## Journal of Political Issues
To citate this article, please refer to: Rendy, R., Wulansari, D., & Zarina, B. (2019). Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang. Journal of Political Issues , 1 (1), 35-49. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.5

## DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG
Rendy 1* ; Dini Wulansari 2 ; Berlian Zarina 1
1 Jurusan lmu Politik, Universitas Bangka Belitung
2 Jurusan Sastra Inggris, Universitas Bangka Belitung Email: rendy@ubb.ac.id

## Abstrak
Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai  dinamika  persoalan  dan  tantangan  kewargaan  yang  semakin  kompleks.  Kompleksitas  kewargaan perkotaannya  tentu  memiliki  konteks  kerumitan  yang  begitu  beragam,  sesuai  dengan  demografi  politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari.    Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  studi  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data;  observasi, wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Adapun  lokasi  yang  dipilih  merupakan  kawasan-  pinggiran perkotaan.  Studi  ini  menghasilkan  beberapa  temuan  yaitu  adanya  disparitas  perubahan  konteks  lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks  masyarakat  yang  ‘terbelah’  pada  wilayah  Beluluk  dan  Kace  Timur  dalam  konteks  semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliense terhadap berbagai aspek identitas lokal  masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.
Kata Kunci: Demografi Politik; Lanskap; Kewargaan; Kampung-Kota; Pangkalpinang

## Abstract
Pangkalpinang  continues  to  transform  into  a  modern  small  town  and  certainly  faces  various  dynamics  of problems and complex challenges in citizenship. The complexity of urban citizenship has a diverse context, in accordance with the political demographics of suburban citizenship. This study compares the socio-political landscape  and  the  dynamics  of  the  challenges  in  the  three  research  locations:  Tuatunu,  Kace  Timur,  and Beluluk, which are reflected in the daily political structure of citizenship. It uses qualitative approach based on observation, depth interview, and documentation. The findings reveal that the disparity of form and model of intervention in the changing context of the peripheral socio-political landscape causes the citizens being individualistic and capitalist and their spirit of communality increasingly eroded, there is a split community in Beluluk and Kace Timur in the context of the spirit of  peripheral citizenship as the  economic transit for citizens  and  the  challenge  of  building  a  collective  spirit  of  citizens.  Furthermore,  the  social  capital  and political activity of citizens in the three villages shows a sharply difference in terms of resilience to various aspects  of  the  local  identity  of  each  region  such  as  the  local  cultural  traditions  or  a  shift  of  meaning  and citizens' social capital.
Keywords: Political Demgraph;, Lanscap;, Kewargaan;, Kampung-Kota; Pangkalpinang.
Info Artikel: Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019

## PENDAHULUAN
Kemajuan  sebuah  negara  ataupun daerah  pada  dasarnya  sangat  ditentukan oleh konteks kemajuan kampung, pinggiran  ( pheriphery )  atau  desa  yang menjadi  episentrum  penting,  sekaligus strategis dalam rangka penguatan berbagai aspek  potensial  yang  ada.  Salah  satu konteks  penting  dan  sangat  strategis berkaitan  dengan  eksistensi  ‘kampung kota’ ataupun desa yaitu berkaitan dengan bagaimana  realitas  pembibitan  ruang- ruang politik demokrasi dan demokratisasi mampu dikelola, direspon, dan dikontekstualisasi  secara  optimal  dalam rangka menggarap berbagai potensi sumberdaya  daya  desa,  baik  potensi  fisik maupun  nir-fisik.  Konteks  tersebut,  tentu pada gilirannya sangat berpengaruh segnifikan  terhadap  penguatan  kesadaran masyarakat secara diskursif dan demokratis  (Rendy,  2017),  khususnya dalam rangka menopang berbagai program  dan  agenda  pemerintah  daerah guna  menciptakan  keberdayaan  serta keteraturan  sosial  politik  masyarakat kampung,  sekaligus  guna  mengakselerasi ruang  kesejahteraan  secara  demokratis, adil dan merata.
Dengan  hadirnya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, tentu posisi kampung menjadi semakin strategis dan  kuat.  Berbeda  halnya  ketika  posisi politik  desa  masih  berbasis  pada  regulasi Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kini  posisi politik  desa  atau  ‘kampung’  telah memiliki  regulasi  tersendiri  sehingga memiliki  fokus  dan  perhatian  yang  lebih kuat  jika  dibandingkan  dengan  rentang waktu  lebih  dari  satu  dasawarsa  terakhir. Terlebih  dengan  terus  meningkatnya potensi  anggaran  pembangunan  yang dilakukan,  baik  di  tingkat  desa  maupun kelurahan setiap tahunnya. Itu artinya ada begitu  banyak  ruang  dan  potensi  bagi pemerintahan  di  level  yang  paling  dekat masyarakat  untuk  bisa  meningkatkan kualitas  dan  mutu  tata  kelola  sumberdaya
yang  ada  agar  benar-benar  mampu memberikan  ruang  ‘keberdayaan’  dan kemanfaatan  yang  begitu  luas  dan  merata bagi  kesejahteraan  masyarakat  lokal  di desa ataupun kampung. Konteks keberdayaan  dan  kesejahteraan  yang dimaksud  tentu  tidak  sekedar  pada konteks  ekonomi  dan  materi  semata, karena  bagaimanapun  juga  terdapat  ruang keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat yang  terefleksi  dalam  praktik  politik keseharian  warganya  dalam  merespon setiap  isu,  masalah,  dan  wacana  yang berkembang  di  lingkungan  pemerintahan dan masyarakatnya.
Demografi politik daerah
pinggiran  merupakan  salah  satu  diskursus penting untuk memetakan sekaligus membaca  realitas  lanskap  (Gerry  Van Klinken,  2014),  dan  juga  potensi  politik ‘kewargaan’  masyarakat  di  lingkungan kampung,  desa,  atau  konteks  ‘kampung- kota’  yaitu  posisi  masyarakat  yang memiliki  posisi  dan  karakteristik  wilayah pinggiran  atau  posisinya  sosial  politiknya tidak  terlalu  berjarak  dengan  ruang-ruang perkotaan.  Kajian  ini  tentu  ini  juga melakukan  perbandingan  tentang  model lanskap  sosial  politik  daerah  pinggiran, khususnya konteks ‘kampung-kota’
(Sugiato,  2006),  yang  mana  sedang  dan terus  menghadapi  dinamika  perubahan konteks  perkotaan  dari  berbagai  dimensi arsitektur,  aksesibilitas,  struktur  sosial, budaya,  sikap  politik  dan  lokalitas masyarakatnya.
Studi  ini  mengkaji  juga  tentang bagaimana  realitas  lanskap  dan  format sosial politik yang menjadi basis keseharian warga di lingkungan pinggiran kota.  Sejauhmana  kemudian  perbedaan dimensi  ruang  interaksi  sosial  politik keseharian  warga  mempengaruhi  basis kewargaan  mereka.  Realitas  ini  juga sangat  penting  untuk  menjadi  dasar pijakan bagi upaya perbaikan dan penguatan praktik demokrasi, dan demokratisasi  di  lingkungan  pinggiran, khususnya  yang  memiliki  karakteristik
‘kampung-kota’. Demikian halnya dengan konteks  Tuatunu,  Kace  Timur,  dan Beluluk  sebagai  bagian  dari  konteks kewilayahan  yang  memang  memiliki karakteristik  pinggiran  kota  karena  dari sisi  jarak ketiga daerah ini memiliki basis posisi  yang  sangat  berdekatan  dengan ruang-ruang perkotaan. Pun demikian, jika ditinjau dari aspek administratif pemerintahan,  tentu  tiga  wilayah  ini merupakan wilayah dari tiga kabupaten/kota  yang  berbeda.  Tuatunu sendiri  merupakan  bagian  dari  Kota Pangkalpinang.  Kemudian,  Kace  Timur sendiri  merupakan  bagian  dari  wilayah Kabupaten  Bangka,  sementara  untuk Beluluk sendiri merupakan bagian administratif  dari  Kabupaten  Bangka Tengah.
