## PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PONOROGO

## Alfiyatur Rahmawati 

## Abstract
The low quality of public services in the field of licensing causes the community and businesses reluctant  to  take  care  licensing.  The  low  quality  of  licensing  service  is  demonstrated  by  the absence  of  a  mechanism  or  procedure  clearly  regulating  the  licensing,  long  processing  time, costs  and  conditions  of  licensing.  Ponorogo  Regency  government  respond  to  central government  policies  that  aim  to  improve  and  simplify  system  of  licensing  services  with  the establishment  of  the  Integrated  Licensing  services  Office  (KPPT)  in  2009.  This  is  a manifestation of a serious commitment under the leadership of the Regent of Ponorogo, Muhadi Suyono, to improve continuously the image of public services in order to be better in the future. Ponorogo KPPT continues to make improvements in terms of improved public services, opens to the public comments and suggestions regarding the performance KPPT, and accesses clear information  to  the  applicant  to  take  care  of  all  licensing.  The  main  change  resulted  with improvement  in  field  of  licensing  in  Ponorogo  is  the  openness  of  the  clear  procedures  to manage licensing, range time to take care every kinds of licensing respectively, the requirement to be met, the costs and reduce the practice of widespread extortion by officers.

## Key Word: public service, licensing, local bureaucracy

## Abstrak
Rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  di  bidang  perizinan  menyebabkan  masyarakat  dan  para pelaku  usaha  enggan  untuk  mengurus  izin.  Rendahnya  kualitas  pelayanan  perizinan  ini ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  mekanisme/prosedur  yang  jelas  yang  mengatur  tentang perizinan,  lama  waktu  pengurusan,  biaya  yang  harus  dikeluarkan  serta  syarat-syarat  yang dibutuhkan  untuk  mengurus  suatu  perizinan.  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  menanggapi kebijakan  pemerintah  pusat  yang  ingin  memperbaiki  dan  meyederhanakan  sistem  pelayanan perizinan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada tahun 2009. Hal ini merupakan perwujudan komitmen yang serius di bawah kepemimpinan Bupati Ponorogo Muhadi Suyono, untuk terus memperbaiki citra pelayanan publik agar lebih baik kedepannya. KPPT Ponorogo terus melakukan perbaikan dalam hal peningkatan pelayanan publik, membuka kritik  dan  saran  kepada  masyarakat  mengenai  kinerja  KPPT  serta  akses  informasi  yang  jelas kepada  pemohon  untuk  mengurus  segala  perizinan.  Perubahan  utama  yang  dihasilkan  dengan perbaikan  bidang  perizinan  di  Kabupaten  Ponorogo  yaitu  adanya  keterbukaan  mengenai prosedur yang jelas untuk mengurus perizinan, lama waktu untuk mengurusya sesuai perizinan masing-masing,  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dan mengurangi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas.
Kata kunci: pelayanan publik, perizinan, birokrasi lokal.
 Staff di KPU Republik Indonesia tahun 2015 dan dapat dihubungi melalui email alfiyaturrahmawati@yahoo.co.id

