Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 1 Juni Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.1879

## Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan
I Gede Eko Putra Sri Sentanu 1 , Mahadiansar 2
12 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya, Kota Malang sentanu@ub.ac.id, mahadiansar@student.ub.ac.id

## ABSTRAK
Tata  kelola  pariwisata  akan  berdampak  kepada  lingkungan  yang  dikendalikan  oleh pemerintah  daerah  karena  itulah  pengembangan  sector  pariwisata  menjadi  penting  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan ekonomi  daerah.  Dengan  memperkuat peran pemerintah daerah sebagai leading sector pariwisata daerah, dianggap dapat mendorong terciptanya  kolaborasi  antar  sector  (actor)  untuk  mengelola  pariwisata  lokal  yang berkelanjutan.  Paper  ini  ditulis  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  peran pemerintah daerah dan bagaimana hubungan antar sektor (actor) dalam mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari telaah beberapa jurnal bereputasi, buku-buku dan sumber sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data adalah analisis konten. Dalam pengelolaan pariwisata maka peran tidak hanya dilakukan satu pihak tapi semua aspek pendukung yang terlibat dalam rangka menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, untuk menciptakan pengalaman dan nilai  manfaat  kepariwisataan  sehingga  memberikan  keuntungan  serta  manfaat  pada masyarakat  hingga  lingkungan,  maka  diperlukan  pendorong  sistem  kepariwisataan  melalui optimalisasi peran serta kolaborasi antara bussiness, government, community, academic, dan media.
Kata Kunci : Kolaborasi, Pemerintah Daerah, Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Lokal.

## ABSTRACT
Tourism governance will have an impact on the environment, which is controlled by local governments. The development of the tourism sector is essential to improve the welfare of the community and the regional economy. Strengthening the role of local government as a leading tourism sector in the region is considered to be able to encourage the creation of a collaboration  between  industries  (actors)  to  manage  sustainable  local  tourism.  This  paper was written to find out how far the role of local government is and how relations between sectors (actors) are in managing sustainable regional tourism. This study uses a literature study  approach,  with  documentation  data  collection  techniques  derived  from  the  study  of several  reputable  journals,  books,  and  other  secondary  sources  that  are  relevant  to  this research. The data analysis technique is content analysis. In tourism management, the role is not  only  done  by  one  party  but  all  supporting  aspects  and  involved  in  the  framework  of creating orchestration and ensuring the quality of activities, facilities, services, and to create experiences  and  value  of  tourism  benefits  to  provide  benefits  to  the  community  and  the environment. These will be able to encourage the tourism system through the optimization of roles and collaboration between business, government, society, academics, and media . Keywords: Collaboration, Regional Government, Sustainable Tourism, Local Tourism

## PENDAHULUAN
Pariwisata  adalah  suatu  perjalanan  yang  dilakukan  untuk  sementara  waktu,  yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna permasyarakatan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka  ragam.  Pariwisata  pada  dasarnya  merupakan  merupakan  produk  aktivitas  yang berupa  pelayanan  atas  produk  yang  dihasilkan  oleh  industry  pariwisata  yang  mampu menciptakan  pengalaman  perjalan  bagi  wisatwan.  Selain  dari  pengertian  di  atas pariwisatajuga  merupakan  salah  satu  aspek  yang  berperan  penting  dalam  meningkatkan pendapatan  di  setiap  daerah.  Pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan  menjelaskan  bahwa  kepariwisataan  di  perlukan  untuk  mendorong pemerataan,  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  serta  mampu  menghadapi tantangan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional  dan  global.  Sebagai  salah  satu  aspek  yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaanya.
Pengelolaan  pariwisata  harus  merupakan  pengelolaan  yang  terencana  secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi,  sosial,  dan  kultural.  Peran  pemerintah  dalam  mengembangkan  dan  mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah  mempunyai  otoritas  dalam  pengaturan,  penyediaan,  dan  peruntukan  berbagai infrastruktur  yang  terkait  dengan  kebutuhan  pariwisata.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah bertanggung  jawab  dalam  menentukan  arah  yang  dituju  perjalanan  pariwisata.  Namun demikian,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  seberapa  besar kompleksitas organisasi dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Pratiwi, Saleh, & Sentanu, 2019.
Kebijakan  makro  yang  ditempuh  pemerintah  merupakan  panduan  bagi  stakeholder yang  lain  di  dalam  memainkan  peran  masing-masing.  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam pasal  17  UU  Nomor  10  Tahun  2009  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisatadengan cara:
a)  Membuat  kebijakan  pencadangan  usaha  pariwisata  untuk  usaha  mikro,  kecil, menengah, dan koperasi;
b)  Memfasilitasi  kemitraan  usaha  mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  dengan  usaha skala besar.
Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata yang ada di mengacu pada kondisi aktual saat ini  berupa  potensi  dan  wisata  alam.  Untuk  mengembangkan  wisata-wisata  terdapat stakeholder  yang  teribat  (pemerintah,  lembaga  non  pemerintah),  SDM,  program-program, dana  dan  fasilitas.  Berdasarkan  keterlibatan  stakeholders  dan  berdasarkan  berdasar  kondisi saat  ini  di  dapatkan  pogram-program  yang  diharpakan apat memberikan arahan  yang  jelas dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Tana Toraja ke depannya.
Sasaran tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi,  baik  lintas  sektoral  maupuan  swasta  yang  berkaitan  dengan  pengembangan dalam kegiatan pariwisata sehingga di perlukan dukungan serta peran dari masyarakat dan pemerintah  dan  seluruh  sektor  yang  berperan  kepariwisataan.  Keberhasilan  pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang sudah ada.
United Nation World Tourism Organization (UNWTO) (2013:12) mengatakan bahwa pariwisata adalah sektor kegiatan yang melibatkan banyak hubungan timbal balik di antara berbagai  jenis  aktor  dan  agen  yang  ikut  campur  dalam  produksi  barang  dan  jasa  yang dikonsumsi oleh pengunjung. Di kerangka kerja ini, fungsi arahan pemerintah sangat penting dalam kondisi tersebut. khususnya relevan dalam mengoordinasikan upaya untuk membantu memastikan bahwa adanya dinamika pertumbuhan permanen pariwisata itu telah mencapai sampai  saat  ini  secara  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan  sehingga meningkat kontribusinya terhadap pembangunan.
Perkembangan  pariwisata  dapat  dianalisis  dan  diteliti  berdasarkan  hubungan kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Pariwisata mencakup kenyataan yang jauh lebih kompleks,  karena  sifatnya  yang  tersebar  tanggung  jawab  untuk  dalam  pengembangannya, dibagikan  karena  mereka  berada  di  sepanjang  dan  jaringan  aktor  yang  dapat  seperti  yang diilustrasikan dalam uraian berikut:
1.  Sektor  swasta,  sebagai  penghasil  utama  dan  pemasok  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi oleh  pengunjung,  terdiri  dari  keragaman  unit  ekonomi  yang  ditentukan  sebagai  fungsi ukuran dan luasnya (usaha mikro, kecil, menengah dan besar, baik lokal, regional, nasional atau transnasional) terdiri dari berbagai bidang kegiatan produktif mulai dari manufaktur, perdagangan,  transportasi,  ke  berbagai  layanan  (perhotelan,  makanan  dan  layanan minuman, kegiatan budaya dan rekreasi, dll.), yang memberikan sedikit karakter terpisah- pisah ke sektor pariwisata hipotetis.
