## EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM

## THE POLITICAL ECONOMY OF MINING BUSINESS LICENSE IN INDONESIA: METHODS AND PROBLEMS

## Mohammad Hasan Anshori
Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mansori_uhm@yahoo.com

## Abstrak
Kebijakan  Desentralisasi  Pascareformasi  di  Indonesia  sejak  tahun  1999  secara  prinsip  dicirikan  dengan  delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha  Pertambangan  (IUP).  Sayangnya,  pendelegasian  kekuasaan  ini  tidak  disertai  dengan  persiapan  yang seharusnya,  seperti  berbagi  regulasi  otoritas  pusat  dan  kapasitas  pemerintah  daerah.  Kondisi  tersebut  kemudian berdampak  munculnya  berbagai  kasus  tumpang  tindih  IUP.  Tulisan  ini  mengkaji  interaksi  dinamis  antara  faktor- faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret  tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model  mekanisme  yang  menfasilitasi  proses  ekonomi  politik  dalam  proses  penerbitan  IUP,  yaitu  pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi  fondasi  bekerjanya  mekanisme  tersebut,  yaitu  balas  budi  politik,  problem  loyalitas,  problem  kroni  dan koalisi dan problem wani piro (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai  informan  dan  data-data  sekunder,  termasuk  laporan  dan  dokumen  publik  dan  pemerintah,  publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal.
Kata kunci: pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), ekonomi politik, desentralisasi

## Abstract
The Indonesia’s post-reform decentralization since 1999 is primarily featured by the significant delegation of power from  central  to  local  governments,  including  the  issued  of  Mining  Business  License  (IUP).  Unfortunately,  this delegation  is not accompanied  with proper preparation, both in terms of central authority’s regulations and local government capacity. Consequently, this causes the overlapping of IUP. This paper draws the dynamic of economic and  political  factors  triggering  the  overlapping  of  IUP.  This  paper  indicates  three  mechanism  models  facilitating the political economy process in issuing IUP, namely local election, procedural stages in issuing IUP  and regular deposits.  Moreover,  this  paper  highlights  four  common  problems  underlying  those  mechanism,  namely  reciprocal altruism in politics (balas budi politik), loyalty, cronyism and coalition, and the practice of “how much you can pay” (wani  piro).  The  political  economy  process  of  issuing  IUP  is  related  with  the  increasing  number  of  corruption  in mining  sector.  The  data  are  primarily  collected  from  qualitative  structured  open-ended  interviews  and  secondary resources, including public and governmental records and documents, academic publications, as well as local and national newspapers and magazines.
Keywords: mining, Mining Business License (IUP), political economy, decentralization

## Pendahuluan
Indonesia berada di sabuk mineral ( rim of fire )  dengan  potensi  mineral  yang  tinggi.  Jika dibandingkan  dengan  negara  lain  di  Asia, Indonesia  memimpin  dalam  produksi  tembaga, emas,  perak,  nikel,  timah  dan  batubara.  Data Ditjen Minerba (2012) menunjukkan dalam kurun
waktu  5  tahun  2007-2011,  pertumbuhan  investasi pertambangan  mineral  dan  batubara  sebesar  35% per  tahun,  meningkat  dari1,1799  di  tahun  2007 menjadi  3,412  di  tahun  2011.  Di  tahun  2013, investasi  di  sektor  pertambangan  Indonesia menurun dibanding tahun 2012. Investasi tambang kuartal  I  tahun  ini  sekitar  17%,  sedikit  turun
dibanding  tahun  sebelumnya  sekitar  20%  karena bergeser  dari  tambang  ke  manufaktur.  Sektor pertambangan  Indonesia  berperan  signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia,  kontribusi  sekitar  11  persen  terhadap GDP  and  19  persen  ekspor  (Ansori, et.al .,  2013; Purwono & Sullivan, 2011).
Terbitnya UU 22/1999 yang diamandemen menjadi  UU  32/2004  tentang  Pemerintah  Daerah telah  melahirkan  dan  menjadi  titik  awal  lahirnya rejim  desentralisasi  di  Indonesia.  Kebijakan tersebut  secara  prinsipil  berupa  pendelegasian wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.  Hal  ini  juga  ditegaskan  pada  UU.  No.  4 tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara bahwa  pemerintah daerah  sesuai kewenangan  dapat  menerbitkan  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP).  Maka  dalam  periode  2000- 2009  terdapat  banyak  KP  (kuasa  Pertambangan)/ IUP  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah. Secara tidak langsung, pendelegasian kewenangan berdampak  terhadap  terjadinya  tumpang  tindih perizinan pertambangan.
