## OPEN ACCESS
Volume 5, Nomor 2, 2023, 87-99
E-ISSN: 2656-5528

## Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar dari Aspek Struktur Pembiayaan
Disaster Management in Mount Lawu Slope Tourism-Area in Karanganyar Regency from the Financing Aspect
Lidya Ariyani 1* , Istijabatul Aliyah 1,2 , Tendra Istanabi 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia 2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya (PUSPARI), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : lidyaariyani@gmail.com
(Diterima: 8 Mei 2023; Disetujui: 18 Juni 2023)

## Abstrak
Kabupaten Karanganyar merupakan kawasan prioritas pengembangan wisata yang memiliki risiko bencana banjir dan longsor. Risiko kebencanaan merupakan salah  satu faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan pariwisata.  Selian itu, masih banyak permasalahan terkait manajemen bencana lainnya, termasuk anggaran, khususnya terkait porsi anggaran. Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  struktur  pembiayaan  program  manajemen  bencana  kawasan  wisata  lereng  Gunung  Lawu  di  Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Kasus terkait pembiayaan yang diambil  untuk  peneltian  ini  adalah  program  pembiayaan  pada  30  objek  wisata  yang  terpilih  dengan  menggunakan  teknik  quota sampling  pada  Kecamatan  Jenawi,  Kecamatan  Ngargoyoso,  Kecamatan  Tawangmangu,  dan  Kecamatan  Jatiyoso.  Data  yang digunakan adalah data tahun 2018 hingga tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan penelitian memiliki potensi wisata yang dilengkapi oleh unsur-unsur pengembangan wisata, yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan organisasi pengelola, tetapi memiliki risiko bencana alam longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. Kawasan wisata Kabupaten Karanganyar telah melakukan seluruh tahap manajemen bencana, yaitu pencegahan, peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembiayaan manajemen bencana bersumber dari pembiayaan pemerintah dan nonpemerintah. Diketahui bahwa pembiayaan manajemen bencana linier dengan kejadian bencana yang terjadi. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata linier terhadap kebutuhan pembiayaan manajemen bencana. Struktur pembiayaan manajemen bencana paling tinggi ada pada tahap rekonstruksi yang digunakan untuk penambahan sarana maupun pembangunan ulang objek wisata yang terdampak kejadian bencana.
Kata kunci : manajemen bencana; struktur pembiayaan; wisata

## Abstract
Karanganyar Regency is a priority area for tourism development but has risk of floods and landslides. Disaster risk is one of the external factors that can hinder tourism growth. In addition, there are a number of problems related to disaster management, including budget, especially related to the portion of budget. This study was conducted to determine the financing structure of the disaster management program of slopes of Mount Lawu tourism area in Karanganyar Regency. This research applies quantitative methods with quantitative descriptive analysis techniques. The case related to financing studied in this research is financing program for 30 selected  tourist  attractions  using  quota  sampling  techniques  in  Jenawi  District,  Ngargoyoso  District,  Tawangmangu  District,  and Jatiyoso District. This research used data from 2018 to 2022. The results show that the research area has tourism potential equipped with elements of tourism development, namely attractions, amenities, accessibility, and management organizations but has risks of landslides,  earthquakes,  and  volcanic  eruptions.  Tourism  area  of  Karanganyar  Regency  has  carried  out  all  stages  of  disaster management,  namely  prevention,  early  warning,  preparedness,  mitigation,  disaster  emergency  response,  rehabilitation,  and reconstruction. Disaster management financing is sourced from government and nongovernment financing. It is found that disaster management  financing  is  linear  with  the  occurrence  of  disaster  events,  while  the  number  of  tourist  visits  is  linear  to  disaster management financing needs. The highest disaster management financing structure is for the reconstruction stage for the addition of facilities and rebuilding tourist attractions affected by disaster events.
Keywords: disaster management; financing structure; tourism

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  bentang  alam  beraneka  ragam  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  dan  meningkatkan kualitas  kehidupan  manusia,  termasuk  di  dalamnya  kebutuhan  akan  sosial  psikologis  yang  dilakukan  dengan pengembangan kegiatan rekreasi atau pengembangan kawasan wisata (Rosyidie, 2004). Posisi geografis Indonesia pada pertemuan empat lempeng tektonik dan sabuk vulkanik menyebabkan Indonesia memiliki resiko terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, serta gempa bumi. Selain itu, iklim tropis yang dimiliki negara Indonesia apabila  dihubungkan  pada  kondisi  topografi  dengan  permukaan  dan  batuan  yang  beraneka  ragam  mengakibatkan timbulnya  ancaman  bencana  hidrometeorologi  berupa  tanah  longsor,  banjir,  kekeringan,  dan  kebakaran  hutan.  Studi menunjukkan  bahwa  sejumlah  87%  wilayah  Indonesia  atau  lebih  tepatnya  383  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia merupakan kawasan rawan bencana alam (Paidi, 2012).
Risiko  kebencanaan  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  yang  dapat  menghambat  pertumbuhan  pariwisata (Fadafan et al., 2018). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Cro dan Martins (2017) bahwa industri pariwisata rentan akan bencana meskipun langkah pencegahan dan penanganan bencana maupun krisis telah dilakukan. Salah satu kriteria standar  kelayakan  destinasi  wisata  adalah  keamanan  yang  juga  menyangkut  keamanan  wisatawan  apabila  terjadi bencana. A spek kenyamanan dan keamanan sangat penting dan memiliki dampak sangat besar pada keberlangsungan pariwisata dalam dua dekade terakhir. Memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi wisatawan menjadi tantangan besar dan kompleks dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia.
