## KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

## DI SMA A. WAHID HASYIM TEBUIRENG DIWEK JOMBANG
Risyunida Utami
Email: ismamutatalhikmah@gmail.com Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasym Asy’ari Tebuireng Jombang
Asriana kibtiyah
Email: asriana22d69@gmail.com Pascasarjana Universitas Hasym Asy’ari Tebuireng Jombang
Abstract: A leader is very influential in the course of the educational process. The leadership of the head of SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng can be categorized as a democratic leader. This can be seen, one of which is from the way he makes decisions, he  always  includes  his  subordinates  or  staff  in  every  decision-making  process. Involvement of subordinates or staff in decision-making, it is expected that they feel they have a sense of responsibility in carrying out decisions. The quality of education is in accordance with national education standards. The supporting factor in improving the quality of education is the fulfillment of qualified human resources (HR). While the inhibiting factor is the lack of funds for quality improvement .
Keywords: Leadership, Quality of Education

## Pendahuluan
Seorang  pemimpin  sangatlah  berpengaruh  terhadap  jalannya  proses pendidikan.  Sebagai  pengelola  pendidikan,  kepala  sekolah  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam mengarahkan, mempengaruhi dan mengajak bawahannya untuk mencapai  sekolah  yang  berkualitas  yang  pada  akhirnya  akan  nerpengaruh  pada presatasi  akademik  siswa.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  betapa  pentingnya  kepala sekolah di suatu lembaga pendidikan, karena kepala sekolah mempunyai peran atau andil  yang  sangat  besar  dalam  mengembangkan  sebuah  lembaga  pendidikan  dan bahkan  menjadi  kunci  utama  keberhasilan  yang  diraih  oleh  sekolah  tersebut. Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional (UUSPN)  2003  bab  II  pasal  3  yang  berbunyi:  “Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tanpa adanya pemimpin (kepala sekolah) yang efektif, maka sekolah tidak akan mengalami  kemajuan,  karena  kepala  sekolah  merupakan  motor  penggerak  dan penentu  arah  kebijakan  sekolah.  Adapun  kepala  sekolah  yang  efektif  ditandai  oleh tiga  kriteria  yaitu  mampu  menciptakan  atmosfir  yang  kondusif  bagi  murid-murid untuk  belajar,  para  guru  untuk  terlibat  dan  berkembang  secara  personal  dan profesional dan seluruh masyarakat memberi dukungan dan harapan yang tinggi. Jika kepala  sekolah  sudah  mengusahakan  sekolahnya  memenuhi  ketiga  kriteria  di  atas, maka  bisa  disebut  kepala  sekolah  yang  efektif  dan  sekolah  yang  dikelolanya  dapat disebut sekolah yang sukses. 1
Untuk mewujudkan tujan nasional tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah  melalui  peningkatan  mutu  pendidikan.  Karena  dengan  adanya  mutu pendidikan  diharapkan  dapat  mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan bahkan dapat mewarnai dinamika masyarakat. Mutu  dalam  pengertian  umum
1 Imran Arifin, 2008. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Berprestasi Studi Multi Kasus Pada MIN Malang I, MI Mambaul Ulum, dan SDN Ngaglik I Batu Malang. (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 70
mengandung  makna  derajat  (tingkat)  keunggulan  suatu  produk  (hasil/upaya)  baik berupa  barang  atau  jasa,  baik  yang tangible maupun  yang intangible .  Pendapat  lain mengatakan bahwa mutu merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau  jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang diharapkan  atau  yang  tersirat. 2 Sehingga  mutu  pendidikan  menjadi  sasaran pembangunan  di  bidang  pendidikan  nasional  dan  merupakan  bagian  integral  dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh).
Cara  lain  yang  bisa  dilakukan  agar  mutu  sekolah  di  lembaga  pendidikan  bisa tercapai  salah  satunya  adalah  kepala  sekolah  harus  mempunyai  kualitas kepemimpinan, diantaranya: Kepala sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah juga  harus  melakukan  peningkatan  profesionalisme  sesuai  gaya  kepemimpinannya, berangkat  dari  kemauan  dan  kesediaan,  bersifat  memprakarsai  dan  didasari pertimbangan  yang  matang,  lebih  berorientasi  kepada  bawahan,  demokrasi,  lebih terfokus  pada  hubungan  dari  pada  tugas,  serta  mempertimbangkan  kematangan bawahan. 3
Selain  itu,  kepala  sekolah  juga  harus  berhasil  dalam  mengelola  tenaga kependidikan atau sumber daya menusia (SDM) yang tersedia di sekolah. Salah satu kegiatan  pembinaan  kemampuan  tenaga  kependidikan  yang  bisa  dilakukan  kepala sekolah  adalah  dengan  mengikutsertakan  guru-guru  melalui  seminar  dan  pelatihan yang diadakan oleh Depdiknas maupun di luar  Depdiknas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan  kinerja  guru  dalam  membenahi  materi  dan  metodologi  pembelajaran dan  peningkatan  profesionalisme  guru  melalui  PKG  (Pemantapan  Kerja  Guru), KKG  (Kelompok  Kerja  Guru)  dan  MGMP  (Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran) Sehingga  dengan  kegiatan-kegiatan  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan terlebih lagi menjadi pendukung kepala sekolah yang professional yang mampu meningkatkan kinerjanya dan prestasi peserta didik untuk menuju pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 70
3 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),78

