http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA
Implementation Of Local Regulation Number 3 Of 2014 About No Smoking  Area  At Satuan Polisi Pamong Praja Palangka Raya Office
Suprayitno 1 *
Widyakanti 2*
Sidderatul Akbar 3*
Email: suprayitno@fisip.upr.ac.id
* 1 Universitas Palangka Raya ,Indonesia
* 3,4 Universitas Lambung
Mangkurat, Indonesia

## Abstrak
Salah satu fungsi utama Satpol PP Kota Palangka Raya adalah menegakkan peraturan daerah dan menjadi  barometer  implementasi  peraturan  daerah  khususnya  peraturan  daerah  no.3  Tahun 2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Kota  Palangka  Raya.  Tetapi  ternyata  masih banyak  Personel  yang  merokok  di  Kantor  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sehingga  hal  ini menarik untuk diteliti.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  belum  terimplementasi  dengan  baik.  Hal  ini  karena  belum adanya Sosialisasi menyeluruh, Sistem Pengawasan yang masih lemah, Belum adanya Penegakan dan  Pembinaan  yang  optimal  kepada  personel.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  berupa  hasil  observasi  dan  wawancara  serta  pendukung  data  lainnya.  Teknik pengumpulan  datanya  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  nya adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data
Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  sebagai  garda  terdepan  penegakan  peraturan  daerah  harus menjadi  contoh  bahwa  mereka  mampu  mengimplementasikan  peraturan  tersebut  di  internal mereka. Harus ada perbaikan di internal Satpol PP Kota Palangka Raya agar Perda no.3 Tahun 2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dapat  terimplementasi  dengan  baik  dengan  cara Melakukan Sosialisasi Menyeluruh, Memberikan Sanksi Yang Tegas, Harus Ada SOP yang Jelas, Penambahan Kamera Pengawas, dan Melarang aktivitas jual beli rokok di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa
Rokok.
Keywords :
Implementation, Local Regulation, No Smoking Area.

## Accepted

## September 2020

## Published
December 2020

## Abstract
One of the main functions of Palangkaraya Satpol PP Officers (Civil Service Police Unit) is enforcing the local regulations and becoming a barometer of the local regulation implementation especially No. 3 of 2014 about No Smoking Area in Palangkaraya City. But there are many personnel members who still smoke at Palangkaraya Satpol PP Office, so it is interesting to study.
This research was conducted at the Palangkaraya Satpol PP office using descriptive qualitative method. The results of this study showed that the implementation of Local Regulation about No Smoking Area at  Palangkaraya  Satpol  PP  office  has  not  been  well  implemented.  This  is  because  there  is  no  a comprehensive socialization, The monitoring system is still weak. There is no an optimal enforcement and  fostering  to  all  personnel  members.  Data  sources  in  this  research  are  the  primary  data  on observations  and  interviews  also  public  society  as  well  as  supporting  other  data.  Data  collection techniques  are  observation,  interview  and  documentation.  The  data  analysis  techniques  are  data reduction, data presentation, drawing conclusion and data verification.
Palangkaraya Satpol PP officers as the frontline enforcement of local regulations should show that they are  able  to  implement  this  regulation  themselves.  There  should  be  improvement  on  Palangkaraya Satpol PP personnel members so that the Local Regulations No. 3 of 2014 about No Smoking Area can  be  well  implemented  by  means  of  conducting  comprehensive  socialization,  giving  assertive penalties, there must be also a clear standard operating procedure, adding surveillance cameras, and prohibiting cigarettes trading activity at Palangkaraya Satpol PP Office.
©  2020  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/).