Ketiga  wilayah  tersebut  memiliki karakteristik ‘kampung-kota’ karena memiliki struktur dan karakteristik wilayah  yang  bersinggungan  kuat  dengan konteks  perkotaan  Kota  Pangkalpinang. Bagaimanapun juga, Pangkalpinang sendiri  merupakan  episentrum  sebagai pusat ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Posisi  tiga  ‘kampung-kota’; Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sendiri di  satu  sisi  memang  merupakan  bagian dari arena perkampungan yang konektivitas sosial politik, dan ekonominya  tidak  bisa  dilepaskan  begitu saja  dari  entitas  Kota  Pangkalpinang sebagai ibu kota sekaligus pusat kekuasaan pemerintah. Tentu ada berbagai aspek  yang  bertumpu  disana,  mulai  dari daya  tarik  ekonomi  pasarnya,  sosial, budaya,  dan  berbagai  infrastruktur  publik yang relatif banyak terkonsetrasi disana.
Posisi  Tuatunu,  Kace  Timur,  dan Beluluk  sendiri  merupakan  daerah  yang dikategorisasi  sebagai  daerah  pinggiran ( pheriphery ).  Termasuk  juga  realitas struktur politik pada lingkungan masyarakat  di  ketiga  wilayah  tersebut yang terus mengalami dinamika tantangan dan  perubahan  yang  perlu  direspon  atau
disikapi  secara  responsif  dan  akuntabel. Selain itu, di tengah modernitas kemajuan berkota  yang  terus  digeliatkan  oleh pemerintah daerah, tentu terus tumbuh dan berkembang  berbagai  dinamika  tantangan dan  kompleksitas  yang  dihadapi  oleh ketiga  daerah  tersebut.  Studi  ini  tentu diarahkan mampu menjadi basis dan dasar pijakan  ilmiah,  agar  konteks  politik  tata kelola  dan  perlakuan  terhadap  konteks demografi  sehari-hari  warga  ‘kampung- kota’,  khususnya  yang  berdiam  pada wilayah  pinggiran  bisa  sejalan  dengan nilai-nilai dan prinsip yang lebih demokratis,  partisipatif,  humanis  dan berkeadilan.
Oleh  karena  itu,  tentu  studi komparasi  ini  menjadi  perlu  dan  menarik untuk  dilakukan  karena  untuk  melakukan rangkaian analisis mendalam atas berbagai realitas  lanskap  sosial  politik  kewargaan masyarakat di tiga arena tersebut. Ini tentu pada  gilirannya  diarahkan  mampu  dalam membangun konsep dan praksis pembangunan yang lebih sensitif terhadap berbagai  disparitas perbedaan  sosial politik  dalam  rangka  penguatan  basis demokrasi dan demokratisasi yang berlangsung  dalam  praksis  sosial  politik keseharian warga di lingkungan masyarakat  ketiga  daerah  tersebut.  Kajian ini juga menjadi bahan reflektif-kritis bagi pembacaan  realitas  politik  demografi ‘kampung-kota’  dengan  berbagai  bentuk representasi  politik  dan  model  demokrasi sehari-hari  warganya,  baik  daerah  yang terus bertumbuh-kembang, ataupun daerah yang mengalami berbagai problem patologi  sosial.  Jadi,  berangkat  dari  latar belakang  masalah  di  atas,  maka  kajian penelitian  ini  dirumuskan  pada  beberapa rumusan masalah mendasar, diantaranya:
1. Bagaimana  perbandingan  lanskap sosial  politik  demografi  ‘kampung- kota’ pada daerah pinggiran Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk?
2. Sejauhmana  kemudian  perbedaan konteks lanskap sosial politik
tersebut  disikapi  dan  disiasati  oleh masyarakat  dan  para  pengambil kebijakan?
Studi ini tentu pada gilirannya juga melakukan  elaborasi  mendalam  guna melakukan  upaya  komparasi  atas  realitas lanskap  sosial  politik  yang  mampu menghadirkan  ruang-ruang  politik  yang memudahkan dan memungkinkan ( enable ) tumbuh-kembangnya ruang deliberatif,  akses  dan  politik  kewargaan pada  tiga  daerah  pinggiran  tersebut,  atau sebaliknya  justru  membatasi  akses  dan ruang ekpresif warga untuk aktif- kontributif dalam masyarakat dan pemerintahan.  Fokusnya  yaitu  melihat bagaimana  lanskap  sosial  politik  pada daerah  pinggiran  ‘kampung-kota’,  lalu sejauhmana  kemudian  posisi  masyarakat atau elit itu sendiri, seberapa aktif mereka dalam  merespon  realitas  tersebut?  Dalam konteks  ini,  bagaimana  basis  lanskap sosial  politik  tersebut  bisa  berkaitan  kuat dengan  konteks  penguatan  kesadaran kolektif  warga  dalam  praksis  demokrasi dan  demokratisasi.  Studi  ini  tentu  sangat kontributif  dalam  memenuhi  beberapa tulisan  teoritis  maupun  praktis  terkait diskursus politik demografi daerah pinggiran  yang  menjadi  salah  satu  kajian yang  penting  dan  perlu  mendapatkan banyak perhatian.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam studi  ini  yaitu  menggunakan  kualitatif dengan  pendekatan  ekploratif.  Selain  itu, untuk  melengkapi  rangkaian  kajian  ini, makan  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  studi  literatur.  Adapun  yang menjadi  fokus  utama  kajian  ini  yaitu berkenaan  dengan  demografi  politik  dan politik  demografi  ‘kampung-kota’  yang berada  pada  kawasan  pinggiran  Kota Pangkalpinang  dengan  mengambil  tiga lokus penelitian, yakni Kawasan Desa Tua Tunu,  Beluluk,  dan  Kace  Timur.  adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  yaitu  menggunakan  teknik  observasi
secara  langsung,  kemudian  wawancara secara  mendalam  ( in  dept  interview ),  dan pendekatan purposive  sampling; yang dalam  hal  ini  pemilihan  dan  penentuan para  informan  didasari  pertimbangan bahwa  para  informan  tersebut  memiliki berbagai informasi dan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini ( (Moleong,  2002);  (Kriyantno,  2006); (Ibrahim,  2016))  Adapun  yang  menjadi kriteria yaitu mereka para perangkat desa/ kelurahan,  para  muda-mudi  desa  yang memiliki mobilitas keaktifan dalam berbagai  organisasi  di  tingkat  desa,  serta para  tokoh  agama  dan  masyarakat  yang ada di tingkat desa.

## PEMBAHASAN Perspektif ‘Kampung-Kota’
Terkait  kajian  penelitian  tentang politik  pedesaan,  politik  kampung  atau politik  ‘kampung-kota’  memang  bisa dikatakan  relatif  masih  tergolong  sangat jarang. Walaupun sudah ada, itupun masih terbatas  pada  kajian  yang  mempersoalkan tentang  dinamika  konflik,  dan  konteks patologi  kemiskinan  yang  menjadi  salah problem  dalam  kehidupan  masyarakat pinggiran perkotaan ataupun pada lingkungan  pedesaan.  Demografi  politik ‘kampung-kota’ menjadi diskursus
menarik terkait realitas sosial politik yang saling  bermunculan.  Realitas  demografi politik masyarakat menjadi arena pertarungan  kekuasaan  di  tingkat  lokal, baik  dalam  konteks  elektoral  maupun daily politics .
Istilah  kampung-kota  tentu  memiliki banyak definisi dan pengertian.
Setidaknya kampung-kota
menggambarkan  kondisi  kampung  yang berada  di  wilayah  pinggiran  perkotaan ataupun yang berada di wilayah pertengahan  kota.  Pun  demikian,  konteks kampung-kota  tentu  tidak  lepas  dari konteks  historiografi  perkampungan  yang sudah terkenal  sejak zaman Belanda  yang memiliki fungsi sebagai tempat atau arena permukiman  para  penduduk  pribumisasi.
Bahkan
beberapa definisi justru mengkonsepsikan kampung sebagai tempat  tinggal  orang-orang kolot,  udik , dan  terpinggirkan,  pun  begitu,  dalam konteks  kampung,  di  dalamnya  tersimpan sikap dan ruang kebersahajaan, kesederhanaan,  dan  keluguan.  Dalam konteks ‘kampung-kota’, Tuatunu menjadi ruang  sekaligus  episentrum  penting  yang kehadirannya  tidak  lepas  dari  wilayah adminitratif
Kota Pangkalpinang.
Diskursus  kampung  kota,  tentu  juga berkaitan dengan tumbuh-kembang ‘kampung-kota’  yang  seakan  kian  terjerat dan  tidak  bisa  lepas  dari  perkembangan dan modernisasi kota.
Beberapa  kajian  penelitian  terkait politik warga kampung Sosrokusuman dan kampung  Sari  Mulyo  di  Jogjakarta (Budiawan, 2006) yang berhasil membaca bagaimana persinggungan warga
Kampung  Sarimulyo  dan  Sosrokusuman yang  mencoba  untuk  terus  menghadirkan nuansa  lokalitas  daur  hidup,  khususnya melalui  tradisi Selapanan atau  semacam tradisi  selamatan  di  tengah  masa  krisis yang  mereka  hadapi.  Yang  menarik  tentu yaitu  tradisi Selapanani bisa  menjadi salah  satu  media  penguat  tradisi  lokal  di tengah dinamika perubahan yang semakin moderen  dan  terglobalisasi.  Hasil  kajian tersebut  berhasil  menjelaskan  betapa kemudian  nilai-nilai  lokal  atau  yang bernuansa  kampung  dan  desa  masih  tetap mampu  lestari  dan  eksis  di  tengah  geliat perubahan  dan  gaya  hidup  masyarakat perkotaan  yang  sudah  semakin  gaul, moderen  dan  glamor.  Jadi  tetap  ada konteks  mata  rantai  yang  tidak  terputus dengan  proses  kemajuan  kotanya.  Pun demikian,  tentu  tetap  saja  ada  begitu banyak  tantangan  dan  rintangan  yang dihadapi  masyarakat  yang  bergulat  pada pelestarian dan pertahanan tradisi lokalitas.  Inilah  kemudian  yang  berhasil dikonseptualisasikan menjadi konteks glokalitas Selapanan .
Konteks ini relevan dengan konseptualisasi  demokrasi  (Santso,  2013) yang  menekankan  betapa  pentingnya demokrasi  dan  demokratisasi  yang  tak hanya sekedar isu-isu politik semata, akan tetapi  bagaimanapun  juga  politik  harus perhatian  terhadap  isu-isu  budaya.  Lebih lanjut,  dimensi  budaya  dan  politik haruslah  dikemukakan  dan  diekspresikan. Ini  artinya  bahwa  demokrasi  dipahami sebagai  prilaku  kolektif  dalam  dimensi institusionalisme, oleh karenanya, demokrasi  merupakan  konstruksi  ideal yang  harus  berlangsung  dalam  level kelembagaan  yang  menghendaki  adanya kontekstualitas  (Santoso  dalam  Ibrahim, 2016).  Demikian  halnya  dalam  konteks demografi  warga  pada  arena  ‘kampung- kota’  yang  memiliki  karakteristik  yang sangat beranekaragam.

## Lanskap Sosial Politik Demografi
Lanskap  sendiri  merupakan  realitas tata  ruang  dalam  sebuah  arena  ruang  atau model  tata  ruang  yang  membentang  dan merepresentasi konteks visualnya. Konteks  lanskap  menjadi  konteks  yang bisa dirasakan. Lanskap juga bisa dianggap  sebagai  potret  pemetaan  atas gejala sosial dan berbagai aspek kehidupan  sosial  lainnya  yang  tentunya memiliki  konteks  keteraturan  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya.    Politik demografi sendiri merupakan salah kajian politik  kependudukan  yang  berdimensi sosial  politik.  Struktur  sosial  politik dikerangkai  dengan  menggunakan  politik demografi  agar  kajian  analisis  terhadap fenomena kependudukan tidak lagi terbatas  pada  nilai-nilai  angka  statistik. Oleh  karena  itu,  kemudian,  hadirlah politik  demografi  sebagai  alternatif  untuk menggali penjelasan-penjelasan atas realitas  sosial  melalui  perspektif  politik kritis analitis.
Konteks  demografi  dalam Landskap politik di Indonesia sendiri tentu bukanlah sebatas  berwajah  teknokratis  semata
(Ibrahim, 2016), akan tetapi juga dipengaruhi  dan  didetermasi  oleh  konteks kekuasaan.  Realitas  sosial  politik  yang dimaksud tentu tidak sekedar hanya dalam ruang pertarungan politik elektoral semata,  akan  tetapi  juga  menyebar  dan meluas  kepada  konteks  kewargaan  atau konteks  politik  keseharian  warga  dalam mensikapi  dan  merespon  setiap  ruang perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan mereka.  Lanskap  sosial  politik  demografi juga  dimaknai  sebagai  bagian  dari  ruang ‘politik  demografi'  (Ibrahim,  2016)  yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran  dalam  rangka  mencapai  atau meraih  suatu  tujuan.  Lebih  lanjut,  politik demografi  erat  kaitannya  dengan  konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi  sosial  kependudukannya  yang sangat  berkaitan  erat  dengan  struktur sosial,  tradisi  budaya,  identitas  dan konteks  perekonomian  masyarakatnya. Bagaimanapun  juga  konteks  tersebut saling berkaitan satusama lain.
Lanskap sosial politik demografi juga dimaknai  sebagai  bagian  dari  ruang ‘politik  demografi'  (Ibrahim,  2016)  yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran  dalam  rangka  mencapai  atau meraih  suatu  tujuan.  Lebih  lanjut,  politik demografi  erat  kaitannya  dengan  konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi  sosial  kependudukannya  yang sangat  berkaitan  erat  dengan  struktur sosial,  tradisi  budaya,  identitas  dan konteks  perekonomian  masyarakatnya. Bagaimanapun  juga  konteks  tersebut saling  berkaitan  satusama  lain.  Dalam demografi,  lanskap  sosial  politik  dapat dilacak  melalui  realitas  warga  dalam mencapai konsensus. Hal ini juga berkaitan  dengan  ikhtiar  antar  warga: sudah  sejauhmana  misalnya  ruang  yang memungkinkan  antar  warga  untuk  saling mengekspresikan  semangat  kebersamaan dan  juga  semangat  untuk  membicarakan dan  mengusahakan  nasib  bersama.  Dalam konteks  ini,  derajat  konsensus  sangat dipengaruhi  oleh  prilaku  warganya  yang
sangat  kolektif  dan  tidak  individualis. Spirit  kolektif  menjadi  salah  satu  prasarat penting  dari  upaya  untuk  mencapai konsensus.  Semakin  rumit  proses  warga untuk  memperoleh  konsensur  semakin besar  potensi  konflik  antar  warga  dalam upaya mencapai tujuan bersama.
Konsep dan Konstruksi Daerah
Pinggiran ( Periphery Area )
Terkait  konsep  dan  konstruksi daerah  pinggiran  merupakan  sebuah konsep yang pertama-tama pernah dikemukakan  oleh  Pelbrisch  pada  tahun 1949.  Konsep  pinggiran  menjadi  salah satu kajian penting dalam konteks analisis pembangunan sosial di masyarakat. Bahkan John Friedman pernah menjelaskan  terkait  analisisnya  pada keterkaitan  dan  adanya  konteks  saling mempengaruhi  antara  pembangunan  kota ( core )  dan  pembangunan  desa  atau kampung ( periphery ).
Konteks  daerah  pinggiran,  atau dalam kawasan perkotaan terdapat kampung  yang  memiliki  karakteristik yang  bermacam  model  dan  karakteristik. Oleh  karena  itulah,  realitas  dan  dinamika perubahan  pada  daerah  pinggiran  selalu menghadapi  situasi  sosial  politik  yang sangat  dinamis  dan  tidak  jarang  justru memuncul  kondisi  yang  begitu kompleks. Kompleksitas  yang  diharapi  warga  tentu juga memerlukan semangat kolektif warga bersama  para  pengambil  kebijakan  dalam menuntaskan  berbagai  persoalan  yang terdapat  di  ‘kampung-kota’.  Di  satu  sisi ada  warga  yang  tetap  ingin  menjadi bagian  kesatuan  dari  wilayah  perkotaan, namun  di  sisi  lain  juga  ada  yang  begitu berharap  setidaknya  tetap  menjadi  bagian yang  tidak  terlalu  ‘penuh’,  masuk  pada bagian kesatuan dari sebuah kota.
Tantangan  perubahan  berikutnya  juga besar yaitu seiring dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat tinggi setiap tahunnya, yang dianggap justru bisa menjadi penjelas betapa kemudian kompleksitas  persoalan  yang  dihadapi  di
daerah pinggiran terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya.
Realitas  Lanskap  Sosial-Politik  pada  3 Arena Studi
Adapun  gambaran  umum  terkait daerah atau arena yang menjadi lokus dari penelitian  ini  diantaranya  yaitu  terdapat  3 (tiga), diantaranya yaitu Kampung Tuatunu  (Kelurahan  Tuatunu),  Kampung Kace  Timur  (Desa  Katim),  dan  Kampung Beluluk (Desa Beluluk). Secara geografis, posisi  ketiga  wilayah  dari  tiga  konteks kampung ini sama-sama berada pada arus pinggiran  ( periphery )  atau  berada  pada lintasan  pinggiran  pada  struktur  wilayah perkotaan  Kota  Pangkalpinang.  Inilah yang menjadi salah satu basis argumentasi mengapa kemudian ketiga wilayah tersebut,  jika  ditinjau  dari  posisi  dan karakteristik  demografi  sosial-politiknya bisa  disebut  sebagai  bagian  dari  konteks ‘kampung-kota’ yang memiliki fungsi dan struktur masyarakat  yang sangat  khas dan unik satu sama lain.
Dalam  konteks  realitas  sosial- politik kehidupan masyarakat di Kelurahan Tuatunu, Desa Kace Timur dan Desa  Beluluk,  pada  dasarnya  memiliki ruang dan mobilitas partisipasi masyarakat yang  memiliki  warna  serta  karakteristik yang  berbeda-beda.  Partisipasi  aktif  dan semangat kolektif warganya dalam konteks  masyarakat  Tuatunu  yang  begitu aktif  dan  partisipatif  menjadi  penjelas betapa  logika  komunalitas  warga  menjadi sangat  penting  sebagai  salah  satu  modal sosial  bagi  pihak  pemerintahan  lokal dalam  mengelola  tertib  sosial  keseharian warganya.
Selain  itu,  hampir  setiap  program pembinaan,  program  pembangunan,  dan program  pengambilan  keputusan  selalu terbuka  ruang  yang  leluasa  bagi  publik warganya  untuk  terlibat  secara  aktif sehingga sense  of  belonging terhadap nasib  kemajuan  dan  kelestarian  adat budaya lokal menjadi sangat kuat.  Dalam
hal  ini  ada  model  kemitraan  yang  begitu terawat  kuat  dalam  keseharian  publk warganya.  Ini  tentu  menjadi  modal penting dalam memperkuat tujuan bersama,  baik  dalam  konteks  sosial, budaya, agama dan kesejahteraan ekonomi.
Posisi  dari  tiga  kampung  tersebut berada pada wilayah administratif pemerintahan yang berbeda-beda. Tuatunu misalnya  merupakan  bagian  kewilayahan administratif Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Desa Kace Timur merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Mendobarat Kabupaten  Bangka,  dan  Desa  Beluluk merupakan bagian dari wilayah administratif  Kecamatan  Pangkalan  Baru Kabupaten  Bangka  Tengah.  Dengan demikian, sangat menarik kemudian untuk menelusuri  konteks  politik  demografi pada  tiga  arena  pinggiran  tersebut.  Pada bagian  ini  dijelaskan  kilasan  gambaran dari kewilayahan ‘kampung-kota’ tersebut secara umum. Berikut gambaran umumnya:
a. Kampung Tuatunu
Jauh  sebelum  menjadi  bagian  dari Kelurahan  Tuatunu  Indah,  desa  ini  pada awalnya  merupakan  bagian  dari  wilayah administratif  Kabupaten  Bangka.  Jika ditinjau lagi tentang asal muasal administratif Tuatunu, sebelumnya
Tuatunu  merupakan  desa  yang  menjadi bagian  wilayah  administratif  Kabupaten Bangka. Kemudian seiring dengan berjalannya  waktu,  tepatnya  dimulai ketika  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda) No.7  Tahun  2000  tentang  Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan  yang  mengacu  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.12  Tahun  1984 yang  terdiri  dari  4  Kecamatan,  55 kelurahan,  dan  3  desa,  yang  kemudian digabung  menjadi  35  kelurahan.  Tuatunu menjadi salah desa yang otomatis berubah statusnya  menjadi  salah  satu  kelurahan  di Kota Pangkalpinang
(Elvian,
2010)‘Kampung Tuatunu’ atau Kelurahan Tuatunu  Indah  merupakan  salah  satu kelurahan  dari  36  kelurahan  yang  ada  di Kota  Pangkalpinang.  Adapun  batas-batas administratif
wilayah
Tuatunu diantaranya:
1) Sebelah  Utara  Tuatunu  berbatasan dengan  Desa  Balunijuk  Kabupaten Bangka,
2) Sebelah  Selatan  Tuatunu  berbatasan dengan Desa Kace Kabupaten Bangka,
3) Sebelah  Barat  Tuatunu  berbatasan dengan  Desa  Air  Duren  Kabupaten Bangka,
4) Sebelah  Timur  Tuatunu  berbatasan dengan tiga kelurahan; yaitu Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Kacang  Pedang,  dan  Kelurahan  Air Salemba.
Sementara  itu,  jika  ditinjau  dari sudut  historiografi  kewilayahan,  tepatnya pada  fase-fase  Inggris  dan  Belanda berkuasa,  Kampung  Tuatunu  dulunya justru  merupakan  salah  satu  bagian  dari distrik Pangkalpinang. Ini juga tidak lepas dari  konteks  politik  kekuasaan  kolonial yang begitu berkepentingan dengan konteks  penguasaan  sumberdaya  timah dan lada yang menjadi komoditas strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Jika mengutip Kaart  van  eiland  Banka  1819 (Elvian, 2010 ),  Kampung  Tuatunu  atau
Toutuna merupakan  salah  satu  bagian kampung  yang  posisinya  berada  pada jalan  darat  yang  menghubungkan  wilayah barat  dan  tengah  pulau  Bangka  (dari Muntok  hingga  ke  Tuatunu/ Toutuna dan Pangkalpinang).
Demografi Berkampung Jika ditinjau dari konteks demografi Tuatunu, masyarakatnya mayoritas  merupakan  orang  Melayu  yang tentunya  juga  memiliki  struktur  dan sistem  sosial  politik  bermasyarakat  yang begitu kental dengan unsur-unsur kemelayuan.  Bahkan  jika  diamati  dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas
kewargaannya,  kemudian  dari  tradisi  atau adat-istiadat  masyarakatnya  yang  begitu kental  dengan  budaya  melayu,  kemudian yang  paling  mencolok  misalnya  terkait dengan  model  perumahan  atau  rumah tinggal  yang  dikembangkan  masyarakat lokal Tuatunu. Konteks rumah atau tempat tinggal  warganya  sebagian  besar  justru terlihat  sekali  dengan  karakteristik  khas masyarakat melayu.
