Kajian Normatif Sistem Bagi Hasil Dalam Konteks Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar

## Burhanuddin Ahmad
IAI DDI Polewali Mandar E-Mail : burhanuddinahmad@ddipolman.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui Risiko yang ada dalam sistem bagi hasil (musyarakah  mudlarabah)  pada  Bank  Syariah  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar.  b.  Untuk mengetahui  dampak  Sistem  Bagi  Hasil  terhadap  risiko  bank  syariah  Polewali  Kabupaten Polewali Mandar.
Konsep bank syariah pada umumnya termasuk Bank Syariah Polewali berbeda dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena  harus  senantiasa  tunduk  dan  patuh  kepada  ketentuan  dan  prinsip  syariah.  Hal  tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami risiko- risiko  yang  disebabkan  oleh  aktivitasnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  risiko-risiko tersebut  dan  bagaimana  mengelolanya.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki,  penelitian menggunakan  metode  penelitian  pustaka.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  diskriptif-normatif- kritis, mengingat sistem bagi hasil masih merupakan instrumen pembiayaan kedua dalam pembiayaan perbankan  syariah  hari  ini.  Pendekatan  ini  diarahkan  untuk  menganalisis  sistem  bagi  hasil sebagaimana yang diaspirasikan dalam ekonomi dan perbankan Islam.
Berdasarkan  penelitian  ini,  bank-bank  syariah  Polewali  akan  menghadapi  (1)  risiko-risiko bank,  minus  bunga,  antara  lain  (–tidak  terbatas  hanya-):  risiko  risiko  kredit,  pasar,  likuiditas, operasional,  hukum,  reputasi,  stratejik,  dan  kepatuhan;  dan  (2)  risiko-risiko  unik  yang  terdiri  dari investasi  ekuitas  dan  risiko  tingkat  return.  Untuk  mengelola  risiko-risiko  tersebut,  Bank  Syraiah Polewali akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.
Kata Kunci : Bagi Hasil, Bank Syariah, Manajemen Resioko

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Beberapa Pemerintahan di negeri Muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem yang  berbasis  syariah.  Pemerintahan  dan  lembaga-lembaga  dunia  pun  turut  serta  memberikan perhatian  dan  dukungan  serius  sehingga  memungkinkan  sistem  ini  menjalankan  perannya  dalam
perekonomian mereka. 1 Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai  layanan  sistem  keuangan  dan  perbankan  kepada  masyarakat  sebagaimana  yang  telah dilakukan  perbankan  konvensional.  Mengingat  sistem  ini  lahir  dari  semangat  Islam,  bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah Islam. Mereka akan  menyediakan  pilihan  sarana  investasi  dan  pembiayaan  yang  diperlukan  masyarakat  sejalan dengan etos Islam.
Dalam  operasional  perbankan  syariah  hari  ini,  suatu  kenyataan  berbeda  antara  formulasi teoretis dan praktik aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Secara teoretis, kerangka perekonomian Islam secara ekstrim mengharamkan riba, di mana bunga ( interest ) adalah salah satu bentuk  manifestasinya  dalam  perekonomian  modern. 2 Untuk  menggantikan  bunga,  para  ekonom muslim mengajukan suatu model bagi hasil yang berbasis penyertaan modal. Kendati demikian, suatu mode pembiayaan non bagi hasil dipaparkan untuk menyediakan layanan keuangan dan perbankan yang lebih variatif. Praktik aktual perbankan syariah, bagaimanapun menunjukkan kenyataan berbeda dengan  aspirasi  teoretisnya.  Mode-mode  pembiayaan  non  bagi hasil  telah  mendominasi  portofolio pembiayaan  perbankan  syariah.  Sementara  sisi  liabilitasnya  dipenuhi  oleh  kontrak-kontrak mudlarabah  dan  musyarakah  serta  wadi’ah,  sisi  aset  bank-bank  syariah  dipenuhi  dengan kontrak- kontrak berpendapatan tetap melalui kontrakkontrak bay’ dan ijarah, dan sebagian kecil kontrak bagi hasil: mudlarabah-musyarakah. 3
Sebagaimana aspirasi teoretisnya, perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan berbasis penyertaan modal. 4 Untuk menciptakan kredibilitas inisialnya ini, sejumlah perangkat kelembagaan diperlukan  untuk  meratakan  jalan  menuju  suatu  sistem  bagi  hasil  yang  murni.  Para  investor  dan pemegang deposit account menghendaki jaminan keamanan atas dana-dana mereka sebagaimana pula bank. Mereka juga menghendaki perlindungan dari mal Praktik manajerial oleh pihak ketiga (bank atau  pengguna  dana).  Penerapan  manajemen  risiko  yang  sound  secara  praktis  diperlukan  untuk menjamin kepentingan para stakeholder dan shareholder bank.
Untuk  itu,  kajian  mengenai  manajemen  risiko  Bank  Syariah  Polewali  adalah  suatu  yang penting. Karakteristik bank syariah sesungguhnya memadukan suatu bentuk bank komersial dengan bank investasi. 5
Di  samping  untuk  kepentingan  praktis  beroperasinya  Bank  Syariah  Polewali  Kabupaten Polewali Mandar, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoretis bagi pengembangan  disiplin  ini  di  kemudian  hari.  Sesuai  dengan  hal  itu,  penelitian  kali  ini  berjudul: “Kajian Normatif Sistem Bagi Hasil Dalam Konteks Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar”.

## B.  Rumusan Masalah
1 Saeed, Abdullah, 2014, Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis , Jakarta: Paramadina. 14-15)
2 Ibid, h. 6-8
3 Ghozali,  Imam,  2007, Manajemen  Risiko  Perbankan:  Pendekatan  Kuantitatif  Value  at  Risk  (VaR), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro h.71
4 Chapra, op.cit : h. 32
5 Ibid, h. 32;
1.  Risiko apa yang ada dalam sistem bagi hasil ( musyarakah mudlarabah ) pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar?
2.  Langkah  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Polewali  Mandar  dalam  rangka menghadapi risiko sistem bagi hasilnya?

## C.  Tujuan Penelitian
1.  Untuk mengetahui Risiko yang ada dalam sistem bagi hasil ( musyarakah mudlarabah ) pada Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
2.  Untuk  mengetahui  dampak  Sistem  Bagi  Hasil  terhadap  risiko  bank  syariah  Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  yang  digunakan  adalah Library Research (Riset Kepustakaan atau Studi Pustaka) dan juga Field Research (Riset Lapangan). Subjek penelitian  ini  adalah  manajemen  risiko  sistem  bagi  hasil  pada  Bank  Syariah  Polewali  Kabupaten Polewali Mandar. Lingkup penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang secara normatif disarankan untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah. Isu-isu yang terkait akan mencakup konsep sistem bagi hasil dalam kerangka perekonomian Islam dan konsep perbankan berdasarkan sistem bagi hasil, serta  perkembangan  perbankan  syariah  terkait  dengan  regulasi  dan  ketentuan  standar  mengenai manajemen risiko.
Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari sumber pustaka dan lapangan penelitian  yaitu  pada  Bank  Syariah  Polewali  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Jenis  data  yang  akan dihasilkan  berupa  rangkaian-rangkaian,  cuplikan-cuplikan,  serta  inti  sari  dari  sumber  data  tentang manajemen risiko Bank Syariah Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka sebagai referensi. Sumber data ini terdiri atas referensi mengenai manajemen risiko dan sistem bagi hasil perbankan syariah. Bahan-bahan ini terdiri  atas  buku dan  jurnal  maupun kertas  kerja  melalui  penelusuran  pustaka  di  perpustakaan  dan perpustakaan virtual (internet).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu pembuatan catatan ( notetaking ) penelitian yang berkaitan dengan subjek  penelitian.  Sesuai  dengan  tujuan penelitian  ini,  penelitian  menggunakan  analisis  deskriptif- normatif  dan  analisis  kritis  atas  subjek,  yaitu  pengelolaan  perbankan  pada  Bank  Syariah  Polewali Kabupaten  Polewali  Mandar.  Teknik  analisis  ini  melibatkan  proses  seleksi  atas  seluruh  informasi yang didapatkan baik dari kepustakaan maupun lapangan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan subjek penelitian. Hal ini dilakukan melalui kritik teks yang mempertimbangkan tiga unsur sekaligus: teks, konteks, dan wacana ( discourse ).

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Bagi Hasil dalam Fiqih
Berbagai prinsip umum diturunkan para ulama secara langsung dan tidak langsung dari al- Qur’an, Sunnah, dan praktik para Sahabat. Secara umum disepakati bahwa perbedaan pokok antara mudlarabah dengan musyarakah terletak pada ada tidaknya kontribusi para mitra terhadap manajemen dan  sumber  daya  keuangan  (permodalan),  atau  hanya  salah  satu  darinya.  Pembahasan  tentang mudlarabah hampir seragam di antara berbagai madzhab fiqih, dengan perbedaan minor dalam hal yang detail. Dalam hal musyarakah, terdapat perbedaan fundamental. 6
Mudlarabah  dan  musyarakah  dipandang  sebagai  kontrak  kepercayan  ( fiduciary  contracts / ‘ uqud al-amanah ) dalam literatur fiqih, di mana kejujuran yang tanpa cacat dan keadilan dipandang sebagai  kewajiban  mutlak.  Setiap  mitra  harus  bertindak  layaknya  orang  yang  dipercaya  untuk kepentingan  kemitraan  dan  setiap  upaya  yang  menipu  dan  usaha  mendapatkan  bagian  pendapatan secara  tidak  jujur  merupakan  pelanggaran  nyata  terhadap  ajaran  Islam.  Al-Qur’an  memerintahkan untuk  bertindak  dengan  penuh  kejujuran  dalam  kontrak  (QS.  Al-Maidah:  1)  tanpa  membedakan apakah kontrak itu tertulis maupun tidak atau yang eksplisit atau tidak dinyatakan secara  langsung. Sebagaimana Firmannya:
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu)  dengan  tidak  menghalalkan berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum- hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 7
Akad (perjanjian) ini mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh  manusia  dalam  pergaulan  sesamanya.  Allah  juga  melarang  semua  bentuk  pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanat) yang diterima (QS. Al-Anfal: 27) dan melihat sebagai tidak bermoral jika mencari pendapatan dengan cara curang, tidak jujur, dan menipu. 8 Allah berfirman:
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan  Rasul (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat  yang  dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui” (QS. Al-Anfal: 27). 9
1. Mudlarabah
6 Chapra, M. Umer, 2010, Sistem Moneter Islam , Jakarta: Gema Insani Press, h. 187
7 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Dewan Pentasih Mashal Al Qur,an, Jakarta, h. 126
8 Ibid , h. 188
9 Departemen Agama RI , op.cit . 288. 232
Mudlarabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu pihak yang disebut shahib al-mal atau rab al-mal (financier) menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif kepada pihak kedua yang disebut mudlarib  (entrepreneur) untuk menjalankan suatu ventura, perdagangan,  industri,  atau  jasa  berdasarkan  keahlian,  manajemen,  dan  kewirausahaan  mudlarib dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. 10
Mudlarabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terdiri atas pemilik modal pelaku usaha. Pemilik modal akan mempercayakan modalnya kepada mudlarib, sementara mudlarib akan  mengalokasikan  tenaga  dan  waktunya  untuk  mengelola  kemitraan  mereka  sesuai  dengan ketentuan  yang  disepakati  dalam  kontrak.  Ciri  utama  kontrak  ini  adalah  keuntungan  akan  dibagi antara  pemilik  modal  dengan  mudlarib  berdasarkan  proporsi  yang  telah  disepakati  sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal. 11
a.  Dasar Hukum
Istilah mudlarabah dikaitkan dengan akar kata dl-r-b yang dimuat al-Qur’an sebanyak 52 kali. Ayat-ayat  yang  memungkinkan  memiliki  kaitan  dengan  mudlarabah,  meskipun  kaitan  yang  jauh, menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk tujuan dagang, 12 juga berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi. 13
Para  fuqaha’  menyatakan  kehalalan  mudlarabah,  sebagaimana  dinyatakan  Ibnu  Taimiyah, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat meskipun tidak ada hadits  shahih  tentang  mudlarabah  yang  dinisbatkan  kepada  Nabi.  Nabi  dan  beberapa  sahabat  pun terlibat dalam kemitraan-kemitraan mudlarabah. Kecuali mudlarabah,  setiap  bab dalam fiqih Islam memiliki dasar hukum al-Qur’an dan Sunnah 14
Al-Sarakhsi dari kalangan madzhab Hanafi menyatakan bahwa mudlarabah diizinkan “karena orang memerlukan kontrak ini”. Sementara Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Maliki menganggap kebolehan mudlarabah “sebagai suatu kelonggaran yang khusus”. Mudlarabah adalah suatu kebiasaan yang  diakui  dan  diterapkan  masyarakat  islam  dan  terus  hidup  sepanjang  periode  awal  era  islam sebagai penopang perdagangan dalam kota maupun jarak jauh. 15
b.  Jenis
Mudlarabah  merupakan  instrumen  perdagangan  (yakni  jual  beli)  jarak  jauh  maupun  lokal. Kalangan  madzhab  Maliki  dan  Syafi’i  menekakankan  bahwa  mudlarabah  merupakan  instrumen dagang  murni.  Mereka  tidak  mengehendaki  adanya  persyaratan  yang  akan  membatasi  mudlarib karena akan menjadikan kontrak itu sebagai kontrak upahan. Sementara kalangan madzhab Hanafi mengizinkan  suatu  investasi  campuran  meskipun  mereka  mengakui  mudlarabah  sebagai  kontrak dagang.  Ini  memungkinkan  modal  yang  dijalankan  mudlarib  terdiri  dari  modal  mudlarabah  dan
10 Chapra, op.cit, h. 189
11 Saeed,  Abdullah,  2014, Menyoal  Bank  Syariah:  Kritik  Atas  Interpretasi  Bunga  Bank  Kaum  Neo-Revivalis, Jakarta: Paramadina., h. 77
12 Saeed, op.cit, h, 77 13 Rahman, Afzalur, op.cit. h.381 14 Saeed, .op.cit., h.382 15 Ibid, h.77
lainnya seperti pinjaman atau tabungan sehingga akan memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan risiko. 16
c.  Modal
Modal  adalah  sejumlah  uang  tertentu  yang  diserahkan  kepada  mudlarib  yang  dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Hal ini untuk menghindari segala bentuk perselisihan di kemudian hari.  Modal  mudlarabah  tidak  boleh  berupa  satuan  hutang  yang  dipinjam  mudlarib  pada  saat dilangsungkannya  kontrak  mudlarabah.  Keempat  madzhab  fiqih  sunni  tidak  mengizinkan  suatu kontrak di mana penyedia modal meminta kepada pengguna modal untuk menjalankan mudlarabah dalam  pengertian  bahwa  modal  kemitraannya  adalah  hutang  calon  mudlarib  (pengguna  modal) kepada  penyedia  modal.  Dilarangnya  kontrak  semacam  ini  karena  investor  dapat  dengan  mudah menggunakan  mudlarabah  sebagai  alat  untuk  memperoleh  kembali  piutangnya  sekaligus  mungkin mengambil keuntungan darinya.
Pemilik  modal  harus  menyerahkan  uang/modal  mudlarabah-nya  kepada  mudlarib  agar kontrak  ini  menjadi  sah.  Mudlarib  memiliki  kewenangan  dan  hak  untuk  menginvestasikan  dan menggunakan modal tersebut secara bebas dalam batas-batas klausul kontrak mudlarabah. Umumnya hal  itu  menetapkan  jenis  usaha  yang  dipilih,  jangka  waktu  kemitraan,  dan  lokasi-lokasi  tempat mudlarib boleh menjalankan usahanya. 17
d.  Manajemen
Dalam  mudlarabah  tak  terbatas,  mudlarib  memiliki  kebebasan  penuh  untuk  menjalankan mudlarabah selama diperlukan. Ia dapat bepergian jauh membawa modalnya, memberikan modal itu kepada pihak ketiga, atau bahkan melibatkan diri dalam suatu kerja sama (musyarakah) dengan pihak lain. Mudlarib juga dapat mencampurkan barang-barangnya sendiri ke dalam total modal mudlarabah. Bahkan ketika mudlarib dibatasi sekalipun, ia bebas berdagang sebagaimana umumnya. Sementara dalam  mudlarabah  terbatas,  mudlarib  harus  menjalankan  bisnisnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah disepakti bersama pemilik modalnya. 18 Dalam pelaksanaan mudlarabah, campur tangan pemilik modal dalam manajemen akan mengganggu efisiensi kerja mudlarib, dan ini harus dihindarkan.
e.  Jangka Waktu
Penetapan  jangka  waktu  bagi  kontrak  mudlarabah  umumnya  tidak  diperbolehkan  oleh kalangan madzhab Maliki dan Syafi’i, tapi diizinkan oleh kalangan madzhab Hanafi dan Hambali. Tidak  diperbolehkannya  penetapan  syarat  tentang  jangka  waktu  tertentu  bagi  kemitraan  ini dikarenakan  akan  menghilangkan  peluang  baik  bagi  mudlarib  atau  akan  mengacaukan  rencana- rencananya  sehingga  tidak  bias  memperoleh  keuntungan  optimal  yang  diharapkan.  Kalangan madzhab Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa pembatasan kontrak semacam itu akan membatalkan kontrak mudlarabah. 19
f.   Jaminan
16 Ibid, h.78 17 Ibid, h.80 18 Ibid, h.81 19 Ibid, h.81
Pemilik  modal  tidak  dapat  menuntut  jaminan  apapun dari  mudlarib  untuk  mengembalikan modal  atau  modal  dengan  keuntungannya.  Hubungan  pemilik  modal  dengan  mudlarib  adalah hubungan gadai (fiduciary) dan mudlarib adalah pihak yang dipercaya. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa kontrak akan menjadi batal ketika pemilik modal menuntut jaminan semacam itu.
g.  Pembagian Laba/Rugi
Mudlarabah  pada  dasarnya  adalah  suatu  serikat  laba  di  mana  komponen  dasarnya  adalah penggabungan  kerja  dengan  modal.  Laba  bagi  masing-masing  pihak  dibenarkan  berdasarkan komponen tersebut. Risiko yang terkandung di dalamnya juga merupakan alasan bagi hal itu. Risiko pemilik  modal  adalah  kehilangan  sebagian  atau  seluruh  modalnya  jika  kemitraannya  mengalami kerugian, sementara risiko mudlarib adalah tidak akan mendapatkan upah atas pekerjaannya. 20

## 2.   Musyarakah
Musyarakah merupakan seuatu bentuk perikatan di mana dua orang atau lebih memiliki klaim tertentu  terhadap  suatu  objek  dan  pemanfaatannya.  Dalam  konteks  perbankan,  musyarakah  adalah suatu  bentuk  organisasi  bisnis  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  menggabungkan  sumber  daya keuangan  dan  manajemen  dalam  suatu  proporsi  yang  sama  ataupun  tidak  sama.  Keuntungan dibagikan  dalam  suatu  perbandingan  yang  sama  ataupun  tidak  sama,  sementara  kerugian  akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal. 21
a.  Dasar Hukum
Musyarakah  adalah  kemitraan  (partnership)  antara  dua  orang  atau  lebih.  Al-Qur’an menggunakan akar kata istilah musyarakah, sy-r-k, sebanyak 170 kali. Akan tetapi tidak ada diantara ayat-ayat tersebut yang menggunakan istilah musyarakah dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Para fuqaha’ membenarkan keabsahan musyarakah dalam kongsi bisnis berdasarkan sejumlah ayat  al-Qur’an,  terutama  surat  4:12  dan  38:24  maupun  sejumlah  riwayat  yang  dinisbatkan  kepada Nabi dan para Sahabat 22
b.  Jenis
Musyarakah terdiri dari dua macam: musyarakah al-milk ( non-contractual ) dan musyarakah al-‘uqud ( contractual ). Perbankan menggunakan musyarakah dalam pengertian musyarakah al-uqud, yaitu  ‘inan. 23 Musyarakah  al-milk  ( non-contractual  partnership )  mengandung  arti  kepemilikan bersama  ( co-ownership )  atar  suatu  aset  tanpa  menyelenggarakan  terlebih  dahulu  persetujuan kemitraan  formal.  Misalnya  dua  atau  lebih  ahli  waris  yang  mewarisi  suatu  aset  yang  tidak  dapat dipisahkan atau menunggu sampai aset tersebut dapat dipisahkan atau dibagi.
Musyarakah al-‘uqud ( contractual partnership ) adalah kemitraan di mana para pihak yang berserikat mengadakan terlebih dahulu persetujuan kemitraan untuk melakukan investasi dan berbagi laba atau risiko bersama.  Musyarakah al- ‘uqud telah dibagi dalam literatur fiqih ke dalam empat macam: al-mufawadah (otoritas  dan  kewajiban  penuh); al-‘inan (otoritas  dan  kewajiban  terbatas);
20 Ibid, h.83
21 Chapra, op.cit. h. 36 22 Saeed, op.cit., h. 88 23 Ibid
alabdan (tenaga kerja, keahlian, dan manajemen); dan al-wujuh (kemauan baik, kelayakan kredit, dan kontrak). 24
Dalam  al-mufawadah,  para  mitra  adalah  dewasa,  memiliki  kontribusi  modal  yang  sama, memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab dan saham laba atau rugi, memiliki otoritas penuh  untuk  mewakili  yang  lain,  dan  secara  bersama  bertanggung  jawab  terhadap  liabilitas  bisnis kemitraan mereka. Sehingga setiap mitra dapat bertindak sebagai agen (wakil) bagi bisnis kemitraan dan sebagai penjamin (kafil) bagi mitra lainnya 25 .
Al-‘inan  mengandung  pengertian  bahwa  semua  mitra  tidak  harus  dewasa  atau  memiliki kontribusi  modal  yang  sama  dalam  kemitraan.  Karena  itu,  mereka  tidak  akan  memiliki  tanggung jawab  yang  sama  dalam  manajemen  bisnis.  Sehingga,  bagian  laba  mereka  tidak  sama.  Tanggung jawab  mereka  terhadap  kerugian  akan  dihitung  berdasarkan  proporsi  penyertaannya.  Dengan demikian, para mitra bertindak sebagai agen tapi bukan sebagai penjamin bagi mitra lainnya. Karena itu, liabilitas para mitra terhadap pihak ketiga hanyalah sebagian dan bukan bersama-sama. 26
Musyarakah  al-abdan  adalah  musyarakah  di  mana  para  itra  memberikan  keahlian  dan kesungguhan usaha mereka kepada manajemen bisnis tanpa memberikan kontribusi modal. 27 Abdan adalah  jama’  dari  badan,  yang  berarti  tubuh,  secara  teknik  berkaitan  dengan  upaya  dan  skil  yang dimiliki  oleh  para  mitra.  Musyarakah  al-abdan  tidak  disetujui  al-Syafi‘i,  sebagaimana  dengan musyarakah yang timbul hanya dari pengumpulan sumber daya keuangan karena kontribusi pekerjaan dan skil tidak dapat diukur secara tepat dan hal ini diasumsikan bahwa para mitra akan memberikan kontribusi  secara  seimbang  dalam  partnership. 28 Sedangkan  musyarakah  al-wujuh  terjadi  di  mana para  mitra  menggunakan  kemauan  baik  mereka,  kelayakan  kredit,  dan  kontak  mereka  dalam menyokong bisnis tanpa memberikan kontribusi modal. 29 Wujuh adalah jama’ dari wajh, yang berarti wajah/muka,  dan  hal  ini  berkaitan  dengan  kekuatan  atau  reputasi  seseorang,  kemauan  baik,  dam kelayakan kredit seseorang. Musyarakah al-wujuh tidak diakui oleh madzhab Maliki dan Syafi’i. 30 c.  Modal
Kontrak  musyarakah  harus  menentukan  jumlah  modal  secara  jelas  dan  dalam  pengertian moneter.  Masing-masing  pihak  dapat  menyertakan  sekian  persen  tertentu  atas  modal  tersebut  dan mereka  tidak  dituntut  untuk  memberikan  modal  dalam  jumlah  yang  sama.  Sebagaimana  pendapat mazhab  Hanafi,  musyarakah  dinyatakan  sah  tanpa  mempertimbangkan  apakah  penyertaan  setiap mitra berjumlah sama antara satu dengan lainnya. 31
d.  Manajemen
Bila  dalam  mudlarabah  investor  menjadi  pihak  yang  lebih  kuat  dari  sudut  pandang kepemilikan  modal,  pembiayaan  dalam  musyarakah  disediakan  bersama  oleh  semua  mitra  yang terlibat  meskipun  bisa  jadi  terdapat  mitra  yang  memiliki  kontribusi  modal  lebih  besar.  Dalam  hal
24 Chapra, op.cit. h. 192
25 Ibid, h. 192 26 Ibid, h. 193 27 Ibid, h. 194 28 Ibid, h. 195 29 Ibid, h. 195 30 Ibid, h. 196 31 Ibid, h. 197
kewenangan  yang  dimiliki  oleh  para  mitra,  menurut  mazhab  Hanafi,  setiap  mitra  dapat mendelegasikan  fungsi  penjualan,  pembelian,  penyewaan,  dan  pengupahan  kepada  seorang  wakil, tapi mitra lainnya dapat membebastugaskan wakil tersebut dari fungsinya. 32
e.  Jangka Waktu
Sebagaimana  mudlarabah,  musyarakah  dapat  dilakukan  untuk  jangka  waktu  yang  pendek untuk tujuan tertentu. Musyarakah juga dapat dilakukan untuk proyek-proyek jangka panjang, bahkan dapat  berlanjut  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  terbatas.  Musyarakah  jangka  panjang  ini  dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukannya kepada pihak lainnya kapan saja. 33 f.  Jaminan
Setiap  mitra  dalam  musyarakah  adalah  orang-orang  yang  dipercaya.  Berdasarkan  hal  ini, keempat  mazhab  fiqih  berpendirian  bahwa  mitra  adalah  orang  yang  dipercaya.  Menurut  Sarakhsi, suatu ketentuan dalam kontrak yang menyatakan bahwa seorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal.
g.  Pembagian Laba/Rugi
Pembagian  laba  harus  dilakukan berupa  persentase  dan  bukan  jumlah  tertentu.  Pembagian laba  dapat  dilakukan  dalam  dalam  nilai  yang  setara  atau  tidak.  Mazhab  Hanafi  dan  Hambali mensyaratkan  bahwa  pembagian  laba  harus  disebutkan  dengan  jelas  dalam  kontrak,  sementara mazhab Syafi’i tidak memerlukan hal ini karena tidak membolehkan adalatnya perbedaan rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Bagi Nawawi, proporsi laba atau  rugi harus sama dengan proporsi penyertaan, baik tenaga yang diberikan sama ataupun tidak.
Pembagian  keuntungan  menurut  madzhab  Syafi’i  dapat  dibagi  dalam  proporsi  kepada permodalan.  Hal  ini  karena  kontribusi  tenaga  kerja  (keahlian  dan  manajemen)  sulit  diukur  dan diasumsikan  bahwa  tenaga  kerja  akan  dikontribusikan  secara  merata.  Laba  dan  kerugian  harus dibebankan  berdasarkan  proporsinya  terhadap  risiko  yang  ditanggung  bersama.  Jika  setiap  pihak memberikan kontribusi modal kepada kemitraan mereka dan hanya salah satu saja yang mengelola bisnis mereka, maka pihak yang mengelola harus memperoleh lebih besar. 34
Oleh karena itu, musyarakah pada perbankan tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu model  yang  disebutkan  di  atas.  Bisa  jadi  ia  merupakan  kombinasi  dari  model-model  tersebut. Mudlarabah juga tidak bida masuk ke dalam kategori di atas. Pada situasi dunia saat  ini, mungkin yang ada adalah kombinasi dari mudarabah dan musyarakah di mana semua mitra memiliki kontribusi terhadap modal tapi tidak terhadap kewirausahaan dan manajemen.

## B.   Sistem Bagi Hasil dalam Bank Syariah Polewali
Pembahasan kali ini akan menunjukkan bagaimana kedua konsep bagi hasil: musyarakah dan mudlarabah  digunakan  dalam  kegiatan  operasional  perbankan  syariah,  terutama  berkaitan  dengan produkproduk  pendanaan  dan  pembiayaan  Bank  Syariah  Polewali  yang  didasarkan  pada  kontrak- kontrak musyarakah dan mudlarabah.
32 Ibid, h. 198
33 Ibid, h. 199 34 Chapra, op.cit h. 197

## 1.  Produk Pendanaan Bank Syariah Polewali
Perbankan  berusaha  memperoleh  dana  masyarakat  dengan  menawarkan  imbalan  tertentu kepada  siapa  saja  yang  bersedia  mempercayakan  dananya  untuk  dikelola  oleh  bank.  Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik  berskala  kecil  maupun  besar  dengan  masa  pengendapan  yang  memadai.  Berdasarkan  prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk 35 a.  Titipan  ( wadi’ah )  simpanan  yang  dijamin  keamanan  dan  pengembaliannya  ( guaranteed deposit ) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
b.  Partisipsi  modal  berbagi  hasil  dan  berbagi  risiko  ( nonguaranteed  account )  untuk  investasi umum  ( general  investment  account/mudlarabah  mutlaqah )  di  mana  bank  akan  membayar bagian  keuntungan  secara  proporsional  dengan  portofolio  yang  didanai  dengan  modal tersebut;
c.  Investasi  khusus  ( special  investment  account/mudlarabah      muqayyadah )  di  mana  bank bertindak  sebagai  manajer  investasi  untuk  memperoleh  fee.  Bank  tidak  ikut  berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.
Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudlarib, bank menyediakan sarana investasi bagi para investor berupa 36 :
a.  Rekening  investasi  umum,  di  mana  bank  menerima  simpanan  dari  nasabah  yang  mencari kesempatan  investasi  atas  dana  mereka  dalam  bentuk  Investasi  berdasarkan  prinsip mudlarabah  mutlaqah  (unresrtricted  investment  account ).  Simpanan  diperjanjikan  untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya.
b.  Rekening investasi khusus, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi  (pemerintah  atau  lembaga  keuangan  lain)  atau  nasabah  korporasi  untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek tertentu yang mereka setujui atau  mereka  kehendaki.  Rekening  ini  dioperasikan  berdasarkan  prinsip mudlarabah muqayyadah (restricted investment account) .
c.  Rekening  tabungan  mudlarabah.  Salah  satu  syarat  mudlarabah  adalah  bahwa  dana  harus dalam bentuk uang ( monetary form ), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudlarib.
Tabungan  mudlarabah  tidak  dapat  ditarik  sewaktu-waktu  sebagaimana  tabungan  wadi’ah sehingga  tabungan  mudlarabah  biasanya  tidak  diberikan  fasilitas  ATM,  karena  penabung tidak  dapat  menarik  dananya  dengan  leluasa.  Dalam  aplikasnya  bank  syari’ah  melayani tabungan mudlarabah dalam bentuk targeted saving , seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
2.   Pembiayaan Bank Syariah Polewali
35 Arifin, Zainul, 2010, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Jakarta: AlvaBet., h31-32:
36 Ibid
Dalam  operasionalnya,  bank  memiliki  strategi  penggunaan  dana-dana  yang  dihimpunnya sesuai  dengan  rencana  alokasi  berdasarkan  kebijakan  yang  telah  digariskan.  Alokasi  ini  bertujuan untuk 37 :
a.  Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan b.  Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.
Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aset bank, yaitu 38 : a.  Earning Assets (aset yang menghasilkan), dan b.  Non Earning Assets (aset yang tidak menghasilkan).
1)  Earning Assets  terdiri dari:
a)  Pembiayaan berdasarkan Mudlarabah;
b)  Pembiayaan berdasarkan Musyarakah;
c) P  embiayaan berdasarkan prinsip jual beli (al-Bay’);
d)  Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik);
e)  Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
2)  Non Earning Assets terdiri dari :
a)  Aset dalam bentuk tunai (cash assets).
b)  Pinjaman (Qard).
c)  Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris (premises and equipment).
Arifin  menggambarkan  pola  penghimpunan  dana  dan  pengalokasiannya  melalui  dua pendekatan: (1) pendekatan Pusat Pengumpulan Dana ( pool of funds approach ), yaitu dengan melihat sumber-sumber  dana  dan  penempatannya,  dan  (2)  pendekatan  Alokasi  Aset  ( Assets  Allocation Approach ) yaitu penempatan masing-masing jenis dana ke dalam aset bank. 39 Pendekatan pertama menunjukkan  bahwa  dana-dana  yang  diperoleh  bank  akan  dialokasikan  untuk  berbagai  macam penggunaan, kecuali dana yang diperoleh melalui mudlarabah  muqayyadah .
Dana-dana tersebut digunakan bank secara luas untuk berbagai pembiayaan bank, termasuk untuk  cadangan  permodalan  bank.  Untuk  kepentingan  pembahasan  ini,  berikut  hanya  disajikan pembiayaan berdasarkan mudlarabah dan musyarakah.
a.  Pembiayaan Mudlarabah
Mudlarabah  ini  terdiri  dari  dua  jenis:  mutlaqah  dan  muqayyadah.  Dalam  hal  mudlarabah bersifat  mutlaqah,  pemilik  dana  (dalam  hal  ini  adalah  bani)  memberi  kebebasan  kepada  mudlarib (pengelola)  dalam  pengelolaan  dananya.  Sedangkan  dalam  mudlarabah  muqayyadah,  bank memberikan  batasan/ketentuan  yang  harus  dipatuhi  oleh  mudlarib,  seperti  ketentuan  dalam  hal tempat, cara, dan objek investasi. Pengelola dana juga dapat diperintahkan untuk:
1) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya;
2) Tidak menginvestaikan dana pemilik pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;
37 Ibid , h. 36.
38 Ibid , h. 37
39 Ibid, h. 40-41
3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
Secara prinsip, pembiayaan mudlarabah tidak meminta jaminan, namun agar pengelola dana tidak  melakukan  penyimpangan,  pemilik  dana  (bank)  dapat  meminta  jaminan  dari  pengelola  dana atau  pihak  ketiga.  Jaminan  ini  hanya  dapat  dicairkan  apabila  pengelola  dana  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
Bank  akan berbagi  keuntungan dan kerugian  atas  proyek  yang  didanai. Namun  bank  akan menanggung  semua  kerugian  finansial  kecuali  ditemukan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan pengelolaan;  penyelewengan,  kecurangan,  dan  penyalahgunaan  dana  oleh  mudlarib.  Bank  sebagai agen investasi dalam penyaluran dana mudlarabah muqayyadah dapat menanggung risiko atau tidak menanggung risiko.
Kelalaian atau kesalahan mudlarib diantaranya ditunjukkan oleh:
1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad;
2)  Tidak  terdapat  kondisi  di  luar  kemampuan  (force  majeur)  yang  lazim  dan/atau  yang  telah ditentukan dalam akad;
3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
Bagi hasil mudlarabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: bagi laba ( profit sharing )  dan  bagi  pendapatan  ( revenue  sharing ).  Yang  pertama,  bagi  hasil  dihitung  setelah pendapatan dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan mudlarabah. Sementara yang kedua hanya memperthitungkan total pendapatan pengelolaan mudlarabah.
Kontrak  bagi  hasil  mudlarabah  pada  sisi  aset  Bank  Syariah  Polewali  berbeda  dengan  sisi liabilitasnya.  Dalam  mudlarabah,  bank  akan  menyediakan  modal  untuk  proyek  individual  (satu proyek khusus) untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini berbeda dengan kontrak mudlarabah pada  sisi  liabilitas  bank.  Pemilik  rekening  mudlarabah  mungkin  saja  mengambil  meminta  kembali modalnya dalam rentang waktu yang cukup singkat. Di samping itu, kontrak mudlarabah dalam sisi aset  umumnya  bersifat  terbatas  ( muqayyadah ),  sementara  pada  sisi  liabilitas  bersifat  tidak  terbatas ( mutlaqah ).
Teori  bagi  hasil  memiliki  beberapa  perbedaan  tentang  bentuk  asli  mudlarabah  dalam sejumlah hal:
1) Mudlarabah klasik didasarkan pada hubungan satu dengan satu lainnya antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana dalam bagi hasil, sejumlah modal dimiliki pula oleh pengusaha di samping bank,
2)  Pencampuran  modal  personal  dengan  modal  mudlarabah  merupakan  pengecualian  dalam mudlarabah klasik, sementara dalam bagi hasil, hal ini memiliki peranan pokok di mana bank akan berbagi kepemilikan modal bersama dengan para investor pemilik uang,
3) Penggunaan modal mudlarabah untuk kontrak lainnya tidak diperkenankan dalam ketentuan klasik, sementara hal ini memiliki kedudukan pokok dalam sistem bagi hasil bank, dan
4)  Investor  memiliki  kebebasan  untuk  keluar-masuk  dalam  hal  investasinya  dalam  lembaga keuangan  di  mana  hal  ini  hal  ini  tidak  mungkin  dilakukan  dalam  ketentuan  mudlarabah klasik.
b.   Pembiayaan Musyarakah
Umumnya  perbankan  hanya  menggunakan  musyarakah  hanya  untuk  kegiatan  pembiayaan kepada masyarakat.  Kecuali untuk kepentingan akuisisi saham oleh publik, produk pendanaan bank syariah tidak menggunakan instrumen ini untuk memperoleh dana masyarakat. Para pemegang saham menggunakan  prinsip  musyarakah untuk kepemilikan  Bank Syariah  Polewali,  sementara  depositor memilikinya dengan prinsip mudlarabah. Dengan demikian, musyarakah yang dikenal luas sebagai instrumen pembiayaan Bank Syariah Polewali dan digunakan dalam bahasan ini adalah musyarakah dalam pengertian produk pembiayaan Bank Syariah Polewali.
Musyarakah  ini  dapat  berupa  musyarakah  permanen  atau  menurun  (diminishing).  Dalam musyarakah  permanen,  bagian  modal  para  peserta  ditetapkan  hingga  akhir  masa  akad.  Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya hingga  akhir  masa  akad  sehingga  menjadi  milik  mitra  tersebut  sepenuhnya.  Bank  akan  menjual penyertaannya kepada pengusaha secara bertahap sampai seluruh penyertaan bank menjadi nol.

## C.  Alasan dan Keberatan Seputar Penggunaan Mudlarabah dan Musyarakah
Putong  mencatat  sejumlah  alasan  yang  menjelaskan  rendahnya  penggunaan  mode pembiayaan bagi hasil. 40 Di antara hal itu adalah:
a.  Kontrak bagi hasil tidak terlepas dari masalah keagenan ( agency problem ) di mana pengusaha tidak  memiliki  insentif  untuk  berupaya  lebih  baik  dan  cenderung  melaporkan  keuntungan yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan pembiayaan  yang dilakukan  sendiri  oleh  pemilik- pengelola usaha.
b. Kontrak bagi hasil mensyaratkan adanya hak kepemilikan yang dirumuskan dengan baik agar berfungsi secara efisien.
c. Bank Syariah Polewali dan perusahaan investasi harus menawarkan mode-mode pembiayaan yang relatif lebih berisiko rendah daripada mudarabah dan musyarakah dalam kompetisi yang ketat dengan perbankan konvensional dan institusi lainnya yang telah establish berdiri dan lebih kompetitif.
d. Peran pemegang saham (investor) yang membatasi manajemen sehingga terjadi dikotomi atas struktur  keuangan  dalam  kontrak  bagi  hasil  dan  menjadikan  mereka  tidak  berpartisipasi secara alami layaknya mitra tidur.
e. Pembiayaan ekuitas tidak mungkin digunakan untuk proyek pendanaan jangka pendek karena tingkat risikonya tinggi (yaitu, pengaruh diversifikasi waktu dari ekuitas). Ini menyebabkan perbankan  dan keuangan  syariah  lebih  menyukai  mode pembiayaan  lain  berbasis  mark-up untuk menjamin likuiditas mereka.
f.  Perpajakan  yang  tidak  adil  menjadi  hambatan  utama  penggunaan  bagi  hasil.  Sementara keuntungan dikenai pajak, bunga dibebaskan karena dianggap sebagai suatu item biaya.
g. Pasar sekunder untuk perdagangan instrumen keuangan syariah khususnya mudlarabah dan musyarakah  tidak  tersedia  secara  konsekuen.  Konsekuensinya  mereka  gagal  untuk  secara efektif memobilisasi sumber daya keuangan.
40 Putong, Iskandar, 2015, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Penertbit Mitra Wacana Media., h. 79
Disamping masalah-masalah tersebut, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil perbankan syariah adalah:
a. Internal Bank Syariah Polewali
1)  Kualitas  sumber  daya  insani  (SDI)  belum  memadai  untuk  menangani,  memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil;
2)  Aversion  to  effort,  karena  penanganannya  relatif  lebih  sulit  daripada  pembiayaan sekunder;
3)  Fleksibilitas penggunaan dana karena bersifat full-equity based investment;
4) Aversion to risk karena takut kehilangan kepercayaan depositor ketika tingkat bagi hasil menurun;
5)  Bank  Syariah  Polewali  belum  dapat  menanggung  risiko  besar  karena  belum  memiliki bentuk keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia dan mengaudit berbagai proyek bagi risiko;
6) Adverse selection, karena perusahaan yang menguntungkan enggan berbagi keuntungan ketika pembiayaan dengan bunga masih memungkinkan; dan
7)  Kompetisi  dengan  bank  konvensional  memaksa  Bank  Syariah  Polewali  harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil;
8)  Tidak  dapat  membiayai  modal  kerja  usaha,  karena  fleksibilitas  dari  fasilitas  over-draft tidak mudah ditiru menurut ketentuan Islam;
9)  Tidak  dapat  membiayai  usaha  kecil,  karena  tidak  adanya  personal  guarantee  maupun collateral;
10) Tidak dapat membiayai proyek jangka panjang, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur,  kurangnya  pengalaman  dan  keahlian  SDI,  dan  kurangnya  fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu lama;
11) Tidak dapat membiayai proyek jangka pendek, karena tingginya risiko;
12)  Keterbatasan  peran  bank  sebagai  investor  (ketidakseimbangan  hak-hak  dan  kontrol manajemen), terutama dalam hal pembiayaan mudlarabah;
13) Biaya informasi yang meningkat, terutama dengan pembiayaan mudlarabah;
14) Tidak adanya buku petunjuk syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan pelaksanaan;
15) Tidak adanya metodologi analisa dan pengukuran risiko investasi syariah untuk analisa yang lebih baik; dan
16)  Tidak  adanya  petunjuk  manajemen  syariah  yang  lengkap  dan  komprehensif  untuk memudahkan manajemen.
b. Nasabah Bank Syariah Polewali
1) Sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk averse, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga;
2)  Moral  hazard,  karena  pengusaha  enggan  menyampaikan  laporan  keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindar pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya;
3) Permintaan pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah.
c. Regulasi
1)  Kurangnya  dukungan  dari  regulator,  karena  tidak  melakukan  inisiatif-inisiatif  untuk mengadakan  perubahan-perubahan  peraturan  dan  institusional  yang  diperlukan  untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan syariah dengan baik;
2) Tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong penggunaan bagi hasil; dan
3) Tidak adanya prosedur operasional yang seragam;
d. Pemerintah dan Institusi Lain
1)  Tidak  ada  kebijakan  pendukung  yang  mendorong  penggunaan  pembiayaan  bagi  hasil untuk proyek-proyek pemerintah;
2) Perlakuan pajak yang tidak adil, yang memperlakukan keuntungan sebagai obyek pajak sedangkan bunga bebas dari pajak;
3) Pasar sekunder instrumen keuangan syariah belum ada, sehingga menyulitkan bank untuk menyalurkan atau mendapatkan akses likuiditas sesuai syariah;
4) Hak kepemilikan yang tidak jelas, karena pembiayaan bagi hasil memerlukan adanya hak kepemilikan yang jelas dan berlaku efisien;
5) Tidak adanya satu kata dalam aturan-aturan syariah.

## D.   Risiko-Risiko Bank Syariah Polewali
Instrumen-instrumen  keuangan  sebagaimana  diformulasikan  sebelumnya  dapat  dilihat sebagai sebuah model untuk beroperasinya suatu intermediasi finansial dalam sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah –Bank Syariah Polewali akan menjalankan fungsi intermediasi tersebut dalam  memperoleh  keuntungan  sekaligus  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  proyek  yang sedang dibiayai. 41
Sebagai  lembaga  intermediasi,  bank-bank  syariah  telah  menjalankan  fungsi  sebagaimana bank komersial  sekaligus  bank  investasi.  Sisi  liabilitas  lembaga  keuangan  ini  terdiri  dari  rekening giro,  tabungan,  investasi,  dan  investasi  terbatas.  Sementara  sisi  asetnya  akan  terdiri  dari  berbagai macam instrumen pembiayaan yang didasarkan pada pembiayaan atas nama penyertaan (mudlarabah- musyarakah)  dan  hutang  (jual-beli  dan  sewa  serta  pinjaman/qard),  serta fee  based  income untuk berbagai  jenis  layanan  keuangan  dan  perbankan  yang  disediakan.  Dalam  fungsi  intermediasinya, Bank  Syariah  Polewali  akan  menghadapi  risiko-risiko  yang  berkaitan  dengan  kemampuannya berkompetisi  dan  memenuhi  kepentingan  stakeholder-nya,  yaitu  depositor,  shareholder,  dan regulator.
Bank  Syariah  Polewali  akan  menghadapi  6  jenis  risiko  (versi  IFSB– Islamic  Finencial Services Board ), yaitu: Credit Risk (risiko kredit), Equity Investment Risk (risiko investasi ekuitas), Market  Risk  (risiko  pasar),  Liquidity  Risk  (risiko  likuiditas),  Rate  of  Return  Risk  (risiko  tingkat return), Operational Risk (risiko operasional).
1.  Risiko Kredit
Risiko  Kredit  didefinisikan  sebagai  potensi  gagalnya counterparty untuk  memenuhi kewajibannya  sesuai  dengan  persetujuan.  Definisi  ini  digunakan  IFSB  terhadap  berbagai eksposur
41 Antonio, M. Syafi’i ,2011, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press., h. 13
risiko atas aset-aset receivables dan sewa (seperti: murabahah, diminishing musyarakah, dan ijarah’) serta transaksi pembiayan proyek modal kerja (seperti: salam, istisna’, dan mudlarabah). Bank akan menghadapi  risiko  ini  yang  melekat  dalam  aktivitas  pembiayaannya  dan  dalam  portofolio investasinya sehubungan dengan default (gagal bayar), downgrading , dan konsentrasi.
2.  Risiko Investasi Ekuitas
Risiko  investasi  ekuitas  didefinisikan  sebagai  risiko  yang  timbul  dari  memasuki  suatu kemitraan  untuk  tujuan  memiliki  bisnis  atau  mengambil  bagian  dalam  pembiayaan  tertentu  atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak, dan, di mana penyedia dana turut serta dalam risiko bisnis. Risiko ini berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar,  dan  hal-hal  operasional  yang  berlangsung.  Sehingga  risiko  ini  sangat  terkait  dengan  mitra (mudlarib/musyarakah),  aktivitas  bisnis,  serta  operasional  di  lapangan.  Risikonya  akan  mencakup gambaran  rekaman  terakhir  kinerja  tim  manajemen  dan  kualitas  rencana  bisnisnya,  sumber  daya manusia yang terlibat, dan aktivitas mudlarabah atau musyarakah yang diusulkan.
3.  Risiko Pasar
Risiko  pasar  didefinisikan  sebagai  risiko  kerugian-kerugian  dalam  posisi  on-balanve  sheet dan off-balanve sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar, antara lain: fluktuasi nilai aset-aset yang  dapat  diperdagangkan,  diperjualbelikan,  atau  disewakan  termasuk  sukuk  serta  portofolio individual  rekening  investasi  terbatas.  Risiko  ini  berkaitan  dengan pergerakan  harga  pasar  saat  ini maupun yang akan datang.
4.  Risiko Likuiditas
Risiko  Likuiditas  adalah  potensi  kerugian  yang  dapat  dialami  bank  yang  ditimbul  akibat ketidakmampuannya  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  atau  untuk  meningkatkan dananya dalam aset ketika diperlukan tanpa meningkatkan biaya atau kerugian yang tidak dapat diterima. Bank harus  menjamin  bahwa  dana  dalam  rekening  koran  dapat  tersedia  pada  saat  diminta  kembali, kapanpun.  Sedang,  atas  dana-dana  dalam  rekening  investasi  di  mana  mereka  berbagi  dalam  hal keuntungan dan kerugian atas bisnis bank, mereka dapat menerima kondisi bahawa: a) return yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, b) tergantung pada kondisi keuangan bank, dan c) tidak patuh pada ketentuan dan prinsip syariah dalam berbagai macam kontrak dan aktivitas.
5.  Risiko Tingkat Return
Risiko  tingkat  return  merupakan  dampak  potensial  dari  faktor  pasar  yang  mempengaruhi tingkat  return  aset  dibandingkan  dengan  ekspektasi  tingkat  return  pemegang  rekening  investasi. Peningkatan dalam tingkat banchmark akan menyebabkan ekspektasi tingkat return yang lebih tinggi oleh pemegang rekening investasi.

## 6.  Risiko Operasional
Risiko  operasional  merupakan  risiko  yang  muncul  terhadap  seluruh  material  yang  dapat mempengaruhi  kegiatan  operasional  bank,  di  antaranya:  risiko  kerugian  yang  disebabkan  oleh ketidakmampuan atau kesalahan proses, orang-orang, dan sistem, serta kejadian-kejadian eksternal. Bank  juga  akan  menghadapi  risiko  dari  ketidakpatuhan  mereka  terhadap  syariah  dan  kesalahan lainnya dalam hal fidusia. Bank karena hal ini dapat mengalami penurunan reputasi dan keterbatasan dalam memperoleh kesempatan bisnis.
Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, bank akan menghadapi sekurangnya 8 jenis risiko, yaitu: 1) Risiko Kredit; 2) Risiko Pasar; 3) Risiko Likuiditas; 4) Risiko Operasional; 5) Risiko Hukum; 6) Risiko Reputasi; 7) Risiko Strategik; dan 8) Risiko Kepatuhan. Empat risiko pertama merupakan risiko yang dimiliki oleh  setiap  lembaga  keuangan  dalam  berbagai  tingkat  kompleksitas  operasional  bank.  Sedangkan empat  risiko  terakhir  berkaitan  dengan  kompleksitas  usaha  bank  di  mana  bank  akan  menghadapi risiko yang lebih beragam dan sulit.
Risiko  hukum  adalah  risiko  yang  disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  aspek  yuridis. Kelemahan  aspek  yuridis  antara  lain  disebabkan  adanya  tuntutan  hukum,  ketiadaan  peraturan perundangundangan  yang  mendukung  atau  kelemahan  perikatan  seperti  tidak  dipenuhinya  syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain  disebabkan  adanya  publikasi  negatif  yang  terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  atau  persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Sedang, risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan  bank  tidak  mematuhi  atau  tidak  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan  lain  yang  berlaku.  Pengelolaan  risiko  kepatuhan  dilakukan  melalui  penerapan  sistem pengendalian intern secara konsisten.

## E.  Risiko Unik Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Polewali
Aktivitas  Bank  Syariah  Polewali  umumnya  hanya  menggunakan  mudlarabah  dan musyarakah  dalam  instrumen  pendanaan  maupun  pembiayaan  bank.  Dalam  menjalankan  fungsi intermediasinya dengan pihak ketiga, mudlarabah digunakan bank untuk kepentingan pendanaan dan pembiayaan  secara  bersama-sama.  Hal  ini  berbeda  dengan  musyarakah  dimana  bank  hanya menggunakannya untuk kegiatan pembiayaan bank.
Mudlarabah  dan  musyarakah  sebagai  dasar  beroperasinya  sistem  bagi  hasil  Bank  Syariah Polewali  menentukan  profil  risiko  bank.  Dalam  hubungannya  dengan  para  pemegang  rekening investasi, bank akan menjaga kepentingan mereka sebagaimana yang diharapkan (misalnya: likuiditas dan  tingkat  return  yang  akan  diterima  serta  nilai  pokok  dari  investasi  mereka).  Sementara,  dalam hubungannya dengan para mitra/mudlarib, bank dapat menghadapi risiko-risiko kredit (bukan dalam pengertian konvensional semata) seperti keterlambatan atau default yang berkaitan dengan penurunan nilai modal yang diserahkan kepada mitra/mudlarib.
Sebagaimana karakter utama dalam sistem bagi hasil, return yang akan diperoleh oleh pemilik dana  tidak  dapat  ditentukan  di muka  dalam  kontrak.  Para  pihak  yang  melakukan  kemitraan  hanya dapat menentukan tingkat return yang dikehendaki, dan hal ini harus dilakukan untuk  menghindari perselisihan  dikemudikan hari.  Sehingga  return  yang  akan  diterima  pemilik  dana  akan  tidak  pasti, baik  tingkat  return-nya  maupun  nilai  moneternya.  Dalam  hal  return  maupun  jumlah  modal  yang diserahkan  kembali  kepada  pemilik  dana  dilakukan  secara  bertahap  sebagaimana  yang  lazim dilakukan  perbankan,  return  yang  akan  diterima  pemilik  dana  dapat  mengalami  volatilitas  dan ketidakpastikan  tertentu  atas  tingkat  return-nya.  Hal  ini  tergantung  dari  keberhasilan  bisnis  yang dijalankan disamping karakteristik yang ditunjukkan oleh mitra lainnya/mudlarib.
Aktivitas  berbagi  hasil  dalam  kaitan  tersebut  dapat  menimbulkan  masalah  moral  hazard. Pengelola dana memiliki kesempatan untuk memberikan laporan berbeda kepada pemilik dana atas dana yang dikelola/bisnisnya. Dalam mudlarabah, pemilik tidak memiliki akses kepada manajemen bisnis yang dibiayai. Mereka tidak memiliki hak untuk memonitor dan turut serta pengelolaan bisnis mudlarib. Akan tetapi dalam musyarakah, hal ini dapat dikurangi pemilik dana dapat memiliki hal untuk terlibat dalam pengawasan maupun manajemen bisnis mitranya.
Risiko  tingkat  return  yang  dihadapi  bank  berkaitan  dengan  ekspektasi  para  pemegang rekening investasi di bank maupun para shareholder lainnya yang memiliki modal penyertaan di bank. Di  samping,  bank  menghadapi  risiko  ini  dari  kegiatan  investasinya,  bank  dituntut  harus  dapat menyediakan tingkat return yang bersaing kepada para investornya. Jika para investor merasa bahwa tingkat return yang akan mereka terima tidak cukup kompetitif dengan return pasar, secara rasional mereka memiliki pilihan untuk mengalihkan investasi mereka kepada instrumen investasi lain yang dianggap  lebih baik  tingkat  returnnya.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  jika  ini  terjadi,  maka bank akan menghadapi displace commercial risk di mana dana-dana akan mengalir kepada instrumen yang memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik atau instrumen yang lebih memberikan jaminan lain tertentu: retur, keamanan, likuiditas, dan kemudahan perbankan lainnya.
Risiko-risiko tersebut akan menentukan pula perilaku risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko pasar. Bank akan sangat bergantung kepada likuiditasnya. Bank dapat mengalam kerugian dalam jangka pendek jika tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga atau pemegang rekening investasi bank dengan biaya yang rasional. Mengingat bank beroperasi dalam lingkungan yang  luas,  setiap  perubahan  pasar  juga  akan  berdampak  pada  bank  di  samping  bank  juga  akan menciptakan  nilai  pasarnya  sendiri.  Tingkat  banch  mark  tertentu  akan  menuntut  bank  untuk meresponsnya dengan tepat agar kepentingan bank tercapai.
Di  samping  risiko-risiko  keuangan,  sebagai  lembaga  bisnis,  bank  juga  akan  menghadapi risiko  yang  berasal  dari  kegiatan  operasional  harian  mereka.  Risiko-risiko  ini  adalah  risiko operasional,  hukum,  serta  risiko  kepatuhan.  Mengingat  Bank Syariah  Polewali  menyandang  nama Islam,  kepatuhan  bank  kepada  ketentuan  dan  prinsip  syariah  juga  akan  menyebabkan  bank menghadapi risiko ini jika terdapat kelalaian bank dalam penerapan syariah di perbankan. Peraturan dan ketentuan berlaku terhadap bank oleh otoritas perbankan juga memungkinkan bank menghadapi risiko jika bank tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada.

## IV.  PENUTUP

## A.  Simpulan
1.  Risiko merupakan bagian penting dalam sistem bagi hasil Islam. Sesuai dengan analisis di atas, Bank Syariah Polewali akan menghadapi:
a.  Risiko sebagaimana yang dihadapi bank komersial, kecuali bunga.
b.  Risiko-risiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil: mudlarabah dan musyarakah .  Risiko  pertama  akan  terdiri  dari  risiko  risiko  kredit,  pasar,  likuiditas,
operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Risiko kedua terdiri dari investasi ekuitas dan risiko tingkat return.
2.  Risiko-risiko  tersebut  akan  dikelola  oleh  bank  dengan  memperhatikan  tiap  ketentuan  dan prinsip syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen risiko yang  berlaku  bagi.  Bank  Syariah  Polewali  juga  akan  memerlukan  keahlian  khusus  untuk mengelola  sistem  bagi  hasil  dan  risikonya  berupa  pengetahuan  yang  cukup  tentang  esensi bank syariah dan kegiatan bisnis/enterpreneurship. Karena risiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya.

## B.  Saran
Agar  sistem  bagi  hasil  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  optimal  dalam  perekonomian Islam,  ia  memerlukan  pijakan  teori  yang  kuat.  Penelitian  ini  terbatas  menganalisis  sebagian  aspek normatif  mengenai  mudlarabah  dan  musyarakah  sebagai  dasar  Sistem  bagi  hasil  Islam.  Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan analisis sampai pada isu-isu praktis pelaksanaan sistem bagi hasil di lapangan tanpa meninggalkan karakteristik mendasar dari sistem ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahannya . Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1978. Antonio, M. Syafi’i dan Karnaen A. Perwataatmadja. Apa dan Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2012.
Antonio, M. Syafi’i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek . Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Arafat,  Wilson  dan  Achmad  Zuchridin.  “ Membangun  Perbankan  Syariah  yang  Prima  Melalui Penerapan  Manajemen  Risiko”, Majalah  Ekonomi  Syariah,  Vol.  4  No.  4,  Jakarta:  FE Universitas Trisakti, 2015.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Jakarta: AlvaBet, 2010.
Bank Indonesia. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia , Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. Kualitatif (Dasar-Dasar Penelitian ), Surabaya: Usana Offset Printing, 2009.
Chapra, M. Umer. Sistem Moneter Islam , Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
______  M.  Umer. Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi:  Sebuah  Pandangan  Islam ,  Jakarta:    Gema  Insani Press, 2011.
Djojosoedarsono,  Soeisno. Prinsip-Prinsip  Manajemen  Risiko  dan  Asuransi ,  Jakarta:  Salemba Empat, 2009.
El-Diwany, Tarek. The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya , Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
Faisal,  Sanafiah. Format-Format  Penelitian  Sosial,  Dasar-Dasar  dan  Aplikasi ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2015.
Ghozali,  Imam. Manajemen  Risiko  Perbankan:  Pendekatan  Kuantitatif  Value  at  Risk  (VaR), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
Hanafi, Mamduh M. Manajemen Risiko , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
Haneef,  M.  Aslam.  “ Islamisasi  Ilmu  Ekonomi:  Apa  Yang  Salah?” Islamia,  Th.  II  No.  6  /  Juli- September 2015.
Muhammad. Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah , Yogyakarta: UII Press, 2010.
Muhammad. Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer , Yogyakarta: UII Press, 2010.
Putong, Iskandar. Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Penertbit Mitra Wacana Media, 2015.
Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 4), Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2011.
Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Jakarta: Paramadina, 2014.
Santoso, Wimboh dan Enrico Heriantoro. “ Market Risk di Perbankan Indonesia ”, Kajian Stabilitas Keuangan, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia, 2009.
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan
Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUl) di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Yumanita, Ascarya Diana. “ Mencari Solusi Rendahya Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia, ” Buletin Ekonomi Moneter Perbankan, Jakarta: Bank Indonesia, Juni 2015.
Zeid, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.