## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT ADANYA PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
Oleh :
Sonny Triyono Saputra Email : sonny_207@yahoo.com
Universitas Narotama, Surabaya

## Abstrak
Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran- pembayaran  terhadap utang-utang  dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan  kondisi  keuangan  (financial  distress)  dari  usaha debitor  yang  telah  mengalami  kemunduran  Kepailitan  merupakan  suatu  jalan  keluar  untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut  sudah  tidak  mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  membayar  utang-utang  tersebut kepada para  kreditornya. Apabila ketidakmampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo  disadari  oleh  debitor,  maka  langkah  yang  dapat  diambil  oleh  debitor  ialah  dengan mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya sendiri, atau dengan cara penetapan  status  pailit  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  apabila  telah  terbukti  bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Kata kunci : pailit, debitor, utang

## Abstract
Bankruptcy  is  a  situation  where  the  debtor  is  unable  to  make  payments  on  the  debts  of  his creditors.  The  state  of  being  unable  to  pay  is  usually  caused  by  financial  distress  from  the debtor's  business  that  has  experienced  bankruptcy.  This  is  a  way  to  get  out  of  the  debt problem that hides a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay debts. the debt to its creditors. If the inability to repay debts that are due is realized by the debtor, then the step  that  can  be  taken  by  the  debtor  is  by  submitting  a  request  to  determine  the  status  of bankruptcy to himself, or by determining the status of bankruptcy issued by the court if it has been  proven  that  the  debtor  has  indeed  not  been  able  to  repay  debts  that  are  due  and collectible.
Keywords : bankruptcy, debtors, debts

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Dunia  usaha  merupakan  yang  paling menderita  dan  merasakan  dampak  krisis yang  tengah  melanda 1 .  Terpuruknya  ke- hidupan  perekonomian  Indonesia  dapat dipastikan  banyak  dunia  usaha  yang  tidak mampu  untuk  melanjutkan  usahanya  ter- masuk  untuk  memenuhi  kewajibannya untuk  membayar  utang-utangnya  kepada pihak  kreditor,  hal  inilah  yang  menimbul- kan  permasalahan  hukum  jika  produk perundang-undangan sebagai peraturan untuk  memberi  kepastian  dan  perlindungan hukum bagi semua pihak tidak lengkap dan sempurna.
Untuk  mengatasi  adanya  permasala- han  yang  timbul  dalam  dunia  usaha  yang bangkrut  dan  akan  berakibat  pula  tidak dapat  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban yang  sudah  jatuh  tempo,  maka  pemerintah melakukan  perubahan-perubahan  dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan  cara  melakukan  revisi  terhadap Undang-undang Kepailitan yang ada.
Sistem  yang  dipergunakan  dalam  peruba- han  Undang-Undang  Kepailitan  adalah tidak  melakukan  perubahan  secara  total, tetapi  hanya  mengubah  pasal-pasal  tertentu yang perlu diubah dan  menambah berbagai
1 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum Bisnis: Kepailitan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.17
ketentuan  baru  kedalam  Undang-Undang yang sudah ada. 2
Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran  terhadap  utang- utang  dari  para  kreditornya.  Keadaan  tidak mampu  membayar  lazimnya  disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan ( financial  distress) dari  usaha  debitor  yang telah  mengalami  kemunduran. 3 Sedangkan kepailitan  merupakan  suatu  putusan  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  yang  me- ngakibatkan  sita  umum  atas  seluruh  keka- yaan  yang  dimiliki  maupun  kekayaan  yang akan dimiliki oleh debitor di kemudian hari. Pengurusan  dan  pemberesan  kepailitan dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawa- san hakim pengawas, kedua pejabat tersebut yang  ditunjuk  langsung  pada  saat  putusan pailit dibacakan.
