## KONFLIK ANTARWARGA DESA: Analisis Simon Fisher Melalui Studi
Kasus
Benjamin 1 , Ikram 2 , Susetyo 3 , Yuni Ratnasari 4
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Latar  belakang  penulisan  ini  dari  beberapa  kejadian  konflik  di  Kabupaten  Lampung Selatan dimana penyebab konfliknya, yaitu adanya perseteruan antar siswa SMA, seorang pelajar SMP ditusuk di tempat organ tunggal, memperebutkan lahan parkir di pasar dan pelecehan  sexual.  Tujuan  penulisan  ini  hendak  mendeskripsikan      dan  menjelaskan tahapan  konflik  yang  terjadi  antar    pihak-pihak  yang  berkonflik.  Penulis  menggunakan perspektif teoritis  Simon Fisher tentang tahapan konflik, dan teori Johan Galtung tentang segitiga  konflik  sebagai  landasan  teoritis  terkait  proses  tahap  krisis,  dimana      sikap dipersepsikan    oleh  pihak-pihak    berkonflik  tentang  isu  pelecehan  seksual.  Penulis menggunakan  pendekatan  kualitatif,  khususnya  studi  kasus  di  mana  informan-informan ditentukan  dengan    purposive  teknik  sampling  yang  meliputi  tokoh  formal,  tokoh informal  dan  anggota  masyarakat    dari  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik.    Informasi dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam, observasi,  studi  dokumentasi. Kesimpulan, bahwa  konflik  kekerasan    sebagai  insiden  konflik  yang  tergolong  besar  terjadi    antar warga  dan  antar  desa  di  wilayah  perdesaan  yang  hidup  bertetangga  antara  warga  Desa Agom  Kecamatan  Kalianda    dengan  warga  Desa  Balinuraga    Kecamatan  Way  Panji Kabupaten  Lampung  Selatan,  dimana  pihak  warga  Desa  Agom  dengan  massa pendukungnya  yang  merasa  sebatin,  spontanitas    berusaha  menyerang  dan menghancurkan  pihak    warga  Desa  Balinurga  dan  digambarkan      berdasarkan  skala waktu,  urut-urutan  kejadian  konflik    dan  pemetaan  konflik,  serta  adanya  upaya penyelesaian  konflik  oleh kedua  belah  pihak  yang  berkonflik  maupun  oleh  pihak  ketiga yang  memiliki  otoritas  dengan    melalui:  membangkitkan  kepercayaan  bagi  para  warga kedua  belah  pihak    yang  berkonflik,  memfasilitasi    dialog  oleh  pemerintah  daerah, negosiasi, mediasi dan arbitrasi, ada deklarasi perdamaian pada tahap akibat serta  pada tahap pascakonflik dilaksanakan sosialisasi maklumat perjanjian perdamaian.
Kata kunci :  konflik antar warga, Tahapan Konflik dan resolusi konflik antar warga

## ABSTRACT
The  background  of  this  writing  of  some  of  the  events  of  conflict  in  South  Lampung regency where the cause of the conflict, partly because of a fight between a high school student,  a  junior  high  school  student  was  stabbed  in  a  single  organ,  fight  over  parking space in the market and sexual harassment. The purpose of writing is about to describe and  explain  the  stages  of  the  conflict  between the  parties in  conflict.  The  author  uses  a theoretical  perspective  Simon  Fisher  of  the  stages  of  the  conflict,  and  Johan  Galtung about  the  triangle  theory  as  the  theoretical  foundation  of  conflict-related  crisis  stage process,  in  which  the  attitude  is  perceived  by  the  parties  to  the  conflict  on  the  issue  of sexual  harassment.  The  authors  used  a  qualitative  approach,  especially  in  the  case studies  where  informants  were  determined  by  purposive  sampling  techniques  which include formal leaders, informal leaders and community members from both sides of the conflict.  Information  was  collected  through  interviews,  observation,  documentation. Conclusion,  that  violent  conflict  as  a  conflict  incidents  were  classified  occur  between people  and  between  villages  in  rural  areas  the  coexistence  between  villagers  Agom
District  of  Trump  with  villagers  Balinuraga  District  of  Way  Panji  South  Lampung regency,  where  the  villagers  Agom  with  a  mass  of  supporters  who  feel  sebatin, spontaneity  tried  to  attack  and  destroy  the  villagers  Balinurga  and  is  described  by  the time scale, the sequence of events conflicts and conflict mapping, as well as the efforts to settle  the  conflict  by  both  sides  in  the  conflict  as  well  as  by  third  parties  that  have  the authority  through:  generate  trust  for  the  citizens  of  both  sides  of  the  conflict,  facilitate dialogue  by  local  governments,  negotiation,  mediation  and  arbitration,  there  is  a declaration  of  peace  on  the  stage  and  at  the  stage  of  post-conflict  due  to  socialization intimation implemented peace agreement.
Keywords: Conflict between villagers, Stages of conflict and resolution of conflicts among villagers.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  rakyat  yang  plural  baik  dari  segi  etnis,  kepercayaan, kebudayaan,  bahasa  dan  lain  sebagainya.  Keadaan  tersbut  tak  urung  membuat suatu  perbedaan  cara  pandang  dan  pemahaman  sehingga  menimbulkan  konflik. Konflik  tersbut  bukan  hanya  menyangkut  individu  dari  kelompok  yang  berbeda, namun sangat berpotensi kearah yang lebih luas, yaitu konflik horizontal antar ras, kepercayaan,  etnis  dan  lain  sebagainya    (Wirawan,  2010:7-12).  Konflik-konflik yang sering timbul antar kelompok yang berbeda, sering terjadi karena perbedaan ekonomi. Perbedaan ini menyebabkan kecemburuan social di kelompok yang lain terhadap  kelompok  terntu,  sehingga  menimbulkan  konflik  yang  menjurus  kearah kekerasan.  Apalagi  setiap  konflik  tidak  cepat  diatasi  oleh  pemerintah,  maka konflik  yang  berbau  agama  maupun  suku  akan  cepat  meluas  (Burhanudin, dkk,1998:28).  Bahkan,  konflik  tersbut  dapat  berbentuk  vertikal  maupun horizontal.  Hal  ini  tergantung  dari  skala  dan  jenis  konflik  yang  terjadi  di masyarakat (Susan, 2010).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  yaitu  antara  tahun  2005-2012,  konflik yang terjadi di Indonesia lebih kurang sebanyak 22 kasus. Konflik tersbut seperti konflik  kerusuhan  di  bekasi,  tawuran  antara  warga  Pasar  Rumput  dengan  warga Menteng  Tenggulun,  tawuran  antar  warga  menggunakan  petasan  dan  bom Molotov di Jakarta, dan lain sebagainya. Konflik tersebut tentu memakan korban jiwa.  Bahkan  konflik  tersbut  tak  urung  membuat  masyarakat  harus  mengungsi dari  tempat  tinggal  mereka,  karena  takut  akan  terkena  konflik  tersebut.  Kasus seperti  ini  dapat  dilihat  pada  konflik  yang  terjadi  di  Provinsi  Lampung.  Konflik
tersbut  memakan  korban  jiwa,  terjadinya  pembakaran  rumah  yang  menyebabkan kerusakan  yang  parah,  bahkan  menyebabkan  trauma  bagi  korban-korban  yang tidak  berdosa.  Konflik  yang  terjadi  di  Provinsi  Lampung  tersebut  tepatnya  di Kabupaten  Lampung  Selatan  dengan  eskalasi  konflik  terjadi  sampai  empat  kali dalam empat tahun, yaitu dari 2008-2012.
konflik  yang  terjadi  di  Kabaupaten  terbut  merupakan  konflik  yang dilatarbelakangi  oleh  dendam  karena  ada  perseturuan  yang  terjadi  sebelumnya yang  masih  menyisakan  kekecewaan  akibat  penyelesaian  masalah  yang  tidak tuntas.  selain  itu,  motif  kekerasan  juga  karena  motif  ekonomi,  dimana  ada persaingan  perebutan  lahan  ekonomi  atau  sumber  pendapatan,  sehingga memunculkan  suatu  kencemburuan  social  dan  kekecewaan  akibat  merasa  tidak adilnya  pembagian  ekonomi  masyarakat  (Wirawan,  2010;  Sihbudi,  2001; Faturochman dan Nuraeni, 2006; dan Umar 2011). salah satu konflik lain, bahkan terjadi akibat hal sepele,  yaitu adanya perkelahian antar pelajar  yang disebabkan karena  adanya  hiburan  tradisional  (Joget),  serta  adanya  penarikan  uang  parker yang  tidak  seberapa.  di  samping  itu  juga  memang  ada  penyebab  fatal,  yaitu adanya pelecehan seksual (Kesbangpol Kalianda, 2018).
Dengan  melihat  kejadian-kejadian  konflik  yang  terjadi,  terutama  konflik yang terjadi di kabupaten lampung selatan sangat menarik untuk dikaji, terutama dalam sudut pandang studi kasus dengan menggunakan analisis Simon Fisher. Hal ini menarik karena konflik yang terjadi di kabupaten tersbut meruapakan konflik antar  warga  desa  yang  memiliki  kepercayaan  dan  sudut  pandang  yang  berbeda dalam  menjalani  kehidupan.  Selain  itu,  konflik  tersbut  terjadi  antara  etnis pendatang  dengan  etnis  asli  yang  pada  dasarnya  memiliki  hubungan  yang  baik. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menarik  dikaji,  sterutama  dari  sudut  pandang analisis Simon Fisher. di samping itu, penelitian terdahulu mengenai konflik yang dilakukan  oleh  Umar  (2011),  Nulhaqim  (2007),    Yara  (2002),  Fanani  (2001) belum  pernah  melihat  konflik  antar  desa  dengan  analisis  Simon  Fisher,  yaitu analisis dengan pendekatan tahapan dari konflik di mana terdapat  urutan kejadian konflik  itu  sendiri  (Fisher,  2001).  Selanjutnya  pada  Tahap  Konfrontasi,    penulis analisis berdasarkan sikap, prilaku dan kontradiksi  dari  Segitiga Konflik (SPK) Johan Galtung (2003). Penyelesaian konflik, diantaranya melalui : fasilitas dialog,
negosiasi,  mediasi    dan  arbitrase    pada  Tahap  Akibat  dan  pada  Tahap  Pasca konflik  dilakukan  sosialisasi  membangun    perdamaian.  Oleh  karena  itu,  dengan melihat hal tersbut, penelitian ini menarik dikaji karena memliki tempat tersendiri dalam kajian konflik.
Beberapa  kejadian  konflik  antar  warga  yang  pernah  terjadi  di  Lampung Selatan sebelum tahun 2008, dimana latar belakang penyebab konfliknya, seperti perbedaan  agama, pemekaran  wilayah desa dan  perkelahian antar pemuda/siswa. Kejadian-kejadian  konflik    sebagai  bentuk    konflik  antar  warga  yang  termasuk dalam  kategori  jenis  konflik  horizontal.    Menurut    Wirawan  (2010:97),  bahwa konflik antar warga  termasuk jenis konflik  horizontal yang sering terjadi di desa- desa  Indonesia  yang  berawal  dari  perkelahian    seorang  warga  dengan  seorang warga  lainnya  dengan  penyebab  konflik,  seperti  persaingan  perebutan  wanita, tersenggol pada saat joget dangdut orgen tunggal di pesta pernikahan.
Selanjutnya  beberapa  insiden    konflik    antar  warga  tergolong  besar  yang muncul  di  Lampung  Selatan  setelah  tahun  2008,    diantaranya  yaitu:  a.  Konflik antar  warga  Desa  Bali  Agung,  Kecamatan  Palas,  dengan  warga  Desa  Palas Pasemah pada Desember 2009 dipicu perkelahian antara siswa,  b. Konflik antar warga Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, dengan warga Dusun Sukajaya, Desa Margocatur,  Kecamatan  Kalianda  pada  November  2011.    Amuk  massa    warga Desa  Sidomakmur    menuntut    atas    kematian    pelajar    yang    ditusuk        dekat arena  organ  tunggal,   c. Konflik  antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam  Januari  2012,  d.  Konflik  antar  warga  Desa  Agom,  Kecamatan Kalianda  dengan  warga    Desa  Balinuraga,  Kecamatan  WayPanji,  Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung  Oktober 2012 (Polres Lampung Selatan dan Lampung Post, Rabu 25 Januari 2012, No. 12330, Tahun XXXVII).
Kejadian-kejadian konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih di wilayah  Kabupaten  Lampung  Selatan.   Pemerintah  dalam  menyelesaikan  konflik horizontal  dan  vertikal  yang  terjadi  selalu  dengan  pendekatan  keamanan  atau militer.  Pendekatan  budaya  dan  mediasi  sebagai  wujud  komunikasi  para  pihak yang berkonflik acapkali diabaikan  (Hendrajaya dkk.,2010). Lain halnya dengan apa  yang  dinyatakan  Hartoyo  (dalam  Budiman,  Merajut  Jurnalisme  Damai  di Lampung,  2012:  46),  bahwa  kenyataannya  penyelesaian  konflik  dengan  mediasi
masih  dibutuhkan  oleh  mereka  yang  berkonflik,  karena  dipandang  lebih  dekat dengan lingkungan sosiokulturalnya. Fenomena ini dipandang karena ada indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur hukum.
Padahal    di  dalam  menangani    konflik  untuk  mendukung  terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan, diantaranya: 1)  Penyelesaian  konflik  vertikal  yang  bernuansa  separatisme  bersenjata  harus diselesaikan  dengan  pendekatan  militer  terbatas  dan  professional  guna menghindari  korban  di  kalangan  masyarakat  dengan  memperhatikan  aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum, 2)  Penyelesaian  konflik  horizontal  yang  bernuansa  SARA  diatasi  melalui pendekatan hukum dan HAM.   Maka dari itu, walaupun telah dilakukan resolusi konflik  tetap  saja  masih  terulang  kembali  kejadian-kejadian    konflik,  khususnya Lampung  Selatan  karena  penyelesaian  konflik  horizontal  dapat  dikatakan  belum terselesaikan melalui pendekatan hukum.
Penulis  tertarik  mendeskripsikan    konflik    antar    warga    antar  desa    dan antar wilayah di  Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, didasarkan: a). Kasus insiden konflik kekerasan Balinuraga termasuk salah satu kategori besar di Indonesia  -  setelah  Kasus  konflik  Sambas  Kalimantan  Barat  dan  Kasus  konflik Poso  dan  Kasus  Konflik  Maluku 5) ,  b).  Adanya  indikasi  pengelolaan  konflik konstruktif  masih  lemah  dalam  penyelesaian  konflik  (alternative  dispute resolution/ADR)  dimana  melalui  mediasi  masih  dibutuhkan,  dan  terabaikannya penyelesaian  konflik  melalui  jalur  hukum,  c).  Rentetan  insiden  konflik  yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif  dimana  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  hanya  bersifat  elitis dan  tidak  pernah  menyentuh  akar  rumput  permasalahan  yang  sebenarnya. Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  rumusan  masalahnya  adalah: Bagaimanakah    tahapan  kejadian  konflik  antar  warga  Desa  Agom  Kecamatan Kalianda  dengan warga Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji dan penyelesaian konfliknya ? Adapun tujuan penelitian ini  untuk mendeskripsikan tahapan konflik dan mengkaji penyelesaian konflik.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  berdasarkan  Studi  Kasus (Creswell,  2012:20).  Pengumpulan  data  dengan    teknik  purposive.  Informan- informan  ditentukan  melalui  teknik  purposive,  mereka  yang  mengetahui,  terlibat dalam konflik dan atau yang menguasai informasi  berhubungan dengan topik dan masalah  penelitian  tersebut.    Beberapa  informan    yang  dipilih,  yaitu:    a.  Para tokoh  informal    dari    pihak-pihak  yang  berkonflik,  seperti  tokoh  agama (kyai/ustadz),  tokoh    desa/masyarakat,  tokoh  pemuda  dan  guru,  b.Warga  dari desa-desa    yang  berkonflik    yang  mempunyai  kedudukan    struktural,  seperti Kepala Desa, dan Perangkat Desa, c. Perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik dari    desa  tersebut,  d.  Aparat  penegak  hukum  dan  aparat  pemerintahan  daerah Kabupaten  Lampung  Selatan.  Informasi  dikumpulkan  melalui,  yaitu:  a. wawancara mendalam (indepth interview), b . observasi, c. studi documenter. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduction dan interpretations . Data  ditulis  dalam  bentuk  transkripsi,  lalu  dilakukan  pengkategorian  dengan melakukan  reduksi  data  dan  dilakukan  interpretasi  yang  mengarah  pada  tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  konflik  antar  warga  ini,  peneliti  lebih  cenderung  menerapkan tahapan  konflik  dari  Fisher  daripada  tahap-tahap    resolusi  konflik  dari  Galtung. Adapun  yang  dimaksudkan  dengan  tahapan  konflik    antar  warga  dimana menunjukkan  peningkatan  kejadian  konflik  ataupun  penurunan  intensitas  suatu kejadian  konflik      digambarkan  dalam    skala  waktu  tertentu  yang  meliputi diantaranya, yaitu: 1. Tahap Prakonflik, 2. Tahap Konfrontasi, 3. Tahap Krisis, 4. Tahap Akibat dan 5. Tahap Pascakonflik (Fisher: 2001).
Dalam  teori  tahapan  konflik  ini,  Fisher  menjelaskan  bahwa    dapat  terjadi peningkatan  suatu  kejadian  konflik  ataupun  penurunan  intensitas  suatu  kejadian konflik    yang  digambarkan  berdasarkan    skala  waktu  tertentu  pada  setiap tahapnya.    Namun  penulis    tidak  memperoleh  kejelasan  secara  tegas  interval waktu  keberlangsungan  kejadian  konflik  dari  tahap  ke  tahap  berikutnya.  Maka dari  itu,  di  sini  penulis  berusaha  memperjelas  dengan  memaparkan  tahapan konflik  Fisher  untuk  menganalisis  kejadian  konflik  antar  warga  antar  desa  di wilayah  perdesaan  Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  penulis  gambarkan
berlangsung  dalam  bentuk  kurva  linier  dan  pada  setiap  tahapnya    dapat  terjadi penyelesaian  konflik  secara  damai.  Di  dalam  teori  tahapan  konflik    Fisher, penyelesaian konflik  terjadi pada tahap akibat, lihat  gambar 1.

## Tahap Prakonflik.
Pada tahap prakonflik terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara  dua pihak,  sehingga  timbul  konflik.  Konflik  tersembunyi  dari  pandangan  umum, walaupun  satu  pihak  atau  lebih  mungkin  mengetahui  potensi  terjadinya konfrontasi,  mungkin  terdapat  ketegangan  hubungan  diantara  kedua  belah  pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
Awal kejadian konflik  tanggal 27 Oktober 2012, dimana  sebagai pemicu konflik adalah  isu pelecehan seksual yang menimpa dua gadis pengendara motor warga Desa Agom yang dilakukan  oleh pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga. Sekelompok  Warga  Desa  Agom    kemudian  menemui  kepala  desa  Balinuraga untuk  meminta  pertanggung-jawaban  terhadap  kasus  tersebut,  terjadilah  dialog panjang  dan  ramai    serta  negoisasi  tidak  ada  kesepakatan  dan    kesepahaman. Menurut peneliti kalaulah pada waktu itu terjadi dialog yang intensif antar pihak- pihak yang berkonflik, tentunya dapat meredam potensi konflik. Hal mana sesuai dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  pasal  9  Bagian Keempat  Meredam  Potensi  Konflik,  sehubungan  dengan  mengintensifkan  dialog antar kelompok masyarakat.
Dalam  kasus  konflik  antar  warga  di  Balinuraga  tersebut,  seperti    yang dijelaskan  Jamil  (2007)  bahwa    konflik  dapat  dipandang  sebagai  masalah    dan konflik dapat menjadi kekerasan dimana   adanya  saluran yang tidak tepat untuk melakukan  dialog  dan  ketidaksepakatan,  apalagi      ditambah  dengan  suara-suara ketidaksepakatan  dan  keluhan  yang  ada  tidak  didengar  atau  dibahas.  Apalagi menurut  penulis  bahwa  proses  dialog  dan  negosiasi  berlangsung  terbuka  dan dilihat  oleh  warga  masyarakat  Balinuraga.  Disini  Jamil  mempertegas  bahwa negosiasi  bukan  berarti  harus  mengalah  dan  juga  bukan  berarti  harus  menang dengan  mengalahkan pihak lain. Kemampuan bernegosiasi adalah sebagai bentuk suatu  keterampilan  yang    dapat  dipelajari  dengan  sikap  positif  adanya  kesadaran dan kesediaan untuk berusaha mencari penyelesaian konflik (2007). Proses dialog dan  negoisasi  berlangsung  terbuka  dan  diketahui  oleh  warga  Balinuraga.
E sk a la si K o n fl ik
Akhirnya,  Kades Agom dan beberapa wakil warga Agom  melaporkan kejadian yang  menimpa    ke  kepolisian  dan    menindaklanjuti    dengan  mencari  pelaku pelecehan seksual. Namun, tidak ditemukan dan selanjutnya melaporkan  ke ketua adat dari beberapa marga Lampung, Lampung Selatan.
Gambar 1. Konflik Antar Warga
Krisis
Serangan II & III hari Minggu 28 Okt 2012

## Serangan I
Konfrontasi
Akibat
Pascakonflik

## Prakonflik
Sabtu sore      Sabtu mlm                   Senin 29 Okt 2012 27 Okt 2012   pk. 22.30 an WIB Uspika & Aparat Kepol gagal meredam konflik

## Tahap Konfrontasi
Pada  tahap    konfrontasi  konflik  menjadi  semakin  terbuka,  dimana    satu pihak    merasa  ada  masalah,  dan  mungkin  para  pendukungnya  mulai  melakukan
1.Kejadian jatuh dari motor ∞ isu pelecehan seksual 2.Dialog & non komunikatif antara kedua Kades
3.Gagal Penyelesaian
Konflik
1.Eskalasi Konflik meningkat ditambah berangkat dari beberapa kali
terjadi konflik tergol. kecil & besar 2.Konflik tergol. besar terjadi Penyelesaian Konflik 3.Dalam kasus penelitian ini belun
terjadi Penyelesaian Konflik
1.Persiapan Senjata
2.Penyususnan ulang
strategi serang 3.Penyerangan dibantu massa yg sebatin 4.Sasaran konflik 5.Intervensi militer gagal Dalam menjaga perdamaian (peacekeeping)
6.Belum terjadi
Penyelesaian Konflik 1.Intervensi militer dalam menciptakan Perdamaian (peacemaking) 2.Proses pengendalian terhadap situasi dan kondisi 3.Dilakukan dialog, negosiasi dan mediasi 4.Ada upaya penyelesaian konflik dan perdamaian.
1.Terjadi deeskalasi konflik 2.Deklarasi perjanjian perdamaian dan penandatanganan kesepakatan perdamaian 3.Pembangunan perdamaian 4.Rekonsiliasi hubungan antar pihak-pihak yg berkonflik 5.Pemberian bantuan untuk membangunan  atau merenovasi kondisi fisik dan non fisik yang rusak. 6.Peningkatan dan perbaikan budaya
aksi  perlawanan  atau  perilaku  konfrontatif  lainnya.  Kadang  pertikaian  dengan kekerasan  pada  tingkat  rendah    terjadi  diantara  kedua  pihak  yang  berkonflik. Masing-masing  pihak  saling  mengumpulkan      daya      kekuatan    dan  mungkin mencari    sekutu  dengan  harapan    dapat  meningkatkan  konfrontasi.  Hubungan diantara  kedua  pihak  yang  berkonflik  menegang,  mengarah  pada  polarisasi  di antara para pendukung di masing-masing pihak.
Seiring sejalan dengan prilaku konfrontasi, sebenarnya  terjadinya tragedi konflik Balinuraga berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah  pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai pernyataan sikap warga masyarakat Lampung Selatan, diantaranya yaitu :
1. Pada  tahun  1982  akibat  perselisihan  pemuda  Desa  Sandaran  dan  Desa Balinuraga, dimana warga Balinuraga menyerang dengan membakar 2 rumah warga Desa Sandaran.
2. Pada  tahun  2005  masyarakat  Bali  Agung  Kecamatan  Palas  membakar beberapa rumah penduduk Desa Palas Pasemah.
3. Tahun  2009  masyarakat  Bali  di  Kecamatan   Ketapang  menyerang  dan melempari masjid di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang.
4. Pada  tahun  2010  masyarakat  Bali  Agung  menyerang  Desa  Palas  Pasemah dengan  melakukan  pembakaran  beberapa  rumah  penduduk  dan  korban meninggal satu orang warga Palas Pasemah.
5. Tahun  2010  masyarakat  Bali  dari  Kecamatan  Ketapang  menyerang  Desa Tetaan  Kecamatan  Penengahan  dan  menghancurkan  gardu  ronda  dan pangkalan ojek di perempatan Gayam Kecamatan Penengahan.
6. Akhir  tahun  2011  masyarakat  Bali  menyerang  Desa  Marga  Catur  dengan melakukan  pembakaran  belasan  rumah  warga  Lampung  dan  pada  saat melakukan  penyerangan  masyarakat  Bali  memakai  simbol-simbol  khusus adat istiadat Bali.
7. Bulan  Januari  2012  masyarakat  Bali  melakukan  tindakan  premanisme terhadap  pemuda  dari  Desa  Kotadalam,  lalu  masyarakat  Dusun  Napal melalukan  penyerangan  terhadap  Desa  Kotadalam  Kecamatan  Sidomulyo yang  menyebabkan  beberapa  orang  warga  Kotadalam  mengalami  luka-luka, dan beberapa rumah warga rusak serta berakibat rumah-rumah warga Dusun
Napal  Desa  Sidomulyo  Kecamatan  Sidomulyo  dibakar  oleh  warga  Desa Kotadalam.
8. Pada  saat  malam  takbiran  Idul  Fitri  tahun  2012,  para  pemuda  Desa Balinuraga melakukan keruhan dan keonaran di depan masjid Sidoharjo Way Panji di mana saat itu umat muslim sedang melakukan takbiran di masjid.
9. Belum  lagi  yang  termasuk  insiden-insiden  kecil  lainnya  pada  setiap  hajatan yang  dilakukan  oleh  warga  Jawa,  Palembang  maupu    warga  Lampung,  di mana para pemuda Bali selalu melakukan kerusuhan secara berkelompok.
Pada  tahap  konfrontasi  ini  dibalik  kejadian  jatuhnya    korban  dari  motor sampai  dengan  pecahnya  konflik,  bila  ditelusuri  secara  historis  urutan  kejadian dengan  indikasi  eskalasi  konflik    ditandai  oleh  beberapa  indikator  diantaranya, yaitu:  a.  Peningkatan  insiden-insiden    konflik  dengan  kekerasan  tergolong  kecil dan  besar,  b.  Beberapa  kali  terjadi  insiden-insiden  konflik  public,  c.  Adanya sekelompok warga tertentu yang tidak membaur dengan kelompok warga lainnya, sehingga  terlihat  kurang  berkomunikasi  dan    pemukiman  yang  ekslusif  terkucil ( enclave ),  d.  Dengan  beberapa  kali  kejadian  konflik,  ekspresi  keluhan    warga masyarakat  tidak  ditanggapi  oleh  pemerintah  daerah,  e.  Kurangnya  kepercayaan terhadap  struktur    yang  mendukung  keamanan  dan  keadilan,  sehingga  apabila terjadi  insiden  main  hakim  sendiri,  f.  Ketimpangan  pembangunan  infrastruktur (infrastruktur yang lebih baik di lokasi pendatang/transmigrasi).
Peningkatan  insiden-insiden  kekerasan  dimana  konflik  dengan  kekerasan tergolong  kecil,  dan  peningkatan  insiden-insiden  kekerasan  dimana  konflik dengan kekerasan tergolong besar,  yaitu tahun 2011 Konflik Marga Catur, tahun 2012 Konflik Napal, dan Konflik Balinuraga. Selanjutnya terdapat beberapa kali terjadinya  insiden  konflik  public,  yaitu:  a.  di  Pasar  Senen  Desa  Palas  Pasemah insiden  pertengkaran  antar  siswa  warga    Bali  Desa  Bali    Agung  dengan  siswa warga Desa Palas Pasemah tahun 2009, b. di depan Masjid di Desa Ruguk 2009 warga  Bali  Kecamatan  Ketapang  berbuat  keonaran,  c.  di  Pasar  Sidomulyo, Lampung  Selatan  tahun  2012  dimana  pengendara  sepeda  motor  warga  Lampung tidak terima ditagih biaya parkir oleh tukang parkir warga Bali Napal.
Adapun tentang sumber-sumber penyebab konfliknya  dapat diindikasikan memiliki sebab-sebab tertentu disertai dengan masalah komunikasi  antara pihak-
pihak  yang  berkonflik    mengarah  pada  konflik  terbuka,  dapat  dianalisis berdasarkan kerangka Wijardjo (2001) tentang Konflik Kepentingan dan Konflik Hubungan  Antar  Manusia.  Konflik  kepentingan  yang  terjadi  karena  masalah permintaan ganti rugi uang sebesar Lima Juta Rupiah ke pihak orang tua  pelaku jatuhnya  korban  tidak  ada  kesepakatan  dan  keputusan  oleh  Kades  Balinuraga. Adapun  konflik  hubungan  antar  manusia  terjadi  karena  meningkatnya  emosi negative pada pihak Kades Balinuraga setelah mendengar ocehan warganya yang mengatakan  gak  usahlah  diurusi  orang  Desa  Agom  aja  dan  semakin  membuat kesal warga Agom yang mewakili orang tua korban.
Kemudian,  faktor-faktor  yang  menyebabkan    dan  mewujudkan  konflik destruktif  (Wirawan),      karena  komunikasi  yang  tidak  baik  pada  saat  dialog  dan negosiasi  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik    diwakili  oleh  Kades  Balinuraga dengan Kades Agom,  beragamnya karakteristik sistim sosial, seperti suku, agama yang disertai dengan pola hidup yang eksklusif (enclave) bagi warga Bali, dimana warganya berkepribadian  yang selalu curiga dan berpikiran negatif kepada pihak lain,  egois,  sombong,  merasa  paling  benar,  serta  kurang  dapat  mengendalikan emosi dan  maunya  menang sendiri.
Sehubungan    dengan    Teori  Hubungan  Masyarakat    (Fisher),  dimana konflik  disebabkan  oleh  polarisasi  yang  terus-menerus  terjadi,  ketidakpercayaan dan  permusuhan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berkonflik  antara  warga    Desa Agom sebagai penduduk asli dengan warga   Desa Balinuraga sebagai pendatang yang lebih maju dan berhasil. Adapun
sasaran  yang  dicapai  pascakonflik,  diantaranya:  a.  Meningkatnya komunikasi  dan  saling  pengertian  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik,  diantara mereka sebagai elit desa saling mengundang dalam acara-acara tertentu,  dan  b. Terwujudnya toleransi yang saling menerima keragaman budaya.
Urutan  kejadian  ini    merupakan  daftar  waktu  dari  tahun,  bulan  atau  hari sesuai dengan skalanya yang digambarkan sesuai dengan kejadian-kejadian secara kronologis. Dengan demikian, dengan metode penggunaan urutan kejadian  dapat menunjukkan sejarah suatu konflik antar warga yang sering terjadi di  Kabupaten Lampung Selatan, seperti digambarkan pada gambar 2.
Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  maka  analisis  peneliti  bahwa kejadian    dari  Tahap  Prakonflik  yang  mulai  terjadi  pada  hari  Sabtu    dan  malam harinya    ada  usaha  dialog    antara  kedua  kades  dan  orang  tua  pelaku  pelecehan. Namun  yang  terjadi  nonkomunikatif    yang  dilakukan  oleh  Kades  Balinuraga, maka tidaklah terjadi peredaman konflik dan sebaliknya  terjadi eskalasi konflik, di  mana  terjadi  dua  kali  penyerangan  hari  Sabtu  malam  dan  hari  Minggu  yang selalu  kalah  strategi.    Akhirnya  hari  Senin  terjadi  serangan  besar-besaran  pada Tahap  Krisis.  Artinya,  Tahap  Konfrontasi  seolah-olah  hanya  sebagai  tumpuan endapan emosial yang siap meledak untuk melangkah  langsung ke Tahap Krisis tanpa  fase  yang  lama,  namun  melalui  penantian  yang  cukup  panjang  dengan berbagai insiden konflik.

## Tahap Krisis
Tahap  krisis    merupakan  puncak  konflik,  dimana  terjadi  ketegangan  dan atau kekerasan yang paling hebat. Dalam konflik skala besar,  merupakan periode perang,  ketika  orang-orang  dari  kedua  pihak  terbunuh.  Komunikasi  normal  di antar kedua belah pihak yang berkonflik kemungkinan putus. Awal mula  konflik Balinuraga terjadi, seperti diutarakan informan H, bahwa
“mendengar  peristiwa  tersebut  warga  Lampung    mewakili  orang  tua korban  datang  bersama-sama  ke  Desa  Balinuraga    minta  pertanggung- jawaban kepada keluarga pelaku dan  hari Sabtu malam  mencari pelaku. Mereka  disambut  dengan  ratusan  warga  Balinuraga    siap    persenjataan, seperti  senapan  angin  dan  senjata  tajam    menyerang  warga  Lampung Agom.  Akibatnya  warga  Lampung  ada  2  (dua)  orang  yang  terluka  dan  1 (satu) unit sepeda motor dibakar.”
Hari Sabtu malam  tanggal 27 Oktober 2012, penyerangan dilakukan   oleh sekelompok massa warga Desa Agom. Mereka berkumpul di Pasar Patok Sidorejo dan  menyerang ke pemukiman warga  Bali di Desa Balinuraga Kec. Way Panji, akibatnya  sebuah  kios  obat-obat  pertanian  dan  toko  kelontongan  terbakar  milik MS.  Keesokan  hari    minggu    beberapa  warga  Desa  Agom  kembali  menyerang Desa Balinuraga  yang kedua kalinya, dimana disambut dengan tembakan senjata api  yang  mengakibatkan  satu  orang  tewas  tertembak  di  bagian  kepala  dan langsung dimutilasi oleh warga Desa Balinuraga.
Dengan kejadian tersebut, akhirnya beberapa warga Desa Agom  mundur dan  balik  pulang.  Hari  Minggu  malam  Senin  melalui  pesan  singkat  (sms)  - intinya:
“Ass...  Tabik  pun  kaban  wagei  sikam  Buay  Raden  Intan  &  Raden  Imbo. Mohon  bantuan  kaban  wagei  sunyini,  sikam  d  Kalianda  d  serang  jelma kurang kekuatan jelma gam tewas 9, jadi mohon bantuan segera. Sebarkan bbm sinji. Trims Bela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”. Artinya: “Ass…  salam  untuk  warga  kami  Buay  Raden  Intan    dan  Raden  Imbo. Mohon bantuan saudara semuanya, kami di Kalianda diserang, kita kurang kekuatan,  orang  kita  tewas  9,  jadi  mohon  bantuan  segera.  Sebarkan  bbm ini. Terimakasih membela Sai Bumi Ruwai Jurai. Lampung Bersatu”.
Berdasarkan  informasi  tersebut  masing-masing  desa  menyerukan  melalui masjidnya  akan turut mendukung menyerang warga Desa Balinuraga, dan warga Desa  Agom    mempersiapkan  senjata-senjata  untuk  dipakai    penyerangan,  seperti yang diuraikan MS.  Hari Senin nya 29 Oktober 2012 sejumlah warga Lampung (termasuk  warga  Agom)  dengan  kekuatan  massa  sekitar  20.000  orang  dari berbagai  daerah    Provinsi  Lampung  di  pagi  hari    berkumpul  untuk  melakukan penyerangan  ke warga Desa Balinuraga. Rencana  penyerangan  dilakukan pada pukul  10.00  WIB.  Namun  atas  pertimbangan  Tokoh  Adat  dari  Keratuan  Darah Putih  yang  dipimpin  oleh  Raden  Imba  dan  Lima  Marga    Lampung  Selatan, penyerangan dilakukan pada pukul 14.00 hingga 16.30 WIB dimana selesai  tidak selesai warga Lampung harus meninggalkan Desa Balinuraga.  Pada serangan kali ini  mengakibatkan  warga  Desa  Balinuraga  banyak  yang  meninggal  dunia, mengungsi,  bangunan  dirusak  dan  dibakar,  serta  kerugian  harta  benda. Selanjutnya,  pihak-pihak  yang  berkonflik    diselesaikan  melalui  perundingan panjang  yang  melibatkan,  antara  lain:    tokoh  adat,  tokoh  pemuda,  tokoh masyarakat, tokoh agama, Polri dan TNI (Sumber : Tokoh Adat Desa Agom).
Penerapan  teori  segitiga  konflik  Galtung  dalam  menganalisis    konflik, dimana peneliti berusaha analisis hubungan sebab akibat, sehingga terjadi konflik sosial.  Dalam  teori  segitiga  konflik  Galtung    terdapat    3  dimensi,  yaitu      sikap, perilaku dan  kontradiksi.  Dimensi sikap merupakan persepsi dari masing-masing pihak  yang  berkonflik  tentang  isu  pelecehan  sexual  terhadap  dua  gadis    warga Desa  Agom  yang  terjatuh  dari  motor  karena  ulah  pemuda-pemuda  warga  Desa Balinuraga.  Sampai    melapor  ke  kepolisian  dan  pelaku  jatuhnya  korban  dicari
tidak  ketemu,  kemudian  melapor  ke  Ketua  Adat  Lampung  Selatan. Berkembanglah eskalasi konflik, sikap dengan persepsi dipicu oleh  pesan singkat dan jejaring sosial tentang  isu
tersebut,  sehingga  terjadi  gerakan  massa    yang    turut  menyerang  warga  Desa Balinuraga.   Dalam dimensi perilaku sebagai wujud sebuah bentuk  permusuhan dimanifestasikan  dalam  tindakan nyata penyerangan, pembakaran rumah-rumah, perusakan  fasilitas  umum  maupun  penjarahan.  Dimensi  kontradiksi    munculnya situasi pada proses konflik yang melibatkan unsur sikap dan perilaku. Kontradiksi terwujud  karena  adanya  unsur  persepsi  dan  tindakan  nyata  dari  masing-masing pihak  dengan  tindakan  aksi    konflik  kekerasan  bersifat  destruktif      brutal,  sadis dan anarkhis.
Pada  saat  berdialog  di  rumah  orang  tua  pelaku,  di  luar  rumah    ramai dikerumuni    oleh  warga  Desa  Balinuraga  sambil    mengoceh  “udah  lah  tausah diurusin.  Desa  Agom  aja  kecil”.    Akibatnya,  Kades  Balinuraga  terpancing  dan mengatakan “ya sudahlah kalau tidak mau diurusin”. Apalagi perbedaan pendapat dan  sikap  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  hasil  keputusan  dari  dialog  dan pencarian  pelaku  jatuhnya  korban  oleh  pihak  polisi  tidak  ditemukan,  sehingga semakin memicu terjadinya konflik dengan sikap  melaporkan  ke ketua adat dari Marga Lampung  Lampung Selatan serta  pesan singkat (SMS) dan jejaring sosial. Pada  saat  agresi,  ribuan  massa  serentak  mengucap  Asma  Allah:  Allahhu  Akbar Allahhu Akbar …, begitu pula pulangnya. Massa sebagai pendukung pihak warga Desa  Agom  cenderung    berperilaku    beringas,  anarkhis  dan  brutal  dalam menghadapi situasi konflik. Dengan  gaya manajemen konflik: Pertama , sebelum penyerangan  warga  Desa  Agom  mempersiapkan  senjata-senjata.  Warga  selain Lampung  yang  turut  berkonflik  diberi  kalung  daun  kelapa  muda  (janur)  untuk menjaga  keselamatan. Kedua ,  dari  berbagai  penjuru  berkumpul  di  Lapangan Waringin  Harjo    Desa  Agom. Ketiga ,  kendaraan  massa  berhenti  di  Pasar  Patok Kecamatan  Way  Panji,    kemudian  dilanjutkan  dengan  berjalan  kaki  melintasi Desa Sidoharjo dan  Desa Sidoreno menuju Desa Balinuraga. Taktik konflik yang dilakukan atas  anjuran dari Tokoh Adat dari Keratuan Darah Putih yang dipimpin oleh  Raden  Imba  dan  Lima  Marga    Lampung  Selatan  ,  bahwa  penyerangan
dilakukan  pada  pukul  14.00  hingga  16.30  WIB  dimana  selesai    tidak  selesai seluruhnya harus meninggalkan Desa Balinuraga.

## Gambar 2. Urut Urutan Kejadian Konflik di  Kabupaten Lampung Selatan
Kejadian-kejadian penanganan oleh                                      Kejadian-kejadian  menurut Pandangan Pemerintah/Daerah Lampung Selatan                                    Pihak-Pihak Yang Berkonflik
2012 Konflik Balinuraga -Serangan puncak dikomandoi ketua tokoh adat dari Keratuan Darah Putih. -Serangan ditentukan sekitar dua jam, balik. -Pengerahan massa dari sms sekitar 20.000 orang
-Pihak-pihak  yang  berkonflik    diselesaikan  melalui  dialog, negoisasi,  mediasi  dan  arbitrase,    melibatkan  :    tokoh  adat, tokoh  pemuda,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  Polri  dan TNI serta pemerintah.
-Gubernur  &  Bupati  Lamsel  - Aparat Pemerintah (Daerah
Lampung Selatan) memfasilitasi dan me-arbitrase
-Upaya perdamaian dilakukan Raja  Bali  bertemu  dgn  sejumlah Tokoh Adat Lampung. -Deklarasi Perdamaian 2012 Keonaran depan masjid Desa Sidoharjo Pemuda-pemuda  Balinuraga berbuat kerusuhan di depan masjid sedang takbiran karena bising. 2012 Konflik Napal -Penyerangan ke warga Ds. Kota Dalam oleh warga Bali -Pengerahan  massa    400  an    warga  Lampung  untuk  serangan balasan -Terjadi dua kali serangan balasan thd warga Bali Napal -Ada mediasi dan penanganan oleh pemerintah.
-Ada  3  point  permohonan  maaf warga Bali Napal.
-Ditindaklanjuti dgn 6 point perjanjian perdamaian.
2011
Konflik Marga Catur Jajaran  Pemerintah  Daerah  & Muspida Lampung Selatan
memediasi  penyelesaian  konflik antar  warga. 2010 Konflik Ds Tetaan -Berawal dari perkelahian pemuda  Lampung dgn pemuda  Bali dari  Kecamatan Ketapang. -Penyerang  warga  Desa  Tetaan  Kec.  Penengahan  oleh  warga Bali 2010 Penyerang Ds Pasemah -Tidak terima  kalah dalam bertikai  anggota warga Bali, maka terjadi penyerang dan  pembakaran  rumah warga Ds Pasemah Kec Palas 2009 Perusakan Msjd Ds.Ruguk Penyerangan  dilakukan  karena  kesal  dan  terganggu    suara adzan yang keras. Masjid  Desa  Ruguk  jadi  sasaran  amukan  massa  warga  Bali. Akibatnya atap masjid rusak. 2009 Konflik Ds.Palas Pasemah -Bermula dari pertikaian antar kelp. siswa Bali & Kelp. Siswa Semendo dimana Kelp Bali kalah. -Lapor ke warga desa sedang Ritual Ngaben. -Ramai-ramai mencari pelaku dan lakukan perusakan 2005 Konflik Ds. Pasemah 1982 Konflik Ds. Sandaran -Penyerangan  warga  Ds.  Bali  Agung  thd  warga  Ds.  Palas
Pasemah.
-Akibatnya beberapa rumah warga Ds. Palas Pasemah terbakar.
Perselisihan  warga  Bali  Ds.  Balinuraga  dgan  warga  Lampung Ds.  Sandaran  memperebutkan  kekuasaan  calo  agen  perjalanan angkutan umum.
-Warga Bali kesal dgn warganya tewas. -Tak  ada  respon    dari  pihak  keluarga  pelaku  &  pemerintah daerah.
-Pihak  keamanan/  kepolisian  kurang  sigap  amankan  pelaku kasus penganiayaan.

## Tahap Akibat
Suatu  krisis  konflik  pasti  akan  menimbulkan  suatu    akibat  konflik.  Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau mungkin melakukan gencatan senjata (jika  seperti  perang  terjadi).  Satu  pihak  mungkin  menyerah  atau  menyerah  atas desakan pihak lain. Kedua  pihak berkonflik mungkin setuju bernegosiasi dengan atau  tanpa  bantuan  perantara.  Suatu  pihak  yang  mempunyai  otoritas  atau  pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua pihak menghentikan pertikaian.  Apa  pun  keadaannya,  tingkat  ketegangan,  konfrontasi  dan  kekerasan pada  tahap  ini  mengarah  menurun,  dengan  kemungkinan  adanya  penyelesaian konflik.
Pada  saat  krisis  dengan  ribuan  massa  pendukung  warga  Desa  Agom menyerang  Desa  Balinuraga,  sehingga  membuat  kocar-kacir  warganya,    ada    6 orang yang tewas dan 419 Kepala Keluarga atau sekitar 1700 orang  mengungsi. Akibat    konflik  tersebut  di  pihak  Desa  Balinuraga  kurang  lebih  ada  375  rumah hancur  akibat  dirusak  dan  dibakar,  dan  sekitar  103  rumah  rusak  ringan.    Secara keseluruhan,  kerusahan  dan  korban  yang  dialami  oleh  wargaDesa  Balinuraga, menurut tokoh masyarakat setempat, bahwa ada sebuah gedung SMP rusak 40 %, sebuah  gedung  SD  rusak  20  %,    Pura  tempat  ibadah    ada  1  buah  rusak  parah, rumah  warga  berjumlah  375  rusak  dan  fasilitas  umum  rusak  dan  puluhan  orang Bali luka-luka,  harta-benda yang  rusak dan  raib 11 motor, satu minibus, dan dua mobil jeep  dengan total kerugian diperkirakan sampai Rp 23 milyar.
Adapun  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik,  yaitu:  kedua  belah  pihak  yang berkonflik,  para  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  segenap perangkat  desa.  Kemudian  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  konflik,  antara  lain: secara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Lampung¸ Kapolres Lampung  Selatan,  Kapolsek  dan  jajarannya;  TNI,  LSM,  Ormas,  Satpol  PP, Bupati dan Aparat Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga keamanan lainnya, terutama  dalam  proses  pengendalian    terhadap  situasi    dan  kondisi,  serta  dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian. Untuk mengakhiri konflik  juga telah diadakan beberapa kali pertemuan dan dialog antar tokoh (tokoh adat) dari wakil Lampung  dan  Bali,  dimana  kurang  lebih  ada  lima  kali  pertemuan  dengan kesepakatan  perdamaian  yang  difasilitasi  pemerintah  daerah.  Disamping  itu,
dilakukan  proses  pengawasan  dan  penghentian  aksi  kekerasan  oleh  militer  yang berperanan sebagai penjaga perdamaian bersifat  netral. Proses deeskalasi konflik pun  diupayakan  oleh  pihak  pemerintah  dengan  memberlakukan  status  darurat sipil.  Proses  deeskalasi  konflik  pun  telah  terlaksana  karena  sudah  adanya kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik.
Selanjutnya,  dilakukan  suatu    proses  rekonsiliasi  sikap    dan  strategi  dari pihak-pihak  yang  berkonflik  dengan  melalui:  negosiasi,  mediasi,  arbitrasi terutama  pada  level  elit    pimpinan.    Dengan  negosiasi  sebagai  suatu  proses pemecahan  masalah  secara  sukarela  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik menyelesaikan konflik dengan mengedepankan para tokoh masyarakat dari kedua belah  pihak  yang  berkonflik,  Kades  Balinuraga  dan  Kades  Agom.  Penyelesaian konflik  dengan  cara  me-Mediasi  pun  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak    yang berkonflik    menyepakati  ditunjuk    pihak  ketiga  sebagai  mediator,  yaitu  masing- masing  kepala  desa  nya  oleh    Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Provinsi Lampung,  khususnya  Kasubdit  Koordinator  Masyarakat  Polda  Lampung  sebagai pengontrol.  Penyelesaian  konflik  demi  terwujudnya  perdamaian  dan  deklarasi dilaksanakan di Balai Keraton Hotel Novotel  Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal  4  November  2012.  Dalam  acara  tersebut  dihadiri  oleh  para  pejabat pemerintah  Provinsi  Lampung  dan  Kabupaten  Lampung  Selatan,  para  Tokoh Lampung dan para Tokoh Bali.   Perjanjian perdamaian yang telah dideklarasikan, nampaknya  belumlah  dapat  dinyatakan  sebagai  sebuah  perjanjian  perdamaian yang    abadi,  karena      perjanjian    yang  diterapkan  oleh  pemerintah  berdasarkan jenis  perjanjian  Arbitrase    dengan  strategi  kalah-kalah  (lose-lose  strategy),yang semestinya menciptakan (win &win solution) sehingga terwujud terciptanya suatu keputusan kompromi dan kolaborasi.
Dalam  perjanjian  perdamaian  arbitrase,  pihak arbitrator mendengarkan pihak-pihak  yang  berkonflik.  Arbitrator  bertindak  seperti  hakim  dalam menentukan penyelesaian konflik. Dengan strategi tersebut, membuat pihak-pihak yang berkonflik merasa tidak puas dan kemungkinan timbulnya  konflik kembali. Untuk  sampai  pada  perjanjian  damai  yang  sesuai  harapan,  maka  sebaiknya pemerintah memperhatikan harapan dari kedua belah pihak yang berkonflik.
Penyelesaian  konflik    antara  warga  Bali  Desa  Balinuraga  dengan  warga Lampung Desa Agom tidak menggunakan seorang hakim,  baik mediator maupun arbitrator  ditunjuk  dan  diperankan  oleh  masing-masing  kepala  desa  dari  pihak- pihak yang berkonflik. Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2012 dilaksanakan deklarasi  perdamaian  di  Lapangan    Waringin  Harjo    Desa  Agom    Kecamatan Kalianda  yang  dihadiri  oleh  para  warga  Lampung    Desa  Agom  Kecamatan Kalianda  dan para warga  Bali  Desa Balinuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Provinsi  Bali,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lampung Selatan, Aparat keamanan dari  TNI  Polri.  Penandatanganan maklumat damai  dilakukan  dihadapan  Raja  Bali  dan  Ketua  Majelis  Penyimbang  Adat Lampung.

## Tahap Pascakonflik
Pada tahap ini situasi terkendali dengan  mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan,  ketegangan  berkurang  dan  hubungan  lebih  mengarah  ke    normal  di antara  kedua  pihak  yang  berkonflik.  Namun,  jika  isu-isu  dan  masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, maka tahap pascakonflik sering kembali lagi menjadi situasi pra konflik.
Usai  penandatanganan  maklumat  dalam  pelaksanaan  sosialisasi  terhadap maklumat  tersebut,  pihak-pihak  yang  berdamai  melakukan  beberapa  cara, diantaranya  mempertemukan  para  tokoh  adat  se-Lampung  dengan  para  keluarga korban yang meninggal. Di samping itu, disebarkan maklumat tersebut ke seluruh kepala  keluarga  dan  keluarga-keluarga  korban  yang  mengungsi  di  SPN. Selanjutnya maklumat disosialisasikan ke seluruh desa-desa warga Bali di seluruh Lampung, dan diseluruh Indonesia.
Cara  berikutnya,  melalui    budaya  dan  ritual,  dimana  pada  acara-acara tersebut  akan  disinergiskan  dengan  pertemuan  yang  terus-menerus.  Pertemuan bisa  dilakukan  dua  bulanan  atau  tiga  bulanan  yang    digagas  oleh  masyarakat Lampung  dan  Bali  serta  untuk  masalah  teknis  tergantung  pada  pihak  yang berdamai.  Selanjutnya,  Raja  Bali  dan  tokoh-tokoh  adat  Lampung    berkunjung  di SPN    memberikan  bantuan  sekaligus  mendeklarasikan  Forum  Komunikasi Masyarakat Bali Lampung.
Berbeda halnya dengan penandatanganan maklumat damai, adalah kondisi dan  situasi  pasca  konflik  keberadaan  pemerintahan  Desa  Balinuraga  bergejolak. Menurut  PJS Sekretaris Desa Balinuraga,  bahwa “keadaan struktur pemerintahan Desa  Balinuraga  kacau.  Kades    dan  Sekdes  mengundurkan  diri.  BPD  dan  Kaur juga  sedang  kosong.  Saya  ditunjuk  jadi  PJS  Sekdes  karena    dulunya    Kepala Dusun.  Kepengurusan  ini  sedang  dibentuk  dan  pemerintahan  langsung dikendalikan dari pihak kecamatan.”
Tindakan  warga  Bali  Desa  Balinuraga  yang  selalu  membanggakan    diri “akulah    yang  paling  kuat”,  terbalaskan.  Mereka  yang  sebelumnya  selalu beratribut pakaian  adat dalam beraksi. Namun setelah  konflik mereka tidak lagi demikian.  Sifat tindakan membanggakan diri warga Balinuraga  telah terbayarkan dengan rasa traumanya. Dengan demikian, tidak ada motif lain selain pelampiasan emosi  balas  dendam    yang  selama  ini  selalu  berada  dalam  tekanan  terhadap tindak-tanduk warga masyarakat Bali Desa Balinuraga.

## Kesimpulan
Tahap prakonflik sebagai tahap  awal dari Penahapan konflik, dipicu oleh adanya  isu pelecehan seksual yang menimpa dua gadis  warga Desa Agom. Pada saat dialog dan negoisasi tidak ada kesepakatan dan kesepahaman sehingga terjadi eskalasi  konflik.      Tahap  konfrontasi,  berdasarkan  rentetan  kejadian    dengan indikasi eskalasi konflik  ditandai  beberapa indikator, diantaranya : peningkatan insiden-insiden    konflik  dengan  kekerasan  tergolong  kecil  maupun  besar  dan beberapa kali terjadi insiden konflik publik.
Tahap krisis sebagai tahap puncak konflik, dimana hari Senin  29 Oktober 2012 warga Lampung dan massa pendukungnya menyerang dan memporakporandakan  Desa  Balinuraga.    Tahap  Akibat,  akibatnya  kedua  belah pihak  yang  berkonflik,     para  tokoh      dan segenap  perangkat  desa  terlibat  dalam proses  pengendalian  terhadap  warganya  masing-masing,  serta  berupaya menyelesaikan  konflik  dan  perdamaian.  Upaya  perdamaian  juga  dilakukan  oleh Raja Bali bertemu dengan sejumlah tokoh adat Lampung dan Bali serta berdialog. Proses penghentian aksi kekerasan oleh intervensi militer. Proses rekonsiliasi dan strategi  dari  pihak-pihak  yang  berkonflik  melalui:  negosiasi,  mediasi,  arbitrasi. Dalam proses mediasi dan arbitrase, baik mediator maupun arbitrator ditunjuk dan
diperankan  oleh  masing-masing  oleh  kepala  desanya  dari  pihak-pihak  yang berkonflik.  Tahap  Pascakonflik  dan  kesepakatan  maklumat,  dimana  pelaksanaan sosialisasi  maklumat  perdamian  dilakukan.    Kondisi  dan  situasi  pasca  konflik keberadaan  pemerintahan  Desa  Balinuraga  bergejolak  dimana  kepala  desa  dan sekretaris desa nya mengundurkan diri. BPD dan Kaur juga  kosong.

## Daftar Pustaka
Asy’ari,Suaidi. (2003). Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini . INIS. Jakarta Budiman,  Budisantoso,dkk.(2012). Merajut  Jurnalisme  Damai  di  Lampung ,  AJI Bandar  lampung.  Diakses  melalui<https://www.acrobat.com/en_us.html  > tgl. 12 Juni 2014.
Burhanudin,  dkk.(ed.).  (1998). Sistim  Siaga  Dini  Untuk  Kerusuhan  Sosial , Jakarta: Litbang Depag dan PPIM
Creswell,John  W.  (2012). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Fisher,  Simon.  (2010). Mengelola  Konflik:  Ketrampilan  &  Strategi  untuk Bertindak (edisi  bahasa  Indonesia),  The  British  Council,  Indonesia, Jakarta.
Galtung,  Johan.  (1975). “Three  approaches  to  peace:  peacekeeping, peacemaking,  and  peacebuilding ”.  Dalam  Johan  Galtung  (ed.). Peace, War,  and  Defense  –  Essays  in  Peace  Research Copenhagen:  Christian Ejlers
Galtung,  Johan.  (2003). Studi  Perdamaian:  Perdamaian  dan  Konflik, Pembangunan dan Peradaban , Pustaka Eureka, Surabaya Kriesberg,  Louis.  (1973). The  Sociology  of  Social  Conflicts. Englewood  Cliffs, New Jersey Prentice-Hall, Inc.
Ritzer, Geoge & Goodman, Douglas J. (2004). Teori  Sosiologi  Modern ,Bantul: Kreasi Wacana
Rohidi,Tjetjep  Rohendi  (penerjemah).  (1992). Analisis  data  kualitatif  :  buku sumber  tentang  metode-metode  baru  /  Matthew  B.  Miles  dan  A.  Michael Huberman. Jakarta :  UI-Press.
Sihbudi, dkk. (2001). Bara Dalam Sekam . Bandung: Mizan Media Utama
Susan, Novri. (2010). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer . Jakarta: Kancana Media Group.
Tadjoeddin.  (2002). Anatomi  Kekerasan  Sosial  dalam  Konteks  Transisi:  Kasus Indonesia,  1990-2001. Working  Paper  :  02/01-I,  Project  INS/99/002- UNSFIR/United  Nations  Support  Facility  for  Indonesian  Recovery,
Jakarta, April 2002. Diakses melalui
<https://www.acrobat.com/en_us.html > tgl. 5 Mei 2012.
Wijardjo,dkk.  (2001). Konflik,  Bahaya  atau  Peluang?  Panduan  Latihan Menghadapi  dan  Menangani  Konflik  Sumber  Daya  Alam .  Bandung: Pustaka Pelajar
Wirawan. (2010). Konflik Dan Manajemen Konflik. Jakarta: Salemba Humanika Zeitlin, Irving M.(1998). Memahami Kembali Sosiologi ,Yogyakarta: UGM Press.
Undang  Undang    Republik  Indonesia    No.  7  Tahun  2  012  tentang  Penanganan Konflik    Sosial.  Diakses  melalui  <  https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 11 Januari 2013.

## Jurnal dan lain-lain
Fanani,Yazid,  Penanggulangan  konflik  tawuran  warga  Matraman,  Tesis,
Pascasarjana  UI,  2001.  Diakses  melalui  <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>    tgl. 12 Januari 2015
Hasil Survey dari LSI 2012. Diakses melalui < http://news.liputan6.com/read/
473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>    tgl. 21 Maret 2013.
Hendrajaya,  dkk.,  Ragam  Konflik  di  Indonesia:  Corak  Dasar  dan  Resolusinya,
Laporan  Akhir,  Badan  Pembangunan  dan  Pengembangan  Kementrian Pertahanan, 2010. Diakses melalui <http://km.ristek.go.id/assets /files/RAGAM%20KONFLIK%20DI%20INDONESIA.pdf/https://www.a crobat.com/en_us.html> tgl. 22 Mei 2013.
Hermansyah,  Aswandi  dan  Herlina,  “Konflik  dan  Kekerasan  Etnis  Dalam Masyarakat  Multikultural  (Analisis  Budaya  Terhadap  Bekerjanya  Sistem Peradialan  Negara)”, Jurnal  Penelitian  Universitas  Tanjungpura Vol  IX,
No 1 Januari 2008. Diakses melalui  https://www.acrobat.com/en_us.html tgl. 4 Mei 2012.
Jenis  Bencana  dan  Kerusuhan  Sosial,    Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah.
Diakses  melalui      <http://bpbd.  pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03- 03-56-06/jenis-bencana/kerusuhan-sosial>  tgl. 21 Mei 2013.
Konflik  Sosial-Bentrok  Antarwarga,  Puluhan  Rumah  Dibakar.  Diakses  melalui
<  http://gedeyenuyani.blogspot.com/  2012/02/  bentrok-di-sidomulyo- diduga-didalangi.html>  tgl. 20 Mei 2013.
Lampung  Post,  Grafis,  Lampung  Post, Rabu  25  Januari  2012,  No.  12330,  Tahun XXXVII. Diakses melalui <http://www.sicripps.ohio.edu/news/
cmdd/artikelefhtm.>  tgl. 20 November 20012.
Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia,  Current  Asia  dan  the  Centre  for Humanitarian  Dialogue, Pengelolaan  Konflik  di  Indonesia  Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso , Juni 2011. Diakses melalui <https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl 26 Januari 2013.
Nulhaqim,  Soni  Ahmad,  Manajemen  Kolaborasi  Resolusi  Konflik  Dalam Perkelahian  Antar  Warga  Di  Daerah  Perkotaan  (Studi  Kasus:  Palmeriam dan Berland di Jakarta Timur), 2007. Diakses melalui <http://soninulhaqim.blogspot.com/2007/12/manajemen-kolaborasi- resolusi.html> tgl. 12 September 2013.
Nuraeni,  dan  Faturochman,  Faktor  Prasangka  Sosial  Dan  Identitas  Sosial  Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga  Palmeriam  Matraman  Jakarta  Timur),Jurnal Sosiosains 2006, XIX(1).  Diakses  melalui  <https://www.acrobat.com/en_us.html  >    tgl.  13 Juni 2012.
Penelitian tentang “Membali di Lampung” Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga  Lampung  Selatan,    Library  UKSW,  2011.  Diakses  melalui <http://www.lib.uksw.ac.id>    tgl. 27 Mei 2013.
Umar,Musni  dan  Erman Anom, “TAWURAN” di Johar Baru Jakarta Pusat, Juli-
Agustus 2011, Laporan Penelitian. Diakses melalui
<http://musniumar.wordpress.com/ 2011/10/08/laporan-hasil-penelitian- tawuran-di-johar-baru/> tgl. 13 Juni 2012.
Yara,  Idawati  H.M.,  Konflik  komunal  di  Jakarta  :  Studi  kasus  di  kawasan Matraman,  Kecamatan  Matraman,  Jakarta  Timur,  Tesis,  Pascasarjana  UI, 2002. Diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/> tgl. 12 Januari 2015