## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Perizinan Berusaha Ter integrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia

## Winda Fitri
1 , Sheerleen 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email : 1851074.sheerleen@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Online Single Submission, Business Licensing,
Electronic Licensing Online  Single  Submission  (OSS)  or  electronically integrated  business  licensing  is  a  business  license issued  on  behalf  of  the  Ministries  and  also  local governments as regulated and listed in Government Regulation Number 24 of 2018. The establishment of the OSS system provides convenience in accelerating, improving investment and also provides convenience in managing the necessary permits, both individual and non-individual. The purpose of this research is to find out the development of the formation of OSS and also the problems that arise from the implementation of OSS which is regulated in PP No. 24 of 2018. This research was carried out using a normative juridical method  by  studying  and  reviewing  theories  in  the literature,  namely  by  studying  the  legal  basis  in books. books and regulations related to research. The results  of  the  analysis  show  that  there  are  various problems from the unpreparedness of the creation of this OSS system, causing various kinds of speculation as well as the pros and cons of the government, which is  aimed  at  accelerating  and  also  increasing investment  and  business  which  is  packaged  in  the form  of  electronic  business  licenses  issued  by  the Ministry. or Institutions as well as local governments must be further developed, due to various revisions that are deemed necessary to improve the quality of this OSS system so that it can support the main goal of the publication of this OSS system.
Abstrak Kata kunci: Online Single Submission,  Perizinan Berusaha, Perizinan Elektronik. Corresponding Author: Winda Fitri Online  Single  Submission  (OSS)  atau  perizinan berusaha  yang  terintegritasi  secara  elektornik merupakan suatu perizinan berusaha yang terbit dengan  mengatasnamakan  para  Kementrian  dan juga pemerintah daerah sebagaimana yang sudah diatur  dan  tercantum  didalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pembentukan sistem  OSS  memberikan  kemudahan  dalam mempercepat,  meningkatkan  penanaman  modal dan  juga  memberikan  kemudahan  dalam melakukan  pengurusan  terhadap  perizinan  baik perseorangan  maupun  nonperseorangan  yang diperlukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui perkembangan dari terbentuknya  OSS  dan  juga  permasalahan  yang timbul dari pemberlakuan OSS yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan menelaah dan mengkaji teori secara kepustakaan yaitu  dengan  mempelajari  dasar  hukum  pada buku-buku maupun peraturan yang berhubungan dengan  penelitian.  Hasil  analisis  menunjukkan terdapat berbagai permasalahan dari ketidaksiapan  dari  pembuatan  sistem  OSS  ini sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi dan  juga  pro  dan  kontra  dari  pemerintahan, dimana  dalam  tujuan  untuk  mempercepat  dan juga  meningkatkan  penanaman  modal  dan berusaha  yang  dikemas  dalam  bentuk  perizinan berusaha secara elektronik yang diterbitkan oleh Kementrian  atau  Lembaga  dan  juga  pemerintah daerah harus lebih dikembangkan lagi, dikarenakan  adanya  berbagai  revisi  yang  dirasa perlu untuk meningkatkan mutu dari sistem OSS ini sehingga dapat mendukung tujuan utama dari terbitnya sistem OSS ini.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pemerintah  memiliki  peranan  yang  besar  terhadap  masyarakat,  dimana peran utamanya adalah dengan pemberian pelayanan dalm memenuhi kebutuhan yang  ada  dalam  masyarakat  dan  diharapkan  oleh  masyarakat.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  yang  juga  didukung  dengan  perkembangan  dinamika masyarakat  luas,  terjadi  perbahan  yang  signifikat  dalam  pernanan  pemerintah. 1
Namun  pelayanan  terbailah  yang  diinginkan  dan  diharapkan  oleh  masyarakat meskipun  dalam  pernanan  pemerintah  mulai  mengalami  perubahan  signifikat. Dalam  tugas  pelayanan  pemerintah,  bila  disandingkan  dengan  tujuan  nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat dapat dikatakan relevan dimana dalam aline keempat tersebut berisi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdakan  Kehidupan  bangsa,  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan  dan  juga  perubahan  yang  diinginkan  dalam  berbagai  sektor masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  belum  juga  menghadapi  kondisi  yang sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana hal ini disebabkan dengan adanya ketidaksiapan dari pemerintah dalam perubahan nilai yang  berjangka  luas  dan  ketidaksiapan  dalam  menghadapi  permasalahn pembangunan yang rumit. Selain itu, susunan masyarakat di Indonesia diharuskan berhadapan  dengan  sistem  global  yang  didukung  dengan  kemajuan  teknoligi komunikasi  dan  informasi,  investasi,  Ilmu  pengetahuan  yang  semakin berkembang, transportasi dan juga perdagangan. 2
Negara  yang  maju  adalah  negara  yang  didukung  oleh  perindustrian  dari negara  itu  sendiri,  maka  dapat  diakui  dan  dikatakan  sebagai  negara  yang  maju. Karena  dengan  pertumbuhan  dan  juga  perkembangan  dari  perindustrian  suatu negara dapat menjadi tongkat dalam kemajuan dan kesejateraan dari suatu negara. Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  dalam  memajukan  suatu  perindustrian sangatlah  penting  dalam  mendukung  para  pelaku  industri.  Memberikan
1 Arfandy  Wichers,  Herman  Nayoan,  Novie  Revlie  Pioh,  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, Jurnal Eksekutif , Vol. 1, No. 1, (Maret, 2017).
2 Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi  Publik , Vol. 1, No.1, (April, 2017).
kemudahan  dalam  perizinan  industri  menjadi  salah  satu  bentuk  dukungan  dari pemerintah  dalam  mendorong  kemajuan  industri  kepada  pelaku  industri. 3 Tutuntan  yang  diberikan  masyarakat  seringkali  ditujukan  kepada  aparatur pemerintahan dalam perubahan pelayanana public. 4 Pelayanan umum atau Public Service menjadi salah satu aspek yang sering diperdebatkan anatara pihak dalam pemerintahan dengan masyarakat luas, sehingga menjadi permasalahn tersendiri antara  masyarakat  dan  juga  pemerintah  dalam  sebuah  daerah.  Salah  satu  yang menjadi masalah utama adalah kualitas dan juga mutu dari pelayanan umum itu sendiri terhdapa masyarakat luas. Pemerintah selaku penyedia jasa atau Service Provider  mendapatkan  tuntutn  dari  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan yang  berkualitas,  dikarenakan  adanya  persaingan  di  era  globalisasi  yang mengharuskan  kualitas  pelayanan  dari  pemerintah  semakin  dioptimalkan  dan dapat memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat yang tinggi, baik dari segi kualitas  maupun  pelayanannya. 5 Pada  dasarnya  pelayanan  publik  berhubungan dengan lembaga pemberi jasa pelayanan dengan masyarakat yang memiiki peran sebagai penerima pelayanan. 6
Pentingnya pelyanan publik dari pemerintah menjadi indikator  penting bagi masyarakat terhadap keberhasilan dari pemerintah, dimana akuntabilitas menjadi prinsip  utama  yang  harus  diutamakan  dan  dikedepankan  dalam  mewujudkan Good Governance pada penyelenggaraan pemerintah pada bidang publik, sehingga hal  tersebut  tidak  dapat  ditunda  dan  menjadi  suatu  kewajiban  dan keharusan tersendiri  dalam  menjamin  keefektifan  dan  keefisienan  kebutuhan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah terlihat  dengan  adanya  kemudahan  dalam  melakukan  proses  perizinan  di Indonesia, dengan menghadirkan Online Single Submission yang disingkat menjadi
3 Hardiansyah,  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  pada  Dinas  Tata  Kota di  Kota Palembang, Jurnal Universitas Bina Darma , Vol. 8, No. 2, (Januari, 2018).
4 Irsa  Yonanda,  Mochammad  Makmur,  Romula  Adiono,  2013,  Efektivitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 1, No.1, (Desember, 2020).
5 Kusno, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, Jurnal Ilmiah , Vol. 05, No. 2, (Juni, 2017).
6 Mareci  Susi  Afrisca  Sembiring,  2015,  Efektivitas  Advis  Planning  dalam  Pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Vol.2, No. 1, (Juli, 2018).
OSS. Dimana OSS ini diluncurka pada tahun Oktober 2017 lalu, dengan harapan dengan  adanya  kemudahan  tersebut  dapat  memberikan  kemudahan  dan  juga mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS sendiri merupakan suatu platform  yang  disediakan  pemerintah  untuk  melakukan  pengurusan  periizinan secara  terintegrasi.  Dalam  rangka  pelayanan  perizinan  berusaha,  pemerintah menghadirkan  Layanan  Perizinana  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektornik (PBTSE) atau sering disebut generic OSS yang berlaku untuk semua kementrian, lembaga  dan  juga  pemerintah  daerah  diseluruh  Indonesia  yang  selama ini dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 7 Dengan adanya sistem OSS secara daring ini,  masyarakat dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja tanpa harus melalui PTSP. Sistem OSS dibentuk dan diahdirkan dalam masyarakat dengan rencama peningkatan dan juga percepatan dalam penanamana modan dan berusaha, sehingga penerapan perizinan berusaha yang digabungkan menjadi bentuk elektornik dapat menjalankan harapan dari pembentukan sistem OSS  ini.  Dalam  kebijakan  terbaru  dari  OSS  yang  tercantum  dalam  Peraturan Pemerintan  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinana Berusaha Terintegitas  Secara  Elektronik,  terdapat  peraturan  dari  pemerintah  yang mengatur mengenai jenis, pemohon, pelasanaan perizinana berusaha, pernerbitan perizinan  berusaha,  reformasi  perizinana  dalam  setiap  bidang,  sistem  OSS, Lembaga  OSS,  pendanaan  OSS,  insentif  atau  disinsentif  pelaksanaan  perizinan berusaha melalu OSS, penyelesaan permasalahan dan hambatan brusaha hingga sanksi.  Pemerintah  mengeluarkan  PP  No.  24/2018  pada  21  Juni  2018  dalam rangka untuk percepatan dan juga peningkatan penanamana modal dan berusaha. Dimana  Darmin  Nasution  memeberikan  pernyataan  bahwa  dalam  memperbaiki kondisi  usaha  pemerinta  akan  terus  melakukan  perbaikan  dan  pengembangan dengan  cara  menyatukan  segala  proses  perizinan  sebagaimana  yang  terdapat dalam PP No. 24/2018. Agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari reformasi program  OSS  ini,  pemerintah  bertekad  lebih  memberikan  perhatian  terhadap penyelenggaran aspek regulasi, proses bisnis, sisem layanan hingga kepada pelaku usaha sehingga pemerintah dapat mendorong investasi terhdapa negara dengan
7 Nur  Masyitah  Pane  dan  Febri  Yuliani,  Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Pengurusan  IMB, Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2018).
mempermudah  perizinan.  Dengan  perkembangan  zaman  yang  sudah  beralih terhadap  digital,  proses  dalam  memperoleh  perizinan  berusaha  harus  diubah secara  elektronik  dari  yang  secara  offline  yang  cukup  memakan  banyak  waktu dikarenakan banyaknya perizinan yang harus diperoleh. 8
Izin prinsip penanaman modal berubah menjadi Nomor Induk Berusaha atau disingkat  menjadi  NIB  dengan  adanya  PP  No.  24/2018  yang  berfungsi  sebagai Tandan  Daftar  Perusahaan  atau  disingkat  menjadi  TDP.  Selain  itu,  pernerbitan perizinan  tidak  lagi  menjad  wewenan  dari  kementrian  dan  pemerintah  daerah sebagimana  yang  terlampir  dalam  PP  No.  24/2009.  Peluncuran  pengurusan perizinan  berusaha  resmi  dilakukan  pada  tanggal  9  juli  tahun  2018  oleh Kementrian  Koordnator  Bidang  Perekonomian  (Kemenko).  Namun  dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan kendala, seperti adanya ketidaksingkronan anatar sistem komputer antar kementrian dengan lembaga, dan masih sedikitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar dari pemberian  izin lokasi dari  kabupaten  datau  kota. 9 Sulitnya  dalam  mengkases  OSS  juga  didapat  dari kalangan  perngusaha,  sehingga  menimbulkan  pernyataan  dari  Ketua  Asosiasi Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Jawa  Tengah  Frans  Kongi  bahwa  masih  tedapat permaslahan dalam sistem OSS seperti tidak dapat teraksesnya sistem OSS oleh pengusaha  meski para pengusaha telah memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, keberadaan PP No.24/2018 memiliki kecendrungan melanggar udang udang yang telah ada, khususnya pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal (UU  Penanaman  Modal),  hal  ini  diperkuat  oleh  Ketua  Komisi  VI  DPR  RI Teguh Juwarno  yang  menduga  adanya  pelanggaran  dalam  pembentukan  sistem  OSS. Terbentuknya sistem OSS menghilangkan kewenangan dari BKPM dalam perizinan penanaman  modal,  padahal  dalam  UU  Penanaman  Modal  menyebutkan  bahwa perizinan penanaman modal merupakan keweangan dan juga ranah dari BKPM. Zulfan Lindan yaitu anggota Komisi VI DPR lainnya  meminta pencabutan terhadap penerapan  sistem  OSS  karena  dianggap  malah  memberikan  hambatan  dalam
8 Romi Eka Mahardhika Erfa dan Nur Laila Meilani, Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Jurnal Administrasi Pembangunan , Vol. 2, No. 3, (Juni, 2019).
9 Sumadi  Kamarol  Yakin,  2017,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, (Juli, 2017).
proses investasi di dalam Indonesia dan juga pengelolaan OSS yang dianggap tidak ada kejelasan dikembalikan kepada BKPM. Terkait permasalahan tersbut, penulis bermaksud  menganalisis  secara  sngkat  mengenai  kewenangan  penerbitan perizinan berusaha secara elektronik dan permasalahan dalam pelaksanaannya.
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh  Rahmi  Ayunda,  Nertivia,  Laode Agung  Prastio,  dan  Octa  Vila  yang  mengkaji  “kebijakan online  single  submission sebagai e-government dalam mewujudkan good governance di Indonesia”; 10 oleh Desi  Arianing  Arrum  berjudul  “Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara  Elektronik  (Online  Single  Submission)  di  Indonesia”  yang membahas mengenai konsep kepastian hukum dalam OSS beserta problematika pasca berlakunya peraturan pemerintah tersebut; 11 dan penelitian lainnya telah dilakukan  oleh  Joni  Dawud,  Rodlial  Ramdhan  Tackbir  Abubakar,  Deni  Fauzi Ramdani yang berjudul “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”,  penelitian  tersebut  membahas  mengkaji  mengenai  bagaimana implementasi pengajuan tunggal secara online pada pelayanan perizinan berusaha di kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 12 Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mempertanyakan  bagaimana  mengenai  problematika  pelayanan  publik  saat  ini dan bagaimana analisis yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik ( Online Single Submission /OSS).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  (ilmiah)  bagi p e ngembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal
10 Ayunda, Rahmi, et al. “Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia.” Journal of Judicial Review 23.1 (2021): 71-84.
11 Arrum,  Desi  Arianing.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia.” Jurist-Diction , (2019) Vol.2 No. 5
12 Dawud  Joni,  Abubakar  Rodlial  Ramdhan  Tackbir,  Ramdani  Deni  Fauzi.  “Implementasi  Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”. Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara (2020) Vol. 12 No. 2: 83-92
ini  tidaklah  selalu  berarti  metodologi  yang  dipergunakan  berbagai  ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, dan menggunakan data sekunder atau data yang di peroleh secara tidak langsung.

## C. Pembahasan

## 1. Problematika Pelayanan Publik di Indonesia Saat ini
Terlepas  dari  teori,  pendekatan,  perspektif  dan  paradigm  yang  memiliki keterkaitan  dengan  pelayanan  publik  yang  selalu  berubah  dalam  rangka penyesuaian  diri  terhadap  dinamika  dari  pertumbuhan  yang  terjadi  pada kebutuhan masyarajat terhadap negara maju dan juga belahan dunia, pergeseran tersebut  memiliki  tujuan  dalam  menciptakan  suatu  kondisi  dari  pelaksanaan pelayanan  publik  yang  efisien,  baik,  responsif  dan  berorientasi  terhadap kepentingan  dari  masayarakat  yang  ada  di  indonesia  untuk  mengubah tekanan gelombang  pada  wajah  pemerintah  dan  akar  dari  operasi  mesin  dari  pelayanan publik, dimana tekanan tekanan dari berbagai instansi internasional tidak  lepas diberikan kepada pelayanan itu  sendiri seperti lembaga internasional MF, World Bank,  atau  lembaga  donor  lainnya.  Hal  tersebut  tidak terlepas  dari  kepentingan lembaga-lembaga  tersebut  yang  beroperasi  di  indoneisa. 13 Lembaga  lembaga internasional  atau  negara  negara  donor  kadangkala  memberikan  persyaratan utama  dengan  memberikan  tuntutan  kepada  pemerintah  dalam  memperbaiki pelayanan publik sehingga bisa menerima bantuan atau loan. 14 lembaga keuangan yang berpengaruh seringkali memberikan desakan bagi pemerintah di indoneisa selama  hampr  dua  dekade  dalam  tuntutan  politik  terhadap  negara  berkembang dalam tujua devolusi sistem pemeruntah dan pelayanan publik yang monopolistik, lembaga keuangan yang berpengaruh tersebut anatar lain adalah IMF dan World
13 Park,  Sung  Min  and  Rainey,  Hal  G.  2019.  Leadership  and  Public  Service  Motivation  in  U.S Federal Agencies. International Public Management Journal, Vol.11 Iss:1
14 Perry,  James  L and  Hondeghem,  Annie.  2018.  Building  Theory and Empirical Evidence about Public Service Motivation. International Public Management Journal, Vol.11 Iss:1, 3 - 12
Bank. Dimana dalam mencapai hal tersebut merela menyarankan suatu kebijakan kepada pemerintah untuk lebih memeprkuat otonomi daerah, kerahasiaan sektor publik  dan  memberkan  kesempatan  kepada  berbagai  bidang  dari  luar  birokrasi pemerintah secara luas.
Permasalahan  pelayanan  publik  di  indonesia  daat  dilihat  dalam  beberapa periode penyelenggaraan pemerintahan seperti permulaan masa orde baru hingga berakhirnya  periode  reformasi.  Dimana  perubahan  dan  pergeseran  yang  terjadi dalam  paradigma  pelayanan  publik  tidak  lepas  dari  adanya  perubahan  kondisi politik yang melibatkan kenijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada masa orde baru di indonesia biasanya bagian dalam kehidupan berbangsa suatu negara mendominasi  pelayanan  publik,  sehingga  pada  masa  orde  baru  dikenal  sebagai paradigma yang kuat atau negara otonom yang memiliki kekuatan sosial politik termakusd terhadap kekuatan pasar kevil yang berpengaruh terhadap kebijakan publik  bahkan hingga  pelaksanaannya.  Pada  era  refomasi  terdapat  deregulasi paradigma  yang setangah  hati,  dimana  pencapaian  efisiensi  pelayanan  publik bukan menjadi pertimangan utama dalam pemerintah melakukan pemilian sektor untuk  diregulasi,  namun  yang  menjadi  pertimbangan  utamanya  dalah  kemana hubungan  bisnin  antara  pejabat  negara  dengan  pengusaha  besar.  Kemudian setelah  terjadinya  reformasi  paradgma  pelayanan  publik,  dimana  paradigm tersebut  mengkaji  peranan  pemerintah  dan  juga  memberikan  definisi  kembali seagaimana  mestinya,  seperti  dengan  adannya  penguatam  civil  socety,  good governance, perubahan ekonomi dan politik global, peranan pasar hingga peranan masyarakat  dalam  penyusunana  dan  pelaksanaan  kebijakan  publik  yang dominan. 15
Jika  melihat  permasalahan  yang  ada  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  ada  di  Indonesia,  maka  dapat  terlihat  permasalahan  utama  dari pelayan  publik  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  dari  pelayanan.  Kualitas pelayanan publik sendiiri merupakan hasil hubungan dari berbagai aspek seperti sistem pelayanan, SDA pemberi pelayanan, strategi dan pelanggaran. Aspek aspek
15 Parasuraman,  A.,  Zeithalm,  V..  dan  Berry  L.  SERVQUAL:  A  Multiple  item  Scale  for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retaliling, (2017).
seperti  pola  penyelenggaran  menjadi  salah  satu  faktor  dari  pelayanan  yang berkualitas, dimana faktor tersebut didukung dengan Sumber Daya Manusia dan juga  kelembagaan  dari  pengelolanya.  Masih  terdapat  berbagai  kelemahan  bila dilihat dari bagian pola penyelenggaraannya seperti, 16 kurang responsve, kurang informatif, kurangnya akses yang dapat diperoleh, kurang koordinasi, birokratis, kurang  mau  mendengar  keluhan/saran/aspirasi  masyarakat,  dan  inefisiensi. Namun  kelemahan  utama  yang  terlihat  bila  dilihat dari  bagian  SDM,  berkaitan dengan  profesionalisme,  komptensi,  empati,  dan  juga  etikanya.  Sistem  kerja sebagian  besar  aparatur  masih  terpengaruh  dengan  bentuk  birokrasi  klasik, dimana  pola  kerjanya  tertata  dengan  baik  atau  hirarki,  terstruktur,  formal, legalistik  dan  tertutup.  Namun  beberapa  orang  memiliki  pendapat  lain  dimana merka  beranggapan  bahwa  kelemana  SDM  dari  aparatur  pemerintah  dalam pemberian  layanan  disebabkan  dari  sistem  kompensasi  yang rendah  dan  tidak tepat. Kelemahan utama dalam pelayanan publik juga bisa dilihat dan ditinjau dari sisi kelembagaannya, dimana kelemahannya terletak pada perencanaan organisasi yang  tidak  dibentuk  berdasarkan  tujuan  pelayanan  terhadap  masyarakat,  dan penuh dengan hirarki  yang mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit belit dan tidak  terorganisasi  dengan  baik.  kecendrungan  dalam  melaksanakan  fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah masih sangat dominan yang mana juga menyebabkan ketidakefisienanan pelayanan public. 17

## 2. Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pelaksanaan  dari  perizinan  berusahana  melalui  sistem  OSS  menimbulkan beberapa  permaslahan  yang  cukup  menarik  perhatian.  Maslsah  yang  pertama adalah masa transisi terhadap pemberlakukan PP No.24/2018 tidak diatur secara jelas  sehingga  menimbulkan  berbagai  permaslahan  terhadap  pelaksanaan perizinan berusaha OSS ini, dimana pemberlakukan sistem OSS ini diberlakukan secara langsung bersamaan dengan diundangkannya PP No.24/2018 tepat padal
16 Rosenbloom, David H.. 2017. Public Administration : Understanding Management Politics, and  Law in The Public Sector. New York : McGraw-Hill
17 Prawira, M. A., Noor, I., & Nurani, F. Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Administrasi Publik, (2018), 715-721
tanggal 21 Juni 2018. Padahal terdapat beberapa periznan yang diatur didalam PP tersebut yang belum sempurna sehingga belum bisa melayani perizinan melauli sistem  OSS  tersebut.  Endang  Supriyadi  selaku  Direktur  dari  pelayanan  Fasilitas BKPM  memberi  pernyataan  bahawa  beliau  barulah  mengetahui  permasalahan tersebut yang  berlaku  tanpa  melewati  masa  transisi.  Tanpa  menggunakan  atau melwati sistem OSS  ribuan perizinan telah dikeluarkan oleh BKPM sendiri,  begitu pula  dengan  Pemerintah  Prpvinsi,  K/L  (Kementrian  atau  Lembaga)  pusat  dan Kabupaten/Kota.  Terhadap  permasalah  perizinan  tersebut,  BKPM  sendiri mengambil jalan dengan cara meminta pendapat atau legal opinian dari Kejaksaan Agung, dimana pendapat yang diberikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 26 Agustus 2018  menyatakan  bahwa  ribuan  perizinan  yang  sudah  dikeluarkan  tersebut dianggap tidak sah jika perizinan tersebut diterbitkan sejak tanggal 21 Juni sampai dengan  28  Juni  2018,  pihak  dari  BKPM  memiliki hak  untuk  melakukan  usulan terhadap  revisi  atas  PP  a  quo  (kurang  pihak) terutama yang berkaitan dengan proses penerbitan dari perizinan beruasaha yang menggunakan sistem OSS. 18
Permasalahan kedua yang menyatakan bahwa sistem OSS belum siap untuk digunakan  ialah  karena  adanya  ketidaksinambungan  koneksi  yang  baik  antara pihak  kementrian  dan  lembaga  baik  yang  ada  di  pusat  maupun  yang  berada  di daerah. Darmin Nasution yang merupakan Menko  dari perekonomian memberi pendapat bahwa terhadap pelaksaaan sistem OSS sendiri, pemerinta belum siap melakukannya.  Salah  satu  kendala  yang  paling  terlihat  dari  kepemilikan  RDTR digital  yang  hanya  dimiliki  oleh  45  kabupaten dan  kota  dari  514  kabupaten  dan kota,  dengan  adamya  RDTR  digital  tersebut  maka  proses  dari  pemerberian perizinana  lokasi  dapat  dilakukan  secara  online. menurut  Lestari  indah  yang merupakan Staf Ahli  Bidang  Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Bidang Perekonomian,  hingga  saat  ini  perkembangan  ke  arah  satu  portal  terus dikembangan oleh sistem OSS sendiri. 19 Sistem OSS ememiliki prinsip tersendiri, dimana terdapat 3 prinsip dalam OSS, yang pertama dalam melakukan pengurusan
18 Edralin,  J.E.  The  New  Local  Governance  and  Capacity  Building  :  A  Strategic Approach, Regional Development Studies, Vol. 3 (2017) 148-150
19 Denhardt,  Janet  V  and  Robert  B.  Denhardt.  2020.  The  New  Public  Service  :  Serving,  Not Streering. New York : M. E. Sharpe Inc
segala perizinan berusaha din indonesia OSS lah yang menjadi satu portal nasional dalam  pengerbitan  perizinannya,  dimana  sebelum  adanya  OSS,  sistem aplikastersendirilah yang dimiliki oleh kementrian dan juga setiap daerah dalam penguruan perizinan. Yang kedua OSS memiliki satu identitas, yang artinya setiap perusahaan yang berada di Indonesia harus memiliki identitas baik itu perusahaan perseorangan  maupun  nonperseorangan,  dimana  identitas  tersebut  disebut dengan  Nomor  Induk  Berusaha  atau  disingkat  menjadi  NIB.  Dan  prinsip  yang terakhir adalah adanya format dari suatu izin.  Dengan adanya satu portal akan lebih  memberikan  kemudahan  kepada  investor  untuk  melakukan  investasi  di Indonesia,  diamana  pada  dulunya  suatu  izin  usaha  diterbitkan  tergantung  oleh siapa yang akan melakukan penerbitan tersebut, baik dari kop suratnya, suratnya, hingga tanda tangannya. Namun kini dengan satu protal tersebut sudah ditetapkan dan  ditentukan  standar  tersendiri  dalam  penerbitan  izin  usaha  sehingga  tidak menimbulkan kebingungan lagi. 20
Permasalahan  ketiga  timbul  berhubungan  dengan  NSPK  (Norma,  Standar, Prosedur,  dan  Kriteria)  dari  K/L  dan  Pemda.  Menganai  standart  dari  perizinan berusaha yang terdapat pada pasal 88 ayat (5) PP No. 24/2018 adlalah selama 15 hari  sejak  PP  No.24/2018  ditetapkan  atau  diundangkan.  Namun,  belum  semua NSPK  dari  K.L  dan  Pemda  yang  dianggap  telah  sesuai  dengan  PP  yang  telah ditetapkan  sehingga  menimbulkan  dampak  tersendiri  terhadap  penerbitan legalitas  dari  perizinan  OSS  tanpa  NSPK  dari  sektor,  hal  ini  dikeumakan  oleh Endang  Supriyadi.  Permasalahan  mengenai  hal  ini  berlanjut  dengan  standar integrasi dari sistem OSS tersbut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 91 PP No. 24/2018 yang melingkupi mengenai tanda tangan digital antara sistem dari perizinana berusaha dengan Sistem OSS. Padahal syarat dari sahnya suatu putusan dapat  dilihat  dari  penetapan  dari  pejabat  yang  berwenang  sebagaumana  yang tercantum  pada  pasal  52  UU  No.  30  Ttahun  2014  Tentang  Administarsi Pemerintahan.  Untuk  saat  ini  perizinana OSS  hanya  mempunyai  QR  code  tanpa adanya  tanda  tangan  secara  digital  oelh pejabat  berwenang  atau  disebut digital signature . Oleh karena itu, revisi terhadap PP No. 24/2018 perlu dilakukan oleh
20 Fiszbein, A. The Emergence of Local Capacity : Lessen From Columbia, World, (2018).
pihak  pemerintah  dalam  melaksanakan  perizinan  berusaha  secara  elektronik tersebut,  dengan  melakukan  sinkronisasi  terdapat  UU  Penanaman  Modal  yang mengatur  perihal PTSP  dan  juga  penetapan  signature  digital  dari  pejabat  yang berwenang. Maka dari itu, percepatan terhadap ketersediaan dari koneksitas dan kesinambungan sistem komputer antara Kementrian dan lembaga dengan daerah perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  menagtasi  ketidaksiapan  dari sistem OSS itu sendiri. Dan juga oerlu adanya dorongan dari pemerintah terhadpa kesesuaian NSPK K/L dan pemda terhdapa PP No.24/2018. 21
Permasalahan  keempat  berkaitan  pada  masalah  pengenalan  Nomor  Induk Berusaha (NIB). Pembentukan dari sistem OSS sendiri dibentuk dengan tujuan agar dapat  memepercepat  dan  menngkatkan  penannaman  modal  dan  juga  usaha, dimana tujuan tersebut dilakukan dengan bentuk penerapan dari periznana usaha terintegrasi  tersebut  secara  elektronik.  Pengaturan  mengenai  jenis,  pemohon, pelasanaan  perizinana  berusaha,  pernerbitan  perizinan  berusaha,  reformasi perizinana dalam setiap bidang, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau  disinsentif  pelaksanaan  perizinan  berusaha  melalu  OSS,  penyelesaan permasalahan  dan  hambatan  brusaha  hingga  sanksi  diatur  dalam  paltform berbentuk sistem OSS yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2018. Dimana dalam hal  ini  terjadi  perubahan  dalam  proses  perizinan  yang  malah  dilakukan  dengan keterbalikan  dengan  proses  sebelumnya,  bila  sebelumnya  peizinan  lingkungan, AMDAL danlain sebagainya akan terbit lebih barulah izin operasional dan juga izin komersil akan diterbitkan. Sedangkan dengan adanya sistem OSS, para pengusaha dapat memperoleh perizinan operasional, peizinan komersil, dan juga melakukan proses  AMDAL ataupun  perizinan  lainnya  secara  bertahap  setelah  dilakukan penerbitan  NIB.  NIB  merupakan  suatu  Nomor  Induk  Berusaha  yang  merupakan salah satu pedoman yang ada dalam OSS. OSS sendiri merupakan suatu platform untuk menerbitakan perizinan berusaha untuk pra pelaku usaha yang dilakukan
21 Bingham, R. D. Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: A Study of Innovation Adoption by Local Government. Source: The Western Political Quarterly , Vol. 31, No. 2 (Jun., 2017), 178-205 Published by: University of Utah on behalf of the Western Political Science Association
oleh  suatu  lembaga  dengan  mengatasnamakan  mentri,  pimpinana  lembaga, gurbenrnur atau buapti dan walikota secara elektronik, dimana OSS sendiri sudah mencangkup segalaa peizinana dalam satu sistem. Dimana penerbitan perizinana berusaha yang akan diterbitkan kepada para pelaku usaha memiliki karakteristik, yaitu: 22 berbentuk  badan  usaha  maupun  perorangan;  Usaha  mikro,  kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang  sudah  berdiri sebelum  operasional  OSS;  dan  Usaha  dengan  modal  yang seluruhnya  berasal  dari  dalam  negeri,  maupun  terdapat  komposisi  OSS  modal asing
Sistem  OSS  memiliki  beberapa  permasalahan  yang  cukup  menghambat proses pengurusan izin tersebut, berikut  adalah beberapa contoh permasalahan dari sistem OSS pada NIB: 23
1) Kurangnya sosialisasi antara pihak pelayanan satu pintu kepada masyarakat.
2) Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat secara meluas atau seminar terkait  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  sehingga  menyebabkan  ketidak merataan di dalam Online Sistem yang memudahkan masyarakat.
3) Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  tidak  memberitahukan  kepada  masyarakat secara  meluas  tentang  perubahan  –  perubahan  ketentuan  PTSP  NB,  Misal Doms Perusahaan ikut bergabung ddalam NB dan tidak secara terpsah, hanya di  wlayah  DK  Jakarta,  tetap  diluar  wilayah  DK  Jakarta  banyak  yang tidak mengetahui apakah domsili perusahaan tergabung dalam NB atau tidak.
4) Banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kegagalan dalam membuat NIB,  tetap  tidak  dsebutkan  adanya  kekurangan  dokumen  apa  yang  harus dlengkap untuk mendaftar PTSP Online yaitu NIB.
5) Kurangnya  pelayanan  yang  baik  dalam  contact  center  OSS  dan  tidak  ada respon ketika mengirim email ke helpdesk untuk membuat list kasus melalui aplikasi namun semua nihil tidak ada respon untuk membantu.
22 Bella,  Hevy  Setyo. Implementasi  Kebijakan  Paket  Perizinan  Online  Dalam  Rangka Meningkatkan Pelayanan  Publik .  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Ilmu  Administrasi  Publik,  (2018),  Universitas Brawijaya
23 Arfeen, M. I. and Khan, N. (2020). Public Sector Innovation: Case Study of e-government Projects in Pakistan.  Papers  and  Proceedings  PARTS  Iand  II  The  Silver  Jubilee  Annual  General  Meeting  and Conference of the Pakistan Societyof Development Economists Islamabad, pp. 439- 457
6) Proses  AMDAL  yang  diletakkan  setelah  NIB  terbit  dapat  melemahkan  OSS AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

## D. Penutup
Perizinan  berusaha  yang  diterbitkan  secara  elektronik  melalui  sistem  OSS diatur  dalam  PP  No.  24  Tahun  2018  yang  mengatasnamakan  mentri,  pimpinan lembaga,  gurbernur  dan  juga  bupati  atau  wali  kota.  Dimana  ketetntuan  yang terdapat  dalam  peraturan  tersebut  tidak  pula  menghilangkan  wewenang  dari BKPM  dalam  melakukan  koordinasi  dan  melakukan  pelaksanaan  PTSP.  Definisi terhadap  PTSP  telah  diatur  dalam  PP  No.  24/2018  namun  belum  menjelaskan secara  spesifik  dan  jelas  didalam  peraturan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  terhadap pelaksaanaannya timbul kebingungan padahalnya dalam pasa; 25 ayat 4 dan ayat
5  UU  Penanaman  Modal  menunjuk  PTSP  sebagai  lembaga  yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Selain itu, terdapat permaslah lain yang timbul  dalam  pemberlakuan  sistem  OSS  yang  dianggap  belum  siap  untuk diluncurkan  salah  satunya  yaitu  tidak  adanya  penetapan  ydari  pejabat  yang berwenang dan tidak adanya masa transisi dari pemberlakuan PP No. 24/2018. Maka  dari  itu  proses  revisi  atas  PP  No.24/2018  penting  untuk  dilaksanakan mengingat  permalsah  yang  terlah  timbul  tersebut.  Dalam  permasalahan  ini, penjelasan mengenai permaslasahn pelaksanaan PP No.24/2018 oleh pemerintah yaitu kemenko dianggap sangat penting dimana Komisi VI DPR RI memiliki peran besar dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Untuk mengakomodasi perihal perihal  yang  belum  tercantum  atau  diatur  dan  direvisi  dalam  PP  No.  24/2018 dengan tujuaan utama dari dikeluarkannya PP tersebut untuk mempercepat dan melakukan  peningkatan  penanamana  modal  dan  berusaha,  harus dilakukan  oleh DPR RI untuk meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan tersebut.
Bahwa NIB adalah Nomer Induk Berusaha, melalui satu pintu secara Online. Pemerintah  menerapkan  progam  satu  pintu  agar  efektif  dan  efisien  di  dalam proses  perizinan  berusaha  masyarakat  indoneisa  maupun  warga  Negara  asing. Perizinan berusha dalam bentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil,  menengah,  besar,  hingga  usaha  yang  baru  dibentuk  maupun  yang  sudah terbentuk sebelum adanya platform OSS dan juga usaha yang menggunakan modal
asing, dapat dilakukan pengurusannya dlam OSS atau Online Single Submission. OSS  yang  didalamnya  terdapa  NIB  memiliki  manfaat  untuk  memebrikan kemudahan  dalam  peroses  pengurusan  segala  perizinan  berusaha  baik persyaratan terhadap izin lokasi, izin lokasi, izin lingkungan, izin pembangunan, izin  operasional,  hingga  izin  komersil  dalam  rangka  pemenuhan  komitmen persyaratan  izin  dalam  usaha  ditingkat  pusat  maupun  daerah.  Manfaat  lainnya adalah  memberikan  fasilitas  kepada  para  pelaku  usaha  untuk  melakukan peningkatan  dalam  perolehan  perizinan  yang  semula  stakeholder  menjadi oemegang  izin  secara  resmi  dan  aman,  kemudian  memberikan  perizinan  secara cepat dna real time, memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan pelaporan  dan  juga  memecahkan  suatu  permasalahan  menegnai  perizinan terhadap suatu tempat, dan juga memberikan fasilitas kepada pelaku usaha dalam menyimpan data perizinana dalm satu identitas berusaha. NIB merupakan suatu perkembangan  dari  Surat  Izin  Usaha  Perdaganagan  (SIUP),  Tanda  Daftar Perusahaan  (TDP),  Angka  Pengenal  Impor  (API)  bila  pelaku  usaha  melakukan kegiaan  impor,  akses  Kepabeanan  bila  adanya  kegiayan  ekspor  atau  impor,  Izin domisli dan juga Badan Koordinasi Penanamanan Modal (BKPM) .

## DAFTAR PUSTAKA
Arfandy  Wichers,  Herman  Nayoan,  Novie  Revlie  Pioh,  Implementasi  Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, Jurnal Eksekutif , Vol. 1, No. 1, (Maret, 2017).
Arfeen,  M.  I.  and  Khan,  N.  (2020).  Public  Sector  Innovation:  Case  Study  of  e- government Projects in Pakistan. Papers and Proceedings PARTS Iand II The Silver  Jubilee  Annual  General  Meeting  and  Conference  of  the  Pakistan Societyof Development Economists Islamabad, 439- 457
Arrum,  Desi  Arianing.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (Online  Single  Submission)  di  Indonesia.” Jurist-Diction , (2019) Vol.2 No. 5
Bella,  Hevy  Setyo. Implementasi  Kebijakan  Paket  Perizinan  Online  Dalam  Rangka Meningkatkan  Pelayanan  Publik .  Skripsi.  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Ilmu Administrasi Publik, (2018), Universitas Brawijaya
Bingham, R. D. Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: A Study of Innovation Adoption by Local Government. Source: The Western Political Quarterly , Vol. 31, No. 2 (Jun., 2017), 178-205 Published by: University of Utah on behalf of the Western Political Science Association.
Dawud  Joni,  Abubakar  Rodlial  Ramdhan  Tackbir,  Ramdani  Deni  Fauzi. “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha  (Studi  Kasus  di  DPMTSP  Kota  Bandung  &  Kabupaten  Bandung)”.
Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara (2020) Vol. 12 No. 2: 83-92 Denhardt,  Janet  V  and  Robert  B.  Denhardt.  2020.  The  New  Public  Service  :
Serving,  Not Streering. New York : M. E. Sharpe Inc
Edralin, J.E. The New Local Governance and Capacity Building : A Strategic Approach,
Regional Development Studies, Vol. 3 (2017) 148-150
Fiszbein, A. The Emergence of Local Capacity : Lessen From Columbia, World, (2018). Haedar  Akib,  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana, Jurnal Administrasi  Publik , Vol. 1, No.1, (April, 2017).
Hardiansyah,  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  pada  Dinas Tata  Kota di  Kota  Palembang, Jurnal  Universitas  Bina  Darma ,  Vol.  8,  No.  2, (Januari, 2018).
Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, 2013, Efektivitas Pelayanan Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  dalam  Sektor  Industri  Pariwisata  Di  Kota Batu  (Studi  pada Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Batu, Jurnal Administrasi Publik , Vol. 1, No.1, (Desember, 2020).
Kusno,  Implementasi  Pemberian  Izin  Pemanfaatan  Tanah  (IPT)  Untuk Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, Jurnal Ilmiah , Vol. 05, No. 2, (Juni, 2017).
Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2015, Efektivitas Advis Planning dalam Pelayanan Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Kota  Pematangsiantar, Jurnal  Ilmu  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Vol.2, No. 1, (Juli, 2018).
Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB, Jurnal Kebijakan Publik , Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2018).
Parasuraman,  A.,  Zeithalm,  V..  dan  Berry  L.  SERVQUAL:  A  Multiple  item  Scale  for Measuring  Consumer  Perceptions  of  Service  Quality. Journal  of  Retaliling,
(2017).
Park, Sung Min and Rainey, Hal G. 2019. Leadership and Public Service Motivation in U.S Federal Agencies. International Public Management Journal, Vol.11 Iss:1 Perry,  James  L  and  Hondeghem,  Annie.  2018.  Building  Theory  and  Empirical Evidence  about Public  Service  Motivation.  International  Public  Management Journal, Vol.11 Iss:1, 3 – 12
Prawira, M. A., Noor, I., & Nurani, F. Inovasi Layanan (Studi Kasus Call Center SPGDT 119  Sebagai  Layanan  Gawat  Darurat  Pada  Dinas  Kesehatan  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Administrasi Publik, (2018), 715-721
Rahmi Ayunda, et al. “Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam  Mewujudkan  Good  Governance  di  Indonesia.” Journal  of  Judicial Review 23.1 (2021): 71-84.
Romi  Eka  Mahardhika  Erfa  dan  Nur  Laila  Meilani,  Implementasi  Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan, Jurnal Administrasi Pembangunan ,  Vol.  2, No.  3, (Juni, 2019).
Rosenbloom, David H.. 2017. Public Administration : Understanding Management Politics, and  Law in The Public Sector. New York : McGraw-Hill
Sumadi  Kamarol  Yakin,  2017,  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL) Sebagai  Instrumen  Pencegahan  Pencemaran  dan  Perusakan  Lingkungan, Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, (Juli, 2017).