## PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG

## MENGHADAPI ERA DISRUPSI INFORMASI

## Rudi Santoso

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG
Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35131
rudisantoso@radenintan.ac.id

## Fathul Mu’in

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG
Jl. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35131 rudisantoso@radenintan.ac.id fathulmuin@radenintan.ac.id

## Abstract
The  rapid  development of information  and communication  technology has  significant  positive  and  negative  impacts.  Information  released  by individuals  and  business  entities  through  social  media  and  electronics  can affect emotions, feelings, thoughts and even actions of a person or religious group.  This  technological  progress  that  is  unstoppable  makes  this  nation face  disruption.  The  Industrial  Revolution  4.0  encouraged  disruption  in various  fields  including  state  and  state  life.  If  this  is  not  responded appropriately  and  quickly  by  the  government  and  other  stakeholders,  the negative impact will be very bad.
One effective step in responding to technological advances and the era of  disruption  of  information  has  been  responded  to  and  taken  by  the Indonesian Ulema Council (MUI) both at central and regional levels. In this study, we want to see the role of Lampung Province MUI in facing the era of information  disruption.  This  research  concludes  that  MUI  Lampung
successfully answered the challenges of the era of disruption of information through  media  that  was  built  and  developed  such  as  websites:  www.mui- lampung.or.id,  buletin  Al-Ukhuwah,  channel  youtube  MUI  Lampung Online,  Fans  Page,  Faceebook  and  Twitter  MUI  Lampung  and  Instagram @muilampung_online.
The  role  of  the  Chairperson  of  KH.  Khairuddin  Tahmid  during  his leadership  at  the  Lampung  MUI  helped  to  color  social  media  and  print media  in  Lampung  because  he  was  always  a  reference  source  for  social, political and religious issues that were developing in the community.
Keywords: MUI, Disruption, Information

## A. PENDAHULUAN
Pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  tidak  hanya  memberikan dampak positif akantetapi juga memiliki dampak buruk di masyarakat.Penyebaran informasi begitu sangat cepat, dimana setiap orang telah  dengan  mudah  memproduksi  informasi,  dan  informasi  yang  begitu cepat  tersebut  melalui  beberapa  media  sosial  seperti facebook,  twitter, youtube,  website  ataupun  pesan  telpon  genggam  seperti, whatsapp dan lainnya  yang  tidak  dapat  difilter  dengan  baik.  Informasi  yang  dikeluarkan baik individu maupun kelompok melalui media sosial dan elektronik ketika telah  terkirim  dan  dibaca  oleh  banyak  orang  dapat  mempengaruhi  emosi, perasaan, pikiran  bahkan tindakan seseorang atau kelompok agama.
Perilaku  tersebut    tentu  cukup  memprihatinkan  dan  disayangkan, apalagi  ditambah  dengan  informasi  yang  disampaikan  adalah  informasi yang  tidak  akurat  terlebih  informasi  tersebut  adalah  informasi  bohong (hoax)  dengan  judul  yang  sangat  provokatif  mengiring  pembaca  dan penerima  kepada  opini  yang  negatif.  Pendapat  atau  opini  negatif  dan cenderung  fitnah,  serta  penyebar  kebencian  yang  diterima  dan  menyerang pihak  ataupun  membuat  orang  menjadi  takut,  terancam  dan  dapat
merugikan  pihak  yang  diberitakan  sehingga  dapat  merusak  reputasi  dan menimbulkan kerugian berbagai pihak.
Berdasarkan  data  yang  dipaparkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika, setidaknya ada 800 ribu situs yang terindikasi sebagai penyebar berita  bohong  dan  ujaran  kebencian . Bahkan  kementerian  itu  selama  tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok.Situs yang diblokir  antara  lainmengandung  unsur  pornografi,  suku,  ras,  agam, penipuan/dagang  ilegal,  narkoba,  perjudian,  radikalisme,  kekerasan,  anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual.
Masyarakat masa kini umumnya membaca dan mencermati berita lewat media  sosial.Sebagian  dari  mereka  seakan  tidak  mau  tahu  apakah  berita yang  mereka  terima  terbukti  kebenarannya.Tidak  sedikit  masyarakat  yang langsung  mengeluarkan  penilaiannya  pada  sebuah  berita  tanpa  hadir  di sekitar tempat kejadian. Menurut Ponty, manusia merupakan makhluk yang memiliki  kesatuan  fisik  dan  mental  yang  menciptakan  makna  dalam dunianya,  yang  terlahir  dari  reduksi  masyarakat  menjadi  persepsi  pribadi yang menggambarkan sebuah kejadian sesuai yang diamati oleh indera. 1
Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  tidak  bisa terbendung  ini  membuat  bangsa  ini  tengah  terjadi  disrupsi  ( disruption ).
