Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA DI INDONESIA
Oleh: Hasanal Mulkan hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Serlika Aprita 5312lika@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Naskah Diterima : 22 Mei 2022 Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  telah  memasukkan  ketentuan  pidana  dalam  Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam  UUPPLH  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penegakan hukum  pidana  terhadap  delik  formal  memiliki  hukum  acara  khusus,  karena berkaitan  dengan  asas  ultimum  remedium,  mengandung  makna  bahwa pendayagunaan  hukum  pidana  terhadap  delik  formal  harus  menunggu  sampai penegakan  hukum  administrasi  dinyatakan  sudah  tidak  efektif  lagi. Kebijakan hukum  pidana  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  berdasarkan  prinsip pembangunan  perlu  penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus  memperhatikan  tingkat  kesadaran  masyarakat  dan  perkembangan lingkungan  secara  nasional  dan  global  serta  perangkat  hukum  yang  berkaitan dengan  lingkungan hidup.  Metodenya menggunakan metode  pendekatan  yuridis normatif.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan berdasarkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  bahwa  hukum  lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan  itu  dapat  dilihat  dari  ketidakselarasan  pemangku  kebijakan  dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kata  Kunci:  Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Hukum  Pidana,  Kebijakan Hukum

## Abstract
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH)  has  included  criminal  provisions  in  Chapter  XV,  which  consists  of 23 articles. This provision for punishment is much completer and more detailed compared  to  the  old  Law  Number  23  of  1997  concerning the  Environment,  but there are still many things that need to be addressed in the UUPPLH. The results of the study indicate that criminal law enforcement against formal offenses has a special  procedural  law,  because  it  is  related  to  the  ultima  remedium  principle, meaning  that  the  utilization  of  criminal  law  against  formal  offenses  must  wait until  administrative  law  enforcement  is  declared  to  be  no  longer  effective. Criminal  law  policies  in  an  effort  to  enforce  environmental  law  based  on development  principles  require  the  implementation  of  environmental  protection and  management  in  the  context  of  environmentally  sustainable  development, must  pay  attention  to  the  level  of  public  awareness  and  environmental development nationally  and globally  as  well  as  legal  instruments  related  to  the environment.  The  method  uses  a  normative  juridical  approach.  Criminal  law policies in environmental law  enforcement efforts are based on the principle of sustainable  development  that  national  environmental  law  and  international environmental  law  have  not  been  able  to  run  optimally  in  law  enforcement efforts  because  there  is  no  good  synergy  and  it  can  be  seen  from  the misalignment  of  policy  makers  in  formulating  laws  Number  32  of  2009 concerning Environmental Protection and Management.
Keywords: Enforcement of Environmental Law, Criminal Law, Legal Policy

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  hidup  Indonesia  yang  dikaruniakan  oleh  Tuhan  yang  maha  esa kepada  bangsa  dan  rakyat  Indonesia.  Merupakan  rahmat  dari  pada-Nya  dan wajib  dikembangkan  dan  dilestarikan  kemampuannya    agar  dapat  menjadi sumber  dan  penunjang  hidup  bagi  bangsa  dan  bangsa  rakyat  Indonesia  serta mahluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri.Kebijakan umum  tentang  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  telah  dituangkan  dalam  undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan
hidup  yang  merupakan  ketentuan  undang-undang  terhadap  semua  bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup. 1
Kehidupan manusia di bumi ini tidak bias dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehdiupan manusia dengan mahluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.  Manusia  memerlukan  mahluk  hidup  ;ainnya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Sehingga  antara  manusia  dan  mahluk  hidup  lainnya memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain.  Manusia  bersama  hewan  tumbuhan  dan jasad  renik  menempati  suatu  ruang  tertentu.  Lingkungan  adalah  seluruh  factor luar  yang  memengaruhi  suatu  organisme,  faktor-faktor  berupa  organisme  hidup atau variable-variabel yang tidfak hidup. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponan lingkungan fisiknya. 2
Indonesia  termasuk  negara  yang  mana  masalah  lingkungan  hidup  sudah  sangat memprihatinkan,  hal  ini  dapat  dilihat  baik  secara  langsung  maupun  dari  media massa.  Banyak  kasus  pencemaran  lingkungan  maupun  illegal  logging  yang menimbulkan  dampak  kerusakan  yang  memprihatinkan  bagi  lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah  bagaimana  pengaturan  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia mempengaruhi  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia  yang  dilakukan oleh korporasi dan bagaimana peegakannya.
Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang  kepada  subjek  hukum  yang  jika  dilanggar  diancam  dengan penjatuhan  sanksi-sanksi  pidana,  antara  lain  pemenjaraan  dan  denda  dengan tujuan  untuk  melindungi  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  maupun  unsur- unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh  sebab  itu,  dengan  pengertian  ini,  delik  lingkungan  hidup  tidak  hanya
1 Takdir  Rahmadi,  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2011), halaman 221
2 Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta Bina Aksara Mutiara, 1998), halaman 78
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan- ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang  rumusan  ketentuan  itu  ditujukan  untuk  melindungi  lingkungan  hidup secara keseluruhan atau bagianbagiannya. 3

## II. METODE PENELITIAN
Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian  yuridis  hukum  normatif    dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan  dengan  menelaah  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  pidana  lingkungan  di  Indonesia.  Penelitian  dilaksanakan  melalui  kajian terhadap  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum,  penelitian  sistematik  hukum,  penelitian  taraf  singkronisasi  vertikal  dan horizontal,  serta  melalui  perbandingan  hukum.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  melalui  metode library  research (metode  kepustakaan)  dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  per-undang-undangan. Metode  analisis  kualitatif,  dibangun  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa teori,  makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang- undangan,  dan  data  primer,  kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang- undang,  teori  dan  pendapat  pakar  yang  berkaitan,  sehingga  didapat  kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan deng-an pengelolaan lingkungan  hidup  dan  pengentasan  masalah-masalah  lingkungan  hidup  di masyarakat di masa mendatang. 4
3 Syamsul  Arifin,  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  (Jakarta: PT. Soft Media, 2012), halaman 218-219
4 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 12
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Delik Materil dan Delik Formil
Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2  jenis  yaitu  delik  formil  atau  delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  delik materil  atau  delik  yang  dirumuskan  secara  materil.  Delik  formil  adalah  delik yang  perumusannya  lebih  menekankan  pada  perbuatan  yang  dilarang,  dengan kata lain [embentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan  tertentutanpa  mensyaratkan  terjadinya  akibat  apapun  dari perbuatan tersebut.
Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarata selesainya delik. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan  pada  akibat  yang  dilarang,  dengan  kata  lain  pembentuk  undang- undang  melarang  terjadinya  akibat  tertentu.  Dalam  delik  materil,  akibat  adalah hal  yang  harus  ada  (esensial  dan  konstutif).  Seledsainya  suatu  delik  materil apabila akibat yang melarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi.
Dengan dicantumkan kata atau unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK maka secara gramatikal jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya akibat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.
Unsur-unsur Delik : 1. Aliran Monistis :
a. Suatu Perbuatan
b. Melawan Hukum
c. Diancam dengan sanksi
d. Dilakukan dengan kesalahan
e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran Duastis :
a. Suatu Perbuatan
b. Melawan Hukum (dilarang)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
c. Diancam dengan sanksi pidana. 5
Unsur –unsur delik dalam pasal-pasal KUHP
1. Unsur objektif :
a. Suatu Perbuatan
b. Suatu Akibat
c. Suatu keadaan
d. (ketiganya dilarang dan diancam pidana)
Contoh unsur objektif :
a. Suatu perbuatan :
1) Pasal 242 : memberi keterangan palsu
2) Pasal 362 : mengambil suatu barang
b. Suatu aklibat :
1) Pasal 338 : mengakibatkan matinya orang
c. Suatu keadaan :
1) Pasal 281 : dimuka umum
2. Unsur Subjektif :
a. Dapat dipertanggungjawabkan
b. Kesalahan (dolus atau culpa) 6
Van  hamel  kurang  setuju  dengan  pembagian  delik  formal  dan  material  ini, karena  menurutnya  walaupun  perilaku  yang  terlarang  itu  tidak  dirumuskan sebagai  penyebab  dari  suatu  akibat,  tetapi  karena  adanya  perilaku  semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “ delik yang dirumuskan secara formal” dan “ delik yang dirumuskan secara material ”.
