Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954

## Peranan GCG Dan Struktur Kepemilikan Dalam Meminimalisir Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI

## Andrew Gunawan
Universitas Katolik Musi Charitas andrew@ukmc.ac.id
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 9 Juni 2022 Disetujui : 30 Juni 2022 Dipublikasi
: 1 Juli 2022

## ABSTRACT
Agency costs are a problem for most companies, especially for manufacturing companies. Indeed, agency  costs  arising  from  deviant  management  practices  can  be  minimized  with  good  corporate governance or what is known as good corporate governance. One form of good governance is the existence of an independent board of commissioners that functions as a supervisory mechanism in the company. In addition, the ownership structure also has its own role to overcome this problem. This  study  aims  to  see  how  the  role  of  good  corporate  governance  and  ownership  structure  in minimizing agency costs in a company. The method used in this study is multiple linear regression analysis, the result is the proportion of independent commissioners and institutional ownership has no significant effect on agency costs.
Keywords: agency costs, good corporate governance, the proportion of independent commissioners

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  perkembangan  industri    khususnya  di  sektor    manufaktur  telah  berkembang sangat pesat, hal tersebut tidak luput dari pemanfaatan sumber daya alam yang baik, tenaga kerja yang  melimpah,  dan  juga  teknologi  yang  memadai.  Namun    dengan  seiring  perkembangan perusahaan  manufaktur  yang  sangat  pesat  juga  menimbulkan  masalah  baru,  yaitu  masalah keagenan.  Salah  satu  masalah    yang  timbul  di  antara  manajer  atau  manajemen  (agen)  dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal), yang menimbulkan perbedaan pandangan dan  disinformasi.  Masalah  ini  kerap  timbul  di  karenakan  manajer  merasa  kurangnya  insentif yang  diterima  justru  lebih  mementingkan  kepentingan  sendiri.  Hubungan  keagenan  sekali  lagi terjadi  pada  saat  prinsipal  mempekerjakan  agen  dan  sekaligus  memberikan  wewenang  kepada agen  untuk  mengambil  keputusan.  Dalam  perusahaan  di  mana  manajernya  memiliki  saham kurang dari 100% akan terjadi hubungan keagenan dengan konsekuensi potensial terjadi konflik keagenan. Perusahaan untuk memperkecil konflik keagenan tersebut harus mengeluarkan Biaya yang kemudian dinamai dengan Biaya keagenan atau agency cost (Budiarti, dkk 2014).
Masalah  keagenan  itu  juga  terjadi  karena  pemilik  hanya  memiliki  akses  terhadap  relatif sebagaian  kecil  informasi  yang  tersedia  bagi  eksekutif  mengenai  kinerja  perusahaan  dan  tidak dapat  mengawasi  seluruh  keputusan  atau  tindakan  eksekutif,  maka  sering  kali  eksekutif  bebas mengejar  kepetingannya  sendiri.  Kondisi  ini  dinamakan  masalah  bahaya  moral ( moral  hazard problem) .  sebagai  akibat  dari  masalah  bahaya  moral,  eksekutif    mungkin  merancang  strategi yang  memberikan  manfaat  terbesar  bagi  diri  sendiri,  dengan  menempatkan  kesejahteraan organisasi  sebagai  prioritas  sekunder.  Misal  eksekutif  mungkin  menjual  produk  lebih  awal  di akhir  tahun  untuk  meningkatkan  bonus  mereka  meskipun  diskon  besar  yang  harus  ditawarkan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
akan  mengancam  stabilitas  harga  produk  perusahaan  di  tahun  berikutnya.  Demikian  pula, eksekutif yang tidak diawasi mungkin mencoba mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bermalas-malasan, mengubah ramalan untuk memaksimalkan bonus kinerja; menilai perusahaan yang  dijadikan  target  akuisisi  secara  tidak  realistis  guna  meningkatkan  kemungkinan  untuk memperbesar  ukuran  organisasi  melalui  akuisisi  tersebut  atau  memanipulasi  catatan  karyawan untuk mempertahankan atau merekrut karyawan inti perusahaan.
Penyebab  utama  kedua  yang  menimbulkan  biaya  keagenan  adalah  seleksi  yang  salah ( adverse selection) . Hal ini mengacu pada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk secara tepat menentukan kompentensi dari prioritas eksekutif ketika mereka direkrut karena para pemilik  tidak  dapat  melakukan  verifikasi  awal  atas  kelayakan  seorang  ekeskutif  sebagai  agen dari  pemilik,  maka  masalah  perebedaan  prioritas  yang  tidak  pernah  diantisipasi  sebelumnya antara pemilik dan agen sangat mungkin terjadi ( Robinson, 2008) .