United  Nations  World  Tourism  Organization  (UNWTO,  2021)  mengungkap  bahwasudah  saatnya  rasa  aman  dan jaminan keselamatan untuk wisatawan menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di negara berkembang karena salah  satu  faktor  pertimbangan  utama  para  wisatawan  untuk  memilih  tempat  tujuan  wisata  adalah  faktor  keamanan. Pengembangan komponen pariwisata pada kawasan bahaya alam dapat memicu terjadinya bencana alam  (Rosyidie, 2004).  Semakin  berkembang  kegiatan  pariwisata,  maka  risiko  yang  ditimbulkan  akan  semakin  besar.  Sementara  itu, degradasi lingkungan di lokasi wisata pegunungan menjadi pemicu terjadinya bencana alam, seperti hilangnya flora fauna, banjir, tanah longsor, serta akibat alih fungsi lahan di lokasi tertentu (Aliyah, Sugiarti, & Yudana, 2021).
Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Lawu dengan potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan, yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata yang menarik dan rekreatif.  Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, tiga pilar yang akan ditempuh Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan wilayahnya yaitu Industri, Pertanian, dan Pariwisata (INTANPARI). Hal ini didukung Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 yang menyebutkan bahwa salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) berada di Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Cetho-Sukuh, Tawangmangu, dan sekitarnya, yang merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar.
Meskipun  Kabupaten  Karanganyar  memiliki  beragam  potensi  wisata,  Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar menyatakan bahwa 14 dari 17 kecamatannya merupakan wilayah rawan bencana alam tanah longsor dan banjir, terutama saat  musim  penghujan  (Antara,  2020).  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Karanganyar mencatat  pada  tahun  2020  telah  terjadi  189  kejadian  bencana,yang  meliputi  bencana  angin  ribut,  tanah  longsor, kebakaran,  rumah  roboh,  pergerakan  tanah,  dan  banjir.  Berikut  Gambar  1.  menunjukkan  jenis  dan  jumlah  kejadian bencana alam di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2018-2021.
Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar dan BPS Jawa Tengah, 2022 Gambar 1. Grafik Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dan 2021
Potensi wisata yang terancam risiko bencana di Kabupaten Karanganyar menyebabkan manajemen bencana menjadi faktor penting dalam perencanaan pengembangan kawasan. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana. Alokasi dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  dinilai  masih  kurang  memadai  dilihat  dari  luasnya  dampak  dan  tingginya  tingkat  kerusakan  yang ditimbulkan  bencana  beberapa  waktu  terakhir  (Rivani,  2017).  Lebih  dari  separuh  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia mengalokasikan anggaran mitigasi yang lebih rendah dibandingkan standar internasional. Sementara itu, terdapat porsi anggaran yang terbatas dari Badan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana. Melihat hal tersebut, diperlukan alternatif mekanisme pembiayaan manajemen bencana guna mengatasi permasalahan dampak bencana yang terjadi.
Indonesia  merupakan  negara  yang  sangat  berisiko  terhadap  bencana  tetapi  banyak  masalah  terkait  pembiayaan manajemen bencana yang terjadi. Pembiayaan yang tepat akan mendukung suksesnya manajemen bencana termasuk didalamnya terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran yang berasal dari pemerintah maupun swadaya masyarakat (Rivani, 2017). Sejalan dengan hal ini, Adiyoso (2018) menyatakan bahwa pengelolaan bencana membutuhkan budgeting yang tepat untuk setiap tahapannya dan menjadi faktor utama suksesnya pelaksanaan manajemen bencana. Oleh karena itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  struktur  pembiayaan  manajemen  bencana  kawasan  wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pembiayaan  manajemen  bencana,  apakah  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  sebagaimana  seharusnya  pembiayaan dilakukan dalam tiap tahapannya agar potensi wisata yang ada tidak terhambat pengembangannya oleh risiko bencana.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 KAWASAN WISATA
Wisata adalah kegiatan perjalanan satu atau beberapa orang dengan tujuan mempelajari keunikan daerah tujuan, rekreasi, maupun pengembangan pribadi dalam mengunjungi tempat tertentu dalam jangka waktu sementara (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas perjalanan dari tempat tinggal ke daerah tujuan untuk sementara waktu sebagai usaha menghabiskan waktu senggang, memenuhi rasa ingin tahu, maupun tujuan lainnya selain mencari nafkah. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata merupakan wilayah geografis yang dilengkapi oleh daya  tarik  wisata,  fasilitas  umum  dan  fasilitas  pariwisata,  serta  aksesibilitas  dan  masyarakat  yang  mendukung pengembangan pariwisata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Unsur utama dalam produk wisata, yaitu daya tarik wisata, fasilitas pada objek wisata, dan kemudahan mencapai objek wisata (Aliyah et al., 2021). Keberhasilan objek wisata ditentukan oleh atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas yang ada pada kawasan. Samsuridjal & Kaelany (1997) berpendapat bahwa unsur pengembangan objek wisata, antara lain attraction , accessibility , amenity , dan institution .
Lebih lanjut, Cooper (2008) berpendapat bahwa komponen atau produk minimal wisata adalah sebagai berikut.
a. Atraksi
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik wisata diartikan sebagai semua yang memiliki keindahan, keunikan, dan nilai lebih berupa kekayaan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang dijadikan sasaran kunjungan bagi wisatawan. Direktorat Jenderal Pemerintahan membagi daya tarik wisata menjadi tiga macam, yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sosial budaya, dan daya tarik wisata minat khusus.
b. Amenitas
Amenitas  atau  fasilitas  merupakan  sarana  yang  memberikan  pelayanan  bagi  wisatawan  selama  berwisata, seperti  penginapan,  restoran,  toko  suvenir,  serta  sarana  lain  yang  mendukung  akomodasi,  kebersihan,  dan hospitality pada objek wisata.
c. Aksesibilitas Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010-2025,  aksesibilitas  pariwisata  merupakan  sarana  prasarana  yang mendukung  pergerakan  wisatawan  menuju  destinasi  wisata  maupun  pergerakan  di  dalam  destinasi  wisata. Aksesibilitas kawasan pariwisata meliputi sarana transportasi, prasarana transportasi, dan sistem transportasi.
d. Ancillary services atau organisasi kepariwisataan Perkembangan kawasan wisata tergantung pada apa yang dimiliki kawasan tersebut untuk ditawarkan kepada wisatawan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari peran pengelola kawasan wisata (Rusvitasari & Solikhin, 2014).
Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) merupakan kawasan dengan fungsi utama pariwisata atau mempunyai potensi pengembangan pariwisata dan memiliki peran penting dalam satu atau beberapa aspek kehidupan, seperti sosial dan budaya, ekonomi, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan (Pemerintah  Republik  Indoneisa,  2009).  Kawasan  wisata  merupakan  kawasan  yang  dibangun  atau  disediakan  untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dengan luasan tertentu. Kawasan wisata di lereng pegunungan merupakan kawasan strategis dengan kegiatan utama di bidang pariwisata yang terletak pada lereng pegunungan. Kawasan dengan topografi curam dapat menjadi potensi daya tarik wisata karena memiliki pemandangan yang indah dan kesegaran udara serta daya tarik lainnya, seperti keanekaragaman hayati maupun adanya atraksi rekreasi dan olahraga (Aliyah et al., 2021).

## 2.2 MANAJEMEN BENCANA
Bencana  adalah  gangguan  dalam  fungsi  masyarakat  yang  mengakibatkan  kerugian  baik  materi,  sosial,  ekonomi, maupun lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa maupun dampak  psikologis,  kerusakan  lingkungan, serta kerugian materi.  Risiko  bencana  merupakan potensi kerugian  akibat kejadian  bencana  pada  suatu  kawasan  dalam  kurun  waktu  tertentu  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2007). Hazard merupakan  kejadian  atau  kondisi  membahayakan  yang  mengancam  kerusakan  harta  benda,  lingkungan,  maupun mengakibatkan kehilangan jiwa. Berdasarkan sumber terjadinya, hazard diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu natural hazard , man-made hazard , dan social hazard . Beberapa jenis natural hazard yang sering terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui beberapa tindakan, antara lain memperkecil ancaman kawasan, meningkatkan kapasitas kawasan, serta mengurangi kerentanan kawasan.
Manajemen  bencana  diartikan  sebagai  organisasi  yang  efektif  serta  panduan  pemanfaatan  sumber  daya  untuk mencegah  bencana.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  manajemen bencana  diartikan  sebagai  kesatuan  proses  yang  dinamis,  berkelanjutan,  dan  terpadu  untuk  peningkatan  kualitas observasi dan analisis bencana serta yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan  darurat  bencana,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi.  Manajemen  risiko  bencana  adalah  seluruh  tahapan perencanaan dan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Manajemen bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, menjamin terlaksananya bantuan untuk korban saat terjadi bencana, serta mencapai pemulihan yang cepat dan efektif.
Ulum (2014) dalam bukunya Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif mengklasifikasikan tahapan manajemen menjadi tujuh tahapan, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Manajemen bencana terdiri dari tiga siklus, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang di dalamnya terbagi kembali menjadi beberapa tahapan, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana terdiri dari tujuh unsur:
a. Pencegahan
Pencegahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman bencana.
b. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan merupakan rangkaian kegiatan antisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah yang tepat dan berdaya guna.
c. Peringatan Dini
Peringatan dini merupakan rangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat sesegera mungkin mengenai kemungkinan terjadinya bencana oleh lembaga berwenang.
d. Mitigasi
Mitigasi  merupakan  rangkaian  upaya  pengurangan  risiko  bencana  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
e. Tanggap Darurat Bencana
Tanggap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan pada saat kejadian bencana sesegera mungkin untuk menangani  dampak  buruk yang  timbul  akibat  kejadian  bencana  tersebut.  Tanggap  darurat  bencana meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan penyelamatan, serta pengkondisian prasarana dan sarana.
f. Rehabilitasi
Rehabilitasi merupakan pemulihan dan perbaikan aspek pelayanan publik agar memadai wilayah pascabencana.
g. Rekonstruksi Rekonstruksi  merupakan  pembangunan  kembali  sarana  prasarana  dan  kelembagaan  agar  kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang.
Kesadaran  akan  peran  pariwisata  dalam  menunjang  ekonomi  kawasan  dan  memenuhi  kebutuhan  psikologis masyarakat  menjadi  dasar  perlunya  upaya  manajemen  bencana  agar  dapat  memperkecil  risiko  bencana  dan meningkatkan  ketahanan  terhadap  bencana  pada  kawasan  wisata  yang  memang  berada  di  kawasan  bahaya  alam (Rosyidie,  2004).  Kajian  akan  karakteristik  kebencanaan  dan  kawasan  wisata  menjadi  dasar  perumusan  upaya pengelolaan mitigasi bencana pada kawasan wisata yang ada. Kewaspadaan akan risiko bencana menjadi penting agar upaya evakuasi dan tanggap darurat telah siap dilakukan saat bencana terjadi.

## 2.3 PEMBIAYAAN MANAJEMEN BENCANA
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  menegaskan  bahwa  pemerintah bertanggung jawab dalam manajemen bencana salah satunya dengan pengalokasian anggaran manajemen bencana dalam APBN maupun dalam bentuk dana siap pakai. Dana manajemen bencana diartikan sebagai dana yang digunakan untuk  manajemen  bencana  baik  pada  tahap  prabencana,  tanggap  darurat,  maupun  saat  pascabencana  (Pemerintah Republik  Indonesia,  2008).  Strategi  keuangan  untuk  manajemen  bencana  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa individu,  bisnis,  dan  pemerintah  memiliki  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mengelola  konsekuensi  keuangan  dan ekonomi yang merugikan dari bencana sehingga memungkinkan pembiayaan kritis untuk tanggap bencana, pemulihan, dan rekonstruksi (Pojani et al., 2017). Dalam manajemen bencana, budgeting atau penganggaran menjadi hal penting karena penganggaran akan menentukan sukses dan efektifnya proses pelaksanaan manajemen yang ada (Adiyoso & Kusumaningtyas, 2018).
