## Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut P-ISSN: 2461-0836; E-ISSN: 2580-538X

## SARANA KOMUNIKASI POLITIK UMAT KRISTIANI DI INDONESIA: STUDI PERAN PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS)

## PERIODE 2004-2009
Yandi Hermawandi Universitas Garut, Fakultas Ilmu Komunikasi email: yandihermawandi@uniga.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  keberadaan  partai-partai  politik  umat  kristiani  yang berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi  politik  umat  krisitiani  di  Indonesia.  Partai  politik berbasis keagamaan kristen ini muncul sejak Pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga pada  masa  reformasi  pada  pemilu  2004.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  peran Partai  Damai  Sejahtera  sebagai  sarana  komunikasi  politik  umat  kristiani  pada  masa reformasi  periode  2004-2009.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aspirasi yang diperjuangkan oleh Partai Damai Sejahtera pada masa reformasi tidak berbeda dengan aspirasi yang diperjuangkan oleh partai-partai politik umat kristiani pada masa Orde Lama  maupun  Orde  Baru,  yaitu: Pertama, menjaga  hak-hak  minoritas. Kedua, menjaga pluralisme. Ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam.
Kata Kunci: Partai Politik Umat Kristiani, Komunikasi Politik, Partai Damai Sejahtera.

## Abstract
This reserach examines the existance of Christians political parties as they are used as tools of  political  communication  to  Christians  in  Indonesia.  Religion  (Christian)  based  political party  existed  in  Indonesia  since  1955  election  until  the  first  Reformasi  direct  election  in 2004. This research aims to find the answer how did the Partai Damai Sejahtera act as tool of  Christians  political  communication  in  the  reform  era  2004-2009.  The  results  show  that christians voices which are struggled by PDS in the era of Reformasi are the same with the voices in the Old and New Order era. The voices are: first, defending the rights of minority groups  in  Indonesia.  Second,  defending  pluralism.  Third,  rejecting  the  idea  of  establishing Islamic state and enforcing Islamic law in Indonesia.
Keywords: Christians  Political  Party,  Political  Communication,  Prosperous  and  Peace Party.

## Pendahuluan
Sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  tak lepas  dari  peran  agama  yang  mampu memberikan  spirit  perlawanan  terhadap
penjajah.  Termasuk  juga  umat  Kristiani (Protestan ataupun Katolik) memiliki andil dalam sejarah perjuangan bangsa. (Mengenai sejarah hubungan Gereja/ umat Kristiani dengan negara bisa di lihat dalam
studi McDonald, 1968: 219-266). Bersama kelompok mayoritas (Islam), umat
Kristiani  bahu-membahu  turut  berjuang melawan  penjajah  Belanda  dan  Jepang
(Aritonang, 2007) Di awal-awal kemerdekaan,  representasi  umat  Kristiani juga  mendapat  peran  dalam  pemerintah Sukarno-Hatta.  Hubungan  antar  agama (terutama Islam-Kristen) sangat harmonis. Bahkan,  sikap  toleransi  umat  Islam  pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan  keikhlasan  membuang  tujuh  kata dalam  Piagam  Jakarta  yang  akhirnya disepakati  sebagai  dasar  negara  (Maarif, 2006:  110)  Lalu  disepakatilah  Pancasila dan  UUD  1945  sebagai  dasar  negara Indonesia.
Umat  Kristiani  juga  bergiat  di dalam partai-partai politik berbasis agama. Pada  masa  setelah  kemerdekaan,  mereka pernah  mengenal  Partai  Kristen  Indonesia (Parkindo)  dan  Partai  Katolik  (Parkat). Kedua partai ini berdiri semenjak
Maklumat  Wakil  Presiden  Hatta  pada bulan November 1945 (awal kemerdekaan). Partai-partai berbasis agama Kristen ini
berhasil memproyeksikan  tokoh-tokoh  seperti  Dr.
J.  Leimena,  Melanchton  Siregar,  dr. Tambunan,  Sabam  Sirait,  dan  lain-lain  ke pentas
politik nasional.
(www.leimena.org)
Pada  fase-fase  perubahan  sosial politik  di  Indonesia,  baik  masa  Orde Lama,  Orde  Baru,  hingga  masa  reformasi 1998,  peran  umat  Kristiani  di  pentas politik  nasional  tidak  bisa  dianggap remeh.  Perubahan  sosial  politik  pada  21 Mei  1998,  gerakan  reformasi  membawa angin  segar  bagi  kelompok  politik sektarian (berbasis agama). Umat Kristiani pun  tak  ketinggalan  turut  mendirikan partai  politik  untuk  berjuang  dalam
panggung politik formal. Sepanjang 1999- 2009  lahir  belasan  partai  politik  umat Kristiani.
Namun,  dari  sekian  banyak  partai politik  Kristiani  tersebut,  mungkin  hanya Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa  (PDKB), Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) dan  Partai  Damai  Sejahtera  (PDS)  yang mendapatkan  suara  cukup  signifikan. Terlebih  dari  sekian  banyak  itu  yang berhasil  memperoleh  kursi  di  parlemen hanyalah  PDS.  Banyaknya  umat  Kristiani yang  berminat  membentuk  partai  politik aliran ini dinilai cukup fenomenal. Sebab, pada    masa  Orde  Baru  kecenderungan  ini sangat jarang terlihat, jika tidak dikatakan tidak terlihat sama sekali.
Kiprah umat Kristiani di panggung politik  nasional  menarik  untuk  dikaji. Minat  umat  Kristiani  untuk  membentuk partai politik tentu memiliki alasan-alasan tertentu  pada  setiap  fase  perubahan  sosial politik  nasional.  Agenda-agenda  politik dan program pun dijalankan sesuai dengan visi  yang  telah  ditetapkan  oleh  partai politik  tersebut.  Bagi  umat  Kristiani, keberadaan  partai  politik  berbasis  agama ini  bisa  menjadi  sarana  dan  kendaraan untuk  menyalurkan  aspirasi  yang  terkait kehidupan mereka di Indonesia.
