PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sy. Nurul Syobah (Institut Agama Islam Negeri Samarinda / nurulfaruq@ymail.com)
Abstrak:
Isu disabiltas adalah topik yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas  yang  pemenuhan  hak-hak  nya  oleh  Negara  sering  kali tidak diperhatikan. Disabilitas adalah konsep yang kurang disadari di tengah masyarakat meskipun disabilitas adalah kondisi yang pasti akan  ditemui  pada  satu  titik  dalam  rentang  kehidupan  seseorang. Salah  satu  jalan  untuk  memenuhi  kesejahteraan  penyandang disabilitas  adalah  melalui  pemberdayaan  yang  bersifat  holistik  di mana kelompok penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai penggerak  utama  dan  bukan  sebagai  objek  pemberdayaan  saja. Penelitian  ini,  oleh  sebab  itu,  bertujuan  untuk  membahas  (1) Sejauh  mana  keterlibatan  kelompok  penyandang  disabilitas  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program-program  pemberdayaan bagi mereka, dan (2) Bagaimana program-program pemberdayaan yang  tersedia  berdampak  pada  kesejahteraan  sosial  kelompok penyandang  disabilitas  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  para  penyandang  disabilitas  di provinsi  Kalimantan  Timur  belum  terlibat  secara  optimal  dalam proses  pengambilan  kebijakan  terkait  isu  yang  membahas kesejahteraan  mereka.  Selain  itu,  program  pemberdayaan  yang disediakan  pemerintah  Kalimantan  Timur  hingga  saat  ini  masih belum  mampu  menjamin  kesejahteraan  bagi  para  penyandang disabilitas.
Kata Kunci:
Pemberdayaan Penyandang disabilitas, kebijakan, Kalimantan Timur.

## Nurul Syobah
252 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
Abstract:
Dissability issue has become a trending topic which is always interesting to be discussed. Not only in the developing country but also in the developed countries as well. It is so because people with dissability belong to a minority group whose right have not been noticed greatly by the government. Dissability is a concept which has not been realized to be exist in the society although it can be seen clearly in someone’s life. One way to fullfill the people with dissability’s welfare is through a holistic empowerment  where they are involved as the main part but not the object. Therefore, this research are aimed at examining (1) how far is the people with dissability’s involvement in planning and implementing the empowerment programs, and (2) how are the effect of empowerment programs on the welfare of people with dissability sosial group in East Kalimantan. The research result shows that the people with dissability in Kalimantan have not been  involved  yet  in  the  issue  of  their  welfare.  Besides,  the  empowerment programs created by the government of East Kalimantan have not guarateed the people with dissability’s welfare.

## Keywords:
Empowerment of people with dissability, Policy, East Kalimantan

## Pendahuluan
Penyandang  disabilitas  sebenarnya  tidak  begitu  berbeda  dengan masyarakat  pada  umumnya.  Kelompok  penyandang  disabilitas  di  tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh karena  lingkungan  fisik  dan  sosial  yang  tidak  inklusif.  Artinya,  lingkungan  di mana  para  penyandang  disabilitas  berada  cenderung  tidak  mendukung aktualisasi  dari  potensi  yang  mereka  miliki.  Karenanya,  masyarakat  sering dituduh sebagai penyebab eksternal dari disabilitas yang dialami oleh seseorang. Tuduhan  tersebut,  meski  tidak  sepenuhnya  beralasan,  merupakan  salah  satu buah dari upaya kelompok penyandang disabilitas dalam menggeser pandangan umum  mengenai  sebab  terjadinya  disabilitas,  yaitu  dari  yang  berpusat  pada individu menuju masyarakat (sosial). 1
1 Kishor Bhanushali, “Changing Face of Disability Movement: From Charity to Empowerment” paper dipresentasikan pada seminar nasional “Revisiting Social Work in The Field of Health –A Journey  From  Welfare  to  Empowerment”  pada  20-21  Februari  2007,  University  of  Baroda, India, hlm. 1-7
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
Seiring  dengan  meningkatnya  kesadaran  umum  atas  pemenuhan  hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa memandang atribut apapun yang melekat pada  dirinya,  berbagai  jenis  pelayanan  sosial  bagi  kelompok  penyandang disabilitas  kini  mulai  dilihat  sebagai  hak  dari  para  penyandang  disabilitas  yang harus disediakan oleh masyarakat, terutama negara. Pergeseran perspektif dalam mengkaji wacana-wacana terkait disabilitas ditengarai sebagai factor utama yang melahirkan  pandangan-pandangan  yang  demikian.  Dampak  dari  pergeseran pandangan  tersebut  cukup  signifikan,  salah  satunya  adalah  menguatnya kesadaran  bahwa  penyediaan  layanan  sosial  bagi  kelompok  penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan melalui mekanisme berbasis charity. Hak  atas  berbagai  layanan  sosial  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  tidak begitu saja didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Perlu waktu yang tidak sedikit  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas  diseluruh  dunia  sebelum kesadaran  tersebut  muncul  dan  menjadi  dominan  dalam  diskursus  terkait disabilitas.  Pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  yang  melekat  pada  para penyandang  disabilitas  mengandung  implikasi  yang  penting  bagi  kelangsungan hidup  individu-individu  dalam  kelompok  ini,  terutama  yang  berkaitan  dengan pembentukan identitas sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri.
Para penyandang disabilitas tidak mesti lagi terus-terusan terjebak dalam suasana duka yang berkepanjangan. Pengakuan atas hak penyandang disabilitas adalah sumberdaya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan moral dari  para  penyandang  disabilitas  sehingga  meningkatkan  peluang  keberhasilan mereka  untuk  menjalani  kehidupan  pribadi  dan  sosial  yang  bermakna. Universalitas  dari  hak  bagi  penyandang  disabilitas  ditengarai  bersumber  dari kesadaran bahwa disabilitas adalah satu kondisi yang pasti atau pernah dialami oleh  setiap  orang  seiring  dengan  bertambahnya  usia,  atau  karena  sebab-sebab lain.  Tidak  hanya  penting  sebagai  landasan  moral,  universalitas  tersebut  juga penting  sebagai  pijakan  untuk  membangun  lingkungan  fisik  dan  sosial  yang inklusif  dalam  mengakomodir  beragamnya  kebutuhan  kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Bagaimanapun  juga,  para  penyandang  disabilitas  telah  lama  menjadi objek diskriminasi yang merugikan mereka. Diskriminasi bagi para penyandang disabilitas  terjadi  hampir  pada  semua  aspek  kehidupan,  terutama  pada  bidang pendidikan  dan  bidang  lapangan  kerja.  Di  bidang  pendidikan,  penyandang disabilitas  cenderung  terkucilkan  karena  dianggap  kurang  memiliki  potensi untuk  berkembang  selayaknya  individu-individu  lain.  Perbedaan  anatomi  dan fungsi organ terutama sekali menyebabkan para penyandang disabilitas tersisih dari sektor pendidikan. Bentuk-bentuk bangunan serta sikap kelompok dominan