2.  Sektor publik, yang peran dasarnya berdasarkan fungsi dalam hal berbeda bidang kegiatan yang secara tegas mempengaruhi bagaimana pariwisata dikembangkan di suatu negara atau wilayah (pengembangan infrastruktur, perencanaan, kebijakan transportasi, masalah fiskal, pekerjaan, dll.) juga ditandai oleh beragamnya aktor dan agen yang hidup berdampingan di samping. Koeksistensi semacam itu terjadi dalam dua dimensi:
a.  Secara horizontal, dalam hal legislatif (parlemen, kongres) dan / atau cabang eksekutif, umumnya  melalui  lebih  dari  satu  kementerian  atau  departemen,  agen,  dll.  Masing- masing  dapat memiliki tanggung jawab  untuk  berbagai  pariwisata terkait  kegiatan di tingkat pemerintahan yang sama.
b.  Secara  vertikal,  mengingat  tingkat  pemerintahan  yang  berbeda  (lokal,  regional, provinsi,  nasional,  dll.)  yang  ada  di  negara  yang  ditentukan,  tergantung  pada  bentuk teritorial organisasi yang dimaksud (UNWTO, 2013:14-15).
Perhatian  pada  pengembangan  kepariwisataan  selama  ini  terfokus  pada pengembangan  dari  sektor  persektor,    industri/swasta,  pemerintah,  masyarakat  dan perkomponen  produk  pariwisata,  pelayanan,  pendukung,  dan  lain-lain.  Padahal  untuk menyediakan  kualitas  pengalaman  yang  terbaik  dan  menciptakan  nilai  yang  tinggi  bagi pengunjung, pengembangan sektor-sektor dan komponen-komponen tersebut harus bersinergi
dalam satu rangkaian di sebuah destinasi, jadi tidak dapat berdiri sendiri (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011).
Perencanaan pariwisata sebagai perencanaan yang multi sektor dan multi aspek serta multi wilayah, maka dibutuhkan perencanaan kolaboratif sebagai proses menuju perencanaan yang  terintegratif  baik  secara  hirarki  (Provinsi,  Kabupaten,  Kota)  maupun  secara  sektor (berbagai  kelembagaan/kementrian).  Perencanaan  kolaboratif  sebagai  proses  menuju perencanaan yang terintegratif baik secara hirarki (Provinsi, Kabupaten, Kota) maupun secara sektor (berbagai kelembagaan/ kementrian).
Menurut  (Mah  &  Hills,  2012)  seharusnya  pariwisata  berkelanjutan  memperhatikan perencanaan  kolaboratif  atau  collaborative  planning  dapat  diwujudkan  maka  yang  harus diperhatikan adalah:
a.  Semua pihak yang terlibat bersedia membuka diri, sehingga muncul “trust” atau saling percaya di antara berbagai pihak yang akan berkolaborasi. Semua pihak harus terbuka, jujur, saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak muncul konflik.
b.  Pendekatannya  harus  kerja  sama  atau  bersinergi,  bkan  berarti  tidak  ada  kompetisi, kompetsi boleh ada tapi hars dijaga sebagai usaha untuk daya dorong mencapai tujuan bersama.
c.  Setiap pihak memposisikan dirinya sama atau ada kesederajatan jadi tidak ada yang tinggi atau rendah, tetapi berbeda dalam peran, misal: pemerintah sebagai mediator, fasilitator dan  legislator.  Sedangkan  swasta  sebagai  praktisi  dan  investor.  Pengembangan kelembagaan tidak cukup hanya membentuk Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi yang lebih penting adalah sesuai dengan karakteristik sektor pariwisata yang multi sesktor  dan  multidimensi,  diperlukan  adanya  wadah  yang  mempertemukan  berbagai sektor tersebut.
Saat  ini  indonesia  mengalami  perkembangan  yang  cukup  menjanjikan  dikarenakan berbagai pengakuan dan penghargaan dari sektor pariwisata yang telah di raih oleh indonesia. Tahun 2018, data dari World Travel and Tourism Council (WTTC), indonesia berada pada rangking  ke  9  dengan  percepatan  pertumbuhan  wisatawan  mancanegara  tercepat  di  dunia, kemudian ditahun yang sama menteri pariwisata terpilih sebagai Best Ministry of Tourism katagori terbaik di kawasan Asia Fasifik. Tidak hanya itu saja, Bali juga dinobatkan destinasi wisata  terbaik  di  dunia  versi  TripAdvisor.  Kondisi  ini  bahwasanya  indonesia  memang memiliki pariwisata yang unggul dan di akui dunia dengan adanya berbagai prestasi di bidang pariwisata  yang  dihormati  dunia.  Penyebaran  destinasi  wisata  perlu  dibuat  agar  tetap berkelanjutan, dengan cara melakukan promosi serta pendekatan yang dikemas dalam bentuk kebudayaan  ataupun  pendekatan  berupa  diplomasi-diplomasi  negara  tetangga.  Seperti misalnya  event  festival  budaya,  produk  wisata  yang  ditawarkan  dengan  berbasis environmentalism demi kelangsungan destinasi lingkungan yang berkelanjutan.
Pengembangan  pariwisata  di  indonesia  memfokuskan  pada  ekosistem  pariwisata dengan  konsep  framework  3  A  yaitu  Aktraksi,  Aksesibilitas  dan  Amenitas  dengan memperkuat sebanyak 7 dari 10 destinasi wisata berbasis bahari. Destinasi yang di maksud untuk  mendukung  peningkatan  ekonomi  sektor  maritim  dan  sektor  bahari  dengan memperkuat  pembangunan  infrastruktur  dengan  collaborative  governance  melalui stakeholder  terkait.  Fasilitas  pendukung  seperti  pengembangan  desa  wisata  dan  homestay
dengan mengahdirkan seperti 10 Bali baru  untuk memnunjang atraksi dan amenitas wisata yang berkelanjutan. Pencapaian 10 Bali baru yang ingin dicapai sangat pesat dengan melihat indikator  keberhasilan  tercatat  kenaikan  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD)  seperti  salah  satu contoh di pariwisata Belitung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Kelayang  yang  naik  300%  selama  4  tahun  terakhir.  Program  KEK  pariwisata  jugat  turut menunjang kenaikan reealisasi investasi daerah pariwisata. Program 10 Bali Baru termasuk salah satu program prioritas dari Kementerian Pariwisata yang percepatan pembangunannya diharapkan dapat membantu mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara, jumlah tersebut sektor  pariwisata  dapat  meraih  devisa  17,6  miliar  dollar  AS    atau  setara  dengan  Rp  246,4 triliun di akhir penghujung 2019 (kompas.com, 2019).
