## EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI MALUKU UTARA
1 Muhammad Sofyan * , 2 Faisal Malik, 3 Nam Rumkel 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Khairun m.sofyan@gmail.com, 1 faisalmalik@gmail.com, 2 namrumkel@gmail.com 3
Naskah diterima: 03 Sept. 2020; revisi: 21 Sept. 2020; disetujui: 12 Okt. 2020

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  the  application  of  Article  100  of  Law Number  31  Year  2004  in  handling  fisheries  crime  in  North  Maluku.  The  type  of research used is the research type Socio Legal Research. The data used is primary data which is data obtained directly from the object to be studied. Data is obtained through field  research  from  the  research  locations  mentioned  above,  namely  in  the  form  of interviews  or  statements  from  investigators  of  the  Directorate  General  of  Civil  and Political  Sciences,  Public  Prosecutors  and  District  Court  Judges,  fisheries  expert witnesses,  and  secondary  data,  namely  data  obtained  from  institutions  or  certain institutions. Data is obtained through report materials and other documents that have existed previously and have a close relationship with the issues discussed in this paper. The collected data were then analyzed qualitatively. The results of the study show that the  application  of  Article  100  of  Law  Number  31  Year  2004  by  law  enforcement officials has not been effective, because investigators by the Police and prosecution by the  Prosecutor  consistently  use  these  articles,  but  judges  based  on  the  trial  decisions that  occurred  ignored  the  demands  in  article  100  by  choosing  the  penalty  is  lighter because  it  only  pays  a  fine  in  accordance  with  what  happens  in  a  fishery  crime. Therefore,  based  on  what  happens  repeatedly,  it  is  imperative  that  in  enforcing  the fisheries criminal law in North Maluku, law enforcement officials, both the Police, the Attorney General as well as judges must be consistent in applying Article 100 since the process of investigation, prosecution and the decision to be decided.
Keywords: effectiveness, fisheries crime, handling, North Maluku.
* Alamat korespondensi:
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate Telp.: (0921) 326440 E-mail: m.sofyan@gmail.com

## I.  LATAR BELAKANG
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  bentangan  garis  pantai  dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki  kandungan  kekayaan  dan  sumber  daya  alam  hayati  laut  yang  sangat berlimpah, seperti ikan, terumbu karang hutan mangrove dan sebagainya (Supriadi dan Alimudin,  2001:2).  Perairan      laut  yang      luas      dan      kaya  akan  jenis-jenis  maupun potensi  perikanannya  dimana  di  bidang  penangkapan  6,4  juta  ton/tahun  serta  potensi perikanan  umum  sebesar  305.650  ton/tahun  serta  potensi  kelautan  kurang  lebih  4 milyrad USD/ tahun. Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang  banyak  nelayan  asing  maupun  lokal  melakukan  kegiatan  pemanfaatan sumberdaya perikanandi perairan Indonesia (Marlina dan Faisal, 2013:2).
Luas  wilayah  Provinsi  Maluku  Utara  145.801,10  km2,  terdiri  dari  luas  lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km 2 atau 30,92 persen. – Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Laut  Seram.  Memiliki  wilayah  strategis,  Provinsi Maluku  Utara  mempunyai  kekayaan  hayati  lautnya  yang  melimpah,  potensi perikanannya  yang  tinggi  (termasuk  lokasi  prioritas  perikanan  di  tingkat  nasional), namun Maluku Utara  yang termasuk dalam provinsi pulau-pulau kecil masih tingginya angka kemiskinan serta tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Provinsi Maluku  Utara  dengan  total  luasan  provinsi  (145,  819  km2)  merupakan  kawasan perairan dengan 3,104 km garis pantai. Stok ikan di Provinsi ini mencapai 1,035,230 ton dengan  angka  produksi  mencapai  51,000  ton  per  tahun  pada  2011 (http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara).
Namun dalam prakteknya dilapangan terdapat berbagai persoalan yang menjadi keharusan bagi semua elemen untuk menemukan konsep dalam menyelesaikannya.Hal itu bisa dilihat dari para pelaku dalam melakukan penangkapan ikan melebihi kapasitas yang  ada,  dan  ini  sesungguhnya  merupakan  salah  satu  ancaman  utama  kelestarian sumber  daya  ikan  di  Provinsi  Maluku  Utara,  yang  secara  sadar  atau  tidak  merupakan praktik  perikanan  yang  ilegal,  tidak  memenuhi  aturan  dan  tidak  terlaporkan  ( Illegal, Unreported and Unregulated/IUU Fishing ).
Salah problem mendasar adalah lemahnya penegakan hukum, yang berdampak pada  berbagai  aspek,  hal  itu  bisa  dapat  dilihat  dari  masih rendahnya  jumlah  Kawasan Konservasi  Perarian  (KKP)  dan  buruknya  pengelolaannya,  minimnya  kapasitas  dan koordinasi dalam perencanaan zonasi perairan, perusakan habitat laut, kesemuanya ini menunjukan bahwa belum adanya perhatian yang menunjukan betapa penting demensi- demensi  tersebut,  maka  perlu  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam mencegah  adanya daftar panjang ancaman kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.
Keabsahan  kepemilikan  laut  Indonesia  terhitung  sejak  kemerdekaan  bangsa indinesia pada tahun 1945 hingga saat ini, dengan kurung waktu 75 tahun potensi laut Indonesia  belum  dikelolah  dan  jaga  dengan  baik demi  kemakmuran  rakyat  Indonesia, buktinya  hingga  saat  ini  masi  terdapat  banyak  kasus  tindak  pidana  perikanan  yang
terjadi,  baik  dari  aspek  kelonggaran  kepengawasan  maupun  persoalan  penegakan hukum  yang  belum  efektif.  Pelanggaran  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  nelayan asing  yang  masuk  tanpa  ijin  juga  para  nelayan  lokal  yang  tanpa  mematuhi  aturan perijinan penangkapan ikan, semua ini membuat warna penegakan hukum pada sektor perikanan terlihat belum tertata dan terlaksana dengan maksimal.
Hal itu bisa dilihat dari pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  yang  ditetapkan sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak  Rp.  250.000.000.00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Namun  dalam prakteknya penerapan pasal 100 tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan oleh para penegak  hukum.  Hal  itu  bisa  dilihat  dilapangan  pada  saat  penyidik  melakukan penangkapan  terhadap  kapal  ikan  yang  melakukan  kegiatan  penangkapan  di  laut Maluku  Utara  di  wilayah  laut  Halmahera  dan  diketahui  bahwa  kapal-kapal  tersebut tidak memiliki izin tangkap sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dengan pasal 100 dan hasilnya putusan hakim  hanya  berupa  denda  sebesar  Rp.10.000.000,  hal  yang  sma  juga terjadi  ketika  2 tahun  terulang  kasus  yang  sama  tuntutan  Jaksa  yang  sama  putusan  hakim  juga sama.Dalam konteks tersebut kurangnya efektifnya penerapan pasal UU No 31 Tahun ini menunjukan karena tidak punya efek jera, dan itu terjadi berkali-kali.
Maluku Utara merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur urusan  rumah  tangganya  sendiri  dalam  ikatan  Negara  kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI), dimana secara langsung mempunyai hak untuk mengurusi potensi daerahnya, mengurusi wilayah lautnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dengan  bersinerjik  dengan  pemerintah  pusat.  Bahwa  dalam  perijinan  tangkap  ikan  di Indonesia telah dibagi oleh kementrian perikanan yang mana ada perijinan yang sifatnya terpusat  dengan  kapasitas  30  GT  ke  atas,  sedangkan  10  samapi  30  GT  diberikan  ke porvinsi untuk mengeluarkan ijin, namun dalm ijin yang dikeluarkan oleh kementreian sudah  tercantum  wilayah  ijin  penangkapannya.  Sebagaimana  fakta  pelanggaran  yang ditemukan  di  Maluku  Utara    yaitu  ditemukan  armada  tangkap  KM.  Selar  01  yang melakukan penangkapan ikan yang di daerah yang tidak diijinkan.
KM SELAR 01 merupakan kapal asal Provinsi Sulawesi Utara, dengan kapasitas 23 GT dengan ijin penangkapan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan diberikan ijin  penangkapan  di  wilayah  laut  Maluku.  Namun  yang  terjadi  SELAR  01  tidak melakukan  penangkapan  di  wialyah  sesuai  ijin  yang  diberikan  tetapi  melakukan penangkapan di wilayah laut Halmahera Utara yang masuk dalam kawasan laut Provinsi Maluku Utara. Masalah ini merupakan masalah yang berulang kali terjadi dan di proses oleh Subdit Gakum Dit Pol Air Polda Maluku Utara.
Dalam proses penanganan kasus ini berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, efektifnya dikenakan pasal 93 yanag mana Setiap orang yang memiliki  dan/atau  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan  berbendera  Indonesia melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik Indonesia  dan/atau  di  laut  lepas,  yang  tidak  memiliki  SIPI  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  27  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun yang terjadi dalam penanganan kasus serupa dalam beberapa tahun terakhir selalu dikenakan pasal 100  yakni  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  ketentuan  yang  ditetapkan sebagaimana  yanag  dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  2  dipidana  dengan  pidana  denda 250.000.000 (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah). Akibat  dari  penerapan  pasal  ini  tidak memberikan  efej  jerah  kepada  pelaku  tindak  pidanan  perikanan  yang  melakukan penangkapan  ikan  diluar  daerah  atau  jalur  yang  diijinkan,  diaman  kasus  ini  terjadi berulang kali dengan armada yang sama dalam kurung waktu 2 tahun.
Kedua  kasus  tersebut  diatas  dapat  menunjukan  bahwa  norma  hokum  yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sesungguhnya dapat diterapkan dengan baik dan benar melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, namun yang terjadi para putusan yang dikeluarkan selalu mempergunakan pasal 100, maka hasilnya adalah berupa denda dan putusan ini tidak memberikan dampak efek jera kepada pihak yang ingin melakukan pelanggaran  tindak  pidana  khususnya  di  perikanan.  Berdasarkan  uraian  tersebut, makalah ini secara khusus akan menganalisis mengenai evektivitas penerapan Pasal 100 pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  dalam  penanganan  tindak  pidana perikanan di Maluku Utara.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  tipe  penelitian Socio  Legal  Research (Sunggono,  2009:42).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  merupakan  data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data didapat melalui penelitian  lapangan  dari  lokasi  penelitian  yang  telah  disebutkan  di  atas  yaitu  berupa hasil  wawancara  ataupun  keterangan  dari  pihak  penyidik  Subdit  gakum  Dit  Pol  Air, Jaksa  Kejati  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri,  saksi  ahli  perikanan,  dan  data  sekunder yaitu  data  yang  di  peroleh  dari  lembaga  atau  institusi  tertentu  (Suyanto  dan  Sutinah, 2005:55). Data didapat melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya  serta  mempunyai  hubungan  erat  dengan  masalah  yang  di  bahas  dalam tulisan ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif (Kadarudin, 2020: 215).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  oleh  Aparat  Penegak Hukum
Secara  konsepsional,  inti  penegakan  hukum terletak  pada  keserasian  hubungan nilai-nilai  yang  dijabarkan  dalam  kaidah-kaidah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  memelihara,  menciptakan  serta  mempertahankan perdamaian  hidup.  Konsepsi  yang  mempunyai  dasar  filosofis  tersebut,  memerlukan penjelasan  lebih  lanjut,  sehingga  akan  tampak  lebih  konkrit  (Soerjono  Soekanto, 2002:3). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal ini bertujuan
untuk  kepentingan  manusia  tersebut  terlindungi  dan  tidak  terabaikan.  Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, namun dapat juga terjadi pelanggaran hukum.  Sehingga  hukum  yang  telah  dilanggar  harus  ditegakkan.  Dalam  penegakan hukum  ada  tiga  unsur  yaitu:  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ) (Sudikno Mertokusumo, 1991:134).
Ketiga  unsur  tersebut  memiliki  keterkaitan  baik  secara  konsep  maupun  dalam praktek. Namun yang terjadi secara konsep dapat dimaknai dengan baik namun dalam prakteknya  belum  sejalan  dengan  apa  yang  dimaknai  di  dalam  teori  tersebut.  Hal  itu bisa  dilihat  pada  aspek  keadilan  yang  dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum haruslah  adil.  Hukum  itu  bersifat  umum,  mengikat  setiap  orang,  bersifat menyamaratakan.  Sebagai  contoh  setiap  orang  yang  melakukan  pencurian  haruslah dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri tersebut. Dalam hal ini keadilan bersifat  subyektif,  individualistis  dan  tidak  menyamaratakan.  Menegakkan  hukum hanya  diperhatikan  kepastian  hukum  saja,  maka  unsur-unsur  lainnya  dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan  keadilan  dikorbankan  dan  begitu  selanjutnya.  Menegakkan  hukum  harus  ada kompromi  antara  ketiga  unsur  tersebut.  Ketiga  unsur  itu  harus  mendapat  perhatian secara  proporsional  dan  seimbang.  Tetapi  dalam  praktek  tidak  selalu  mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.
Orang tidak pernah tahu apa yang harus diperbuat dan timbul keresahan apabila tidak ada kepastian hukum. Akan tetapi apabila hanya menitikberatkan pada kepastian hokum  maka  akibatnya  menimbulkan  rasa  tidak adil.  Namun  peraturan  tersebut  harus ditaati  dan  dilaksanakan.  Kalau  kita  bicara  tentang  hukum  pada  umumnya  kita  hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama  bagi  praktisi.  Undang-undang  itu  tidak  sempurna.  Memang  tidak  mungkin undang-undang  itu  mengatur  segala  kegiatan  kehidupan  manusia  secara  tuntas.  Ada kalanya  undang-undang  itu  tidak  lengkap  dan  ada  kalanya  undang-undang  itu  tidak jelas.  Meskipun  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas  undang-undang  harus  dilaksanakan. Konsep  tersebut  memberikan  suatu  makna  bahwa  penerapan  suatu  undang-undang sangat  tergantung  dari  apparat  penegak  hukum  yang  dapat  disebut  pada  pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Maksimalnya  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  tindak  pidana  kelauatan bergantung pada aparat penegak hukum. Proses pemberantasan tindak pidana perikanan secara  langsung  merupakan  kewenangan  4  subsistem  dari  sistem  peradilan  pidana ( Criminal  Justice  System) atau  lembaga  hukum  konvensional  yaitu  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Berdasarkan  data  yang  terjadi terutama pihak Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan pada kewenangannya melakukan penyedikan  dan  penentutan,  namun  Hakim  dalam  prakteknya  mengabaikan  apa  yang menjadi norma di dalam pasal 100 tersebut, dan hanya menghukum dengan membayar denda berdasarkan pada pelanggaran tersebut. Padahal pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan  yang  ditetapkan  sebagaimana  di  maksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dipidana
dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  250.000.000.00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah). Sanksi pidana yang telah ditetapkan tersebut sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup baik dalam rangka penegakan terhadap berbagai pihak yang dengan sengaja  atau  tidak  melanggar  sebagaimana  yang  telah  ditentukan.  Namun  dalam prakteknya penerapan Pasal 100 tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan  oleh para penegak hukum.
Hal  itu  bisa  dilihat  dilapangan  pada  saat    penyidik  melakukan  penangkapan terhadap  kapal  ikan  yang  melakukan  kegiatan  penangkapan  di  laut  Maluku  Utara  di wilayah  laut  Halmahera dan  diketahui  bahwa  kapal-kapal  tersebut  tidak  memiliki  izin tangkap sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, dan apabila proses ini  dapat  berlanjut  sampai  pada  tahap  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) menuntut  dengan  pasal  100,  namun  yang  terjadi  adalah  hasilnya  Putusan  Hakim tersebut  hanya  berupa  denda  sebesar  Rp.10.000.000,  hal  yang  sama.  Putusan  hakim seperti  ini  terjadi  sekitar  2  (dua)  tahun  dengan  kasus  yang  sama  dan  tuntutan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dasar hukum yang sama.
Dalam  konteks  tersebut  berdasarkan  fakta  yang  ada  dengan  melihat  putusan hakim  tersebut,  maka  penerapan  Pasal  100  UU  No  31  Tahun  2004  belum  berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Hasil ini apabila mendekatkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa yang substansinya adalah  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor,  yaitu (Soerjono Soekanto, 2008:8):
a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b) Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Penerapan  pasal  100  tersebut  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim dapat  dimaknai  bahwa  terdapat  berbagai  factor-faktor  tersebut  yang  sebagian  dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum  tersebut,  Dalam  sosiologi  hukum,  hukum  memiliki  fungsi  sebagai a  tool  of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam  masyarakat.  Selain  itu  hukum  juga  memiliki  fungsi  lain  yaitu  sebagai a  tool  of social  engineering yang  maksudnya  adalah  sebagai  sarana  pembaharuan  dalam masyarakat.  Hukum  dapat  berperan  dalam  mengubah  pola  pemikiran  masyarakat  dari pola  pemikiran  yang  tradisional  ke  dalam  pola  pemikiran  yang  rasional  atau  modern. Efektivikasi  hukum  merupakan  proses  yang  bertujuan  agar  supaya  hukum  berlaku efektif.
Relevansi  aturan  hukum  secara  umum,  dengan  kebutuhan  hukum  dari  orang- orang  yang  menjadi  target  aturan  hukum  secara  umum  itu.  Hal  itu  menjadi  penting karena  selalu  membutuhkan  kejelasan  rumusan  dari  substansi  aturan  hukum,  sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat  mengharuskan,  sebab  hukum  yang  bersifat  melarang  (prohibitur)  lebih  mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,  memang  tindakan  yang  konkret,  dapat  dilihat,  diamati,  oleh  karenanya memungkinkan  untuk  diproses  dalam  setiap  tahapan  (penyelidikan,  penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).Karena sesungguhnya aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya  aturan  tersebut.  Dengan  demikian  maka  efektif  atau  tidak  efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang  pantas.  Metode  berpikir  yang  dipergunakan  adalah  metode  deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum  sebagai  sikap  tindak  atau  perilaku  yang  teratur  (ajeg).  Metode  berpikir  yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang  dalam  bentuk  yang  sama,  yang  mempunyai  tujuan  tertentu.  Tindak pidana.  Berdasarkan  realitas  yang  terjadi  dengan  melihat  berbagai  fakta  yang  terjadi dilapangan  pada  saat    penyidik  melakukan  penangkapan  terhadap  kapal  ikan  yang melakukan  kegiatan  penangkapan  di  laut  Maluku  Utara  di  wilayah  laut  Halmahera, maka  dalam  penanganan  tindak  pidana  perikanan  di  Maluku  Utara  maka  penerapan Pasal  100  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  2004  harus  menjadi  pegangan  oleh  aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan, penuntutan maupun pegangan bagi hakim dalam  memberikan  putusan.Namun  dalam  proses  tidak  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan karena dan apabila proses penyelidikan sampai pada tahap penuntutan oleh Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  menuntut  dengan  pasal  100,  namun  yang  terjadi  adalah hasilnya Putusan Hakim tersebut hanya berupa denda sebesar Rp.10.000.000, hal yang sama. Putusan hakim seperti ini terjadi sekitar 2 (tdua) tahun dengan kasus yang sama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dasar hukum yang sama.
Penegakan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu lintas  atau  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Pada hakikatnya  penegakan  hukum  dilakukan  untuk  mewujudkan  cita-cita  atau  kaedah- kaedah  yang  memuat  keadilan,  kebenaran,  penegakan  hukum  tidak  sebatas  tugas daripada penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, melainkan menjadi
tugas  dari  setiap  orang.  Walaupun  demikian  dalam  kaitannya  dengan  hukum  publik yang paling bertanggung jawab adalah negara dalam hal ini pemerintah pemerintah. Berdasarkan  pada  teori  efektivitas  hukum  oleh  Menurut  Soerjono  Soekanto,  terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, diantaranya;
1. Faktor hukum Ada  kalanya  dalam  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  terjadinya pertentangan  menyangkut  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini dikarenakan oleh konsepso keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,  sementara  kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegakan hukum Mentalitas  atau  keperibadian  petugas  dalam  menegakkan  humum memainkan  peran  penting,  bila  peraturan  sudah  baik,  akan  tetapi  kualitas petugas belum baik, tentunya masalah bulum terselesaikan. Oleh karenanya, salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas dan keperibadian penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung Adapun faktor sarana & fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras,  misalnya  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang diterima penegak hukum kepolisian dewasa ini cendrung pada hal hal yang praktis  konvensional,  yang  menyebabkan  banyak  polosi  mengalami hambatan  dalam  tujuannya,  diantaranya  pengetahuan  tentang  kejahatan komputer  dan  dalam  tindak  pidana  khusus  yang  selama  ini  masih  berada dalam  wewenang  jaksa,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  yuridis  polisi dianggap  belum  mampu  dan  belum  siap.  Walaupun  disadari  bahwa  tugas yang harus diemban oleh polisi sangat luas dan banyak.
4. Faktor masyarakat Penegak  hukum  tentunya  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk menciptakan  dan  meningkatkan  kedalamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap orang  atau  kelompok,  sedikit-banyaknya  memiliki  kesadaran  hukum, persoalan  yang  timbul  berikutnya  adalah  taraf  kepatuhan  pada  hukum tersebut, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Terdapat tingkatan  terhadap  kepatuhan  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Dan  ini merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang begitu besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengetahui bagaimana sehusnya  dalam  bertindak,  berbuat,  maupun  dalam  menentukan  sikapnya bila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang  menetapkan  peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Berdasarkan  penjelasan  factor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  diatas sangat  jelas  dan  sudah  tertentuh  akan  ditemukan  pada  setiap  permasalahan  hukum dalam  hal  penerapan  Pasal  100  dalam  UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  perikanan yang  belum  efektif  oleh  penegak  hukum  terutama  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan  dalam penyelidikan  dan  tuntutannya  menggunakan  pasal  tersebut  dengan  berdasarkan  pada norma-norma yang terdapat di dalam pasal tersebut, tetapi ketika giliran Hakim dalam memutuskannya mengabaikan berbagai norma yang terdapat dalam pasal tersebut tetapi yang  mempergunakan  adalah  denda  berdasarkan  apa  yang  telah  dilakukan.  Kondisi tersebut  setidaknya  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana perikanan diwilayah Maluku Utara.Olehnya itu agar proses itu dapat berjalan sejak dari tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap keputusan yang dilakukan oleh hakim maka  harus  berdasarkan  pada  norma  yang  terdapat  dalam  Pasal  100  UU  Nomor  31 Tahun 2004 tentang perikanan tersebut.

## IV.  PENUTUP
Penerapan  Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  oleh  aparat penegak  hukum  belum  berjalan  secara  efektif,  karena  penyidik  oleh  Kepolisian  dan penuntutan oleh Jaksa konsisten menggunakan pasal tersebut namun Hakim keputusan berdasarkan  persidangan  yang  terjadi  mengabaikan  tuntutan  dalam  pasal  100  tersebut dengan memilih denda yang hukumannya lebih ringan karena hanya membayar denda sesuai dengan apa yang terjadi dalam tindak pidana perikanan. Olehnya itu berdasarkan pada  apa  yang  terjadi  selalu  berulang-ulang  maka  seharus  dalam  penegakan  hukum pidana  perikanan  di  Maluku  Utara,  maka  seharusnya  aparat  penegak  hukum  baik Kepolisian,  Kejaksaan  maupun  Hakim  harus  konsisten  dalam  menerapkan  Pasal  100 tersebut sejak proses penyidikan, penuntutan maupun keputusan yang akan diputuskan.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara. Kadarudin, Riset  Sederhana  di  Bidang  Ilmu  Hukum ,  Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2020.
Marlina  dan  Faisal, Aspek  Hukum  Peran  Masyarakat  dalam  Mencegah  Tindak Pidana Perikanan , Jakarta: Sofmedia 2013.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty, 1991. Sunggono, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. Supriadi dan Alimudin, Hukum Perikanan di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Suyanto  dan  Sutinah. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan , Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.