## Pengantar
Desentralisasi yang telah membawa perubahan besar bagi pemerintah di lingkup daerah  untuk  mengatur  sendiri  urusan  rumah  tangganya  sendiri  dimana  pemerintah daerah  yang  lebih  mengetahui  sumber  daya  yang  sekiranya  bisa  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan  masyarakatnya  sendiri.Kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai bagian dari otonomi daerah karena pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan tanggung jawab untuk mengelola berbagai sumber daya daerah secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga dikatakan sebagai birokrat atau dengan kata lain sebagai penyedia layanan publik, harus  menyediakan  pelayanan  dan  jasa-jasa  yang  dapat  menunjang  kesejahteraan masyarakatnya.  Berdasarkan  segitiga Nilai-Nilai  Democratic  Desentralization disebutkan  adanya local  responsibility ,  yakni  mengacu  pada  Pemerintah  Daerah  yang dianggap  mengetahui  lebih  banyak  tentang  masalah  yang  dihadapi  oleh  daerahnya. Tidak  terkecuali  masalah  perizinan  yang  prosedurnya  belum  jelas  di  Kabupaten Ponorogo.Perizinan merupakan salah satu  aspek terpenting di  dalam pelayanan publik karena dengan memiliki izin yang sah, usaha masyarakat akan menjadi legal dan tidak takut jika sewaktu-waktu mengalami kendala yang berhubungan dengan dokumen usaha mereka.  Dengan  perizinan  juga  sekaligus  dapat  menggenjot  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dengan pemaksimalan potensi retribusi.
Sesuai  dengan  misi  Kabupaten  Ponorogo  yakni  meningkatkan  dan  menjamin kepastian  pelayanan  publik  dengan  model  pelayanan  yang  efektif  dan  efisien 135 , Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan di  berbagai  bidang  salah  satunya  adalah  bidang  pelayanan  perizinan  yang  menjadi sangat vital bagi para pelaku usaha untuk memiliki izin ataupun dokumen absah demi keberlangsungan  usaha  yang  akan  dijalaninya.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  mendirikan  unit  pelayanan  sepertikantor  pelayanan  perizinan  terpadu  yang dapat  mewadahi  masyarakat  untuk  mengurus  segala  bentuk  jenis  perizinan  dan  non perizinan dalam suatu mekanisme pelayanan  yang jelas, waktu  penyelesaian dokumen yang  tidak  berbelit  dan  tranparansi  pembiayaan.  Sebelum  adanya  Kantor  Pelayanan Perizinan  Terpadu  atau  sering  disebut  dengan  KPPT  ini,  mekanisme  perizinan  tidak efisien  karena  masyarakat  harus  datang  ke  SKPD  terkait  sesuai  usaha  yang  akan
135 Web Pemerintah Kabupaten Ponorogo, http://ponorogo.go.id
dibukanya seperti contoh Izin bidang pertambangan harus ke SKPD Lingkungan Hidup, Izin  Mendirikan  Bangunan  harus  ke  SKPD  Pekerjaan  Umum,  dsb.  Disamping  itu, standarisasi waktu penyelesaian dokumen tidak jelas, serta biaya untuk mengurus suatu izin tidak terpampang secara jelas jadi transparansi pembiayaan dirasa kurang.
Dengan  adanya  KPPT  ini,  berbagai  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  hal perizinan diharapkan mampu teratasi, dapat meminimalisir peluang para birokrat untuk melakukan segala bentuk korupsi dalam sebuah instansi dan juga Kabupaten Ponorogo dengan misinya diatas untuk membentuk suatu unit pelayanan yang bersih dan mampu mewujudkan good governance .

## Proses Inisiasi
Kantor  Pelayanan  dan  Perizinan  Terpadu  Kabupaten  Ponorogo  dibentuk  pada tanggal  01  Mei  2009  berdasarkan  peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  organisasi  Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten  Ponorogo  yang telah dituangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 tanggal 19 November  2008  Nomor  11,  guna  melancarkan  pelaksanaan  pelayanan  perizinan  dan Non  perizinan  telah  ditetapkan  peraturan  Bupati  Ponorogo  H.  Muhadi  Suyono,  SH., MSi  Nomor  19  Tahun  2009  tentang  pelimpahan  sebagian  kewenangan  dibidang Perizinan  dan  Non  Perizinan  kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu. 136 Hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  peningkatan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan, kepastian waktu yang berlangsung secara efektif, efisien dan mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dibidang pelayanan  perizinan  serta  dalam  rangka  mewujudkan  sistem  penyelenggaraan Pemerintah  yang  sesuai  dengan  asas-asas  umum  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik,  terpenuhinya  hak-hak  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  publik  secara maksimal,  ketaatan  masyarakat  mendapatkan  kualitas  pelayanan  publik  sesuai mekanisme yang berlaku.
Kantor  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  motto  yaitu  “ Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami “, motto tersebut sangat jelas digambarkan bahwa  KPPT  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  masyarakat  merasa  puas  dengan
136 Wawancara dengan Bu Siti Arisah, Kepala Subbag TU