Ada  beberapa  faktor  perlunya  pengatu- ran  mengenai  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  yaitu  untuk menghindari adanya: 4
1. Perebutan  harta  debitur  apabila  dalam waktu  yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2 Imran  Nating, Peranan  Dan  Tanggung  Jawab Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan Kepailitan, Raja  Grafindo  Persada,  Jakrata,  2005, Hlm. 7-8.
3  M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip, norma,  dan  Praktik  di  Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 25
4 Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan  Niaga  dan  Lembaga  arbitrase, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 69
2. Kreditor pemegang hak jaminan keben- daan  yang  menuntut  haknya  dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatiakan  kepentingan  debitor atau para kreditor.
3. kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan oleh  salah  satu  kreditor  atau  debitor sendiri.
Kepailitan  merupakan  suatu  jalan keluar  untuk  dapat  keluar  dari  persoalan utang  piutang  yang  menghimpit  seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai  kemampuan  lagi  untuk  mem- bayar  utang-utang  tersebut  kepada  para kreditornya. Apabila ketidak-mampuan untuk  membayar  utang  yang  telah  jatuh tempo  disadari  oleh  debitor,  maka  langkah yang  dapat  diambil  oleh  debitor  ialah dengan mengajukan permohonan penetapan status  pailit  terhadap  dirinya  sendiri,  atau dengan  cara  penetapan  status  pailit  yang dikeluarkan  oleh  pengadilan  apabila  telah terbukti  bahwa  debitor  tersebut  memang telah  tidak  mampu  lagi  untuk  membayar utangnya  yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditor  dan  harta  kekayaan  debitor  tidak cukup  untuk  membayar  lunas  semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan  segala  cara,  baik  yang  sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai  dengan  dengan  prosedur  hukum,
untuk  mendapatkan  pelunasan  tagihannya terlebih  dahulu.  Kreditor  yang  datang belakangan  sudah  tidak  dapat  lagi  pem- bayaran  karena  harta  debitor  sudah  habis diambil  oleh  kreditor  yang  datang  lebih dahulu.  Hal  ini  sangat  tidak  adil  dan merugikan  baik  kreditur  maupun  debitor sendiri.
Kepailitan dimaksudkan  untuk  meng- hindari terjadinya sitaan terpisah atau ekse- kusi  terpisah  oleh  kreditor  dan  meng- gantikannya  dengan  mengadakan  sitaan bersama  sehingga  kekayaan  debitor  dapat dibagikan  kepada  semua  kreditor  sesuai dengan  hak  masing-masing  karena  ke- pailitan  ada  demi  untuk  menjamin  para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit. 5

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  di  atas,  maka  per-masalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi kreditor  terkait  adanya  pailit  yang  di- ajukan oleh Debitur ?
2. Bagaiamana upaya hukum  yang dilaku- kan  oleh  Kreditur  untuk  menangkal kepailitan yang diajukan oleh Debitur ?
5 Imran Nating, op. cit., Hlm. 9.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  pe- nelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangu- nan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  di- maksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 6
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pen- dekatan konseptual. Pendekatan perundang- undangan  atau  statute  approach  digunakan jika  permasalahan  penelitiannya  memper- masalahkan  konflik  norma  yang  terjadi secara  vertikal  maupun  horizontal.  Misal- nya norma yang berada pada sebuah peratu- ran  perundang-undangan  yang  bersifat khusus  atau  umum,  ataukah  berada  pada yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah,  dan berada pada yang lama atau yang baru.
Pendekatan  konseptual  atau concep- tual  approach beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga dapat  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
6I Made Pasek Diantha , 2016 , Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi TeoriHukum (Jakarta : Prenada Media Grup).hlm 12
konsep  hukum,  dan  asas-asas  hukum  yang relevan dengan isu yang dihadapi. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi Kreditur  Adanya  Pailit  Yang  Di- ajukan Oleh Debitur
Perlindungan Hukum merupakan unsur  yang  harus  ada  dalam  suatu  negara. Setiap pembentukan negara pasti di  dalam- nya  ada  hukum  untuk  mengatur  warga negaranya.  Dalam  suatu  negara,  pasti  terj- adi  hubungan  antara  negara  dengan  warga negaranya.  Hukum  adalah  suatu  peraturan yang  memaksa,  akan  tetapi  tidak  untuk memaksakan  sesuatu  pada  seseorang  me- lainkan  untuk  melindungi  kepentingan-ke- pentingan  manusia.  Hal  ini  disebabkan karena  kepentingan  itu  kerap  kali  diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum  perlu  mengamankannya  dan  bila perlu memaksa. 8
Menurut  R.  Soeroso,  “Hukum  adalah himpunan  yang  dibuat  oleh  yang  ber- wenang dengan tujuan untuk  mengatur tata kehidupan  bermasyarakat  yang  mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mem- punyai  sifat  memaksa  dengan  menjatuhkan
7 Ibid, hlm. 159
8 R.Soeroso,  1992, Pengantar  Ilmu  Hukum , Jakarta:Sinar Grafika,hlm.24
sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. 9
Perlindungan  hukum  terdiri  dari  2  (dua) suku  kata  yaitu  perlindungan  dan  hukum artinya  perlindungan  menurut  undang- undang  yang  berlaku.  Perlindungan  hukum merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  dan mempertahankan  keadilan  yang  menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.
Tujuan perlindungan hukum  tentunya untuk  memberikan  rasa  aman  baik  secara fisik  maupun  secara  mental  dari  ancaman, gangguan  teror  atau  kekerasan  dari  pihak manapun  berdasarkan  asas  negara  hukum. Hubungan  hukum  yang  dilakukan  antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum  sehingga  setiap  hubungan  hukum dapat  menciptakan  kedamaian,  keadilan, dan  juga  kemanfaatan  kepada  masing- masing  pihak.Tujuan  perlindungan  hukum dilakukan  agar  para  pelaku  hukum  atau masing-masing  pihak  dapat  saling  percaya dan  saling  memiliki  itikad  baik,  agar  tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar  satu  sama  lain. 10 Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi tindakan  pemerintahan  yang  didasarkan pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan adanya  perlindungan  hukum  preventif pemerintah  terdorong  untuk  bersikap  hati- hati  dalam  mengambil  keputusan  yang
9 Pengertian-perlindungan-hukum.  http://  www. prakoso.com, (diakses pada 5Februari 2020 pukul: 19.00 WIB)
10 Ridwan  Khairandy,2003, Itikad  Baik  dalam Kebebasan Berkontrak ,Fakultas
Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 217.
didasarkan  pada  diskresi.  Belum  ada peraturan khusus  yang  mengatur lebih jauh tentang  perlindungan  hukum  tersebut  di Indonesia. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang  diinginkan  manusia  adalah  ketertiban dan  keteraturan  antara  nilai  dasar  dari hukum  yaitu  adanya  kepastian,  keman- faatan,  serta  keadilan  hukum,  meskipun pada  umumnya  dalam  praktek  ketiga  nilai dasar  tersebut  bersitegang,  namun  haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  37 tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penun- daan  Kewajiban  Pembayaran  utang,  yang dimaksud  dengan  kepailitan  adalah  sita umum  atas  semua  kekayaan  debitor  pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannya  di- lakukan oleh kurator di  bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Dilihat  dari  berbagai  arti  kata  atau pengertian  kepailitan  tersebut  di  atas  maka esensi  kepailitan  secara  singkat  dapat  di- katakan sebagai sita umum atas harta keka- yaan  debitor  baik  yang  pada  waktu  per- nyataan  pailit  maupun  yang  diperoleh selama selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan  semua  kreditor  yang  pada waktu  debitor  dinyatakan  pailit  yang  di- lakukan  dengan  pengawasan  pihak  yang berwajib.