Sesuai  dengan  fungsinya,  partai politik  tentu  saja  didirikan  berdasarkan beberapa  hal  penting  bagi  para  pendiri maupun  konstituennya.  Kehadiran  partai politik  merupakan  organisasi  politik  yang menjadi barometer demokrasi. Demokratis atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung  pada  kehadiran  partai  politik, terlepas dari berfungsi atau tidaknya partai politik  tersebut.  Jumlah  partai  politik banyak  pun  belum  tentu  menjamin terpeliharanya  institusi  dan  nilai-nilai demokrasi.  Meskipun  jika  jumlah  partai
politik hanya satu (partai tunggal seperti di negara-negara  komunis)  tidak  dapat  pula disebut sebagai suatu sistem yang demokratis.
Demikian pula ketika fase perubahan  sosial  politik  pada  masa reformasi  1998.  Masa  reformasi  dianggap sebuah  fase  dimana  proses  demokratisasi kembali
dimulai di
Indonesia.
Membludaknya  jumlah  partai,  termasuk partai  umat  Kristiani,  merupakan  salah satu  pertanda  proses  demokratisasi  itu berjalan.  Dalam  kaitan  dengan  proses demokratisasi  itulah,  penting  kiranya menganalisis  kiprah  partai  politik  umat Kristiani di Indonesia.
PDS merupakan satu-satunya partai politik umat Kristiani  yang berhasil membentuk satu fraksi dengan 13 kursi di parlemen  (DPR  RI)  sejak  masa  reformasi 1998. Partai politik yang dibentuk pada 28 Oktober  2001  ini  memperoleh  2.424.319 suara (2,14%) pada pemilu 2004.
Sedangkan  kursi  yang  diperoleh  di parlemen  sebanyak  13  kursi  (2,36%). Dengan  demikian,  PDS  tak  bisa  lolos Electoral  Threshold (ET)  yang  ditetapkan sebesar 3%.
Oleh karena itu, untuk ikut Pemilu 2009  PDS  harus  berganti  nama  atau bergabung  dengan  partai  politik  lain. Beruntung,  dalam  Undang-Undang  no. 10/2008  tentang  Pemilihan  Umum  ada aturan  peralihan  bahwa  semua  partai peserta  Pemilu  2004  berhak  maju  dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, PDS tak mampu melampaui
ketentuan
parliamentary threshold (PT) 2,5%.
Sayangnnya,  PDS  yang  memasang  target 5%, hanya berhasil memperoleh 1.541.592 suara  (1,48  %)  (www.kpu.go.id).  Ini berarti  PDS  tidak  lolos  PT.  Dengan demikian,  PDS  tak  berhak  mendapatkan
kursi di DPR RI sebagaimana pada pemilu 2004. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian berikut ini:
Bagaimana  peran  Partai  Damai  Sejahtera sebagai  sebuah  sarana  komunikasi  politik umat  Kristiani  di  parlemen  politik nasional Indonesia Periode 2004-2009?

## Kajian Pustaka dan Kerangka Teori
Beberapa  buku  yang  dijadikan rujukan  dalam  penelitian  ini  dapat membantu  dalam  penulisan  (penelitian) ini. Buku tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mianto Nugroho Agung dan Jeffrie AA.  Lempas  (Ed.), Yesus  dan Politik,  Sebuah  Bunga  Rampai, Komunitas  Nisita,  Jakarta,  2004; dan
2. Pdt.  Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan  Kristen  dan  Islam  di Indonesia ,  BPK  Gunung  Mulia, Jakarta, 2004.
Buku Yesus  dan  Politik,  Sebuah Bunga  Rampai yang  ditulis  oleh  para pakar  dari  beragam  latar  belakang pendidikan ini sebenarnya sedikit menyinggung keberadaan PDS.
Disebutkan  dalam  tulisan  itu  bahwa kehadiran  PDS  menimbulkan  pro  dan kontra  di kalangan  Kristen.  (Sinar Harapan,  29  Mei  2004)  Konsekuensi  dari perbedaan  sikap  tersebut,  suara  politik umat  Kristen  tidak  utuh  ke  PDS.  Alhasil, PDS tak berhasil dalam percaturan politik. Buku  tersebut  hanya  mengulas  mengenai sisi  yang  berbeda  antara  agama  dan realitas  masyarakat  (politik).  Karena itulah, keterlibatan kalangan Gereja dalam politik praktis sangat disesalkan.
Seakan ingin menegaskan keberadaan  PDS  di  panggung  politik nasional, Eka Darmaputera menilai bahwa tidak  ada  teologi  yang  apolitis.  Ia  menilai
bahwa sebuah teologi yang tidak menyerukan  perubahan,  secara  tidak langsung  dan  mungkin  tidak  bermaksud begitu,  berarti  ingin  melegitimasikan  dan ingin  melestarikan status  quo. Berteologi secara  apolitis  berarti  berteologi  dan berpolitik secara salah dan bodoh. Dengan demikian,  bisa  dikatakan,  kehadiran  PDS sesungguhnya  merupakan  kendaraan  atau sarana  bagi  umat  Kristiani  untuk  menjadi umat  yang  berteologi  secara  baik,  yaitu yang berteologi secara politis.
Teori  ini  dipertegas  oleh  P.D. Latuihamallo bahwa membangun, memelihara, dan mengembangkan masyarakat, bahkan ikut menjaga perdamaian  dunia,  tidak  mungkin  terjadi tanpa  politik.  pada  perspektif  itulah pentingnya  umat  Kristiani  untuk  bersikap lebih  politis.  Namun,  ia  menegaskan bahwa sikap politis bukan hanya ditunjukkan  dengan  hanya  sikap  politik elitis  berebut  kekuasaan  melalui  partai politik.  Akan  tetapi  harus  ditunjukkan secara konkret dalam menjawab persoalan-persoalan  masyarakat  seperti perdamaian  di  Poso,  Ambon,  Papua  dan bahkan Aceh.
Disimpulkan  oleh  Andreas  A. Yewangoe,  teori-teori  yang  ada  dalam buku  ini  hanya  menekankan  pemisahan antara agama dengan negara. Menurutnya, kemungkinan  besar  munculnya  isu  ini karena  ada  wacana  yang  cukup  kuat  di Indonesia  untuk menerapkan  syariat Islam, sebagaimana dijanjikan oleh beberapa  partai  politik  dalam  transaksi menjelang  pemilu  calon  presiden  2004. Menurut  Yewangoe,  buku  ini  seharusnya terus  terang  berbicara  soal  ini,  agar pembaca  yang  mayoritas  umat  Kristiani lebih  jelas  memiliki  argumen  tertentu tentang syariat Islam ini.