Zaman  sekarang  disebut  era  disrupsi. Revolusi  Industri  4.0 mendorong terjadinya  disrupsi  dalam  berbagai  bidang  termasuk  kehidupan  bernegara dan  bernegara.  Jika  hal  ini  tidak  direspon  dengan  tepat  dan  cepat  oleh pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  dampak  negatif  yang ditimbulkan akan sangat buruk.
1 Morissan, Teori  Komunikasi  Individu  Hingga  Massa (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013), h. 42.
Sebab, sejumlah Ayat Alquran menjelaskan mengenai kebenaran dalam menerima suatu hal, diantaranya seperti pada Surah an-Nur ayat 11 :
“Sesungguhnya  orang-orang  yang  membawa  berita  bohong  itu  adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.Dan siapa di  antara  mereka  yang  mengambil  bahagian  yang  terbesar  dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (QS. An Nur: 11)
Ayat  diatas  menjelaskan  kebenaran  sesungguhnya  tidak  seharusnya dipercaya  begitu  saja,  akan  tetapi  memiliki  bukti  dan  mempercayai  yang sudah  diberikan  Allah  lewat  akal  manusia  yang  menciptakan  persepsinya sendiri.Ini merupakan fenomena serta fakta atau kejadian yang hadir dalam kesdaran  yang  dapat  diketahui.  Kita  mengetahui  fenomena  yang  hadir dalam kesadaran dan tidak bermaksud mengetaui kebenaran di balik setiap fenomena apa yang hendak dan bisa ketahui adalah apa yang masuk dalam kesadaran kita. 2
Selain masalah hoax, dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan di Indonesia  juga  munculnya  sebagian  masyarakat  yang  memahami  dan menafsirkan  agama  secara  berlebihan,  melahirkan  orang  yang  kaku  dalam urusan  agama.  Satu  pihak  melahirkan  kelompok  ekestrim  (konservatif),  di sisi lain melahirkan kelompok liberalis. Karena itu, di era disrupsi informasi ini, diperlukan moderasi dalam beragama.Pencegahan penyegaran hoax dan disrupsi  informasi  bisa  dilakukan  dengan  literasi  media. 3 Dinamika kehidupan yang sangat mobile, terus berubah, bertambah dan bergerak dari satu fase ke fase berikutnya.Terjadi kompleksitas dan kompetisi hidup yang
2 Abdullah  Khozin  Afandi, Fenomenologi:  Pemahaman  Terhadap  Pikiran-Pikiran Edmund Husserl (Surabaya: Elkaf, 2007) h. 2. 3 Rochimah, Gerakan  Literasi  Media:  Melindungi  Anak-Anak  Dari  Gempuran Pengaruh Media (Yogyakarta: Rumah Sinema, 2011), h. 28.
luar  biasa.  Karena  itu,  cara  memahami  agama  dan  beragama  juga  akan mengalami perubahan. 4
Moderasi  beragama  atau  literasi  sangat  diperlukan  agar  pemahaman beragama  tidak  menjadi  ancaman  terhadap  kedamaian  dan  kerukunan dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  masyarakat  global  (era  distrupsi informasi), agama harus dapat diletakkan dalam kedudukan dan fungsinya yang  benar,  ditafsirkan  dan  dipahami  sesuai  dengan  dinamika kontekstual.Sebab  pada  dasarnya,  setiap  masyarakat  beragama  senantiasa berhadapan  dengan  konteks  kehidupan  yang  masing-masing  berbeda  dan agama menjadi panduan dalam menghadapi semua konteks dan perbedaan itu.
Pokok ajaran Islam adalah memanusiakan  manusia dan penebaran misi Rahmaan  lil`alamin. Jika  ada  yang  mengatasnamakan  agama  dan  justru merusak  eksistensi  kemanusiaan,  maka  itulah  sikap  keagaman  yang berlebihan  (ekstrim).  Dakwah  mestinya  adalah  menebarkan  kebajikan.Soal keimanan  itu  adalah  hidayah  Allah.  Perbedaan  faham,  mazhab  dan  sikap keagamaan  mestinya  tidak  menjadi  alasan  untuk  saling  menghujat, mengkafirkan (takfiri) atau bahkan saling menyalahkan satu sama lain.
Namun,  gagasan  moderasi  beragama  tidak  disalahpahami.  Moderasi beragama  adalah  cara  beragama  dan  cara  ber  Islam  yang  harus  dirubah. Bukan Islamnya yang diubah. Sebab, Islam pasti sempurna ajarannya, tetapi cara  memahami  dan  mengamalkan  ajaran  Islam,  boleh  jadi  ada  yang tergelincir  pada tathorruf (sikap berlebihan). Bagaimanapun dalam gagasan moderasi  beragama  agar  kita  tidak  berlebih-lebihan,  bisa  bersikap  adil, washatiyyah , tidak condong kesalah satunya.
