## SEME (SOCIAL AND ECOLOGYCAL MARKET ECONOMY) TERHADAP KEBERLANJUTAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN
SEME (SOCIAL AND ECOLOGYCAL MARKET ECONOMY) FOR SUSTAINABILITY OF FISHERIES RESOURCES AND FISHERMAN WELL-BEING
Ivonne Raystika Gretha Kaya 1* , Sajriawati 1
1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Musamus, Merauke *Penulis korespondensi: irgk89@unmus.ac.id Diterima 18 Mei 2023 disetujui 12 Juni 2023

## ABSTRAK
Sumberdaya  perikanan  sangat  rentan  terhadap  perubahan.  Pengelolaan  terpadu  baik  antar  wilayah, antar  sektor  maupun  antar  pemangku  kepentingan  sangat  diperlukan  untuk  menjaga  sumberdaya  perikanan tetap  berkelanjutan.  Pengelolaan  yang  baik  akan  memberikan  manfaat  yang  maksimal  baik  dari  sisi lingkungan, ekonomi maupun bagi masyarakat. " Social and Ecologycal Market Economy " (SEME) didasarkan pada penentuan segitiga strategis yakni perpaduan antara modal, tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini sangat diperlukan sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumberdaya, nelayan  sebagai  pemanfaat  serta  sisi  ekonomi  untuk  menjamin  keberlangsungan  kehidupan  nelayan  dan mencegah  kemiskinan.  Beberapa  instrument  yang dapat  diterapkan  dengan berpatokan  pada  konsep  SEME adalah: 1) Mendukung peraturan perundang-undangan, 2) Meningkatkan ekonomi pasar lokal, 3) Menciptakan jaringan kerjasama, dan 4) Membentuk kegiatan maupun usaha perikanan berbasis keberlanjutan lingkungan.
Kata kunci: social and ecologycal market economy , SEME, sumberdaya perikanan, nelayan, keberlanjutan.

## ABSTRACT
Fisheries resources are very vulnerable. Integrated management is needed between regions, sectors and stakeholders to sustain fisheries resources. Good management will provide the maximum benefits of the environment, economy and society. "Social and Ecological Market Economy" (SEME) is based on determining a  triangle  strategic,  is  the  combination  of  capital,  labor  and  environmental  sustainability.  This  concept  is needed as a benchmark in maintaining a balance between resource sustainability, fishermen as beneficiaries and  the  economic  side  to  ensure  the  sustainability  of  fishermen's  lives  and  prevent  poverty.  Some  of  the instruments that can be implemented based on the SEME concept are: 1) Supporting laws and regulations, 2) Improving the local market economy, 3) Creating a network of cooperation, and 4) Forming fishing activities and businesses based on environmental sustainability.
Keywords: social and ecologycal market economy, SEME, fisheries resources, fisherman, sustainability.
Cara sitasi: Kaya, I. R. G., Sajriawati. 2023. SEME ( Social and Ecologycal Market Economy ) Terhadap Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 7(1): 32-39, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2023.7.1.32/

## PENDAHULUAN
Economy  social  market muncul  dari adanya  keprihatinan  terhadap  kondisi  sosial yang  dianggap  sama  pentingnya  dengan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi. Kondisi  ini  dihadapkan  pada  kekhawatiran mengenai  kondisi  ekologi  lingkungan  dimana
economy  social  market diharapkan  dapat menjadi  ekonomi  yang  berorientasi  terhadap ekologi lingkungan. Orientasi ekologi lingkungan  yang  dilakukan  tidak  boleh melemahkan  “merek”  ekonomi  pasar  sosial tradisional.  Ekologi  yang  tercantum  dalam Social  and  Ecologycal  Market  Economy
(SEME) sama pentingnya dengan elemen pasar dan karakteristik sosialnya. Namun, jika pasar tidak  berfungsi  dan  jika  kebijakan  ekonomi tidak  digabungkan  dengan  kebijakan  sosial preventif  dan  kompensasi,  dimensi  ekologi lingkungan tidak dapat secara efektif
dimasukkan  ke  dalam  ekonomi  pasar  sosial. Jadi,  istilah  pasar,  sosial,  dan  ekologi lingkungan harus dilakukan secara terpadu satu sama  lain  sebagai  elemen  yang  sama pentingnya (Benecke, 2008; Hoedl, 2014).
Gambar 1. Segitiga Konsep SEME (Benecke, 2008)
Model  " Social  and  Ecologycal  Market Economy " didasarkan pada penentuan segitiga strategis yakni perpaduan antara modal, tenaga kerja  dan  keberlanjutan  lingkungan.  Menurut Riegler (2003), instrumen Social and Ecologycal Market Economy yaitu:
a. Bertanggung jawab terhadap alam
Dampak yang ditimbulkan seperti penurunan kualitas dan kuantitas
sumberdaya sebagai dampak dari penggunaan  teknologi  yang  tidak  ramah lingkungan, atau bahkan hingga pencemaran,  baiknya  dimasukan  dalam perhitungan proses produksi maupun dalam penentuan  harga  produk.  Pemerintah  juga harus menjamin bahwa pemberian “harga” bagi penggunaan sumberdaya yang terkena dampak  berlaku  bagi  seluruh  perusahaan, sehingga terjadi persaingan yang sehat dan bertanggung  jawab  dalam  memanfaatkan sumberdaya alam.
b. Sistem perpajakan Sistem  perpajakan  sangat  memberikan keuntungan  “harga”  bagi  pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, karena secara tidak langsung
sumberdaya  tersebut  dinilai  sangat mahal. Kondisi lain menunjukkan bawa pemberian beban pajak kepada konsumen  harus  dikurangi  dengan meningkatkan beban pajak atas
penggunaan sumberdaya.
c. Terbukanya informasi produk yang digunakan
Tuntutan  pasar  global  saat  ini,  konsumen membutuhkan  informasi  yang  tepat  dan mudah  dipahami  mengenai  asal,  teknik produksi, bahan, dan teknik perawatan dari sebuah  produk.  Hal  ini  berlaku  khususnya untuk produk bahan makanan. Selama tidak ada standar kualitas dan penerapan prinsip kehati-hatian  secara  global,  persyaratan mengenai  informasi  produk  merupakan salah  satu  prasyarat  terpenting  untuk persaingan yang sehat.
d. Subsidi untuk mendukung keberlanjutan Subsidi  yang  diberikan  berasal  dari  uang pembayar  pajak,  baiknya  dipergunakan untuk kepentingan yang keberlanjutan.
e. Pendidikan  dan  informasi  tentang  isu-isu perlindungan  dan  kelestarian  lingkungan merupakan instrumen penting untuk
meningkatkan  kesadaran  akan  perilaku masyarakat sejak dini.
f. Menjaga  dan  melestarikan  lingkungan sebagai tanggung jawab internasional Ancaman terhadap tempat tinggal, perubahan iklim, serta masalah lingkungan dan sosial lainnya tidak dibatasi oleh batas negara atau benua. Oleh karena itu, strategi untuk  keberlanjutan  maupun  Tindakan preventif  perlindungan  lingkungan  secara global harus dikembangkan dan ditentukan pada tingkat internasional.
Social and Ecologycal Market Economy mewakili  persaingan  stabilitas  ekonomi  dan fiskal,  serta  keseimbangan  dan  pembagian sosial.  Kondisi  ini  bukan  tentang  menentukan kebijakan  ekonomi  yang  konkret  untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Kenyataannya, kekuatan Social and Ecologycal Market Economy terletak pada kemampuannya untuk bereaksi secara fleksibel terhadap kondisi di  sebuah  negara.  Negara  dan  lembaga konstitusionalnya  memiliki  peran  aktif  dalam membentuk  kehidupan  ekonomi  dan  sosial rakyatnya (Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, 2007).
Sumberdaya  perikanan  sangat  rentan terhadap  perubahan,  sehingga  diperlukan pengelolaan  terpadu  baik  antar  wilayah,  antar sektor  maupun  antar  pemangku  kepentingan. Pengelolaan  yang  baik  akan  memberikan manfaat  yang  maksimal  baik  dari  sisi lingkungan, ekonomi maupun bagi masyarakat. Konsep SEME diharapkan dapat menjadi solusi untuk  mencapai  keberlanjutan  sumberdaya perikanan dan kesejahteraan nelayan.

## METODOLOGI
Analisis yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif  yang  merupakan  desain pengolahan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk mengetahui tentang kondisi yang terjadi, siapa saja yang berperan dan apa yang menjadi permasalahan  (Lambert  &  Lambert,  2012). Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  dalam tulisan  ini  untuk  membahas  tentang  faktor keberlanjutan  sumberdaya  perikanan,  faktor nelayan,  faktor  modal  serta  bagaimana menggunakan  konsep SEME dalam  kaitannya
dengan  keberlanjutan  sumberdaya  perikanan serta kesejahteraan nelayan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan
Keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu  upaya  tindak  lanjut  atas  penanganan ekosistem yang terancam keberadaannya akibat overfishing,  penggunaan  alat  tangkap  yang merusak,  bahkan  dari  konflik  yang  timbul akibat  pemanfaatan  lokasi  serta  sumberdaya (Hughes  ecdt  al,  2005;  Wilkinson  dan  Souter, 2008).  Konsep  keberlanjutan  dalam  menjaga sumberdaya  akan  berjalan  apabila  terdapat keseimbangan  antara  kondisi  ekonomi  dan lingkungan  (Webb et  al .,  2004;  Leleu et  al ., 2012; Eagles et al ., 2013; Bennett, 2016).
Pengelolaan  sumber  daya  perikanan belum  memberikan  aspek  kesejahteraan  dan berkelanjutan  (Erwina et  al ,  2015)  serta memerlukan  keterkaitan  dari  berbagai  aspek baik  antar  wilayah  dan  antar  sektor  maupun antar pelaku serta antar sektor yang sama. Guna menciptakan  keterkaitan  tersebut  diperlukan perencanaan  pembangunan  wilayah  yang seimbang.  Menyadari  akan  besarnya  potensi sumber  daya  perikanan,  berarti  mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi wilayah. Berarti secara langsung akan memberikan  manfaat  sosial  dan  ekonomi kepada  masyarakat  secara  keseluruhan,  dan yang  penting  lagi  adalah  untuk  masyarakat nelayan.  Dengan  demikian,  diharapkan  akan tercapainya  keadilan  ( equity ),  pertumbuhan ( growth )  dan  berkelanjutan  ( sustainability ) (Dahuri et al ., 2008).
Salah satu cara dalam mempertahankan keberlanjutan  lingkungan  adalah  dengan menerapkan manajemen pengelolaan perikanan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap eksploitasi (Silva dan Lopes,  2014)  serta  menjamin  daya  dukung kawasan  sumberdaya  dan  perhatian  dari pemerintah  (Hatcher et  al ,  2000;  Hauck et  al , 2006; Basurto et al , 2010).

## Nelayan
Nelayan  merupakan  orang  yang  mata pencahariannya adalah melakukan penangkapan  ikan.  Kategori  nelayan  kecil apabila  kegiatan  penangkapannya  dilakukan
hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari (Undang-Undang  No.  45/2009).  Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir  (Imron,  2003)  dan  termasuk  dalam kelompok  kategori  miskin  (Kusnadi,  2002; Juliantono dan Munandar, 2016).
Mengacu pada sisi ekonomi, kemiskinan  sangat  mudah  dilihat  dan  dalam berbagai  kebutuhan  dasar  manusia,  seperti pangan,  sandang,  perumahan  dan  kesehatan (Cinner dan Pollnac, 2004). Kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi  secara  kualitatif  dapat  dilihat  pada kondisi  perumahan  yang  kumuh  dengan perabotan  yang  seadanya,  dan  kemampuan untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang  dan kesehatan  yang  rendah.  Hal  yang  sama  pula pada  kondisi  pendidikan  yang  juga  rendah (Imron, 2003).
Kondisi  ini  juga  dipertegas  oleh Humaedi  (2012)  yang  menyatakan  bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal  dalam  mekanisme  produksinya,  tetapi juga  oleh  keadaan  eksternal  yang  tercipta  di lingkungannya.  Kemiskinan  yang  disebabkan oleh  kondisi  internal  dalam  mekanisme produksi biasanya langsung ditanggapi pemerintah  melalui  berbagai  programnya. Namun  tidak  demikian  dengan  penyebab kemiskinan  eksternal,  yang  muncul  bersama dalam  kehidupan  dan  praktik  kebudayaan masyarakat  sangat  jarang  ditanggapi  sebagai faktor penting kemiskinan faktual.
Sebagai contoh pada para pembudidaya rumput  laut.  Mereka  merintis  usaha  budidaya dengan  pengalaman  antara  1-6  tahun,  dengan mengadopsi  teknik  budidaya  dari  orang  lain. Rata-rata  tingkat  pendidikannya  mulai  dari tamatan SD hingga SMA. Minimnya pengetahuan serta keterampilan dalam mengolah atau diversifikasi produk mengakibatkan  pembudidaya  selalu  menjual rumput  laut  dalam  bentuk  kering.  Kondisi  ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang pengumpul  untuk  menurunkan  harga  beli dengan alasan biaya-biaya pengangkutan yang jauh.
Permasalahan  minimnya  keterampilan, fluktuasi  harga  hingga  panjangnya  rantai pemasaran mengakibatkan pembudidaya sebagai produsen selalu mendapatkan
keuntungan yang sangat kecil. Hal inilah yang berdampak  pada  ekonomi  pembudidaya  dan pada  akhirnya  menjadi  pemicu  kemiskinan dalam kelompok nelayan.
Peningkatan pemberdayaan pembudidaya  dilakukan  baik  dari  pihak kementerian maupun dinas terkait (Kirlin et al , 2013; Gauger et al , 2018) untuk mensejahterakan pembudidaya. Beberapa diantaranya melalui program penyuluhan serta sosialisasi  tentang  prospek  pengembangan usaha budidaya rumput laut.

## Modal
Modal  merupakan  faktor  penting  yang berpengaruh  dalam  usaha  nelayan  (Putra  dan Kartika, 2019) untuk meningkatkan pendapatan serta produktifitas usaha. Perolehan modal bisa saja  menggunakan  modal  sendiri  ataupun pinjaman  (Meisthya,  2014).  Modal  dalam konsep  ini  adalah  semua  bentuk  biaya pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  hasil produksi (Sukirno, 2009), yakni biaya variabel ( variable cost ) dan biaya tetap ( fix cost ).
Biaya  variabel  merupakan  biaya  yang secara  proporsional  dapat  meningkat  ataupun menurun tergantung pada jumlah aktivitas yang dilakukan  (Horngreen et  al ,  2006)  sedangkan biaya  tetap  adalah  biaya  yang  dikeluarkan hanya satu kali dalam sebuah usaha (Putra dan Kartika, 2019).
Secara  parsial,  modal  dalam  sebuah usaha sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap  pendapatan.  Semakin  besar  modal yang  dimiliki  oleh  seorang  nelayan,  maka semakin  besar  pula  pendapatan  yang  akan dimiliki (Yanutya, 2013).
Usaha  penangkapan  ikan  bagi  nelayan ibaratnya  seni  berburu  yang  hasilnya  sulit diperkirakan, tidak pernah pasti, fluktuatif dan sangat  spekulatif  (Acheson,  1981;  Masyhuri dkk., 1999; Masyhuri dan M. Nadjib, 2000; M. Nadjib,  2013).  Pada  suatu  saat  nelayan  dapat memperoleh  tangkapan  dalam  jumlah  banyak, tetapi  di  saat  yang  lain  mereka  tidak  mampu memperoleh  tangkapan  sama  sekali.  Dengan demikian, pola pendapatan nelayan sangat tidak teratur.  Pola  pendapatan  nelayan  yang  tidak teratur  tersebut  telah  menciptakan  perilaku ekonomi  yang  spesifik  dan  spekulatif  serta selanjutnya berpengaruh pada pranata ekonomi
dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  nelayan. Pranata  ekonomi  yang  berkembang  dalam menanggulangi  berbagai  risiko  ketidakpastian dan  ketidakteraturan,  adalah  pranata  yang memungkinkan  terwujudnya  jaminan  social ekonomi  dalam  kehidupan  nelayan.  Berbagai pranata berbagai risiko yang lazim berkembang pada  komunitas  nelayan  diantaranya  adalah institusi  bagi  hasil  tangkapan,  berbagi  modal ( capital  sharing ), patronage dan  sebagainya. Kelembagaan ini telah mampu membagi risiko ketidakpastian  dan  ketidakteraturan  secara lebih adil dalam sistem ekonomi penangkapan ikan.
SEME dalam
Kaitannya
dengan Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan
Konsep  SEME  sangat  diperlukan sebagai patokan dalam menjaga keseimbangan antara  keberlanjutan  sumberdaya,  nelayan sebagai  pemanfaat  serta  sisi  ekonomi  untuk menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan dan mencegah kemiskinan.  Beberapa hal yang penting untuk diterapkan menggunakan konsep SEME untuk keberlanjutan sumberdaya perikanan serta kesejahteraan nelayan adalah:
1. Mendukung peraturan
perundang-
undangan.
Pembangunan ekonomi memerlukan penciptaan kerangka hukum, yang  meliputi  standar  hukum  yang mengikat  dan  tindakan  negara  yang berpedoman  pada  prinsip-prinsip  negara hukum. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan  mensyaratkan  komitmen terhadap  hukum  dan  ketertiban.  Sistem peradilan  yang  berfungsi  memberi  semua pemain sektor swasta kerangka kerja yang adil untuk terlibat dalam proses ekonomi. Hak asasi manusia, kesempatan yang sama dan  partisipasi  merupakan  komponen integral  dari  ekonomi  pasar  sosial  dan ekologis.
Manajemen  yang  efektif  harus dilakukan  dengan  cara  yang  seimbang, sehingga kegiatan dapat dilakukan berkelanjutan.  Tanpa  manajemen  yang efektif,  akan  terjadi  misalokasi  sumber daya, stagnasi industri, kerusakan lingkungan  dan  konflik  sosial.  Berbagai
contoh  di  tempat  lain,  banyak  kemajuan dalam mengatasi masalah dengan pendekatan manajemen dibuat oleh bidang kepentingan publik yang besar.
Kebijakan  seringkali  mengejar beberapa  tujuan  yang  pada  akhirnya berada  dalam  konflik  dan  persaingan  di antara para pemangku kepentingan. Misalnya untuk menciptakan atau mempertahankan  lapangan  kerja  dan menghasilkan  peningkatan  pendapatan bagi  pemerintah,  belum  lagi  juga  untuk mempertahankan  saham.  Kebijakan  yang dirancang untuk mengurangi permasalahan di sektor perikanan terkadang  tidak  memberikan  hasil  yang baik  menuju  pembangunan  pengelolaan yang berkelanjutan. Bentuk pengelolaan yang dilakukan  oleh  masyarakat  secara  turun temurun  adalah  dengan  memberlakukan sistem kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga  sumber  daya  alam  agar  tetap lestari  untuk  saat  ini,  maupun  untuk generasi yang akan datang. Kearifan lokal memiliki dimensi sosial dan budaya yang kuat,  karena  lahir  dari  aktivitas  pola perilaku  manusia  dalam  masyarakat. Kearifan lokal ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk seperti; ide, gagasan, nilai, norma dan aturan dalam ranah kebudayaan
2. Meningkatkan ekonomi pasar lokal. Pertumbuhan  ekonomi  diperlukan untuk  mengurangi  kemiskinan.  Besarnya dampak  pertumbuhan  ekonomi  terhadap pengentasan kemiskinan sangat bergantung  pada  dampak  positifnya terhadap  lapangan  kerja  dan  pendapatan.
Menjamin pemerataan pembangunan ekonomi,  proses  pertumbuhan  harus dirancang sedemikian rupa sehingga kaum miskin  mendapat  manfaat  yang  lebih besar.  Pendekatan  kebijakan  ditujukan untuk berbasis luas atau pro-miskin. Oleh karena  itu,  pertumbuhan  berusaha  untuk meningkatkan baik pertumbuhan ekonomi maupun  partisipasi  kelompok  penduduk miskin dalam hasil-hasilnya. Pengurangan kemiskinan  tidak  dapat  dicapai  dengan efek “menetes ke bawah” saja; itu dipupuk pertama dan terutama dengan peningkatan
akses  ke  pekerjaan  dan  pendapatan, sumber  daya,  barang  dan  jasa  untuk kelompok  penduduk  miskin  dan  kurang beruntung.
3. Menciptakan jaringan kerjasama. Ekonomi  pasar  sosial  dan  ekologi dibangun  atas  inisiatif  sektor  swasta. penyediaan  barang  dan  jasa  harus diserahkan  kepada  perusahaan  swasta  di mana pun mereka dapat memberikan akses yang  lebih  baik  kepada  mereka  untuk kelompok  penduduk  miskin  dan  kurang beruntung.  dengan  demikian,  privatisasi layanan yang secara tradisional disediakan oleh negara bukanlah tujuan itu sendiri. itu harus  menjadi  bagian  dari  strategi pembangunan  yang  koheren  yang  terkait dengan pemasangan kompetensi peraturan yang  bersangkutan.  khususnya  dalam  hal barang publik – seperti pendidikan, air dan kesehatan  –  negara  harus  memastikan bahwa  orang  miskin  memiliki  akses  ke barang-barang  ini  dan  harus,  jika  perlu, bertanggung  jawab  untuk  menyediakan layanan  ini  kepada  mereka.  negara  juga terus memikul tanggung jawab politik atas hasil  reformasi  atau  privatisasi  struktur penyelenggaraan publik. prinsip
subsidiaritas  harus  diingat  dalam  semua kerja  sama  antara  negara,  asosiasi  dan bisnis: pada dasarnya, negara hanya boleh mengambil  tugas-tugas  yang  tidak  dapat dilakukan  oleh  sektor  swasta  secara  lebih efisien.
Dua  aspek  penting  dari  kemitraan sosial adalah modal dan tenaga kerja. oleh karena itu angkatan kerja dan masyarakat sipil  juga  harus  memiliki  suara  dalam dialog kebijakan ekonomi, bersama dengan  asosiasi  bisnis.  hak  kebebasan berbicara  dan  kebebasan  untuk  mengatur serikat  pekerja  sangat  penting  untuk menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dan memainkan peran penting  dalam  menjaga  keharmonisan sosial. mencapai keseimbangan kepentingan  antara  penyedia  modal  dan pekerja  harus  diperhitungkan  dalam pengelolaan perusahaan sektor swasta. ini dapat dilakukan melalui penentuan bersama secara aktif oleh tenaga kerja dan
dengan mengizinkan perundingan bersama.  Di  sisi  lain,  ketika  keputusan bisnis  diambil  semata-mata  atas  dasar kepentingan  jangka  pendek  investor modal, hal ini tidak sesuai dengan ekonomi pasar sosial dan ekologis. jerman mempromosikan upaya untuk
meningkatkan  tanggung  jawab  sosial perusahaan, di mana perusahaan didorong untuk  bertindak  dengan  cara  yang bertanggung jawab secara sosial dan untuk memastikan bahwa standar ketenagakerjaan inti internasional dipatuhi.
4. Membentuk  kegiatan  maupun  usaha perikanan berbasis keberlanjutan lingkungan. Pembangunan ekonomi tidak boleh dibiarkan
berlangsung dengan mengorbankan  lingkungan;  itu  harus diarahkan untuk melestarikan basis sumber daya alam. Pemerintah harus menciptakan insentif  ekonomi  untuk  melestarikan lingkungan melalui kebijakan berwawasan ke  depan  dan  memastikan  bahwa  standar internasional  dipatuhi.  langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan kelangsungan ekosistem lokal dan global di masa depan. ini menyiratkan perlindungan  dan  penggunaan  sumber daya alam yang vital secara berkelanjutan melalui  metode  produksi  yang  hemat sumber  daya.  kegiatan  ekonomi  eko- efisien dan penggunaan energi terbarukan lebih  dari  sekadar  keunggulan  kompetitif yang  semakin  penting.  mereka  adalah prasyarat  untuk  nilai  tambah  yang berkelanjutan  dan  dengan  demikian  juga untuk  ekonomi  yang  sesuai  untuk  masa depan.
Pembagian zona dilakukan dengan tujuan  untuk  menghindari  kecemburuan antara  petani/nelayan  lainnya.  Strategi  ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan  yaitu  melakukan  penelitian kesesuaian  lahan,  sebaran  lokasi  sesuai dengan peruntukannya, dan mengevaluasi tingkat  kesesuaian  lahan.  berkala  untuk menentukan daerah mutu.
Desain  zona  pembagian  dirancang dengan mengacu pada Keputusan Menteri
tentang  Penataan  Ruang  dan  peraturan terkait. Desain pembagian wilayah meliputi  zona  inti,  zona  konservasi,  dan zona pemanfaatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Konsep " Social and Ecologycal Market Economy "  (SEME)  didasarkan  pada  beberapa instrumen  yakni:  1)  Bertanggung  jawab terhadap  alam,  2)  Sistem  perpajakan,  3) Terbukanya informasi produk yang digunakan, 4) Subsidi untuk mendukung keberlanjutan, 5) Pendidikan dan informasi terkait isu perlindungan  kelestarian  lingkungan  dan  6) Menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tanggung jawab internasional. SEME diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif  untuk  mempertahankan  manajemen keberlanjutan lingkungan terhadap pencegahan eksploitasi,  menjamin  daya  dukung  kawasan sumberdaya, mencegah terjadinya kemiskinan, pemberdayaan  nelayan,  serta  memperkuat kelembagaan  dan  sebagai  fungsi  kontrol  dari pemerintah.

## Saran
Menerapkan  SEME  untuk  pengelolaan sumberdaya  perikanan  dapat  diawali  dalam proses  manajemen  yang  dikenal  dengan POACE  ( Planning,  Organizing,  Actuating, Controlling, dan Evaluation ) sehingga diharapkan  dapat  menjaga  keberlanjutan sumberdaya  serta  meningkatkan  kemampuan dan kapasitas nelayan dan terciptanya kesejahteraan  bagi  setiap  pengguna  atau pemanfaat sumberdaya perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basurto,  X.,  Coleman  E.  (2010).  Institutional and Ecological Interplay for Successful Self-Governance  of  Community-Based ﬁsheries. Ecol Econ 69: 1094–103.
Benecke,  D.W.  (2008).  Social  and  Ecological Market Economy. A General Overview. Ed. By Deutsche Gesellschaft fürTechnische  Zusammenarbeit  (GTZ)
GmbH, Eschborn , p.23 - 52.
Bennett,  N.  J.,  (2016).  Use  of  perceptions  to improve conservation and
environmental  management. Conserv. Biol . 1, 1–5.
Cinner,  J.  E.,  Pollanc,  R.  B.  (2004).  Poverty,
Perceptions and Planning: Why Socioeconomics Matter in The Management of Mexican Reefs. Journal Ocean & Coastal Management 47: 479– 493.
Eagles,  P.  F.  J.,  Romagosa,  F.,  Buteau- Duitschaever,  W.  C.,  Havitz,  M., Glover, T. D., McCutcheon, B., (2013). Good governance in protected areas: an evaluation of stakeholder’s perceptions in  British  Columbia  and  Ontario Provincial  Parks.  J.  Sustain. Tour .  21,
60–79.
Erwina,  Y.,  Kurnia,  R.,  Yonvitner.  (2015).
Status Keberlanjutan Sumberdaya
Perikanan di Perairan Bengkulu. Jurnal Sosek KP, 10 (1) : 21-34
Federal  Ministry  for  Economic  Cooperation and  Development.  (2007).  Social  and Ecological Market Economy Principles in German Development Policy. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Bonn – Germany. Gauger, L.O., Richmond, L., Hackett, S., Chen, C.  (2018).  It's  a  trust  thing:  Assessing ﬁshermen's perceptions of the California North Coast marine protected area  network. Ocean  &  Coastal Management , 158: 144-153.
Hoedl,  E.  (2014).  European  Transition  into  a Socio-ecological  Market  Economy. Cadmus , 2 (3):  84-93.
Horngren,  C.  T.,  Datar,  S.  M.,  Foster,  G.
(2008). Akuntansi  Biaya:  Penekanan
Manajerial . Buku Kedua, Edisi
Kesebelas.  (Diterjemahkan  oleh:  Desi Adhariani). Indeks. Jakarta. Hughes,  T.  P.,  Bellwood,  D.  R.,  Folke  C., Steneck,  R.S.,  Wilson  J.  (2005).  New Paradigms for Supporting the Resilience  of  Marine  Ecosystems.
Trends Ecol Evol , 20(7): 380-386. D OI: 10.1016/j.tree.2005.03.022.
Hatcher, A. A., Jaffry, S., Thébaud, O., Bennett, E.  (2000).  Normative  and  Social Inﬂuences  Affecting  Compliance  with Fshery  Regulations. Land  Econ 76:
448–61.
Hauck  M,  Kroese  M.  (2006).  Fisheries Compliance in South Africa: A Decade of  Challenges  and  Reform  1994–2004. Mar Policy 30: 74–83.
Humaedi,  M.A.  2012.  Kemiskinan  Nelayan:
Studi  Kasus  Penyebab  Eksternal  dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya  di  Kaliori,  Rembang, Jawa  Tengah, Jurnal  Sosek  Kelautan Perikanan , 7 (2) 193-206.
Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 5 (1): 63-81. Juliantono,  F.  J.,  Munandar,  A.  (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif  Teori  Strukturasi. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan , 12 (2): 1857-1866.
Kirlin,  J.,  Caldwell,  M.,  Gleason,  M.,  Weber, M., Ugoretz, J., Fox, E., Miller Henson, M.,  (2013).  California's  Marine  Life Protection  Act  Initiative:  supporting implementation of legislation
establishing  a  statewide  network  of marine  protected  areas. Ocean  Coast.
Manag . 74, 3–13. Kusnadi.  (2002). Konflik  Sosial  Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya  Perikanan .  Yogyakarta,
LKiS.
Lambert, V.A., Clinton, L. (2012). Qualitative Descriptive  Research:  An  Acceptable Design.  Pacific  Rim  International Journal  of  Nursing  Research .  16  (4):
255-256.
Leleu, K., Alban, F., Pelletier, D., Charbonnel, E., Letourneur, Y., Boudouresque, C.F., (2012). Fishers' perceptions as indicators of the performance of Marine Protected  Areas  (MPAs). Mar.  Policy .
36, 414–422.
Meisthya,  P.  I.  A.,  Sudriman,  I.  W.  (2014).
Variabel  Yang  Berpengaruh  Terhadap
Penyaluran  Kredit  Modal  Kerja  Usaha
Mikro Kecil Menengah UMKM di Bali
Periode 2001 . Jurnal Ekonomi
Kuantitatif Terapan, 3(3): 96-105. Putra,  P.  M.  S.,  Kartika,  N.  (2019).  Analisis
Pengaruh  Modal,  Umur,  Jam  Kerja, Pengalaman  Kerja,  dan  Pendidikan Terhadap  Pendapatan  Nelayan  di
Kedonganan.
E -Jurnal
Ekonomi
Pembangunan  Universitas  Udayana ,  8 (2) : 272-303.
Riegler, J. (2003). Eco-Social Market Economy as an European Innovation. Agric Econ- Czech , 49(3): 101-105.
Silva, M. R. O., Lopes, P. F. M. (2015). Each Fsherman  is  Different:  Taking  the Environmental  Perception  of  Small- Scale  Fshermen  Into  Account  to
Manage Marine Protected Areas. Marine Policy , 51: 347-355. Webb,  E.  L.,  Mailiao,  R.,  Siar,  S.  V.,  (2004). Using  Local  User  Perceptions  to Evaluate  Outcomes  of  Protected  Area Management  in  the  Sagay  Marine Reserve, Philippines. Environ. Conserv. 31,138–148.
Wilkinson,  C.,  Souter,  D.  (2008).  Status  of Caribbean Coral Reefs After Bleaching and  Hurricanes  in  2005.  Global  Coral Reef Monitoring Network, and Reef and Rainforest Research Centre, Townsville, 152 p. Yanutya, P. A. T. (2013). Analisis Pendapatan Petani  Tebu  Di  Kecamatan  Jepon Kabupaten Blora . Economics
Development  Analysis  Journa l,  2(4): 286-296.