Sedangkan  buku  kedua  berjudul Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia ,  merupakan  buku  sejarah  yang banyak  memberikan  perspektif  partai- partai  politik  umat  Kristiani  di  Indonesia. Sayangnya  buku  ini  sama  sekali  tidak menyinggung  PDS.  Namun,  paling  tidak, buku ini adalah buku yang bisa memberikan benang merah penting keberadaan  dan  peran  partai-partai  politik umat Kristiani di Indonesia.
Secara umum, buku ini memberikan  pembahasan  historis  yang komprehensif  dan  mendalam  tentang ”perjumpaan” (encounter) di antara kedua agama  Ibrahim (Abrahamic  religions) di Indonesia yang jauh dari tempat kelahiran mereka  pertama  di  kawasan  yang  kini dikenal  sebagai  Timur  Tengah.  Menurut rektor  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah  Jakarta  Azyumardi  Azra, perjumpaan  yang  terlukis  dalam  buku  ini yang  sering  menampilkan  ”pergumulan”
(struggle) memang  lebih  banyak  terkait dengan  politik  dan  kekuasaan.  Karena model  penulisan  sejarah  dalam  buku  ini memakai  model  penulisan  ”sejarah konvensional”  berdasarkan  ilmu  sejarah,
Azra  menilai  bahwa  potret  dan  citra  yang muncul  tentang  hubungan  Kristen  dan Islam  di  Indonesia  sejak  masa  awal kedatangan  keduanya  sampai  masa-masa terakhir  ini  penuh  dengan  pergumulan, persaingan, konflik, dan bahkan kekerasan komunal (Aritonang: 2004)
Teori  penting  yang  diungkapkan dalam buku ini adalah ditemukannya awal keterlibatan  kalangan  gereja  dengan  jalur politik formal (partai politik) di Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa keterlibatan  kalangan  gereja  dimulai ketika  Dewan  Gereja  Indonesia  (DGI) mendukung  Partai  Kristen  Indonesia
(Parkindo) pada pemilu 1955. Secara jelas teori  ini  mengungkapkan  bahwa  agenda penting  DGI  mendukung  Parkindo  adalah pertama, mempertanyakan  dan  sikap keberatan
DGI atas keberadaan Kementerian  Agama  dan  pengadaannya oleh  pemerintah  Indonesia.  DGI  khawatir bahwa  pengadaan  Kementerian  Agama akan  menggiring  Republik  Indonesia  ke arah  negara  Islam;  dan kedua, isu  negara Islam  yang  berkaitan  dengan  masalah dasar  negara.  Dalam  isu  kedua  ini,  DGI meminta Parkindo untuk senantiasa
menjaga kehidupan kemajemukan (pluralisme) dan menghindari dasar negara agama tertentu (terutama Islam).
Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik (parpol) berfungsi  sebagai  sarana  komunikasi politik.  Parpol  dianggap  sebagai  nyawa dari sistem demokrasi. Sistem politik yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik yang  dilakukan  oleh  parpol-parpolnya. Secara  sederhana,  komunikasi  politik adalah  proses  penyampaian  pesan  atau informasi mengenai politik dari pemerintah  kepada  masyarakat,  dan  dari masyarakat  kepada  pemerintah.  (Pye, 1963)
Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu:
a. sebagai proses interest aggregation atau  penggabungan  kepentingan; penyalur  aneka  pendapat  dan aspirasi  masyarakat  yang  beragam kemudian
mengaturnya
sedemikian rupa serta menampung dan  menggabungkan  pendapat  dan
aspirasi  tersebut.  Tuntutan  dan aspirasi    kepentingan  masyarakat nantinya disampaikan kepada pemerintah  melalui  partai  politik
agar bisa dijadikan sebuah kebijakan publik (public policy). b. sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan  pemerintah (political socialization).
c. sebagai penghubung dan penerjemah  antara  pemerintah  dan warga  negara.  Kebijakan  negara yang biasanya rumit dengan istilah-istilah  teknis  politik  akan diterjemahkan  ke  dalam  bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas.
Partai politik umat Kristiani adalah partai politik yang berbasis pada keagamaan  (dalam  hal  ini  agama  Kristen) dan memperjuangkan aspirasi umat Kristiani  dan.  Di  Indonesia  dan  beberapa negara  lain,  penyebutan  kata  ”Kristen” selalu diasosiasikan dengan Protestanisme. Untuk  memudahkan  penyebutan  dan menghindari  kerancuan,  dalam  penelitian ini  penyebutan  ”Kristen”  berarti  merujuk pada  agama  Kristen  (baik  Protestanisme maupun Katolik).
Demikian pula dengan penyebutan umat  Kristiani.  Istilah  ”umat  Kristiani” dalam penelitian ini  berarti merujuk pada umat  Protestan  maupun  umat  Katolik. Jadi,  partai  politik  umat  Kristiani  adalah partai  politik  yang  memperjuangkan aspirasi  umat  Kristiani  (baik  umat Protestan  ataupun  umat  Katolik)  dan berbasiskan  pada  agama  Kristen  (baik berbasiskan  Protestanisme  atau  Katolik atau juga kedua-duanya).
Teori  yang  P.D.  Latuihamallo mengenai  pentingnya  umat  berpolitik dalam  rangka  menjaga  perdamaian  akan penulis gunakan untuk menganalisa
kemunculan dan perjuangan yang
dijalankan  PDS.  Adanya  konflik  komunal bernuansa  etnik  dan  agama  tertentu  di Ambon  dan  Poso  menjadi  menjadi perhatian dan menarik untuk dikaji, sejauh mana konflik tersebut memberikan pengaruh  dan  desakan  kepada  umat Kristiani  untuk  mendirikan  partai  politik umat Kristiani.
Untuk  mendapatkan  analisa  yang utuh  mengenai  agenda  yang  diusung  oleh PDS,  penulis  akan  menggunakan  pula teori  yang  dikembangkan  oleh  Jan  S. Aritonang tentang aspirasi kalangan Gereja  di  politik  formal  Indonesia, terutama  aspirasi  kepada  Partai  Kristen Indonesia  (Parkindo)  terhadap  hal-hal yang  berbau  negara  Islam  dan  syariat Islam. Meskipun penelitian yang dilakukan  Aritonang  ini  merujuk  pada partai  politik  umat  Kristiani  Parkindo, penulis  menilai  masih  ada  relevansi  teori ini  jika  digunakan  untuk  menganalisa PDS.
