## PENERAPAN WAKAF UANG SECARA PROFESIONAL MENURUT HUKUM ISLAM
(Application of Cash Waqf in Good Governance)
Ahmad Mu’is 1 ; Binti Nur Hamidah 2
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 1,2
muis@manajemen.uin-malang.ac.id; bintincha@gmail.com
Abstrak:
Wakaf secara terminologi berarti 'menahan sesuatu untuk mengambil manfaat'. Hal-hal bisa aktif seperti tanah atau pasif seperti uang sebagai wakaf tunai (waqf al nuqud). Wakaf uang masih belum tergali dan terkelola dengan maksimal, meski potensinya besar karena Indonesia mayoritas muslim. Potensi besar tantangan  wakaf  juga tidak ringan. Kendala utama lebih kepada sumber daya manusia dan strategi pengelolaannya. Persoalan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien menjadi kendalanya. Oleh karenanya semakin besar kekayaan dan keragaman wakaf  yang  dapat  dikelola  oleh nadzhir secara  profesional  dengan  manajemen  yang  tepat, manfaat  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  wakaf  tunai  dengan good  governance akan memperkuat  peran  wakaf  dalam  meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan merujuk beberapa sumber primer dan sekunder berupa buku-buku, dan jurnal yang relevan membahas tentang permasalahan wakaf,  wakaf uang, dan good governance . Hasil  penelitian ini menyebutkan bahwa dalam konteks pengelolaan wakaf, Good Governance secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan  wakaf  yang  amanah  sehingga  harta  wakaf  dapat  dihimpun,  dikelola,  dan didistribusikan  dengan  baik  untuk  kemaslahatan  umat.  Potensi  wakaf  uang  juga  sangat menjanjikan,  karena  wakaf  dalam  bentuk  ini  tidak  dengan  kepemilikan  kekayaan  dalam jumlah besar.
Kata kunci: Wakaf, Wakaf Uang, Good Governance

## Abstract :
In term of terminology, the word Waqf means 'holding back something to acquire advantage'. Certain things can be something active like land or passive like money as cash waqf (waqf al nuqud). Money as waqf is still not explored and managed to the maximum, even though its potential is massive because Indonesia is a majority Muslim country. The great potential of waqf challenges is also not easy. The main obstacle is more on human resources and their management strategies. The problem of good and efficient management of waqf is a problem. Therefore,  the  greater  the  wealth  and  diversity  of  waqf  that  can  be  managed  by  Nadzhir professionally with  proper  management,  the more  benefits  can  be  derived  from  managing cash waqf with good governance will strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare of the community. This research uses literature study method by referring several primary and secondary sources in the form of books, and relevant journals discussing the problems of waqf, money waqf, and good governance. The results of this study state that in the context of waqf management, Good Governance can be  more easily interpreted as trustful waqf management so that waqf property can be collected, managed and distributed properly for the benefit of the people. Potential money as cash waqf is also very promising, because waqf in this form are not with ownership of large amounts of wealth.
Key words: Waqf, Cash Waqf, Good Governance

## PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga  ekonomi  Islam yang  sangat  berperan  dalam  pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf  telah  berperan  dalam  pengembangan sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat. Hal-hal  yang  menonjol  dari  lembaga  wakaf adalah  peranannya  dalam  membiayai berbagai  kegiatan  umat  Islam  baik  dalam ibadah,  pendidikan  dan  kesehatan.  Sebagai contoh  di  Indonesia  sendiri  pembangunan dan  berbagai  sarana  dan  prasarana  ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat  hasil  wakaf  dimungkinkan  karena dilaksanakannya  wakaf  produktif  untuk menopang  berbagai  kegiatan  sosial  dan keagamaan. 1
Wakaf  produktif  pada  umumnya berupa  tanah  pertanian  atau  perkebunan, gedung-gedung  komersial  yang  dikelola sedemikian  rupa,  sehingga  mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan  untuk  membiayai  berbagai kegiatan  tersebut.  Wakaf  produktif  ini kemudian  direalisasikan  di  berbagai  negara sampai sekarang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat. Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting  dalam  pembangunan  masyarakat, namun  kita  juga  mendapati  berbagai
1 Lubis,  Suhrawadi  K.,  dkk. Wakaf  dan Pemberdayaan Umat . (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
kenyataan  di  beberapa  negara  yang  tidak berhasil  mengelola  wakaf.  Disamping pengelolaanya  yang  tidak  memadai,  cukup banyak wakaf yang disalah gunakan.
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki  harta  wakaf  yang cukup  banyak,  tetapi  sebagian  besar  belum dikelola  secara  produktif.  Pada  umumnya harta  wakaf  yang  ada  di  Indonesia  berupa tanah  dan  peruntukannya  antara  lain  untuk masjid, mushala, sekolah, madrasah, makam dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  tempat peribadatan.  Mencermati  kekayaan  wakaf yang  kita  miliki,  sebenarnya  kita  dapat memberdayakan  secara  lebih  optimal. Jumlah  tanah  wakaf  yang  cukup  luas merupakan  potensi  yang  sungguh  sangat besar. Tentu, tidak semua tanah wakaf harus dikelola  secara  produktif,  dalam  arti  harus menghasilkan  uang,  tetapi  setidaknya  dari jumlah  tersebut  sekitar  10%  dapat  dikelola secara produktif.