Contoh  delik  formil  adalah  Pasal  362  (pencurian)  Pasal  160  (penghasutan)  dan Pasal  209-210  (Penyuapan).  Jika  seseorang  telah  melakukan  perbuatan mengambil  dan  seterusnya,  dalam  delik  pencurian  sudah  cukup.  Juga  jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah dihasut benar-benar mengikuti hasutan  itu.  Contoh  delik  materil  adalah  Pasal  338  (pembunuhan),  yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya. 7
5 Gatot  Supramono,  2013,  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  Rineka  Cipta, Jakarta,hlm.34.
6 Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan, Rajagrafindo Persada, Jakarta,hlm.12.
7 Samsul  Wahidin,  2014,  Dimensi  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, PustakaBelajar, Yogyakarta,hlm.34.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## B. Asas Subsidiaritas
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup,  harus didasarkan  pada  norma  hukum  dengan  memperhatikan  tingkat  kesadaran masyarakat  dan  perkembangan  lingkungan  global  serta  perangkat  hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Kesadaran  dan  kehidupan  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan lingkungan  hidup  telah  berkembang  sedemikian  rupa  sehingga  perlu disempurnakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  bertujuan  memahami  dan menganalisis secara yuridis asas subsidiaritas yang diubah menjadi asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pada lingkungan.
Asas  subsidiaritas  yang  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  1997  (UUPLH)  telah diubah  menjadi  asas  ultimum  remedium  yang  ditegaskan  dalam  UU  No.  32 Tahun  2009.  Pada  dasarnya  kedua  asas  tersebut  sama  yaitu  tidak  langsung menerapkan  sanksi  pidana  dalam  subsidiaritas  merupakan  preventif  dalam penegakan  hukum  pada  lingkungan,  tetapi  asas  ultimum  remedium  dapat langsung diterapkan bila lebih dari satu kali terhadap baku mutu air limbah, baku mutu, emisi, atau baku mutu gangguan.
Asas  ultimum  remedium  mempunyain  kelemahan  yaitu  dalam  penafsiaran penegakkan  hukum  administrasi  dianggap  tidak  berhasil  karena  sanksi administrasi  terdiri  dari  gugatan  terttulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.
Akhirnya  penegakan  hukum  lingkungan  hendaknya  dilakukan  secara  optimal baik  melaui  pengadilan  maupun  diluar  pengadilan,  sehingga  kasus  pencerahan
dan  atau  perusakan  lingkungan  dapat  ditekan.  Disamping  itu  asas  subsidiaritas dan asas ultimum remdium diperjelas pengertiannya sehingga tidak salah tafsir. 8

## C. Asas Primum Remedium
Penjelasan  umum  atas  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengeloalaan  lingkungan  hidup  (UU  PPLH)  menyatakan  bahwa  penegakan hukum  pidana  lingkungan  tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remedium  yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasitif dianggap tidak berhasil.
Berbeda  dengan  undang-undang  sebelumnya,  yaitu  UU  No.  23  Thaun  1997 tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Penjelasan  umum  UU  No.  23  Tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai penunjuang hukum administrative, berlakunya ketentutan  hukum  pidana  tetap  memperhatikan  asas subsidiaritas yaitu  bahwa hukum  pidana  hendaknya  didayagunakan  apabila  sanksi  bidang  hukum  lain, seperti  sanksi  administrative  dan  sanksi  perdata,  dan  alternative  penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan tingkat kesalahan pelaku relaitf berat dan akibat perbuatannya relative besar dan perbuatannyamenimbulkan keresahan masyarakat.