Selain  teori  yang  dikembangkan oleh Aritonang, penulispun akan mencoba menganalisa  fakta-fakta  lainnya  yang berhubungan  dengan  wacana  penerapan syariat  Islam  di  Indonesia.  Sebagaimana kritik  Andreas  A.  Yewangoe  terhadap buku Yesus  dan  Politik,  Sebuah  Bunga Rampai yang kurang mengelaborasi argumen  atau  sikap  PDS  dan  umat Kristiani  terhadap  wacana  syariat  Islam tersebut, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menganalisa dan mengisi kekosongan teori tersebut.

## Metode Penelitian
Metode Penelitian  yang digunakan adalah  penelitian  kualitatif.  sedangkan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian  kepustakaan (research  library)
atau  studi  kepustakaan  dengan  data-data lainnya  yang  berasal  dari  buku-buku, media  massa  dan  dokumen  lain  yang berhubungan dengan masalah tesebut.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Partai-Partai  Politik  Umat  Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru
Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan  pada  tahun  1955,  saat Republik  Indonesia  masih  berusia  10 tahun.  RI  sejak  diproklamirkan  17 Agustus  1945,  telah  memilih  menjadi sebuah  negara  hukum  yang  menganut demokrasi.  Sebenarnya,  sekitar  tiga  bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh  Soekarno  dan  Hatta,  pemerintah
Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk bisa
menyelenggarakan  pemilu  pada  awal 1946.  Keinginan  itu  termuat  dalam Maklumat  X,  atau  Maklumat  Wakil Presiden  Mohammad  Hatta  tanggal  3 November  1945,  yang  berisi  anjuran tentang  pembentukan  partai-partai  politik. Maklumat  tersebut  menyebutkan,  pemilu untuk  memilih  anggota  DPR  dan  MPR akan  diselenggarakan  bulan  Januari  1946. Namun, keinginan itu tidak dapat terwujud karena  kendala  yang  bersumber  dari dalam negeri dan luar negeri.
(www.beritaindonesia.co.id)
Sejak adanya Maklumat itu, perjuangan umat Kristiani di pentas politik Indonesia dimulai. ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah  RI  pada  27  Desember  1949,
Indonesia  masih  berbentuk  negara  serikat (RIS).  Pada  masa  peralihan  yang  singkat dari  RIS  kembali  ke  NKRI  itu,  yaitu hingga  17  Agustus  1950,  pemerintah  RIS dipimpin  oleh  Hatta  yang  dikenal  sebagai
tokoh nasionalis dan tidak mewakili partai politik.  Kabinet  tersebut  terdiri  dari  dua kelompok,  Republik  (11  orang)  dan Federal  (5  orang).  Kelompok  Republik diwakili  oleh  4  orang  dari  Masyumi (Sjafrudin  Prawiranegara,  Abu  Hanifah, Wahid Hasjim, dan Mohammad Roem), 3 orang  dari  Partai  Nasionalis  Indonesia (Wilopo,  Herling  Laoh,  dan  Arnold Mononutu,  dua  yang  terakhir  beragama Kristen), 1 orang dari Parkindo (Johannes Leimena),  dan  1  orang  dari  Partai Indonesia  Raya  (Supomo);  sisanya  tidak mewakili partai politik. (Aritonang, 2004)
Setelah  UUD  RIS  digantikan  oleh UUD 1950, perjuangan partai politik umat Kristiani  selalu  mendapatkan  tempat  di kabinet  demokrasi  liberal  Indonesia.  Pada masa  ini  terjadi  banyak  sekali  pergantian kabinet  dan  Perdana  Menteri.  Namun demikian,  Parkindo  dan  Partai  Katolik hampir  selalu  mendapatkan  tempat  di setiap pergantian kabinet. Menurut Alfian, UUD 1950 yang mencerminkan demokrasi  liberal  seperti  yang  terdapat  di beberapa negara Barat memberikan peranan  yang  sangat  penting  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  Sementara (Parlemen)  karena  ia  menentukan  nasib Pemerintah atau Eksekutif  yang berkuasa, yang  menentukan  hidup  matinya  kabinet. (Alfian, 1992:31)
Menurut (Aritonang, 2004),
setelah  berada  di  kabinet  Hatta,  Parkindo dan  Partai  Katolik  juga  mendapatkan tempat  di  kabinet  Perdana  Menteri Mohammad  Natsir  (6  September  1950-21 Maret  1951).  Kabinet  ini  terdiri  dari  18 orang.  Duduk  empat  perwakilan  dari Masyumi (termasuk Natsir) dan dua wakil PSII,  di  samping  beberapa  wakil  dari partai  lain.  Di  dalamnya  juga  terdapat wakil  dari  partai-partai  umat  Kristiani,
yaitu  FS  Harjadi    (Partai  Katolik)  dan Johannes  Leimena  (Parkindo).  Komposisi kabinet  seperti  itu,  yang  di  dalamnya terdapat  juga  beberapa  orang  yang  tidak mewakili  partai,  membuat  pengamat tertentu menilainya sebagai zaken kabinet, kabinet  yang  terutama  didasarkan  pada kecakapan  dan  ketokohan  anggotanya, bukan  pada  afiliasi  partainya  ataupun agamanya.
Tradisi partai umat Kristiani berada  dalam  kabinet  pun  berlanjut  pada kabinet  Sukiman  (26  April  1951-23 Februari  1952).  Kabinet  ini  terutama merupakan  koalisi  antara  Masyumi  dan PNI.  Perdana  Menteri  masih  tetap  dari masyumi,  tetapi  bukan  lagi  Natsir, melainkan Sukiman Wirjosandjojo. Kedua partai  itu  masing-masing  memperoleh lima  kursi,  lalu  diberikan  beberapa  kursi kepada partai-partai lain (termasuk
Parkindo  dan  Partai  Katolik  masing- masing satu). Demikian pula halnya dalam Kabinet  Wilopo  (1  April  1952-3  Juni 1953).  Wilopo  adalah  wakil  dari  PNI dipercaya menjadi Perdana Menteri setelah Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dan Siddik Djojosukanto (PNI) gagal  membentuk  kabinet.  Di  dalam kabinet  ini  PNI  dan  Masyumi  masing- masing memperoleh empat kursi.
Sedangkan,  Parkindo  dan  Partai  Katolik, seperti pada dua kabinet sebelumnya, tetap mendapat masing-masing satu kursi.
Namun  keadaan  di  atas  berbeda ketika  kabinet  dipimpin  oleh  Kabinet  Ali Sastroamidjojo  I    (30  Juli  1953-23  Juli 1955). Di dalam kabinet ini tidak terdapat wakil  dari  Parkindo  maupun  Partai Katolik.  Walaupun  demikian,  duduk seorang  Kristiani,  yaitu  Dr.  Ferdinand  L. Tobing  mewakili  Serikat  Kerakyatan Indonesia  (SKI).  Deliar  Noer  mencatat
bahwa  Ferdinand  Tobing  adalah  seorang penganut protestan yang taat, walaupun ia juga  menilai  bahwa  SKI  adalah  “partai gurem yang tidak berarti buat masyarakat”.  Absennya  kehadiran  partai umat  Kristiani  di  kabinet  juga  berlanjut ketika kabinet berganti di bawah pimpinan Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret  1956).  kabinet  yang  berumur pendek ini diberi mandat untuk
menyelenggarakan  pemilu  pertama  pada 1955.  Barulah  pada  kabinet  hasil  pemilu 1955 di bawah pimpinan Ali Sastroamidjojo  II  (20  Maret  1956-14 Maret  1957),  Parkindo  dan  Partai  Katolik mendapatkan  kursi  kembali  walaupun masing-masing  hanya  mendapatkan  1 kursi. 1
Masa pemilu 1955 adalah momentum kalangan Gereja untuk menjalin  hubungan  dengan  politik  formal Indonesia. Pada masa ini kalangan Gereja sangat  dekat  khususnya  dengan  Parkindo. Kalangan  Gereja  yang  diwakili  oleh Dewan  Gereja-gereja  Indonesia  (DGI) secara  terbuka  mendukung  Parkindo  pada kampanye  pemilu  1955.  Hubungan  ini makin  tampak  ketika  DGI  dan  Parkindo berhadapan  dengan  sejumlah  peristiwa politik,  yang  sedikit  banyak  berkait  juga dengan hubungan antara Kristen dan Islam di negeri ini.
Ada  beberapa  masalah  krusial yang  menjadi  aspirasi  DGI  kepada Parkindo, yakni: pertama , pengadaan atau keberadaan  Kementrian  Agama.  Sejak pembentukkan  DGI,  masalah  ini  selalu dibicarakan. Sebagian anggota DGI
1 Parkindo  mendapatkan  1.003.326  suara  atau 2,66%  dari jumlah  suara  sah,  dan  menempatkan  8 wakil  di  parlemen.  Sedangkan  Partai  Katolik mendapatkan  770.740  suara  atau  2,04%  dari jumlah  suara  sah,  dan  menempatkan  6  wakil  di parlemen.
khawatir  bahwa  pengadaan  Kementerian Agama  akan  menggiring  RI  ke  arah negara  Islam. Kedua ,  isu  negara  Islam yang  berkaitan  dengan  masalah  dasar negara.  Isu  ini  dibicarakan  pada  sidang Lengkap  II  DGI  (20-30  Juni  1953)  dan sidang Lengkap III (8-17 Juli 1956), yang pada  intinya  mereka  mengkhawatirkan akan  bangkitnya  kembali  gerakan  Islam yang  menginginkan  pendirian  negara Islam.
Setelah DGI secara formal mendukung  Parkindo  pada  pemilu  1955, maka  beberapa  agenda  kalangan  Gereja menjadi  aspirasi  utama  dan  menjadi agenda  utama  pula  Parkindo.  Khusus berhubungan  dengan  aspirasi  adanya kekhawatiran dari kalangan Gereja terhadap  kemungkinan  berdirinya  negara Islam dan syariat Islam, Parkindo membawanya  hingga  sidang  Dewan Konstituante.  Bersama  PNI,  PKI,  Murba, dan Partai Katolik, Parkindo memperjuangkan  dasar  negara  Pancasila dan  menolak  dengan  tegas  gagasan  dasar negara  Islam  dari  pihak  Masyumi  dan NU.(www.majalah.tempointeraktif.com)
Masa  pasca  Orde  Lama  adalah masa-masa sulit bagi partai umat Kristiani. Dalam perjalanannya berarti Parkindo dan Partai  Katolik  hanya  ikut  2  kali  pemilu yaitu  pada  1955  dan  1971.  Pada  pemilu 1971 (di masa Orde Baru), suara Parkindo masih  berada  pada  urutan  keenam, sedangkan Partai Katolik berada di urutan ketujuh dari semua suara sah. (www.thejakartapost.com) 2 Karena  ada kebijakan  fusi  partai  dari  pemerintah
2 Parkindo mendapatkan 733.359 suara atau 1,34% dari jumlah suara sah, dan menempatkan 7 wakil di parlemen.  Sedangkan  Partai  Katolik  mendapatkan 603.740  suara  atau  1,10%  dari  jumlah  suara  sah, dan menempatkan 3 wakil di parlemen.
Suharto,  Parkindo  dan  Partai  Katolik berfusi  bersama  partai-partai  lainnya menjadi  Partai  Demokrasi  Indonesia (PDI).  (Suara  Pembaruan,  30  Maret 2010) 3 Praktis  sebagian  suara  partai  umat Kristiani  berpindah  ke  PDI  dan  sebagian lain  berpindah  ke  Golkar  atas  tekanan- tekanan dari Orde Baru.
Barulah ketika Orde Baru berakhir pada 1998, partai umat Kristiani bermunculan  kembali.  Menjelang  pemilu kedua  pada  masa  reformasi  yakni  pemilu 2004,  muncul  PDS  sebagai  partai  umat Kristiani  yang  siap  berkompetisi  dengan partai-partai politik lainnya.

## Sejarah  Kemunculan  Partai  Damai Sejahtera
Partai  Damai  Sejahtera  (PDS) adalah  partai  politik  umat  Kristiani  yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu- satunya  partai  yang  menyatakan  diri sebagai  representasi  partai  politik  umat Kristiani  (dalam  artian  Protestanisme  dan Katolik).  (The  Jakarta  Post,  26  Januari 2004)
Bukan hanya itu, bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilih  Muslim  dan  non-Kristiani  untuk menjadikan  partai  ini  pilihannya.  Jika
3 tanggal  9  Maret  tahun  1970,  lima  parpol  yakni Partai  Nasional  Indonesia  (PNI),  Partai  Ikatan Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI),  Partai Katolik,  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo)  dan Partai  Murba  membentuk  kelompok  demokrasi Indonesia.  Setelah  beberapa  kali  pertemuan kelompok itu menamakan partai barunya menawarkan  tiga  nama  yakni  “Partai  Demokrasi Pancasila”, “Partai Demokrasi Pembangunan”  dan kemudian baru menetapkan nama yang sah “Partai Demokrasi Indonesia”. Partai baru itu dideklarasikan tanggal 10 Januari 1973 oleh tokoh- tokoh nasional antara lain Moh Isnaeni dan  Abdul Majid  (PNI),  Ben  Mang  Reng  Say  dan  FX Sumarsono  (Partai  Katolik),  Sabam  Sirait  dan  A Wenas  (Parkindo),  A  Sukarmadidjaja  (IPKI),  S Murbantoko dari Murba.
membandingkan  dengan  partai  politik umat  Kristiani  besar  yang  pernah  ada seperti  Parkindo  yang  hanya  menyatakan diri  sebagai  partai  umat  Protestan  dan Partai Katolik sebagai partai umat Katolik, jelas  PDS  merupakan  fenomena  baru dalam khazanah politik umat Kristiani.
Dalam Akte Pendirian yang dibuat dihadapan  Notaris  Elisa  Asmawel,  SH dengan Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2001, PDS  didirikan  oleh  50  orang  lebih.  PDS kemudian dideklarasikan dihadapan publik  di  Jakarta  pada  hari  Minggu tanggal  28  Oktober  2001  dan  di  hadapan berbagai  media.  Hari  Minggu  28  Oktober 2001  tercatat  dalam  sejarah  bangsa Indonesia  yaitu  berdirinya  sebuah  partai baru  di  dalam  dinamika  umat  Kristiani serta  konstelasi  politik  bangsa  Indonesia. Partai ini dibentuk untuk berjuang menjadi Organisasi Peserta Pemilu, dan perjuangan berikutnya  menghantar  kadernya  untuk dicalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan calon-calon legislatif.
(www.partaidamaisejahtera.com) PDS  lahir  sebagai  Partai  umat
Kristiani  berwawasan  Nasional  yang berazaskan Pancasila & UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap  satu).  PDS  tampil  di  pemilu  2004 bersama  partai  politik  umat  Kristiani lainnya  yakni  Partai  Damai  kasih  Bangsa (PDKB),  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa Indonesia  (PDKBI),    Partai  Katolik Demokrasi  Indonesia  (PKDI),  Partai katolik  (Parkat)  versi  baru,  Partai  Kristen Nasional  Demokrasi  (PKND),  dan  Partai Kristen Indonesia (Parkindo) versi baru.
PDS  dipimpin  oleh  dr.  Ruyandi Hutasoit, anak seorang pimpinan Parkindo pada  masa  Orde  Lama.  Hutasoit  sendiri
adalah  presiden  yayasan  Doulus,  sebuah yayasan  sosial  terkemuka  di  kalangan umat Kristiani.
Partai  Damai  Sejahtera  didirikan setelah  melalui  serangkaian  perenungan dan  penelaahan  atas  berbagai  peristiwa dan  tragedi  yang  mengancam  eksistensi manusia  seperti  peristiwa  kerusuhan, pengrusakan,  pembakaran  gedung  dan tempat ibadah, serta berbagai pelanggaran HAM,  dimana  umat  Kristiani  menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab  dan  tidak  bermoral. Kejadian  ini  menimbulkan  keprihatinan dari  siapapun.  Keprihatinan  inilah  yang mengawali kegalauan sekaligus kepedulian  oleh  sekelompok  anak  muda yang  tergabung  dalam  JALA  (Jaringan Pelayanan)  Alumni  Universitas  Sam Ratulangi  di  Jakarta  dan  JYF (Jakarta Youth  Fellowship) juga  di  Jakarta  yang biasa mengadakan persekutuan dan memiliki jadwal doa dan puasa setiap hari Rabu  dan  kemudian  didukung  oleh beberapa Wartawan Tabloid Jemaat Indonesia.
Saat berbuka puasa mereka mendiskusikan berbagai hal tentang kondisi  bangsa  ini,  mulai  dari  ekonomi, hukum, politik, agama, dan berbagai aspek kehidupan  lainnya.  Mereka  mendapati realita bahwa wakil-wakil rakyat di badan legislatif  bukan  hanya  tidak  mampu mengekspresikan  aspirasi  rakyat  yang diwakilinya,  tetapi  justru  larut  dalam konfigurasi  politik  yang  terkesan  tidak membela kepentingan-kepentingan kelompok  yang  lemah  dan  tertindas. Berangkat  dari  keprihatinan  di  atas,  PDS akhirnya didirikan. Secara sederhana, bisa dipahami bahwa pendirian PDS merupakan solusi  yang dari masalah  yang dihadapi  umat  Kristiani  pada  saat  itu,
yakni  banyaknya  pelanggaran  HAM  yang terjadi pada umat Kristiani.
Selain  itu,  Hidayat  menilai  bahwa kemunculan partai-partai umat Kristiani di awal  reformasi  sebagai  bukti  adanya ketidakpercayaan  dan  kecurigaan  umat Kristiani terhadap umat Muslim. Perasaan saling  curiga  antara  umat  Kristiani  dan Muslim  ini  disebabkan  oleh  pemerintah Orde  Baru  yang  melarang  adanya  diskusi dan  wacana  publik  mengenai  perbedaan- perbedaan,  termasuk  masalah  keagamaan. Kecurigaan  umat  Kristiani  memuncak pada pertengahan 1990-an, ketika presiden Suharto  mencari  dukungan  politik  dengan mulai  mengakomodasi  aspirasi-aspirasi kelompok  Islam.  Dari  situlah  kemudian berkembang  kecurigaan  umat  Kristiani kepada  umat  Muslim  karena  khawatir akan  adanya  penegakan  syariat  Islam  di Indonesia.  Kekhawatiran  itu  bertambah ketika  pada  tahun-tahun  terakhir  Suharto menjabat  presiden,  terjadi  pembakaran gereja-gereja di berbagai tempat. serangkaian kejadian inilah yang menjadikan  umat  Kristiani  tidak  percaya lagi  pada  partai-partai  yang  ada  (PDI  dan Golkar)  dan  mendirikan  partai  umat Kristiani di awal reformasi.

## Komunikasi  Politik  PDS  di  Parlemen Nasional (DPR-RI)
Sebagaimana Parkindo yang memperjuangkan  aspirasi  kehawatiran kalangan  Gereja  terhadap  isu-isu  berbau negara  Islam  dan  syariat  Islam,  maka  apa yang  diperjuangkan  oleh  PDS  pun  tidak jauh  berbeda  dengan  yang  ditunjukkan oleh Parkindo. Hal ini sesuai dengan teori yang  dikembangkan  Aritonang  yang menjelaskan  betapa  Parkindo  dijadikan sarana  politik  yang  penting  bagi  kalangan Gereja (DGI). (Aritonang, 2004:289-290)
Begitu  pula  yang  terjadi  dengan
PDS.  Dalam  menjalankan  perannya  di dalam politik formal
Indonesia
(parlemen),  PDS  adalah  partai  politik umat Kristiani  yang sangat didukung oleh kekuatan kalangan Gereja seperti
Persatuan Gereja Indonesia (PGI),
Konferensi  Wali  Indonesia  (KWI),  selain kalangan  aktivis  Kristen  dari  elemen mahasiswa  dan  akademisi.  (The  Jakarta Post,  26  Januari  2004)  Sejalan  dengan agenda  Parkindo  pada  masa  Orde  Lama, agenda PDS yang utama adalah terdiri dari tiga  hal: pertama, menjaga  hak-hak minoritas; kedua, menjaga pluralisme; dan ketiga, menolak  ide  negara  Islam  dan syariat Islam. (Lihat Gambar 1)
Peran  PDS  di  parlemen  (2004- 2009)  memang  cukup  besar.  Namun perannya  yang  paling  menonjol  adalah ketika  PDS  menolak  berbagai  isu  penting di  senayan  yang  dinilai  diskriminatif, merugikan  kalangan  minoritas,  tidak menghormati adanya pluralitas
(kebhinnekaan),  dan  kebangsaan.  Di antaranya adalah penolakan PDS terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang  Perbankan  Syariah,  RUU  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN),  RUU Pornografi,  RUU  Pengelolaan  Zakat,  dan RUU jaminan produk halal.
Fraksi  PDS  DPR  RI  menyatakan penolakannya  terhadap  RUU  tentang Perbankan  Syariah  dan  RUU  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN).  Surat penolakan  bernomor  A.749/F.PDS/  DPR- RI/II/ 2008 ditujukan untuk Ketua DPR RI Agung Laksono. Surat penolakan ditandatangani  Ketua  Fraksi  PDS  Pastor
Saut  M  Hasibuan  dan  Sekretaris  Carol Daniel Kadang (www.kompas.com). Sejumlah  alasan  dikemukakan  dibalik penolakan  itu  di  antaranya  RUU  tersebut
bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD 45  dan  mengancam  NKRI.  Bahkan, anggota Komisi XI dari Fraksi PDS Retna Rosmanita Situmorang mengatakan fraksinya  menolak  seluruh  draf  daftar inventaris  masalah  (DIM)  kedua  RUU tersebut.  Penolakan  dilakukan  setelah fraksinya  melakukan  serangkaian  dialog dan pembahasan dengan berbagai stakeholder seluruh Indonesia dan beberapa  inti  RUU  tersebut  yang  tidak sesuai  konsep  NKRI  yang  berdasarkan Pancasila.
Selain  itu,  Fraksi  PDS  menolak pengesahan  RUU  Pornografi.  Bagi  PDS, isi  RUU  anti  pornografi  dinilai  sangat diskriminatif  dan  tidak  menghormati pluralisme  bangsa.  (The  Jakarta  Post,  25 Maret 2009) Penolakan RUU anti pornografi inipun didukung oleh Persatuan
Gereja  Indonesia  (PGI)  dan  Konferensi
Wali  Indonesia  (KWI).  Menurut  PGI, RUU anti pornografi ini tidak menghormati  ekspresi  budaya  bangsa yang  beragam.  Sejalan  dengan  itu,  KWI menilai  bahwa  kontroversi  RUU  ini mengarah  pada  perbedaan  ideologi  dan politik  yang  tajam,  dan  dikhawatirkan akan  memicu  terjadinya  konflik  komunal.
(the Jakarta Post, 4 November 2008) Tak  hanya  itu,  Fraksi  PDS  juga menolak  RUU  Pengelolaan  Zakat  dan RUU  jaminan  Produk  Halal.  Alasannya, dua RUU Syariah tersebut dinilai berpotensi  memicu  polemik.  (Seputar Indonesia,  20  Februari  2009)  Bahkan, Fraksi  PDS  menegaskan,  jika  pemerintah tetap memaksakan syariah maka Indonesia berada  dalam  keadaan  terancam.  RUU Pengelolaan  Zakat  dan  RUU  Jaminan Produk  Halal  juga  merupakan  suatu bentuk  RUU  diksriminatif  sama  halnya dengan UU Pornografi. Apa yang
dianggap  haram  oleh  sebagian  orang belum  tentu  haram  bagi  sebagian  orang lainnya.
Permasalah  yang  muncul  dengan adanya  RUU  Pengelolaan  Zakat  tersebut adalah bahwa zakat memiliki dasar hukum berdasarkan  Alquran  yang  merupakan aturan  agama  Islam,  hal  ini  bertentangan dengan  sifat  UU  yang  mana  setiap  UU yang ditetapkan di negara Indonesia harus berlaku  untuk  setiap  orang  dan  mengikat seluruh warga negara Indonesia. Jika suatu aturan  agama  tertentu  menjadi  acuan  bagi suatu  UU  maka  dikemudian  hari  bukan tidak  mungkin  ada  agama  atau  kelompok lain yang mengajukan UU yang berdasarkan  keyakinan  mereka,  yang mana  ini  justru  akan  menunjukkan ketidakpastian hukum di negara Indonesia kelak.
Permasalahan lainnya adalah bahwa  zakat  menjadi  bagian  dalam penanggulangan kemiskinan namun hanya untuk  kelompok  agama  tertentu  yang meyakini  agama  tersebut.  Jika  RUU Pengelolaan Zakat ini disahkan maka akan ada  pembedaan  dalam  masyarakat  karena masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat yang  majemuk  yang  terdiri  dari  berbagai agama.  Bagi  umat  Muslim  ketika  mereka membayar  zakat  maka  akan  mengurangi pajak  penghasilan  yang  haus  dibayarkan, sedangkan  bagi  yang  tidak  membayar pajak  maka  besarnya  pajak  penghasilan tetap  dan  tidak  ada  pengurangan,  hal  ini akan memicu kecemburuan dalam masyarakat. (www.Christianpost.co.id)
Berkaitan  dengan  RUU  jaminan produk halal, PDS berkeberatan karena isi RUU  ini  akan  menyulitkan  dan  bisa menimbulkan  kekerasan  di  masyarakat. Dalam  pasal  31  RUU  tersebut  disebutkan bahwa  masyarakat  diberikan  keleluasaan
untuk  membantu  mengawasi  penerapan undang-undang  ini  di  lapangan.  Pasal inilah  salah  satu  yang  menjadi  keberatan PDS, karena dinilai akan memicu tindakan-tindakan  kekerasan  kepada  para penjual makanan yang tidak mencantumkan  label  halal.  RUU  ini dinilai akan memberikan implikasi negatif di  lapangan,  karena  realita  di  masyarakat dan  kultur  tertentu  makanan  yang  haram bagi  Muslim  seperti  daging  babi  dan anjing  dijual  bebas.  (The  Jakarta  Post,  17 Februari 2009).
Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol. 4; No. 1; Tahun 2018 Halaman 9-23
Gambar 1
Komunikasi Politik Umat Kristiani di Parlemen Indonesia
Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani
pada Masa Orde Lama
dan Orde Baru
(Parkindo, Partai Katolik, PDIP, dan Golkar)
Parpol umat Kristiani Periode 2004-2009
(Partai Damai Sejahtera)
Peran/Agenda
1. Menjaga hak-hak minoritas
2. Menjaga pluralisme
3. Menolak ide Negara Islam dan Syariat Islam

## Kesimpulan
Gerakan  partai-partai  politik  umat
Kristiani di Indonesia
memang memberikan  warna  tersendiri.  Dalam sejarah  bangsa  Indonesia,  kalangan  umat Kristiani  dan  khususnya  partai  politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi  berharga  bagi  kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda partai politik umat Kristiani  yang  pernah  tercatat  dalam sejarah  bangsa  Indonesia  seperti  Parkindo dan  PDS  terlihat  sangat  khas  karena berusaha  menjadi watchdog bagi  kaum mayoritas  bahwa  NKRI  dan  pluralisme bangsa  adalah  harga  mahal  yang  harus dipertahankan.
Dalam  konteks  demokrasi,  peran PDS  bisa  jadi  merupakan checks  and balances atas  agenda-agenda  politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya,  bangsa  Indonesia  akan senantiasa  terjaga  dari  penyalahgunaan kekuasaan  yang  biasa  disebut  sebagai “kedikatoran mayoritas dan tirani minoritas”.

## Daftar Pustaka
Buku Agung, Mianto Nugroho dan Jeffrie AA. Lempas  (Ed.).  (2004) Yesus  dan Politik,  Sebuah  Bunga  Rampai, Komunitas Nisita, Jakarta:. Alfian.  (1992). Pemikiran  dan  perubahan Politik Indonesia. Jakarta:
Gramedia.
Aritonang, Pdt & Jan S. (2004). Sejarah Perjumpaan  Kristen  dan  Islam  di Indonesia ,  BPK.  Jakarta:  Gunung Mulia. ___________________, (2007). “Dinamika Perkembangan
Kristen  (protestan)  di  Indonesia dalamKonteks Pluralitas Masyarakat  Indonesia,  tantangan dan peluang ditinjau dari perspektif historis”, makalah dalam  acara  diskusi Studi  Agama- agama –Belajar Bersama Kelompok Antar-Iman , di Manado. Maarif, Ahmad Syafii. (2006). Islam dan Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara; Studi  tentang  Perdebatan  dalam Konstituante”, Jakarta: LP3ES.
McDonald, Lee Cameron, Western.
(1968).    Political  Theory, Part  2, New York: Harcourt Jovanovich.
Pye,  Lucyan  W.  (1963). Communication and Poltical Development, Princenton NJ: Princenton University Press.

## Internet
Alaman,  Ansel,  ”Kongres  III  PDIP,
Regenerasi  yang  Mandek”,  Harian Suara Pembaruan , 30 Maret 2010 Hidayat,  Rais,  “Christian  Party  Offer Hope  to  Minority  Voters”, The Jakarta Post, 26 Januari 2004 “Christian PDS Party Fights to strengthen country’s pluralism”, the Jakarta
Post, 25 Maret 2009 “Commentary: anti-pornography bill could deepen religious devide”, the Jakarta Post, 4 November 2008 “Halal product bill harmful to people, says PDS lawmakers”, the Jakarta Post, 17 Februari 2009
“Keterlibatan  Umat  Pada  Persoalan Sosial”, Harian  Umum  Sinar Harapan , Sabtu, 29 Mei 2004
“Panas di Sidang Akrab di Luar”, diakses darihttp://majalah.tempointeraktif. com/id/cetak/2007/08/13/ LU/mbm.20070813.LU124715.id.
html, pada 17 November 2009 “Pemilu  2009  yang  Memerdekakan” diakses dari Sumber: www.beritaindonesia.co.id/ beritautama/pemilu2009yangmeme rdekakan/page4/+hasil+parkindo+ pemilu+1955&cd=4&hl= id&ct=clnk&gl=id,, pada 5 April 2010, pkl. 20.30 Wib. “Peran  Serta  Umat  Kristen  Dalam Membangun  Indonesia  Baru,” Sumber:http://www.leimena.org/ jt20030913.html ”Umat”, Kompas.com 14/3/2008, diakses pada 5 April 2010, pkl. 14:10 WIB www.christianpost.co.id/dbase.ph ... |22&page=1 www.kpu.go.idwww. partaidamaisejahtera.com,  Harian
Seputar  Indonesia  20  Februari 2009.