## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Yosi Lara Jenita
Dosen STKIP Widyaswara Indonesia, Solok Selatan, Indonesia Email: yosilara2022@gmail.com
*Corresponding Author: Yosi Lara Jenita

## ABSTRACT
The crime of narcotics abuse is a crime that is covert and increasingly widespread in scope, not only involving the general public, but also involving members of the National Police who are law enforcement officers who are the spearheads in eradicating narcotics. To answer this problem,  a  research  with  analytical  descriptive  specifications  was  carried  out  with  a normative  juridical  and  empirical  juridical  approach,  with  secondary  data  and  supporting data obtained through library research and field studies with interview techniques and then analyzed quantitatively and presented in the form of descriptive analysis. Based on the results of the study, the first results were obtained in case No.414/Pid.B/2011/PN.PDG in the form of criminal  liability,  through  a  trial  in  court  and  sentenced  by  a  judge  in  accordance  with applicable  regulations  with  a  prison  sentence  of  1  (one)  year  6  (six)  months  in  prison. Meanwhile, the administrative responsibility of the defendant in case No. 414/Pid.B/2011/PN.PDG is  sentenced to  the postponement  of  UKP for  1  (one) period  (1-1- 2012 to  1-7-2012) and placement  in  a special place for  1 (one) period.  21 days outside the jurisdiction  of  the  Padang  Police  in  the  West  Sumatra  Regional  Police  and  the  mutation  is demotion  for  1  (one)  year  and  6  (six)  months.  The  second  consideration  of  the  judge  in making a juridical decision, namely based on the facts that there are provisions regulated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and based on evidence that was held in court later on the defendant had carried out laboratory testing of his urine.

## Keywords: Consideration of Judges, Police, Narcotics Crime

## ABSTRAK
Kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  adalah  kejahatan  yang  terselubung  dan  makin  luas jangkauannya, tidak saja melibatkan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan anggota Polri yang  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam  pemberantasa narkotika.  Untuk  menjawab  permasalahan  ini  dilakukan  penelitian  dengan  spesifikasi Deskriptif  Analitis dengan  pendekatan Yuridis  Normatif dan Yuridis  Empiris, dengan  data sekunder  dan  data  penunjang  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan dengan teknik wawancara kemudian dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif  analisis. Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  hasil Pertama pada  perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG berupa pertanggungjawaban secara pidana, melalui persidangan di  Pengadilan  dan  dijatuhi  hukuman  oleh  hakim  sesuai  dengan  ketentuan  berlaku  dengan pidana  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  Tahun  6  (enam)  bulan  penjara.  Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi terdakwa dengan perkara
No.414/Pid.B/2011/PN.PDG dihukum dengan Penundaan UKP 1 (satu) periode (1-1-2012 s/d 1-7-2012) dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari diluar wilayah hukum Polresta Padang  dilingkungan  Polda  Sumbar  serta  Mutasi  bersifat  demosi  selama  1  (satu)  tahun  6 (enam)  bulan. Kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis yaitu berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  ketentuan  yang  diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  narkotika  dan  berdasarkan  bukti  yang  digelar  dipersidangan  kemudian terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Polri, Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun dinegara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali  di  Indonesia.  Kita  ketahui  bahwa  masalah  narkotika  dewasa  ini  merupakan masalah  yang  sangat  menarik  perhatian  dari  banyak  kalangan  baik  kalangan  masyarakat maupun  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  karena  narkotika  merupakan  benda  yang  dapat merusak bagi pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan medis. 1
Peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika  yang  sasaran  utamanya  merupakan generasi  muda  telah  menjangkau  berbagai  penjuru  daerah  dinegara  ini,  tanpa  memandang strata sosial masyarakat. 2 Narkotika pada dasarnya mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika secara berlebihan, terus menerus dan dalam jangka panjang, serta menjadi kebutuhan akan berbahaya. Oleh karena itu untuk menjamin  ketersediaan  narkotika  guna  kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan dibidang narkotika. 3
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3) setelah dilakukan perubahan ketiga, disebutkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dimana semua aturan-aturannya teraplikasi kedalam hukum nasional, yang m  erupakan  sarana  dan  prasarana  kesejahteraan  masyarakat  yang  berintikan  keadilan  dan kebenaran  harus  dapat  berperan  mengayomi  masyarakat  serta  mengabdi  kepada kepentingan nasional. 4