Menurut  Drupsteen,  dari  sudut  pendang  hukum  lingkungan  cukup  jelas  bahwa kemungkinan  untuk  mengatur  masalah-masalah  lingkungan  dengan  bantuan hukum pidana sangatlah terbatas. Di pihak lain, bagi norma-norma hukum yang berkenaan  dengan  lingkungan,  maka  upaya  penegakan  hukum  melalui  sarana hukum  pidana  lebih  merupakan  pelengkap  daripada  instrument  pengatur. 9
Terhadap  bentuk-bentuk  kriminalitas  lingkungan  ini  tidak  ada  pilihan  dengan
8 St.  Munadjat  Danusaputro,  dalam  Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti,  2011,  Hukum  Pidana  Horizon Baru Pasca Reformasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm.65.
9 G.  Drupsteen  dan  C.J.  Kleijs-Wijnnobel, Upaya  Penegakkan  Hukum  Lingkungan  Melalui  Hukum Perdata,  Administratif,  dan  Hukum  Pidana dalam  Faure,  J.C.  Oudijk,  D.D.  Schaffmeister, Kekhawatiran  Masa  Kini.  Pemikiran  Mengenai  Hukum  Pidana  Lingkungan  Dalam  Teori  dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.6.
yang  cukup  layak  untuk  menghadapinya  kecuali  melalui  penggunaan  sanksi pidana. 10
Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran  air  sungai,  emisi  udara,  kebakaran  hutan,  pencemaran  minyak  di laut, dan sebagainya. 11 Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan  dengan  masalah-hak-hak  asasi  manusia,  tidak  saja  merupakan persoalan  Negara  per  Negara,  tetapi  juga  menjadi  persoalan  regional  bahkan internasional (antar bangsa).

## D. Prinsip Ultimum Remedium terhadap Masalah Lingkungan Hidup
Baik  UU  No.  4  Tahun  1982  maupun  UU  No.  23  Tahun  1997  pada  dasarnya bertitik  tolak  dari  hukum  administrative.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan memperhatikan judul kedua UU tersebut yaitu “pengelolaan nlingkungan hidup”. Sebeleum  disahkan  dan  menjadi  UU  No. 32  Tahun  2009, RUU  perubahan  atau penggantian atas UU No. 23 Tahun 1997 juga berjudul “pengelolaan lingkungan hidup”.
Isitilah Ultimum  Remedium pertama  kali  diucapkan  leh  Menerti  Kehakiman Belanda,  Mr.  Modderman.  Menurut  Modderman,  asas Ultimum  Remedium adalah  bahwa  ynag  dapat  dihukum, pertama, adalah  pelanggaran-pelanggaran hukum  ini  merupakan condition  sine  qua  non.Kedua, adalah  bahwa  yang  dapat dihukum ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah  dapat  ditiadakan  dengan  cara-cara  yang  lain.Pidana  sebagai ultimum remedium ,  terkait  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Sudarto,  bahwa  factor penyebab  terjadinya  kejahatan  sangat  kompleks  dan  berada  diluar  jangkauan hukum  pidana.  Wajrlah  hukum  pidana  mempunyai  keterbatasan  kemampuan untuk menanggulanginya.
10 Ibid.
11 Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.58.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .

## E. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu
Penegakan  hukum  disebut  dalam  bahasa  inggris  yaitu, law  enforcement dan bahasa  belanda  disebut rechtshandhaving .  Dalam  bahasa  Indonesia,  isitilah penegakan  hukum  membawa  kita  pada  pemikirian  bahwa  penegakkan  hukum selalu  dengan force sehingga  ada  yang  berpendapat  bahwa  penegakan  hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sebenarnya pejabat administrasi juga menegakkan hukum.
