## ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DENGAN HAK ASASI MANUSIA

## Henni Muchtar
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang email: henni.muchtar@yahoo.co.id

## Abstract
In  this  reformation  era,  local  administrations  need  to  concern  about  the recognition and protection of human rights. This article proposed research questions; what kind of bylaws is considered violating human rights from juridical normative view and its synchronization with existing human rights instruments? The above question is based on the idea that in every development plan is not free from public awareness/sense of  justice,  as  well  as  legal  benefit  and  certainty,  which  may  offend  human  rights instruments.  The  research used  normative  juridical  research,  which is  the  method  of legal  research  by  researching  library  materials  or  secondary  materials.  This  is  a normative  juridical  research  on  issues  concerning  the  synchronization  bylaws  with human  rights.  The  research  findings  based  on  the  study  on  Pesisir  Selatan  Regency Regulation No. 8 of 2007 on Nagari Administration, it is not compatible with Human Rights Act No. 39 of 1999. This can be seen from the lack of explicit accommodation on cultural  identity  of  Minangkabau  ethnic  communities  such  as  indigenous  customary court,  the  function  of  Kerapatan  Adat  Nagari,  and  customary  symbols  as  well  as customary title that are overlooked in the regulations. Furthermore, when viewed from the perspective of Civil and Political Rights Act No. 11 of 2005, it is reflected that identity of  titles  such  as  titles  of  tribe,  clan,  and  family  is  not  a  concern  of  the  nagari administration. Thus it is a violation of the civil rights of indigenous peoples. Likewise, viewed from the ILO Convention 169 of 1990 on Indigeus Peoples (protection against indigenous peoples), the central government to local administrations must accommodate the interests of indigenous peoples in the state and administration. The separation of the interests indigenous and the nagari government is considered a human rights violation.
Keywords: bylaws, human rights, indigenous peoples, nagari

## Abstrak
Sejalan dengan berlangsungnya era otonomi daerah maka diperlukan pula suatu perhatian tentang pengakuan dan perlindungan HAM oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab  itu,  dalam  artikel  ini  diajukan  rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah  bentuk Perda yang berdimensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) secara yuridis normatif dan  sinkronisasinya  dengan  Instrumen  HAM  yang  berlaku?  Perumusan  masalah tersebut  di  atas  juga  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  setiap  pembangunan  yang dirancang itu tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat/rasa keadilan, manfaat dan  kepastian  hukum,  yang  kemungkinan  mempunyai  dampak  pelanggaran  jika mengabaikan instrumen HAM yang berlaku.Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian  yaitu  Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  Metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder.  Penelitian  ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia.Temuan penelitian berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  telah  dilakukan  peneliti  berhubungan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  :  8  Tahun  2007  Tentang Pemerintahan  Nagari  terlihat  ada  hal  yang  belum  terdapat  sinkronisasi  dengan
Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini  terlihat dengan kurang diakomodir secara tegas tentang  identitas budaya yang terdapat pada adat  masyarakat  etnik  Minangkabau  seperti  peradilan  adat,  fungsi  KAN  (Kerapatan Adat Nagari) seolah-olah terabaikan, keberadaan simbol ulayat dan gelar adat seolah- olah  diabaikan  dalam  perda.  Selanjutnya  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  yang terdapat dalam  UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, terlihat adanya dugaan  kuat  dimana  identitas  gelar  tidak  menjadi  perhatian  pemerintahan  nagari seperti  gelar  suku,  kaum,  keluarga.  Oleh  sebab  itu,  diduga  adanya  suatu  bentuk pelanggaran terhadap hak sipil masyarakat adat. Begitu juga jika dihubungkan dengan Kovensi  ILO  No.169  Tahun  1990  tentang  Indigeus  Peoples  (perlindungan  terhadap masyarakat adat), maka pada prinsipnya hal yang wajib dilakukan Negara mulai dari pemerintah  pusat  sampai  pemerintah  daerah  adalah  mengakomodir  kepentingan masyarakat adat dalam bernegara dan pemerintahan. Dengan memisahkan urusan adat dengan pemerintahan nagari dapat dikategorikan adanya dugaan pelanggaran HAM.
Kata kunci: peraturan daerah, hak asasi manusia, masyarakat adat, nagari

## Pendahuluan
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan pilar demokrasi dalam suatu negara. Kemudian sejalan  dengan  berlangsungnya  era  otonomi daerah  maka  diperlukan  pula  suatu  perhatian tentang pengakuan dan pelindungan HAM oleh Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, perumusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan oleh daerah dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  ataupun kebijakan-kebijakan daerah lainnya tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berada diatasnya.
Selain  itu,  Peraturan  Daerah  juga  tidak boleh  melanggar  kepentingan  umum  dan  Hak Asasi  Manusia.  Karena  didalam  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 juga mencantumkan bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Sebab dalam  masa  desentralisasi  ini  terlihat  bahwa sistem,  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota berlomba-lomba  untuk  membuat  sejumlah Peraturan  Daerah  (Perda)  dengan  berbagai tujuan tertentu. Sehingga seringkali dikeluhkan oleh  berbagai  komponen  masyarakat  di  daerah tersebut  Perda  membebani  dan  memberatkan masyarakat.  Seperti  dilansir  oleh  Tempo.com (2011)  bahwa  peraturan  daerah  dinilai  memicu pelanggaran HAM  dimana  terlihat sejumlah daerah  (provinsi/kabupaten/kota)  ramai-ramai membuat perda untuk mendongkrak pendapatan asli  daerah  (PAD)  tanpa  mengindahkan  beban sosial  ekonomi  rakyat  di  tengah  terpaan  krisis. Seperti, perda tentang retribusi, pajak, dan aneka pungutan  dari  kendaraan,  usaha,  radio,  sepeda,
bahkan sampai soal kematian dan izin keramaian (hajatan). Semua  jenis  perda  model  ini mencerminkan betapa lemahnya tingkat sensitivitas  pembuat  perda,  yakni  DPRD  dan kepala  daerah  terhadap  penempatan  perspektif HAM  dan  proses  perancangan  perda  ( legal drafting ).  Akibatnya  perda-perda  di  era kebebasan  otonomi  daerah  ini  cenderung melupakan  aspek  HAM  dan  berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.
Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  dicita- citakan adalah perda yang memenuhi kepastian hukum,  rasa  keadilan  masyarakat,  dan  adanya manfaat  bagi  masyarakat.  Perkembangan kontruksi  hukum  perda  diharuskan  memper- hatikan hukum yang berlaku secara vertikal dan horizontal  serta  instrumen  HAM  yang  ada. Begitupun  keadilan  yang  dipancarkan,  Daniel Webster  mengatakan  :” justice  is  the  great interest of man on earth ” (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di  dunia).    Selanjutnya  O.C  Kaligis  (2007) mengatakan  bahwa  tanpa keadilan  akan timbul keresahan  dalam  masyarakat.  Hukum  dengan mengesampingkan  rasa  keadilan  justru  akan menimbulkan chaos hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari kepastian hukum akan menghilangkan  nurani  keadilan  kemanusiaan dan Rule of Law itu sendiri.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  meng- identifikasi  dan  mengembangkan  model  Perda yang tidak melanggar hak asasi manusia dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi  ini  amatlah  diperlukan  sesuai  dengan
UU  No.32/2004  (sekarang  UU  No.  23  Tahun 2014),  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan penyusunan perda dari ketentuan yang berlaku, dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  luas. Sosialisasi  rancangan  peraturan  daerah  (Perda) sebelum menjadi Perda dalam rangka pemajuan kesejahteraan  dan  keamanan  masyarakat merupakan  tuntutan  masyarakat  sesuai  dengan amanat  hukum  itu  sendiri.  Kewajiban pemerintah untuk mendidik dan mengkomunikasikan  tentang  Perda.  yang disesuaikan  dengan  perkembangan  masya- rakatnya.
Melihat perkembangan serta situasi yang terjadi  di  masyarakat  kabupaten/kota  Sumatera Barat  sebagian  besar  perda  yang  dilahirkan ditentang  masyarakat  secara  luas,  seperti masalah  perda  pemerintahan  nagari  dan  perda maksiat tertentu, telah mengundang protes keras masyarakat  melalui  demonstrasi  ke  pihak pemerintah  (Kepala  Daerah,  DPRD,  Komnas HAM  Perwakilan  Sumatera  Barat).  Sebagian besar  masyarakat  tidak  mengetahui  perda  yang mengatur  hak  dan  kewajibannya,  secara mendadak mengikat mereka, masyarakat menilai perda  bertentangan  dengan  kepatutan  dan  rasa keadilan, bahkan tidak mengindahkan asas dan sikronisasi  hukum  baik  secara  vertikal  dan horizontal,  terindikasi  bertentangan  dengan instrumen  HAM  nasional  dan  internasional (Pusham  UNP,  2009),  (Komnas  HAM Perwakilan,  2009),  (Kanwil  Hukum  dan  HAM Sumatera  Barat,  2009).  Selanjutnya  diungkap- kan  bahwa  Perda  yang  dikeluarkan  pada dasarnya belum mencakup kepentingan pembangunan  dalam  arti  seluas-luasnya.  Pada saat  ini  pembangunan  satu  sama  lain  kurang saling  berkaitan.  seperti  bidang  pembangunan yang  dirancang  yang  meliputi  pembangunan ideologi/ABSBK,  politik/pemerintahan,  eko- nomi,  fasilitas  pelayanan  umum,  pendidikan, kesehatan,  perumahan,  kesempatan  kerja  dan jaminan  sosial  dan  seterusnya.  Oleh  sebab  itu, dalam  artikel  berasal  dari  hasil  penelitian  ini diajukan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah bentuk  Perda  yang  berdimensi  melanggar  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  secara  yuridis  normatif dan  sinkronisasinya  dengan  Instrumen  HAM
yang berlaku?
Perumusan  masalah  tersebut  diatas  juga didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  setiap pembangunan yang dirancang itu tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat/rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum, yang kemungkinan  mempunyai  dampak  pelanggaran jika mengabaikan instrumen HAM yang berlaku. Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan  manusia  seutuhnya,  hal  tersebut mengedepankan  saling  keterkaitan  antara kebebasan  dan  persamaan  disatu  sisi  dengan pelaksanaan  pembangunan  disisi  lain,  namun dalam perjalanannya dapat dilihat dan dirasakan bersama jurang yang memisahkan antara praktek pembangunan  dengan  kerangka  normatifnya, atau  terjadi  kesenjangan  antara  tujuan  yang dirumuskan dengan sasaran mengoperasionalkan  tercapainya  tujuan  ter- sebut.

## Tinjauan Kepustakaan
Hak  asasi  merupakan  hak  yang  bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan  suatu  keharusan  agar  warga  negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi  manusia  melingkupi  antara  lain  hak  atas kebebasan  berpendapat,  hak  atas  kecukupan pangan,  hak  atas  rasa  aman,  hak  atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat  serta  hak-hak  lainnya  sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
Menurut  R.  Herlambang    (2007)  menje- laskan  meluasnya  jaminan  hak-hak  asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan  kemajuan  dalam  membangun pondasi  hukum  bernegara  untuk  memperkuat kontrak  penguasa-rakyat  dalam  semangat konstitusionalisme  Indonesia.  Kemajuan  pasal- pasal  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi merupakan  kecenderungan  global  di  berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak  asasi  manusia.  Dan,  diyakini  secara bertahap  akan  memperkuat  pada  kapasitas negara  dalam  mendorong  peradaban  martabat kemanusiaan. Namun, tidaklah berarti pemahaman, tafsir dan implementasi penegakan
hak-hak  asasi  manusia  akan  berjalan  seiring dengan teks, karena hubungan teks dan konteks mengalami dinamika politik dan hukum.
Selanjutnya  Aldri  dan  Nurman  (2011) menyebutkan dalam perubahan UUD 1945, juga terjadi  perubahan  penting  secara  politis  dan sosiologis terhadap posisi DPR, dimana sebelum amandemen posisi DPR hanya untuk dimintakan persetujuan  atas  tiap-tiap  Undang-undang. Setelah  amandemen  UUD  1945,  DPR memegang  kekuasaan  membentuk  Undang- undang.
Suatu  negara,  menurut  Aswanto  (2007), dapat  dikatakan  sebagai  negara  hukum  apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan  dan  penghargaan  hak-hak  asasi manusia,  karena  ciri  negara  hukum  adalah:  (1) pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi manusia,  yang  mengandung  persamaan  dalam bidang  politik,  hukum,  sosial,  kultur  dan pendidikan;  (2)  Peradilan  yang  bebas,  tidak memihak,  tidak  dipengaruhi  oleh  suatu kekuasaan  atau  kekuatan  lain  apapun;  dan  (3) Legalitas  dalam  arti  hukum  dalam  semua bentuknya.
Akmal  dan  Aldri  (2011)  dalam  aliran utilitarianisme  (paham  ini  dipelopori  Jeremy Bentham)  yang  mana  dari  paham  itu menjelaskan bahwa tujuan hukum dimaksudkan kemanfaatan  yang  dapat  membahagiakan manusia.  Karena  itu  dengan  dimasukkannya kedalam  Undang-Undang  Dasar  tentang  Hak Asasi  Manusia  telah  memberikan  penempatan yang sangat kuat  dari pada termuat dalam suatu Undang-undang.
Selanjutnya  pengertian  Hak  Asasi Manusia  yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi Manusia,  bahwa  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan negara yang  tidak  diskriminatif.  Pada  Pasal  3  ayat  (1) menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,  atau  pengucilan  yang  langsung ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,  golongan, status sosial, status ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan,  atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  budaya  dan aspek  kehidupan  lainnya.  Namun  ketiadaan penegakan  hukum  dan  ketertiban  akan menghambat  pencapaian  masyarakat  yang berusaha  dan  bekerja  dengan  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  tersebut menunjukkan  adanya  keterkaitan  yang  erat antara  damai,  adil  dan  sejahtera.  Untuk  itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan  pencapaian  kesejahteraan  dan kedamaian.
Dalam menjalankan aktifitasnya pemerintah  daerah  tentu  mempunyai  fungsi melaksanakan  pembuatan  dan  penyusunan regulasi;  melakukan  pelayanan  publik;  dan pemberdayaan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  dalam menjalankan fungsi di bidang pelayanan publik harus  mampu  mengakomidir  kepentingan berbagai  pihak  termasuk  kepentingan  pihak minoritas.  Menurut  Aldri  dan  Muhamad  Ali (2011)  menjelaskan  pihak  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  fungsi  pelayanan  publik sepatutnya mempunyai kearifan berbasiskan hak asasi  manusia  dalam  memberikan  akses  yang memadai  bagi  para  pihak  yang  tergolong minoritas  maupun  pihak  yang  kurang  mampu memperoleh  akses  kepada  pihak-pihak  yang berwenang  untuk  menyampaikan  hal-hal mendapatkan kesetaraan dalam aktifitas sehari- hari,  sehingga  masyarakat  merasakan  adanya pelayanan yang prima dari pemerintah daerah.
Ketimpangan kehidupan sosial yang tidak berdasarkan prinsip berkeadilan perlu dihindari agar  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah. Karenanya,  menurut  Soekanto  (dalam  Akmal, 2002)  pranata  hukum  atau  suatu  kebijakan dimaksudkan  untuk  membentuk  perilaku masyarakat demi tercapainya suatu suasana dan kondisi  tertentu,  dalam  hal  ini  hukum  dilihat sebagai sarana perekayasa masyarakat ( a tool of social engeneering ).
Salah  satu  kelompok  masyarakat  adat
yang  sejak  dulu  hingga  saat  ini  masih  eksis dengan komponen keadatannya adalah masyarakat adat Minangkabau.
Ini  menunjukkan  masyarakat  adat  di kawasan  etnik  Minangkabau  mampu  bertahan dan melestarikan budayanya. Walaupun keadaan Nagari  dari  beberapa  aspek  telah  mengalami beberapa  pergesearan  tertentu  sejalan  dengan konsep pemerintahan nagari yang dibentuk pada masa  Orde  baru  maupun  masa  reformasi sekarang.  Tetapi  kuatnya  kebertahan  budaya etnik  Minangkabau  masih  mampu  berwujud dalam  pemerintahan  lokal  di  berbagai  daerah terutma daerah kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Barat.
Menurut Hadler (2010); dan Aldri (2014) meskipun  telah  mengalami  berbagai  bentuk perubahan zaman yang telah membawa banyak pergeseran kehidupan masyarakat etnik ini tetapi masyarakat  adat  etnik  Minangkabau  masih mampu menunjukkan eksistensinya.
Suatu  aturan  hukum  pada  hakikatnya ditujukan  agar  setiap  manusia  dan  masyarakat yang  majemuk  memperoleh  akses  yang  setara dalam  memperoleh  pelayanan  publik,  karena pelayanan  publik  yang  memberikan  akses kesetaraan  termasuk  suatu  bentuk  prinsip- prinsip  keadilan  yang  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia  (Aldri,  2015).  Hasil  penelitian tentang  hukum  dan  masyarakat  adat  oleh Saafroedin  dan  Ruswiati  (2012)  menemukan bahwa  persingungan  masyarakat  adat  dengan Negara hanya terjadi ketika ada sengketa dengan usaha (bisnis). Karena memang masyarakat adat hanya  disinggung  sepotong-sepotong  demi kepentingan bisnis.
Hal  ini  sering  disebabkan  adanya kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu  dengan  lainnya,  sejalan  dengan  sistem ketatanegaraan yang termuat
dalam
UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah  (Tempo.com,  2011).    Selanjutnya  Ady (2013) mengemukakan di-temukan adanya jenis perda  yang  mencerminkan  betapa  lemahnya tingkat sensitivitas pembuat perda, yakni DPRD
dan  kepala  daerah  terhadap  penempatan perspektif HAM dan proses perancangan perda ( legal  drafting ).  Akibatnya  perda-perda  di  era kebebasan  otonomi  daerah  ini  cenderung melupakan  aspek  HAM  dan  berpotensi mengeliminasi keadilan substansial.

## Metode Penelitian
Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah Metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994;  Amirudin  dan  Zainal,  2004;  Achmad, 2009).  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian Yuridis  Normatif  tentang  persoalan-persoalan yang menyangkut tentang sinkro-nisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia.
Data dalam artikel merupakan bagian dari hasil  penelitian  Strategi  Nasional  sumber  dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  Dirjen  Dikti  Diknas  RI,  yang berjudul  Analisis  Peraturan  Daerah  Yang Berdimensi  Melanggar  HAM  Di    Sumatera Barat.  Artikel  ini  hanya  mengolah  dan membahas  data  pada  lokasi  penelitian  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  yang  dalam  sub temuan  penelitian  itu  berhubungan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan Nomor.  8  Tahun  2007  Tentang  Pemerintahan Nagari.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan menghimpun  data  melalui  penelaahan  bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen- dokumen  maupun  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan analisis  yuridis  normatif    terhadap  sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.
Untuk  menganalisis  bahan  hukum  yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif yaitu  yuridis  normatif  yang  disajikan  secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan  yang  terkait  dengan  sinkronisasi Peraturan  Daerah  (Perda)  dengan  hak  asasi manusia  yang  menghubungkan  untuk  memper- baiki  kinerja  sistem  hukum  di  Indonesia  dan
selanjutnya  dilakukan  pengkajian  apakah aplikasinya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan normatifnya.
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan penelitian  yang  berasal  dari  Perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  judul  dan permasalahan  yang  dirumuskan  seperti  :  1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  2.  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan;  3.  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah;  Undang-undang  No.  39 Tahun  1999;  dan  perundangan  terkaitnya. Deskriptif  adalah  pemaparan  hasil  penelitian dengan  tujuan  agar  diperoleh  suatu  gambaran yang  menyeluruh  namun  tetap  sistematik. mengenai  fakta  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang  diperoleh  tersebut  dilakukan  berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang  tujuan  dari  penelitian  ini  sendiri  yaitu membuktikan  permasalahan  sebagaimana  telah dirumuskan  dalam  perumusan  permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.  Penelitian  ini  bermaksud  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologi  dan konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut diadakan  analisa  dan  kontruksi  terhadap  data yang telah dikumpulkan dan diolah.

## Hasil dan Pembahasan
Seiring  dengan  dimulai  masa  reformasi tahun  1998  dan  otonomi  daerah  tahun  1999 maka di Sumatera Barat pun telah berlangsung berbagai  perubahan  besar  dalam  membangun sistem  pemerintahan  di  daerah.  Menyusul dengan  lahir  Peraturan  Daerah  (Perda)  tentang Pemerintahan  Nagari  oleh Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Kabupaten se Sumatera Barat membuat pula Perda Pemerintahan  Nagari  sebagai  bentuk  lain  dari penamaan  Pemerintahan  Desa.  Sedangkan  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  salah  satu kabupaten  di  Sumatera  Barat  tidak  membuat Perda  tentang  Pemerintahan  Nagari  Karena mempunyai  karakteristik  berbeda  dengan
konsepsi  adat  istiadatnya  yang  tidak  mengenal sistem Nagari.
Penggunaan sistem Pemerintahan terendah di Sumatera Barat dengan pemerintah Nagari  dimaksudkan  untuk  pelestarian  adat istiadat  yang  ada  di  Sumatera  Barat  yang mayoritas  berasal  dari  etnik  Minangkabau. Wilayah  geografis  secara  keprovinsian  saat  ini tidaklah  sama  dengan  alam  Minangkabau sebagaimana keadaan masa kerajaan Pagaruyung di masa lalu (Aldri, 2014).
Berdasarkan  data  temuan  penelitian  ini terlihat bahwa sistem Pemerintahan Nagari yang ada saat ini tidak pula sama sebagaimana masa kerajaan  Pagaruyung  tersebut.  Tetapi  suatu sistem pemerintahan terendah yang mengadopsi sistem pemerintahan modern yang disejalankan dengan  sistem  pemerintahan  daerah  yang diberlakukan di Indonesia.
Kemudian berdasarkan hasil penelusuran yang  telah  dilakukan  peneliti  berhubungan dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Nomor  :  8  Tahun  2007  Tentang Pemerintahan Nagari terlihat ada hal yang belum terdapat  sinkronisasi  dengan  Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebab  dalam    UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah telah mengisyaratkan agar Pemerintah  Daerah  harus  mengakomodir kearifan lokal dalam membuat Perda Pemerintahan Nagari. Beberapa hal yang belum terpancar  adalah:  (a)  Pengunaan  istilah  atau simbol  pimpinan  pemerintahan  nagari  dengan istilah  Wali  Nagari  dengan  Angku  Palo. Legislatif  setiap  nagari  juga  ada  perbedaan istilah,  cara  merekrut  dan  komposisi  berdasar musyawarah  bukan  voting  sebagai  demokrasi barat atau liberal yang termuat dalam perda: (b) Nagari  di    Minangkabau  merupakan  satu kesatuan antara nagari adat dengan nagari dinas atau  pemerintahan.  Kondisi  ini  belum diakomodir  dalam  perda,  hal  tersebut  dapat menyebabkan  kemungkinan  terjadinya  di- sintegrasi nagari
Oleh  sebab  itu,  dugaan  belum  terjadinya sinkronisasi  dengan  Pasal  6  UU  No.39  Tahun 1999  sehubungan  dengan  kurang  diakomodir secara  tegas  tentang    identitas  budaya  yang
terdapat pada adat masyarakat etnik Minangkabau  seperti  peradilan  adat,  fungsi KAN  (Kerapatan  Adat  Nagari)  seolah-olah terabaikan, keberadaan simbol ulayat dan gelar adat  seolah-olah  diabaikan  dalam  perda. Selanjutnya  apabila  dilihat  dari  sudut  pandang yang  terdapat  dalam    UU  No.  11  Tahun  2005 tentang  Hak  Sipil  dan  Politik,  terlihat  adanya dugaan  kuat  pelanggaran  tersebut  disebabkan identitas  gelar  tidak  menjadi  perhatian pemerintahan nagari; seperti  gelar  suku,  kaum, keluarga. Hal ini yang  menjadi dugaan adanya suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  sipil pada masyarakat adat di daerah itu.
Begitu  juga  jika  dihubungkan  dengan Kovensi  ILO  No.169  Tahun  1990  tentang Indigeus  Peoples (perlindungan  terhadap masyarakat  adat),  maka  pada  prinsipnya  hal yang  wajib  dilakukan  Negara  mulai  dari pemerintah  pusat  sampai  pemerintah  daerah adalah  mengakomodir  kepentingan  masyarakat adat dalam bernegara dan pemerintahan. Dengan memisahkan  urusan  adat  dengan  pemerintahan nagari  dapat  dikategorikan  adanya  dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  ,  menyebutkan  bahwa Daerah  Otonom  yang  selanjutnya  disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  namun setelah  dianalisis  secara  konten  yang  terdapat dalam  isi  terdapat  pula  kecenderungan  yang ternyata  merupakan  UU  penyeragaman  yang wajib  dipatuhi  seluruh  Indonesia.  Kondisi  ini membuat adanya dugaan kemungkinan terjadinya pelanggaran baik bersifat violation by ommision (pembiaran), Violation by Commision (kebijakan  aturan  yang  dibuat  melanggar  nilai kemanusiaan/nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  adat,  termasuk abuse  of  power (pemda  bersama  penguasa  nagari  sewenang- wenang  menghapus,  melampaui  tugas  dan
wewenang,  sehingga  kearifan  lokal  tidak berdaya.
Meskipun  dalam  UU  Desa  tersebut menjelaskan  pengertaian  Desa adalah desa  dan desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh  sebab  itu, seharusnya  suatu  produk hukum  turunan  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat  harus  mencerminkan nilai-nilai  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat  supaya,  produk  hukum  tersebut sinkron  dengan  nilai-nilai  HAM,  dan  tidak melanggar  hak-hak  masyarakat  dan  akhirnya produk  hukum  tersebut  benar-benar  menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam arti diterima, dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Oleh  karena  itu,  pembuatan  produk hukum  mulai  dari  rancangan  harus  melibatkan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat seperti KAN,  Kaum,  Suku,  tidak  hanya  unsur pemerintah  nagari  saja.  Di  samping  itu  produk hukum  tersebut  dibuat  untuk  mengatur kehidupan masyarakat supaya adanya ketertiban dan  keamanan,  sehingga  produk  hukum  yang diciptakan  mampu  mencerminkan  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam Bab VI Bab VII  Perda  itu  berkaitan  dengan  proses perencanaan  pembangunan  nagari  pada  produk hukum ini  tidak melibatkan secara tegas posisi KAN. Sementara KAN merupakan representatif dari  keterwakilan  masyarakat  adat  dikawasan tersebut.
Perda  mempunyai  kedudukan  yang strategis,  karena  diberikan  landasan  kons- titusional  yang  jelas  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  18  ayat  (6)  Undang-undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa  fungsi,  seperti  sebagai  instrumen kebijakan  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah
dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD  RI  Tahun  1945  dan  Undang- Undang tentang Pemerintahan
Daerah. Kemudian, fungsi yang kedua se- bagai penampung kekhususan  dan  keragaman daerah, serta  penyalur  aspirasi  masyarakat  di daerah.    Namun, pengaturannya  tetap  da- lam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yangg  berlandaskan  Pancasila  dan UUD  1945.  Yang  ketiga,  berfungsi  sebagai alat pembangunan  dalam  meningkatkan  ke- sejahteraan daerah.
Agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, perlu memperhatikan  3  aspek  penting  dalam pembentukan  suatu  Perda,  yaitu  aspek kewenangan  yang  secara  tegas  dipersyaratkan dalam  ketentuan  pasal  1  ayat  (2) UU  No. 10 Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, yakni Perda dibentuk oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang. Aspek  yang  kedua  yaitu  keterbukaan, maksudnya  ialah  dalam  setiap  pembentukan Perda  diperlukan  adanya  keterbukaan  bagi masyarakat  baik  itu  akademisi,  praktisi  untuk berpatisipasi  dalam  proses  perencanaan, persiapan,  penyusunan,  untuk memberikan masukan atau saran per-timbangan secara lisan atau  tertulis sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja perlu di  lakukan  sebuah  kajian  dan  evaluasi,  per- timbangannya  antara  lain  untuk  melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan  materi  peraturan  daerah  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di suatu daerah.
Sebagaimana  hasil  penelitian  Poerwanto (2008)  bahwa  Indonesia  mempunyai  khazanah kekayaan  budaya  suku  bangsa  yang  sangat beragam.  Kenyataan  ini  terlihat  dalam kebudayaan  Indonesia  selain  dipengaruhi  oleh budaya  lokal,  juga  dipengaruhi  oleh  budaya asing  yang  dibawa  oleh  bangsa  Eropa  semasa Kolonial. Bangsa Indonesia mengalami beberapa  tantangan  untuk  dihadapi  atas  dasar konsekwensi  dari  beragamnya  etnis  yang
dimiliki. Dalam rangka mempersatukan penduduk  Indonesia  yang  beraneka  ragam, Koentjaraningrat  (dalam  Poerwanto,  2008). Winda (2013) menegaskan hukum adalah untuk manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakan  hukum  harus  memberikan  manfaat, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan  yang  men-cerminkan keadilan  bagi  masyarakat  diperlukan  politik perundang-undangan yang menjadi landasan dan arah dalam pembentukan pera-turan perundang- undangan.
Sebagaimana  pendapat  Yasril  (2000) bahwa pada masa Pemerintahan Orde Baru yang bersifat  sentralistik  terdapat  upaya  yang cenderung  memasung  suara  hati  nurani  rakyat dan  mematikan  keragaman  sosio  kultural  dan adat  istiadat  bangsa  Indonesia.  Sehingga Pemerintah  dalam  masa  Reformasi  ini seharusnya  menata  ulang  secara  keseluruhan sistem  pemerintahan,  terutama  Pemerintahan Daerah  yang  dapat  memunculkan  adanya kebijakan bagi Pemerintahan Daerah menata dan sekaligus  juga  membuka  peluang  bagi masyarakat  desa  untuk  menentukan  bentuk pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat.
Selain itu, menurut hasil penelitian Aldri (2014)  belum  tentu  nilai  budaya  dari  Negara- negara  maju  (Negara-negara  barat)  jika diterapkan  dapat  sesuai  dengan  Negara Indonesia. Karena nilai budaya di Negara-negara tersebut  dapat  membuat  terjadi  kemajuan disegala bidang tetapi dalam kenyataan terdapat beberapa  Negara  di  Asia  yang  tetap mempertahankan  nilai  budayanya  mampu  pula sejajar  dengan  Negara-negara  barat  tersebut, misalnya Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan.
Pada  hakikatnya  dalam  satu  sudut pandang  berbasiskan  budaya  suatu  Negara memasukkan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  di  Negara  tersebut  dan  kemudian berbeda dengan Negara-negara barat sebenarnya bukan suatu kekeliruan. Tetapi bagi pihak yang menganggap  nilai  budaya  dalam  Negara  itu dapat menghambat kemajuan atau menganggap tidak  sejalan  dengan  budaya  glo-bal  maka
disinilah  senantiasa  terjadi  perbedaan  tajam. Karena  itu  jalan  keluarnya  adalah  dibuat peraturan yang berlaku sesuai salah satu bentuk penyelesaiannya.  Meskipun  peraturan  itu  telah dikeluarkan  tentu  tetap  saja  ada  yang menganggapnya peraturan tersebut bermasalah. Namun,  Negara  pun  telah  memberikan jalan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang dimaksudkan  pihak  tertentu.  Sebab  peraturan yang dianggap secara materil tidak mencerminkan  pengakuan  adanya  hak  asasi manusia  itu  dapat  dilakukan judicial  review kepada  Mahkamah  Agung  (Aldri  dan  Nurman, 2005).  Sebab  apapun  bentuk  perbedaan  dan pertikaian  mesti  ada  jalan  akhirnya,  walaupun tidak dapat memuaskan semua pihak atas jalan yang telah ditempuh tersebut.
Karena  itu  perlu  para  pembuat  dan penyusun Perda semestinya juga memperhatikan Undang-undang Nomor 39 Ta-hun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  sebagai  salah  satu  acuan utama  dalam  pembuatan  semua  Perda  oleh pemerintahan  daerah  setempat.  Bagaimanapun juga  HAM  Indonesia  dilak-sanakan  sesuai dengan  ideologi  dan  hukum  yang  berlaku  di negara ini.
Untuk  itu  diperlukan  kesungguhan  dan komitmen  pemerintah  mendorong  pemerintah daerah agar membangun iklim dalam pembentukkan  aturan  yang  memperhatikan unsur  usaha  penegakan  HAM  dan  kemampuan melaksanakan  kebijakan  HAM  secara  efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Meskipun  demikian  pada  hakikatnya sejalan  dengan  kemajemukan  yang  ada  di Indonesia  berbagai  prinsip  dan  ajaran  Islam dapat  saja  dimasukan  dalam  muatan  HAM  di Indonesia,  karena  masing-masing  penerapan HAM  disesuaikan  dengan  ideologi,  hukum, budaya yang ada di Indonesia. Namun mesti pula memperhatikan dinamika perkembangan globalisasi  yang  bertujuan  untuk  pemartabatan dan  pengharkatan  manusia  dan  masyarakat untuk mengembangkan inovasi dan ekspresinya dalam  menjalani  kehidupan  dalam  konteks bernegara.  Juga  dalam  hal  peng-hormatan terhadap  hukum  dan  hak  asasi  manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada
tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya.
Pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah  seyogianya  harus  juga  ditu-jukan  untuk memenuhi  hak-hak  asasi  warga  negara.  Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun  berorganisasi,  tetapi  juga  menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan,  pendidikan,  kesehatan,  rasa  aman, penghidupan  yang  layak.  Merupakan  tugas pemerintah  daerah  me-mastikan  bahwa  hak tersebut  dapat  dipenuhi  secara  konsisten  dan berkesinambungan  berbasiskan  kearifan  lokal (masyarakat adat) di daerahnya.

## Simpulan
Peraturan  Daerah  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  dan  pemerintah  nagari ataupun instansi pemerintah yang ada di daerah agar  tidak  memiliki  potensi  melanggar  Hak Asasi  Manusia. Karena  itu  perlu  para  pembuat dan  penyusun  Perda,  Pernag,  ataupun  instansi pemerintah  di  daerah  dalam  membuat  aturan semestinya  juga  memperhatikan  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia sebagai salah satu acuan utama.
Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah yang mendorong Pemerintah daerah untuk terus membina  dan  melakukan  usaha  pembinaan dalam  berbagai  regulasi  di  daerah  maupun kebijkan daerah yang sejalan dengan penegakkan  HAM  yang  berbasis  pula  dengan kepentingan  yang  sejalan  masyarakat  adat setempat,  merupakan  salah  satu  solusi  yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut.
Dengan demikian berbagai kemungkinan konflik dapat diredam dan diantisipasi sehingga berbagai  proses  pembangunan  dapat  berjalan dinamis dan lancar.

## Daftar Rujukan
Achmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum ( Legal  Theory )  &  Teori  Peradilan ( Judicialprudence ):  Termasuk  Inter- pretasi  Undang-undang  ( Legispruden-
ce ) . Kencana Ady.  2013. Penegakan  HAM  di  Indonesia Memprihatinkan  Banyak  kasus  mandek dan  pelaku  pelanggar  HAM  semakin meluas . Hukum  online .  Jumat,  13 Desember 2013. http://www.hukumonline.com/berita/baca /lt52aa8f1b63e5d/penegakan-HAM-di- Indonesia-memprihatinkan .  Diakses  15 Maret 2014.
Akmal  dan  Aldri  Frinaldi.  2011. Analisis Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pencabulan  Anak  Di  Bawah  Umur (Analisis Konten: Perkara No. 166/Pid.B/2006/Pn Pdg) . Jurnal Humanus Vol. X No. 1 Juli 2011 . Hal 36 -45. ISSN. 1410-8062. Http://ejournal.unp.ac.id/index.php/huma nus/article/view/484/406 Akmal.  2002. Model  Sosialisasi  Undang- Undang  Hak  Asasi  Manusia  (UU  No.39 Tahun 1999) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Daerah Sumatera  Barat . Hasil  Penelitian  HB X/1 . Direktorat Pembinaan dan Penelitian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Departemen Diknas RI:. Jakarta.
Aldri  Frinaldi  dan  Muhamad  Ali  Embi.  2011.
Pengaruh  Budaya  Kerja  Etnik  terhadap Budaya  Kerja  Keberanian  dan  Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima di Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten  Pasaman  Barat). e-Jurnal Laboratorium  Administrasi  Negara . Universitas Sultan Agengtirtyasa. Banten.
Vol  1.No.1  (2011).  ISSN 2088-592X.
Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah  2011.  ISBN:  978-602-96848-2-7
(62-68) http://ejurnal.fisip-untirta.ac.id
/index.php/eJLAN/article/view/10/11 Aldri Frinaldi dan Nurman S. 2005. Perubahan Konstitusi  Dan  Implikasinya  Pada Perubahan  Lembaga  Negara . Jurnal DEMOKRASI Vol.  IV  No.1  Th.  2005. Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas  Negeri Padang.
http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/jd/ article/view/993/837
Aldri  Frinaldi.  2014. Konflik  Dan  Pengaruh Budaya  Kerja  Etnik    Dalam  Kalangan Kakitangan  Awam  Di  Pihak  Berkuasa Tempatan    Pasaman  Barat,  Wilayah Sumatera  Barat,  Indonesia .  Disertasi
Doktor  Falsafah .  September,  2014. Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia. Sintok, Kedah. http://etd.uum.edu.my/4494/2/s90889_ab stract.pdf
Aldri. 2015. Influence Of Public Service Quality In  Citizen  Satisfaction  (Study  in  Private Hospital  Y  in  Padang,  West  Sumatra Province). Journal of Government and Politics .  ISSN  online  2337-8220  ISSN cetak  1907-8374.  Accredited  Dikti  No: 58/DIKTI/Kep/2013  date  :  22  Agustus 2013.  Vol.6  No.  1  February  2015.  Hal 102-114. http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/arti cle/view/230/204 .
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dardji   Darmodiharjo  Shidarta.  1996. Penja- baran  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Sistem  Hukum  Indonesia . Jakarta:  R. Grapindo Persada.
Davidson,  Scot.  1994. Hak  Asasi  Manusia. Sejarah,  Teori,  dan  Praktek  Dalam Pergaulan
Internasional .
Jakarta:
Grafiti. Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang- undangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, 2010. Pedoman
Pengharmonisasian,  Pembulatan,  dan Pemantapan  Konsepsi  Rancangan Peraturan Perundang-undangan .
Edited by Gerhart “The Lawyer Treasury” dalam O.C  Kaligis. Kumpulan  Kasus Menarik”
Jakarta.2007
Jam  Malam  bagi  Wanita  akan  Berlaku  di Sumbar , Media Indonesia 30 Juni 200.
Jazim  Hamidi  dkk.  2008. Panduan  Praktis
Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif .  Jakarta:  Prestasi  Pustaka Publisher.
Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM Sumatera  Barat.  2009. Hasil  Evaluasi Pelaksanaan RAN HAM 2009 . Padang
Komnas HAM Sumatera Barat. 2009. Laporan Kegiatan  Tahun  2009  Komnas  HAM Sumbar . Padang
Mertokusumo,  Sudikno.  1986. Mengenal
Hukum Liberty . Yogyakarta.
Ni’matul  Huda.  2005. Negara  Hukum, Demokrasi  dan  Judicial  Review . Yogyakarta: UII Press.
Poerwanto.  2008. Budaya  Perusahaan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pusham  UNP.  2009. Perda  Kabupaten/Kota Yang  Berdimensi  Melangar  HAM . Bahan  Dialog  Dengan  Tim  Penelitian Kanwil  Hukum  dan  HAM  Sumatera Barat. Padang
R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Hak- Hak  Konstitusional  Warga  Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi . Jurnal  Hukum  Panta  Rei .  Vol.  1(1) Desember  2007;  hal  1-18.  Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. https://herlambangperdana.files.wordpres s.com/2008/06/herlambang-ham-setelah- amademen-uud-1945a2.pdf
Rahardjo,  Satjipto.  1986. Ilmu  Hukum. Akumni . Bandung
Roni  Hanitijo  Soemitro.  1998. Metode Penelitian  Hukum .  Ghalia  Indonesia. Jakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1994. Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Saafroedin  Bahar  &  Ruswiati  Suryasaputra.
2012. Arah  Politik  Hukum  Nasional Terhadap  Upaya  Perlindungan  Hukum
Bagi Masyarakat [Hukum Adat] Berdasarkan UUD NKRI . Jurnal HAM . Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.
http://www.komnasham.go.id/sites/defaul t/files/dokumen/JURNAL%20HAM%20 2012.pdf
Soekanto. 1986 . Beberapa Cara & Mekanisme dalam  Penyuluhan  Hukum .  Jakarta: Paradnya.
Soerdjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji.  1994. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Tempo.co.  2011. Peraturan  Daerah  Dinilai Picu  Pelanggaran  HAM .  Sabtu,  22 Januari 2011. http://www.Tempo.Co/Read/News/201 1/01/22/078308112/Peraturan-Daerah- Dinilai-Picu-Pelanggaran-HAM . Diakses 8 Februari 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang    No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebelum  dan  setelah amandemen.
Winda  Wijayanti.  2013. Eksistensi  Undang- Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam Pemenuhan  Keadilan  Bagi  Rakyat (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 50/PUU-X/2012) . Jurnal Konstitusi .  Volume  10  Nomor  1,  Maret 2013. Terakreditasi Nomor: 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pu blic/content/infoumum/ejurnal/pdf/EJurn al_1401_Vol%2010%20No%201%20Ma ret%202013.pdf
Yasril  Yunus.  2000. Pemerintahan  Nagari  Di Era  Orde  Baru  Persepsi  Aparatur Pemerintah  dan  Masyarakat  Terhadap Pemerintahan  Nagari  dan  Otoritas Tradisional Minangkabau Dalam Kaitannya  Dengan  Prospek  Otonomi
Daerah  di  Sumatera  Barat . Tesis . Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
Yesi Anita, Nurman, Aldri Frinaldi. 2012. Nilai- Nilai  Moral  yang  terdapat  dalam  Kaba pada Kesenian Rabab (Studi pada Sebuah Pertunjukan  Kesenian  Rabab  di  Nagari Duku  Kecamatan  Koto  XI  Tarusan Kabupaten  Pesisir  Selatan  Sumatera Barat) . Jurnal  Humanus .  ISSN  1410- 8062 . Lembaga  Penelitian  Univeristas
Negeri  Padang.Vol.  XI  No.1  Th.2012.
Hal:52-65.
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/huma nus/article/view/623/537
Yustini  Probowati    Rahayu.  2007. Di  balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam  Perkara  Pidana.  dalam  Pusham Universitas  Muhadiyah  Malang . Hasil Penelitian  Transaksi  Hukum  dan Transaksi  Ekonomi  Dalam  Putusan hakim .
Catatan : Artikel ini dibuat oleh penulis dengan menggunakan material dari bagian hasil penelitian Strategi Nasional sumber dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Dirjen Dikti Diknas RI, yang berjudul Analisis Peraturan Daerah Yang Berdimensi Melanggar HAM Di Sumatera Barat, dengan komposisi peneliti yaitu Prof.Dr.Azwar Ananda, MA (Ketua), dengan Anggota Afriva Khaidir SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, dan Heni Muchtar, SH, M.Hum, dan Dr. Akmal, SH, M.Si. Surat Penugasan Penelitian Program Kompetitif Skema Penelitian Nasional DIPA UNP No.391/UN 35.2/PG/2014/Tanggal 31 Mei 2014. Selanjutnya penulis dengan ucapan terima kasih.