Penentuan Pusat-pusat Kegiatan Baru sebagai Alternatif untuk Mengurangi Kemacetan Kota Bogor
Determination of New Regional Growth Center as an Alternative to Reduce Congestion of Bogor City
Dewi Annisa Rizki 1* , Ernan Rustiadi 2 & Soekmana Soma 2
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah , Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga , Bogor 16680; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680; * Penulis korespondensi. e-mail : dewiannisarizki@gmail.com
(Diterima: 22 Februari 2017; Disetujui: 18 September 2017)

## ABSTRACT
Bogor city is facing very serious congestion problems. Rearrangement of the spatial structure of the urban growth centers could improve the city's transportation system. This study aims to map the density of traffic, analyze the hierarchy of growth centers, analyze the spatial interactions and formulate  alternative  arrangement  of  the  centers  of  the  new  activities.  The  study  was  conducted through  descriptive  analysis,  Schallogram  method,  the  Spatial  Gravitation  Model  and  TOPSIS. Schallogram analysis is used to analyze the hierarchy level of service. The Gravity Model is used to analyze the interaction between the regions. TOPSIS analysis is used to identify priority areas and new growth centers. This study analyzed data on the volume of vehicles, facilities area, population, road  length,  road  network  maps,  and  spatial  plan  (RTRW).  The  areas  in  the  city  center  had  the highest traffic density and the highest hierarchical. While suburban areas tend to have the lowest hierarchy.  Based  on  the  results  of  gravity  model  analysis,  the  areas  with  the  highest  attraction located  in  the  city  center  and  extends  along  the  corridor  to  the  north  and  the  south.  While  the production area spread around the suburbs. Based on the analysis TOPSIS recommend new growth centers, namely Margajaya, Cimahpar, and Bojongkerta.

## Keywords: congestion, regional hierarchy, center

## ABSTRAK
Kota  Bogor  merupakan  kota  penyangga  Ibu  Kota  DKI  Jakarta.  Permasalahan  kemacetan merupakan salah satu permasalahan yang ada di kota Bogor. Untuk mengatasi kemacetan, perbaikan sistem perkotaan  perlu dilakukan dengan menetapkan pusat kegiatan baru. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan 1) kepadatan lalu lintas, 2) hierarki wilayah, 3) interaksi wilayah, dan 4) alternatif pusat  kegiatan  baru.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  Deskriptif,  Skalogram, Gravitasi  dan  TOPSIS.  Analisis  Skalogram  untuk  mengetahui  tingkat  hierarki  wilayah.  Analisis Gravitasi digunakan untuk mengetahui interaksi antar wilayah. Analisis TOPSIS untuk merumuskan prioritas wilayah pusat pertumbuhan baru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume kendaraan, jumlah fasilitas wilayah, jumlah populasi penduduk, panjang jalan, peta jaringan jalan, dan peta RTRW. Wilayah yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi adalah wilayah-wilayah yang berada di pusat kota. Berdasarkan analisis Skalogram, wilayah hierarki satu cenderung ada di pusat kota, sedangkan hierarki lima cenderung ada di pinggiran kota. Berdasarkan hasil analisis gravitasi bahwa  secara  spasial  wilayah  tarikan  berada  ditengah  dan  memanjang  kearah  Utara  dan  Selatan
sedangkan  wilayah  bangkitan  menyebar  di  pinggiran  kota.  Berdasarkan  hasil  analisis  TOPSIS, arahan  wilayah  pengembangan  pusat  kegiatan  adalah  di  pinggiran  kota  yang  berbatasan  dengan kabupaten Bogor yaitu kelurahan Margajaya, kelurahan Cimahpar, dan kelurahan Bojongkerta.
Kata kunci: kemacetan, hierarki wilayah, pusat

## PENDAHULUAN
Transportasi  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  tata  ruang  sebagai penghubung  antar  wilayah  dan  kegiatan. Transportasi  menempati  ruang  yang  tersebar membentuk  jaringan  di  dalam  dan  antar  ruang kegiatan.  Disini  letak  perbedaan  transportasi dengan guna lahan lainnya yang pada umumnya membentuk  kawasan  dengan  batas-batas  yang jelas. Kedudukan transportasi adalah menjembatani semua kegiatan manusia di dalam struktur wilayah.
Fungsi  dari  transportasi  adalah  untuk memobilisasi arus pergerakan orang dan barang. Pergerakan  atau  perjalanan  terjadi  karena manusia  melakukan  aktivitas  di  tempat  yang berbeda  dengan  daerah  tempat  mereka  tinggal. Kegiatan mobilitas produsen dan konsumen dari dan menuju lokasi interaksi untuk menggerakan roda  perekonomian  membutuhkan  sarana  dan prasarana transportasi. Pergerakan perekonomian dalam suatu wilayah berimplikasi terhadap  perkembangan  wilayah  itu  sendiri, sehingga  pergerakan  dalam  sistem  transportasi memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan wilayah.  Demikian  pula,  dengan  semakin berkembangnya  suatu  wilayah  dibutuhkan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  transportasi yang memadai.
Menurut Tamim (2000), besarnya pergerakan  sangat  berkaitan  erat  dengan  jenis dan  intensitas  kegiatan  yang  dilakukan.  Kota Bogor  memiliki  tingkat  intensitas  kegiatan tinggi, hal ini menjadikan tingkat kepadatan lalu lintas pun tinggi. Besarnya pergerakan lalu lintas di Kota Bogor menimbulkan berbagai permasalahan,  salah  satunya  permasalahan transportasi.  Permasalahan  transportasi  di antaranya kemacetan semakin kompleks dijumpai di Kota Bogor. Kemacetan merupakan
salah satu permasalahan transportasi yang terjadi hampir di setiap ruas Kota Bogor.
Kemacetan  umumnya  terjadi  pada  jam- jam sibuk di pagi dan sore hari. Untuk mengatasi permasalahan transportasi utamanya kemacetan, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu bidang ilmu.  Menurut  Black  (1981) dalam Tamim (2000),  setidaknya  ada  4  profesi  yang berpengaruh dalam sistem transportasi yaitu ahli jalan  raya,  ahli  lalu  lintas,  pengelola  angkutan umum  dan  perencana  wilayah.  Kontribusi perencana wilayah dalam pergerakan lalu lintas adalah  dengan  mengatur  lokasi  aktivitas  suatu penggunaan lahan ( landuse ) atau tata guna lahan agar  dapat  pula  mengatur  aksesibilitas  kota tersebut.
Permasalahan  transportasi  merupakan permasalahan  multifaktor  dan  multidisiplin. Permasalahan  transportasi  tidak  mungkin  dapat terselesaikan  dalam  satu  bidang  ilmu  apalagi satu penelitian saja. Batasan dalam penelitian ini adalah  dalam  lingkup  perencana  wilayah, utamanya penatagunaan lahan.
Menurut Gulo (2015), pusat pertumbuhan merupakan salah satu alternatif untuk menggerakan  dan  memacu  pembangunan. Pertumbuhan  wilayah juga dapat meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  dengan  di  bangunnya jaringan  jalan  baru,  sebagaimana  diungkapkan Rui  et.al  (2013),  bahwa  pertumbuhan  jaringan jalan  semakin  meningkat  manakala  pusat-pusat kegiatan semakin banyak.
Pertumbuhan  pusat  kegiatan  itu  sendiri terlihat  dari  perubahan  pola  penggunaan lahannya. Menurut Kumalasari (2015),
penggunaan  lahan  mempengaruhi  pergerakan lalu  lintas.  Transportasi  dan  tata  guna  lahan berhubungan sangat erat, Bau (2013)
menyebutnya  sebagai  satu land-use  transport system . Sistem transportasi yang tidak baik akan menghalangi aktivitas tata guna lahan. Sebaliknya,  transportasi  yang  tidak  melayani
suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan.
Tujuan    penelitian  ini  adalah  untuk mengurangi  kemacetan  di  pusat  Kota  Bogor, adapun sasarannya adalah untuk mengetahui (1) Kepadatan lalu lintas di Kota Bogor; (2) Hierarki wilayah di Kota Bogor; (3) Interaksi wilayah di Kota  Bogor;  serta  (4)  Alternatif  wilayah pengembangan pusat pertumbuhan.

## METODE PENELITIAN

## Analisis Kepadatan Lalu Lintas
Kepadatan  lalu  lintas  suatu  ruas  jalan dapat  tergambar  dari  Tingkat  Pelayanan  Jalan yang  diperoleh  berdasarkan  derajat  kejenuhan ruas jalan tersebut. Derajat Kejenuhan merupakan  rasio  dari  arus  lalu  lintas  ruas  jalan (Q) terhadap Kapasitas ruas jalan (C).
Berdasarkan MKJI (1997), arus lalu-lintas ruas  jalan  (Q)  adalah  jumlah  atau  banyaknya kendaraan  yang  melewati  suatu  titik  tertentu pada  ruas  jalan  dalam  suatu  satuan  waktu tertentu. Nilai arus lalu-lintas (Q) mencerminkan komposisi  lalu-lintas,  dengan  menyatakan  arus dalam  satuan  mobil  penumpang  (smp).  Nilai arus  lalu  lintas  ini  juga  dikenal  dengan  sebutan volume  kendaraan pada ruas jalan. Semua  nilai arus  lalu-lintas  diubah  menjadi  satuan  mobil penumpang  (smp).  Dengan  menggunakan ekivalensi  mobil  penumpang  (emp)  yang diturunkan  secara  empiris  untuk  tiga  tipe kendaraan  yaitu  kendaraan  ringan  (LV), kendaraan  herat  (HV)  dan  sepeda  motor  (MC). Jumlah  kendaraan  dari  masing-masing  tipe dikalikan  dengan  nilai  ekivalensi  mobil penumpang (emp) untuk distandarisasi ke dalam satuan mobil penumpang (smp).
Perhitungan  arus  lalu  lintas  ruas  jalan adalah dengan persamaan (MKJI,1997):
Q = QLV  + QHV × empHV + QMC × empMC
Dimana :
Q = arus lalu lintas ruas jalan (smp/jam) QLV = jumlah kendaraan sedang hasil Pengamatan
QHV  = jumlah kendaraan berat hasil
pengamatan
empHV= faktor pengali untuk kendaraan berat
QMC  =jumlah sepeda motor hasil pengamatan empMC = faktor pengali untuk sepeda motor
Kapasitas  jalan  perkotaan  dihitung  dari kapasitas  dasar.  Kapasitas  dasar  adalah  jumlah kendaraan  maksimum  yang  dapat  melintasi suatu  penampang  pada  suatu  jalur  atau  jalan selama  1  (satu)  jam.  Besarnya  kapasitas  jalan dapat dijabarkan pada persamaan (MKJI, 1997):
C = C 0 x FCw x FCsp x FCsf x FCcs
Dimana :
C = kapasitas ruas jalan (smp/jam) C 0 = kapasitas dasar
FCw  = faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas
FCsp  = faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah
FCsf  = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping
FCcs  = faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota.
Setelah memperoreh nilai arus lalu lintas (Q) dan nilai Kapasitas (C) untuk ruas-ruas jalan yang  diamati,  maka  dapat  melihat  perilaku  lalu lintas  dalam  hal  ini  kepadatan  ruas  jalan. Kepadatan lalu lintas tersebut digambarkan oleh Derajat Kejenuhan ( Ds ) yang memiliki persamaaan (MKJI, 1997):

## 𝐷𝑠 = 𝑄 𝐶
Dimana : Q = Arus Lalu Lintas (SMP/Jam) C = Kapasitas ruas jalan (SMP/Jam)
Nilai  derajat  kejenuhan  ini,    umum  juga disebut  dengan  V/C  R  ( volume  per  capacity ratio )  Setelah  nilai  Ds  atau  V/C  R  didapatkan, kemudian  dilakukan  klasifikasi  berdasarkan tingkat  pelayanan  jalan.  Karakteristik  tingkat
pelayanan  jalan atau  Level  of  Service (LOS) tersaji pada tabe1 1.
Tabel 1. Karakteristik tingkat pelayanan jalan
Tingkat Pelayanan Karakteristik Batas V/C Ratio A Arus bebas dengan volume lalu lintas  rendah  dan  kecepatan tinggi; 0.00 – 0.20 B Arus stabil dengan volume lalu lintas  sedang  dan  kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas 0.20 – 0.44 C Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan  oleh  volume  lalu lintas yang lebih tinggi; 0.45 – 0.74 D Arus  mendekati  tidak  stabil dengan  volume  lalu  lintas tinggi  dan  kecepatan  masih ditolerir namun sangat terpengaruh  oleh  perubahan kondisi arus; 0.75 – 0.84 E Arus  tidak  stabil,  dengan volume  lalu  lintas  mendekati kapasitas  jalan  dan  kecepatan sangat rendah; 0.85 – 1.00 F Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang; > 1.00 Sumber: MKJI, 1997
Untuk  mendapatkan  peta  kepadatan  lalu lintas  wilayah,  maka  V/C  R  setiap  ruas  dalam suatu  wilayah  diambil  nilai  rata-rata,  kemudian dibagi  menjadi  5  kelas.  Interval  antar  kelas diambil dengan perhitungan:

## Interval = Ds Tertinggi − Ds Terendah 5
Klasifikasi  kepadatan  lalu  lintas  wilayah tersebut  yaitu  wilayah  dengan  kepadatan  lalu lintas  Rendah,  Cukup  Rendah,  Sedang,  Cukup Tinggi,  dan  Tinggi.  Semakin  tinggi  nilai  Ds menunjukan  kepadatan  lalu  lintas  wilayahnya pun semakin tinggi.

## Analisis Hierarki
Sudarya  et.al  (2013)  mengungkapkan, penetuan  hierarki  wilayah  atau  identifikasi wilayah pusat dan wilayah pendukung
(Hinterland) penting dilakukan untuk menentukan prioritas wilayah pembangunan. Hierarki wilayah ditunjukkan oleh kelengkapan fasilitas yang tersedia pada masing- masing  wilayah.  Wilayah  dengan  fasilitas  yang lebih  lengkap  menujukan  bahwa  wilayah tersebut memiliki hierarki lebih tinggi (Hierarki- 1).  Untuk  melihat  hierarki  wilayah  yang berpotensi  dikembangkan,  dilakukan  analisis skalogram. Pada penelitian ini, selain ditentukan oleh  jumlah  fasilitas  yang  tersedia  juga dimodifikasi  dengan  jarak  terdekat  terhadap fasilitas  di  wilayah  tetangga  apabila  di  wilayah tersebut  tidak  terdapat  fasilitas,  hal  ini sebagaimana  yang  dilakukan  Panuju  dan Rustiadi (2012).
Dalam  metode  Skalogram,  wilayah  yang berpotensi  sebagai  pusat  kegiatan  adalah berhierarki  lebih  tinggi  (Hierarki-1)  dan sebaliknya semakin sedikit sarana dan prasarana yang  tersedia  maka  akan  memilki  hierarki semakin rendah.
Data  yang  digunakan  dalam  analisis skalogram adalah: (a) data jarak terdekat dengan sarana kegiatan; (b) data jumlah dan jenis sarana pendidikan;  (c)  data  jumlah  dan  jenis  sarana perkantoran;  (d)  data  jumlah  dan  jenis  pusat perbelanjaan.
Tahapan dalam melakukan analisis skalogram  dengan  bantuan  perangkat  lunak
Excel adalah sebagai berikut :
1. Tahapan  awal  dalam  melakukan  analisis skalogram adalah mengelompokan 2 variabel  yaitu  variabel  positif  berupa jumlah fasilitas dan variabel negatif berupa jarak terdekat dari fasilitas. Variabel positif adalah variabel yang semakin besar nilainya mencirikan wilayah dengan tingkat perkembangan  lebih  tinggi.  Sebaliknya variabel  negatif  adalah  variabel  yang semakin besar nilainya mencirikan hierarki atau  tingkat  perkembangan  yang  lebih rendah.
2. Menjumlahkan  masing-masing  fasilitas, serta menjumlahkan wilayah yang dianalisis.  Pada  penelitian  ini  jumlah wilayah  yang  dianalisis  adalah  68  yaitu jumlah kelurahan yang ada di Kota Bogor.
3. Menghitung  indeks  fasilitas  per  1000 penduduk  pada  kelompok  A  dengan  cara menghitung  nilai  indeks  fasilitas  dengan persamaan (Panuju dan Rustiadi, 2012):
A ij = 1000 x F ij P i Dimana :
A ij = indeks fasilitas ke-j di wilayah ke-i F ij = jumlah fasilitas ke-j di wilayah ke-i P i = jumlah penduduk di wilayah ke-i
Hasil perhitungan indeks fasilitas per kapita tersebut  kemudian  dijumlahkan  pada  baris dan kolom.
4. Menghitung  invers  indeks  data  pada
kelompok B dengan menggunakan
persamaan (Panuju dan Rustiadi, 2012):
B ij = 1 X ij Dimana : B ij = indeks invers data X ij = nilai data wilayah ke-i variabel ke-j
Pada tahap penghitungan ini ditemukan  variabel-variabel  dengan  nilai 1/Xij  sama  dengan  “#DIV/0!”,  hasil tersebut  diperoleh  ketika  X ij bernilai  0.
Untuk  itu  nilai  “#DIV/0!”  perlu  diganti dengan  nilai  maksimum  dari  indeks  invers data.
5. Tahap selanjutnya adalah dengan menghitung bobot indeks penciri
menggunakan  persamaan  (Panuju  dan Rustiadi, 2012):
I ij = X ij n X ij a j Dimana :
I ij = bobot indeks penciri X ij = nilai data wilayah ke-i variabel ke-j
i     = 1,2,..., n menunjukan jumlah wilayah j   = 1, 2, ..., p menunjukan jumlah seluruh variabel penciri
Selanjutnya,  menghitung  nilai  minimum dan standar deviasi untuk kebutuhan tahap berikutnya.
6. Tahap berikutnya adalah melakukan pembakuan  indeks  untuk  seluruh  variabel termasuk  variabel  kelompok  A  dan kelompok  B,  sehingga  hasil  akhir  adalah indeks baku yang diperoleh dari persamaan (Panuju dan Rustiadi, 2012):
K ij = (I ij − min(I j ))

## S j
Sedangkan  untuk  menentukan  indeks perkembangan (wilayah) kelurahan jumlah nilai  baku  indeks  hierarki  pada  (wilayah) kelurahan tersebut:
IPK =   ∑ (I ij − min(I j )) S j Dimana : K ij = nilai baku indeks hierarki untuk wilayah ke-i dan ciri ke-j I ij = bobot indeks penciri untuk wilayah ke-i dan ke-j Min (I j ) = nilai minimum indeks pada ciri ke-j
S j = standar deviasi
7. Tahapan  paling  akhir  adalah  melakukan klasifikasi  hierarki  wilayah  ke  dalam  5 kelas dengan interval masing-masing kelas menggunakan persamaan:
Interval = 3 5 x S j
Klasifikasi  dalam  analisis  skalogram  ini terdiri  dari  5  hierarki,  dimana  hierarki tertinggi  adalah  hierarki  1.  Wilayah  yang memiliki  hierarki  1  merupakan  wilayah yang  berpotensi  untuk  menjadi  pusat kegiatan baru.

## Analisis Interaksi Wilayah
Secara  garis  besar,  analisis  interaksi wilayah merupakan analisis yang menitikberatkan  pada  tiga  unsur  yaitu  jarak, massa  dan  pergerakan.    Dalam  analisis  model gravitasi  unsur-unsur  tersebut  di  wakili  oleh populasi pada wilayah asal (mi) dan tujuan (mj), aliran  orang  moda  jalan  (Tij)  dan  jarak  (dij)

## berupa panjang jalan. Sebagaimana diungkapkan
Jati  dan  Christanto  (2012),  menentukan  jarak antar wilayah adalah dengan menggunakan data panjang jalan, hal ini dinilai lebih mengakomodasi analisis gravitasi. Data panjang jalan  antar  kelurahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor Tahun 2015. Wilayah  dalam  penelitian  ini  adalah  68 kelurahan yang berada Kota Bogor.
Model  gravitasi  dapat  dirumuskan  dengan persamaan (Panuju dan Rustiadi, 2012):
T ij = k m i α m j β d ij c
Penyelesaian  persamaan  ini  dipecahkan  dengan pendekatan fungsi regresi linier dengan terlebih dahulu  mentranformasikan  ke  dalam  bentuk logistik normal (ln), sehingga menjadi:
ln 𝑇 𝑖𝑗 =   ln 𝑘 +  𝛼 ln 𝑚 𝑖 +  𝛽 ln 𝑚 𝑗 −  𝑐 ln 𝑑 𝑖𝑗
Dimana :
T ij = Interaksi antar wilayah i dan j m i
= populasi wilayah i m j = populasi wilayah j
d ij = jarak antar wiayah i dan j
α, β, c  = koefisien variabel populasi i, populasi j dan jarak dari i ke j
k = konstanta
Model gravitasi kemudian dapat dikembangkan untuk  melihat  model  potensial  dengan  model persaingan lokasi pasar, sebagaimana dirumuskan:
V i = 1 D ∑ m j β d ij c n j=1 , i≠j
Dimana
∑ ∑ 𝑚 𝑗 𝛽 𝑑 𝑖𝑗 𝑐 𝑗 𝑖 = D
V j = 1 D ∑ m i α d ij c n i=1 , i≠j
Dimana ∑ ∑ 𝑚 𝑖 𝛼 𝑑 𝑖𝑗 𝑐 𝑗 𝑖 = D
Dimana : V i = Model potensial
V j = Model persaingan pasar m i = populasi wilayah i
m j = populasi wilayah j α, β, c  = koefisien variabel populasi i, populasi j dan jarak dari i ke j
Dasar  untuk  menentukan  karakteristik  suatu wilayah  sebagai  wilayah  pembangkit  atau sebagai wilayah penarik, adalah dengan melihat rasio  antara  nilai  potensial  (Vi)  dengan  nilai persaingan  lokasi  pasar  (Vj).  Apabila  nilai  Vi lebih  besar  dari  Vj  maka  wilayah  tersebut merupakan wilayah pembangkit/produksi.
Sebaliknya, apabila nilai Vi lebih kecil dari nilai Vj  maka  wilayah  tersebut  merupakan  wilayah penarik/pasar.

## AHP TOPSIS
Arahan  pusat  kegiatan  wilayah  Kota Bogor  dirumuskan  melalui  kombinasi  dari metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process ) dan TOPSIS ( Technique for Others Reference by Similarity  to  Ideal  Solution). Metode  AHP digunakan  untuk  menentukan  pembobotan terhadap kriteria yang telah ditentukan sehingga mengurangi subjektivitas penilaian pada kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai input dan kemudian  dilakukan  perangkingan. Technique For  Order  Preference  By  Similarity  To  Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu metode pengambilan  keputusan  melalui  pengukuran kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam  bentuk  matematis  sederhana  (Fitriana et al. , 2015).
Secara  umum  tahapan  dalam  analisis TOPSIS  adalah:  (1)  Menentukan  matriks keputusan  yang  ternomalisasi,  (2)  Menghitung matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot, (3)  Menghitung  matriks  solusi  ideal  positif  dan matriks  solusi  ideal  negatif,  (4)  Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi  ideal  positif  dan  matriks  solusi  ideal negatif,  (5)  Menghitung  nilai  preferensi  untuk setiap alternatif.
Dalam perangkingan kelurahan menggunakan  TOPSIS  maka  ada  kriteria  yang
harus  dimaksimumkan  atau  diminimumkan dengan  berbagai  pertimbangan  sebagaimana tersebut di atas. Perangkingan didasarkan  pada pertimbangan  kepadatan  lalu  lintas  wilayah, hierarki  wilayah  dan  interaksi  wilayah.  Dalam penelitian  ini,  kriteria  kepadatan  lalu  lintas dipilih yang minimum, kriteria hierarki wilayah dipilih  yang  memiliki  hierarki  tertinggi,  dan kriteria  interaksi  wilayah  dipilih  yang  wilayah pasar. Dari hasil perangkingan tersebut diketahui wilayah  yang  dapat  dijadikan  alternatif  sebagai pusat kegiatan.
Pada  penelitian  ini  untuk  melakukan analisis TOPSIS dilakukan
dengan
menggunakan software Sanna. Wilayah terpilih sebagai alternatif pusat kegiatan adalah wilayah yang  memiliki  nilai  R.U.V  (Range  Unit  Value) tertinggi.  Nilai  R.U.V  sebagai  cerminan  dari kedekatan  relatif  dari  alternatif  kecamatan  ke-i terhadap  solusi  ideal  positif  sehingga  altenatif kelurahan dengan nilai R.U.V tertinggi/ terbesar merupakan solusi yang terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepadatan Lalu Lintas Kota Bogor
Pergerakan lalu lintas kendaraan tertinggi  di  Kota  Bogor  adalah  pada  ruas  jalan akses tol. Selanjutnya diikuti pergerakan ke dan dari  pusat  kota  serta  kawasan  peralihan ( Hinterland ). Hal ini dikarenakan pola pengembangan  tata  ruang  Kota  Bogor  yang terkonsentrasi  di  bagian  tengah,  sedangkan  di daerah  pinggiran  dominan  dengan  kawasan hunian/pemukiman.  Ruas-ruas  jalan  dengan tingkat pelayanan terendah adalah jalan Sukasari 3, Jalan Tanjung Biru, Jalan Sancang, Jalan Raya Sukabumi, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Pengadilan, Jalan Dewi Sartika, Jalan  Siliwangi,  Jalan  Lawang  Seketeng,  Jalan R. Shaleh Syarif  Bustaman (Raya empang) dan Jalan Pahlawan.
Dapat  digambarkan  bahwa  ruas-ruas  jalan tersebut memiliki arus yang tidak stabil  dengan volume  lalu  lintas  tinggi,  fluktuasi  volume  lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar. Hal  ini  menyebabkan  pengemudi  memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan. Jika kondisi ini dialami dalam waktu singkat masih dapat ditolerir, akan tetapi  ketika  dialami  pada  waktu  yang  panjang maka    kondisinya  akan  sangat  tidak  nyaman. Peta Tingkat Pelayanan Jalan Kota Bogor tersaji dalam Gambar 1.

## Gambar 1. Peta tingkat pelayanan jalan Kota Bogor
Berdasarkan peta tingkat pelayanan jalan, dapat  terlihat  ruas-ruas  jalan  yang  memiliki derajat  kejenuhan  yang  hampir  jenuh  berada  di pusat kota. Untuk membuat peta kepadatan lalu lintas wilayah, maka diambil nilai rata-rata dari v/c  ratio  ruas-ruas  jalan  pada  tiap  wilayah kelurahan. Secara spasial kewilayahan kepadatan lalu lintas di Kota Bogor tersaji dalam Gambar 2.

## Gambar 2. Peta kepadatan lalu lintas wilayah Kota Bogor
Berdasarkan peta tingkat pelayanan jalan, dapat  terlihat  ruas-ruas  jalan  yang  memiliki derajat  kejenuhan  yang  hampir  jenuh  berada  di pusat  kota.  Hal  ini  sejalan  dengan  besarnya penggunaan lahan di pusat kota yangdidominasi oleh  lahan  terbangun  terutama  guna  lahan  jasa dan perdagangan.

## Hierarki  Wilayah Kota Bogor
Hierarki    Kota  Bogor  dikaji  dengan analisis skalogram. Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan  suatu  wilayah  berdasarkan aktivitas sosial, ekonomi, serta mengidentifikasi tingkat  kemampuan  wilayah  dan  aksesibilitas penduduk ke pusat-pusat pelayanan.
Ketersediaan  fasilitas  tidaklah  seragam  di
seluruh kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  hierarki    wilayah kelurahan yang ada di Kota Bogor. Berdasarkan analisis  Skalogram,  hierarki    tertinggi  (hierarki 1) cenderung di pusat kota kemudian menyebar ke  pinggiran  kota  cenderung  hierarki  nya  lebih rendah.
Wilayah  hierarki    1  adalah  kelurahan Babakan, Margajaya, Pabaton dan Tanah Sareal. Wilayah hierarki 2 adalah kelurahan Ciwaringin,  Gudang  dan  Paledang.  Wilayah hierarki  3 adalah kelurahan Bantarjati, Baranang
Siang,  Cibogor,  Cibuluh,  Empang,  Kebon Kelapa,  Loji,  Menteng,  Pasir  Mulya,  Semplak, Sempur,  Sindangsari,  Sukaresmi,  Tajur  dan Tegal Gundil.
Wilayah  hierarki    4  adalah  Batu  Tulis, Bojongkerta,  Bondongan,  Cibadak,  Cilendek Barat, Ciluar, Cimahpar, Ciparigi, Curug, Curug Mekar,  Gunung  Batu,  Harjasari,  Kayumanis, Kebon  Pedes,  Kedung  Badak,  Kedung  Halang, Kedung Jaya, Mekar Wangi, Muarasari, Pakuan, Pamoyanan,  Panaragan,  Pasirjaya,  Pasirkuda, Sindang  Barang,  Sukadamai,  Tanah  Baru, Tegallega.
Wilayah  hierarki    5  adalah  kelurahan Balumbangjaya,  Bubulak,  Cikaret,  Cilendek Timur,  Cipaku,  Genteng,  Katulampa,  Kedung Waringin, Kencana, Kertamaya, Lawang Gintung,  Mulyaharja,  Rancamaya,  Rangga
Mekar, Sindangrasa, Situ Gede, Sukasari. Hiraki wilayah Kota Bogor dipetakan dalam Gambar 3.
Gambar 3. Peta hierarki  wilayah Kota Bogor

## Interaksi Wilayah
Berdasarkan  analisis  gravitasi,  wilayah pusat  kota  adalah  wilayah  pasar  atau  wilayah penarik pergerakan. Akan tetapi wilayah penarik ini telah pula menyebar ke wilayah tanah sareal, wilayah  barat,  dan  wilayah  timur.  Wilayah tarikan  dan  wilayah  bangkitan  jumlahnya berimbang yaitu masing-masing 34 wilayah.
Wilayah  tarikan  atau  wilayah  pasar merupakan  wilayah  yang  cenderung  menjadi tempat  tujuan  pergerakan  antara  lain  wilayah kelurahan Baranangsiang, Batutulis, Bojongkerta,  Bondongan,  Cimahpar,  Cipaku, Curug,  Curug  Mekar,  Empang,  Genteng, Gudang,  Gunung  Batu,  Kebon  Pedes,  Kedung
Badak,  Kedung  Halang,  Kencana,  Kertamaya, Lawang  Gintung,  Margajaya,  Mekarwangi, Menteng, Muarasari, Pakuan, Paledang, Pamoyanan,  Pasirmulya,  Semplak,  Sempur, Sindangrasa, Sindangsari, Situ Gede, Sukadamai dan Tanah Sareal.
Wilayah bangkitan atau wilayah produksi merupakan  wilayah  yang  cenderung  menjadi tempat asal pergerakan yaitu wilayah kelurahan Babakan,  Babakan  Pasar,  Balumbangjaya, Bantarjati, Bubulak, Cibadak, Cibogor, Cibuluh, Cikaret, Cilendek Barat, Cilendek Timur, Ciluar, Ciparigi,  Ciwaringin,  Harjasari,  katulampa, kayumanis, Kebon Kelapa, Kedungjaya,
Kedung Waringin, Loji, Mulyaharja, Pabaton, Panaragan,  Pasirjaya,  Pasirkuda,  Rancamaya,
Ranggamekar,  Sindang  Barang,  Sukaresmi, Sukasari,  Tajur,  Tanah  Baru,  Tegallega,  Tegal
Gundil.  Peta  Interaksi  Wilayah  disajikan  pada Gambar 4.
Gambar 4. Peta interaksi wilayah
Pemilihan Pusat Kegiatan Wilayah
Untuk menentukan wilayah pertumbuhan  baru,  langkah  pertama  yang dilakukan  adalah  melihat  regulasi  yaitu  RTRW Kota  Bogor.  Dalam  RTRW  itu  sendiri  diatur Wilayah  Pelayanan.  Dalam  hal  pertumbuhan
wilayah  pertumbuhan  baru,  maka  dipilih wilayah  yang  dialokasikan  sebagai  wilayah perdagangan dan jasa. Wilayah-wilayah tersebut adalah  WP  B,  WP  D  dan  WP  E.  Peta  Wilayah Pelayanan Kota Bogor disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5. Peta wilayah pelayanan Kota Bogor Sumber : Balitbangpeda Kota Bogor, 2015
Pemilihan  alternatif    pusat  kegiatan  wilayah dilakukan  dengan  pendekatan  metode  MCDM ( Multicriteria Decision Making ). Pendekatan MCDM digunakan  karena  mampu  mengevaluasi  alternatif- alternatif  berdasarkan  banyak  kriteria  yang  tidak dapat  dievaluasi  dengan  pendugaan  sederhana  atau dengan  satu  dimensi.  Metode  MCDM  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP- TOPSIS.
Sebelum  dilakukan  pemilihan  alternatif pusat  kegiatan  wilayah  dengan  metode  MCDM TOPSIS, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kriteria  dengan  menggunakan  metode  AHP. Pembobotan  kriteria  dengan  metode  AHP dilakukan dengan wawancara/kuesioner terhadap  tiga  orang  responden  yang  dianggap ahli/ expert ,  berpengalaman  dan  mengerti  benar permasalahan  yang  ada  mengenai  tingkat kepentingan  kriteria  dalam  bentuk  pendapat kualitatif.
Dalam menentukan pusat kegiatan wilayah,  digunakan  analisis  TOPSIS  pada  tiga Wilayah  Pelayanan  (WP)  yang  direncanakan untuk  kegiatan  perdagangan  dan  jasa  yaitu  WP B,  WP  D  dan  WP  E.    Peta  Alternatif  Pusat Kegiatan  Wilayah  Kota  Bogor  tersaji  dalam Gambar 6.

## Gambar 6. Peta alternatif
Pusat  Kegiatan  Wilayah  Kota  Bogor berdasarkan  analisis  TOPSIS,  wilayah  yang berpotensi sebagai arahan pusat kegiatan adalah kelurahan  Margajaya,  kelurahan  Cimahpar  dan kelurahan Bojongkerta. Ketiga wilayah tersebut berada  tepat  di  pinggiran  Kota  Bogor  atau berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Bogor. Kelurahan  Margajaya  dilintasi  oleh  jalan nasional  yaitu  Jalan  Raya  Dramaga  dan berbatasan  langsung  dengan  Desa  Dramaga, dimana  di  desa  tersebut  terdapat  perguruan tinggi  terkemuka  di  Indonesia  yaitu  Institut Pertanian Bogor. Kelurahan Cimahpar memiliki jalan masuk menuju jalan tol lingkar luar Bogor serta  berbatasan  dengan  kawasan  Sentul. Kelurahan Bojongkerta dilalui jalan Raya Ciawi- Sukabumi dan jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.
Ketiga  wilayah  tersebut  mendekati  akses jaringan jalan lingkar luar, dimana pengembangan  jalan  lingkar  luar  ( outer  ring road )  maupun  jalan  lingkar  dalam  ( inner  ring road ) merupakan strategi peningkatan
aksesibilitas  dan  keterkaitan  antar  pusat kegiatan. Ketiga wilayah tersebut  dapat mejadi titik  simpul  jalan  lingkar  luar  (non  tol)  sebagai alternatif pemecah kepadatan lalu lintas di pusat kota,  sehingga  penglaju  dari  luar  Kota  Bogor tidak perlu lagi melintasi pusat Kota Bogor.

## SIMPULAN
Terdapat tiga alternatif kelurahan sebagai arahan  pusat  kegiatan  wilayah  di  Kota  Bogor yang ketiganya berada di pinggiran kota Bogor. Ketiga  kelurahan  tersebut  adalah  kelurahan Margajaya, Cimahpar dan Bojongkerta. Diantara ketiga  wilayah  yang  menjadi  arahan  pusat kegiatan  wilayah  Kota  Bogor  berdasarkan penelitian  ini,  hanya  Margajaya  yang  berada pada  hierarki    1,  akan  tetapi  jika  dilihat  lebih jauh,  hubungan  dengan  wilayah  tetangganya yang  berada  di  Kabupaten  Bogor,  ketiganya memiliki  nilai  strategis.  Margajaya  berbatasan dengan  Dramaga,  dimana  terletak  perguruan tinggi  terkemuka  di  Indonesia  yaitu  IPB. Cimahpar dapat tembus ke jalan tol Lingkar Luar Bogor  yang  diprediksi  akan  terus  berkembang. Bojongkerta  dilalui  oleh  jalan  tol  Bogor  Ciawi Sukabumi, juga berpotensi sebagai wilayah yang akan  terus  berkembang.  Berdasarkan  analisis gravitasi,  ketiganya  merupakan  wilayah  tarikan (pasar),  yaitu  wilayah  yang  cenderung  menjadi tempat  tujuan  pergerakan  ( destination ).  Dari segi  kepadatan  lalu  lintas,  Cimahpar  dan Bojongkerta  memiliki  kepadatan  wilayah  yang rendah, sedangkan Margajaya memiliki kepadatan  lalu  lintas  wilayah  dengan  kategori sedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bau, Q. D., Hartono, Parikesit, D., & Gunawan
T. (2013). Pengembangan Metode
Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Berdasarkan  Citra  Quickbird. Jurnal
Transportasi , 13 (2), 105-114.
Direktorat Bina Jalan Kota, Direktorat Jenderal
Bina  Marga,  Kementrian  Pekerjaan Umum.  (1997). Manual  Kapasitas  Jalan Indonesia .
Fitriana,  A.N.,  Harliana,  &  Handaru.  (2015).
Sistem  Pendukung  Keputusan  untuk Menentukan  Prestasi  Akademik  Siswa dengan Metode TOPSIS. CITEC Journal , 2 (2), 153-164.
Gulo,  Y.  (2015).  Identifikasi  Pusat-Pusat Pertumbuhan  Wilayah  Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten  Nias. Jurnal  Widyariset , 18 (1), 37-48.
Jati,  V.  I.  M.,  &  Christanto,  J.  (2012).  Kajian
Perkembangan Permukiman Wilayah Peri Urban  di  Sebagian  Wilayah  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2007. Jurnal Bumi Indonesia , 1 (1), 1-8.
Kumalasari,  D.,  Soemarno,  &  Wicaksono,  A.
(2011).  Pengaruh  Guna  Lahan  terhadap Tarikan  Pergerakan,  Biaya  Kemacetan dan  Biaya  Kecelakaan  (Di  Jalan  KH. Abdul Fatah-Jalan Kapten Kasihin
Tulungagung). Rekayasa Sipil, 5 (3), 168-
179.
Panuju,  D.  R.  &  Rustiadi,  E.  (2012). Teknik Analisis  Perencanaan  Pengembangan Wilayah .  Bogor:  Bagian  Perencanaan Pengembangan  Wilayah,  Departemen Ilmu  Tanah  dan  Sumberdaya  Lahan, Institut Pertanian Bogor.
Rachmawati,  R.  & Kurniawan,  A.  (2006).  Pola
Pergerakan Keruangan Penduduk Pinggiran Kota dan Pngaruhnya terhadap Konsentrasi Kegiatan di Kota Yogyakarta. Majalah Geografi Indonesia,
20 (1), 20-31.
Rui,  Y.,  Ban,  Y.,Wang,  J.,  &  Haas,  J.  (2013). Exploring  the  patterns  and  evolution  of self  organized  urban  street  networks through modeling. The European
Physical Journal B 86 , 74.
Sekretariat  Daerah  Kota  Bogor.  (2011).
Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  No.8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor .
Sudarya,  D.,  Sitorus,  S.  R.  P.,  &  Firdaus,  M.
(2013). Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah  untuk  Arahan  Pembangunan Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut. Jurnal  Ilmiah  Geomatika, 19 (2), 134-140.
Tamim,  0.  Z.  (2000). Perencanaan  dan Pemodelan Transportasi . Cetakan Kedua.
Bandung: Penerbit ITB