## Resolusi Konflik di Dunia Islam: Studi Kasus Al-Shabaab di Somalia

## Giyandra Meisarani

## Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas mengenai resolusi konflik terhadap permasalahan di Somalia dengan jalan-jalan yang sesuai dengan dunia Islam. Konflik yang ada di Somalia terkait gerakan jihad al-Shabaab saat ini telah berkembang  menjadi  isu  internasional.  Somalia  sendiri  merupakan negara  yang  baru  saja  mempunyai  sistem  pemerintahan  yang  kuat dan diakui oleh masyarakat internasional. Namun, hal ini disambut buruk  oleh  kelompok  Al-Shabaab  yang  melakukan  banyak  serangan untuk membuktikan keberadaan mereka. Serangan-serangan yang terjadi membuat masyarakat Somalia yang tidak tergabung dalam al- Shabaab mengalami keresahan. Berbagai bantuan yang datang kepada pemerintahan  Somalia  lantas  membuat  Al-Shabaab  bersifat  defensif kepada  negara-negara  asing,  termasuk  organisasi  Intergovernmental Authority on Drought and Desertification (IGADD) dan Uni Afrika. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan-bantuan yang diberikan akan  mempengaruhi  Somalia  yang  ingin  dijadikan  sebagai  negara Islam yang utuh tanpa sentuhan negara-negara barat. Adapun resolusi konflik  di  atas  menyesuaikan  dengan  apa  yang  telah  diajarkan  oleh Nabi Muhammad yang mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan sebagai negara Islam.
Kata-kata Kunci: Resolusi konflik, Dunia, Islam, Al-Shabaab, Somalia This  paper  discusses  conflict  resolution  on  problems  in  Somalia  by principles taught in the Islamic world. The conflict in Somalia regarding jihadist  group  al-Shabaab  has  become  an  international  issue.  Somalia itself  is  a  country  that  has  just  a  strong  government  system,  and  has just recognized by international community. This phenomenon then led to many attacks conducted by the Al-Shabaab. The attacks made Somali people  who  were  not  members  of  al-Shabaab  felt  insecure.  With  the assistance that came to the Somali government, al-Shabaab felt defensive towards foreign countries, as well as international organizations such as Intergovernmental  Authority  on  Drought  and  Desertification  (IGADD) and the African Union. This is due to the fact that they felt that the assistance provided would affect Somalia, as they wanted to make the country with a whole Islamic system without the interference of western countries. In the given conflict resolution above, it adjusts to what has been taught by the Prophet Muhammad who put forward peace and prosperity as an Islamic state.
Keywords: Conflict resolution, Muslim, World, Al-Shabaab, Somalia
Somalia merupakan salah satu negara di Afrika yang identik dengan  konflik  seperti  perang  saudara  yang  berkepanjangan (Jatmika 2016). Somalia juga kerap dianggap sebagai negara yang selalu  terdapat  kekerasan,  perebutan  sumber  daya  alam,  sengketa perbatasan,  kekacauan,  dan  kemiskinan.  Somalia  sempat  tidak mempunyai pemerintahan yang diakui, tidak memiliki mata uang nasional,  atau  ciri-ciri  lain  yang  berhubungan  dengan  sebuah negara  berdaulat.  Masyarakat  Somalia  lantas    hidup  dengan kekacauan.  Hal  ini  terlihat  bagaimana  hak-hak  publik  terabaikan ketika pemerintahan tidak memiliki legitimasi yang tetap. Somalia bertahan  hidup  tanpa  hukum,  pengawasan  dan  pemerintahan yang  sah.  Tidak  hanya  itu,  kekacauan  juga  ditunjukkan  dengan ketergantungan mereka pada pasar gelap, tidak adanya kewajiban untuk  membayar  pajak,  hingga  melonjaknya  angka  kelaparan dan kemiskinan.
Kekacauan berlangsung cukup lama. Somalia bahkan tidak memiliki pemerintahan nasional yang efektif selama lebih dari 20 tahun, di mana sebagian besar negara telah menjadi zona perang (BBC 2017). Dalam  konteks  demikian,  Somalia  masih  terlalu  berbahaya  dan terpecah  untuk  mengadakan  pemilihan  umum  yang  demokratis, yang terakhir kali dilakukan pada tahun 1969. Parlemen dan presidennya dipilih melalui sistem yang kompleks, dengan para tetua klan  memainkan  peran  yang  berpengaruh  dalam  proses  tersebut (BBC  2017).  Ketika  panglima  perang  oposisi  merobek  negara  itu menjadi  wilayah  kekuasaan  berbasis  klan,  pemerintah  persatuan yang didukung secara internasional dan dibentuk pada tahun 2000 berjuang  untuk  membangun  kontrol.  Sementara  itu,  dua  wilayah yang  relatif  damai,  Somalia  Utara  dan  Puntland,  secara  efektif memisahkan diri. Perebutan ibukota Mogadishu dan sebagian besar wilayah  selatan  negara  itu  oleh  koalisi  pengadilan  syariah  Islam pada tahun 2006 mendorong intervensi oleh pasukan Ethiopia, dan kemudian, pasukan Uni Afrika. Sejak 2012, ketika pemerintah baru yang didukung internasional menjabat, Somalia telah bergerak menuju stabilitas, tetapi otoritas baru masih menghadapi tantangan dari  pemberontak  Al-Shabaab  yang  bersekutu  dengan  Al-Qaeda (BBC 2018).
Al-Shabaab, atau “Pemuda,” adalah kelompok pemberontak Islam yang  berbasis  di  Somalia.  Kelompok  militan  Islam  ini  dibentuk oleh  al-Ittihad  al-Islami  (AIAI)  yang  bermakna  Persatuan  Islam untuk  membentuk  “ Greater  Somalia ”  dengan  aturan-aturan fundamental  Islam (Felter et al. 2019).  Tujuan  utama  al-Shabaab yaitu  untuk  mendirikan  negara  Islam  di  Somalia.  Al-Shabaab, yang  bersekutu  dengan  al-Qaeda  pada  tahun  2012,  telah  diusir
dari  sebagian  besar  kota-kota  utama  yang  pernah  dikuasai,  tetapi tetap  menjadi  ancaman  kuat  bagi  negaranya  sendiri  (BBC  2018). Gagasan pemersatu al-Shabaab adalah oposisi terhadap pemerintah yang  didukung  Barat.  Al-Shabaab  muncul  ketika  Ethiopia,  negara mayoritas  Kristen,  menyerbu  Somalia  pada  Desember  2006  dan menggulingkan Islamic Courts Union (ICU) dari Mogadishu dengan sedikit  perlawanan.  Intervensi,  yang  datang  atas  permintaan Pemerintah  Transisi  Somalia,  meradikalisasi  al-Shabaab.  Setelah banyak ICU melarikan diri ke negara-negara tetangga, al-Shabaab mundur ke selatan, di mana ia mulai mengorganisir serangan gerilya, termasuk  pemboman  dan  pembunuhan,  pada  pasukan  Ethiopia. Pada akhirnya al-Shabaab mendapatkan kontrol atas wilayah besar di Somalia tengah dan selatan (BBC 2018).
Daerah-daerah  yang  dikontrol  al-Shabaab  memberlakukan interpretasi  kerasnya  sendiri  terhadap  syariah,  melarang  berbagai jenis  hiburan,  seperti  film  dan  musik;  penjualan  khat,  tanaman narkotika  yang  sering  dikunyah;  merokok;  dan  pencukuran jenggot.  Batu  dan  amputasi  telah  diberikan  kepada  tersangka pezina  dan  pencuri.  Kelompok  itu  melarang  kerja  sama  dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, menghalangi pengiriman bantuan karena  kelaparan  menjulang  pada  tahun  2017.  Menurut  PBB,  hal tersebut  yang  memaksa  sekitar  delapan  ratus  ribu  orang  untuk meninggalkan rumah mereka (Felter et al. 2019).  Al-Shabaab sempat mendapat dukungan dengan menjanjikan keamanan rakyat, tetapi  kredibilitasnya  menurun  ketika  menolak  bantuan  makanan dari barat untuk memerangi kekeringan dan kelaparan pada tahun 2011 (BBC 2018).
Dewan  Keamanan  PBB  memberi  wewenang  kepada  Uni  Afrika untuk  memimpin  pasukan  penjaga  perdamaian  African  Union Mission to Africa (AMISOM) di Somalia pada awal 2007. Mandat utamanya adalah melindungi pemerintah transisi negara itu, yang baru  diterapkan  pada  2004  tetapi  baru  saja  kembali  berkuasa  di Mogadishu. Uganda adalah negara pertama yang mengirim pasukan ke  Somalia  di  bawah  AMISOM,  dan  mempertahankan  kontingen terbesar  di  pasukan  regional,  lebih  dari  enam  ribu  pasukan. Kekuatan militer lainnya datang dari Burundi, Ethiopia, Kenya, dan Djibouti. Secara total, AMISOM terdiri dari sekitar dua puluh ribu pasukan. Pada akhir 2017, AMISOM menarik seribu pasukan sebagai langkah  pertama  dalam  penarikan  bertahap.  Dewan  Keamanan PBB kemudian menunda pengurangan jumlah pasukan lebih lanjut hingga  2019.  Dengan  Mogadishu  dan  kota-kota  lain  sekarang  di bawah  kendali  pemerintah,  ada  perasaan  optimisme  dan  banyak warga  Somalia  telah  kembali  dari  pengasingan,  membawa  uang
dan keterampilan mereka bersama mereka. Layanan dasar seperti penerangan  jalan, dry  cleaning , dan pengumpulan sampah telah dimulai kembali di ibukota (BBC 2018).

## Resolusi Konflik al-Shabaab di Somalia
Somalia selama ini hampir tidak pernah tersentuh oleh radikalisme Islam asing. Sementara upaya domestik al-Itihaad al-Islaami (AIAI) untuk  membangun  ideologi  Islam  radikal  di  Somalia  memiliki beberapa  efek  (terutama  pengembangan  yang  mengarah  pada pembentukan al-Shabaab), pejuang asing, terutama yang terhubung dengan  Al-Qaeda,  tidak  dapat  memanfaatkan  lingkungan  Somalia secara anarkis meskipun berhasil dalam merencanakan pemboman 1998 di kedutaan besar AS di Tanzania dan Kenya, yang dipimpin dari wilayah Somalia (Dobos 2016). Lingkungan yang bebas dari campur tangan  negara  juga  merupakan  lingkungan  yang  mudah  diakses oleh agen-agen asing karena mereka tidak harus berurusan dengan masalah kedaulatan negara. Kurangnya sentuhan pemerintah pusat juga dapat dikatakan dengan kurangnya lembaga untuk naik banding di panggung internasional dan kurangnya sekutu kuat yang mungkin  melindungi  wilayah  negara.  Jika  setidaknya  ada  negara lemah, ia dapat mencoba untuk melindungi kedaulatannya dengan banding  internasional  dan  dengan  demikian  meningkatkan  biaya serangan di wilayahnya.
Pada  21  September  2013  sekelompok  pria  bersenjata  Islam menyerbu Westgate Mall di Nairobi dan menembaki pembeli akhir pekan,  menewaskan  lebih  dari  80  orang.  Orang-orang  bersenjata itu dilaporkan berteriak dalam bahasa Swahili bahwa orang-orang Muslim akan diizinkan pergi sementara yang lain menjadi sasaran pertumpahan darah mereka. Negara-negara seperti Prancis, Kanada, Amerika  Serikat,  Inggris,  Australia,  Selandia  Baru,  dan  Ghana, antara  lain,  semuanya  menegaskan  bahwa  warga  negara  mereka termasuk  yang  terdampak.  Penyair  Ghana  yang  terkenal,  Kofi Awoonor, juga dikonfirmasi tewas dalam serangan itu. Al-Shabaab mengaku  bertanggung  jawab  atas  serangan  mengerikan  melalui akun Twitter-nya. Dalam tweet lain mereka menyatakan penolakan mereka untuk bernegosiasi dan kemudian mengatakan, “Sudah lama kami  berperang  melawan  Kenya  di  tanah  kami,  sekarang  saatnya untuk  menggeser  medan  perang  dan  membawa  perang  ke  tanah mereka”.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  apa  yang  dilakukan oleh al-Shabaab adalah serangan balasan atas operasi militer Kenya
terhadap kelompok Islam di Somalia. Kenya memiliki sekitar 4.000 tentara di Somalia selatan. Mereka melakukan intervensi pada 2011 setelah serangan dan penculikan di Kenya utara dekat perbatasan Somalia. Kenya kemudian dimasukkan ke dalam pasukan Uni Afrika yang lebih besar dari 17.000 pasukan penjaga perdamaian dengan mandat  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk  melindungi pemerintah Somalia yang lemah. Mandat ini menempatkan pasukan Uni Afrika dan Islamis al-Shabaab di belati ditarik.
Invasi  Ethiopia  dari  Somalia  pada  Desember  2006  menandai daerah  aliran  sungai  dalam  pengembangan  dan  radikalisasi  al- Shabaab. Pertama, ini memberikan al-Shabaab kesempatan untuk menarik permusuhan Somalia yang mendalam terhadap Ethiopia untuk merekrut ribuan relawan nasionalis. Kedua, invasi memaksa al-Shabaab  untuk  mengadopsi  strategi  operasional  gaya  gerilya yang  efektif  sebagai  cara  untuk  melawan  kemajuan  Ethiopia  ke Selatan. Ketiga, “dengan memaksa para pemimpin ICU yang telah memberikan pengaruh moderat pada al-Shabaab untuk melarikan diri dari Somalia, invasi memungkinkan kelompok itu untuk menjadi lebih radikal, sementara pada saat yang sama memutuskan hubungannya dengan organisasi Somalia lainnya”. Meskipun invasi Ethiopia berhasil mengarahkan ICU dan mendorong al-Shabaab ke selatan negara itu, ia gagal mengakhiri radikalisme Islam di Somalia; pada kenyataannya, itu adalah faktor utama dalam pergantian ultra- radikal  al-Shabaab,  “mengubah  kelompok  dari  bagian  kecil,  yang relatif tidak penting dari gerakan Islam yang lebih moderat menjadi faksi bersenjata paling kuat dan radikal di negara ini”. Pada tahun 2009 Ethiopia menarik pasukannya dari Somalia, digantikan oleh Misi  Uni  Afrika  ke  Somalia  (AMISOM)  yang  terdiri  dari  ribuan pasukan penjaga perdamaian Uganda dan Burundi.
Sejak  2008,  al-Shabaab  telah  menunjukkan  bahwa  ia  memiliki kemampuan operasional untuk meluncurkan serangan mematikan terhadap pos-pos Barat dan musuh yang dirasakan di luar Somalia. Pada  Oktober  2008,  al-Shabaab  mengoordinasikan  lima  serangan bom bunuh diri yang menghantam kompleks Program Pembangunan PBB, konsulat Ethiopia dan berbagai kantor pemerintah, menewaskan beberapa lusin. Pada bulan September 2009, Al-Shabaab mengebom misi  penjaga  perdamaian  Uni  Afrika  di  Mogadishu,  menewaskan lebih  dari  20  orang  dan  merusak  kantor-kantor  perusahaan  AS yang  konon  memberikan  dukungan  kepada  penjaga  perdamaian. Pada  11  Juli  2010,  al-Shabaab  mengaku  bertanggung  jawab  atas bom bunuh diri dua kelompok penggemar yang menyaksikan Piala Dunia di ibukota Uganda, Kampala, yang menewaskan lebih dari 70
orang, termasuk seorang warga negara Amerika. Serangan-serangan Uganda,  menurut  al-Shabaab,  diluncurkan  untuk  menghukum negara  itu  atas  perannya  dalam  membantu  pasukan  AMISOM  di Somalia,dengan cara yang sama ketika serangan Westgate baru-baru ini diluncurkan untuk menghukum Kenya atas operasi militernya di Somalia sejak Agustus 2011 (Agbiboa 2014).
Setelah Islamic  Courts  Union (ICU)  yang  sudah  tidak  berfungsi pada  tahun  2009,  al-Shabaab  berkembang  sebagai  pemerintahan yang  menggantikan  ICU  dengan  menyediakan  keamanan  yang dapat diandalkan di wilayah daerah kekuasaannya (Ingiriis, 2018). Administrasi  al-Shabaab  disusun  sebagai  sistem  negara  yang mampu  memberikan  keamanan  utama  di  banyak  bagian  Somalia selatan.  Dalam  pemerintahannya  al-Shabaab  memperlihatkan keefisienannya  dalam  mengatur  struktur  pemerintahan,  sistem perpajakan,  peradilan  dan  keadilan,  komando  dan  kerja  sama  di antara  para  pejuangnya  daripada  struktur  pemerintah  federal. Al-Shabaab  menyediakan  struktur  pemerintahan  yang  lebih  baik daripada pemerintah bukanlah klaim bahwa gerakan pemberontakan memiliki hak untuk memerintah, bahkan di mata rakyat Somalia yang hidup di bawah wilayahnya (Ingiriis, 2018). Untuk mencapai tujuan politis-religius  membentuk  negara  Islam,  al-Shabaab  berusaha antara lokal dan eksternal, domestik dan luar. Secara internal, para pejuang  al-Shabaab  sekarang  berada  dalam  konflik  simetris  yang serius mengenai di mana harus menempatkan kesetiaan mereka: Al-Qaeda atau negara Islam. Sebelum munculnya Negara Islam di Suriah, al-Shabaab dianggap sebagai satu-satunya kelompok militan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang memegang kendali teritorial yang signifikan di luar Asia. Seorang pembelot al-Shabaab menduga bahwa  kemungkinan  al-Shabaab  akan  mendelegasikan  kekuasaan ke  negara  Islam.  Terlepas  dari  kekhawatiran  ini,  badan  intelijen pemerintah  federal  bersikeras bahwa negara Islam tidak memiliki hubungan dengan al-Shabaab. Namun, kekalahan negara Islam di Suriah, Irak dan di tempat lain tampaknya lebih mungkin daripada kekalahan  al-Shabaab,  mengingat  bagaimana  al-Shabaab  telah mengakar dengan komunitas lokal (Ingiriis 2018).
Impian  ‘ Greater  Somalia ’  juga  untuk  menanamkan  barisan berbagai formasi Islam di negara itu, tetapi setiap proyek nasionalis yang  berfokus  pada  apa  yang  bertentangan  dengan  apa  yang diperjuangkannya,  pasti  akan  gagal  jika  dirusak.  Perkembangan seperti  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  hubungan  antara Islam  dan  nasionalisme  (Solomon  2015).  Nasionalisme  Somalia juga dibantu oleh fakta bahwa hampir semua warga Somalia adalah
Muslim dan ini merupakan kekuatan pemersatu dalam menentang perpecahan  yang  dilakukan  oleh  klan.  Di  atas  segalanya,  Islam menambah  kedalaman  dan  keterpaduan  elemen-elemen  umum dari budaya tradisional yang, di atas dan di atas banyak perpecahan bagian mereka, menyatukan orang-orang Somalia dan memberikan dasar bagi kesadaran nasional mereka yang kuat. Meskipun Somalia secara  tradisional  tidak  membentuk  negara  kesatuan,  warisan budaya nasionalisme, yang diperkuat oleh Islam, berada di belakang nasionalisme Somalia saat ini. Pada saat yang sama, diperlukan peringatan mengenai batas-batas Islam sebagai kekuatan penggerak dalam Masyarakat Somalia. Seperti yang dikatakan Ken Menhaus, ‘Secara historis, Islam tidak pernah berhasil sebagai titik temu politik yang  berkelanjutan  dalam  masyarakat  Somalia;  ia  tidak  pernah mampu  mengatasi  kekuatan  pengorganisasian  clannisme  yang lebih kuat. Dalam lingkungan bermuatan politik saat ini, berbagai jenis aktivisme Islamis (pengadilan Syariah, Al Shabaab) cenderung diorganisir oleh klan dan bekerja dalam parameter klannis’ (Solomon 2015). Dengan demikian, nasionalisme Islam yang bekerja melalui struktur  klan  mungkin  berhasil,  tetapi  nasionalisme  Islam  yang diadu melawan klan akan, mengingat sejarah Somalia, gagal.
Ada  indikasi  bahwa  al-Shabaab  berusaha  untuk  menggabungkan nasionalisme  dengan  Islam  radikal  dalam  mewujudkan  impian ‘ Greater  Somalia ’.  Ini  terlihat  dalam  nama  tingkat  al-Shabaab  di pasukan Ethiopia atau AMISOM, menyebut mereka sebagai ‘tentara salib’  dan  ‘orang  kafir’.  Al-Shabaab  juga  menyebut  intervensi AMISOM di Somalia sebagai ‘ Zio-Crusade ’. Jelas itu adalah upaya untuk  menggambarkan  Muslim  Somalia  di  bawah  ancaman  dari Yahudi  dan  Kristen.  Pemerintah  Somalia,  sementara  itu,  disebut sebagai kooxda ridada (kelompok murtad) dan nama yang diberikan al-Shabaab  kepada  pemerintah  Mogadishu  adalah daba  dhilif (artinya  pemerintah  yang  dibentuk  untuk  tujuan  asing).  Dengan kata  lain,  pemerintah  itu  sebenarnya  bukan  orang  Somalia  tetapi sebenarnya ‘pemerintahan boneka’ yang mewakili kepentingan asing (Solomon  2015).  Mengingat  orientasi  Islamnya,  al-Shabaab  juga dapat dimotivasi oleh contoh Nabi Muhammad SAW yang selama masa hidupnya mengubah suku-suku nomaden yang tersebar dan beberapa  pusat  kota  menjadi  negara  yang  kuat.  Sifat  asing  Islam al-Shabaab  juga  tampak  jelas  dengan  cara  lain.  Secara  tradisional dalam masyarakat Somalia, perempuan diperkenalkan dan klan hukum adat ( xeer )  sering  menggantikan  hukum  syariah  Islam dalam mengatur hubungan antara Somalia dan klan. Orang Somalia sering menggabungkan kepercayaan tradisional mereka - roobdoon
(hujan), saar (pemujaan roh) dan sihir - dengan keyakinan Islam mereka.  Somalia  selalu  mendekati  praktik  Islam  secara  praktis, berbeda  dengan  dogmatis,  sering  lebih  suka  teosofi  Sufi  daripada hukum  syariah  Islamis.  Seperti  yang  dikatakan  Bronwyn  Bruton dengan  sangat  indah,  “Identitas  Somalia  sangat  Muslim,  tetapi identitas Muslim itu juga khas Somalia” (Solomon 2015).
Resolusi  konflik  memiliki  artian  penting  dimana  sebuah  strategi untuk  menyelesaikan  sebuah  konflik  permasalahan  yang  terjadi. Dalam  dunia  Islam  pertengkaran  dipandang  dapat  menjadikan konflik  aqidah  atau  ideologis  (Ahmadi  &  Surwandono  2011). Dalam dunia politik yang merupakan salah satu bagian dari proses muamalah  konflik  pun  juga  seharusnya  dapat  diselesaikan  juga melalui proses muamalah. Resolusi konflik dalam perspektif Islam juga  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  proses  bagi  kesejahteraan rakyat.  Islam  mengajarkan  umat  manusia  untuk  selalu menyelesaikan permasalahan dengan perdamian dan keselematan umatnya  mengingat  kemunculan  islam  dengan  konflik  yang  ada. Dalam  al-Qur’an  terdapat  surat  al-Hujurat  yang  memberikan artian bagaimana menghadapi konflik sendiri dalam Islam. Dalam konflik  di  dunia  Islam  Nabi  Muhammad  SAW  selalu  melakukan ‘mempersaudarakan’  kembali  sehingga  dalam  konfliknya  dapat diselesaikan  dengan  membentuk  masyarakat  yang  kompetitif  dan demokratis. Dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 10 mengatakan:
Yang  mana  arti  dari  ayat  tersebut  mengatakan  bahwa  seluruh masyarakat muslim itu adalah saudara dalam agama Islam, maka apabila  mereka  bertengkar  maka  mereka  harus  di  damaikan. Dalam  konflik  al-Shabaab  di  Somalia  ini  dengan  al-Shabaab  dan pemerintah  Somalia  sendiri  yang  sesama  muslim  sangat  baik apabila  kedua  permasalahannya  diselesaikan  dengan  perdamaian. Apabila  konflik  ini  terus  berlanjut  akan  menjadi  rumit  dan  akan terus berlarut-larut seiring waktu. Semakin lama konflik ini berlarut semakin banyak aktor-aktor yang berusaha untuk membantu salah satu  pihak  untuk  memenangkan  konflik  ini.  Dimana  al-Shabaab menuntut  pemerintahan  Somalia  untuk  tidak  menerima  bantuan dari barat dan bagaimana al-Shabaab sangat menjadi agresif ketika negara dengan agama lain campur tangan dengan negaranya.
“Sesungguhnya  orang-orang  mu’min  adalah  bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  rahmat.” (Q.S. 49:10)
Dalam melakukan resolusi konflik perlu diketahui bahwa terdapat tahapan  apabila  ingin  menyelesaikan  suatu  permasalahan.  Hal yang  perlu  dilakukan  yakni  dengan  memberikan  kesepahaman antara  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik  tentang  apa  yang mereka  permasalahkan.  Melihat  dari  kedua  sisi  adalah  hal  yang penting ketika ingin melakukan sebuah pemecahan masalah dalam berkonflik. Dalam kasus al-Shabaab di Somalia ini, pihak pemerintah dan  al-Shabaab  harus  diberikan  kepercayaan  untuk  memberikan masing-masing  perspektif  dalam  melihat  permasalahan  konflik ini.  Lalu  langkah  berikutnya  adalah  dengan  memberikan  ruang kepada  kedua  belah  pihak  untuk  bernegosiasi  mengenai  konflik yang dihadapi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan bantuan pihak ketiga, yakni melalui bantuan negara atau organisasi internasional yang  dapat  diterima  oleh  kedua  pihak  yang  berkonflik.  Karena dalam resolusi konflik dengan cara Islam adalah dengan melakukan negosiasi  yang  membantu  keduanya  untuk  mencapai  perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Dalam  pelaksanaan  bantuan  di  Somalia  sudah  banyak  organisasi yang  turut  membantu  permasalahan  yang  ada  di  Somalia.  Seperti Intergovernmental  Authority  on  Drought  and  Desertification (IGADD), yang didirikan pada tahun 1986 untuk mengkoordinasikan upaya  negara-negara  yang  berposisi  di  tanduk  Afrika  untuk menghilangkan  terjadinya  kekeringan  kronis  dan  kelaparan  dari wilayah  tersebut  karena  Negara  tersebut  tidak  dapat  menghadapi dan  menyelesaikan  masalah  itu  sendirian.  Sebelum  IGADD mengambil  peran  utama  dalam  proses  perdamaian  Somalia,  PBB dan  negara  Amerika  Serikat  adalah  aktor  utama  yang  berusaha untuk mendirikan pemerintah pusat dengan memfasilitasi negosiasi. Setelah  keberangkatan  Operasi  PBB  ke  Somalia  (UNOSOM)  dan pasukan  Amerika  Serikat  dari  Somalia  pada  tahun  1995,  IGADD menjadi aktif dalam memulai dan mensponsori proses perdamaian Somalia  untuk  mengisi  kesenjangan  (Demeke  2014).  Sejak  itu  ia menganggap masalah Somalia sebagai agenda prioritas utama dan memediasi  sejumlah  proses  perdamaian  yang  bertujuan  untuk mendirikan pemerintah pusat di Somalia.
Terdapat juga upaya dari Uni Afrika yang membantu Somalia. Terlihat ketika pasukan Ethiopia dievakuasi dari Somalia setelah perjanjian damai  Djibouti,  ada  celah  keamanan  besar  yang  akan  membantu al-Shabaab  untuk  bangkit  kembali  dan  untuk  mengontrol  wilayah yang  hilang  di  Somalia  Tengah  dan  Selatan  termasuk  Mogadishu. Dengan evakuasi Ethiopia, Uni Afrika memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian bernama AMISOM untuk memberikan
perlindungan  keamanan  kepada  Pemerintah  Federal  Transisi  II, atau TFGII, dan untuk menggulingkan legitimasi al-Shabaab. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, dalam pertemuannya yang ke-69  pada  19  Januari  2007,  mengamanatkan  AMISOM  untuk mendukung dialog dan rekonsiliasi di Somalia, untuk memberikan perlindungan  kepada  Lembaga-Lembaga  Federal  Transisi  (TFI) dan infrastruktur utama mereka, untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugas mereka. berfungsi, dan memberikan dukungan teknis dan lainnya untuk upaya pelucutan dan stabilisasi.
Resolusi  UNSC  1725  pada  Desember  2006  juga  mengesahkan penyebaran  Misi  Penjaga  Perdamaian  Uni  Afrika  ke  Somalia (AMISOM) (Demeke 2014). Selain itu, negara-negara IGAD sepakat untuk  memodifikasi  mandat  organisasi  untuk  memungkinkan pembentukan  Brigade  Siaga  Afrika  Timur  (EASBRIG).  Hal  ini diamanatkan untuk campur tangan dalam urusan internal negara- negara  anggota  dalam  peristiwa  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang  serius  dan  masif,  genosida  dan  perubahan  pemerintahan yang  tidak  konstitusional.  Ini  adalah  langkah  maju  dalam pembangunan  perdamaian  di  Somalia.  Bekerja  sama  dengan komunitas internasional, AMISOM telah melatih dan membimbing inti  dari  Tentara  Nasional  Somalia  yang  direvitalisasi.  Namun, pasukan Somalia menghadapi rintangan yang signifikan dalam hal peralatan,  persenjataan,  infrastruktur  komunikasi,  dan  sumber daya. Di atas semua itu, AMISOM juga memprioritaskan pelatihan dan pendampingan Angkatan Kepolisian Somalia (SPF) melalui Komponen Polisi AMISOM untuk meningkatkan kapasitas keamanan pemerintah. Seperti yang diamati oleh beberapa pengamat di wilayah tersebut, jika bukan dukungan AMISOM, TFGII tidak akan bertahan sebagai pemerintahan di Mogadishu (Demeke 2014).

## Kesimpulan
Al-Shabaab  sebagai  kelompok  militan  yang  menginginkan  yang terbaik bagi Somalia membuat Somalia berada dalam ambang batas yang merugikan bagi masyarakatnya sendiri. Somalia telah berjuang bertahun-tahun  untuk  mengembalikan  kejayaannya  yang  pernah padam.  Rencana  al-Shabaab,  apa  pun  itu,  kemungkinan  besar mendorong kedutaan besar barat khawatir untuk memperpanjang peringatan mereka tentang potensi serangan teror baru. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan hak-hak dasar untuk masyarakat seperti listrik, air, makanan, pendidikan, fasilitas kesehatan,  menjadikan  masyarakat  terbiasa  untuk  mencari  peng-
hidupan dari sektor informal dan berhubungan dengan kejahatan. Pemerintah Somalia dengan dukungan negara barat memandang al- Shabaab sebagai ancaman bagi warga negaranya dan memutuskan untuk  memerangi  al-Shabaab  dan  membangun  pemerintahan Somalia yang menyejahterakan rakyatnya.
Secara umum, respons resolusi konflik IGAD dan Uni Afrika telah membawa  perbaikan  politik,  sosial  ekonomi  dan  keamanan  yang luar  biasa  di  Somalia  terutama  setelah  pembentukan  pemerintah pusat melalui proses demokrasi. Mereka juga mencapai perdamaian relatif di Somalia terlepas dari semua tantangan yang disebutkan di atas  dalam  implementasi  dan  konsolidasi  perjanjian  perdamaian. Pada  umumnya,  IGAD  dan  Uni  Afrika  memainkan  peran  besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Tanduk secara umum dan di Somalia khususnya. Respon resolusi konflik mereka harus  diambil  sebagai  pencapaian  terpuji  dalam  membangun perdamaian di Afrika.

## Daftar Pustaka

## Artikel Online
BBC,  2018.  “Somalia  Country  Profile”  [daring].  Tersedia  dalam https://www.bbc.com/news/world-africa-14094503 [diakses pada 15 Juni 2019].
BBC, 2017. “Who are Somalia’s al-Shabaab” [daring]. Tersedia dalam https://www.bbc.com/news/world-africa-15336689 [diakses pada 15 Juni 2019].
Felter, C., Masters, J., & Sergei, M. A, 2019. “Al-Shabab”, Council on Foreign Relations [daring]. Tersedia dalam https://www.cfr. org/backgrounder/al-shabab [diakses pada 15 Juni 2019].

## Buku
Al-Quran Terjemahan, 2015. Departemen Agaman RI. Bandung: CV Darus Sunnah
Ahmadi, S. dan Surwandono, 2011. Resolusi Konflik di Dunia Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hansen, S. J, 2013. Al-Shabab in Somalia: The History and Ideology of  a  Militant  Islamist  Group  2005-2012. New  York:  Oxford University Press.
Jatmika, S., 2016. Hubungan  Internasional  di  Kawasan  Afrika. Indonesia: Samudra Biru.
Solomon,  H.,  2015. Terrorism  and  Counter-Terrorism  in  Africa. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

## Artikel Jurnal
Agbiboa,  D.  ,  2014.  “Terrorism  without  Borders:  Somalia’s  Al- Shabaab and the global jihad”, Journal of Terrorism Research, 5(1): 27-31.
Demeke, M. A., 2014. “Conflict Resolution Responses of IGAD and AU to the Somalia Crises”, International Journal of Political Science and Development, 2(10): 248-257.
Dobos, B., 2016. “Shapeshifter of Somalia: Evolution of the Political Territoriality  of  Al-Shabaab”, Small  Wars  &  Insurgencies, 27(5): 942.
Ingiriis,  M.  H.,  2018.  “Building  peace  from  the  margins  in Somalia:  The  case  for  political  settlement  with  Al-Shabaab”, Contemporary Security Policy, 39(2): 4-10.