Tumpang  tindih  perizinan  pertambangan, kehutanan,  dan  perkebunan  merupakan  potret buruknya  sistem  perizinan  pemanfaatan  lahan  di Indonesia.  Tumpang  tindih  perizinan  di  sektor pertambangan  terjadi antar IUP di sektor pertambangan (minerba  dan  migas);    antara  IUP  dengan  sektor Kehutanan  (kawasan  hutan  dan  izin  kehutanan); antara IUP dengan sektor perkebunan (Izin Usaha Perkebunan); antara IUP dengan tanah ulayat; dan antara  IUP  dan  areal  penggunaan  lahan  lainnya. Tumpang  tindih  IUP  sektor  pertambangan  dan
lintas  sektor  ini  menyebabkan  banyak  kerugian bagi  negara,  seperti:  konflik  sosial,  tidak maksimalnya  penerimaan  negara  baik  dari  pajak maupun penerimaan bukan pajak, serta terhambatnya  kegiatan  ekonomi  di  sektor-sektor tersebut  (tambang,  hutan, perkebunan).  Selain itu, persoalan  tumpang  tindih  IUP  mengakibatkan pencitraan  negatif  bagi  investasi  pertambangan  di Indonesia.  Global  mining  survey  2012/2013  yang dilakukan  oleh  Fraser  Institute  di  96  negara  yang menganalisis  dampak  kebijakan  publik  terhadap investasi pertambangan menempatkan Indonesia di peringkat  terakhir  (96).  Ini  berarti,  kebijakan pertambangan  di  Indonesia  dianggap  paling  tidak menarik untuk investor (Ansori, et.al., 2013).
Rekonsiliasi  IUP  nasional  (Clean  and Clear-CNC  proses)  yang  dilakukan  selang  waktu 2011-2013  sebagai  upaya  penataan  IUP  paska implementasi  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang pertambangan  mineral  dan  batubara.  Kegiatan penataan  IUP  tersebut  amat  penting  bagi optimalisasi  target-target  Pemerintah  antara  lain penerimaan  negara,  pengelolaan  lingkungan, peningkatan  nilai  tambah,  usaha  jasa,  dan  tenaga kerja.  Rekonsiliasi  IUP  nasional  berhasil  mendata 10.790  IUP;  5502  IUP  telah  CNC  dan  5288  IUP non CNC. Dari keseluruhan IUP non NCN, hingga saat  ini  setidaknya  terdapat  954  kasus  tumpang tindih  antar  IUP  di  sektor  pertambangan  sendiri, dengan  rincian  sebagai  berikut  (Ditjen  Minerba ESDM,  2013;  Ansori, et.al., 2013).  Ringkasan grafis distribusi IUP Non-CnC dapat dilihat dalam grafik 1 dan tabel 1 di bawah ini:
Grafik 1: Berbagai Kasus dan Bentuk CnC
Sumber: Ditjen Minerba ESDM (2013); Ansori, et.al. (2013).
• Tumpang Tindih IUP • LIntas Kewenangan 188 Kasus • Tumpang Tindih IUP • Komoditas Berbeda 388 Kasus • Tumpang Tindih IUP • Komoditas Sama 432 Kasus
Tabel 1: Status IUP Terakhir (Per 26 February 2013)
IUP
MINERAL
COAL
TOTAL Exploration OP Exploration OP IUP CNC 1.370 1.930 1.329 873 5.502 IUP NON CNC 1.603 2.073 1.158 454 5.288 SUB TOTAL 2.973 4003 2.487 1.327 10790 TOTAL 6.976 3.814
Sumber: Ditjen Minerba ESDM (2013); Ansori, et.al. (2013)
Tumpang  tindih  perizinan  pertambangan tersebut mencerminkan lemahnya sistem perizinan di  Indonesia,  khususnya  yang  terjadi  paska penyerahan  sebagian  kewenangan  ke  daerah  pada masa desentralisasi, termasuk kewenangan menerbitkan  izin  (Amahl  Azwar,  2012, Mining permit deadline draws criticism) . Beberapa faktor penyebab  langsung  terjadinya  tumpang  tindih  ini antara  lain  disebabkan  karena:  lemahnya  sistem koordinasi,  pengawasan  dan  penegakan  hukum; backdated IUP;  unsur  kesengajaan;  batas  wilayah tidak jelas; tidak adanya peta Wilayah Pertambangan  (WP);  standar  peta  yang  berbeda- beda;  minimnya  SDM  bidang  pemetaan  dan inspektur tambang (Ansori, et.al ., 2013).
