Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 01, 2024,  doi.org/10.54209/judge.v5i01.519 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM AKIBAT PERIZINAN BERUSAHA ONLINE
Sulung Nugroho 1 , Moh. Abdul Lathif 2
Fakultas hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia Fakultas syariah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia
Article Info ABSTRACT (Nunito 9 pt) Keywords: Risiko, Izin, Perubahan Iklim . Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjawab  implikasi  perizinan  berusaha  OSS berbasis  risiko.  Proses  perizinan  berusaha  OSS  ini,  membuka  cela  terjadinya pelanggaran dalam proses izin,  bagi setiap kegiatan usaha pada dampak negatif yang  dapat  ditimbulkan  dari  kegiatan  usaha  terhadap  lingkungan  hidup, khususnya  perubahan  iklim.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  doktrinal.  Pengaturan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  sebagai aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang  Cipta  kerja  membawa  perubahan  pada penyederhanaan  perizinan  lingkungan  dengan  mengubah  izin  lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang berdampak pada kewenangan dan syarat Analisa  mengenai  dampak  lingkungan  dipersempitnya  ruang  partisipasi masyarakat sebagai upaya dalam perlindungan Lingkungan Hidup. Kewajiban amdal, bukan syarat bagi izin pertambangan yang mempunyai resiko terhadap lingkungan, secara tidak langsung akan percepatan perubahan iklim. This is an open access article under the CC BY-NC license Corresponding Author: Sulung Nugroho, Moh Abdul Lathif
Universitas Mulawarman Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kota Samarinda sulungnugroho@fh.unmul.ac.id, abdullathif@iainkudus.ac.id

## INTRODUCTION
Perubahan  UU  Cipta  yang  mengalami  perubahan  beberapa  kali,  menempatkan  penataan investasi dan penanaman modal bagi kepentingan pelaku usaha, dengan negara berupaya melakukan penyederhanaa  izin,  salahnya  perubahan  perizinan  OSS  berbasis  resiko.(Putra,  2020)  Sehingga membuka perluang lapangan kerja, kesejateraan, dan investasi dengan kemudahan dalam  perubahan pada  peraturan  PP  No.5/  2021.  Namun  kemudahan  proses  perizinan  berusaha  membuka  ruang terjadinya pelanggaran dalam proses izin  dengan adanya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim (MODI ESDM, 2023).
Sehubungan  dampak  lingkungan  dan  perubahan  iklim  ini,  pada  UU  No.32/2009  dalam  UU No.6/2023.  Persoalan  yang  mendasar  perubahan  nomenklatur  berupa  izin  lingkungan  pada  UU Lingkungan (UU No,32/2009) yang sebelum syarat wajib berupa amdal dan UKL-UPL, menjadi hanya sebagai  pernyataan  belaka  berupa  kesanggupan  pengelolaan  lingkungan  hidup  bagi  pelaku  usaha kepada  pemerintah  dna  pemerintah  daerah.  Sehingga  mengakibatkan  pelemahan  pada  perlindungan lingkungan hidup (Ratnasari & muiz, 2016 ).
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memenuhi  persyaratan  persetujuan  lingkungan  berupa penyusunan dokumen Amdal dalam perizinan berusaha berbasis risiko, diwajibkan hanya bagi kegiatan usaha  dengan  tingkat  risiko  tinggi  saja  .  Misalnya  untuk  izin  usaha  pertambangan,  izin  migas,  yang berdampak  luas,  dan  pada  masyarakat  sekitar.  Saat  ini  untuk  Pulau  Kalimantan  cadangan  batu  bara terbesar,  mencapai  48,2  miliar  ton  di  Kalimantan  Timur  dan  22,8  miliar  ton  di  Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan sebesar 16,5 miliar ton dan Kalimantan Tengah 3,4 miliar ton, secara keseluruhan Produksi batubara pada tahun 2021 mencapai 609,57 juta ton.(Andrea Lidwina, 2023)
Penggunaan batubara yang berlebihan dalam aktivitas, maka proses produk ini memperluas kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan batubara. Akibatnya  ini membawa dampak terhadap buangan  emisi  ini  berasal  dari  ektraksi  batubara  Sebagai  contoh  memproduksi  1,4  juta  ton  DME pertahun dari 6 juta ton batubara, emisi yang dihasilkan sebesar 4,26 juta ton pertahun (Fadhilla and Nazarudin, 2023).
