Vol. 03  No. 2  Desember  2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F

## REGULASI PASAL 485  DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM PADA PENANGGULANGAN CYBER SEX
1. YUSNANI; 2. RINALDI; & 3. MAGHFIRAH
Politeknik Negeri Padang
Email: yusnani57@gmail.com; r.rinaldi@ymail.com ; magfirah616@gmail.com

## Abstract
The interesting thing with criminalization is watching videos of sex scenes  impacting  on  the  collapse  which  is  usually  called  by  term ‚buffalo gathering‛ which is destroying morals; it is a social reality raises  problematic  but  its  rules  have  not  been  touched  by  law  and the  Law.  The  Criminal  Code  Draft,  article  485  about  buffalo gathering  is  not  implemented  and  the  proposal  for  the  closure  of pornographic  access.  This  research  is  done  by  using  empirical normative  legal  research  methods,  that  is  interview  to  the  RUU team,  socialization  to  local  leaders,  customary  leaders,  police officers and legislation as well as parents and academics. The results of  the  study  show  that  local  governments  support  the  rejection  of pornographic  activities  bill  which  is  stated  in  article  485,  the authority  of  total  termination depends  on  the  Communication  and Information  Office  in  Jakarta.  To  anticipate  the  emergency  of adultery  is  expected  to  apply  the  addition  of  hours  of  religious learning  for  students  from  grade  4-6  primary  school  to  Higher Education,  male  students  must  stay  at  the  mosque  at  least  1  (one) night each week to study the Qur'an Fiqh, traditions hadith duty as muezzin and prayer priest. Students study in the daytime certified. One of the requirements for the increase of classes in public schools.
Keywords: Regulation,  Criminal  Code  Draft, article 485,  Positive  law,  and Islamic Law

## Abstrak
Yang  menarik  dengan  kriminalisasi  adalah  menonton  video adegan seks berdampak pada kumpul kebo menghancurkan moral, merupakan  realitas    sosial    memunculkan    problematika    tetapi aturannya    belum    terjamah    hukum  dan  Undang-Undang.  RUU KUHP, pasal 485 tentang kumpul kebo  tidak terlaksana dan usulan penutupan  akses  pornografi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  empiris,  yaitu  interview  kepada  tim RUU,  sosialisasi  kepada  pemimpin  daerah,  ketua  adat,  aparat kepolisian dan peraturan perundang-undangan serta orang tua dan akademisi.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  Pemerintah  daerah mendukung  RUU  anti  pornografi  yaitu  pasal  485,  Wewenang
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
pemutusan  total  tergantung  Kominfo  pusat  di  Jakarta.  Untuk antisipasi darurat perzinaan diharapkan pemberlakuan
penambahan  jam  belajar  agama  bagi  siswa  kelas  4-6  SD  sampai Perguruan  Tinggi,  siswa  laki-laki  harus  menginap  di  Masjid minimal  1  (satu)  malam  setiap  minggu  mengaji  al-Qur’an  fiqh, hadis adat istiadat  bertugas sebagai muazin dan Imam shalat. Siswi mengaji di siang hari bersertifikat. Salah satu syarat kenaikan kelas di sekolah umum.
Kata  Kunci: Regulasi,  RUU  KUHP,  pasal  485,  hukum  Positif,  dan Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  komputer  dapat  digolongkan  sebagai  komputer- komputer  digital  dan  analog.  Komputer  digital  pada  dasarnya  merupakan piranti  penghitung  dan  beroperasi  dengan  besaran  numerik  diskret  yang dinyatakan  dengan  suatu  urutan terbatas  dari  angka-angka.  Komputer analog beroperasi dengan mengukur besaran suatu kuantitas dalam sebuah rangkaian listrik  yang  ditetapkan  secara  paralel  (atau  analog)  dengan  persamaan  dari fenomena yang sedang diselidiki. 1 Hasil komputer analog sering diperlihatkan dalam  bentuk  sebuah  kurva  pada  tabung  sinar  katode  tanpa  memperlihatkan nilai-nilai numerik diskret.
Komputer  digital  sejak  awal  memiliki  kapasitas  yang  kecil  tetapi mempunyai  ukuran  yang  besar,  beberapa  diantaranya  menempati  seluruh ruangan.  (1)  Komputer  yang  pertama  secara  utilitas  mengkonsumsi  ruang tabung  hampa  dalam  rangkaian,  makin  meningkat  pengetahuan  mengenai rangkaian,  komputer  berkurang  dalam  ukuran  tetapi  bertambah  dalam kapasitas. (2) Komputer ukuran besar main-frame saat ini mampu menampung piranti  masukan  dan  bekerja  secara  nyata  pada  sejumlah  program  secara bersamaan. 2
Perkembangan      teknologi      saat      ini      melahirkan      suatu      sistem jaringan      yang      dapat  menghubungkan  komputer  yang  satu  dengan  yang lain. 3 Salah satu jaringan yang tercanggih adalah internet. Istilah internet mulai digunakan  pada  tahun  1982,  namun  sejarah  terbentuknya  sudah  dimulai  jauh
1 Robert  H.  Hammond, Pengantar  Fortran  77  dan  Komputer (Jakarta:  Erlangga, 1990), hlm. 34.
2 Hammond, Pengantar Fortran .... hlm. 34.
3 Hartono Jogianto, Pengenalan Komputer , Cet-1 (Yogyakarta: Pn. Andi, 1999), hlm. 2.
sebelumnya.  Sebagai  cikal  bakal  internet  adalah  ARPANET,    yaitu    sebuah jaringan    komputer    yang    dibentuk    oleh    Departemen    Pertahanan  Amerika Serikat  di  tahun  1969.  Tujuannya  adalah  untuk  keperluan  militer,  yaitu  agar informasi  tidak  terpusat  di  satu  tempat  sehingga  mudah  dihancurkan  jika terjadi serangan nuklir. Awalnya ARPANET hanya menghubungkan tiga situs institut dan universitas. 4
Pada zaman sekarang internet telah merubah pola berfikir manusia dan bebas  berhubungan  dengan  negara  manapun  yang  ada  di  dunia,  dengan adanya kebebasan berekspresi, manusia akan mudah  dikendalikan  oleh  hawa nafsu  dan  muncullah  kejahatan  yang  berbahaya  seperti  cybersex.
Hal  ini  ditandai  dengan  berkembang  pesatnya  situs  porno  dalam berbagai  tampilan  yang  menggoda  dan  menyesatkan.  Sumber  dari  berbagai data  menunjukkan  bahwa  transaksi  terbesar  perdagangan  di  internet  adalah bisnis pornografi (Edmon Makarim, 2003). 5
Cybersex  ternyata  telah  diperlakukan  sebagai  cara  untuk  pelampiasan kenikmatan  jasmani.  Dengan  melanggar  nilai-nilai  agama  dan  moral,  seks dijadikan  komoditas  yang  menyangkut  nilai-nilai  komersial;  media  untuk memperoleh  keuntungan  duniawi  yang  berorientsi  politik  dan  status  sosial, alat  untuk  menciptakan  ketidakberesan  terhadap  strata  dan  peradaban masyarakat dan memporakporandakan tatanan kehidupan yang dibangun oleh seks itu sendiri.
Kondisi    kehidupan    dunia    pada    masa    era    globalisasi    dan informasi    ternyata    nilai –nilai  moralitas  telah  ditinggalkan,  menjadikan  seks sebagai sesuatu yang gampangan dan murahan melalui akses dari internet atau kiriman  HP  seseorang  bisa  dengan  mudah  menonton  video  porno  mulai  dari anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan juga para orang tua.  Menurut laporan  dari  beberapa  siswa  SMP  di  kota  Padang,  rata-rata  hampir  setiap hari  siswa  menonton  VCD  porno  di  sekolah,  tentunya  mereka  tidak  tertarik lagi dengan menyimak penjelasan gurunya. 6
Kedudukan  seks  di  dalam  agama  Islam  adalah  sesuatu  yang  sakral
4 Haer  Talib, Panduan  Praktis  Menguasai  Komputer (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2010), hlm. 17.
5 Edmon  Makarim, Kompilasi  hukum  telematika (Jakarta:  Divisi  Buku  Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 8.
6 Wawancara,  Nilai  –nilai  moralitas  dalam  penggunaan  HP,  Padang  2  Februari 2015.
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
terhormat  dan  khusus  informasinya  harus  sejalan  dengan  tuntunan  al-Qur’an dan hadis. Seks adalah sesuatu yang berdimensi suci maka untuk menjalaninya harus  diawali  dengan  ketentuan  agama  bukan  menikmati  seks  secara  bebas bagi  siapa  saja.  Persyaratan-persyaratan  khusus  yang  berkenaan  dengan aktivitas seks dalam penyajiannya memiliki batasan tertentu: (1)  informasi seks secara  umum  disampaikan  untuk  mereka  yang  telah  dianggap  dewasa,  bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah (ihtilam) sedang bagi perempuan yang telah mengalami menstruasi (haid)  :  (2)  untuk  memperlihatkan  betapa besarnya    kedudukan    dan    peranan    seks    di    dalam  kehidupan    manusia, sehingga    menimbulkan    dorongan    untuk    menghormati    dan    memelihara sebaik mungkin.
Pencapaian keberhasilan pendidikan seks ditopang oleh  tiga  komponen yang  bersinergi. Pertama,  keluarga.  Keluarga  merupakan lingkungan  pertama bagi  remaja  untuk  mendapatkan  pengasuhan  dan    penanaman    nilai    moral yaitu  (ajaran),  baik  buruk  yang  diterima  umum  mengenai  perbuatan  sikap, kewajiban, akhlak; budi pekerti; susila. 7
Berpegang  pada  ajaran  Islam  yang  kokoh  Imam  Syafi’i  Rahimahullah memandang  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  merupakan  dua  sumber  hukum  dan rujukan bagi seorang pemberi patwa. 8
DR. Rasyidi telah menyebutkan bagaimana  hukum syari’ah bagi kaum muslim tak dapat  diterapkan  dalam  undang-undang  di Indonesia  karena  veto yang  diberikan  oleh  kekuatan  kristen  dari  luar.  Hal  ini  berlanjut  manakala pihak  gereja  mendukung  perintah  hukum  sekuler  dalam  keluarga  muslim Indonesia. 9 Peran    keluarga      yang    sangat    strategi,    saat    ini  mengalami pergeseran        karena        kesibukan        orangtua,        ketidakpedulian  orangtua terhadap  perkembangan  remaja,  dan  pola  asuh  orang  tua  yang  cenderung permisif.  Dampak  dari  pergeseran  ini,  rumah  yang  seharusnya  tempat  yang aman    bagi  remaja,  menjadi  tempat  yang    nyaman    bagi  sebagian  remaja untuk  menyalurkan    pemenuhan    kebutuhan  biologisnya  hal  inilah menunjukkan adanya kehidupan sekuler dan kemunduran akhlak Islam.
7 Depdiknas, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga  (Jakarta:  Balai  Purtaka, 2007), hlm. 754.
8 Muhammad  bin  A.W.  Al-’Aqil, Manhaj  ’Aqidah  Imam  asy-Syafi’i (Bogor:  Niaga Swadaya, 2003), hlm. 73
9 Khursid  Ahmad,  Isma’il  R.  A-Faruqi,  dan  Muhammad  Rasyidi, Dakwah  Islam dan Misi Kristen: Sebuah dialog Internasional (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 104.

## PEMBAHASAN

## Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak pidana pornografi diatur dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, iustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka  umum,  yang  memuat  kecabulan  dan  eksploitasi  seksual  yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Adapun  jasa  pornografi  adalah  segala  jenis  layanan  pornografi  yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung ,  televisi  kabel,  televisi  teresterial,  radio,  telepon,  internet,  dan  komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lain. 10
Tindak  pidana  dalam  pasal  27  Ayat  (1)  dan  ancaman  pidananya  dalam pasal 45 Ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka bunyi selengkapnya adalah:
Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau dan  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6(enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  (Tindak  pidana  bidang  ITE). 11 Tindak pidana  kesusilaan  saja  sudah  jelas  ada  sanksi  pidananya,  namun pelaksanaannya  belum  jalan  kecuali  peraturan  ini  hanya  tertulis  dibuku walaupun  Undang-  Undang  telah  direvisi  kearah  yang  lebih  memberatkan. Sementara jika dilihat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan (KUHAP)  tidak  ditemukan  hukum  pidana  tentang  pelanggaran  kejahatan perzinaan.
Islam  melarang  umatnya  melepaskan  naluri  seksual  secara  bebas  tidak terkendali karena itu perbuatan zina diharamkan dan segala yang berhubungan dengannya. Islam juga melarang kecenderungan yang melawan nalurinya dan mengekangnya  Islam  menyeru  kepada  perkawinan  melarang  melajang  terus
10 Ruslan  Renggong, Hukum  pidana  khusus:  memahami  delik-delik  di  luar  KUHP (Jakarta: Prenda Media Group, 2016), hlm. 280.
11 Adami  Chazawi, Tindak  pidana  informasi  &  transaksi  elektronik:  penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik : UU no. 11  tahun  2008  Tentang  Informasi  &  Transaksi  Elektronik (Malang:  Media  Nusa  Cretive, 2015), hlm. 27.
dan mengebiri diri 12 dan hal ini juga tercantum dalam Al-Qur’an(QS: 5:87). 13
Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah zina dan  mengancamnya  dengan  hukuman, baik  pelaku  sudah  kawin  atau  belum dilakukan  suka  sama  suka  atau  tidak.  Sebaliknya  hukum  positif  memandang tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan adalah zina, Sebaliknya yang dianggap zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang  yang  telah  menikah.  Kecuali  terjadi  perkosaan  atau  pelanggaran kehormatan.
Dalam pasal 284 KUHP Indonesia disebutkan:
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan: Ke-1
a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27  Kitab    Undang-Undang  Hukum  Perdata  berlaku  baginya;  Kecuali terjadi  perkosaan  atau  pelanggaran  kehormatan.  Dalam  pasal  284
KUHP Indonesia disebutkan:
(2) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan: Ke-1 a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
b. perempuan yang bersuami yang berzina. 13
Terlihat  hukum  pidana  Indonesia  masih  dipengaruhi  oleh  hukum  Belanda untuk  saat  ini  sudah  seharusnya  diadakan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik seperti  diberlakukan  hukum  pidana  bagi  pezina  lajang  sesuai  dengan  adanya RUU  pasal  485.  Yang  belum  tercantum  di  dalam  kitab  KUHP,  kecuali  undang- undang  nomor  1  tahun  1994  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam hanya  mempidanakan  perzinaan  yang  sudah  menikah  sementara  pasangan bujang gadis bila berzina tidak dipidana malah dinikahkan.

## Peka Syariat  Lupa Hakikat
Munculnya  modernisme  Islam,  kata  Mukti  Ali  karena  didorong kesadaran  akan  kemunduran  umat  Islam  disebabkan  telah  meninggalkan
12 ‚buku Al-Qur’an dan Terjemahannya Depag 2007 - Google Search,‛ 2007, (QS. 5:87),
13 H.  Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  Dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam:  Fikih Jinayah (Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.
sumber ajaran-Nya yang suci yaitu al-Qur’an dan Sunnah. 14 Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat
Islamiyyah adalah hukum atau  peraturan  Islam  yang  mengatur  seluruh  sendi kehidupan  umat  Islam.  Selain  berisi  hukum,  aturan  dan  panduan  peri kehidupan,  syariat  Islam  juga  berisi  kunci  penyelesaian  seluruh  masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Syariah secara langsung berasal dari perintah Allah di dalam memahami syariah  ada  sedikit  campur  tangan  yang  dibebankan  kepada  manusia  untuk menafsirkan  dan  menjabarkan  perintah  wahyu  Allah  baik  dengan  metode deduksi analogis (qiyas) maupun dengan metode yang lain. 15
Umat  Islam  secara  politis  maupun  dari  segi  ide  kebudayaan  telah dikuasai  Barat.  Suatu  spirit  Islami  sebenarnya  secara  sadar  melakukan penolakan  sambil  menyerap  unsur-unsur  ke  dalam  terminologi  Islam. Muncullah  sejumlah  klaim  bahwa  demokrasi  paralel  dengan  musyawarah. Islam  juga  memiliki  konsep-konsep  tentang  bentuk  negara,  ekonomi,  politik, dan lainnya.
Masalah yang menjadi kecenderungan sangat kuat bagi kaum modernis Islam  ialah  bagaimana  mencari  pertautan  masalah  peradaban  dengan  sikap kejumudan  yang  terjadi  di  kalangan  kaum  muslimin,  Syakib  Arsalan  dalam bukunya:  Mengapa  kaum  muslimin  terbelakang  dan  orang  lain  maju, mensinyalir  bahwa  kemunduran  kaum  muslimin  dikarenakan  Islam  telah dijumudkan  oleh  kaum  muslimin  sendiri. 16 Hal  ini  membangkitkan  kembali semangat kaum muslimin untuk merebut ilmu pengetahuan yang dul miliknya dari  tangan  Barat.  Sebagai  bukti  Muhammadiyah  menerapkan  science  Barat pada  penyelenggaraan  pendidikan  umat,  sementara  NU  lebih  mementingkan pendirian pesantren yang melestarikan kitab kuning.

## Memahami Cita-Cita Cendekiawan Muslim
Islam  telah  lama  menjadi  bangunan  dasar  budaya  yang  relatif  telah memberikan  unsur-unsur  keseragaman  budaya,  sejak  lama  telah  ada
14 Moeslim  Abdurrahman, Islam  transformatif (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,  1995), hlm. 29.
15 Abdur  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  lengkap  hukum-hukum  Allah  (Syariah) (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 33.
16 Abdurrahman, Islam transformatif , hlm. 30.
Vol. 03  No. 2 Desember  2017
komunikasi  etnis  yang  lancar  dan  intens  antara  suku  suku  bangsa  pemeluk Islam  tersebut.  Dari  segi  ajaran  kemungkinan  melakukan  interpretasi  Islam dalam  kontek  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  tentulah tidak  ada  hambatan.  Suatu  usaha  untuk  kembali  menafsirkan  pemahaman kultur  yang  mendalam  agar  Islam  menemukan  kembali  kultur  budaya  yang kokoh. Bentuk budaya lokal yang masih  vulgar perlu dihadapi dengan postur keislaman yang luhur.
Proses  interaksi  dengan  budaya  lokal  dan  pandangan  hidup  budaya- budaya  lain  terserap  ke  dalam  nilai-nilai  dan  moralitas  Islam  yang  universal, sebaiknya  menghindari  diri  dari  posisi  hirarkis  apalagi  dikotomis  untuk mengurangi  potensi  konflik  budaya  jika  dilihat  dari  segi  dakwak  tidak  akan menguntungkan akan lebih baik mengadakan interaksi dengan berdialog yang sehat dan saling memperkaya diri. Harapan ini sejalan dengan teori G.William Skinner,  ia  mengatakan  bahwa  suatu  kebudayaan  akan  dominan  dan  menjadi refernsi budaya disekitarnya jika budaya tersebut memiliki kelompok elite, atau kelas menengah yang kuat yang dapat mengatasi batasan  persekutuan budaya etnis yang ada.(Moeslim Abdurrahman,1995).18 Dalam terdapat penjelasannya pada QS. al-Maidah: 3 dan QS. al-‘Imran: 19.

## Ideologi dan Ajaran Islam Yang Sangat Mulia
Suatu  usaha peninjauan  kembali  tentang  penutupan  akses  pornografi dan pemberlakuan   pasal  485  tentang  undang-undang kumpul  kebo  ke dalam hukum  positif  dan  pemutusan  akses  pornografi.  Secepatnya  dijalankan  hukum pidana  zina  lajang  sesuai  dengan  RUU  KUHP  485  dan  menghukum  pezina minimal  1(satu)  tahun  penjara atau  pidana  denda  RP.50  000.000,00  (Limapuluh juta  rupiah).  Agar  terjadi  efek  jera  bukan  sebaliknya  merajalela  minimal peraturan ini dimulai dari Sumatera Barat.
Penambahan  jam  belajar  agama  bagi  siswa  kelas  4-6  SD  sampai Perguruan  Tinggi,  untuk  siswa  laki-laki  harus  nyantri  di  Masjid  atau  Surau minimal 1 (satu) malam pada setiap minggu untuk mengaji al-Qur’an fiqh, hadis dan adat istiadat serta bertugas sebagai muazin sekaligus menjadi Imam shalat. Sementara  siswi  diharuskan  ikut  mengaji  disiang  hari  diakhiri  pada  setiap semester  ada  bukti  sertifikatnya.  Salah  satu  syarat  untuk  kenaikan  kelas  di sekolah umum hal ini sesuai dengan ideologi ajaran Islam.
Untuk  menganalisa masalah  apa  saja  yang ada  pada  sistem  pelayanan seperti  jaringan  internet  baik  manfaat  dan  mudaratnya,  erat  hubungannya
dengan pornografi, yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat serta mengancam  kehidupan  dan  tatanan  sosial  masyarakat  Indonesia.  Peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pornografi  saat  ini  belum memenuhi  kebutuhan  hukum  serta  perkembangan  masyarakat  dan  tuntunan agama.
Berkaitan  dengan  upaya  menanggulangi  kejahatan  melalui   sarana penal,    Indonesia  memiliki  beberapa  ketentuan  undang-undang  yang sekiranya dapat diterapkan kepada cybersex, seperti  Undang-undang No.  36 tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-  undang  No.  32  tahun  2002 tentang  Penyiaran,  Undang-undang  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi Transaksi  Elektronik  (ITE),  undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2009  tentang  perfilman.  Namun  Undang-Undang  tersebut  masih memiliki  kekurangan  dan kelemahan  serta  dianggap  belum  memadai  untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana cyber sex (perzinaan).

## PENUTUP
Secara ringkas dapat dikemukakan beberapa manfaat penelitian: Hasil penelitian ini dapat menggambarkan keadaan berjalannya hukum di Indonesia dengan lebih baik dan mampu merealisasikannya di tengah masyarakat dan membuat suatu peraturan yang lebih tegas tentang penutupan akses pornografi khususnya peraturan untuk dunia pendidikan yang bersifat mengikat.
Hasil peneitian dapat dijadikan alat untuk mendiagnosa sebab kegagalan serta problem yang dihadapi dalam praktek kebijakan terlaksananya RUU KUHP pasal 485 tentang perzinaan bagi remaja /bujang dan gadis dan penutupan akses pornografi agar diformulasikan ke dalam hukum positif.
Kegunaan   secara   teoritis/akademis   terkait   dengan   kontribusi   untuk dunia   pendidikan khususnya dan individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat demi keutuhan bangsa Indonesia pada masa mendatang.
Vol. 03  No. 2 Desember  2017

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Moeslim. Islam transformatif . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
Ahmad, Khursid, Isma’il R. A-Faruqi, dan Muhammad Rasyidi. Dakwah Islam dan Misi Kristen: Sebuah dialog Internasional . Bandung: Risalah, 1984.
‚buku Al-Qur’an dan Terjemahannya Depag 2007 - Google Search,‛ 2007.
Chazawi,  Adami. Tindak  pidana  informasi  &  transaksi  elektronik:  penyerangan terhadap  kepentingan  hukum  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik:  UU  no.  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  &  Transaksi  Elektronik .
Malang: Media Nusa Cretive, 2015.
Depdiknas. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Balai  Purtaka, 2007.
Doi, Abdur Rahman I. Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah) . Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
Hammond, Robert H. Pengantar Fortran 77 dan Komputer . Jakarta: Erlangga, 1990.
Jogianto, Hartono. Pengenalan Komputer . Cet-1. Yogyakarta: Pn. Andi, 1999.
Makarim,  Edmon. Kompilasi  hukum  telematika .  Jakarta:  Divisi  Buku  Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2003.
Muslich, H. Ahmad Wardi. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah . Sinar Grafika, 2004.
Renggong,  Ruslan. Hukum  pidana  khusus:  memahami  delik-delik  di  luar  KUHP . Jakarta: Prenda Media Group, 2016.
Talib,  Haer. Panduan  Praktis  Menguasai  Komputer .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2010.
Wawancara. Nilai –nilai moralitas dalam penggunaan HP, 2 Februari 2015.