## ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI   BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA  SAMPANG (STUDI  PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPANG)
Moh. Sayyedi 1 , H. Sutrisno 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: muhammadsayyedi3@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
holding weddings for people under one year old. It often causes various problems in married life,  such  as  quarrels  between  husband  and  wife  and  misunderstandings  which  can  hinder  the achievement of marriage goals. In other words, the objectives of Islamic law may not be in line with the practice  of  underage  marriage.  In  this  critical  situation,  the  Sampang  Religious  Court  Judge  as  the holder of full authority must determine which is better: giving the child the opportunity to complete his education  or  respecting  the  parents'  wishes  to  marry  the  underage  child.  Finding  out  whether  the judge's decision, thinking and legal basis in the application for marriage dispensation is relevant to this research is very important.This field research is descriptive in nature. Even though they are only in junior high school, the prospective bride and groom  have prepared thoroughly for  marriage. The panel of judges  at  the  Sampang  Religious  Court  who  tried  this  case  is  the  subject  of  investigation.  In-depth interviews  and  written  notes  formed  the  basis  of  this  research's  data  collection  methods.  When analyzing technical data, a qualitative descriptive approach is usually used. Article 7 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 and Article 53 paragraph (1) of the KHI are the main considerations for the Panel of Judges at the Sampang Religious Court. This is in accordance with Islamic law because it does not conflict with the main principles of Islam.

## ABSTRAK
mengadakan  pernikahan  untuk  orang  di  bawah  satu  tahun.  Hal  ini  sering  menimbulkan berbagai  masalah  dalam  kehidupan  pernikahan,  seperti  pertengkaran  antara  suami  istri  dan kesalahpahaman  yang  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  pernikahan.  Dengan  kata  lain,  tujuan hukum Islam mungkin tidak sejalan dengan praktik pernikahan di bawah umur. Dalam situasi genting ini,  Hakim  Pengadilan  Agama  Sampang  sebagai  pemegang  kewenangan  penuh  harus  menentukan mana yang lebih baik: memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikannya atau menghormati  keinginan  orang  tua  untuk  menikahi  anak  di  bawah  umur.  Mencari  tahu  apakah keputusan,  pemikiran  dan  dasar  hukum  hakim  dalam  permohonan  dispensasi  perkawinan  relevan dengan penelitian ini sangat penting. Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif. Meski baru duduk di bangku  SMP,  calon  calon  pengantin  sudah  mempersiapkan  diri  dengan  matang  untuk  pernikahan. Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Sampang  yang  mengadili  perkara  ini  menjadi  subjek  penyidikan. Wawancara mendalam dan catatan tertulis menjadi dasar metode pengumpulan data penelitian ini. Ketika menganalisis data teknis, pendekatan deskriptif kualitatif biasanya digunakan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  53  ayat  (1)  KHI  menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sampang. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok Islam.

## PENDAHULUAN
Karena  manusia  merupakan  orang  yang  mudah  bergaul,  manusia  memerlukan orang  lain untuk  hidup berdampingan dengannya  dalam  interaksi  sosial sehari-hari  dan
bergaul  dengan  semua  orang.  Karena  manusia  dimaksudkan  untuk  hidup  berpasangan, pernikahan  adalah  salah  satu  cara  bagi  dua  orang  untuk  hidup  bersama  dan  memulai sebuah keluarga. Sejak masa Nabi, hukum perkawinan telah berfungsi untuk membatasi identitas laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan syariat Islam dan keridhaan Allah SWT, Islam telah mengatur pernikahan dengan tujuan menghasilkan keluarga bahagia (sakinan, mawaddah, warohmah) baik di dunia maupun di akhirat.
Seorang pria dan seorang wanita menandatangani perjanjian sakral untuk memulai sebuah  keluarga  melalui  pernikahan.  Pernikahan  menunjukkan  tujuan  persatuan  yang didasarkan pada ajaran agama yang penuh kasih, memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan  yang  memuaskan  dan  merasakan  kasih  sayang  satu  sama  lain.  Salah  satu fenomena  perkawinan  yang  paling  problematis  di  masyarakat  adalah  perkawinan  di bawah  umur.  Orang  yang  menikah  muda  menganggap  pernikahannya  lemah  karena berdampak  pada  betapa  rapuhnya  kehidupan  keluarga.  Ketika  terjadi  perceraian,  maka hak dan masa depan perempuan sebagai istri tidak terjamin, begitu pula kehidupan anak dari segi hukum, fisik, dan kesehatan.
Menolak dispensasi nikah Pengadilan Agama Sampang yang bertujuan mencegah kehamilan  remaja  dinilai  akan  menghasilkan  anak  yang  tidak  diinginkan.  Namun,  anak tersebut  akan  tumbuh  dengan  pola  asuh  dan  pendidikan  yang  kurang  ideal  karena pasangan muda tersebut kurang memiliki keahlian dalam mengasuh anak. Jika kita ingin menghindari pernikahan di bawah umur, kita perlu mengurangi jumlah pernikahan yang terjadi antara orang-orang di bawah usia pernikahan yang sah. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  pengecualian  perkawinan  bagi  orang perseorangan  yang  tidak  memenuhi  syarat  usia  minimal.  Pada  tahun  1974,  undang- undang ini diundangkan. UU Perkawinan No. 1 disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun  1974.  Dengan  demikian,  mereka  yang  telah  mencapai  usia  dewasa  dalam  segala bidang  secara  emosional,  fisik,  dan  intelektual  dapat  mulai  berkencan  dan  akhirnya menikah.
Hal ini sesuai dengan data terkini yang menunjukkan bahwa bahkan setelah tiga tahun pandemi Covid-19 merebak, perkawinan anak di bawah umur masih terus terjadi. Tercatat,  jumlahnya  masih  terus  menurun.  Data  dispensasi  nikah  yang  diputuskan Pengadilan  Agama  menunjukkan  adanya  perkawinan  anak.  Hak  menikah  berdasarkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dispensasi nikah diberikan kepada mereka yang belum memenuhi usia sah untuk menikah. Data  Pengadilan  Agama  menunjukkan  terdapat  50.673  perkawinan  dispensasi  yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus pada tahun 2021 berkurang 17,54%  dibandingkan  tahun  2021  (61.449).  Prevalensi  pernikahan  antar  anak  di  bawah umur  meningkat  pesat  di  beberapa  negara.  Hal  ini  pernah  terjadi  sebelumnya  dan  kini terjadi lagi di Indonesia. Menurut data yang dihimpun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Republik  Indonesia  (BAPPENAS  RI),  34,5%  generasi  muda  Indonesia  telah menikah  sebelum  seharusnya.  Penelitian  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  PLAN International  mengkonfirmasi  statistik  ini,  yang  menunjukkan  bahwa  33,5%  anak-anak Indonesia yang berusia antara 13 dan 18 tahun menikah ketika mereka berusia 15 atau 16 tahun. Data Pengadilan Agama menunjukkan terdapat 50.673 perkawinan dispensasi yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2022. Jumlah kasus pada tahun 2021 berkurang 17,54% dibandingkan tahun 2021 (61.449).
Perkembangan teknologi terkini telah menyederhanakan banyak aspek kehidupan individu  dari  segala  usia,  termasuk  anak  muda.  Dampak  negatif  terhadap  tumbuh kembang  anak  dapat  terjadi  jika  orang  tua  kurang  memberikan  perhatian,  kurang memahami agama, dan lingkungan serta teman sebaya tidak memberikan teladan yang positif. Dengan demikian, mereka akan melakukan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan kembar sebelum menikah.
Angka  pernikahan  remaja  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh  sejumlah  faktor, termasuk  aspek  budaya,  pendidikan,  ekonomi,  dan  pergaulan  bebas.  Selain  itu,  norma budaya  masih  mempunyai  dampak  yang  sangat  kecil  terhadap  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  risiko  pernikahan  di  bawah  umur.  karena  membuat  sebuah  rumah memerlukan perencanaan yang matang. Sebaliknya Pengadilan Agama Sampang menolak permohonan dispensasi pernikahan antar anak di bawah umur.
Pernikahan  di  Indonesia  mematuhi  hukum  dan  diakui  secara  hukum  tanpa memandang  agama  yang  dianut  pasangannya.  Di  Indonesia,  batas  minimal  usia  untuk melangsungkan akad nikah adalah 18 tahun, menurut Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Kedua belah pihak sekurang-kurangnya harus mencapai usia minimal untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, agar perkawinan dapat diakui. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan usia minimum resmi untuk menikah dari 18 menjadi
19  tahun.  Perubahan  tersebut  dilakukan  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  Republik Indonesia tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.
Mengingat  sulitnya  kehidupan  berumah  tangga,  usia  merupakan  faktor  krusial dalam  sebuah  pernikahan.  Pernikahan  adalah  tonggak  sejarah  biologis  dan  psikologis karena  menyatukan  dua  orang  yang  mungkin  memiliki  perspektif,  kepribadian, pendidikan, dan pengalaman hidup yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Pasal 15 Ayat (1) mengakui bahwa konflik perkawinan merupakan hal yang lumrah. Demi kepentingan rumah tangga dan keluarga, pasal ini menyusun peraturan Islam tentang batas minimal usia menikah yang ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
Tujuan dari UU yang mengatur batasan pernikahan dini adalah untuk menurunkan jumlah total dispensasi nikah yang dikeluarkan. Majelis hakim berwenang memutuskan memberi atau menolak surat nikah dalam suatu persidangan berdasarkan maslahah dan madarat, oleh karena itu persoalan dispensasi nikah tidak hilang begitu saja.
Hakim mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika memutuskan apakah akan memberikan dispensasi perkawinan: tanpa merugikan; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; laba; dan kepastian hukum. kepentingan anak, hak anak untuk bertahan  hidup  dan  berkembang,  cara  pandang  anak,  dan  kepentingan  terbaik  anak. Informasi tersebut dapat dilihat pada Peraturan Nomor 5 yaitu Pasal 2 Aturan Dispensasi Perkawinan  yang  diterbitkan  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2019.  Perkara  dispensasi perkawinan  wajib  diputus  dengan  baik  dan  hati-hati,  sebagaimana  diamanatkan. berdasarkan  Pasal  60A  UU  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Perkawinan.  penjelasan  dan  faktor  yang  perlu dipertimbangkan. Pengadilan otoritas agama. pembenaran, dari sudut pandang hukum, untuk temuan tertentu.
Hakim Pengadilan Agama Sampang tidak mengabulkan izin dispensasi nikah karena pemohon  dan  pacar  anaknya  telah  bersama  selama  dua  tahun  dan  telah  bertunangan dalam jangka waktu yang sama. Setelah mendengar bahwa anak pemohon dan kekasihnya masih duduk di bangku kelas 3 SMK dan diperkirakan baru lulus tujuh bulan lagi, hakim membatalkan  kasus  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  mempertimbangkan  hal tersebut jika permohonan dispensasi nikah ditolak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah penelitian Empiris. merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataan  di  masyarakat  atau  penelitian  yang dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat,  dengan  maksud menemukan  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  data  tersebut dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian masalah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. faktor  faktor apa sajakah yang menyebabkan penolakan dispensasi  kawin   anak di bawah umur di pengadilan agama sampang.
Dispensasi  kawin  merupakan  penyimpangan  atau  pengecualian  dari  suatu peraturan. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan  ikatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti  menyisihkan  pelarangan  dalam  hal  yang  khusus  (relaxation  legis).  Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena  itu  salah  satu  persyaratan  pernikahan  ialah  memenuhi  ketentuan  batas  usia seperti  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  suatu  pernikahan  dianut  adanya  sikap  dewesa  dari masingmasing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan
pernikahan  ialah  memenuhi  ketentuan  batas  usia  seperti  yang  diatur  dalam Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam Pasal 7 Undang  - undang
Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon mempelai laki laki / suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon mempelai perempuan / isteri sekurangnya 16  tahun.  Dispensasi  nikah  sendiri  memiliki  kekuatan  hukum  sesuai  dengan  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (2) Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini daapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.
Adapun di Negara Indonesia Hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan  bangsa  seperti  Indonesia  adalah  mutlak  adanya  undang-undang  perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam  masyarakat  kita.  Undang-undang  ini  di  satu  pihak  harus  dapat  mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.  Undang-undang  perkawinan  ini  telah  menampung  didalamnya  unsur-unsur  dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
Dispensasi  perkawinan  pada  dasarnya  dapat  diberikan  atas  alasan  mendesak. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan “Alasan yang  sangat  mendesak”  berarti  situasi  dimana  tidak  ada  pilihan  lain  dan  pernikahan sangat terpaksa, dan bukti yang cukup berarti surat keterangan yang membuktikan usia calon  pengantin.  Masih  tunduk  pada  Peraturan  Undang-undang  dan  pernyataan  dari petugas kesehatan yang mendukung klaim orang tua bahwa dispensasi kawin diberikan untuk  kepentingan  kedua  pasangan  tersebut  untuk  kepentingan  terbaik  bagi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
perkawinan  tersebut.  Dispensasi  kawin  ini  sebagai  upaya  perlindungan  perkawinan dibawah  umur,  walaupun  pada  kenyataannya  perkawinan  dibawah  umur  sangat ditentang  karena  pernikahan  dini  atau  pernikahan  dibawah  umur  (anak-anak)  lebih merugikan daripada manfaatnya.
Pada  dasarnya,  dalam  hukum  islam  (fikih)  tidak  mengatur  secara  pasti tentang  batas  usia  pernikahan.  Tidak  adanya  ketentuan  tentang  batas  usia  untuk melangsungkan  pernikahan  diasumsikan  memberi  kelonggaran  bagi  seluruh  Rakyat manusia  untuk  mengaturnya.  Al-Quran  mengisyaratkan  bahawa  orang  yang  akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang mampu, Friman Allah SWT dalam Al- Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya: dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantara  kamu, dan  orang-orang yang  layak  (berkawin) dari  hamba-hamba  sahayamu yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan,  jika  mereka  miskin  Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.
Sedangkan dalam pengajuan dispensasi umur perkawinan di pengadilan Agama Sampang disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab di ajukan dispensasi  dispensasi  umur  perkawinan.  Dalam  hal  ini  Hakim  pengadilan  agama Sampang menyebutkan banyaknya dispensasi perkawinan karena faktor hamil sebelum melangsungkan  perkawinan,  faktor  Pendidikan  dimana  anak  tidak  di  sekolahkan  ke Pendidikan sehingga anak banyak melakukan hal-hal yang sengat liar seperti, pergaulan bebas, pacaran yang tidak wajar, dan faktor ekonomi. Anak remaja Pada saat ini, masa dimana antara anak-anak dengan masa dewasa mayoritas timbul ciri-ciri seks sekunder, terjadi  perubahanperubahan  kognitif  dan  psikologis  Peristiwa  yang  penting  semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan psikologis yang pesat dari masa anakanak ke masa  dewasa.  Banyak  remaja  mengalami  perubahan baik  secara fisik  maupun  secara psikologis,  sehingga  mengakibatkan  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku,  seperti  mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis ,berusaha menarik perhatian dan  muncul perasaan  cinta,  akan  timbul dorongan  seksual,  dan  melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakuka hubunga intim walaupun tidak terikat perkawinan  terlebih  dahulu  sehingga  memicu  melakukan  hal-hal  negatif  yang  tidak
dibenarkan.
Mengenai  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama  tentang  menikahkan  wanita hamil  dengan  zina,  pertama  menurut  ulama  Hanafiyah,  boleh  menikahkan  dengan wanita  jika  pria  yang  menikahinya  adalah  orang  yang  hamil  karena  wanita  berzina akibatnya wanita hamil tidak ternasuk di antara wanita yang pernikahannya tidak sah. Hal  ini  didasarkan  pada  Q.S  al-Nisa:  22,23,24  yang  artinya:  “Dan  janganlah  kamu menikahi  perempuan-perempuan  yang  telah  dinikahi  oleh  ayahmu,kecuali  (kejadian) pada masa yang telah lampau.sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk  jalan  (yang  ditempuh)”  (Q.S  An-Nisa  :22).  “Diharamkan  atas  kamu (mengawini)  ibu-ibumu,anak-anakmu  yang  perempuan,saudara-saudaranya  yang perempuan,saudara-saudara  bapakmu  yang  perempuan,  anak-anak  perempuan  dari saudara-saudaramu  sepersusuan,ibu-ibu  isterimu  (mertua),anak-anak  istrimu  yang dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,tetapi  jika  kamu  belum campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya,  dan  (diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu) danmenghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah  terjadi  pada  masa  lampau,sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” (Q.S an-Nisa:23)
Kedua,ulama  syafi’ah  mengatakan  bahwa  boleh  menikah  dengan  wanita  yang hamil karena zina, baik wanita yang hamil atau tidak hamil.mereka juga berpendapat bahwa  karena  pernikahan  itu  sah,seorang  wanita  yang  sudah  menikah  dapat berhubungan seks secara legal meskipun dia sedang hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i  berpendapat  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  karena  tidak  ada  hubungannya dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah).istri juga bisa terganggu karena tidak  mungkin  sperma  suaminya  mencemari  keluarga  anak  (keturunan),tetapi  anak tersebut bukan keturunan dari orang yang dinikahi ibunya (Anak haram).
Ketiga,ulama Malikkiyah berpendapat bahwa wanita berzina, baik atas dasar suka sama suka. Hamil atau tidak ia wajib istibra. Bagi wanita tidak hamil, istibranya tiga kali haid,sedangkan  bagi  wanita  budak  istibranya  cukup  satu  kali  haid,dengan  demikian ulama  Malikkiyah  berpendapat  bahwa  hukumnya  tidak  sah  menikahi  wanita  hamil akibat zina,meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya,apalagi ia bukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
yang menghamilinya.bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil. “Dalam masalah dispensasi perkawinan hamil diluar nikah tidak semua diterima karena ada hal yang banyak menjadi pertimbangan hakim,jika seandainya semua masalah hamil diluar nikah diterima maka melakukan pernikahan di usia muda sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan dari pihak laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.
Disaat ini banyak anak remaja kurang mendapatkan ilmu penerangan informasi pendidikan  mengenai  kesehatan,Pengetahuan  remaja  tentang  kesehatan  reproduksi masih sangat rendah, sehingga kehamilan seharusnya tidak menjadikan sebuah berita yang  membahagiakan,  jika  mereka  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang telah dinanti- nantikan oleh pasangan suami isteri dengan kehadiran si buah hati. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa kepada remaja putri khususnya yang masih sekolah atau kuliah  dan  belum  melangsungkan  proses  perkawinan  terlebih  dahulu.  Bahkan kehamilan akan menjadi hal yang sangat menakutkan yakni ancaman buat masa depan bagi  mereka  yang  belum  menikah,  dan  akan  menjadi  kabar  baik  buruk  yang  sangat ditakutkan  dan  tidak  diinginkan,  faktor  penyebab  di  antaranya  adalah  karena keingintahuan yang sangat tinggi, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang  berkaitan  dengan  seks,  karena  kurangnya  pendidikan  tentang  keagamaan,  dan kurangnya perhatian  orang  tua.  Hal  yang  paling mendasar  yang dijadikan  alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya  dan  ibu  akan  terlindungi  nama  baiknya.  Tingkat  pendidikan  yang  sangat rendah di Sampang terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi tradisional tanpa tanggung jawab,sehingga  sang  calon  memiliki  alasan  untuk  menikahkan  anaknya,karena terkkadang seorang gadis memutuskan untuk menikah di usia muda pendidikan dapat membuat  seorang  wanita  menunda  pernikahan  karena  banyak  hal  yang  perlu  diurus berkaitan  dengan  keuangan  anak  itu  sendiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama Bapak Ahmad Mufid pada hari selasa 21 Maret 2023“ Faktor pendidikan sangat tidak pengaruh  untuk  hakim  mengabulkan  permohonan  dari  pemohon,  karena  mempelai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
calon  wanita  masih  dalam  status  pendidikan    yang  akan  melakukan  perkawinan sedangkan  dari pihak laki-laki sudah dewasa dan sudah siap dari segala hal dari biaya pernikah, sudah punya penghasilan sendiri, Tetapi hakim tidak menerima permohonan ini di karenakan pada saat sidang si calon mempelai perempuan apabila melangsungkan pernikahan tidak akan melanjutakn sekolahnya maka dari itu Hakim menolak.
faktor usia juga sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh  terhadap  potensi  kelahiran  tetapi  juga  terkait  dengan  peran  dalam pembangunan  bidang  pendidikan  dan  ekonomi,  Para  remaja  masih  perlu  bekal  yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun social ekonom, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga Faktor lingkungan masyarakat dan orang tua berpengaruh penting terhadap pembentukan citra diri anak. Batasan  usia  anak  dan  usia  kawin  kematangan  mental  menikah  terlalu  muda  dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena belum diketahui tanggung jawab pernikahan antara suami dan istri . meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan hanya dijinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  19  tahun, kenyataanya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur.
Untuk  mengkonfirmasi  pendapat  diatas  penulis  menemukan  bahwa pertimbangan  yang  dimuat  oleh  hakim  sesuai  dengan  beberapa  pertimbangan,  yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan didalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan,  yaitu  19  tahun.  penulis  akan  menganalisa  pertimbangan  Hakim  Di Pengadilan Agama Sampang mengenai penolakan permohonan Dispensasi Perkawinan. Penulis  merasa  hakim  dipengadilan  agama  sampang  dalam  menolak  mengabulkan permohonan  dispensasi  perkawinan  sudah  sesuai,  karena  apabila  dukabulkan  maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya dari pada maslahatnya karena anak tersebut masih  sangat  muda  dan  apabila  melangsungkan  perkawinan  calom  mempelai  wanita akan  memutuskan  berhenti  sekolah.  Dispensasi  perkawinan  ini  memiliki  beberapa dampak  negatif  yang  akan  ditimbulkan,  pertama  suami  isteri  yang  menikah  dibawah umur  seperti  kasus-kasus  yang  banyak  terjadi  sebelumnya  amat  sangat  rawan  akan terjadinya perceraian, sebelum melakukan perkawinan calon suami isteri harus memiliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap  bekerja,dari  beberapa  dampak  negatif  tersebut  ternyata  hakim  di  pengadilan Agama Sampang menjadikanya pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dipensasi  perkawinan  karena  hakim  menghindari  kemudharatan  yang  lebih  besar didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dihubungkan  dengan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  dengan kondisi  anak  pemohon  sebagaiman  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  menilai  anak pemohon tersebut belum mempunyai kesiapan fisik dan mental serta kemantangan jiwa untuk  menanggung  beban-beban  dalam  menjani  kehidupan  berumah  tangga  serta dipandang belum mampu melaksanakan kewajibankewajibanya sebagai seorang isteri yang harus melayani dan mengurus segala kebutuhan/keperluan suaminya sedemikian rupa  jika  sudah  menikah  oleh  karena  itu  maka  untuk  menghindari  hal-hal  yang memudhoranya anak Pemohon tersebut maka permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi  bagian  anak  (YN  binti  PT)  untuk  menikah  dengan  seseorang  lelaki  yang bernama (WJ binti ML) patut dinyatakan tidak diterima.
Berdasakan data  yang  penulis  peroleh  dari  Pengadilan  Agama  Sampang, sejak tahun 2020 sampai bulan Oktober tahun 2022 jumlah laporan perkara dispensasi kawin sidang isbat masyarakat Sampang mengalami kenaikan dan penurunan, dimana sejak Januari 2020 hingga Desember 2020 mengalami penurunan yang dramatis dimana  dari angka 21 hingga 0 pada Desember ini tidak ada masyarakat mengajikan permohonan dispensasi  kawin.  pada  bulan  Januari  2021  hingga  Desember  2021  mengalami penurunan  kembali  dimana  pada  bulan  Januari  2021  yang  mencapai  angka  12 mengalami  penurunan  pada  bulan  Desember  2021  yang  menyentuh  angka  8.  Pada tahun  2022  mengalami  kenaikan  yang  dimana  pada  bulan  Januari  2022  mengalami kenaikan yang mencapai angka 10 pada bulan Desember 2022 yang dimana mencapai angka 42.
2. hambatan  dan  upaya  yang  di  lakukan  oleh  pengadilan  agama  sampang  dalam  menangani
dispensasi kawin anak di bawah umur
Anak merupakan salah satu elemen di kehidupan bermasyarakat. Ada berbagai cara  pandangan  dalam  menyikapi  dan  memperlakukan  anak  yang  terus  mengalami perkembangan  seiring  dengan  semakin  dihargainya  hak-hak  anak,  termasuk  oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak  berarti  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  delapan  belas  tahun  kecuali, berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  untuk  anak-anak,  kedewasan  telah  dicapai lebih cepat.
Menurut ajaran islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi.  Istilah  anak  sering  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  dengan  kata al-walad (jamaknya al-walad ) yang berarti anak yang dilahirkan oleh ke dua orang tuanya, laki- laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum  lahir  belum  dapat  disebut al-walad atau al-mawlud ,  tetapi  disebut janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-waalid dan al-waalidah diartikan sebagai ayah dan ibu  kandung.  Berbeda  dengan  kata al-ibn yang  tidak  mesti  menunjukkan  hubungan keturunan dan kata al-ab tidak mesti berarti ayah kandung.
Selain itu, Al-Qur’an juga menggunakan istilah at-tiflu (kanak-kanak) dan ghulam (muda  remaja)  kepada  anak,  yang  menyiratkan  fase  perkembangan  anak  yang  perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada kendala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase ghulam (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.
Islam  membagi  anak  yang  lahir  menjadi  dua  status,  yaitu  anak syar’iy dan  anak thabi’iy .  Anak syar’iy adalah  anak  dimana  hukum  menetapkan  adanya  hubungan  nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Sedangkan anak thabi’iy adalah anak dimana secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.
3. Upaya Hukum ketika ketua Pengadilan Agama Sampang memberikan dispensasi kawin
Dispensasi  perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Sampang  Kabupaten  Sampang merupakan  permohonan  dispensasi  perkawinan  yang  diajukan  dalam  bentuk  voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Sampang putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai  yang  belum  mencapai  usia  19  tahun  baik  bagi  pihak  laki  laki  maupun  pihak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
wanita.  Hakim  yang  mengadili  permohonan  Dispensasi  perkawinan  adalah  Hakim  yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak. Jika tidak ada  Hakim  dengan  ketentuan  di  atas,  maka  setiap  Hakim  dapat  mengadili  permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.
tidak  berbeda  dengan  Pengadilan  Agama  lainnya  di  seluruh  Indonesia  karena patokannya  sama  yaitu  Perma  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan  Dispensasi  perkawinan,  di  Perma  tersebut  secara  khusus  diatur  asas-asas Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi perkawinan dan tujuannya serta ruang lingkup dan persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi oleh para Pemohon, dan proses perkara Dispensasi  perkawinan  berjalan  seperti  perkara  biasa  sampai  per  Oktober  2022  sudah masuk sejumlah 52 Perkara. Untuk putusan/penetapan perkara Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sampang ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, akan dilihat saat pembuktiannya apakah telah terpenuhi alasan mendesak agar anak tersebut diberikan dispensasi untuk menikah atau tidak, tentunya dengan berbagai pertimbangan terutama untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
Perbedaan  persidangan  dispensasi  perkawinan  pasca  adanya  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wawancara antara Penulis dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampang  beliau  mengatakan  bahwa  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Disidangkan oleh Hakim Tunggal.
b. Dalam  persidangan  pertama,  pemohon  wajib  menghadirkan  anak  yang dimintakan  dispensasi  perkawinan,  calon  suami/istri,  dan  orang  tua/wali  calon sumai/isteri.
c. Jika  Pemohon  tidak  bisa  menghadirkan  anak  yang  dimintakan  dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri setelah diberi kesempatan yang cukup (2 kali), maka permohonannya tidak dapat diterima.
d. Hakim  Tunggal  dan  Panitera  Pengganti  tidak  menggunakan  atribut  persidangan seperti   Toga dan Jas.
e. Dalam  persidangan,  Hakim  harus  memberikan  nasehat  dalam  hal  memahami resiko Perkawinan seperti : kemungkinan berhentinya sekolah, keberlanjutan anak
dalam  menempuh  wajib  belajar  12  tahun,  belum  siapnya  organ  reproduksi, dampak social, ekonomi dan psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
f. Nasihat hakim dituangkan dalam pertimbangan Penetapannya, karena jika tidak di lakukan maka Penetapan bisa batal demi Hukum.
g. Hakim  wajib  mendengar  keterangan  anak  yang  dimintakan  dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri.
Hakim Pengadilan Agama Sampang, Ahmad Mufid, SHI,. MHI yang merupakan salah  satu  hakim  yang  Penulis  wawancarai  menyatakan:  “Yang  paling  nampak perbedaan perkara dispensasi perkawinan setelah adanya Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  adalah  semakin  banyak  para  pihak  atau  orang  tua  yang  mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya. Setelah perubahan UU batas usia Perkawinan laki-laki  dan  perempuan  menjadi  sama  19  tahun  maka  banyaklah  anak-anak perempuan  usia  16  tahun,  17  tahun  dan  18  tahun  yang  diajukan  dispensasi perkawinan. Secara umum perbedaan sebelum dan setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya kuantitas perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan  Agama  Sampang  Dalam  wawancara  Penulis  dengan  Hakim  Pengadilan Agama  Sampang  Nurul  Hidayati  S.AG,  S.HI.,  terkait  alasan  para  Pemohon  yang mengajukan dispensasi perkawinan di PA secara umum karena salah satu calon baik istri  atau  suami  usianya  kurang  dari  19  Tahun,  namun  alasan  tambahan  secara spesifik sebagai berikut:
a. Calon mempelai perempuanya  sudah hamil di luar nikah.
b. Calon mempelai suami sering membawa calon mempelai perempuan  jalan ke luar  dan berhubungan yang di larang oleh Agama Islam meskipun tidak hamil, untuk mengatasi hamil di luar nikah, orang tua dari calon mempelai laki  laki  dan  perempuan  sepakat  untuk  di  langsungkan  pernikahan,  untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
c. Kedua calon mempelai telah bertunangan lama dan sering menginap dalam satu      rumah,  untuk  menghindari  hamil  di  luar  nikah  di  langsungkan perkawinan.
d. Malu dengan masyrakat setempat  karena sering di bawak keluar belum ada status perkawinan
e. Mengikuti  perintah  orang  tuanya  untuk  segera  menikah  karena  orang  tua pengen segera mempunyai anak cucu dari calon mempelai.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Nampaknya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sampang  mempertimbangkan  sejumlah pertimbangan  sebelum  memutuskan  menolak  permohonan  dispensasi  nikah,  seperti terlihat dari temuan penelitian di atas. Ketika kedua belah pihak masih berada di bangku sekolah  menengah  pertama  dan  kedua  orang  tua  tidak  diwajibkan  untuk  memberikan persetujuan mereka terhadap pernikahan tersebut, ada sejumlah masalah yang membuat pasangan tersebut tidak mungkin dapat menikah. menikahkan anak mereka. Artinya calon pengantin ingin membina hubungan perkawinan berdasarkan rasa saling mencintai atau saling  mencintai  tanpa  adanya  paksaan.  Kesiapan  calon  pengantin  (baik  lahir  maupun batin)
2. mengacu pada penilaian hakim bahwa keduanya sama-sama siap untuk berumah tangga sehingga siap secara psikis; Namun, kesiapan fisik calon pengantin berbeda karena hakim menilai  ia  belum  siap  menjadi  seorang  ibu  di  usia  muda.  Hakim  menetapkan  kedua mempelai  telah  mengetahui  peran  dan  tanggung  jawabnya  setelah  memperhitungkan tanggung  jawab  suami  istri,  dukungan  moril  dan  materiil  yang  diberikan  orang  tua,  dan faktor  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  banyak  sekali permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, pengantar metode penelitian hukum , Cetakan ke-6 Apeldoorn  L.J, Van, 2005, Pengantar Ilmu Hukum , Cet. 31, PT. Pradnya Paramita. Djubaidah Ning, 2012 Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut   hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam , Cetakan kedua ( Jakarta : Sinar grafika).
Kompilasi Hukum Islam, 2011 dengan Pengertian dalam Pembahasannya , Jakarta : Mahkamah Agung RI.
Lubis  Sulaikin, 2005 Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta kencana).
Mahmud.  Junus , 2010. Hukum Perkawinan Dalam Islam . Jakarta: Pustaka Mahmudiah.
Rahma    Maulidia,  2014,  Dinamika  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia  KH,  (Jakarta  Sinar Grafika).
Rusli  dan  R.Tama,  2014 Perkawinan  Antar  Agama  Dan  Masalahnya ,  (Bandung  :Shantika Dharma).
Soemiyati, 2017 Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang perkawinan, Cetakan  kedua Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
Syarifuddin    Amir,  2006 Hukum  perkawinan  islam  di  Indonesia ,  Cetakan  kesatu  (Jakarta Prenada media.
Sarwono, 2011 Hukum Acara Perdata Teori dan Prakik (Jakarta Sinar Grafika). Fuady  Munir, 2004 Konsep hukum perdata , Cetakan ke-satu Jakarta : Rajawali Pers.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN 2OI9  NOMOR  186,  TAMBAHAN  LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR 6401)
peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi Kawin.    Undang  undang  tentang  Mahkamah  Agung  (BERITA  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489)
Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (LEMBARAN  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159)
Hardani,  Sofia.  2015  “ Analisis  Tentang  Batas  Umur  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut      Perundang-Undangan  Di  Indonesia ”.  An-Nida’:  Jurnal  Pemikiran  Islam    . Hardani Vol 40, No 2 DOI: http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503 .
Faisal.  2017.  “ Pembatalan  Perkawinan  Dan  Pencegahannya ”. Al-Qadha Jurnal        Islam  Dan Perundang-undangan. Vol 4 No 1 doi: https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173
Rangga Dwi Sanjaya, 2014 implemtasi dispensasi perkawinan di Pengadilan agama nganjuk , Skripsi Fakultas Hukum UPN, Universtas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Surabaya.
Hasil wawancara yang di tanyakan tentang rumusan masalah pertama yaitu, Fakator Faktor apa  sajakah  yang  menyebabkan  penolakan  dispensasi  kawin  anak  di  bawah  umur  di Pengadilan  Agama  Sampang dengan  bapak.  Ahmad  Mufid  Selaku  Hakim  di  kantor Pengadilan Agama Sampang dan rekan, pada tanggal 6 Maret 2023, Pukul 09.50 WIB.
Hasil  wawancara  yang  di  tanyakan  tentang  rumusan  masalah  pertama  yaitu, Apa  sajakah hambatan  dan  upaya  yang  di  lakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Sampang  dalam menangani dispensasi kawin anak di bawah umur dengan bapak. Ahmad Mufid Selaku Hakim  di  kantor  Pengadilan  Agama  Sampang  dan  rekan,  pada  tanggal  6  Maret  2023, Pukul 09.50 WIB.