Selain  itu,  potensi  wakaf  uang  juga sangat  menjanjikan,  karena  wakaf  dalam bentuk  ini  tidak  dengan  kepemilikan kekayaan  dalam  jumlah  besar.  Meskipun uang  memiliki  sifat  yang  dapat  berkurang nilainya  waktu,  tetapi  karena  sifatnya  yang fleksibel  dan  adanya  dukungan  payung hukum  yang  memadai,  maka  wakaf  uang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan  wakaf  produktif  dimasa
mendatang sebagaimana yang telah dipraktikan  di  beberapa  negara  Islam  lain, dimana  wakaf  uang  telah  diberdayakan secara lebih luas.

## KAJIAN PUSTAKA

## A. WAKAF
Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia  dan  tuntutan  akan  kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai  salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan  ekonomi  (dimensi  sosial). Karena  itu,  pendefinisian  ulang  terhadap wakaf  agar  memiliki  makna  yang  lebih relevan  dengan  kondisi  riil  persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.
Dalam  peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya  dilakukan  dengan  jalan menahan  (pemilikan)  asal  ( tahbisul  ashli ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang  dimaksudkan tahbisul  ashli ialah menahan  barang  yang  diwakafkan  itu  agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,  disewakan,  dan  sejenisnya. Sedangkan  cara  pemanfaatannya  adalah menggunakan  sesuai  dengan  kehendak pemberi wakaf ( wakif ) tanpa imbalan. 2
Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian  wakaf  yang  lebih  rinci  saling
2 Departemen Agama, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.
bersilang  pendapat.  Sehingga  mereka berbeda  pula  dalam  memandang  hakikat wakaf  itu  sendiri,  baik  ditinjau  dari  aspek kesinambungan  waktu  (ikrar),  dzat  yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan  wacana-wacana  tersebut  akan diuraikan sebagai berikut :
1. Menurut Imam Abu Hanifah
Wakaf  adalah  menahan  suatu  benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi  itu  maka  pemilikan  harta  wakaf tidak  lepas  dari  si  wakif,  bahkan  ia dibenarkan  menariknya  kembali  dan  ia boleh  menjualnya.  Jika  si  wakif  wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.
Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan  wakaf  adalah:  “Tidak melakukan  suatu  tindakan  atas  suatu benda,  yang  berstatus  tetap  sebagai  hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial),  baik  sekarang  maupun  akan datang”.
2. Menurut Imam Malik
Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa wakaf  itu  tidak  melepaskan  harta  yang
diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif,
namun  wakaf  tersebut  mencegah  wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan  kepemilikannya  atas  harta tersebut  kepada  yang  lain  dan  wakif berkewajiban menyedekahkan
manfaatnya  serta  tidak  boleh  menarik kembali  wakafnya.  Perbuatan  si  wakif menjadikan  manfaat  hartanya  untuk digunakan  oleh mauquf  bih (penerima wakaf),  walaupun  yang  dimilikinya  itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti
mewakafkan  uang.  Wakaf  dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk untuk  masa  tertentu  sesuai  dengan keinginan pemilik.
Dengan  kata  lain,  pemilik  harta menahan  benda  itu  dari  penggunaan secara  pemilikan,  tetapi  membolehkan pemanfaatan  hasilnya  untuk  tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara  wajar  sedang  benda  itu  tetap menjadi  milik  si  wakif.  Perwakafan  itu berlaku  untuk  suatu  masa  tertentu,  dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad bin
Hambal
Syafi’i  dan  Ahmad  berpendapat bahwa  wakaf  adalah  melepaskan  harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,
3 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , 2-4.
setelah  sempurna  prosedur  perwakafan. Wakif  tidak  boleh  melakukan  apa  saja terhadap  harta  yang  diwakafkan,  seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan  kepemilikannya  kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak.  Jika  wakif  wafat,  harta  yang diwakafkan  tersebut  tidak  dapat  diwarisi oleh  ahli  warisnya.  Wakif  menyalurkan manfaat  harta  yang  diwakafkannya kepada mauqu ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai  sedekah  yang  mengikat,  dimana wakif  tidak  dapat  melarang  penyaluran sumbanganya tersebut.
Apabila  wakif  melarangnya,  maka
Qadli
berhak memaksanya agar memberikannya  kepada mauquf  ‘alaih . Karena itu mahzab Syafi’i mendefinisikan wakaf  adalah:  “Tidak  melakukan  suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai  milik  Allah  SWT,  dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.
4. Menurut Mazhab Imamiyah
Mazhab  ini  sama  dengan  mazhab ketiga,  namun  berbeda  dari  segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih (yang diberi  wakaf),  meskipun mauquf  ‘alaih tidak  berhak  melakukan  suatu  tindakan atas  benda  wakaf  tersebut,  baik  menjual atau menghibahkannya. 3
Menurut Syauqi, 4 Wakaf di Indonesia sebenarnya  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, yakni Peraturan Pemerintah No. 28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  tanah milik dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Perwakafan, dan Peraturan Pemerintahan No. 28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam Peraturan Pemerintahan tersebut yang diatur hanya  wakaf  tanah  milik.  Namun  seiring berkembangnya peraturan perundang-
undangan tersebut tidak lagi bisa
mengakomodasi pekembangan dalam masyarakat  khususnya  yang  menyangkut tentang  wakaf.  Bank  juga  tidak  mau menerima  tanah  atau  aset  lain  yang merupakan  harta  wakaf  untuk  dijadikan jaminan.  Karena  harta  wakaf  bukan  hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.
Bashlul  Hazami, 5 Wakaf  tidak  lagi identik  dengan  tanah  yang  diperuntukkan bagi  lembaga  pendidikan,  makam,  tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi  wakaf juga dapat  dijadikan  sebagai  sumber  kekuatan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umat  dan menggerakan  sektor-sektor  pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan
4 Muhammad  Alfin  Syauqi,  Optimalisasi  Wakaf Uang  untuk  Kesejahteraan  Umum,  ( Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16. No. 63 , 2014), 369-383.
5 Bashlul  Hazami,  Peran  dan  Aplikasi  Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia,
beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara  profesional  dengan manajemen  yang  tepat,  maka  manfaat  yang didapatkan  dari  pengelolaan  wakaf  akan menjadi  lebih  luas  peruntukannya  sehingga pada  gilirannya  dapat  memperkuat  peran wakaf  dalam  meningkatkan  perekonomian dan kesejahteraan umat.

## B. CASH WAQF
Cash Waqf merupakan gagasan yang digulirkan  oleh  tokoh  ekonomi  asal Bangladesh,  M.A.  Mannan.  Cash  Waqf dalam  definisinya 6 adalah  wakaf  yang dilakukan  seseorang,  kelompok  orang,  dan lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk uang.  Dengan  demikian,  wakaf  uang merupakan  salah  satu  bentuk  wakaf  yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam  bentuk  kontan.  Adapun  pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri Agama (PMA)  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1).
Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan umum  menurut  syariah.  Definisi  ini  pada
( Analisis:  Jurnal  Studi  Keislaman,  Vol.16  No.1 , 2016), 173-203
6 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , 7
dasarnya  merupakan  pengkhususan  dari definisi yang tertera dalam pasal 1 angka (1) UU Wakaf. Dengan demikian, secara singkat wakaf  uang  diartikan  sebagai  wakaf  dalam bentuk uang yang dapat disimpan pokoknya dan disalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.
Dalam  catatan  sejarah  Islam,  wakaf tunai ternyata sudah dipraktekan sejak awal abad  kedua  hijriyah.  Diriwayatkan  oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak tadwin  al-hadits menfatwakan, dianjurkan  wakaf  dinar  dan  dirham  untuk pembangunan  sarana  dakwah,  sosial  dan pendidikan  umat  Islam.  Adapun  caranya adalah  dengan  menjadikan  uang  tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. 7
Suryani dan Yunal Isra, 8 Wakaf uang merupakan  gebrakan  yang  sesuai  dengan prinsip  agama  ( maqasid  al-shari’ah )  dan tuntutan  sosial  kemanusiaan.  Program  ini bisa  bersinergi  dengan  program-program pemerintah
dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manivestasi dari cita-cita  besar  Negara  Indonesia  yang tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945. Gerakan  wakaf  produktif  dengan  uang  juga sudah  dicontohkan  oleh  beberapa  sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman.
7 Departemen Agama, Paradigma baru Wakaf di Indoneia , 7. 8 Suryani dan Yunal Isra, Wakaf Produktif ( Cash Waqf ) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid
Misalnya  Khalifah  ‘Umar  ibn  al-Khattab’ ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan  produktif  yang  digunakan  untuk kepentingan  umat  Islam.  Program  ini  juga sudah  didukung  oleh  hukum  positif  seperti Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah tentang  wakaf.  Demikian  pula  fatwa  MUI juga menetapkan bahwa uang adalah gerakan yang  sesuai  dengan  prinsip  agama  yaitu membawa kesejahteraan untuk manusia baik untuk dunia maupun akhirat mereka.
Dalam  pengaturan  mengenai  wakaf uang di Indonesia hanya terdapat dalam UU No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  PP No.  42  Tahun  2006  tentang  Peraturan Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang  kebolehan  wakaf  uang 9 yang  isinya sebagai berikut :
1. Wakaf uang ( cas waqf/waqf al nuqud )
adalah wakaf yang dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk  ke  dalam  pengertian  uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz.
4. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
As-Shari’ah.  ( Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan Vol. 24 No. 1 , 2016), 17-36.
9 Muhammad  Alfin  Syauqi, Optimalisasi  Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum , 376.
Syauqi 10 menjelaskan  pada dasarnya rukun  dan  syarat  wakaf  uang  sama  dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu :
1. Ada orang yang berwakaf ( wakif )
2. Ada harta yang diwakafkan ( mauquf )
3. Ada tempat  kemana  diwakafkan  harta itu/tujuan wakaf ( mauquf ala’ih )
4. Ada akad/pernyataan wakaf ( sighot )
Tim  Departemen  Agama  RI 11 menjelaskan ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh  dari  wakaf  tunai  dibandingkan dengan wakaf benda tetap lainya, antara lain:
1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga  seseorang  yang  memiliki dana  terbatas  sudah  bisa  mulai memberikan  dana  wakafnya  tanpa harus  menunggu  menjadi  tuan  tanah terlebih dahulu.
2. Melalui  wakaf  tunai,  aset-aset  wakaf yang  berupa  tanah-tanah  kosong  bisa mulai dimanfaatkan dengan
pembangunan  gedung  atau  diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam  yang cash  flow- nya    terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan  dunia  pendidikan
10 Muhammad Alfin Syauqi, 376 .
11 Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , 11.
tanpa  harus  terlalu  tergantung  pada anggaran  pendidikan  negara  yang memang  semakin  lama  semakin terbatas.
Hasan, 12
Wakaf uang dapat digunakan  sebagai  investasi  keagamaan, pendidikan  dan  pelayanan  sosial.  Dalam upaya  mensosialisasikan  hal  tersebut, dibutuhkan  pemahaman  secara  menyeluruh dan  terintegrasi  tentang  hukum  wakaf  uang baik perspektif fiqih maupun hukum posistif, beserta  implementasinya  terutama  di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal  terkait  dengan  sumbangan  berupa aset  tetap  ( property  of  permanent )  oleh seorang  muslim  dengan  tujuan  murni ketaqwaan,  namun  akhir-akhir  ini  wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata  juga  memiliki  akar  yang  panjang dalam  sejarah  Islam.  Namun  kurangnya pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap wakaf  uang  karena  terpaku  kepada pemaknaan  wakaf  tradisional  yang  terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.

## C. DASAR HUKUM WAKAF UANG
Hasan 13 melihat  popularitas  wakaf uang  yang  belum  dikenal  pada  masa  awal Islam,  maka  tidak  heran  jika  pembahasan dasar  hukum  wakaf  uang  juga  sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan wakaf  pun  hanya  terbatas  pada  harta  tidak
12 Sudirman  Hasan,  Wakaf  Uang  dan Implementasinya  di  Indonesia,  ( De  Jure:  Jurnal Syari’ah dan Hukum Vol. 2. No.2. , 2016), 162-177. 13 Sudirman  Hasan,  Wakaf  Uang  dan Implementasinya, 167.
bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqih klasik.  Namun,  seiring  perjalanan  waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut paparan sumber pijakan dibolehkan  wakaf  uang.  Sumber-sumber tersebut terdiri dari:
1. Al-Qur’an
Artinya: “Kamu
tidak akan
memperoleh  kebajikan,  sebelum  kamu menginfakkan  sebagian  harta  yang  kamu cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu  infakkan, tentang  hal  itu  sungguh,  Allah  Maha Mengetahui” (QS.Ali Imran: 92). 14
ۗ◌
Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir  biji  yang  menumbuhkan  tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.  Dan  Allah  Maha  luas,  Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261). 15
Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat global  yang  mendorong  umat  Islam  untuk menyisihkan  sebagian  rezekinya  untuk kepentingan  umum.  Ayat  ini  sering  ditafsir untuk    mendorong  kaum  muslimin  untuk berinfaq  dan  bersedekah.  Wakaf  termasuk
14 Kementerian  Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahannya (Bandung:CV.  Mikraj  Khasanah, 2013), 62.
15 Kementerian  Agama  RI, Al  Qur’an  dan Terjemahannya , 44.
bagian  dari  rangkaian  sedekah  yang  justru sifatnya  kekal.  Dengan  begitu,  penggunaan kedua  ayat  sebagai  dasar  pijak  hukum dibolehkannya  wakaf  uang  menemui relevansinya.
2. Hadits
ﷺ
Artinya :  “Apabila  anak  Adam (manusia)  meninggal  dunia,  maka  putuslah amalnya,  kecuali  tiga  perkara,  shadaqah jariyah (Wakaf), ilmu yang bermanfaat baik dengan  cara  mengajar  atau  dengan  karya, dan  anak  shaleh  yang  mendo’akan  orang tuanya”. 16
Artinya :  “Diriwayatkan  dari  Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk  mengenai  tanah  itu.  Ia  berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut,  apa  perintah  Engkau  kepadaku mengenainya?  Nabi  SAW  menjawab  :  Jika
16 Hendi  Suhendi, Fiqh  Mu’amalah ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 241.
mau,  kamu  tahan  pokoknya  dan  kamu sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari) . 17
Kedua  Hadist  di  atas  merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai  oleh  MUI  dalam  fatwa  kebolehan wakaf  uang.  Hadist  pertama  mendorong manusia  untuk  menyisihkan  sebagian rezekinya  sebagai  tabungan  akhirat  dalam bentuk  sedekah  jariyah.  Uang  merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena  menganggap  bahwa  wakaf  uang memiliki  hakikat  yang  sama  dengan  wakaf tanah,  yakni  harta  pokoknya  tetap  dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme  wakaf  uang  yang  telah ditentukan,  pokok  harta  akan  dijamin kelestariannya  dan  hasil  usaha  atas penggunaan  uang  tersebut  dapat  dipakai untuk mendanai kepentingan umat Islam.
3. Pendapat Ulama’:
Khathib al - Syarbini menjelaskan:
17 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah  Jilid  ketiga , (Libanon: Darul Fikri, 1983), 380.
Artinya: “Anak  saleh  adalah  orang yang  memenuhi  hak-hak  Allah  dan  hamba- hamba-Nya.  Mungkin  saja  ini  diarahkan kepada  kesempurnaan  diterimanya  doa. Adapun  inti  diterimanya  doa,  maka  cukup anak  yang  muslim.  Sedekah  jariyah diarahkan  kepada  wakaf  menurut  para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi’i, sesungguhnya  selain  wakaf  dari  beberapa sedekah  tidak  mengalir  pahalanya,  bahkan pihak  yang  diberi  sedekah  memiliki  benda dan  manfaatnya  secara  langsung.  Adapun wasiat  dengan  beberapa  manfaat  meski tercakup  oleh  hadits,  akan  tetapi  jarang diterapkan.  Maka  mengarahkan  sedekah dalam hadits atas arti wakaf lebih utama”. 18
Disebutkan  dalam  kitab  al-Fiqh  al- Manhaji keterangan sebagai berikut:
Artinya: “Dan  telah  masyhur berwakaf di antara sahabat dan menyeluruh, sehingga  sahabat  Jabir  berkata;  tidaklah tersisa dari para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan  (finansial)  kecuali  mewakafkan hartanya.  Al-Imam  al-Syafi’i  berkata;  telah sampai  kepadaku  bahwa  80  sahabat  dari Anshar  bersedekah  dengan  sedekah  yang diharamkan  (dijual  dan  dihibahkan).  Al-
18 Syekh Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2 hal. 485
Syafi’i mengucapkan redaksi ‘sedekah yang diharamkan’ ini untuk arti wakaf”
Wakaf  pertama  kali  dalam  sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan Sahabat Umar  atas  sebidang  tanah  Khaibar  yang dimilikinya.  Hal  itu  beliau  lakukan  atas perintah  Nabi.  Sahabat  Umar  memberi beberapa  syarat  atas  pewakafan  tanah tersebut,  di  antaranya  tidak  boleh  dijual, diwariskan  dan  dihibahkan.  Sahabat  Umar juga  memberi  syarat  agar  pengelolanya diperkenankan  memakan  atau  memberi makan  kerabatnya  dari  hasil  bumi  tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan  secara  pribadi.  Riwayat  lain menyebutkan  wakaf  pertama  kali  dalam Islam adalah wakafnya Nabi SAW. atas harta yang  beliau  terima  dari  Mukhairiq,  seorang alim  dari  Bani  Nadlir.  Nabi  menerima pemberian  harta  wasiat  dari  Mukhairiq  di tahun  ketiga  Hijriyyah,  kemudian  selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya. 19

## D. GOOD GOVERNANCE
Dalam  dunia  ekonomi  bisnis,  istilah Good  Governance (amanah) tidak  terlalu populer.  Terbukti  dari  beberapa  buku ekonomi  yang  berfokus  pada  bisnis  yang sempat  ditelaah,  sulit  kiranya  ditemukan pembahasan  secara  khusus  tentang Good
19 Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj ,  Beirut:  Darul  kutub  Al-Ilmiyah,  cet.  II, 2005, hal. 236 20 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih,
Hukum Positif dan Manajemen , (Malang: UINMaliki Press, 2011), 36-37.
Governance .  Dengan  mencoba  mengadopsi semangat Good  Governance dalam  konteks politik,  tulisan  ini  dapat  memberikan  nilai tambah  yang  dapat  memperkaya  wacana manajemen, khususnya manajemen wakaf di Indonesia.
Hasan 20
menjelaskan secara etimologis, Good Governance terdiri dari dua kata: good dan governance . Good dalam kamus  an  English-Indonesian  Dictionary karya  John  Echols  dan  Hassan  Shadily 21 diartikan  sebagai  memperoleh  kebaikan, kebajikan. Sedangkan Governance 22 berasal dari kata to govern yang berarti memerintah, mengontrol,  dan  mengarahkan.  Dengan demikian, governance merupakan  bentuk kata benda  (noun) dari kata to govern yang dapat dimaknai sebagai kegiatan, perbuatan, fungsi, atau kekuatan untuk memerintah.
Good Governance secara
terminologis  memiliki  banyak  definisi. World  Bank  memberikan  pengertian Good Governance sebagai  suatu  penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan prinsip  demokrasi  dan  pasar  efisien, penghindaran  salah  satu  alokasi  dan investasi,  dan  pencegahan  korupsi  terbaik secara politik maupun administratif,
menjalankan disiplin anggaran serta
21 John Echols dan Hassan Shadily, An English- Indonesian Dictionary , (Jakarta: PT Gramedia), 275. 22 John  Echols  dan  Hasan  Shadily,  An  English- Indonesian Dictionary, 276-277.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
penciptaan legal  and  political  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha. 23 Definisi ini sekaligus memberikan isyarat bagi suatu lembaga, khususnya negara, untuk memenuhi  kriteria  tersebut  agar  tetap mendapatkan  dukungan  finansial  dari masyarakat    global  dibawah  naungan  Bank Dunia.
Namun secara ringkas, Good Governance dapat diartikan sebagai pengelolaan  pemerintahan  yang  baik.  Kata ‘baik’  disini  maksudnya  adalah  mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip- prinsip  dasar Good  Governance .  Prinsip- prinsip  dasar Good  Governance antara  lain yaitu :
1. Partisipasi Masyarakat
2. Kepastian Hukum
3. Peduli pada Stakeholder
4. Efektivitas dan Efisiensi
5. Akuntabilitas
6. Visi Strategis
7. Transparansi  dan  Sistem  Informasi Terbuka
Dalam  konteks  pengelolaan  wakaf,
Good Governance secara lebih mudah dapat diartikan  sebagai  pengelolaan  wakaf  yang amanah,  profesional  dan accountable sehingga  harta  wakaf  dapat  dihimpun, dikelola,  dan  didistribusikan  dengan  baik untuk  kemaslahatan  umat.  Berdasarkan
23 www.worldbank.org
24 Michael  Levine  etc, ALA  Glossary  and
Information Science , (Atalanta: ALA, 1983).
pengertian  tersebut  dalam  tulisan  ini pemahaman good governance tidak dikaitkan secara  erat  dengan  pembahasan  politik, meski  realitas  tersebut  dikenal  lebih  akrab dalam dunia adminstrasi politik. Hanya saja pembahasan  tentang Good  Governance dalam  konteks  wakaf  akan  diuraikan  dalam porsi sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  literatur  dengan  merujuk  beberapa sumber  primer  dan  sekunder  berupa  buku- buku,  dan  jurnal  yang  relevan  membahas tentang  permasalahan  wakaf,  wakaf  uang, dan good governance . Menurut ALA Glosary of  Library  and  Information  Science 24 , Literatur  adalah  bahan  bacaan  yang digunakan  dalam  berbagai  aktivitas  baik secara  intelektual  maupun  rekreasi.  Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan  dengan  kasus  atau  permasalahan yang ditemukan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan.

## HASIL PEMBAHASAN

## A. MANFAAT  WAKAF  &  WAKAF UANG
Menurut Hazami 25 terbitnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik
25 Bashlul  Hazami,  Peran  dan  Aplikasi  Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat.., 187-189
tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di  dalamnya  terkandung  pemahaman  dan pola  manajemen  pemberdayaan  potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf  dalam  bentuk  undang-undang,  maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi masyarakat.  Di  dalam  undang-undang  ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa  dilakukan  secara  produktif.  Sehingga jika  digambarkan  pengelolaan  wakaf sebelum  reformasi  (sebelum  terbitnya undang-undang  wakaf)  adalah  sebagai berikut :
Dari  bagan  tersebut  bisa  dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan  oleh  masyarakat  masih  dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk  harta  yang  tidak  bergerak  tentunya sulit  untuk  mengembangkan  harta  wakaf tersebut.  Apalagi  pemanfaatan  harta  wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan.  Pemanfaatan  wakaf  untuk keperluan  lain  masih  terkendali  dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf  para  pengelola  wakaf.  Sedangkan dimasa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  sosial
ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf :
Bagan  diatas,  menunjukan  bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf,  yaitu  mengenai  wujud  wakaf  dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga  harta  wakaf  dapat  dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan  dalam  bentuk  infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk  kesejahteraan  ekonomi.  Dengan manfaat  harta  wakaf  dalam  kesejahteraan ekonomi  membuat  harta  wakaf  dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain,  berupa  wakaf  tunai,  menjadi  peristiwa cukup  penting.  Selain  itu  juga  ada  konsep wakaf  produktif,  konsep  ini  sangat  penting untuk  dikembangkan  di  Indonesia  yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai  mempunyai  peluang  bagi  terciptanya investasi  di  bidang  keagamaan,  pendidikan, dan  pelayanan  sosial.  Di  negara-negara
muslim  yang  pengelolaan  wakafnya  lebih maju seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki  dan  Bangladesh,  wakaf  tidak  hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga  dimanfaatkan  dalam  bentuk  produktuf. Selain  sarana  prasarana  ibadah  dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk  tanah  pertanian,  perkebunan,  uang, saham,  real  estate,  dan  lain-lain,  sehingga hasilnya  benar-benar  mampu  mewujudkan kesejahteraan umat:
Bagan  diatas  menunjukan  bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan  harta  wakaf  adalah  untuk menciptakan  kesejahteraan  umat.  Negara- negara  muslim  tersebut  telah  menerapkan tujuan  kesejahteraan  umat  sebagai  tujuan kesejahteraan  umat  sebagai  tujuan  dalam pengelolaan wakaf. Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang  modern  untuk  mengelola  wakaf menjadi  lebih  produktif.  Manajemen Good Governance yang  lebih  profesional  dan modern  diharapkan  mampu  menjadikan wakaf  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  umat  di Indonesia.
26 Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen , 37-41.

## B. PENERAPAN WAKAF UANG
Untuk  memahami  penerapan  wakaf pada  good  governance,  Hasan 26 akan membahas  prinsip-prinsip  good  governance sebagai  alat  ukur  kinerja  pada  wakaf  yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Partisipasi Masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai  suara  dalam  pengambilan keputusan  baik  secara  langsung  maupun melalui  lembaga-lembaga  perwakilan  sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi  menyeluruh  tersebut  dibangun berdasarkan  kebebasan  berkumpul  dan mengungkapkan  pendapat  serta  kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konteks wakaf uang, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam rangka  penguatan  untuk  penghimpunan, pengelolaan,  dan  pendistribusian  wakaf benda  dan  wakaf  uang.  Dalam  tahap penghimpunan,  lembaga-lembaga  swadaya masyarakat  dapat  memulai  menyebarkan informasi  yang  benar  tentang  wakaf, memfasilitasi    wakif  untuk  mendapatkan sertifikat wakaf, dan memberikan rasa aman kepada wakif bahwa harta yang diwakafkan akan  dijamin  kekekalannya.  Pada  tahap pengelolaan,  partisipasi  masyarakat  dapat dimanfaatkan  sebagai  mitra  nadzir  untuk mengelola  dan  memproduktifkan  harta wakaf. Adapun dalam tahap pendistribusian,
warga  masyarakat  dapat  dilibatkann  untuk ikut  serta  dalam  pemanfaatan  hasil  wakaf, termasuk  penentuan  kriteria  penerima  hasil wakaf.

## 2. Kepastian Hukum
Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, menafsirkan, dan  menerapkan  hukum  serta  aturan-aturan lainnya.  Ini  berarti  keputusan  yang  diambil oleh  pemerintah  atau  organisasi  harus memiliki dasar hukum dan dapat melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan.
