Kontraksi Pusat – Daerah ... – Zen Zanibar MZ

## KONSTRAKSI PUSAT–DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI
Oleh : Zen Zanibar MZ 

## ABSTRAK
Prinsip  kesatuan  Pusat  memang  pemegang kontrol adalah  pusat.  Namun  demikian  pengelolaan  pemerintahan lokal tidak atas dasar belas kasihan pusat. Pusat dalam kontek ilmiah  adalah  konstruksi  akademis  atau  sebuah  imaginasi sebagai  bentuk  justifikasi  kekuasaan  elit  pusat.  Padahal daerah  adalah  realitas  dari  kekuasaan  atas  segala  sumber daya. Sehubungan hal ini dapat dilihat pada Undang Undang di Indonesia.
. Kata Kunci: Kontraksi Pusat- Daerah, Pelaksanaan Otonomi

## Pengantar
 Negara,  menurut Hans Kelsen:
“The    state  is,…,  a  legal  order.  It  is  element, territory  and  people,  are  the  territorial  and personal  spheres  of  validity  of  that  legal  order… The “power” of the state is validity and efficacy of legal order,…” 1
Negara adalah tertib hukum. Elemen negara, wilayah dan rakyat,  adalah  lingkungan  wilayah  dan    pribadi keberlakuan  dari  tertib  hukum. Kekuasaan  negara
 Pengajar  FH  dan  Pasacasarjana  Unsri,  Pascasarjana  Unbari  Jambi, Pascasarjana UMP Palembang, Pascasarjana Univ.Pancasila Jakarta.
1 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  Russell &Russell, New York, 1973, h. 303
adalah  keberlakuan  dan  kemanfaatan  dari  tertib hukum.
 Sebaliknya para penulis kontitusi Amerika, seperti dikemukakan Alan Norton:
“The separation of territorial powers could be seen as  a  check  on  the  power  of  central  state:..  The American  stress  on  the  division  of  powers  between levels  of  government  could  be  extended  to  some extent  to  local  government  as  mitigating  the dominant of the sovereign” 2
Dari  kutipan  diatas  dapat  disarikan  bahwa  pemisahan kekuasaan  teritorial  dapat    dilihat  sebagai  pengawasan terhadap  kekuasaan  negara,  bagi  Amerika pembagian kekuasaan  tersebut  adalah    sebagai  pengurangan dominasi kedaulatan .
 Menurut  teori center-peripheral  relationships ,  dalam pendekatan  formulasi  wewenang  pusat  dan  daerah,  pusat
adalah  bagian  dari  masyarakat  yang  kewenangannya dikontrol. 3 Sedangkan  pinggiran/  daerah  adalah  lokasi  di mana  wewenang  digunakan/  dioperasionalkan. Pusat adalah fenomena dari dunia nilai-nilai dan kepercayaan  belaka  ( phenomenon  of  the  realm  of
2 Alan Norton, International Handbook of Local and Regional Government : a comparative analysis of advanced democracies , Reprinted, The Ipswich Book Company, Suffolk, Great Britain, 1997, h. 26-27
3 Arend Lijphart, Democracy In Plural Societies , 2 nd printing, New Haven and London Yale University Press,  1980, h. 20-21
values  and  beliefs ).  Pusat  adalah  sistem  nilai  karena didukung  oleh  kewenangan-kewenangan  berkuasa dari  masyarakat.  Sistem  nilai  tersebut  adalah konsensus  bersama  tetapi  juga  berarti  melemahkan daerah  yang    bisa  dianggap  agak  beragam  dan bercabang dalam sistem nilai-nilai tersebut. 4
 Menurut  Clark  dan  Stewart, 5 ada  tiga  model  hubungan
daerah dengan pusat ( local-central relations ).
Pertama, the relative authonomy model . Menurut model ini “an  independence  to  local  authorities  while  not denying the reality of the nation state. The emphasis is on giving freedom of action to local authorities within a defined framework of powers and duties ”.