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi  Kualitatif  Deskriptif.  Penelitian  ini  akan menggali,  menggambarkan  dan  menganalisa  secara deskriptif berbagai fenomena, faktor dan realitas yang di temui  dilapangan,  untuk  diketahui,  digambarkan  dan dianalisa    terkait  Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  3 Tahun 2014 Tentang  Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kota Palangka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Publik
Menurut  William  N.  Dunn  dalam  pasolong (2008:39),  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah suatu  rangkaian  pilihan-pilihan  yang  saling  berhubungan yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas  pemerintahan, seperti  pertahanan  keamanan,  energy,  kesehatan, pendidikan,  kesejahteraan  masyarakat,  kriminalitas, perkotaan  dan  lain-lain.  Menurut  Dye  dalam  Pasolong (2008:39)  mengatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah “apapun yang pilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.  Jenis  – Jenis  landasan  Kebijakan  Publik Menurut Hirarkinya dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun  2011  :  Undang – Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Undang – Undang  / Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang – Undang,
Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dye  dalam  Widodo  (2007:16-17  )  proses kebijakan publik meliputi beberapa hal yaitu : Identifikasi masalah  kebijakan,  Penyusunan  agenda,  Perumusan kebijakan, Pengesahan kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi  Kebijakan,  Evaluasi  kebijakan  dilakukan  oleh lembaga  pemerintah  sendiri,  konsultan  di  luar pemerintah, pers, dan masyarakat.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustino (2014:139)  mendefinisikan  implementasi  kebijakan, merupakan  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan    yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.
George  C.  Edward  III  dalam  Agustino  (2014:150) mengungkapkan  bahwa  ada  4  faktor  penting  dalam keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  yaitu Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi
Menurut  Gow  dan  Marros  dalam  Pasolong (2008:59)  di  beberapa implementasi  kebijakan terdapat  berbagai  hambatan  antara  lain  :  Kelemahan institusi,  Ketidakmampuan  SDM  di  bidang  teknis  dan administrative,  Kekurangan  dalam  bantuan  teknis, Kurangnya  desentralisasi  dan  partisipasi,  Pengaturan waktu,  Sistem  informasi  yang  kurang  mendukung, Perbedaan  tujuan  antar  actor,  Hambatan  Politik, Ekonomi  dan  Lingkungan  dan  Dukungan  yang  tidak berkesinambungan
Berdasarkan    Perda  Kota  Palangka  Raya Nomor  3  Tahun  2014  Secara  umum  yang  termasuk Kawasan  Tanpa  Rokok  meliputi  :  Fasilitas  pelayanan kesehatan,  Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak  bermain,  Tempat  ibadah,  Fasilitas  olahraga, Angkutan umum, Tempat kerja dan Tempat umum.
1. Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya
a. Sosialisasi  Perda  No.3  Tahun  2014  di Internal Satpol PP Kota Palangka Raya
Terkait  dengan  adanya  Sosialisasi  Produk hukum dalam hal ini adalah  Perda no.3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Seperti yang diungkapkan Oleh Kasat Pol PP Kota Palangka Raya, Baru I Sangkai yang Menyatakan bahwa :
“Beberapa bulan yang lalu pernah mengirimkan Personel  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya  untuk ikut Sosialiasi tentang Perda ini bersama dengan DPRD  Kota  Palangka  Raya,  Dinas  Kesehatan dan  Dinas  terkait  lainnya  tentang  Perda  ini  di Aula  SMK  3  Palangka  Raya  “ (Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016).
Tahap  Sosialisasi  secara  keseluruhan  dari  hasil wawancara  yang  didapatkan  di  atas  menggambarkan bahwa sebenarnya di Internal Satpol PP Kota Palangka Raya  tersebut telah ada Sosialisasi terkait Perda no.3 Tahun  2014    tersebut,  tetapi  hanya  keterwakilan beberapa  personel  saja.  Sedangkan  personel  lainnya yang  tidak  ikut  sosialisasi  tidak  tahu  dengan  perda tersebut..
b. Pengawasan Bagi Para Personel Satpol PP  Kota  Palangka  Raya  Terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Pengawasan  /  Controlling    merupakan proses  untuk  mengamati  secara  terus  menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah  disusun  dan  mengadakan  koreksi  jika  terjadi. Dalam  Perda  No.3  Tahun  2014  Terkait  Pengawasan Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  disebutkan  bahwa
Kasat Pol PP melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa  Rokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7 ayat 8 ( ada 8 Area Kawasan Tanpa Rokok).
Upaya yang telah dilakukan oleh Kasat Pol PP Kota Palangka Raya dan unsur pimpinan lainnya  untuk meningkatkan  pengawasan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  professional  di  Satpol  PP  seperti beberapa  hasil  wawancara  diatas    adalah  dengan mengefektifkan  pengawasan  internal  salah  satunya adalah membentuk Petugas Tindak Internal (PTI).
c. Penegakan Peraturan Daerah no.3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Satpol PP Kota Palangka
Raya.
Penegakan  Peraturan  Daerah  No.3  Tahun 2014  Terkait  Kawasan  Tanpa  Rokok  (  KTR) khususnya  di  Kantor  Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya sepertinya  tidak  ditegakkan  dengan  benar.  Hal  ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reanson Gantar, SH  Selalu  Kasi  Pembinaan,  Pengawasan  dan Penyuluhan yang mengatakan bahwa:
“ Di  kantor  ini  memang  banyak  yang merokok,tapi kita menunggu kesadaran anggota terutama yang merokok untuk sadar diri bahwa kantor ini adalah milik bersama. Sejauh ini kita belum  memberikan  sanksi  karena  kita  belum ada  masalah  itu.  Kita  masih  dalam  tahap sosialisasi  saja”. (wawancara  pada  tanggal  29 Februari 2016).
Dalam  menegakkan  sebuah  peraturan  ada tiga  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Perda  Nomor  3 Tahun 2014 Sebagai salah satu landasan hukum  maka sudah  menjadi  kewajiban  seluruh  elemen  masyarakat di  Kota  Palangka  Raya  termasuk  anggota  Satpol  PP Kota  Palangka  Raya  untuk  tunduk  dan  patuh  dengan Perda tersebut.
d. Pembinaan  bagi  Anggota  Satpol  PP
Kota  Palangka  Raya  terkait  Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Salah Satu hal yang terpenting dari Penegakan Sebuah Peraturan adalah memberikan Pembinaan bagi pelanggar peraturan maupun pembinaan bagi siapapun agar  tidak  melanggar  peraturan  tersebut.  Terkait pemberlakuan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Kota Palangka  Raya  yang  dilakukan  oleh  Unsur  Pimpinan Satpol  PP  adalah  selalu  memberikan  arahan  dan wejangan  bagi  unsur  pimpinan  dan  semua  staf.  Hal
tersebut  dilakukan  ketika  melakukan  Apel  Pagi  dan Apel Sore.
2. Faktor  Penghambat  Implementasi  Perda Nomor 3 Tahun 2014 di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya.
1. Adanya  Pembiaran  dan  Kurangnya Komunikasi      Antara  Pimpinan  Dan Bawahan.
Indikator bahwa kurangnya
komunikasi  dan  adanya  pembiaran  terkait pemberlakuan  perda  Kawasan  Tanpa    (KTR) tersebut  dapat  disimpulkan  dari  tidak  adanya teguran  maupun  saran  dari  unsur  pimpinan  yang membiarkan oknum – oknum Satpol PP merokok sebebas – bebasnya di Kantor tersebut.
2. Kurangnya Sosialisasi Dari  beberapa  Informan  yang didapatkan  selama  kegiatan  penelitian,  ternyata beberapa personel Satpol PP Kota Palangka Raya tidak  mengetahui  adanya  pemberlakuan  perda No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)..
3. Kurangnya  Sarana  dan  Prasarana
Kamera  Pengawas  di  Satpol  PP  Kota Palangka Raya Kelengkapan  akan  Sarana  dan
Prasarana tentunya menjadi faktor yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  sebuah kebijakan. Sarana dan prasarana di kantor Satpol PP  sendiri  sepertinya  masih  kurang  maksimal. Selain  Petugas  Internal  (PTI)  tentunya  sarana kelengkapan  kamera  pengawas  CCTV  penting adanya untuk memaksimalkan pengawasan disana selama 24 jam.
4. Tidak  Tegasnya  Pemberlakuan Sanksi
Sanksi merupakan suatu akibat yang didapatkan  oleh  jika  orang  tersebut melakukan  pelanggaran  terhadap  sebuah peraturan. Tanpa adanya saksi bagi pelanggar sudah bisa ditebak bahwa sehebat apapun itu peraturan akan sia – sia jika tidak dipatuhi.
5. Kurangnya Motivasi Personel
Satpol  PP  Kota  Palangka  Raya Mempelajari  Perda – Perda  dan Peraturan Lainnya Yang Berlaku di Kota Palangka Raya
Selain mengharapkan adanya sosialisasi  tentang  pemberlakuan  peraturan
daerah  tentunya  sudah  menjadi  kewajiban personel  Satpol  PP  adalah  mempelajari secara  mandiri  semua  perda  dan  peraturan sejenis lainnya yang berlaku diwilayah hukum mereka.
6. Masih  Adanya  SPG – SPG  yang Bebas  Mempromosikan  Produk Rokok  di  Kantor  Satpol  PP  Kota
Palangka Raya Selama kegiatan penelitian
berlangsung di Satpol PP Kota Palangka Raya ditemukan  fakta  bahwa  masih  ditemukan adanya sales  promotion  girl (SPG)  yang  bebas mempromosikan  produk  rokok  di  Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta didukung oleh data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa : Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Satpol  PP  Kota Palangka Raya belum diimplementasikan dengan  baik.
Beberapa  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk mengoptimalkan  implementasi  peraturan  daerah  no.3 tahun  2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) agar  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  di  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya antara lain  :  a.  Harus  adanya  sosialisasi  secara  terstruktur dan sistematis, b. Ketika ada personel Satpol PP Kota Palangka  Raya    yang  melanggar  merokok  di  Kawasan Tanpa  Rokok  maka  Pimpinan  dan  Petugas  Tindak Internal  (PTI)  harus  berani  memberikan  sanksi  yang tegas, c. Pimpinan, Unsur Pimpinan, PTI harus benar – benar berkomitmen untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa  Rokok,  d.  Harus  adanya  larangan  keras  bagi SPG – SPG khususnya SPG Rokok untuk tidak bebas berjualan,  mempromosikan  dan  mengiklankan  rokok di Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya. e. Harus ada penambahan  kamera  pemantau/CCTV,  f.    Harus  ada Sistem  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  jelas  bagi Petugas Tindak Internal ( PTI) dalam hal ini yaitu SOP yang sistematis bagaimana PTI melakukan Pengawasan dan Penegakan Perda.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar – dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta. Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Dunn,   William  N.   2003. Pengantar  Analisis Kebijakan   Publik .   Yogyakarta:
GadjahMada University Press.
Hasan, Ibnu. 2000. Metode Penelitian Sosial . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hazim,   Nur Kholif.   2004. Kamus   Lengkap   Bahas Indonesia “ super   baru ” Surabaya : TerbitTerang.
Herujito. 2006. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Grasindo.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode  Penelitian Ilmu  Sosial  Pendekatan  Kualitatif dan Kuantitatif . Jakarta : Erlangga.
Maleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT.Remaja.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2008. Perilaku dan  Budaya  Organisasi ,.  Bandung Rafika Adi Tama Bandung.
Manulang, M. 1995. Dasar – Dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia. Muhadjir, Noeng. 2000. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta : Rake Sarasih Pasolong, Harbani . 2007. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Publik “ Konsep dan Aplikasinya di Indonesia ” . Yogyakarta : Gava Media.
Ramasya, Adi. 2010. Kebijakan Politik Untuk Indonesia Masa Kini. Bandung : Dieva Sanjaya.
Santosa,    Panji.    2008. Administrasi    Publik „ ‟ Teori    dan    Aplikasi    Good Governance ‟‟ . Bandung : Refika Aditama.
Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi  Pembangunan. Bandung Remaja Rosdakarya.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2001. Reformasi Pelayanan  Publik “T eori,  Kebijakan Dan Implemetasi . Jakarta : PT.BumiAksara.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Faktor – Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta : UI Press.
Sugiyono.2007. Metode   Penelitian   Kuantitatif dan   Kualitatif   dan   R   &   D .
Bandung : Alfabeta.
Tangkilisan,  Hessel Nogi S.  2002. Kebijakan dan Managemen  Otonomi Daerah.
Yogyakarta : Lukman Offset.
Tanjung, Nur Bahdin. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmia h. Jakarta :  Kencana Predana Media Group.
Thoha,  Miftah.  2008. Ilmu  Administrasi  Publik Kontemporer .  Jakarta  :  Kencana Media Grup.
Usman,  Nurdin.  2002. Konteks  Implementasi Berbasis  Kurikulum. Jakarta  :  PT.Raja Grafindo Persada.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pressindo
-------------. 2014. Kebijakan Publik “ Teori, Proses dan Studi Kasus ” .
Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).