Berdasarkan sumbernya, pembiayaan bencana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemerintah dan nonpemerintah. Pembiayaan  yang  bersumber  dari  pemerintah  teralokasikan  pada  tiga  jenis  pembiayaan,  yaitu  APBN  untuk  bencana berskala nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk bencana berskala provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota untuk bencana berskala kabupaten/kota. Dalam praktiknya, apabila APBD Kabupaten/Kota belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan yang ada, maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat meminta bantuan  pada  provinsi  maupun  nasional.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  penanggulangan  bencana menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam penyediaan dana penanggulangan bencana. Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari nonpemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor, swadaya masyarakat, swasta, maupun bantuan luar negeri dapat dialokasikan melalui bantuan langsung pada lokasi atau sektor prioritas masyarakat.
Berdasarkan pemanfaatan dari tahapan manajemen bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  yang  juga  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bentuk pembiayaan manajemen bencana di Indonesia, meliputi dana daftar isian pelaksana anggaran, dana kontijensi, dana on call , dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, dan dana  dukungan  komunitas  internasional.  Struktur  pembiayaan  diartikan  sebagai  upaya  pengaturan  pembiayaan  agar tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai serta sebagai upaya meminimalisasi risiko yang muncul akibat adanya pembiayaan yang dilakukan. Struktur pembiayaan akan menunjukan seberapa besar komposisi pembiayaan yang ada. Komponen pada struktur pembiayaan meliputi bentuk pembiayaan dan nominal modal yang digunakan (Putri & Wisudanto, 2016). Belanja bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu belanja prabencana, belanja tanggap darurat, dan belanja pascabencana. Pengeluaran prabencana terkait dengan program mitigasi dan kesiapsiagaan, misalnya brosur informasi  bencana  dan  kursus  kesiapsiagaan  bencana  di  sekolah.  Pengeluaran  tanggap  darurat  dapat  didefinisikan sebagai setiap biaya yang dikeluarkan untuk membantu korban pada saat bencana terjadi. Pengeluaran pascabencana adalah pengeluaran yang terkait dengan proses pemulihan.
Manajemen bencana terus mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu. Konsep manajemen yang awalnya bersifat paradigma konvensional, yaitu paradigma yang berfokus pada upaya pascabencana, mulai bergeser ke arah paradigma  mitigasi  yang  mulai  membahas  mengenai  bagaimana  cara  memperkecil  kemungkinan  bencana  itu  terjadi
(Wibowo, 2018). Struktur pembiayaan yang merupakan komposisi pembiayaan dalam tiap tahapan manajemen bencana akan menunjukkan apakah pergeseran tersebut terjadi di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di  Kabupaten Karanganyar termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan sintesis kajian literatur (teori) terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan verifikasi  teori  yang ada  dengan  hasil penelitian  yang  ditemukan  mengenai  fenomena  yang  diteliti, yaitu  pembiayaan program mitigasi bencana. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah kawasan wisata lereng Gunung Lawu yang berada  di  Kabupaten  Karanganyar,  secara  khusus  yang  berada  di  Kecamatan  Jenawi,  Kecamatan  Tawangmangu, Kecamatan  Jatiyoso,  dan  Kecamatan  Ngargoyoso.  Batasan  substansi  amatan  terkait  pembiayaan  program,  yaitu pembiayaan program yang eksplisit diperuntukkan untuk kawasan wisata, sedangkan untuk program yang sifatnya umum seluruh kabupaten tidak menjadi bagian amatan. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022. Cakupan data tersebut diharapkan dapat mewakili kondisi kawasan saat tidak terjadi pandemi (2018-2019) dan saat terjadi pandemi (2020-2022).
Populasi  dalam  penelitian  ini  berupa  seluruh  objek  wisata  yang  berada  di  lereng  Gunung  Lawu  Kabupaten Karanganyar. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik quota sampling berdasarkan risiko bencana dan jumlah kunjungan objek wisata. Sampel yang digunakan merupakan 30 objek wisata dari 52 objek wisata yang berada di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Titik lokasi wisata dipilih berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan selama lima tahun terakhir dan tingkat risiko bencana yang ada. Data wisatawan lima tahun terakhir dipilih berdasarkan asumsi bahwa data tersebut mampu merepresentasikan kondisi pengunjung objek wisata pada masa tidak ada pandemi (2018-2019) dan masa pandemi (2020-2021). Populasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko bencana, baru  kemudian  dipilih  objek  wisata  dengan  rata-rata  jumlah  wisatawan  tertinggi  sehingga  sampel  yang  terpilih  dapat mewakili seluruh risiko bencana.
Perolehan data primer dilakukan dengan observasi objek wisata dan wawancara mendalam terhadap pengelola objek wisata yang menjadi sampel penelitian maupun lembaga atau dinas terkait. Data sekunder didapatkan melalui survei ke lembaga  terkait,  yaitu  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  (BPCB)  Jawa  Tengah,  BPBD  Kabupaten  Karanganyar,  Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, serta eksplorasi studi literatur penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta publikasi dinas terkait wisata maupun kebencanaan Kabupaten Karanganyar. Teknik analisis yang digunakan,  yakni  teknik  analisis  deskriptif  kuantitatif  persentase  untuk  mengetahui  struktur  pembiayaan  manajemen bencana yang ada didasarkan pada tahapan manajemen bencana, yaitu pencegahan, peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 KAWASAN WISATA
Secara astronomis, Kabupaten Karanganyar terletak pada 110° 40” – 110° 70” Bujur Timur dan 7° 28” - 7° 46” Lintang Selatan dengan total wilayah seluas 773,79 km 2 dengan 78 objek wisata tersebar di seluruh kecamatan dengan beragam jenis wisata, yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata agro, dan lainnya. Kawasan penelitian  berada  pada  Kecamatan  Jenawi,  Kecamatan  Ngargoyoso,  Kecamatan  Tawangmangu,  dan  Kecamatan Jatiyoso di lereng Gunung Lawu dan merupakan pusat pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Karanganyar.
Secara administratif, batas-batas kawasan penelitian adalah sebagai berikut:
• Sebelah Utara  : Kabupaten Sragen
• Sebelah Selatan  : Kabupaten Wonogiri
• Sebelah Timur  : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan
• Sebelah Barat : Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumapolo, dan Kecamatan Jatipuro.
Objek wisata yang berada di kawasan penelitian memiliki berbagai atraksi, baik atraksi alam maupun buatan, antara lain river tubing , camping ground , miniatur dunia, hiking , archery , outbound , 3D House , hobbit house , green house , kebun buah, kereta wisata, air terjun, persewaan jeep/ATV, flying fox , cottage , dan wahana lain bergantung pada jenis wisata
dan tema pengembangan wisata. Rata-rata objek wisata merupakan milik swasta/pribadi yang menggunakan hak guna lahan milik Perusahaan Umum Perhutanan Negara (Perum Perhutani) maupun milik Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro dan telah beroperasi dari tahun 1969 dan didominasi oleh objek wisata yang baru beroperasi selama 10 tahun terakhir. Objek wisata pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar dapat ditempuh melalui jalan utama Karanganyar-Magetan yang berjarak antara 19 km hingga 33 km dari pusat Kabupaten Karanganyar. Gambar 2. merupakan grafik yang menunjukkan jumlah kunjungan berdasarkan jenis objek wisata pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar.

## Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar (2022)
Gambar 2. Grafik Jumlah Kunjungan Objek Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

## 4.2 MANAJEMEN BENCANA
Berdasarkan Peta Risiko Bencana Kabupaten Karanganyar yang dikeluarkan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar, kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar berada di kawasan risiko bencana longsor, baik risiko longsor tinggi, menengah, maupun rendah. Namun pada kenyataannya, selain tanah longsor objek wisata juga memiliki risiko  bencana  alam  lain, seperti  gempa  bumi  dan letusan  gunung  api.  Gambar 3.  merupakan  grafik  dan  Gambar  4. merupakan dokumentasi yang menunjukkan risiko bencana maupun kejadian bencana 5 tahun terakhir pada objek wisata di kawasan penelitian.
Sumber: BPBD Kabupaten Karanganyar, Aplikasi InaRisk Personal, dan Pengelola Wisata (2022)
Gambar 3. Grafik Risiko dan Kejadian Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar

## Sumber: Pengelola Wisata (2022)
Gambar 4. Dokumentasi Kejadian Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar
Kejadian bencana pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar berdampak pada rusaknya fasilitas-fasilitas objek wisata, seperti toilet, kantin, cottage , pagar pembatas kawasan, taman, jembatan, gazebo, pos pendakian, jalan atau jalur wisatawan, rest area , bahkan berdampak pada kendaraan pengunjung yang sedang parkir. Angin puting beliung yang terjadi umumnya menyebabkan pohon tumbang karena dibarengi oleh intensitas hujan yang deras. Selain karena risiko bencana yang telah diidentifikasi, kejadian bencana terjadi akibat beberapa hal, antara lain kelalaian  pengelola  wisata  dalam  menjaga  kebersihan  sehingga  saluran  air  tersumbat  dan  menyebabkan  banjir, penggundulan hutan yang menyebabkan banjir maupun tanah longsor, serta posisi objek wisata yang berada di cekungan jalur sungai sehingga memiliki potensi banjir tinggi apabila intensitas hujan naik.
Kesadaran  akan  peran  pariwisata  dalam  menunjang  ekonomi  kawasan  dan  memenuhi  kebutuhan  psikologis masyarakat  menjadi  dasar  perlunya  upaya  manajemen  bencana  agar  dapat  memperkecil  risiko  bencana  dan meningkatkan  ketahanan  terhadap  bencana  pada  kawasan  wisata  yang  memang  berada  di  kawasan  bahaya  alam (Rosyidie, 2004). Program manajemen bencana yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar  merespon  kejadian-kejadian  bencana  alam  yang  telah  terjadi  dalam  lima  tahun  terakhir.  Program manajemen bencana ini dilakukan oleh pengelola wisata swasta, BPCB Jawa Tengah, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah setempat, maupun BPBD Kabupaten Karanganyar.
Program manajemen bencana kawasan wisata Lereng Gunung Lawu dijabarkan sebagai berikut dan dapat dilihat pula pada Gambar 5.
a. Pencegahan
Program pencegahan yang telah dilakukan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar antara  lain  pembuatan  rencana  zonasi  pemanfaatan  ruang,  identifikasi  dan  pengenalan  sumber  ancaman bencana alam yang berada didalam objek wisata, serta kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat  mengakibatkan  atau  meningkatkan  ancaman  bencana,  seperti  pemantauan  terhadap  pohon,  tebing, sungai, air terjun, atau sumber ancaman bencana lainnya yang berada di objek wisata maupun sekitar objek wisata.  Perawatan,  pengawasan,  dan  pemotongan  pohon  pada  beberapa  objek  wisata  dilakukan  sesuai mekanisme perijinan Perhutani, LMDH, dan BPCB Jawa Tengah selaku pemilik lahan maupun pengelola wisata. Selain itu pada objek wisata pendakian, dilakukan operasi bersih sampah serta perawatan jalur pendakian yang juga didasarkan pada laporan pendaki. Dalam melakukan manajemen bencana tahap pencegahan selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 231.819.000,00.
b. Kesiapsiagaan Program kesiapsiagaan yang telah dilakukan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, antara lain kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan gladi mekanisme tanggap darurat yang dilakukan oleh internal pengelola  wisata  maupun  BPBD  Kabupaten  Karanganyar.  Pengelola  wisata  melakukan  penyiapan  lokasi evakuasi meskipun pada beberapa objek wisata belum didukung dengan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. Dalam  upaya  kesiapsiagaan,  pengelola  wisata  juga  melakukan  penjagaan  oleh  karyawan/kru  pada  titik-titik bahaya,  pembentukan  tim  khusus  untuk  antisipasi  kejadian  bencana,  serta  melakukan  koordinasi  cuaca khususnya  pada  objek  wisata  air  terjun  atau river  tubing .  Dalam  melakukan  manajemen  bencana  tahap kesiapsiagaan selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 45.370.400,00.
Gambar 5. Pembiayaan Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar
c. Peringatan Dini
Peringatan dini yang dilakukan pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar difokuskan pada  upaya  penjagaan  kru  pada  area-area  bahaya  untuk  mengamati  gejala  bencana,  peringatan  petugas penjaga atau pengelola kepada pengunjung yang melanggar batas aman, serta penegasan SOP khususnya pada objek wisata adrenalin, seperti pemberlakuan syarat lisensi tandem master untuk petugas tandem. Dalam melakukan  manajemen  bencana  tahap  peringatan  dini  selama  lima  tahun  terakhir,  pembiayaan  yang  telah dilakukan sebesar Rp 40.000.000,00.
d. Mitigasi
Mitigasi yang dilakukan pada kawasan wisata Lereng Gunung Lawu berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana, khususnya pada objek wisata. Pada tahap ini program difokuskan pada pembangunan dan perawatan infrastruktur, seperti resapan air, saluran air, gorong-gorong, bendungan, dan talud, pengadaan alat mitigasi, serta kegiatan pelatihan guna meningkatan kualitas sumber daya manusia (pelaku wisata) dalam melakukan mitigasi  bencana  maupun  terhadap  warga  sekitar  yang  juga  terdampak  kejadian  bencana.  Pengadaan  alat mitigasi yang dilakukan, antara lain peralatan P3K, alat pemadam api ringan atau APAR, camera trap , CCTV, gergaji, payung, serta alat lainnya yang mendukung pengurangan risiko bencana. Dalam melakukan manajemen bencana tahap mitigasi lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 783.696.202,00.
e. Tanggap Darurat
Pada tahap tanggap darurat, program yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar difokuskan pada evakuasi pengunjung ke tempat aman, seperti titik kumpul, aula, dan gazebo, juga pada pemberian jaminan asuransi, upaya koordinasi, penghentian wahana, ganti rugi pihak yang terdampak langsung oleh kejadian bencana, serta pengkondisian kembali objek wisata dengan cara pemberlakuan buka- tutup  bendungan  air  serta  pembersihan  pohon,  longsoran  tanah,  ataupun  material  lain  yang  mengganggu kenyamanan  wisatawan  hingga  penutupan  sementara  objek  wisata.  Dalam  melakukan manajemen  bencana tahap tanggap darurat selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 13.300.000,00.
f. Rehabilitasi Rehabilitasi yang dilakukan pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan upaya  pemulihan  dan  perbaikan  sarana  prasarana  yang  terdampak  kejadian  bencana.  Perbaikan  dilakukan antara lain terhadap jalan, saluran air, pos pendakian, aula, warung, taman, kantin, dapur, toko suvenir, toilet, kolam renang , rest area , wahana, cottage , pagar, jembatan, dan spot foto. Dalam manajemen bencana tahap rehabilitasi selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang telah dilakukan sebesar Rp 905.955.614,00.
g. Rekonstruksi Pada tahap rekonstruksi, pembiayaan program difokuskan pada penambahan infrastruktur, seperti jalan, resapan air,  sarana  penunjang  seperti  rumah  makan  dan  fasilitas  lainnya yang  rusak  akibat  kejadian  bencana,  serta pembangunan ulang wahana maupun spot foto wisata. Penambahan infrastruktur dilakukan apabila infrastruktur yang tada belum mampu mengurangi risiko bencana, sedangkan pembangunan ulang infrastruktur dilakukan apabila  infrastruktur  yang  ada  rusak  total  akibat  kejadian  bencana.  Program  rekonstruksi  berkaitan  dengan keberlanjutan  objek  wisata  karena  apabila  infrastruktur  yang  rusak  total  tidak  segera  dibangun  ulang,  maka unsur-unsur wisata terganggu dan kenyamanan pengunjung berkurang. Total pembiayaan yang dilakukan dalam tahap ini selama lima tahun terakhir yaitu Rp 945.000.000,00.

## 4.3 STRUKTUR PEMBIAYAAN MANAJEMEN BENCANA
Struktur  pembiayaan  program  manajemen  bencana menggambarkan komposisi pembiayaan  program  manajemen bencana  berdasarkan  tahapan  program manajemen  bencana.  Analisis  struktur  pembiayaan  dilakukan  sebagai  upaya meminimalisasi risiko yang muncul akibat adanya pembiayaan yang dilakukan (lihat Tabel 1). Struktur pembiayaan akan menunjukan seberapa besar komposisi pembiayaan yang ada sehingga dapat dilihat apakah tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan telah sesuai. Berdasarkan tahapan program manajemen bencana, secara keseluruhan  pada kawasan wisata di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar, sebesar 32% pembiayaan dilakukan pada tahap rekonstruksi, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 1.

## Gambar 6. Struktur Pembiayaan Manajemen Bencana
Struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata di Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar paling tinggi  terdapat  pada  pembiayaan  pascabencana  tahap  rekonstruksi  dengan  persentase  32%  atau  senilai  dengan  Rp 945.000.000,00 serta tahap rehabilitasi dengan persentase 31% atau senilai dengan Rp 905.955.614,00. Kondisi ini terjadi karena manajemen bencana yang dilakukan merupakan upaya perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana maupun pengadaan alat yang rusak akibat kejadian bencana. Pembiayaan pada tahap mitigasi memiliki angka terbesar ketiga, yaitu 26% atau senilai dengan Rp 783.696.202,00 yang artinya pengelola wisata telah sadar akan risiko bencana pada objek wisata yang dikelola sehingga mengalokasikan dana yang cukup tinggi untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana tersebut. Angka 0% pada tahap tanggap darurat terjadi karena upaya atau program yang dilakukan pada saat
tanggap  darurat  bencana  difokuskan  pada  upaya  koordinasi  dan  pengkondisian  objek  wisata  yang  dilakukan  oleh pengelola wisata (karyawan) sehingga tidak memerlukan pembiayaan yang besar.

## Tabel 1. Analisis Struktur Pembiayaan Manajemen Bencana
No Nama Obyek Wisata Pencegahan Kesiapsiagaan Peringatan Dini Mitigasi Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi 1 Jabal Kanil 0% 0% 0% 91% 1% 9% 0% 2 Bukit Paralayang 0% 0% 31% 62% 1% 6% 0% 3 Bukit Sekipan Kampung Halloween 0% 0% 0% 2% 0% 98% 0% 4 Candi Cetho 5% 3% 0% 92% 0% 0% 0% 5 Air Terjun Jumog 1% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 6 Wana Wisata New Sekipan 39% 10% 0% 35% 6% 10% 0% 7 New Balekambang Tawangmangu 26% 0% 0% 37% 37% 0% 0% 8 Kali Pucung Adventure 0% 0% 5% 0% 0% 0% 95% 9 Candi Sukuh 23% 2% 0% 48% 0% 27% 0% 10 Taman Hutan Raya 0% 20% 0% 80% 0% 0% 0% 11 Tenggir Park 76% 10% 0% 10% 0% 5% 0% 12 Bukit Ganduman 0% 0% 0% 66% 1% 33% 0% 13 Telaga Madirda 87% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 14 Lembah Katresnan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 15 Pos Pendakian Lawu Via Cetho 0% 0% 0% 71% 2% 27% 0% 16 Lembah Sumilir 0% 8% 0% 0% 7% 85% 0% 17 Kalimas Kemuning 0% 0% 0% 89% 5% 6% 0% 18 Kebun Jambu Hellena 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19 Air Terjun Grojogan Sewu 2% 0% 0% 4% 0% 8% 85% 20 The Lawu Park 64% 1% 0% 0% 0% 0% 35% 21 Sakura Hills 45% 5% 0% 50% 0% 0% 0% 22 Kampung Karet 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 23 Senatah Adventure 0% 0% 95% 5% 0% 0% 0% 24 Air Terjun Parang Ijo 98% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 25 Tawangmangu Wonder Park  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26 Tubing Muslim 06 8% 1% 12% 7% 1% 59% 12% 27 Embun Lawu 22% 5% 0% 73% 0% 0% 0% 28 Wana Wisata Pringgodani 0% 0% 0% 31% 0% 68% 0% 29 Puncak Lawu Via Cemoro Kandang 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30 The Lawu Fresh 0% 0% 0% 99% 0% 1% 0% Total 8% 2% 1% 26% 0% 31% 32%
Pembiayaan manajemen bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, linier dengan kejadian bencana yang terjadi. Objek wisata dengan intensitas kejadian bencana tinggi memiliki kebutuhan pembiayaan manajemen bencana yang lebih banyak. Di sisi lain, objek wisata yang tidak terdapat kejadian bencana dalam ruang lingkup  waktu  penelitian,  memiliki  kebutuhan  pembiayaan  manajemen  bencana  yang  lebih  sedikit.  Selain  intensitas bencana, jumlah kunjungan wisata juga linier terhadap kebutuhan pembiayaan manajemen bencana. Jumlah kunjungan berpengaruh pada pengembangan kawasan yang juga berhubungan dengan pelaksanaan program manajemen bencana pada objek wisata tersebut dikarenakan pembiayaan yang dilakukan oleh pengelola wisata bersumber dari penerimaan pendapatan objek wisata.
Struktur  pembiayaan  manajemen  bencana  dapat  dilihat  pada  Gambar  7.  Dapat  diketahui  bahwa  pembiayaan manajemen  bencana  kawasan  wisata  lereng  Gunung  Lawu  Kabupaten  Karanganyar  bersumber  dari  pembiayaan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten, serta pembiayaan nonpemerintah dari pengelola wisata swasta dan masyarakat. Apabila ditinjau dari masing masing objek wisata, terdapat objek  wisata  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  pembiayaan  pemerintah  saja,  pembiayaan  nonpemerintah  saja, maupun keduanya.
Dalam kasus Indonesia, lebih dari separuh Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran mitigasi yang lebih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Porsi anggaran dari badan penanggulangan bencana terbatas pada tahap
prabencana. BNPB mengklasifikasi tahapan-tahapan manajemen bencana dalam tiga fase, yakni prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Menurut Pojani et al. (2017), strategi keuangan dalam manajemen bencana dilakukan untuk memastikan  ketersediaan  pembiayaan  untuk  tanggap  bencana,  pemulihan,  dan  rekonstruksi.  Pernyataan-pernyataan tersebut senada menyatakan bahwa pembiayaan manajemen bencana selama ini diprioritaskan alokasinya untuk tanggap darurat dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Di sisi lain, pembiayaan untuk upaya prabencana (pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi) masih minim.