Tapi  pada  saat  sekarang  ini  tak  jarang  anggota  kepolisian  terlibat  dalam  praktek peredaran dan penyalahgunaan barang haram (narkotika) tersebut. Dalam hal ini polisi telah melakukan  penyalahgunaan  jabatan,  tugas  serta  wewenangnya.  Seharusnya  mereka  sebagai aparat  yang  bertugas  menegakkan  hukum  dan  merupakan  ujung  tombak  dalam  pemberantasan pengedaran  narkotika  seharusnya  dapat  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  pengedaran  dan penyalahgunaan narkotika dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Seperti yang dicantumkan  dalam  Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  tugas  pokok Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah:  Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan kepada masyarakat. 5
1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mander Maju, Jember, 2003, hlm 17-18
2 DirJend Bea Cukai, Pengawasan Narkotika Dan Psikotropika, Dijen bea cukai, Jakarta, 2002, hlm 100
3 Soedjono , Narkotika dan Remaja, penerbit, Alumni, Bandung, 1985, hlm 28-29
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5 Bambang  Purnomo, Hukum  Acara  Pidana:  Pokok-pokok  Tata  Cara  Peradilan  Pidana  Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 , Liberty, Jakarta 2004, hlm 111
Berdasarkan isi pasal tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa Polri merupakan salah satu  alat  pemerintah  negara  di  bidang  penegakkan  hukum,  perlindungan  dan  pelayanan masyarakat serta membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat.  Dalam  arti  sempit  dapat  diketahui  bahwa pada perundang-undangan telah ada instansi  yang berkewajiban dalam menegakkan hukum, khususnya hukum pidana yang telah dikenal adanya hakim, jaksa, dan polisi. 6
Pada salah satu kasus yang baru terjadi, seorang oknum polisi yang bertugas di Polda Sumbar  berinisian  MU  ditangkap  oleh  satuan  Reserse  Narkoba  Polresta  Padang,  disebuah rumah di Sawah Liek, Kelurahan Kampung Olo Kecamatan Nanggalo pada Selasa malam 14 April 2015. Serta Tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera  Barat,  menyelidiki  oknum  polisi  yang  diduga  terlibat  jaringan  bandar  narkoba. Brdasarkan keterangan sementara, oknum polisi itu pernah manjemput narkoba jenis sabu ke Pekan  Baru  sebanyak  1,5  Kg,  serta  2000  butir  pil  ekstasi.  Selain  dari  pada  itu  juga  terdapat sebuah  kasus  anggota  Polri  Airud  Padang  berinisial  AP  dengan  nomor  perkara 96/Pid.B/2012/PN.PDG,  yang  terbukti  memiliki  narkotika  jenis  shabu  dan  di  tuntut  1  tahun penjara.
Permasalahan dapat dirumuskan  bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas  I  A  Padang?  dan  bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  di  Wilayah  Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?.
Dengan  melihat  permasalahan  yang  terjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Sebagai  Bentuk Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Narkotika (Studi Perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG)

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif yang  didukung  oleh  pendekatan  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen,  dan  data  primer diperoleh dari data wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Data  Kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Narkotika Tahun 2011-2014.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  dalam  kurun  waktu  dari  tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat 5 (lima) kasus yang peneliti peroleh dari data Pengadilan Negeri Klas I A Padang, sebagai mana terlihat dalam tabel berikut:
6 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hlm 202
Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Narkotika Oleh anggota Polri Tahun 2011-2014 No. Tahun No. Perkara Putusan 1 2013 414/Pid.B/2011 1 Tahun 2 2013 96/Pid.B/2012 1 Tahun 3 2013 213/Pid.B/2013 1 Tahun 4 2014 665/Pid.B/2013 1 Tahun 5 2014 71/Pid.B/2014 1 Tahun
Sumber: Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Klas I A Padang
Berdasarkan  tabel  diatas,  yang  mana  semua  kasus  penyalahgunaan  narkotika  jenis shabu  dan  ganja,  penulis  hanya  meneliti  1  (satu)  kasus  saja,  yaitu  pada  kasus  tahun  2011, dengan  nomor  perkara  414/Pid.B/2011/PN.PDG,  karena  terdakwa  sudah  beberapa  kali melakukan  pelanggaran  yang  bersifat  internal  seperti  melakukan  pungutan  tidak  sah,  ikut serta merental mobil  namun  tidak dikembalikan terhadap pemiliknya, namun  peneliti hanya membahas  tentang  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan  narktika  yang  dilakukam  oleh terdakwa  yang  mana    penulisan  identitas,  khususnya  nama  terdakwa  sengaja  disamarkan sesuai  perjanjian  penulis  dengan  Kasi  Propam  Polresta  Padang  guna  menjaga  kerahasiaan berkas tersebut.
Barang  Bukti    Berupa  1  (satu)  paket  kecil  narkotika  jenis  shabu  yang  dibungkus dengan  plastik  klim  kecil  warna  bening  seluruhnya  seberat  0.5  (nol  koma  lima)  gram: dirampas untuk dimusnakan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 18  Juli  2011  N0.Reg.Perk  PDM-338/PDANG/07/2011  Menyatakan  terdakwa  “H”  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Menghukum  terdakwa  “H”  dengan  pidana  1  (satu)  tahun dikurangi  selama  terdakwa  menjalani  tahanan  serta  membebankan  terdakwa  untuk  mebayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
Pembelaan  terdakwa  secara  tertulis:  Terdakwa  mengakui  perbuatannya.  Terdakwa menyadari  kesalahannya.  Terdakwa  memiliki  tanggungan  keluarga.  Terdakwa  memohon keringanan  hokum.  Sehingga  Hakim  memutuskan  : pertama, Menyatakan  terdakwa  H, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Ketiga , menetapkan masa penangkapan dan atau  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangi  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat , memerintahkan agar barang  bukti  yang  tersebut  dirampas  untuk  dimusnahkan. Kelima, membebankan  kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

## Pembahasan
A. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Anggota  Polri  Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor
414/Pid.B/2011/PN.PDG
Pertimbangan  hakim  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  timbang  dan  hakim.  Kata “timbang”  berarti  tidak  berat  sebelah,  sama  berat  dan  pertimbangan  artinya  pendapat  (baik dan  buruk).  Sedangkan  kata  hakim  yang  berarti  secara  etimologis  berasal  dari  dari  bahasa
Arab “hakam”, hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutuskan sengketa. 7
Putusan  hakim  sering  pula  disebut  putusan  pengadilan,  hal  ini  dapat  terlihat  dalam Pasal  1  ayat  (11)  KUHAP  yang  berbunyi  :  “Putusan  Pengadilan  adalah  pernyataan  hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukuman  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini”.  Karena  itu  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  didasarkan  pada  bukti dan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Sehubungan  dengan  putusan tersebut menurut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana  menyebutkan,  “  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperbolehkan keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa  yang  bersalah melakukannya”. 8
Putusan  hakim  merupakan  faktor  penting  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana, karena merupakan puncak dari pada pergelaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan  putusan  haruslah  mengedepankan  sikap  kehati-hatian,  agar  putusannya  benar- benar  mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  mereka  yang  berperkara.  Demi  tegaknya  keadilan dan  kebenaran  yang  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  dalam  pasal  185  ayat  (6) KUHAP  berbunyi:  Dalam  menilai  kebenaran  keterangan  seorang  saksi,  hakim  harus sungguh-sungguh memperhatikan: 1).  Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain.  2).  Persesuaian  antara  saksi  dengan  alat  bukti  lainnya.  3).  Alasan  yang  mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterarangan  tertenu. 4). Cara hidup dan kesusilaan saksi serta  segala  sesuatu  yang  pada  umumnya  dapat  mempengaruhi,  dan  dapat  tidaknya keterangan itu dipercaya. 9
Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan keadilan, sebab tujuan utama hukum yaitu  untuk  mencapai  keadilan.  Keadilan  yaitu  tindakan  tidak  berat  sebelah,  dan  masing- masing  mendapatkan  bagiannya  sesuai  dengan  haknya.  Bahkan  ada  yang  berpandangan bahwa  hukum  harus  digabungkan  dengan  keadilan  supaya  terwujudlah  hukum  yang  konkrit atau  nyata. 10 Hakikat  hukum  sendiri  adalah  membawa  yang  adil  dalam  masyarakat  hukum harus  mengadakan  peraturan  yang  adil  dalam  masyarakat,  sebagaimana  yang  dicita-citakan oleh masyarakat. 11
Dengan  demikian  pertimbangan  hakim  secara  yuridis  dalam  menjatuhkan  putusan dalam kasus tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 414/Pid.B/2011 diantaranya: a). Berdasarkan  fakta-fakta  bahwa  terdakwa  tidak  termasuk  orang-orang  yang  diberi  hak  oleh ketentuan  undang-undang  atau  perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  serta terdakwa  secara  garis  besar  telah  tanpa  hak  melawan  hukum  penyalah  guan  narkotika
7 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Koordinasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 66
8 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 133-134
9 Citra  Persada, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Bagi  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Narkotika , Skripsi, padang, 2005, hlm 50
10 Hans  Kelsen  dan  M.Ali  Syafaat, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Sekjend  Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta, 2006, hlm 1-2
11 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua , Bina Aksara, Jakarat, 1984, hlm 12-13
Golongan  I  bagi  diri  sendiri.  b).  Pertimbangan  hakim  berdasarkan  unsur  tanpa  hak  atau melawan hukum penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, dan oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan  alasan  pembenar  dan  pemaaf  maka  terdakwa  harus  dijatuhi  pidana.  c).  Bahwa dalam  hal  penggunaan  Narkotika  tersebut  terhadap  terdakwa  telah  dilakukan  tes  pengujian laboratorium  terhadap  urinenya,  berdasarkan  surat  keterangan  hasil  pemeriksaan  di  Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan ditandatangani oleh dokter ditemui tanda-tanda positif ganja dan positif shabu. 12
Sedangkan  secara  non  yuridis  dapat  dilihat  bahwa:  a).  Tindak  pidana  narkotika merupakan tindak pidana luar biasa yang disamping sangat merugikan diri sendiri, merugikan penerus  bangsa,  juga  tidak  sesuai  dengan  program  pemerintah  yang  saat  ini  sedang  bekerja keras  bersama  Polri  dan  BNN  memberantas  narkotika.  b).  Narkotika  juga  berdampak terhadap  psikologi  seseorang  dan  dapat  dengan  mudah  merusak  jiwa  pemakainya  apalagi terdakwa  seorang  anggota  Polri  yang  mengetahui  dengan  pasti  tentang  hal  tindak  pidana narkotika dan seharusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. 13
Secara keseluran sebelum menjatuhkan pidana perlu juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  bagi  terdakwa:  1).  Perbuatan  terdakwa bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  pemberantasan  narkoba.  2).  Terdakwa adalah  seorang  polisi  yang  seharusnya  merupakan  ujung  tombak  dalam  pemberantasan narkoba,  namun  yang  terjadi  sebaliknya.  3).  Terdakwa  merasa  tidak  bersalah  dengan perbuatannya.  Hal-hal  yang  meringankan:  1).  Terdakwa  mempunyai  tanggungan  keluarga berupa anak dan istri. 2). Terdakwa belum pernah dihukum.

## B. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Narkotika Dalam Perkara Nomor 414/Pid.B/2011/PN.PDG
Sanksi  pidana  merupakan  suatu  hukum  sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan akibat adalah hukumnya. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan  siksaan,  sanksi  pidana  menjadi  alat  atau  sarana  terbaik  yang  tersedia,  yang  kita  miliki untuk  menghadapi  kejahatan-kejahatan  atau  bahaya  besar  dan  segera  untuk  menghadapi ancaman-ancaman  yang  berbahaya.  Pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  setiap  orang  yang  telah  diputuskan  bersalah  oleh  hakim  haruslah  dijalankan  sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, tidak terkecuali oleh anggota Polri, bahkan anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  akan  diberlakukan  sanksi  pidana  dan  sanksi administrasi (internal). 14
Dalam perkara nomor:414/Pid.B/PN.PDG atas nama terdakwa H mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dengan  putusan  hakim  sebagai  berikut:  1) Menyatakan  terdakwa  H,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri”.  2)  Menjatuhkan  pidana oleh  karena  itu  kepada  terdakwa  dengan  pidana  1  (satu)  tahun  6  (enam)  penjara.  3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  atau  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa
12 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hlm 17
13 Media Informasi dan Komunikasi BNN, Dunia Menyatakan perang Melawan Narkoba, BNN, Jakarta, 2005, hlm 2
14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1984, hlm 177-178
dikurangi  seluruhnya  dari  pidana      yang  dijatuhkan.  4)  Menetapkan  terdakwa  tetap  berada dalam  tahanan.  5)  Memerintahkan  agar  barang  bukti  yang  tersebut  dirampas  untuk dimusnahkan.  6)  Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  I  A  Padang  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum  pasti  karena  terdakwa  tidak  menyatakan  banding  dan  terdakwa  menerima  putusan Hakim sepenuhnya. Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam kasus ini dilakukan dengan acara biasa  dan  semua  prosedur  pemeriksaan  persis  sana  dengan  pemeriksaan  yang  dilakukan terhadap  masyarakat  sipil  lainnya.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  sesuai  dengan pendapat  yang  sama  dari  para  nara  sumber  Bapak  Syafrizal  SH.MH  (  Hakim  Pengadilan Negeri Klas I A Padang).
Setelah  penulis  menganalisis  kasus,  bahwa  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap kasus tindak pidana narkotika yang terdakwa  H,  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  sebenarnya,  sebab  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  terlalu  ringan  mengingat  profesi  terdakwa  adalah  seorang  anggota  Polri yang  seharusnya  merupakan  ujung  tombak  dalam  penyalahgunaan  narkotika.  Seharusnya jaksa  penuntut  umum  meberikan  tuntutan  yang  lebih  berat,  agar  dapat  nantinya  dijadikan suatu  contoh  atau  cerminan  dan  efek  jera  bagi  oknum  yang  akan  melakukan  tindak  pidana narkotika nantinya.
Berdasarkan uraian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara substansial tidak ada permasalahan yang dihadapi selama pemeriksaan dalam peradilan dan dalam penjatuhan pidana oleh Hakim kepada terdakwa seorang anggota Polri, baik kendala yuridis maupun non yuridis.  Karena  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  status  Polri bukanlah Militer lagi tetapi sudah menjadi pegawai negeri (sipil), jadi semua ketentuan yang dilakukan  bagi  masyarakat  umum  juga  berlaku  bagi  anggota  Polri,  oleh  karena  itu  penulis dapat menginformasikan bahwa jika anggota Polri melakukan tindak pidana Narkotika proses pemeriksaannya  tidaklah  berbeda  dengan  masyarakat  sipil  yang  melakukan  tindak  pidana Narkotika.
Akan  tetapi  penulis  menaruh  harapan  kepada  aparat  penegak  hukum  seperti  Polisi tidak  melindungi  para  pengedar  dan  penyalahgunaan  atau  pemakai  Narkotika  baik masyarakat  sipil  maupun  anggota  Polri  sekalipun  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  seharusnya memberikan  tuntutan  yang  lebih  berat  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika  yang  baik terdakwanya  masyarakat  sipil  apalagi  seorang  anggota  Polri  yang  merupakan  seorang penegak  hukum  dan  begitu  juga  terhadap  putusan  hakim  agar  memberikan  putusan  yang sesuai  dengan  yang  diharapkan    dalam  pemberantasan  peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika,  sebab  putusan  Hakim  akan  dijadikan  sebagai  suatu  contoh  dan  efek  jera  bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika nantinya.

## C. Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Administrasi (Internal)
Pertanggungjawaban  internal  adalah  pertanggungjawaban  yang  diwujudkan  dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi. 15 Berikut adalah pertanggungjawaban internal anggota Polri terhadap instansinya yang terbukti
15 Choerul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahanmu Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006, hlm 99
melakukan  tindak  pidana  narkotika  yang  penulis  dapat  dari  penelitian  di  Polresta  Padang, diantaranya
Bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  baik  ringan  maupun  berat selain berlakunya pertanggungjawaban pidana juga berlaku pertanggungjawaban internalnya. Jika  anggota  polri  terbukti  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  telah  diputus  terbukti bersalah  oleh  Pengadilan  anngota  polri  tersebut  akan  diperiksa  oleh  divisi  Propam menyangkut  pelanggran  yang  dilakukan,  apabila  anggota  polri  tersebut  diputus  oleh  hakim dengan  pidana  penjara  minimal  4  (empat)  tahun  penjara  maka  anggota  polri  tersebut  bisa diajukan  untuk  di  pecat  atau  di  PTDH  (Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat).  Sanksi Administratif  berupa  rekomendasi  PTDH  tersebut  dikenakan  melalui  Sidang  Komisi  Kode Etik  Polri  (KKEP)  terhadap:  1)  Pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  2)  Pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf e, huruf g, hurf h, dan huruf i.
Selain  dari  pada  itu  Ankum  atau  atasan  yang  berhak  menghukum  mempunyai pertimbangan  dalam  memberikan  sanksi  hukuman  terhadap  anggota  Polri  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika.  Pertimbangan  ankum  dalam    memberikan  sanksi  terhadap anggotanya  didasarkan  kepada  perbuatan  anggotanya  tersebut  apakah  sudah  berulang-ulang perbuatan itu dilakukan, apakah perbuatan itu spontan dilakukan, namun khusus untuk tindak pidana  narkotika  anggota  polri  di  Polresta  padang  tidak  ada  dengan  status  korban  karena anggota Polri adalah aparat negara yang sudah dilatih, dididik, dan sudah tahu bahwa segala hal  yang  berhubungan  dengan  Narkotika  merupakan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  maka  dari  itu  anggota  Polri  di Polresta padang yang melakukan tindak pidana narkotika ancaman hukuman dari ankumnya berat.
Untuk  status  anggota  Polri  yang  telah  diputuskan  bersalah  oleh  hakim  selama menjalani  hukuman  maka  anggota  Polri  tersebut  masih  dengan  status  anggota  Polri,  namun sesuai  peraturan  yang  berlaku  di  Polri  ada  beberapa  haknya  di  cabut,  seperti  tidak mendapatkan  tunjangan  kinaerja,  sementara  untuk  gaji  atau  penghasilan  anggota  Polri tersebut  hanya  menerima  sebanyak  75%,  dan  setelah  masa  hukuman  pidana  anggota  Polri tersebut  selesai,  Propam  akan memeriksa kembali dan mengajukan sidang kode etik sampai menunggu keputusan sidang kode etik apakah anggota Polri tersebut di pecat atau tidak. Jika anggota  Polri  tersebut  dipecat  maka  setelah  keluar  surat  pemecatannya  berhentilah  dia menjadi anggota Polri.
Dalam  kasus  terdakwa  H  mempetanggungjawabkan  tindak  pidananya  dengan  sanksi berupa:  Sidang  Kode  Etik  Profesi  Polri  dengan  nomor:  PUT-KKEP/02/V/2015/KKEP sebagai  berikut:  Dari  keseluruhan  penilaian  maupun  pertimbangan  hukum  terhadap  fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka ketua, wakil ketua,  dan  anggota  sidang  komisi  memutuskan  :Nama  dengan  inisial  H  pangkat Ipda/70040011 jabatan PAMA SATSABHARA kesatuan Polresta Padang terbukti secara sah dan meyakinkan melangar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2003  tentang  pemberhentian  Anggota  Polri  Menjatuhkan  sanksi  sebagai berikut:  1)  Sanksi  bersifat  bukan  administrasi  berupa  perilaku  terduga.  2)  pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 3) Sanksi bersifat administrasi berupa: (a) Dipindahkan
ke fungsi berbeda bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 1  September  2013.  (b)  Dipindah  tugaskan  dari  wilayah  berbeda  diluar  wilayah  hukum Polresta Padang dilingkungan Polda sumbar.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Disiplin  Hukuman  yang  ke  2  (dua)  menetapkan  : Penundaan  UKP  1  (satu)  peiode  1-1-2012  s/d  1-7-2012,  Penempatan  pada  tempat  khusus selama  21  hari    Penundaan  UKP  1  (satu)  periode  (1-1-2012  s/d  1-7-2012)  dan  penempatan pada  tempat  khusus  selama  21  hari  serta  dipindah  tugaskan  dari  wilayah  berbeda  diluar wilayah  hukum  Polresta  Padang  dilingkungan  Polda  Sumbar,  serta  mutasi  bersifat  demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam)  bulan terhitung dari tanggal 1 september 2013.
