## PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN

## CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA
1 Made Dana Saputra, 2 Jeni Susanti, 3 Istiarto
1,2,3
Politeknik Negeri Bali
m94158@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  profitability,  family  ownership  and  corporate governance to tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2012- 2016.  The  elements  of  corporate  governance  contain  the  proportion  of  the  board  of commissioners, and the committee audit, while profitability contains return on assets and family  ownership.  The  sample  of  this  research  is  property  company,  real  estate,  and building  construction  which  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange  year  2012-2014.  The sample  that  is  built  is  not  experiencing  losses  and  selected  by  purposive  sampling.  Data analysis used multiple regression to test the hypothesis. The results show that profitability, family ownership and corporate governance significantly influence tax avoidance.
Keywords: profitability, family ownership, corporate governance, tax avoidance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  pengaruh  profitabilitas,  kepemilkan  keluarga dan corporate  governance terhadap tax  avoidance di  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Elemen dari corporate governance berisi proporsi dewan komisaris  dan  audit  komite,  sedangkan  profitabilitas  berisi return  on  assets dan kepemilikan  keluarga.  Sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan  properti, real  estate ,  dan building  construction yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2012-2014.  Sampel yang  dibangun  adalah  tidak  mengalami  kerugian  dan  dipilih  dengan purposive  sampling . Analisis  data  menggunakan multiple  regression untuk  menguji  hipotesis.  Hasil menunjukkan  bahwa  profitabilitas,  kepemilikan  keluarga  dan corporate  governance signifikan mempengaruhi tax avoidance .
Kata kunci: profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance, tax avoidance.

## PENDAHULUAN
Salihu (2014) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa  atau  negara  dalam  pembangungan  yaitu  dengan  menggali  sumber  dana  yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah  Indonesia  melakukan  berbagai  macam  kebijakan  mengenai  perpajakan  untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.
Prastowo  (2011)  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  retribusi  ke  Kas  Negara  oleh undang-undang  ( enforceable ),  sehingga  tidak  menerima  layanan  langsung  dan  dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah secara  umum. Jenis pajak secara alamiah dan lembaga yang dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) menurut fraksi,  terdiri  dari  pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  langsung  adalah  pajak
yang tugasnya tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, namun harus ditanggung oleh wajib  pajak  yang  bersangkutan  secara  langsung  yaitu,  pajak  penghasilan.  Pajak  tidak langsung  adalah  pajak  yang  tugasnya  dapat  didelegasikan  kepada  orang  lain,  misalnya pajak pertambahan nilai. (2) Menurut sifatnya, ini terdiri dari pajak subyektif, yaitu pajak yang  berasal  atau  berdasarkan  subjek  menentukan  persyaratan  tujuannya  mengenai keadaan wajib pajak, misalnya,
Sunaryo  (2016)  menjelaskan  Sistem  pengumpulan  pajak  terdiri  dari:  (1)  sistem penilaian  resmi;  itu  adalah  sistem  perpajakan  yang  memberi  wewenang  kepada  aparat perpajakan  untuk  menentukan  atau  menghitung  jumlah  hutang  pajak  setiap  tahunnya dengan  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  tentang  pajak  yang  berlaku.  Dalam sistem  ini,  inisiatif  serta  kegiatan  menghitung  dan  mengumpulkan  pajak  sepenuhnya berada  di  tangan  aparat  perpajakan.  (2)  Sistem self  assessment ,  yaitu  sistem  perpajakan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang dapat dibayar  sendiri  setiap  tahun  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  inisiatif  dan  aktivitas  penghitungan  dan pengumpulan  pajak  seluruhnya  berada  di  tangan  wajib  pajak.  (3)  Dengan  memegang sistem perpajakan adalah sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah  sebagai  pengumpul  pajak  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  negara  di berbagai  sektor  kehidupan  untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat  dan  bangsa  Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan negara  dalam  usaha  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dan  bangsa  Indonesia,  serta  turut dalam usaha pembangunan negara Indonesia secara umum.
Membayar  pajak  merupakan  salah  satu  cara  penting  bagi  perusahaan  untuk  terlibat secara  positif  dengan  masyarakat.  Dengan  membayar  pajak,  perusahaan  secara  tidak langsung telah membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Akan  tetapi  hal ini  bertentangan  dengan  pemilik  usaha  yang  pada  umumnya  cenderung  mengurangi berbagai  beban  atau  biaya  usaha  termasuk  beban  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  pajak perusahaan  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan,  likuiditas,  hasil  operasi  dan arus  kas,  dan  posisi  keuangan  sebuah  perusahaan.  Selain  itu,  pembayaran  pajak  oleh perusahaan tidak memberikan manfaat secara langsung bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh  karena  itu,  langkah  perusahaan  dalam  meminimalkan  beban  pajak  tersebut  adalah dengan  melakukan  perencanaan  pajak  ( tax  planning ).  Tindakan  perencanaan  pajak merupakan  tindakan  pajak  agresif  yang  mengakibatkan  beban  pajak  yang  muncul  akan berkurang
Penghindaran  pajak  adalah  penggunaan  metode  hukum  untuk  mengubah  situasi keuangan  individu  di  Indonesia  untuk  menurunkan  jumlah  pajak  penghasilan  yang terhutang.  Penghindaran  pajak  bisa  bersifat  eksogen  atau  endogen.  Penghindaran  pajak eksogen mengacu pada penghindaran pajak dengan beralih ke transaksi atau struktur untuk kepentingan  mereka  sendiri,  yaitu  transaksi  dan  struktur  yang  tidak  bergantung  pada kegiatan  ekonomi  lainnya  dari  wajib  pajak  (Zoe  dan  John  2010).  Penghindaran  eksogen biasanya melibatkan pembayar pajak yang berpartisipasi dalam tempat penampungan pajak yang menimbulkan kerugian untuk memicu pendapatan biasa atau yang menghasilkan efek fiskal yang mengurangi pajak yang harus dibayar atas penghasilan tersebut.
Tax  avoidance merupakan  bagian  dari tax  planning yang  dilakukan  dengan  tujuan meminimalkan  pembayaran  pajak.  Lim  (2011)  mendefinisikan  pengertian tax  avoidance
sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan  secara  legal  untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak.  Secara  hukum  pajak tax avoidance tidak  dilarang  meskipun  seringkali  mendapat  sorotan  yang  kurang  baik  dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.