Potensi    izin  yang  berbasis  resiko  yang  dipermudah,  sederhana  bagi  pelaku  usaha  yang  dilakukan pemerintah  saat  ini,  sejatinya  bertentangan  dengan  komitmen  Indonesia  untuk  melakukan  upaya menurunkan  emisi  gas  rumah  kaca.  Secara  pengaturan  menjadikan  ada  ruang  hidup  yang  tidak terlindungi secara lingkungan hidup, dan mempercepat perubahan iklim pada sistem perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

## METHODS
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  doktrinal  dengan  penelitian  yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang disebut  sebagaipenelitian  kepustakaan.(Muhaimin,  2022)  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  teori,  konsep  hukum  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa peraturan perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Penggunaan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan yang relevan meliputi buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi hukum dan artikel tentang hukum. Penggunaan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum  yang ada dengan memberikan pengertian atau pemahaman berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## RESULTS AND DISCUSSION

## Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Perizinan  berusaha  merupakan  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk  memulai  dan menjalankan usaha atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dikeluarkan melalui surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan atau komitmen yang telah ditentukan. (Siti Kotijah, 2022) Perizinan berusaha berbasis resiki terbagi atas, kegiatan tingkat rendah , menengah, dan tinggi. Sistem  penyelenggaran  Perizinan  usaha  berbasis  resiko(Lihat  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, )
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup,  perizinan  ditujukan  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan  hidup  serta  mencegah  pencemaran  dan  kerusakan  pada  lingkungan  hidup.  Sistem pernyelenggaraan  perizinan  usaha  berbasis  resiko  untuk  mempermudah,  transparansi,  dan sederhana bagi pelaku usaha, sehingga dapat meningkatan investasi, penanaman modal, dan kesejahteraan.
Secara umum, ada beberapa instrumen hukum pencegahan dalam percemaran/perusakan lingkungan atas(Masrudi  Muchtar,  Abdul  Khair  and  Noraida,  2016):  (1).  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS); (2) Tata Ruang; (3). Baku Mutu Lingkungan Hidup; (4). Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; (5). AMDAL; (6). UKL-UPL; (7).Perizinan; (8).Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; (9). Peraturan  Perundang-Undangan  Berbasis  Lingkungan  Hidup;  (10).  Anggaran  Berbasis  Lingkungan Hidup; (11). Analisis Risiko Lingkungan Hidup; (12). Audit Lingkungan Hidup; dan (12). Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
UU  PPLH  telah  memasukan  perizinan  ke  dalam  bab  tentang  pengendalian  yang  artinya  perizinan merupakan instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU menjelaskan upaya preventif pengendalian dampak lingkungan hidup dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal instrumen  perizinan  dan  pengawasan.  Selain  ada  upaya  represif  yang  dapat  dilakukan  berupa penegakan hukum terhadap pelaku usaha melakukan tindakan di atas. (Lihat Pasal 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,)
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) konsep izin yaitu pertama,  izin  lingkungan  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  usaha dan/atau kegiatan yang  wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.(Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.)
Pengaturan perizinan tersebut sangat diperlukan mengingat, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun.  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta Kerja  membawa  perubahan pada  norma  mengenai  izin lingkungan yang membuat jauh dari paradigma ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pencegahan,  tujuan  Undang-  Undang  Cipta  Kerja  adalah  meningkatkan  investasi  untuk  mendorong proses  pembangunan  ekonomi.  Proses  ini  berupa  pejaminan  dan  penyederhaan terhadap  persyaratan terhadap izin lingkungan berupa amdal bagi pelaku usaha usaha yang dipermudah, bukan sebagai syarat wajib, hanya  sebagai pelengkap saja.

## Bagan 1
Hubungan Hukum AMDAL/UKL-UPL dan  Izin lingkungan  Dalam UU PPLH
Sumber:   dikelola dari UUPPLH tahun 2023

## Bagan 2
Hubungan HUKUM AMDAL/UKL-UPL dengan Perizinan Berusaha dalam UU Cipta Kerja
Sumber: Bagan dikelola UUPPLH, 2023
UU  Cipta  kerja  lebih  memudahkan  terkait  terbitnya  izin  usaha,  dimana  aspek  AMDAL/UKL/UPL bukan  hal  yang  penting  lagi,  bagi  pelaku  usaha  untuk  mengajukan  perizinan.  PP  No.22/2021  hanya menempatkan  persetujuan pemerintah saja.  Namun,  keterkaitan tersebut  tidak  menjamin  pada  upaya integrasi antara persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, sebab UU Cipta Kerja yang menghapus
Penilaian AMDAL/ UKL- UPL SKKLH atau Rekomendasi UKL-UPL Izin Lingkungan Izin usaha pelaku usaha Penilaian AMDAL Persetujuan
Lingkungan : KKLH
atau PKPLH Perizinan Berusaha Berbasis resiko
Pasal 40 UU PPLH. Dalam kontek ini berada dalam rezim  yang berbeda walaupun prosesnya harus dilakukan melalui persetujuan lingkungan.