4 Lukman  Hakim  Syaifudin,  ‘Peran  Ulama  Menghadapi  Era  Disrupsi  Informasi’
(presented at the Seminar Nasional, Hotel Grand Cempaka Jakarta, 2019).
Salah satu langkah efektif dalam merespons kemajuan teknologi dan era disrupsi informasi tersebut sudah direspon dan diambil oleh Majelis Ulama Indonesia  (MUI).  Lembaga  yang  menaungi  ormas  Islam  tersebut  telah merilis fatwa bagaimana seorang muslim berperilaku di media sosial. Umat Islam  diharamkan  menyebarkan  informasi  hoax,  fitnah,  ghibah,  aib,  dan ujaran  kebencian.Bahkan,  bagi  mereka  yang  menyebarkan  hoax  harus segera  bertobat  serta  mesti  beristigfar  dan  meminta  maaf  kepada  korban yang ditimbulkan dari penyebaran informasi yang tidak tepat tersebut. 5
MUI  Provinsi  Lampung  termasuk  salah  satu  lembaga  yang  konsisten dalam memperjuangkan amar ma’ruf nahi mungkar dan memiliki semangat melawan  paham  radikalisme  dan  berita  hoax  lewat  dakwah  wasathiyah. Dibawah kepemimpinan KH Khairuddin Tahmid, MUI Lampung menjelma sebagai  institusi  yang  siap  dalam  menghadapi  disrupsi  informasi.  MUI memberi  sumbangan  pemikiran  kepada  umat  Muslim  tentang  pentingnya Islam wasathiyah dan  pemanfaataan  teknologi    informasi    seperti  media sosial dengan baik dan benar.
Keputusan  MUI  dalam  Fatwa  Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Hukum dan  Pedoman  Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial  juga  berhasil disosialisasikan  secara  baik  oleh  MUI  Lampung.  Ditambah  lagi  dengan pembentukan  sejumlah  media  resmi  milik  MUI  Lampung  yang  menjadi corong  dalam  penyebaran  informasi  serta  dakwah  Islam  yang  moderat. MUI Lampung antara lain memiliki website www.mui - lampung . or . id . Jumlah pembacanya  juga  sudah  mencapai  ratusan  ribu.  Di  tambah  lagi  dengan kanal  youtube  dan  instagram. Fatwa  MUI  tentang  ber-muamalah  di media  sosial  juga  sudah  diterbitkan  dan  terus  disosialisasikan,
5 Tim Redaksi Kumparan, ‘Fatwa MUI : Mereka Yang Menyebarkan Hoax Di Media Sosial Harus Taubat’, 2017.
termasuk  juga  ancaman  sanksi  yang  akan  diterima  bagi  yang memproduksi konten hoax maupun bagi penyebarnya.

## B. METODE PENELITIAN
Guna memahami dan memudahkan pembahasan serta untuk mencapai tujuan  dalam  penelitian  ini,  maka  penulisan  ini  perlu  adanyametode penelitian  yang  cocok  dan  sesuai  untuk  menyimpulkan  hasil  sebuah penelitian.Metode  merupakan  strategi,  rencana,  proses,  atau  rancangan yang  berada  di  balik  pilihan  dan  penggunaan  metode  tertentu  dan menghubugkan  pilihan  dan  penggunaan  metodeuntuk  mencapai  hasil penelitian yang diinginkan.
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  yang  berupa  kajian  pustaka (library  research). 6 Artinya  penelitian yang  tidak mengadakan  perhitungan atau data yang dikumpulkan tidakberwujud angka tetapi kata-kata. Sumber data penulis yang digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber (sumber primer dan   skunder). Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data  dan  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  yang  dalam  hal  ini  adalah peran  MUI  Lampung  dalam  menghadapi  era  disrupsi  informasi.  Penulis melakukan penelitian terhadap MUI Provinsi Lampung.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Sejarah dan Kedudukan MUI
Majelis  Ulama  Indonesiamerupakan  wadah yang  menghimpun  dan mempersatukan pendapat dan pemikiran Ulama Indonesia yang bersifat koordinasi  (tidak  bersifat  operasional).  MUI  dibentuk  pada  tanggal  26