Banyak  sekali  kajian  dan  penelitian  yang berkenaan  dengan  pertambangan  secara  umum banyak  yang  focus  pasda  dinamika  regulasi  dan tata  kelola  (e.g.  Devi  &  Prayogo  2013;  Vivoda 2008;  Otto  &  Cordes  2002;  O’Challagan  2010; Laodengkowe  2008;  Bhasin  &  Venkataramany 2007);  pertambangan  dan  stipulasi  investasi  (e.g. Benkestein 2009; PWC Indonesia 2012; Chatterjee 2002;  Barma, et.al. 2012);  konflik  sosial  dan peperangan di sector pertambangan (e.g. Holden & Jacobson  2007;  Ross  2004);  pertambangan  dan perpajakan (e.g. Barma, et.al. 2012); desentralisasi dan  manajemen  pertambangan  (Fox, et.al. 2005); dampak  sector  pertambangan  pada  kerusakan
lingkungan hidup (e.g. Economy 2007; Tietenberg & Lewis 2000).
Tumbuhnya  berbagai  perdebatan  mengenai kekayaan  alam,  pada  sektor  pertambangan, berkisar  pada  kutukan  kekayaan  alam  (natural resources  curse)  (e.g.  Barma, et.al .  2012; Robinson, et.al. 2006;  Collier  2010;  Coxhead 2005;  Rosser  2006;  Martin  &  Subramanian  2003; Dunning  2005).  Kebanyakan  karya  tersebut cenderung  membahas  ekonomi  politik  kekayaan alam,  dan  secara  umum  menguji  hubungan  antara kekayaan alam dan tata kelola atau institusi politik dengan  mengambil  berbagai  isu  dan  kasus.  Satu kelompok penelitian/kajian lainnya secara eksplisit lebih  banyak  memperhatikan  dan  memberikan upaya  dalam  menguji  sebab-sebab  munculnya tumpang  tindih  izin  usaha  pertambangan  di Indonesia  (e.g.  Sullivan  &  Petromendo  2012; Purwono  &  Sullivan  2011;  Ansori, et.al .  2013). Namun  demikian  sedikit  perhatian  diberikan untuk menguji hubungan dinamis antara kekuasaan  politis  atau  tata  kelola  dengan perusahaan  pertambangan  dalam  hubungannya dengan  penerbitan  izin  usaha  pertambangan  dan pengaruhnya terhadap dinamika hubungan tersebut serta  munculnya  tumpang  tindih  izin  usaha pertambangan  yang  diakibatkan  oleh  hubungan tersebut.
Data  primer  studi  ini  pada  prinsipnya diambil dari wawancara semi-terstruktur
( structured  but  open-ended )  dengan  berbagai informan  terkait.  Pendekatan  kualitatif  secara khusus  diadopsi  dalam  penelitian  ini  dengan mempertimbangkan  karakter  masalah  studi  yang kompleks  dan  intensif  (e.g.  Denzin  &  Lincoln 2005;  Marshal  and  Rossman  1989:43;  Creswell 1994:21;  Kvale  1996:179;  Charmaz  2006;  Kvale &  Brinkmann  2009:1).  Dengan  menggunakan strategi purposive  sampling  strategy ,  beberapa informan  dipilih,  Dirjen  Minerba,  sejumlah pemimpin  dan  perwakilan  pemerintah  lokal, termasuk  bupati  dan  gubernur,  penggiat  LSM pertambangan, para pemilik perusahaan pertambangan,  akademisi,  dan  masyarakat  yang hidup  di  sekitar  pertambangan.  Pemilihan  subjek tersebut  juga  mempertimbangkan  distribusi  atau variasi  data  dengan  memperhatikan  perbedaan lokasi/kabupaten  tempat  tinggal  para  subjek  dan juga  faktor  gender.  Selain  menggunakan  data primer  tersebut,  studi  ini  menggunkana  data sekunder,  termasuk  publikasi  akademis,  dokumen dan laporan pemerintahan lokal, NGO, dan  media masa,  baik  lokal  maupun  nasional.  Tipe  data  ini dapat  digunakan  untuk  validasi-silang  ( cross validation )  dengan  tipe  data  lainnya  dan  secara khusus  ditujukan  untuk  menghindari  kerentanan terhadap  kesalahan  yang  terkait  dengan  satu metode tertentu. (Thorne 1994; Patton 2002:248).