Perubahan Izin Lingkungan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Setiap  usaha  atau  kegiatan  yang  wajib  memiliki  AMDAL  atau  UKL-UPL,  wajib  memiliki  izin lingkungan yang diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a) Peyusunan AMDAL dan UKL- UPL, b) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dan c) kemudian permohon keluar terbit izin lingkungan.  Sebelum  berlaku  UU  Cipta  kerja,  wajib  pelaku  usaha  yang  mengajukan  izin,  harus mempunyai  Amdal/UKL/UPL  dulu.  (‘Lihat  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan.) Dalam hal penyusunan Amdal, disusun oleh pemrakarsa yaitu setiap orang atau  instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas  usaha  atau  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan. Amdal  jelas  perencanaan  atas  usaha  yang  dilakukan  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  yang  terintegrasi dengan  penataan  ruang.  Akibat  hukum  tidak  terpenuhi  dokumen  di  atas,  tidak  dapat  dinilai  dan dikembalikan dokumen itu kepada pemrakarsa.(Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
Izin  lingkungan  dalam  UU  Cipta  kerja  yang  dirubah  dalam  UU  PPLH,  dan  PP  No.22/2021 tentang  Penyelenggaraan  Lingkungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  lebih  memudahkan  bagi pelaku  usaha  dalam  mengacukan  permohonan  perizinan,  khusus  perizinan  pertambangan  batubara, dengan menempatkan bukan wajib Amdal, hanya sebagia syarat saja. Hal yang paling penting adalah persetujuan lingkungan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga izin dapat keluar.

## Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Upaya  Perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  sebagai  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  dilakukan  melalui  instrumen  perizinan  lingkungan  sebagai  dasar dalam  penerbitan  perizinan  berusaha  dan  merupakan  sarana  yuridis  untuk  mencegah  serta menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Keberadaan UU Ciptakerja secara umum merubah paradigma sistem penyelenggaraan perizinan OSS berbasis  perizinan  OSS  berbasis  resiko.  Perizinan  berbasis  risiko  dalam  perizinan  berusaha  ini, mempergunakan penilaian atas tingkat risiko sebagai pertimbangan pemberian izin atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan.
Sistem penyelenggaraan perizinan berusaha dengan terbitnya PP No.5/2021 dan mencabut PP No.24 Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik.  Berdasakan peraturan  tersebut  memuat  perubahan-perubahan  mendasar  yang  menimbulkan  perbedaan  sebagai berikut:
Tabel 3 Perbedaan Paradigma sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha OSS Berbasis resiko
PP 24 Tahun 2018 UU Cipta Kerja PP 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan sistem perizinan  berbasis  sistme OSS  pada komite=men bagi pelaku usaha, Penyelenggaran perizinan berusaha   degan melakukan standar penetapan risiko rendah, menengah dan tinggi dalam  peringkat skala usaha sebagai dasar penerbitan Penyelenggaran sistem perizinan, ada syarat dasar, dan syarat berdasarkan pada berbasis resiko
Sumber: Tabel dikelola oleh penulis, 2023
Perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan dapat menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan  tetap  mengunakan  OSS.  Dalam  pengaturan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dilakukan berdasarkan  penetapan  tingkat  risiko  yang  dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis  risiko  dan  peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan usaha besar. Pada prosesnya  analisis risiko dilakukan oleh Pemerintah  Pusat  secara  transparan,  akuntabel  dan  mengdepankan  prinsip  kehati-hatian  berdasarkan data  dan  penilaian  profesional  melalui:(Lihat  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)
1. Pengidentifikasian kegiatan usaha;
2. Penilaian tingkat bahaya;
3. Penilaian potensi terjadinya bahaya;
4. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha;  dan

## 5. Penetapan jenis perizinan berusaha
Dalam penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, untuk kegiatan tertentu penilaian tingkat bahaya dapat  mencakup  aspek  lainnya  yang  disesuaikan  dengan  sifat  kegiatan  usahanya.  Penilaian  tingkat bahaya  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jenis  kegiatan  usaha,  keriteria  kegiatan  usaha,  lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya dan risiko volatilitas. Mengenai penilaian potensi terjadinya bahaya terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu hampir tidak  mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi dan hampir pasti terjadi. Sejatinya dengan ada hasil  penetapan tingkat risiko dan peringkat  skala  usaha  diperoleh  dari  penilaian  tingkat  bahaya  dan  potensi  terjadinya bahaya.( Lihat    Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko , no date)
Berdasarkan  perhitungan  dan  analisis  tingkat  risiko  yang  diperoleh  dari  tersebut,  akan  diketahui penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadi terjadinya bahaya, sehingga dapat ditetapkan skala  tingkat risiko kegiatan usaha dengan  kategori  kegiatan usaha yang dilakukan    masuk dalam   risiko rendah, menengah, dan tinggi.

## Bagan 4
Proses Alur Perizinan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021)
Sumber: Website oss.go.id, 2023.
Perizinan berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha ini dilakukan oleh Lembaga OSS.
Sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP 5 Tahun 2021 meliputi 16 sektor yaitu: (1). Sektor Kelautan dan Perikanan; (2). Sektor Pertanian; (3). Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (4). Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; (5). Sektor Ketenaganukliran; (6). Sektor Perindustrian;  (7).  Sektor  Perdagangan;  (8).  Sektor  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat;  (9). Sektor  Transportasi;  (10).  Sektor  Kesehatan,  Olahan  Makanan;  (11).  Sektor  Pendidikan  dan Kebudayaan;  (12).  Sektor  Pariwisata;  (13)  Sektor  Keagamaan;  (14).  Sektor  Pos,  Telekomunikasi, Penyiaran  dan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik;  (15).  Sektor  Pertahanan  dan  Keamanan;  dan  (16). Sektor Ketenagakerjaan.
Sehubungan dengan terbitnya perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui: a) pendaftaran akun hak  akses,  b)  risiko  rendah  berupa  NIB,  c)  risiko  menengah  rendah  dan  tinggi  terdiri  dari  NIB  dan Sertifikat Standar, dan d) risiko tinggi terdiri dari NIB dan izin.
Sehubungan  dengan  penerbitan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  tingkat  risiko  rendah,  NIB  secara otomatis terbit sistem Online Single Submission (OSS) setelah pelaku usaha mengisi data. NIB berlaku sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  yang  dimaksud  dalam  peraturan perundang-undangan dibidang  lingkungan hidup.  Pada resiko  menengah rendah,  pelaku usaha  wajib
mengisi pernyataan kesanggupan.  Untuk tingkat risiko menengah tinggi dalam hal ini, ada kelengkapan data pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan.
Setelah proses penerbitkan NIB dan Sertifikat Standar yang tertera tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan jangan waktu melalui sistem OSS. Verifikasi disampaikannya berupa notifikasi ke sistem OSS. Sedang perizinan berusaha risiko tinggi, pelaku punya NIB, dan wajib memenuhi persyaratan izin sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional. Persyaratan izin  meliputi  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL),  kemudian  hasil  verifikasi  dan menerbitkan izin.
Sejatinya penyederahanan sistem penyelenggaraan perizinan  berusaha berbasis resiko, perubahan izin lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  memberi  konseweksi  terhadap  lingkungan  hidup  dan perubahan iklim.  Sehubungan dengan ini terkait sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko tinggi.
Kemudahan  yang  didapat  oleh  pelaku  usaha,  dengan  sistem  penyelenggaran  perizinan  berusaha  ini, mendorong pemilik modal untuk berinvestasi/penanaman modal pada sektor-sektor sumber daya alam. Sektor SDA, ini memunculkan menjamurnya izin usaha pertambangan batubara ke depan. Persoalan dengan  banyak  izin  usaha  pertambangan  batubara,  yang  notebone  sumber  daya  batubara  berada  di bawah  tanah  yang  ada  di  lokasi  hutan.  hal  ini  akan  menambah  luasan  lahan  hutan  untuk dialihdfungsikan untuk usaha pertambangan batubara.
Pertambangann batubara itu kegiatan operasional yang membuka, membongkar lahan dengan metode open pit untuk mengambil batubara yang ada di bawah tanah. Proses pengambilan/pembongkran lahan ini, telah membuka lahan makin luas, dan lubang-lubang tambang makin banyak. Pada kondisi inilah terjadi  perubahan  areal  lahan  hutan  menjadi  lubang-lubang  tambang,  sehingga  tidak  resepan  CO2 pohon, karena ditebang, sehingga mempercepat perubahan iklim, dan sisi lain kerusakan/pencemaran lingkungan.
Pengaturan Perubahan Iklim Dalam Lingkup International, Nasional dan Lokal. (Republik Indonesia, 2004)  Perjanjian  Protokol  Kyoto  Tentang  Perubahan  Iklim.(Undang-Undang  No  16  Tahun  2016 Tentang  Pengesahan  Paris  Agreement  To  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change) Protokol Kyoto wujdu dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sebagai daya ikat  dan komitmen negara mencapai target dalam mengurangi emisi ke depan. Proses perubahan iklim dan Protokol Kyoto hadir dalam suatu kondisi yang unik.(Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga and Halifa Haqqi, 2018). Terdapat beberapa alasan yang mendukung dari pernyataan ini, seperti  yang  diutarakan  oleh Farhana  Yamin;”  antara  lain,  (i)  di  tengah  derasnya  arus  informasi ilmiah mengenai dampak perubahan iklim pada saat perumusan negoisasi mengenai Protokol Kyoto, namun  hal  ini  tidak  diikuti  adanya  perhitungan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  rangka menanggulangi  dampak  tersebut,  (ii)  begitu  panjangnya  rentan  waktu  antara  kondisi  emisi  yang dikeluarkna  dengan  dampak  yang  harus  diterima  kemudian,  (iii)  kondisi  dampak  yang  sukar  untuk diperbaiki dalam waktu yang ralatif singkat, dan (iv) aspek global dari regulasi perubahan iklim yang mendudukan setiap negara yang berdaulat dengan karakteristik yang berbeda baik dari segi ekonomi maupun ekologi,(Dani Amran Hakim, 2016)
Target pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam  periode  2008-2012  melalui  mekanisme,  Implemetasi  Bersama  ( Join  Implementation ),
Perdagangan  Emisi  ( Emission  Trading ),  dan  Mekanisme  Pembanguna  Bersih  ( Clean  Development Mechanism ). Dalam proses perumusan komitmen yang terdapat pada Protokol Kyoto dapat dikatakan tidak  berjalan  lancar.  CDM  merupakan  sebuah  mekanisme  “win-win  solution”  terhadap keberlangsungan  negara  maju  serta  negara  berkembang  dalam  hal  pemeliharaan  lingkungan  hidup dalam bentuk pengurangan dan pencegaham peningkatan emisi.

