## 1.    Pendahuluan
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara telah terbentuk jaringan perdagangan rempah-rempah yang melibatkan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Makassar, bahkan pedagang Arab dan Cina. Jaringan perdagangan  ini semakin ramai sejak kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-15. Kondisi geografis  kepulauan  dan  ketersediaan  sumber daya alam sebagai komoditi perdagangan menjadi faktor utama terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara. Jaringan ini
sekaligus memunculkan bandar-bandar besar sebagai pelabuhan utama niaga yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Dalam hal tata niaga, hubungan antarwilayah saling terkait, berperan sebagai wilayah penyangga, penghasil, pendistribusi, ataupun pelabuhan singgah (Harkantiningsih dkk., 2010). Dengan demikian, selain terbentuk jaringan global yang menghubungkan Eropa dan Kepulauan Nusantara, juga terbentuk jaringan Nusantara sebagai bandar transit komoditi sebelum dikirim ke Eropa, serta jaringan lokal yang merupakan
Naskah diterima tanggal 16 Januari 2013, disetujui tanggal 2 Maret 2013.

## PERDAGANGAN CENGKIH MASA KOLONIAL DAN JEJAK PENGARUHNYA DI KEPULAUAN LEASE

## Syahruddin Mansyur
Balai Arkeologi Ambon. Jl. Namalatu-Latuhalat, Nusaniwe, Ambon - 97118 hitam_putih07@yahoo.com
Abstrak . Jaringan perdagangan masa lampau menempatkan rempah-rempah sebagai komoditi utama. Dalam konteks ini, wilayah Maluku dikenal sebagai surga rempah-rempah, karena dua komoditi utama yang dihasilkan yaitu cengkih ( Sysgium aromaticum; Eugenia aromaticum) dan pala ( Myristica fragrans ). Para pedagang Belanda melalui kongsi dagangnya yang dibentuk pada tahun 1602 yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) berhasil merebut hegemoni perdagangan rempah-rempah di Maluku. Topik tulisan ini adalah jejak jaringan perdagangan masa Kolonial terkait dengan kebijakan monopoli cengkih yang diterapkan oleh VOC sekitar pertengahan abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 di Maluku. Periode ini ditandai dengan pemusatan produksi cengkih di tiga gugus pulau yaitu Nusalaut, Saparua, dan Haruku atau sering disebut Kepulauan Lease. Aspek yang dikaji adalah jejak pengaruh perdagangan cengkih masa Kolonial di Kepulauan Lease.
Kata kunci : Cengkih, Kolonial, Kepulauan Lease.
Abstract . Clove Trade during Dutch Colonization and its Influence in Lease Islands. Trade networks of the past have put the spices as primary commodities. In this context, the Moluccas region known as “heaven of spices” because the two main commodities produced are cloves (Sysgiumaromaticum; Eugenia aromaticum) and nutmeg (Myristicafragrans). Dutch traders through its trading partnership formed in 1602 that is Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) managed to seize hegemony spice trade in the Moluccas. Topic of this paper is The trace of Colonial era trade networks associated with the clove monopoly policies applied by the VOCs around the mid-17th century to the mid-19th century in the Moluccas. This period is characterized by the concentration of clove production in the three island groups namely Nusalaut, Saparua, and Haruku or often called the Lease Islands. The aspect of studies is the trace of cloves trading influence in colonial era in the Lease islands.
Keywords : Cloves, Colonial, Lease Islands.
ARKENAS
jalur untuk mengumpulkan komoditi. Setelah kedatangan bangsa Eropa, peran pedagang Nusantara, Arab, dan Cina dalam jaringan perdagangan rempah-rempah mulai melemah dan diambil alih oleh pedagang Eropa. Keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah menjadi pemicu utama minat pedagang Eropa untuk mendapatkan komoditi ini langsung dari pusat produksinya. Penghasil utama komoditi rempah-rempah di Nusantara saat itu adalah Sumatera untuk lada dan Kepulauan Maluku untuk cengkih dan pala. Di Kepulauan Maluku sendiri, kedua komoditi utama rempah-rempah ini terpusat pada dua wilayah yaitu cengkih di Maluku bagian utara (Ternate dan sekitarnya) dan pala di Kepulauan Banda. Bangsa Eropa yang pertama kali mengunjungi wilayah Maluku adalah Portugis pada tahun 1512 yang berhasil menjalin kerjasama perdagangan dengan Kesultanan Ternate, disusul oleh Spanyol pada tahun 1521 yang juga berhasil menjalin kerjasama dengan pesaing tradisional Ternate yaitu Kesultanan Tidore. Kedua bangsa Iberia ini kemudian berhasil menguasai perdagangan rempah- rempah selama hampir satu abad.
Pada pengunjung abad ke-16, muncul pesaing-pesaing Eropa lain terutama Belanda yang tiba di Maluku melalui beberapa ekspedisi yang tiba di Hitu (Pulau Ambon) dan Kepulauan Banda sejak tahun 1599 hingga 1600. Keberhasilan ekspedisi ini kemudian menjadikan Belanda mendirikan badan usaha pada tahun 1602 yang disebut Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Sejak saat itu, Belanda melakukan berbagai upaya untuk menguasai perdagangan rempah- rempah di Maluku, terutama melalui kebijakan monopolinya.
Dalam berbagai aspek, kebijakan monopoli yang diterapkan oleh Belanda sejak masa VOC hingga Hindia Belanda menjadi periode penting dalam jaringan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Melalui kebijakan monopoli ini, Belanda berhasil menguasai
perdagangan rempah-rempah mulai dari pusat produksi hingga pusat pemasarannya di Eropa. Kebijakan monopoli ini kemudian ditunjang dengan sistem tata niaga untuk dua komoditi utama di Maluku yaitu cengkih di Kepulauan Lease dan pala di Kepulauan Banda.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kebijakan monopoli cengkih yang diterapkan oleh bangsa Eropa khususnya Belanda merupakan periode penting dalam  historiografi  lokal  Kepulauan  Maluku. Kebijakan tersebut telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku hingga saat ini. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam tulisan ini, bagaimana gambaran periode monopoli cengkih, serta bagaimana kompleksitas pengaruh kebijakan tersebut terhadap aspek sosial-budaya masyarakat di Kepulauan Lease ?
Topik utama dalam tulisan ini adalah perdagangan cengkih masa Kolonial di wilayah Kepulauan Lease. Oleh karena itu, pembahasan tulisan ini dibatasi pada periode monopoli cengkih masa Kolonial di wilayah Maluku. Sebagaimana sumber-sumber sejarah menyebutkan, bahwa periode monopoli cengkih dimulai pada saat Belanda menerapkan kebijakan pemusatan produksi cengkih di Maluku bagian tengah (Pulau Ambon dan sekitarnya) pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan masa kolonial dalam tulisan ini merujuk pada masa kekuasaan Belanda (sejak masa VOC hingga masa Hindia Belanda). Sementara itu, ruang lingkup wilayah dalam pembahasan ini merujuk pada wilayah Kepulauan Lease, yaitu tiga gugus pulau yang berada di sebelah timur Pulau Ambon sebagai pusat produksi dalam sistem monopoli cengkih yang diterapkan oleh Belanda.
Sementara itu, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian  diidentifikasi  untuk  memperoleh gambaran tentang kebijakan monopoli cengkih
ARKENAS
yang diterapkan oleh Belanda. Selanjutnya, dilakukan sintesa data untuk memperoleh kesimpulan tentang pengaruh kebijakan monopoli cengkih di wilayah Kepulauan Lease.

