IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 DI KABUPATEN KUBU RAYA
Rido Gumilang 1
1 Program Magister Ilmu Sosial Fisip Universitas Tanjungpura Pontianak
Korespondensi Penulis: ridogumilang@student.untan.ac.id

## Abstract
The purpose of writing this thesis is to assess the results of the implementation of policies to  control  waste  disposal  carried  out  by  the  Sanitation  Service  in  Kubu  Raya  Regency. The  writing  of  this  thesis  is  based  on  waste  management  in  Kubu  Raya  Regency  which has not been implemented optimally. This study uses a qualitative research model, while the  research  subjects  are  the  Head  of  the  Cleanliness  Subdivision  and  the  Head  of  the Hygiene  Section  of  the  Public  Works  and  Spatial  Planning  Department  of  Cleanliness, Kubu  Raya  Regency.  The  results  of  the  study  revealed  that  communication  between implementers,  policies  and  target  groups  of  the  Public  Works  and  Spatial  Planning  and Hygiene Office in Kubu Raya Regency began with the Regional Regulation no. 9 of 2013 concerning  Waste  Management,  and  Regent  Regulation  No.  31  of  2014  concerning  the Handling  and  Implementation  of  Waste  Management.  Communication  between implementers  and  policy  makers  is  consolidated,  while  communication  with  the community  is  socialization.  The  resources  owned  by  the  Kubu  Raya  Regency  Sanitation Service in the form of human resources and financial resources are still very lacking. The disposition  of  the  Kubu  Raya  Regency  Sanitation  Service  is  in  the  form  of  a  waste management policy issued by the Regent in the form of full delegation of authority to the Sanitation  Office  to  carry  out  waste  management  in  Kubu  Raya Regency  as  a  technical agency  that  has  consequences  and  responsibilities  in  the  field  of  cleanliness.  The bureaucratic  structure  of  the  Kubu  Raya  Regency  Sanitation  Service  refers  to  standard operating procedures (SOPs). The bureaucracy applied by the Sanitation Department in implementing the waste policy is quite good.
Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Implementation Process

## Abstrak
Penulisan  Tesis ini dimaksudkan untuk menilai  hasil implementasi  kebijakan penertiban pembuangan  sampah  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kebersihan  di  Kabupaten  Kubu Raya. Penulisan tesis ini berdasarkan atas pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya yang belum terselenggara secara maksimal. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Kualitatif, adapun subyek penelitian Kasubbag Kebersihan dan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Kebersihan Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian mengungkapkan komunikasi antar implementor, memberi kebijakan dan kelompok  sasaran  Dinas  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan  Ruang  Dan  Kebersihan  di Kabupaten Kubu Raya bermula dari adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan Dan Penyelenggaraan  Pengelolaan  Sampah.  Komunikasi  antar  implementor  dengan  pemberi kebijakan  bersifat  konsolidasi  sedangkan  komunikasi  dengan  masyarakat  bersifat sosialisasi.  Sumber  daya  yang  dimiliki  Dinas  Kebersihan  Kabupaten  Kubu  Raya  berupa sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  finansial  masih  sangat  kurang.  Disposisi  Dinas Kebersihan  Kabupaten  Kubu  Raya  berupa  kebijakan  pengelolaan  sampah  yang dikeluarkan  oleh  Bupati  berupa  penyerahan  wewenang  sepenuhnya  kepada  Dinas Kebersihan  untuk  melaksanakan  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Kubu  Raya  selaku Instansi  teknis  yang  memiliki  konsekuensi  dan  tanggung  jawab  di  bidang  kebersihan. Struktur birokrasi pada Dinas Kebersihan Kabupaten Kubu Raya mengacu pada prosedur operasi standar (SOP). Birokrasi yang diterapkan Dinas Kebersihan dalam melaksanakan implementasi kebijakan persampahan tergolong baik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Proses Implementasi

## 1. PENDAHULUAN
Hampir  disetiap  Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia selalu dihadapkan dengan  permasalahan  sampah.  Sejalan dengan  pertambahan  penduduk  dan perubahan  pola  konsumsi  masyarakat menimbulkan  bertambahnya  volume, jenis  dan  karakteristik  sampah  yang semakin  beragam  yang  harus  di  kelola dengan baik. Dengan kondisi seperti ini maka  akan  menimbulkan  pencemaran baik air, udara, maupun tanah termasuk juga menumpuknya sampah menjadikan kehidupan  masyarakat  tidak  tentram dan    dapat  terancam  dari  berbagai  hal
akibat pencemaran tersebut.