Dengan  peningkatan  devisa  yang  signifikan,  pemerintah  republik  indonesia melakukan  6  langkah  kebijakan  strategis  nasional  untuk  meningkatkan  devisa  pariwisata diantaranya :
1.  Mempercepat  dalam  penyelesaian  infrastruktur  pendukung;  percepatan  peyeesaian proyek  infrastruktur  pendukung  bertujuan  meningkatkan  aksesibilitas  kemudian mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari mancanegara
2.  Mendorong  perkembangan  atraksi  wisata;  dengan  tujuan  memperluas  di  wilayah perbatasan atau crossborder tourism dengan mengelar event atraksi budaya lokal secara berkala
3.  Meningkatkan kembali kualitas amenitas; melalui upaya percepatan pembebasan lahan
4.  Memperkuat promosi wisata; dengan cara memperlama tinggal ( length of stay ) melalui promosi digital ( marketplace ), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo ( hot deals) di desinasi wisata yang menjadi regionel tourism
5.  Mendorong investasi; dengan cara penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisata manacnegara.
6.  Menyusun  standart  manajemen  pariwisata;  menyusun  standar  manajemen  krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis sejumlah daeerah dalam rangka untuk mengantisipasi dan membuat solusi secara bersama hingga terjadinya pemulihan pariwisata.
Tata  kelola  pariwisata  akan  berdampak  kepada  lingkungan  yang  dikendalikan  oleh pemerintah  daerah.  Masalah  dari  tata  kelola  pariwisata  yaitu  pengembangan  fasilitas pariwisata yang tidak akan terkontrol dengan baik dan kegiatan kepariwisataan memberikan dampak  terhadap  situs-situs  warisan  yang  seharusnya  dilestarikan.  Kemudian  dari  sektor pengembangan  infrastruktur  akan  mengancam  keaslian  pariwisata  yang  dimana  disetiap daerah  pasti  akan  berbeda.  Faktor  iklim  yang  ekstream  dan  bencana  alam  yang  merusak lingkungan akibat tidak baiknya tata kelola pariwisata daerah. Pemerintah daerahpun sering menargetkan jumlah pengunjung yang banyak tanpa memikirkan daya tampung dalam setiap kunjungan  pariwisata,  pariwisata  banyak  menyediakan  keuntungan  yang  lebih  besar ketimbang masyarakat setempat.
Peluang yang didapatkan dari tata kelola pemerintahan daerah akan berdampak pada memberdayakan masyarakat lokal sebagai penjaga asli (seperti pemilik, pengelola, pendidik, pencerita)  serta  fasilitas  warisan  dunia  secara  aktif  nantinya  dalam  kepariwisataan  secara keberlanjutan seperti argowisata, ekowisata, dan wisata spiritual. Kemudian pengembangan
baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal seperti sistem pertanian, varietas lokal, kegiatan pasca panen dan wisata kuliner yang akan sangat terasa oleh masyrakat lokal. Pencatatan pariwisata di Indonesia akan dikenal melalui meningkatnya jumlah wisatawan dan lama tinggal yang dapat memberikan promosi lebih efektif di bidang pariwisata budaya dan argowisata menjadi patokan situs warisan dunia.
Abdurahman  (2014:14)  menyatakan  bahwa  fenomena  kolaborasi  tata  kelola  di Indonesia  mulai  berkembang,  khususnya  dimasa  pasca  reformasi.  Masa  orde  baru  identik dengan aplikasi pola pembangunan secara sentralistik yang mencerminkan akan pengelolaan direktif  koordinatif  ( top  down ).  Saat  itu  kekuatan  koordinasi  melalui  Repelita  (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dianggap cukup efektif dalam mensinergikan sektor-sektor yang terkait dalam pembangunan. Namun pola pembangunan sentralistik ternyata tidak sanggup menghadapi arus globalisasi. Fenomena pengelolaan kolaboratif juga ditemui dalam konteks pembangunan  kewilayahan  di  Indonesia,  khususnya  pasca  reformasi.  Telah  dimaklumi, bahwa  pelaksanaan  otonomi  telah menggiring  daerah  untuk melakukan  berbagai  terobosan pengelolaan  kolaborasi  tata  kelola  pariwisata  di  daerah.  Untuk  itu  pentingnya  aktor-aktor sosial  yang  terlibat  dalam  pengembangan  pengetahuan  baru  demi  mengembangkan  produk pariwisata  terintegrasi  adalah  fondasi  untuk  semua  kerja  sama  dengan  bermodalkan pemberdayaan sosial (Jakše, 2015).
Berikut  ini  contoh  konsep  kolaborasi  tata  kelola  pariwisata  di  daerah  provinsi  Bali yang yang terlibat dalam kolaborasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel  1 Contoh Aktor dalam Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2016
Lembaga Utama Lembaga Pendukung Agenda Tentang Kepariwisataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Badan Pelestarian Nilai Budaya:
Model Apresiasi Warisan Budaya untuk Generasi Muda • Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten) • Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten) • Forum Koordinasi • Majelis Desa Adat Penjangkauan  ke  masyarakat  11 kali  pertahun  (1  kali tingkat provinsi, 10 kali di tingkat kabupaten  terdiri dari  5  kali  di
SKPD  dan  5  kali  di  masyarakat lokal) Kementerian  Pariwisata &  Dinas  Kebudayaan (Provinsi / Kabupaten)
• LSM • Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
• Akademisi • Media • Sektor swasta • Masyarakat lokal Melakukan  rapat  koordinasi  dua kali setahun dan seminar sekali setahun Dinas Pedidikan, Pemuda  dan  Olahraga Provinsi • LSM • BPNB • BPCB
• Akademisi / universitas / sekolah
Pelaksanaan  sekali  setahun  di
Asosiasi  Agen Pariwisata,  sekali setahun di Asosiasi Pemandu Wisata,  sekali  setahun  di  Asosiasi Restoran dan Hotel,  sekali  setahun di  Badan  Promosi  Pariwisata Daerah,  tiga  kali  setahun  di sekolah-sekolah,dan dua kali setahun di perguruan tinggi
Lembaga Utama Lembaga Pendukung Agenda Tentang Kepariwisataan Kementerian Pariwisata • Akademisi / universitas / sekolah
• LSM • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Program Pemandu Wisata Khusus Warisan Budaya) Membentuk mekanisme dan program pendidikan enam kali setahun Kementerian Pariwisata • Dinas Pariwisata Provinsi • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Koperasi dan UKM Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta sosialisasi  empat  kali  setahun (trimester)

## Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020
Pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  diyakini  memiliki  sejumlah  keunggulan dalam mengelola fenomena pariwisata yang kompleks karena kompetensi mereka di sejumlah bidang kebijakan terkait yang mempengaruhi pengembangannya, seperti contoh infrastruktur, tata  ruang  perencanaan,  dan  transportasi  (Mowforth  &  Munt,  2015).  Suksesnya pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  salah  satunya  di  London,  UK  mengidentifikasi sejumlah  pendorong  Keberhasilan  sektor  pariwisata  turut  mendorong  pembuat  kebijakan dalam upaya mereka menerapkan pariwisata berkelanjutan dengan kebijakan di tingkat daerah (Maxim, 2015). Kemudian pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memanfaatkan SDA secara  optimal  sesuai  daya  dukung  sehingga  tidak  menimbulkan  kerusakan,  menghormati sosial  budaya  setempat  serta  memastikan  manfaat  ekonomi  yang  berkelanjutan  serta melibatkan  stakeholder  yang  ada.  kemudian  (Burns  &  Holden,  1997)  mengatakan  prinsip- prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah :
1) Menjaga kualitas lingkungan
2) Memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal dan wisatawan
3) Menjaga hubungan, keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan
4) Menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan carrying capasity
5) Stakeholder mempunyai  misi  yang  sama  terhadap  akan  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  ( library  research ), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  dan  mencatat  serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2014).