6 Raco G.R, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulan (Jakarta: Grasindo, 2010) h. 46.
Juli  1975  /  17  Rajab  1395  H  dalam  suatu  pertemuan  Ulama  Nasional, dihadiri  26  orang  yang  mewakili  26  provinsi  di  Indonesia.  10  orang Ulama  yang  merupakan  unsur  dari  organisasi-organisasi  Islam  tingkat pusat,  yaitu  NU,  Muhammadiyah,  Syarikat  Islam,  Perti,  al-Washliyah, Math’laul  Anwar,  GUPPI,  PTDI,  DMI,  dam  Al-Ittihadiyyah,  4  orang ‘Ulama  dari  Dinas  Rohani  ABRI  AD,  AU,  AL,  Polri  dan  13 tokoh/cendekiawan  yang  merupakan  tokoh  perorangan,  membentuk wadah  tempat  dalam  sebuah  Piagam  Berdirinya  MUI,  yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah , akhirnya melalui SK Menag dengan nomor 28 tanggal 1 Juli 1975, dibentuklah sebuah panitia Munas I MUI yang kemudian melahirkan keputusan untuk membentuk MUI  dengan  memberi  kepercayaan  kepada  Prof.  Dr.  Hamka  sebagai ketuanya. 7
MUI  berdiri  dilatar  belakangi  oleh  dua  faktor, pertama ,  wadah  ini telah  lama  dinantikan  oleh  Umat  Islam  dan  pemerintah,  mengingat sepanjang sejarah bangsa, ulama memberikan pengaruhnya yang sangat kuat  dihadapan  umat,  sehingga  program  pemerintah  khususnya menyangkut  keagamaan,  akan  berjalan  baik  bila  mendapat  dukungan ulama. Kemudian kedua,menurut MUI, kemajuan dan keragaman Umat Islam  Indonesia  dalam  pikiran  keagamaan,  organisasi  sosial,  dan kecenderungan  aliran  dan  aspirasi  politik  sering  mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat  Islam  sendiri.  Akibatnya  Umat  Islam  dapat  terjebak  dalam egoisme kelompok ( ananiyah hizbiyah) yang berlebihan.
7 Van Hoeve, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1993), h. 122.
Sehingga,  kehadiran  Majelis  Ulama  Indonesia  makin  dirasakan peranannya yakni sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang  bersifat  kolektif  dalam  rangka  mewujudkan  silaturrahmi  demi terciptanya persatuan dan kesatuan kebersamaan umat Islam. 8
Majelis Ulama Indonesia mempunyai enam peran utama, yaitu:
a. Sebagai  Pewaris  Nabi . MUI  berperan  sebagai  ahli  waris  dari tugas‐tugas  para  Nabi,  yaitu  menyebarkan  ajaran  Islam  serta memperjuangkan  terwujudnya  suatu  kehidupan  sehari‐hari  secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai ahli waris tugas‐tugas para  nabi,  MUI  menjalankan  fungsi  kenabian  ( an‐nubuwwah) yakni memperjuangkan  perubahan  kehidupan  agar  berjalan  sesuai  ajaran Islam,  walaupun  dengan  konsekuensi  akan  menerima  kritik, tekanan,  dan  ancaman  karena  perjuangannya  bertentangan  dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.
b. Sebagai  Pemberi  Fatwa  atau Mufty. MUI  juga  berperan  sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai  lembaga  pemberi  fatwa  MUI  mengakomodasi  dan menyalurkan  aspirasi  umat  Islam  Indonesia  yang  sangat  beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
c. Sebagai  pembimbing  dan  pelayan  umat  ( Ra'y  walkhadim  al‐ummah).
MUI  juga berperan sebagai pelayan umat. Peran ini yaitu melayani umat  dan  bangsa  dalam  memenuhi  harapan,  aspirasi  dan  tuntutan mereka.  Dalam  kaitan  ini,  MUI  senantiasa  berikhtiar  memenuhi permintaan  umat,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula,  MUI berusaha selalu
8 ‘Sekilas Tentang Kami’, 2011 <http/ www.mui.ord.id./mui_in/about.php>.
tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
d. Sebagai penegak kebenaran atau amar ma’ruf nahyi munkar. MUI juga berperan sebagai wahana penegakan amar ma’ruf nahyi munkar , peran ini  yaitu  dengan  menegaskan  kebenaran  sebagai  kebenaran  dan kebatilan  sebagai  kebatilan  dengan  penuh  hikmah  dan  istiqamah. Dengan  demikian,  MUI  merupakan  wadah  perhidmatan  bagi pejuang dakwah ( mujahid da’wah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak  sejalan  dengan  ajaran  Islam  menjadi  masyarakat  dan  bangsa yang berkualitas ( khairu ummah).
e. Sebagai pelopor gerakan permbaruan ( tajdid). MUI berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.
f. Sebagai  pelopor  gerakan  perdamaian  ( Islah). MUI  berperan  sebagai juru  damai  terhadap  perbedaan  yang  terjadi  di  kalangan  umat.
Apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  di  kalangan  umat  Islam  maka MUI  dapat  menempuh  jalan al‐jam’u  wattaufiq (kompromi  dan persesuaian)  dan tarjih (mencari  hukum  yang  lebih  kuat)  Dengan demikian  diharapkan  tetap  terpelihara  semangat  persaudaraan ( ukhuwah) di kalangan umat Islam Indonesia.
MUI juga memiliki kedudukan di Indonesia. Di Negara ini terdapat dua macam struktur kenegaraan, pertama Infra Struktur ( the sosio political sphere) yakni  suatu  kehidupan  politik  yang  tidak  nampak  dari  luar namun  nyata  dan  ada  dinamikanya,  karena  infra  struktur  lebih  berada di  ruang-ruang  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  aksinya  hanya
dapat  dilihat  dengan cara  mendalami  masyarakat  tersebut. 9 Pada sektor ini  terdapat  berbagai  kekuatan  dan  persekutuan  politik  rakyat.  Dari sekian  banyak  kekuatan  politik  rakyat,  yang  terpenting  adalah:  Partai politik,  Golongan  penekan,  Golongan  kepentingan,  Tokoh  politik,  Alat komunikasi politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi  Non  Pemerintah  ini  adalah:  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM), Organisasi masa dan lain sebagainya. 10
Posisi  kedua  adalah  supra  struktur  ( the  government  political  sphere) yakni  suatu  kehidupan  politik  pemerintahan,  yang  nampak  dari  luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam aksinya sangat terasa  dan  terlihat.Denyut  kehidupan  supra  struktur  dapat  dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun, sebab supra struktur inilah yang mengurusi langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga  negara  yang  mempunyai  peranan  dalam  proses kehidupan  politik  (pemerintahan).  Lembaga-lembaga  negara  yang dimaksud  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  UUD  1945  diberi kekuasaan  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  negara.  Antara  lain adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan sebagainya. 11
Dengan demikian, maka MUI dalam kedudukannya di ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur  ketatanegaraan,  sebab  MUI  adalah  organisasi  Ulama  yang
9 Muhammad Jayus, ‘Menggagas Arah Baru Hukum Islam Di Indonesia’, AL- ’ADALAH , XI.2 (2013), 258 (h. 259).
10 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan  Negara  Dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945 (Jakarta: UI Press) h. 72. 11 Asshiddiqie.h 73.
mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan umat Islam, artinya MUI  adalah  organisasi  yang  ada  dalam  masyarakat,  dan  bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.Sebagai  sebuah  kekuatan  sosial  politik  yang  ada  dalam  infra struktur  ketatanegaraan,  Fatwa  MUI  hanya  mengikat  dan  ditaati  oleh komunitas  umat  Islam  yang  merasa  mempunyai  ikatan  terhadap  MUI itu  sendiri.Artinya  sebenarnya  legalitas  fatwa  MUI  pun  tidak  mampu memaksa  untuk  dapat  ditaati  oleh  seluruh  umat  Islam.MUI  sendiri kemudian  dalam  infra struktur  ada  dalam  golongan  kepentingan,  lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (interest group institutional) .
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Golongan  Kepentingan  adalah kelompok dua orang manusia atau lebih yang bersatu dan bekerja sama mengadakan  persekutuan  karena  adanya  kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja.
Golongan  kepentingan ini  dapat  dibedakan  kedalam  bentuk-bentuk sebagai berikut : 12
a. Interest group inkonstitusional, yakni suatu golongan yang didirikan secara  khusus  untuk  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan tertentu,  namun  masih  mencakup  beberapa  bidang  yang  luas,  isu yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan ini adalah Organisasi Masyarakat.
b. Interest  group  institutional,  yakni  pada  umumnya  terdiri  atas berbagai  kelompok  manusia  yang  berasal  dari  lembaga  yang  ada.
12 Zaini Hasan, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni, 2005), h. 23.
Tujuan  yang hendak  dicapai  adalah  memperjuangkan  kepentingan- kepentingan  kelompok  atau  sebagian  masyarakat  yang  menjadi anggota.  Contohnya  adalah  kelompokkelompok  profesi,  misalnya:, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dan sebagainya termasuk Majelis ‘Ulama Indonesia (MUI).
c. Interest  group  assosiasi,  Golongan  kepentingan  semacam  ini  tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan  berkesinambungan.  Aktivitasnya  hanya  terlihat  keluar  bila kepentingan masyarakat memerlukandan dalam keadaan mendesak.
d. Interest  group  anomik,  yaitu  suatu  golongan  kepentingan  yang bersifat  mendadak  atau  spontan  dan  tidak  bernama.  Aksi‐aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi‐aksi bersama. Apabila
kegiatan‐kegiatan yang dilakukan tidak terkendali, dapat menimbulkan  keresahan,  kerusuhan  dan  keonaran  yang  dapat mengakibatkan  terganggunya  keamanan  dan  ketertiban  serta mengganggu stabilitas politik nasional.

## 2. Pembentukan MUI Lampung
Sejumlah  tokoh  agama  dan  masyarakat  Lampung  pada  tahun  1971 mempunyai  gagasan  bagaimana  mengumpulkan  para  ulama,  kiyai  di Kota  Madya  Tanjungkarang  dan  Telukbetung.  Cara  yang  dilakukan pada  saat  itu  dengan  mengadakan  silaturahim  kepada  para  ulama  dan kiyai  untuk  memikirkan  nasib  umat  Islam  di  Lampung  yang  masih memprihatinkan.Silaturahim  adalah pembuka  jalan  untuk  menciptakan
ukhuwah  islamiyah  agar  makin  erat  dan  akrab,  sekaligus  ajang menyusun strategi dakwah yang efektif dan berkesinambungan. 13
Situasi pasca PKI dibubarkan, tidak sedikit kepentingan umat Islam yang dirugikan dan tidak sedikit suara sumbang yang mengdiskreditkan umat  islam.  Umat  Islam  yang  mayoritas  berusaha  dengan  metodenya sendiri–sendiri  dan  yang  barang  pasti  memunculkan  tidak  sedikit perbedaan–perbedaan  yang  terjadi.Sehingga  menjadikan  posisinya lemah  dihadapan  pemerintah  dan  musuh–musuh  Islam.Untuk memecahkan  masalah  tersebut,  pertemuan  dilakukan  setiap  bulan dengan lokasi yang berpindah–pindah.Masalah yang di kupas pada saat tersebut  adalahmasalah  yang  urgen,  seperti  aqidah  dan  ukhuwah, sementara  masalah  khilafiah  tidak  diperdebatkan,  selama  masih  sesuai Alquran dan Hadis.
Untuk  menyatukan  gerak  dan  langkah  perjuangan  yang  kuat  dan luas, pada saat itu tidak hanya di Tanjungkarang dan Telukbetung saja, Forum  Silaturahim  Ulama  se-Kota  Madya  Tanjung  karang    dan Telukbetung  diperluas  menjadi  tingkat  Provinsi  yang  pesertanya merupakan  unsur  dari  Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Persis, Tarbiyah  Islamiyah,  dan  Al  Irsyad  yang  terdapat  di  berbagai  daerah meliputi Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Selatan.
Setiap  diadakannya  pertemuan,  dialog  dan  musyawarah  terasa hidup  dan  menumbuhkan  semangat  ikhlas  beramal  dan  rela  berjuang untuk  memberdayakan  umat  Islam  dalam  melawan  musuh–musuh Islam.Setelah  beberapa  kali  diadakan  pertemuan  guna  membahas masalah–masalah  aktual,  maka  para  ulama  dan  cendekiawan
13 ‘Sejarah MUI Lampung’, 2019 <http://mui-lampung.or.id/>.
mengusulkan  agar  dibentuknya  Lembaga  ULama  yang  disponsori oleh K.H.  Mansyur  Yatim,  KH.  Shobir,  H.  Suwarno  Ahmadi  (Rektor  IAIN Raden  Intan  Bandar  Lampung)  dan  masih  banyak  yang  lain.  Maka, terbentuklah Ikatan Ulama Lampung.Karena pengurus dan anggotanya telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan se-Lampung.
Pada setiap  pertemuan  diisi  tausiyah  dan  dialog  untuk  memikirkan strategi  dakwah  yang  efektif  dan  praktis.  Hal  tersebut  mendapat simpatik  dan  respon  dari  masyarakat  serta  peserta  yang  menghadiri kegiatan  pada  saat  itu.  Walaupun  baru  satu  tahun  berjalan  dan  belum resmi diberi nama MUI, karena pada saat itu nama yang di pakai adalah Forum  Ukhuwah  Ulama,  Kyai  dan  Cendekiawan  se-Lampung.  Forum ini mempunyai program–program dan kegiatan sangat padat dan dapat menampung semua aspirasi masyarakat.
Meskipun  organisasi  ulama  di  Lampung  ini  baru  berjalan  satu tahun,tetapi  organisasi  ini    telah  mendapat  undangan  pada  acara Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli  1974.  Hadir  pada    acaratersebut  di  wakili  oleh  empat  orang  yaitu: KH.  Mansyur  Yatim,  Drs.  Suwarno  Ahmadi,  Zakaria  Nawawi,  dan  H. Baheram  Bakar.Adapun  dalam  kepengurusan  awal  MUI  Provinsi Lampung,  kepengurusan  MUI  Kota  dan  Kabupaten  yang  ada  dalam Periode awal adalah:MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (sebelum menjadi Kota Bandar Lampung), Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Hingga saat ini, MUI sudah terbentuk di 15 kabupaten/ kota.
Program  MUI  Provinsi  Lampung  mengacu  pada  orientasi perkhidmatan MUI  meliputi  keagamaan ,  memberi  Arahan,  Responsif  ,
Independen,  Tolong  Menolong,  Permusyawaratan,  Toleran  dan Moderat,  Kepeloporan,  dan  Mendunia.  Selain  itu,  program-program MUI  Provinsi  Lampung  menjabarkan  peran  utama  MUI,  yaitu Sebagai  pewaris  tugas  para  nabi  (waratsatul  anbiya),  Sebagai pemberi  fatwa  (Mufti),  Sebagai  pembimbing  dan  pelayan  umat (khadimul  ummah),  sebagai  Penegak  Amar  Ma’ruf  Nahi  Mungkar, Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid), Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian (ishlah).
Kepengurusan  MUI  Lampung  masa  Khidmat  2016-2021  dipimpin oleh  Dr.  KH.Khairuddin  Tahmid,  MH  (Ketua  Umum  MUI  Lampung), Drs.  KH.  Basyaruddin  Maisir  AM  (Sekretaris  Umum  MUI  Lampung), dan H. Muhammad Supriyadi, S.Pd (Bendahara Umum MUI Lampung). Mereka dibantu oleh 13 komisi.

## 3. Peran MUI Lampung Menghadapi Disrupsi Informasi
Kepengurusan  MUI  Lampung  masa  khidmat  2016-2021  cukup konsisten  dalam  memperjuangkan  amar  ma’ruf  nahi  mungkar  dan memiliki  semangat  melawan  paham  radikalisme  dan  berita  hoax  lewat dakwah  wasathiyah.  Dibawah  kepemimpinan  Dr.  KH.  Khairuddin Tahmid,  MH,  MUI  Lampung  menjelma  sebagai  institusi  yang  siap dalam  menghadapi  disrupsi  informasi  MUI  memberi  sumbangan pemikiran  kepada  umat  Muslim  tentang  pentingnya  Islam  wasathiyah dan pemanfaataan teknologi informasi seperti media sosial dengan baik dan benar.
Memasuki  era  4.0  yang  di  dalamnya  terbentuk  masyarakat  digital, keberadaan  media  komunikasi  berbasis  online  dalam  bentuk  website
adalah  sebuah  kemestian  sebagai  barometer  atas  eksisten  peran,  proses bisnis,  dan  pencapaian  target  dan  main  goal  (tujuan  utama)  sebuah organisasi.  Masyarakat  digital  diidentifikasi  dengan  beberapa  coraknya yang  khas,  yaitu  cepat,  efektif,  efisien,  interaktif,  dan  transparan sehingga  melahirkan  output  yang  berkualitas  dan  kompetitif  di  tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang.
Untuk  menjawab  hal  tersebut,  posisi  MUI  menjadi  sangat  strategis, sehingga  keberadaannya  harus  benar-benar  memberi  manfaat  dan mampu  menjadi  media online  utama Islam  bagi masyarakat  Indonesia, baik sebagai pusat informasi keagamaan maupun media interaksi dalam bentuk bimbingan, pelayanan, maupun pemberdayaan.
Sejumlah  program  yang  dilakukan  oleh  MUI  Lampung  dalam rangka menghadapi era disrupsi informasi antara lain sebagai berikut :
a. MUI  Lampung  melakukan  upaya  berupa  pengadaan  serta pengembangan  media  komunikasi  dan  informasi  baik  cetak, elektronik  maupun  digital  untuk  mensosialisasikan  segala  capaian MUI secara lokal maupun nasional.
b. MUI  juga  membangun  jaringan  berupa  media  komunikasi  digital, melalui pemanfaatan internet (Website dan Media Sosial) yang dapat menghubungkan  secara  cepat  antara  MUI  pusat  dan  MUI  daerah seluruh Indonsia dan ormas serta lembaga Islam lainnya.
c. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerja sama antara para penerbit  dan  antar  penulis  muslim  guna  lebih  mengembangkan dunia pustaka Islam di Indonesia.
d. Membangun jaringan  kerja sama  dengan  kalangan pimpinan  media massa  dan  lembaga-lembaga  terkait,  agar  kebebasan  pers  dan
penyiaran  tetap  terpelihara  dengan  jalan  mendorong  dipatuhinya Kode  Etik  Wartawan  Indonesia,  segala  peraturan  perundang- undangan,  serta  etika  yang  berlaku/dianut  oleh  sebagian  terbesar masyarakat Indonesia.
e. MUI  Lampung  juga  melakukan  upaya  pembangunan  perpustakaan MUI  yang  menghimpun  segala  dokumen  MUI  sejak  berdirinya sehingga  dapat  menjadi  sumber  informasi  bagi  mereka  yang melakukan  kajian  sejarah  dan  mereka  yang  memerlukan  informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ke tahun.
f. Tidak  hanya  itu,  MUI  Lampung  juga  bekerjasama  dengan  stake holder  seperti  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Provinsi Lampung,  Polda  Lampung  serta  KPID  untuk  menanggulangi  isi siaran yang mengandung unsur mistik, kekerasan, dan seksualitas. Bidang  yang  mengurusi  pengadaan  dan  pengembangan  media komunikasi,  MUI  Lampung  berhasil  mengembangkan  website www.mui-lampung.or.id.Pengelolaan Website secara profesional disertai  tampilan  dan  isi  yang  lebih  berkualitas  dan  menarik.Website MUI Lampung ini sudah diakses oleh ratusan ribu masyarakat Lampung serta  nasional  bahkan  sudah  menjadi  rujukan  umat  terkait  dengan  isu- isu sosial keagamaan yang aktual.
Tidak  hanya  website  yang  dikelola  secara  profesional,  MUI
Lampung juga menerbitkan buletin Al-Ukhuwahsecara kontinyu.Bulletin  ini  diterbitkan  lalu  disebar  ke  sejumlah  masjid  di Provinsi  Lampung.Selain  bulletin,  MUI  Lampung  juga  memiliki  kajian rutin  yang  diisi  oleh  para  ulama  khususnya  pengurus  yang diselenggarakan di Islamic Center Bandar Lampung.
Selain  website  dan  penerbitan,  perkembangan  teknologi  informasi yang semakin tak terbendung disikapi MUI Lampung dengan membuat channel  TV  di  youtube.Sebab,  berbagai  platform  siaran  televisi  saat  ini sudah banyak bergeser melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook,  dan  sejenisnya.Channel  youtube  MUI  Lampung  bernama MUI  Lampung.  Setiap  hari,  channel  yang  diluncurkan  ini  jumlah penontonnya  terus  bertambah  dan  jumlah  pelanggannya  (subscriber) meningkat signifikan.
Dr.  KH.  Khairuddin  Tahmid,  MH  bersama  tim  MUI  Lampung  juga ikut  menyasar  platform  media  sosial  yang  digemari  oleh  masyarakat berbagai kalangan, termasuk generasi milenial yakni Fans Page,Faceebook dan Twitter yang beralamat MUI Lampung. Sedangkan Instagram  MUI  Lampung  bernama  muilampung_online.Media-media yang  telah  dibangun  dan  dikembangkan  oleh  MUI  Lampung  dalam upaya  menghadapi  era  disrupsi  informasi  dan  telah  terbukti  berhasil membentengi sebagian besar umat Islam di Provinsi Lampung dari hoax dan tindakan ekstrimisme serta radikalisme.

## D. Simpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  MUI  Lampung  berhasil menjawab  tantangan  era  disrupsi  informasi  melalui  media  yang dibangun  dan  dikembangkan  seperti  website  www.mui-lampung.or.id, buletin  Al-Ukhuwah,  channel  youtube  MUI  Lampung,  Fans  Page, Faceebook dan Twitter MUI Lampung serta Instagram
@muilampung_online.  Peran  sang  Ketua  Umum  Dr.  KH.  Khairuddin Tahmid,  MH  selama  memimpin  MUI  Lampung  turut  mewarnai  media
sosial  dan  media  cetak  di  Lampung  karena  selalu  menjadi  narasumber rujukan menyangkut isu-isu sosial, politik dan keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Abdullah Khozin, Fenomenologi: Pemahaman  Terhadap Pikiran-Pikiran Edmund Husserl (Surabaya: Elkaf, 2007)
Asshiddiqie,  Jimly, Format  Kelembagaan  Negara  Dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD 1945 (Jakarta: UI Press, 2004)
G.R,  Raco, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Jenis  Karakteristik  Dan  Keunggulan
(Jakarta: Grasindo, 2010)
Hoeve, Van, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1993)
Jayus, Muhammad, ‘Menggagas Arah Baru Hukum Islam Di Indonesia’, AL- ’ADALAH , XI.2 (2013), 258
Kumparan, Tim Redaksi, ‘Fatwa MUI : Mereka Yang Menyebarkan Hoax Di Media Sosial Harus Taubat’, 2017
Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
‘Pedoman Dasar MUI’, 2011 <http/ www.mui.ord.id./mui_in/about.php>
Rochimah, Gerakan  Literasi  Media:  Melindungi  Anak-Anak  Dari  Gempuran Pengaruh Media (Yogyakarta: Rumah Sinema, 2011)
‘Sejarah MUI Lampung’, 2019 <http://mui-lampung.or.id/>
‘Sekilas Tentang Kami’, 2011 <http/ www.mui.ord.id./mui_in/about.php>
Syaifudin,  Lukman  Hakim,  ‘Peran  Ulama  Menghadapi  Era  Disrupsi Informasi’  (presented  at  the  Seminar  Nasional,  Hotel  Grand Cempaka Jakarta, 2019)
Zaini  Hasan, Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Bandung:  Alumni, 2005)