## Volume 03 Nomor 01 Tahun 2022
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index
Strategi Realisasi Usulan Hasil Musrenbang Dalam RKPD Di Kabupaten Aceh Selatan
Sella Rozatul Mukminah 1 , Yasrizal 2
Universitas Teuku Umar

## A R T I C L E  I N F O ABSTRACT

## Article history:
Received : 30 Juny 2022 Revised   : 29 Agustus 2022 Accepted : 01 September 2022 The  purpose  of  this  study  was  to  identify  the  problems causing  the  lack  of  effectiveness  of  the  implementation of the Musrenbang that was carried out and to determine alternative  strategies  for  improvement  from  the realization of the proposed results of the Musrenbang in South  Aceh  District.  The  study  used  a  qualitative approach through descriptive analysis methods. The data collection technique was through interviews with 10 key informants from local communities, Bappeda management,  village  administrators,  and  sub-district administrators. The results of the analysis show that the factors  causing  the  realization  of  the  Musrenbang  have not  been  carried  out  as  stipulated,  namely  the community  does  not  understand  the  proposals  that  are more  targeted  to  their  regional  problems,  the  level  of community  attendance  is  still  low  and  the  public's  lack of  trust  in  the  local  government.  Alternative  program strategies  that  can  be  implemented  are  providing guidance  and  understanding  to  the  community  through the provision of seminars and socialization for the local community,  implementation  of  the  Musrenbang-based implementation program and holding monthly or annual meetings  as  an  evaluation  of  the  proposals  that  have been given by the community. Keywords: Bappeda Economy Musrenbang development RKPD This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons Attribution 4.0 International License .
Corresponding Author: Sella Rozatul Mukminah Universitas Teuku Umar Email: sellarozatulmukminah@gmail.com, yasrizal@utu.ac.id

## Pendahuluan
Pemberlakuan  sistem  desentralisasi  di  pemerintah  Indonesia  saat  ini,  menuntut pemerintah daerah  untuk  dapat  mengelola  dan  bertanggung  jawab  atas  kewenangan  perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri melalui program otonomi daerah (Aditya & Surjono,
2017).  Tujuannya  agar  meningkatkan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  meminalisir bentrokan  antar  daerah  dan  memberi  kualitas  pelayanan publik  dengan  baik,  sehingga  target yang  ingin  dicapai  lebih  responsif  dan  efisien  pada  setiap  daerah  (Dea  Deviyanti,  2013). Berdasarkan  Pasal  1  ayat  5  tentang  otonomi  daerah dijelaskan  bahwa  hak,  wewenang  dan kewajiban  bagi  pemerintah  daerah  (otonom)  mengelola  tugas  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat  atas  kepentingan  masyarakat    daerah  sesuai  perundang-undangan  yang berlaku  (Dea  Deviyanti,  2013).  Maka  oleh  sebab itu,  agar  pembangunan  dapat  terealisasi dengan efisien perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat daerah.
Pembangunan  di  Indonesia  saat  ini  hampir  mencapai  hasil  dari  perencanaan  yang  telah ditargetkan  sebagaimana  tujuan  dari  program  Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKP). Sejalan dengan itu perencanaan pembangunan nasional diiringi oleh pelaksanaan program dari otonomi daerah  melalui  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD)  (Haryadi,  2010).  Menurut (Rosshad & Putri, 2019) RKPD adalah laporan dari rencana pembangunan infastruktur yang digunakan  sebagai  jaminan  atas  konsistensi  dan  keterlibatan  dari  rencana,  anggaran, implementasi  dan  pemantauan  termasuk  bagian  dari  tahapan  penyusunan  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD).  RKPD  di  susun  atas  landasan partisipatif, politis, dan teknokratif melalui orientasi tematik, integratif dan holistik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tahapan, tata cara dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  yakni  sebagai  penuntun  penataan  rencana  pembangunan  agar  tercapainya pembangunan  yang  lebih  tepat  sasaran.  Musrenbang  diartikan  sebagai  forum  dalam menjalankan musyawarah untuk menghasilkan mufakat dan sebagai perwujudan  wadah  dari penataan  RKPD  (Hanafie,  2018).  Menurut  (Haryadi,  2010) Musrenbang memiliki 4 tujuan untuk  yaitu  terciptanya  pembangunan  daerah  yang  melibatkan  kelompok  masyarakat, mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  agar  tidak  ada  konflik  horizontal,  menumbuhkan tahapan RKPD yang lebih parsitipatif dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.
Penataan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dirumuskan melalui RKPD yang dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menghasilkan pembangunan yang optimal dan memenuhi aspirasi  masyarakat  yang  berkesinambungan.  Proses  perencanaan  RKPD di  Kabupaten  Aceh Selatan  juga  melalui  proses  implementasi  dari  pelaksanaan  musrenbang  yang  digunakan sebagai  wadah  penyampaian  pendapat  masyarakat  Aceh  Selatan  terkait  pembangunan wilayahnya.  Perencanaan  pembangunan  daerah dilaksanakan  secara  hierarki  dari  berbagai proses  komunikasi  dari  tingkatan  Musrenbang kecamatan  dan  musrenbang  kabupaten  secara focus group discussion (FGD) atau forum parsial antar masyarakat dan pemerintah. Hadirnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki  wewenang  terhadap  pembangunan  daerah  kabupaten  menjadi  suatu  jembatan  bagi masyarakat  untuk  mendapatkan  kemudahan  dalam  menyampaikan  aspirasinya  melalui terlaksananya musrenbang dengan baik (Fadila et al., 2018).
Dalam  melaksanakan  musrenbang  Kabupaten  Aceh  Selatan  masih  menimbulkan  berbagai kesenjangan  yang  membuat  musrenbang  tidak  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2008.  Hal  ini  disebabkan  oleh  metode  pelaksanaan  musrenbang      masih bersifat      formalitas,      sehingga      mayoritas      masyarakat      masih  memfokuskan  usulan
pembangunan atas kehendak yang diinginkan dan mengabaikan kebutuhan saat ini. Akibatnya informasi  yang  didapatkan  dari  inspirasi  masyarakat  tidak  dapat  dijadikan  pedoman perencanaan  pembangunan  yang  baik.  Selain  itu,  aspirasi  yang diusulkan  oleh  mayoritas masyarakat  setempat  belum  tentu  direalisasikan  oleh  pihak  pemerintah,  sehingga  membuat masyarakat  apatis  terhadap  musrenbang  yang  menganggap  proses  ini  hanyalah  formalitas pejabat pemerintahan  saja.  Pengaruh ini  akan mengakibatkan  kualitas  dari  musrenbang  yang dilaksanakan  semakin  menurun.  Hal  lain  yang  dirasakan  adalah  tingkat  kepercayaan masyarakat  pada  pemerintah  sangat  rendah,  sebabnya  adalah  tidak  rutinnya  rapat  yang diadakan  untuk  membahas  keberlanjutan  tanggung  jawab  yang  telah  dilaksanakan. Berdasarkan  permasalahan  yang  dialami  masyarakat,  BAPPEDA  Aceh  Selatan  perlu merancang strategi dari realisasi dan implementasi yang mampu menyerap, menampung dan menjalankan  sebagaimana  kebutuhan  dari  masyarakat  setempat.  Penelitian  terdahulu (Megawati  &  Rahman,  2018),  dengan  tujuan  melihat  gambaran  penyebab  rendahnya  hasil musrenbang  dan  menentukan  strategi  perbaikan  RKPD  Kecamatan  Candirasi,  Kota Semarang.  Melalui  penggunaan  metode  analisis Analytical  Hierarchy  Process (AHP)  hasil menunjukkan  bahwa  strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah memprioritaskan  aspek  ordinasi, aspek  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang  berupa  masyarakat.  Sejalan  dengan  itu penelitian  (Kurniawati  &  Eprilianto,  2022),  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan musrenbang terhadap meningkatnya pembangunan di Kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh adalah  semua  pihak  yang  terlihat  yakni  pemerintah,  lembaga  desa  dan  masyarakat  memiliki kontribusi  dalam  pembangunan  sehingga  terdukungnya  pelaksanaan  pembangunan  yang optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlu mempertahankan dan menjaga  komunikasi  agar tercapainya  tujuan  pembangunan  yang  selaras  sesuai  kebutuhan masyarakat setempat.
Mengenai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Kabupaten  Aceh  Selatan  dan  berdasarkan penelitian terdahulu, maka penulis bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab kurang  efektivitas  pelaksanaan  musrenbang  yang  dijalankan  dan  menentukan  strategi alternatif  perbaikan  dari  realisasi  usulan  hasil  musrenbang  di  Kabupaten  Aceh  Selatan. Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  suatu  usulan  bagi  BAPPEDA Aceh  Selatan  guna memperbaiki musrenbang kedepannya agar memperoleh hasil musrenbang yang berkualitas.

## Metode

## Perencanaan Pembangunan
Perencanaan  pembangunan  adalah  rencana  yang  telah  disusun  untuk  menjalankan  suatu proses  organisasi  yang  memiliki  tujuan  untuk  menyejahterakan  masyarakatnya  melalui perubahan  dan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  baik,  sikap  masyarakat  dan  infastruktur (Napitulupu,  2015).  Sedangkan  menurut  (Keno  et  al.,  2015)  perencanaan  pembangunan merupakan  metode  yang  digunakan  oleh  lembaga  pemerintah  agar  tercapainya  tujuan pembangunan  masyarakat  yang  sejahtera,  maju  dan  makmur.  Dari pengertian diatas, maka perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai rencana pemerintah dalam memenuhi tanggung  jawabnya  untuk  membangun  pada  peradaban  yang  sustainabel  dan  sejahtera. Menurut  (Fadila  et  al.,  2018)  perencanaan  pembangunan daerah  disusun  melalui  beberapa rencana pembangunan yaitu.
1. RKPD yaitu rencana yang diusulkan oleh masyarakat yang disampaikan melalui program Musrenbang kesetiap masyarakat Kabupaten.
2. Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana yang diperoleh atas pertimbangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
3. Rencana  Kerja  (Renja)  yakni  laporan  yang  direvisi  setiap  1  tahun  sekali  yang memuat program-program dan event guna tercapainya rencana pembangunan.
Perencanaan  penyusunan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  bersifat partisipatif,  yakni  masyarakat  secara  mandiri  diikut  sertakan  dalam  mengusulkan pembangunan  terhindar  dari  adanya  konflik  yang  horizontal.  (Hirawan,  2014) mengemukakan  bahwa  dalam  perancangan  pembangunan  yang  partisipatif  didasarkan  atas kepentingan  masyarakat  setempat,  Partisipatoris  yang  melibatkan  masyarakat  keseluruhan, disusun secara dinamis, berkesinambungan, legalitas dan visibilitas.

## Musrenbang
Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan)  didefinisikan  sebagai  wadah penampung  aspirasi  masyarakat  melalui  upaya  musyawarah  untuk  dapat  memberikan pendapatan  atas  pembangunan  disuatu  wilayah  (Widianti  &  Dewi,  2019).  (Hirawan,  2014) menyatakan bahwa tujuan dari musrenbang sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU No.  25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:
1. Memprioritaskan pembangunan  dari kebutuhan masyarakat atas musyawarah.
2. Menetapkan  alokasi  penggunaan  dana  dari  APBD  untuk  kegiatan  dalam menjalankan pembangunan.
3. Menetapkan kegiatan yang diajukan dalam untuk  pembangunan Kecamatan.
Dari  hasil  musrenbang  yang  dilaksanakan,  maka  pemerintah  daerah  akan  mendapatkan persetujuan  stakeholders  untuk  membuat  rancangan  RKPD  dan  RENJA  sehingga  diproses untuk  memperoleh  laporan  akhir  dari  Rancangan  Akhir  RKPD  yang  akan diajukan  ke pemerintah pusat (Ma’rif et al., 2010).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  data  BAPPEDA  Aceh  Selatan  dan  jurnal ilmiah,  sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  dianalisis  dan  kemudian  dilakukan perumusan  strategi  perbaikan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  melalui wawancara  bersama  9 key  informans yang  berasal  dari  masyarakat  daerah,  pengurus Bappeda,  pengurus  desa,  dan  pengurus  kecamatan.  Dalam  penelitian  ini  metode  Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh. Analisis dilakukan untuk mengetahui strategi yang dapat diprioritaskan agar terciptanya musrenbang yang berkualitas. Oleh sebab itu  diperlukan  keselarasan  pengambilan  informasi  pada  setiap  pihak  yang  bertanggung jawab.

## Hasil dan Pembahasan
Penyelenggaraan  Musrenbang  di  Aceh  Selatan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang harus  dilakukan  agar  memperoleh  pembangunan  daerah  secara  merata.  Masyarakat  daerah
memiliki peran penting sebagai objek pemberian usulan terhadap kebutuhan pembangunan. Sebelum  dilakukan  penentuan  strategi  usulan  realisasi  musrenbang  pada  RKDP,  maka diperlukan  menganalisa  data  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) ADHB, PDHB ADHK dan Laju  pertumbuhan Ekonomi. PDRB adalah salah satu  hal  yang menunjukkan  kenaikan  barang  dan  jasa  setiap  tahun  yang  umumnya  digunakan  sebagai indikator  analisa  kinerja  perkonomian  suatu  negara.  Berikut  ini  merupakan data persentase pertumbuhan pada setiap sektor pada Kabupaten Aceh Selatan dalam 5 tahun terakhir.
Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Aceh Selatan
No Sektor Tahun 2017 (%) Tahun 2018 (%) Tahun 2019 (%) Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 25,47 25,46 25,19 25,87 26,28 2 Pertambangan dan Penggalian 3,11 2,88 2,87 2,86 2,99 3 Industri Pengolahan 3,25 3,22 3,11 2,9 3,28 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 6 Konstruksi 16,61 16,84 16,54 17,24 16,89 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor 15,29 15,46 16,54 15,35 15,1 8 Transportasi dan Pergudangan 5,14 5 4,94 3,9 4,09 9 Penyediaan  Akomodasi  dan Makan Minum 0,5 0,51 0,52 0,48 0,47 10 Penyediaan  Akomodasi  dan Makan Minum 0,5 0,56 0,67 0,5 0,76 11  Jasa Keuangan dan Asuransi 4,79 4,45 4,52 4,83 4,57 12  Real Estate 2,26 2,25 2,34 2,32 2,3 13  Jasa Perusahaan 3,8 3,89 3,98 3,94 3,84 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 0,57 0,57 0,56 0,51 0,48 15  Jasa Pendidikan 13,06 13,22 13,21 12,95 12,9 16 Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial 1,69 1,69 1,73 3,44 1,87 17  Jasa Lainnya 1,41 1,41 1,42 1,47 1,42
Berdasarkan data PDRB ADHB diketahui kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB setiap tahun  masih  memiliki  pola  yang  hampir  sama  seperti  tahun  sebelumsebelumnya,  dimana sektor  yang  memiliki  kontribusi  tertinggi  terhadap  perekonomian  kabupaten  tahun  2021 tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,28%.
Tabel 2. Pertumbuhan  ADHK Kabupaten Aceh Selatan
No Sektor Tahun 2017 (%) Tahun 2018 (%) Tahu n 2019 (%) Tahun 2020 (%) Tahu n 2021 (%) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24,49 24,35 24,42 25,2 24,49 2 Pertambangan dan Penggalian 3,81 3,61 3,62 3,74 3,89 3 Industri Pengolahan 3,31 3,29 3,24 2,98 2,93 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,02 0,02 0,02 0,02 20,79 6 Konstruksi 16,24 16,32 16,16 16,8 16,45 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil 14,63 16,32 14,82 14,39 14,62 dan Sepeda Motor 8 Transportasi dan Pergudangan 5,41 5,34 5,36 4,24 4,53 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,47 0,47 0,46 0,42 0,4 10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,34 5,22 5,11 5,61 5,65 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,98 1,95 2 2,02 1,92 12 Real Estate 3,65 3,69 3,67 3,65 3,67 13 Jasa Perusahaan 0,66 0,66 0,64 0,63 0,62 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 13,54 10,1 0,87 2,43 0,21 15 Jasa Pendidikan 3,05 13,76 13,8 3,27 3,33 16 Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial 3,02 3,08 1,89 1,99 2,12 17 Jasa Lainnya 2,18 1,49 1,51 1,56 1,56
Berdasarkan  data  PDRB  ADHK  bahwa  diketahui  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Aceh Selatan  secara  umum  fluktuatif.  Hal  ini  dilihat  dari  laju  pertumbuhan  PDRB  ADHK tahun 2020  terjadi  penurunan  yang  signifikan  pada  setiap  sektornya  dibandingkan  tahun sebelumnya.
Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan
No Sektor Tahun 2017 (%) Tahun 2018 (%) Tahun 2019 (%) Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,12 3,95 4,69 3,16 -0,41 2 Pertambangan dan Penggalian -8,35 -0,80 4,68 3,40 6,49 3 Industri Pengolahan 0,99 3,81 2,74 -8,12 1,03 4 Pengadaan Listrik dan Gas 4,98 6,49 2,52 1,42 -0,85 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,65 5,58 4,57 2,92 3,73 6 Konstruksi 4,55 5,05 3,38 3,95 0,32 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor 5,60 5,59 4,71 -2,94 4,14 8 Transportasi dan Pergudangan 5,04 3,17 4,65 -20,92 9,55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,65 3,17 2,45 -9,71 -0,04 10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,92 2,14 2,35 9,71 3,24 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,93 2,83 7,22 0,63 -1,94 12  Real Estate 5,17 5,76 3,82 -0,52 3,16 13  Jasa Perusahaan 5,30 4,40 4,90 3,00 4,00 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 4,55 6,23 1,83 -2,22 1,40 15 Jasa Pendidikan 5,91 6,42 4,77 -3,05 4,42 16 Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial 6,25 6,42 5,76 4,92 9,79 17 Jasa Lainnya 4,36 4,62 6,31 2,76 2,89
Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, 10 dari 17 sektor ekonomi yang ada  memiliki  laju  pertumbuhan  yang  positif,  sedangkan  7  sektor  lainnya  bernilai  negatif. Jika  dirincikan,  kategori  lapangan  usaha  yang  memiliki  pertumbuhan  tertinggi  pada Tahun 2020  adalah  sektor  Informasi  dan  komunikasi,  jasa  kesehatan  dan  jasa  sosial, konstruksi, pertambangan  dan  penggalian,  dan  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan.  Dapat disimpulkan bahwa selama  Tahun  2017-2021,  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Aceh Selatan  secara umum fluktuatif. Kontraksi ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Aceh Selatan, namun  juga  dialami  oleh  hampir  keseluruhan  kabupaten/  kota  di  Indonesia,  yang dikarenakan  oleh  pandemi  Covid-19,  sehingga  Kabupaten  Aceh  Selatan  diperlukan pembangunan yang terarah pada setiap sektornya. Maka dari diperlukan musrenbang untuk
membangun komunikasi yang terarah terhadap pembangunan wilayah Aceh Barat.
Metode  pelaksanaan  musrenbang  Kabupaten  Aceh  Selatan  saat  ini  menggunakan  sistem FGD,  dimana  setiap  masyarakat  dapat  mengusulkan  berbagai  ide  pembangunan  yang  baik untuk  Kabupatennya.  Hasil  wawancara  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab ketimpangan dalam menjalan Musrenbang di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut.

## 1. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Bappeda
Untuk  mengetahui  faktor  penyebab  dilakukan  wawancara  bersama  3  orang  key informan yaitu  bersama  Ibu  Maria  sebagai  Kepala  pengurus  Bappeda,  Bapak  Said sebagai Pegawai Bappeda, dan Bapak Mulia sebagai staff pengurusan Bappeda. Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dikemukkan.
“Kejadian  progam  musrenbang  tahun  lalu,  usulan  masyarakat  yag  diberikan  belum dapat kita  jadikan  pedoman  untuk  pembangunan,  karena  masyarakat  terkadang mengusulkan pembangunan-pembangunan yang memang belum dibutuhkan daerha saat ini.” (Informan Ibu Maria, 24 Juni 2022).
“Program musrenbang setiap tahunnya selalu kita laksanakan dengan baik, tidak ada permasalan yang kami rasakan, tapi ada sedikit kebingungan saja saat masyarakat lebih  mengusulkan  keinginan  pribadinya  dari  pada  apa  yang  dibutuhkan pembangunan bersama.” (Informan Bapak Said, 24 Juni 2022).
“Usulan masyarakat saja yang kadang-kadang masih belum jelas pembangunan nya itu dibutuhkan untuk siapa. Untuk alasannya yang jelas karena masyarakat saat ini belum  paham  apa  yang  diperlukan  sekarang.”  (Informan  Bapak  Mulia,  27  Juni 2022).
Menurut informan dari Bappeda (Ibu Maria, Bapak Said, dan Bapak Mulia) berdasarkan hasil wawancara dijelaskan  bahwa, usulan yang diberikan  masyarakat  masih belum  tepat sasaran dan  belum  cukup  efektif  untuk  diimplementasikan  pada  RKPD.  Masyarakat  masih  belum bisa menentukan yang mana keinginan pribadi dan kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Hal lain juga dipengaruhi oleh arestasi masyarakat Aceh Selatan terhadap ekonomi pembangunan saat  masih  tertinggal  sangat  jauh  dari  harapan.  Oleh  karena  itu  masyarakat  memerlukan pemahaman  dan  pembinaan  bagaimana  pembangunan  ini  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Pemahaman  yang  dapat  diberikan  pada  masyarakat  berupa  pembinaan  masyarakat menemukan permasalahan yang terjadi di tempat tinggalnya, lalu kemudian melalui program usulan musrenbang masyarakat dapat mengemukakan aspirasinya. Maka dalam menjalankan pembinaan  tersebut,  pihak  pemerintah  daerah  melalui  BAPPEDA  perlu  untuk  mengadakan kegiatan  seminar  musrenbang  dan  sosialisasi  untuk  masyarakat. Selain  itu,  pemerintah daerah juga harus untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang  diperlukan  masyarakat untuk  menjalani  kegiatan  tersebut.  Hal  ini  guna  untuk meningkatkan  musrenbang  yang berkualitas,  agar  tidak  bersifat  formalitas  seperti  pelaksanaan  sebelumnya.  Hal  ini  selaras dengan penelitian dari (Tampubolon, 2018), dimana melalui pembinaan dan pelatihan yang dilakukan  dapat  meningkat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengemukan  aspirasinya. Masyarakat  yang  diberi  pembinaan  atau  pelatihan  mampu  menyelesaikan  persoalan  yang
dihadapinya secara terarah.

## 2. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Kecamatan dan Desa
Selain  itu  wawancara  juga  dilakukan  bersama  pengurus  musrenbang  desa  dan kecamatan, yaitu  bersama  Ibu  Dwi  sebagai  Kasubbag  keuangan  Kecamatan  Kluet Selatan,  Ibu  Suci  sebagai  Staff  Subbag  keuangan  Kecamatan  dan  ibu  Bapak  Robi sebagai  staff  pengurus  desa  rambung,  sehingga  didapat  hasil  wawancara  sebagai berikut.
“Untuk musrenbang yang sering kita jalankan, kurannya partisipasi masyarakat yang mengikuti  musrenbang,  padahal  program  ini  juga  mereka  sendiri.  Untuk  kenapa tidak hadir, bisa jadi fasilitas yang digunakan membuat masyarakat tidak nyaman. ” (Informan Ibu Dwi, 27 Juni 2022).
“Sepertinya  permasalahan  yang  belum  baik  itu,  kehadiran  masyarakat  dalam musrenbang,  karena  banyak  dari  masyarakat  juga  sibuk  untuk  bekerja  sehingga tidak punya kesempatan untuk hadir” (Informan Ibu Suci, 27 Juni 2022).
“Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menjalankan  program  musrenbang, akibatnya  usulan  rencana  pembangunan  pun  tidak  terarah  dengan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat, karena kan kita buat pembangunan untuk masyarakat, kalau masyarakat  tidak  ada  bagaimana  kita  tahu  keluhan  masyarakat  terhadap daerahnya” (Informan Bapak Robi, 27 Juni 2022).
Berdasarkan infroman (Ibu Dwi, Suci dan Bapak Robi) Tingkat kehadiran masyarakat yang rendah  mengakibatkan  kekurangan  partisipatif,  karena  masyarakat  adalah  peran  utama dalam program musrenbang ini . Alasan masyarakat untuk tidak dapat hadir disebabkan dari berbagai  hal  salah  satunya  adalah  sikap  masyarakat  yang  tidak  ingin  diribetkan dan sistem pelaksanaan  yang  membosankan,  sehingga  diperlukan  strategi  yang berkelanjutan  untuk memecahkan  permasalahan  ini.  Perkembangan  teknologi  informasi  yang  begitu  pesat  juga memiliki  manfaat  tersendiri  dalam  menyelesaikan  kesenjangan  ini.  Penelitian  oleh (Damayanti  et  al.,  2021)  dan  (Ulasari,  2019),  melalui  penerapan Electronic musrenbang memperoleh hasil yang positif terhadap minat keikutsertaan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  daerah  perlu  untuk  merevisi  sistem  pelaksanaan musrenban bagi masyarakat Aceh Selatan dimulai dari mempersiapkan berbagai fasilitas agar dapat menunjang pelaksanaan Emusrenbang. Selain meningkatkan keikutsertaan masyarakat juga penerapan Emusrenbang dapat pelaksanaan musrenbang pun lebih efisien.

## 3. Hasil Wawancara Bersama Pengurus Masyarakat
Wawancara  juga  dilakukan  pada  masyarakat  bersama  Bapak  Yuzrijal  mewakili  desa Alur Pinang, Bapak Maslizar dari warga desa Kuta Baro dan Bapak  Fahmi selaku warga desa Ujong Padang. Berikut adalah hasil wawancara yang dihasilkan.
“Kalau bagi  saya, musrenbang yang dilakukan dilaksanakan dengan baik  tapi saya
tidak tahu apakah hanya formalitas saja, karena tidak ada evaluasi apaapa  setalah usulan yang kami berikan. ” (Informan Bapak Yuzrijal, 27 Juni 2022).
“Tidak ada rapat dan pembahasan ulang terkait usulan yang udah kami rencanakan, kami belum tahu apakah usulan kami layak atau tidak untuk dijalankan” (Informan Bapak Ibu Mahlizar, 27 Juni 2022).
“Untuk  musrenbang  udah  dilakukan  dengan  baik  oleh  pemerintah,  akan  lebih  baik jika  ada  evaluasi  ulang  apa  yang  udah  kami  usulkan,  agar  selain  kita  bisa mempererat silaturahmi dan bisa juga untuk bersama-sama membangun daerah kita ” (Informan Bapak Fahmi, 27 Juni 2022).
Hasil wawancara diatas bersama (Bapak Yuzrijal, Ibu Mahlizar dan Bapak Fahmi), diketahui permasalahan  juga  datang  oleh  pemerintahan  yang  tidak  rutinnya  evaluasi  dan pengadaan rapat  atau  kegiatan  untuk  meningkatkan  emosional  sosial  antara  masyarakat  dan pemerintahan daerah. Hal bisa saja menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.  Perilaku  masyarakat  yang  cenderung  dipengaruhi  oleh  kepercayaan  perlu untuk  ditingkatkan  agar  masyarakat  dengan  sikap  parsitipatif  menjalankan  musrenbang dengan  baik.  Dari  permasalahan  tersebut  pemerintah  daerah  melalui  Bappeda  perlu  untuk membangun  pendekatan  pada  masyarakat  secara  serius  untuk  menjawab  dan  mengkaji usulan dari masyarakat, sehingga diperlukan pemerintah
untuk  membuat  rapat  bulanan  atau  tahunan.  Dengan  pendekatan  tersebut  pemerintah daerah dapat membangun kembali rasa kepercayaan dan emosional sosial masyarakat.
Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menunjukkan bahwa musrenbang  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Aceh  Selatan  belum  sepenuhnya  berjalan sebagaimana  yang  ditetapkan  UU  No.  25  Tahun  2004.  Dimana  usulan  yang  diberikan masyarakat  masih  belum  tepat  sasaran  dan  belum  cukup  efektif  untuk  diimplementasikan sehingga  pemerintah  memutuskan  perencanaan  tersebut  tidak  efektif untuk  dimuat  dalam RKPD.  Selain  itu  Tingkat  kehadiran  masyarakat  yang  rendah  mengakibatkan  kekurangan partisipatif  yang  diusulkan  sehingga  RKPD  yang  disusun  tidak  dapat  direncanakan  secara menyeluruh  kesetiap  sektor  pembangunan.  Sejalan dengan  itu  kurangnya  rutinnya  evaluasi dan pengadaan rapat atau kegiatan untuk meningkatkan emosional sosial antara masyarakat dan  pemerintahan  daerah  menimbulkan  berbagai  kesenjangan  sosial.  Berdasarkan  tersebut penulis  menawarkan  beberapa  solusi  yang  dapat  dijalan  oleh  pemerintah  untuk menghasilkan musrenbang berkualitas.
1. Memberi  pembinaan  dan  pemahaman  masyarakat  untuk  dapat  menemukan permasalahan  yang  terjadi  di  tempat  tinggalnya,  hal  yang  ini  dapat  dijalankan  adalah mengadakan seminar dan sosialisasi bagi masyarakat setempat.
2. Melalui  pengubahan  sistem  musrenbang  menjadi  pelaksanaan  berbasis  Emusrenbang. Sistem informasi ini akan membuat pemerintah dan masyarakat untuk dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga menghasilkan musrenbang yang efektif dan efisien.
3. Mengadakan  kegiatan  rapat  bulanan  atau  tahunan  untuk  mengevaluasi  berbagai  usulan
masyarakat yang telah dimuat dalam RKPD baik daerah maupun kecamatan.
Berdasarkan  hasil  usulan  tersebut,  diharapkan  menjadi  suatu  usulan  yang  dapat meningkatkan musrenbang yang berkualitas kedepannya. Hal ini dimaksud agar pelaksanaan pembangunan  dapat  memenuhi  harapan  dan  aspirasi  masyarakat  serta  dapat memberikan pemecahan  masalah  mendesak  bagi  masyarakat  pada  tahun  yang  direncanakan,  sehingga memperoleh  pembangunan  yang  searah  dengan  laju  pertumbuhan masyarakat  Kabupaten Aceh Selatan.

## Kesimpulan
Pelaksanakan  musrenbang  Kabupaten  Aceh  Selatan  masih  menimbulkan  berbagai kesenjangan  yang  membuat  musrenbang  tidak  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2008.  Analisis  yang  dilakukan  ditemukan  beberapa  permasalahan  yaitu Usulan  pembangunan  pada  program  musrenbang  yang  diberikan  masyarakat  masih  belum tepat sasaran dan belum cukup efektif. Masyarakat masih belum bisa menentukan yang mana keinginan  pribadi  dan  kebutuhan  yang  perlu  diprioritaskan.  Tingkat  kehadiran  masyarakat musrenbang  dianggap  masih  rendah  sehingga  pelaksanaan  masih  belum  parsitipatif terhadap  usulan  yang  diberikan.  Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat rendah,  hal  ini  disebabkan  tidak  rutinnya  evaluasi  yang  diadakan  untuk  membahas keberlanjutan tanggung jawab yang telah dilaksanakan. Adapun strategi alternatif yang dapat dilakukan  untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut  adalah  (1)  memberi  pembinaan  dan pemahaman  masyarakat  untuk  dapat  menemukan  permasalahan  yang  terjadi  di  tempat tinggalnya,  hal  yang  ini  dapat  dijalankan  adalah  mengadakan  seminar  dan  sosialisasi  bagi masyarakat  setempat.  (2)  Melalui  pengubahan  sistem  musrenbang  menjadi  pelaksanaan berbasis  Emusrenbang.  (3)  Membangun  pendekatan  pada  masyarakat  secara  serius  untuk menjawab dan mengevaluasi usulan dari masyarakat, sehingga diperlukan pemerintah untuk membuat rapat bulanan atau tahunan.

## Daftar Pustaka
[1.] Aditya,  O.  R.,  &  Surjono,  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi,
[2.] Damayanti, D., Halimah, M., & Rusli, B. (2021). Implementasi Kebijakan
[3.] Dea Deviyanti. (2013).  Studi  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan di  Kelurahan  Karangjati  Kecamatan  Balikpapan  Tengah. EJournal  Administrasi Negara , 1 (2), 27.
[4.] Fadila,  O.  A.,  Khalijah,  S.,  &  Umar,  T.  (2018).  Efektivitas  peran  bappeda  dalam pembangunan kota medan.
[5.] Hanafie,    H.    (2018).    IMPLEMENTASI    MUSRENBANG    PERSPEKTIF EFFECTIVE  GOVERNANCE  (Studi  Kasus  Musrenbang  di  Kecamatan  Pamulang, Kota  Tangerang  Selatan). Transparansi  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi , 8 (2),  170– 184.
[6.] Hirawan,  Z.  (2014).  EFEKTIVITAS  MUSRENBANG  DALAM  PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SUBANG. Jurnal Administrasi Publik , 5 , 216–233.
[7.] Keno,  D.,  Lengkong,  F.,  &  Pombengi,  J.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. Jurnal Administrasi Publik , 3 (12), 2118–2122.
[8.] Kurniawati,  I.  P.,  &  Eprilianto,  D.  F.  (2022).  ANALISIS  PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN
[9.] DI DESA GAYAM KABUPATEN KEDIRI. Publika , 10 (2), 441–456.
[10.] Ma’rif,  S.,  Nugroho,  P.,  &  Wijayanti,  L.  (2010).  Evaluasi  Efektivitas  Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang.
[11.] Megawati, N., & Rahman, Y. A. (2018). Strategi Realisasi Usulan Hasil Musrenbang dalam RKPD di Kecamatan Candisari Kota Semarang.
[12.] Napitulupu,  H.  M.  (2015).  EFEKTIVITAS  MUSYAWARAH  PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN SENAPELAN
[13.] KOTA PEKANBARU TAHUN 2013. JOM FISIP , 2 (June), 1–15.
[14.] Rosshad, A., & Putri, C. W. W. (2019). Pembangunan Partisipatif di Kota
[15.] Banjarmasin  (Studi  Kesesuaian  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  dengan  Hasil Musrenbang Tahun Anggaran 2016 di Kecamatan Banjarmasin Tengah. J- 3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) , 4 (1), 33–50.
[16.] Tampubolon,  D. (2018). Pelatihan dan pendampingan penyusunan revisi RPJM  Desa Kepenghuluan  Bantaian  dan  Bantaian  Hilir  Kecamatan  Batu  Hampar  Kabupaten Rokan Hilir. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian
[17.] Ulasari,  M.  A.  (2019).  Analisis  Implementasi  Aplikasi  E-Musrenbang  Pada Pemerintah Kota Surabaya Pendekatan Technology Acceptance Model.
[18.] Widianti,  N.  T.,  &  Dewi,  N.  D.  U.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Kecamatan  Kuta  Selatan  Dalam  Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Badung.