Dalam  pengertian  sederhana,  hukum  lingkungan  diartikan  sebagai  hukum  yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua  benda  dan  kondisi,  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  tingkah perbuatannya  yang  terdapat  dalam  ruang  di  mana  manusia  berada  dan memengaruhi  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  manusia  serta  jasad-jasad hidup  lainnya.  Hukum  lingkungan  merupakan  isntrumentarium  yuridis  bagi pengelolaan  lingkungan  hidup,  dengan  demikian  hukum  lingkungan  pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama dikuasai oleh kaidah- kaidah hukum tata usaha negarag atau hukum pemerintahan.
Penegakan  hukum  lingkungan  berkait  erat  dengan  kemampuan  aparatur  dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata.  Menurut Andi Hamzah bahwa dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat. 12
Penegakan hukum lingkungan terdiri atas :
1. Tindakan  untuk  menerapkan  pernagkat  hukum  melalui  upaya  pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentutan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penegakan  hukum  lingkungan  bertujuan  penaatan  ( compliance )  terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.
12 Barda  Nawawi  Arief,  2006,  Tindak  Pidana  Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  Andi  Muh.  Yunus  Wahid, pendekatan  hukum  merupakan  factor  penting  bagi  berhasilnya  pengelolaan lingkungan  hidup  tersebut,  hanya  saja  penerapan  hukum  tidak  selalu  efektif. Pentingnya  keseimbangan  dalam  pengelolaan  lingkungan  agar  terjalin  suatu interaksi  yang  harmonis  dan  seimbang  antar  komponen-komponen  lingkungan hidup.
Kejahatan lingkungan dikatagorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggagaran lingkungan lebih luas  dari  kejahatan  konvensional  lainnya,  dampaknya  mengakibatkan  kerugian ekonomi  negara  yang  luar  biasa,  selain  juga  berdampak  pada  rusaknya lingkungan.  mengantisipasi  isu  lingkungan  global.  Dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan  tersebut  perangkat  peraturan  perundangundangan  (hukum lingkungan)  sebagai  salah  satu  sarana.  Menurut  Friedman  ada  4  (empat)  fungsi sistem  hukum,  yakni  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Pasal  3  pertama,  sebagai sistem kontak sosial, kedua sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga sebagai bagian  dari  perencanaan  sosial  dalam  kebijakan  publik  dan  keempat  sebagai social  maintenance,  yakni  sebagai  fungsi  pemeliharaan  ketertiban  atau  status quo. 13
Upaya-upaya  konkrit  oleh  hukum  untuk  menciptakan  keserasian  lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, yakni:
1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan;
3. Sebagai sarana control atas setiap interaksi terhadap lingkungan;
4. Sebagai  sarana  ketertiban  interaksional  manusia  dengan  manusia  lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan; 14
5. Sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang dicita-citakan. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. 15
13 Sutan  Remi  Sjahdeni,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  (Jakarta:  Grafiti  Press,  2007), halaman 59
14 N.T.H  Siahaan,  Ekologi  Pembangunan  dan  Hukum  Tata  Lingkungan,  Airlangga,  Jakarta,  Tahun
1987, halaman 379
15 Daud  Silalahi,  “Manusia  Kesehatan  dan  Lingkungan”,  Jurnal  Masalah  Lingkungan  Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 1,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Salah  satu  penyebab  kegagalan  tersebut  adalah  ketiadaan  sinkronisasi, koordinasi,  keserempakan  dan  keselarasan  secara  kultural,  struktural  dan substansial  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman Sistem  Hukum  mencakup  bidang  yang  sangat  luas,  yang  meliputi  substansi, struktur  dan  kultur.  Apabila  dikaitkan  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana,  maka menurut  Muladi  ketiga  komponen  tersebut  yaitu  substansi,  struktur  dan  kultur harus  terintegrasi,  artinya  harus  ada  sinkronisasi  atau  keserempakan  dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:
1. Sinkronisasi struktural ( structural syncronization ) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum
2. Sinkronisasi  substansial  ( substansial  syncronization )  yaitu  keserempakan dan  keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horizontal  dalam  kaitannya dengan hukum positif
3. Sinkronisasi  kultural  ( cultural  syncronization )  yaitu  keserempakan  dan keselarasan dalam menghayati 16
Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan ( compliance and enforcement ). 17 Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas,  yaitu  meliputi  preventif  dan  represif.  Pengertian  preventif  sama  dengan compliance yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif  meliputi  penyelidikan,  penyidikan  sampai  pada  penerapan  sanksi  baik administratif  mau  pun  pidana. 18 Penegakan  hukum  pengelolaan  lingkungan hidup  saat  ini  masih  sulit  dilakukan  oleh  karena  sulitnya  pembuktian  dan menentukan  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan. 19 Upaya  penegakan  hukum lingkungan  hidup  melalui  hukum  pidana  adalah  bagaimana  tiga  permasalahan pokok  dalam  hukum  pidana  ini  dituangkan  dalam  undang-undang  yang  sedikit banyak  mempunyai  peran  untuk  melakukan  rekayasa  sosial  ( social
16 Edra  Satmaidi,  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia  Setelah  Perubahan Undang-Undang  Dasar 1945”,  Jurnal  Konstitusi,  Vol. 4  No. 1 Tahun  2011,  FH  Universitas  Riau, hlm. 69-81
17 Salman  Luthan,  “Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi”,  Jurnal  Hukum,  Vol.  16  No.  1  Januari  2009, hlm. 8
18 Dyah  Adriantini  Sintha  Dewi,  “Konsep  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Menuju  Kemakmuran Masyarakat”,  Jurnal  Fakultas  Hukum,  Vol.  1  No.  1  Tahun  2012,  Universitas  Muhammadiyah Magelang
19 Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
engeneering ) 20 ,  yaitu  yang  meliputi  perumusan  tindak  pidana  ( criminal  act ), pertanggungjawaban  pidana,  dan  sanksi  ( sanction )  baik  pidana  maupun  tata- tertib.  Sesuai  dengan  tujuan  yang  tidak  hanya  sebagai  alat  ketertiban,  hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat.
Kejahatan  atau  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terdapat  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  selain  UUPLH  dan  KUHP.  Oleh  karena  itu, kecermatan  dari  para  penegak  hukum,  terutama  penyidik,  penuntut  umum  dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam  berbagai  macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan  mana  yang  akan  digunakan,  tergantung  pada  terhadap sumber  daya  apa  tindak  pidana  lingkungan  hidup  itu  dilakukan.  Perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  hakikatnya  adalah  penerapan  prinsip– prinsip  ekologi  dalam  kegiatan  manusia  terhadap  dan  atau  yang  berdimensi lingkungan hidup. 21
Perumusan  pasal  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dalam  RKUHP  adalah  pola perumusan  pasal  untuk  tindak  pidana  materil.  Dalam  rumusan  seperti  itu  tidak ada  pembedaan  kejahatan berdasarkan  akibatnya,  sehingga  Pasal  384  dan  Pasal 385  menyamakan  sanksi  bagi  pencemaran/perusakan  lingkungan  yang berdampak  kecil  dengan  pencemaran/perusakan  lingkungan  yang  berdampak besar. Rumusan se perti ini belum menampung manfaat teknologi yang mampu menggolongkan  karakteristik  pencemaran/perusakan  lingkungan  hidup  yang berbeda-beda  berdasarkan  kuantitas  dan  kualitas  pencemarannya.  Padahal kejahatan yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi sudah tercantum dalam bagian lain RUU KUHP seperti tindak pidana informatika  dan telematika dan  tanpa  hak  mengakses  komputer  dan  sistem  elektronik  (Pasal  373  –  Pasal 378).  Membedakan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  dalam  skala-skala
20 Helmi,  “Hukum  Lingkungan  dalam  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Untuk  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93- 103
21 M.  Yunus  Wahid,  “Prinsip  Dan  Karakter  Hukum  Lingkungan”,  Jurnal  Ilmiah  Ishlah,  Vol.13  No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179
dampak  tertentu  akan  menolong  dalam  merumuskan  berat/ringannya  sanksi berdasarkan  berat/ringannya  akibat  perbuatan  bukan  hanya  bagi  nyawa  dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.