## Pembahasan

## A. Kepemimpinan Kepala Sekolah
Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha dalam mempengaruhi, mendorong,  membimbing  dan  menggerakkan  guru,  staf,  siswa,  orang  tua  siswa dan  pihak  terkait  untuk  bekerja  atau  berperan  guna  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Cara  kepala  sekolah  untuk  membuat  orang  lain  bekerja  untuk mencapai tujuan sekolah merupakan inti kepemimpinan kepala sekolah. 4
Kepala  sekolah  merupakan  motor  penggerak,  penentu  arah  kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan serta salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan lembaga pendidikannya.  Sehingga  kepala  sekolah  harus  mempunyai  bekal  kemampuan, kemauan, keahlian dan terampilan untuk mengelola lembaganya.
Menurut  Kyte  (1972)  menjelaskan  bahwa  seorang  kepala  sekolah  memliki lima  fungsi.  Pertama,  bertanggung  jawab  atas  keselamatan,  kesejahteraan,  dan perkembangan murid-murid yang ada di lingkungan sekolah. Kedua, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keberhasilan profesi para guru. Ketiga, berkewajiban memberikan layanan sepenuhnya yang berharga bagi murid-murid dan guru-guru yang  mungkin  dilakukan  melalui  pengawasan  resmi  yang  lain.  Keempat, bertanggung  jawab  mendapatkan  bantuan  maksimal  dari  semua  institusi pembantu.  Kelima,  bertanggung  jawab  untuk  mempromosikan  murid-murid terbaik  melalui  berbagai  cara.  Uraian  ini  menunjukkan  bahwa  kepala  sekolah mempunyai  tanggung  jawab  yang  sangat  besar  terhadap  pelaksanaan  seluruh program pendidikan yang ada di sekolahnya. 5
Kemampuan  lain  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala  sekolah  adalah kemampuan  dalam  pengelolaan  keuangan,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh kepala  sekolah  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  melukukan  pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan ini diperlukan karena kalau dahulu kepala sekolah diberi bantuan oleh pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana
4 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 164
5 Imran Arifin, 2008. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Berprestasi Studi Multi Kasus Pada MIN Malang I, MI Mambaul Ulum, dan SDN Ngaglik I Batu Malang. (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 56
pendidikan  yang  sering  kurang  bermanfaat  bagi  sekolah,  maka  dalam  konteks otonomi  daerah  dan  desentralisasi  pendidikan,  bantuan  oleh  pemerintah  dalam bentuk  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  sering  kurang  bermanfaat  bagi sekolah,  bantuan  langsung  diberikan  dalam  bentuk  uang,  mau  diapakan  uang tersebut  tergantung  sepenuhnya  kepada  kepala  sekolah,  yang  penting  ia  dapat mempertanggungjawabkan secara profesional. 6
Pidarta  dalam  bukunya  Mulyasa  mengemukakan  bahwa  untuk menyukseskan  kepemimpinannya,  kepala  sekolah  harus  memiliki  tiga  macam keterampilan.  Ketiga  keterampilan  tersebut  adalah  ketrampilan  konseptual,  yaitu keterampilan  untuk  memahami  dan  mengoperasikan  organisasi.  Keterampilan konsep  ini  menjadi  syarat  mutlak  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala  sekolah  dalam memahami  persoalan  organisasi  yang  kompleks  sehingga  semua  orang  dapat diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  tanpa  mengabaikan  tujuan  individu dan  pemimpin;  keterampilan  manusiawi,  yaitu  keterampilan  untuk  kerjasama, memotivasi  dan  memimpin;  serta  keterampilan  teknik,  yaitu  keterampilan  dalam menggunakan  pengetahuan,  metode,  teknik  serta  perlengkapakn  untuk menyelesaikan tugas tertentu.
Lebih  lanjut  dikemukakan  bahwa  untuk  memiliki  kemampuan,  terutama keterampilan konsep, para kepala sekolah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan berikut: (1) senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama cara kerja guru dan pegawai sekolah lainnya; (2) melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana; (3) membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan; (4) memanfaatkan hasil penelitian-penelitian orang lain; (5) berpikir masa yang akan datang; dan (6) merumuskan ide-ide yang dapat diujicobakan. 7
Mulyasa juga menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan (dulu: Depdikbud) telah menetapkan  bahwa  kepala  sekolah  harus  melaksanakan  pekerjaannya  sebagai edukator, manager, administrator dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan selanjutnya,  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  perkembangan  zaman, kepala  sekolah  juga  harus  mampu  berperan  sebagai  leader,  innovator,  dan motivator  di  sekolahnya.  Denagn  demikian  dalam  paradigm  baru  manajemen
6 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 24
7 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 126
pendidikan,  kepala  sekolah  berfungsi  sebagai  educator,  manajer,  administrator, supervisor,  leader,  innovator,  motivator  (EMASLIM).  Lebih  lanjut  lagi,  Mulyasa menegaskan  bahwa  kepala  sekolah  harus  mampu  berperan  sebagai  figur  dan mediator.  Sehingga  pekerjaan  kepala  sekolah  tidak  hanya  sebagai  EMASLIM, tetapi berkembang menjadi EMASLIM-FM. 8
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa kepemimpinan  kepala  sekolah  adalah  orang  yang  sangat  berperan  dan berpengaruh  dalam  menentukan  keberhasilan  lembaga  yang  dipimpinnya.  Dan merupakan salah satu factor yang dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya.  Oleh  karena  itu,  kepala  sekolah  dituntut  mempunyai  kemampuan manajemen  dan  kepemimpinan  yang  memadai  agar  mampu  mengambil  inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu di sekolahnya.
Gaya  kepemimpinan  adalah  adalah  suatu  pola  perilaku  yang  konsisten ditampilkan  seseorang  dan  yang  diketahui  pihak  lain  ketika  dia  berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut winardi (1990) menyatakan bahwa  gaya  kepemimpinan  adalah  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  oleh pemimpin dalam melaksanakan kegiatannya bersama bawahan. 9
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan  dapat  berubah  sesuai  dengan  perubahan  situasi  yang  sedang dihadapi. Karena gaya kepemimpinan akan dipengaruhi oleh pemimpin itu sendiri, para pengikut dan situasi yang ada pada saat itu dalam organisasinya. Dalam teori manajemen,  seorang  pemimpin  dapat  di  kategorikan  menurut  tipe  berdasarkan tindakan-tindakan  atau  prilaku  dalam  melakukan  serangkaian  fungsi  manajemen. Tipe atau gaya kepemimpinan yang di maksud adalah :

## 1. Tipe Otokratik
Otokrat berasal dari kata autos = sendiri dan kratos = kekuasaan, kekuatan.
Jadi otokrat berarti  penguasa  absolut. 10 Dalam  kepemimpinan Otokratik pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggotanya. 11
8 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 97-98
9 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 93
10 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 83
11 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 48
Menurut  Siagian,  tipe otokratik ini  pemimpin  dalam  mengambil keputusan  bertindak sendiri  tanpa  melibatkan  bahwahan,  bawahan  dipandang hanya sebagai pelaksana. Sedangkan menurut Kartono kepemimpinan otokratik mendasarkan  diri  pada  kekuasaan  dan  paksaan  yang  mutlak  harus  dipatuhi. Pemimpinnya  selalu  ingin  berperan  sebagai  pemain  tunggal  pada a  one – man show .  Setiap  perintah  dan  kebijakan  ditetapkan  tanpa  berkonsultasi  dengan bawahan. 12
Dari segi subtansi kedua pendapat diatas, tidak ada perbedaan. Keduanya memaknai  kepemimpinan otokratik adalah  kepemimpinan  yang  hanya mengedepankan  dominasi  peran  pemimpin  dalam  pengambilan  kebijakan tanpa ada pelibatan bawahan.