Salah  satu  faktor  yang  mampu  meminimalisirkan  dari  timbulnya  biaya  keagenan  tersebut adalah dengan penerapan tata kelola yang baik atau Goood Corporate Governace (GCG) . Good corporate  governance (GCG) adalah  terkait  dengan  pengambilan  keputusan  yang  efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur  organisasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai  bisnis  yang  menguntungkan,  efisien  dan efektif  dalam  mengelola  risiko  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  kepentingan stakeholder .  Sementara  definisi good  corporate  governance  (GCG) sesuai  dengan  surat keputusan  BUMN  No.  117/2002  merupakan  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Dari beberapa definisi di atas dapat  disimpulkan  bahwa Good  corporate  governance (GCG)  adalah  suatu  sistem  yang mengelola  dan  mengawasi  proses  pengendalian  usaha  yang  berjalan  secara  berkesinambungan untuk  menaikkan  nilai  saham,  yang  akhirnya  akan  meningkatkan  nilai  persuhaan  dan  sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.
Salah  satu  perwujudan  dari Good  Corporate  Governance  ( GCG)  yaitu  dewan  komisaris independen.  Menurut  Pranita  (2018),  komisaris  independen  berfungsi  sebagai  kekuatan penyeimbang  dalam  pengambil  keputusan  oleh  dewan  komisaris.  Peran  dewan  komisaris independen  sangat  penting  dan  cukup  menentukan  bagi  keberhasilan  implementasi good corporate governance. Fungsi utama dewan komisaris menurut Indonesian Code for Corporate Governance adalah  memberikan  supervisi  kepada  dewan  direksi  dalam  menjalankan  tugasnya. Dewan komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran ketika di minta oleh dewan direksi. Selain dari dewan komisari independen  Struktur kepemilikan juga memiliki pengaruh ke biaya keagenan. Dalam hal ini suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi  atau  memonitor  perusahaan  serta  manajemen  dan  dewan  direksinya.  Struktur kepemilikan  merupakan  suatu  mekanisme  untuk  mengurangi  konflik  antara  manajemen  dan pemegang  saham  ,  Faisal  (2005)  dalam  Sarafina  (2017).  Struktur  kepemilikan  dipercaya memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  jalannya  perusahaan  yang  nantinya  dapat mempengaruhi  kinerja  suatu  perusahaan.  Jensen  dan  Meckling  (1976)  dalam  Sarafina  (2017) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan dan kepentingan institusional adalah dua mekanisme yang  dapat  mengendalikan  masalah  keagenan  yang  ada  di  suatu  perusahaan.  Salah  satu  faktor yang ada dalam sturktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional, adalah kepemilikan saham pemerintah,  institusi  keuangan,  institusi  berbadan  hukum,  institusi  luar  negeri,  dana  perwalian dan  institusi  lainnya  pada  akhir  tahun  (Shien,  et.  Al  2006)  dalam  wijayanti  (2015).  Adanya kepemilikan  institusional  di  suatu  perusahaan  akan  mendorong  peningkatan  pengawasan  agar lebih  optimal  terhadap  kinerja  manajemen,  karena  kepemilikan  saham  mewakili  suatu  sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas  bahwa  struktur  kepemilikan  dapat  berpengaruh  terhadap biaya  keagenan  tetapi  hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  (Aga  nugroho,  dkk,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
2012)  dengan  judul  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan  Mekanisme Corporate  Governance terhadap  Biaya  Keagenan  bahwa  dalam  penilitiannya  komposisi  dewan  komisaris,  kepemilikan instisusi,  terhadap  biaya  keagenan  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dengan  ATO (rasio perputaran asset ) sebagai ukuran variabel.
Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Krisnauli, 2014) menyatakan bahwa variabel ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  komisaris  independen  dan  kepemilikan  institusional berpengaruh  positif  terhadap  biaya  keagenan  dengan  ATO  (peningkatan  perputaran asset ) sebagai  ukuran  variabel.  Hal  tersebut  di  tunjukkan  semakin  tinggi  jumlah  atau  ukuran  dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan instisusional maka semakin tinggi pula rasio perputaran asset yang dihasilkan perusahaan. Peningkatan perputaran asset (ATO) menandakan kinerja  manajemen  yang  baik  dan  minimnya  masalah  keagenan  yang  terjadi  di  perusahaan  , sehingga biaya keagenan yang timbul juga dapat ditekan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di  jelaskan  (aga  nugroho,  dkk.  2012)  mendapatkan  hasil  yang  berbeda  dengan  peneliatan (Krisnauli, 2014).
Berdasarkan  fenomena  dan  perbedaan  penelitan  di  atas  maka    penulis  tertarik  untuk mengambil kembali judul penelitian Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Struktur Kepemilikan terhadap Biaya Keagenan

## STUDI LITERATUR

## Teori Agensi
Teori  agensi  ini  menjelaskan  hubungan  antara agent dan principal. Menurut  Jensen  dan Meckling (1976) dalam Krinauli (2014) menyatakan bahwa teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana  satu  orang  atau  lebih  ( principal )  melibatkan  satu  orang  ( agent ).  Secara  garis  besar digambarkan  dua  bentuk  hubungan  keagenan,  yaitu  antara  manajer  dengan  pemegang  saham ( shareholders) dan  antara  manajer  dengan  pemberi  pinjaman  ( bondholders). Menurut Lukviarman  dalam Agency  Theory merupakan  perspektif  yang  jelas  mengambarkan  masalah yang  timbul  dengan  adanya  pemisahan  antara  kepemilikan  dan  pengendalian  terhadap perusahaan, yaitu adanya konflik kepentingan dalam perusahaan.
Manajer  dalam  menjalankan  tugasnya  memiliki  tujuan  pribadi  yang  bertentangan  dengan tujuan  dari  prinsipal,  dalam  hal  ini  tujuan  dari  prinsipal  ialah  untuk  memaksimalkan kemakmuran  pemegang  saham.  Dikarenakan  informasi  yang  lebih  banyak  dimiliki  oleh  pihak manajer ini dapat memicu mereka untuk melakukan tindakkan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan  untuk  memaksimalkan  kinerja  mereka  sendiri  seperti  agar  dapat  dinilai  kinerjanya baik  maka  mereka  cenderung  akan  melakukan  praktik  penghindaran  pajak.  Sedangkan  bagi pemilik  modal  dalam  hal  ini  investor,  bagi  mereka  akan  sulit  untuk  mengontrol  secara  efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen ini karena kurangnya informasi yang ada. Maka dari  itu,  terkadang  beberapa  kebijakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen perusahaan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik modal atau investor.

## Teori Asimetri Informasi
Asimetri  informasi  adalah  suatu  kondisi  dimana  pihak  manajer  (agent)  mempunyai  lebih banyak  informasi  atas  kondisi  suatu  perusahaan  dibandingkan  dengan  pemegang  saham (principal). Dalam Teori Agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan dan pemegang saham  (principal)  menyerahkan  pengelolaan  perusahaan  kepada  pihak  profesional  dalam  hal  ini ialah pihak manajer (agent) yang lebih mengerti dan memahami cara menjalankan usaha.
Kondisi  ini  cenderung  dapat  menyebabkan  adanya  ketidakseimbangan  informasi  (asimetri informasi)  antara  pihak  manajer  (agent)    dengan  pemilik  perusahaan  dan  pemegang  saham (principal).  Ketika  ketidakseimbangan  informasi  ini  tinggi,  maka  pemegang  saham  tidak  dapat memiliki  sumber  daya  yang  cukup,  intensif,  ataupun  akses  atas  informasi  yang  relevan  untuk mengontrol  tindakkan  manajer  ini,  dimana  hal  ini  akan  membuat  pihak  manajer  memiliki kesempatan untuk melakukan praktik kecurangan dalam perusahaan seperti halnya penghindaran pajak.  Maka  dari  itu  perlu  diterapkannya  prinsip  Good  Corporate  Governance  yang  dapat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
membantu  memperlemah  praktik  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen perusahaan  ini,  salah  satunya  dengan  adanya  peran  dari  dewan  komisaris  independen.  Dewan komisaris independen inilah yang nantinya akan mengawasi aktivitas perusahaan serta tindakkan manajemen dan juga dewan komisaris ini cenderung lebih  menghindari praktik  – praktik negatif yang terjadi di dalam perusahaan karena bila terjadi praktik negatif dalam perusahaan maka citra perusahaan  akan  menjadi  buruk,  pihak  dewan  komisaris  independen  ini  tidak  menginginkan  hal itu terjadi.

## Good Corporate Governance
Tujuan  utama  dari  sistem  pengendalian  internal  adalah  untuk  memberikan  peringatan  awal, mengembalikan  organisasi  sebelum  mencapai  tingkat  kritis.  Dewan  komisaris  dalam  hal  ini merupakan  pihak  sebagai  penanggungjawab  final  dalam  fungsi  perusahaan  .  Sistem corporate governance sangat  kompleks  dan  terintegrasi  sehingga  diperlukan  suatu  mekanisme.  Mekanisme pengendalian pada corporate governance dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen  perusahaan  yang  timbul  karena moral  hazard ,  kesalahan  dalam  pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Dalam  hal  ini,  direksi  harus  memiliki  sistem  dan  pengawasan  di  luar  organ  internal  yang mengawasi bidang keuangan, operasional, risk management dan kepatuhan. Keseluruhan tugas ini menjadi  tanggungjawab  komite  audit  dan  dewan  komisaris  independen.  Dari  pernyataan  diatas, maka  dapat  didefinisikan  mekanisme corporate  governance menjadi  suatu  hubungan  antara beberapa  organ  terkait,  seperti:  proporsi  dewan  komisaris  yang  independen,  proporsi  dewan komisaris  yang  memiliki  kemampuan  akuntansi  atau  bisnis,  proporsi  komite  audit  yang independen.  Dewan  komisaris  merupakan  puncak  dalam  sistem  pengelolaan  internal  sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional perusahaan. Peran dari dewan komisaris diantaranya  adalah  menjamin  pelaksanaan  strategis  perusahaan,  mengawasi  manajemen  dalam mengelola perusahaan, serta mewujudkan terlaksananya transparansi. Peran dewan komisaris akan didukung  bila  dalam  pelaksanaannya  mereka  melakukan  tugasnya  secara  independen,  sehingga akan meningkatkan tingkat transparansi dalam voluntary disclosure .
Dewan  komisaris  yang  memiliki  kemampuan  akuntansi  juga  ditenggarai  memiliki  peranan penting dalam  pengawasan praktik negatif seperti penghindaran pajak . Hal ini dikarekan mereka lebih peka dan mengetahui kebutuhan informasi apa saja yang diperlukan oleh stakeholder dalam penilaian  terhadap  perusahaan  tersebut.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  memberikan sinyal positif berupa transparansi informasi, khususnya informasi keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan sentimen positif pula oleh stakeholder. Pengendalian yang baik akan mengakibatkan  konflik  keagenan  yang  terjadi  akibat  keinginan  manajemen  untuk  meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi

## Biaya Keagenan
Pengukuran  biaya  agensi  dengan  perputaran  aktiva.  Biaya  agensi  yang  diproksikan  dari perputaran aktiva mengukur biaya keagenan berdasarkan asset and total sales ,  yaitu rasio aktiva terhadap  total  penjualan.  Perputaran  aktiva  merefleksikan  kebijakan  manajerial  untuk  praktek efisien dalam perputaran aktiva. Semakin tinggi level akibat kebijakan manajerial, maka semakin rendah  biaya  keagenan  yang  terjadi.  Biaya  keagenan  yang  diukur  dengan  perputaran  aktiva mengukur  kemampuan  manajer  untuk  menggunakan  aktiva  secara  efisien.  Tingkat  perputaran aktiva  yang  tinggi  merupakan  indikasi  bahwa  manajer  melakukan  praktek  efisien  dalam manajemen aktiva dengan demikian akan meningkatkan nilai perusahaan. Faisal (2005) dalam Siti Hayati  (2014).  Jadi  dengan  adanya  tingkat  perputaran  aktiva  yang  tinggi,  manajer  berhasil meningkatkan  pendapatan  perusahaanya,  sehingga  akan  terjadi  masalah  transparansi  karena  para manajer  berusahaan  tidak  mempublish  keuntungan  tersebut  agar  para  pemegang  saham  tidak menuntut banyak kepada agen.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954

## Hipotesis
1. Hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Biaya Keagenan.
Pada dasarnya salah satu hal dapat terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu  dengan  adanya  dewan  komisaris  independen    di  mana  jumlah  dewan  komisaris independen  ini  dalam  suatu  perusahaan  paling  minimal  30%  dari  dewan  komisaris.  Pihak independen  adalah  pihak  di  luar  perusahan  yang  tidak  memiliki  hubungan  keuangan, kepengurusan,  kepemilikan  saham  dan/atau  hubungan  keluarga  dengan  dewan  direksi, dewan  komisaris  dan/atau  pemegang  saham  pengendali  atau  hubungan  lain  yang  dapat mempengaruhi  kemampuannya  untuk  bertindak  independen.  Jadi  dewan  komisaris independen  memonitoring  segala  kegiatan  yang  ada  di  suatu  perusahaan  tersebut  dengan semakin  ketatnya  pengawasan  yang  di  lakukan  membuat  tindak  perilaku  manajer  yang menyimpang minim yang di mana ini dapat mengurangi biaya keagenan.
H 1 : Dewan komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan
2. Hubungan antara kepemilikan institusional dan Biaya Keagenan.
Dalam  pengelolaan  perusahaan  pastinya  pemilik  atau  pemegang  saham  membagi  hal tersebut  menjadi  beberapa  struktur  yaitu  struktur  kepemilikan  dimana  di  dalamnya  di  bagi lagi,  salah  satunya  adalah  kepemilikan  institusional,  menurut  ross  (2005)  kepemilikan institusional adalah pengelompokan struktur hak yang dimiliki secara institusi atau bersifat berkelompok. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan  yang bersifat komperatif.  Semakin  banyak  nilai  investasi  yang  diberikan  ke  dalam  sebuah  organisasi, tentu  akan  membuat  sistem  monitoring  di  dalam  organisasi  semakin  tinggi.  Hal  tersebut dapat meminimalkan biaya keagenan yang ditimbulkan oleh agen/manajer.
H 2 : kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Biaya keagenan

## METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  Penelitian  ini  adalah  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2018-2020.  Alasan  pemilihan  perusahaan  manufaktur  adalah  karena  aktivitas operasional  dan  non  operasional  yang  ada  di  perusahaan  manufaktur  jauh  lebih  kompleks  dari perusahaan lainnya.
Dimana  Penelitian  ini  menggunakan Purposive  Sampling pemilihan  sebagai  teknik  dalam pengambilan  sampel.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  mendapatkan    sampel  pada  penelitian  ini adalah:
1. Perusahaan  manufaktur  yang  tidak  di delisting sepanjang  periode  2018-2020,  hal  ini  di karenakan apabila perusahaan tersebut di delisting data yang tersedia tidak bisa di pastikan keabsaanya dan tidak bisa dipatikan kebenarannya lagi.
2. Perusahaan  yang  datanya  tidak  lengkap  pada  tiap  tahun,  karena  data  yang  tidak  lengkap tidak dapat di masukan kedalam penelitian

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah  teknik pengumpulan  data  arsip  ( archival) dapat  berupa  data  primer  atau  data  sekunder.  Untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data di basis data menurut Hartono (143, 2013)

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda.  Persamaan  yang digunakan dalam analisis ini adalah :
Y = a + b1X1 + b2x2 + e (1) Dimana: Y : Variabel dependen (Biaya Keagenan)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
X1 : Variabel independen (dewan komisaris independen) X2 : Variabel independen (kepemilikan institusional) b1–b2 : Angka arah atau koefisien regresi a : intercept atau konstanta e : residual

## HASIL

## Deskripsi Penelitian
Berdasarkan pada seleksi sampel berdasarkan kriteria penelitian dengan menggunakan teknik purposive  sampling, maka  didapatkan  jumlah  sampel  yang  memenuhi  syarat  sebesar    420  data. Adapun rinciannya ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 1 Penentuan Sampel Penelitian No. Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 1. Jumlah  Perusahaan  Manufaktur  yang  terdaftar  di BEI pada periode pengamatan 144 2. Jumlah  Perusahaan  yang  di  delisting  selama  masa periode penelitian (0) 3. Periode pengamatan 3 tahun 432 4. Jumlah  data  perusahaan  yang  tidak  lengkap  per tahun (periode) (12) Total sampel penelitian yang di olah 420
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  terlihat  bahwasannya  terdapat  144  perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI sepanjang 2018-2020 sehingga total menjadi 432 data. Namun dari 432 data ini ada 12 data perusahaan yang tidak tersedia sehingga harus dieliminasi.

## Statistik Deskriptif
Pada penelitian ini juga di lakukan analisis statistik deskriptif yaitu untuk mengetahui bentuk data  penelitian  dan  menguji  generalisasi  hasil  penelitian  berasarkan  satu  sample,  Hasan (2004:185) dalam Leni (2017). Maka dari itu statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel N Rata-Rata Minimum Maksimum KDI 420 0,406667 0,0000 1,0000 INST 420 0,702656 0,0000 0,9978 ATO 420 1,009730 0,0000 8,4293
Sumber: data sekunder yang diolah
Berdasarkan pada hasil tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah sampel sebanyak 420 karena periode penelitian selama 3 tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa biaya keagenan yang  di  ukur  dengan asset  turn  over (ATO)  yang  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  1,009730  dari jumlah 420, dengan batas minimum 0,0000 dan batas maksimum 8,4293.
Kepemilikan  institusional  yang  dapat  dilihat  dengan  INST  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 0,702656  dengan  batas  minimum  sebesar  0,0000  dan  batas  maksimum  sebesar  0,9978.  Di  lihat dari tabel 4.2, untuk variabel komisaris dewan independen di wakilkan dengan KDI dapat di lihat dengan nilai rata-rata sebesar 0,406667 dari jumlah  420, dengan batas minumum sebesar 0,0000 dan batas maksimum sebesar 1,0000.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954

## Uji Normalitas Data
Peneliti melakukan Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas dilakukan dengan Kolgomogorov-Spinov test . Uji dilakukan dengan melihat angka probabilitas yang dihasilkan yaitu:
1. Nilai signifikasi atau nilai distribusi < 0,05 distribusi tidak normal
2. Nilai signifikasi atau nilai distribusi > 0,05 distribusi normal
Tabel 4.1 Uji Normalitas Residual Keterangan Hasil Jumlah sampel 420 Asymp. Signifikan 0,000
Sumber: data sekunder yang diolah
Dari  tabel  hasil  olah  data  di  bawah  tersebut  dapat  di  lihat  bahwa  data  dari  ketiga  variabel tersebut  saat  diuji  menggunakan One  Sample Kolgomogorov -Spinov test menunjukkan  nilai Asymp.sig  tiap  variabel  lebih  kecil  dari  0,05.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  ini  tidak berdistribusi normal. Maka ada cara lain dengan mencari nilai residual dari variable yang ada lalu diuji  kembali  menggunakan One  Sample  Kolgomogorov -Spinov test yang  menunjukkan  nilai 0,000  tidak  lebih  besar  dari  0,05.  Maka  dari  data  tidak  normal  tersebut  peneliti  memutuskan memperbaiki data dengan metode lain yaitu metode transform.

## Perbaikan data dengan metode Transformasi
Setelah  menguji  normalitas  data  dan  residual  data  tetap  tidak  normal  maka  metode  yang digunakan  untuk  membuat  data  normal  yaitu  dengan  metode  transform,  dimana  dari  ketiga variabel yang tadi di lihat dulu permasalahannya dengan cara graphic, Legacy dialogs, histogram. Dengan  menggunakan graphic tersebut kita dapat  mengetahui permasalahan dari  masing-masing variabel dimana pada variabel Dewan Komisaris Independen mengalami gejala moderate positive skewness, pada variabel Kepemilikan Institusional mengalami gejala moderate negative skewness, dan  untuk  variabel  Biaya  Keagenan  mengalami  gejalan moderate  positive  skewness. Setelah mengetahui gejala- gejala barulah di Transform, Compute Variable . Dan di lakukan uji normalitas menggunakan  metode transform data  tetap  tidak  normal  dengan  nilai  Asymp.sig  tiap  variabel lebih  kecil  dari  0,05.  Dan  setelah  di  lakukan  uji  residual  dengan  metode transform nilai Asymp.sig  tetap  di  bawah  0,05.  Maka  dari  itu  dilakukan  uji  data  tidak  normal  menggunakan metode outliers.
Gambar 1

## Grafik Histogram Komisaris Independen
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
Variabel komisaris independen dengan gejala moderate positive skewness
Gambar 2

## Grafik Histogram Kepemilikan Institusional
Variabel kepemilikan instutisonal yang mengalami gejala moderate negative skewness

## Gambar 3 Grafik Histogram Biaya Keagenan
Variabel biaya Keagenan yang mengalami gejalan moderate positive skewness.

## Tabel 2 Uji Normalitas Residual Model Transformasi
Sumber: data Sekunder yang di olah, 2020
Perbaikan  data tidak normal dengan metode Outliers
Dari  pengujian  data  tidak  normal  menggunakan  metode transform dan  data  masih  tidak normal  maka  dilakukan  metode  perbaikan  data  yang  lain  yaitu  dengan  metode outliers dimana metode ini tidak seperti metode sebelumnya  yang dilakukan dalam pengujian  yaitu dari analyze, descriptive statistic, descriptive. Pada bagian variabel masukan variabel yang belum di transform - kan  dan  setelah  diuji  kita  mengetahui  nilai  Z score masing-masing  variabel  menurut  (Imam Gozali) bahwa penelitian sampel besar yaitu lebih dari 80 data dengan nilai Z score berada di luar range -3,5 sampai 3,5. Dan untuk sampel kecil kurang dari 80 data dengan nilai Z score berada diluar range -3,5 sampai 3. Dalam penelitian ini termasuk sampel besar dimana datanya lebih dari 80, dari pengamatan peneliti dengan nilai Z score yang tidak berada di range - 3,5 sampai dengan 3,5 ada 4 maka dari 4 itu di eliminasi. Setelah itu di lakukan test residual metode outliers dapat di Keterangan Hasil Jumlah sampel 420 Asymp Signifikan 0,002
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
lihat bahwa nilai Asymp.sig masih di bawah 0,05 maka data tersebut masih tidak normal, setelah 2 metode  diatas  masih  tidak  bisa  menormalkan  data  maka  metode  terakhir  yaitu  dengan menggunakan metode boostraping.
Tabel 3 Uji Normalitas Residual Metode Outliers Keterangan Hasil Jumlah sampel Asymp Signifikan 420 0,001
Sumber: data sekunder yang diolah, 2020
Pengujian Regresi linear berganda dengan  metode Boostraping
Apabila  data  dalam  penelitian  sifatnya  tidak  normal  maka  ada  beberapa  cara  yang  dapat  di lakukan  yaitu  :    melakukan  bedah  statistik  dengan  cara  transfrom,  Trimming,  dan  winsorize,  & mengubah  metode  parametrik  menjadi  non  parametrik.  Menormalkan  distribusi  data  menjadi berdistribusi  normal  banyak  digunakan  untuk  tipe  data  interval  dan  rasio.  Jika  tipe  data  interval dan  rasio  tidak  berdistribusi  normal,  maka  pengujian  statistiknya  harus  menggunakan  pengujian nonparametrik  Jogiyanto  (2013).  Dari  langkah-langkah  tersebut  yang  telah  di  lakukan  dan  data masih  tetap  tidak  normal  maka  langkah  terakhir  adalah  menggubah  metode  dari  parametrik menjadi non parametrik dengan metode boostrap. metode ini bisa digunakan bila data masih tidak normal  setelah  menggunakan  metode transform, dan outliers maka  metode  terakhir  yang digunakan  untuk  menormalkan  data  adalah  metode  boostrap  yang  dilakukan  adalah analyze, regression,  linear. Dan  masukan  variabel  utama  yang  belum  di transform ataupun outliers . setelah di boostrap hasil yang di dapatkan sebagai berikut:
1. Persamaan Regresi Liniear Berganda
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda.  Persamaan  yang digunakan dalam analisis ini adalah : Y = 0,714 -0,062 + 0,456 + e Dimana:
Y : Variabel dependen (Biaya Keagenan) X1 : Variabel independen (dewan komisaris independen) X2 : Variabel independen (kepemilikan institusional)
b1–b2   : Angka arah atau koefisien regresi a : intercept atau konstanta e : residual
2. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen
Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi Model R Adjusted R square 1 0,029 0,024 Sumber: data sekunder yang diolah, 2020
Dapat  dilihat  pengujian  koefisien  determinasi    bahwa  nilai Adusted  R  square sebesar  0,024 yang artinya variabel Dewan komisaris independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya keagenan hanya mampu mejelaskan hubungannya sebesar 2,4% yang sisanya 97,6% di pengaruhi oleh  variabel  lain  diluar  dari  model  penelitian  ini,  tujuan  pada  penelitian  ini  lebih  ke  arah hubungan antara variabelnya bukan berdasarkan besarnya pengaruh varibelnya.
1. Uji kelayakan model penelitian  (F test)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
Uji  F  disebut  juga  dengan  Uji Anova.  Uji  ini  berguna  dalam  melihat  hubungan  antara variabel-variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen. Dalam  penelitian,  uji  statistic  F.  Pengujian  dilakukan  dengan  menetapkan  tingkat signifikansi sebesar 0,05.
Tabel 5 Uji F Model signifikan Regression 0,001
Sumber: data sekunder yang diolah, 2020
Dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001 yaitu di bawah 0,05 maka penelitian ini memenuhi uji F dan bisa di digunakan.
2. Uji Parsial (uji t)
Uji  parsial  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  masingmasing  variabel  independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan α: 0.05.
Tabel 6 Uji t Keterangan B Signifikan Komisaris Dewan Independen -0,062 0,824 Kepemilikan Institusional 0,456 0,001
Sumber: data sekunder yang diolah, 2020
Dari tabel diatas, bisa di lihat dari nilai signifikansinya bahwa dari varibel komisari dewan independen dengan nilai signifikansi 0,824 artinya lebih dari 0,05 maka hipotesi pertama di tolak, dan untuk variabel kepemilikan institusional dengan nilai signifikansi 0,001yaitu di bawah 0,05 maka hipotesi kedua diterima.

## Pembahasan

## 1. Pengujian Hipotesis Pertama
Hasil  dari  hipotesis  pertama  dilihat  dari  nilai  signifikansi  dari  variabel  komisaris  dewan independen  lebih  dari  0,05  yaitu  0,824  dan    nilai  koefisiennya    -0,062  dimana  dari  penelitian  ini dilihat    bahwa  variabel  proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  signifikan terhadapa biaya keagenan yang di ukuran dengan asset turn over ( ATO) maka hipotesi di tolak. Hal ini  disebabkan  jumlah  anggota  komisaris  dewan  independen  dalam  suatu  perusahaan  masih  belum memenuhi  nilai  batas  minimal  anggota  dewan  komisaris  independen  yaitu  minimal  30%  dari anggota dewan komisaris.  Di lihat dari nilai minimum  yang ada pada tabel 4.2 statistik deskriptif sebesar  0%    yang  artinya  ada  di  beberapa  perusahaan  yang  tidak  memiliki  dewan  komisaris independen diamana fungsi dewan komisaris independen itu untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan dengan keputusan netral. Dari nilai rata-rata juga hanya sebebsar 40,66% angka  tersebut  mendekati  jumlah  minimum  jumlah  dewan  komisaris  independen,  yang  artinya anggota dewan komisaris independen yang ada pada perusahaan manufaktur tidak bisa mengawasi segala  kegiatan  yang  ada  di  dalam  perusahaan,  karena  jumlah  yang  masih  sedikit  dan  juga disamping  itu    pemilik  perusahaan  yang  masih  kurang  percaya  terhadap  dengan  manajemennya sendiri sehingga, sehingga benturan konflik antara pemilik dan manajer ini tetap terjadi walau telah di  awasi  atau  di  monitor  dewan  komisaris  independen,  penerapan good  corporate  governance di dalam  perusahaan  masih  belum  sepenuhnya  terwujud.  Selain  itu  kebanyakan  perusahaan  masi seolah-olah  menetapkan  komisaris  independen  yang  belum  sesuai  dengan  kompetensi  yang dibutuhkan  perusahaan,  sehingga  pengawasan  dan  peranan  dalam  meminimalisir  biaya  keagenan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
menjadi  lebih  kecil.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Shael,  dkk  (2016)  yang menyatakan bahwasannya peranan dewan komisaris independen di Indonesia belum optimal dalam meminimalisir biaya keagenan secara komprehensif.

## 2. Pengujian Hipotesis Kedua
Hasil  dari  hipotesis  kedua  dilihat  dari    nilai  signifikansi  dari  variabel  kepemilikan institusional  kurang  dari  0,05  yaitu  0,001  dan  nilai  koefisiennya  0,456.  Dapat  di  lihat  bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan yang positif dalam  biaya keagenan yang diukur dengan asset turn over (ATO) maka hipotesis di tolak. Di lihat dari hasil penelitian ini maka  terdapat  anomali  yaitu  suatu  temuan  dalam  penelitian  bahwa  kepemilikan  institusional  itu sendiri  semakin  tinggi  presentasenya  dalam  suatu  perusahaan  bukannya  mengecilkan  biaya keagenan  tapi  semakin  tinggi  presentase  kepemilikan  institusional  akan  memungkinkan  bagi  para pengelola  untuk  mementingkan  kepentingannya  sendiri,  karena  kepemilikan  institusi  memiliki kuasa di dalam perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Dengan kata lain  semakin  tinggi  presentase  kepemilikan  insitutisonal  maka  tingkat  biaya  keagenan  yang keluarkan  juga  ikut  naik.  Hal  ini  dapat  di  lihat  pada  tabel  4.2  bahwa  nilai  rata-rata  kepemilikan institusional    pada  perusahaan  manufaktur  itu  sebesar  70,26%  bisa  di  lihat  bahwa  dari  rata-rata tersebut  bahwa  presentase  kepemilikan  institusional  pada  perusahaan  manufaktur  cukup  tinggi. Secara  praktis,  anomali  ini  mungkin  terjadi  karena  kepemilikan  institusional  yang  tinggi  justru menyebabkan konflik kepentingan menjadi lebih besar karena adanya perbedaan kepentingan antara principal  dan  agen  seperti  dalam  konsep  teori  agensi.  Contohnya,  pemilik  saham  institusional (principal) menginginkan pembagian laba lebih besar dalam  bentuk deviden, sementara manajemen perusahaan (agent)  menginginkan laba perusahaan  menjadi laba ditahan sebagai salah satu strategi untuk melakukan pengembangan usaha tanpa hutang dengan tujuan meminimalisir resiko eksposur modal karena beban hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handoko (2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  di  bab  sebelumnya,  maka  hal  yang  dapat  di sajikan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut,  Komisari  dewan  independen  tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan terkhususnya di perusahaan manufaktur.Hal ini disebabkan  bahwa  kinerja  komisaris  dewan  indenpenden  itu  sendiri  yang  belum  maksimal  dan juga komisaris independen tidak dapat menangkap secara maksmial biaya keagenan yang di ukur dengan Asset turn Over.
Kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  biaya  keagenan terkhususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini terjadi karena semakin tingginya presentase kepemilikan institusional dalam perusahaan maka hal tersebut  malah akan mengacaukan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  hal  ini  terjadi  karena  kepemilikan  institusional merupakan  pihak  investor  jadi  mereka  mementingkan  kepentingan  mereka  sendiri,  bila mereka menginginkan  laba  yang  banyak  maka  mereka  memanfaatkan  kekuasaan  mereka  untuk mendapatkan  laba  sebanyak  mungkin  disamping  besarnya  biaya  yang  di  keluarkan  untuk manajer atau manajemen lain

## REFERENSI
Budiarti,  Ella,  &  Sulistyowati,  Chorry.  (2014). Struktur  Kepemilikan  dan  Struktur Dewan Perusahaan.
Fasial.  (2005). Analisis  Agency  Cost  ,  Struktur  Kepemilikan  dan  Mekanisme  Corporate Governance.
Franita,  Riska.  (2018). Mekanisme  Good  Corporate  Governance  dan  Nilai  Perusahaan:  Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi . Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli. Friantin, Siti, Hayati, Elfi & Laksono, Julyartha Andhika. (2014). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate  Governance  Terhadap  Biaya  Keagenan  Pada  Perusahaan  Property  Dan  Real Eastate Tahun 2010-2012 .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954
Fu’ada,  Tsamrotul.  (2014). Pengaruh  Agency  Cost  Terhadap  Kinerja  Keuangan  BUMN  di Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET).
Hadiprajitno,  Krisnauli,  P.,  Basuki.  (2014). Pengaruh  Mekanisme  Tata  Kelola  Perusahaan  dan Sturktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost (Studi Empiris Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012).
Handoko,  Jesica.  (2015) Pengaruh  Struktur  Modal  dan  Mekanisme  Corporate  Governance terhadap Agency Cost Perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2013.
Hartono,  Jogiyanto.  (2013). Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- Pengalaman . Yogyakarta: BPFE. Kusdewanti,  Amelia,  Indah.  Triyuwono,Iwan  &  Djamhuri,  Ali.  (2014). Teori    Ketundukan: Gugatan terhadap Agency Cost. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh. Liayanto,  L.,  W.,  &  Anam,  Hairul.  (2019). Proporsi  Komisaris  Independen,  Dewan  Komisaris, Kompetensi  Komite  Audit,  Frekuensi  Rapat  Komite  Audit  Terhadap  Konservatisme Akuntansi.
Liu, Alfini, Maryanti., Irwansyah, & Fakhroni, Zaki. (2016) Peran Agency Cost Reduction Dalam Memediasi Hubungan Corporate Social Responsibilty Dengan Nilai Perusahaan. Rahmawati,  Syarifah.  (2016). Konflik  Keagenan  dan  Tata  Kelola  Perusahaan  Di  Indonesia. Banda Aceh: Syiah Kuala Universty Press.
Robinson,  Jr.,  Richard  B.,  &  Pearce  II,  Jhon  A.,  (2007). Manajemen  Strategis-  Formula, Implementasi, dan Pengendalian, Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Saputro, Nugroho, Aga & Syafruddin, Muchamad. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme  Corporate  Governance  Terhadapa  Biaya  Keagenan (Studi  Empiris  pada perusahaan keuangan terdaftar di BEI Tahunm2008-2010).
Sarafina,  Salsabila,  &  Saifi,  Muhammad.  (2017) Pengaruh  Good  CorporateGovernance Terhadap  Kinerja  Keuangan  dan  Nilai  Perusahaan  (Studi  pada  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia Periode 2012-2015).
Shael,  Ezra,  &  Murhadi,  Werner,  R,.  (2016). Pengaruh  Ownership  Structure,  Free  Cash  Flow, danCorporate Governance  Terhadap Biaya Keagenan . Subagyo, Masruroh, Nur, Aini, & Bastian, Indra. (2018). Akuntansi Manajemen Berbasis Desain . Yogyakarta: Gadjah Mada Univesty Press.
Wijayanti,  Fitri,  Laela.  (2015). Analisis  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial,  Kepemilikan Institusional,  Ukuran  Dewan  Direksi,  dan  Ukuran  Dewan  Komisaris  Terhadap  Biaya Keagenan .