Konteks  pemukiman  masyarakat
Tuatunu  juga  berkaitan  erat  dengan semangat  komunalitas  warganya  yang begitu  kental  dalam  berbagai  aspek kehidupannya,  mulai  dari  kepentingan pencahariannya di kebun, aktivitas peribadatan warga, sampai dengan struktur  perkampungannya  yang  berbeda dengan  kebanyakan  masyarakat  lainnya yang  terdapat  di  Kota  Pangkalpinang. Bahkan  konteks  bangunan  dan  susunan pembangunan  rumah  antar  warga  yang terlihat  sama  dan  terkesan  tersusun  rapi memanjang  di  sepanjang  pinggir  jalan kampung  merupakan  model  kampung yang  sengaja  disiasati  oleh  Pemerintahan Kolonial  Belanda  pada  waktu  itu.  Bagi pihak  kolonial,  model  pengembangan perumahan  yang  berjejer  memanjang  di sisi kiri kanan jalan, dan terkonsentrasi di sepanjang  wilayah  kampung  merupakan siasat  dan  strategi  mereka  agar  lebih efektif  dalam  melakukan  kontrol  dan pengawasan  terhadap  mobilitas  warga, baik untuk kepentingan perlawanan maupun  untuk  kepentingan  kemudahan bagi  pihak  kolonial  Belanda  dalam melakukan  pemungutan,  penertiban,  dan juga  pendisiplinan  terhadap  warga  yang dianggap membangkang dan
memberontak  pemerintah  pada  waktu  itu. Pun  demikian,  kondisi  kampung  pada waktu itu tetap saja sepi dan tidak terlihat aktivitas mencolok dari penduduk.
Hal  tersebut  dikarenakan  sebagian besar  penduduk  justru  mengindahkan pengaturan  yang  dilakukan  oleh  Belanda agar  penduduk  bisa  tinggal  dan  menetap di  kampung.  Yang  terjadi  justru  sebagian
besar  warga  tetap  menetap  di  tengah- tengah  hutan  atau ume (ladang  pertanian padi  darat),  yang  mana  terdapat  pondok- pondok  tradisional  yang  terbuat  dari  kulit kayu. Pondok ini menjadi tempat beristirahat warga yang sehari-hari berkebun  lada  atau  berbagai  tanaman penyela  lainnya.    Potret  ini  juga berlangsung  dan  tersebar  hampir  di sebagian besar wilayah yang penduduknya mayoritas berkebun lada, khususnya  yang berdiam  di  kampung-kampung  yang tersebar  di  kabupaten/  kota  di  pelosok Bangka  Belitung.    Informasi  ini  disarikan dari  beberapa  proses  wawancara  dan diskusi  dengan  beberapa  warga;  Bokher (74thn),  Saimi  65thn),  Rosyidi  Taat (68thn).  Selain  itu,  informasi  ini  juga disarikan  dari  hasil  diskusi  panjang peneliti  dengan  Erwiza  Erman,  selaku sejarawan  yang  banyak  melakukan  kajian penelitian tentang isu historiografi pertambangan di Bangka Belitung.
Berdasarkan penelusuran lapangan, dalam konteks kehidupan masyarakat Tuatunu, terlihat sekali kekentalan budaya dan semangat masyarakat  lokal  dalam  melestarian  adat- istiadat  yang  menjadi  karakteristik  khas warga  melayu  Kampung  Tuatunu.  Ada beberapa  konteks  kearifan  lokal  yang menjadi instrument penting dalam merawat  struktur  kewargaan,  sekaligus dalam rangka menguatkan struktur demografi  sosial  politik  warga  Tuatunu yang  sangat  terbuka,  religious,  dan memiliki  sikap  keramahtamahan  yang sangat  kuat  antar  sesama  warga,  baik  di dalam maupun warga pendatang.
Di  Tuatunu  terdapat  beberapa konteks  kearifan  lokal,  baik  berdimensi sosial,  ekonomi  maupun  politik  yang menjadi ciri khas pembeda warga Tuatunu dengan  warga  lainnya  di  luar  Tuatunu. Misalnya;  terdapat  tradisi Nganggung, tradisi  ruwahan,  tradisi  maulid  Nabi, tradisi  bekelakar,  tradisi  dan  adat-istiadat Islam  yang  masih  telestasi  dengan  baik.
Selain itu, mobilitas berkebun warga yang masih  sangat  tinggi  menjadi  kearifan tersendiri  bagi  warga  dalam  menjaga model  ekonomi  yang  relatif  masih tradisional, komunal dan begitu menjunjung  tinggi  nilai-nilai  solidaritas, nilai  komunalitas,  dan  nilai  kekeluargaan yang tinggi antar warga. Pada masyarakat Kampung Tuatunu  dikenal  sebagai  daerah  dengan penduduknya yang
masih mempertahankan  erat  tradisi  dan  budaya melayu,  spirit  komunalitas  warga  yang masih  terjaga,  rumah-rumah  bergaya arsitektur melayu tradisional  atau bergaya lama  menyebar  di  sudut-sudut  kampung, termasuk  juga  konteks  religiusitas  warga yang masih mengakar kuat dalam keseharian warganya, tentu menjadi penjelas  betapa  kemudian  lanskap  sosial politik pada kehidupan masyarakat Tuatunu begitu kuat dan dinamis sehingga mampu melakukan berbagai penetrasi atas berbagai  ‘kemajuan’  dan  kemoderenan dalam konteks berkota.

## Ruang Publik dan Politik Kewargaan di Tuatunu
Jika ditinjau dari konteks keberadaan  ruang  publik  ( public  sphere ) tentu Tuatunu memiliki ruang publik yang relatif  masih  sangat  alami  dan  tersebar  di berbagai  penjuru  kampung.  Ini  menjadi arena  penting,  sekaligus  strategis  dalam menyambung  tali  persaudaraan  antar warga.  Di  sini,  bisa  diartikan  juga  bahwa interaksi kewargaan menjadi lebih intensif jika dibandingkan wilayah lainnya di Kota Pangkalpinang,  karena  Tuatunu  menjadi satu-satunya  kawasan  perkotaan  yang berkarakteristik  kampung,  yang  sampai saat  ini  masih  menjaga  erat  konteks kemelayuan  yang  menampilkan  potret demografi  sosial  politik  yang  sangat dinamis  dan  mampu  merekatkan  ruang deliberatif atau komunikasi serta hubungan emosional antara warga kampung.
Di  Tuatunu  ada  beberapa  macam ruang, baik formal maupun informal yang menjadi  arena  diskursif  bagi  warga kampung untuk mengelola nasib bersama. Misalnya; dalam setiap tahun ada beberapa  momentum  yang  bisa  menjadi ruang bagi khalayak warga, atau perwakilan  dari  warga  untuk  terlibat dalam menjaga tertib sosial atau keteraturan  sosial.  Ini  melibatkan  pihak pemerintahan  desa/  kelurahan,  dan  juga melibatkan pihak aparat keamanan (khususnya  Babinkamtibnas),  serta  pihak pemuda-pemudi  yang  tergabung  dalam konmunitas-komunitas  lokal,  mulai  dari yang  berbasis  agama,  maupun  yang berbasis sosial kemasyarakatan.
Jika  ditinjau  dari  aspek  partisipasi warga di Tuatunu,
partisipasi masyarakatnya  dalam  konteks  pemilihan umum (PEMILU), atau berbagai momentum electoral lokal maupun nasional,  masyarakat  Tuatunu  memiliki kecenderungan  partisipasi  yang  relatif sangat kuat, baik dalam konteks partisipasi politik formal maupun informal.  Selain  itu,  partisipasi  pemuda- pemudi  kampung  dalam  berbagai  ruang- ruang  sosial  keagamaan  menjadi  salah satu penjelas betapa masyarakatnya memiliki  atensi  serius  dalam  merespon setiap  ruang  politik  yang  memiliki  tujuan untuk kepentingan bersama.

## b. Kampung Kace Timur
Kampung Kace Timur sebelumnya merupakan  bagian  kesatuan  dari  Desa Kace  Kecamatan  Mendobarat  Kabupaten Bangka.  Kace  Timur  merupakan  wilayah yang  secara  geografis  berada  pada  sisi barat  Kota  Pangkalpinang.  Kace  Timur menjadi  salah  satu  desa  yang  memiliki karakteristik  ‘kampung-kota’  yang  sangat unik dari berbagai lanskap sosial politiknya.  Tentu  ada  beberapa  konteks yang menghadirkan potensi serta tantangan tersendiri bagi praktik kewargaan  yang  berlangsung  di  Kace Timur. Salah satu  keunikan  yang terdapat
di  Desa  Kace  Timur  yaitu  status penduduknya  yang  sebagian  besar  masih berstatus  kependudukan  sebagai  warga Pangkalpinang. Hal ini dibuktikan dengan kartu  tanda  penduduk  (KTP)  warganya yang  justru  masih  banyak  yang  ber-KTP Pangkalpinang.

## Demografi Berkampung
Jika ditinjau dari konteks demografi  Kace  Timur,  masyarakatnya cukup heterogen. Pun demikian, mayoritas masyarakatnya  beragama  Islam.  Dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas kewargaannya, masyarakat yang
berdomisili  di  Kace  Timur  begitu  terbuka dengan pendatang. Dalam konteks demografi  kampung  di  Kace  Timur,  ada konteks keterbelahan sosial yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat  sehari-hari.  Pun  demikian, konteks  tersebut  tidak  mengarah  kepada potensi  konflik  yang  serius,  baik  vertical maupun  horizontal.  Hal  ini  dikarenakan praktek  kewargaan  yang  berlangsung dalam  keseharian  warga  di  Kace  Timur terbilang  sangat  aktif  dan  diskursif.  Hal ini  terlihat  dari  keaktifan  dari  warga  desa dalam  merespon  setiap  isu  pemerintahan yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  atau  kepentingan  warganya. Beberapa isu krusial yang kerap memunculkan  partisipasi  aktif  dan  kritis dari  warga,  misalnya  dalam  isu  aspirasi masyarakat  agar  Kace  Timur  bisa  lepas dari  wilayah  administratif  Kabupaten
Bangka,  dan  bisa  dialihstatuskan  menjadi wilayah adminsitratif
Kota
Pangkalpinang.
Selain  itu,  dinamika  politik  dan bekerjanya  demokrasi  antagonistik  juga tampak  dalam  dinamika  sosial  politik sehari-hari warga (Diamond, 2003), termasuk  misalnya  dalam  konteks  adanya tuntutan  masyarakat  lokal  agar  Kepala Desa yang dianggap tidak mampu bekerja, ataupun  ditengarai  warga  melakukan praktik  tata  kelola  pembangunan  dan keuangan  yang  kurang  demokratis,  maka
muncul tuntutan agar pejabat Kepala Desa Kace  Timur  bisa  mundur.  Belum  lagi sengketa  batas  wilayah  dan  juga  rawan konflik  juga  menjadi  arena  diskursif  bagi warga  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dan kritis.
Struktur perumahan di Kace Timur relatif beranekaragam, dan sebagian besar terlihat  sudah  sesuai  dengan  konteks arsitektur  moderen.  Jadi,  hampir  sulit menemukan  gaya  perumahan  atau  rumah tempat tinggal yang bergaya arsitektur tua atau  lama.  Struktur  kewargaan  yang terjalin  di  Kace  Timur  juga  juga  sangat berlangsung harmonis. Walaupun kemudian  ada  konteks  pengelompokkan warga pada prinsip dan praktek keagamaan  yang  mereka  lakukan  dalam kehidupan sehari-hari.
Ruang  Publik  &  Politik  Kewargaan  di Kace Timur
Jika ditinjau dari konteks keberadaan  ruang  publik  ( public  sphere ) di  Kace  Timur,  tentu  ruang  ibadah  atau masjid menjadi satu-satunya ruang
deliberatif  bagi  pertemuan  warga  dari berbagai  kelas  dan  strata  sosial.  Yang menarik adalah
adanya model pengelompokkan  berdasarkan  basis  aliran pemahaman  dan  praktek  keagamaan.  Di satu  sisi  ada  kelompok  warga  dari  sisi timur  yang  memposisikan  diri  sebagai kelompok  masyarakat  asli  kampung  yang masih  begitu  berharap  dengan  penguatan nilai-nilai  lama  atau  praktek  religiusitas yang  sangat  identik  dengan  pelestarian adat-istiadat  dan  budaya  lokal.  Sementara di  sisi  lain,  ada  kelompok  warga  di  sisi timur  yang  kemudian  memposisikan  diri sebagai  kelompok  masyarakat  fleksibel dalam  menjalankan  praktek  keagamaan. Pun  demikian,  posisi  tersebut  sebetulnya saling menegasikan dalam praktek kehidupan dan aktivitas keagamaan warga sehari-hari.  Yang  menarik  adalah  ruang pengajian  menjadi  arena  yang  mampu mempersatukan berbagai kelompok
masyarakat yang ‘terbelah’ dalam melakukan  praktek  keagamaan  sehari- hari. Selain itu, kehadiran organisasi PKK di  tingkat  desa  selama  ini  relatif  aktif sehingga  hal  tersebut  juga  menjadi  ruang bertumbuhnya nilai-nilai demokrasi partisipatif,  baik  secara  formal  maupun informal.
Bisa dikatakan, hampir sulit menemukan  ruang  publik  khas  atau khusus  yang  saling  berjejaring  menjadi arena intensif bertemu dan berinteraksinya antar  warga  dalam  menjalin  solidaritas sosial  antar  satu  sama  lain  (Rahman, 2009).  Selain  itu,  model  pencapaian konsensus  pada  masyarakat  Kace  Timur juga  sangat  dinamis.  Prinsipnya,  ada semacam batas-batas tertentu yang membuat  warga  begitu  solid  dan  punya semangat kolektif, akan tetapi ada batasan tersendiri  yang  menjadikan  warga  pada suatu  waktu  begitu  individualis.  Konteks ini  relevan  dengan  pilihan  sikap  rasional ( rational choice ) yang mampu menimbang  kepentingan  individu  dan kepentingan kolektif warga.

## c. Kampung Beluluk
Kampung  Beluluk  merupakan bagian Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten  Bangka  Tengah.  Kampung Beluluk  sebelumnya  merupakan  bagian kesatuan  dari  Kampung  Dul.  Dari  luas wilayah, Desa Beluluk memiliki wilayah dengan luas 6,3704 km  dengan jumlah  penduduk  sebesar  5.052  jiwa. Fasilitas  pendidikan  bisa  dikatakan masih  sangat  terbatas  di  wilayah  ini. Terlihat dari jumlah TK ada 1 buah, SD 1  buah,  dan  SMK  1  buah.  Di  Desa Beluluk  berkembang  beberapa  industri skala  besar,  kecil  dan  menengah. Terhitung  ada  1  industri  besar,  1 indusrti  kecil,  dan  20  industri  rumah tangga
(UMKM).
Profesi
masyarakatnya  sangat  beragam,  mulai tenaga  kesehatan,  dokter,  paramedis, bidan,  dan  terdapat  dukun  beranak.
Lebih  lanjut,  konteks  pertambangan juga sempat berlangsung dalam mewarnai perekonomian warganya. Selain itu, ada beberapa warganya  yang bergiat  dalam  budidaya  sayur-sayuran untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi pasar lokal.
Jika  dilihat  dari  toponim  Desa Beluluk,  asal  nama  Beluluk  berasal  dari sebuah  nama  pohon  yang  banyak  tumbuh di  kawasan  ini.  Pohon  ini  biasa  dikenal dengan pohon aren yang banyak digunakan penduduk untuk diambil niranya  atau  air  yang  biasa  digunakan untuk  membuat  gula  merah  tradisional. Masyarakat  setempat  biasa  menyebut beluluk  dengan  istilah  Belulak.  Sampai saat  ini  pohon  beluluk  masih  terdapat  di wilayah desa ini.
Desa  Beluluk  sendiri  merupakan wilayah  pemekaran  dari  Kampung  Dul, yang  memiliki  fungsi  sebagai  wilayah transit  berbagai  aktivitas  barang  dan  jasa, atau bisa juga disebut semacam ‘ gateway ; atau  gerbang  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung,  karena  keberadaan  Bandara Depati  Amir  secara  administratif  masuk kedalam  wilayah  desa  ini.  Keberadaan Bandara  Depati  Amir  sendiri  diharapkan akan  magnet  bagi  pembangunan  desa Beluluk dari berbagai sektor.