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari  berbagai  macam  jurnal  bereputasi,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan pariwisata  daerah.  Adapun  teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  analisis  konten ( content analysis ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tantangan Global dan Desentralisasi
Pariwisata,  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi  primadona  bagi  seluruh  negara, khususnya di Indonesia. Studi mencatat, 9% PDB seluruh negara di dunia, selain bersumber dari sektor Pariwisatanya, banyak negara berlomba lomba untuk mendapatkan perhatian dunia dengan  inovasinya  digabungkan  dengan  potensi  wisata  yang  ada  di  negaranya,  hal  ini demikian dilakukan karena mereka tersadar betul bahwasanya potensi pariwisata tidak hanya berdampak pada sisi perekonomian suatu daerah di sebuah negara, namun banyak faktor lain yang  dapat  dikembangkan  setelah adanya  icon  pariwisata  yang  dibentuk  di  sebuah  negara. Banyak  negara  yang  saling  berlomba  lomba  untuk  dapat  tergabung  dalam World  Seven Wonders ,  mereka  begitu  berambisi  untuk  menonjolkan  wajah  wisatanya  di  kancah  dunia, mereka sadar betul akan wisata tidak hanya membantu mereka secara materil namun masih banyak dan lebih dari itu.
Kawasan  ASEAN  ( Association  of  Southeast  Asian  Nations )  sering  disebut  sebagai “surga  wisata”  di  Asia  karena  memiliki  kekayaan  yang  melimpah  dalam  hal  pariwisata. Negara  dengan  tujuan  utama  pariwisata  di  ASEAN  diantaranya  Indonesia,  Thailand, Malaysia,  Singapura,  dan  Filipina.  Untuk  mendorong  pertumbuhan  sektor  pariwisata  di negara-negara  ASEAN,  salah  satu  upayanya  yang  dilakukan  untuk  tujuan  tersebut  adalah dengan diselenggarakannya ASEAN Tourism Forum (ATF) yang bertujuan untuk membuat ASEAN sebagai tujuan utama wisatawan (Effendi, 2010).
Selain itu dalam kapasitas sebagai upaya penyelenggaraan ASEAN perlu menghadirkan collaborative  governance yang  dimaknai  sebuah  hubungan  kerjasama  dihasilkan  melalui kemitraan  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  pihak  swasta  karena  mengingat  kondisi pemerintah  saat  ini  yang  menjadi  faktor  utama  dalam  penyelesaian  yang  hadir  di  tengah masyarakat maka konsep kolaborasi pemerintah menjadi sangat penting. (Yudiatmaja, Safitri, &  Manalu,  2017:622).  Definisi  dari  Desentralisasi  menurut  (Jha  &  Mathur,  1999)  secara umum  merupakan  sebuah  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  dengan  cara dekonstrasi perwakilan kantor wilayah atau dengan devolusi terhadap pejabat daerah maupun badan-badan daerah di setiap wilayah masing-masing.
Kemudian  dampak  kelemahan  desentralisasi  dalam  tantangan  global  yaitu  realitas masalah kepemimpinan kapabilitas dengan menyetarakan konsep collaborative governance antara  pihak  pemerintah,  swasta  dan  publik  yang  seharusnya  menjadi  dalam  pencapaian harapan desentralisasi itu sendiri (Setiawan, Samin, & Mahadiansar, 2018)
Dalam melakukan kunjungan, wisatawan mancanegara membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kunjungan  wisatawan  mancanegara  (Sri,  2013).  Sebuah  Organisasi  Internasional  bernama World Economic Forum (WEF) mengeluarkan beberapa indikator -indikator penilaian kinerja sektor pariwisata setiap negara atau disebut Travel & Tourism Competitiveness Index (TTIC). Indeks  TTIC  mengukur  bagaimana  kebijakan  yang  diterapkan  suatu  negara  dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan travel & tourism (T&T), yang akan memberikan daya tarik dan daya saing dalam pariwisata diantara negara-negara dunia.
Berdasarkan indeks  TTIC  Indonesia  menempati  peringkat  ke-50  dunia  dan  peringkat ke-4 ASEAN dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (World Economic Forum, 2015). Beberapa  hal  yang  masih  perlu  dibenahi  agar  kinerja  sektor  pariwisata  dapat  meningkat diantaranya  :  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan  sektor  pariwisata  seperti  sumber  daya manusia, serta kebijakannya. Banyak hal yang mendasar menjadi permasalahan pengelolaan pariwisata  yang  mempengaruhi  minat  dari  wisatawan  asing  ke  Indonesia.  Kendati  hal demikian, Indonesia masih dipandang primadona karena potensi yang dimilikinya
Dengan wilayah geografisnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang amat kaya dan amat sangat disayangkan jika potensi yang sedemikian rupa terlewat begitu saja. Istilah tanah surga yang melekat pada Indonesia memang bukanlah sebagai isapan jempol belaka, sudah banyak riset dan studi yang membuktikan bahwasanya Indonesia memanglah sebuah negara yang tidak dapat diremehkan akan potensi wilayahnya. Namun potensi tersebut seakan akan  tertutup  oleh  adanya  masalah  yang  dapat  dikatakan  menahun  dari  potensi  yang  ada, sehingga  penggalian  dan  pemberdayaan  potensi  wilayah  tersebut  menjadi  kurang  optimal, yang  menjadi  permasalahan  pada  sektor  pariwisata  di  Indonesia  agaknya  adalah  hal  yang klise, yakni infrastruktur dan local wisdom yang sebenarnya menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan asing untuk datang mengunjungi sebuah hal yang cenderung unik bagi mereka.
Berdasarkan data Travel & Tourism Competitivness Index (TTCI), Indonesia memiliki indikator  paling  rendah  pada  infrastructure  dan  natural and  cultural  resource.  Aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjamin kenyamanan turis. Kurangnya aksesbilitas pariwisata  dikarenakan  banyak  daerah  yang  belum  menjadikan  pariwisata  sebagai leading sector serta  kurangnya  akses  informasi.  Cara  meningkatkan  aksesbilitas  dapat  dilakukan dengan  pembangunan  infrastruktur,  seperti  perbaikan  jalan,  ketersediaan  transportasi  dan rambu-rambu  jalan,  peningkatan  sarana  dan  prasarana,  serta  peningkatan  akses  informasi melalui media internet seperti media sosial dan website resmi destinasi, dan loket informasi.
Pembangunan infrastruktur tersebut dapat menstimulasi setiap terjadinya peningkatan kinerja sektor pariwisata Indonesia sehingga dapat bersaing dengan negara ASEAN lainnya, seperti  Singapura  dan  Thailand.  Motivasi  yang  mendorong  orang  untuk  mengadakan perjalanan akan menimbulkan beberapa banyaknya permintaan - permintaan yang sama akan mengenai  seperti  prasarana  dan  sarana  kepariwisataan jaringan  telekomunikasi,  akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah.
Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai  dan  paling  tidak  sesuai  dengan  standar  intemasional.  Indikator  lemah  lain  yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya alam dan budaya ( natural and cultural resource ).
Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam  dan  keanekaragaman  budaya. Faktor tersebut yang menarik turis untuk berkunjung.
Namun, Indonesia masih belum dapat menjaga keberlanjutan alam. Hal ini terlihat dari terjadinya kerusakan alam yang besar di Indonesia, seperti kebakaran hutan, hampir punahnya berbagai  jenis  satwa  yang  dilindungi  (seperti  orang  utan)  untuk  tujuan  bisnis  tidak  sehat. Faktor  infrastruktur  kurang  memadai  dalam  hal  aksesibilitas  ini  juga  didukung  dari  faktor kegagalan pemerintah daerah maupun pusat dalam merencanakan sebuah program yang dapat meningkatkan aksesibilitas yang dimana berdampak pada diminati atau tidaknya sebuah objek wisata.  Pemerintah  seakan  mengamini  dalam  kondisi  sarana  prasarana  yang  masih  kurang memadai dan hal ini didukung oleh data rendahnya posisi Indonesia dalam Indeks pada ITTC.
Dari sisi SDM, kualitas pendidikan Indonesia yang rendah seakan-akan memanfaatkan potensi alam diolah dengan seadanya, kurangnya inovasi dengan ilmu yang seadanya akan berdampak pada hasil pengelolaan potensi alam yang kurang maksimal. Berdasarkan hasil uji secara  acak  pada  2  juta  orang  di  44  negara,  Indonesia  menempati  posisi  ke  34  dibanding Malaysia yang menempati urutan ke 9 dalam kemampuan Bahasa Inggris.
Sebuah  tanggung  jawab  bersama,  mengingat  kemampuan  berbahasa  dan  komunikasi dapat  mempengaruhi  banyak  hal  terutama  wisatawan  mancanegara  yang  menggunakan bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  internasional  atau  bahasa  ibu.  Dari  sisi  akan  publisitas  pun demikian, permasalahan Indonesia adalah kalah dalam pemodalan untuk publikasi dibanding dengan  negara-negara  di  ASEAN,  kebijakan  Indonesia  dinilai  masih  belum  dapat mengoptimalisasi sebuah potensi untuk diketahui oleh banyak orang.

## Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Pariwisata
Ruhanen  (2013:92)  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  memiliki  posisi terbaik  untuk  mendorong  agenda  pembangunan  sektor  pariwisata  berkelanjutan  untuk mencapai  suatu  tujuan  yang  di  inginkan  pemerintah  pusat.  Dalam  hal  meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata bukanlah hal yang mudah dengan melihat studi kasus  yang  berbeda-beda.  Mengingat  banyak  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengembangan sektor pariwisata sehingga berdampak positif terhadap pendapatan daerah.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata adalah peran pemangku kepentingan ( stakeholders ). Pemerintah adalah stakeholder yang memiliki peran  penting  dalam  memajukan  pengembangan  sektor  pariwisata.  Peran  penting  tersebut terbentuk  karena  dalam  pengembangan  pariwisata,  pemerintah  memiliki  fungsi  sebagai pembuat  kebijakan.  Adapun  peran  pemerintah  daerah  sebagai  upaya  memperkuat  peran pemerintah  dalam  pengembangan  pariwisata  menurut  (Subadra,  2006)  yang  dikutip  dalam (Afandi, Sunarti, & Hakim, 2017) yaitu:
a. Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata
(Conyers  &  Hills,  1984)  mendefinisikan  perencanaan  sebagai  suatu  proses  yang berkesinambungan,  yang  mencakup  keputusan-keputusan,  atau  pilihan-pilihan  berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan sangat penting, mengingat, dengan perencanaan pembangunan, maka, akan mengangkat citra, potensi, dan daya saing suatu daerah. karena itu  perencanaan  pembangunan  harus  memiliki  sistem  agar  perencanaan  pembangunan tidak salah sasaran, dan tepat guna.
Perencanaan pembangunan dalam konteks pariwisata merupakan pondasi awal bagi pemerintah  dalam  mengambil  peran  yang  penting  dan  strategis,  mengingat  pemerintah adalah  pengambil  keputusan,  sehingga  diharapkan  akan  terjadi  peningkatan  baik  dalam segi  sarana  dan  prasarana  maupun  aksesibilitas.  Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam perencanaan pembangunan pariwisata oleh pemerintah adalah :
1. Peningkatan Daya Tarik Wisata;
2. Penyediaan Fasilitas Rumah Makan;
3. Peningkatan Aksesibilitas; dan
4. Promosi Wisata
b. Kebijakan dan Peraturan Pariwisata
Kebijakan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberikan legitimasi atau ketetapan dan ketentuan terhadap suatu hal yang diperdebatkan  atau  hendak  dibahas.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  pariwisata  merupakan strategi  kedua  yang  penting  pula  sebagai  upaya  pengembangan  sektor  pariwisata  yang hendak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Mengingat  dengan  adanya  kebijakan  dalam  sektor pariwisata maka akan ada regulasi atau peraturan yang sah secara hukum untuk melindungi sekaligus mengembangkan pariwisata.
Oleh  karena  itu,  regulasi  yang  merupakan  otput  dari  kebijakan  pariwisata  harus diperkuat dan diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, sekaligus yang perlu diperhatikan  adalah  bahwa  regulasi  pariwisata  harus  mampu  untuk  memberikan kemudahan bagi investor, dan para wisatawan sehingga mau untuk menanamkan modal dan berkunjung, sehingga berdampak terhadap pembangunan daerah.
Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata begitu penting, mengingat tanpa pemerintah maka sektor pariwisata suatu daerah tidak akan mampu terkelola dengan baik, karena  pemerintah  adalah  stakeholder  yang  memiliki  peranan  paling  besar  terhadap kemajuan sektor pariwisata pada suatu daerah yang akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Salah satu negara yang memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan sektor pariwisata adalah Jepang.
Kemudian (Rosliana 2017) dalam tulisannya menyatakan Jepang merupakan negara yang maju di Kawasan asia, dan memiliki perkembangan yang pesat dalam perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Pada  tahun  1990-an,  Jepang  kemudian  bangkit setelah perekonomiannya turun dengan membenahi sektor perekonomiannya. Pembenahan perekonomian pada saat itu, dilakukan dengan fokus terhadap sektor industri, perbankan, transportasi  dan  telekomunikasi.  Baru  pada  tahun  2007  Pemerintah  Jepang  mulai  fokus terhadap  pengembangan  sektor  pariwisata  sebagai  strategi  dalam  penguatan perekonomian.
Pada tahun 2015 Pemerintah Jepang membuat program tour yaitu program “ Muslim Friendly ”. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sebagai upaya dalam pengembangan sektor pariwisata yaitu:
1. Penggunaan Website Wisata Berbahasa Asing;
2. Menyediakan Tujuan Wisata; dan
3. Kemudahan Perjalanan Wisata.
Berdasarkan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, maka titik penting yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah  dengan  melalui  penguatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  pelayanan wisata.  Mengingat  kedua  strategi  tersebutlah  yang  membuat  Jepang  mengalami perkembangan yang pesat dalam sektor pariwisata.

## Fungsi Dan Tanggung jawab Stakeholder Untuk Manajemen Pariwisata
Pada  proses  pengembangan  dan  manajerial  sebuah  potensi  pariwisata,  tidak  semerta merta dilakukan oleh satu pihak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak demi menciptakan iklim  kerjasama  yang  baik.  Salah  satu  strategi  yang  dicanangkan  pemerintah  dalam pengembangan pariwisata adalah melalui penggunaan kolaborasi Model Pentahelix. Model Pentahelix  diperkenalkan  dan  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Menteri  (Permen)  Pariwisata Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata Berkelanjutan  bahwa  untuk  menciptakan  orkestrasi  dan  memastikan  kualitas  aktivitas, fasilitas,  pelayanan,  dan  untuk  menciptakan  pengalaman  dan  nilai  manfaat  kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong  sistem  kepariwisataan  melalui  optimalisasi  peran bussiness,  government, community,  academic, dan media (BGCAM).  Konsep  BGCAM  oleh  Fosler  (2002)  lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:
a. Business (swasta/dunia usaha).
Berperan  sebagai  penyelenggara  bisnis  pariwisata  sesuai  etika  bisnis,  profesional, bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan.  Peran  dunia  usaha  sebagai  lembaga  yang  ” profit oriented” juga  harus  ikut  bertanggung  jawab  dalam  keberlanjutan  lingkungan  sebagai modal  utama  pariwisata.  Kemitraan  swasta  dengan  masyarakat  dan  pemerintah  sangat diperlukan  dalam arti  yang “sebenarnya”.  Hubungan  yang  saling menguntungkan (win- win) harus  dibangun  dengan  pola-pola  pendekatan  yang  formal  maupun  non  formal. Beberapa destinasi pariwisata yang berhasil melibatkan banyak pihak, salah satu karena membangun pendekatan non formal antara swasta dan pemerintah.
b. Government (Pemerintah).
Pemerintah berperan menyiapkan prasarana dan sarana dasar mendukung pengembangan pariwisata,  menyiapkan  berbagai  peraturan  berkaitan  dengan  pariwisata,  memfasilitasi kemudahan  berwisata  dan  berusaha  dan  melakukan  kegiatan  promosi  dan  pemasaran destinasi.  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  pengembangan  destinasi  adalah  sebagai: regulator,  fasilitator,  mediator  dan  penyedia  prasarana.  Dalam  pengembangan  destinasi
maupun  pengembangan  industri  memerlukan  regulasi  yang  jelas  dan  bijak  serta kelembagaan  yang  padu  baik  dari  pihak  swasta  maupun  pemerintah.  Dalam ketergantungan  tersebut  dapat  diidentifikasikan  pembagian  peran  atau  siapa  melakukan apa.  Pengembangan  industri  atau  usaha  pariwisata  tentunya  dilakukan  oleh  swasta  dan pemerintah  berfungsi  memfasilitasi  dan  mendukungnya.  Pemerintah  Provinsi  bersama Pemerintah  Pusat  dan  Kabupaten  maupun  Kota  yang  bertugas  mengembangkan masyarakat dan berbagai macam pelayanan publik yang diperlukan agar pariwisata dapat terselenggara ditempat tersebut dan industri kepariwisataannya dapat berkembang. Selain itu  pemerintah  berperan  langsung  dalam  pengembangan  regulasi  untuk  mengatur, mengendalikan kegiatan pengembang dan industri, serta memperkuat kelembagaan untuk peningkatan  kapasitas  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  di berbagai tingkatan pemerintahan
c. Community.
Community yang dimaksud ini adalah masyarakat dan komunitas-komunitas (NGO/LSM); masyarakat  berperan  mendukung  sapta  pesona/darwis  plus  menyediakan  jasa pariwisata/ekonomi  kreatif.  Masyarakat  adalah  obyek  dan  subyek  dari  pariwisata  itu sendiri, tapi di sisi lain masyarakat bis amenjadi kendala pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Oleh sebab itu masyarakat harus tahu persis apa peran mereka dan pariwisata adalah  untuk  kesejahteraan.  Pendampingan  terus  menerus  dari  pemerintah,  LSM  dan swasta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.
d. Academician (Akademisi).
Akademisi  berperan  melakukan  berbagai  riset  dan  pengabdian  masyarakat  berkaitan pengembangan  pariwisata,  agar  pembangunan  pariwisata  berbasis  penelitian.  Seringkali peran  hasil  penelitian  tidak  dimanfaatkan  dalam  pengembangan  pariwisata.  Berbagai pengabdian  masyarakat  dapat  dilakukan  akademisi  dalam  pengembangan  pariwisata, untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan akademisi dalam pengembangan pariwisata.
e. Media.
Terutama media online, saat ini menjadi kekuatan informasi dan andalan dalam promosi pariwisata.  Promosi  dan  pemasaran  pariwisata  sekarang  dapat  dilakukan  dengan  cepat dengan  memanfaatkan  media  sosial.  Promosi  sekarang  lebih  bersifat inklusif, contoh: wisatawan dapat mengunggah testimony berkunjung ke suatu obyek wisata di media sosial.
Dalam pengelolaan pariwisata maka peran tidak hanya dilakukan satu pihak tapi semua aspek  pendukung  dan  yang  terlibat.  Selama  ini  paradigma  yang  berkembang  adalah pengelolaan  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah,  namun  sebenarnya  pengelolaan  harus dilakukan oleh semua pihak seperti swasta dan masyarakat juga. Pemerintah selaku pengawas harus  diimbangi  swasta  selaku  investor  dan  juga  masyarakat  yang  mempunyai  pandangan kongkrit lapangan dalam pengelolaan pariwisata.
Hal  ini  juga  pemerintah  tidak  boleh  mendominasi  dan  adanya  hirarki  struktur pengelolaan  sehingga  membuat  pihak  masyarakat  merasa  dijadikan  kaki  tangan pemerintahan.  Koordinasi  kemitraan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah terhadap pengelolaan pariwisata dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal tersebut dengan adanya sosialisasi  ini  mengharapkan  pihak  mitra  faham  dengan  tugas  pelaksanaan  program pengelolaan pariwisata yang dimana koordinasi ini dilakukan atas dasar pencapaian tujuan bersama  yaitu  pencapaian  peningkatan  Pendapat  Asli  Daerah.  Sebagai  mana  Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Pemerintah Daerah terkait Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

## Strategi Pengelolaan Pariwisata Daerah yang Berkelanjutan
(Dharmiasih  et  al.,  2012)  dalam  sebuah  laporannya  tentang  strategi  pengelolaan pariwisata  di Provinsi Bali menyatakan pariwisata akan menjaga dan melindungi keaslian situs  warisan  dunia  terhadap  budaya  berlandaskan  filosofi  Tri  Hita  Karana,  dengan memperlihatkan  cara  merefleksikan  pembangunan  yang  harmonis  melibatkan  konservasi pariwisata  berkelanjutan  yang  didukung  oleh stakeholder secara  pro  aktif,  menyediakan bentuk pengalaman pengunjung yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah dengan konsep pengelolaan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Adapun bukti nyata yang harus dilakukan untuk mencapai strategi pengelolaan pariwisata daerah yang ada di Indonesia sebagai berikut :
1. Strategi dengan menghadirkan semua stakeholder mempunyai pemahaman serta apresiasi tentang nilai–nilai dalam mempromosikan pelestarian dan perlindungan situs-situs warisan budaya  yang  berkelanjutan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  di  perlukan  beberapa implementasi kebijakan yang harus dibuat diantaranya :
a. Merealisasikan program tepat sasaran kepada masyarakat daerah kepada stakeholder di masing-masing  daerah  untuk  membangun  opini  sebuah  kesadaran  dan  kepentingan secara bersama mengenai pariwisata, Dengan demikian meningkatkan jiwa memiliki, apresiasi dan rasa tanggung jawab terhadap pariwisata yang berkelanjutan.
b. Mempromosikan  secara  berkala  tentang  warisan  budaya  sebagai  identitas  daerah dengan  menghadirkan  lokakarya  kepada  masyarakat  daerah  serta  merangkul
mendapatkan  gambaran  sebagai  upaya  mempertahankan  dan  memperkuat  identitas daerah hingga terciptanya pembangunan ekonomi melalui partisipasi yang proaktif.
c. Mempresentasikan warisan dunia kepada masyarakat daerah dan stakeholder oleh Dinas Kebudayaan dari tingkat kabupaten/kota melalui forum diskusi kebudayaan.
d. Mengajak mahasiswa, akademisi dan praktisi pariwisata untuk belajar serta memahami situs pariwisata sehingga adanya pemahaman kebudayaan tentang warisan dunia.
e. Menyusun mekanisme interpretasi yang jelas tentang situs warisan dunia, dengan nilai- nilai serta kearifan lokal sehingga dapat mendidik ataupun memberdayakan masyarakat daerah  dan  pemandu  wisata  demi  memberikan  informasi  yang  akurat  kepada pengunjung wisatawan.
2. Memastikan  pembangunan  sebagai  sarana  dan  fasilitas  pendukung  (infrastuktur, perumahan),  agar  dapat  melestarikan  keaslian  budaya  pariwisata  berkelanjutan.  Hal  ini diupayakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian memperkuat  kebijakan  pengunaan  lahan  dan  pengelolaan  pegawasan  situs  melalui kerjasama secara kolaboratif dan partisipasif yaitu dengan cara :
a. Menyebarkan program pendidikan dan peningkatan kapasitas terhadap setiap kelompok ataupun organisasi stakeholder agar bertanggung jawab terhadap lingkungan.
b. Membangun  sistem  monitoring  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  di  tingkat  lokal hingga  nasional,  dan  untuk  mengamanatkan  perlindungan  daerah  konservasi  SDA hingga  menegakkan  aturan-aturan  daerah  kepariwisataan  mengenai  hukum pengembangan wisata.
c. Meningkatkan  sistem  pengelolaan  air  untuk  menjaga  dan  melindungi  stabilitas pemasukan  air,  sehingga  pengelolaan  air  bisa  dilakukan  secara  efesien  dan  efektif. Kemudian  tidak  ada  dialih  fungsikan  ke industri  pariwisata  maupun  lokasi  geografis lainnya serta menjamin bahwa kepentingan air terutama untuk pariwisata dapat dibatasi dan dikontrol sehingga air dapat diprioritaskan.
d. Mengutamakan  upaya  pelestarian  seperti  perlindungan,  pemanfaatan  budaya  bagi semua stakeholder dan melaksanakan penilaian terhadap dampak lingkungan / AMDAL serta penilaian warisan terdahulu sebelum melakukan dalam pembangunan infrastruktur sarana prasarana.
3. Memberdayakan  masyarakat  lokal  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  pengelolaan pariwisata  berkelanjutan,  demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  dengan melibatkan beberapa unsur yaitu :
a. Setiap organisasi atau kelompok memiliki perspektif atau cara pandang yang berbeda untuk  itu  dapat  melakukan  diskusi  tentang  identitas  wisata  melalui  forum  resmi, kemudian  untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama  terkait  masa  depan  tentang  situs warisan budaya agar bisa memastikan partisipasi lebih bermanfaat.
b. Mencari pemimpin organisasi atau kelompok yang bisa membimbing, mempengaruhi, mengkoordinasi dengan upaya memperlihatkan kemampuan dan bakat individual untuk mengenali  unsur  nilai  warisan  budaya  (material  dan  non  material)  dari  situs  melalui mapping budaya di daerah tersebut.
c. Mendidik  dan  memberdayakan  masyarakat  lokal  dalam  meningkatkan  sebagai  peran dan pemahaman serta mempromosikan tentang konsep pariwisata yang berkelanjutan.
d. Memperkuat materi pendidikan mulai dari sekolah dasar dengan mengintegrasikan nilai pariwisata yang berkelanjutan kemudian memberikan dukungan (beasiswa, pelatihan, loka karya, branding, pencipta/pengembangan produk, kesehatan, homestay , dst) untuk masyarakat  lokal  agar  bermanfaat  dalam  meningkatkan  produktifitas  hidup  dan kesejahteraan sosial.
e. Menciptakan  sebuah  kerjasama    ( collaborative  governance) baik  dari  sektor  publik maupun  sektor  privat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  dengan adanya pariwisata berkelanjutan.
4. Meningkatkan pengelolaan bagi pengunjung demi memberikan dampak signifkan kepada pengunjung pariwisata diantaranya :
a. Pengelola pariwisata berkelanjutan adalah penjaga asli sebagai bentuk memberdayakan masyarakat lokal.  Kemudian mengukur  daya tampung  dengan  kajian  penilaian  untuk memperkuat sistem pariwisata sebagai warisan dunia.
b. Merumuskan  rencana  pengelolaan  pengunjung  dan  melakukan  penilaian  serta merumuskan  rencana  manajemen  krisis  dan  resiko  sebagai  pertimbangan  sebelum membuka situs untuk dipublikasikan
c. Memulai  manajemen  pariwisata  dengan  mengimplementasikan  unsur  pesona  wisata dengan memberikan perencanaan infrastruktur rehabilitasi infrastruktur secara berkala untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di situs warisan dunia.
d. Membuat  paket  wisata  dan  pola  kunjungan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  lokal  serta  mengawasi  kawasan  lindung  yang  menjadi  tujuan  wisata berkelanjutan.  Seperti  contoh  paket  wisata  standart  internasional  memiliki pengaturannya dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO) yaitu :
1) Pre-arranged Tour merupakan perjalanan wisata  membuat perencanaan dan diatur sebelum  melakukan  kunjungan.  Baik  dari  segi  fasilitas  maupun  kebutuhan  yang mendasar dalam perjalanan wisata.
2) Package  Tour dimana  suatu  pilihan  kunjungan  wisata  yang  nantinya  mereka kunjungi  sesuai  dengan  keinginan  wisatawan  agar  menikmati  kemudahan  dalam perjalananya
3) Coach Tour sebuah perjalanan yang eskslusif yang dimana perjalanan wisata yang dilakuak  secara  rutin  yang  telah  ditetapkan  yang  dipimpin  oleh  pemandu  wisata profesional.
4) Special Arranged Tour perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuji permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya
5) Optional  Tour dimana  suatu  perjalanan  wisata  tambahan  diluar  pengaturan  yang telah  disusun  dan  diperjanjikan  pelaksanaannya,  yang  dilakukan  atas  permintaan wisatawan itu sendiri.

## PENUTUP
Pengembangan  kawasan  wisata  menjadi  isu  yang  kompleks  dimana  dalam pengkajiannya dibutuhkan pendekatan multidimensional, baik secara fisik, ekonomi, sosial budaya  dan  juga  politik.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  adanya  pengembangan  kawasan wisata  atau  yang  dikenal  dengan  industri  pariwisata  akan  memberikan  dampak  secara langsung  terhadap  kondisi  masyarakat.  Pada  umumnya  pengembangan  kawasan  wisata dijadikan  sebagai  sektor  andalan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan pendapatan daerah, pemberdayaan perekonomian masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga masyarakat.
Pembangunan  tentang  pariwisata  memerlukan  perhatian  dan  komitmen  dari  semua aktor  termasuk  pemerintah  daerah,  yaitu  kolaborasi  antar  aktor,  antar  sektor  dan  antar  lini secara  berkelanjutan  dan  terintegrasi.  Hal  ini  dapat  terwujud  jika  pemerintah  daerah  dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) menjalankan kebijakan dan perannya secara konsisten dan  tertuang  pada  program  dan  kegiatan  daerah  melalui  strategi  pariwisata  berkelanjutan. Strategi yang mendukung tindakan kolaboratif antara para stakeholder dalam perlindungan, pelestarian  dan  pemanfaatan  situs  warisan  dunia  sebagai  sebuah  tujuan  yang  sangat  di prioritaskan.  Selain  itu  masyarakat  harus  mempunyai  kesadaran  baik  secara  kelompok maupun  individu  pentingnya  wisata  terahadap  daerahnya  dengan  menghubungkan  unsur- unsur bussiness, government, community, academic, dan media
Tujuanya agar adanya strategi dalam menetapkan program yang rinci, anggaran serta upaya realisasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan demi pembangunan sarana dan prasarana  sangat  penting  untuk  mewujudkan  target  pemerintah  khususnya  devisa  Negara. Strategi  pariwisata  yang  berkelanjutan  ini  akan  ditinjau  melalui  pemantauan  berkala  dan proses  evaluasi  yang  melibatkan  instansi  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan;  dan masyarakat setempat, LSM dan akademisi sebagai aktor. Hasilnya akan menentukan sebuah perubahan  potensial  yang  perlu  dilakukan  di  dalam  strategi.  Seluruh stakeholder diundang untuk  bisa  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pengelolaan  pariwisata  berkelanjutan di  setiap daerah yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  B.  (2014).  Destination  management  organization  (DMO);  Diskursus  konsep dasar  tata  kelola  kawassan  pariwisata  dalam  konteks  collaborative  governance  di Indonesia. Jurnal Kepariwisataan Indonesia , 9 (2), 1–21.
Afandi,  A.,  Sunarti,  &  Hakim,  L.  (2017).  Peran  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan destinasi wisata bahari pulau gili noko kabupaten gresik ( studi pada dinas kebudayaan ,  pariwisata  ,  pemuda  dan  olahraga  kabupaten  gresik  ). Jurnal  Administrasi  Bisnis , 49 (1), 117. Burns, P. M., & Holden, A. (1997). Alternative and sustainable tourism development the way forward . The Earthscan Reader in Sustainable Tourism . Earthscan. London. Conyers, D., & Hills, P. J. (1984). An introduction to development planning in the third world . America: John Wiley & Sons Australia.
Dharmiasih,  W.,  Sayoga,  A.,  Pradipta,  A.,  Arbi,  Y.,  Christensen,  C.  S.,  DeeBrine,  P.,  … Sapardan, W. (2012). Strategi pariwisata berkelanjutan . Provinsi Bali. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 22 (1), 1–29. Jakše, L.-M. C. (2015). Connecting social actors in developing integrated tourism products. Journal of Universal Excellence , 4 (1), 1–16.
Jha,  S.  N.,  &  Mathur,  P.  C.  (1999). Decentralization  and  local  politics . SAGE  Publishing . New Delhi, India.
Mah, D. N. Y., & Hills, P. (2012). Collaborative governance for sustainable development: Wind resource assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China. Sustainable Development , 20 (2), 85–97.
Maxim, C. (2015). Drivers of success in implementing sustainable tourism policies in urban areas. Tourism Planning and Development , 12 (1), 37–47. Mowforth,  M.,  &  Munt,  I.  (2015). Tourism  and  sustainability:  development,  globalisation and new tourism in the third world (4th ed.). London: Taylor and Francis Inc. Pratiwi, K. R. I., Saleh, C., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2019). Policy implementation of tour guides  license  in  maintaining  the  quality  of  tourism  in  bali  province. Journal  of Indonesian Tourism and Development Studies , 7 (3), 175–183.
Rosliana, L. (2017). Wisata budaya sebagai alat penguat ekonomi di jepang. Kiryoku Jurnal Studi Kejepangan , 1 (1), 10.
Ruhanen,  L.  (2013).  Local  government :  facilitator  or  inhibitor  of  sustainable  tourism development ? Journal of Sustainable Tourism , 21 (1), 80–98.
Setiawan, R., Samin, R., & Mahadiansar. (2018). Dampak desentralisasi terhadap kapabilitas kepala  daerah;  Studi  kasus  gubernur  riau  periode  tahun  2008-2013. Jurnal  Ilmu
Administrasi Negara (JUAN) , 6 (2), 15–24.
Sri,  A.  P.  A.  (2013).  Faktor-faktor  yang memotivasi  perempuan  sebagai  pengelola  pondok wisata  di  kelurahan  ubud  kecamatan  ubud  kabupaten  gianyar. Jurnal  Analisis Pariwisata , 1 , 1–10.
Subadra,  I.  N.  (2006). Ekowisata  hutan  mangrove  dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan : Studi kasus di mangrove information center , desa pemagon , kecamatan denpasar selatan, kota denpasar . Udayana.
Yudiatmaja,  W.  E.,  Safitri,  D.  P.,  &  Manalu,  A.  M.  R.  (2017).  Inovasi  kebijakan  dan pemerintahan jaringan di era desentralisasi : Studi kasus perda kota batam no 4 tahun 2015. Prosiding SNaPP , 7 (3), 612–631.
Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Dokumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata
Berkelanjutan
UNWTO (United Nation World Tourism Organization) 2013. Governance for The Tourism Sector and its Measurement

## Internet
6-Langkah  Kebijakan  Pemerintah  Peningkatan  Devisa  Pariwisata  (19  Maret  2019)  (n.d.) Diperoleh pada Desember 30, 2019 dari https://travel.kompas.com/read/2019/03/19/110700827/6-langkah-pemerintah- tingkatkan-devisa-pariwisata-indonesia Sektor  Pariwisata  ditargetkan  Raup  Devisa  Rp  246  Triliun  di  2019  (28  Juli  2019)  (n.d.) Diperoleh pada Desember 30, 2019 dari https://money.kompas.com/read/2019/07/28/172200726/sektor-pariwisata- ditargetkan-raup-devisa-rp-246-triliun-di-2019-