## TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TANAH DAN BANGUNAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
Oleh: Sofian Hendrawan 1)
Saudara Parsaoran Bako 2)
Fitriani 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
sofianhendrawan@gmail.com 1) saudarabako@gmail.com 2)
fitrianish89@yahoo.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at discussing the legal review of the implementation of parate execution of mortgage rights on land and buildings according to Law No. 4 of 1996. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research in this study  is  descriptive  analytical.  The  type of  data  used  in  this  study  is  library  research. Sources  of  data  used  in  this  study  are  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal materials: Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, Law Number 5 of 1960 concerning  Basic  Agrarian  Provisions,  and  Law  Number  10  of  1998  concerning Banking and other laws and regulations. Based on the results of the study, it was found that according to the provisions of Article 20 paragraph (1) UUHT, the auction of the execution  of  mortgage  rights  can  be  carried  out  if  the  first  mortgage  holder  sells  the object  of  mortgage  on  his  own  power  through  a  public  auction  in  accordance  with Article  6  UHT  which  in  practice  is  in  accordance  with  UUHT  provisions  are strengthened by the promise referred to in Article 11 paragraph (2) letter e UUHT, and the Mortgage Rights Holder based on the Executional Title contained in the Mortgage Certificate sells through a public auction in accordance with Article 14 paragraph (2) UUHT.  Regarding  the  execution  of  mortgage  objects  in  Law  Number  4  of  1996 concerning Mortgage, there are two main provisions as set out in Article 6 and Article 11  paragraph  (2)  letter  e.  Article  6  clearly  provides  instructions  for  the  execution  of Mortgage  Rights,  namely  by  selling  them  themselves  by  creditors  through  public auctions.  Whereas  Article  11  paragraph  (2)  letter  e  does  not  specifically  provide instructions but more generally reads: "a promise that the holder of the first mortgage has the right to sell on his own power the object of the mortgage if the debtor breaks his promise. Has the right to sell on its own power the object of mortgage if the debtor is in default (default).
Keywords: Law No. 4 of 1996, Parate Execution.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tinjauan  hukum  pelaksanaan  parate  eksekusi hak  tanggungan  tanah  dan  bangunan  menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996. Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Sifat  penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research). Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  berupa bahan hukum primer:
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan,  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Agraria,  dan  Undang- Undang    Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  serta  Peraturan  Perundang- Undangan lain. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa menurut ketentuan pada Pasal  20  ayat  (1)  UUHT,  maka  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  dapat dilaksanakan  apabila  Pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  menjual  objek  hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  sesuai  dengan  Pasal  6 UHT  yang dalam praktik telah sesuai dengan ketentuan UUHT  yang diperkuat dengan janji  yang  disebut  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  e  UUHT,  dan  Pemegang  Hak Tanggungan  berdasarkan  Title  Eksekutorial  yang  terdapat  dalam  Sertifikat  Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Perihal  eksekusi  objek  hak  tanggungan  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  memiliki  dua  ketentuan  pokok  sebagaimana  tertuang  di dalam  Pasal  6  dan  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  e.  Pada  Pasal  6  jelas  memberi  petunjukn pelaksanaan  eksekusi  Hak  Tanggungan  yaitu  dengan  penjualan  sendiri  oleh  kreditor melalui  pelelangan  umum.  Sedangkan  pada  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  e  tidak  secara spesifik  memberikan  petunjuk  tetapi  lebih  secara  umum  dengan  bunyi:  “janji  bahwa pemegang  hak  tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  atas  kekuasaan sendiri  objek  hak  tanggungan  apabila  debitor  cidera  janji.  Mempunyai  hak  untuk menjual  atas  kekuasaan  sendiri  objek  hak  tanggungan  apabila  debitor  cidera  janji (wanprestasi).
Kata kunci: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Parate Eksekusi.
1. PENDAHULUAN
Meningkatnya  pembangunan mengakibatkan peningkatan dana pembangunan. Dana pembangunan yang  tersedia  antara  lain  disalurkan melalui  perbankan,  dana  ini  perlu dilindungi karena dana tersebut merupakan  dana  masyarakat.  Jika  dana tidak  dapat  dikembalikan  maka  akan menumbulkan  ganggungan  (stagnasi) dalam pembangunan yang akan mengakibatkan keresahan masyarakat.Kegiatan-kegiatan usahanya,  bank  melakukan  kegiatan berupa pemberian kredit/pinjaman. Bentuk  pemberian  kredit  ini  tentunya akan  menghasilkan  bunga  yang  relatif tinggi dibandingkan jika ditanam dalam bentuk surat berharga yang mengasilkan Deviden .  Namun  jika  dilihat  dari risikonya  maka  penanaman  dana  dalam pemberian  kredit  ini  memiliki  risiko dalam pengembalian kredit.
Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan
mengadakan  suatu  perjanjian.Perjanjian tersebut  terdiri  dari  perjanjian  pokok yaitu,  perjanjian  utang  piutang  dan diikuti  dengan  perjanjian  tambahan berupa  perjanjian  pemberian  jaminan oleh  pihak  debitor.Secara  garis  besar dikenal  ada  2  (dua)  bentuk  jaminan, yaitu  jaminan  perorangan  dan  jaminan kebendaan.Dalam  praktik jaminan  yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan  yang  salah  satunya  adalah
Hak Tanggungan.Dimana dalam pemberian kredit, bank harus melakukan tindakan pengamanan terhadap kucuran pemberian kredit yang diberikan  kepada  nasabah.  Hal  ini penting untuk melindungi dana masyarakat  yang  dikelola  oleh  bank dalam penyaluran kredit. Dalam penyaluran  kredit  bank  memerlukan jaminan  dari  kreditor,  hal  ini  sangat urgent  sebab  jaminan  tersebut  akan diperlukan  jika  suatu  waktu  debitor wanprestasi .
Dalam  hal  terjadi  kredit  macet,  barang yang  dijadikan  jaminan  lazimnya  akan dijual untuk menutupi kewajiban
debitor,  untuk  itu  dilakukan  perjanjian penjaminan.Benda yang lazim digunakan sebgai jaminan dalam perjanjian  kredit  adalah  tanah,  tanah dalam  batas-batas  tertentu  dianggap sebagai  barang  jaminan  yang  relatif aman,  karena  disamping  tidak  mudah hilang  dan  rusak,  harga  tanah  dapat terus  meningkat,  terlebih  lagi  apabila lokasi  tanah  yang  dijadikan  agunan berada di tengah perkotaan dan strategis.  Semakin  banyak  kebutuhan dan  permintaan  atas  tanah,  semakin tinggi harga tanah.
Luas tanah tidak akan bertambah  sedangkan  kebutuhan  akan tanah  akan  terus  meningkat,  seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan
masyarakat,Undang- undang  nomor  5  Tahun  1960  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Agraria telah  mengatur  tentang  jaminan  hak tanggungan  atas  tanah.  Dalam  Pasal  51 UUPA  disebutkan:  “Hak  Tanggungan yang  dapat  dibebankan  yaitu  pada  Hak Milik,  Hak  Guna  dan  Hak  Guna Bangunan,  dalam  Pasal  25,33,  dan  39 diatur  dengan  Undang-undang.”Setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan yang  selanjutnya  dikenal  dengan  istilah UUHT,  mulai  berlaku  efektif  pada tanggal  9  April  1996  dalam  Lembaran Negara Indonesia Nomor 42 tahun 1996 serta  penjelasannya  dalam  Lembaran
Negara Nomor 3632, maka hak tanggungan menjadi satu-satunya Lembaga  Jaminan  Hak  Atas  Tanah. Dengan demikian ketentuan
Credietveband dan Hipotek dalam Buku II  KUHPerdata  sepanjang  mengenai pembebanan  hak  tanggungan  pada  hak atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak
berlaku  lagi,  hal  ini  secara  jelas  diatur dalam Pasal 29 UUHT.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Hak  tanggungan  yang  diatur dalam UUHT pada dasarnya adalah hak tanggungan  yang  dibebankan  pada  hak atas  tanah.Namun,  pada  kenyataannya seringkali  terdapat  benda-benda  berupa bangunan,  tanaman  dan  hasil  karya yang  secara  tetap  merupakan  satu kesatuan  dengan  tanah  yang  dijadikan jaminan turut pula dijaminkan. Sebagaimana  diketahui  bahwa  Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan Asas Pemisahan Horizontal, yang menjelaskan  bahwa  setiap  perbuatan hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda- benda tersebut.
Menurut  pasal  1  angka  (1) Undang-Undang Hak Tanggunan memeberikan  definisi  Hak  Tanggungan sebagai berikut : “  Hak  Tanggungan  adalah  Hak Jaminan  yang  dibebankan  pada hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok  Agraria,  berikut  atau tidak  berikut  benda-benda  lain yang  merupakan  satu  kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan  hutang  tertentu  yang memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor- kreditor lain.” Pengertian  Parate  Eksekusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dari suatu perikatan  yang  telah  dibuat  oleh kreditor  dan  debitor,  secara  langsung tanpa melalui proses pengadilan dan/atau turut prosedur hukum acara.
Menurut Sri Soedewi Mascjhoen  Sofyan,  Parate  Eksekusi adalah  “Eksekusi  yang  dilaksanakan tanpa  mempunyai  title  eksekutorian, dimana  pemegang  hak  tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan  sendiri  dapat  melaksanakan hak  preferentnya  secara  langsung  tanpa melalui  keputusan  hakim  atau grosse akta  noratis”  . Sedangkan  Pengertian
Parate Eksekusi menurut Kamus Hukum  yaitu  “Pelaksanaan  langsung tanpa melalui proses pengadilan;
eksekusi langsung bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.”
Pengaturan  tentang  parate eksekusi  khususnya  yang  diberikan kepada  pemegang  hipotek  diatur  dalam Pasal  1178  ayat  (2)  KUHPerdata,  yang selengkatnya berbunyi :
“ Namun diperkenankanlah kepada  si  berpihutang  hipotek pertama  untuk,  pada  waktu diberikannya  hipotek,  dengan tegas minta diperjanjikan
bahwa,  jika  uang  pokok  tidak dilunasi  semestinya,  atau  jika bunga  yang  terhutang  tidak dibayar,  ia  secara  mutlak  akan dikuasakan  menjual  persil  yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan
uang  pokok,  maupun  bunga serta  biaya,  dari  pendapatan penjualan itu.”
Dari  pasal  tersebut  diketahui bahwa  Undang-Undang  memberikan kepada  pemegang  hipotek  pertama untuk  menjual langsung  atas  kekuasaan sendiri  barang  objek  hipotek  tanpa melalui  pengadilan.Agar  hak  tersebut melekat  pada  diri  pemegang  hipotek tanpa  melalui  pengadilan.Agar  hak tersebut  melekat  pada  diri  pemegang hipotek serta pelaksanaannya sah menurut  hukum,  harus  dicantumkan klausal Eigenmachtige  Verkoop ( the
Right to Sale ), yaitu klausal yang secara mutlak memberii kuasa kepada pemegang hipotek menjual objek hipotek.Jadi  berdasarkan  kesepakatan, debitor  memberi  hak  kepada  kreditor untuk  menjual  sendiri  objek  hipotek tanpa melalui pengadilan, apabila debitor  wanprestasi.  Disamping  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Parate Eksekusi  juga  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  yang  diatur  dalam Pasal  6  UUHT  yang  berbunyi  : “Apabila debitor cidera janji, pemegang hak  tanggungan  pertama  mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  pihutangnya  dari hasil penjualan tersebut.” Pasal 6 UUHT tersebut memberikan  hak  bagi  pemegang  hak tanggungan  untuk  melakukan  parate eksekusi. Artinya pemegang hak tanggungan  tidak  perlu  memperoleh persetujuan  saja  dari  pemberi  hak tanggungan,  tetapi  juga  tidak  perlu meminta  penetapan  dari  pengadilan setempat  dimana  objek  hak  tanggungan berada, apabila akan melakukan eksekusi  atas  objek  hak  tanggungan yang  menjadi  jaminan  hutang  debitor dalam hal debitor cidera janji (wanprestasi).
Pemegang  Hak  Tanggunan dapat  langsung  datang  dan  meminta kepada  Kepala  Kantor  Lelang  untuk melakukan  pelelangan  atas  objek  hak tanggungan  yang  bersangkutan.Karena kewananggan
pemegang hak tanggungan  pertama  itu  merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang  (kewenangan  tersebut dimiliki  demi  hukum),  maka  Kepala Kantor Lelang Negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Agraria,  dan  Undang-Undang    Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta Peraturan  Perundang-Undangan  lain yang  didalmnya  membahas  mengenai parate  eksekusi  hak  tanggungan , bahan hukum  sekunder:  yaitu  bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku
bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hukum  tersieryaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnyamemberikan petunjuk atau penjelasantambahan  terhadap  bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder.  Bahanhukum  tersier  ini terdapat dalampenelitian misalnya
kamus hukum, kamus bahasa,
ensiklopedia dan lain sebagainya.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Pelaksanaan  Parate  Eksekusi Menurut  Uu  Nomor  4  Tahun 1996
Bank  sebagai  kreditor  yang merupakan lembaga
keuangan’pembiayaan  dan  tentunya tidak  mengharapkan  bahwa  fasilitas kreditnya  kepada  nasabah  (debitor) akan menjadi kredit macet dan diselesaikan melalui pengadilan, idealnya bagi bank pengembalian kredit dilakukan  dengan  lancar  dan  tepat waktu  seusai  dengan  kesapakatan  dari kedua  belah  pihak.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  tidak  selamanya  hal tesebut ditemui dalam praktik, sehingga fasilitas kredit yang diberikan oleh bank mengalami kemacetan. Untuk mengatisipasi kredit macet ini diadakan pengelolaan/pembinaan oleh bank
melalui  suatu  lembaga  khusus  yang berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya kredit macet, dengan kata lain pengelolaan  kredit  oleh  bank  dilakukan dengan  upaya  preventif  dan  upaya represif  untuk  menyelamatkan  fasilitas kredit. Salah satu ciri dan sifat lembaga khusus yakni lembaga hak jaminan atas tanah  yaitu  Lembaga  Parate  Eksekusi
Hak Tanggungan karena
pelaksanaannya  mudah  dan  pasti,  yang dilakukan  melalui  mekanisme  yang sederhana  tanpa  harus  proses  beracara dimuka pengadilan. Oleh karenanya jika dilihat  dari  aspek  hukum  sesungguhnya upaya  yang  paling  ampuh  dan  cepat dilakukan  untuk  memberantas  dan mengatasi  kredit  macet  yaitu  melalui Parate  Executive ,  maksudnya  suatu upaya  mengeksekusi  sendiri  agunan atas  dasar  kekuasaan  sendiri  tanpa campur tangan pengadilan.
Sebagaimana  kondisi  perbankan nasional  pada  umumnya  persoalan kredit  bermasalah  merupakan  problem yang  selalu  diperhatikan  dengan  serius bagi pemilik dan atau pengurus bank.Karena  kredit  merupakan  sumber pendapatan bagi bank untuk menunjang kelangsungan  usaha  dan  sebagai  salah satu  indikator  bagi  kesehatan  sebuah bank.  Mengingat  begitu  pentingnya peranan kredit bagi kelangsungan usaha
dari  suatu  bank,  maka  Bank  Indonesia mewajibkan  bank-bank  lain  untuk mempunyai  kebijakan  pedoman  dalam pemberian  perkreditan  dengan  tujuan agar  bank-bank  yang  ada  di  Indonesia dalam  menyalurkan  kredit  kepada debitor  dapat  terarah  seusai  dengan prinsip-prinsip  pemberian  kredit  yang sehat.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menghindari  permberian  kredit  yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  kehati- hatian,  dan  sebagai  salah  satu  upaya menekan  pertumbuhan  kualitas  kredit bermasalah.Prinsip  seperti  ini  meliputi evaluasi terhadap Karakter, Kemampuan,  Modal,  kondisi  Ekonomi dan  Jaminan.Selain  daripada  itu  ada faktor-faktor yang juga menjadi penyebab munculnya kredit macet yaitu disebabkan  oleh  Faktor  Intern  dan Faktor  Ekstern.Faktor  Intern  dapat berupa  analisis  kredit  yang  kurang mendalam,  campur  tangan  pemilik bank,  perikatan  (dokumen)  kredit  yang kurang  sempurna.Sedangkan Faktor Ekstern  dapat  berupa  karakter  debitor yang  tidak  baik,  kondisi  ekonomi  yang berubah karena bencana alam. Pada  awal  masa  krisis  hampir semua bank besar mengalami permasalahan kredit macet yang demikian  tinggi,  dan  harus  masuk dalam  Badan  Penyehatan  Perbankan Nasional  (BPPN)  karena  mengalami kerugian  yang  sangat  besar  sehingga bank-bank  tersebut  harus  melakukan program  rekapitalisasi  dan  menetapkan ketentuan  maksimal  kredit  bermasalah sebesar 5%. Penanganan kredit bermasalah  pada  umumnya  dilakukan melalui  2  (dua)  tahap  pendekatan  yaitu Pendekatan Non Yuridis dan Pendekatan Yuridis .Pendekatan Non Yuridis meliputi tindakan yang
cenderung  berupa  pendekatan  secara persuasif kepada debitor berupa pembinaan dan penagihan secara
intensif  dan  rutin  untuk  memberikan
saran  serta  solusi  atas  kesulitan  yang dialami  oleh  debitor,  sehingga  debitor tersebut  dapat  membayar  hutangnya. Sedangkan Pendekatan Yuridis diberlakukan  apabila  debitor  tidak memenuhi kewajibannya, maka
dilakukan  tindakan  berikutnya  berupa pemberian  surat  peringatan  sekaligus dilakukan  upaya  penagihan.  Pemberian surat  peringatan  tersebut  dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama  tiga  minggu,  dan  jika  sampai dengan  surat  peringatan  ke-III  debitor tetap  tidak  membayar  maka  akan disampaikan somasi. Eksekusi Hak Tanggungan bukanlah upaya terakhir yang dilakukan dalam mengatasi kredit macet.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  300/KMK.01/2002 tertanggal  13  Juni  2002  tentang Pengurusan  Piutang  Negara,  mengatur pelaksanaan  eksekusi  dapat  melalui  3 (tiga) cara, yaitu:
1. Penjualan  barang  jaminan melalui lelang, yaitu penjualan  barang  di  muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh
Kantor  Pelayanan  Piutang dan Lelang Negara;
2. Penjualan  barang  jaminan tidak  melalui  lelang  berupa penjualan  barang  jaminan yang  dilakukan  dengan  cara dibawah  tangan  berdasarkan persetujuan  para  pihak  baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan; dan
3. Penebusan  barang  jaminan, yaitu pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh penjamin hutang dalam rangka  penyelesaian  hutang, dengan syarat barang jaminan yang ditebus,
nilainya  paling  sedikit  sama dengan nilai perikatan. Cara  pelaksanaan  eksekusi lain  yang  juga  dipermudah  adalah dengan  menggunakan  acara  eksekusi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  224 HIR  dan  Pasal  258  Rbg  yang  dikenal sebagai  lembaga Parate  Eksekusi . Peraturan  mengenai  hipotek  berlaku pula terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan  demikian  sekarang  telah  ada penegasan  oleh  Undang-undang  bahwa dalam  masa  peralihan  sebelum  ada peraturan khusus yang mengatur tentang parate eksekusi hak tanggungan,
ketentuan acara eksekusi hipotek berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan dengan penyerahan serifikat hak tanggungan sebagai dasar
pelaksanaannya.
Sebagaimana yang telah
dikemukakan  ketika  debitor  melakukan cidera  janji  atau  wanprestasi,  maka berdasarkan  perjanjian  kredit  atas  hak tanggungan,  kreditor  dapat  melakukan tindakan eksekusi objek hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya dengan cara:
1. Penjualan barang jaminan melalui  suatu  pelelangan  umum atas  kekuasaan  sendiri  sebagai pemegang hak tanggungan
pertama,  dan  telah  diperjanjikan terlebih  dahulu  dalam  surat perjanjian;
2. Parate Eksekusi melalui penjualan barang jaminan dengan  cara  dibawah  tangan yang bertujuan untuk memperoleh  harga  tertinggi  dan harus memenuhi syarat-syarat: a) Ada kesepakatan tertulis antara para pihak;
b) Diumumkan  sedikitnya  pada 2(dua) buah surat kabar atau media massa;
c) Tidak ada pihak yang
keberatan;
Menurut  ketentuan  pada  Pasal 20  ayat  (1)  UUHT,  maka  pelaksanaan lelang  eksekusi  hak  tanggungan  dapat dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pemegang Hak Tanggungan Pertama  menjual  objek  hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum  sesuai  dengan  Pasal  6
UHT  yang  dalam  praktik  telah sesuai  dengan  ketentuan  UUHT yang  diperkuat  dengan  janji yang  disebut  dalam  Pasal  11 ayat (2) huruf e UUHT;
2. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan  Title  Eksekutorial yang  terdapat  dalam  Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Hak  kreditor  sebagai  pemegang
hak tanggungan untuk kekuasaan sendiri  menjual  objek  hak  tanggungan berdasarkan  pada  Pasal  6  dan  Pasal  11 ayat  (2)  huruf  e  UUHT  merupakan salah  satu  cara  pelaksanaan  parate eksekusi  secara  singkat  karena  kreditor tidak  perlu  melakukan  eksekusi  dengan proses  beracara  di  pengadilan  serta tidak  harus  mengajukan  permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
Pelaksanaan  Lelang  Objek  Hak Tanggungan  pada  dasarnya  dilakukan tidak  memerlukan  fiat  eksekusi  dari pengadilan, mengingat penjualan menurut  Pasal  6  UUHT  merupakan tindakan  pelaksanaan  perjanjian.  Oleh karenanya  dalam  pelaksanaan  parate eksekusi hak tanggungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  harus  memuat  janji eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT. 2. Bank (kreditor) bertindak sebagai pemohon lelang
pemegang hak tanggungan pertama. 3. Pelaksanaa Lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 4. Pengumuman  Parate  Eksekusi mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi. 5. Nilai  limit  sedapat  mungkin ditentukan.
6. Pelaksanaan  Parate  Eksekusi dapat  melibatkan  Balai  Lelang pada pra lelang.
7. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan dalam pelaksanaan  parate  eksekusi, Yaitu:
a. Salinan/Fotocopy  Perjanjian Kredit;
b. Salinan/Fotocopy  Sertifikat
Hak  Tanggungan  dan  Akta Pemberian Hak Tanggungan; c. Salinan/Fotocopy  perincian hutang;
d. Salinan/Fotocopy
Surat Peringatan I,II,III; e. Salinan/Fotocopy Bukti Kepemilikan Hak Tanggungan; f. Salinan/Fotocopy Akta Pengakuan Hutang; g. Surat Pernyataan yang menyatakan;Hutang  Debitor telah macet;
h. Bertanggung Jawab atas
Pelaksanaan Parate Eksekusi dan tidak melibatkan Pejabat Lelang dan KPKNL. Pelaksanaan  Parate  Eksekusi
dianggap sederhana karena tidak melibatkan debitor, pengadilan, maupun melalui prosedur hukum
acara.Pelaksanaannya  hanya  tergantung pada  syarat  bahwa  “Debitor melakukan Wanprestasi”.Proses  Eksekusi  Hak Tanggungan  melalui  KPKNL  juga merupakan  salah  satu  alternatif  dalam
pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6
UUHT.Adapun hal yang perlu
diperhatikan  sesuai  dengan  prinsip dasar  hak  tanggungan,  yaitu  bahwa dalam  penetapan  jumlah  hutang  harus pasti. Dalam menentukan jumlah hutang yang  pasti,  seyogyanya  para  pihak sama-sama  merasa  puas  dan  mencapai kesepakatan bersama dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tidak mengakibatkan pelaksanaan parate eksekusi  hak  tanggungan  menjadi terhambat dan/atau penghalang.
Dengan  demikian  Undang-
Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT) menyediakan  2  (dua)  sarana  untuk melakukan dan/atau melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan, yaitu:
- Pertama: menggunakan kuasa yang  diberikan  kepada  pemberi hak  yang  dikenal  dengan  istilah “Beding Van Eigenmachtige Verkoop,  Parate  Eksekusi  atau eksekusi yang disedehanakan”. - Kedua: memanfaatkan Title Eksekutorial  yang  terdapat  dalam sertifikat  Hak  Tanggungan  pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. 2.  Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelakasanaan Parate Eksekusi Atas Objek Jaminan Dalam Hak Tanggungan Pada  Pasal  1178  Ayat  (2) KUHPerdarta menyatakan apabila debitor  wanpresetasi,  maka  pemegang hipotek  pertama  diberi  kuasa  menjual persil  dimuka  umum  untuk  mengambil pelunasan hutang debitor dari pendapatan penjualan persil tersebut.Dengan mendasarkan pada ketentuan  tersebut,  maka  para  pihak mempunyai kesempatan untuk
menyelesaikan hubungan hutang-
piutang tanpa melalui pengadilan selama  memenuhi  persyaratan  yaitu
harus  diperjanjikan  sebelumnya  secara tegas  tentang  kuasa  yang  diberikan kepada  kreditor  untuk  menjual  Objek jaminan  dan  penjualan  tersebut  harus dilakukan dimuka umum melalui pejabat  lelang  yang  ditetapkan  sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdata tersebut merupakan perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah pihak ketika terjadi wanprestasi.Dimana disatu  sisi  kreditor  selaku  pemegang hipotek  diberikan  hak  untuk  menjual sendiri  objek  jaminan  dan  mengambil pelunasan  kredit  dari  hasil  penjualan objek  jaminan  tersebut.  Disisi  laun kepentingan  debitor  juga  dilindungi dengan keharusan menjual Objek Jaminan  di  muka  umum  dengan  kata lain  penjualan  harus  dilakukan  melalui pelelangan  umum  dan  di  depan  pejabat lelang yang ditunjuk sehingga
diharapkan dapat diperoleh harga penjualan yang tinggi. Dengan demikian  kreditor  tidak  dapat  dengan sewenang-wenang menjual objek
jaminan  dengan  harga  yang  ditentukan secara sepihak.
Bentuk  perlindungan  hukum
yang lain adalah harus ada klausal yang secara  mutlak  memberi  kuasa  kepada pemegang hipotek menjual objek jaminan  dengan  kata  lain  apabila klausal  tersebut  tidak  diperjanjikan lebih  dahulu,  maka  penjualan  jaminan harus dilakukan melalui Pengadilan.
Ketentuan tentang parate eksekusi  sebagaimana  yang  diatur  pada Pasal  1178  KUHPerdata  tersebut  telah diadopsi  dalam  Pasal  6  UUHT  yang menyebutkan  apabila  debitor  cidera janji,  kreditor  berhak  untuk  menjual objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangn umum menurut  tata  cara  yang  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan untuk  pelunasan  pihutangnya  dari  hasil penjualan  tersebut.  Karena  dengan  cara
melalui pelelangan umum ini diharapkan  dapat  diperoleh  harga  yang paling tinggi untuk objek hak tanggungan.  Dari  hasil  penjualan  objek hak tanggungan tersebut, kreditor berhak mengambil pelunasan
pihutangnya,  dimana  dalam  hal  hasil penjualan  itu  lebih  besar  dari  pada pihutangnya  tersebut  yang  setinggi- tingginya  sebesar  nilai  tanggungan, sisanya  menjadi  hak  pemberi  hak tanggungan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 20  ayat  (1)  UUHT  telah  ditetapkan bahwa  pelaksanaan  parate  eksekusi dapat dilakukan dengan cara:
1. Dengan mendasarkan pada ketentuan  Pasal  6  UUHT  yang memberi  hak  kepada  kreditor selalu pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual  objek  hak  tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum. Dalam praktik ternyata pelaksanaan hak tersebut  tidak  sepenuhnya  dapat dilakukan kreditor dengan
mudah,  karena  mesekipun  hak tersebut  dimiliki  oleh  kreditor tetapi  penjualan  objek  hak tanggungan  tersebut  tetap  harus melalui  pelalangan  umum  atau dengan kata lain proses penjualan  harus  tetap  melalui kantor lelang dan dilakukan oleh pejabat  lelang,  yang  tentu  saja menimbulkan  implikasi  biaya yang  lebih  besar  dan  waktu penyelesaian lebih lama. Maksud  dari  Undang-Undang dengan menentukan bahwa penualan  objek  hak  tanggungan harus  melalui  pelelangan  umum tentu  bertujuan  untuk  memberi perlindungan  bagi  debitor.Agar dengan  demikian  diharapkan dapat  diperoleh  harga  tertinggi,
sehingga memberikan keleluasaan  bagi  debitor  untuki melunasi  kreditnya  sekaligus masih  dapat  diharapkan  sisa hasil penjualan objek hak tanggungan. Ketentuan Pasal 6 UUHT  tersebut  sebenarnya  juga memberikan  kemudahan  bagi kreditor pemegang hak tanggungan pertama untuk melaksanakan  parate  eksekusi tersebut tanpa harus mendapatkan  persetujuan  dari debitor.  Karena  hak  tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan  dari  debitor.  Karena hak  tersebut  diamanatkan  oleh undang-undang,  tetapi  dalam pelaksanaannya apabila hak tersebut dilaksanakan dan debitir merasa keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan  Negeri  dan  hakim dapat  memberikan  keputusan yang berbeda dengan memenangkan  gugatan  debitor, sehingga  dengan  demikian  hasil lelang  yang  dilakukan  oleh kantor  lelang  dapat  digugurkan atau  dibatalkan  oleh  keputusan hakim, hal ini tentu menimbulkan  implikasi  hukum yang tidak menguntungkan serta tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi kreditor.
2. Dengan mendasarkan pada ketentuan  Pasal  20  Ayat  (2) yang mengatur tentang penjualan objek hak  tanggungan melalui penjualan dibawah tangan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  pemegang  hak tanggungan. Pasal  ini  merupakan terobosan  yang  terdapat  pada UUHT bila dibandingkan
dengan  ketentuan  lama  yang
terdapat  pada  hipotek  untuk memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi  para  pihak,  karena dengan upaya ini akanmemberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan hutang- pihutangnya berdasarkan kesepakatan sendiri. Sebagaimana  yang  ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (3) UUHT, Undang-Undang ini hanya mengatur  batasan-batasan  pada pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan  di  bawah  tangan berdasarkan kesepakatan pemberi  dan  pemegang  hak tanggungan. Pelaksanaan ketentuan  ini,  secara  yuridis akanmemberikan kepastian hukum  bagi  para  pihak,  karena dengan adanya kesepakatan untuk  menjual  objek  jaminan secara  di  bawah  tangan,  berarti masing-masing pihak telah menyatakn persetujuannya. 3. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang mengatur tentang penjualan
Objek  Hak  Tanggungan  dengan menggunakan Title Eksekutorial dari sertifikat Hak Tanggungan.
Pencantuman  irah-irah pada  sertifikat  Hak  Tanggungan sebagaimana  yang  disebutkan dalam  Pasal  14  ayat  (2)  UUHT bertujuan  untuk  menegaskan adanya  kekuatan  eksekutorial,
sehingga apabila debitor wanprestasi,  maka  objek  hak tanggungan siap untuk dieksekusi  seperti  halnya  suatu putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap  melalui  tata  cara  dan dengan  menggunakan  lembaga parate  eksekusi  sesuai  dengan
peraturan  hukum  acara  perdata.
Adapun menurut Penjelasan Umum  9  dan  penjelasan  Pasal 26  UUHT  adalah  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  224  HIR,  dimana  untuk pelaksanaan parate eksekusi melalui  penetapan  dari  Ketua Pengadilan. Berdasarkan  pada  ketentuan Pasal  20  ayat  (2)  UUHT  tentang penjualan objek hak tanggungan melalui  penjualan  dibawah  tangan berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan pemegang  hak  tanggungan,  hambatan- hambatan yang
terjadi dalam pelaksanaannya adalah: a. Hambatan  dari  pihak  debitor yang  tidak  kooperatif  tarhadap proses  penjualan  tidak  melalui lelang;
Hambatan  ini  muncul  yaitu apabila  pada  tahap  negoisasi, disepakati  bahwa  pihak  debitor yang  aktif  mencari  pembeli, tetapi pada kenyataannya ternyata debitor mempunyai itikad  yang  tidak  baik,  yaitu tidak  aktif  mencari  pembeli dengan  harapan  bahwa  obejak hak  tanggungan  tidak  segera dijual.Hal  tersebut  merupakan itikad  yang  tidak  baik  dari debitor  yang  telah  menyalahi kesepakatan  awal  pada  saat negosiasi.
Dan  apabila  hal  tersebut terbukti  oleh  pihak  bank  maka mendasarkan  pada  ketentuan Pasal  6  UUHT  yaitu  memberii hak  kepada  kreditor  selaku pemegang hak tanggungan pertama  untuk  menjual  objek atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan umum sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT.
b. Hambatan Yuridis
Pasal 20 ayat (2) merupakan terobosan yang terdapat pada UUHT bila dibandingkan  dengan  ketentuan lama yang terdapat pada hipotek untuk memberikan jaminan kepastian  hukum  bagi  para pihak,  karena  dengan  upaya  ini akanmemberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan hutang- pihutangnya berdasarkan kesepakatan sendiri. Pelaksanaan ketentuan ini, secara  yuridis  akanmemberikan kepastian  hukum  bagi  para pihak,  karena  dengan  adanya kesepakatan untuk menjual objek  jaminan  secara  dibawah tangan,  berarti  masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya.
Secara  sosiologis  ketentuan ini  akan  dapat  melindungi  kepentingan debitor  untuk  melanjutkan  kegiatan usahanya,  karena  penyelesaian  hutang- piutangnya  dilakukan  dengan  cara diam-diam  yang  hanya  melibatkan pihak-pihak tertentu.
Selain itu penjualan objek jaminan dengan cara ini dapat  memberikan  penyelesaian  yang tuntas  bagi  para  pihak,  mengingat dalam  prosesnya  sudah  diawali  dengan adanya  kesepakatan  dan  persetujuan yang  tentu  mengikat  bagi  pihak-pihak yang  membuatnya.  Demikian  juga dengan  kepentingan  pembeli  untuk proses  peralihan  lebih  terjamin  karena penyerahan  dari  pemilik  hak  atas  tanah yang dieksekusi lebih mudah mengingat prosesnya
dilakukan melalui kesepakatan sukarela. Hambatan  yuridis  yang  akan timbul dan mempunyai implikasi sosiologis  yang  dapat  menjadi  kendala pelaksanaan  penjualan  objek  jaminan dengan  cara  di  bawah  tangan  adalah
keharusan  mengumumkan  pelaksanaan penjualan objek jaminan tersebut dalam 2  (dua)  surat  kabar  yang  beredar  di daerah  yang  bersangkutan  dan/atau media  massa  setempat  agar  apabila  ada kreditor  lain  yang  juga  dijamin  dengan objek  jaminan  tersebut  terlindungi  hak- haknya  serta  untuk  menjamin  tidak  ada pihak  yang  berkeberatan.  Hal  ini apabila dilaksanakan tentu akan menimbulkan  beban  moril  bagi  debitor dan/atau  penjamin  karena  kondisinya akan  diketahui  kolega  atau  rekan  bisnis serta lingkungannya yang bias berakibat pada kelangsungan usahanya.
Dalam  pelaksanaannya,  bank tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme atau persyaratan yang ditentukan
Undang-Undang, dimana sepanjang ada kesepakatan antara bank ddengan debitor dan/atau penjamin untuk
menjual  objek  jaminan  serta  didapat kesepakatan  harga  yang  wajar  dan menguntungkan  semua  pihak,  yaitu cukup  untuk  memenuhi  kewajiban debitor  kepada  bank  (kreditor),  maka bank akan menyerahkan hak-hak debitor  untuk  mendapatkan  hak  atas tanahnya kepada pembeli objek jaminan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan bersama.
Langkah-langkah mengantisipasi  agar  proses  penjualan objek  jaminan  dapat  dilakukan  dengan baik  serta  memberikan  perlindungan hukum antara lain:
1. Melakukan cek terhadap sertifikat  hak  atas  tanah  yang akan dijadikan jaminan kredit di Badan pertanahan Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa sertifikat hak atas  tanah  yang  bersangkutan tidak  sedang  dibebani  Hak Tanggungan  atau  hak-hak  lain, sehingga bank memperoleh kepastian  atas  status  tanah  yang akan dijadikan Objek jaminan;
2. Bank mensyaratkan dalam kebijakan  perkreditannya  yang mewajibkan debitor menyreahkan  asli  sertifikat  hak atas  tanah,  dan  sertifikat  Hak Tanggungan disimpan oleh bank; dan 3. Mewajibkan  debitor  membuat surat pernyataan yang menyebutkan  bahwa  hak  atas tanah yang akan dijadikan jaminan kredit bebas dari
sengketa  dengan  pihak  lain, tidak  sedang  dijaminkan  atau dibebani dengan hak tanggungan bank  lain  serta  ketersediaan untuk  dilakukan  penjualan  baik secara  lelang  maupun  dibawah tangan,  jika  suatu  hari  debitor melakukan cidera janji
(wanprestasi).

## 5. SIMPULAN
1. Menurut  ketentuan  pada  Pasal
20  ayat  (1)  UUHT,  maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan  dapat  dilaksanakan apabila Pemegang Hak Tanggungan  pertama  menjual objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 6 UHT yang dalam praktik telah  sesuai  dengan  ketentuan UUHT  yang  diperkuat  dengan janji  yang  disebut  dalam  Pasal 11  ayat  (2)  huruf  e  UUHT,  dan
Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan  Title  Eksekutorial yang  terdapat  dalam  Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UUHT.
2. Perihal  eksekusi  objek  hak tanggungan pada Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan
memiliki  dua  ketentuan  pokok sebagaimana  tertuang  di  dalam Pasal  6  dan  Pasal  11  ayat  (2) huruf  e.  Pada  Pasal  6  jelas memberi  petunjukn  pelaksanaan eksekusi  Hak  Tanggungan  yaitu dengan  penjualan  sendiri  oleh kreditor melalui pelelangan umum. Sedangkan pada Pasal 11 ayat  (2)  huruf  e  tidak  secara spesifik  memberikan  petunjuk tetapi lebih secara umum dengan bunyi:  “janji  bahwa  pemegang hak tanggungan pertama mempunyai  hak  untuk  menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera  janji.  Mempunyai  hak untuk  menjual  atas  kekuasaan sendiri  objek  hak  tanggungan apabila debitor cidera janji.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Jhon Salindeho, Tanah Sebagai Jaminan Kredit , (jakarta :Sinar Grafika,
1994)
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja,
Seri  Hukum  Harta  Kekayaan Hak  Tanggungan ,  (Jakarta; rencana, 2005).
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI,
Medan, Maret 2021.
Purwahid Patrik, Hukum Jaminan , Edisi Revisi dengan UUHT. (Semarang  :  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, 1989). Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-
Pokok  Hukum  Jaminan  dan
Jaminan Perorangan , (Yogyakarta : Liberty, 1980). Sutan Reny Syahdani, Hak Tanggungan, asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan  Masalah  yang  dihadapi oleh  Perbankan ,  (Jakarta  : Institut Bankir Indonesia,
1999).
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum
Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta  :
Balia Pustaka, 1999). B. Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan

## C. Jurnal
Zulkarnain,  Juli,  Rosani.,  Novi.,  &
Devi,  Sintha,  Ria.    (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan  City  Market  in  the Making of Cooperation Contracts  and  Management  of the Medan Separate Market .Date June 06, 2021 . INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY  RESEARCH AND  ANALYSIS , Page No. -829-
836. http://www.ijmra.in/v4i6/
22.php
Devi, Sintha Ria., Simbolon, Yosepin,  Nanci.,  Sinaga, Victoria,  Lestari.,  Yasid, Muhammad. The Bankruptcy  Legal  Politics in  Indonesia  based  on
Justice Value .  Date  March, 2022.  Jurnal  Akta  Vol  9, No
1. http://jurnal.unissula.ac.id/in dex.php/akta/article/view/2084 2
DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 > DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG
PERLINDUNGAN
KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644
>. DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >. DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN
HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >.
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya  Kepailitan,  Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019). LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64
9 >.