## 2. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim
Persetujuan Paris atau Paris Agreement merupakan perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Persetujuan ini dinegosiasikan  oleh  195  (seratus  sembilan  puluh  lima)  perwakilan  negara-negara  pada  Konferensi Perubahan  Iklim  PBB  ke-21  di  Paris,  Prancis  (Novika  Perbina,  Billy  Jeremie  S  and  Rueben  FM Pasaribu, 2022). Tujuan dibentuknya Perjanjian Paris tertuang dalam Pasal 2, yaitu:
a. Menahan laju  peningkatan temperatur  global  hingga  di  bawah  2  derajat  celcius  dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim;
b. Meningkatkan  kemampuan  untuk  beradaptasi  terhadap  dampak  dari  perubahan  iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan; dan
c. Membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca.
Perjanjian  Paris  bertujuan  untuk  menahan  peningkatan  temperatur  rata-rata  global  jauh  di bawah  2  derajat celcius di  atas  tingkat  di  masa  pra-  industrialisasi  dan  mewujudkan  upaya  untuk menekan  kenaikan  temperatur  ke  1,5  derajat Celcius di  atas  tingkat  pra-industrialisasi.  Selain  itu, Perjanjian  Paris  diarahkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  adaptasi  terhadap  dampak  negative perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim Paris Agreement merupakan kesepakatan yang akan menggantikan Protokol Kyoto. Pada sektor pengembangan dan alih teknologi, diputuskan dalam Perjanjian Paris untuk memperkuat Mekanisme Teknologi ( Technology Mechanism ) dan meminta Technology Executive Comitte serta Pusat Jejaring Teknologi  Iklim  ( Climate  Technology  Centre  an  Network ),  untuk  melakukan  kegiatan  lanjutan berkaitan  dengan  penelitian,  penembangan  dan  demonstrasi  teknologi  serta  pengembangan  dan peningkatan kapasistas teknologi lokal guna mendukung pelaksanaan Perjanjian Paris. (IESR, 2021)

## C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup. Hal  ini  paling  tidak  tertuang  dalam  butir  konsideran  yang  menyatakan  bahwa  saat  ini  fenomena pemanasan  global  yang  semakin  meningkat  telah  mengakibatkan  perubahan  iklim  sehingga memperparah  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  karena  itu  perlu  dilakukan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup Ketentuan-ketentuan tentang perubahan iklim tersebar dalam beberapa bagian  dan  pasal  dari  UU  PPLH.  Penjelasan  umum  UU  PPLH  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap perubahan iklim (Deni Bram, 2013). Pasal 4 UU PPLH
menyatakan  bahwa  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  terdiri  atas  upaya  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan lingkungan.
Salah satu aspek penting dalam perencanaan ini adalah adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga  Hidup  (RPPLH).  Terkait  perubahan  iklim,  UU  PPLH  menegaskan  bahwa  RPPLH  harus memuat rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terkait dengan upaya pengendalian, UU ini menegaskan  bahwa  pengendalian  dilakukan  dengan  mengambil  tindakan  dalam  pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

## D. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca
Peraturan  Presiden  Nomor  61 Tahun 2011 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pengurangan  Emisi  Gas Rumah  Kacar  (RAN-GRK),  dimuat  RAN-GRK  sebagai  rencana  kerja  untuk  melakukan  berbagai kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi emisi GRK Indonesia. RAN-GRK terdiri  atas  kegiatan utama  di  sektor  petanian,  kehutanan  dan  lahan  gambut,  energi  dan transportasi, industri,  pengelolaan  limbah  dan  kegiatan  pendukung  lainnya.  Rencana  Aksi  Penurunan  Emisi  Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan penurunan emisi GRK untuk menanggulangi perubahan iklim global.

## E. Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Perubahan Iklim 2021
Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  mencapai Net-Zero  Emission pada tahun  2060  atau lebih  cepat  seperti  tercantum  dalam dokumen  Long-Term  Strategies  for  Low  Carbon  and  Climate Resilience 2050  (LTS-LCCR  2050)  (Aldrian,  Pengkajian  and  Teknologi,  2011)  Berdasarkan perhitungan LTS-LCCR 2050 (IESR, 2021),
Indonesia  mampu  mengurangi  emisi  hingga  50%  dari  kondisi  business-as-usual,  terutama  dengan dukungan Internasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Perpres No. 98 Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  Untuk  Pencapaian  Target  Kontribusi  yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
Perpres ini dibentuk sebagai dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan sebagai pedoman pengurangan Emisi GRK melalui kebijakan, langkah, serta kegiatan untuk pencapaian target Nationally  Determined  Contribution (NDC)  dan  mengendalikan  Emisi  GRK  dalam  pembangunan nasional. Target NDC yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, meliputi, Menetapkan kebijakan dan langkah  serta  implementasi  kegiatan  sesuai  komitmen  Pemerintah  berupa  Pengurangan  Emisi  GRK 29%  (dua  puluh  sembilan  persen)  sampai  dengan  41%  (empat  puluh  satu  persen)  pada  tahun  2030 dibandingkan  dengan  Baseline  Emisi  GRK;  membangun  ketahanan  nasional,  kewilayahan,  dan masyarakat  dari  berbagai  risiko  atas  kondisi  perubahan  iklim  atau  Ketahanan  Iklim.  Perpres  Nilai Ekonomi Karbon ini terdapat beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set , pembayaran berbasis kinerja ( result based payment ), serta kombinasi dari skema yang ada. nilai ekonomi  karbon  merupakan  salah  satu  bagian  dari  paket  kebijakan  komprehensif  untuk  mitigasi perubahan  iklim.  Nilai  ekonomi  karbon  dilakukan  melalui  instrumen  perdagangan  dan  non- perdagangan, salah satunya pajak karbon. Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan,  pajak  karbon  dikenakan  dalam  rangka  mengendalikan  emisi  gas  rumah  kaca untuk mendukung pencapaian NDC Indonesia. Pajak karbon akan dikenakan atas emisi karbon yang
memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, Adapun kriteria dampak negatif bagi lingkungan hidup  antara  lain:  penyusutan  sumber  daya  alam;  pencemaran  lingkungan  hidup;  dan  kerusakan lingkungan hidup.
Perizinan  berusaha  OSS  berbasis  resiko  yang  memudahkan  bagi  pelaku  usaha  izin  usaha pertambangan batubara, dengan syarat yang mudah, dan derajat amdal yang diganti surat persetujuan. Sejatinya  akan  mempercepat  perubahan  iklim,  dengan  massifnya  izin  tambang.  Hal  ini  izin pertambangan  batubara  pada  kawasan  hutan,  sehingga  ada  proses    alih  fungsi  lahan  kawasan  hutan untuk  tambang  tanpa  kendali.  Dalan  kondisi  ini    operasi  produksi  pertambangan  batubara  itu  salah satunya merubah bentangan lahan sebagai akibat open pit.  Semakin besar pemintaan produk batubara, dan massif perizinan berusaha ini,  dampak lingkungan hidup makin terkendalikan, karena kewajiban amdal dihapus.
Dokumen  amdal  itu  sebagai  instrumen  pencegahan  berisi  terkait  perencanaan  terhadap  dampak dalam usaha kegiatan pertambangan yang akan dilakukan dan upaya pengendalian dan pencegahanya apabila terjadi bahaya, resiko, pengrusakan dan pencemaran lingkungan dapat segala dilakukan. Hal ini yang dampak lingkungan hidup secara hukum lingkungan, tidak ada pengendalian, pencegahan secara dokumen  yang  dapat  dipertanggungjawab  secara  hukum.  pertanggungjawaban  hukum,  akibat perbuatan-perbuaatan yang menimbulkan pengeruskakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dikendalikan.
Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini, dengan kewajiban Amdal bagi pelaku usaha yang akan  memperoleh  izin  pertambangan  batubara,  menjadi  modal  dasar  negara  untuk  meminta pertanggungajawaban hukum kepada pelaku usaha, apabila terjadi pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
Keberadaan amdal menjadi dokumen pedoman dalam proses pencegahan pengendalian pengrusakan dan  pencemaran  lingkungan  hidup  selama  ini.  perubahan  penyelenggaran  sistem  perizinan  OSS berbasis  resiko  ini,  menempatkan  pada  posisi  yang  derajat  turun  yang  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha. Pemerintah  dengan  regulasi  dalam  UU  Cipta  Kerja  dan  PP  memandang,  Amdal  sebagai  hambatan dalam  pembuatan  perizinan  berusaha  yang  akan  menghambat  investasi  dan  penanaman  modal  asing masuk  ke  Indonesial.  Paradigma  yang  dibangun  oleh  pemerintah,  tentu  mengsampingkan  nilai-nilai keadilan lingkungan yang akan ditanggung oleh masyarakat sekitar pertambangan akibat mudah izin. Selain itu secara tidak langsung akan terjadi proses percepatan  perubahan iklim  yang tanpa kendala pengendalian, pencegahan dan pengurangan yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil dalam hal   penggunaan batu bara,14 dari penggunaan bahan bakar fosil adalah karbon dioksida yang terlepas di  udara  sehingga  meningkatkan  suhu  bumi.  Akibatnya,  bumi  mengalami  cuaca  ekstrem  yang  sulit diprediksi.