Kepastian hukum memerlukan pemerintahan  yang  bebas  dari  unsur-unsur distortif,  melalui  korupsi,  kolusi,  nepotisme atau  terjebak  dalam  kepentingan  sempit kelompok  tertentu,  menjamin  hak-hak kepentingan  dan  pribadi,  serta  mencapai stabilitas sosial dalam tahap tertentu. Ini akan memberi kepastian hukum yang penting bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengambil  keputusan  yang  baik.  Kerangka hukum  harus  adil  dan  diberlakukan  tanpa pandang  bulu,  termasuk  dalamnya  hukum- hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
Dalam konteks wakaf sudah memiliki Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf yang memberikan kesempatan  bagi  semua  warga  negara, bahkan  non  muslim,  untuk  mewakafkan hartanya  (pasal  8).  Begitu  pula  dalam pengelolaan wakaf, tidak hanya perorangan,
27 John  Echols  and  Hassan  Shadily, An  English- Indonesian Dictionary , 207-208.
nazhir dapat  berupa  badan  hukum  ata organisasi  (pasal  9),  ini  menjadi  pijakan hukum  bagi  masyarakat  Indonesia  yang berminat untuk mengekalkan hartanya dalam bentuk wakaf.
3. Peduli Pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses organisasi  harus  berusaha  melayani  semua pihak  yang  berkepentingan.  Demikian  pula lembaga  wakaf,  mereka  harus  memberikan pelayanan prima kepada para stakeholdernya baik internal maupun eksternal. Perkembangan lembaga wakaf akan stagnan atau  bahkan  cenderung  menurun  jika kepedulian  terhadap  stakeholder  diabaikan. Kondisi saat ini yang dialami oleh Indonesia dalam  pengelolaan  wakaf  tidak  lepas  dari rendahnya perhatian pada point ini.
4. Efektivitas dan Efisiensi
Proses-proses  organisasi  haruslah membuahkan  hasil  sesuai  kebutuhan  warga masyarakat  dan  dengan  menggunakan sumber-sumber  daya  yang  ada  seoptimal mungkin.  Efektif  lebih  berkaitan  dengan tercapainya tujuan ( fit for service ) sedangkan efisien lebih kepada penghematan waktu atau tepat  guna. 27 Jika  tujuan  dapat  dilakukan dalam waktu singkat untuk mencapai tujuan, berarti organisasi tersebut termasuk lembaga wakaf  telah  memenuhi  kriteria  efektif  dan efisien.
5. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di organisasi-organisasi masyarakat bertanggung  jawab  baik  kepada  masyarakat maupun  kepada  lembaga-lembaga  yang berkepentingan. Bentuk
pertanggung jawaban  tersebut  berbeda  satu  dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
Adapun  lembaga  wakaf  dikatakan akuntabel  apabila  lembaga  ini  telah  meraih kepercayaan  masyarakat  berkat  kerja  keras mereka membangun citra dan melaksanakan program-programnya dengan baik. Kemampuan mereka ini menjadikan mereka
sebagai lembaga yang terpercaya.
6. Visi Strategi Para  pemimpin  organisasi  memiliki
perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tat kelola lembaga yang baik demi pembangunan  manusia.  mereka  peka terhadap
segala kebutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu  mereka  juga  memiliki  pemahaman  atas kompleksitas  kesejahteraan,  budaya,  dan sosial  yang  menjadi  dasar  bagi  perspektif tersebut.  Lembaga  wakaf  yang  profesional harus  memiliki  visi  strategis  yang  jelas sehingga dapat diterjemahkan dalam misi dan tujuan  mereka  dengan  mudah.  Jangkauan kerja  yang  visioner  menjadikan  lembaga wakaf akan terus bergeliat mengejar impian dalam perencanaan yang matang.
7. Transparansi  dan  Sistem  Informasi Terbuka
Transparasi dibangun atas dasar arus informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti  dan  dipantau.  Keterbukaan merupakan  aspek  yang  penting  dalam  good governance,  dan  pengambilan  kepetusan yang  transparan  penting  bagi  sektor  swasta untuk  membuat  keputusan  serta  investasi yang  baik.  Pertanggungjawaban  dan  aturan hukum  memerlukan  keterbukaan  dan informasi  yang  baik  sehingga  jenjang administrasi  yang  lebih  tinggi,  pengawas eksternal  serta  masyarakat  umum  dapat melakukan  verifikasi  terhadap  kinerja administrasi  organisasi  dan  kesesuaiannya terhadap hukum. 28
Pemerintah  memiliki  akses  terhadap banyak  informasi  penting.  Penyebaran informasi  melalui  transparansi  dan  sistem informasi yang terbuka  dapat menyediakan informasi-informasi  rinci  yang  dibutuhkan perusahaan dan masyarakat untuk mengambil  keputusan  yang  baik.  Pasar modal,  misalnya  yang  tergantung  pada keterbukaan  informasi.  Dalam  hal  lembaga wakaf, transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga wakaf untuk menyedot perhatian  dan  minat  masyarakat  dalam
berwakaf. Sangat sulit kiranya saat ini suatu lembaga  filantropi  bisa  berkembang  tanpa
adanya semangat transparansi dalam pengelolaan  dananya,  termasuk  dana  yang dihimpun melalui wakaf.

## C. POTENSI WAKAF UANG DI INDONESIA
Secara  konseptual  wakaf  uang mempunyai  peluang  yang  unik  untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan  dan  layanan  sosial.  Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan  menengah  ke  atas  dapat dimanfaatkan  melalui  penukaran  dengan
Sertifikat  Wakaf  Uang  (SWU),  sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf  uang  dapat  dibelanjakan  untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan  dan  pengelolaan  tanah  wakaf. Mustofa  Edwin  Nasution,  sebagaimana dikutip  Umrotul  Hasanah  memaparkan  cara memanfaatkan  potensi  Sertifikat  Wakaf Uang (SWU) yang digali di Indonesia yakni
: 29
1. Lingkup  sasaran  pemberi  wakaf  uang bisa  menjadi  sangat  luas  dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat  Wakaf  Uang  dapat  dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen umat islam yang memungkinkan untuk
membangkitkan  semangat  beramal
Hukum Positif dan Manajemen , 51.
jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-
Nasution  juga  melakukan  prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10  juta  orang  dengan  penghasilan  rata-rata Rp.500.000,- hingga Rp.10.000.000,- perbulan.  Prediksi  tersebut  dapat  dilihat dalam tabel berikut :
Berdasarkan  perhitungan  potensi wakaf  uang  di  atas,  akan  diperoleh pendapatan  sekitar  Rp.  3  Trilyun  pertahun. Dana  ini  jelas  dapat  mengurangi  beban negara  yang  hingga  saat  ini  masih  terbelit hutang.  Masyarakat  dapat  dibantu  secara konkret dengan hasil pengelolaan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

## KESIMPULAN
Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  jalan menahan  (pemilikan)  asal  ( tahbisul  ashli ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang  dimaksudkan  tahbisul  ashli  ialah menahan  barang  yang  diwakafkan  itu  agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan,  disewakan,  dan  sejenisnya. Sedangkan  cara  pemanfaatannya  adalah
menggunakan  sesuai  dengan  kehendak pemberi wakaf ( wakif ) tanpa imbalan.
Cash  Waqf dalam  definisi  adalah wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan  salah  satu  bentuk  wakaf  yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk kontan.
Pengertian Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan  pasar  efisien,  penghindaran  salah  satu alokasi  dan  investasi,  dan  pencegahan korupsi  terbaik  secara  politik  maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta  penciptaan legal  and  political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Potensi  wakaf  uang  di  Indonesia sangat besar untuk peningkatan ekonomi dan kemaslahatan  umat.  Negara-negara  muslim telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai  tujuan  dalam  pengelolaan  wakaf uang.  Sekarang  ini,  perwakafan  Indonesia membutuhkan  sentuhan  manajemen  yang modern  untuk  mengelola  wakaf  menjadi
lebih produktif.
Manajemen Good
Governance yang  lebih  profesional  dan modern  diharapkan  mampu  menjadikan wakaf  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  umat  di Indonesia.  Prinsip-prinsip  dasar Good Governance antara lain yaitu:
1. Partisipasi Masyarakat
2. Kepastian Hukum
3. Peduli pada Stakeholder
4. Efektivitas dan Efisiensi
5. Akuntabilitas
6. Visi Strategis
7. Transparansi  dan  Sistem  Informasi Terbuka
Dalam  konteks  pengelolaan  wakaf,
Good Governance secara lebih mudah dapat diartikan  sebagai  pengelolaan  wakaf  yang amanah  sehingga  harta  wakaf  dapat dihimpun,  dikelola,  dan  didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat.
Potensi  wakaf  uang  juga  sangat menjanjikan, karena wakaf dalam bentuk ini tidak  dengan  kepemilikan  kekayaan  dalam jumlah besar. Meskipun uang memiliki sifat yang dapat berkurang nilainya waktu, tetapi karena  sifatnya  yang  fleksibel  dan  adanya dukungan  payung  hukum  yang  memadai, maka  wakaf  uang  dapat  dijadikan  sebagai instrumen  pengembangan  wakaf  produktif dimasa  mendatang  sebagaimana  yang  telah dipraktikan  di  beberapa  negara  Islam  lain, dimana  wakaf  uang  telah  diberdayakan secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Khatiib,  As-Syarbini.  1978.  Mugni  al- Muhtaj, vol 2, Dar al-Fikr : Beirut
Departemen  Agama  RI. Paradigma  Baru Wakaf di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
2007).
Departemen Agama RI. Strategi Pengembangan  Wakaf  Tunai  di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). Echols, John and Hassan Shadily, An English and  Indonesian  Dictionary ,  (Jakarta: Gramedia, 2006)
Hasan,  Sudirman.  Wakaf  Uang  dan Implementasinya  di  Indonesia.  ( De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 2 No 2, 2010).
Hasan,  Sudirman. Wakaf  Uang  Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen.
(Malang: UIN-MALIKI PRESS,
2011).
Hazami, Bashlul. Peran dan Aplikasi Wakaf dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Umat
di Indonesia.
Ejournal
Radenintan. Vol. 16 No 1, 2016).
Kementerian  Agama  RI. Al-Qur’an  dan Terjemahan ,  (Bandung:  CV  Mikraj Khazanah Ilmu, 2013).
Levine-Clark, Michael etc., ALA Glossary of Library  and  Information  Science , (USA: ALA, 1983).
Lubis,  Suhrawadi  K.,  dkk. Wakaf  & Pemberdayaan  Umat. (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
Sabiq,  Sayid. Fiqh  As-Sunnah, (Libanon: Darul Fikr, 1983).
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
Suryani., Isra, Yunal. Wakaf Produktif ( Cash Waqf )  dalam  Perspekti  Hukum  Islam dan  Maqasid  A-Shari’ah .  Walisongo:
Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan .
Vol. 24 No.1, 2016).
Syaikh  Muhammad  bin  Shalih  al-Utsaimin.
Panduan  Wakaf,  Hibah  dan  Wasiat. (Jakarta:  Pustaka  Imam  Asy-Syafi’i, 2008)
Syauqi,  Muhammad  Alfin.  Optimalisasi Pengelolaan  Wakaf  Uang  untuk Kesejahteraan  Umum. Kanun:  Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 16 No. 63, 2014). al-Haitami,  Ibnu  Hajar, Tuhfatul  Muhtaj  bi Syarhi al-Manhaj, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, cet. II, 2005.