## 2.   Hasil dan Pembahasan 2.1  Periode Perdagangan Cengkih Masa Kolonial di Maluku
Sumber-sumber tertulis tentang periode perdagangan rempah-rempah (khususnya cengkih dan pala) di Maluku 1 banyak diketahui baik dari laporan-laporan maupun catatan- catatan perjalanan Bangsa Eropa. Sumber- sumber lain yang memuat tentang periode perdagangan rempah-rempah di Maluku di antaranya baik yang berasal dari catatan bangsa Cina, Arab maupun sumber-sumber tertulis dari Jawa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, perdagangan rempah-rempah berpusat di wilayah Ternate dan sekitarnya serta Kepulauan Banda sebagai penghasil utama pala. Kedua wilayah inilah yang melakukan kontak awal dengan para pedagang Cina, Arab maupun pedagang-pedagang Nusantara. Menurut catatan bangsa Eropa, tanaman cengkih mulai menyebar ke wilayah selatan (Pulau Ambon dan Seram Barat) sekitar
1   Saat itu istilah Maluku mengacu pada wilayah Ternate dan sekitarnya yaitu Tidore, Bacan dan Jailolo.
tahun 1475, di mana penduduk pribumi mulai membuat kebun-kebun cengkeh secara teratur dalam ukuran yang kecil (de Graaf, 1977: 27). Wilayah ini kemudian menjadi pusat perdagangan cengkih pada awal abad ke-17, terutama wilayah Hoamual (Seram Barat) yang saat itu menjadi bagian dari KesultananTernate dengan ditempatkannya seorang wakil bergelar Gimelaha yang dijabat oleh seorang dari keturunan Tomagola. Para Gimelaha inilah yang berhak mewakili pihak Ternate dalam hal perdagangan cengkih di bandar perdagangan di Hoamual. Selain Gimelaha , terdapat pula pejabat bergelar orang kaya yang memiliki kebun cengkih yang dikerjakan oleh tenaga budak (Leirissa, 1973: 86-88).
Berikut ini akan diuraikan tentang periode perdagangan cengkih sejak kedatangan ekspedisi pertama pedagang-pedagang Belanda di wilayah Maluku. Selanjutnya, diuraikan berbagai upaya yang ditempuh oleh Belanda menuju monopoli cengkih  hingga masa surut perdagangan cengkih.

## a.  Periode Awal
Ekspedisi pertama para pedagang Belanda tiba di Maluku pada bulan Maret 1599, dipimpin oleh Jacob van Heemskerk
Peta 1. Peta Kepulauan Lease ( Sumber: G. Knaap, 2004 ).
ARKENAS
yang berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Hitu. Selain itu, ekspedisi ini juga mengunjungi Kepulauan Banda dan berhasil pula menjalin hubungan perdagangan di sana. Pada kunjungan berikutnya, tahun 1600, Belanda berhasil meyakinkan pihak Kerajaan Hitu untuk melakukan kerjasama perdagangan serta sepakat memerangi Portugis yang saat itu menjadikan wilayah Leitimor (jasirah selatan Pulau Ambon) sebagai pusat kekuasaan. Kerajaan Hitu kemudian memberi izin pembangunan sebuah benteng di tempat berbatu karang yang bernama “Hatunuku” untuk Belanda. Benteng ini diberi nama “Kasteel van Verre” atau “Kota Warwijk”, benteng ini sendiri merupakan benteng Belanda pertama yang ada di Asia (Bonke, 2010: 34). Dalam perjanjian ini disebutkan pula, bahwa pihak Hitu harus menjual seluruh hasil panen cengkih kepada Belanda dengan harga yang telah disepakati. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak awal Belanda dalam melakukan kontrak dagang tentang monopoli cengkih di Maluku serta untuk pertama kalinya mengibarkan bendera triwarna di Nusantara (de Graaf, 1977: 71).
Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi ini kemudian menjadi titik awal Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Keuntungan dari ekspedisi ini pula yang kemudian menjadi pertimbangan utama pedagang Belanda untuk mendirikan badan usaha yang disebut Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Selain itu, badan usaha ini juga didirikan untuk menghadapi persaingan dengan badan usaha yang dibentuk oleh negara-negara Eropa lain. Saat itu, badan-badan usaha bermunculan di Eropa, di antaranya; Inggris pada tahun 1600 membentuk The British East India Company dan berpusat di Kalkuta (sscnet.ucla.edu, 2013), Perancis pada tahun 1664 membentuk French East India Company (Oxford reference, 2013), serta Perusahaan Hindia Timur Denmark pada tahun 1616 (Britanica, 2013).

## b.  Upaya Menuju Monopoli Cengkih
Periode ini terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi sejak kedatangan Belanda ke wilayah Maluku melalui bendera VOC. Badan usaha ini sendiri merupakan penggabungan badan usaha yang sebelumnya telah ada dan berpusat di kota-kota pelabuhan di Negeri Belanda yaitu Amsterdam, Middelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam.
Pada tahun 1605, Belanda berhasil mengukuhkan kekuasaannya terhadap “Kepulauan Rempah-Rempah” menggantikan Portugis. Sejak saat itu, Belanda mulai menapaki upaya monopoli rempah- rempah melalui kekuatan militernya, untuk menciptakan keamanan yang kondusif dengan meredam kekuatan-kekuatan penguasa lokal diantaranya; Hitu (Ambon), Hoamual (Seram Barat), Iha (Saparua) dan Banda. Upaya ini menampakkan hasil pada paruh pertama abad ke-17, dan dikukuhkan dengan keberhasilan Belanda mendesak Sultan Ternate pada tahun 1652 untuk memusatkan penanaman kedua komoditi rempah-rempah yaitu cengkih di pulau Ambon dan Kepulauan Lease serta pala di Kepulauan Banda (Ricklefs, 2008: 127).
Sejak masa penguasaan Portugis di Maluku, secara politis, Kepulauan Lease berada di bawah kontrol Amboina (mengacu pada pemerintahan Portugis di Ambon), keadaan ini tetap bertahan hingga masa penguasaan Belanda di Maluku. Meski demikian, wilayah ini baru mendapat perhatian dari Belanda pada tahun 1618, ketika beberapa tempat di kepulauan ini mulai menghasilkan komoditi cengkih. Tempat-tempat yang telah menghasilkan cengkih ketika itu adalah Hatuaha, Iha Mahu, dan Nusalaut, untuk itu Belanda menempatkan pos-pos penjagaan di Hatuaha dan Ihamahu. Berdasarkan catatan Valentijn, bahwa tempat- tempat yang pertama kali menanam cengkih di Lease adalah penduduk yang beragama Islam, hal ini tentunya berkaitan dengan kontak dagang sebelum kedatangan bangsa Eropa
ARKENAS
berada ditangan pedagang-pedagang Asia (Leirissa, 1973: 94).
Selama periode tahun 1605 hingga 1652, berbagai upaya dilakukan oleh Belanda untuk memantapkan kebijakan monopoli cengkih di bumi rempah-rempah. Selain meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal, Belanda juga berusaha menutup akses pedagang-pedagang Nusantara (khususnya Makassar) dengan penguasa lokal di Hoamual. Pada periode ini, wilayah Hoamual merupakan penghasil cengkih terbesar di Maluku bagian tengah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Gubernur Herman van Speult (1625), Belanda melakukan penanaman pohon cengkih secara besar-besaran di daerah yang dikuasainya yaitu Leitimor dan Lease. Hingga tahun 1630, perlawanan penguasa lokal di Hoamual terus berlanjut, sehingga Belanda melakukan perjalanan “ Hongi ” ( Hongietocten ) untuk menghancurkan pohon-pohon cengkih yang ada di Seram de Graaf, 1977: 43-46). Keberhasilan Belanda meredam perlawanan Hoamual kemudian dilanjutkan dengan kebijakan memindahkan seluruh penduduk Hoamual ke daerah-daerah lain, yaitu Ambon, Kelang, Manipa dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan demikian, setelah berhasil dengan berbagai upaya tersebut, Belanda kemudian berhasil mendesak Sultan Ternate untuk menandatangani perjanjian yang memberi keleluasaan Belanda untuk melanjutkan kebijakan ekspedisi “ Hongietochten ” di seluruh wilayah Kepulauan Maluku serta memusatkan komoditi cengkih dan pala di wilayah yang dikuasainya, yaitu Pulau Ambon dan Kepulauan Lease serta di Kepulauan Banda.
