Sari, et al. (2024). Pertanggungjawaban Manajemen RS PHC Surabaya dalam Perekrutan Praktik Dokter Ilegal  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan. Syntax  Literate . (9)1. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## PERTANGGUNGJAWABAN  MANAJEMEN  RS  PHC  SURABAYA  DALAM PEREKRUTAN  PRAKTIK  DOKTER  ILEGAL  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Jayanti Purnama Sari 1 , Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa 2 , I Gusti Ayu Putri Kartika 3 , I Gde Sastra Winata 4
Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana, Indonesia 1,2,3,4 Email: purnamajayanti@yahoo.com 1 , agung_santosa@unud.ac.id 2 , putri_kartika@unud.ac.id 3 , sastra@unud.ac.id 4

## Abstrak
Penelitian  ini  menyelidiki  kasus  Susanto,  seorang  dokter  ilegal  yang  bekerja  di  RS Primasatya Husada Citra Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Komite Medik RS Primasatya Husada Citra dalam mengawasi proses perekrutan dokter dan dampaknya terhadap pasien yang menerima dosis atau tindakan salah oleh Susanto. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan analisis dokumen atau data sekunder dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Komite  Medik  RS  PHC  Surabaya  gagal  menjalankan  tugasnya  secara  optimal, memungkinkan  Susanto,  yang  tidak  memenuhi  syarat,  untuk  menduduki  posisi  sebagai dokter. Implikasi bagi pasien yang mendapat dosis atau tindakan salah adalah mereka berhak mengajukan tuntutan hukum untuk kompensasi dan keadilan, termasuk tuntutan pidana dan gugatan perdata. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kegagalan pengawasan oleh Komite  Medik  telah  menyebabkan  pelanggaran  serius  dalam  sistem  kesehatan.  Hal  ini menuntut peningkatan audit dan evaluasi proses perekrutan serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasien untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini menjadi penting dalam konteks pengembangan kebijakan dan praktik kesehatan di Indonesia, khususnya  dalam  peningkatan  pengawasan  terhadap  perekrutan  tenaga  medis  guna menghindari kejadian serupa yang bisa berdampak negatif pada keselamatan pasien.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Implikasi Hukum, Peran Komite Medik

## Abstract
This  research  investigates  the  case  of  Susanto,  an  illegal  doctor  who  worked  at  RS Primasatya  Husada  Citra  Surabaya  for  about  3  years,  causing  unrest  in  Surabaya's community. The study aims to explore the role of the RS Primasatya Husada Citra Medical Committee in overseeing doctor recruitment and its impact on patients receiving incorrect doses or treatments from Susanto. A normative juridical method with a qualitative approach was  used,  involving  secondary  document  analysis,  presented  descriptively.  The  findings reveal that the RS PHC Surabaya Medical Committee failed to optimally perform its duties, allowing unqualified Susanto to become a doctor. Patients affected by incorrect treatments have the right to seek legal claims for compensation and justice, including criminal charges and civil lawsuits. The conclusion emphasizes the serious breaches in the healthcare system due to the Medical Committee's oversight failure, calling for enhanced audit and recruitment
process  evaluation,  and  stronger  legal  protection  for  patients  to  prevent  similar  future incidents.  This  research  is  significant  in  the  context  of  healthcare  policy  and  practice development  in  Indonesia,  especially  in  improving  the  supervision  of  medical  staff recruitment to avoid similar adverse impacts on patient safety.
Keyword: Legal Liability; Legal Implications; Role of the Medical Committee

## Pendahuluan
Manusia sejak lahir memiliki hak-hak dasar yang tak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini dikenal sebagai Hak Asasi Manusia atau HAM, yang melekat pada setiap individu sejak kelahirannya tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak asasi ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, kebebasan beragama, hak atas pengadilan yang adil, dan berbagai hak lainnya ( Sidi, 2022).
Salah  satu  hak  asasi  manusia  adalah  hak  atas  kesehatan,  dimana  hak  ini merupakan konsep yang mencerminkan usaha untuk mencapai derajat kesehatan tertinggi yang  mungkin  sebagai  bagian  dari  hak  dasar  setiap  individu.  Hak  atas  kesehatan berkembang seiring dengan Revolusi Industri di abad ke-19 dan didorong oleh kemajuan ilmu kedokteran dan kesehatan (Sidi, 2022). Reformasi di bidang kesehatan pada abad ke-19,  yang  dikenal  sebagai  kebijakan  Sanitary  Revolution  yang  ditetapkan  oleh pemerintahan Inggris, menjadi tonggak penting dalam pengakuan kesehatan sebagai hak dasar individu. Sejak saat itulah kesehatan diakui sebagai salah satu HAM (Muhamad, 2019).
Definisi hak atas kesehatan ini seringkali mengacu pada upaya untuk mencapai kondisi  kesehatan  optimal,  yang  mengandung  dua  dimensi  utama,  yaitu  kebebasan (freedom)  yang  memberikan  individu  hak  untuk  mengontrol  tubuh  dan  kondisi kesehatannya, serta keberhakan (entitlements) yang memberikan hak pada individu untuk mendapatkan  layanan  kesehatan  tanpa  diskriminasi  dan  dengan  prinsip  kesetaraan (Muhamad, 2019).
Dalam  konteks  hak  atas  kesehatan  dalam  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  penting untuk  memahami  bahwa  HAM  dan  kesehatan  memiliki  hubungan  timbal  balik. Pelanggaran HAM dapat berdampak negatif pada kesehatan individu dan masyarakat, dan sebaliknya,  pelanggaran  terhadap  hak  atas  kesehatan  juga  dapat  dianggap  sebagai pelanggaran HAM. Dengan pemahaman ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM  dalam  kesehatan  yaitu  prinsip  ketersediaan  (availability),  keterjangkauan (accessibility), penerimaan (acceptability), dan kualitas (quality).
Semua  prinsip  HAM  dalam  kesehatan  tersebut  penting,  tetapi  prinsip  kualitas (quality)  dalam  hak  atas  kesehatan  perlu  menjadi  perhatian.  Prinsip  kualitas  ini mencerminkan  komitmen  untuk  menyediakan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan sesuai dengan standar profesi untuk mencapai kesehatan yang optimal dan memenuhi hak dasar  setiap  individu.  Selain  itu,  prinsip  kualitas  ini  juga  mencerminkan  bahwa masyarakat  harus  mendapatkan  layanan  kesehatan  berupa  tenaga  kesehatan  yang kompeten dan ahli di bidangnya.
Sistem  kesehatan  yang  efektif  dan  berkualitas  adalah  fondasi  penting  untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sebuah kota. Surabaya, sebagai salah satu kota
metropolitan  terbesar  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  dalam  kebutuhan  akan  sistem kesehatan yang baik. Pentingnya memiliki sistem kesehatan yang efisien dan berkualitas sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan warga Surabaya, dan juga dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Dalam konteks sistem kesehatan, rumah sakit (RS) memiliki peran sentral dalam memberikan layanan medis yang berkualitas. RS diharapkan untuk menyediakan fasilitas yang  memadai  dan  tenaga  medis  yang  terlatih,  termasuk  dokter-dokter  terbaik,  untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Namun, praktik sehari- hari  di  RS  belum  selalu  mencapai  standar  yang  diharapkan,  sebagaimana  yang  terjadi dalam kasus yang terungkap di Rumah Sakit PHC Surabaya ( Pramesuari & Agus, 2023).
Kasus  ini  baru-baru  ini  mencuat  ke  publik,  mengungkapkan  adanya  seseorang yang mengaku sebagai seorang dokter di RS PHC Surabaya, dengan menggunakan data curian, dan bahkan menerima gaji sebesar Rp 7,5 juta per bulan selama kurang lebih 3 tahun  tanpa  diketahui  oleh  siapapun  dalam  lingkup  RS  tersebut.  Dalam  menjalankan modusnya,  Susanto  memulai  penipuan  pada  tahun  2020  dengan  mencuri  berbagai dokumen milik dokter asli dr. AY yang bertugas di Bandung, termasuk Surat Izin Praktik (SIP) Dokter, Ijazah Kedokteran, KTP, serta sertifikat higiene perusahaan dan kesehatan kerja (Hiperkes) (Al Ansori, 2023). Selanjutnya, Susanto mengubah foto pada dokumen- dokumen  tersebut  tanpa  merubah  isi  asli  dari  dokumen  tersebut.  Semua  langkah  ini diambil Susanto dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Pada  tanggal  30  April  2020,  Susanto  menggunakan  data  yang  dicurinya  untuk mengajukan lamaran pekerjaan di RS PHC Surabaya. Karena pandemi COVID-19 sedang berlangsung, proses rekrutmen dilakukan secara daring. Meskipun hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas, Susanto berhasil mengecoh pihak PT PHC dan diterima sebagai dokter  di  Klinik Occupational  Health  and  Industrial  Hygiene (OHIH/Hiperkes),  yang dikelola oleh PT PHC sejak 15 Juni 2020 (Christa, 2023).