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
pelayanan  yang  diberikan  dalam  mengurus  segala  bentuk  izin.  Disamping  itu,dengan adanya  KPPT  yang  menjadikan  proses  perizinan  semakinefektif  dan  efisien,  juga mendorong masyarakat setempat untuk lebih banyak mendirikan dan mengembangkan usahanya  di  Kabupaten  Ponorogo  sendiri.  Hal  ini  juga  berdampak  positif  bagi masyarakat  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  agar  dapat  mengurangi  pengangguran yang  ada  dengan  mendirikan  usaha,  sehingga  mereka  tidak  menjadi  gelandangan ataupun pengemis.
Kewenangan  perizinan  yang  masih  tersebar  di  sejumlah  SKPD  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah)  diinginkan  agar  dapat  diakses  pada  satu  kantor,  sumber  daya manusia  (SDM)  di  masing  masing  SKPD  memiliki  pengetahuan  di  bidang  produk perizinan,  memiliki  kemampuan  mengolah  data  dan  informasi  perizinan,  memiliki kemampuan  administrasi  dan  dapat  menyampaikan  informasi  secara  lengkap  dan tanggung jawab.
Tabel 1. Jenis-Jenis Dokumen Perizinan beserta SKPD terkait
Sektor / SKPD Perizinan Dinas Pekerjaan Umum Izin  Lokasi,  IMB,  HO,  Izin  Usaha  Jasa Konstruksi, Izin Usaha Pertambangan Dinas Indakop Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga Izin  Usaha  Restoran  dan  karaoke,  mendirikan lapangan  olahraga,  izin  usaha  biro  perjalanan wisata, mendirikan hotel/penginapan Dinas Kesehatan Izin  Pengobatan,  Rumah  Bersalin,  Optik  dan Izin Usaha Optikal BAPPEDA Tanda Daftar Gudang Sumber: SPP 2014 KPPT Kabupaten Ponorogo

## Proses Implementasi
Pada tanggal 01 Mei 2009 diresmikan kantor publik bernama Kantor Pelayanan Perizinan  Terpadu  (KPPT)  yang  beralamatkan  di  Jl.  Aloon-Aloon  Utara  No.6  yang berdasarkan    Peraturan    Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi    Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu pertama ,  merupakan  unsur  pendukung
tugas  Bupati  dibidang  pelayanan  perizinan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang berkedudukan  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris Daerah. Kedua ,  merupakan  gabungan  dari  unsur-unsur  perangkat  daerah  yang menyelenggarakan  fungsi  perizinan  dalam  rangka  meningkatkan  dan  keterpaduan pelayanan  masyarakat  dibidang  perizinan. Ketiga ,  tugas  melaksanakan  koordinasi  dan menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  dibidang  perizinan  secara  terpadu  dengan prinsip  koordinasi  (mengatur),  integrasi  (kesatuan),  sinkronisasi  (penyelarasan), simplifikasi  (penyederhanaan)  ,  keamanan  dan  kepastian.Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  butir  ketiga  diatas,  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 Pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perizinan;
 Pelaksanaan Koordinasi Proses Pelayanan Perizinan;
 Pemantauan dan Evaluasi Proses Pemberian Pelayanan Perizinan.
KPPT  Kabupaten  Ponorogo  ini  mempunyai  visi  yakni  Menjadi  Penyedia  Pelayanan Perizinan yang mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel dengan misinya Mewujudkan pelayanan Perizinan yang prima melalui pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat dan akuntabel.
Sesuai  visi  misi  dari  KPPT  itu  sendiri,  fasilitas  sangat  diperhatikan  demi menunjang  pelayanan  yang  mudah,  murah,  cepat,  tepat  dan  akuntabel  diantaranya disediakan front  office yang  terdapat  ruang  informasi  untuk  melayani  informasi  yang terkait  dengan  pelayanan  umum  di  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten  Ponorogo, ruang  pendaftaran  untuk  meneliti  kelengkapan  persyaratan  administrasi  pemohon pelayanan,  mengembalikan  berkas  pemohon  yang  tidak  lengkap,  memberikan  tanda bukti  penerimaan  berkas,  ruang  penyerahan  dokumen  perizinan  untuk  menetapkan jumlah  restribusi  pemohon,  menerima  dan  mengesahkan  pembayaran,  membuat pembukuan  keuangan,  ruang  tunggu  untuk  menunggu  bagi  pemohon  perizinan,  ruang pembayaran  untuk  membayar  dikarenakan  untuk  beberapa  perizinan  yang  masih memerlukan  retribusi  diantaranya  Izin  Mendirikan  Bangunan,  Izin  Gangguan,  Izin Pemasangan  Reklame,  dan  ruang  pengaduan  disediakan  untuk  menampung  complain masyarakat  jika  kurang  puas  dengan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  para  pegawai  di KPPT.
Sedangkan back  office sendiri  terdiri  atas  beberapa  ruangan  yakni  ruang pemrosesan  berkas  untuk  memproses  berkas  dari  berbagai  macam  izin  yang  diajukan oleh  pemohon,  ruang  server,  ruang  penanganan  pengaduan  untuk  menindaklanjuti komplain  pemohon  terkait  pelayanan,  ruang  rapat  untuk  mengadakan  rapat  evaluasi kinerja  dari  para  pegawai  KPPT  sendiri  dan  yang  terakhir  ruang  kerja  Kepala  dan Pejabat  Struktural  lainnya.Sebagaimana  Peraturan  Bupati  Ponorogo  Nomor  19  Tahun 2009 pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo  Bab II Pasal 2 adalah sebagai berikut beserta data pemeriksaan di lapangan dan waktu maksimal penyelesaian izin:

## Tabel 2: Waktu Penyelesain Pelayanan Perizinan
NO  JENIS PERIZINAN PEMERIKSAAN DI LAPANGAN WAKTU MAKSIMAL PENYELESAIAN IZIN 1 Izin Lokasi/Prinsip 1 Hari 30 Hari 2 Izin Mendirikan Bangunan 1 Hari 90 Hari 3 Izin Undang-Undang Gangguan 1 Hari 30 Hari 4 Izin Usaha Jsa Kontruksi 1 Hari 14 Hari 5 Izin Bidang Pertambangan 1 Hari 7 Hari 6 Izin Usaha Industri 1 Hari 3 Hari 7 Izin Tanda Daftar Industri 1 Hari 2 Hari 8 Surat Izin Usaha Perdagangan Tidak Ada 2 Hari 9 Tanda Daftar Perusahaan Tidak Ada 2 Hari 10 Tanda Daftar Gudang 1 Hari 2 Hari 11 Izin Usaha Rumah Makan Restoran dan Karaoke Tidak Ada 7 Hari 12 Izin Mendirikan Tempat / Lapangan Olahraga Tidak Ada 2 Hari 13 Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata  Tidak Ada 2 Hari 14 Surat  Mendirikan  Penginapan  / Hotel 1 Hari 14 Hari 15 Izin Pemasangan Reklame 1 Hari 2 Hari 16 Rekomendasi  Mendirikan  Radio Swasta  Nasional  dan  Pemancar TV 1 Hari 7 Hari 17 Rekomendasi  Usaha  Penerbitan Media Cetak 1 Hari 7 Hari 18 Izin Balai Pengobatan 1 Hari 14 Hari 19 Izin Rumah Bersalin 1 Hari 14 Hari 20 Izin Apotek 1 Hari 14 Hari 21 Izin Optikal 1 Hari 14 Hari Sumber : KPPT Kabupaten Ponorogo
Pada implementasinya, pasti tidak semua berjalan mulus pasti kadang ada suatu halangan.Untuk mengatasi hal tersebut apabila suatu saat terjadi, pihak KPPT Ponorogo memberikan  kompensasi  kepada  semua  penerima  pelayanan  publik  yang  dilayani apabila  ada  ketidaksesuaian  pelayanan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.Karena memang hak penerima pelayanan salah satunya yakni mendapatkan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik. Kompensasi  tersebut  berupa keterlambatan penerbitan izin 1 sampai dengan 10 hari kerja Surat Izin diantar sampai ke alamat pemohon dan apabila keterlambatan diatas 10 hari kerja Surat Izin diantar ke alamat  pemohon  serta  diberikan  pengurangan  10%  dari  nilai  ketetapan  retribusi.  Jadi, masyarakat  yang  hendak  mengurus  perizinan  di  KPPT  Ponorogo  tidak  perlu  khawatir akan  keterlambatan  penerbitan  izin  dengan  adanya  kompensasi  yang  diberikan  dari pihak kantor.
Agenda kegiatan yang biasa dilakukan oleh KPPT antara lain dengan sosialisasi yang dilakukan ke seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi ini berdampak  positif  karena  masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  tahu-menahu  tentang proses  perizinan,  dengan  adanya  sosialisasi  jadi  tahu  dan  sadar  bahwa  memiliki dokumen yang sah sangatlah penting dan akan menjamin keberlangsungan usaha yang mereka  miliki 137 .  Selanjutnya  yakni,  KPPT  juga  mencetak  dan  menyebarkan  brosur yang berisi sekilas tentang kantor perizinan, jenis layanan perizinan dan standar waktu penyelesaian  serta  mekanisme  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  sehingga masyarakat  tidak  bingung  mengenai  waktu  penyelesaian  pengurusan  izin  dan mekanisme karena di brosur sudah ditulis secara lengkap 138 .
Di  dalam  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  KPPT  Kabupaten  Ponorogo  tahun 2014  disebutkan  adanya  kewajiban  penerima  pelayanan  publik  salah  satunya  yakni Mentaati  dan  mematuhi  mekanisme,  prosedur  dan  persyaratan  sesuai  dengan  Standar Pelayanan  Publik.  Tidak  hanya  pegawai  KPPT  yang  harus  bekerja  maksimal  dalam melayani masyarakat,  akan tetapi ada timbal balik dari masyarakat selalu menaati dan mematuhi  mekanisme  untuk  mengurus  perizinan  sehingga  tidak  ada  kesenjangan kewajiban  diantara  birokrat  sebagai  penyedia  layanan  publik  dengan  masyarakat sebagai  penerima  layanan  publik.  Dibawah  ini  dipaparkan  mekanisme  /  prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan pada KPPT Kabupaten Ponorogo.
137 Wawancara dengan Bu Siti Arisah, Kepala Subbag TU
138 Wawancara dengan Bu Yulia, Staf Subbag TU

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017

## Dampak Substantif
Dengan  adanya  penyederhanaan  perizinan  di  KPPT  Kabupaten  Ponorogo membawa beberapa dampak positif khususnya bagi masyarakat  yang akan mendirikan usaha  dan  juga  pemerintah  daerah  sebagai  penyedia  jasa  layanan.  Adapun  beberapa dampak  yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dibidang perizinan antara  lain pertama, memudahkan  prosedur  dan  proses  dalam  pengurusan  atau pengajuan  izin  yang  diinginkan  tanpa  harus  melalui  proses  yang  berbelit-belit.  Maka dengan adanya kemudahan dalam proses pengurusan izin akan berbanding lurus dengan meningkatnya  iklim  usaha  yang  ada  di  Kabupaten  Ponorogo. Kedua, dengan  adanya program  sosialisasi  yang  kerap  dilaksanakan  oleh  KPPT  sendiri  di  kecamatan- kecamatan di Kabupaten Ponorogo maka masyarakat akan semakin tahu apabila proses perizinan bisa diproses secara cepat dan tepat.
Program  ini  memiliki  peran  dan  kontribusi  besar  terhadap  pertumbuhan perizinan di Kabupaten Ponorogo. Karena melalui program tersebut masyarakat menjadi sadar  akan  perizinan  untuk  bidang-bidang  usaha  yang  dimilikinya  sehingga  mampu meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui  banyak  sektor .  Ketiga, dengan adanya brosur  yang dicetak dan disebarkan sendiri oleh pihak KPPT masyarakat akan semakin  tahu  apa  saja  jenis  layanan  perizinan  dan  standar  waktu  penyelesaian, mekanisme  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  serta  standar  operating  prosedur pelayanan.  Sehingga  masyarakat  tidak  perlu  bingung  jika  tidak  mengetahui  tentang standar waktu penyelesaian perizinan dan mekanisme untuk mengurus perizinannya.
Dari  deskripsi  data  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  adanya pelayanan  perizinan  yang  mudah,  murah,  cepat  dan  akuntabel  dari  KPPT  Ponorogo telah membawa banyak dampak positif terhadap masyarakat ataupun pemerintah daerah sendiri. Kedepannya diharapkan akan membawa dampak positif secara horizontal yaitu semakin meningkatnya pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah sebagai wujud peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dalam  rangka  menciptakan good  governance . Maka dari itu dampak dari semua pelayanan diharapkan mampu mengurangi perspektif masyarakat  terhadap  birokrasi  yang  berbelit-belit.  Pemerintah  harus  memberikan dampak  positif  agar  masyarakat  senantiasa  ikut  serta  dalam  proses  kehidupan  dalam pemerintahan.

## PEMOHON LOKET
INFORMASI LOKET PENDAFTARAN PEMROSESAN

## LOKET
PENYERAHA N  SKRD  DAN SURAT IZIN
Menerima
SKRD dan Membayar Retribusi Resi
Penerimaan Berkas Resi Penerimaan Berkas Surat Izin Memberika n Informasi dan Formulir Mencari Informasi Memberikan Informasi dan Formulir Membuat Tanda Terima Berkas Lengkap Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Cetak SKRD Cetak Surat Izin&Pengadm inistrasian Surat Izin Diizinkan Pembahasan dan Pemeriksaan Menerima
Bukti Pembayaran dan
Menyerahka n Surat Izin Memberikan SKRD
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017

## Pelembagaan Perizinan
 Regulasi
Dalam setiap organisasi pemerintahan, segala perencanaan dan pengimplementasian  segala  hal  selalu  ada  payung  hukum  sebagai  landasan,  adanya regulasi  dari  tingkat  atas  pemerintahan  pusat  sampai  tingkat  bawah  di  pemerintahan lokal.  Begitu  pula  dengan  kebijakan  KPPT  di  Kabupaten  Ponorogo,  dalam  rangka melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  yang  mewajibkan  setiap  institusi  penyelenggara  pelayanan  publik  baik  yang melaksanakan  pelayanan  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  menyusun  dan menetapkan  Standar  Pelayanan  dengan  memperhatikan  kemampuan  penyelenggara, kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  lingkungan,  mengacu  pada  Keputusan  Menteri Pemberdayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003,  tentang Pedoman  Umum  Penyelenggara  Pelayan  Publik,  sampai  pada  Peraturan  Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala  Kantor  Pelayanan  PerizinanTerpadu Kabupaten  Ponorogo 139 ,  segala  kegiatan  KPPT  dapat  berjalan  lancar  dan  mendapat jaminan hukum serta dapat menjaga kelegalan dari institusi tersebut.
 Sumber Daya Manusia
Selain  dasar  hukum  yang  menjamin  berdirinya  suatu  institusi,  KPPT  memiliki pelembagaan  yang  dilengkapi  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  cukup.Jumlah SDM  yang  ada  di  KPPT  berjumlah  20  orang  dengan  jabatan  masing-masing  yang ditempatinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 30  Desember  2008,  susunan  organisasi  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu,  terdiri dari:
a. Kepala Kantor, yang bertugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan,  mengawasi  dan  mengendalikan    serta  memberikan pembinaan administrasi dibidang pelayanan perzinan terpadu.
b. Sub  Bagian  Tata  Usaha,  dipimpin  oleh  KepalaSub  Bagian  yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai  tugas  melaksanakan  koodinasi  penyusunan  perencanaan
139 Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Ponorogo tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perijinan

## Alfiyatur Rahmawati, Pelayanan Perizinan Kabupaten Ponorogo
program,  evaluasi  dan  pelaporan,  pelayanan  administratif,  administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kantor.
c. Seksi  Perizinan  I  dan  Seksi  Perizinan  II,  dipimpin  oleh  KepalaSeksi  yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugasmelaksanakan informasi, koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya.
Tabel 3: SDM di KPPT Ponorogo berdasarkan jabatan dan jumlah JABATAN JUMLAH Kepala Kantor 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang Staf Sub Bagian Tata Usaha 5 orang Kepala Seksi Perizinan I 1 orang Staf Seksi Perizinan I 7 orang Kepala Seksi Perizinan II 1 orang Staf Seksi Perizinan II 4 orang

## Sumber: KPPT Kabupaten Ponorogo
Meskipun  jumlah  SDM  di  KPPT  masih  cenderung  sedikit,  akan  tetapi  mereka memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk  turut  menjadikan  KPPT  lebih  baik  untuk kedepannya.  Rata-rata  pegawai  di  KPPT  ini  memiliki  background  pemerintahan 140 sehingga  mereka  tidak  kaget  ketika  pertama  kali  kerja  disana.  Dari  data  yang  penulis peroleh  ketika  berkunjung  ke  KPPT  Ponorogo  jumlah  pegawai  berjumlah  20  orang, dengan kategori pria berjumlah 13 orang wanita 7 orang, kategori agama Islam 19 orang Kristen 1 orang, kategori kawin 19 orang dan belum kawin 1 orang.  KPPT mengatur hak  yang  bisa  didapatkan  oleh  penerima  izin  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang berkualitas  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan  Publik.  Oleh  karena  itu,  KPPT memetapkan  adanya  Kode  Etik  Pelayanan  yang  berlaku  untuk  semua karyawan/karyawati isinya antara lain selalu tersenyum, selalu ramah, bersikap arif dan bersikap sopan dan santun.
140 Wawancara dengan Mas Dian Staf Sub Bag.Tata Usaha KPPT Kab. Ponorogo

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
T abel 4.: SDM di KPPT Ponorogo berdasarkan golongan dan pendidikan terakhir Golongan Jumlah Pendidikan Terakhir Jumlah IV A 1 orang Pasca Sarjana 3 orang III D 3 orang Sarjana 13 orang III C 5 orang Sarjana Muda 1 orang III B 4 orang SLTA 3 orang III A 3 orang II C 2 orang II B 1 orang II A 1 orang Sumber: KPPT Kabupaten Ponorogo  Faktor Penunjang
Faktor  penunjang  menjadi  faktor  yang  cukup  penting  demi  kenyamanan  para pegawai  agar  dapat  bekerja  secara  maksimal  dan  merasa  betah  di  kantor.  Faktor penunjang  yang  ada  di  KPPT  berupa  sarana  prasana  yang  sangat  memadai. Pertama , ruang  kerja  bagi  pegawai  yang  tidak  cukup  besar  namun  cukup  untuk  memperlancar kinerja  para  pegawai  dalam  melayani  perizinan  untuk  masyarakat.  Terlebih  lagi dilengkapi dengan fasilitas seperti meja dan kursi kerja, lemari arsip dinamis, intercom , pesawat  telepon, computer  compatible ,  mesin  ketik  manual,  AC  disetiap  ruangan, lemari,  computer  PC  maupun  notebook,  printer  beserta  scanner,TV. Kedua , mempermudah  masyarakat  untuk  mengurus  perizinan  dengan  loket  yang  sudah disediakan agar mempercepat pelayanan perizinan usaha. Fasilitas penunjang lain yang dapat menunjang kenyamanan masyarakat antara lain ruang tunggu yang cukup luas dan ber-AC, disediakannya musholla, kamar mandi dan tempat parkir yang luas dan rindang karena banyak pepohonan di sekitar kantor KPPT sendiri.

## Menarik Pelajaran
Apabila  mengingat  awal  proses  pelembagaan  KPPT  diatas,  dari  mulai dibentuknya  KPPT  tahun  2009  yang  bertujuan  agar  segala  perizinan  menjadi  lebih mudah,  murah,  cepat  dan  akuntabel  maka  KPPT  sebagai  lembaga  penyedia  layanan perizinan di Ponorogo sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan
Alfiyatur Rahmawati, Pelayanan Perizinan Kabupaten Ponorogo
bisa dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan  yang efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan  dengan  adanya  peningkatan  jumlah  dokumen  perizinan  yang  telah diterbitkan oleh KPPT setiap tahunnya 141 .Keberhasilan KPPT sendiri tidak terlepas oleh beberapa faktor diantaranya pertama , adanya inisiasi dari pemerintah daerah untuk terus dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dalam  mewujudkan  good  governance, sehingga perlu diimbangi dengan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan akuntabel.
Kedua, untuk memberikan pelayanan yang cepat tanpa proses yang berbelit-belit maka pemerintah daerah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang bertujuan agar proses pengurusan izin tidak lagi  rumit dengan harus berpindah-pindah kantor SKPD yang menangani perizinan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, akan tetapi hal tersebut bisa teratasi dengan kehadiran KPPT untuk mengurus izin dalam satu tempat saja. Ketiga, dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan mutu pelayanan KPPT  senantiasa  melakukan  evaluasi  kinerja  pelaksana  berupa  evaluasi  penerapan standar pelayanan  yang  dilakukan minimal  1 kali dalam satu  tahun atau  dalam situasi yang  kondisional,  selanjutnya  dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga  dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Keempat, KPPT  juga  menyediakan  fasilitas  berupa  kotak  kritik  dan  saran  yang membangun  untuk  pengaduan  masyarakat  juga  bisa  melalui  telepon  atau  email kppt.ponorogo@gmail.com,  maka  dari  itu  diharapkan  mampu  menjadi  acuan  KPPT untuk kedepannya menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dari keempat poin diatas dapat digunakan sebagai pelajaran dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  tentunya  harus  ada  sinergitas  antara seluruh elemen pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut kedepannya.

## Peluang Replikasi
Sebuah  inovasi  dalam  satu  daerah  sangat  mungkin  untuk  direplikasi  atau diterapkan  di  daerah  lain.  Adapun  syarat  untuk  proses  replikasi  yaitu, pertama ,  perlu dukungan politik dari pemerintah dan DPRD, kedua melakukan studi banding atau studi kebijakan ke daerah yang lebih dulu menerapkan inovasi tersebut dan tergolong sukses dalam  kategori  pelayanan  publiknya. Ketiga ,  menitipkan  staffnya  untuk  magang beberapa  minggu  dilembaga  yang  bersangkutan. Keempat ,  pemerintah  daerah  harus
141 Wawancara dengan Mas Wibi bagian Staf Seksi Perizinan I KPPT Kab.Ponorogo
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
membuka  diri  dan  pemikiran  tentang  perlunya  perubahan  dan  inovasi  dalam pengelolaan pelayanan 142 .
Kunci utama proses replikasi inovasi/ good practice seperti ini terletak political will /pemerintah  serta  kepemimpinan  di  daerah.  tanpa  adanya political  will ,  upaya replikasi  program  ini akan sulit  diwujudkan 143 . Dalam proses replikasi  sebuah inovasi dalam  suatu  daerah  juga  sangat  diperlukan  adanya  regulasi  atau  aturan  perundang- undangan yang jelas sebagai payung hukum sebuah lembaga atau legalitas prosedur dan mekanismenya.  Peluang  duplikasi  sebuah  inovasi  pemerintahan  masih  terbuka sepanjang  pemerintah  daerah  tersebut  menghendaki  sebuah  perubahan  ke  arah  yang lebih baik dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya***.
142 Muhtar haboddin, Potret Perizinan Usaha Kota Malang, Hal 21. http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/penyederhanaan-perizinan
143 Yoga Putra Prameswari, Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, Hal 19. http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/penyederhanaan-perizinan

## Alfiyatur Rahmawati, Pelayanan Perizinan Kabupaten Ponorogo

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Muhtar haboddin, Potret Perizinan Usaha Kota Malang, dalam
http://igi.fisipol.ugm.acv.id/index.php/id/penyederhanaan-perizinan
Yoga Putra Prameswari, Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, dalam http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/penyederhanaan-perizinan

## Internet
Web Pemerintah Kabupaten Ponorogo, http://ponorogo.go.id

## Wawancara
Wawancara dengan Bu Siti Arisah, Kepala Subbag TU
Wawancara dengan Bu Yulia, Staf Subbag TU
Wawancara dengan Mas Dian Staf Sub Bag.Tata Usaha KPPT Kab. Ponorogo Wawancara dengan Mas Wibi bagian Staf Seksi Perizinan I KPPT Kab.Ponorogo

## Undang-Undang dan Surat lainnya:
Keputusan  Kepala  Kantor  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kabupaten  Ponorogo  tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perijinan