## Kekayaan Alam, Kutukan dan Problem Ekonomi Politik
Hal  penting  yang  perlu  diperhatikan adalah  bahwa  hubungan  antara  kekuasaan  politis, tata  kelola  dan  perusahaan  pertambangan  dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah seringkali  saling  terkait  ( constitutive  in  nature ). Perusahaan pertambangan memiliki akses terbatas pada  kekuasaan  politik/pemerintah,  di  mana melalui  jalan  tersebut  izin  usaha  pertambangan bisa  dengan  mudah  diterbitkan,  para  poltisi seringkali memiliki modal atau kekayaan ekonomi yang terbatas untuk memenangkan atau mempengaruhi hasil-hasil pemilu. Kondisi tersebut  menjadi  sangat  strategis,  khususnya  bagi politisi  mengingat  pemilu  di  Indonesia,  baik legislatif  maupun  pemilukada,  sangat  dicirikan dengan  tingginya  biaya  (high  cost).  Pada  tataran ini, hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan antara  kedua  belah  pihak  walaupun  itu  kemudian menciptakan  jalan  munculnya  berbagai  tumpang
tindih  izin  usaha  pertambangan  di  Indonesia selama  pemberlakuakn  kebijakan  desentralisasi pertambangan.
Secara  umum  banyak  diakui  bahwa berkah  kekayaan  alam  yang  melimpah  dapat menjadi keuntungan bagi sebuah negara berkembang,  yang  pada  umumnya  adalah  negara- negara  yang  kaya  dengan  kekayaaan  alam ( resource  rich ),  tetapi  negara  yang  tergantung. Namun  demikian,  industri  ekstraktif,  secara khusus  pertambangan,  malah  menjadi  “kutukan” ( resource  curce )  negara  tersebut,  walaupun  hal tersebut  awal  mula  seringkali  diperdebatkan  atau menjadi  kontraversi  di  antara  para  pengkaji  atau ilmuan  bidang  ini,  yang  secara  khusus  pada keluasaan dan ketidak-bisaannya untuk dihindari.
Namun  demikian,  kenyataan  tersebut cenderung  semakin  menguat  dan  menjadi  tambah nyata  (e.g.  Collier  2010;  Robinson, et.al. 2006; Barma, et.al. 2012).  Kedaan  tersebut  seperti menjadi  semacam“truisme”  bahwa  negara  yang lebih  tergantung  pada  kekayaan  alam  cenderung untuk  tumbuh  lebih  lambat  daripada  negara  yang miskin  kekayaan  alam  yang  cenderung  menderita karena  akuntabiliats  dan  institusi  yang  buruk, miskinnya  modal  sosial,  kecendrungan  konflik yang  semakin  meningkat”  (Barma, et.al. 2012:1). Banyak  sekali  kajian  yang  berupaya  untuk menjelaskan  kutukan  kekayaan  alam  tersebut dengan  merujuk  pada  berbagai  dimensi  dan insentif politik (e.g. Robinson, et.al. 2006; Barma, et.al. 2012;  Acemoglu  &  Robinson  2010;  Rosser 2006).
Secara  teoritis,  studi  ekonomi  politik secara  khusus  mengasumsikan  hubungan  dinamis antara  politik  dan  ekonomi  atau  antara  pengaruh politik  atau  tata  kelola  atau  admisitrasi  publik dengan  industri  ekstraktif  atau  kekayaan  alam yang  bernilai.  Interaksi  tersebut  dapat  mengambil dua arah yang saling menguntungkan: politik bisa mempengaruhi  asset-aset  alam  atau  sebaliknya (Collier  2010;  Barma, et.al. 2012;  Rosser  2006; Robinson, et.al. 2006;  Martin  &  Subramanian 2003). Acemoglu & Robinson (2010), dua diantara para  ilmuan  terkemuka  dalam  bidang  ini, menyatakan  bahwa  mengubah  institusi  ekonomi tanpa mempertimbangan pengaruh politik, melalui proses  tersebut  institusi  ekonomi  muncul  dan dipertahankan,  hanya  akan  sia-sia.  Pada  titik  ini,
menguji  berbagai  tumpang  tindih  izin  usaha pertambangan  (IUP)  yang  muncul  di  Indonesia hanya  bisa  dilakukan  dengan  merujuk  pada kerangka  teoritis  ini.  Tentunya,  dibalik  hubungan antara keduanya adalah dinamika, mekanisme, dan tingkat  pengaruh  dan  dampaknya  pada  sistem pengelolahan pertambangan secara keseluruhan.
Merebaknya korupsi di sektor pertambangan  sangat  berkaitan  dengan  ekonomi politik.  Ackerman  (1997),  sebagai  contoh, menekankan bahwa korupsi bergantung pada pada pejabat  publik  dengan  kekuasaan  di  tangan  dan aktor  dan  perusahaan  swasta.  Dengan  demikian, hubungan antara uang dan kekuatan politik sangat kompleks  (lihat  juga  Bardhan  1997;  Aspinall 2009). Kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan merupakan ilustrasi yang mencolok yang  menegaskan  bagaimana  kekuatan  politik, aktor/perusahaan  swasta  dan  perilaku  koruptif berinteraksi antara satu dengan lainnya.

## Ekonomi Politik dan Tumpang Tindih Izin
Usaha Pertambangan (IUP)
Analisis  ekonomi  politik  dalam  studi  ini lebih banyak fokus pada wilayah atau level meso, yaitu mencakup level institusional/regional, Kabupaten/Kota,  Provinsi,  dan  DPRD.  Fokus bagian ini pada level meso dan mikro lebih banyak didorong  oleh  pertimbangan  pada  kenyataan bahwa kasus jual beli ( trading off ) perizinan dalam pertambangan  lebih  banyak    berlangsung  pada level-level  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  dinamika ekonomi  politik  dalam  pertambangan  lebih  sering terjadi  pada  level  tersebut  dibandingkan  dengan level makro atau level nasional atau kontrak karya, yang  langsung  bersentuhan  dengan  pemerintah pusat.  Di  samping  itu,  terdapat  tingkat  kesulitan tersendiri  di  dalam  mengakses  pola  makro- nasional  ekonomi  politik  pada  tingkat  nasional, baik  institusional  maupun  aktor-aktornya.  Selain level  analisis,  studi  ekonomi  politik  ini  juga berfokus,  pada  proses  analisisnya,  terhadap dimensi  mekanisme  dan  problem  penerbitan  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP).  Berikut  ini  adalah kerangka  grafis  level  dan  dimensi  analisis ekonomi  politik  dalam  studi  ini  secara  umum tersebut (grafik 2).
Grafik 2: Level dan Dimensi Analisis Ekonomi Politik
Analisis Ekonomi Politik Level Analisis Makro-Nasional Meso (Institusional- Regional) Dimensi Analisis Mekanisme Perizinan (Licensing) Problem Perizinan
(Licensing)
Berdasarkan  level  dan  dimensi  analisis  tersebut, berikut  beberapa  pola  ( pattern )  ekonomi  politik muncul  dalam  proses  penerbitan  Izin  Usaha Pertambangan  serta  dalam  konteks  merebaknya tumpang  tindih  Izin  Usaha  Pertambangan  di Indonesia.

## A. Ekonomi Politik Penerbitan IUP: Analisis Mekanisme
Wilayah yang paling strategis untuk melihat ekonomi  politik  berlangsung  dalam  sektor
pertambangan,  dan  secara  khusus  dalam  proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah mekanisme  prosedural  penerbitan  IUP  yang merujuk pada proses-proses atau prosedur di mana ekonomi  politik  secara  kasat  mata  memainkan peran  strategis  dalam  penerbitan  IUP  tersebut. Secara analitis, berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu pelaksanaan  pemilukada,  prosedural  penerbitan IUP, dan setoran rutin ( routine financial feedback ) (grafik3).