Pada musim kemarau menjadi lebih lama, suhu udara semakin panas, gunung es mencair sehingga air laut naik, tentu hal tersebut berbahaya bagi kehiudpan manusia. Bahwa hutan memiliki peran krusial dalam  mencegah  perubahan  iklim,  beragam  pohon  yang  ada  dalam  hutan  mampu  menyerap  karbon dioksida  dan  melepas  oksigen.  Hutan  sejatinya  menjadi  tampungan  resepan  air  di  bawah  tanah, sehingga waktu hujan deres, tidak terjadi banjir karena ada penggalang akar-akar pohon terhadap air, sehingga  tidak  langsung  mengalir  ke  bawah.  Penggulangan  kawasan  hutan  untuk  alih  fungsi  hutan, mempercepat terjadi banjir, selain itu efek rumah kaca, secara tidak langsung akan naikknya konsentrasi gas Karbondioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini terjadi
akibat kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara, dan bahan bakar organic lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorsinya.
Bahan-bahan di permukaan bumi yang berperan aktif untuk mengabsorsi hasil pembakaran tadi ialah tumbuh-tumbuhan, hutan, dan laut. Jadi bisa dimengerti bila hutan semakin gundul, maka panas di bumi akan semakin naik. Pada kondisi energi yang dihasilkan (diabsorsi) akan dipantulkan kembali dalam  bentuk  radiasi  inframerah  oleh  awan  dan  permukaan  bumi.  Namun  demikain  sebagian  sinar inframerah ini, tertahan oleh awan, gas CO2, dan gas lainnya sehingga terpantul kembali ke permukaan bumi. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfir maka semakin banyak pula  gelombang  panas  yang  dipantulkan bumi  dan  diserap  atmosfir.  Dengan  perkataan lain semakin banya jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfir, maka semakin banyak pula panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi, Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbondioksida di atmosfir. Pada proses selanjutnya pemanasan global yang massif, akan menyebabkan cair gunung-gunung es di kutub  utara,  sehingga  menyebbakan  naiknya  permukaan  air  laut.  Selain  efek  rumah  kaca, mengakibatkan suhu air laut, sehingga air laut itu mengambang dan menyebabkan kenaikan  permukaan laut, sehingga negara kepulauan yang berdampak sangat signifikan(Aldrian, Pengkajian and Teknologi, 2011)
Sejatinya  perubahan  yang  masih  pada  perubahan  iklim,  akibat  pertambangan  batubara,  menghilang lahan  yang  dapat  menyerap  karbon,  dan    mengurangi  emisi  GRK.  Pemerintah  Indonesia  sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% apabila memperoleh dukungan pendanaan internasional. Kegiatan mitigasi perubahan iklim dalam rangka mengurangi emisi GRK dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui peningkatan serapan  karbon  dengan  melakukan  penanaman,  mempertahankan  karbon  yang  ada.  Dalam meningkatkan  serapan  karbon  dan  mempertahankan  cadangan  karbon  bisa  dilakukan  melalui  hutan mangrove,  data  tahun  2020  Indonesia  tercatat  memiliki    3.490.000  Ha,  hutan  mangrove  tumbuhan mangrove  memiliki  daun  yang  lebih  banyak  dibandingkan  tumbuhan  yang  lain  sehingga  berpotensi menyerap  karbon  lebih  banyak.    Hal  ini  apabila  dialihfungsikan  untuk  usaha  pertambangan,  akan menghilang daerah resepan karbon.
UU Cipta Kerja pada hakekatnya meningkatkan 16 investasi penanaman modal dengan kemudahan izin berusaha,    khusus  pada  izin  usaha  tambang,  secara  jangka  panjang  menimbulkan  pengrusakan  dan pencemaran lingkungan hidup, pada  perubahan iklim. Dalam kontek ini, pertambangan batubara adalah sumber energi, namun demikian batubara juga memiliki karakter negatif yaitu disebut sebagai sumber energi yang paling banyak menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon.
Pada  tahun  2020  Produksi  batubara  mencapai  565,69  juta  ton,  tentu  akan  meningkatan  nilai tambah batubara dalam bentuk gasifikasi batubara adalah proses konversi batubara menjadi produk gas yang  dapat  digunakan  untuk  bahan  bakar,  maupun  bahan  baku  industri  kimia,  dalam  hal  ini  tetap menggunakan batubara sebagai bahan utama, hal tersebut membawa dampak terhadap buangan emisi ini  berasal  dari  ektraksi  batubara,  hal  ini justru  membawa  damapk  serius  terhadap  perubahan iklim, Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  mencatat  saat  ini  90%  sumber  energi  di Indonesia yang bersumber dari batu bara, hal ini menunjukan akan tingginya konsumsi energi dari batu bara.