Isu  penghindaran  pajak  telah  menjadi  masalah  sejak  dimulainya  undang-undang perpajakan  dan  lazim  di  setiap  masyarakat  di  mana  pajak  dipungut  (Andreoni,  Erard  & Feinstein, 1998; Uadiale, Fagbemi & Ogunleye, 2010). Ancaman ini bahkan lebih lazim di kalangan  pembayar  pajak  perusahaan  mengingat  besarnya  pajak  penghasilan  perusahaan. Fakta  bahwa  pajak  mengambil  proporsi  yang  lebih  besar  dari  laba  sebelum  pajak perusahaan  dan  kemudian  mengurangi  keuntungan  yang  dapat  didistribusikan  dapat menjadi  alasan  untuk  perang  tanpa  henti  melawan  penghindaran  pajak  perusahaan. Meskipun  ada  beberapa  undang-undang  anti  penghindaran  di  hampir  setiap  negara, perusahaan  di  seluruh  dunia  menggunakan  akuntan  mahal  untuk  menemukan  cara  yang semakin  rumit  dalam  membayar  pajak  yang  lebih  sedikit  (Daily  Mail,  2010).  Dengan demikian,  Hundal  (2011)  berpendapat  bahwa  penghindaran  pajak  perusahaan  tampaknya merupakan  isu  paling  menantang  bagi  generasi  kita  karena  ini  merupakan  kerugian pendapatan yang serius bagi pemerintah banyak negara maju dan negara berkembang
Penghindaran  pajak  endogen  mengacu  pada  penghindaran  yang  dipengaruhi  oleh penyesuaian  transaksi  dan  struktur  yang  diusulkan  oleh  wajib  pajak  untuk  masuk,  atau sudah  masuk,  bagaimanapun  penghindaran  endogen  biasanya  melibatkan  penghindaran dalam  konteks  beberapa  transaksi  atau  struktur  lainnya,  yang  paling  umum  adalah  bisnis atau struktur perencanaan perumahan (Zoe dan John, 2010).
Sonja (2002) penghindaran pajak mengurangi nilai sekarang dari pembayaran pajak dan  umumnya  menaikkan  tingkat  pengembalian  setelah  pajak  ke  investor  di  sebuah perusahaan.  Graham  (2003)  mencatat  bahwa  pajak  mempengaruhi  pilihan  pembiayaan, keputusan  organisasi  dan  keputusan  restrukturisasi,  kebijakan  pembayaran,  kebijakan kompensasi  dan  keputusan  manajemen  risiko.  Efek  umpan  balik  positif  yang  kuat  antara penghindaran pajak perusahaan dan struktur tata kelola perusahaan mungkin ada sehingga tingkat  penegakan  perpajakan  yang  meningkat  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan, meskipun  ada  peningkatan  pembayaran  pajak  (Desai,  Dyck  and  Zingales,  2007) Penghindaran pajak perusahaan tidak hanya memerlukan biaya yang berbeda, namun biaya ini  sebenarnya  lebih  besar  daripada  keuntungan  bagi  pemegang  saham  (Graham et  al ., 2004).
Menurut  Gupta  dan  Newberry  (1997)  penghindaran  pajak  dapat  diukur  dengan menggunakan Generally  Accepted  Accounting  Principles (GAAP) Effective  Tax  Rate (ETR). Rata-rata GAAP ETR adalah rasio dari total biaya pajak dan pendapatan sebelum pajak.  Penghindaran  pajak  juga  dapat  diukur  dengan  menggunakan  metode Book  Tax Different (BTD)  (Desai  dan  Dharmapala,  2009).  BTD  adalah  selisih  antara  pendapatan sebelum  pajak  dan  taksiran  penghasilan  kena  pajak  (Desai  dan  Dharmapala,  2009).  BTD dapat  ditingkatkan  baik  melalui  manajemen  laba  (manipulasi  laporan  keuangan  dan peningkatan  pendapatan  finansial  oportunistik)  atau  penghindaran  pajak  (sengaja menurunkan penghasilan kena pajak). Langkah lainnya adalah Cadangan Kewajiban Pajak Kontinjensi (Lisowsky, 2012).  Inilah penilaian manajemen atas potensi kerugian pajak  di masa  depan.  Hal  ini  dihitung  sebagai  selisih  antara  beban  pajak  kini,  manfaat  pajak  dari Opsi Saham dan jumlah pajak setelah kredit
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk  memahami  faktor-faktor  penentu penghindaran pajak di antara wajib pajak perusahaan. Penelitian ini telah menguji beberapa faktor  seperti Corporate  Governance dan  skala  operasi  internasional  (Richardson    dan Lanis,  2007;  Zimmerman,  1983),  intensitas  modal,  profitabilitas  (Noor,  Mastuki  dan
Bardai,  2008;  Richardson  dan  Lanis,  2007),  peran  eksekutif  dan  kompensasinya, keanggotaan industri (Mahenthiran  dan Kasipillai, 2012; Shevlin & Porter, 1992), bentuk hukum  organisasi  (Tedds,  2006)  dan  hubungan  politik  (Zhang  dan  Han,  2008)  untuk memahami  variasi  beban  pajak  perusahaan  di  seluruh  industri.  Namun,  penelitian mengasumsikan  bahwa  perusahaan  membuat  keputusan  pelaporan  pajak  mereka  tanpa mempertimbangkan  agen  dan  pengaruh  dari  dewan  (yaitu  mempertimbangkan  legitimasi organisasi).  Oleh  karena  itu,  mereka  memberi  sedikit  wawasan  tentang  faktor-faktor penentu penghindaran pajak di lingkungan perusahaan dimana ada segregasi kepemilikan dari masalah kontrol dan legitimasi.
Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara governance dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan,yaitu:
1. Manajemen  pajak  atau  perencanaan  pajak  dapat  sangat  kompleks  dan  memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran corporate governance dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen  pajak  memiliki  tingkat  ketidakpastian  yang  tinggi  dan  mungkin  tidak memberikan  dampak  secara  langsung  kepada  kinerja  perusahaan,  sehingga  dengan mengerti  bagaimana governance berhubungan  dengan  manajemen  pajak  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana governance berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.
Penelitian-penelitian  yang  sudah  ada  tentang  pengaruh corporate  governance terhadap  penghindaran  pajak  kebanyakan  hanya  meneliti  mekanisme  kontrol  internal. Sedangkan penelitian dengan melibatkan mekanisme kontrol eksternal seperti kepemilikan masyarakat  belum  banyak  diteliti.  Perusahaan  non-keluarga  memiliki  tingkat  keagresifan pajak  yang  lebih  tinggi  daripada  perusahaan  keluarga,  diduga  terjadi  karena  masalah keagenan  lebih  besar  terjadi  pada  perusahaan  non-keluarga  (Chen  et  al.  2010).  Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak  sempurna.  Ketidaksempurnaan  ini  menimbulkan  suatu  kesempatan  bagi  manajer untuk  melakukan  tindakan  yang  oportunis,  sehingga  menimbulkan  masalah corporate governance (Sari dan Martani. 2007).
Faktor  keuangan  lain  yang  mempengaruhi tax  avoidance yaitu  kompensasi  rugi fiskal.  Perusahaan  yang  telah  merugi  dalam  satu  periode  akuntansi  diberikan  keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.  Akibatnya,  selama  lima  tahun  tersebut,  perusahaan  akan  terhindar  dari  beban pajak,  karena  laba  kena  pajak  akan  digunakan  untuk  mengurangi  jumlah  kompensasi kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Sari dan Martani, 2010).
Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  tentu  saja  berhubungan  dengan profitabilitas  yang  dihasilkan  karena  profitabilitas  merupakan  salah  satu  pengukuran  bagi kinerja  suatu  perusahaan.  Profitabilitas  suatu  perusahaan  menggambarkan  kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang  memiliki  profitabilitas  yang  lebih  baik  serta  perusahaan  yang  memiliki  nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai effective tax rates (ETRs) yang  lebih  tinggi.  Profitabilitas  yang  merupakan  gambaran  kinerja  keuangan  perusahaan dalam  menghasilkan  laba  dari  pengelolaan  aktiva  yang  dikenal  dengan Return  on  Asset (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.
Pajak  penghasilan  badan  yang  disetorkan,  bagi  pemilik  perusahaan  juga  dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan ( agency ) dan  pemilik  ( principles ),  namun  tidak  serta  merta  membuat  perusahaan  melakukan tindakan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  penghindaran  pajak  dapat menimbulkan  konsekuensi  biaya  lain,  yaitu  biaya  akibat  dari  masalah  yang  timbul  akibat adanya  masalah  keagenan  ( agency  problem ).  Menurut  Chen et  al .  (2010)  perbandingan tingkat  kecenderungan  menghindari  pajak  antara  perusahaan  keluarga  dengan  perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya  yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak  melakukan  penghindaran  pajak),  daripada  harus  membayar  denda  pajak  dan menghadapi  kemungkinan  rusaknya  reputasi  keluarga  akibat  pemeriksaan  pajak  dari fiskus.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  pengaruh  profitabilitas,  kepemilkan keluarga dan corporate governance terhadap tax avoidance di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Elemen dari corporate governance berisi proporsi dewan  komisaris  dan  audit  komite,  sedangkan  profitabilitas  berisi return  on  assets dan kepemilikan keluarga.

## KAJIAN PUSTAKA

## Penghindaraan Pajak
Istilah penghindaran pajak perusahaan tidak memiliki definisi universal karena hal itu  mungkin  mengandung  "hal  yang  berbeda  untuk  orang  yang  berbeda"  (Hanlon  & Heitzman,  2010).  Fakta  bahwa  ada  efek  pajak  konsekuensial  untuk  setiap  transaksi perusahaan,  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  keuntungannya,  dapat  menjelaskan kekurangan  definisi  universal  semacam  itu.  Dengan  ini,  beberapa  definisi  penghindaran pajak  perusahaan  diajukan  oleh  para  peneliti  akhir-akhir  ini  (untuk  tinjauan  terhadap definisi  ini  lihat:  Salihu,  Sheikh  Obid  &  Annuar,  2013;  Salihu  2014).  Di  sini,  kita mendefinisikan  penghindaran  pajak  perusahaan  sebagai  pengurangan  kewajiban  pajak perusahaan  eksplisit.  Definisi  ini  sejalan  dengan  Hanlon  dan  Heitzman  (2010)  yang menggambarkan  penghindaran  pajak  "sebagai  rangkaian  strategi  perencanaan  pajak  di mana  sesuatu  seperti  investasi  obligasi  kota  berada  pada  satu  akhir  (pajak  eksplisit  yang rendah,  legal  sempurna),  kemudian  istilah  seperti  'ketidakpatuhan'  ,  'penghindaran', 'agresivitas',  dan  'berlindung'  akan  lebih  dekat  ke  ujung  kontinum  lainnya".  Dengan demikian,  istilah  seperti  manajemen  perpajakan;  perencanaan  pajak;  tempat  berlindung pajak;  dan  agresivitas  pajak  secara  bergantian  digunakan  dengan  penghindaran  pajak dalam  literatur  (Chen et  al .,  2010;  Lanis  dan  Richardson,  2011;  2012;  Minnick  dan Noga,2010).
Serupa  dengan  definisinya,  mereka  telah  melakukan  beberapa  langkah penghindaran  pajak  perusahaan  yang  digunakan  dalam  literatur  sebelumnya.  Langkah- langkah  ini  sebagian  besar  didasarkan  pada  perkiraan  dari  laporan  keuangan  dan  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  kelompok.  Kelompok  pertama  mencakup  langkah-langkah yang mempertimbangkan banyak kesenjangan antara buku dan penghasilan kena pajak. Ini terdiri dari total kesenjangan buku pajak; celah buku pajak sisa dan celah pajak buku pajak. Kelompok  kedua  berkaitan  dengan  konstruksi  yang  mengukur  jumlah  pajak  proporsional terhadap  pendapatan  bisnis.  Ini  termasuk  tarif  pajak  yang  efektif  (ini  masuk  dalam beberapa varian seperti effective tax rates (ETR) akuntansi; ETR saat ini; ETR kas; ETR long-run cash ; ETR differential ; rasio beban pajak penghasilan terhadap arus kas operasi; dan  rasio  pajak tunai  yang  dibayarkan  ke  arus  kas  operasi).  Kelompok  ketiga  melibatkan
tindakan  lain  seperti permanent  differences (PERMIDIFF)/DTAX; unrecognized  tax benefits (UTB); dan perkiraan penampungan pajak.
Tax  avoidance merupakan  segala  sesuatu  yang  dilakukan  perusahaan  yang berakibat  pada  pengurangan  terhadap  pajak  perusahaan  (Dyreng,  Hanlon,  dan  Maydew 2008).  Motif  perusahaan  pada  praktek  ini  adalah  upaya  memperbesar  keuntungan  yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala  2006).  Praktek  penghindaran  pajak  membuka  peluang  bagi  manajer  untuk bersikap oportunis untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010).