## Nurul Syobah
254 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
yang tidak bersahabat bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai wujud dari kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok ini.
Tentu saja terjadi kesenjangan dalam hal bekal pendidikan yang dienyam oleh  para  penyandang  disabilitas  dengan  rekan-rekan  mereka  yang  tidak menyandang disabilitas. Pendidikan yang tersedia bagi masyarakat umum, yang cenderung  tidak  aksesibel  bagi  penyandang  disabilitas,  umumnya  lebih berkualitas  dibandingkan  dengan  layanan  pendidikan  bagi  penyandang disabilitas.  Hal  ini  terutama  berakar  pada  kepercayaan  bahwa  penyandang disabilitas memiliki potensi yang lebih kecil dari yang prevalensi umum. 2
Nasib lebih mengenaskan dialami oleh penyandang disabilitas yang tidak terjangkau  sama  sekali  oleh  layanan-layanan  pendidikan.  Alih-alih  mampu memperluas  cakrawala  pemikiran  serta  keterampilan  sebagai  bekal  hidup mandiri  di  masa  mendatang,  kondisi  ketiadaan  akses  tersebut  memaksa  para penyandang disabilitas untuk hidup pada kondisi yang sulit untuk diterima nalar kemanusiaan.  Harapan  untuk  dapat  hidup  layak  sebagaimana  orang-orang  lain semakin  kabur,  bahkan  lenyap  dilindap  kenyataan  bahwa  satu-satunya  masa depan yang tersisa bagi mereka adalah hidup dari derma dan belas kasihan orang lain.
Tingkat pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tidak memadai, ketika dihadapkan dengan tuntutan dunia usaha yang kian kompetitif dari waktu ke  waktu,  menyeret  para  penyandang  disabilitas  menuju  kemiskinan. Penyandang  disabilitas  cenderung  tidak  diterima  bekerja  serta  sulit  untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia,  problem  ini  semakin  jelas  teramati.  Selain  bersaing  mendapatkan pekerjaan  yang  layak,  penyandang  disabilitas  di  negara-negara  berkembang dituntut untuk bersaing dengan para pengangguran lain yang tidak menyandang disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diduga, para penyandang disabilitas biasanya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan.
Mengatasi  hal  tersebut,  kebijakan-kebijakan  terkait  dengan pemberdayaan  kelompok  penyandang  disabilitas  haruslah  ditempatkan  dalam posisi yang terhormat. Menyamaratakan ukuran-ukuran kesempatan kerja antara kelompok  penyandang  disabilitas  dengan  kelompok  tanpa  disabilitas  beresiko mengekalkan relasi opresif terhadap mereka. Peran negara secara optimal dalam mengenali  hambatan-hambatan  yang  mencegah  penyandang  disabilitas  dari kehidupan sosial dan pribadi yang layak adalah tantangan yang mesti ditanggapi
2 Ken Davis “The Disabled People‟s Movement: Putting The Power in Empowerment” paper disajikan dalam seminar internasional Shiffield University pada tahun 1996.
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
oleh  para  pelaku  pemberdayaan.  Pemberdayaan  kelompok  disabilitas,  dengan demikian, haruslah dilakukan sesuai dengan memodifikasi lingkungan sehingga hambatan-hambatan  fisik  maupun  sosial  tersebut  menjadi  minimal.  Tantangan selanjutnya adalah melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja  yang  memadai  dan  relevan  dengan  kondisi  anatomis  dan  fungsional mereka.
Agar para penyandang disabilitas dapat menentukan sendiri hal-hal yang mereka anggap baik bagi kehidupan pribadi dan sosial mereka, perlu disediakan pendidikan  yang  memadai  sebagai  sarana  pengembangan  kemampuan  berfikir sehingga para penyandang disabilitas mampu menimbang kebutuhan-kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhannya secara rasional dan bertanggung jawab. Membantu para penyandang disabilitas menyusun coping strategy secara optimal, karenanya, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mencederai hak penyandang disabilitas atas self-determination.
Pemberdayaan  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas  bertujuan  untuk meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sosial. Tujuan  ini  pada  dasarnya  hendak  menyelesaikan  dua  masalah  sekaligus,  yaitu memecahkan problem ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan  meningkatkan  derajat  keberfungsian  sosial  dari  individu-individu  dalam masyarakat secara umum. Ketika para penyandang disabilitas tidak bergantung terhadap  pihak  lain  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  hidupnya,  maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi lain yang  lebih  produktif  menjadi  semakin  terbuka.  Selain  itu,  sebagai  salah  satu kelompok  minoritas  terbesar,  keikutsertaan  kelompok  penyandang  disabilitas dalam  berbagai  aktifitas  produktif  akan  secara  langsung  mendorong  terjadinya pertumbuhan ekonomi.
Memberi  ruang  yang  lebih  luas  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas untuk  menentukan  sendiri  jalan  hidupnya,  dengan  begitu,  adalah  salah  satu gagasan  terpenting  dalam  setiap  program  pemberdayaan  bagi  kelompok disabilitas. Hal ini sekaligus menjadi satu dasar untuk menilai kembali berbagai program  rehabilitasi  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  standar  umum  dalam menangani  masalah  sosial  terkait  disabilitas.  Para  penyandang  disabilitas  yang selama ini kurang terdengar suaranya 3 perlu untuk dilibatkan dalam penyusunan program  pemberdayaan  serta  pelaksanaannya.  Meskipun  pada  negara-negara berkembang  di  mana  tingkat  pendidikan  yang  dienyam  oleh  para  penyandang disabilitas masih sangat rendah sehingga menghambat mereka untuk menyadari
3 Juliet C. Rothman, Social Work Practice Across Disablity, (USA, Pearson Education: 2003), hlm. 1.

## Nurul Syobah
256 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
kebutuhan  sendiri,  keterlibatan  penyandang  disabilitas  haruslah  tetap diprioritaskan. 4 Karena  itulah  maka  Pengetahuan  lokal  mengenai  penanganan penyandang  disabilitas,  yang  unik  dari  setiap  tempat,  perlu  untuk  dijadikan pijakan dalam mengembangkan model-model pemberdayaan yang relevan.
Pada  akhirnya  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  pemberdayaan penyandang disabilitas harus menyadari bahwa masalah disabilitas telah berusia hampir  setua  peradaban  manusia.  Kompleksitas  masalah  sosial  yang  terkait disabilitas  tidak  dapat  diurai  dengan  sebuah  cara  universal  melainkan  melalui beragam cara yang memungkinkan. Kajian-kajian mengenai disabilitas yang telah dilakukan pada hampir seluruh penjuru dunia mesti ditempatkan sebagai bahan pertimbangan  dalam  menyusun  corak  pemberdayaan  yang  sejalan  dengan gagasan para penyandang disabilitas mengenai apa yang terbaik bagi diri mereka dalam lingkungan sosial.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang memanfaatkan teknik kualitatif  untuk  menangani  data-data  yang  berhasil  dikumpukan.  Perspektif eksploratif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal yang  memadai  tentang  sebuah  fenomena  yang  terdapat  di  tengah  masyarakat. Pendekatan  eksploratif  dianggap  relevan  dengan  tujuan  tim  peneliti  untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kehidupan para kenyandang disabilitas dalam kaitannya dengan peran lembaga pemerintah dan lembaga non- pemerintah dalam merespon kesejahteraan social mereka.
Meskipun  bersifat  eksploratif,  penelitian  ini  juga  memanfaatkan pendekatan studi kebijakan untuk melihat lebih jauh tentang peran aktor-aktor Negara  dan  non-negara  dalam  merespon  isu-isu  pemberdayaan  kelompok penyandang  disabilitas.  Sebagai  pendekatan  yang  sifatnya  komplementer, metode  evaluasi  kebijakan  yang  juga  diterapkan  dalam  penelitian  ini  berguna dalam  membentuk  gambaran  makro  mengenai  situasi  terkini  dari  usaha-usaha
4 Penelitian  berskala  nasional  yang  dilakukan  Turmusani  di  Jordan,  misalnya,  menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas lebih memilih untuk menerima begitu saja apa yang dianggap pemerintah  baik  untuk  mereka.  Dalam  jangka  panjang,  menolak  untuk  melibatkan  para penyandang  disabilitas  –bahkan  ketika  mereka  menginginkannya-  akan  berujung  pada menguatnya  budaya  ketergantungan  dalam  kelompok  penyandang  disabilitas  itu  sendiri. Karenanya,  pelibatan  penyandang  disabilitas  harus  dilakukan  dengan  memberikan  penyadaran yang cukup sehingga mereka bergairah untuk memikirkan nasib mereka di kemudian hari. Lihat: Majid Turmusani, Disabled People And Economic Needs In The Developing World: A Political Perspective From Jordan, (Hampshire, Ashgate: 2003).
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
pemberdayaan  yang  melibatkan  kelompok  penyandang  disabilitas  di  Provinsi Kalimantan Timur.