Seorang  kreditor  atau  lebih,  baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama  dapat  mengajukan  permoho- nan  pailit  selama  memenuhi  syarat  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang  ke- pailitan.  Kreditor  yang  mengajukan  per- mohonan  kepailitan  bagi  debitor  harus memenuhi  syarat  bahwa  hak  tuntutannya terbukti  secara  sederhana  atau  pembuktian mengenai  hak  kreditor  untuk  menagih  juga dilakukan secara sederhana.
Syarat-Syarat  Pengajuan  Kepailitan Bagi  Kreditor  Untuk  dapat  dinyatakan pailit,  seorang  debitor  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 11 a. Debitor  mempunyai  dua  atau  lebih kreditor.
b. Tidak  membayar  sedikitnya  satu  utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
c. Atas  permohonan  sendiri  maupun  atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.
Syarat  permohonan  kepailitan  oleh kreditor adalah debitor mempunyai dua atau lebih  kreditor  dan  sedikitnya  tidak  mem- bayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah  dapat  ditagih.  seyogianya,  Undang- undang  kepailitan  mengambil  sikap  bahwa bahwa  hakim  hanya  boleh  mengambulkan permohonan  pailit  apabila  permohonan
11 Rahayu Hartini, op. cit ., Hlm. 76.
tersebut  telah  disetujui  oleh  pemegang saham mayoritas.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan Undang-undang  kepailitan  bagi  kreditor salah  satunya  adalah  dengan  adanya actio paulina . Actio  Paulina sejak  semula  telah diatur  dalam  Pasal  1341  KUH  Perdata, dimana  hal  ini  memberikan  hak  kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan  dilakukan  oleh  debitor,  baik dengan nama apapun yang dapat merugikan kreditor.
Ketentuan actio  paulina dalam  Pasal 1341  KUH  Perdata  ini  berkaitan  dengan ketentuan  Pasal  1131  KUH  Perdata  yang mengatur  prinsip Paritas  Creditorium. Hal ini karena dengan pasal 1131 KUH Perdata ditentukan  bahwa  semua  harta  kekayaan debitor  demi  hukum  menjadi  jaminan  atas utang-utang  debitor.  Dengan  demikian debitor  dalam  hal  ini  tidak  bebas  terhadap harta kekayaan yang dimilki ketika memiliki hutang terhadap kreditor.
3.2. Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan Oleh  Kreditur  Untuk  Menangkal Kepailitan  Yang  Diajukan  Oleh Debitur
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (PKPU)  diatur  dalam  Bab  Ketiga yaitu dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang
Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.  Permohonan  Penun- daan Kewajiban Pembayaran Utang dilaku- kan  dengan  maksud  untuk  mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran  sebagian  atau  seluruh  utang kepada kreditur. Pasal 222 UUK dan PKPU menentukan bahwa :
a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mem- punyai  lebih  dari  1  (satu)  Kreditur  atau oleh Kreditur,
b. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan  tidak  akan  dapat  me- lanjutkan  membayar  utang-utangnya yang  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dapat  memohon  penundaan kewajiban  pembayaran  utang,  dengan maksud  untuk  mengajukan  rencana perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur,
c. Kreditur  yang  memperkirakan  bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar  utangnya  yang  sudah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dapat  me- mohon  agar  kepada  Debitur  diberi penundaan kewajiban pembayaran utang,  untuk  memungkinkan  Debitur mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  tawaran  pembayaran  sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.
Menurut  Pasal  222  ayat  (1)  dan  ayat (3)  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU dapat  diketahui  bahwa  PKPU  dapat  di- ajukan  oleh  kreditor  juga  selain  oleh debitor.  Dengan  kata  lain,  PKPU  dapat diajukan  baik  oleh  debitor  maupun  oleh kreditor.  Hak  kreditor  untuk  mengajukan PKPU menurut UUK-PKPU sejalan dengan ketentuan Chapter  11 dari US  Bankruptcy Code, bukan hanya debitor yang diberi hak untuk  mengajukan  permohonan  untuk diadakan reorganization, tetapi juga hak itu diberikan kepada kreditor.
Berdasarkan Pasal 222 ayat (2), maka dapat  menjadi  tolok  ukur  maka  menurut penulis  tolok  ukur  bagi  kreditor  dalam menentukan  bahwa  debitor  “diperkirakan tidak  akan  dapat  melanjutkan  membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat  di  tagih  “harus  berdasarkan  financial audit  oleh  suatu  akuntan  publik.  Bukan berdasarkan  pertimbangan  subjektif  dari kreditor  semata.  Bagi  bank-bank  pemberi kredit,  selalu  memperjanjikan  di  dalam perjanjian  kredit  agar  debitor  menyerahkan secara  periodik  kepada  kreditor  laporan keuangan  debitor  yang  telah  diaudit  oleh akuntan publik.
Kewajiban tersebut terutama dibeban- kan kepada debitor yang memperoleh kredit besar,  bukan  kepada  debitor  UKM.  Bagi debitor  yang  berbentuk  perseroan  terbatas, penyerahan  laporan  keuangan  yang  diaudit oleh  akuntan  publik  tidak  merupakan
masalah  karena  menurut  undang-undang tentang perseroan terbatas, perseroan terbatas  harus  menunjuk  akuntan  publik guna  melakukan  pemeriksaan  terhadap laporan  keuangannya.  Bagi  perusahaan yang  sudah  tercatat  sahamnya  di  bursa efek. 12 Undang-undang  pasar  modal  juga menentukan  hal  yang  demikian.  Ketentuan tersebut  adalah  demi  kepentingan  para pemegang saham perusahaan tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  222 UUK  dan  PKPU  ini  dapat  diartikan,  yang dimaksud  dengan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  pada  umumnya  adalah untuk  mengajukan  rencana  perdamaian yang  meliputi  tawaran  pembayaran  seluruh atau  sebagian  utang  kepada  kreditur  kon- kuren,  sedangkan  tujuannya  adalah  untuk kreditur  konkuren,  sedangkan  tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran  pembayaran  dan  untuk  meng- hindari kepailitan.
Dalam  kepailitan  tidak  dikenal  upaya hukum banding, akan tetapi terhadap putusan atas  permohonan  pernyataan  pailit,  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  Kasasi dan  Peninjauan  Kembali  (PK).  Pemangkasan upaya hukum banding, dikonstruksikan untuk memangkas jalur kepailitan ini. Dengan tidak adanya  upaya  hukum  banding,  maka  jalur
12 Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). Hukum Kepailitan (Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitan ,  Cetakan  IV,  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
acara  kepailitan  lebih  cepat  dibandingkan dengan  jalur  acara  perdata  biasa.  Konstruksi upaya  hukum  demikian  sangat  baik  me- ngingat  lembaga  upaya  hukum  ini  sering hanya  digunakan  oleh  pihak  yang  berkepen- tingan untuk mengulur waktu proses beracara sehingga  meskipun  pihak  yang  bersangkutan sudah  merasa  akan  kalah  ia  akan  tetap melakukan upaya  hukum  di  mana  peme- nuhan putusan hakim bisa diulur waktunya.
Pada sisi lain, tidak jarang ditemukan dari  kepentingan  advokad  itu  sendiri  yang sering  menggiring  kliennya  untuk  terus melakukan  segala  upaya  hukum  yang tersedia. Kepentingan advokat  tersebut  ten- tunya  erat  berkait  dengan  persoalan keuntungan ekonomis, dimana jika semakin banyak upaya hukum yang ditempuh, maka keuntungan  ekonomis  yang  didapat  juga semakin  banyak  dari  kliennya.  Selain  itu, hakikat  pengadilan  tingkat  banding  adalah sama  dengan  pengadilan  tingkat  pertama. Keduanya  sama-sama  sebagai  pengadilan judex  factie .  Dengan  demikian  cenderung terjadinya overlaping antara  pengadilan tingkat  pertama  dengan  pengadilan  tingkat banding.  Sehingga  adanya  pengadilan tingkat  banding  tidak  memberikan  sebuah nilai  tambah  bagi  para  pencari  keadilan ( justiabelen ), karena itu lebih baik dihilangkan  saja  dalam  suatu  proses peradilan. 13
13 Shubhan, M. Hadi. Op. Cit , h. 127.
Menurut  M.  Hadi  Shubhan  sebenar- nya  yang  dihilangkan  tidak  hanya  upaya hukum  banding  saja,  melainkan  upaya hukum  luar  biasa  yang  berupa  peninjauan kembali  juga  selayaknya  untuk  dihapus- kan. 14 Setelah  Pengadilan  Niaga  menjatuh- kan  putusan  atas  permohonan  pernyataan pailit,  maka  upaya  hukum  yang  dapat diajukan  terhadap  putusan  tersebut  adalah kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dalam  UU  Kepailitan  juga  menentukan alasan  yang dapat digunakan untuk menga- jukan  peninjauan  kembali  secara  limitatif. Dalam  Pasal  295  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan  dan  PKPU  ditentukan  alasan atau  syarat  yang  dapat  digunakan  untuk mengajukan  permohonan  peninjauan  kem- bali, antara lain:
a. Apabila  yang  dijadikan  dasar  penin- jauan  kembali  berupa  bukti  baru,  maka waktu  yang  diberikan  adalah  180  hari setelah  tanggal  putusan  yang  dimohon- kan  peninjauan  kembali  memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Apabila  yang  dijadikan  dasar  penin- jauan  kembali  berupa  kekeliruan  yang nyata,  maka  waktu  yang  diberikan adalah  30  hari  setelah  tanggal  putusan yang  dimohonkan  peninjauan  kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
Proses  permohonan  peninjauan  kem- bali  atas  putusan  pernyataan  pailit  hampir sama  dengan  proses  permohonan  kasasi  di mahkamah  agung.  Permohonan  peninjauan kembali  diatur  dalam  Pasal  296  sampai Pasal  298  UU  Kepailitan  Nomor  37  Tahun 2004.  Berdasarkan  studi  kasus  kepailitan yang  diajukan  oleh  pihak  debitor  sendiri terdapat  upaya  dari  pihak  kreditor  untuk menangkis  tindakan  debitor  yang  mem- pailitkan diri tersebut melalui upaya kasasi.
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU  mengatur  tentang  Ketentuan  me- ngenai pihak yang dapat mengajukan kasasi ini.  Dalam  Pasal  11  Ayat  (3)  dikatakan bahwa  permohonan  kasasi  selain  dapat diajukan  oleh  debitor  dan  kreditor  yang merupakan  pihak  pada  persidangan  tingkat pertama,  juga  dapat  diajukan  oleh  kreditor lain  yang  bukan  merupakan  pihak  pada persidangan  tingkat  pertama  yang  tidak puas  terhadap  putusan  atas  permohonan merupakan  terobosan  baru  dalam  hukum acara  karena  dalam  hukum  acara  peradilan apa  pun  di  Indonesia  tidak  diperkenankan yang  bukan  pihak  dalam  tingkat  pertama bisa mengajukan permohonan kasasi ini.
Ketentuan  pihak  kreditor  yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  para  kreditor  dari  debitor  pailit. Dikatakan  sebagai  bentuk  perlindungan hukum bagi kreditor tersebut karena adanya kemungkinan  permohonan  pailit  diajukan
oleh  kreditor  yang  mempunyai  piutang yang  kecil  namun  ia  mengajukan  per- mohonan  pailit,  di  mana  aset  debitor  pailit jauh  melebihi  dari  kreditor  kecil  yang mengajukan  pailit  tersebut.  Hal  ini  potensi untuk  merugikan  kreditor  besar  karena kepailitan  yang  tidak  proporsional  antara aset  dengan  utang  cenderung  merugikan debitor  itu  sendiri  dari  kreditor  besarnya. Menurut  penulis  upaya  hukum  yang dilakukan  oleh  pihak  kreditur  dengan mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan  upaya  untuk  mencegah  agar debitor tidak menjadi pailit.

## KESIMPULAN
1. Perlindungan  yang  diberikan  kepada kreditor  dan stake  holders -nya  tidak boleh  merugikan  kepentingan stake holders debitor.  Walaupun  Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan  permohonan  pernyata- an pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja,  namun  demi  kepentingan  para kreditor  lain.  Seyogyanya  menentukan bahwa  putusan  pengadilan  atas  per- mohonan  pailit  yang  diajukan  oleh kreditor,  harus  berdasarkan  persetujuan kreditor lain  yang diperoleh dalam rapat para  kreditor  yang  khusus  diadakan untuk  menentukan  putusan  pailit  dapat dijatuhkan  ataupun  tidak.  Di  dalam Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004
memberikan  perlindungan  hukum,  yaitu salah satunya adalah actio paulina . Actio paulina adalah  legal  recourse  yang diberikan  kepada  kurator  untuk  mem- batalkan  tindakan-tindakan  hukum  yang dilakukan  debitor  pailit  sebelum  pene- tapan  pernyataan  pailit  dijatuhkan  apa- bila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan  hukum  yang  dilaku- kan  debitor  pailit  tersebut  merugikan kepentingan para kreditor.
2. Upaya  Hukum  Bagi  Kreditor  Untuk Menangkal  Kepailitan  yang  Diajukan Debitor  Sendiri  adalah  dengan  melaku- kan  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  dan  upaya  hukum (kasasi  dan  peninjauan  kembali).  Per- mohonan  Penundaan  Kewajiban  Pem- bayaran  Utang  oleh  Kreditur  kepada debiturnya  adalah  agar  debitur  yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai  kesempatan  untuk  mengaju- kan  suatu  Rencana  Perdamaian,  baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara  keseluruhan  ataupun  sebagian atas  utangnya,  dengan  jalan  melakukan restrukturisasi  (penjadwalan  ulang)  atas utang-utangnya.  Upaya  hukum  (kasasi dan  peninjauan  kembali)  dilakukan  oleh pihak  kreditur  dilakukan  dengan  tujuan pihak debitor tidak dalam  keadaan pailit agar  kepentingan  kreditor  dapat  ter- lindungi .

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.
I  Made  Pasek  Diantha,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  TeoriHukum  (Jakarta  : Prenada Media Grup), 2016,
Imran  Nating,  Peranan  Dan  Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan  Kepailitan,  Raja  Grafindo Persada, Jakrata, 2005,
M.  Hadi  Shubhan,  Hukum  Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009,
Rahayu  Hartini,  Penyelesaian  Sengketa Kepailitan  di  Indonesia:  Dualisme Kewenangan  Pengadilan  Niaga  dan Lembaga arbitrase, Kencana, Jakarta
Ridwan  Khairandy, Itikad  Baik  dalam Kebebasan Berkontrak ,Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2003
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  Hukum  Kepailitan (Memahami  Undang-Undang  Nomor 37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan, Cetakan  IV,  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti.2010
INTERNET :
http://  www.prakoso.com  :  pengertian- perlindungan-hukum. Html,

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Sonny Triyono Saputra lahir di Surabaya,
19-03-1984, beralamat  di  Tanjungsari Baru 8/QQ7,  Kel.  Tanjungsari,  Kec.  Suko- manunggal,  Kota  Surabaya.  Menyelesaikan pendidikan  Sarjana  Komputer,  Universitas Kristen  Petra,  Surabaya  Pendidikan  tahun 2007.  Tahun  2018  menyelesaikan  Sarjana Hukum,  Universitas  Narotama,  Surabaya. Pada  saat  ini  sedang  menyelesaikan  Prog- ram  Magister  Hukum  Ilmu  Hukum,  Uni- versitas Narotama, Surabaya.