ADA APA DENGAN JILBAB?
(SEBUAH PRAKTIK HEGEMONI MONOKULTURALISME DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN)

## Vellayati Hajad
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

## Abstract
This article discusses the issue of the monocultural and hegemony that occur in police forces, especially  police  women  in  Indonesia.  Monokulturalisme  related  to  the  concept  of  cultural unification (homogentitas). In monokulturalisme, a sign of the assimilation process is a mixture of  two  or  more  cultures  to  form  a  new  culture.  As  an  ideology,  monokulturalisme  in  some countries  serve  as  the  basic  of  government  policies  and  strategies  concerning  culture  and system state.
Keyword : Identity, Hegemony, Monokulturalisme

## 1. PENDAHULUAN
Polisi  wanita  merupakan  bagian  integral  dari  kepolisian  Republik  Indonesia.  Polisi  wanita yang  selanjutnya  akan  disingkat  dengan  polwan  memiliki  tugas  untuk  memelihara  keamanan, ketertiban  nasional,  penegak  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat. Semboyan yang dimiliki oleh polwan adalah Esthi Bhakti Warapsari yang berarti bakti putri-putri pilihan menuju cita-cita luhur.
Pelayanan prima dari anggota polwan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Sedangkan di saat bersamaan pakaian dipandang banyak kalangan dapat menunjukkan identitas dan  berpengaruh  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Wacana  polwan berjilbab beberapa waktu belakangan ini pada akhirnya mendatangkan respon positif dan negatif dari  berbagai  pihak  khususnya  anggota  polwan  sendiri.  Wacana  publik  tentang  penggunaan jilbab berputar-putar pada pertanyaan “apakah jilbab simbol kesalehan atau penegasan terhadap identitas islam? Pada tahap ini jilbab masuk dalam tahap kontestasi pencarian makna.
Jilbab ternyata tidak dapat dilihat sebagai selembar kain penutup kepala sebagaimana makna asalnya.  Selembar  kain  yang  bagi  perempuan  lain  dapat  digunakan  atau  tidak  digunakan tergantung  pada  keinginan  si  perempuan  menjadi  sama  sekali  berbeda  apabila  perempuan tersebut  berada  dalam  institusi  yang  memiliki  aturan  baku  dalam  cara  dan  model  berpakaian. Meskipun  saat  ini,  penggunaan  jilbab  di  kalangan  militer  seperti  pada  polisi  perempuan  telah disetujui  namun  sebelumnya  terlah  terjadi  banyak  perdebatan  terkait  persoalan  selembar  kain ini.
Ada  berbagai  kepentingan  yang  bermain  dalam  regulasi  penggunaan  seragam  di  dalam institusi  kepolisian.  Menggunakan  jilbab  atau  tidak  menggunakan  jilbab  bukan  sekedar persoalan  agama,  lebih  jauh  dari  itu,  ada  persoalan  eksistensi  diri,  penguatan  identitas,  dan proses  panjang  pencarian  makna  personal  yang  ditunjukkan  dari  penggunaan  seragam  beserta seluruh  atributnya.  Dalam  kajian  ini,  kita  dapat  menyebutnya  sebagai  praktek  kuasa. Terdapat arena pertarungan bagi dominasi  dan hegemoni kekuasaan dalam setiap aturan, kebijakan, dan regulasi di dalam sebuah institusi termasuk institusi kepolisian.
Penggunaan  jilbab  di  kalangan  polwan  pada  masanya  dapat  dilihat  sebagai  praktek  kuasa yang dijalankan oleh institusi. Dimana sebagai sebuah struktur institusi kepolisian berhak untuk menciptakan aturan yang mengikat anggota-anggotanya yang merupakan agen untuk mematuhi semua  aturan  yang  diberikan.  Dominasi  atas  nama  menjaga  kultur  institusi  ini  telah  berjalan puluhan  tahun,  sama  tuanya  dengan  negara  Indonesia  dan  dijaga  melalui  sanksi  atau  teguran bagi agen yang berani melawan struktur.
Menurut  Crawley  pakaian  adalah  ekspresi  yang  paling  khas  dalam  bentuk  material  dari berbagai tingkatan kehidupan sosial. Sehingga pada akhirnya jilbab menjadi sebentuk eksistensi sosial  dan  individu  di  dalam  komunitasnya  (El  Guindi  :  2003).  Penampilan  fisik  seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, kebiasaan, lingkungan, kenyamanan, dan bertujuan sebagai pencitraan.  Seorang  wanita  beragama  islam  atau  sering  disebut  sebagai  muslimah  memakai jilbab  sebagai  manifestasi  ajaran  islam  dan  sering  dipandang  oleh  orang  lain  sebagai  sebuah simbol agama.
George Hebert Mead memandang interaksi simbol berisi isyarat verbal dan non-verbal yang dimaknai  berdasarkan  kesepakatan  bersama  semua  pihak  yang  terlibat.  Seragam  anggota polwan beserta semua atributnya merupakan isyarat non verbal yang dibentuk oleh kesepakatan bersama  pada  akhirnya  akan  mengantarkan  isyarat  kepada  orang  lain  yang  pada  akhirnya mendatangkan respon positif dan negatif dari berbagai pihak dan berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan polwan dalam fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Pada  awalnya  penggunaan  jilbab  dipandang  akan  mempengaruhi  profesionalitas  polwan dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat  oleh  karena  itu  penggunaannya dilarang. Hal ini sesuai dengan pandangan Mead bahwa seragam polwan terutama jilbab sudah dimaknai  sebagai  sebuah  simbol  agama  tertentu,  dan  penggunanya  dianggap  akan  tidak  netral
dan berpihak pada agama yang dimaksud, yaitu Islam terutama ketika sedang bertugas di dalam masyarakat yang memiliki konflik dan berbeda agama.
Penggunaan jilbab di kalangan polwan menimbulkan banyak perdebatan. Penggunaan jilbab oleh  polwan  dipandang  akan  memberikan  isyarat  “keberpihakan”  polwan  terhadap  golongan atau  kelompok  agama  tertentu.  Isyarat  ini  pada  akhirnya  akan  menghalangi  polwan  untuk memberikan  pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat.  Padahal,  pada  dasarnya  polwan dituntut untuk “netral”. Netralitas posisi polwan ini adalah representasi negara yang netral dan tidak  memihak.  Sehingga  polwan  yang  bergabung  dalam  kesatuan  harus  mematuhi  berbagai peraturan  yang  telah  disepakati  terutama  terkait  penggunaan  seragam  dinas  kepolisian  ketika bertugas.
Adapun hal yang menarik adalah pernah terjadi fenomena polwan dilarang untuk berjilbab di beberapa daerah di Indonesia dan di sisi berbeda malah mewajibkan polwan berjilbab di Aceh. Pertanyaan  besarnya  adalah  mengapa  hal  tersebut  dapat  terjadi?  Ada  hal  besar  apa  yang melatarbelakangi  fenomena  tersebut?  Sehingga  hal  ini  menjadi  menarik  untuk  didiskusikan kembali meskipun saat ini polwan telah diperbolehkan untuk berjilbab.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Studi  Ini  menggunakan  metode  penelitan  kualitatif  dengan  dengan  pendekatan  studi  kasus pada  polisi  wanita.  Metode  studi  kasus  adalah  sebuah  metode  pengumpulan  informasi  secara sistematis  terhadap  orang  tertentu,  pengaturan  sosial,  suatu  peristiwa,  atau  memfokuskan perhatian  pada  kelompok  sehingga  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  masalah  secara efektif  terutama  terkait  cara  beroperasi  atau  cara  berfungsi  (Berg  :  2001).  Lebih  lanjut,  studi kasus dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penggunaan jilbab menjadi sesuatu  yang  menarik  diamatai  karena  jilbab  tidak  sekedar  menjadi  selembar  kain  penutup kepala,  namun  lebih  dari itu  penggunaan jilbab  dapat dilihat  sebagai  praktek  permainan  kuasa atas hegemoni multikulturalisme.
Metode studi kasus yang digunakan menggunakan sejumlah langkah pengumpulan data dari studi lapangan dan pustaka. Proses analisis data mengikuti Craswell (2007) yaitu mengorgnisir informasi,  membaca  keseluruhan  informasi  yang  diperoleh,  dan  memberi  kode  untuk memudahkan  analisis,  membuat  uraian  terperinci  mengenai  kasus,  menetapkan  bentuk  bentuk hegemoni yang terjadi dalam perdebatan penggunaan jilbab di kalangan polisi wanita.
Setelah data dan informasi terkumpul maka selanjutnya  dilakukan interpretasi atas data dan fenomena  yang  terjadi  yaitu  telah  terjadi  kebijakan  pelarangan  dan  kebijakan  mengharuskan polisi wanita berjilbab di dalam tubuh institusi kepolisian. Dengan melakukan interpretasi maka tujuan dari penelitian dapat tercapai.

## 3. PEMBAHASAN

## Polisi Wanita Indonesia Dalam Perspektif Sejarah
Polisi  Wanita  di  Indonesia  sudah  ada  di  Indonesia  sejak  tahun  1948.  Sebelum  masa kemerdekaan atau tepatnya pada masa penjajahan Belanda apabila terjadi tindak kejahatan dan pelakunya  adalah  wanita  atau  anak-anak  maka  para  pejabat  kepolisian  akan  meminta  bantuan kepada  istri-istrinya  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  penggeledahan. Namun  demikian, setelah Indonesia merdeka, banyak wanita dari berbagai kelompok dan komunitas mengajukan permohonan  kepada  pemerintah  dan  kepolisian  negara  untuk  mengikutsertakan  wanita  dalam pendidikan  kepolisian  guna  menangani  masalah  kejahatan  yang  melibatkan  anak-anak  dan wanita.
Polwan lahir  di Indonesia  pada tanggal 1 September 1948 di Bukit Tinggi Sumatera Barat ketika  pemerintah  sedang  menghadapi  Agresi  Militer  II.  Pemerintah  Indonesia  saat  itu menunjuk  SPN  (Sekolah  Polisi  Negara)  Bukit  Tinggi  untuk  membuka  Pendidikan  Inspektur Polisi  bagi  kaum  wanita.  Namun  demikian,  pendidikan  polwan  ini  pada  akhirnya  sempat
terhenti  karena  Agresi  Militer  Belanda.  Diawal  pembentukannya  pada  tahun  1948  dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan polwan secara khusus. Kini, untuk wadah  pembinaan  Polwan  berada  di  bagian  Polisi  wanita  yang  bernaung  dibawah  Direktur Personil Polri dan Biropers untuk tingkat daerah.
Sejarah  baru  Polwan  sebenarnya  dimulai  saat  Jendral  Anton  Soedjarwo  menjabat  sebagai Kapolri  dan  Kapolda  Jawa  Timur  dijabat  oleh  Mayjen  Soedarmadji.  Kedua  pejabat  Polri  itu mengambil  langkah  berani  dengan  menempatkan  beberapa  orang  Polwan  pilihan  untuk menempati jabatan  strategis,  sejak  saat  itu  Polwan  bukan  hanya  di  percaya  sebagai  pemegang bidang  tugas  pembinaan  tetapi  juga  memegang  komando  bidang  operasional  di  lapangan. Bersamaan  dengan  itu  sejumlah  polwan  berpangkat  perwira  menengah  dipercaya  mengemban tugas kekaryaan fungsi sosial politik di lembaga legislatif.
Polwan  saat  ini  telah  berusia  68  tahun,  di  usianya  yang  hampir  sama  dengan  usia  negara Indonesia, polwan sebagai bagian dari institusi kepolisian perlu melakukan berbagai perbaikan dan  inovasi  dari  sisi  kinerja  dan  layanan  kepada  masyarakat  dan  hal  tersebut  ditunjukkan  dari semakin  terbukanya  kepolisian  terhadap  aspirasi  anggotanya  terutama  dalam  penggunaan seragam dan atribut seperti jilbab bagi polwan.

## Seragam dalam Frame Birokrasi Monokulturalisme
Kymlicka  di  dalam  bukunya  yang  berjudul Kewargaan  Multikultural (2015)  mengatakan bahwa  konsep  monokulturalisme  berangkat  dari  asumsi  bahwa  perbedaan  hanya  akan menimbulkan  perpecahan  dan  konflik.  Oleh  karena  itu,  perbedaan  harus  dihilangkan  dengan cara menutup peluang bagi terbentuknya perbedaan yaitu dengan melakukan penyeragaman di dalam sebuah komunitas atau kelompok dan apabila di kemudian hari muncul perlawanan dari sekelompok  kecil  individu  di  dalam  komunitas  atau  kelompok  maka  solusi  yang  paling  ideal adalah dengan cara mengeluarkan mereka dari dalam komunitas. Hal itu harus dilakukan demi menjaga keutuhan komunitas.
Monokulturalisme  berasal  dari  kata mono yaitu  satu/seragam/tunggal  dan cultural yang berarti  budaya  atau  kebudayaan,  dan isme yaitu  paham.  Secara  etimologi  monokulturalisme berarti  paham  budaya  tunggal  sehingga  pada  satu  wilayah  geografis  tertentu  hanya  ada  satu budaya  yang  dianut.  Hal  ini  juga  bermakna  bahwa  ingin  menegasikan  atau  tidak  mengakui adanya keberagaman dan menginginkan keseragaman dan homogenitas ditandai dengan adanya proses asimilasi beberapa budaya ke dalam satu budaya.
Polwan  hadir  di  tengah  masyarakat  Indonesia  sejak  puluhan  tahun  yang  lalu.  Namun demikian,  isu  mengenai  penggunaan jilbab  bagi  polwan  baru  menjadi  perdebatan  yang  hangat ketika pemberlakuan otonomi khusus di Aceh pada tahun 2004. Otonomi khusus yang berlaku di Aceh berdampak pada “mewajibkan” polwan untuk menggunakan jilbab sebagai bagian dari seragam kedinasan terutama ketika polwan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu  penggunaan  jilbab  juga  kembali  muncul  ke  permukaan  ketika  Soekarwo  sebagai  gubernur Jawa  Timur  pada  tahun  2009  menghimbau  polwan  yang  beragama  islam  untuk  menggunakan jilbab sebagai refleksi bagi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah santri.
Persoalan penggunaan jilbab di kalangan polwan semakin memanas ketika akhirnya muncul akun-akun  dan  pemberitaan  di  media  sosial  yang  pada  intinya  memberikan  dukungan  bagi polwan  yang  ingin  menggunakan  jilbab.  Melihat  realitas  pelarangan  penggunaan  jilbab  bagi polwan  maka  kita  melihatnya  sebagai  suatu  bentuk  monokulturalisme  yang  dipaksakan  secara halus.  Monokulturalisme  ini  diwujudkan  dengan  adanya  keinginan  untuk  menyeragamkan entitas  yang  berbeda-beda  dalam  satu  wujud  yang  serupa.  Sedangkan,  Indonesia  merupakan negara  dengan  identitas  masyarakat  yang  plural  sehingga  pelarangan  penggunaan  jilbab  bagi polwan  dapat  dipandang  sebagai  bagian  dari  cara  untuk  membelenggu  individu mengekspresikan identitas. Institusi kepolisian berusaha mewujudkan diri sebagai institusi yang
netral  dengan  tidak  memperlihatkan  keberpihakan  dan  sebisa  mungkin  mewujudkan  stabilitas sistem.
Mengacu  pada  definisi  birokrasi  milik  Weber,  organisasi  Kepolisian  merupakan  bentuk institusi pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan institusi pemerintahan lainnya. Di dalam birokrasi  secara  umum,  individu  pejabat  secara  personal  bebas  namun  di  saat  bersamaan  juga dibatasi  oleh  jabatannya  manakala  ia  menjalankan  tugas-tugas  dalam  jabatannya.  Demikian halnya  pada  institusi  Kepolisian,  setiap  aparat  penegak  hukum  memiliki  kebebasan  sebagai individu,  tetapi  tetap  memiliki  keterikatan  ketika  berada  dalam  korps  kesatuannya  atau  ketika menjalankan tugas.
Jabatan-jabatan  dalam  institusi  Kepolisian  disusun  secara  hierarkis  dari  tingkat  atas  ke bawah tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama  lainnya,  karakter  ini  juga  sama  dengan  birokrasi  pada  umumnya.  Jika  pada  birokrasi lainnya  setiap  pejabat  diseleksi  atas  dasar  kualifikasi  profesionalitasnya,  pada  institusi Kepolisian  pun  demikiaan  adanya.  Pasca  reformasi,  tepatnya  pada  tanggal  1  April  1999 Kepolisian  Republik  Indonesia  berdiri  sendiri  sebagai  institusi  negara    yang  berperan  sebagai penegak hukum, pembina ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (Pasal  13 UU  No.2 Tahun 2002).
Dengan  demikian,  dalam  monokulturalisme  birokrasi,  kebijakan  pelarangan  dan  izin penggunaan jilbab bagi polwan menunjukkan adanya peleburan identitas yang disatukan dalam institusi  organisasi  formal.  Dengan  bahasa  sederhana,  pelarangan  penggunaan jilbab  ketika  itu adalah  tuntutan  dari  “keseragaman”  sebuah  institusi  terjadi  sebuah  dominasi  untuk mempertahankan  kultur  yang  sudah  dijaga  selama  puluhan  tahun.  Dengan  demikian,  institusi kepolisian menganggap penyeragaman adalah jalan bagi profesionalisme.

## Bentuk Kebijakan  Jilbab: Hegemoni Sekuler Atas Perbedaan
Teori  hegemoni  dalam  jagad  teori  ilmu  politik  secara  eksplisit  diperkenalkan  oleh  Antonio Gramsci  sebagai  penjelasan  atas  teori  kelas  Marxisme.  Dalam  teori  kelas  Marxis,  disebutkan bahwa  formasi  masyarakat  kapitalis  itu  terdiri  dari  dua  kelas,  yaitu  kelas  memiliki  kekuasaan “dominasi” dan kelas “sub-ordinasi” (Arif Budiman : 1996).
Kelas yang dianggap memiliki kekuasaan “dominasi” adalah kelas borjuis atau pemilik alat produksi.  Sedangkan  kelas  yang  dianggap  “sub-ordinasi”  adalah  kelas  proletar  atau  buruh. Eksistensi  kelas  borjuis  Menurut  faham  marxisme  dianggap  mengeksploitasi  kelas  proletar dimana  mereka  bekerja  untuk  kelas  borjuis  sehingga  kepemilikan  modal  dikuasai  oleh  kelas borjuis, sedangkan kelas proletar selamanya akan menjadi kelas buruh. Untuk memutus adanya dominasi  kelas  borjuis  terhadap  kelas  proletar,  maka  dibutuhkan  gerakan  perlawanan  fisik melalui revolusi sehingga menghasilkan formasi masyarakat tanpa kelas.
Teori ini cukup berhasil mempengaruhi gerakan revolusi kaum buruh di Eropa Timur seperti Uni Soviet. Meskipun begitu, gerakan perlawanan kaum buruh terhadap kaum borjuis di Eropa Barat seperti Inggris cenderung gagal. Kegagalan inilah yang menjadi titik tolak teori hegemoni Gramsci  dalam  menjelaskan  kegagalan  revolusi  kaum  buruh  di  Inggris  disebebkan  karena adanya hegemoni kapitalisme melalui suprastrktur ideologi di dalam kepemimpinan masyarakat sipil (Nezar Patria: 1999).
Konsepsi  tentang  hegemoni  Gramsci  merupakan  sebuah  kekuasaan  dominasi  antara  satu kelompok yang “berkuasa” dengan kelompok yang “dikuasai”. Dalam menjelaskan kekuasaan dominasi,  Gramsci  membedakan  dominasi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  dominasi  langsung  dan dominasi  secara  tidak  langsung.  Dominasi  langsung  diekspresikan  melalui  negara  dan pemerintahan  yuridis  yang  sifat  mengikat  dan  memaksa.  Sedangkan  dominasi  tidak  langsung diekspresikan  melalui  kepemimpinan  moral  di  masyarakat  sipil.  Kedua  saluran  dominasi tersebut  dibingkai  dalam  satu  konsepsi  tentang  negara,  yaitu  apa  yang  disebut  oleh  Gramsci sebagai “negara integral” .
Konsep  negara  integral  dapat  dibedakan  dengan  konsep  totalitarianisme,  karena  dalam negara integral terdapat “kesukarelaan” yang tentunya tidak ada dalam konsep totalitarianisme. Di dalam konsep negara integral, diasumsikan adanya sebuah kesepakatan yang didasarkan atas seperangkat gagasan dan nilai, suatu falsafah bersama yang dimiliki oleh sebagian besar orang berdasarkan persetujuan yang aktif dan diberikan secara bebas (Robert Bocock: 2007).
Meskipun  demikian,  konsepsi  negara  hegemoni  Gramsci  dengan  teori  dominasi  dapat dijadikan sebagai instrumen dalam membaca dominasi kelompok sekuler atas kelompok agama dalam  aparatur  negara.  Konsepsi  tentang  negara  sekuler  sebenarnya  telah inheren di  dalam konsep  negara  modern  di  mana  agama  bukan  lagi  menjadi  persoalan  publik  yang  menjadi urusan  negara,  melainkan  agama  adalah  persoalan  privat  yang  menjadi  urusan  individu. Penerapan  negara  sekuler  menjadi  beragam  tergantung  sejauh  mana  pengaruh  ideologi “sekularisme” berkembang di dalam suatu negara. Dalam paham sekularisme, seseorang melihat agama  sebagai  sesuatu  yang  asing,  dan  Tuhan  dianggap  sebagai  pengahalang  dan  dianggap bertentangan dengan sains. (Pardoyo: 1993).
Negara sekuler menurut Gramsci dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni  yang  merosot  (decadent)  dan  hegemoni  yang  minimum  (Patria:  1999). Pertama, hegemoni  total  (integral)  ditandai  dengan  afiliasi  masa  yang  mendekati  totalitas.  Masyarakat menunjukkan  tingkat  kesatuan  moral dan intelektual yang  kokoh.  Ini  tampak  dalam  hubungan organisasi  antara  pemerintah  dan  yang  diperintah.  Hubungan  tersebut  tidak  diliputi  dengan kontradiksi  dan  antagonisme  baik  secara  sosial  maupun  etis. Kedua, hegemoni  yang  merosot (decadent)  ditandai  dengan  adanya  tatntangan  berat  terhadap  dominasi  ekonomi  borjuis. Meskipun  sistem  yang  ada  telah  mencapai  kebutuhan,  namun  mentalitas  massa  tidak  selaras dengan  pemikiran  yang  dominan  dari  subjek  hegemoni. Ketiga, hegemoni  minimum  ( minimal hegemony ) merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk sebelumnya. Dominasi  kekuasaan  ini termanifestasi  menjadi  dua bentuk  yaitu  dominasi  secara  langsung maupun  dominasi  tidak  langsung.  Dominasi  secara  langsung  diwujudakan  melalui  adanya peraturan  yang  menimbulkan  ambiguisitas  bagi  individu  anggota  Polwan.  Anggota  Polwan diikat  dengan  beragam  peraturan  yang  membatasi  gerak  langkahnya  untuk  menunjukkan identitas  dirinya  yang  sebenarnya.  Peraturan  mengenai  pelarangan  penggunaan  jilbab  ini sebenarnya  sudah  dimulai  ketika  seseorang  itu  berkeinginan  untuk  menjadi  bagian  dalam kesatuan Bayangkari, berawal  dari proses rekruitmen ini  calon taruni (calon anggota Polwan) sudah  mengetahui  konsekuensi  yang  akan  diterima  ketika  akan  menjadi  bagian  dari  institusi Polri,  sehingga  bila  tidak  berkenan  bisa  mudur  dari  awal.  Dominasi  ini  kemudian  diperkuat dengan  tidak  adanya  aturan  khusus  bagi  Polwan  yang  berkeinginan  berjilbab,  selain Skep/702/IX/2005.
Sedangkan  dominasi  tidak  langsung  diekspresikan  melalui  kepemimpinan  moral  di masyarakat  sipil.  Polwan  merupakan  bagian  dari  Kesatuan  Kepolisian  yang  selalu  diharapkan menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, sosok polwan selalu dikonstruksikan sebagai sosok perempuan yang tegas, menonjolkan maskulinitas, dengan ciri  fisik  berambut  pendek,  tinggi,  dan  sebagainya.Dengan  kontruksi  seperti  ini  Polwan diharapkan mampu menyampaiakan pesan-pesan moral, sebagai sosok pemimpin yang disiplin dan penuh integritas.  Konstruksi identitas inilah yang sekiranya menjadi identitas tunggal yang dipaksakan kepada semua jajaran anggota polwan.
Peraturan  itu  secara  umum  membedakan  adanya  seragam  umum  dan  seragam  khusus  bagi polisi. Seragam umum tersebut antara lain : pakaian dinas upacara (PDU), pakaian dinas harian (PDH),  pakaian  dinas  lapangan  (PDL),  pakaian  dinas  parade  (PDP)  serta  pakaian  dinas  sipil harian (PDSH). Adapun seragam Polri yang bersifat khusus antara lain: pakaian dinas samapta, pakaian dinas lalu lintas, pakaian dinas pariwisata, pakaian dinas resers, pakaian dinas intelkam, pakaian  dinas  brimob,  pakaian  dinas  pol  air,  pakaian  Dinas  Pol  udara,  pakaian  dinas  satwa, pakaian  dinas  satpamkol,  pakaian  dinas  satuan  musik,  pakaian  dinas  provos,  pakaian  dinas
provos,  pakaian  dinas  gadik,  pakaian  dinas  peliputan,  pakaian  dinas  pramugari  dan  pakaian dinas forensik.

## 4. SIMPULAN
Penggunaan identitas agama seperti penggunaan jilbab dalam lembaga kepolisian khususnya bagi  polwan  menimbulkan  berbagai  perdebatan  yang  alot  dan  panjang.  Karena  pada  dasarnya tidak terdapat aturan yang tegas dalam pelarangan menggunakan jilbab namun di sisi lain dalam korps  Kepolisian  terrdapat  aturan  baku  tentang  seragam  dalam  kesatuan  yang  bertujuan  untuk menciptakan  ketertiban  dan  keseragaman  di  dalam  organisasi. Meskipun  saat  ini  polwan  telah diperbolehkan untuk menggunakan jilbab ketika bertugas di lapangan, banyak  kalangan  masih memandang  bahwa  penggunaan  jilbab  ini  menghambat  pelayanan  yang  diberikan  polwan kepada masyarakat.
Penggunaan  jilbab  bagi  polwan  sejatinya  telah  terlebih  dahulu  diberlakukan  bagi  polwan yang bertugas di Provinsi Aceh.  Penggunaan jilbab bagi polwan di Aceh menguikuti peraturan setempat  yaitu  syariat  islam  yang  berlaku.  Otonomi  khusus  dan  pemberlakuan  syariat  islam mengharuskan polwan yang beragama islam untuk menggunakan jilbab ketika bertugas. Aturan jilbab  bagi  polwan  di  Aceh  pada  dasarnya  bukan  berasal  dari  aturan  internal  kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Aceh.
Jika  ingin  menelaah  dengan  seksama,  pelarangan  maupun  izin  untuk  menggunakan  jilbab bagi polwan yang merupakan bagian dari korps Kepolisian dapat dipandang sebagai penguatan monokulturalisme.  Dalam  konsep  monokulturalisme  negara  menciptakan  penyeragaman melalui  hegemoni  dalam  berbagai  berbagai  peraturan  yang  dibuatnya.  Perdebatan  mengenai jilbab dapat dilihat sebagai tarik-ulur kepentingan negaara yang ingin memisahkan kepentingan agama  dari  kepentingan  negara.  Negara  dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh  polwan  adalah organisasi yang netral yang tidak boleh menunjukkan identitas personal di hadapan publik dan penyeragaman dalam konteks monokulturalisme adalah sesuatu yang harus ditaati.

## 5. REFERENSI
Bocock, Robert. 2007. Pengentar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni. Yogyakarta: Jala Sutra El Guindi, Fadwa. 2003. Veil: Modesty, Privacy, and Resistance . Jakarta: Serambi Hargens,  Boni.  2006. Demokrasi  Radikal:  Memahami  Paradox  Demokrasi  Modern  Dalam Perspektif  Postmarxis-Ostmodernis  Ernesto  Laclau  Dan  Chantal  Moufee. LKiS: Yogyakarta Kymlicka, Will. 2015. Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3ES Pardoyo. 1993. Sekularisasi dalam Polemik . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Patria, Nezar. 2009. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suseno,  Nuri.  2013. Kewarganegaraan,  Tafsir  Tradisi  dan  Isu-isu  Kontemporer. Departemen Ilmu Politik: FISIP UI Syaiful, Nilam Hamiddani. 2013. Merebut Kewarganegaraan Inklusif . Yogyakarta: JPP Thoha,  Miftah.  2014. Birokrasi  dan  Dinamika  Kekuasaan .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group