## 2. Tipe Paternalistik
Pada  tipe  ini,  Siagian  mengidentifikasi  hubungan  pemimpin  dengan bawahan  lebih  banyak  bersifat  bapak  dan  anak.  Dengan  kata  lain  hubungan yang terjadi adalah antara seorang yang sudah dewasa dengan orang lain yang dipandang  dan  diperlakukan  sebagai  seorang  yang  belum  dewasa,  baik  dari tingkat pengetahuan maupun kematangan psikolognya. Atau dengan kata lain selalu  melindungi  dan  mengusu  kesenangan  dan  kesejahteraan  pengikt- pengikutnya dan jika berlebihan bisa menghambat berkembangnya kepercayaan kepada diri sendiri dari anggota-anggota kelompok. 13
Menurut  Kartono  memaknai  kepemimpinan  tipe paternalistik adalah kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat: a). Menganggap bawahannya sebagai  manusia  yang  tidak  /  belum  dewasa,  atau  seperti  anak  sendiri  yang perlu  dikembangkan,  b).  Bersikap  terlalu  melindungi,  c).  Jarang  memberi kesempatan  bawahan  untuk  mengambil  keputusan  sendiri,  d).  Hampir  tidak pernah memberi kesempatan kepada bawahan untuk
berinisiatif,  e).  Hampir  tidak    pernah  memberi  kesempatan  kepada  bawahan untuk   mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas, f). selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 14
12 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 83
13 George R. Terry, dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 202
14 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 81
Kedua  pendapat  diatas  sepakat  bahwa  tipe  kepemimpinan paternalistik memperlakukan  bawahan  sebagai  seorang  anak  yang  masih  belum  memiliki kedewasaan,  sehingga  bawahan  hampir  tidak  pernah  diberi  peluang  untuk mengembangkan diri.

## 3. Tipe Karismatik
Tipe  kepemimpinan karismatik adalah  pemimpin  yang  memiliki  daya pikat  yang  tinggi  sehinga  kepemimpinannya  diakui  dan  diterima  oleh  para pengikutnya  dalam  jumlah  yang  besar  tanpa  selalu  mampu  menjelaskan mangapa mereka menerima dan mengakui kepemimpinannya 15
Pendapat  diatas  seirama  dengan  Kartono  bahwa  pemimpin  karismatik senantiasa  memancarkan  pesona  bagi  para  pengikutnya,  hanya  saja  dia menambahkan bahwa sumber karisma diperoleh sebagai karuniaNya dari yang maha  kuasa.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  pemimpin karismatik memiliki banyak  inspirasi,  keberanian  dan  berkeyakinan  teguh  pada  pendirian  sendiri, serta  mampu  melibatkan  emosi  para  pengikutnya  pada  misi  organisasi  dan motivasi  intuk  kesuksesanmisi  individu,  kelompok  dan  organisasi.  Pemimpin karismatik memiliki totalitas kepribadian yang mampu  memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar bagi para pengikutnya. 16

## 4. Tipe Laissez Faire
Karakteristik yang paling menonjol dari seorang pemimpin yang Laissez Faire terlihat  pada  gayanya  yang  mengambang  atau  santai  dalam  memimpin organisasi. Dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin akan mendelagasikan seluruh    tugas – tugas  kepada  bawahannya  dengan  sedikit  atau  tanpa  ada pengarahan.  Kartono  dengan  demikian  tipe  pemimpin  seperti  ini  sering dianggap sebagai seorang yang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang wajar terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang yang bertipe laissez faire lebih mengutamakan kepuasan yang sifatnya psikologis dan simbolis dari pada kebutuhan yang sifatnya kebendaan. 17
15 Arifin, Imran. 2010.  Kepemimpinan Kyai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren: Studi Kasus Ponpes Tebuireng Jombang. (Yogyakarta:  Aditya Media, 2010), 44
16 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 81
17 Arifin, Imran. 2010.  Kepemimpinan Kyai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren: Studi Kasus Ponpes Tebuireng Jombang. (Yogyakarta:  Aditya Media, 2010), 44
Mencermati pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa tipe kepemimpinan seperti  ini  pemimpin  praktis  tidak  memimpin  dan  membiarkan  kelompoknya dan setiap orang berbuat semau sendiri. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus  dilakukan  oleh  bawahan.  Dengan  demikian  situasi  kerja  lepas  dari kontrol, tanpa disiplin dan bekerja sesuai dengan keinginan bawahannya.

## 5. Tipe demokratis
Tipe  pemimpin  sepeti  ini  menempatkan  manusia  sebagai  faktor  utama dan  terpenting.  Hubungan  antara  pemimpin  dan  orang  yang  dipimpin diwujudkan  dalam  bentuk  human  relationship  yang  didasari  prinsip  saling menghormati  dan  menghargai  (Nawawi;  1988:95).  Segala  kebijakan  pimpinan merupakan hasil musyawarah atau ide yang konstruktif. Pemimin sering turun ke  bawah  untuk  mendapat  informasi  yang  juga  akan  bermanfaat  untuk membuat kebijakan selanjutnya. 18
Menurut siagian mencirikan tipe kepemimpinan demokratis setiap proses pengambilan  keputusan  bawahan  selalu  di  ikutsertakan,  pelibatan  bawahan dalam  pengambilan  keputusan  di  maksudkan  agar  mereka  memiliki  rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan keputusan. 19 Menurut kartono, tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang menitikberatkan masalah  aktivitas  setiap  anggota  kelompok  juga  para  pemimpin  lainnya,  yang semuanya  terlibat  aktif  dalam  penentuan  sikap,  pembuatan  rencana-rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja ditanamkan secara sukarela oleh kelompok-kelompok dalam suasana demokratis. 20
Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  disimpullkan  bahwa  tipe kepemimpinan demokratis adalah  tipe  kepemimpinan  yang  mengutamakan penghargaan terhadap kemampuan  bawahan dengan melihatkan mereka secara aktif    dalam  pengambilan  keputusan.  Pelibatan    itu  dimaksudkan  agar    rasa tanggung  jawab  yang  besar  dari  bawahan  terhadap  hasil  keputusan  akan tumbuh secara wajar.
18 Moch. Anwar, Kepemimpinan dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Angkasa, 1941), 6
19 Arifin, Imran. 2010.  Kepemimpinan Kyai dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren: Studi Kasus Ponpes Tebuireng Jombang. (Yogyakarta:  Aditya Media, 2010), 45
20 Kartono Kartini, Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 86

## B. Mutu Pendidikan

## 1. Konsep Mutu
Dalam  pengertian  umum  mutu  mengandung  makna  derajat  (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil/upaya) baik berupa barang atau jasa, baik yang tangible maupun  yang intangible. 21 (Suryosubroto,2004:210).  Mutu  menurut Deming  adalah  perasaan menghargai  bahwa  sesuatu  lebih  baik  daripada  yang lain.  Perasaan  itu  berubah  sepanjang  waktu  dan  berubah  dari  generasi kegenerasi, serta bervariasi degan aspek aktifitas manusia. Definisi lain, “mutu” seperti  yang  biasa  digunakan  dalam  manajemen  berarti  lebih  dari  rata-rata dengan  harga  yang  wajar.  Mutu  juga  berarti  memfokuskan  pada  kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang semakin baik dengan harga yang semakin bersaing. 22 (Kristianty:2005:107).  Oleh  karena  itu  mutu  merupakan  gambaran dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang  atau  jasa  yang  menunjukkan kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang  diharapkan  atau  yang tersirat (Mulyasa,2005:76).
Dalam  konteks  pendidikan,  pengertian  mutu  mengacu  pada  proses pendi dikan  dan  hasil  pendidikan.  Dalam  “proses  pendidikan”  yang  bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi  (bervariasi  sesuai  dengan  kemampuan  guru),  sarana  sekolah, dukungan  administrasi  dan  sarana  prasarana  dan  sumber  lainnya  serta penciptaan suasana  yang  kondusif.  Sedangkan  mutu  dalam  konteks  “hasil pendidikan”  mengacu  pada  prestasi  yang  dicapai  oleh  sekolah  pada  setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi disuatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang ( intangible ) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya (Suryosubroto,2004:210).
21 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 210
Uraian di atas menunjukkan bahwa tepat kiranya kalau mutu pendidikan merupakan  sasaran  pembangunan  di  bidang  pendidikan  nasional  dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh).  Terlebih  lagi,  Pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri Pendidikan  Nasional  telah  mencanangkan “ Gerakan  Peningkatan  Mutu Pendidikan  pada  tanggal  2  Mei  2002  dan    telah  diamanatkan  dalam  UU Sisdiknas (2003) bahwa subtansi dari tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Oleh  karena  itu,  mutu  pendidikan  menjadi  salah  satu  pilar pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  sangat  penting  maknanya  bagi pembangunan  nasional.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  masa  depan  bangsa terletak  pada  keberadaan  pendidikan  yang  berkualitas  pada  masa  kini  dan pendidikan berkualitas hanya akan muncul apabila terdapat lembaga pendidikan yang berkualitas juga. Sehingga peningkatan mutu pendidikan merupakan titik strategis dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas.

## 2. Ruang Lingkup Mutu Pendidikan
Pendidikan  nasional  yang  berdasarkan  Pancasila  dan    Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berfungsi    mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Untuk  mengemban  fungsi  tersebut  pemerintah menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional  sebagaimana  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dijabarkan  ke  dalam  sejumlah  peraturan  antara  lain Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.  Peraturan  Pemerintah  ini  memberikan  arahan  tentang  perlunya disusun  dan  dilaksanakan  delapan  standar  nasional  pendidikan,  yaitu:  standar
isi,  standar  proses,  standar  kompetensi  lulusan,  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
a. Standar Isi
Standar  isi  adalah  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  yan dituangkan  dalam  kriteria  tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi  bahan kajian,  kompetensi  bahan  mata  pelajaran  dan  silabus  pembelajaran  yang harus  dipenuhi  oleh  peserta  didik  pada  jenjang  dan  jenis  pendidikan tertentu.
b. Standar Proses
Standar  proses  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan (PP RI tentang Pendidikan 2007). Standar proses ini berisi tentang kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar  dan  menengah  di  seluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan berlaku  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  pada jalur formal.
Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta  didik  dengan  guru  dan sumber  belajar  pada  suatu  lingkungan  belajar.  Proses  pembelajaran  perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan  efisien.  Dan  untuk  menghasilkan  lulusan  yang  bermutu,  maka  proses pembelajaran  untuk  setiap  mata  pelajaran  harus  fleksibel,  bervariasi,  dan memenuhi standar.
Oleh  karena  itu  proses  pembelajaran  pada  setiap  satuan  pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan  memotivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,  minat,  dan  perkembangan  fisik  serta  psikologis  peserta  didik (Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang standar proses).
Proses  tersebut  diperlukan  guru  yang  dapat  memberikan  teladan, membangun  kemauan,  mengembangkan  potensi  dan  kreativitas  peserta didik.  Selain  itu  juga  guru  diharapkan  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip
pembelajaran baru, yang diantaranya sebagai berikut: a). Pendidik bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, b). Belajar adalah suatu proses yang berlanjut, c). Motivasi belajar hendaknya bersifat intrinsik dan asli alamiah, d). Siswa belajar dengan berbuat, e). Metode, isi dan alat pengajaran besar pengaruhnya terhadap individu siswa. 23
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa dalam  pembelajaran  yang  diutamakan  adalah  prosesnya.  Sebagaimana pendapat  Dave  Meier  dalam  Yamim  yang  mengatakan  bahwa  belajar  itu harus  dilakukan  dengan  aktivitas,  yaitu  menggerakkan  fisik  ketika  belajar dan memanfaatkan indera sebanyak mungkin dan membuat seluruh tubuh atau fikiran terlibat dalam proses belajar.
Dave  Meier  menyebutnya  dengan  istilah  pendekatan  SAVI,  yaitu singkatan dari: Somatis, belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori , belajar dengan  berbicara  dan  mendengar. Visual, belajar  dengan  mengamati  dan menggambar. Intelektual, belajar dengan memcahkan masalah dan merenung. Pendekatan  SAVI  ini,  mengandung  pengertian  bahwa  dalam  pembelajaran tidak otomatis meningkat menyuruh orang atau peserta didik untuk berdiri dan  bergerak  kemanapun  ia  mu.  Akan  tetapi  menghubungkan  gerak  fisik dengan  aktifitas  intelektual  dan  penggunaan  semua  indera  dapat berpengaruh  besar  terrhadap  pembelajaran.  Oleh  karena  itu  keempat  cara belajar tersebut harus ada. Ini dimaksudkan agar belajar berlangsung dengan optimal.
Pemaparan diatas juga dipertegas dalam PP. No 19 tahun 2005 bahwa seorang  guru  merencanakan  proses  pembelajaran  meliputi  tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar (PP RI Tentang Pendidikan 2007).
c. Standar Kompetensi Lulusan
Standar  kompetensi  lulusan  adalah  kualifikasi  kemampuan  lulusan yang  mencakup  sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan.  Undang-Undang Sisdiknas  No.20  tahun  2003  35  ayat  1  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  19
23 Yamim,  Martinis.  2008.  Profesionalisme  Guru  dan  Implementasi  KTSP.  Jakarta:  Gaung  Press, 2008), 74
tahun  2005  pasal  25  (ayat  1)  menyebutkan  bahwa  “ standar  kompetensi lulusan  digunakan  sebagai  pedoman  penilaian  dalam  penentuan  kelulusan peserta  didik  dari  satuan  pendidikan.  Undang-Undang  dan  peraturan pemerintah  ini,  merupakan  payung  pencerahan  pendidikan  di  Indonesia, peningkatan  mutu  suatu  hal  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi,  meskipun dalam  menetapkan  stadar  lulusan  merupakan  suatu  hal  yang  berat,  tetap harus dilakukan. 24 (Yamim,2008:78).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 pasal 25 (ayat 2) menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kemudian diperinci dan diperjelas dalam pasal 26 bahwa standar kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada  ayat:  a).  Standar  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  pendidikan  dasar bertujuan  untuk  meletakkan  dasar  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian, akhlak  mulia  serta  keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan  mengikuti pendidikan  lebih  lanjut,  b).  Standar  kompetensi  lulusan  pada  satuan pendidikan  menengah  umum  bertujuan  untuk  meningkatkan  kecerdasan, pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  untuk  hidup mandiri  dan  mengikuti  pendidikan  lebih  lanjut,  c).  Standar  kompetensi lulusan  pada  satuan  pendidikan  menengah  kejuruan  bertujuan  untuk meningkatkan  kecerdasan,  pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia  serta keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan  mengikuti  pendidikan  lebih  lanjut,
d).  Standar  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  pendidikan  tinggi  bertujuan untuk  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang berakhlak  mulian,  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  kemandirian  dan sikap  untuk  menemukan,  mengembangkan  serta  menerapkan  ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa dengan adanya standar kompetensi lulusan, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menelorkan lulusan-lulusan  yang  berkualitas,  yang  mampu  menciptakan  lapangan
24 Yamim, Martinis. 2008. Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Press, 2008), 78
pekerjaan,  berguna  bagi  lingkungan  sekitar  dan  mampu  berkompetisi dengan Negara-nagara lain.

## d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan  dan  kelayakan  fisik  maupun  mental  serta  pendidikan  dalam jabatan.  Pelaksanaan  pendidikan  dan  penyelenggaraan  lembaga  pendidikan dihadapkan dengan kualitas lulusan. Lulusan yang berkualitas mustahil akan dapat  dicapai  tanpa  kualitas  guru  yang  baik.  Sedangkan  lingkungan pendidikan  yang  mempengaruhi  proses  pendidikan  adalah  guru  disekolah, orang tua di rumah dan masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang. Guru  di  sekolah  merupakan  lingkungan  yang  terstruktur,  siswa  dibimbing dan dilatih oleh tenaga pendidik yang ahli dalam bidang studinya. 25
Banyak  cara  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  guru yang  baik,  salah  satunya  adalah  dimulai  dari  perekrutan  dan  penempatan tenaga  kependidikan,  yaitu:  a).  Rekrutmen  tenaga  kependidikan  harus berdasarkan seleksi yang mengutamakan mutu, b). Sejalan dengan semangat otonomi  daerah  dan  disentralisasi  pendidikan,  maka  rekrutmen  tenaga pendidikan  perlu  didasarkan  atas  kebutuhan  wilayah  dengan  cakupan kabupaten dan kota, c). Perlu dilakukan sistem pengangkatan, penempatan dan pembinaan tenaga kependidikan yang memungkinkan para calon tenaga kependidikan  mengembangkan  diri  dan  karirnya  secara  leluasa,  sehingga mereka  dapat  mengembangkan  kemampuannya  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. 26
Untuk  meningkatkan  mutu  tenaga  kependidikan  perlu  diperhatikan hal-hal  sebagai  berikut:  a).  Perlu  ditingkatkan  kemampuan  tenaga kependidikan  agar  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien, b).  Peningkatan  mutu  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan formal,  informal  dan  non  formal,  dalam  hal  ini  lembaga-lembaga  diklat  di lingkungan  dinas  pendidikan  nasional  seperti  MGMP  (Musyawarah  Guru
25 Yamim, Martinis. 2008. Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Press, 2008), 79
26 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 129
Mata Pelajaran), KKG (Kelompok Kerja Guru)  dan lain sebagainya, perlu senantiansa  dioptimalkan  perannya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya,  c). Sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah ( school based quality management )  dan  semangat  disentralisasi,  sekolah  perlu  diberi  kewengangan yang  lebih  besar  untuk  menentukan  apa  yang  terbaik  untuk  peningkatan mutu tenaga kependidikan. 27
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa standar pendidik dan  tenaga  kependidikan  adalah  kriteria  yang  bisa  dijadikan  patokan  oleh guru  agar  menjadi  berkualitas  sehingga  bisa  menghasilkan  lulusan  yang berkualitas pula.
e. Standar Sarana dan Prasarana
Sarana  pendidikan  adalah  peralatan  dan  perlengkapan  yang  sevaca langsung  dipergunakan  dan  menunjang  proses  pendidikan,  khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas,  meja, kursi, serta alat- alat  dan  media  pengajaran.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  prasarana pendidikan  adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  menunjang  jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga. 28
Kualitas  suatu  sekolah  sangat  ditunjang  oleh  sarana  dan  prasarana pendidikan,  mustahil  jika  suatu  lembaga  sekolah  akan  bermutu  tanpa dilengkapi oleh dua hal tersebut. Namun kenyataannya masih ada beberapa sekolah  yang  tidak  memperhatikan  hal  itu.  Sehingga  wajar  di  sebagian sekolah tersebut tidak mendapat lulusan yang baik. Karena suasana belajar yang  gersang  tidak  akan  mampu  menciptakan  kenyamanan  belajar, komunikasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan kurang sempurna manakala tidak dikung oleh media pendidikan yang relevan.
Pasal  42  (ayat  2)  dalam  PP.No.19/2005  juga  menyatakan  bahwa “ Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  prasarana  yang  meliputi  lahan,
27 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 130 28 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 49
ruang  kelas,  runag  pimpinan,  ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang  kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat  berolahraga,  tempat  bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses  pembelajaran  yang  teratur  dan  berkelanjutan”  (PP  RI  tentang pendidikan 2007).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Standar sarana prasarana adalah standar Nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria  minimal  peralatan  dan  perlengkapan  serta  fasilitas  baik  secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai penunjang jalannya proses pendidikan.
f. Standar Pengelolaan
Suatu  lembaga  pendidikan  membutuhkan  pengelola  atau  pemimpin yang  bertindak  sebagai policy .  Pemimpin  adalah  seseorang  yang  dapat mengatur  terlaksananya  proses  pembelajaran  di  sekolah  dan  tercapainya tujuan  yang  telah  dirumuskan  sebelumya.  Sehingga,  pemimpin  lembaga pendidikan adalah seseorang yang dapat merencanakan, mengoganisasikan, mengawasi  proses  pembelajaran  agar  terlaksana  dan  tercapai  tujuan pembelajaran.
Martinis  Yamim  (Profesionalisme  guru  dan  implementasi  KTSP) mengibaratkan  pengelola  pendidikan  sebagai  pengemudi  kendaraan, pengemudi  dalam  hal  ini  adalah  pemimin/kepala  sekolah  yang  mengelola organisasi  atau  kendaraannya  berupa  sekolah  atau  perguruan.  Pengemudi memegang peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Kendaraan yang bermuatan ringan akan leluasa dikemudikan, sedangkan kendaraan yang bermuatan berat mengemudikannya  kurang  leluasa.  Namun  kedua  bentuk  tersebut,  sang pengemudi  harus  berhati-nati,  tidak  ceroboh  walaupun  muatannya  ringan
atau  berat,  karena  kekhilafan  akan  berakibat  fatal  dan  tidak  tercapainya tujuan. 29
Uraian  ini  dapat  memberikan  gambaran  bahwa  pemimpin/ pengelola/ pengemudi juga dituntut memiliki pengetahuan tentang apa yang dipimpinnya  atau  dikemudikannya.  Pengemudi  harus  tau  sedikit  banyak tentang  mesin  dan  komponen-komponennya  serta  dapat  memperbaiki kerusakan ringan untuk mengantarkan penumpangnya ke tujuan. Begitu juga dengan pemimpin sekolah, jika ada guru yang berhalangan mengajar isalnya, pemimpin  harus  mampu  mengajar,  dan  memecahkan  masalah  serta mengambil kebijakan dalam proses pembelajaran.

## g. Standar Pembiayaan
Pembiayaan  merupakanmasalah  yang  cukup  mendasar  di  sekolah. Karena  seluruh  komponen  pendidikan  di  sekolah  erat  kaitannya  dengan dengan komponen pembiayaan meskipun tidak sepenuhnya. Oleh karena itu pembiayaan  menjadi  salah  satu  sumber  daya  yang  secara  langsung manunjang  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan.  Dalam penyelenggaraan  pendidikan,  pembiayaan  merupakan  potensi  yang  sangat menentukan  dan  merupakan  komponen  produksi  yang  menentukan terlaksananya  kegiatan-kegiatan  proses  belajar  mengajar  disekolah  bersama komponen-komponen  lain.  Karena  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan sekolah memerlukan biaya dan itu tidak bisa dipungkiri.
Pembiayaan pendidikan dalam UU. SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pasal  46  (ayat  1)  menyatakan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat.  Kemudian  (ayat  2) pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  menyediakan anggaran  pendidikan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  31  ayat  (4)  UUD  RI tahun 1945. 30
Dengan  telah  ditabuh  genderang  Otonomi  Daerah,  maka  dengan sendirinya daerah-daerah punya hak dan kewajiban untuk mengembangkan
29 Martinis Yamim, 2008. Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Press, 2008), 84-85
30 Martinis Yamim, 2008. Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Press, 2008),
pendidikan  yang  ada  diwilayahnya.  Dan  secara  otomatis  pula pembiayaanpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Sehingga kepala sekolah memiliki tanggung jawab  penuh  terhadap  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

## h. Standar Penilaian Pendidikan
Penentuan  kualitas  lembaga  pendidikan  sangat  ditentukan  oleh penilaian,  dan  penilaian-penilaian  itu  dilakukan  untuk  menilai  proses pembelajaran, menilai prestasi siswa dalam suatu bidang pembelajaran dan menilai kemajuan lembaga itu sendiri.
PP.No.19/2005  pasal  63  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
1) Penilaian  hasil  belajar  oleh  pendidik  bertujuan  untuk  memantau  proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektifitas kegiatan  pembelajaran.  Penilaian  tersebut  meliputi  kegiatan  sebagai berikut,  diantaranya:  menginformasikan  silabus  mata  pelajaran  dan mengembangkan  indicator  pencapaian  KD,  melaksanakan  tes  atau bentuk lain yang diperlukan, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemampuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
2) Penilaian  hasil  belajar  oleh  satuan  pendidikan  bertujuan  untuk  menilai pencapaian  kompetensi  peserta  didik  pada  semua  mata  pelajaran. Penilaian  ini  meliputi  sebagai  berikut,  diantaranya:  menentukan  KKM, mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangann kenaikan kelas.
3) Penilaian  hasil  belajar  oleh  pemerintah  (UN)  bertujuan  untuk  menilai pencapaian  kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada  mata  pelajaran tertentu  dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Temuan Penelitian

## 1. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim
Sebagai  kepala  sekolah  SMA  A.  Wahid  Hasyim,  Drs.  Ismail  mempunyai beberapa  inovasi  dalam  kepemimpinannya,  diantaranya  manajemen  sekolah terutama  masalah  kedisiplinan,  sarana  dan  prasarana,  kelembagaan  dan administrasi.  Manajemen  sekolah  misalnya  hal  yang  dilakukan  pertama  kali  oleh beliau adalah menertibkan masalah kedisiplinan. Sarana prasarana misalnya dalam ruang laboratorium komputer, sudah menggunakan multimedia semua. Kemudian dalam  bidang  kelembagaan,  menurut  Beliau  setelah  menjabat  menjadi  kepala sekolah,  nilai  akreditasi  sudah  9,40  dan  sudah  menjadi  SSN  (Sekolah  Standar Nasional).  Dan  inovasi  terakhir  yang  Beliau  lakukan  selama  menjadi  kepala sekolah  adalah  bidang  administrasi  yaitu  membenahi  administrasi  yang  belum tertata baik administrasi kantor maupun guru terrmasuk juga perangkat mengajar.
Mengenai  inovatifnya  selama  menjadi  kepala  sekolah  SMA  A.  Wahid
Hasyim, menjelaskan sebagai berikut:
Inovasi  yang  saya  lakukan  selama  menjabat  sebagai  kepala sekolah,  terutama  dalam  bidang  manejemen  sekolah  yaitu masalah kedisiplinan, sarana juga masalah kelembagaan serta administrasi.  Untuk  kedisiplinan  ini  kadang  guru  itu  yang sering datang terlambat kita adakan pendekatan dan binaan. Alhamdulillah lambat laun sudah semakin baik. Terus untuk masalah sarana ada peningkatan lab komputer yang dulu itu pentium 2 sekarang sudah multimedia semua dan yang lain. Terus  ini  masalah  kelembagaan,  untuk  akreditasi  yang  dulu itu eee nilainya masih delapan koma berapa sekarang sudah 9,40.  Dan  eeee  untuk  dulu  masih  RSN  ya  sebelum  SSN  ya sekarang sudah SSN (sekolah standart nasional). Eeee untuk manajemen  sekolah  itu  inklut  dalam  bidang  kedisiplinan contoh  guru  terlambat,  mengajar  pada  waktu  belum  waktu bel sudah keluar, lah itu kita adakan penanganan tersendiri. Terus  administrasi  yang  belum  tertata  lha  itu  kita  benahi dengan baik, baik itu administrasi kantor maupun guru dan juga termasuk perangkat mengajar.
Kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  hal  ini  adalah  bapak  Drs.Ismail dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim yang diutamakan adalah  peningkatan  mutu  SDMnya.  Sebab  untuk  sarana  dan  prasarana  sudah mencapai 90%, jadi bisa dikatakan sudah memadai. Peningkatan mutu SDMnya,
beliau  mengirimkan  guru-guru  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan  baik  yang diadakan  oleh  dinas  maupun  diluar  dinas.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka peningkatan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  lembaga  tersebut.  Seperti contohnya  dalam  kegiataan  MGMP  dan  MKKS  di  lembaga  SMA  A.  Wahid Hasyim  masih  aktif  diikuti.  Mengenai  peningkatan  mutu  pendidikan  di  SMA  A. Wahid Hasyim, mengemukakan sebagai berikut:
Kita  juga  mengirimkan  untuk  pelatihan-pelatihan  terutama masalah SSN (sekolah standar nasional) kita utamakan pada peningkatan SDM semua, kalau dulu itu masalah sarana yang diutamakan  tapi  sekarang  ini  untuk  peningkatannya  pada SDM  pengajarnya  dan  kita  kirim  kalau  ada  pelatihan- pelatihan yang diluar juga kita adakan pendelegasian. Untuk MGMP juga kita ikuti terus itu, MGMP kabupaten ya karena MKKS ini ya masih aktif, MGMP jadi kalau ada kegiatan kita kirim  seluruh  mata  pelajaran  kita  ambil  satu  satu  untuk mewakili  dan  untuk  karyawan,  ini  masih  dalam  tahap  atau proses  untuk  pembenahan  dan  nanti  kita  adakan  pelatihan tersendiri.
Secara keseluruhan, kepemimpinan bapak Ismail sebagai kepala sekolah dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang demokratis. Hal ini dapat dilihat, yang  salah  satunya  adalah  dari  cara  pengambilan  keputuan,  Beliau  selalu mengikutsertakan bawahan atau staf-stafnya dalam setiap proses pengambilan keputusan.  Pelibatan  bawahan  atau  staf  dalam  pengambilan  keputusan, diharapkan  agar  merekanmerasa  memiliki  rasa  tanggung  jawab  dalam melaksanakan keputusan.

## 2. Mutu Pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim
Mutu  pendidikan  di  SMA  A.  Wahid  Hasyim  menurut  bapak Drs.Ismail  masih  berada  ditingkat  menengah.  Alasan  Beliau  adalah  sekarang banyak  istilah  untuk  sekolah  yang  berkualitas  diantaranya  SSN  (Sekolah standart  Nasional),  RSBI  (Rintisan  Sekolah  Bertaraf  Internasional)  dan  SBI (Sekolah  Bertaraf  Intrernasional).  Menurut  Beliau  lembaga  SMA  A.  Wahid Hasyim  ini  kurang  satu  tahun  pelatihan  lagi  untuk  menuju  ke  RSBI.  Ismail menjaelaskan  mutu  pendidikan  yang  ada  di  SMA  A.  Wahid  Hasyim menjelaskan sebagai berikut:
Ya  katakan  masih  tingkat  menengah  karena  kalau  sekarang ini kan ada istilahnya sekolah apa itu ya eee sekolah sebelum
mandiri ya sekolah sebelum SSN nanti ada sekolah RSBI dan SBI  lha  kita  itu  masih  berada  ditengah  tengahnya.  Karena masih  kurang  satu  tahun  pelatihan  untuk  menuju  RSBI  ini masih tahun ke 2.
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penigkatan Mutu Pendidikan di SMA A. Wahid HAsyim
a. Faktor Penghambat
Selama menjalankan program kerjanya sebagai kepala sekolah, bapak Ismail  sudah  barang  tentu  akan  mengalami  hambatan-hambatan.  Dalam peningkatan  mutu  pendidikan  sendiri,  kepala  sekolah  mengaku  mengalami beberapa  hambatan.    Diantaranya  yang  pertama  adalah  masalah  dana  atau keuangan. Menurut Beliau masalah ini terjadi karena keuangan yang ada di SMA  A.  Wahid  Hasyim  berada  di  Yayasan  podok  pesantren  (Hasyim Asy’ari ) dan yayasan sendiri terkadang kurang memahami kegiatan-kegiatan apa  saja  yang  dijalankan  di  lembaga  tersebut  terutama  peningkatan  mutu pendidikan  untuk  Sumber  daya  manusianya  (SDM),  sehingga  kegiatan- kegiatan untuk peningkatan mutu SDM belum terlaksana secara maksimal.
Hambatan yang kedua adalah guru atau pengajarnya. Menurut Beliau guru-guru yang ada di lembaga ini, belum termotivasi secara maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di lembaganya. Lebih lanjut beliau mencontohkan  sewaktu  beliau  mengadakan  pelatihan  pembelajaran  bahasa arab  dan  bahasa  Inggris,  guru-guru  belum  sepenuhnya  mengikuti  kegiatan tersebut.
Berikut  ini  penjelasan  bapak  Ismail  mengenai  faktor  penghambat kepala  sekolah  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  di  SMA  A.  Wahid Hasyim.
Yang  jelas  adalah  masalah  dana,  terkadang  memang  dari pihak  yayasan  sendiri  itu  kurang  memahami  bagaimana  se kegiatan-kegiatan  yang  dijalankan  disekolah  ini,  sehingga agak-agak  susah  mendapatkan  dana  dari  yayasan  dan  yang kedua  kesadaran  dari  guru  ini,  masih  belum  maksimal  gitu, kadang  kalo  kita  ajak  misalkan  untuk  peningkatan  mutu misalkan  bahasa  arab  bahasa  inggris  itu  belum  sepenuhnya, jadi  istilahnya  itu  eee  awal-awal  banyak  tapi  setelah  itu
menurun.  Jadi  penghambatnya  ada  2  yaitu  dana  dan kesadaran dari pihak pengajarnya
b. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan,  terutama untuk mutu sumber dara manusianya (SDM), bapak Ismail mengajak guru- guru  untuk  terus  mengikuti  kegiatan-kegiatan  dalam  rangka  meningkatkan kompetensinya  dengan  dan  untuk  masalah  dana,  kepala  sekolah mensiasatinya  dengan  mengambil  dana  swadana  baik  dari  sekolah  sendiri ataupun dari siswa. Berikut ini penjelasan beliau mengenai hal tersebut:
Kita berusaha dari guru-guru yang memang punya kesadaran untuk  maju  ini  kita  ajak  untuk  melaksanakan  kegiatan  itu terus  dan  juga  dari  dana  dari  swadana  itu  sendiri  terkadang ada dari siswa juga dari sekolah.

## 4. Strategi kepala Sekolah dalam Peningktatan Mutu Pendidikan di SMA A. Wahid Hasyim
Upaya  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dalam  peningkatan  mutu pendidikan adalah dengan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal ini team penjamin mutu dan juga dengan dinas pendidikan, bekerja sama dengan pihak luar  seperti  KPI  (Kompersium  Pendidikan  Islam)  dan  UNESA  dan  tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berikut ini penuturan  kepala  sekolah  mengenai  strateginya  dalam  peningkatan  mutu pendidikan:
Ya  kita  mengadakan  kordinasi  dengan  pimpinan  yang  ada, bagaimana  untuk  meningkatkan  mutu  dari  pendidikan  itu sendiri  dari  pihak  pengajarnya.  lha  ini  tidak  lepas  dari kordinasi dengan pimpinan dan juga dengan dinas, itu kalau misalkan  ada  pelatihan-pelatihan  itu  kita  minta  untuk memberikan masukan-masukan untuk lembaga ini, dan dari dinas kemaren sudah sering kita undang dan juga dari pihak luar  kita  bekerjasama  seperti  KPI  dan  UNESA  untuk peningkatan mutu. Jadi kita dari pihak dalam sendiri juga ada yaitu  koordinasi  dari  pimpinan  dan  dari  pihak  luar  sendiri juga ada.
Misalnya untuk standart isi itu, setiap guru yang mengajar itu, kita  usahakan  untuk  memahami  betul  materi-materi  yang esensial  terutama  materi  yang  diujikan  ujian  Nasional  yaitu yang  disampaikan  kepada  anank-anak.  Terus  kemudian untuk sarana insyaAllah sudah 90% terpenuhi. untuk standat pembiayaan  ya  katakan  ee  belum  bisa  maksimal  untuk
menuju yang baik karena masalah keuangan ini kita tidak bisa mengelola  sendiri,  kita  bekerjasama  dengan  yayasan  jadi dana-dana  itu  smua  ada  diyayasan,  kita  mengajukan  dan semua  itu  belum  bisa  berjalan  dengan  lancar,  kecuali  kalau kita diberi alokasi dana untuk dikelola sendiri lha itu kita bisa memanfaatkannya  dengan  sebaik-baiknya.  Untuk  tenaga kependidikan kita adakan pelatihan-pelatihan. Untuk standar penilaian  yang  berkaitan  dengan  masalah  KBM  kita  adakan penilaian  kelas  evaluasi  sebenarnya  sama  terus  pemantauan jadi kita langsung masuk pada saat KBM dan dari hasil yang diperoleh  anak  itu  sesuai  dengan  KKM  apa  tidak.  Untuk standar  pengelolaan  belum  semuanya  belum  maksimal  tapi kita menuju untuk yang sempurna, itu tadi karena SDM baik dari  guru  atau  karyawan  belum  bisa  maksimal  kita  ajak poengelolaan  yang  baik  tapi  itu  masih  dalam  tahap  proses. Standar kompetensi lulusan itu dari guru bidang studi UNAS ini kita kumpulkan tersendiri kemudian ada pembinaan dari lembaga  lain  kalau  tahun  kemaren  itu  kita  datangkan  dari LPP dan Primagama. Pembimbing dari dua lembaga itu kita suruh  untuk  memberi  bekal  dan  mentraining  guru-guru bidang  studi  UN  sampai  ia  mampu,  kemudian  kita  suruh menerapkannya kepada siswa.

## Kesimpulan
Kepemimpinan kepala SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang demokratis. Hal ini dapat dilihat, yang salah satunya adalah dari cara pengambilan keputuan, Beliau selalu mengikutsertakan bawahan atau staf- stafnya  dalam  setiap  proses  pengambilan  keputusan.  Pelibatan  bawahan  atau  staf dalam  pengambilan  keputusan,  diharapkan  agar  merekanmerasa  memiliki  rasa tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  keputusan.    Mutu  pendidikan  sesuai  dengan standar nasional pendidikan. Faktor pendukung dalam peningkatan mutu pendidikan, adalah  terpenuhinya  sumber  daya  manusianya  (SDM)  yang  mumpuni.  sedangkan factor penghambat masih kurangnya dana untuk peningkatan mutu.

## Daftar Rujukan
Anwar,  Moch.  Kepemimpinan  dalam  Proses  Belajar  Mengajar.  Bandung:  Angkasa, 1941
George R. Terry, dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
Imran,  Arifin.  2010.    Kepemimpinan  Kyai  dalam  Perubahan  Manajemen  Pondok Pesantren:  Studi  Kasus  Ponpes  Tebuireng  Jombang.  Yogyakarta:    Aditya Media, 2010
__________.  2008.  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  dalam  Mengelola  Sekolah Berprestasi  Studi  Multi  Kasus  Pada  MIN  Malang  I,  MI  Mambaul  Ulum,  dan SDN Ngaglik I Batu Malang. Yogyakarta: Aditya Media, 2008.
Kartini,  Kartono.  Pemimpin  dan  Kepemimpinan.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2006
Martinis.  Yamim,  2008.  Profesionalisme  Guru  dan  Implementasi  KTSP.  Jakarta: Gaung Press, 2008.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
_________.  Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional.  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2005
Purwanto,  Ngalim.  Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan.  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2003.
Suryosubroto, B. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Syafaruddin. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press, 2005.