## Paradigma Penyandang Disabilitas
Dari  waktu  ke  waktu  penanganan  terhadap  penyandang  disabilitas mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut  berjalan  beriringan  dengan berubahnya pandangan masyarakat luas terhadap isu-isu disabilitas serta model- model  pemberdayaan  yang  tepat  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas  yang biasanya  hidup  terpinggirkan.  Pada  awalnya,  penyandang  disabilitas  di  hampir semua  belahan  dunia  nyaris  tidak  memiliki  kekuatan  apapun  untuk mengintervensi  arah  dari berbagai  kebijakan  terkait  dengan  layanan  sosial  bagi mereka.  Para  penyandang  disabilitas,  terutama  penyandang  disabilitas by  born, biasanya  biasanya  mengenyam  pendidikan  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan rekan-rekan  “normal”  mereka.  Pada  gilirannya,  para  penyandang  disabilitas dengan tingkat pendidikan rendah semakin tersisih dari berbagai aktifitas sosial dan  ekonomi  di  tengah  masyarakat  oleh  sebab  keterbatasan skill dan pengetahuan yang layak jual.
Mengutip  Barton,  Barness  dan  Mercer  mencatat  bahwa  tahun  1992 menandai  terjadinya  pergeseran  paradigma  dalam  kajian  disabilitas  pada  level internasional.  Transisi  dan  transformasi  paradigma  disabilitas  pada  tahun  ini adalah  salah  satu  yang  paling  signifikan. 5 Hal  ini  tentu  tidak  dapat  dipisahkan dengan pergeseran peta geopolitik internasional ketika itu. Sebagaimana diyakini para  ahli,  decade  tahun  1990an  merupakan  masa-masa  awal  kemenangan  blok sekutu  dalam  perang  dingin  melawan  pihak  sosialis,  terutama  Uni  Soviet. Kemenangan tersebut berimplikasi pada menyebarnya paham liberalism secara massive ke berbagai belahan dunia lain dengan lebih mudah. Liberalisme yang mengagungkan  kebebasan  individu  rupanya  mempengaruhi  pandangan kelompok  penyandang  disabilitas  mengenai  hak-hak  mereka  atas  distribusi sumber daya secara lebih adil dan merata melalui mekanisme-mekanisme yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Terjadinya  pergeseran  paradigm  dalam  memandang  isu-isu  disabilitas, tidak  diragukan  lagi,  merupakan  faktor  utama  dalam  mendorong  munculnya berbagai  bentuk  layanan  sosial  baru  bagi  penyandang  disabilitas  di  seluruh dunia. Sepanjang sejarah, disabilitas sebagai sebagai bagian penting dari personal tragedy  telah  mulai  dianggap  sebagai  salah  satu  bagian  dari  tidak  aksesibelnya
5 Collin Barnes dan Geof Mercer, Disability: Key Concepts, (London: Polity Press, 2003), hlm.
47

## Nurul Syobah
lingkungan  sosial  (inaccessibility  of  social  environment).  Berbagai  bentuk modifikasi  lingkungan  sosial  telah  banyak  dijadikan  model  penanganan  utama dalam  meningkatkan  level  keberfungsian  sosial  kelompok  masyarakat  dengan disabilitas.  Sebagai  contoh,  sebut  saja  terbukanya  akses  di  bidang  pendidikan bagi  para  penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  upaya  paling  dini  dalam membangun  kesetaraan  jangka  panjang. 6 Para  penyandang  disabilitas  tidak  lagi ditepikan  dari  masyarakat  arusutama  melalui  layanan-layanan  institusional bermatra rehabilitasi.
Dalam kajian disabilitas, setidaknya terdapat dua pandangan utama yang masih  aktif  berkonflik  hingga  saat  ini,  yaitu  model  medis  dan  model  sosial. Model  medis  mengacu  pada  pandangan  bahwa  disabilitas  adalah  kondisi  yang menunjukkan  ketidaksempurnaan  pada  seseorang  sehingga  ia  harus  diberikan perawatan  yang  memadai  agar  dapat  berpartisipasi  secara  normal.  Di  sisi  lain, model  sosial  menganggap  bahwa  lingkungan  sosial  lah  yang  membuat  orang mengalami  disabilitas,  terutama  melalui  lingkungan  fisik  yang  tidak mengakomodir keragaman individu (termasuk penyandang disabilitas).
Baik  model  medis  maupun  model  sosial  pada  dasarnya  tidak  dapat digunakan  secara  sendiri-sendiri.  Agar  dapat  menangani  masalah-masalah  yang berkenaan  dengan  disabilitas  secara  lebih  baik,  diperlukan  model  yang mengakomodir  sebanyak  mungkin  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan disabilitas.  Penerapan  model  medis  secara  tidak  bertanggung  jawab  akan berujung  pada  sikap blaming  the  victim ,  yaitu  para  penyandang  disabilitas  itu sendiri. Keberdayaan penyandang disabilitas pun menjadi tercerabut oleh karena anggapan bahwa disabilitas merupakan „penyakit‟ yang hanya bisa ditangani oleh profesional di bidang medis. Selain itu, model medis kerap dinilai tidak mampu memberikan  manfaat  bagi  perencanaan  kebijakan  sosial  terkait  disabilitas. Sebaliknya,  penerapan  model  sosial  secara  serampangan  juga  cenderung mengarah pada penghapusan istilah „kecacatan‟, impairments, serta istilah-istilah lain  terkait  disabilitas  sehingga  pengembangan  model-model  penanganan masalah disabilitas menjadi mengawang-awang dan sulit dilakukan.
Tema  menarik  yang  nampaknya  tengah  ramai  dibincang  dalam  kajian mengenai masalah terkait disabilitas adalah aksesibilitas. Akes merupakan topik penting  untuk  menjelaskan  berbagai  bentuk  hambatan  dalam  mencapai keberfungsian  sosial  yang  ideal  bagi  para  penyandang  disabilitas.    Jaeger  dan Cyntia menjelaskan bahwa akses bagi penyandang disabilitas menempati posisi
6 Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, Understanding Disabiltiy: Inclusion, Access, Diversity and Civil Rights , (New York: Praeger, 2005), hlm. 3
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
terpenting  dalam  perencanaan  program-program  pemberdayaan  kelompok  ini. Lebih jauh, dua ahli ini menjelaskan bahwa akses “…is a multifaceted concept with impacts  on  every  part  of  daily  life.  For  individuals  with  disabilities,  access  can  best  be understood as the right to participate equally in ways that are not constrained by physical or mental limitations” 7 Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat disebutkan bahwa pada  dasarnya    perjuangan  penyandang  disabilitas  sepanjang  sejarah  umat manusia  adalah  perjuangan  untuk  mendapatkan  akses  yang  memadai  bagi keberfungsian sosial yang optimal bagi mereka.
Sejalan  dengan  Jaeger  dan  Cyntia,  Barness  dan  Mercer  juga  menyebut bahwa  disabilitas  pada  dasarnya  dikonstruksi  oleh  lingkungan  sosial  sehingga penjelasan yang komprehensif mengenai disabilitas hanya akan didapatkan jika seseorang  mengkaji  lingkungan  sosial  alih-alih  individu  penyandang  disabilitas. Berdasarkan  keyakinan  tersebut,  ahli-ahli  ini  menyarankan  agar  kajian-kajian terhadap  topik-topik  disabilitas  baiknya  dimulai  dengan  mengidentifikasi prioritas  kelompok  penyandang  disabilitas  atas  layanan-layanan  sosial  yang berguna bagi mereka. Lebih jauh, Barness dan Mercer menyebutkan bahwa cara ideal dalam mengkaji disabilitas memiliki beberapa cirri khas, antara lain: tidak berideologi medis, tidak mesti netral atau mengesampingkan dampak dari opresi yang dialami oleh penyandang disabilitas, tidak mereproduksi pengetahuan yang familiar, serta tidak segan untuk menjelajahi area-area metodologis dan teoritis yang belum terpetakan oleh kajian-kajian sebelumnya. 8
Pada  tataran  internasional,  penanganan  masalah  terkait  disabilitas memang telah lama menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan di berbagai konfrensi  internasional.  Berbagai  gerakan  anti-diskriminasi  yang  diperjuangkan oleh berbagai lembaga kemanusiaan yang merasa bahwa kajian disabilitas selama ini  dilakukan  semata-mata  untuk  memenuhi  kepentingan  non-penyandang disabilitas. Riset-riset mengenai disabilitas cenderung mengekalkan diskriminasi atas  kelompok  tersebut  alih-alih  membebaskan  mereka  dari  belenggu ketertindasan. Berbagai lembaga pemangku kepentingan penyandang disabilitas di  seluruh  dunia  kerap  menuduh  bahwa  penelitian  tentang  disabilitas  yang selama ini dilakukan pada pusat-pusat pengembangan keilmuan (Universitas dll) umumnya  memantapkan  relasi  yang  merugikan  kepentingan  penyandang disabilitas itu sendiri. 9
7 Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, Understanding Disabiltiy: Inclusion..., hlm. 63 8 Collin Barness dan Geof Mercer, Disability …., hlm. 102
9 Michelle Moore, Sarah Deazley dan June Maezler, Researching Disability Issues (Philadephia: Open University Press, 1989 ), hlm. 100

## Nurul Syobah
Jika  dilacak  lebih  jauh,  model-model  penanganan  kelompok  disabilitas pada  dasarnya  hampir  setua  usia  peradaban  manusia.  Sejarah  modern  terkait penanganan  kelompok  disabilitas  berskala  nasional  yang  paling  terkenal umumnya sering dikaitkan dengan the Elizabethan poor law pada awal abad ke- 17.  Di  masa  itu,  penyandang  disabilitas  dikategorikan  sebagai  kelompok masyarakat tidak beruntung yang pantas untuk menerima santunan dari negara. Undang-undang tersebut juga ditengarai sebagai cikal bakal dari lahirnya model inststitusional  dalam  praktek  pelayanan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas. Dalam  undang-undang  tersebut,  penyandang  disabilitas  disejajarkan  dengan penderita penyakit kronis yang kehilangan kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat umum.
Lekatnya kondisi kesehatan dengan disabilitas, sebagaimana ditunjukkan oleh  dua  perspektif  dominan  dalam  kajian  ini,  mengukuhkan  asumsi  bahwa disabilitas  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kondisi  kesehatan.  Badan kesehatan  dunia  seperti  World  Health  Organization  (WHO)  misalnya, mengungkapkan  bahwa  pengembangan  model-model  yang  ideal  untuk mengatasi  masalah-masalah  terkait  disabilitas  harus  terintegrasi  dengan  model- model pelayanan kesehatan yang bersifat universal.
Pada  tahun  1980-an,  WHO  mengembangkan  isntrumen  yang  dikenal sebagai  ICD-10  (international  statistical  classification  of  disease  and  related health  problem)  untuk  mengidentifikasi  penyakit  melalui  diagnosis  kesehatan. Focus  utama  dari  ICD-10  adalah  untuk  mengetahui  prevalensi  dari  penyakit yang  menyebabkan  kematian.  Dari  sudut  pandang  ICD-10,  disabilitas terkategorikan  sebagai  sebuah  bentuk  kelainan  yang  disebabkan  oleh  factor- faktor tertentu yang digolongkan sebagai penyakit.
Beberapa  decade  kemudian,  WHO  memperkenalkan  instrument  baru untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  level  kesehatan  dan disabilitas,  yaitu  the  international  classification  if  functioning,  disability  and health  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  ICF.  Dalam  konsep  ICF,  disabilitas dipandang  sebagai  sebuah  fenomena  universal  yang  umum  dihadapi  oleh masyarakat, terlepas dari perbedaan bahasa, budaya dan agama. Pandangan atas disabilitas mengalami pergeseran penting, yaitu dari focus pada impairment yang dimiliki  oleh  seseorang  menuju  focus  pada  level  kesehatan  yang  menjadikan seseorang mengalami berbagai bentuk hambatan dalam aktifitas sehari-hari dan partisipasi yang optimal. 10
10 Pengenalan  konsep  ICF  sebagai  intrumen  handal  dalam  mengidentifikasi  berbagai  bentuk disabilitas yang dialami oleh individu mulai dilakukan oleh WHO menjelang akhir decade 1990-
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
Melalui ICF, kecacatan dan kesehatan dilihat dengan cara yang baru dan berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Disabilitas, oleh sebab itu, tidak  lagi  menjadi  eksklusif  dan  permanen  melainkan  dinamis  dan  temporer. Setiap  orang  dapat  saja  mengalami  disabilitas  di  satu  waktu  dan  tempat  lalu kemudian  tidak  mengalaminya  di  lain  waktu  dan  tempat.  Disabilitas  menjadi perpaduan  antara  berbagai  factor  yang  berkenaan  dengan  menjalankan  fungsi sosial sehari-hari dan partisipasi yang optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

## Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Menerjemahkan  teori-teori  pemberdayaan  menjadi  konsep-konsep  yang operasional  dan  dapat  diimplementasikan,  barangkali,  merupakan  element terpenting  dari  pemberdayaan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Teori-teori pemberdayaan  masyarakat  akan  berguna  dalam  praktiknya,  ketika  terdapat model  yang  tepat  untuk  menggambarkan  hubungan-hubungan  antara  berbagai elemen  yang  bekerja  dalam  masyarakat/komunitas  yang  hendak  diberdayakan. Tanpa  model  yang  jelas,  program-program  pemberdayaan  pada  dasarnya  akan kehilangan  arah  segera  setelah  diluncurkan.  Sebagai  kajian  yang  berorientasi pada tindakan nyata, konsep-konsep pemberdayaan masyarakat haruslah bersifat membumi (grounded  to  earth). Ide  dan  gagasan  yang  sifatnya  mengawang-awang dan  cenderung  tidak  berkaitan  dengan  kondisi riil yang  terjadi  di  tengah masyarakat  sejatinya  tidak  sesuai  dengan  tujuan  utama  dari  hampir  semua program  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  meningkatkan  kapasitas  masyarakat dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  secara  mandiri  dan  berkelanjutan. Generalisasi  secara  serampangan,  dengan  demikian,  haruslah  dihindari  sejak dini.  Jika  tidak,  resiko  tergelincir  dalam  paradox  pemberdayaan  yang berparadigma  top-down  akan  menjadi  semakin  besar.  Menjawab  tantangan tersebut,  para  pelaku  pemberdayaan  masyarakat  di  seluruh  dunia  umumnya semakin  menyadari  bahwa  dalam  setiap  program  pemberdayaan,  masyarakat harus  ditempatkan  sebagai  elemen  utama.  Perumusan  kebijakan  terkait pemberdayaan  masyarakat,  karenanya,  harus  diupayakan  agar  sebisa  mungkin dapat  mengakomodir  pengetahuan-pengetahuan  lokal  yang  membudaya  di tengah  masyarakat,  termasuk  penggunaan-penggunaan  teknologi  tertentu.
an.  Dalam  konsep  ICF,  WHO  membedakan  antara  performa  dan  kapasitas  dari  penyandang disabilitas.  Berdasarkan  ICF,  performa  merupakan  derajad  kesanggupan  seseorang  dalam menjalankan  aktifitas  dan  fungsi  sosial  sehari  hari  dengan  bantuan  alat-alat  bantu  yang  biasa mereka  gunakan  sedangkan  kapasitas  disebut  sebagai  tingkat  kesanggupan  penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari tanpa bantuan alat-alat apapun. Lihat “Toward a Common Language For Functioning, Disability and Health”, WHO, Genewa: 2002.

## Nurul Syobah
Bagaimanapun  juga,  pengetahuan  lokal  merefleksikan  cara-cara  menyesuaikan diri yang digunakan oleh orang-orang dalam lingkungan mereka. Pada dasarnya istilah  pemberdayaan  penyandang  disabilitas  mengacu  pada  pemberdayaan kelompok  disabilitas  sebagai  kelompok  sosial  yang  memiliki  potensi sebagaimana  manusia  lain  pada  umumnya.  Pemberdayaan  penyandang disabilitas  dibangung  di  atas  keyakinan  bahwa  dengan  beberapa  bentuk penyesuaian  lingkungan,  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh  para  penyandang disabilitas tentu saja bisa diaktualisasikan dengan optimal. Jika ditilik dari sudut pandang  pemberdayaan,  intervensi  sosial  bagi  para  penyandang  disabilitas berhubungan erat dengan jenis dan tingkat disabilitas yang dialami mereka. Hal ini  juga  tampak  dalam  adagium  tentang  disabilitas  yang  terkenal,  yaitu nothing about  us  without  us .  Memberdayakan  penyandang  disabilitas  seharusnya  dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan anatomis, mental dan sosial yang secara  bersama-sama  menghambat  pemenuhan  keberfungsian  sosial  mereka dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pengembangan  berbagai  bentuk  dan  model intervensi  sosial  sangat  bergantung  pada  lingkungan  di  mana  intervensi- intervensi  tersebut  akan  digunakan.  Dalam  konteks  Indonesia,  model-model intervensi sosial –salah satunya program pemberdayaan– harus
mempertimbangkan  tingkat  kedewasaan  masyarakat  (social  maturation). 11
Mengimpor  model-model  pemberdayaan  secara  semena-mena  tentu  akan berdampak  buruk  bagi  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Demikian  halnya dengan  pemberdayaan  penyandang  disabilitas  di  Indonesia.  Sebisa  mungkin penyandang  disabilitas  di  Indonesia  dilibatkan  dalam  perencanaan  dan penerapan  program-program  pemberdayaan  demi  keberhasilan  pelaksanaan program serta peningkatan tingkat pemenuhan kesejahteraan sosial bagi mereka. Di  Indonesia,  layanan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  dapat  dilihat  pada kebijakan-kebijakan  pemerintah  untuk  menghilangkan  hambatan-hambatan sosial  yang  dialami  oleh  penyandang  disabilitas.  Sejak  tahun  2008  pemerintah
11 Dalam praktek pekerjaan sosial, beberapa decade belakangan ini ditandai dengan kemunculan isu-isu  indijenisasi  praktek  pekerjaan  sosial.  Dalam  konteks  Indonesia  hal  ini  dapat  diartikan sebagai  munculnya  kesadaran  bahwa  praktek-praktek  pekerjaan  sosial  sebenarnya  telah  lama dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, namun pengetahuan yang sistematis mengenai hal  tersebut  masih  belum  terdokumentasi  dengan  baik  sehingga  muncul  kekuatiran  akan penggunaan model-model barat secara berlebihan dalam praktek pekerjaan sosial di era modern sekarang  ini.  Telaah  secara  seksama  akan  menunjukkan  bahwa  model-model  barat  tidak sepenuhnya  dapat  diaplikasikan  dalam  konteks  masyarakat  Indonesia,  salah  satunya  karena tingkat kedewasaan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang dihadapi sebagai agregat  dari  beban  interaksi  dalam  hubungan  sosial.  lihat  Riant  Nogroho, Social  Policy  for Developing Counties, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012).
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
Indonesia  mulai  menggunakan  konsep  ICF  dalam  mengidentifikasi  kecacatan yang  menyebabkan  terjadinya  disabilitas.  Meskipun  survey  nasional  baru dilakukan  pada  sembilan  provinsi,  di  masa-masa  mendatang  pemerintah  RI diharapkan  untuk  melakukan  survey  serupa  secara  merata  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Survey  nasional  yang  dilakukan  departemen  sosial  RI  pada  tahun 2008 diklaim menggunakan konsep ICF. Meski demikian, hasil survey tersebut tampaknya  perlu  untuk  dikritisi  mengingat  beberapa  kelemahan  yang  tampak dalam  beberapa  bagian  dari  klasifikasi  dalam  survey  tersebut.  Survey  tersebut, misalnya,  mengelompokkan  penyandang  disabilitas  berusia  18-60  tahun  dalam satu klaster. Penggabungan tersebut sepintas memang tidak tampak bermasalah, namun jika dicermati lebih jauh, menggabungkan penyandang disabilitas dalam rentang usia yang begitu beragam tersebut cenderung mengaburkan esensi dari masalah terkait disabilitas yang mereka hadapi. Seorang penyandang disabilitas berusia 59 tahun, misalnya, cenderung memiliki masalah-masalah keberfungsian yang  sama  dengan  non  penyandang  disabilitas  dengan  usia  yang  sama.  Factor usia  dengan  sendirinya  menyebabkan  seseorang  mengalami  berbagai  bentuk disabilitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Lebih  jauh,  menggabungkan  rentang usia  yang  begitu  beragam  tersebut  juga  menjadikan  ukuran  produktifitas penyandang disabilitas menjadi sulit diukur sehingga pada akhirnya rekomendasi kebijakanpun  menjadi  sulit  untuk  diajukan.  Dari  Sembilan  provinsi  yang disurvey,  Departemen  Sosial  mencatat  bahwa  terdapat  299.203  orang penyandang  disabilitas.  Dari  jumlah  total  tersebut,  penyandang  cacat  fisik menempati  urutan  terbesar  dengan  jumlah  mencapai  277.201  orang,  diikuti penyandang cacat mental dan cacat gabungan (mental dan fisik) dengan jumlah berturut-turut 61.550 orang dan 10.452 orang. Depsos juga mencatat sejumlah 53.128  orang  penyandang  disabilitas  dengan  usia  di  atas  61  tahun. 12 Sebaran jumlah  penyandang  disabilitas  seperti  itu  sebenarnya  perlu  untuk  dicurigai, apalagi jika mengingat bahwa inklusifitas lingkungan fisik dan sosial di Indonesia yang  belum  menunjukkan  gelagat  yang  menggembirakan.  Disabilitas mempengaruhi  pengembangan  identitas  orang-orang  yang  menyandangnya. Identitas dikembangkan melalui interaksi berkelanjutan antara seseorang dengan lingkungan  sosial  di  mana  mereka  berada.  Indentitas  penyandang  disabilitas berkembang sesuai dengan inklusifitas lingkungan sosial dalam mengakomodir pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  mereka.  Dalam  lingkungan  yang  inklusif, penyandang  disabilitas  cenderung  mengembangkan  konsep  diri  serta  strategi
12 Hasil  Survey  Pendataan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  Departemen Sosial RI, 2008.