Selama dua tahun berpura-pura menjadi dokter, ia menerima gaji bulanan sebesar Rp7,5 juta, tanpa memperhitungkan tunjangan dan fasilitas lainnya. Kejahatan Susanto akhirnya  terungkap  pada  12  Juni  2023,  ketika  manajemen  PT  PHC  menemukan ketidaksesuaian  dalam  berkas-berkas  lamarannya  saat  hendak  memperpanjang kontraknya  (Al  Ansori,  2023).  Tindakan  ini  mengakibatkan  manajemen  PT  PHC menghubungi dokter AY yang sebenarnya untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan pasien dan juga integritas sistem kesehatan di Surabaya.
Dalam kasus ini, untuk menilai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Susanto, diperlukan mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang mencakup tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh tindakan medis tersebut, manfaatnya bagi kesembuhan pasien, manfaatnya bagi kesejahteraan pasien, serta penerimaan pasien terhadap tindakan tersebut  (Widjaja  et  al.,  2023).  Selain  itu,  penting  juga  untuk  mempertimbangkan preseden  tentang  tindakan  serupa  yang  mungkin  telah  ada  sebelumnya  dalam  praktik kedokteran. Terakhir, standar pelayanan medis yang berlaku juga harus dijadikan acuan dalam mengevaluasi apakah tindakan medis tersebut etis atau tidak.
Peraturan  yang  terkait  dengan  kasus  di  atas  adalah  seperti  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  755/MENKES/PER/IV/2011  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, dimana dalam peraturan ini disebutkan terkait tugas dan kewenangan Komite Medik di setiap rumah sakit, yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12.
Pada intinya, pasal 11 ayat (1) peraturan menteri kesehatan tersebut menyebutkan bahwa komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis dengan salah  satu  caranya  yaitu  melakukan  kredensial  bagi  seluruh  staf  medis  yang  akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, serta menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.
Selanjutnya, di pasal 11 ayat (2) peraturan menteri kesehatan tersebut membahas yang  pada  intinya  adalah  bahwa  komite  medik  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian dalam hal kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, etika profesi.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, pasal 12  di  peraturan  yang  sama  menyebutkan  bahwa  komite  medik  mempunyai  beberapa wewenang  yang  diantaranya  adalah  memberikan  rekomendasi  penolakan  kewenangan klinis  (clinical  privilege)  tertentu  dan  memberikan  rekomendasi  pemberian  tindakan disiplin.
Kemudian, dari kasus pelanggaran dokter ilegal Susanto ini, terdapat implikasinya yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  yaitu  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, telah diatur tentang sanksi terhadap setiap orang yang mengaku sebagai dokter sehingga perlu ditinjau dari  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  tersebut  juga  (Widjaja, 2023).
Juga, sangat penting untuk mengangkat kasus ini sebagai sumber pembelajaran bagi RS lain di Surabaya dan seluruh Indonesia. Aspek kebaruan penelitian ini menggali secara  mendalam  melalui  lensa  hukum  Kesehatan  serta  menyoroti  kesenjangan  dalam pengawasan dan manajemen tenaga medis yang bisa berakibat pada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan yang aman dan berkualitas (Firmansyah, 2020).
Dengan  menganalisis  kasus  ini,  penelitian  membuka  wawasan  baru  tentang pentingnya  mekanisme  pengawasan  yang  lebih  ketat  dan  transparan  dalam  perekrutan tenaga  medis.  Hal  ini  tidak  hanya  relevan  untuk  meningkatkan  standar  praktik  medis, tetapi  juga  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  pasien  terlindungi  secara  hukum, meminimalkan risiko kesalahan medis, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem  kesehatan  di  Indonesia  (Notoatmodjo,  2010).  Pendekatan  ini  memberikan kontribusi  signifikan  terhadap  literatur  hukum  kesehatan,  mengingat  kebutuhan mendesak  akan  reformasi  dan  pengawasan  yang  lebih  baik  dalam  sistem  kesehatan  di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut;  1)  Bagaimana  peran  IDI,  Dinas  Kesehatan  dan Komite  Medik  RS  Primasatya  Husada  Citra  Surabaya  dalam  pengawasan  proses
perekrutan dokter? 2) Bagaimana implikasi bagi pasien yang mendapatkan dosis dan/atau tindakan salah yang dilakukan oleh dokter ilegal Susanto?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah metode yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup teori hukum, undang-undang, dokumen resmi, hasil penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya  pendekatan  yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana mengacu pada studi pustaka yang terkait dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif demi mendapat kesimpulan hasil penelitian yang terperinci.

## Hasil dan Pembahasan

## Peran  IDI,  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  dan  Komite  Medik  RS  Primasatya Husada Citra Surabaya dalam Pengawasan Proses Perekrutan Dokter
Peran  Komite  Medik  Rumah  Sakit  sangat  penting  dalam  mengawasi  sistem kredensial  yang  diterapkan  oleh  pihak  klinik  atau  rumah  sakit.  Satu  alasan  mengapa dokter  ilegal  Susanto  bisa  menyamar  menjadi  dokter  adalah  karena  adanya  kegagalan dalam  sistem  kredensial  yang  diterapkan  oleh  pihak  klinik  atau  rumah  sakit.  Sistem kredensial tersebut seharusnya mampu mencegah orang seperti Susanto masuk ke dalam sistem pelayanan medis. Tujuan utama dari sistem kredensial ini adalah untuk menjaga keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien memenuhi standar dan kompetensi yang diperlukan (Jaksa, et al., 2023).
Dalam  pengawasan  proses  perekrutan  dokter,  peran  komite  medik  rumah  sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b peraturan menteri kesehatan tersebut disebutkan bahwa Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan  cara  melakukan  kredensial  bagi  seluruh  staf  medis  yang  akan  melakukan pelayanan  medis  di  rumah  sakit,memelihara  mutu  profesi  staf  medis,  serta  menjaga disiplin,  etika  dan  perilaku  profesi  staf  medis  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia, 2011).
Di  peraturan  yang  sama,  di  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: 1) kompetensi; 2) kesehatan fisik dan mental; 3) perilaku; dan 4) etika profesi.
Dalam konteks kasus di RS PHC Surabaya, proses seleksi sumber daya manusia menurut (Darkoh, 2014) dapat terdiri dari penyaringan (screening), tes seleksi (selection test),  referensi  dan  pemeriksaan  latar  belakang  (reference  &  background  check), wawancara (interview), pemeriksaan fisik (physical examination), dan tawaran pekerjaan (job offering). Dalam kaitannya dengan kasus dokter ilegal Susanto, komite medik tidak berhasil melaksanakan tugasnya secara efektif dalam melakukan penyaringan (screening) dan referensi serta pemeriksaan latar belakang (reference & background check) terhadap
pemohon kewenangan klinis, sehingga memungkinkan Susanto, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, untuk mendapatkan posisi sebagai dokter ilegal.
Hal ini menunjukkan pentingnya menjalankan proses pemeriksaan dan pengkajian yang  ketat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  untuk  memastikan  bahwa  hanya individu yang memenuhi syarat dan memiliki integritas yang tinggi yang dapat berpraktik dalam bidang kedokteran (Bambuta et al., 2019).
Berdasarkan Pasal 12 huruf c dan h diatas, dalam melakukan tugas dan fungsinya, komite  medik  memiliki  beberapa  wewenang  yang  diantaranya  adalah  berwenang memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (clinical privilege) tertentu dan pemberian  tindakan  disiplin.  Dalam  hal  ini,  jika  Komite  Medik  telah  menjalankan tugasnya dengan baik, mereka seharusnya mampu mengidentifikasi bahwa Susanto tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mendapatkan kewenangan klinis sebagai dokter. Oleh  karena  itu,  mereka  seharusnya  memberikan  rekomendasi  penolakan  kewenangan klinis  (clinical  privilege)  untuknya  karena  mereka  memiliki  kewenangan  untuk melakukan hal itu.
Perlu diperhatikan juga bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi Surat Izin Praktik kepada dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Pasal 8 ayat (1) huruf d secara  implisit  menyebutkan,  "Untuk  memperoleh  SIP,  Dokter  dan  Dokter  Gigi  harus mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan: surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik" (Syahputra, 2022).
Dalam  konteks  kasus  Susanto,  pihak  rumah  sakit  (RS)  ternyata  mengabaikan pengecekan ulang terhadap Surat Izin Praktik yang dimiliki oleh Susanto. Seharusnya,
RS melakukan verifikasi melalui situs web
https://idionline.org/organisasi/info/diranggota  karena  SIP  yang  diterbitkan  oleh  Dinas Kesehatan Kota Surabaya didasarkan pada rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia.
Di  sisi  lain,  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya  mempunyai  peran  dalam memberikan Surat Izin Praktik kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dimana di Pasal 2 ayat (2) menyebutkan hal tersebut (Firmansyah et al., 2020).
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tersebut,  bentuk  pengawasan  Dinas Kesehatan  Kota  Surabaya  adalah  dapat  mengambil  tindakan  administratif  terhadap pelanggaran  Peraturan  Menteri  Kesehatan  itu  berupa  peringatan  lisan,  tertulis  sampai dengan  pencabutan  SIP.  Peran  Manajemen  dan  Komite  Medik  RS  PHC  dalam  proses rekrutmen  melibatkan  pemeriksaan  pengajuan  lamaran,  Surat  Tanda  Registrasi  (STR), Surat  Izin  Praktik  (SIP),  dan  persyaratan  lainnya  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan. Dalam meninjau persyaratan ini, pihak RS PHC tidak berhasil memvalidasi kelengkapan  karena  Susanto  melakukan  pemalsuan  data  dokter  AY,  mengganti  foto
dokter  AY  dengan  fotonya  sendiri  sehingga  dengan  mudah  berhasil  melewati  proses tersebut.
Kemudian,  Komite  Medik  RS  PHC  dalam  proses  perekrutan  tenaga  medis memiliki peran untuk melaksanakan proses kredensial bagi semua tenaga medis di rumah sakit  tersebut  .  Namun,  kenyataannya,  terdapat  kegagalan  dalam  implementasi  sistem kredensial yang diterapkan oleh pihak rumah sakit. Sistem kredensial seharusnya dapat menghindarkan  kehadiran  Susanto  dalam  lingkup  pelayanan  medis.  Sistem  tersebut sejatinya dirancang untuk menjamin bahwa setiap layanan medis hanya diberikan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai (Ansyah et al., 2017).
Lebih lanjut, dengan terjadinya kasus dokter ilegal Susanto yang berhasil lolos menyamar sebagai dokter sungguhan, artinya Manajemen RS PHC Surabaya dan Komite Medik tidak melakukan audit atau pemeriksaan secara berkala terhadap staf medis-nya, baik  audit  kompetensi  maupun  etika  profesi.  Adapun  konsekuensi  hukum  terhadap manajemen RS PHC Surabaya adalah bahwa RS PHC Surabaya harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam perekrutan dokternya.
Hal ini disebutkan dalam Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah  Sakit.”  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang Kesehatan,  2023).  Pihak  RS  PHC  Surabaya  pun  dapat  dikenakan  sanksi  administratif karena telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 189 ayat (1) huruf g UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana kewajiban rumah sakit tersebut adalah membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien.
Maka  dari  itu,  sangat  penting  bagi  negara  untuk  hadir  dalam mengimplementasikan prinsip kualitas (quality) terhadap hak atas kesehatan bagi warga negaranya yaitu dengan menjamin dan mengawasi bahwa setiap tenaga medis atau dokter benar-benar telah kompeten di bidangnya dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP), ijazah kedokteran, dan surat/izin lainnya (Syahputra, 2022).

## Implikasi  bagi  Pasien  yang  Mendapatkan  Dosis  dan/atau  Tindakan  Salah  yang Dilakukan oleh Dokter Ilegal Susanto
Salah satu hak setiap orang yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 adalah  mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau  agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu, dalam Pasal 276 huruf b UU No. 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan Pelayanan  Kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis,  standar  profesi,  dan  pelayanan yang bermutu.
Oleh karena hak-hak pasiennya dilanggar, maka pasien yang mendapatkan dosis dan/atau  tindakan  salah  yang  dilakukan  oleh  dokter  ilegal  Susanto  dapat  mengajukan tuntutan  hukum  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dan  keadilan.  Tuntutan  hukum  dapat berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata (Pramesuari & Agus, 2023).
Dalam  hal  tuntutan  hukum  secara  pidana,  pelapor  dapat  mengajukan  tuntutan tersebut  dengan  cara  melaporkan  dokter  ilegal  tersebut  kepada  kepolisian  setempat dengan  melampirkan  bukti-bukti  dan  dasar-dasar  hukum  yang  dapat  menjerat  dokter ilegal tersebut. Adapun dasar hukum yang dapat diajukan sebagai tuntutan pidana adalah sebagai berikut (Moeljatno, 2021).

## 1. Pasal 439 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan,  namun  melakukan  praktik  seakan-akan  mereka  adalah  Tenaga  Medis  atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP), dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 441 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan identitas palsu, seperti gelar  atau  bentuk  lainnya,  yang  membuat  kesan  masyarakat  bahwa  ia  adalah  Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang sah dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan Pasal 312 huruf a, dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 442 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pasal  ini  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  mempekerjakan  Tenaga  Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan Pasal 312 huruf c, dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## 4. Pasal 378 KUHP
Pasal  ini  mengatur  bahwa  siapa  pun  yang  dengan  niat  untuk  memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum, seperti menggunakan nama palsu, identitas palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, untuk mempengaruhi  orang  lain  agar  menyerahkan  barang,  memberi  hutang,  atau menghapuskan  piutang,  dapat  dihukum  penjara  maksimal  selama  empat  tahun  karena melakukan penipuan.
Adapun tuntutan hukum secara perdata, penggugat dapat menggugat dokter ilegal dengan  dalil  Perbuatan  Melawan  Hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365 KUH  Perdata  yang  pada  intinya  mengatur  bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  menimbulkan  kerugian  terhadap  orang  lain,  orang  yang  menimbulkan kerugian itu wajib menggantikan kerugian tersebut yang disebabkan kesalahannya. Dari pengaturan  pasal  tersebut,  maka  penggugat  harus  memastikan  bahwa  unsur-unsur Perbuatan  Melawan  Hukum  telah  terpenuhi  yang  terdiri  dari:  1)  Terdapat  perbuatan melawan hukum; 2) Terdapat kesalahan; 3) Terdapat kerugian; dan 4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran komite medik Rumah Sakit dalam pengawasan proses perekrutan dokter di kasus di RS PHC Surabaya diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  755/MENKES/PER/IV/2011  tahun  2011, dimana  komite  medik  RS  PHC  Surabaya  tidak  berhasil  melaksanakan  tugasnya  yang memungkinkan  Susanto,  yang  sebenarnya  tidak  memenuhi  syarat,  untuk  mendapatkan posisi  sebagai  dokter  ilegal.  Adapun  implikasi  bagi  pasien  yang  mendapatkan  dosis dan/atau tindakan salah yang dilakukan oleh dokter ilegal Susanto adalah bahwa pasien berhak  mengajukan  tuntutan  hukum  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  dan  keadilan. Tuntutan hukum dapat berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata.
Adapun beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
Rumah  Sakit  PHC  Surabaya,  harus  secara  rutin  melakukan  audit  dan  evaluasi internal yang ketat terhadap proses perekrutan dokter dan tenaga medis. Audit tersebut dapat mencakup pemeriksaan berkas lamaran, validasi kualifikasi, dan pemeriksaan latar belakang  calon  tenaga  medis.  Audit  yang  berkala  akan  membantu  mengidentifikasi potensi masalah dalam proses perekrutan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.  Hasil  audit  ini  harus  diambil  tindakan  yang  sesuai  untuk  memperbaiki  proses rekrutmen dan meningkatkan pengawasan komite medik.
Pasien  harus  diberikan  perlindungan  hukum  yang  jelas  terhadap  masalah  ini. Sistem  hukum  harus  mengenali  hak-hak  pasien  untuk  menerima  pelayanan  kesehatan yang  aman,  bermutu,  dan  sesuai  dengan  standar  profesi.  Penting  untuk  memastikan bahwa  pasien  yang  menjadi  korban  praktik  medis  ilegal  atau  salah  oleh  dokter  ilegal memiliki akses yang mudah untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku. Sistem hukum juga harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada dokter ilegal atau pelaku serupa mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut dan memberikan keadilan kepada  korban.  Dalam  kasus  ini,  pelibatan  aparat  penegak  hukum,  pengacara,  dan lembaga yang dapat memberikan dukungan hukum kepada pasien sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai.

## BIBLIOGRAFI
Adu-Darkoh,  M.  (2014). Employee  recruitment  and  selection  practices  in  the construction industry in Ashanti Region .
Al  Ansori,  A.  N.  (2023). Kronologi  Susanto  Jadi  Dokter  Gadungan  di  RS  PHC Surabaya  dengan  Gaji  Rp7  Juta  per  Bulan,  Bermodal  Data  Curian . Liputan6.Com.  https://www.liputan6.com/health/read/5396556/kronologi- susanto-jadi-dokter-gadungan-di-rs-
Ansyah, R., Putra, S., & Sudiro, S. (2017). Analisis Pelaksanaan Peran, Fungsi dan Wewenang  Governing  Body  di  Rumah  Sakit  Islam  NU  Demak. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia , 5 (2), 119–130.
Aulia, A. F. (2019). Analisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru di RSIA Kendangsari Merr Surabaya. Medical Technology and Public Health Journal , 3 (2), 107–119.
Bambuta,  R.  M.,  Mandagi,  C.  K.  F.,  &  Maramis,  F.  R.  R.  (2019).  Analisis Rekrutmen  Tenaga  Kesehatan  Di  Rumah  Sakit  Manado  Medical  Center. KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi , 8 (3). Christa,  A.  V.  (2023). IDI  Ungkap  Penyebab  Susanto  Bisa  Leluasa  Jadi  Dokter Gadungan Bertahun-tahun . BeritaSatu.Com. https://www.beritasatu.com/nusantara/1066899/idi-ungkap-penyebab- susanto-bisa-leluasa-jadi-dokter-gadungan-bertahuntahun
Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & Wijaya, H. (2020). Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu  Yang  Menggunakan  Identitas  Palsu  Sebagai  Seorang  Dokter (DOKTEROID). Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  Dan  Seni , 4 (2), 429–438.
Jaksa, S., Sigit, S. A., A’la Al Maududi, A., Latifah, N., & Arifianti, N. (2023).
Pelaksanaan Kredensial dan Rekredensial Dokter Umum di Rumah Sakit X Ciputat. Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ , 1 (1). Kaseger, M. S. M., Maramis, F. R. R., & Kolibu, F. K. (2019). Analisis Rekrutmen Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Cantia Tompaso Baru. KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi , 8 (4).
Moeljatno.  (2021). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van Strafrecht) . Bumi Aksara. Muhamad, S. I. (2019). Etika dan Hukum kesehatan di Indonesia (Cetakan ke-3) . Prenadamedi Group.
Notoatmodjo, S. (2010). Ilmu perilaku kesehatan . Rineka Cipta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011  Tahun  2011  tentang  Penyelenggaraan  Komite Medik Di Rumah Sakit .
Pramesuari, F. D., & Agus, A. S. S. (2023). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan  Tindakan  Medis. Jurnal  Hukum  Dan  HAM  Wara  Sains , 2 (09), 701–720.
Sidi,  R.  (2022). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Kesehatan  di Indonesia . Perdana Publishing. Sofyan, A. M., & Munandar, M. A. (2021). Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia,  Dan  Aborsi:  Suatu  Refleksi,  Teoretis,  dan  Empiris .  Prenada Media.
Sulaiman,  E.  S.  (2022). Pendidikan  dan  Promosi  Kesehatan:  Teori  dan Implementasi di Indonesia . UGM PRESS.
Syahputra, R. (2022). Kebijakan Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Di Indonesia. Jurnal Hukum Positum , 7 (1), 67–82.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan,
(2023).
Widjaja,  M.,  Fahmi,  F.,  &  Triana,  Y.  (2023).  Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter Terhadap  Tindakan  Malpraktik. Innovative:  Journal  Of  Social  Science Research , 3 (3), 5788–5799. Widodo, A. P. W., Ardiansah, A., & Fahmi, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan. Law, Development and Justice Review , 5 (1), 89–104.
Yuliana, Y., & Rahayu, S. (2022). Analisis Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan di
RS Panti Wilasa Citarum Semarang. Public Health and Safety International Journal , 2 (02), 107–113.

## Copyright holder:
Jayanti Purnama Sari, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gde Sastra Winata (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: