DOI: 10.51874/jips.v5i1.225 ISSN 2774-9363 (Cetak) ISSN 2774-9746 (Online)
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah

## Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komite Serta Tantangan Pelaksanaannya
Lestariningtyas * , Noor Miyono Manajemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Pgri Semarang Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto, Semarang *Email: elinperdana81.gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini menggali, mengetahui implementasi manajemen Mutu Berbasis Sekolah melalui pemberdayaan  masyarakat  dan  peran  komite.  metode  penelitian  pada  deskripti  analisis.  Manajemen  Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, pengusaha, dan sebagainya) untuk  meningkatkan  mutu  sekolah.  Adapun  prinsip  dalam  manajemen  berbasis  sekolah/  yaitu  otonomi, fleksibilitas,  partisispasi,  dan  inisiatif.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  tidak  dapat  dipisahkan  dengan karakteristik sekolah efektif. Oleh karena itu karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output.
Kata-kata Kunci: Manajemen berbasis sekolah, MBS, Pemberdayaan Masyarakat, peran komite sekolah

## Abstract
The aim of this research is to explore the implementation of School Based Quality Management through community empowerment and the role of committees. research methods  in descriptive analysis. School  Based Management  (SBM)  is  a  management  model  that  provides  greater  autonomy  to  schools,  provides flexibility/flexibility to schools, and encourages direct participation of all school members (teachers, students, principals, employees) and the community (parents of students , entrepreneurs, and so on) to improve the quality of schools. The principles in  school-based management are autonomy,  flexibility,  participation  and initiative. School Based Management (SBM) cannot be separated from the characteristics of effective schools. Therefore, the characteristics of SBM include inclusively the elements of an effective school which are categorized into input, process and output.
Keywords: School-based management, SBM, Community Empowerment, role of school committees

## PENDAHULUAN
Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model manajemen pendidikan yang penting. Manajemen  berbasis  sekolah  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar,  fleksibilitas/keluwesan  pada sekolah,  serta  mendorong  partisipasi  masyarakat  agar  mampu  meningkatkan  peran  mereka  dalam meningkatkan  mutu  sekolah.  Manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  menganut  prinsip  kemandirian, kerjasama,  partisipasi,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas.  Pemberian  otonomi  yang  lebih  besar  kepada sekolah,  diharapkan  mampu  meningkatkan  kreatifitas,  inisiatif,  dan  inovasi  dalam  meningkatkan kinerja  sekolah.  Pemberian  fleksibilitas/keluwesan  bertujuan  memberi  kesempatan  sekolah  agar mampu  memanfaatkan  dan  mengelola  sumberdaya  yang  dimiliki  agar  lebih  optimal.  Partisipasi masyarakat merupakan usaha menempatkan posisi masyarakat bukan hanya obyek pengguna lulusan tetapi juga sebagai subyek kebijakan dengan cara memberi ruang terbuka, agar dapat mengembangkan potensi  sehingga  apa  yang  berikan  sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Ada  3  kelompok masyarakat  yang  berperan  dalam  mendukung  keberhasilan  sekolah  dalam  melaksanakan  program pendidikan yaitu orang tua siswa, komite sekolah dan masyarakat. Menurut Rohiat (2010: 55)
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk manajemen sekolah yang memberi otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) yang lebih besar kepada sekolah agar mampu mengelola
dan memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Melalui paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah diberi kesempatan seluas- luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing sekolah, dengan kondisi  seperti  itu,  komite  sekolah  diharapkan  dapat  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  sebagai penunjang  dalam  pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  sejalan  dengan  kondisi  dan  permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai partner dari  kepala  sekolah,  untuk  mengelola  berbagai  sumber  daya  pendidikan  yang  ada  dalam  rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan, memberikan fasilitas dan dukungan bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi efektif.
Strategi  utama  yang  digunakan  dalam  mengimplementasikan  manajemen  berbasis  sekolah, adalah : Mensosialisasikan konsep MBS kesemua warga sekolah, Melaksanakan analisis situasi sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi sekolah dalam mengubah manajemen  berbasis  pusat  menjadi  MBS,  Merumuskan  tujuan  situasional  yang  akan  dicapai  dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi, Mengidentifikasi yang perlu  dilibatkan  untuk  mencapai  tujuan  situasional  dan  masih  perlu  diteliti  tingkat  kesiapannya, Menentukan  tingkat  kesiapan  setiap  fungsi  dan  faktorfaktornya  malalui  analisis  SWOT  ( Strength, Weakness, Opportunity, and Threat ), Memilih langkah-langkah pemecahan masalah, Membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang beserta program-programnya, Melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS, Pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil MBS.

## METODE PENELITIAN
Studi  Pustaka  ini  menggunakan  metode literatur  review dengan  melakukan  studi  literatur terhadap peraturan, buku dan jurnal/artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelusuran artikel  dilakukan  melalui  platfrom Google  Schoolar dari  berbagai  jenis  jurnal  dijadikan  sebagai referensi utama dalam penyusunan tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara Konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan  fleksibilitas/  keluwesan-  keluwesan  kepada  sekolah  dan  mendorong  partisipasi  secara langsung  warga  sekolah  (guru,  peserta  didik,  kepala  sekolah,  karyawan)  dan  masyarakat  (orangtua peserta  didik,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan,  pengusaha,  dan  sebagainya)  untuk  meningkatkan  mutu sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  serta  perundang-undangan  yang  berlaku (Depdiknas dalam Machali dan Hidayat, 2018:58).
Senada dengan pendapat di atas, menurut Suparman dalam Mulyono (2008: 234) Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  merupakan  penyerasian  sumber  daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional.
Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Managemen) atau Manajemen Berbasis Madrasah (Madrasah  Based  Management)  adalah  sebuah  strategi  untuk  mewujudkan  sekolah/madrasah  yang effektif, efisien, dan produktif. MBS/MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang  memberikan  otonomi  luas  pada  sekolah/madrasah,  dan  pelibatan  masyarakat  dalam  kerangka kebijakan pendidikan nasional (Machali &Hidayat, 2016:57).
Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  adalah  model  manajemen  sekolah  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada  sekolah,
memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, pengusaha,  dan  sebagainya)  untuk  meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.
Manajemen  berbasis  sekolah  yang  menawarkan  keleluasaan  pengelolaan  sekolah  memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola pendidikan yang profesional. Pelaksanaannya  juga  memerlukan  seperangkat  kewajiban,  disertai  dengan  monitoring  dan  tuntutan pertanggung jawaban yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Sekolah juga dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
Ruang  lingkup  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  menurut  Triwiyanto  dalam  Atmaka (2018:13) adalah sebagai berikut: a) Manajemen kurikulum berbasis sekolah; b) Manajemen peserta didik  berbasis  sekolah;  c)  Manajemen  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  berbasis  sekolah,  d) Manajemen  sarana  dan  prasarana  berbasis  sekolah;  e)  Manajemen  pembiayaan  berbasis  sekolah;  f) Manajemen  hubungan  sekolah  dan  masyarakat  berbasis  sekolah  dan  g)  Manajemen  budaya  dan lingkungan berbasis sekolah.

## Pemberdayaan Masyarakat dan Mutu Sekolah
Pendidikan formal maupun nonformal menurut merupakan lembaga vital yang berperan utama sebagai kunci untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan bangsa berdasarkan aspek intelektual, dan memadukan  aspek  keterampilan  dengan  kepribadian  (  Ihsan,  2018).  Melihat  realitas  hasil/out  put pendidikan  yang  berkembang  saat  ini,  di  mana  lulusan  yang  dihasilkan  dari  proses  pendidikan cenderung  masih  didominasi  oleh  sifat  ketergantungan.  Kondisi  ini  merupakan  tantangan  untuk pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan siap berkompetisi dalam persaingan global, dengan cara harus memposisikan diri dengan menakar arus global, dalam arti yang yang sesuai sesuai dengan pedoman dan ajaran. Untuk itu maka perlu adanya pembaharuan mutu pendidikan dalam arti hasil pendidikan harus dapat mencetak manusia-manusia yang berkualitas.
Pendidikan Non-Formal seperti PKBM atau SKB sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki  tugas  yang  sama  dengan  pendidikan  lainnya  (pendidikan  formal)  yakni  memberikan pelayanan  yang  terbaik  terhadap  masyarakat  (  Ihsan,  2018).  Sasaran  pendidikan  Non-nformal  yang semakin beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, juga masyarakat yang masih buta pendidikan  dasar,  masyarakat  yang  mengalami  drop  out  atau  putus  sekolah  formal  dan  pendidikan Kelompok  Bermain  (  PAUD  ).  Sasaran  pendidikan  non-formal  terus  meluas  maju  sesuai  dengan perkembngan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  perkembangan  lapangan  kerja  dan  budaya masyarakat itu. Seiring dengan arah pembangunan, pendidikan nonformal dalam hal profesionalisme manajerial, perlu disusun program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam kepemilikan, melaksanakan pemantauan program pendidikan nonformal, melaksanakan bimbingan kepada pendidik dan  tenaga  kependidikan  pada  satuan  pendidik  nonformal  dan  menyusun  laporan  hasil  penelitian pendidikan nonformal dengan harapan pemberdayaan masyarakat dapat bermanfaat bagi seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah sampai masyarakat bawah.
Manajemen  penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini  juga  perlu  diperbaiki  secara  masif (Musa et al., 2022). Hal ini disebabkan peran pendidikan usia dini merupakan sesuatu yang penting ditata  dengan  baik  agar  proses  pendidikan  dapat  secara  maksimal  menumbuh  kembangkan  potensi akademik dan karakter baik pada diri anak. Pemberdayaan orang tua siswa menjadi hal yang esensial dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan usia dini, setidaknya orang tua mengambil empat peran
penting dalam program pemberdayaan belajar yakni; peran finansial, sarana prasarana, sumber daya manusia,  dan  dukungan  dalam  penanaman  karakter.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi teknik pemberdayaan orang tua siswa dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan guru yang dilakukan oleh pengelola PAUD, menganalisis kendala yang dihadapi dalam program pemberdayaan serta solusi mengatasinya. Usia 0-6 tahun adalah masa yang tidak boleh dilewatkan orang tua dalam memberikan pola asuh terbaik bagi anak, karena pada masa ini anak banyak menyerap segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Pada masa ini anak mempunyai sifat meniru atau imitasi terhadap apapun yang  dilihatnya.  Berbagai bentuk  kenyataan  yang  terjadi di  masyarakat,  tanpa disadari  oleh  si  anak semua perilaku serta kepribadian orang tua yang baik dan tidak baik akan ditiru dan direkam olehnya, sedangkan anak tidak tahu apa yang dilihatnya adalah baik atau tidak baik. Anak tentu belum mampu memilah  dan  memilih fenomena  lingkungan  di  sekitarnya dan  bagi  perkembangan  dirinya,  usia pra sekolah anak belajar dari apa yang dilihatnya. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di PAUD  karena  orang  tua  merupakan  guru  pertama  bagi  anak  di  rumah  serta  pertama  sekali  yang berinteraksi  dengan  anak  adalah  orang  tua.  Orang  tua,  keluarga  dan  lingkungan  lain  di  sekitarnya merupakan  pendidik  pertama  dan  utama  yang  berpengaruh  sangat  besar  pada  kelanjutan perkembangannya di masa yang akan dating (Apriliyanti et al., 2021). Dengan demikian koordinasi yang  baik  antara  lembaga  PAUD  dengan  orang  tua  akan  lebih  mendukung  lagi  optimalisasi perkembangan anak dan menjadi tolok ukur bahwa baik buruknya lembaga pendidikan anak usia dini terlihat pada hubungannya dengan orang tua.
Mengatasi  permasalahan  kerjasama  dan  komunikasi  yang  baik  antara  orang  tua  dengan lembaga dalam rangka meningkatkan mutu layanan PAUD di era digital ini diperlukan tindaklanjut mengenai  sejauhmana  implementasi  pemberdayaan  orang  tua  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi untuk  bisa  mempersiapkan  strategi  yang  efektif  dalam  menjalin  hubungan  harmonis  dan  produktif antara orang tua dan lembaga PAUD. Pemberdayaan orang tua di lembaga PAUD membahas seputar pemberdayaan  orang  tua  responsif  gender,  pemberdayaan  orang  tua  untuk  meningkatkan  kualitas hubungan orang tua dengan anak, pemberdayaan orang tua memberikan dampak positif bagi hubungan orang  tua  dan  pengelola  lembaga  PAUD.  PAUD  merupakan  kelanjutan  pendidikan  keluarga  yang dipandang  penting  dalam  memberikan  landasan  pembentukan  karakter  dan  kepribadian  generasi bangsa.  Dijelaskan  pula  bahwa  Pendidikan  Usia  Dini  perlu  dijalankan  dengan  kerjasama  dan komunikasi yang baik antara penyelenggara dengan orang tua siswa.
Pemberdayaan orang tua diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memungkinkan  orang  tua  untuk  memiliki  kontrol  positif  atas  kehidupan  mereka.  Pemberdayaan memungkinkan setiap orang untuk membuat keputusan tentang keluarga, organisasi, dan masyarakat mereka dan merupakan keadaan dinamis yang bergantung pada kehidupan yang beragam situasi dan kejadian, serta jaringan, layanan, dan masyarakat yang tersedia. Keluarga adalah sistem dengan jejaring sosial mereka sendiri dan memiliki hak untuk memilih layanan dan level keterlibatan mereka sendiri. Pemberdayaan orang tua meningkatkan sumber daya pengasuhan dan refleksi diri; mengurangi stres orang  tua; memperkuat keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak; menghasilkan perilaku yang lebih baik pada remaja; dan secara positif mempengaruhi psikososial, fisik, verbal, dan sosial mereka.
Dalam  mewujudkan  pendidikan  anak  usia  dini  yang  efisien,  komunikasi  harus  melibatkan administrator  sekolah,  guru,  anak-anak,  dan  orang  tua.  Guru  dan  orang  tua  perlu  berkomunikasi berdiskusi kinerja anak-anak mereka. Selain itu, meningkatkan dukungan orang tua dalam pendidikan diperlukan untuk melakukan konseling yang efektif dan membimbing dan meningkatkan motivasi dan keberhasilan anak. Khususnya di PAUD komunikasi antara guru dan orang tua memastikan realisasi awal masalah yang mungkin terjadi pada anak-anak.
Selanjutnya,  guru  juga  menerima  informasi  dari  orang  tua  tentang  kehidupan  siswa  dan karakter.  Kerjasama  antara  keduanya  diharapkan  dapat  meningkatkan  akademik  mahasiswa. Pendidikan anak usia dini merupakan penghubung antara guru dan orang tua dalam memperoleh hasil
belajar yang baik. Mendapatkan pembelajaran ini hasil membutuhkan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua.
Peran masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, ketrampilan dan jasa. Keterlibatan mereka diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Adanya peran aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan.  Dengan  kata  lain,  keterlibatan  atau  peran  masyarakat  dalam  peyelenggaraan  sekolah diperlukan  agar  sekolah  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Adapun  penjelasan  secara  detailnya  dapat dicontohkan sebagai berikut: 1) Bentuk peran masyarakat seperti; Dewan Pendidikan, komite sekolah, persatuan orang tua siswa, perkumpulan olah raga, perkumpulan kesenian, organisasi-organisasi lain; 2)  Bidang  peran  masyarakat  seperti;  alat-alat  belajar,  dana,  material  untuk  bangunan,  auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan- kegiatan sekolah; 3) Cara berperan masyarakat seperti; ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, ikut bazar;
Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah 1) Pada pasal 6 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional  disebutkan  bahwa  “setiap  warga  negara  bertanggung  jawab  terhadap  keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”; 2) Pada pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”; dan 3) Pasal 9 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah berupa ikut berperan memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu berupa tenaga, ide (pemikiran), pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai dengan Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat (1) yang berbunyi, sebagai berikut “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemberdayaan peran masyarakat diwadahi dengan pembentukan Dewan/Komite Sekolah yang berfungsi  sebagai  wadah  untuk menampung aspirasi  dan  kebutuhan  stakeholder sekolah,  serta badan  yang  berfungsi  untuk  membantu sekolah  meningkatkan  kinerjanya bagi  terwujudnya  layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.

## Peran Komite dan Mutu Sekolah
Kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam dunia  pendidikan  merupakan  salah  satu  implikasi  dari  otonomi  pemerintahan  pada  umumnya  dan otonomi  pendidikan  pada  khususnya.  Oleh  sebab  itulah  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  pada umumnya dan penyelenggaraan pendidikan pada khususnya harus melibatkan peran serta masyarakat. Lebih lanjut pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan telah melahirkan pula manajemen berbasis sekolah (MBS) atau school-based management (SBM). Salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak lain adalah pelibatan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan dipertegas dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  pada  Pasal  8  yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan  evaluasi  program  pendidikan,  serta  pada  Pasal  9  ditegaskan  bahwa  masyarakat  berkewajiban memberikan  dukungan  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan  demikian  dapat dikemukakan  bahwa  otonomi  daerah  akan  melahirkan  otonomi  sekolah  didukung  oleh  peran  serta masyarakat secara langsung melalui media dan wadah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan otonomi
di bidang pendidikan.
Peran  komite  sekolah  merupakan  aspek  yang  penting  dalam  manajemen  mutu  sekolah. Keberadaannya menjadi wadah bagi orang tua siswa, masyarakat, stakeholder, dan pengusaha dalam pengembangan sekolah. Posisinya dapat menjembatani kepentingan keduanya. Sekolah memberikan layanan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  standar  nasional  Pendidikan,  sedangkan  masyarakat  dan stakeholder  menerima  layanan  Pendidikan  yang  bermutu.  Sebagai  tindak  lanjut  hubungan  antara sekolah dan komite sekolah perlu adanya kerjasama dan hubungan yang optimal dan efektif. Bentuk efektifitas peran komite tersebut yaitu mewadahi orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana, pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah, media orang  tua  memberikan  informasi  kepada  sekolah  tentang  potensi  yang  dimiliki  oleh  anaknya,  dan memfasilitasi orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak.
Keberadaan  komite  sekolah  diperkuat  dari  aspek  yuridis  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pasal  56  menyebutkan  bahwa:  ”Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan”  dan  Kepmendiknas  Nomor.  044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan  sekolah  kepala  sekolah  bekerja  sama  dengan  masyarakat  sekolah.  Oleh  sebab  itu, diperlukan wadah yang dapat dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut yaitu komite sekolah.
Adapun peran Komite Sekolah adalah sebagai berikut; 1) Memberi pertimbangan (Advesory Agency), yaitu komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; 2) Memberi dukungan (Supporting Agency), yaitu komite sekolah memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pengembangan pendidikan di sekolah; 3)  Sebagai  pengontrol  (Controlling  Agency),  yaitu  komite  sekolah  mengontrol pelaksanaan  kegiatan  pendidikan  di  sekolah;  4)  Sebagai  mediator  (Mediator  Agency),  yaitu  komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di sekolah.
Komite sekolah juga mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: 1) mendorong tumbuhnya perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu;  2) melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat  (perorangan/  organisasi/dunia  usaha/dunia  industri)  dan pemerintah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu;  3)  menampung  dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; 5) mendorong orang  tua  dan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna  mendukung  peningkatan  mutu  dan pemerataan pendidikan; 6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Menurut Upholf dalam  Syaiful  Sagala  (2011:238) partisipasi mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan.  Partisipasi berkembang menjadi: partisipasi dalam mengambil kebijakan  dan  keputusan,  partisipasi  dalam  melaksanakan,  partisipasi  memperoleh  keuntungan,  dan pastisipasi dalam mengevaluasi. Peranserta masyarakat mendukung manajemen sekolah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan menjadi keharusan, di mana agar peran serta masyarakat menjadi suatu sistem yang terorganisasi. Komite sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang  peduli  pendidikan  untuk  membantu  memajukan  pendidikan  di  sekolah  seperti  membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas komite sekolah
dapat  membantu  mempercepat  atau  mengoptimalkan  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan,  dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah.
Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya  mereformasi  sistem  pendidikan  guna  mewujudkan pelaksanaan  pendidikan  yang  efektif,  efisien  dan  mandiri.  Meskipun  begitu,  dalam  prosesnya manajemen  berbasis  sekolah  menghadapi  banyak  tantangan  atau  kendala  yang  menghambat pelaksanaannya. Beberapa tantangan tersebut di antaranya berkaitan dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat, hingga manajemen budaya dan lingkungan sekolah (Mustiningsih, 2015). Selain itu, permasalahan lainnya yang menjadi tantangan atau kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di Indonesia yakni masalah yang  terkait  dengan  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  dan  masalah  yang  berkaitan  dengan lokasi sekolah.
Jika  dijabarkan  lebih  lanjut,  tantangan  atau  kendala  yang  ditemukan  pada  komponen manajemen  kurikulum  dan  pembelajaran  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengevaluasian pembelajaran,  serta  PAKEM.  Kemudian  pada  komponen  manajemen  peserta  didik,  tantangan  yang dihadapi  terkait  dengan  pendataan,  proses  penerimaan  peserta  didik  baru,  orientasi,  pembinaan, ekstrakurikuler,  layanan  khusus,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan,  serta  pembinaan  prestasi unggulan. Tantangan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan kebutuhan,  rekrutmen/pengadaan,  penempatan,  pembinaan dan  pengembangan, pemberian motivasi, rotasi kerja, pengawasan, evaluasi kinerja, dan pelaporan. Komponen manajemen sarana dan prasarana menghadapi  tantangan  berupa  analisis  kebutuhan  dan  perencanaan,  pengadaan,  pendistribusian  dan pemanfaatan,  pemeliharaan;  dan  penghapusan.  Berikutnya  komponen  pembiayaan  ada  beberapa kendala  terkait  rencana  kerja  dan  syarat-syarat,  rencana  kegiatan  dan  anggaran  sekolah,  eksplorasi sumber anggaran, pembukuan, penggunaan sesuai peraturan perundangan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan,  serta  evaluasi  dan  pelaporan.  Kendala  atau  tantangan  terkait  komponen  manajemen hubungan  masyarakat  yakni  penyusunan  program,  pembagian  tugas  pelaksana,  dan  pelaksanaan kegiatan.  Sementara  tantangan  yang  terkait  dengan  komponen  manajemen  budaya  dan  lingkungan sekolah berupa perencanaan program kegiatan, sosialisasi program kegiatan, dan pelaksanaan program kegiatan (Mustiningsih, 2015).
Sementara itu, menurut  Nurkolis  (2006),  terdapat  empat  kendala atau  tantangan yang  dapat menghambat  atau  menggagalkan  pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah.  Adapun  keempat  hal tersebut  yakni  (1)  empat  pilar  tujuan  pendidikan  tidak  terlaksana  dengan  baik  karena  sistem penyelenggaraan yang sentralistik; (2) kepala sekolah selama ini tidak berbuat banyak untuk kegiatan belajar  mengajar,  tetapi  lebih  banyak  mengurusi  urusan  administrasi  dan  kedinasan;  (3)  kurangnya kreativitas  guru  dalam  menciptakan  pembelajaran  yang  menyenangkan  sehingga  membuat  kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi sangat formal dan kaku; (4) akumulasi dari tiga hal di atas tercermin dalam kualitas pendidikan yang cenderung rendah/kurang baik.
Tantangan dan kendala yang dihadapi setiap sekolah dalam menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah tentu berbeda-beda bergantung pada kondisi, kemampuan, kebijakan daerah, budaya serta  keadaan  lingkungan  yang  ada  di  sekitar  sekolah  tersebut.  Sehingga  strategi  yang  ditawarkan sebagai  solusi  untuk  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  tersebut  pun  bervariasi,  dan  hal  tersebut disesuaikan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan dari masing-masing sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan.
Beragam hasil penelitian telah mendukung kebijakan manajemen berbasis sekolah agar dapat diterapkan secara meluas mengingat banyaknya manfaat dan keuntungan yang ditawarkan bagi pihak penyelenggara  pendidikan  maupun  pemangku  kepentingan  (stakeholder).  Berbagai  usaha  perbaikan
pun telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan  realitas  yang  terjadi  di  lapangan,  di  antaranya  melalui  pengembangan  instrumen  evaluasi manajemen berbasis sekolah, meningkatkan peran serta pemerintah kabupaten/kota, memberdayakan komite sekolah, dan memaksimalkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Pertama,  instrument  penilaian/evaluasi  manajemen  berbasis  sekolah  harus  dirumuskan  oleh pemangku kebijakan dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengidentifikasi aspek- aspek yang dapat dan tidak dapat diterapkan di setiap sekolah. Penyusunan instrument harus fokus pada evaluasi keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di masing-masing sekolah. Hasil dari instrumen ini nantinya dapat digunakan sebagai representasi efektivitas manajemen berbasis sekolah di sebuah lembaga pendidikan sehingga implementasi manajemen berbasis sekolah dapat ditinjau dan ditingkatkan lebih lanjut. Tanpa evaluasi yang tepat, keberhasilan praktik manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipastikan.
Kedua,  keterlibatan  pemerintah  daerah  melalui  dinas  pendidikan  terkait  selaku  pemangku kebijakan yang ada di daerah harus ditingkatkan dalam mengawasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah guna mencegah munculnya kesalahpahaman dan memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selain melakukan pemantauan implementasi kebijakan, pemberdayaan kepala sekolah dan guru, serta tenaga kependidikan lainnya dalam memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebijakan manajemen berbasis sekolah juga dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui program pelatihan  atau  workshop  guna  meningkatkan  pemahaman  dan  kompetensi  dalam  mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis sekolah.
Ketiga  berkaitan  dengan  pemberdayaan  komite  sekolah  dan  masyarakat  sebagai  pemangku kepentingan yang  seharusnya tidak terbatas pada pengumpulan iuran atau biaya pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkat mikro harus dihasilkan dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder yang memiliki kontribusi maupun  kepentingan  terhadap  keberhasilan  pendidikan  di  sekolah.  Namun  demikian,  yang  disebut sebagai  masyarakat  sangat  kompleks  dan  tak  terbatas  sehingga  sangat  sulit  bagi  sekolah  untuk berinteraksi  dengan  masyarakat  sebagai  stakeholder  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penyederhanaan  konsep  masyarakat  sebagai  stakeholder  sehingga  sekolah  gampang  melakukan hubungan  dengan  masyarakat  melalui  perwakilan  fungsi  stakeholder  dengan  membentuk  komite sekolah pada setiap sekolah dan dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota.
Keempat,  kualitas  pemimpin  merupakan  elemen  penting  dalam  pendidikan  dan  perlu ditingkatkan.  Sehingga  kapasitas  kepemimpinan  dan  kualitas  kepala  sekolah  sangat  penting  dalam keberhasilan penerapan dan praktik manajemen berbasis sekolah.  Kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan juga bertanggung jawab sebagai evaluator, administrator, pemimpin, supervisor, innovator, dan motivator. Sebagai evaluator, kepala sekolah mengevaluasi hasil belajar siswa dan kinerja guru. Sebagai manajer, kepala sekolah mengalokasikan dan menugaskan baik sumber daya manusia maupun sumber  daya material  yang  tersedia  untuk  kegiatan  belajar-mengajar.  Sebagai  administrator,  kepala sekolah mengelola karya-karya dokumenter baik dokumen maupun karya bantuan teknologi. Sebagai pemimpin, kepala sekolah mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah, bersama guru dan komite sekolah. Sebagai supervisor, kepala sekolah dapat mengamati kemampuan guru dan mengawasi mereka dengan baik. Sebagai inovator dan motivator, kepala sekolah menciptakan ide dan kebijakan inovatif yang  membuat  sekolah  efektif,  dan  memotivasi  guru  dan  perwakilan  orang  tua  menuju  tujuan pembangunan  sekolah  yang  berkelanjutan.  Kepala  sekolah  mengambil  bagian  dalam  hampir  semua aspek  seperti  struktur,  peran,  sistem,  praktik  pembelajaran,  praktik  sumber  daya  manusia,  serta keterampilan dan pengetahuan peserta. Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan profesional yang efisien dan cukup harus diberikan kepada kepala sekolah untuk memaksimalkan gaya kepemimpinan mereka dengan berbagai cara yang akan membantu dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah.
Para  pemimpin  sekolah  perlu  menjalani  pelatihan  yang  berfokus  pada  praktik  manajemen  berbasis sekolah  dan  terlibat  langsung  dalam  kegiatan  pembinaan  dan  pendampingan.  Dengan  kata  lain, memberdayakan  kepala  sekolah  merupakan  langkah  penting  dalam  memberikan  akuntabilitas pengambilan keputusan di sekolah.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  literature  review  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  yakni  1)  Manajemen Berbasis  Sekolah  lahir  di  Amerika  Serikat  dan  Di  Indonesia  MBS  lahir  sebagai  agenda  reformasi sekolah, yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah; 2) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu  sekolah.  Adapun  prinsip  dalam  manajemen  berbasis  sekolah/  yaitu  otonomi,  fleksibilitas, partisispasi,  dan  inisiatif.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  tidak  dapat  dipisahkan  dengan karakteristik sekolah efektif. Oleh karena itu karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output; 3) Ruang lingkup Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS)  meliputi  bidang  kurikulum  (pengajaran),  bidang  kepesertadidikan,  bidang personalia,  bidang  sarana,  bidang  prasarana,  dan  bidang  hubungan  dengan  masyarakat;  4)  Fungsi Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  diimplementasikan  pada  perencanaan,  pengorganisasin, penggerakan,  dan  pengawasan;  5)  Peran  masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian masyarakat  atas  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  Peran  masyarakat  berarti  keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan ketrampilan dan jasa. Adanya peran aktif dari masyarakat ini diharapkan akan dapat mensukseskan program pendidikan yang telah dicanangkan; 6) Komite sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas komite sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada  masyarakat  sekitar  tentang  program-program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  sekolah;  dan  7) Tantangan dan kendala yang dihadapi setiap sekolah dalam menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah  tentu  berbeda-beda  bergantung  pada  kondisi,  kemampuan,  kebijakan  daerah,  budaya  serta keadaan lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Sehingga strategi yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut pun bervariasi, dan hal tersebut disesuaikan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan dari masing-masing sekolah sebagai pihak penyelenggara pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliyanti, F., Hanurawan, F., & Sobri, A. Y. 2021. Keterlibatan Orang Tua dalam Penerapan Nilai- nilai Luhur Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(1).
Atmaka, Reza Febry. 2018. Manajemen Berbasis Sekolah. 31 Agustus 2018. https://repository.usd.ac.id/31116/2/111324035. 15 Desember 2022.
Bafadal, Ibrahim. 2013. Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta: Kemendikbud.
Dacholfany, M. Ihsan. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung. Jurnal Penelitian Ilmiah TAPIS, Vol. 02, No. 1 Januari – Juni 2018.
Hamdi, M. M. 2011. IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU  BERBASIS  SEKOLAH.  Jurnal  Administrasi  Publik  (Public  Administration  Journal),
1(2),  130–159. https://doi.org/10.31289/jap.v1i2.933
Hoy, Wayne K. dan Cecil H Miskel. 2014. Adminitrasi Pendidikan. Yogyakarta: Putaka Pelajar. Machali, Hidayat dan Ara Hidayat. 2018. The Hand BOOk of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Miskel,  Gecil  G.  dan  Hoy,  Wayne  K.  2014.  Administrasi  Pendidikan  Teori,  Rised,  dan  Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mufidayati, Kurniasih. 2017. Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai Bentuk Otonomi Pendidikan. Jakarta: CV Budi Utama.
Musa,  S.,  Nurhayati,  S.,  Jabar,  R.,  Sulaimawan,  D.,  &  Fauziddin,  M.  2022.  Upaya  dan  Tantangan Kepala Sekolah PAUD dalam Mengembangkan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Mengikuti Program Sekolah Penggerak. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(5), 4239–4254 Mustiningsih.  2015.  Masalah  Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  Sekolah  Dasar. Manajemen Pendidikan, 24(6), 498-505
Muyono. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Malang: Ar- Ruzz Media. Nurkolis. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT Grasindo Pemerintah  Indonesia.  1999.  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Sekertariat Negara. Jakarta.
Pemerintah  Indonesia.  2003.  Undang-yndang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekertariat Negara. Jakarta.
Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah. Bandung : Refika Aditam. Zahra, Ayu. 2017. Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 5 Banda Aceh.
https://sg.docs.wps.com/l/sIAWS4bZDrtzomwY?sa=00&st=0t. 15 Desember 2022.