## Nurul Syobah
coping yang positif, hal berkebalikan terjadi dalam lingkungan yang sebaliknya. Penyandang  disabilitas  pada  umumnya  mengembangkan  cara-cara  tersendiri yang  unik  dalam  kaitannya  dengan  cara  mereka  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan fisik dan sosial. Keberhasilan program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, lebih dari peran factor eksternal penyandang disabilitas, ditentukan oleh mekanisme coping yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Barness  dan  Mercer  menyebut  mekanisme  koping  penyandang  disabilitas mencakup “…  the  strategies  people  adopt  in  terms  of  preferred  choices  and  the  social, financial  and  emotional  resources  available” . 13 Mendampingi  penyandang  disabilitas membentuk mekanisme koping yang canggih, dengan demikian, adalah bagian penting  dari  upaya  menyukseskan  berbagai  program-program  pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

## Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur
Kelompok penyandang disabilitas umumnya terdiri dari orang-orang miskin yang  tersisih  dari  aktifitas  perekonomian  mainstream  di  tengah  masyarakat. Kemiskinan  yang  diderita  oleh  para  penyandang  disabilitas  bersifat multidimensional.  Meski  begitu,  kemiskinan  financial  adalah  salah  satu  topik paling  penting  yang  perlu  untuk  dicarikan  solusinya.  Penyandang  disabilitas cenderung  terperangkap  dalam  jerat  kemiskinan  oleh  karena  keterbatasan lingkungan sosial dalam hal kemampuan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.  Di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia,  kemiskinan  yang menjerat penyandang disabilitas memiliki persistensi ganda. Kebijakan-kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan yang mendera penyandang disabilitas kerap kali overlapping dengan kebijakan-kebijakan anti-kemiskinan secara umum. Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  beragamnya  bentuk  dan  jenis  disabilitas  merupakan masalah  paling  pelik  yang  kerap  menghambat  perumusan  kebijakan-kebijakan sosial  yang  inklusif  bagi  penyandang  disabilitas.  Meski  begitu,  para  pemangku kepentingan  penyandang disabilitas  perlu  untuk  berkaca  dari  berbagai  konsep- konsep  pemberdayaan  yang  relative  universal  sehingga  memungkinkan  untuk diadopsi  dalam  kerangka  pemberdayaan  para  penyandang  disabilitas.  Deepa Narayan,  misalnya,  mengidentifikasi  empat  elemen  yang  penting  untuk diperhatikan  guna  menyukseskan  program  pemberdayaan  masyarakat  secara umum.  Empat  elemen  tersebut  berturut-turut  adalah:  akses  atas  informasi,
13 Collin Barness dan Geof Mercer, Disability …, hlm. 75
Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
inklusi/partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. 14 Jika diterapkan pada  penyandang  disabilitas,  dua  elemen  pertama  yang  disebutkan  Deepa tampaknya  akan  sesuai.  Penyandang  disabilitas  perlu  untuk  dibekali  dengan kemampuan mengakses informasi dengan cara-cara yang relevan dengan tingkat dan jenis dari disabilitas yang mereka alami.
Di Indonesia, pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas telah diatur, salah  satunya,  dalam  UU  No.  4  Tahun  1997.  Pasal  5  UU  tersebut,  misalnya, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam  segala  aspek  kehidupan  dan  penghidupan.  Melalui  pengakuan  tersebut, setiap orang sebenarnya berhak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan  para  penyandang  disabilitas  melalui  program-program intervensi  yang  relevan.  Sayangnya,  hingga  saat  ini  belum  terdapat  kerangka acuan yang jelas dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Selanjutnya  UU  No.  8  tahun  2016  secara  lebih  gamblang  mengkhususkan pembahasan tentang penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan yang tertuang dalam  undang-undang  tersebut  adalah  kesamaan  hak,  perlindungan, penghormatan,  pemberdayaan,  aksesibilitas,  unit  layanan  disabilitas,  komisi nasional  disabilitas  dan  lain  sebagainya.  Undang-undang  ini  muncul  dengan harapan  terpenuhinya  kesejahteraan  sosial  bagi  para  penyandang  disabilitass  di Indonesia.  Beberapa  hak  yang  harusnya  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas adalah  hak  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  dan perlindungan  sosial.  Di  Kalimantan  Timur,  Dinas  Sosial  sebagai  representasi dari  pemerintah  dalam  menghadapi  isu  disabilitas  menyediakan  program rehabilitasi  bagi  para  penyandang  disabilitas. 15 “….  Ya  kalau  kami  di  Dinsos  ini hanya menyediakan program rehabilitasi saja bagi mereka. Jadi mereka kami kursuskan di jawa, di Bogor dan Solo.” Bagi pemerintah program ini dipandang berjalan efektif karena  mampu  memberikan  kemampuan  ( skill )  bagi  para  penyandang disabilitas. 16 Meski  demikian,  muncul  berbagai  kritik  atas  program  tersebut. Beberapa  pihak  memandang  bahwa  program  yang  hanya  berfokus  pada penyandang  disabilitas  dan  kemudian  berpotensi  menebalkan  dinding ekslusifitas  di  sekitar  mereka  dan  tidak  membentuk  lingkungan  yang  inklusif. Selain  itu,  setelah  berakhirnya  program,  Dinas  Sosial  tidak  membuka  peluang atau  menyalurkan  bakat  para  penyandang  disabilitas  tersebut  ke  lembaga
14 Deepa Narayan, Empowerment and Poverty reduction: A Source Book, (Washington, The World Bank: 2002), hlm. xx-xxi.
15 Wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, 25 April 2018
16 Wawancara dengan AJ, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 29 April 2018

## Nurul Syobah
266 Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
penyedia kerja sehingga pada akhirnya mereka kembali harus berusaha mandiri dengan  kemampuan  mereka. 17 Berbagai  pelayanan  sosial  yang  disediakan  oleh pemerintah Kalimantan Timur bagi para penyandang disabilitas juga cenderung tidak  sesuai  dengan  problem  utama  yang  mereka  hadapi,  yaitu  diskriminasi. Alih-alih  menggempur  habis  perlakuan  diskriminatif  terhadap  mereka, kebijakan-kebijakan  yang  diambil  pemerintah  sebagai  solusi  bagi  masalah disabilitas  cenderung  bertema  institusionalisasi,  yang  terang-terangan  bersifat diskriminatif.  Para  penyandang  disabilitas  menjadi  merasa  semakin  terkucil sejalan  dengan  gencarnya  pengasingan-pengasingan  yang  mereka  jalani  di lembaga-lembaga  pendidikan  khusus  yang  disediakan  bagi  mereka.  Hal  ini dirasakan  oleh  salah  satu  narasumber  dalam  penelitian  ini  “….ya  kalau  kami tidak didorong untuk gabung dengan non disabilitas gimana kami bisa bersaing di  kehidupan  nyata…” 18 Pemberdayan  ekonomi  adalah  salah  satu  bagian terpenting  dari  keseluruhan  rencana  pembangunan  jangka  panjang.  Hal  ini terutama  karena  pemberdayaan  ekonomi  sendiri  adalah  salah  satu  isu  penting dalam kajian mengenai disabilitas. Dalam hal partisipasi dalam aktifitas ekonomi, penyandang  disabilitas  kerap  mengalami  hambatan  yang  menjadikan  mereka terkucil  dari  arus  utama  perekonomian  dan  cenderung  hanya  terlibat  dalam aktifitas-aktifitas  pseudo-ekonomi.  Diskriminasi  tersebut  terutama  disebabkan oleh  pandangan  umum  bahwa  penyandang  disabilitas  tidak  memiliki  cukup kecakapan  dalam  melakukan  aktifitas-aktifitas  produksi.  Persepsi  mengenai penyandang disabilitas sebagai kelompok yang „tidak berguna‟ oleh sebab kurang inklusifnya  infrastruktur  perekonomian  pantas  untuk  dicurigai  sebagai  factor terpenting  dalam  proses  diskriminasi  penyandang  disabilitas.  Menjalani kehidupan  dalam  dunia  yang  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  terlibat  aktif dan  penuh  dapat  dilihat  melalui  prevalensi  kelompok  penyandang  disabilitas yang  menunjukkan  bahwa  para  penyandang  disabilitas  umumnya  hidup  dalam kubangan  kemiskinan  dan  kesulitas  ekonomi. 19 Aksesibilitas  lingkungan  fisik bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  salah  satu  penyebab  utama  terkucilnya para  penyandang  disabilitas  dari  berbagai  aktifitas  ekonomi.  Meski  demikian, stereotype  dan  prasangka  masyarakat  atas  penyandang  disabilitas  juga  tidak kalah  berperan.  Lingkungan  kerja  yang  tidak  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas  pada  gilirannya  akan  menghilangkan  kesempatan  para  penyandang disabilitas  untuk  mengoptimalkan  aktualisasi  diri  dari  penyandang  disabilitas.
17 Wawancara dengan AJ, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 1 Mei 2018
18 Wawancara dengan FT, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 16 Mei 2018.
19 Collin Barness dan Geof Mercer, Disability…., hlm. 9
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
Lingkungan sosial dan pendidikan yang tidak aksesibel menambah keruh proses pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas.  Sebagai  contoh,  Kota  Samarinda hanya memiliki satu sekolah inklusi pada tingkatan Sekolah Menengah Atas dan beberapa  Sekolah  Dasar  serta  Sekolah  Menengah  Pertama. 20 Fenomena  ini menunjukkan bahwa hingga saat ini inklusifitas belum dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk disediakan oleh pemerintah di Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa anak penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Inklusi masih kerap  menerima  tindakan  diskrimminasi  oleh  teman  ataupun  guru.  Hal  ini ditengarai  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  isu  inklusifitas  di  dunia pendidikan. 21 Penyandang  disabilitas  di  Indonesia  umumnya  tekucil  dari berbagai  layanan  sosial  yang  ditujukan  bagi  mereka.  Selama  ini  layanan  sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih bercorak institusional sehingga cakupan  dari  pelayanan-pelayanan  tersebut  menjadi  terbatas  pada  lingkungan- lingkungan perkotaan. Penyandang disabilitas, terutama mereka yang berada di daerah-daerah  pedesaan  umumnya  tidak  familiar  dengan  berbagai  bentuk layanan sosial yang pada dasarnya tersedia. Selain memiliki kecenderungan untuk menjadi  elitis,  model-model  institusional  tersebut  juga  relative  mahal  untuk ukuran  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Sebagai gantinya,  model- model  pemberdayaan  berbasis  komunitas  telah  mulai  dikembangkan  guna mengatasi  berbagai  hambatan  tersebut.  Keresahan  ini  diungkapkan  oleh  salah satu  narasumber  “…masih  banyak  penyandang  disabilitas  di  daerah  yang berjuang  sendiri  dibantu  oleh  komunitas…” 22 Agar  berdaya,  penyandang disabilitas  perlu  mengenyam  pendidikan  yang  layak.  Sarana  dan  prasarana penunjang  aktifitas  pembelajaran  tentunya  harus  didesain  se-inklusif  mungkin. Gambaran mengkuatirkan mengenai tingkat pendidikan kelompok penyandang disabilitas dapat dilihat dari prevalensi tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang  diekspose  dalam  laporan  Depsos  tahun  2008  yang  menunjukkan  bahwa 195.637  jiwa  dari  total  299.203  jiwa  penyandang  disabilitas  tidak  pernah mengenyam  pendidikan  sama  sekali.  Beradasarkan  sumber  data  yang  sama, gambaran  yang  sama  mengkuatirkannya  menunjukkan  bahwa  229.838  dari 299.203  penyandang  disabilitas  tidak  memiliki  pekerjaan.  Rendahnya  tingkat pendidikan  penyandang  disabilitas  pada  akhirnya  menyebabkan  mereka  tidak
20 Wawancara  dengan  pengawas  Sekolah  Luar  Biasa,  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalimantan Timur, 20 April 2018
21 Wawancara dengan salah  satu orang tua  siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi Kota Samarinda, 25 April 2018
22 Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kaltim, 7 Mei 2018.

## Nurul Syobah
memiliki  skill  yang  marketable  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Penyandang disabilitas  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  (menganggur)  tentunya  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka  secara  mandiri  sehingga  membebani keluarga  mereka.  Dengan  demkian,  seiring  waktu,  beban  sosial  masyarakat secara umum menjadi bertambah sejalan dengan bertambahnya jenis dan ragam kebutuhan  dari  penyandang  disabilitas.  Hingga  saat  ini,  pola  perekrutan  untuk menjaring para penyandang disabilitas yang akan mengikuti program rehabilitasi (pelatihan dan pendidikan) di Kalimantan Timur masih belum sistematis karena masih  belum  memiliki  indicator  baku  dalam  asesmen.  Beberapa  penanggung jawab  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Kal-Tim  masih  mengalihkan  proses  rekrutmen tersebut  ke  beberapa  panti  di  daerah  dan  belum  ada  bentuk  asesmen  khusus yang  mereka  sediakan  guna  menjaring  potensi  para  penyandang  disabilitas. Selain itu, jumlah yang ditargetkan untuk menerima program tersebut pun masih sangat  minim. 23 Alih-alih  hanya  mengandalkan  provisi  dari  negara,  pelaku pemberdayaan bagi penyandang disabilitas juga diharapkan untuk meningkatkan harga  diri  para  penyandang  disabilitas  dengan  mempromosikan self-sustainability bagi penyandang  disabilitas. Para pemangku kebijakan diharapkan untuk dapat menciptakan  iklim  lapangan  kerja  yang  kondusif  bagi  penyerapan  tenaga  kerja dari kelompok disabilitas tanpa mengabaikan kualitas produksi. Artinya, kondisi disabilitas  yang  tidak  berhubungan  dengan  kualitas  kerja  harus  disosialisasikan sehingga  setiap  orang  merasa  yakin  dengan  hasil  kerja  dari  para  penyandang disabilitas  yang  memang  mampu  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  sesuai dengan keterampilan mereka.

## Peran Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan di Kalimantan Timur
Penyandang  disabilitas  telah  lama  menjadi  korban  dari  lingkungan  sosial dimana  mereka  berada.  Selain  mengalami  sederet  bentuk  diskriminasi,  para penyandang  disabilitas  juga  mengalami  berbagai  bentuk  opresi  yang  saling mengekalkan satu sama lain. Pekerja sosial kemasyarakatan, karenanya, dituntut untuk  dapat  memutus  mata  rantai  yang  selama  ini  menghambat  para penyandang  disabilitas  dari  kehidupan  pribadi  dan  sosial  yang  layak.  Pekerja sosial  yang  bekerja  dengan  kelompok  penyandang  disabilitas  juga  perlu menyadari  bahwa  disabilitas  bersifat  beragam  sehingga  tidak  sejalan  dengan kepercayaan  bahwa  terdapat  satu  model  tunggal  yang  paling  tepat  untuk menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan disabilitas. Meski demikian,
23 Wawancara  dengan  PT,  penerima  program  rehabilitasi  penyandang  disabilitas  Provinsi Kalimantan Timur, 15 Mei 2018.
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
pekerja  sosial  juga  sebaiknya  mengetahui  prevalensi  umum  mengenai  bentuk, tingkat dan jenis disabilitas yang dialami oleh orang-orang dengan siapa mereka bekerja.  Melalui  cara  yang  demikian,  pekerja  sosial  akan  memiliki  gambaran mengenai  strategi  yang  relevan  dalam  rangka  memberdayakan  mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering mendapatkan  diskriminasi  dari  lingkungan  sosialnya.  Diskriminasi  yang menimpa  penyandang  disabilitas  tidak  hanyak  berupa  diskriminasi  secara  fisik saja tetapi juga secara psikologis. Banyak dari mereka yang kerap kali merasa di nomor duakan dalam lingkungan kerja, sehingga para penyandang disabilitas di Kalimantan Timur khususnya merasa sulit untuk bergabung sebagai pemegang kebijakan. Seorang penyandang disabilitas yang bekerja di kantor pemerintah di Kota  Samarinda  menceritakan  bagaimana  pandangan  rekan  kerja  dan  atasanya tentang  disabilitas  membuatnya  tepinggirkan  dari  proses  pengembangan  diri yang optimal. “….[S]elama saya bekerja di pemerintahan, saya sama sekali tidak pernah  diajak  untuk  diklat.  Meskipun  saya  pernah  tau  nama  saya  dimasukkan sebagai nama calon peserta diklat, tapi pasti kemudian akan dihapus karena saya pakai  kursi  roda.”  Cerita  informan  kami  tersebut. 24 Dua  factor  utama  yang menentukan tingkat keberdayaan penyandang disabilitas adalah pendidikan dan penyerapan dunia kerja atas mereka. Dengan mengenyam pendidikan yang baik, penyandang  disabilitas  memiliki  kemungkinan  lebih  besar  untuk  memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri melalui keterlibatan dalam aktifitas produksi dunia  kerja.  Modifikasi  sarana  dan  prasarana  pendidikan  serta  penciptaan lingkungan  kerja  yang  aksesibel  bagi  para  penyandang  disabilitas,  dengan demikian,  adalah  syarat  utama  untuk  keberhasilan  program-program pemberdayaan  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas.  Untuk  lingkup  wilayah Kalimantan  Timur,  kebijakan  pemerintah  terhadap  isu  disabilitas  masihlah kurang.  Hal  ini  terlihat  dari  belum  adanya  peraturan  daerah  yang  dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah daerah di Kalimantan Timur terkait isu disabilitas. Meski  demikian,  beberapa  informan  menjelaskan  bahwa  rancangan  terkait peraturan daerah tentang disabilitas telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mencapai tahap sidang paripurna. Akan tetapi, hingga saat ini perda tersebut masih belum dikeluarkan secara resmi karena berbagai kendala yang bersifat administratif. 25 Di sisi lain, para  informan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  jumlah  penyandang
24 Informasi narasumber dalam Focus Group Discussion pegiat studi disabilitas, 11 Mei 2018.
25 Wawancara  dengan  Ketua  Persatuan  Penyanang  Disabilitas  Provinsi  Kalimantan  Timur,  12 April 2018.

## Nurul Syobah
disabilitas  yang  bekerja  pada  sektor  pemerintahan  masih  sangat  minim. Minimnya  jumlah  penyandang  disabilitas  diperberat  dengan  stigma  sebagian besar  stake  holder  yang  menganggap  mereka  tidak  mampu.  Pada  level  ini diskriminasi  sering  mereka  terima  sehingga  sangat  sedikit  dari  penyandang disabilitas yang dapat berperan sebagai pemangku kebijakan. “…hingga saat ini orang-orang  yang  konsern  terhadap  isu  disabilitas  tidak  menempati  posisi sebagai pemangku kebijakan…” Ketidak ikut sertaan penyandang disabilitas di Kalimantan  Timur  menimbulkan  polemik  dalam  berbagai  program  yang diterapkan  oleh  pemerintah,  alih-alih  mempermudah  akses  bagi  para penyandang disabilitas. Salah satu narasumber menceritakan bahwa di beberapa ruas jalan di Kota Samarinda telah dibangun guiding block bagi penyandang tuna netra.  Akan  tetapi, guiding  block yang  telah  terpasang  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  seharusnya  sehingga  tidak  dapat  dipergunakan  oleh  para penyandang tuna netra. Pengambilan kebijakan yang salah tersebut bukanlah hal yang menggembirakan bagi para penyandang disabilitas.
(kesalahan pemasangan guiding block di salah satu ruas jalan Kota samarinda)
Pada  leverl  nasional,  pemerinta  Indonesia  telah  didorong  oleh  berbagai pihak terutama oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Komite ini merupakan salah satu  amanat  dari  Undang-Undang  tentang  penyandang  Disabilitas  di Indonesia. 26 Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  KND  memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan, dan
26 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2016
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut ketentuan dalam pasal 149 UU Disabilitas,  KND  harus  terbentuk  3  tahun  setelah  UU  disahkan.  Meski  telah diadakan pembahasn tentang peraturan presiden terkait isu terseebut pada tahun 2016, usaha pembentukan KND masih diperjuangkan oleh berbagai pihak.

## Penutup
Perjuangan penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh  hak  yang  setara  sebagaimana  yang  sudah  dianggap  taken  for granted oleh rekan-rekan mereka yang tidak menyandang disabilitas tampaknya masih  cukup  panjang.  Pemenuhan  atas  sejumlah  hak  paling  mendasar  seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah  Kalimantan  Timur  yang  memang  tengah  bergelut  dengan  sederet hal lain yang memerlukan penanganan yang sifatnya segera.
Keterlibatan  penyandang  disabilitas  dalam  penyusunan  kebijakan- kebijakan  yang  berdampak  bagi  kesejahteraan  sosial  mereka,  dalam  konteks Kalimantan  Timur,  telah  dilakukan  oleh  sejumlah  organisasi  sosial  dan kemasyarakatan,  dan  bahkan  organisasi  keagamaan.  Meski  demikian,  tidak berlebihan  untuk  menyebut  bahwa  PPDI  (Persatuan  Penyandang  Disabilitas) Kalimantan  Timur  adalah  salah  satu  yang  paling  vocal  dan  terdepan  dalam mendorong diarusutamakannya peran penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan. Dalam hal ini PPDI Kalimantan Timur menganut secara ketat prinsip “tidak kebijakan tentang kami, tanpa melibatkan kami dalam prosesnya”
Di Kalimantan Timur, sejumlah kebijakan tentang disabilitas yang telah diimplementasikan mengalami kegagalan yang fatal (misalnya: pemasangan ram yang  terlalu  curam,  pemasangan  guiding  blok  yang  membahayakan  jiwa,  dll). Kesalahan-kesalahan  tersebut  ditengarai  sebagai  akibat  dari  tidak  terlibatnya penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun  juga,  sejumlah  program  pemberdayaan  (empowerment)  yang menyasar  kelompok  penyandang  disabilitas  di  Kalimantan  Timur  telah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah. Meski masih bermatra charity dan jauh dari prinsip keberdayaan yang ideal bagi penyandang disabilitas, program- program  pemerintah  yang  berbasis  rehabilitasi  secara  umum  membuat perbedaan  yang  berarti  dalam  kehidupan  para  penyandang  disabilitas  di Kalimantan Timur.

## Nurul Syobah

## Daftar Pustaka
Collin Barnes dan Geof Mercer, Disability: Key Concepts, London: Polity Press, 2003
Deepa  Narayan,  Empowerment  and  Poverty  reduction:  A  Source  Book, Washington, The World Bank: 2002 Juliet C. Rothman, Social Work Practice Across Disablity, New York, Pearson
Education: 2003
Ken  Davis  “The  Disabled  People‟s  Movement:  Putting  The  Power  in Empowerment”  paper  disajikan  dalam  seminar  internasional  Shiffield University pada tahun 1996.
Kishor Bhanushali, “Changing Face of Disability Movement: From Charity to Empowerment”  paper  dipresentasikan  pada  seminar  nasional “Revisiting  Social  Work  in  The  Field  of  Health  –A  Journey  From Welfare  to  Empowerment”  pada  20-21  Februari  2007,  University  of Baroda, India.
Majid Turmusani, Disabled People And Economic Needs In  The Developing World: A Political Perspective From Jordan, Hampshire, Ashgate: 2003 Michelle Moore, Sarah Deazley dan June Maezler, Researching Disability Issues, Philadephia, Open University Press, 1989 Paul  T.  Jaeger  dan  Cyntia  Ann  Bowman,  Understanding  Disabiltiy:  Inclusion, Access, Diversity and Civil Rights, New York: Praeger, 2005 Riant  Nogroho,  Social  Policy  for  Developing  Counties,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar: 2012
Survey  Pendataan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS), Departemen Sosial RI, 2008.
Toward  a  Common  Language  for  Functioning,  Disability  and  Health,  WHO, Genewa: 2002.