Belum  dicantumkannya  sanksi  bagi  kerusakan  sosial  dan  ekonomi  akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma- norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan- kebiasaan,  kebijakan-kebijakan,  dan  keputusan-keputusan  untuk  mendukung komunitas-komunitas  yang  berkelanjutan,  di  mana  manusia  dapat  berinteraksi dengan  kepercayaan  tentang  lingkungan  mereka  yang  aman,  terpelihara,  dan produktif.  Padahal  menurut  RUU  KUHP,  dalam  mempertimbangkan  hukum yang  akan  diterapkan,  hakim  sejauh  mungkin  mengutamakan  keadilan  di  atas kepastian hukum.

## IV. PENUTUP
Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang  diharapkan.  Salah  satu  penyebab  kegagalan  tersebut  adalah  ketiadaan sinkronisasi,  koordinasi,  dan  keselarasan  secara  kultural,  struktural  dan substansial  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Beberapa  kebijakan  hukum  pidana dalam  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  di  masa  mendatang  yang  perlu dilakukan  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  pola  pendekatan  pemidanan lingkungan  mendatang  adalah  penjeraan  ( deterrence  approach )  atau  lazim disebut  dengan  pendekatan  penegakan  hukum  atau stick  approach .  Pendekatan ini  paling  banyak  digunakan  dalam  kebijakan  penegakan  hukum  lingkungan; kedua,  upaya  pembuktian  diarahkan  kepada  delik  formal  dimana  pembuktian hanya  melihat  pada  unsur  kelakuan  yang  dapat  dilihat  dengan  unsur  panca indera,  misalnya  tindakan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  hidup;  dan ketiga,  pemidanaan  diarahkan  pada  sanksi  kumulatif,  artinya  hakim  dapat menjatuhkan  seluruh  ketentuan  pemidanaan  dalam  undangundang  lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Penegakkan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Gatot Supramono, 2013, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnnobel, Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui  Hukum  Perdata,  Administratif,  dan  Hukum  Pidana dalam Faure,  J.C.  Oudijk,  D.D.  Schaffmeister, Kekhawatiran  Masa  Kini. Pemikiran  Mengenai  Hukum  Pidana  Lingkungan  Dalam  Teori  dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
I  Made  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi  Penelitian  hokum  Normatif  dalam
Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta.
Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 1998. Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
N.T.H Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Airlangga,
Jakarta, Tahun 1987.
Syamsul  Arifin,  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Indonesia, Jakarta: PT. Soft Media, 2012.
Samsul  Wahidin,  2014,  Dimensi  Hukum  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, PustakaBelajar, Yogyakarta.
St.  Munadjat  Danusaputro,  dalam  Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti,  2011,
Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi,  PT  RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Sutan  Remi  Sjahdeni,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Jakarta:  Grafiti Press, 2007.
Takdir  Rahmadi,  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011.

## Jurnal
Daud  Silalahi,  “Manusia  Kesehatan  dan  Lingkungan”,  Jurnal  Masalah
Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994.
Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran  Masyarakat”,  Jurnal  Fakultas  Hukum,  Vol.  1  No.  1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang
Edra  Satmaidi,  “Politik  Hukum  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Di  Indonesia
Setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945”,  Jurnal  Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau.
Helmi,  “Hukum  Lingkungan  dalam  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Untuk Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”,  Inovatif;  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.
M.  Yunus  Wahid,  “Prinsip  Dan  Karakter  Hukum  Lingkungan”,  Jurnal  Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011.
Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009.
Sutrisno,  “Politik  Hukum  Perlindungan  dan  Pe-ngelolaan  Lingkungan  Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII.