## PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK
DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
(Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo)
Dewi Hasmawaty Simanjuntak

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  dan  mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi.
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris . Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis . Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat  pemilik  tanah  di  kelurahan  Padangsari  kota  Semarang  yang  terkena  dampak pelaksanaan  pengadaan  tanah  dalam  pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  dan  Instansi  yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian  ini  sebanyak  8  orang  yang  ditentukan  secara purposive  non  random  sampling . Pengumpulan  data  melalui  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  analisis  yang  dipakai kualitatif , dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  perbedaan  data  fisik dalam  sertipikat  dengan  hasil  ukur    dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dengan  melaksanakan pengukuran  ulang  yang  dilaksanakan  oleh  panitia  ukur,  disaksikan  oleh  pemilik  tanah  dan tetangga  yang  tanahnya  berbatasan.  Hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam  penyelesaian sengketa  tersebut  pada  prinsipnya  tidak  ada  masalah  karena  dapat  diselesaikan  dengan pengukuran  ulang.  Namun  yang  menjadi  hambatan  terletak  dalam  kesepakatan  besarnya  nilai ganti  rugi  dan  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  selaku  pemegang  hak  atas  tanah, bangunan,  tanaman  serta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah    terhadap  arti  pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa  terhadap  perbedaan  ukur  terhadap  ganti  rugi  kepada  masyarakat  Padangsari  dalam rangka  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  sesuai  dengan  Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.
Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur Dan Ganti Rugi .

## I.  PENDAHULUAN
Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup  manusia. Tanah  juga  merupakan  modal  yang  tidak dapat  tergantikan dan  tidak  dapat dipindahkan.  Tekanan  pertumbuhan  penduduk  dan  berbagai  aktivitas  manusia  atas  tanah termasuk  terhadap  pembagunan  maka  dengan  sendirinya  membuat  tanah  sebagai  pusat
persoalan.  Karena  begitu  besarnya  kepentingan  manusia  terhadap  tanah,  maka  manusia berusaha untuk melakukan apapun untuk mempertahankannya.
Tanah  dan  pembagunan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Oleh karena itu sebelum pembangunan dilaksanakan harus ada terlebih dahulu tersedia komponen yang  paling  prinsip  yang  dinamakan  lahan  atau  tanah.  Pembagunan  selalu  membutuhkan tapak  untuk  mewujudkan  proyek-proyek,  baik  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  atau perusahaan milik pemerintah sendiri maupun perusahaan milik swasta.
Pasal  6  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960  menyebutkan  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai  fungsi  sosial.  Ini  menganndung  arti  bahwa  tanah  dapat  dimanfaatkan  oleh siapapun  asalkan  sesuai  dengan  prosedur  hukum,  termasuk  apabila  calon  pengguna  tanah adalah negara dan akan digunakan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah tersebut tidak lepas dari masalah ganti rugi. Keppres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 3 merumuskan pengertian  pengadaan  tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.
Berbagai  fakta  menunjukkan  dari  keadaan  yang  terjadi  di  masyarakat,  bahwa kepastian  hukum  terhadap  hak  milik  atas  tanah  yang  bersertipikat  masih  dapat dipermasalahkan,  bahkan  tidak  jarang  sampai  berperkara    di  lembaga  pengadilan.  Keadaan itu menimbulkan fenomena bahwa timbulnya masalah ketidakpastian dapat disebabkan oleh faktor  kesalahan  manusia, sistem pendaftaran  tanah dan  lingkungan  strategis.  Aspek  teknik yuridis  yang  menjadi  sumber  ketidakpastian  terrutama  menyangkut  letak  dan batas,  subyek hak  serta  proses  perolehan  dan  bukti  pemilikan  tanah.  Fenomena  demikian  juga  mewarnai pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  di  Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  secara  otomatis  menjadi Peraturan Pelaksanaan dari Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo di Kelurahaan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu :
1. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik di dalam sertipikat dengan hasil  ukur  terhadap  ganti  rugi  kepada  masyarakat  di  kelurahan  Padangsari  kecamatan Banyumanik kota Semarang dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo?
2. Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  timbul  dalam  penyelesaian  sengketa  perbedaan data fisik  di  dalam  sertipikat  dengan  hasil  ukur  terhadap  ganti  rugi  kepada  masyarakat  di kelurahan  Padangsari  kecamatan  Banyumanik  kota  Semarang  yang  dilakukan  oleh panitia  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol Semarang-Solo?
Adapun bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Metode Pendekatan Penelitian  ini  ditempuh  dengan  metode  pendekatan Yuridis  Empiris, yaitu  data  yang diperoleh berpedoman pada segi-segi yuridis, dan berpedoman pada segi-segi empiris.
2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  penelitian  ini  adalah Deskriptif  Analitis yaitu  merupakan  suatu  pernyataan dari responden secara tertulis atau lisan maupun melalui perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
3.  Populasi dan Metode Penentuan Sampel
a) Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah  masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kecamatan  Banyumanik  kota  Semarang  yang  terkena  dampak  pelaksanaan  pengadaan tanah  dalam  pembangunan  jalan  tol  Semarang-Solo  dan  Instansi  yang  terkait  yaitu  : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, Satuan Tugas (SATGAS).
b) Sampel
Dalam  penelitian  ini  teknik  sample  yang  digunakan  penulis  adalah  teknik Purposive Non Random Sampling . Jumlah sample dalam penelitian ini adalah sepuluh orang dan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah :
1) Pejabat terkait dari Kantor Pertanahan Kota Semarang
2) Kepala Kelurahan Padangsari
3) Panitia Pendaftaran Tanah
4.   Lokasi Penelitian Kelurahan Padangsari kecamatan Banyumanik kota Semarang adalah lokasi yang dipilih oleh penulis untk melakukan penelitian.
5.  Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :
a) Data Primer, dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya  langsung  pada  pihak-pihak  yang  diwawancarai  yang  terkait  dengan pengadaan  tanah  untuk  jalan  Semarang-Solo  khususnya  di  kelurahan  Padangsari kecamatan Banyumanik kota Semarang.
b) Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
6.  Teknik Analisis Data
Untuk memperoleh gambaran yang dimaksud maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu  data  yang  diperoleh,  dipilih  dan  disusun  secara  sistematis, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  mencapai  kejelasan  masalah-masalah  yang akan  dibahas,  selanjutnya  tahap  penemuan  hasil  yang  diperoleh  dari  hasil membandingkan  data  dari  lapangan  dengan  buku-buku  dan  literature  yang  relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

## II. PEMBAHASAN
A.  Penyelesaian Sengketa Perbedaan Data Fisik Dalam Sertipkat dengan  Hasil Ukur Terhadap Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bagi  pemegang  hak  atas  tanah,  memiliki  sertipikat  mempunyai  nilai  lebih.  Sebab, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertipikat merupakan tanda alat bukti yang kuat. Artinya  harus  dianggap  sebagai  benar  sampai  dibuktikan  sebaliknya  di  pengadilan  dengan alat bukti yang lain. Jadi dapat diketahui kekuatan pembuktian dari suatu sertipikat hak atas tanah  yang  dimiliki  pemegang  hak  atas  tanah  pada  dasarnya  dijamin  oleh  undang-undang karena didalamnya tertulis secara jelas mengenai jenis hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban  di  atas  tanah  tersebut  dan  peristiwa  hukum  yang  saling  berhubungan  dengan  tanah tertentu yang dibuat/ditulis oleh pejabat yang berwenang di biang pertanahan maka data-data tersebut dianggap benar.
Dari  hasil  penelitian  ternyata  dari  50  orang  yang  tanahnya  terkena  proyek  pengadaan jalan tol Semarang-Solo ada 23 orang (46%) mengalami perbedaan hasil ukur. Dari 23 orang
tersebut 16  orang  ( 70%)  mengalami  kelebihan  dari  hasil ukur  yang dilakukan  oleh  Panitia Pengadaan Tanah karena ternyata hasil ukurnya lebih besar dibandingkan dengan data yang ada dalam  sertipikat, sedangkan sisanya  yaitu  tujuh orang mengalami  kerugian  karena hasil ukurnya lebih kecil dibandingkan data yang ada di sertipikatnya.
Menurut  Yan  Septedyas  selaku  Kasubsi  Pengukuran  dan  Pemetaan  Kantor  Pertanahan Kota  Semarang  bahwa  sewaktu  melakssanakan  pengukuran  tersebut  Kepala  Kantor Pertanahan kota Semarang mengalami kendala di lapangan karena tidak semua pemilik tanah dapat menunjukkan sendiri batas tanahnya disebabkan yang bersangkutan berada diluar kota dan  kesibukan  lain.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  timbulnya  selisih  ukur. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan bidang fisik tanah karena :
1..  Perkembangan Wilayah seperti :
a Pelebaran jalan
b Pembuatan saluran air
c Pembuatan jalan baru
2.  Kepentingan pemegang hak sendiri :
a Pembuatan pagar/bangunan dengan merubah bentuk bidang tanah b Pembuatan pematang sawah yang akhirnya merubah bentuk bidang   tanah c Perubahan bidang menyesuaikan dengan akses lingkungan
3.  Peristiwa Alam :
a Perubahan alur sungai karena banjir
b Perubahan karena tanah longsor
Menurut  nara  sumber,  upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  perbedaan  selisih  ukur tersebut  adalah  dengan  melakukan  musyawarah  antara  pemilik  tanah  dengan  Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan pengukuran ulang sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan.
Menurut  Suyoto  selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  jalan  tol  Semarang-Solo  untuk menghindari  terjadinya  selisih  ukur  tentunya  Panitia  Pengadaan  Tanah  terlebih  dahulu melakukan  pendataan  terhadap  para  pemilik  tanah  yang  terkena  pengadaan  yang dimanfaatkan  untuk  proyek  pembangunan  jalan  tol.  Kemudian  hasil  dari  pendataan  itu nantinya akan diumumkan lewat kelurahan kepada masyarakat untuk dilakukan akurasi data. Kalau  ada  data  yang  dimaksud  tidak  sesuai  dengan  data  yang  dihimpun  oleh  Panitia Pengadaan Tanah  dengan data yang dimiliki oleh para pemilik tanah, maka akan dilakukan klarifikasi data dengan cara melakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan. Kemudian setelah itu dibuatkan berita acara tentang perubahan bentuk dan luas bidang tanah. Hasil dari klarifikasi data itu  yang  akan dijadikan data  yang  akurat  sebagai data  yang dijadikan acuan dalam  penentuan  pengadaan  tanah  termasuk  dalam  memberikan  ganti  rugi  kepada masyarakat.
B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelesaikan sengketa    perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam  menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat  pada  dasarnya  tidak  ada  masalah  karena  pada  saat  Panitia  Pengadaan  Tanah mengetahui adanya perbedaan ukur dalam sertipikat dengan hasil ukur  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kota Semarang dapat diselesaikan dengan cara musyawarah.
Namun ada hambatan-hambatan  lain yang dialami oleh Panitia Pengadaan Tanah selama pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam  rangka  pembangunan  jalan tol Semarang-Solo, antara lain
1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pemegang hak atas tanah,  bangunan, tanaman, serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah  terhadap peran dan fungsi sosial hak atas tanah. dalam pembangunan.
2. Nama  yang  tertera  dalam  sertipikat  ternyata  sudah  meninggal  dunia  sehingga  harus terlebih dahulu diselesaikan surat-surat yang menyangkut dengan hal tersebut.
3. Data fisik yang dimiliki tidak sesuai dengan hasil identifikasi di lapangan.
4. Sewaktu hendak  dilaksanakan pengukuran pemilik  tanah  yang  bersangkutan  tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya sendiri dikarenakan kesibukan dan hal lain dari pihak pemilik tanah
5. Adanya perbedaan pendapat serta keinginan dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi antara pemegang hak dengan Tim Pengadaan Tanah.

## III.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :
1. Penyelesaian  sengketa data  fisik  dalam  sertipikat  dengan hasil ukur  terhadap  ganti  rugi kepada masyarakat antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah sebagai calon pengguna  tanah  dilaksanakan  secara  musyawarah.  Adapun  hasil  dari  musyawarah  itu adalah dengan dilaksanakannya pengukuran ulang. Untuk menghindari terjadinya selisih ukur,  Panitia  Pengadaan  Tanah  terlebih  dahulu  melakukan  pendataan  terhadaap  para pemilik  tanah.  Kemudian  setelah  itu  dibuat  berita  acara  tentang  perubahan  bentuk  dan luas bidang tanah dan ditanda tanggani oleh pihak –pihak yang terkait. Hasil pengukuran ulang  itu  yang  akan  dijadikan  data  yang  akurat  sebagai  acuan  dalam  penentuan pengadaan tanah.
2. Hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi pada dasarnya tidak menjadi masalah besar karena dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman dari  masyarakat  selaku pemegang hak  atas  tanah,  bangunan,  tanaman  serta benda-benda  yang berkaitan dengan  tanah  terhadap peran dan  fungsi sosial  tanah dalam pembangunan  dan  adanya  perbedaan  pendapat  serta  keinginan  dalam  menentukan besarnya  nilai  ganti  rugi  antara  pemilik  tanah  dengan  Panitia  Pengadaan  Tanah  selaku calon yang membutuhkan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  BUKU
Achmad  Rubaie,  2007, Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum ,  (Surabaya  : Bayumedia Publishing)
Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan , (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher)
Andrian  Sutedi,  2007, Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan , ( Jakarta : Sinar Grafika)
Bachtiar Effendi, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia , (Bandung : Mandar Maju)
Bambang  Sunggono,  2003, Metode  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  Manajemen  PT  Rajagrafindo Persada)
Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia , (Jakarta : Djambatan) Ediwarman,  1999, Victimologi  Kaitannya  Dengan  Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Tanah ,  (Bandung  : Mandar Maju)
Effendi Perangin, 1996, Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah , (Jakarta : RajaGrafindo Persada)
Ery Agus Priyono, 2003, Metodologi Penelitian , (Semarang : Universitas Diponegoro)
Florianus SP Sangsun, 2007, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah , (Jakarta : Visimedia)
HB. Sutopo, 1988, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II , (Surakarta : UNS Press)
Irawan Soerdjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia , (Surabaya : Arloka)
John  Salindeho,  1998, Masalah  Tanah  dan  Pembangunan ,  (Cetakan  Kedua,  Sinar  Grafika  : Jakarta)
Maria,  S.W.Sumardjono,  2006, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  Dan  Implementasi , (Jakarta : Kompas)
Mertokusumo Sudikno, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta : Liberty)
Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah , (Jakarta : Republika)
Mudjiono, 1992, Hukum Agraria , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta)
Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong,  2004, Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum , (Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia)
Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri , (Jakarta : Ghalia Indonesia)
Saleh, K. Wantjik, 1977, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah , (Jakarta : Sinar Grafika)
Soerjono  Soekanto,  1982, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta  :  Raja Grafindo)
Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administratif , (Bandung : Alfabeta)
Sutrisno Hadi , 2000, Metodologi Research jilid I , (Yogyakarta : Andi)
Waluyo.B, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta : Sinar Grafika)
Wantjik Saleh, 1997, Hak Anda Atas Tanah , (Jakarta : Galia Indonesia)

## B.  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960,  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2005  junto  Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1992  tentang  Penataan  Ruang  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang  Ketentuan  Cara  Pembebasan Tanah