## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

## Muhammad Anshori Sudirman, Amiruddin, Lalu Parman
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : nisrinanada19@gmail.com , amiruddinfh@unram.ac.id dan lparmanfh@unram.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the qualifications of maladministration in corruption and to find out how to carry  out  maladministration  in  corruption.  This  research  is  a  type  of  normative  research,  with  the approach used is the Statute Approach, conceptual approach and Case Approach. The results of this study are  the  Qualifications  of  maladministration  actions  in  criminal  acts  of  corruption  lies  in  the  mens  rea (inner attitude) of the perpetrators of administering. Any maladministration agent who intends to carry out his actions with the aim of enriching himself, another person, or a corporation, and resulting in state financial losses and the country's economy, the act is a criminal act of corruption. Every modus operandi of acts of maladministration in acts of corruption is behavior and acts against the law, using authority for other  purposes  than  those  intended  for  authority,  negligence,  neglect  of  legal  obligations,  in  the administration  of  public  services,  carried  out  by  state  and  government  administrators,  incurs  material losses and/or immaterial, for the community and individuals.
Keywords : Maladministration; Corruption; Public Services

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kualifikasi  tindakan  maladministrasi  dalam  tindak  pidana korupsi dan untuk mengetahui modus operandi tindakan maladministrasi dalam tindak  pidana korupsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Normative Legal Research), dengan pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  pendekatan  konseptual (Konseptual  Approach),  dan  pendekatan  kasus  (Case  Approach).  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah Kualifikasi  tindakan maladministrasi  dalam tindak  pidana  korupsi  terletak  pada  mens  rea  (sikap  batin) dari pelaku meladministrasi. Setiap pelaku maladministrasi yang berniat untuk melakukan tindakannya dengan  tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  korporasi,  dan  berakibat  pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Setiap  modus  operandi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi  adalah perilaku dan perbuatan melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang  itu,  kelalaian,  pengabaian  kewajiban  Hukum,  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan,  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau immaterial, bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Kata Kunci : Maladministrasi; Pidana Korupsi; Pelayanan Publik

## A. PENDAHULUAN
Korupsi  tidak  diragukan  lagi  sebagai  suatu  kejahatan.  Kejahatan  ini  berdampak pada  ketidakpercayaan  publik  terhadap  pejabat  publik  maupun  swasta.  Korupsi  juga dapat  menimbulkan  penyakit  laten  yang  mengkhawatirkan  bangsa  dan  Negara. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini tidak hanya bersifat materiil, namun juga berdampak  pada  moralitas  dan  marwah  bangsa.  Secara  materiil  korupsi  telah merugikan hingga triliunan rupiah. Lebih dari itu, praktik juga membuktikan akutnya dekadensi moral  di  Indonesia.  Nilai  kejujuran,  kepercayaan,  serta  kehormatan  luntur seketika akibat berjangkitnya praktik ini pada setiap level kehidupan masyarakat. 1
Praktik korupsi memberikan dampak luar biasa yang menghambat pembangunan manusia.  Terdapat  hubungan  timbal  balik  anatara  korupsi  dan  tata  kelola pemerintahan. 2 Negara  dengan  tarap  tata  kelola  baik  cenderung  melahirkan  angka korupsi yang  kecil, begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dari prosesnya,  Tindak Pidana Korupsi  (TPK)  tidak  terjadi  secara  tiba-tiba.  Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  (TPK) biasanya adalah buah dari proses dan wujud akhir dari sebuah penyimpangan publik. 3
Penyimpangan  publik  yang  dimaksudkan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  yang  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  yang  berlaku  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  dimuka  umum  (publik).  Tindakan  ini  tentunya, tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  amanat  tugas,  dan  fungsinya,  sesuai dengan  jabatan  yang  diberikan.  Maladministrasi  adalah  istilah  yang  tidak  asing  lagi dalam bidang pemerintahan terutama bagi para penggiat hukum.
Tidak  ada  satu  pun  bagian  pemerintahan  yang  tidak  tersentuh  kecacatan pelayanan, hal ini memang lumrah apabila logika diarahkan pada subjek atau pelaksana pemerintahan  yakni  manusia.  Manusia  dengan  segala  yang  dimilikinya  seperti  nafsu,
1 Imam Anshori Saleh. (2017). Korupsi, Terorisme, dan Narkotika (Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis) . Malang: SETARA PRESS, hlm. 1 2 Ibid 3 Ibid
ego,  keinginan,  ambisi  serta  hasrat  berkuasa  yang  terkadang  berlebihan,  bisa  saja menyimpang dari ketentuan hukum yang ada dalam menjalankan tugasnya. 4
Maladministrasi  adalah  prilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum,  melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut,  termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara  dan pemerintahan  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau  immaterial  bagi masyarakat dan orang perseorangan. 5
Maraknya  praktik  maladministrasi  ini  tak  hanya  pada  jajaran  pemerintah  pusat dalam hal ini Kementerian saja, namun hingga ke daerah-daerah. Hal ini terbukti sesuai dengan laporan Ombudsman melalui Laporan Tahunan 2019 mencatat telah menerima laporan/ pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik Penundaan  berlarut  2.215,  penyimpangan  prosedur  1.490,  tidak  memeberikan pelayanan  1.080,  tidak  kompeten  438,  permintaan  imbalan  uang/korupsi,  barang  dan jasa  288,  tidak  patut  250,  diskriminasi  84,  berpihak  48,  konflik  kepentingan  19, perbuatan melalawan hukum 10. 6
Sama  halnya  dengan  dengan  penilaian  kepatuhan  Pemerintah  Daerah Kementerian dan Lembaga terhadap pelayanan publik yang juga menunjukkan kualitas layanan publik di Tanah Air masih belum sepenuhnya optimal, berdasarkan penilaian Ombudsman kepatuhan mayoritas instansi pusat dan daerah terhadap standar layanan publik masih rendah.
Dari  14  kementerian,  6  lembaga,  22  provinsi,  45  kota,  dan  107  kabupaten  yang dinilai  hasilnya  mayoritas  nilai  kepatuhan  masih  berada  di  zona  kuning  atau  sedang. Sebagian berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, sedangkan tidak banyak yang berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi. 7
4 Shandi  Patria  Airlangga.  (2019). Maladministrasi  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah    Di  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Lampung: Universitas Lampung, hlm. l-4
5 Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 6 Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018
7 Laporan Penilai Kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018. ( http://sindobatam.com/hasil-penilaian-survei-kepatuhan -standar-pelayanan-publik/ ) , Diakses pada 14 Desesmber 2019, pukul 19.00 WITA
Laporan penilaian kepatuhan ombudsman menyebut beberapa tindakan birokrasi yang  membuat  pelayanan  publik  buruk,  di  antaranya  pelayanan  yang  masih diskriminatif,  adanya  pungutan  liar,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Tindakan  yang paling banyak ditemui adalah penundaan berlarut dalam layanan publik.
Data tersebut di atas membawa kita pada pikiran dan rasa tidakpercaya terhadap kualitas  penyelenggara  negara,  yang  di  mana  maraknya  praktik  maladministrasi  ini menunjukkan  bahwa  sifat  koruptif  masih  sangat  kuat  dalam  diri  pejabat. Maladministrasi  membuka  ruang  yang  sangat  lebar  untuk  terjadinya  tindak  pidana korupsi.
Saut Situmorang (mantan wakil ketua KPK) di halaman Kompas.com pada tanggal 18  Desember  2018  mengatakan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menangani  178 kasus  korupsi  selama  2018  dan  yang  menarik  adalah  sepanjang  tahun  2018  itu  KPK telah menjerat 29 kepala daerah dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 8
Maraknya  pimpinan  daerah  atau  aparatur  Negara  yang  terkena  kasus  serupa, dikarenakan  seringnya  tejadi  penyelewengan  kewenangan,  tanpa  disadari  ataupun sebaliknya  itu  merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Sesuai  uaraian  di  atas  bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka tiga (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman  menyebutkan  Maladministrasi  adalah  prilaku  atau  perbuatan  Melawan Hukum, melampaui  Wewenang atau Menyalahgunakan Wewenang  untuk tujuan  lain dari yang seharusnya. 9
Dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefiniskan Korupsi sebagai berikut: 10
a. Pasal 2 : “Setiap orang dengan sen gaja, melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
b. Pasal  3:  “Setiap  orang  yang  denga  tujuan  menguntungkan  diri  sendir i  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan
8 Darwan Prinst. (2001). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm. 3
9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 10 Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
Frase  “melawan  hukum”  dalam  ketentuan  maladministrasi inilah  yang  kerap menimbulkan  ambiguitas  atau  penafsiran  ganda,  sehingga  mengakibatkan  kekaburan norma  dalam  hukum  apabila  dibenturkan  dengan  pengertian  korupsi  sesuai  dengan ketentuan Undang-Undang Korupsi. Kedua undang-undang tersebut di atas sama-sama mengadopsi  frase  yang  sama,  sehingga  kesukaran  dalam  penafsiran  terjadi.  Adakah kesamaan ataukah berbeda pemaknaan, masih menjadi sebuah pertanyaan dalam dunia hukum. Sehingga batasan antara keduanya perlu untuk diketahui dan dipahami.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  sekiranya  penulis  mencoba  untuk  mengkaji mengenai  kualifikasi  dan  modus  operandi  tindakan  maladministrasi  dalam  tindak pidana korupsi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat. 11
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi,  Pendekatan Perundang-Undangan  (Statute  Approach),  Pendekatan  Konseptual  (Conseptual Approach),  dan  Pendekatan  Kasus  (Case  Approach).  Pendekatann  perundang- undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah beberapa Undang-undang atau regulasi  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  isu-isu  yang  hadapi. 12 Pendekatan  secara konsep  ( conseptual  approach )  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan hukum  yang  ada  melainkan  pertama  kali  harus  beranjak  pada  doktrin-doktrin  atau pendapat  para  ahli  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum. 13 Pendekatan  Kasus  ( Case Approach ), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Kasus-kasus  yang  ditelaah  merupakan
11 Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 164 12 Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm, 93 13 Ibid., hlm. 94
kasus  yang  telah  memiliki  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap..  Utuk memudahkan  penelitian  ini,  maka  bahan  hukum  yang  dibutuhkan  adalah  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  bahan- bahan hukum tersebut diproleh melalui studi kepustakaan (library research). 14
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Interpretasi Hukum, karena penelitia ini mengandung kakaburan norma.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Garis Besar Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi
Maladministrasi  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  menimbulkan kerugian,  namun  maladministrasi  bukanlah  suatu  tindak  pidana. 15 Terdapat  berbagai aspek yang membedakan maladministrasi dengan tindak pidana. Aspek-aspek tersebut antara  lain  dapat  dilihat  dari  pelaku,  akibat  hukum,  mekanisme  penyelesaian,  sanksi, dan pihak yang berwenang menanganinya.
Maladministrasi  adalah  kinerja  sistematik  disfungsional  yang  dapat  diperbaiki. Maladministrasi menimbulkan berbagai implikasi negatif, di antaranya:
a. Menghasilkan sistem administrasi yang kehilagan kepercayaan publik;
b. Jauh dari ekspekstasi pelayanan yang baik dan cepat;
c. Gagal mencapai tujuan dan sasaran;
d. Membuang terlalu banyak uang orang lain, dan
e. Membahayakan  hidup  atau  berprilaku  opresif,  acuh  tak  acuh,  eksploitatif, kejam  dan  tidak  bermoral  terhadap  mereka  yang  seharusnya  mereka  bantu dan layani. 16
Maladministrasi  menurut Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia , mengatakan :
“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang  untuk  tujuan  lain  dari  yang  menjadi  tujuan  wewenang  tersebut, termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban  hukum  dalam  penyelenggaraan
14 Muh. Risnain. (2018). “ Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil ” . Jurnal IUS , Vol. VI, Nomor 2 ( Agustus 2018 ), hlm. 12 15 https://rivaldinotes.wordpress.com/2018/02/06/memahami-maladministrasi/ ,  (Diakses  Pada Tanggal 20 Januari 2020), pukul 23.00 WITA
16 http://pranata-lecons.blogspot.com/2011/02/maladministrasi-akibat-hukum-dan.html ,  Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020) pukul 23.00 WITA
pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  bagi  masyarakat  dan orang perseorangan”.
Dari pengertian ini, terdapat beberapa unsur yang akan dijabarkan sebagi berikut :
a. Perilaku
b. Perbuatan melawan hukum
c. Melampaui wewenang
d. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain
e. Kelalaian
f. Pengabaian terhadap kewajiban hukum
g. Merugikan orang lain secara materiil ataupun immaterial
Adapun  Laporan  tahunan  Komisi  Ombudsman  Nasional  tahun  2019,  bentuk- bentuk maladministrasi sebagai berikut : 17
Table 1.1 Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia, mengenai Pengaduan dan Laporan Masyarakat Terhadap Prilaku Pejabat Publik pada
Tahun 2018 Tindakan Jumlah Kasus Penundaan berlarut 2.215 Penyimpangan prosedur 1.490 Tidak memeberikan pelayanan 1.080 Tidak kompeten 438 Penyalahgunaan wewenang 358 Permintaan imbalan uang/korupsi, barang dan jasa 288 Tidak patut 250 Diskriminasi 84 Berpihak 48 Konflik kepentingan 19 Perbuatan melalawan hokum 10 Sumber : Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018
Dari  tabel  maladministrasi  di  atas,  yang  merujuk  kepada  tindak  pidana  korupsi, adalah perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Maladministrasi di dalam  tindak  pidana  korupsi,  akan  dengan  mudah  ditemukan  dengan  mengetahui konsep dari korupsi.
17 Komisi Ombudsman Nasional, Laporan Tahunan Ombudsman Nasional Tahun 2019, hlm. 13
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantassn Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (Tiga puluh)  bentuk/jenis  tindak  pidana.  Pasal-Pasal  tersebut  menerangkan  secara  rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan sebagai berikut : 18
a) Kerugian Keuangan Negara
b) Suap-Menyuap
c) Penggelapan Dalam Jabatan
d) Pemerasan
e) Perbuatan Curang
f) Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan
g) Gratifikasi
Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
Table 1.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi No Jenis Korupsi Pelakunya Dasar Hukum 1. Dengan  melawan  Hukum  memperkaya diri  sendiri,  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi Setiap orang Pasal 2 2. Menyalahgunakan kewenangan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatau korporasi Pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 3 3. Suap : (memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara  negara,  hakim  atau advokat) Setiap orang Pasal 5, 6 4. Perbuatan curang Badan usaha atau orang perorangan Pasal 7
5. Menggelapkan, memalsu, merusak, menghilangkan,  menghancurkan:  uang, barang,  akta,  surat,  atau  daftar  untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, perorangan, notaris. Pasal  8,  9, 10
18 Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Memahami  Untuk  Membasmi  (  Buku  Panduan  Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, KPK, 2006, Hlm. 15
6. Menerima hadiah atau janji
Pegawai negeri atau penyelenggara negar, badan usaha atau perorangan Pasal 11, 12 7. Gratifikasi Pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 12b 8. Memberi hadiah atau janji Setiap orang Pasal 13 9. Tindak  pidana  lain  yang  berkaitan dengan tindak pidana korupsi:
a. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ata tidak langsung terhandap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  sidang  pengadilan perkara korupsi Setiap orang Pasal 21 b. Tidak  memberikan  keterangan atau memberikan keterangan yang tidak  benar  pada  saat  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan perkara korupsi Setiap orang Pasal 22 c. Laporan  palsu,  merusak  atau menghancurkan  barang  sitaan, memaksa  orang  untuk  mengaku, menyuruh  orang  menunjukkan dokumen rahasia Setiap orang, pegawai negeri Pasal 23 d. Larangan  menyebut  nama  dan alamat pelapor saksi Pasal 24
Sumber :UU NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NO. 20 TAHUN 2001
Kemiripan  antara  maladministrasi    dan  tindak  pidana  korupsi  terletak  pada perbuatan  melawan  hukumnya  dan  penyalahgunaan  wewenang,  perbuatan  melawan Hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang  menjadi  inti  delik  ( bestanddeel  delict )  dalam konsep maladminstrasi yang berindikasikan tindak pidana korupsi.
2. Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Maladministrasi
Melawan hukum secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Jika  dikaitkan  perbuatan  maladministrasi dengan  ajaran  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana,  maka  akan  dapat  diketahui makna  perbuatan  melawan  mukum  yang  terdapat  dalam  pengertian  maladministrasi tersebut.  Dalam  ajaran  melawan  hukum  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan yang  bersifat  melawan  hukum  tidak  selalu  diancam  dengan  pidana,  tentunya  sanksi administrasi  dan  perdata  dapat  juga  di  kenakan  bagi  seseorang  yang  melanggar Hukum. 19
Perbuatan  melawan  hukum  oleh  penguasa  ( onrechtmatig  overheidsdaat) dapat ditelusuri  dari  tiga  hal,  yaitu sumber  wewenang,  substansi  wewenang  dan  asas  kebebasan bertindak  (freies  ermessen). Sesuai  dengan  teori  kewenangan,  wewenang  atau kewenangan selain bersumber dari undang-undang ( atribusi ), bisa juga bersumber dari pelimpahan ( delegasi ) atau penugasan ( mandat ). 20
Asas kebebasan bertindak ( freies ermessen ) melekat pada wewenang administrasi.
Sesuai  prinsip  negara  hukum,  setiap  kewenangan  harus  berlandaskan  hukum,  tetapi pada situasi dan kondisi tertentu di mana hukum belum ada atau tidak jelas mengatur, maka  pejabat  atau  badan  administrasi  tersebut  harus  membuat  tindakan  atau keputusan berdasarkan kebijakan ( discretionary of power ). Freies ermessen itu dituangkan dalam bentuk peraturan yang kita kenal sebagai peraturan kebijakan ( beleid regel ). 21
Kebebasan  bertindak  dengan  acuan  kewenangan  yang  diperoleh  dari  ketiga sumber  wewenang  di  atas,  tentu  bukan  tak  bertujuan.  Hukum  harus  mampu  adil, bermanfaat  sosial  dan  pasti.  Sesuai  dengan  pemikiran  teori  kepastian  hukum  milik Hans  Kellsen,  yang  menekankan  bahwa,  keadilan  dan  kemanfaatn  dari  suatu  aturan hukum  baru  akan  terwujud  apabila,  hukum  tersebut  telah  disepekati  dan  ditulis  oleh pihak  yang  berwenang.  Berwenang  dalam  hal  ini  tentunya  negara  dan  lembaganya. Teori  kepastian  hukum,  oleh Gray mengatakan  bahwa,  dalam  penegakan  hukum,
19 Ey kanter dan SR Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, hlm. 143.
20 H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, Op. Cit.
21 Ibid .
lembaga  yang  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap  terlaksana  atau  tidaknya  norma tersebut perlu dibentuk, sehingga proses penegakan akan mampu lebih efektif. 22
Dari  penjelasan  tersebut  kemudian  diserap  kedalam  rumusan  pasal-pasal  dalam Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang  administrasi  pemerintahan,  yang indikatornya adalah melanggar perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 80, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Perumusan undang-undang mengatakan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum  apabila  seseorang  melanggar  suatu  ketentuan  undang-undang,  karena bertentangan  dengan  undang-undang.  Sifat  melawan  mukum  itu  hanya  akan  hilang atau  ditiadakan,  jika  ada  dasar-dasar  peniadaannya  ditentukan  dalam  undang- undang. 23
Menurut  van  HATTUM,  mengenai “wederrechttelijkheid” itu  terdapat  perbedaan pendapat  orang  dengan  apa  yang  disebut  dengan “formale  wederrechttelijkheid” dan dengan  apa  yang  disebut “materieele  wederrechttelijkheid”. Menurut  ajaran “wederrechttelijkheid” dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur  yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran “wederrechttelijkheid” dalam  arti  material,  apakah  suatu  perbuatan  itu  dapat dipandang  sebagai  bersifat “wederrechttelijkheid” atau  tidak,  masalahnya  bukan  saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. 24
Perbuatan melawan hukum dalam pengertian maladministrasi dalam Pasal  1 ayat 3,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  , memiliki  unsur  melawan  hukum “wederrechttelijkheid” secara  formil.  Secara  formil perbuatan maladministrasi ialah perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang- undangan.  Perbuatan  maladministrasi  dilarang  karena  prilaku  yang  dapat  merugikan orang lain dan jika dilakukan untuk kepentingan sendiri atau memperkaya diri sendiri,
22 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., 23 Ibid . hlm. 143
24 P.A.F Lamintang, Op.Cit. hlm.351
korporasi  atau  orang  lain  maka  perbuatan  maladministrasi  tersebut  dapat  menjadi sebuah perbuatan tindak pidana korupsi.
Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) merupakan konsep yang dikenal dalam Hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam Hukum administrasi juga  dikenal  pula  konsep  sewenang-wenang  ( willeukeur ).  Putusan  hogeraad  (H.R.,  9 Desember 1961) sebagaimana disitir philipus M hadjon, H.R, merumuskan : 25
“kesewenangan  adalah  suatu  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  khusus  karena orang yang diberi wewenang itu mengunakannya bertentangan dengan peraturan yang  mendasarinya  dan  berdasarkan  pertimbangan  yang  wajar  mengenai  tujuan peraturan  itu,  ia  tidak  memenuhi  kepentingan-kepentingan  yang  harus diperhatikan”.
Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  rumusan  pengertian  “ detournement  de  pouvoir ” yang  pertama  kali  dalam arrest  zandvoorts (H.R  14  januari  1949)  oleh  hoge  raad dikatakan : 26
“Bahwa ia (walikota ) dalam pada itu menurut desakan lainnya meskipun berasal dari  kepentingan  umum  yaitu  desakan  yang  lain  daripada  yang  menurut  tujuan undang-undang  pada  waktu  memilih  objek  yang  harus  dituntut  diperhatikan  ia menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain  daripada  tujuan  yang  diberikan kepada wewenang itu.”
Apabila  rumusan  H.R  14  januari  1949  di  atas  dikaitkan  dengan  pengertian “penyalahgunaan wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu : 27
1. Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau peraturan-peraturan lain.
Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah  menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
25 Amiruddin, Op.Cit , hlm.149 26 Ibid. hlm. 149 27 Ibid.
Pembentuk undang-undang menggunakan istilah menyalahgunakan kewenangan (detournement de  pouvoir )  bervariasi.  Ada  yang menggunakan  istilah:
menyalahgunakan kekuasaan,
meyalahgunakan jabatan/kedudukan,
Menyalahgunakan Wewenang /kewenagan.
3. Melawan  hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  tindak  pidana korupsi .
Perbuatan melawan hukum ( wederrechtdelijk ) dalam tindak pidana korupsi unsur melawan hukum menurut UU PTPK Pasal  2 ayat 1 menentukan : 28
Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Bagian inti ( Bestanddelen ) delik adalah : 29
a. Melawan Hukum;
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Perbuatan  menyalahgunakan  wewenang  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur dalam pasal 3 undang-undang PTPK, yang berbunyi : 30
“Setiap orang yang dengan tujuan meng untungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar ru piah).”
Mencermati bagian ini, maka bagian inti ( Bestanddelen ) delik adalah : 31
a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid . hlm. 149 31 Ibid.
b. menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
a. Melawan Hukum ( wederrechtdelijk )
Penjelasan Pasal  2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan : 32
Yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  Pasal    ini mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  formiel  maupun  dalam  arti materiel,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan namun, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Dalam  ketentuan  ini  kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau kerugian negara” menunjukkan bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  formiel,  yaitu  adanya  tindak pidana  korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Sifat  melawan  hukum  formal  artinya  semua  bagian  yang  tertulis  dari rumusan  delik  telah  terpenuhi,  maka  perbuatan  telah  dianggap  telah  melawan hukum. Sedangkan ,  sifat  melawan  hukum  materil  artinya  melanggar  atau membahayakan  kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh  pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.
Setelah  putusan  MK  tanggal  24  juli  2006  No.003/PUU-IV/2006,  membawa konsekuensi  logis  terhadap  pengertian  “melawan  hukum”  dalam  UU  PTPK. Semula  pengertian  “melawan  hukum”  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah mencakup pengertian melawan hukum formiel dan materiel, menjadi pengertian melawan hukum formiel saja. 33
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Dalam  UU  PTPK  tidak  ada  keterangan  atau  penjelasan  mengenai  arti “memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi”.  Untuk
32 Ibid , hlm. 150 33 Ibid , hlm. 150
menelaahnya  dari  sudut  pandang  bahasa,  “memperkaya”  berasal  dari  suku  kat a “kaya”.  “kaya”  artinya  mempunyai  harta  yang  banyak  atau  banyak  harta. “memperkaya”  artinya  menjadi  lebih  kaya.  Dikatakan  “memperkaya  diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal  2 UU PTPK disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada. 34
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Penjelasan  Pasal    2  ayat  (1)  UU  PTPK  dinyatakan  bahwa  kata  “dapat” sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara” menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  formiel,  yaitu adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 35
Fokus  dari  delik  formiel  ( formiel  delicten )  adalah  perbuatan,  bukan  akibat senagaimana  delik  materiel  ( materiel  delict ).  Pada  delik  formiel  tidak  perlu  dicari hubungan  kausal  ( conditio  sine  quanon )  antara  akibat  dengan  perbuatan,  yang penting adalah perbuatan tersebut Melawan Hukum atau tidak.
Dalam  menganalisis  unsur  ketiga  dari  Pasal    2  ayat  (1)  UU  PTPK,  perlu diuraikan  beberapa  pengertian,  yaitu  :  kerugian  negara,  keuangan  negara, perekonomian Negara
d. kerugian negara
kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  1 angka 22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  adalah  kekurangan  uang,  surat berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan Melawan  Hukum  baik  sengaja  maupun  lalai.  Ketentuan  Pasal    1  angka  62  PP nomor  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  keuangan  daerah  (L.N.R.I Nomor  4578),  merumuskan  secara  khusus  mengenai  kerugian  daerah  adalah kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang  yang  nyata  dan  pasti,  jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai. 36
34 Ibid , hlm. 154 35 Ibid , hlm.155 36 Ibid , hlm.156
Ketentuan  Pasal    1  angka  62  pp  nomor  58  Tahun  2005  nampaknya  tidak berbeda sekaligus mengambil alih pengertian kerugian egara dari Pasal  1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian, dalam Pasal  59 ayat (1) UU nomor  1  Tahun  2004  ditentukan  bahwa  setiap  kerugian  negara/  daerah disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  Hukum  atau  kelalaian  harus  segera diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk  mengembalikan  ganti  kerugian  dan  juga  tidak  menutup  kemungkinan dituntut pidana. 37
e. Keuangan negara
Pengertian keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal  1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa  uang maupun berupa barang  yang  dapat dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut. 38
Yang termasuk keuangan negara menurut Pasal  2 UU Nomor 17 Tahun 2003 meliputi : 39
1) hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2) Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3) Penerimaan negara;
4) Pengeluaran negara;
5) Penerimaan daerah;
6) Pengeluaran daerah;
7) Kekayaan  negara/daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  orang  lain berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8) Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerinta  dalam  rangka penyelenggraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
37 Ibid , 38 Ibid , 39 Ibid., hlm. 157
Yang  termasuk  keuangan  daerah  menurut  Pasal    2  PP  no.  58  Tahun  2005 meliputi : 40
1) Hak  daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta melakukan pinjaman;
2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
3) penerimaan daerah;
4) pengeluaran daerah;
5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olch pihak lain berupa uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan daerah;
6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  daerah  dan/atau  kepentingan umum.
Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian  keuangan  negara  yaitu  seluruh  kekayaan  negara  dalam  bentuk apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul karena: 41
1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
2) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan  perusahaan  yang  menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Bertolak dari rumusan di atas, nampak bahwa pengertian keuangan negara menurut  UU  No.17  Tahun  2003  dan  PP  N  o.  58  Tahun  2005  sifatnya  lebih terperinci dibandingkan dengan UU PTPK.
40 Ibid , hlm.157 41 Ibid , hlm. 159
f. Perekonomian Negara
Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, penjelasan Umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut ; 42
“Perekonomian  negara  adalah  kehidup an  perekonomian  negara  yang disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  ataupun usaha  masyarakat  secara  mandiri  yang  didasarkan  pada  kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan  memberikan manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh  kehidupan masyarakat”.
4. Tindakan Maladministrasi yang dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya kesalahan dalam sistem administrasi negara.  Kesalahan  yang  dimaksud  dapat  berupa  kesengajaan  ataupun  kelalaian  dari penyelenggara  negara,  pemerintah,  atau  pejabat  publik.  Undang-undang  ombudsman telah mengatur dengan jelas mengenai bentuk/unsur tindakan maladministrasi.
Parameter  melawan  hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang  yang  diatur  dalam kedua  ketentuan  Yakni  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Komisis Ombudsman  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberaantsan Tindak Pidana Korupsi adalah sama.
Melawan hukum dalam maladministrasi dan tindak pidana korupsi adalah segala perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  yang  berlaku.  Asas  legalitas  adalah  prinsip berpikir  setiap  aturan  hukum.  Hukum  pidana  dikenal  dengan  nullum  delictum  nulla poena sine praevia lege poenali, Hukum administrasi dikenal dengan wetmatigheid van het bestuur Asas legalitas berasal dari kata lex (latin) yang artinya: undang-undang. 43
Penyalahgunaan  wewenang  dalam  maladministrasi  dan  tindak  pidana  korupsi sama-sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Ketentuan  Pasal    17  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
42 Ibid , hlm. 159 43 Ibid, hlm. 159
Administrasi  Pemerintahan,  yang  menyebutkan  larangan  penyalahgunaan  wewenang yakni : 44
Pasal  17
(1) Badan dan/atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
(2) Larangan  penyalahgunaan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. Larangan melampaui wewenang;
b. Larangan mencampuradukkan wewenang;
c. Larangan bertindak sewenang-wenang.
Rumusan  Pasal    17  di  atas,  yang  dikategorikan  sebagai  larangan  melampaui Wewenang adalah :
a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kategori larangan mencampur adukkan wewenang adalah :
a. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
Kemudian,  yang  dikategorikan  sebagai  larangan  bertindak  sewenang-wenang adalah :
a. Tanpa dasar kewenangan, dan/atau
b. Bertentangan  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  Hukum tetap.
Jika  dikaitkan  keduanya,  maladministrasi  dan  korupsi  adalah  dua  hal  yang berbeda namun sukar untuk dipisahkan. Batasan antara keduanya hanya terletak pada unsur  “niat”  dan  “motif” pelaku.  Niat  dan  motif  dalam  hal  ini  adalah  unsur  mutlak untuk  mengetahui  apakah  suatu  tindakan  dapat  dikatakan  maladministrasi  ataukah tindak  pidana  korupsi.  Niat  dan  motif  dilihat  dari  pelaku  dapat  dilihat  ialah  ketika
44 Lihat, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
ter punuhinya  unsur  “den gan  maksud  memperkaya  diri,  orang  lain  atau  suatu
korporasi” sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang -Undang Tipikor.
Niat dan motif dalam hal ini merupakan sesuatu yang memiliki perbedaan. Niat adalah  keadaan  mental  sesorang  pada  saat  melakukan  tindak  pidana.  Niat  juga didefinisikan  sebagai  tujuan  yang  disengaja  yang  mengarahkan  seseorang  untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum, atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. 45 Motif dalam hal ini dapat digambarkan sebagai tujuan mendasar di  balik  pelaksanaan  suatu  tindakan,  yang  menggerakkan  niat  seseorang.  Singkatnya adalah  alasan  atau  bujukan  yang  mendorong  seseorang    untuk  melakukan  tindakan pidana. 46
Penelitian ini menitik beratkan kemiripan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi adalah pada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang maka apabila  kembali  pada  pembahasan  tindakan  maladministrasi  yang  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  korupsi  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dan/atau penyalahgunaan  kewenangan yang  dilakukan  “deng an  maksud  untuk  memperkaya diri  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  suatu  korporasi  yang  mengakibatkan  kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara”.

## 5. Bentuk Maladministrasi
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang  Ombudsman RI yang memberikan definisi tentang Maladministrasi  dapat diurai sebagai berikut : Maladministrasi  adalah :
45 https://id.gadget-info.com/difference-between-intention , diakses Pada Selasa 14 April 2020, pukul 16.40 WITA
46 Ibid
1. Perilaku dan perbuatan Melawan Hukum;
2. Perilaku dan perbuatan melampaui Wewenang;
3. Menggunakan Wewenang untuk tujuan lain dari yang  menjadi tujuan Wewenang itu;
4. Kelalaian;
5. Pengabaian kewajiban Hukum;
6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan;
8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil;
9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Termasuk  tindakan  maladministrasi  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan aparatur pemerintahan dikarenakan adanya : 47
1. Mis  conduct yaitu  melakukan  sesuatu  di  kantor  yang  bertentangan  dengan kepentingan kantor.
2. Deceitful  practice yaitu  praktek-praktek  kebohongan,  tidak  jujur  terhadap publik.  Masyarakat  disuguhi  informasi  yang  menjebak,  informasi  yang  tidak sebenarnya, untuk kepentingan birokrat.
3. Korupsi  yang  terjadi  karena  penyalahgunaan  Wewenang  yang  dimilikinya, termasuk  di  dalamnya  mempergunakan  kewenangan  untuk  tujuan  lain  dari tujuan  pemberian  kewenangan,  dan  dengan  tindakan  tersebut  untuk kepentingan  memperkaya  dirinya,  orang  lain  kelompok  maupun  korporasi yang merugikan keuangan negara.
4. Defective  Policy  implementation yaitu  kebijakan  yang  tidak  berakhir  dengan implementasi.  Keputusan-keputusan  atau  komitmen-komitmen  politik  hanya berhenti  sampai  pembahasan  undang-undang  atau  pengesahan  undang- undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjuti menjadi kenyataan.
5. Bureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain.
Pendapat  lain  mengenai  bentuk  maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  birokrat yaitu: 48
1. Ketidak  jujuran (dishonesty) ,  Berbagai  tindakan  ketidak  jujuran  antara  lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
2. Perilaku yang buruk (unethical behavior) , tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang  mungkin  tidak  bersalah  secara  Hukum,  tetapi  melanggar  etika  sebagai administrator.
3. Mengabaikan  Hukum  ( disregard  of  law ),  Tindakan  mengabaikan  Hukum mencakup  juga  tindakan  menyepelekan  Hukum  untuk  kepentingan  dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
47 Hendra Nurtjahjo, Op.Cit , hlm.. 12
48 Ibid . hlm. 13
4. Favoritisme dalam menafsirkan Hukum, Tindakan menafsirkan Hukum untuk kepentingan  kelompok,  dan  cenderung  memilih  penerapan  Hukum  yang menguntungkan kelompoknya.
5. Perlakuan  yang  tidak  adil  terhadap  pegawai,  tindakan  ini  cenderung  ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu  orang  yang  disenangi  cenderung  mendapatkan  fasilitas  lebih,  meski prestasinya  tidak  begus.  Sebaliknya  untuk  orang  yang  tidak  disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
6. Inefisiensi bruto (gross inefficiency) , adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.
7. Menutup-nutupi  kesalahan,  Kecenderungan  menutupi  kesalahan  dirinya, kesalahan  bawahannya,  kesalahan  instansinya  dan  menolak  di  liput kesalahannya.
8. Gagal  menunjukkan  inisiatif,  kecenderungan  tidak  berinisiatif  tetapi menunggu  perintah  dari  atas,  meski  secara  peraturan  memungkinkan  dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.
Bentuk Maladministrasi  juga dapat dibagi menjadi 6 bagian yang terkait dengan: 49
1. Bentuk-bentuk Maladministrasi  yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.
2. Bentuk-bentuk  Maladministrasi  yang  mencerminkan  keberpihakan  sehingga menimbulkan  rasa  ketidakadilan  dan  diskriminasi.  Kelompok  ini  terdiri  dari persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak  adil, dan nyata-nyata berpihak. 50
3. Bentuk-bentuk  Maladministrasi  yang  lebih  mencerminkan  sebagai  bentuk pelanggaran  terhadap  Hukum  dan  peraturan  perundangan.  Kelompok  ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan Melawan Hukum. 51
4. Bentuk-bentuk  Maladministrasi  yang  terkait  dengan  kewenangan/ kompetensi atau ketentuan yang  berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan diluar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi  proses  pemberian  pelayanan  umum,  dan  tindakan  yang menyimpangi prosudur tetap. 52
5. Bentuk-bentuk  Maladministrasi  yang  mencerminkan  sikap  arogansi  seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan  sewenang-wenang,  penyalahgunaan Wewenang, dan tindakan yang tidak layak. 53
49 Ibid, hlm. 14 50 Ibid , hlm.15 51 Ibid. 52 Ibid , hlm. 15 53 Ibid , hlm. 17
6. Bentuk-bentuk  Maladministrasi  yang  mencerminkan  sebagai  bentuk  korupsi secara  aktif.  Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan  pemerasan  atau  permintaan imbalan  uang  (korupsi),  tindakan  penguasaan  barang  orang  lain  tanpa  hak, dan penggelapan barang bukti. 54
Bentuk  Maladministrasi    juga  diatur  dalam  Peraturan  Ombudsman  Republik Indonesia    Nomor  26  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Penerimaan,  Pemeriksaan  Dan Penyelesaian  Laporan,  dalam  Pasal    11,  yang  menyebutkan  bentuk-bentuk maladministrasi  menurut peraturan ini. 55

## 6. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi
Kasus korupsi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan dengan analisis  hukum  pidana  semata-mata,  melainkan  juga  diperlukan  analisis  hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Demikian juga dengan masalah kejahatan  korporasi  yang  tidak  hanya  dapat  dianalisis  dari  sudut  hukum  pasar modal dan hukum perdata atau hukum bisnis, melainkan juga dapat dianalisis dari sudut hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional. 56
Parameter dari modus operandi suatu tindak pidana dilihat dari beberapa hal, di antaranya : 57
a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindakan itu dilakukan
c. Dimana tindakan itu dilakukan
d. Dengan apa tindakan itu dilakukan
e. Bagaimana tindakan itu dilakukan
f. Mengapa tindakan itu dilakukan
g. Siapa pembuat

## 7. Modus Operandi Maladministrasi dalam Tindak Pidana Korupsi
Merujuk  pada  pelayanan  publik  yang  buruk  (maladministrasi)  dan  berindikasi korupsi,  tentunya  sangat  mudah  ditemui.  Data  yang  telah  dipaparkan  di  atas
54 Ibid . 55 Ibid 56 Jacques  Gellinas.  (2003). Juggermout  Politics:  Understanding  Predatory  Globalization ,  hlm.  7., dalam  Romli  Atmasasmita.  (2014). Hukum  Kejahatan  Bisnis  Teori  &  Praktik  di  Era  Globalisas. Jakarta: Kencana, hlm. 31-32.
57 Komisi Pemberantasan Korupsi, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi, hlm. 50
menunjukkan  bahwa  maladministrasi  adalah  gerbang  utama  terjadinya  tindak  pidana korupsi.  Para  pelaku  merupakan  pejabat,  pimpinan  daerah,  aparatur  sipil  negara, penyelenggara  negara  dan  sebagainya  yang  tentu  merupakan  subjek  hukum  yang mampu dimintai pertanggungjawaban.
Penulis  dalam  ini  mencoba  untuk  menginventarisir  tindakan  maladministrasi yang  paling  sering  dilakukan  sebagai  modus  operandi  korupsi.  Berdasarkan  bahan yang  telah  dikumpulkan  beberapa  tindakan  maladministrasi  yang  menjadi  modus operandi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
a. Melalaikan  kewajiban,  sebagai  pejabat  publik,  ataupun  pejabat  administrasi selalu  saja  melakukan  tindakan  kelalaian  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi  dalam  jabatan  mereka.  Kebiasaan  ini  dilakukan  pada  saat  melakukan kejahatan  atau  niat  jahat  mereka.  Biasanya  dengan  pura-pura  ke  luar  kota, mengaku  tak  mengetahui  mengenai  adanya  sesuatu  yang  harus  diurus  dan sebagainya. 58
b. Pemalsuan, dilakukan semacam kewajiban dalam beribadah terhadap Tuhan. Setiap kejahatan korupsi atau tindak pidana korupsi terjadi karena banyaknya data dari laporan yang palsu. Ini kerap kali dalam program pengadaan barang dan jasa. 59
c. Perbuatan  melawan  hukum,  ini  adalah  syarat  pokok  setiap  pelaku  kejahatan dapat dikatakan sebagai penjahat. Tidak ada suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  apabila  undang-undang  tidak  mengatur tentang itu. 60
d. Penyalahgunaan  wewenang,  tidakan  ini  mutlak  terjadi  pada  siapa  saja  yang menurut  hukum  memiliki  wewenang.  Setiap  pejabat  publik,  penyelenggara negara, dan sebagainya adalah pemangku jabatan dan pemegang kewenangan dalam  bernegara.  Semua  yang  terlibat  dalam  korupsi  adalah  mereka  yang telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. 61
e. Persekongkoloan, seringkali ditemukan dalam perkara pengadaan  barang dan jasa,  baik  antara  pejabat  dengan  pemegang  tender  ataupun  atara  pejabat dengan pejabat. 62
f. Penyelewengan prosedur, kerap kali dilakukan dalam kasus-kasus pengadaan barang  dan  jasa  dalm  tindak  pidana  korupsi.  Penyelewengan  prosedur  ini saling mengikuti dengan pemalsuan data/laporan, persekongkolan, melawan hukum, dan sebagainya. 63
58 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 59 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 60 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 61 Putusan MA Nomor 432K/Pid.Sus/2018 tanggal 18 April 2018 62 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr 63 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr
g. Menggunakan  wewenang  untuk  tujuan  lain.  Tindakan  ini  hampir  menjadi tindakan  utama  dalam  setiap  penyelenggara  Negara,  pejabat  publik  da/atau seluruh pemangku jabatan untuk melakukan tindakan korupsi.