Kerangka  Kerja  Perubahan  Iklim  UNFCCC),  Perubahan  iklim  ini  secara  langsung  atau  tidak langsung oleh aktivitas manusia, yang  mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim secara  alami,  dalam  perubahan  iklim  adalah  pengendalian,  pencegahan  dan  pengurangan  pengaruh perubahan iklim melalui pencegahan emisi gas rumah kaca,16
bahwa hutan sebagai sebuah ekosistem alami memiliki peran penting dalam siklus dinamika karbon. Hutan memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dan mengontrol pelepasannya ke udara. Pohon di hutan  mampu  menyerap  karbondioksida  (CO2)  untuk  fotosintesis  dan  menyimpannya  dalam  bentuk karbohidrat pada kantong karbon di akar, batang, dan daun sebelum dilepaskan kembali ke atmosfer, mempertahankan hutan secara utuh akan membantu mengurangi emisi karbon dioksida di atmosfer dan juga hanya memperlambat efek perubahan iklim

## CONCLUSION
Implikasi  perizinan  berusaha  OSS  berbasis  resiko  yang  model  penyederhana  sistem  perizinan, memudahkan  para  pelaku  usaha,  khusus  izin  lingkungan  yang  tidak  diwajibkan  Anlisana  mengenail Dampak lingkungan, cukup sudat persetujuan berupa SPPL. Dampak secara luas, dengan izin usaha pertambangan batubara makin mudah, dan alih fungsi lahan hutan makin massif, sehingga berdampak perubahan lahan, hutan menjadi lubang-lubang tambang, sehingga terjadi perubahan lingkungan hidup dan mempercepat perubahan iklim.

## REFERENCE
Aldrian,  E.,  Pengkajian,  B.  and  Teknologi,  P.  (2011)  ‘Adaptasi  dan  Mitigasi  Perubahan  Iklim  di Indonesia’. Available at: http://www.bmkg.go.id (Accessed: 19 June 2024).
Andrea  Lidwina  (2023) Provinsi  dengan  Jumlah  Cadangan  Batu  Bara  Terbesar , kata  data  box . Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah- cadangan-batu-bara-terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Dani  Amran  Hakim  (2016)  ‘Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup’, Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9(2), pp. 114–132.
Deni Bram, author (2013) ‘Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di Indonesia: sebuah kajian kepustakaan’. Available at: https://lib.ui.ac.id (Accessed: 19 June 2024).
Fadhilla, P.N. and Nazarudin, S. (2023) ‘Peranan Gasifikasi Batubara Menjadi Dimetil Eter (DME) dalam Bauran Energi Baru dan Kontribusinya pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia’, Jurnal Energi Baru dan
Terbarukan , 4(2), pp. 83–96. Available at: https://doi.org/10.14710/JEBT.2023.17420.
IESR (2021) ‘Laporan Climate Transparency : Indonesia-Comparing G20 Climate’, pp. 1–20.
Lihat    Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (no date).
Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (no date).
‘Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.’ (no date).
Lihat  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (no date).
Lihat  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Lihat  Pasal  35  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (no date).
Masrudi Muchtar, Abdul Khair and Noraida (2016) Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), . Yogyakarta: (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran).
MODI  ESDM  (2023) Realisasi  Produksi  &  Penjualan  Batubara , kata  data .  Available  at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara- terbesar (Accessed: 14 June 2024).
Muhaimin  (2022) Metode  Penelitian  Hukum .  mataram:  mataram  university  press.  Available  at: https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum (Accessed: 14 June 2024).
Novika Perbina, Billy Jeremie S and Rueben FM Pasaribu (2022) ‘PERAN SEBAGAI PENDUKUNG PENCAPAIAN  TUJUAN  13  SDGS  DI  INDONESIA  DALAM  PANDANGAN  GREENPEANCE’, selodang mayang , 8(1), pp. 31–39.
Putra,  A.  (2020)  ‘PENERAPAN  OMNIBUS  LAW  DALAM  UPAYA  REFORMASI  REGULASI’, Jurnal Legislasi Indonesia , 17(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.54629/JLI.V17I1.602.
Ratnasari, M.A. and Muiz, B. (2016) ‘Pabrik Dimethyl Ether (DME) Dari Gas Alam Dengan Proses Direct Contact’.
Republik Indonesia, S.N. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framewrok Convention On Climate Change .
Retno  Miranti,  Ganjar  Widhiyoga  and  Halifa  Haqqi  (2018)  ‘Analisis  Pembangunan  Berkelanjutan Terhadap  Kebijakan  Perubahan  Iklim  Indonesia  Sebagai  Upaya  Mengakomodasi  Paris  Agreement’, Jurnal Transformasi , 1(34).
Siti  Kotijah  (2022) Buku  Ajar  Hukum  Administrasi  Negara  (Dalam  Paradigma  UU  Cipta  Kerja), . bantul: lingkar media.
Undang-Undang  No  16  Tahun  2016  Tentang  Pengesahan  Paris  Agreement  To  The  United  Nations Framework Convention on Climate Change (no date).