## Corporate Governance (CG)
Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development (OECD)  menyatakan bahwa corporate  governance adalah  suatu  struktur  hubungan  yang  memiliki  keterkaitan dengan  tanggung  jawab  diantara  pihak-pihak  terkait  yang  terdiri  dari  pemegang  saham, anggota  dewan  direksi  dan  komisaris  termasuk  manajer  yang  dibentuk  untuk  mendorong terciptanya  suatu  kinerja  yang  kompetitif  yang  diperlukan  dalam  mencapai  tujuan  utama suatu perusahaan. Sedangkan menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), corporate  governance adalah  proses  dan  struktur  yang  diterapkan  dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya Corporate  Governance (CG)  berperan  penting  dalam  mengendalikan  akibat  dari permasalahan  agensi  dalam  praktek  penghindaran  pajak  (Desai  dan  Dharmapala  2006; Armstrong et  al .  2013).  Lukviarman  (2006)  menjelaskan  CG  adalah  mekanisme  untuk melakukan  sesuatu  yang  benar  dengan  cara  yang  benar  ( doing  the  right  things  right ). Manusia  itu  bersifat  oportunistik,  yaitu  kecendrungan  untuk  memanfaatkan  kesempatan dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dari  suatu  posisi  atau  keadaan  tertentu,  namun dengan  merugikan  pihak  lainnya.  Manipulasi  data  keuangan  untuk  kepentingan  tertentu merupakan tindakan yang tidak benar (Lukviarman 2006).
Penelitian mengenai tax avoidance telah menjadi perhatian para peneliti dalam satu dekade terakhir (Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014;  Fernandes,  Martinez,  dan  Nossa  2013;  Armstrong et  al .  2013;  Khoala  2013;  Rego dan  Wilson  2008;  Sabli  dan  Noor  2012).  Namun    literatur  terdahulu  menunjukkan pandangan  yang  berbeda-beda  terkait  faktor  determinan tax  avoidance .  Ketidak konsistenan tersebut cenderung disebabkan oleh masih lemahnya konsep dan pengukuran tax  avoidance serta  tidak  relevannya  dalam  praktek  (Desai  dan  Dharmapala  2006).  Oleh karena  itu,  dibutuhkan  suatu  model  yang  parsimoni  sehingga  dapat  dipahami  dan diimplementasikan oleh praktisi secara sederhana.

## Kepemilikan Keluarga
Salah  satu  definisi  kepemilikan  keluarga  terdapat  dalam  penelitian  Anderson  dan Reeb  (2003)  yang  menyebutkan  bahwa  perusahaan  keluarga  ( family  firm )  adalah  setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham yang dominan. Sedangkan Morck dan Yeung (2004)  mendefinisikan  perusahaan  keluarga  sebagai  meliputi  perusahaan  yang  dijalankan berdasarkan  keturunan  atau  warisan  dari  orang-orang  yang  sudah  lebih  dulu menjalankannya  atau  oleh  keluarga  yang  secara  terang-terangan  mewariskan perusahaannya  kepada  generasi  selanjutnya.  Dalam  penelitiannya,  Arifin  (2003) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan  pengurangan  masalah  agensinya  akan  lebih  baik  dibandingkan  dengan perusahaan  yang  dikendalikan  oleh  perusahaan  publik  atau  perusahaan  tanpa  pengendali
utama.  Hasil  penelitian  (Chen et  al .  2010)  menunjukkan  bahwa  ternyata  tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga.  Hal ini  terjadi  karena  diduga family  owners lebih  rela  membayar  pajak  lebih  tinggi,  daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.
Perusahaan  non-keluarga  memiliki  tingkat  keagresifan  pajak  yang  lebih  tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada  perusahaan  non-keluarga  (Chen et  al .  2010).  Saat  kepemilikan  dan  manajemen terpisah,  terjadilah  proses  kontrak  kerja  dan  pengawasan  yang  tidak  sempurna. Ketidaksempurnaan  ini  menimbulkan  suatu  kesempatan  bagi  manajer  untuk  melakukan tindakan yang oportunis, sehingga menimbulkan masalah corporate governance (Sari dan Martani, 2007).
Selain corporate  governance ,  salah  satu  mekanisme  yang  dapat  mempengaruhi agency  problem adalah  struktur  kepemilikan.  Menurut  Claessens,  Djankov,  dan  Lang (1999)  dua  pertiga  perusahaan  di  Asia  dikontrol  oleh  keluarga.  Di  Indonesia  sendiri, menurut  Djatmiko  (2011)  terdapat  lebih  dari  90  persen  populasi  perusahaan  didominasi oleh  keluarga. Agency  problem pada  perusahaan  dengan  struktur  kepemilikan  keluarga lebih  sedikit  karena  hanya  ada  sedikit  konflik  antara  agen  dan  prinsipal.  Dimana  dalam Berle  dan  Means  (1932)  dikatakan  bahwa  perusahaan  dengan  struktur  kepemilikan terkonsentrasi akan semakin lebih meningkatkan monitoring terhadap manajemen sehingga agency problem semakin dapat diatasi.

## Profitablitas
Brigham  (2001),  profitabilitas  adalah  hasil  akhir  dari  serangkaian  kebijakan  dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan  dana  dalam  menjalankan  operasional  perusahaan  yang  terangkum  dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca.
Profitabilitas  adalah  faktor  yang  memberikan  kebebasan  dan  fleksibilitas  kepada manajemen  untuk  melakukan  dan  mengungkapkan  kepada  pemegang  saham  program tanggung  jawab  sosial  secara  lebih  luas  (Florence, et  al .,  2004).  Hubungan  antara profitabilitas  perusahaan  dengan  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  telah menjadi  postulat  (anggapan  dasar)  untuk  mencerminkan  pandangan  bahwa  reaksi  sosial memerlukan  gaya  manajerial.  Sehingga  semakin  tinggi  tingkat  profitabilitas  perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman & Haire, 1976 dan Preston, 1978, Hackston & Milne, 1996).