Dalam penilaian H.J. de graaf (1977), periode pemerintahan Gubernur de Vlaming (1647-1656) merupakan periode penting penataan perekonomian mengenai monopoli perdagangan cengkih yang dijalankan oleh Belanda melalui perusahaan dagangnya yaitu VOC. Selanjutnya, H.J. de Graaf, bahkan
menyebut bahwa periode tersebut merupakan periode ekonomi cengkih terpimpin, di mana Gubernur de Vlaming berhasil mematahkan pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore dalam perdagangan cengkih di Kepulauan Maluku. Hal ini, terutama disebabkan adanya perjanjian antara pihak Belanda dan kedua Kesultanan tersebut untuk menebang seluruh pohon cengkih yang ada di wilayah masing-masing, sehingga cengkih hanya boleh diproduksi di Ambon dan Lease sebagai wilayah yang dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Demikian halnya, pedagang-pedagang lain khususnya pedagang dari Makassar tidak lagi memperoleh akses untuk memperoleh komoditi ini di Hoamual dan wilayah lain di Maluku. Praktis dengan kondisi seperti ini Belanda lebih leluasa menjalankan monopoli cengkih di Maluku (de Graaf, 1977: 171-173). Dalam berbagai hal, kebijakan de Vlaming untuk mencapai hak monopoli cengkih memiliki kesamaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jan Piterszoon Coen di Kepulauan Banda untuk memperoleh hak monopoli pala di Kepulauan Banda.
Sejak periode ini, perdagangan cengkih dalam konteks perdagangan global telah berada di tangan Belanda sebagai penguasa tunggal komoditi cengkih. Aspek penting yang menjadi perhatian Belanda sejak saat itu adalah mempertahankan produksi cengkih di Maluku agar harga jualnya tidak turun terlalu rendah terutama di Eropa sebagai pasar utama komoditi rempah-rempah. Oleh karena itu, kebijakan untuk melanjutkan ekspedisi “ Hongietochten ” dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan produksi cengkih. Ekspedisi ini tidak hanya di luar Pulau Ambon dan Kepulauan Lease sebagai pusat produksi cengkih, tetapi juga di kedua wilayah tersebut ketika produksi cengkih melambung tinggi yang menyebabkan harga jualnya terlalu rendah di pasaran.
Dalam periode monopoli cengkih ini, Belanda memiliki catatan-catatan yang detail terkait dengan perdagangan
ARKENAS
dan produksi cengkih. Seperti misalnya, pada tahun 1775 diketahui bahwa gudang- gudang di Batavia penuh sesak dengan cengkih, sehingga keluar kebijakan untuk memusnahkan pohon cengkih milik Belanda di Maluku. Catatan-catatan Belanda juga memuat tentang upaya menyeimbangkan produksi cengkih. Seperti misalnya catatan pada tahun yang sama yang memuat tentang ekspedisi Hongitochten yang dilaksanakan tiga kali dan berhasil memusnahkan 513.268 pohon cengkih. Pada tahun-tahun berikutnya, Belanda memperkirakan bahwa kebutuhan cengkih dunia akan mencukupi dengan mempertahankan 500.000 sampai 550.000 pohon cengkih. Kebijakan ini dianggap keliru sehingga pada tahun 1780 jumlah pohon cengkih direduksi lagi sehingga hanya mempertahankan 380.300 pohon cengkih. Dalam  periode-periode  selanjutnya,  fluktuasi kebutuhan dan harga pasar seringkali membingungkan pihak Belanda, sehingga kebijakan untuk menebang pohon cengkih seringkali dianggap keliru. Kenyataan ini kemudian membuat Belanda mengeluarkan kebijakan lain pada tahun-tahun selanjutnya untuk menanam kembali pohon cengkih (de Graaf, 1977: 251).
Pada periode monopoli cengkih oleh Belanda, berbagai bentuk potongan dikenakan terhadap harga cengkih yang dijual oleh penduduk. Dalam setiap bahar (550 Amsterdamsche pond ) dikenakan bayaran 56 rijksdaalders , dari jumlah tersebut dipotong oleh pejabat pemerintah sebesar 20%, kemudian 5 rijksdaalders dipotong sebagai “ hatsil-geld ” untuk pejabat-pejabat negeri yang bersangkutan, selain itu ada pula potongan berupa “ pitis-geld ” untuk tukang timbang cengkih. Dengan demikian, penduduk menerima 30 rijksdaalders dalam satu bahar cengkih. Ketentuan ini berlaku hingga masa monopoli cengkih dihapuskan yaitu pada tahun 1865 (Leirissa dkk., 1982: 185).
Berdasarkan uraian dari berbagai sumber
di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak VOC melakukan berbagai upaya untuk menerapkan monopoli cengkih di wilayah Maluku. Langkah-langkah ini sekaligus ditempuh untuk memantapkan sistem monopoli mereka, diantaranya:
1). Meredam perlawanan penguasa-penguasa lokal terkait dengan perdagangan cengkih, khususnya wilayah Hitu, Iha, dan Hoamual. Setelah meredam perlawanan penguasa lokal tersebut, VOC semakin leluasa  untuk  membuat  konflik  internal diantara para penguasa lokal. Berbagai tindakan yang dilakukan, diantaranya: di Hitu dilakukan dengan memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Hitu dan memisahkan pihak penguasa lokal, yaitu Empat Perdana Hitu. Tindakan ini, praktis melemahkan kekuasan Kerajaan Hitu pada saat itu. Tindakan serupa juga dilakukan di Iha, yaitu merelokasi penduduk Iha ke suatu tempat di Hoamual. Selain itu, VOC juga menyerahkan wilayah kekuasaan Iha kepada pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama. Sementara itu, di Hoamual VOC juga melakukan relokasi penduduk ke berbagai tempat di Maluku.
2). Sejak awal, VOC menjalankan hongitochten atau ekspedisi ke berbagai wilayah di Maluku untuk menghancurkan tanaman cengkih. Ekspedisi seperti ini setidaknya memiliki dua tujuan yaitu; pertama , meredam produksi cengkih sehingga harganya tetap terkontrol, dan kedua , menutup akses pedagang gelap (terutama pedagang dari Makassar) yang sering melakukan kontak dagang di beberapa tempat di wilayah Maluku.
3).  Keberhasilan VOC merelokasi pemukiman masyarakat lokal dari daerah perbukitan ke daerah pesisir sebagai upaya untuk memudahkan pengawasan terhadap masyarakat di Kepulauan Lease, termasuk dalam hal budidaya tanaman cengkih.
4).  Pada masa pemerintahan van Speult tahun

## ARKENAS
1625, VOC membuat kebijakan untuk melakukan penanaman besar-besaran pohon cengkih di Leitimor dan Lease, dimana kedua daerah ini berada di bawah kontrol VOC. Kebijakan ini ditempuh, karena mereka tidak dapat bekerjasama dengan Hoamual terkait dengan perdagangan cengkih, daerah Hoamual pada saat itu merupakan penghasil cengkih terbesar di Maluku bagian tengah.
5. Keberhasilan VOC memaksakan sebuah perjanjian dengan pihak Kesultanan Ternate pada tahun 1652 untuk memusatkan produksi cengkih di Kepulauan Lease. Sebelum perjanjian ini, di Maluku bagian tengah terdapat beberapa tempat yang menjadi pusat produksi cengkih yaitu Hoamual dan Hitu. Dalam Perjanjian ini juga disebutkan bahwa pihak VOC akan membayar kompensasi setiap tahun kepada
Kesultanan Ternate. Dengan perjanjian inipula, Hoamual sebagai penghasil utama cengkih yang juga merupakan wilayah Kesultanan Ternate (dengan adanya perwakilan pihak Ternate yang disebut Gimelaha ) semakin terjepit dalam menghadapi pihak VOC.
6. Membangun sistem perbentengan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai pusat produksi cengkih (Kepulauan Lease). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, sistem ini sekaligus berfungsi sebagai infrastruktur pendukung sistem tata niaga komoditi cengkih. Hal ini tampak pada tipe atau jenis benteng yang dibangun di wilayah Kepulauan Lease yang sebagian besar adalah tipe blokhuis . Tipe benteng seperti ini lebih mengutamakan fungsi bangunan sebagai gudang komoditi. Pendukung lain adalah setiap blokhuis
Tabel 1. Produksi Cengkih pada Masa Awal Penerapan Sistem Monopoli Cengkih di Maluku.
ca. 1620 ca. 1647 ca. 1670 ca. 1695 In Amsterdamse Ponden: Ambelau - 10.000 - - Manipa 8000 25.000 - - Hoamoal 176.000 150.000 - - Hitu 116.000 120.000 123.000 188.000 Larike 76.000 50.000 77.000 101.000 District Victoria 20.000 105.000 130.000 181.000 Haruku 4.000 20.000 71.000 80.000 Saparua en Nusalaut - 20.000 188.000 174.000 Totaal 400.000 500.000 589000 724.000 In procenten: Ambelau - 2 - - Manipa 2 5 - - Hoamoal 44 30 - - Hitu 29 24 21 26 Larike 19 10 13 14 District Victoria 5 21 22 25 Haruku 1 4 12 11 Saparua en Nusalaut - 4 32 24 Totaal 100 100 100 100
ARKENAS
yang dibangun selalu dilengkapi dengan dermaga untuk mengapalkan cengkih ke pusat pengumpul yang lebih besar.
c.  Masa Surut Periode kemunduran perdagangan cengkih oleh Belanda, terjadi pada akhir abad ke-18. Kemunduran ini terutama disebabkan beberapa hal, di antaranya pembukuan keuangan VOC dan korupsi para petinggi VOC. Penyebab lain adalah rendahnya harga cengkih akibat ketidakmampuan Belanda untuk mempertahankan pusat produksi cengkih dunia. Hal ini, karena keberhasilan ekspedisi Perancis pada tahun 1769-1772, menyelundupkan bibit cengkih untuk kemudian dibawa ke luar Maluku. Tanaman cengkih kemudian menyebar di wilayah koloni Perancis yaitu Kepulauan Mauritius dan Kepulauan Karibia (de Graaf, 1977: 254). Periode kemunduran ini kemudian semakin nyata pada tahun 1796, dengan adanya perubahan politik diantara bangsa kolonial. Sejak tahun tersebut, Belanda digantikan oleh Inggris menguasai wilayah Nusantara termasuk Kepulauan Maluku.
Dalam hal ini, periode kekuasaan Inggris terjadi dua kali yaitu tahun 1796- 1803 dan 1810-1817 – dalam periode antara tersebut yaitu 1803-1810, Belanda kembali menguasai wilayah nusantara. Dalam beberapa hal, kebijakan ekonomi diantara kedua Bangsa Eropa ini memiliki perbedaan yaitu Belanda lebih tegas dengan prinsip ekonomi monopoli, sementara Inggris lebih terbuka dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Sejak masa kekuasaan Inggris, pelabuhan-pelabuhan dagang yang ada di Maluku dibuka untuk semua pedagang untuk melakukan transaksi langsung dengan masyarakat. Kebijakan yang tidak pernah terjadi pada masa kekuasaan Belanda – setidaknya tidak diijinkan dan diawasi dengan sangat ketat oleh Belanda.
Sejak periode penyerahan kekuasaan Inggris kepada Belanda, tata niaga cengkih
mengalami perubahan. Setelah kembali berkuasa, Belanda segera menerapkan sistem baru dan sedikit mengikuti sistem yang diterapkan oleh Inggris  dan tidak lagi mengikuti sistem yang lama, yaitu masa sebelum penyerahan kekuasaan ke Inggris. Dalam sistem baru ini, Belanda mengangkat seorang pejabat di kalangan rajapati yang berhasil dalam produksi cengkih yang disebut Gecommitteerde voor de nagelkultuur , dan mendapat imbalan persen dari hasilproduksi. Sebelumnya, diciptakan pula jabatan Inspecteur der Kultuurs , yang dijabat oleh seorang Belanda, jabatan ini meniru jabatan Superintendent of Spices pada masa kekuasaan Inggris. Sistem ini, dipertahankan hingga tahun 1864 yang juga menjadi masa penghapusan sistem monopoli oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu, pohon-pohon cengkih menjadi milik masyarakat serta dijual menurut keinginan sendiri. Dengan penghapusan monopoli cengkih, diikuti pula dengan kebijakan untuk membudidayakan tanaman lain di wilayah Maluku, termasuk perkebunan coklat di Kepulauan Lease (Leirissa dkk., 1982: 119 dan 139). Dalam periode ini pula, arsip-arsip Belanda memuat berbagai hal terkait dengan komoditi cengkih, di antaranya daftar pohon cengkih, pengangkatan Negelen Gecommitteerden , daftar pemasukan cengkih, dan pembayaran upah para petugas pengawas perkebunan cengkih.
Sejak periode monopoli cengkih berakhir pada tahun 1865, pemerintah Belanda kemudian mengenakan berbagai pajak sebagai sumber pendapatan untuk kas pemerintah Belanda. Salah satu bentuk pajak adalah pajak untuk setiap orang sebesar f 1,- setahun. Pajak-pajak lain, di antaranya adalah pajak untuk kapal yang masuk di pelabuhan- pelabuhan di Saparua maupun pelabuhan- pelabuhan lain di Maluku, serta pajak terhadap penjualan minuman keras. Demikian halnya, pajak terhadap orang-orang asing (Cina dan Arab) dikenakan “pajak kepala”, serta pajak
ARKENAS
untuk orang yang memiliki status burger (merdeka) dikenakan pajak yang diserahkan ke burger kas . Sumber-sumber pendapatan lain, sebagai upaya untuk menggantikan pendapatan dari monopoli cengkih adalah pembukaan lahan perkebunan seperti kopi dan cokelat.

## 2.2 Jejak Pengaruh Masa Kolonial di Kepulauan Lease
Sebagaimana disebutkan di atas, periode monopoli cengkih pada masa VOC menjadi periode penting dalam sejarah Maluku. Sistem ini pertamakali diterapkan oleh VOC dan dipertahankan terus oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga tahun 1863. Kebijakan ini sekaligus membawa pengaruh dalam berbagai aspek, terlebih di Kepulauan Lease yang menjadi pusat penanaman cengkih di Maluku. Saat ini, berbagai peninggalan arkeologi yang ada di Kepulauan Lease terkait dengan periode monopoli cengkih tersebut. Berbagai aspek yang membawa pengaruh pada periode tersebut, diantaranya pola pemukiman di tiga pulau di Kepulauan Lease yaitu Nusalaut, Saparua dan Haruku, berhubungan dengan aspek-aspek sosial ekonomi,  institusi pemerintahan, religi, dan  perbentengan.

## a.  Aspek Fisik Ruang Pemukiman
Sebelum kedatangan Bangsa Eropa, pola pemukiman masyarakat di Maluku sebagian berada di daerah pegunungan, kecuali di beberapa tempat yang telah berada di pesisir sebagai pusat perdagangan. Perubahan terhadap pola pemukiman ini, terutama terjadi sejak kedatangan Bangsa Eropa yang merelokasi masyarakat dari pegunungan ke daerah pesisir. Saat ini, masyarakat di Kepulauan Lease masih mengenal dengan baik “negeri lama”, yaitu lokasi-lokasi pemukiman sebelum diturunkan ke pesisir. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di beberapa tempat di Kepulauan Lease menunjukkan, bahwa negeri-negeri lama yang berada di pegunungan memiliki tradisi
megalitik, dimana setiap negeri lama memiliki batu meja atau dolmen sebagai pusat orientasi yang berfungsi sakral. Karakter seperti ini, masih berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat pada saat mereka diturunkan ke pesisir, di mana setiap negeri (desa) masih dapat ditemui batu meja dan baileo (bangunan tempat musyawarah) sebagai ciri umum pola pemukiman masyarakat di Kepulauan Lease.
Perubahan-perubahan lain terhadap aspek fisik ruang pemukiman yang terjadi sejak kedatangan Bangsa Eropa adalah terbentuknya pusat administrasi pemerintahan di Kepulauan Lease. Selain itu, seiring dengan perubahan aspek  fisik  ruang  pemukiman  di  daerah pesisir, Belanda juga melakukan penataan pola pemukiman terhadap negeri-negeri (desa) di Kepulauan Lease.
1).  Tata Kota Saparua Tata kota Saparua mulai tampak setelah negeri ini dipilih oleh Belanda (VOC) sebagai pusat administrasi-pemerintahan di wilayah Kepulauan Lease. Terbentuknya pusat administrasi-pemerintahan ini ditandai dengan pendirian benteng Duurstede yang dimulai pada tahun 1676 dan selesai pada tahun 1690. Benteng inilah yang kemudian menjadi pusat aktivitas awal VOC termasuk pemerintahan, pemukiman, militer dan perdagangan.
Dalam perkembangan selanjutnya, tata kota Saparua yang tampak saat ini, masih
Foto 1. Kantor Pemerintahan Belanda setingkat Controuler di Kota Saparua. Kantor ini sekaligus merupakan pusat pemerintahan Belanda di wilayah Kepulauan Lease ( Sumber: Balai Arkeologi Ambon, 2011 ).
ARKENAS
dapat diamati berdasarkan jaringan jalan, jaringan drainase, toponim-toponim yang ada, maupun kluster permukiman berdasarkan etnis. Jaringan jalan yang tampak di kota Saparua yaitu tiga jalan utama yang membujur mengikuti garis pantai. Jaringan jalan yang pertama membentuk setengah lingkaran yang menghubungkan benteng Duurstede dengan lokasi perkantoran yang mengelilingi lapangan yang ada di depan benteng. Dua jaringan jalan yang lain membujur ke arah barat dan mengikuti garis pantai yang menghubungkan Soa Belanda-Kampung Arab-Kampung Cina- Pasar dan berakhir di wilayah Negeri Tiouw. Kedua jalur jalan ini kemudian dihubungkan dengan beberapa jalur jalan yang lebih pendek sehingga membentuk pola simetris pada sisi yang diapit oleh jalur jalan utama. Selain jalur utama dalam kota, jaringan jalan juga yang menghubungkan Kota Saparua dengan negeri- negeri yang ada di sekitarnya.
Perkembangan kota secara garis besar mengikuti garis pantai di mana pusat pemerintahan ditempatkan di sekitar Benteng Duurstede dan mengelilingi sebuah lapangan yang ada di depan benteng. Daerah ini sekaligus sebagai pusat kota dan oleh warga kota disebut dengan Soa Belanda. Pusat ekonomi tidak jauh dari lokasi ini, elemen-elemen penting adalah adanya pasar dan pusat pertokoan yang juga menjadi kluster permukiman untuk etnis Tionghoa dan Arab. Keletakan elemen-elemen ini berada di sebelah barat soa Belanda yang ditempatkan berturut-turut mengikuti garis pantai ke arah barat yaitu kluster permukiman etnis Arab, kluster permukiman etnis Tionghoa, dan pasar. Sementara itu, bangunan sekolah ditempatkan berdasarkan kluster permukiman, yaitu sekolah khusus Belanda (HIS) di soa Belanda, sekolah khusus untuk pribumi yang berada di sekitar kluster permukiman etnis Arab, serta sekolah untuk etnis pribumi yang berada tidak jauh dari kluster permukiman etnis Tionghoa yaitu sebelah barat lokasi pasar.
Hal menarik jika memperhatikan kluster-kluster permukiman yang ada di kota Saparua adalah batas-batas kluster permukiman dengan adanya jaringan drainase. Terdapat dua jaringan drainase yang menghubungkan daerah belakang kota dengan pantai. Jaringan drainase pertama sekaligus merupakan batas kluster permukiman Belanda dan etnis Arab di satu sisi. Sementara itu, jaringan drainase yang kedua merupakan batas kluster permukiman etnis Tionghoa dan elemen pasar, sehingga kedua kluster permukiman yaitu Kampung Arab dan Kampung Cina diapit oleh dua jaringan drainase. Dengan demikian, tampak jelas pemisahan kluster permukiman yang dilakukan oleh Belanda sebagaimana dilakukan di daerah-daerah lain yang dikuasainya.
Elemen lain adalah adanya lokasi kompleks makam Belanda (Kerkhof) dan kompleks makam Cina (Bong). Kedua lokasi ini berada di luar kota yaitu; Kerkhof di timur kota dan Bong di utara kota. Sementara itu, tidak diperoleh informasi tentang kompleks makam untuk warga muslim termasuk makam untuk etnis Arab yang ada di kota Saparua. Gelombang kehadiran etnis Tionghoa di wilayah ini, tampaknya dimulai ketika terjadi perubahan politik dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Inggris pada akhir abad ke-18. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Inggris berbeda dengan kebijakan Pemerintah Belanda sebelumnya yang mengikuti sistem perdagangan tertutup. Pemerintah Inggris lebih terbuka menerima pedagang-pedagang lain termasuk pedagang Cina dan Arab. Hal ini, dapat dilihat pada kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Inggris yang membuka semua pelabuhan- pelabuhan dagang di Maluku termasuk di Saparua.
Kota Saparua sebagai pusat pemerintahan di Kepulauan Lease tampak pada berbagai fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas ini dalam perkembangan kota selanjutnya tidak lagi ditempatkan di dalam benteng, akan tetapi
ARKENAS
dibangun di luar benteng. Bangunan-bangunan yang dulunya berfungsi sebagai kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh Belanda di Kota Saparua. Sementara itu, di Pulau Nusalaut, Belanda tidak membangun fasilitas- fasilitas sebagaimana yang ada di Saparua kecuali benteng dan sekolah. Demikian halnya di Pulau Haruku, tampaknya pemerintah Belanda tetap mempertahankan fungsi benteng sebagai pusat pemerintahan.
2).  Pola Pemukiman di Kepulauan Lease Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada awal penguasaan bangsa Eropa, baik masa Portugis maupun Belanda telah terjadi perubahan besar terhadap pola pemukiman penduduk lokal di sebagian besar wilayah Maluku termasuk di Kepulauan Lease. Pada awalnya, permukiman-permukiman berada di atas pegunungan yang kemudian diturunkan ke daerah pantai untuk memudahkan pengawasan, meski menurut beberapa catatan Belanda menyebutkan bahwa beberapa tempat di Pulau Saparua, Pulau Nusalaut dan Pulau Haruku telah berada di daerah pantai. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Belanda untuk merelokasi penduduk di Kepulauan Lease ke daerah pantai termasuk dengan cara memberi penghargaan kepada pimpinan mereka berupa tongkat maupun dengan cara paksaan.
Secara umum, tiga gugus pulau yang ada di Kepulauan  Lease  memiliki  topografi  pulau yang sama yaitu daerah berbukit dengan sedikit dataran di wilayah pesisir.  Keadaan topografi  seperti  ini  menjadikan  permukiman dikembangkan dengan pola mengikuti garis pantai. Hal ini, tampak pada negeri-negeri yang sebagian besar berada di daerah pantai, meski di beberapa tempat yang masih berada di daerah bukit seperti negeri Paperu dan Booi di Pulau Saparua dan negeri Nalahia dan Titaway di Pulau Nusalaut. Hal ini karena topografi wilayahnya yang berbukit, sehingga negeri-negeri tersebut berada di atas bukit tebing yang berbatasan langsung dengan
laut. Dengan demikian, pengamatan terhadap beberapa negeri yang ada di Kepulauan Lease, tata ruang pemukiman setelah dilakukan relokasi permukiman mengikuti pola jaringan yang dikembangkan oleh Belanda yaitu pola tata ruang yang mengikuti garis pantai. Demikian halnya dengan jaringan jalan yang juga mengikuti garis pantai. Pengamatan di beberapa negeri yang dikunjungi masih memperlihatkan pola seperti ini, dan memiliki kesamaan dengan data pictorial berupa peta Belanda yang dibuat pada tahun 1828 yang ada di negeri Ouw.
Saat ini, pola keruangan yang tampak di negeri-negeri yang ada pada umumnya adalah dengan menempatkan bangunan peribadatan yaitu gereja yang dekat dengan bangunan pemerintahan yaitu Balai Desa atau kantor Negeri. Meski tidak diperoleh informasi apakah pola ini telah ada sejak masa pemerintahan Belanda atau setelah masa tersebut. Namun, berdasarkan pengamatan terhadap beberapa bangunan kantor Negeri yang tidak memiliki ciri bangunan kuno tampaknya dibangun pada masa setelah pendudukan Belanda. Hal lain, bahwa pengamatan terhadap bangunan berciri arsitektur kuno pada umumnya adalah rumah tinggal Bapak Raja dan juga bangunan gereja.

## b.   Aspek Sosial-Ekonomi
Perubahan terhadap aspek sosial- ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan
Foto 2. Peta (Karten) yang dibuat pada tahun 1828 yang menggambarkan peta situasi (jaringan jalan) Negeri Ouw di Pulau Saparua ( Sumber: Balai Arkeologi Ambon, 2011 ).
ARKENAS
Lease setidaknya dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda dan masuknya agama Kristen dalam kehidupan masyarakat Saparua. Khusus di Kota Saparua misalnya, Belanda membuka ruang terbentuknya heterogenitas warga kota dengan  menempatkan berbagai etnis yang ada yaitu Arab dan Cina maupun etnis pribumi yang lain. Hal inipun semakin berkembang dengan mendirikan sekolah khusus berdasarkan etnis. Meski demikian, Belanda tetap melakukan pengawasan dengan adanya pemisahan permukiman serta adanya kantor polisi yang dekat dengan kedua kluster tersebut. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem peradilan Eropa dengan adanya pengadilan maupun rutan di Kota Saparua.
Sementara itu, wilayah-wilayah negeri dipisahkan berdasarkan latar belakang agama yang dianut oleh masyarakat masing-masing negeri. Hal ini setidaknya tampak di Pulau Saparua dan Haruku yang masing-masing penduduknya menganut agama Islam dan Kristen, berbeda halnya di Pulau Nusalaut yang seluruhnya merupakan negeri Kristen.
Secara umum, aspek sosial yang dipengaruhi oleh masuknya agama Kristen adalah koordinasi pihak gereja untuk berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat negeri tertentu. Kegiatan gotong royong misalnya dilakukan untuk pembangunan maupun renovasi sarana umum. Kegiatan seperti ini umum dilakukan khususnya pada saat pembangunan maupun renovasi gedung gereja di mana seluruh masyarakat bahkan masyarakat Negeri lain pun ikut terlibat (masyarakat di Maluku menyebutnya dengan Negeri Pela).
Informasi yang diperoleh berkaitan dengan aspek ekonomi dan sistem tata niaga cengkih masa Kolonial menyebutkan bahwa Belanda menerapkan sistem pajak yang disebut ” blasten ”, pembagian produksi cengkih untuk Negeri/desa dan untuk Pemerintah Belanda. Sistem ini tidak diketahui lebih detail
termasuk prosentasi pembagian kepada negeri maupun kepada Belanda serta kepada petani/ penggarap kebun. Sistem pajak lain, yang disebut “ nasse ” yang masih berlanjut hingga tahun 1960-an. Sistem ini hanya mengenakan pajak untuk produksi cengkih yang dibawa ke pusat pengumpul yang saat itu berada di Passo (Pulau Ambon). Tampaknya, kedua sistem perpajakan ini masing-masing diberlakukan berdasarkan periode tertentu. Sistem “ blasten ”, diterapkan pada masa monopoli cengkih oleh Belanda, sementara sistem “ nasse ”, diterapkan setelah masa monopoli cengkih dan berlanjut pada masa kemerdekaan. Khusus untuk sistem “blasten”, tata niaga cengkih didukung oleh prasarana berupa dermaga yang merupakan elemen utama pada setiap benteng yang di Kepulauan Lease. Prasarana lain yang mendukung tata niaga ini adalah adanya gudang komoditi di sebelah utara Benteng Duurstede. Dengan demikian, aspek ekonomi berdasarkan sistem pajak ini sekaligus memberi gambaran tentang tata niaga cengkih masa pendudukan Belanda.

## c.   Aspek Institusi Pemerintahan
Pengaruh terhadap aspek institusi pemerintahan secara umum dapat digambarkan berdasarkan tingkatan pemerintahan pada masa pendudukan Belanda. Jabatan pada tingkat paling atas adalah Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia (sebelumnya, selama tiga masa pemerintahan berkedudukan di Ambon), selanjutnya adalah Gubernur (Residen) yang berkedudukan setingkat provinsi, Asisten Residen (Kontrolir) yang berkedudukan setingkat Kabupaten, dan Controuler yang berkedudukan setingkat Kecamatan. Khusus untuk wilayah Saparua ditempatkan Controuler sehingga kedudukan Saparua setingkat dengan Kecamatan. Khusus untuk wilayah Maluku (Ambon, Kepulauan Lease, dan Seram), sistem pemerintahan ini masih berlanjut hingga ke tingkat paling bawah dengan adanya jabatan Raja sebagai
ARKENAS
kepala pemerintahan negeri setingkat desa. Pada umumnya, jabatan kepala pemerintahan ini diatur oleh ketentuan yang berlaku pada tingkatan lokal atau negeri bersangkutan (sebagaimana diketahui bahwa jabatan Raja dipegang oleh marga tertentu berdasarkan sistem stratifikasi sosial), kecuali jika kondisi tertentu akan dipilih oleh Pemerintah Belanda. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda telah mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berlaku, di mana masyarakat hanya terdiri atas kelompok- kelompok sosial berdasarkan turunan atau marga tertentu. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Belanda adalah sistem pemerintahan modern yang telah mengarah pada terbentuknya sebuah negara.
Aspek lain yang berpengaruh terhadap institusi pemerintahan adalah sistem pencatatan pemerintahan yang lebih teratur (setidaknya berdasarkan sisi administrasi, karena banyak catatan-catatan Belanda yang dikemudian hari ternyata memiliki penyimpangan). Arsip- arsip  yang  berhasil  diidentifikasi  merupakan arsip-arsip yang memuat tentang tanah dati, serta catatan tentang kependudukan (kelahiran dan kematian). Catatan tentang tanah dati misalnya, hingga saat ini masih menyisakan konflik  diantara  berbagai  pihak  yang  merasa berhak atas tanah yang disengketakan. Demikian halnya, batas negeri yang juga menyisakan  konflik  di  antara  negeri  yang bertetangga. Konflik-konflik lahan ini bermula dari gugatan terhadap arsip-arsip Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman pihak-pihak tertentu. Selain itu, pada masa pemerintahan Belanda ketentuan tanah dati mengalami penyimpangan, di mana pemerintah Belanda mengijinkan transaksi jual beli atas tanah dati yang seharusnya dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan ketentuan adat (harus diwariskan pada generasi selanjutnya). Sementara itu, fungsi pemerintahan negeri berlangsung di kediaman Raja sebagai kepala pemerintahan negeri. Hal ini diketahui
jika memperhatikan koleksi berbagai arsip yang masih dipegang oleh keturunan pejabat negeri pada masa pemerintahan Belanda. Demikian halnya, jika mengamati arsitektur bangunan rumah tinggal raja masa pemerintahan Belanda yang memiliki ciri arsitektur kuno. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Belanda pada masa itu memberi kepercayaan penuh kepada pejabat pemerintahan negeri yang telah mereka tunjuk. Upaya lain untuk menjaga kepercayaan kepada kepala pemerintahan negeri adalah dengan pemberian penghargaan, baik berupa kepala tongkat, payung, maupun berupa surat keputusan yang berisi tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh si penerima.
Hal lain yang berpengaruh besar terhadap aspek pemerintahan yang berkaitan dengan sistem tata niaga cengkih masa kolonial adalah keberhasilan Belanda membangun sistem yang menyertakan aspek pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah yaitu negeri. Sistem ini dibangun dengan mengangkat seorang komisaris (yang umumnya diangkat dari seorang pejabat Raja yang berprestasi) yang khusus menangani berbagai hal berkaitan dengan tanaman cengkih. Hal ini tampak pada sebuah inskripsi pada makam Raja Abubu di Pulau Nusalaut. Dokumen-dokumen kuno yang  berhasil  diidentifikasi  di  beberapa negeri di Kepulauan Lease juga menunjukkan bahwa Pemerintah Belanda memberikan surat
Foto 3. Rumah Tinggal Raja Sirisori Islam dengan ciri arsitektur kolonial (Sumber: Balai Arkeologi Ambon, 2011) .
ARKENAS
penghargaan kepada seorang pejabat negeri yang memiliki prestasi dalam hal tanaman cengkih. Sementara itu, dokumen kuno yang terdapat di Negeri Nalahia menunjukkan adanya jabatan Saniri Tanah untuk Kepulauan Lease. Pejabat yang ditunjuk sebagai Saniri Tanah bertugas untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Kepulauan Lease (Tim Penelitian, 2012).

## d.  Aspek Religi
Pengaruh yang paling dominan atas pendudukan kolonial di Maluku adalah penyebaran agama yang meluas di wilayah ini. Di Maluku, penyebaran agama Kristen dimulai ketika kontak antara penduduk setempat dengan bangsa Eropa khususnya Portugis yang menyebarkan agama Katolik. Pada masa itu, Portugis membuka ruang para misionaris untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Maluku (khususnya Maluku Utara sebagai pusat awal kekuasaan mereka di wilayah ini). Proses penyebaran ini kemudian berlanjut pada masa pendudukan Belanda (VOC), dengan menyebarkan agama Kristen Protestan menggantikan Katolik.
Catatan bangsa Eropa tentang penyebaran agama Kristen pada masa Portugis di Maluku adalah catatan perjalanan Franciscus Xaverius yang tiba di Maluku pada Februari 1546. Dalam catatan tersebut dikisahkan tentang bantuan Xaverius yang
berdoa mohon hujan atas bencana yang terjadi pada sebuah negeri di Saparua yang sedang kekurangan air. Berkat doa yang dikabulkan tersebut, penduduk negeri menerima agama Kristen dan kemudian dibaptis oleh Xaverius (End, 2008: 212). Catatan lain, sebagaimana dikisahkan oleh Muskens tentang Raja Ulath pada Desember 1564 yang setia dengan keimanannya  ketika  terjadi  konflik  antara Ternate dan Portugis (Aritonang, 2006: 37). Sementara itu, masyarakat di Pulau Nusalaut juga telah menerima agama Kristen sejak kedatangan Portugis di Maluku. Hal ini, berdasarkan tradisi tutur yang menyebutkan bahwa penerimaan agama Kristen oleh masyarakat di Pulau Nusalaut diawali dengan musyawarah yang diikuti seluruh kelompok masyarakat di pulau tersebut di suatu tempat yang disebut Pusa Pulo . Catatan-catatan dan informasi tutur ini setidaknya telah memberi informasi tentang masa awal penyebaran agama Kristen khususnya di Kepulauan Lease bahwa penyebaran agama Kristen di wilayah Kepulauan Lease merupakan gelombang pertama penyebaran agama Kristen di Nusantara.
Setelah masa kekuasaan Portugis berakhir, penyebaran agama Kristen kemudian digantikan oleh Belanda (VOC). Dalam periode awal kedatangan Belanda di Maluku, beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa di beberapa tempat di Pulau Saparua dan Pulau
Foto 4. Makam Raja Abubu (Pulau Nusalaut) dengan inskripsi yang menyebutkan tentang jabatan Komisaris Cengkih (Sumber: Balai Arkeologi Ambon, 2012) .
Foto 5. Gereja Eben Haezer di Negeri Sila dibangun pada tahun 1716 (Sumber: Balai Arkeologi
Ambon, 2012) .
ARKENAS
Haruku terjadi konversi agama dari Islam ke Kristen. Konversi ini berkaitan dengan keberhasilan VOC menaklukkan perlawanan lokal yang terjadi di Kerajaan Iha di Pulau Saparua dan masyarakat Amarima Hatuhaha di Pulau Haruku. Sementara itu, di Pulau Nusalaut tidak diperoleh informasi tentang konversi yang sama dengan di tempat-tempat lain di Kepulauan Lease. Namun, terdapat fakta bahwa masyarakat Pulau Nusalaut yang beragama Kristen memiliki ikatan gandong (saudara) dengan masyarakat di Pulau Ambalau yang beragama Islam.
Selain Franciscus Xaverius pada masa kekuasaan Portugis, tokoh-tokoh lain yang dianggap berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Maluku adalah Francois Valentijn yang berada di Maluku dalam periode 1686- 1694 dan 1705-1713. Jasa terbesar Valentijn dalam penyebaran Kristen di Maluku adalah menterjemahkan alkitab ke dalam bahasa Melayu-Ambon (Berkhof dan Enklaar, 1986). Tokoh lain adalah Joseph Kam yang berada di Maluku sejak tahun 1815 hingga 1833. Joseph Kam adalah pendeta yang dikirim oleh Pemerintah Belanda melalui kerjasama antara GPI dengan NZG (Nederlands Zendeling- Genootschap). Sejak awal kedatangannya di Maluku, Joseph Kam aktif melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Kepulauan Lease, Seram bahkan sampai di Kisar (Maluku Tenggara). Jasa Joseph Kam dalam memulihkan gereja di Maluku begitu besar sehingga ia diberi julukan “Rasul Maluku (End, 2008: 253-254).

## e.  Sistem Perbentengan
Secara umum, benteng merupakan bangunan yang berfungsi sebagai simbol pertahanan, namun seiring berbagai aktivitas yang dipusatkan dalam benteng termasuk aspek ekonomi dan sosial sehingga mempengaruhi fungsi benteng sebagai pusat administrasi, pemerintahan, dan perdagangan (Marihandono, 2008). Benteng-benteng yang ada di wilayah
Maluku tampak jelas menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai pusat pertahanan juga berfungsi sebagai perdagangan. Hal ini jika mengamati keletakan atau lokasi benteng yang berada di daerah pesisir serta bentuk atau tipe benteng berupa blokhuis .
Berdasarkan hasil survei arkeologi, dengan berbagai kondisinya saat ini, terdapat lima benteng di Pulau Saparua. Kelima benteng tersebut adalah Duurstede di Kota Saparua, Ouw di negeri Ouw, Hollandia di negeri Sirisori, Delf di Porto, dan Huit de Versten (Huivelsen) di negeri Noloth. Dari kelima benteng tersebut, Benteng Duurstede yang ada di Kota Saparua adalah satu-satunya benteng yang utuh dan masih dapat diamati bentuknya. Benteng-benteng lain yaitu Ouw, masih menyisakan sisa struktur berupa dinding yang menampakkan bekas pintu maupun jendela bangunan. Benteng Hollandia dan Delf, hanya menyisakan sisa struktur berupa pondasi dan beberapa bongkahan batu karang yang diduga sebagai dermaga. Sementara itu, benteng yang ada di negeri Noloth tidak menampakkan sisa struktur karena telah hancur akibat bencana alam, lokasinya yang berada di tepi pantai sehingga sulit untuk menemukan indikasi sebuah bangunan. Di Nusalaut hanya menempatkan satu benteng dengan tipe Blokhuis yaitu benteng Beverwijk di Nusalaut. Dan di Haruku terdapat tiga benteng yaitu Benteng Hoorn di Pelauw, Benteng Niew Zeelandia di Haruku dan Benteng Hectoria di Oma. (Tim Penelitian, 2011). Sementara itu, berdasarkan penelusuran sumber-sumber berupa data piktorial menunjukkan bahwa benteng-benteng yang saat ini tidak dapat diidentifikasi lagi merupakan benteng dengan tipe Blokhuis , mis: Delf di Porto, Hollandia di Sirisori, dan Hectoria di Oma (Roever et al. , 2008; Wall, 1928)
Dalam konteks jaringan niaga yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-17, mereka telah membagi wilayah-wilayah produksi serta menempatkan benteng yang
ARKENAS
merupakan pusat pengumpul sementara. Catatan-catatan Belanda menunjukkan bahwa pada paruh terakhir abad ke-17, daerah-daerah yang menjadi pusat produksi cengkih yang dikembangkan oleh Belanda memiliki produksi cengkih yang tinggi (Knaap, 2004: 297). Dengan demikian, pengaruh kolonial tampak jelas dari peninggalan berupa perbentangan yang ada di Kepulauan Lease.
Sementara itu, indikasi lain adalah bentuk atau tipe benteng berupa blokhuis yaitu bangunan berbentuk persegi dengan bangunan yang menjulang tinggi dan terdiri atas beberapa lantai. Lantai pertama kemungkinan merupakan ruang yang berfungsi sebagai gudang, lantai kedua merupakan ruang untuk petugas. Lantai ketiga yang umumnya merupakan lantai terakhir (tempat tertinggi) adalah area terbuka sehingga memungkinkan untuk mengawasi daerah sekitarnya. Lantai ketiga ini juga umumnya terdapat embrasure atau ceruk bidik untuk menempatkan meriam (Mansyur, 2013).

## 3. Penutup
Periode perdagangan masa Kolonial atau periode monopoli rempah-rempah di wilayah Maluku menjadi periode penting dalam sejarah penguasaan kolonial di wilayah ini. Dalam konteks tersebut, Kepulauan Lease memegang peran penting sebagai pusat produksi cengkih dalam sistem monopoli sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Belanda. Beberapa hal terkait dengan masa monopoli cengkih, diantaranya: pola atau kebijakan yang diterapkan untuk mendukung upaya monopoli, faktor-faktor lain yang mendukung berhasilnya monopoli, serta pengaruh-pengaruh lain yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat di Kepulauan Lease. Saat ini, bukti-bukti arkeologis sebagai manifestasi materi dari jejak pengaruh kolonial di Kepulauan Lease masih tampak jelas dan dapat ditelusuri. Oleh karena itu, rekomendasi terkait dengan potensi tinggalan arkeologi adalah penting untuk memperhatikan aspek
perlindungan dan pemanfaatan tinggalan arkeologi yang masih bertahan. Sangat disayangkan bahwa bukti-bukti arkeologi berupa benteng yang di Kepulauan Lease saat ini mengalami kehancuran bahkan telah musnah. Di sisi lain, bukti-bukti ini penting untuk menjelaskan tata niaga cengkih masa Kolonial di Kepulauan Lease. Sementara itu, sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumberdaya budaya di Kepulauan Lease perlu dipertimbangkan pendirian museum untuk menyelamatkan memori kolektif tentang gambaran monopoli cengkih masa Kolonial. Olehnya itu, penting untuk segera mewacanakan ide pendirian museum cengkih.
*****

## Daftar Pustaka
Aritonang, Jan S. 2006. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia . Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
Berkhof, H. dan Enklaar, I.H. 2001. Sejarah Gereja , Jakarta: PT BPK Gunung Mulia. Bonke, Hans. 2010. “European Forts in The
Indonesian Archipelago (Nusantara)”, dalam Inventory and Identification Forts in Indonesia, hal. 32-45. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur; Direktorat Peninggalan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; PAC Architects and Consultants.
End, V.d. 2008. Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas . Jakarta: Gunung Mulia.
de Graaf, H.J. 1977. “De Geschiedenis van Ambon en de Zuid Molukken”. Alih Bahasa oleh Frans Rijoli, Sejarah Ambon dan Maluku Selatan.
de Roever, A. et al . 2008. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deel 3: Indisvhe Archipel en Oceanie . Zierikzee: Asia Maior.
ARKENAS
Harkantiningsih, N., Sarjiyanto, L.H. Inagurasi, dan D. Rudatin. 2010.
“Kajian Kewilayahan Pengaruh Kolonial di Nusantara: Penelitian dan Pengembangan”, makalah dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) . Yogyakarta, 15-18 Desember 2010: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
Knaap, G. 2004. Kruidnagelen en Christenen de VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696 . Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde (KITLV).
Leirissa, R.Z. 1973. “Kebijakan VOC untuk
Mendapatkan Monopoli Perdagangan Cengkih di Maluku Tengah antara Tahun-Tahun 1615 dan 1652”, dalam
Bunga Rampai Sejarah Maluku, hal.
84-115. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku. Leirissa, R.Z, Manusama, Z.J., Lapian, A.B.,
Abdurrachman, P.R. 1982. Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan Belas . Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. Marihandono, J. 2008. “Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota”, makalah dalam Wacana : Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol. 10
No. 1, April 2008 . Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-Universitas Indonesia.
Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 . Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Mansyur, Syahruddin, 2013. “Sistem
Perbentengan dalam Sistem Monopoli Cengkih Masa Kolonial di Maluku”, makalah dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi . Ambon, 13 Februari 2013:
Balai Arkeologi Ambon.
Tim Penelitian, 2011. Jejak Pengaruh Kolonial di Kecamatan Pulau Saparua, Laporan Penelitian Arkeologi. Ambon: Balai Arkeologi Ambon. --------, 2012. “Menelusuri Jejak-Jejak Jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Pulau- Pulau Lease, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku”, Laporan Penelitian
Arkeologi. Ambon: Balai Arkeologi
Ambon. van de Wall, V.I. 1928. de Nederlandsche
Oudheden in de Molukken . Gravenhage: Martinus Hijhoff.
SSCNET, 2013.The East India Company. Diunduh tanggal 30 Agustus 2013. http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/
History/British/EAco.html
Oxford Reference, 2013. French East India Company. Diunduh tanggal 30 Agustus 2013. h t t p : / / w w w. o x f o r d r e f e r e n c e . c o m / v i e w / 1 0 . 1 0 9 3 / o i / authority.20110803095835150
Britannica, 2013. Danish East India Company. Diunduh tanggal 30 Agustus 2013. h t t p : / / g l o b a l . b r i t a n n i c a . c o m / EBchecked/topic/151045/Danish-East- India-Company
ARKENAS
ARKENAS