Lingkungan  hidup  yang  bersih  dan sehat  merupakan  hak  bagi  setiap manusia dimanapun berada.
Pemerintah  menyadari  bahwa permasalahan  sampah  telah  menjadi masalah  nasional,  perlu  adanya  sistem pengelolaan  yang  dilakukan  secara kompeherensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukannya kepastian  hukum,  kejelasan  tanggung jawab  dan  kewenangan  pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat  dan  dunia  usaha  sehingga
perlu  adanya  Undang-Undang  yang mengatur tentang pengelolaan sampah.
Namun pada
kenyataannya pengelolaan  sampah  ini  masih  belum terealisasi dengan baik dalam mewujudkannya meski sudah dibuatnya  peraturan  dalam  hukum. Karena  pada  kenyataannya  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  peduli dan  menganggap  masalah  kebersihan bukanlah yang utama. Dalam menangani  sampah  bukan  hal  yang mudah, karena akan selalu dihadapkan dengan kendala. Adapun yang menjadi kendala  itu  dilihat  dari  masyakarat yang kurang menyadari dan tidak cinta terhadap  lingkungan,  meningkatnya jumlah penduduk beserta bertambahnya kebutuhan manusia, sarana  dan  prasarana  yang  tidak memadai  bahkan  pemerintah  yang bergerak  di  bidang  itu  sendiri  belum melaksanakan tugasnya dengan optimal.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2008  tentang  pengelolaan sampah,  sampah  adalah  sisa  kegiatan sehari-hari  manusia  dan/atau  proses alam yang berbentuk padat dan sampah spesifik  adalah  sampah  yang  karena sifat,  konsentrasi  dan/atau  velumenya
memerlukan pengelolaan khusus,
Menurut  Fenny  (2010:14)  sampah rumah  tangga  dibedakan  menjadi  3 jenis:
1.  Sampah  basah  ( garbage )  sampah yang  terdiri  atas  bahan  organic, sifatnya mudah busuk jika dibiarkan dalam keadaan basah. Misalnya sisa makanan, sayur-sayuran, buah- buahan dan dedaunan,
2.  Sampah  kering  ( rubbish )  yaitu sampah  yang  terdiri  dari  bahan anorganik  yang  sebagian  besar  atau seluruh bagiannya susah membusuk. Misalnya  plastic,  pecahan  kaca, karet dan botol, 3.  Sampah  berbahaya  misalnya  paku, bekas  lampu  neon,  sisa  racun serangga  atau  racun  tikus,  obat kadaluarsa dan batu baterai bekas.
Secara  umum,  sampah  adalah segala  sisa  bentuk  penggunaan  yang  di buang  dan  tidak  di  gunakan  lagi  dan cenderung  sampah  dapat  menimbulkan hal yang negatif jika tidak dengan benar dalam  menanganinya.  Selain  dapat merusak  pemandangan  mata,  sampah juga  menyebabkan  pencemaran  udara dengan  menimbulkan  bau  yang  tidak sedap  disekitarnya  dan  bisa  menjadi sarang  bibit  penyakit.  Hal  ini  tentulah
menjadi  persoalan  yang  bukan  hanya sebelah pihak saja untuk menyelesaikannya, diperlukan kesadaran  yang  benar-benar  tulus untuk  menjadi  pahlawan  kebersihan ini.
Selama  melakukan  penelitian ini peneliti melihat masalah-masalah di lapangan  mengenai  masyarakat  di Kabupaten Kubu
Raya dalam mengelola  sampah  yang  masih  kurang optimal  karena  dapat  dilihat  dari tempat  Pembuangan  sampah  yang masih terbuka untuk membuat masyarakat  Kabupaten  Kubu  Raya tertarik untuk membuang sampah pada siang hari. Peneliti menemukan beberapa orang yang sedang membuang sampah pada siang hari dan bertanya  kepada  mereka  “Apakah diperbolehkan membuang sampah pada  siang  hari?”  lalu  mereka menjawab,  boleh-boleh  saja  asal  tidak pagi hari. Dari jawaban di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten  Kubu  Raya  masih  kurang dalam  mensosialisasikan  kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah.
Dengan  mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah pemerintah  harus  lebih  tegas  dalam
pemberian  sanksi  terhadap  masyarakat yang  tidak  patuh  terhadap  peraturan tersebut.  Seperti  membuang  sampah  di luar  jam  -  jam  yang  ditentukan.  Jam operasional Pembuangan sampah adalah pukul  18:00  –  06:00.  Dalam  rentang waktu  kurang  lebih  1  jam  peneliti meneliti  masyarakat  yang  membuang sampah  sebanyak  5  orang.  Pemerintah harus  mencantumkan  sanksi  atau  denda yang diterima apabila masyarakat masih membuang  sampah  diluar  waktu  yang ditentukan.  Sehingga,  ada  perasaan takut  untuk  membuang  sampah  siang hari.
Masyarakat  merupakan  satuan kehidupan  yang  bersifat  multidimensi. Di dalam kehidupan dinamika keseharian, masing-masing dimensi tidak  berdiri  sendiri  melainkan  saling berkaitan. Sebagai suatu proses
perubahan dalam
kehidupan masyarakat,  pembangunan  masyarakat juga  merupakan  proses  yang  bersifat multidimensi. Pembangunan merupakan suatu perubahan yang dilaksanakan atau terjadi secara sadar dan di sengaja untuk mengubah  suatu  keadaan  yang  tidak baik menjadi baik.
Tujuan  dari  pembangunan  ini  sendiri ialah untuk meningkatkan tingkat hidup
dan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu  negara.  Namun,  setiap  tujuan tidak  selalu  terlaksana  atau  berjalan dengan  mulus  untuk  mewujudkannya. Banyak  sekali  tantangan  yang  terjadi dalam  pelaksanaannya.  Pembangunan sebagai suatu proses perubahan, mewujudkan  suatu  kondisi  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat  yang lebih  baik  dari  kondisi  sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan  menunjukan  kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang,  baik  secara  kualitatif maupun  kuantitatif  dan  merupakan sesuatu  yang  mutlak  harus  terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian pembangunan dan pertumbuhan dapat dikatakan memiliki ikatan yang melekat, sebab pembangunan dan pertumbuhan mempunyai  tujuan  sama  dan  mutlak harus terjadi demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Kabupaten  Kubu  Raya  adalah kabupaten  yang  sedang  berkembang, baik  populasi  maupun  ekonominya. Pertumbuhan yang pesat ini menyebabkan  kebutuhan  setiap  orang juga  meningkat.  Terutama  dalam memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga.
Akibatnya, volume sampah juga mengalami peningkatan. Di samping itu pola  konsumsi  masyarakat  memberikan kontribusi  dalam  menimbulkan  jenis sampah  yang  semakin  beragam,  antara lain  sampah  kemasan  yang  berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.
Selama ini sebagian besar masyarakar  masih  memandang  sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan  sebagai  sumber  daya  yang  perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola  sampah  masih  bertumpu pada  pendekatan  akhir  yaitu  sampah dikumpulkan,  diangkut  dan  dibuang  ke Tempat  Promrosesan  Akhir  Sampah. Padahal  timbunan  sampah  dengan volume  yang  besar  di  lokasi  Tempat Pemrosesan  Akhir  sampah  berpotensi melepas  gas  metan  (CH4)  yang  dapat meningkatkan  emisi  gas  rumah  kaca dan  memberikan  kontribusi  terhadap pemanasan  global.  Agar  timbunan sampah  dapat  terurai  melalui  proses alam  diperlukan  jangka  waktu  yang lama  dan  diperlukan  penanganan  biaya yang besar.
Paradigma baru memandang sampah  sebagai  sumber  daya  yang mempunyai  nilai  ekonomi  dan  dapat dimanfaatkan,  misalnya  untuk  energi,
kompos,  pupuk  ataupun  untuk  bahan baku  industri.  Pengelolaan  sampah dengan  paradigma  baru  ini  dilakukan dengan  kegiatan  pengurangan  sampah yang  meliputi  kegiatan  pembatasan, penggunaan  kembali  dan  pendaur ulang serta kegiatan penanganan sampah  yang  meliputi  pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
Berdasarkan  landasan  hukum  dalam rencana  pengelolaan  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008 tentang  pengelolaan  sampah  bertujuan agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat  ekonomi,  kesehatan  bagi masyarakat  dan  aman  bagi  lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.  Pembentukan  Undang- Undang ini diperlukan dalam rangka:
a. Kepastian  hukum  bagi  rakyat untuk  mendapatkan  pelayanan pengelolaan  sampah  yang  baik dan berwawasan lingkungan.
b. Ketegasan  mengenai  larangan memasukkan
dan/atau mengimpor  sampah  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Ketertiban dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.
d. Kejelasan  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawab  Pemerintah  dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah.
e. Kejelasan antara pengertian sampah yang  diatur  dalam Undang-Undang ini dan perngertian  limbah  sebagaimana
diatur  dalam  undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Agar pengelolaan  sampah  dapat  berjalan secara  proporsional,  efektif  dan  efisien maka  dibentuklah  Dasar  Hukum  yang tertera  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor 9  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah. Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:
a. Kepastian hukum bagi
masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  pengelolaan  sampah yang  baik  dan  berwawasan lingkungan.
b. Ketertiban dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.
c. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung  jawab  Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan sampah.
d. Kejelasan  mengenai  pengertian sampah  yang  diatur  dalam
Peraturan Daerah ini. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan
kompeherensif,  pemenuhan  hak  dan kewajiban  masyarakat,  serta  tugas  dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan
dalam pengelolaan  persampahan,  diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah  yang  terdapat  di  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu Raya  Nomor  9  Tahun  2013  Tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan hukum  pengelolaan  sampah  dalam Peraturan  Daerah  ini  berdasarkan  asas tanggung  jawab,  asas  berkelanjutan, asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas kesadaran,  asas  kebersamaan,  asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan  jawaban  dan  menjelaskan suatu  permasalahan  yang  diteliti  guna menemukan  pemecahan  dari  masalah tersebut.  Penelitian  merupakan  suatu kegiatan  ilmiah  yang  sangat  penting bagi pengembangan ilmu dan pemecahan  suatu  masalah  (Satori  dan Komariah 2011:1).
Dalam  melakukan  implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten  Kubu  Raya,  diperlukan pendekatan  yang  sesuai  dengan  gejala penelitian.  Pendekatan  ini  tentunya berkaitan erat dengan penentuan bagaimana  data  diperoleh.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.
Dalam  hal  ini,  penulis  menggambarkan dan mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan.
Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian  yang  datanya  berupa  kata- kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan  metode  kualitatif.  Selain  itu,
semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (dalam
Moeloeng 2013:11).
Menurut  Sugiyono  (2007:15) metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah,  peneliti  sebagai  instrument kunci,  pengambilan  sampel  sumber data  dilakukan  secara  purposive  dan snowball. Penelitian deskriptif – kualitatif adalah penelitian yang dimaksud  untuk  menganggambarkan keadaan  yang  sebenarnya  berdasarkan data  dan  fakta  dilapangan.  Fokusnya adalah pengambaran secara menyeluruh  tentang  bentuk,  fungsi, dan makna ungkapan larangan.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Bogdan  dan  Taylor  (1975)  (dalam Moeloeng  2013:4)  yang  menyatakan “metode  kualitatif”  sebagai  prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  yang  berperilaku  yang dapat  diamati.  Dengan  kata  lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif  karena  merupakan  penelitian yang  tidak  mengadakan  perhitungan.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan  situasi  tertentu,  sikap, perilaku,  pandangan,  fenomena  serta proses yang berlangsung dalam masyarakat dengan cara mengumpulkan fakta  untuk  mengembangkan  model atau konsep (Tohardi, 2012:20).
Dengan
menggunakan pendekatan tersebut maka penulis dapat mengidentifikasi  serta  mendeskripsikan
Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan
Sampah di Kabupaten Kubu Raya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar belakang dibentuknya kebijakan karena melihat kondisi sampah  yang  berserakan  di  sekitar lingkungan  Kabupaten  Kubu  Raya berpotensi  terhadap  lingkungan  hal  itu
berdampak terhadap kesehatan
masyarakat, lingkungan menjadi kumuh,  dan  menarik  bagi  berbagai binatang,  seperti  lalat  dan  anjing,  yang dapat  membawa  ini.  Potensi  bahaya kesehatan  yang  dapat  ditimbulkan misalnya  diare,  kolera,  Keapus  dan jamur  dapat  menyebar  dengan  cepat karena sampah yang tidak dikelola tepat dapat bercampur dengan air minum dan menyebarkan virus penyakit.
keberadaan sampah memang meresahkan. Pemerintah membuat kebijakan  namun  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  diabaikan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan  masyarakat  kurang  kerjasama dalam pengelolaan sampah di lingkungan  Kabupaten  Kubu  Raya. Tempat  Pembuangan  sampah  sudah disediakan  bak  sampah  permanen namun tidak semua sampah dimasukkan dalam bak sampah tersebut  dapat  dilihat  mbak  sampah belum  penuh.  jadwal  Pembuangan sampah yaitu pukul 18:00 WIB sampai dengan  pukul  06:00  WIB.  Pada  pagi hari  Tim  kebersihan  dinas  akan membersikan dan mengangkut sampah tersebut untuk dibawa ke TPA. Jadwal itu  ditentukan  agar  pada  siang  hari tidak  ada  tidak  menimbulkan  aroma tidak  sedap  di  sekitar  lingkungan tersebut.  Waktu  Pembuangan  sampah sudah disediakan spanduknya diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Kubu  Raya  sudah  tidak  punya  alasan bahwa  tidak  tahu  dengan  jadwal membuang  sampah. Masyarakat  tidak hanya  mengeluh  tentang  tempat  sampah yang  kurang,  masyarakat  juga  merasa bahwa kurang sosialisasi mengenai
peraturan  penertiban  pengelolaan  sampah. Menurut  masyarakat  yang  diwawancarai mengenai  kebijakan  pengelolaan  sampah bahwa masyarakat belum mendapat sosialisasi  dari  pihak  dinas  ataupun  kepala RT  setempat  sehingga  masyarakat  ternyata tidak  mengetahui  tentang peraturan  dan sanksi  jika  tidak  membuang  sampah pada tempat nya.
Bahkan  masyarakat  tidak  tahu tentang  jadwal  pembuangan  sampah sehingga  dalam  kenyataannya  masih banyak ditemukan sampah-sampah yang meluber ke jalan. Berbeda dengan Dinas  Kebersihan,  kepala  RT  setempat dan masyarakat belum mendapat sosialisasi  mengenai  kebijakan  tentang pengelolaan  sampah  namun  pihak  RT sangat mengapresiasi mengenai kebijakan  pemerintah  dalam  kebijakan pengelolaan sampah.
Koordinasi  antar  seksi  dalam satu  Instansi  merupakan  suatu  hal  yang objektif dan positif. Bukan kok kompakan  juga  mengungkapkan  bahwa pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan bukanlah  tanggung  jawab  salah  satu kasi  semata,  mainkan  tanggung  jawab semua seksi yang berada dalam Instansi tersebut. Penilaian hasil kerja yang baik dan  memuaskan  bukan  hanya  diberikan
kepada  seksi  yang  bersangkutan  tetapi untuk  Instansi  yang  ada  di  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Bidang  Kebersihan.  Demikian  juga jika  terdengar  nilai  negative  juga  akan membawa nama Instansi itu sendiri.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  seksi  seksi  yang  terkait dengan kegiatan pengelolaan persampahan  bertanggung  jawab  atas tugas  tugas  pokok  masing  masing. Misalnya  seksi  prasarana  dan  sarana selalu siap untuk melaksanakan teknisi mesin mesin yang bermasalah. Petugas lapangan pada dasarnya hanya melaksanakan  tugas  sesuai  dengan instruksi dan petunjuk atasannya. Oleh sebab  itu  harus  terjalin  komunikasi secara intensif dengan masyarakat. Jika ada  permasalahan  di  lapangan  yang bukan  wewenang  nya,  seperti  keluhan masyarakat  terhadap  kinerja  atau kebijakan  yang  berkaitan  dengan persampahan tentunya petugas lapangan  hanya  dapat  menyampaikan keluhan  tersebut  kepada  atasannya dalam  hal  ini  petugas  lapangan merupakan  kepanjangan  tangan  atasan baik  sebagai  penyampai  informasi maupun  sebagai  pemberi  informasi. Penyelesaian keluhan masyarakat akan
diselesaikan  oleh  pimpinan  dengan melibatkan  bidang  bidang  yang  terkait dengan keluhan masyarakat tersebut.
Keluhan masyarakat pada umumnya bukan disebabkan oleh pelayanan dinas kebersihan di Kabupaten Kubu Raya tetapi cenderung dikarenakan  oleh  perilaku  masyarakat itu  sendiri.  Misalnya  masyarakat  yang membuang sampah di tempat Pembuangan sementara
tidak dimasukkan  dalam  container  sampah yang  disediakan  sehingga  sampah bertebaran  di  jalan  dan  membuat  jalan menjadi  macet  dan  lingkungan  sekitar menjadi  kotor  dan  kumuh.  Kondisi tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat disekitar TPS TPS.
Menyikapi  keadaan  ini  perlu  adanya komunikasi  antara  Dinas  Kebersihan dengan  masyarakat agar  tujuan  tersebut dapat diatasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan efektif.  Komunikasi  yang  terjadi  antara dinas  kebersihan,  kepala  RT  setempat dan masyarakat belum terlaksana meskipun  kebijakan  tersebut  sudah  ada perdanya.
4.

## SIMPULAN DAN

## REKOMENDASI

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang dilakukan terhadap  data  penelitian menangkap dan menjawab pertanyaan  pertanyaan  penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan  sampah  oleh  Dinas
Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Bidang Kebersihan Kabupaten  Kubu  Raya  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Komunikasi Dinas
PUPR Bidang  Kebersihan  Kabupaten Kubu Raya Kepada Masyarakat Terhadap  Penanganan  Sampah Mengikuti  Kebijakan  Bupati Terkait  Waktu  Dan  Tempat Pembuangan  Sampah  belum berjalan  baik  karena  tidak semua masyarakat dapat memperoleh  penjelasan  secara rinci  dari  dinas  kebersihan karena masyarakat yang terlibat dalam hanya perwakilan, seperti staf pegawai kecamatan, lurah atau staf lainnya.
2. Sumber  Daya  yang  dimiliki
Dinas PUPR Bidang
Kebersihan dan Masyarakat
Kabupaten  Kubu  Raya  masih sangat  kurang.  Baik  dari  segi fasilitas  peralatan  dan  sumber daya  manusia  nya.  Fasilitas mengenai  pengelolaan  sampah dilakukan  oleh  SKPD.  Fasilitas yang  tersedia  yaitu  container, bak  sampah,  truk  pengangkut sampah, dan penjaga TPS.
3. Disposisi  Dinas  PUPR  Bidang
Kebersihan  Kabupaten  Kubu Raya Kepada Masyarakat Terhadap Penanganan dan Sanksi  Pembuangan  Sampah berjalan dengan maksimal. Dinas kebersihan sudah memberikan plang untuk larangan  membuang  sampah tetapi  tidak  diindahkan  oleh masyarakat  Kabupaten  Kubu Raya. Namun pembuat kebijakan melakukan upaya
dengan memberikan sanksi yaitu denda  50juta  dan  atau  hukuman kurungan  tiga  bulan  apabila kedapatan  membuang  sampah pada pukul 06:00 sampai dengan 18:00 WIB.
4. Struktur  birokrasi  pada  Dinas PUPR Bidang Kebersihan
Kabupaten  Kubu  Raya  dalam pengelolaan sampah tidak melibatkan
masyarakat sehingga  informasi  mengenai pengelolaan sampah tidak diketahui masyarakat.
4.2. Rekomendasi
1. Hendaknya  komunikasi  dinas kebersihan membahas mengenai peraturan persampahan  dapat  dilakukan secara intensif, khusus mengenai kelompok tidak dilakukan  melalui  perwakilan tetapi menghadirkan massa.
2. Hendaknya  sumber  daya  yang dimiliki Dinas Kebersihan
Kabupaten  Kubu  Raya  menjadi prioritas  untuk  ditingkatkan.
Pengadaan sarana dan prasarana  yang  layak  pakai harus memadai sesuai
kebutuhan.
3. Hendaknya disposisi Dinas
Kebersihan  Kabupaten  Kubu Raya berorientasi pada
penyelesaian tugas dan penyampaian target secara optimal.
4. Hendaknya  struktur  birokrasi pada  dinas  kebersihan  yang
dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan kenyataan dilapangan dapat
menimbulkan sikan bagi petugas lapangan  di  atasi  dengan  cepat dan tepat.
Referensi Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Arikunto,  S,  (2000).  Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktek,  Jakarta:
PT. Bumi Aksara.
Azwar, (1987). Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Dunn,  W.  (1998).  Analisis  Kebijakan Publik,  Yogyakarta:  PT.  Hammdita Graha Widya. Ermaya,  ,  T.  (1993).  Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Ramadan. Faisal, S. (2005). Format-Format
Penelitian  Sosial.  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo.
Hasan, E. (2005). Komunikasi Pemerintahan.  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
Handoko, T. Handayani, (2000),
Manajemen  Personalia  dan  Sumber
Daya  Manusia,  Edisi  2,  Yogyakarta: BPPE.
Islamy,    I.  M.  (2000).  Prinsip-Prinsip
Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Islamy,  M.  I.  (2003).  Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik  (Public  Policy),  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada. Juli S. (2004) Ekologi Manusia. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press. Kementerian Pendidikan Nasional. (2001).  Komunikasi  Yang  Efektif. Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan  Golongan  III.  Jakarta: Kementerian  Pendidikan  Nasional Badan Pengembangan SDM Pendidikan  dan  Penjaminan  Mutu Pendidikan.  Pusat  Pengembangan Tenaga Kependidikan. Lestari,  E.  (2006).  Komunikasi  Yang Efektif. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Miles,  MB  &  Huberman,  AM.  (1992).
Analisis  Data  Kualitatif,  Jakarta:  UI
Press.
Moeloeng,  Lexy.  J.,  (2000).  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Jakarta:  PT.
Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. (2007). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Hadari. (1998). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Nawawi.  Hadari  dan  Martini  Hadari. (1990).  Administrasi  Personal  Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja, Jakarta: CV. Haji Mas Agung. Nugroho,  Riant.  (2012).  Public  Policy, Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan,  Manajemen  Kebijakan, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
Parson,  Wayne.  (2011).  Public  Policy,
Pengantar  teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group. Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti.  (2012).  Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta:
Gava Media.
Purwendro  dan  Nurhidayat.  (2006). Mengolah  Sampah  Untuk  Pupuk&
Pestisida  Organic.  Jakarta:  Penebar
Swadaya.
Putra, Fadillah. (2001). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Perubahan  dan  Inovasi  Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat  Dalam  Proses  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Santosa,  Pandji.  (2008)  Administrasi Publik,  Teori  dan  Aplikasi  Good Governance,  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
Siagian,  Sondang  P.  (1983).  Administrasi
Pembangunan,  Konsep,  dan  Strategi.
Jakarta: Bumi Aksara.
SK  SNI  19-2454-1991  dan  SNI  19-3242- 1994. Tata  cara pengelolaaN  sampah perkotaan.  Jakarta:  Badan  Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum. Subarsono, AG. (2005), Analisis Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teoti,  dan Aplikasi Good Governance, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subheki,  Akhmad,  dkk.  (2012).  Pengantar Sumber  Daya  Manusia  (MSDM),
Jakarta: Prestasi Pustaka.
Sugiyono,  (2005).  Teknik  Pengumpulan
Data, Jakarta: PT. Haji Mas Agung. Sutarto, (1989). Dasar-Dasar Organisasi, Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press. Suwandi, Made, (2001). Good Governance  (Antisipasi  SDM  Menuju Kepemerintahan Yang Baik). Jakarta: Rineka Cipta. Steers,  Richard.  M  (1985).  Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku). Jakarta: Erlangga. Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik  & Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: Alfabeta. Tchobanoglous, Theisen dan Vigil. (1993) Integrated Solid Waste: Enggineering.
Udoji  Chief.  J.  O.  (1981).  The  African Public  Servant  and  Public  Policy  in
Africa, Addis Abeba: African Association  for  Public  Administration and Management.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2010).  Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (1997).  Analisis Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo,  Joko.  (2010).  Analisis  Kebijakan Public:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis
Konsep  Kebijakan  Publik.  Malang:
Banyumedia. Publishing.
Wijaya,  Fenny  Aryati  (2010).  Sampah Rumah Tangga. Pontianak: Skripsi.
Winarno  Budi,  (2002).  Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik.Yogyakarta:  Media
Pressindo (Anggota IKAPI).
Yuniarsih,  Tjutju  dan  Suwatno,  (2008).
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Bandung: Alfabeta.
PENULIS DUA ATAU TIGA Cone,  J.D.,  &  foster,  S.L.  (1993).
Dessertations and theses from start to finish : Psychology and related fields. Washington, DC: American Psychological Association. TIDAK ADA PENULIS
Merriam-Wbster’s  coolegiate  dictionary (10th  ed).  (1993).  Springfield,  MA: Merriam-Webster.