Petronila  dan  Mukhlasin  (2003),  profitabilitas  merupakan  gambaran  dari  kinerja manajemen  dalam  mengelola  perusahaan.  Ukuran  profitabilitas  dapat  berbagai  macam seperti:  laba  operasi,  laba  bersih,  tingkat  pengembalian  investasi/aktiva,  dan  tingkat pengembalian  ekuitas  pemilik.  Wahidahwati  (2002)  mengungkapkan  bahwa  rasio profitabilitas  atau  rasio  rentabilitas  menunjukkan  keberhasilan  perusahaan  dalam menghasilkan  keuntungan.  Keuntungan  yang  layak  dibagikan  kepada  pemegang  saham adalah  keuntungan  setelah  bunga  dan  pajak.  Semakin  besar  keuntungan  yang  diperoleh semakin  besar  kemampuan  perusahaan  untuk  membayarkan  dividennya.  Para  manajer tidak  hanya  mendapatkan  dividen,  tapi  juga  akan  memperoleh  power  yang  lebih  besar dalam  menentukan  kebijakan  perusahaan.  Dengan  demikian  semakin  besar  dividen ( dividend payout ) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (insider) menjadi  meningkat  powernya  bahkan  bisa  meningkatkan  kepemilikannya  akibat penerimaan  deviden  sebagai  hasil  keuntungan  yang  tinggi.  Jadi,  profitabilitas  menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya.

## Hipotesis
Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  kepemilikan  yang besar oleh manajer akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan karena terdapat tujuan yang  sejalan  antara  manajer  dengan  pemegang  saham  serta  konflik  yang  terjadi  antara manajer  dan  pemegang  saham  mayoritas  pun  berkurang  karena  manajer  turut  memiliki investasi  dalam  perusahaan.  Villangola  dan  Amit  (2005)  dijelaskan  bahwa  kepemilikan keluarga dapat mengurangi terjadinya agency problem antara pemegang saham mayoritas dan manajer. Hal ini disebabkan karena dengan semakin besarnya kepemilikan saham oleh para  pemegang  saham  menyebabkan  mereka  semakin  mempertinggi  kontrol  atas  setiap tindakan manajemen. Selain itu, King dan Santor (2007) juga menemukan bahwa manajer yang  memiliki  investasi  dengan  kepemilikan  yang  besar  dalam  suatu  perusahaan  akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.
Selanjutnya,  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam  Stein  (1989)  dan  James  (1998) perusahaan  keluarga  biasanya  melihat  investasi  dalam  jangka  panjang  sehingga mengharuskan  mereka  membuat  keputusan-keputusan  investasi  yang  terbaik  bagi perusahaan.  Sehingga,  hal  ini  menyebabkan  kepemilikan  keluarga  memiliki  pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Sari dan Martani (2010) yang menunjukkan  bahwa  tingkat  keagresifan pajak  (penghindaran  pajak)  perusahaan  keluarga lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga. Sedangkan hasil penelitian Prakosa (2014) yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  keagresifan  pajak  perusahaan  keluarga  lebih  kecil daripada  perusahaan  non-keluarga.  Hal  ini  terjadi  karena  diduga family  owners lebih  rela membayar  pajak  lebih  tinggi,  daripada  harus  membayar  denda  dan  menghadapi kemungkinan  rusaknya  reputasi  perusahaan  akibat  pemeriksaan  pajak  atau  diaudit  oleh fiskus pajak. Dalam hal ini penghindaran pajak merupakan salah satu dari tindakan pajak agresif. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:
H 1 :  Kepemilikan  keluarga  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ).
Corporate Governance berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Good  corporate  governance (GCG)  menurut  Komite  Nasional  Kebijakan  (KNKG) adalah  salah  satu  pilar  dari  sistem  ekonomi  pasar.  Prinsip corporate  governance di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate pada BUMN pada  Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu  transparansi ( transparancy ), kemandirian ( independency ), akuntabilitas ( accountability ), pertanggungjawaban ( responsibility ), kewajaran ( fairness ).
Good  corporate  governance secara  definitif  merupakan  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  ( value  added )  untuk  semua stockholder (Desai  dan  Dharmapala  ,  2007). Corporate  governance didefinisikan sebagai efektivitas  mekanisme  yang  bertujuan  meminimumkan  konflik  keagenan,  dengan penekanan  khusus  pada  mekanisme  legal  yang  mencegah  dilakukannya  ekspropriasi  atas pemegang saham minoritas (Kurniasih dan Sari, 2013).
Penelitian  sebelumnya  menemukan  beragam  pengaruh  dari  kompensasi    eksekutif terhadap  penghindaran  pajak.  Rego  dan  Wilson  (2008),  Minnick  dan  Noga  (2010), Armstrong, et  al. (2012),  dan  Rego  dan  Wilson  (2012)  menemukan  adanya  hubungan positif  antara  kompensasi  dengan  penghindaran  pajak  perusahaan.    Minnick  dan  Noga (2010)  dan  Rego  dan  Wilson  (2012)  menggunakan  ukuran  kompensasi  saham  dan  opsi saham  yang  diberikan  kepada  eksekutif,  sedangkan  Rego  dan  Wilson  (2008)  dan Armstrong, et  al .  (2012)  menggunakan  ukuran  total  kompensasi,  yang  terdiri  atas jumlah
gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang  diberikan  kepada  eksekutif.  Dengan  adanya  komponen  saham  dan  opsi  saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan  waktu  dan  upaya  untuk  melakukan  pengindaran  pajak,  demi  memperbesar kekayaan  perusahaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hipotesis  kedua  dari  penelitian  ini adalah:
H 2 : Corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).
Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan  yang  ditunjukkan  oleh  laba  yang  dihasilkan.  Menurut  Kusumawati  (2005), profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  pada  masa mendatang  dan  merupakan  indikator  dari  keberhasilan  operasi  perusahaan.  Surbakti (2012),  profitabilitas  perusahaan  dengan  penghindaran  pajak  akan  memiliki  hubungan yang  positif  dan  apabila  perusahaan  ingin  melakukan  penghindaran  pajak  maka  harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al ., 2010).  Apabila  rasio  profitabilitas  tinggi,  berarti  menujukkan  adanya  efisiensi  yang dilakukan  oleh  pihak  manajemen.  Laba  yang  meningkat  mengakibatkan  profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau  dapat  dikatakan  ada  kemungkinan  upaya  dari  perusahaan  untuk  melakukan penghindaran pajak.
Perusahaan  yang  memperoleh  laba  diasumsikan  tidak  melakukan tax  avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian Maharani dan  Suardana  (2014)  dan  Prakosa  (2014)  menyebutkan  bahwa  profitabilitas  berpengaruh negatif  terhadap  penghindaran  pajak.  Demikian  juga,  hasil  penelitian  Hanum  (2013)  juga menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  negatif  antara  kemampuan  menghasilkan laba perusahaan dengan penghindaran pajak perusahaan. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang  optimal,  sehingga  kecenderungan  melakukan  penghindaran  pajak  akan  menurun. Beigi, Rafat dan  Panah (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas, size company age of the company, type of the company terhadap corporate governance menunjukan bahwa semua variabel  signifikan  terhadap corporate  governance. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:
H 3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  pada  periode  2012-2016.  Teknik  penarikan  sampel  ( sampling teqnique )  yang  digunakan  adalah purposive  sampling yaitu  metode  penarikan  sampel berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  (Sekaran  dan  Bougie,  2010). Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:
1. Perusahaan  memuat  dan  mempublikasikan  laporan  keuangan  yang  berakhir  31 Desember periode 2012-2016.
2. Laporan  keuangan  tahunan  disajikan  menggunakan  mata  uang  Rupiah.  Penggunaan satuan  mata  uang  selain  Rupiah,  meskipun  dapat  dikonversi,  dapat  menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
3. Perusahaan real estate dan property yang tidak mengalami rugi periode 2012-2016.
4. Perusahaan  yang  melaporkan  laporan  keuangannya.  yang  dibutuhkan  selama  5  tahun (2012-2016)  yaitu  perhitungan  rekonsiliasi  fiscal,  jumlah  dewan  komisaris,  jumlah komisaris independen, jumlah kepemilikan saham keluarga, struktur pemegang saham.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  teknik  dokumentasi  dengan  melihat  laporan  tahunan  yang  diterbitkan  oleh perusahaan  manufaktur  dari  tahun  2012  sampai  2016.  Data  diperoleh  dari  Laporan Keuangan  Publikasi  oleh  Bursa  Efek  Indonesia,  web-web  resmi  perusahaan  sampel,  dan dengan  cara  mempelajari  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  baik media cetak maupun elektronik.

## Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  model  regresi ordinary  least  square (OLS).  Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier  berganda  dimaksudkan  untuk  menguji  sejauh  mana  dan  bagaimana  arah  variabel- variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Model  persamaan  regresi tersebut sebagai berikut:
Y = α + ß1 Kepemilikan Keluarga + ß2 Corporate Governance + α3 Profitabilitas + ε

## Definisi dan Pengukuran Variabel Peneltian
Penghindaran  pajak, merupakan  usaha  untuk  mengurangi,  atau  bahkan  meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.  Pengukuran tax  avoidance dalam  penelitian  ini  menggunakan  model Cash  Effective Tax  Rate (CETR)  yang  diharapkan  mampu  mengidentifikasi  keagresifan  perencanaan pajak  perusahaan  yang  dilakukan  menggunakan  perbedaan  tetap  maupun  perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dengan rumus sebagai berikut:
Pajak Setelah Laba Pajak
Pembayaran CETR 
Profitabilitas, diproksikan  dengan  menggunakan Return  On  Assets yaitu perbandingan  antara  laba  bersih  dengan  total  aset  pada  akhir  periode,  yang  digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
Profitabilitas  dalam  penelitian  diproksikan  dengan Return  On  Assets  ROA) .  Nilai ROA  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  perbandingan  NIAT  dengan Total  Assets yang dimiliki emiten dalam satu tahun tertentu. Dimana datanya diambil dari Indonesian Capital Market Directory . Secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:
Assets Total Pajak Setelah Laba Assets On turn 

## Re
Kepemilikan  keluarga,  penelitian  ini  menggunakan  definisi  kepemilikan  keluarga yang  digunakan  oleh  Arifin  (2003),  yaitu  semua  individu  dan  perusahaan  yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat).
Kepemilikan  keluarga  merupakan dummy variabel,  bernilai  1  jika  proporsi  kepemilikan keluarga > 50%, dan bernilai 0 jika sebaliknya
Corporate  govenance , diukur  dengan  dua  proksi,  yakni  proksi  komposisi  komisaris independen  dan  proksi  keberadaan  komite  audit.  Proksi  komposisi  komisaris  independen diukur  menggunakan  persentase  jumlah  komisaris  independen  terhadap  jumlah  total komisaris  dalam  susunan  dewan  komisaris  perusahaan  sampel  tahun  amatan  (Andriyani, 2008).  Variabel  komite  audit  diukur  dengan  jumlah  total  anggota  komite  dalam  suatu perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  normalitas  juga  didukung  dengan  uji  Kolmogorov  Smirnov  pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov - Smirnov
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 370,27078324 Most Extreme Differences Absolute 0,118 Positive 0,094 Negative -0,118 Test Statistic 0,118 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,114 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Data diolah (2019)
Pada  hasil  pengujian  Kolmogorov  Smirnov  terlihat  bahwa  nilai  signifikansi  uji tersebut  lebih  besar  dari  0,05.  Hal  ini  menandakan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam regresi berdistribusi normal.
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan  indikasi  adanya  multikolinearitas  (Ghozali,  2006).  Terjadinya  gejala multikolinearitas pada suatu data dalam penelitian dapat diketahui dengan memperhatikan nilai Variance  Inflation  Factor (VIF), tolerance,  eigenvalue,  contition  index serta correlations  antar  variable  independen  dalam  penelitian  tersebut  yang  dihasilkan  dari pengestimasian persamaan regresi berganda.
Multikolinearitas  juga  dilihat  dari  nilai  toleran  dan Variance  Inflation  Factor atau VIF.  Nilai cut-off yang  umum  dipakai  adalah  nilai  toleran  >  0,10  atau  sama.  Nilai  VIF diatas  10  sehingga  data  yang  tidak  terkena  mulkolinearitas  nilai  toleransinya  harus  lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10. Hasil uji multikoliniearitas adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Profitabilitas 0,884 1,131
Kepemilikan Keluarga 0,987 1,013 Corporate Governance 0,882 1,134 a. Dependent Variable: CETR Sumber: Data diolah (2019)
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  profitabilitas,  kepemilikan  keluarga  dan corporate governance sebagai variabel independen mempunyai nilai tolerance kurang dari 10 persen yang  berarti tidak  terdapat  korelasi antar variabel  independen  yang  nilainya  lebih dari  90 persen.  Dari  hasil  VIF  juga  terlihat  bahwa  tidak  ada  variabel  independen  yang  memiliki nilai  VIF  lebih  dari  10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antar variabel independen dalam model regresi.
Dari  Tabel  3,  terlihat  hasil  analisis  bahwa  DW  hitung  variabel  X 1 –  X 3 berada didaerah tidak menolak H 0 atau H 1 , berarti tidak terjadi autokorelasi, angka Durbin Waton berada pada daerah hasil uji Nilai d U ≤dhit≤ 4 - d U tidak ada autokorelasi.
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Model R R Square Durbin- Watson 1 0,476 a 0,226 1,912 a. Predictors: (Constant), Size Company, Profitabilitas, Profitabilitas b. Dependent Variable: Tarif Pajak Efektif
Sumber: Data diolah (2019)
Asumsi  penting  dalam  regresi  linear  klasik  adalah  bahwa  gangguan  yang  muncul dalam  model  regresi  korelasi  adalah  homokedastis,  yaitu  semua  gangguan  mempunyai variasi  yang  sama.  Uji  Heteroskedastisitas/Uji  Glejser bertujuan  untuk  menguji  apakah model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  lainnya.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskesdastisitas,  yaitu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (Ghozali,2006). Ternyata nilai statistik t hitung untuk seluruh variabel bebasnya lebih kecil daripada nilai t tabel (0,05;100) yaitu 0,195 sehingga kita menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa  tidak  terjadi  masalah  heterosekedas  atau  data  kita  sudah  homosekedas.  Kita  juga bisa  melihat  nilai  Sig.  seluruh  variabel  bebas  yang  lebih  besar  daripada  Alpha  0,05, sehingga dengan demikian kita juga menerima hipotesis nol (tidak terjadi heterosekedas).
Tabel 4. Hasil Uji Glejser
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,188 0,064 2.944 0,004 Profitabilitas 0,083 0,038 0,224 2.158 0,033 Kepemilikan Keluarga 0,153 0,011 0,357 4.582 0,012 Corporate Governance 0,105 0,014 0,309 3.050 0,026 a. Dependent Variable: AbsUt
Sumber: Data diolah (2019)

## Uji Hipotesis
Hipotesis  yang  akan  diuji  dengan  menggunakan  uji-t (t-test) .  Uji-t  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  parsial  Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga  dan Corporate
Governance terhadap  CETR  dilakukan  uji  estimasi  linier  berganda  dan  diinterpretasikan pada tabel 4.5 berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Parsial Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,496 0,113 4,399 0,000 Profitabilitas 0,152 0,067 0,215 2,249 0,027 Kepemilikan Keluarga 0,529 0,160 0,299 3,307 0,001 Corporate Governance 0,016 0,008 0,198 2,072 0,041
a. Dependent Variable: CETR
Sumber: Data diolah (2019)
Pengujian secara parsial Profitabilitas terhadap CETRmenghasilkan p_value sebesar 0,027  lebih  kecil  dari level  of  significant 5%  (  =  0,05)  atau    secara  parsial  Profitabilitas diperoleh  dengan nilai t hitung > t tabel yaitu thitung (2,2489) >  t tabel (0,195),   hal ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  antara  Profitabilitas  terhadap  CETR  tersebut  secara populasi  dikatakan signifikan.
Pengujian  secara  parsial  Kepemilikan  Keluarga terhadap  CETR  menghasilkan p_value sebesar 0,001 lebih kecil dari level of significant 5% (  = 0,05), atau  secara parsial profitabilitas  diperoleh    dengan  nilai  thitung  >  ttabel  yaitu  t  hitung  (3,307)  >  t  tabel (0,195).hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  antara  Kepemilikan  Keluarga  terhadap CETR tersebut secara populasi  dikatakan signifikan.
Pengujian  secara  parsial Corporate  Governance terhadap  CETR  menghasilkan p_value sebesar 0,041,  lebih kecil dari nilai level of significant 5% (  = 0,05), atau  secara parsial Corporate  Governance diperoleh    dengan  nilai  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  t-  hitung (2,072)  >  t-tabel  (0,195),  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  antara Corporate Governance terhadap CETR tersebut secara populasi dikatakan signifikan.
Tabel  6  berikut,  diperoleh  nilai adjusted  R  square sebesar  0,226.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  independen  ( Profitabilitas, Kepemilikan  Keluarga  dan Corporate  Governance )  mampu  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  (CETR)  sebesar 22,60%,  sedangkan  sisanya  sebesar  77,40%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,476 a 0,226 0,202 0,099599 a. Predictors: (Constant), Size Company, Profitabilitas, Leverage b. Dependent Variable: CETR
Sumber: Data diolah (2019)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance , hal ini menunjukan  kemampuan  dari  modal  yang  diinvestasikan  secara  keseluruhan  aktiva mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak.
2. Ditemukan  bahwa  kepemilikan  keluarga  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance ,  hal  ini  sesuai  dengan  konsep  teori  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan keluarga  akan  tidak  lebih  taat  dalam  pembayaran  pajak,  dengan  alasan  perusahaan lebih  rela  membayar  pajak  lebih  tinggi  dan  tidak  melakukan  tindakan  pajak  agresif daripada harus membayar denda yang lebih tinggi
3. Ditemukan  bahwa  GCG  berpengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance ,  kondisi  ini terjadi  karena  didalam  perusahaan  tersebut  mempunyai  tingkat corporate  governance yang  tinggi.  Perusahaan  dengan  tingkat corporate  governance yang  tinggi  dapat mengidentifikasi  adanya  keagresifan  perencanaan  pajak  didalam    perusahan  dan  akan lebih  terkontrol  dan  lebih  menaati  tata  tertib  yang  ada  didalam  perusahaan  tersebut, sehingga  perusahaan  akan  lebih  taat  dalam  pembayaran  pajak  kepada  pemerintah daripada merusak nama baik perusahaan dan menurunkan saham perusahaan tersebut

## Keterbatasan dan Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah dilakukan ini masih banyak memiliki kekurangan  atau  kelemahan,  kondisi  tersebut  dikarenakan  adanya  sejumlah  keterbatasan yang peneliti miliki. Secara umum keterbatasan tersebut adalah:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  data  dengan  jangka  waktu  pengamatan  selama  5 tahun.  Disarankan  agar  penelitian  selanjutnya  menambah  jangka  waktu  pengamatan agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat dan lebih efisien.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  proksi  dari  GCG  dan  satu  dari  profitabilitas serta  satu  dari  kepemilikan  keluarga.  Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  agar menggunakan atau pun menambah proksi-proksi lain dari CG dan profitabilitas.
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sektor  property,  real  estate,  dan  building construction.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  perusahaan  di  sektor- sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## DAFTAR PUSTAKA
Armstrong,  C.S.,  J.L.  Blouin,  A.D.  Jagolinzer,  dan  D.F.  Larcker.  (2013).  Corporate Governance, incentives, and tax avoidance. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 136.
Anderson,  R.  dan  Reeb,  D.  (2003).  Founding  Family  Ownership  and  Firm  Performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance, 58, 1301-1328.
Andreoni,  J.,  Erard,  B.  &  Feinstein,  J.  (1998).  Tax  compliance. Journal  of  Economic Literature , 36, 818-860. Berle, A. dan Means, C. (1932). The modern corporation and private property . Macmillan, New York
Claessens, S. dan S. Djankov.(1999). Ownership concentration and corporate performance in the Czech Republic. Journal of Comparative Economics, 27, 498-513 Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q  dan  Shevlin,  T.  (2010).  Are  Family  Firms  More  Tax Aggresive than Non-Family Firms?. Journal of Financial Economics , 95, 41-61. Desai,  M.,  Dyck,  A.,  and  Zingales,  L.  (2007).  Theft  and  Taxes. Journal  of  Financial Economics , 84, 591-623.
Desai, M. and Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Review of Economics and Statistics , 91, 537-546.
Fernandes, V.L., A.L. Martinez, dan V. Nossa. (2013). The Influence of the best Corporate Governance  practices  on  the  allocation  of  value  added  to  taxes:  A  Brazilian  case contabilidade, gestão egovernança. Brasilia 16 (3).
Graham,  J.R.,  Lang,  M.H.,  and  Shackelford,  D.A.  (2004).  Employee  Stock  Options, Corporate Taxes and Debt Policy. Journal of Finance . 17 (6), 78-83.
Graham, J. (2003). Taxes and Corporate Finance: A Review. Review of Financial Studies , 16, 1075-1129
Gupta,  S.  and  Newberry,  K.  (1997).  Determinants  of  Variability  in  Corporate  Effective Tax  Rates:  Evidence  from  Longitudinal  Data. Journal  of  Accounting  and  Public Policy . 16, 1-34
Hanlon,  M.  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 50, 127-178.
Hundal,  S.  (2011,  March,  29).  Why  tax  avoidance  is  among  the  biggest  issues  of  our generation. Liberal Conspiracy. Retrieved from
James,  O.K.,  dan  E.I.  Igbeng.  (2014).  Corporate  Governance,  shareholders  wealth maximization  and  tax  avoidance. Research  Journal  of  Finance  and  Accounting 5 (2): 127–130
Jensen, M., C. dan William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure. Journal of Finance Economics 3 pp. 305-360
Khoala,  A.  (2013).  Does  Corporate  Governance  affect  tax  planning?  Evidence  from American companies. International Journal of Advanced Research 1 (10):864–873 King,  Michael  R.,  Santor,  Eric.  (2007).  Family  values:  ownership  structure  and performance of Canadian Firms. JEL classification : G12; G15
Kurniasih,  T.,  &  Sari,  M.  M.  (2013).  Pengaruh  Profitabilitass,  Leverage,  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan,  dan  Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada  Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi , 18, 58 – 66
Lisowsky,  P.  (2012).  Identifying,  measuring  and  mitigating  tax  avoidance.  Available  at: http://aaahq.org/ata/meetings/midyear.meetings/2012/2012%20DocCon%20Prese ntation%20Tax%20Avoidance%20Lisowsky.pdf
Lim,  YD.  (2011).  Tax  avoidance,  cost  of  debt  and  shareholder  activism:  Evidence  from Korea. Journal of Banking & Finance 35, 456–470.
Lukviarman, N. (2006). Etika bisnis tidak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam Corporate Governance? Jurnal Siasat Bisnis 9 (2): 139–156
Mahenthiran,  S.  &  Kasipillai,  J..  (2012).  Influence  of  ownership  structure  and  corporate governance on effective tax rates and tax planning: Malaysian evidence. Australian Tax Forum , 27(4), 941-969
Minnick,  Kristina  dan  Tracy  Noga.  (2010).  “Do  Corporate  Governance  Characteristics Influence Tax Management?”. Journal of Corporate Finance ,Vol. 16, h. 703-718 Noor, R. M., Mastuki, N. A. & Bardai, B. (2008). Corporate effective tax rates: a study on Malaysian public listed companies. Malaysian  Accounting Review , 7, 1-20. Richardson,  G    dan  Lanis,  R.  (2011).  The  effect  of  board  of  director  composition  on corporate tax aggressiveness. Journal of  Accounting and Public Policy , 30(1), 50- 70
Prastowo, Y. (2011). Panduan Lengkap Pajak . Jakarta: Raih Asa Sukses
Sabli,  N.,  dan  R.M.  Noor.  (2012).  Tax  planning  and  Corporate  Governance.  In  The  3 rd
International  Conference  on  Business  and  Economic  Research (3rd  ICBER  2012) Proceeding
Salihu,  I.  A.  (2014).  Investigating  the  determinants  of  corporate  tax  avoidance  among Malaysian  public  listed  companies. Dissertation .  International  Islamic  University Malaysia, Kuala Lumpur.
Salihu,  I.  A.,  Sheikh  Obid,  S.  N.  and  Annuar,  H.  A.  (2013).  Measures  of  corporate  tax avoidance: empirical evidence from an emerging economy. International Journal of Business and Society , 14 (3), 412 -42
Sunaryo. (2016). Effect of Family Ownership Towards Tax Aggressiveness On  Food and Beverage  Induatrial  Company  Listed  Indonesia  Stock  Exchange. Binus  Business Review , 7(1), May 2016, 53-57
Sonja,  O.  R.  (2002).  Tax  Avoidance  Activities  of  U.S.  Multinational  Corporations.
Working Paper Series , Tippie College of Business, University of Iowa, 2-10 Tedds,  L.  (2006).  Tax  non-compliance  and  corporate  governance:  a  comparative  study.
Working paper , University of Manitoba
Uadiale,  O.  M.,  Fagbemi,  T.  O.  &  Ogunleye,  J.  O.  (2010).  An  empirical  study  of  the relationship between culture and personal income tax evasion in Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences , 20, 116-126 Villangola,  B.  dan  R.  Amit.  (2006).  How  do  family  ownership,  control  and  management affect firm value?. Journal of Financial economics 80, 385-417
Zhang,  H-X.  &  Han,  M-F.  (2008).  Tax  planning  analysis  based  on  listed  company  with different  ownership  structure-the  empirical  evidence  from  State-owned  listed company and private listed company in China. China Soft Science , 9, 122-131. Zoe,  P.,  and  John,  P.  (2010).The  Morality  of  Tax  Avoidance. Creighton  Law  Review, Victoria University of Wellington and UBC Faculty of Law , 20, 101-158.