h. Merugikan masyarakat, atau orang perorangan. Tindakan ini sering dilakukan oleh  pimpinan  suatu  instansi  pemerintahan  terhadap  bawahannya  atau  pun orang atau masyarakat dalam menjalankan niat jahatnya.
Merugikan  masyarakat,  atau  orang  perorangan.  Tindakan  ini  sering  dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintahan terhadap bawahannya atau pun orang atau masyarakat dalam menjalankan niat jahatnya.
Berbagai  bentuk  modus  maladministrasi  dalam  tindak  pidana  korupsi  seiring berjalannya  waktu  semakin  maju  dan  mengalami  perubahan  pola.  Alur  berpikir  para pelaku kejahatan selalu mengarah ke masa depan, berpacu dengan kemajuan teknologi dan  kemajuan  regulasi  yang  ada.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  hanyalah  berhasilnya rencana dan kecilnya kemungkinan tertangkap. 64

## D.     PENUTUP
Kualifikasi  tindakan  maladministrasi  dalam  tindak  pidana  korupsi  terletak  pada mens  rea (sikap  batin/niat)  dan  motif  dari  pelaku  meladministrasi.  Setiap  pelaku maladministrasi  yang  berniat  untuk  melakukan  tindakannya  dengan  motif/tujuan untuk  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  korporasi,  dan  berakibat  pada kerugian  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara,  maka  tindakan  tersebut merupakan  tindak  pidana  korupsi.  Apabila  niat  pelaku  motifnya  untuk  memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan  hukum  atau  tidak  ada,  maka  tindakan  tersebut  merupakan maladministrasi murni.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah yang berwenang agar  melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  terkait  frase  “melawan  hukum  dan  penyalahgunaan wewenang”  dalam  Pasal  1  angka  3  dan  Undang -Undang  Nomor 31  Tahun  1999  yang dirubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan
64 Muhammad Mustofa, Op. Cit. hlm. 61
Tinda k  Pidana  Korupsi  terkait  frase  “melawan  hukum  dan  menyalahgunakan wewenang” dan merubah penggunaan kata, frase ataupun istilah dalam rumusan pasal di  setiap  undang-undang  yang  kerap  kali  menimbulkan  ambiguitas  penafsiran  atau multi  tafsir  dalam  masyarakat  dan  penegak  hukum,  sehingga  proses  sosialisasi, pemahaman serta penegakan mampu berjalan dengan efektif.
Sebagai  rekomendasi,  bahwa  setiap  tindakan  maladministrasi  yang  berakibatkan pada  kerugian  materiel  seseorang,  korporasi  dan/atau  negara  diharapkan  menjadi unsur  tambahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dan  tidak  dianggap  sebagai  kesalahan ataupun  pelayanan  publik  yang  buruk.  Mengingat  setiap  tindakan  tersebut  secara substan si  lebih  mengarah  pada  tindak  pidana,  seuai  dengan  asas  “tidak  ada  pidana tanpa  kesal ahan”,  dan  teori  kesalahan  yang  menyebutkan  bahwa  “kesalahan  bukan hanya dilihat sebagai suatu kesengajaan namun juga suatu kelalaian”.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  &  Zainal  Asikin.  (2016). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Edisi  Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Darwan  Prinst.  (2001), Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Ey kanter dan SR Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
Imam Anshori Saleh. (2017). Korupsi, Terorisme, dan Narkotika (Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis) . Malang: Setara Press.
Jacques  Gellinas.  (2014). Juggermout  Politics:  Understanding  Predatory  Globalization , 2003  hlm.  7.,  dalam  Romli  Atmasasmita. Hukum  Kejahatan  Bisnis  Teori  & Praktik di Era Globalisas. Jakarta: Kencana.
Komisi Ombudsman Nasional. (2019). Laporan Tahunan Ombudsman Nasional Tahun.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (2006). Memahami  Untuk  Membasmi  (Buku  Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: KPK.
Muh.  Risnain.  (2018). “ Konsep  Penguatan  Kewenangan  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  Sebagai  Lembaga  Quasi  Peradilan  Dalam  Membangun  Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil ” . Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 hlm. 12
Peter Mahmud Marzuki. (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana
Russel  ButarButar  (2017). “ Modus  Operandi  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Suap Korporasi ” . Jurnal Ilmu Hukum , Volume 4 Nomor 1.
Shandi  Patria  Airlangga.  (2019). Maladministrasi  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Lampung Universitas Lampung.
https://rivaldinotes.wordpress.com/2018/02/06/memahami-maladministrasi/ , (Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020), pukul 23.00 WITA
Laporan  Penilai  Kepatuhan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Tahun  2018. ( http://sindobatam.com/hasil-penilaian-survei-kepatuhan  -standar-pelayanan-publik/ ) , Diakses pada 14 Desesmber 2019, pukul 19.00 WITA
Indonesia  Corruption  Watch ,  “Uang  Terima  Kasih,  Hibah,  Suap -Menyuap  Dan Korupsi”, http://antikorupsi.org/en/content/uang-terima-kasih-hibah- suap-menyuap-dan-korupsi , diunduh 17 Februari 2020.
BBC Indonesia, “Rolls Royce Didenda Rp 11 Triliun Untuk Kasus Suap, Termasuk ke  Pihak  Indonesia”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38660310,  di akses pada 17 Februari 2020
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik Indonesia.
Putusan MA Nomor 432K/Pid.Sus/2018 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr