## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

## THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL IN CHILDREN'S EQUIPMENT IN THE MERAUKE COURT COUR
Iriany Ernawati Tahya Fakultas Hukum Universitas Musamus Email : Erna tahya@yahoo.co.id

## Erni Dwita Silambi
Fakultas Hukum Universitas Musamus Email : ernidwita@unmus.ac.id
Naskah diterima: 05 Oktober 2017 direvisi: 10 Oktober 2017 disetujui: 15 November 2017

## Abstrak
Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak.Penelitian  ini  mengambil  sampel  di  Pengadilan  Negeri  Merauke  dan Beberapa  Hakim  yang  ada  di  Merauke.  Tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  dinilai sebagai kejahatan yang kejam karna merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai  kurang  tepat  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelaku  dan  juga masyarakat.Oleh karna itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan  UU  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  agar  dapat  menurunkan  tingkat pemerkosaan  terhadap  anak  sekaligus  melindungi  anak  yang  merupakan  objek  yang  harus dilindungi untuk masa depan.
Kata kunci: Penerapan; Pidana; Pemerkosaan; Anak.

## Abstract
This study aims to find out the application of criminal by law enforcement related to child rape case  that  occurred in  Merauke  in  accordance  with  Law  Number  35  Year  2014  about  Child Protection.This study took samples in the Merauke District Court and some judges in Merauke. The crime of rape of children is considered a cruel crime because it damages the future of the child. Many judges' rulings are judged to be inadequate and therefore do not cause deterrent effects  to the  perpetrators  and  the  community.Therefore, the judge's  decision  is  expected  to give a deterrent effect and in accordance with Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to reduce the level of rape of children while protecting the child who is an object that must be protected for the future.
Keywords: Application, Criminal, Rape, Child
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  Undang  -  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang dimaksud  dengan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat sebuah perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak  pidana  perkosaan  (yang  dalam  kenyataannya  lebih  banyak  menimpa  kaum  wanita remaja  dan  dewasa)  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  norma  sosial  yaitu  kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik yang diperkosa daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa. Tindak pidana perkosaan  yang  pelakunya  adalah  keluarga  sendiri  diperkirakan  masih  relatif  sedikit  yang dilaporkan  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  kejadian  sesungguhnya  yang  tidak  dilaporkan oleh  korban  karena  secara  psikologis  dan  sosial  mereka  mengalami  masalah  yang  sangat kompleks.Diantaranya  adalah  rasa  takut,  rasa  malu  apabila  diketahui  orang  lain,  serta  rasa kasihan  pada  pelaku.Korban  perkosaan  sering  kali  mengalami  trauma  yang  hebat  terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat  (1)  KUHP  yang  berbunyi:  Barang  siapa  bersetubuh  dengan  perempuan  yang  bukan istrinya, sedangdiketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya  sembilan tahun. Dan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”
Kejahatan  kekerasan,  perbuatan  asusila  dan  pemerkosaan  terhadap  Anak  tidak  hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerahpun kejahatan pemerkosaan sudah
meresahkan  masyarakat  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Merauke  jumlah  kejahatan kekerasan,pemerkosaan Anak cukup tinggi menurut data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Merauke dari Tahun 2015-2016 terdapat 57 kasus yang terjadi yang melibatkan Anak baik sebagai korban pemerkosaan.
Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 106/Pid.Sus/2016/PN Mrk dalam  perkara  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak,  dimana  terdakwa  berinisial  U.S (umur  26  tahun)  dan  korban  berinisial  N.S  (umur  12  tahun)  dan  Tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum  menuntut  12  Tahun  penjara  dan  Denda  sebesar  Rp.  300.000.000,-  (Tua  ratus  juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan dan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan Terhadap  Anak,  dan  menjatuhkan  hukuman  penjara  selama  10  (sepuluh)  Tahun  dan  Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan, dari putusan tersebut menggambarkan tidak efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap  anak,  dimana  ancaman  pidana  dalam  Pasal  81  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun2002 Tentang  Perlindungan  anak  paling  rendah  3  (tiga)  Tahun  dan  paling  tinggi  15  (lima  belas) Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 tahun dan Majelis Hakim memutuskan 10 tahun, terkait pidana denda kebanyakan terdakwa lebih memilih pidana subsidairnya dari pada harus membayar dendanya.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut bagaimanakah penerapan pidana penjara dan denda pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak  di  pengadilan  negeri  dan  bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana tambahan pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak di pengadilan negeri.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakin penelitian hukum yang  berbasis  atau  mengacu  kepada  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang dilakukan dengan menelaah semua  undangundang  dan  regulasi  yang  berdangkut  paut  dengan  isu  hukum  tentang  tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
Penelitian  lapangan  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri.Lokasi  penelitian  ini  dipilih berdasarkan  pendekatan  kewenangan  dan  tingkat  keterlibatan  lembaga  tersebut.  Populasi merupakan  seluruh  Hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Merauke.  Tidak  semua  populasi
tersebut diambil sebagai sampel, tetapi dipilih yaitu Hakim yang bertugas menangani tindak pidana  pemerkosaan  yang  melibatkan  anak  sebagai  korban.  Penarikan  sampel  dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu memilih langsung terhadap sampel yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hali ini dipilih lima Hakim yang pernah menangani perkara tersebut.
Tulisan Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekuder. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secra tertulis dari bahan kepustakaan dan  akan  dianalisa  dengan  menggunakan  penedakatan  peraturan  perundang-undangan  yang ada pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentuk  Undang  –  Undang  dalam  berbagai  perundang-undangan  menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan  mengenai  apa  yang  sebenarnya  dimaksud  dengan  perkataan  “tindak pidana”tersebut.  Secara  harfiah  perkataan  “tindak  pidana”dapat  diterjemahkan  sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. 1
Dalam kaitan jenis – jenis pidana, pemerintah berkali – kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan  melalui  rancangan  KUHP.  Perumusan  jenis  –  jenis  pidana  dalam  naskah rancangan  KUHP  sering  berubah.  Misalnya  dalam  rancangan  KUHP  tahun  1982/1983 disebutkan adanya pidana pemasyarakatan, tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan TIM intern Departemen Kehakiman), Pidana pemasyarakatan tidak ada yang ada pidana kerja sosia l. 2
Teori Absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah  legitimasi  pemindanaan.  Negara  berhak  menjatuhkan  pidana  karena  penjahat  telah melakukan  penyerangan  dan  perkosaan  pada  hak  dan  kepentingan  hukum  yang  telah dilindungi.
Vos dalam leerboek-nya berkomentar, “De absolute theorieen, die vooral tegen het eind de 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad : die misdaad op  zich  zelf  is  voldoende  grond  om  de  dader  te  bestraffen...” (teori  absolut,  terutama
1 P.A.F. Lamintang, Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya, 1997, hal. 27
2 Bakti.Bambang Waluyo, “ Pembina Dan Pemidanaan ”. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001, hal. 93
bermunculan pada akhir abad ke -18, mencari dasar hukum pemindanaan terhadapat kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku). 3
Pidana  dijatuhkan  kepada  pelaku  karena  just  deserts,  bahwa  mereka  dihukum  karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep “ just desert” di  dalam  retribusi  didefinisikan  dengan  mengacuh  pada  alasan  yang  spesifik  dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pemidanaan, yaitu ill-desert pelaku, dan dapat terpenuhi  melalui  sesuatu  bayaran  yang  negatif,  atau  balas  dendam  dengan  sebuah pemidanaan. 4
Perkosaan  adalah  “seseorang  pria  yang  memaksa  pada  seorang  wanita  bukan  isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan  pria  telah  masuk  ke  dalam  lubang  kemaluan  seorang  wanita  yang  kemudian mengeluarkan air mani”. 5 Penerapan pidana penjara dan denda pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak di pengadilan negeri dapat dilihat dari contoh kasus dalam 3 tahun terakhir yang sudah terjadi di Merauke.
Tabel 1.1
Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2015.
No Nama Terdakwa Hukuman Pidana Penjara                   Denda 1 Apolinarius Ohoitimur 5 tahun 60 juta 2 Farid Aprianto 4 tahun 60 juta 3 Nurdin Saenong 11tahun 200 juta 4 Kasimirus Kinugum 6 tahun 100 juta 5 Petrus Kainakaimu 6 tahun 100 juta 6 Ismail Nataniel Kena 6 tahun 100 juta 7 Laurensius Letsoim 6 tahun 100 juta 8 Rafael Supusepa 6 tahun 100 juta 9 Damianus Wonopka 8 tahun 100 juta 10 Abraham Hahere 9 tahun 100 juta 11 Yohanes Kristofus Papu Mahuze 5 tahun 100 juta 12 Ferdinandus Agustinus Haryanto 5 tahun 300 juta
3 Adami Chazawi. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 108
4 Eddy O.S Hiariej. 2015. “ Prinsip – Prinsip Hukum Pidana ”. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, hal. 21
5 R. Sugandhi. 1981. KUHP dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
13 Melkianus Nalle 7 tahun 100 juta 14 Petrus Kudamasa 6 tahun 100 juta
Sumber: Pengadilan Negeri Merauke
Tabel 2.4 Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2016 No Nama Terdakwa Hukuman Pidana Penjara                          Denda 1 Rogerius Kefi 6 tahun 100 juta 2 Mustofa 5 tahun 100 juta 3 Abu Hasan Cikuang Gebze 8 tahun 150 juta 4 Bartolomeus Komandan Als Bartol 6 tahun 100 juta 5 Karel Maukay 7 tahun 100 juta 6 Stevanus Soni Als Soni 5 tahun 60 juta 7 Paskalis Maro Kaize 6 tahun 100 juta 8 Karel Laritmas 6 tahun 300 juta 9 Rikardo Lumalessy 6 tahun 200 juta 10 Charles F. Cahyono 6 tahun 100 juta 11 Doni Paulus Oktavianus. L 12 tahun 200 juta 12 Calvin Naraha 5 tahun 6 bulan 60 juta 13 Wahyu Irianto 5 tahun 60 juta 14 Aat Sarifudin 8 tahun 60 juta 15 Ragil Purnomo 6 tahun 100 juta 16 Nelson M Widjaja Ngilamele 5 tahun 100 juta 17 Yohanes Ero 8 tahun 100 juta 18 Moses Opa Bollo 6 tahun 300 juta 19 Uranus Salehatu 10 tahun 300 juta 20 Agung Sutrisno 6 tahun 100 juta 21 Rudolf Yanggroi Serai 6 tahun 100 juta 22 Pollynarius Maturbongs 7 tahun 100 juta 23 Nataniel Wauktop 6 tahun 100 juta 24 Mikhael Ateng Bapaimu 6 tahun 100 juta 25 Amri Tandirerung 6 tahun 100 juta Sumber: Pengadilan Negeri Merauke Tabel 3.4
Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Sampai Bulan Juli
Tahun 2017 No   Nama Terdakwa Hukuman Pidana Penjara                          Denda 1 Samuel Gebze 14 tahun 200 juta 2 Abraham Nohoyogi 5 tahun 6 bulan 100 juta
3 Robika Ana Naim 6 tahun 6 bulan 200 juta 4 Bartolomeus Komandan Als Bartol 6 tahun 100 juta
Sumber: Pengadilan Negeri Merauke
Dari ketiga table dia atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana dalam perkara pemerkosaan anak sudah tepat.Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu yang setimpal dan  diberikan  denda  sebagai  bentuk  pemberian  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan terhadap anak.

## A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan
Selain dari kasus tersebut, penulis juga mengadakan beberapa wawancara dengan empat hakim  yang  sarat  pengalaman  di  Merauke.Pertama  dengan  bapak  Ketua  Hakim  Syors Mambrasar.  Menurut  beliau  Penerapan  UU  Perlindungan  Anak  sudah  memberikan  jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri. Beliau menuturkan: “Dari bunyi ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa Negara telah menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam praktek penegakan hukum atau penerapan ketentuan tersebut di lapangan menurut saya, para penegak hukum  seperti  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Hakim  serta  pihak  lain  sebagaimana dimaksud dalam UU ini maupun UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun telah menjalankan proses penegakan hukum sesuai ketentuan-ketentuan hukum tersebut khususnya perlindungan terhadap anak baik anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya ketentuan hukum di atas dipandang telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak.”
Bapak Ketua Hakim Syors Mambrasar juga menjelaskan mengenai factor apa saja yang memicu terjadinya pemerkosaan terhadap anak. Beliau menjelaskan bahwa: Ada 4 faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak:
a. Anak berpotensi menjadi korban, yaitu anak cenderung menjadi penakut, berbaju ketat dan hiperaktif. Orang tua ada baiknya cenderung waspada jika anak sering bermain di rumah tetangga yang tidak ada anak kecilnya, anak jadi suka mandi bersama, anak tidur bersama dan tidur di tempat terbuka.
b. Ada anak atau orang dewasa berpetensi menjadi pelaku kekerasan, yaitu akibat meniru dari orang tua, TV,  video  game. Rata-rata anak  yang menjadi pelaku karena mereka merupakan  korban  kekerasan.  Sedangkan  untuk  pelaku  orang  dewasa  berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang maniak dan kecanduan pornografi, minuman keras dan narkotika.
Peluang kekerasan terjadi karena kurangnya pengawasan dan perlindungan orang dewasa terhadap anak-anak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena anak hanya tinggal dengan pembantu
atau ayah tiri atau ibu tiri atau pamannya saja. Anak juga hendak dibiarkan sendiri di toilet dan ruang  terbuka.  Selain  itu  anak  semestinya  diawasi  walaupun  sedang  bermain  dengan  orang dewasa.  Intinya  anak  harus  diajarkan  potensi  bahaya,  jangan  mau  bila  disentuh  bagian tubuhnya dan rutin diajak berdialog.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut penerapan hukum pidana dan denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak bila dilihat dari table yang diuraikan di atas maka sudah sesuai dan dapat memberikan sanksi yang setimpal. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan denda terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam  perkara  pada  table  kasus  di  atas  menitik  beratkan  pada  beratnya  masa  hukuman  dan besarnya denda.
Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat.  Dalam  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetap karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih menyesali diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami sangat berterima kasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah mendukung penelitian  ini  juga  bagi  Hakim  Pengadilan  Negeri  yang  sudah  meluangkan  waktu  untuk mengemukakan pendapatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2002. Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas Berlakunya Hukum Pidana, Bagian I . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Adami  Chazawi.  2007. Pelajaran  Hukum  Pidana, Bagian  1.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Bambang Waluyo, “ Pembina Dan Pemidanaan ”. Jakarta: Sinar Grafika Offset.