1) Secara  administratif  Sebelah  Utara Kampung  Beluluk  berbatasan  dengan Kelurahan Kampung Dul;
2) Sebelah  Selatan  Kampung  Beluluk berbatasan dengan Kampung Jeruk;
3) Sebelah  Timur  Kampung  Beluluk berbatasan dengan Desa Padang Baru;
4) Sebelah Barat Kampung Beluluk berbatasan  juga  dengan  desa  Padang Baru.
Desa Beluluk didiami oleh berbagai  etnis  yang  hidup  berdampingan dengan suasana yang penuh persaudaraan, etnis  atau  suku  tersebut  adalah  Cina, Melayu, Flores, Batak, Madura, Jawa, dan lain-lain dengan mata pencaharian masyarakat  desa  Beluluk  adalah  pada sektor  perdagangan,  jasa,  PNS,  buruh
harian,  wiraswasta,  petani,  dan  lain-lain. Satu  hal  yang  menjadi  kekhasan  adat istiadat  sosial  budaya  masyarakat  desa Beluluk  sejak  dulu  yang  tetap  terpelihara dengan  baik  sampai  saat  ini  adalah nganggong  dan  juga  adat  istiadat  dan budaya tionghoa.
Jika ditinjau dari konteks perekonomian  lokalnya,  Desa  Beluluk bisa  perlu  mendapatkan  perhatian  semua stakeholder ,  khususnya  berkaitan  dengan pengembangan  dan  penguatan  sektor perdagangan yang sangat pesat di kawasan  ini.  Di  Beluluk  terdapat  Hotel Soll  Marina,  yang  merupakan  salah  satu hotel  berbintang  kebanggaaan  masyarakat Bangka  Belitung.  Desa  Beluluk  juga memiliki  model  topografi  yang  unik karena  terdapat  daerah  perbukitan  yang memiliki  panorama  dan  struktur  bentang alam  yang  sangat  menarik  dan  berpotensi sebagai  salah  satu  atraksi  wisata  minat khusus  berbasis  alam.  Di  desa  Beluluk juga terdapat beberapa kawasan perumahan  yang  mencerminkan  bahwa desa  ini  sudah  merupakan  wajah  sebuah perkotaan. Tidak mengherankan kemudian,  sempat  juga  muncul  riak-riak kecil  beberapa  warga  yang  menghendaki Beluluk  menjadi  bagian  dari  kelurahan  di Pangkalpinang (Ibrahim, 2013).

## Demografi Berkampung
Jika ditinjau dari konteks demografi Kampung Beluluk, masyarakatnya  cukup  heterogen.  Pun demikian,  masyarakatnya  kurang  lebih sekitar  60%  mayoritas  penduduk  adalah etnis  tionghoa.  Sementara  itu,  pada Kampung  Beluluk  yang  dikenal  dengan penduduknya yang heterogen.
Perkampungan  ini  terletak  di  kawasan perbatasan  Bangka  Tengah  dan  Kota Pangkalpinang. Pola interaksi yang terjalin  pun  berbeda.  Hubungan  sosial antara  warga  Beluluk  Timur  dan  Barat tidaklah  seakrab  hubungan  warga  di bagian bagian Beluluk Timur. Di  Beluluk bagian  Timur,  sekira  pukul  9  malam,
masih  banyak  pintu  rumah  dan  toko-toko usaha  warga  dibuka,  sementara  pada  sisi timur,  justru  sebagian  besar  rumah  warga sudah  jarang  yang  terbuka.  Situasi tersebut  seakan  membuka  tangan  bagi siapa  saja  yang  ingin  bertamu  dan melakukan  interaksi  dan  komunikasi  ke sesame  warga  kampung.    Kontras  dengan suasana  di  Beluluk  bagian  Timur.  Di waktu  yang  bersamaa,  banyak  rumah- rumah mendadak senyap dan sepi,  seperti tak  berpenghuni.  Padahal,  pagi  hingga sore,  rumah  itu  digunakan  untuk  menjual dan  berdagang  berbagai  keperluan  sehari- hari.
Ruang  Publik  &  Politik  Kewargaan  di Kampung Beluluk
Jika ditinjau dari konteks keberadaan  ruang  publik  ( public  sphere ) di  Beluluk,  tentu  ruang  ibadah  menjadi salah  satu  bagian  yang  penting  di  dalam masyarakat.    Demikian  juga  kehadiran ruang  publik  pada  konteks  masyarakat  di lingkungan  Beluluk  relatif  sedikit  jika dibandingkan dengan dua wilayah lainnya yang  menjadi  lokus  dari  penelitian  ini. Karakteristik  Kampung  Beluluk  yang memiliki corak semi perkotaan menyebabkan  posisinya  menjadi  arena transit  atas  berbagai  kegiatan  bisnis masyarakat  perkotaan.  Akibatnya  tentu relasi sosial masyarakat sangat bergantung dari relasi identitas masing-masing.
Dalam  konteks  ini,  ada  basis interaksi  sosial yang  lebih  banyak melibatkan  konteks  dari  basis  latar belakang  yang  sama.  Kondisi  tersebut juga disebabkan oleh karakteristik perkampungan  yang  lebih  dekat  dengan wilayah  perkotaan  menyebabkan  Beluluk relatif lebih banyak mengandalkan interaksi  ekonomi  dalam  ruang  sosial kewargaannya  sehari-hari  dibandingkan dengan konteks hubungan emosional yang terbangun di antara warga lokal.
Selain itu, terdapat juga pengelompokkan warga yang lebih
didasari  oleh  basis  identitas  sosial keagamaan.  Konteks  ini  menyebabkan kurang  ‘cairnya’  relasi  sosial  kewargaan antar  berbagai  kelompok  etnis,  suku  dan agama,  baik  mereka  dari  masyarakat  asli sekitar,  ataunpun  mereka  para  pendatang dari  berbagai  wilayah,  baik  dari  Bangka maupun dari luar Bangka.
Jika  ditinjau  dari  aspek partisipasi warga di di Beluluk, berdasarkan hasil wawancara, maka partisipasi  masyarakat  dalam  konteks sosial politik kewargaan sehari-hari, maka masih terkesan kurang dan terbatas hanya pada  hanya  seremonial  agama  yang terkesan  eksklusif.  Konteks  ini  tentunya perlu  diperkuat  dan  diperluas  dalam cakupan  partipasi  yang  lebih  luas  dan lebih  banyak  melibatkan  warga  dari berbagai  unsure  etnis,  suku  dan  agama agar  terjalin  hubungan  emosional  untuk saling  bekerjasama  sekaligus  membangun semangat  kolektivitas  dalam  berbagai arena  sosial,  politik,  dan  ekonomi  warga sehari-hari.  Sejauh  ini,  ada  konteks partisipasi  warga  yang  begitu  pasif, khususnya  mereka  yang  apatis  dan  jarang terlibat  dalam  berbagai  aktivitas  sosial yang  menghendaki  kehadiran  semua warga  desa.  Selain  itu,  demografi  sosial ekonomi warga di Beluluk juga ditengarai menjadi  salah  satu  faktor  rumitnya konteks  partisipasi  warga,  khususnya dalam konteks informal.

## SIMPULAN
Studi ini menyimpulkan bahwa dalam realitas lanskap ‘kampung-kota’ memperlihatkan
bahwa terdapat fragmentasi  dalam  praktik  kewargaan pada  dua  desa,  khususnya  untuk  daerah Desa  Beluluk  dan  Desa  Kace  Timur. Fragmentasi tersebut terdapat dalam ruang interaksi  sosial  dan  praktik  keagamaan warga  sehari-hari,  misalnya  pada  aspek religiusitas,  tradisi  lokalitas  &  kearifan budaya,  namun  menjadi  mencair  jika hubungannya  dengan  kepentingan  politik
kolektif  warga,  misalnya  dalam  aspek perjuangan  untuk  mendapatkan  akses  dan menyuarakan aspirasi warga terkait wacana  pemekaran  ataupun  perjuangan alih status menjadi warga Kota Pangkalpinang. Konteks fragmentasi yang dimaksud masih terbatas dan tidak sampai menjurus ke konflik yang berarti di antara warga.
Sementara itu, dalam konteks masyarakat  Tuatunu,  tidak  ditemukan adanya  fragmentasi.  Hal  tersebut  juga didukung  dengan  semangat  komunalitas warga  yang  terlihat  dalam  berbagai  ruang dan interaksi sosial kewargaan, baik untuk kepentingan  ekonomi,  politik,  dan  tradisi budaya  dan  bidang  keagamaan,  nyaris terjalin  interaksi  yang  begitu  kuat.  Selain itu, lanskap budaya lokal sangat tergambar dalam praktik kewargaan yang menjunjung nilai kerjasama, gotong royong,  eksistensi  nilai-nilai  adat  dan budaya  lokal  melayu  yang  masih  telestari kuat hingga saat ini. Kondisi tersebut juga didukung dengan simbol-simbol kemelayuan yang tampak dalam arsitektur rumah  adat  dan  rumah  warga  yang  masih dengan  mudah  ditemukan  di  Tuatunu. Walaupun begitu, konteks Tuatunu memperlihatkan  sisi  berbeda  yang  mana semangat  komunalitas  kewargaan  masih bertahan hingga saat ini, walaupun realitas dalam  beberapa  tahun  terakhir  terus  di gerogoti oleh proyek modernisasi pembangunan  dan  perluasan  komunitas warga kota, baik  yang pendatang maupun para  penduduk  lokal  di  Bangka  yang mulai  mendiami  perumahan-perumahan moderen.
Studi  ini  pada  gilirannya  juga menemukan bahwa masih adanya disparitas kemajuan dan perubahan konteks lanskap sosial-politik pada daerah pinggiran  ‘Kampung-Kota’.  Disparitas tersebut menyebabkan semangat komunalitas  warganya  semakin  tergerus sehingga  menjadikan  warganya  semakin individualis dan kapitalis. Inilah kemudian yang  disebut  dalam  artikel  ini  sebagai
‘market  citizen’. Sementara,  di  Kace Timur  dan  Beluluk,  mulai  terjadi  konteks pergeseran  makna  dan  praktis  sosial budaya  warga  sehari-hari,  akibatnya  tentu modal  sosial  kewargaan  menjadi  lemah dan  kian  tergerus.  Tuatunu  memiliki konteks  modal  sosial  yang  masih  kuat dibandingkan dua wilayah lainnya.
Sementara, Kace Timur, ada modal sosial yang  masih  terawat,  namun  masih  butuh intervensi  berlanjut dari  pihak pemerintah agar  ada  perubahan  sosial  yang  lebih relevan  untuk  melestarikan  nilai-nilai komunalitas  dan  solidaritas  warga.  Lebih lanjut, terdapat juga konteks kearifan lokal budaya yang menjadikan praktik kewargaan  yang  cukup  efektif  dalam mengelola  tertib  sosial  dan  tertib  politik bersama.  Potensi  konflik  pada  tiga wilayah  pinggiran  pada  dasarnya  sama- sama  terdapat  potensi  konflik.  Namun perbedaannya  yaitu  pada  derajat  potensi konflik  yang  muncul,  baik  dalam  jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Pada masyarakat  Tuatunu,  konteks  lokalitas menjadi salah satu ruang yang menjadikan kampung ini memiliki karakteristik komunalitas  yang  masih  telestari  dengan baik,  selain  itu  konteks  religiusitas masyarakat  Tuatunu  sangat  terlihat  dalam praktek  sosial  politik  sehari-harinya, termasuk  dalam  proses  pencarian  atau pencapain  konsensus,  aktivasi  lembaga formal maupun informal di Tuatunu relatif berjalan  dengan  baik,  terbukti  dengan komunitas anak muda, termasuk juga para muda-mudi  penggiat  masjid  yang  begitu aktif dalam mendukung berbagai program yang berbasis pada agenda sosial keagamaan
maupun sosial kemasyarakatan.
Lebih  dari  pada  itu,  partisipasi politik  masyarakat  Tuatunu  relatif  tinggi, khususnya  dalam  konteks  partisipasi politik  formal,  termasuk  juga  dalam konteks  partisipasi  masyarakat  dalam ruang  sosial  politik  sehari-hari,  masih terdapat  semangat  komunalitas  warga untuk saling memperhatikan dan
mempedulikan  satu  sama  lain,  selain  itu juga masih kuatnya tradisi gotong royong. Sementara  itu,  pada  konteks  masyarakat Kace  Timur,  temuan  sementara  yaitu adanya  pengelompokkan  warga  dalam praktek  keagamaan.  Yang  menarik  justru konteks  pengelompokkan  tersebut  tidak berlaku  ketika  berkaitan  dengan  urusan pemerintahan  desa  atau  kepentingan publik.  Politik  kewargaan  dalam  konteks Kace  Timur  relatif  aktif.  Persoalannya adalah  selalu  saja  ada  perbedaan  persepsi terkait  praktek  keagamaan,  misal  satu sama  lain  justru  memiliki  beberapa praktek  beribadat  yang  terkesan  saling dipersoalkan satu sama lain.
Namun,  hal  tersebut  tidak  pernah berlanjut  menjadi  konflik  serius  antar warga.  Selain  itu,  menjadi  menarik kemudian untuk  melihat partisipasi  warga yang  begitu  kuat  menjadi  harapan tersendiri  dalam  mendorong  penguatan kualitas  demokratisasi  dalam  kehidupan masyarakat  kampung  yang  sudah  mulai terjamah  dengan  modernitas  berkota. Tentu konteks kemoderenan selalu menghadirkan  konsekuensi  yang  perlu perhatian  serius  untuk  mengelola.  Sama halnya  dengan  konteks  mengelola  konflik agar  bisa  menjadi  bernilai  bagi  proses pendidikan kewargaan untuk saling menghormati, menghargai pendapat,
toleran,  dan  saling  mendukung  dalam setiap upaya untuk memajukan kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiawan, O. (2006). Siasat Kaum Urban di Ranah Tradisi (Studi Kasus Komparasi Selametan pada Warga Sosrokusuma dan Sari Mulyo. Jurnal Balairung Edisi 076XX Edisi 10 Tahun XX . Diamond, L. (2003). Developing Democracy Toward Consolidation. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
Elvian, d. T. (2010). Organisasi Sosial Suku Bangka Melayu di Tuatunu. Pangkal Pinang: Dinas kebdayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang.
Ibrahim. (2013). Bangka Tengah dalam Hrmoni Kata. Bangka Tengah: BPMPD Kabupaten Bangka Tengah. Ibrahim, d. (2016). Lobi Politik Berbasis Etnis dan Agama dalam Percaturan Politik Lokal di Kabupaten Belitung Timur. Kerjasama antara BKKBN Provinsi, PSKK UBB dan PSKK UGM. Kriyantno, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Rahman, A. (2009). Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan. Malang: Averroes Press.
Rendy. (2017). Menuntaskan Konsesnsus Lokal-Nasional(yang) Berkelanjutan: Membaca Ulang Rsionalisasi dan Idealisasi Pembangunan Model GBHN. Journal Society 5 (1) , 23-31. Santso, P. (2013). Menjaga Martabat dalam Berdemokrasi. Draft Publikasi Paper Seminar Nasional.
Sugiato, R. (2006). Menera Kota Menakar
Peradaban (Narasi Atas
Modernitas dan Pergulatan Hasrat Manusia. Jurnal Balairung Edisi 076XX edisi 10 Tahun XX . Profil Dea Beluluk Kabupaten Bangka Tengah 2017 Profil Desa Kace Timur Kabupaten Bangka Induk 2017 Profil Kelurahan Tuatunu Kota Pangkalpinang, 2017