## Gambar 7. Bagan Struktur Pembiayaan Manajemen Bencana Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu
Pada kawasan wisata lereng Gunung Lawu, pernyataan-pernyataan diatas sesuai dengan kondisi dimana 63% total pembiayaan manajemen bencana dilakukan pada tahap pascabencana, yaitu 31% untuk tahap rehabilitasi dan 32% untuk tahap rekonstruksi. Meskipun demikian, alokasi pembiayaan pada fase prabencana juga cukup besar, yakni 37% dengan tahap mitigasi memiliki alokasi pembiayaan 26%. Namun, apabila ditinjau dari struktur masing-masing objek wisata, 73% objek wisata memiliki dominasi alokasi pada fase prabencana baik pada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, maupun mitigasi. Kondisi ini sesuai dengan perubahan paradigma manajemen bencana menjadi paradigma mitigasi, yaitu perluasan kegiatan manajemen bencana pada tahap prabencana atau pengurangan risiko bencana.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian struktur pembiayaan manajemen bencana kawasan wisata lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa kawasan penelitian memiliki potensi wisata, baik wisata agro, wisata alam, wisata  buatan,  wisata  budaya,  maupun  wisata  minat  khusus.  Kawasan  wisata  telah  dilengkapi  oleh  unsur-unsur pengembangan  objek  wisata,  yaitu  atraksi,  aksesibilitas,  amenitas,  dan ancillary  services atau  organisasi  pengelola. Kawasan juga memiliki risiko bencana alam longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api, baik tingkat rendah, sedang, maupun tinggi, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi 41 kejadian bencana yang meliputi angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Berkaitan dengan potensi wisata dan risiko bencana, kawasan wisata telah melakukan program manajemen bencana pada seluruh tahap, yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pembiayaan manajemen bencana bersumber dari pembiayaan pemerintah dan pembiayaan  nonpemerintah  dalam  bentuk  dana  daftar  isian  pelaksana  anggaran  dan  dana  yang  bersumber  dari masyarakat. Pembiayaan pemerintah bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sementara  pembiayaan  nonpemerintah  bersumber  dari  pengelola  wisata  dan  masyarakat.  Sumber  pembiayaan manajemen bencana linier dengan pengelola wisata. Struktur pembiayaan manajemen bencana merupakan yang paling
tinggi,  yaitu  32%  untuk  tahap  rekonstruksi,  artinya  pembiayaan  manajemen  bencana  masih  difokuskan  untuk  tahap pascabencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso, W., & Kusumningtyas, R. A. (2018). Manajemen Bencana: Pengantar & Isu-Isu Strategis . Jakarta: Bumi Aksara. Aliyah,  I.,  Sugiarti,  R.,  &  Yudana,  G.  (2021). Manajemen  Risiko  Bencana  Kawasan  Wisata  Lereng  Pegunungan  Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar) . Medan: Yayasan Kita Menulis. Diakses  dari:  https://kitamenulis.id/2021/11/17/manajemen-risiko-bencana-kawasan-wisata-lereng-pegunungan-berbasis- pemberdayaan-masyarakat-kawasan-wisata-lereng-gunung-lawu-kabupaten-karanganyar/
Antara.  (2020,  14  Januari). Pariwisata  Kabupaten  Karanganyar  Tetap  Jadi  Unggulan .  Diakses  pada  4  Maret  2023  dari https://jateng.antaranews.com/berita/285700/pariwisata-kabupaten-karanganyar-tetap- jadi-unggulan Cooper, C. (2008). Tourism: Priciples and Practice . Edinburgh: Prentice Hall Financial Times.
Cr ó , S. & Martins, A. M. (2017). Structural breaks in international tourism demand: Are they caused by crises or disasters? Tourism Management 63 (December 2017), 3-9. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.05.009
Fadafan, F. K., Danehkar, A., & Pourebrahim, S. (2018). Developing a Non-Compensatory Approach to Identify Suitable Zones for Intensive  Tourism  in  an  Environmentally  Sensitive  Landscape. Ecological  Indicators , 87 ,  152 – 166. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.11.066
Paidi.  (2012).  Pengelolaan  Manajemen  Risiko  Bencana  Alam  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  WIDYA , 29 (321),  37 – 46.  Diakses  dari: https://www.neliti.com/publications/218658/pengelolaan-manajemen-risiko-bencana-alam-di-indonesia
Pemerintah  Republik  Indoneisa.  (2009). Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan . Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_10.pdf Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana . Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24- tahun-2007 Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana . Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4833 Pojani, E., Grabova, P., & Ciric, D. (2017). Financing Means for Disaster Risk Management - The Case of Albania. In 1st International Symposium Knowledge For Resilient Society K-FORCE . Diakses dari:
https://www.researchgate.net/publication/319956302_Financing_Means_for_Disaster_Risk_Management_- _The_Case_of_Albania
Putri, E. S., & Wisudanto. (2016). Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi.
In Simposium  I  Jaringan  Perguruan  Tinggi  untuk  Pembangunan  Infrastruktur  Indonesia .  Diakses  dari: https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/download/3136/2409
Rivani, E. (2017). Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah. Jurnal DPR , 1 (22), 59 – 70. https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1498 Rosyidie, A. (2004). Aspek Kebencanaan pada Kawasan Wisata. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 15 (2), 48 – 64. Diakses dari: https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/download/4285/2325/14686
Rusvitasari, E., & Sholikhin, A. (2014). Strategi Pengembangan Wisata Alam Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Umbul Sidomukti Bandungan Semarang. Jurnal Pariwisata Indonesia, 10 (1), 1-24. Samsuridjal D., & Kaelany, H. D. (1997). Peluang di Bidang Pariwisata . Jakarta: Mutiara Sumber Widya. Ulum, C. (2014). Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif . Malang: UB Press.
UNWTO.  (2021).  UNWTO  World  Tourism  Barometer  and  Statistical  Annex. UNWTO  World  Tour.  Barom.  19 ,  1-42.  Diakses  dari: https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
Wibowo, M. (2018). Strategi Mitigasi untuk Mengatasi Penyakit Akibat Sanitasi Lingkungan yang Buruk: Paradigma Baru Mitigasi Bencana. Journal of Environmental Engineering , 6 (3), 207 – 315. https://doi.org/doi.org/10.29122/jrl.v6i3.1934