Perlu diketahui, ankum dalam menjatuhkan hukuman administrasi terhadap terdakwa H juga berdasarkan Analisa Fakta dan Yuridis, yaitu sebagai berikut: berdasarkan fakta yang terdapat  dalam  berkas  perkara  atau  DP3D  Nomor:  DP3D/08/111/2013/Propam  tanggal  28 Maret  2013  dapat  disampaikan  hal-hal  sebagai  berikut: Pertama, bahwa  terperiksa  Ipda  H terbukti telah melakukan pelanggaran  disiplin berdasarkan surat keputusan hukuman disiplin masing-masing:  1)  Surat  keputusan  Hukuman  Disiplin  No.Pol  :    Skep/14/11/2009/tabes tanggal  3  Februari  2009.  2)  Surat  keputusan  Hukuman  Disiplin  Nomor  : Skep/142/XII/2010/Resta tanggal 29 Desember 2010. 3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:  Skep/35/V/2011/Resta tanggal  18 Mei  2011. 4)  Keputusan surat  Hukuman Disiplin Nomor: Kep/42/IX/2012/Resta tanggal 18 September 2012.
Kedua, bahwa terperiksa IPDA H telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor:  414/Pid.B/2012.PN.PDG  adalah  benar  tentang  putusan hukuman  pidana  terhadap  terperiksa  dan  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2011 di jalan Abdul Muis Kel.  Jati  Padang  Timur  Kota  Padang  dan  barang  bukti  yang  mana  pada  saat  itu  ditemukan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
Ketiga , bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:414/Pid.B/2011/PN.PDG tanggal 24 Agustus 2011 terhadap terdakwa H telah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dianalisa secara yuridis Bahwa dari fakta-fakta dan analisa fakta serta berkas perkara terperiksa Ipda H sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut: Pertama , bahwa Ipda H telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemrintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin bagi Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dinyatakan tidak layak lagi menjalani profesi kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri” Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) yang  dikeluarkan  oleh  Ankum  terduga  pelanggar  lebih  dari  3  (tiga)  kali  yakni:  1)  Surat keputusan  Hukuman  Disiplin  No.  Pol:  Skep/14/11/2009/tabes  tanggal  3  Februari  2009.  2) Surat keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/142/XII/2010/Resta tanggal 29 Desember 2010. 3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: Skep/35/V/2011/Resta tanggal 18 Mei 2011.  4)  Keputusan  surat  Hukuman  Disiplin  Nomor:  Kep/42/IX/2012/Resta  tanggal  18 September 2012.
Kedua ,  Selanjutnya  terduga  pelanggar  Ipda  H  juga  dapat  dikenakan  Pasal  12 Peraturan  P  merintah  Nomor  1  Tahun  2003  Tentang  pemberhentian  Anggota  Polri  yang
berbunyi”  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia    diberhentikan  tidak  dengan hormat  dari  dinas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  apabila  dipidana  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  keteatpan  hukum  tetap    dan  menurut pertimbangan  Ankum  (pejabat  yang  berwenang)  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  untuk  tetap berada  dalam  dinas  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia”  hal  ini  dikarenakan  terduga pelanggar  Ipda H telah  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada bulan Maret 2011, dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor;414/Pid.B/2011/PN.PDG  tanggal  24  Agustus  2011 terhadap terdakwa H telah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
Ketiga ,  Bahwa  dengan  telah  terpenuhinya  syarat  formil  dan  syarat  materil  berkas perkara  terperiksa  Ipda  H  maka  terhadap  berkas  perkara  terperiksa/terduga  pelanggar  dapat diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.

## KESIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  tindak  pidana  terhadap  anggota  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  dengan  No.414/Pid.B/2011?PN.PDG  adalaah  berupa  pertanggungjawaban secara  pidana  yaitu  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  melalui  persidangan  di  Pengadilan  dan  dijatuhi  hukuman  oleh  hakim  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  dengan  pidana  hukuman  penjara  selama  1  (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Anggota Polri yang terbukti bersalah oleh pengadilan juga mendapatkan  sanksi  atau  pertanggungjawaban  secara  internal  dari  ankum  berupa pemeriksaan  oleh  divisi  propam  menyangkut  tindak  pidana  yang  dilakukan,  dan  jika tuntutan  pidana  dari  pengadilan  minimal  4  Tahun  maka  anggota  Polri  tersebut  siap dilakukan pengajuan pemecatan melalui sidang kode etik. Selama anggota Polri menjalani hukumannya  status  kenaggotaannya  tetap  sebagai  anggota  Polri  dan  setelah  masa menjalani hukaman telah habis  maka pihak ankum  akan melakukan peneriksaan kembali tentang  keputusan  akhir  menyangkut  status  keanggotaan  Polri  tersebut  berdasarkan pertimbangan dari tindak pidana yang telah dilakukannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak  pidana  tersebut  berdasarkan  secara  yuridis  yaitu  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  narkotika  dan  berdasarkan  bukti  yang  ada  atau  yang  digelar  dipersidangan. Pertimbangan  hakim  berdasarkan  unsur  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  penyalah  guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa, dan  oleh  karena  selama  persidangan  pada  diri  terdakwa  tidak  ada  ditemukan  alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus dijatuhi pidana. Bahwa dalam hal penggunaan Narkotika tersebut terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya,  berdasarkan  surat  keterangan  hasil  pemeriksaan  di  Rumah  Sakit  Bhayangkara Padang dan ditandatangani oleh dokter ditemui tanda-tanda positif ganja dan positif shabu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP , Rineka Cipta, Jakarta, 1996
Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1983
Bambang Purnomo, Hukum Acara Pidana: Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 , Liberty, Jakarta 2004
Choerul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahanmu Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006
Citra  Persada, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Bagi  Anggota  Polri  Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika , Skripsi, padang, 2005
DirJend Bea Cukai, Pengawasan Narkotika Dan Psikotropika, Dijen bea cukai, Jakarta, 2002
Farouk, Muhammad, Menuju Reformasi Polri, PTIK Press, Jakarta, 2003.
Fitriyani  Nasution, Peranan  Polri  Dalam  Menyelesaikan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, Skripsi, Padang 2007
Hamzah  Hatrik, Asas  Pertanggungjawaban  Koordinasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia,
Raja Grafindo, Jakarta, 1996
Hans  Kelsen  dan  M.Ali  Syafaat, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Sekjend  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana, Mander  Maju,  Jember, 2003.
I  Gusti  Bagus  Sutriana, Peranan  Keterengan  Ahli  Dalam  Perkara  Pidana ,  Bunga  Rampai, Jakarta, 1986.
Mardani ,  Penyalahgunaan  Narkoba  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Dalam  Hukum Pidana Nasional , Raja Grafindo, Jakarta 2005.
Media  Informasi  dan  Komunikasi  BNN, Dunia  Menyatakan  perang  Melawan  Narkoba,
BNN, Jakarta, 2005
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua , Bina Aksara, Jakarat, 1984.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Alumni,  Bandung, 1984.
Murti Akto. Praktek Perdata pada Pengadilan Agama cet V , Pustaka Pelajar, Jakarat, 2004.
Nanda  Agung  Dewantoro, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Perkara Pidana , Aksara Persada, Jakarta, 1987
Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional , Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1996.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Cetakan  Kelima , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegak Hukum , Sinar Baru, Bandung, 1983.
Soedjono , Narkotika dan Remaja, penerbit, Alumni, Bandung, 1985.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta, 1985.
Sodarto, Kapita Selekta Hukum Hukum Pidana , Bunga Rampai, Jakarta, 1986
W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia.