Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.461-465| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4963.461-465

## SANKSI PIDANA TERHADAP KECURANGAN DALAM LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia soniasanthi2000@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pada  tahun  2019,  Dr  Somvir,  calon  legislatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Bali,  melaporkan  dana kampanye  sebesar  nol  rupiah,  yang  dilaporkan  ke  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Bali  sebagai  dugaan kecurangan  dalam  laporan  dana  kampanye.  Kecurangan  yang  dimaksud  berupa  manipulasi  jumlah  dana kampanye  yang  diterima  dan  dipakai.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  pengaturan  hukum mengenai  laporan  dana  kampanye  pemilihan  umum  di  Indonesia  dan  untuk  mengkaji  sanksi  pidana  yang diberikan terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian dan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  metode  normatif  dengan  pendekatan  konseptual  dan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pengaturan  hukum  mengenai  laporan  dana kampanye pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan Umum. Sanksi pidana terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dapat berupa  pidana  kurungan,  penjara  dan  denda  sesuai  Pasal  496  dan 497  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017. Bagi  pemerintah  diharapkan  dapat  memperjelas  ruang  lingkup  dari  keterangan  dalam  laporan  dana  kampanye pemilihan umum.
Kata Kunci : Dana kampanye, Laporan, Pemilihan umum

## Abstract
In  2019,  Dr  Somvir,  a  legislative  candidate  for  Bali  Regional  People’s  Representative  Council,  reported  his campaign  fund  was  zero  rupiah,  which  was  later  reported  to  Election  Supervisory  Body  Bali  as  a  case  of suspicion  of  fraud  in  the  campaign  fund  report.  The  fraud  was  manipulating  the  number  of  campaign  funds received  or  used.  The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  legal  arrangements  regarding  general  election campaign  finance  reports  in  Indonesia  and  to  examine  the  criminal  sanctions  imposed  on  fraud  in  general election  campaign  finance  reports  in  Indonesia.  The  research  method  and  problem  approach  used  is  a normative  method  with  a  conceptual  and  statutory  approach.  The  results  of  this  study  explain  campaign  fund report  is  regulated  on  Law  Number  7  of  2017  about  General  Election  and  Regulation  by  General  Election Commission  Number  24  of  2018  about  Campaign  Fund  in  General  Election.  Criminal  sanctions  for  fraud  in campaign fund reports in the Indonesian general election could be confinement, imprisonment, and fines, which are  regulated  on  Article  496  and  497  Law  Number  7  of  2017.  The  government  needs  to  explain  clearly  the meaning of information in campaign fund reports in the general elections.
Keywords : Campaign fund, General election, Report

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  konstitusi  yang  menjadi  pegangan,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Kemudian, konstitusi tersebut merupakan dasar hukum  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  pegangan  dan  acuan  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik bagi rakyat maupun petinggi negara. Hal ini sesuai dengan pendapat F.  J.  Stahl  mengenai  satu  dari  ciri-ciri  negara  hukum  ( Atmadja,  2012:  158 ),  yaitu  pemerintahan berdasarkan  peraturan  hukum  ( wetmatigheid van  bastuur) .  Pada  tahun  1965,  bertempat  di  Bangkok, dalam salah satu konferensinya, International Comission of Jurist merumuskan bahwa terdapat enam syarat  dasar  bagi  negara  demokrasi  perwakilan  di  bawah rule  of  law dan  salah  satunya penyelenggaraan yang bebas bagi pemilihan umum. Jadi pemilihan umum ialah salah satu jalan untuk mencari wakil rakyat yang sah secara hukum di Indonesia. Pemilihan umum atau yang kerap disebut pemilu bermakna sebagai sebuah sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur
politik guna memungkinkan terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan rakyat ataupun dipilih sebagai perwakilan rakyat itu sendiri. Sehingga pemilihan  umum  berguna  untuk  menyaring  calon-calon  wakil  rakyat  yang  benar  mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam mewakili rakyat ( Mahfud, 1999: 221-222 ).
Pemilu  di  Indonesia  pertama  kalinya  diadakan  tahun  1955  bertujuan  menunjuk  anggota Konstituante dan anggota DPR. Pemilu tersebut merupakan titik tolak dimulainya  Indonesia sebagai negara demokrasi perwakilan yang masih berlangsung hingga sekarang. Pemilu tentu tidak lepas dari adanya  praktek  kampanye.  Kampanye  dilakukan  dengan  memberi  pengaruh  kepada  khalayak  ramai agar mendapat dukungan sebanyak-banyaknya baik dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif. Oleh  karena  itu,  kampanye  memiliki  peran  yang  sangat  besar  demi  kesuksesan  dari  politisi  yang bersaing dalam pemilu. Kampanye tidak akan berjalan tanpa adanya uang, meskipun uang saja tidak cukup,  sebagaimana  pernyataan  Jacobson  dalam  Dendy  bahwa  uang  tidak  cukup,  tetapi  uang  tetap diperlukan  demi  pelaksanaan  kampanye.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  aspek  pendanaan  harus diperhatikan  secara  khusus  dalam  regulasi  pemilu.  Namun,  dalam  pelaksanaan  pelaporan  dana kampanye pemilu di Indonesia tidak dapat dikatakan berjalan mulus.
Pada  tahun  2019  terdapat  kasus  dugaan  kecurangan  dalam  laporan  dana  kampanye  calon legislatif DPRD Bali dari Partai Nasional Demokrat Dapil Buleleng dalam Pemilu Legislatif 2019, Dr Somvir, yang melaporkan dana kampanye sebesar nol rupiah mengutip dari koran Radar Bali. Kasus ini  sempat  dilaporkan  warga  ke  Bawaslu  Bali  terkait  dugaan  pidana  pemililhan  umum.  Namun, Bawaslu  tidak  melanjutkan  perkara  ini  lantaran  ada  beda  pendapat  hukum  di  Gakkumdu  (sentra penegakan  hukum  terpadu),  sementara  waktu  penyidikan  habis.  Hal  ini  menjadi  pertanyaan  bagi rakyat,  karena  sangat  tidak  masuk  akal  apabila  tidak  mengeluarkan  dana  sepeser  pun  saat berkampanye. Pemilu yang berintegritas dimulai dari dana kampanye, dimana jika terjadi kecurangan dalam  pendanaan  kampanye  maka  akan  mencerminkan  keburukan  dari  pelaku  kecurangan  tersebut yang menjurus pada praktek korupsi pemilu atau bahkan lebih jauh lagi, yaitu korupsi politik dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Tindak  kecurangan  dalam  laporan  dana  kampanye  merupakan  bukti dari sikap yang tercela bagi calon wakil rakyat yang akan menyelenggarakan pemerintahan, sehingga diperlukan peraturan serta penegakan hukum yang tegas dan jelas mengenai hal tersebut.
Penelitian  dari Satria  (2019) membahas  mengenai  Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia.  Selanjutnya,  penelitian  yang  membahas  mengenai  sanski pidana  dalam  pemilihan  umum  anggota  DPR  DPD  dan  DPRD  menurut  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2012  ( Ali,  2016 ).  Kemudian,  mengkaji  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku tindak  pidana  pemilihan  umum  menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 (Kilapong,  2020 ). Pada  akhirnya  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  pengaturan  hukum  mengenai  laporan dana  kampanye  pemilihan  umum  di  Indonesia  dan  untuk  mengkaji  sanksi  pidana  yang  diberikan terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  perumusan  masalah  sebelumnya,  tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  berupa  tipe penelitian  hukum  yuridis  normatif  yang  objek  penelitiannya  adalah  penerapan  kaidah-kaidah  dalam norma hukum positif dalam menyelesaikan kekaburan norma. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam sumber bahan hukum antara lain: Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum  yang  dipergunakan,  yang  bersifat  autoritatif  yang  artinya  mengikat  dan  mempunyai  otoritas (Marzuki,  2015:  42 ).  Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  dipergunakan  terdiri  dari jurnal  hukum,  skripsi  hukum,  buku  hukum,  serta  internet  yang  terkait  dengan  penelitian  ini;  dan Bahan Hukum Tesier adalah bahan hukum yang digunakan yakni kamus hukum, ensiklopedi, artikel, serta  berita  di  media  massa  sebagai  bahan  penunjang  dan  pendukung  dalam  penelitian  ini (Fajar  & Achmad,  2010 ).  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  teknik  pencatatan  berupa  mengutip, meringkas,  dan  memberi  ulasan  mengenai  bahan-bahan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan sehingga  penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  untuk  memperoleh  argumentasi hukum.  Setelah  bahan  hukum  dikumpulkan,  dilakukan  analisis  bahan  hukum  dengan  analisa interpretasi  hukum  dan  metode  deduktif  dalam  penafsiran  makna,  teori,  serta  konsep  hukum  yang terlibat ditambah dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan bahan kajian hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia
Laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia merupakan laporan mengenai pemasukan dan pemakaian  oleh  peserta  pemilihan  umum  dari  dana  kampanye  sebagai  suatu  bukti  integritas  dan akuntabilitas peserta. Keraf mendefinisikan laporan sebagai suatu cara berkomunikasi dengan pelapor memberikan  informasi  kepada  suatu  badan  atau  seseorang  yang  dikarenakan  tanggung  jawab  yang telah terbebankan padanya ( Gorys, 2001: 174 ). Hal-hal yang disampaikan berupa fakta berupa sebuah keterangan atau bahan demi informasi yang diperlukan, didasarkan pada suatu keadaan nyata bersifat objektif  yang  benar  si  pelapor  alami  sendiri  ketika  ia  melaksanakan  suatu  kegiatan  atau  pekerjaan. Apabila  mengutip  dari  Buku  Saku  KPU:  Modul  Dana  Kampanye,  dana  kampanye  merupakan sejumlah  biaya  dalam  bentuk  barang,  jasa,  dan  uang  yang  dipergunakan  oleh  partai  politik  dan/atau pasangan calon atau gabungan dari partai politik yang  mengusung paslon tersebut berfungsi sebagai modal  dari  kegiatan  berkampanye  pemilu  (Fariz  dan  Firdau,  2018:  3).  Selanjutnya  pemilu  adalah wadah  untuk  memilih  orang-orang  yang  diyakini  masyarakat  dapat  menduduki  jabatan  publik  di legislatif  maupun  eksekutif  dan  dapat  menampung  aspirasi  rakyat  dan  menyalurkannya  dalam pemerintahan ke depan.
Dengan demikian laporan dana kampanye pemilihan umum merupakan suatu penyajian data atau informasi mengenai fakta tentang biaya berupa barang, jasa, dan uang yang dipergunakan oleh partai politik  dan/atau  pasangan  calon  atau  gabungan  dari  partai  politik  yang  mengusung  paslon  tersebut sebagai modal dalam mendanai kegiatan berkampanye pemilihan umum. Cakupan dan batas laporan yang ada dalam pembahasan disini merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk tertulis,  bersifat  publik,  dan  bertahap  isinya,  dimulai  dari  data  awal  hingga  final  dalam  periode tertentu  terkait  pelaksanaan  kampanye  pemilihan  umum.  Laporan  yang  dibuat  merupakan pertanggungjawaban dari calon yang diusung partai politik dan partai politik dalam pemilihan umum. Tujuan dari adanya laporan dana kampanye pemilihan umum ialah agar terciptanya pemilihan umum yang transparan dalam penggunaan dana kampanye. Hal ini berdasar pada asas pemilihan umum yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan terbuka. Pada praktik kampanye diperlukan suatu bukti yang  dapat  menunjukkan  informasi  terkait  dana  kampanye  yang  autentik  dan  sesuai  kenyataan, sehingga diperlukan laporan dana kampanye pemilihan umum.
Pengaturan hukum mengenai laporan dana kampanye bagi pemilu di Indonesia baru diatur lebih khusus dalam Pasal 334 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 334 apabila dirangkum  mengatur  jangka  waktu  pemberian  rekening  khusus  dan  laporan  awal  dana  kampanye pemilu  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  oleh  paslon  dan  tim  kampanyenya  di  pusat,  parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya, dan  calon  anggota  DPD  peserta  pemilu.  Kemudian  Pasal  335  mengatur  terkait  jangka  waktu penyampaian  laporan  pemasukan  dan  penggunaan  dari  dana  kampanye  oleh  paslon  dan  tim kampanyenya, parpol peserta pemilu, dan calon anggota DPD peserta pemilu kepada kantor akuntan publik  yang  ditunjuk  oleh  KPU,  data  tambahan  pada  laporan  tersebut,  serta  jangka  waktu penyampaian hasil audit oleh kantor akuntan publik dan KPU kepada peserta pemilu dan publik. Lalu di  dalam  Pasal  336  diatur  tentang  penetapan  dan  persyaratan  bagi  kantor  akuntan  publik  yang  akan ditetapkan di masing-masing provinsi. Pada Pasal 337 mengatur tentang pembatalan penunjukan dan pencabutan hak pembayaran jasa bagi kantor akuntan publik yang memberikan informasi yang salah dan penggantian kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 338 diatur tentang sanksi yang  diberikan  apabila  terjadi  keterlambatan  dalam  pelaporan  penerimaan  dan  penggunaan  dana kampanye pemilu terhadap peserta pemilu. Terakhir Pasal 339 mengatur tentang sumber dana untuk kampanye yang dilarang diterima dan dipergunakan oleh peserta pemilu.
Pengaturan  hukum  mengenai  laporan  dana  kampanye  pemilu  diatur  lebih  lanjut pada  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum. Pemilihan  umum  yang  dimaksud  adalah  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  24  Tahun  2018.  Terdapat  total  81  (delapan  puluh  satu)  pasal  dan  255  (dua  ratus  lima  puluh lima)  halaman  dalam  peraturan  tersebut.  Pelaporan  dana  kampanye  pemilu  dapat  ditemukan  dalam Pasal  30  hingga  Pasal  55  Bab  III  Pelaporan  Dana  Kampanye  yang  pada  dasarnya  memberikan pedoman dalam membuat, melengkapi, dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU oleh para peserta pemilu. Laporan dana kampanye yang dimaksud tidak hanya ada satu macam, tetapi tiga
macam. Sesuai dengan Pasal 1 angka (22), angka (23), dan angka (24) peraturan yang sama, laporan dana  kampanye  dibedakan  ke  dalam  tiga  jenis,  yaitu:  Laporan  Awal  Dana  Kampanye  (LADK); Laporan  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  (LPSDK);  dan  Laporan  Penerimaan  dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Dengan  demikian  pengaturan  hukum  terkait  laporan  dana  kampanye  pemilihan  umum  di Indonesia diatur dalam Pasal 334 hingga Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dalam Pasal 30 hingga Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Kecurangan dalam Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia
Bentuk kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu yang telah pasti ditentukan oleh peraturan hukum di Indonesia terdapat dalam Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang  menyatakan  bahwa  bentuk  dari  kecurangan  dalam  laporan  dana  kampanye  dapat  berupa pemberian keterangan tidak benar secara sengaja oleh peserta pemilu atau setiap orang dalam laporan dana kampanye pemilihan umum
Makna dari “dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu”,  apabila  ditelaah  melalui  susunan  dan  makna  kata-kata  tersebut,  maka  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
1. Dengan sengaja:
Pengartian  yang  tepat  terhadap  dengan  adalah  kata  penghubung  menerangkan  sifat,  sedangkan sengaja dapat diartikan sebagai: (1) dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; atau (2) dibuat-buat; bersengaja, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Apabila dikaitkan dengan teori mengenai kesengajaan ( dolus ) dalam pidana, kesengajaan dapat dilakukan karena  kehendak  atau  niatan  mewujudkan  suatu  rumusan  undang-undang  melalui  unsur-unsur deliknnya  (teori  kehendak)  atau  karena  timbulnya  suatu  akibat  dari  tindakan  membayangkan terlebih  dahulu  yang  mendorong  tindakan  untuk  merealisasikan  akibat  tersebut  (teori pengetahuan atau membayangkan). Ilmu hukum pidana membedakan kesengajaan ke dalam tiga jenis, yaitu:
a) opzet als oogmerk atau sengaja yang bermakna suatu maksud;
b) sengaja yang dilakukan dengan kesadaran bahwa mungkin ditimbulkannya pelanggaran lain selain pelanggaran utama; dan
c) sengaja  yang  dimulai  dengan  pelanggaran  yang  mesti  dilakukan  sebagai  suatu  perbuatan yang lain demi mendapatkan tujuan awal.
2. Memberikan: Secara etimologis, kata memberikan berdasar dari kata beri yang ditambahkan awalan mem- dan akhiran  -an,  yang  menurut  KBBI  bermakna  menyerahkan  sesuatu,  memperbolehkan,  atau membubuhi.  Arti  yang  paling  tepat  digunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah  menyerahkan sesuatu, yang merupakan tindakan utama.
3. Keterangan:
Menurut KBBI,  keterangan yang berdasar kata terang  merupakan: uraian dan sebagainya untuk menerangkan  sesuatu;  penjelasan  contoh;  atau  sekelompok  kata  yang  menjelaskan  kata  atau bagian  kalimat  lainnya  (linguistik),  sehingga  definisi  yang  paling  cocok  dari  hemat  penulis terkait  pembahasan  ini  ialah  uraian  dan  sebagainya  untuk  menerangkan  sesuatu  hal  sehingga menyebabkan tahu.
4. Tidak benar:
Tidak  benar  atau  salah  dalam  KBBI  bermakna  keliru,  cela  atau  menyimpang  dari  yang seharusnya.  Ketidakbenaran  tidak  dapat  dipercaya  karena  tidak  cocok  dengan  keadaan  yang sesungguhnya atau bohong.
5. Dalam laporan dana kampanye pemilu:
Secara  harfiah,  dalam  laporan  dana  kampanye  pemilu  berarti  kecurangan  tersebut  dapat ditemukan dalam suatu laporan dana kampanye pemilu.
Sanksi pidana terhadap kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum di Indonesia dapat  ditemukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017,  lebih  tepatnya  Pasal  496  dan  Pasal 497 dengan jenis sanksi pidana berupa kurungan, penjara, dan denda. Dalam Pasal 496 terdapat dua sanksi pidana, yaitu maksimal satu tahun kurungan dan dua belas juta rupiah untuk denda maksimal diberikan bagi Peserta Pemilu yang bertindak curang dalam laporan dana Kampanye Pemilu sesuai isi
Pasal  334  ayat  (1),  ayat  (2),  dan/atau  ayat  (3)  serta  Pasal  335  ayat  (1),  ayat  (2),  dan/atau  ayat  (3) undang-undang  yang  sama.  Sedangkan  dalam  Pasal  497  terdapat sanksi  pidana maksimal  dua  tahun penjara dan maksimal dua puluh empat juta rupiah denda yang diberikan bagi siapapun yang dengan sengaja bertindak curang dalam laporan dana kampanye.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Beranjak  dari  pembahasan  dalam  penelitian  ini  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat  ditarik beberapa  simpulan  yakni  pengaturan  hukum  mengenai  laporan  dana  kampanye  pemilihan  umum  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  334  hingga  Pasal  339  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum,  serta  diregulasi  lebih  lanjut  dengan  Pasal  30  hingga  Pasal  55  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018. Kemudian sanksi pidana terhadap bentuk kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilihan umum yang berupa pemberian keterangan tidak benar oleh peserta pemilu  dalam  laporan  tersebut  sesuai  ketentuan  Pasal  334  ayat  (1),  ayat  (2),  dan/atau  ayat  (3)  serta Pasal  335  ayat  (1),  ayat (2),  dan/atau ayat  (3)    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017, ialah  berupa pidana kurungan maksimal satu tahun dan maksimal denda dua belas juta rupiah, yang terdapat dalam Pasal  496 undang-undang  yang  sama.  Bagi  pelaku  kecurangan  di luar  peserta pemilu  dan  ketentuan Pasal 496, akan dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal dua puluh empat juta rupiah sesuai isi Pasal 497.

## 2. Saran
Dengan  adanya  simpulan  yang  telah  didapatkan  dari  penelitian  ini,  dapat  dikemukakan  saran-saran yang ditujukan umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada pemerintah. Adapun saran bagi pemerintah  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  legislatif  dapat  memberi  penjelasan  tambahan  pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait makna dari kata keterangan dalam Pasal 496 dan Pasal 497  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  agar  tidak  menimbulkan  perluasan  arti  yang  dapat memberi celah terjadinya kecurangan dalam laporan dana kampanye pemilu, serta dapat dibuat pasal tambahan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana bagi bentuk kecurangan dalam laporan dana  kampanye  pemilu  lainnya,  seperti  penyalahgunaan  aset,  sehingga  memperkecil  probabilitas kecurangan  dalam  laporan  dana  kampanye  pemilu  di  Indonesia.  Sedangkan  bagi  masyarakat  yang memiliki  dugaan  terhadap  seorang  peserta  pemilu  melakukan  kecurangan  dalam  laporan  dana kampanye,  dapat  segera  melaporkan  dugaan  tersebut  sesuai  aturan  yang  berlaku,  yang  mengatur secara  lengkap  dan  rinci  mengenai  pengenaan  sanksi  pidana  bagi  tindakan  tersebut.  Saran  terakhir bagi peneliti diharapkan selanjutnya dapat meneliti pengaruh dari adanya kecurangan dalam laporan dana  kampanye  pemilihan  umum  terhadap  kredibilitas  dan  integritas  proses  pemilihan  umum kedepannya.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G. (2012). Hukum Konstitusi : Problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945 . Malang : Setara Press.
Ali,  A.  R.  (2016).  Sanski  Pidana  dalam  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR  DPD  dan  DPRD  menurut  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012. Lex Administratum , Vol.4 (2). Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  penelitian  hukum :  normatif  &  empiris .  Pustaka  Belajar. Yogyakarta.
Fariz, Donal dan Firdaus, Ilyas, 2018, “Manipulasi Dana Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” , Dalam  Pembiayaan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia ,  Mada  Sukmajati,  dkk.,  eds.,  Cetakan  Pertama, BAWASLU, Jakarta.
Gorys, K. (2001). Argumentasi dan narasi komposisi lanjutan III . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kilapong, C. S. J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lex Crimen , Vol. 9 (3). Mahfud, M. (1999). Hukum dan pilar-pilar demokrasi . Yogyakarta : Gema Media. Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi . PT Kharisma Putra Utama. Satria,  H.  (2019).  Politik  Hukum  Tindak  Pidana  Politik  Uang  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Jurnal Antikorupsi , Vol.5 (1).