Kedua, The  agency  model .  Menurut  model  ini local authorities  are  seen    mainly  as  agencies  for  carrying out central government’s policies .
Ketiga, The interaction model . Menurut model terakhir ini  “ the  political  processes  of  central  and  local governemnt are closely inter-related—possibly through the dual mandate—with issues  often being resolved by mutual discussion…In this model it is difficult to define
4 Ibid.
5 Clarke  dan  Stewart,  dalam  Gerry  Stoker  “Intoduction:  Trends in Western Europe Local Government”, dalam Richard Batley and Gerry Stoker, Local Government in Europe , 1 st published, MacMillan, London, 1991, h. 6
responsibilities,  since  the  emphasis  is  on  working together.
 Menurut M. Nasroen daerah otonom adalah suatu bentuk pergaulan  hidup  juga  dan  oleh  sebab  itu  antara  rakyat yang merupakan penduduk daerah otonom itu harus pula ada ikatan, diantaranya sekepentingan bersama. 6
Pembentukan daerah otonom tentu tidak dapat diadakandengan menarik garis-garis di atas peta saja dan hanya  memperhitungkan  syarat-syarat  obyektif  saja. Syarat  obyektif  tentu  perlu,  tetapi  syarat  subyektif  tidak kalah  pentingnya.  Syarat  subyektif  itu  adalah  dasar kepentingan  bersama  dan  dasar  seperasaan  anatara anggota pergaulan hidup itu (daerah). 7
Syarat  yang  dikehendaki  oleh  hukum,  menurut  Nasroen, adalah  daerah  otonom  tidak  boleh  bertentangan  atau merusakkan  dasar  kesatuan  dari  Negara  Kesatuan  RI;
Daerah  otom  harus  berada  dalam  lingkungan  negara sebagai negara yang berbentuk kesatuan. 8
Bagaimana  kebijaksanaan  yang  harus  dijalankan  dalam pembentukan  daerah  otonom?  Menurut  Nasroen,    harus lebih  dahulu  diadakan  analisis  mengenai  keadaan masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia
6 M. Nasroen, Soal Pembentukan Daerah Otonom Dan Tingkatan Daerah Otonom , EndaNG, Jakarta, 1954, h. 4 7 Ibid., h. 4 8 Ibid., h. 9
yang  terdiri  atas  bermacam  suku  bangsa    mempunyai corak hidup dan pendirian sendiri-sendiri, sungguhkan ke semuanya    suku  bangsa  itu  mempunyai  dasar  yang  sama dan satu,  yaitu dasar keindonesiaan. 9
 Kekuasaan pusat hanyalah keyakinan/nilai-nilai (atas dasar apa pusat berkuasa terhadap daerah?)
 Kekuasaan lokal bersifat konkrit karena aksesnya langsung, kewibawaan yang diperoleh secara tradisional
 Kekuasaan pusat                           kekuasaan local/Daerah
 Otonomi daerah mencari pembenaran dari aspek konstitusional ?
 Akses  yang  paling  kokoh  atau  secara  tradisional  dengan memberi pengakuan terhadap eksistensi budaya.
 Kewibawaan  pusat  tergantung  seberapa  jauh  kehormatan pusat diakui oleh masyarakat lokal;  pengakuan diberikan
9 Ibid., h. 4
Akses elit pusat ke elit local dibangun melalui :
 Konstitusi (filosofis atau nilai2),
 UU (norma/penorma-an kepentingan a.n.mayoritas,
 Konvensional (fasilitas termasuk perlindungan, pertemanan, keluarga)
secara  sukarela  dalam  bentuk  kesediaan  tunduk  kepada ayoman pusat.
 Sentralisasi  dan  desentralisasi  selama  ini  dibangun  atas dasar  kemampuan  pusat  memaksakan  kepentingan dengan  justifikasi-justifikasi  yuridis  yang  cenderung sepihak dan sulit dikontrol.
 Padahal  desentralisasi  menurut  Kelsen  adalah demokrasi di tingkat lokal,
 Daerah  otonom  dibentuk  berdasarkan  adanya  satu  atau sekumpulan  masyarakat  adat  otonom  yang  relatif homogin.  Pembentukan  itu  adalah  kewenangan  pusat sebagai otoritas regulator.

## Bayang-bayang sepanjang jalan
UU No. 32/2004
Pasal 10 (1)  Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang  ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
(3) Urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional;  dan
f. agama.

## UU No. 33/2004

## Pasal 1 angka 3
3. Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu  sistem  pembagian keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis, transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  pendanaan penyelenggaraan  Desentralisasi,  dengan  mempertim- bangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran  pendanaan  penyelenggaraan  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

## Pasal 11
(1)   Dana  Bagi  Hasil bersumber dari  pajak dan sumber daya alam.

## Pasal 12
(2)  Dana  Bagi  Hasil  dari penerimaan  PBB sebesar  90%
(sembilanpuluh  persen)  untuk  Daerah  dengan  rincian sebagai berikut:
a. 16,2%  (enam  belas  dua  persepuluh  persen)  untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
b. 64,8%  (enam  puluh  empat  delapan  persepuluh persen)  untuk  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan  dan  disalurkan  ke  Rekening  Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
(3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang  didasarkan  atas  realisasi  penerimaan  PBB  tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:
a. 65%  (enam  puluh  lima  persen)  dibagikan  secara merata  kepada  seluruh  daerah  kabupaten  dan kota; dan
b. 35%  (tiga  puluh  lima  persen)  dibagikan  sebagai insentif  kepada  daerah  kabupaten  dan  kota  yang
realisasi  tahun  sebelumnya  mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

## Pasal 13
(1) Dana  Bagi  Hasil  dari  penerimaan  PPh Pasal  25  dan Pasal  29  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2)  huruf  c  yang  merupakan  bagian  Daerah  adalah sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Dana  Bagi  Hasil  dari  penerimaan  PPh  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri  dan  PPh Pasal  21  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibagi dengan  imbangan  60%  (enam  puluh  persen)  untuk kabupaten/kota  dan  40%  (empat  puluh  persen)  untuk provinsi.
(4) Penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan.

## Pasal 14
Pembagian  Penerimaan  Negara  yang  berasal  dari sumber daya  alam sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (3) ditetapkan sebagai berikut:
a. Penerimaan  Kehutanan  yang  berasal  dari  penerimaan Iuran  Hak  Pengusahaan  Hutan  (IHPH)  dan  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  yang  dihasilkan  dari wilayah  Daerah  yang  bersangkutan  dibagi  dengan imbangan  20%  (dua  puluh  persen)  untuk  Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
b. Penerimaan  Kehutanan  yang  berasal  dari  Dana Reboisasi  dibagi  dengan  imbangan  sebesar  60% (enam  puluh  persen)  untuk  Pemerintah  dan  40%
(empat puluh persen) untuk Daerah.
c. Penerimaan  Pertambangan  Umum  yang  dihasilkan dari  wilayah  Daerah  yang  bersangkutan,  dibagi dengan  imbangan  20%  (dua  puluh  persen)  untuk
Pemerintah  dan  80%  (delapan  puluh  persen)  untuk Daerah.
a. Penerimaan  Perikanan  yang  diterima  secara  nasional dibagi  dengan  imbangan  20%  (dua  puluh  persen) untuk  Pemerintah  dan  80%  (delapan  puluh  persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
b. Penerimaan  Pertambangan  Minyak  Bumi  yang dihasilkan  dari  wilayah  Daerah  yang  bersangkutan setelah  dikurangi  komponen  pajak  dan  pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan,dibagi dengan imbangan: 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen)
untuk Pemerintah; dan
2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
c. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari  wilayah  Daerah  yang  bersangkutan  setelah dikurangi  komponen w pajak  dan  pungutan  lainnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dibagi dengan imbangan:
1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
2. 30,5%  (tiga  puluh  setengah  persen)  untuk Daerah.
g.  Pertambangan  Panas  Bumi  yang  dihasilkan  dari wilayah Daerah
yang  bersangkutan  yang  merupakan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak,  dibagi  dengan  imbangan  20% (dua  puluh  persen)  untuk  Pemerintah  dan  80%
(delapan puluh persen) untuk Daerah.

## Pasal 15
(1)  Dana  Bagi  Hasil  dari  penerimaan IHPH yang  menjadi bagian  aerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 huruf a, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
(2)  Dana  Bagi  Hasil  dari  penerimaan PSDH yang  menjadi bagian  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14 huruf a, dibagi dengan rincian:
a.  16%  (enam  belas  persen)  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b.  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  untuk  kabupaten/kota peng hasil; dan
c.  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  dibagikan  dengan  porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

## Pasal 16
Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:
a. 60%  (enam  puluh  persen)  bagian  Pemerintah digunakan  untuk  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  secara nasional; dan
b. 40%  (empat  puluh  persen)  bagian  daerah  digunakan untuk  kegiatan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  di kabupaten/kota penghasil.

## Pasal 17
(1)  Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:
a.   Penerimaan Iuran Tetap ( Land-rent ); dan
b.  Penerimaan  Iuran  Eksplorasi  dan Iuran  Eksploitasi
( Royalti ).
(2)   Dana  Bagi  Hasil  dari  Penerimaan  Negara Iuran  Tetap ( Land-rent )  yang  menjadi  bagian  Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian:
a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
(3)  Dana  Bagi  Hasil  dari  Penerimaan  Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf b, dibagi dengan rincian: a.  16%  (enam  belas  persen)  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b.  32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c.  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  untuk  kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(4)  Bagian  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  huruf  c,  dibagikan  dengan porsi  yang  sama  besar untuk  semua kabupaten/kota  dalam  provinsi  yang
bersangkutan . www.legalitas.org Pasal 18 (1)  Penerimaan Perikanan sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 1 huruf d terdiri atas:
a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.
(2)   Dana  Bagi  Hasil  dari  Penerimaan  Negara  sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan  dengan porsi  yang  sama  besar  kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia .

## Pasal 19
(1)  Penerimaan Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Gas Bumi yang  dibagikan  ke  Daerah  adalah  Penerimaan Negara  dari  sumber  daya  alam  Pertambangan  Minyak bumi  dan  Gas  Bumi  dari  wilayah  Daerah  yang bersangkutan setelah dikurangi komponen      pajak dan pungutan lainnya.
(2)  Dana  Bagi  Hasil  dari Pertambangan  Minyak  Bu mi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  e  angka  2 sebesar  15%  (lima  belas  persen)  dibagi  dengan  rincian sebagai berikut:
a.  3%  (tiga  persen)  dibagikan  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b.  6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c.  6%  (enam  persen)  dibagikan  untuk  kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(3)  Dana  Bagi  Hasil  dari Pertambangan  Gas  Bumi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  f  angka  2 sebesar  30%  (tiga  puluh  persen)  dibagi  dengan  rincian sebagai berikut:
a.  6%  (enam  persen)  dibagikan  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b.  12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
(4)   Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan .

## Pasal 20
(1)   Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e  angka  2 dan  huruf  f  angka  2  sebesar  0,5%  (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
(2)  Dana  Bagi  Hasil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
a.  0,1%  (satu  persepuluh  persen)  dibagikan  untuk provinsi yang bersangkutan;
b.  0,2%  (dua  persepuluh  persen)  dibagikan  untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c.  0,2%  (dua  persepuluh  persen)  dibagikan  untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(3)  Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  c,  dibagikan  dengan porsi  yang  sama  besar untuk  semua  kabupaten/kota  dalam  provinsi  yang bersangkutan .

## Pasal 21
(1)  Penerimaan  Negara  dari  Pertambangan  Panas  Bumi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  g merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri atas:
a. Setoran Bagian Pemerintah; dan
b. Iuran tetap dan iuran produksi.
(2)  Dana  Bagi  Hasil  dari  Penerimaan  Pertambangan  Panas Bumi  yang  dibagikan  kepada  Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a.  16%  (enam  belas  persen)  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b.  32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
c.  32%  (tiga  puluh  dua  persen)  untuk  kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(3)  Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  c,  dibagikan  dengan porsi  yang  sama  besar untuk  semua kabupaten/kota  dalam  provinsi  yang
bersangkutan .

## Pasal 22
Pemerintah  menetapkan  alokasi  Dana  Bagi  Hasil  yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

## Pasal 23
Dana  Bagi  Hasil  yang  merupakan  bagian  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

## Pasal 24
(1)  Realisasi  penyaluran  Dana  Bagi  Hasil  yang  berasal  dari sektor  minyak  bumi  dan  gas  bumi  tidak  melebihi  130% (seratus  tiga  puluh  persen)  dari  asumsi  dasar  harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan.
(2) Dalam hal Dana  Bagi  Hasil sektor minyak bumi  dan gas bumi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  melebihi 130%  (seratus  tiga  puluh  persen),  penyaluran  dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

## UU No. 23/1997

## WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## Pasal 8
(1)   Sumber  daya  alam  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
(2)    Untuk  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. mengatur  dan  mengembangkan  kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
b. mengatur  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan, pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan  pemanfaatan kembali  sumber  daya  alam,  termasuk  sumber  daya genetika;
c. mengatur  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum antara  orang  dan/atau  subyek  hukum  lainnya  serta perbuatan  hukum  terhadap  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  buatan,  termasuk  sumber  daya genetika;
d. mengendalikan  kegiatan  yang  mempunyai  dampak sosial;
e. mengembangkan  pendanaan  bagi  upaya  pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)……………

## Pasal 9
(1) Pemerintah  menetapkan  kebijaksanaan  nasional tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  penataan ruang  dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai  agama, adat  istiadat,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat.
(2) Pengelolaan  lingkungan  hidup,  dilaksanakan  secara terpadu  oleh  instansi  pemerintah  sesuai  dengan bidang  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing, masyarakat,  serta  pelaku  pembangunan  lain  dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan  kebijaksanaan  nasional  pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya  alam  non  hayati,  perlindungan  sumber  daya buatan,  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  cagar  budaya,  keanekaragaman  hayati dan perubahan iklim.
(4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan  lingkungan hidup,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), dikoordinasi oleh Menteri.

## Pasal 14
(1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  dilarang  melanggar baku  mutu  dan  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup.
(2) Ketentuan  mengenai  baku  mutu  lingkungan  hidup, pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran  serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan  hidup,  pencegahan  dan  penanggulan kerusakan  serta  pemulihan  daya  dukungnya  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Penutup
Sejarah  negara  kesatuan  memang  berbeda  dengan  negara federal.  Prinsip  kesatuan  Pusat  memang  pemegang kontrol adalah  pusat.  Namun  demikian  pengelolaan  pemerintahan
lokal tidak atas dasar belas kasihan pusat. Pusat dalam kontek ilmiah  adalah  konstruksi  akademis  atau  sebuah  imaginasi sebagai  bentuk  justifikasi  kekuasaan  elit  pusat.  Padahal daerah  adalah  realitas  dari  kekuasaan  atas  segala  sumber daya.

## Daftar Pustaka
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State ,  Russell &Russell, New York, 1973 Arend Lijphart, 1980, Democracy In Plural Societies , 2 nd printing, New Haven and London Yale University Press Clarke dan Stewart, dalam Gerry Stoker “Intoduction: Trends in  Western  M.  Nasroen,  1954, Soal  Pembentukan Daerah  Otonom  Dan  Tingkatan  Daerah  Otonom , Endang, Jakarta.