Grafik 3: Kategori Analisis Mekanisme
Berikut  ini  deskripsi  ketiga  kategori  mekanisme ekonomi politik tersebut:

##  Mekanisme Pelaksaan Pemilukada
Mekanisme  ekonomi  politik  ini  secara umum  terkait  dengan  pemberian  dukungan finansial  langsung  oleh  perusahaan  pertambangan terhadap  kandidat  kepala  daerah  tertentu  (bupati atau  gubernur)  yang  dianggap  memiliki  potensi untuk  memenangkan  suatu  pemilukada.  Jika kandidat  tersebut  menang,  maka  perusahaan pertambangan tersebut mendapatkan prioritas IUP wilayah  tertentu,  walaupun  terkadang  sebenarnya sudah  ada  IUP  perusahaan  lain  di  area  tersebut, atau  sengaja  ditindihkan.  Salah  seorang  informan yang  merupakan  aktifis  dan  analis  pertambangan di Aceh, misalnya menegaskan:
Nah  itu  dilakukan  karena  untuk  bicara keberlanjutan,  eksistensi  dan  bicara  masalah posisi  tawar  pada  saat  pembagian.  Misal  gini ketika sudah mengambil dana dari perusahaan
A, saya kandidat yang sudah pasti di- clean dan di- check berdasarkan  kajian-kajian  dan  saya menang,  maka  kalau  saya  ga  ada  duit  itu  bisa ditalangin  dulu  (Wawancara,  Nauval,  Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Pernyataan tersebut menagaskan bahwa terdapat  ” trading  off ”  atau  tawar  menawar ( bargaining )  yang  terjadi  antara  seorang  kandidat tertentu  dalam  pemilukada  dengan  perusahaan pertambangan.  Tawar  menawar  tersebut  mengambil bentuk  sederhana  yang  ber-karakter  ekonomi politik,  yaitu  seorang  kandidat  dalam  pemilukada mendapatkan  modal  finasial  dari  perusahaan pertambangan  dalam  jumlah  tertentu  (yang  sudah disepakati  antara  keduanya)  untuk  bertkompetisi dalam  pemilukada  yang  dikenal  sangat  mahal dengan perusahaan pertambangan tersebut dijanjikan untuk diberikan suatu wilayah pertambangan tertentu untuk dikelola olehnya jika nantinya kandidat tersebut memenangkan pemilukada.
Kategori Mekanisme Pelaksaan Pemilukada Prosedural Penerbitan IUP Setoran Rutin
Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan lain yang menyoroti hal serupa terjadi di Barito Selatan:
Kalau  itu  pak  memang  susah  dibuktikannya. Ya kalau terbukti artinya kalau ada bukti-bukti hukum  yang  bisa  didapatkan,  maka  itu  kan bisa  masuk  ke  pengadilan.  Mencari  bukti hukumnya  sulit.  Tapi  dari  pembicaraan  yang banyak  saya  dengar  dari  kandidat  tertentu mengatakan  bahwa  salah  satu  cara  mereka untuk  mendapatkan  dana  adalah  dengan mendekati  para  pengusaha  pertambangan tersebut,  kan  di  sini  pertambangan  luar  biasa. Kadang  mereka  kontak  duluan  ke  pengusaha tersebut. Saya seringkali dengar karena pernah menjadi  timses  (tim  sukses)  kandidat  tertentu dalam  pemilukada.  Walaupun  jelas-jelas kandidat  tersebut  kaya,  tapi  ia  tidak  ingin banyak  mengambil  resiko,  lebih  baik  dengan cara  begitu  dan  menawarkan  kompensasi (Wawancara,  salah  satu  mantan  timses kandidat  bupati  Barsel,  Barsel  30  Agustus 2013).
Pernyataan  tersebut  menjadi  sangat  strategis karena  disampaikan  oleh  mantan  timses  kandidat tertentu  yang  bertarung  dalam  suatu  pemilukada yang diasumsikan banyak mengetahu hal tersebut. Jika  pernyataan  tersebut  dikaji  lebih  dalam,  ada beberapa  poin  penting  yang  tersirat.  Pertama, saling  mempengaruhi  ( interplay )  antara  kandidat pemilukada (politik) dengan perusahaan pertambangan (ekonomi)  merupakan  fakta  umum  di  Indonesia yang  tidak  bisa  dibantahkan.  Kedua,  tidak  mudah untuk  mendapatkan  bukti-bukti  hukum  untuk kemudian  membongkar  atau  bahkan  membawa para  aktornya  ke  pengadilan.  Kenyataannya menunjukkan  bahwa  kasus-kasus  tersebut  sangat langka  masuk  ke  ranah  hukum.  Ketiga,  tata  cara yang  berkembang  adalah  kandidat  tersebut  yang mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk mendekati  perusahaan  pertambangan.  Kenyataanya menunjukkan bahwa menjelang pemilukada terdapat  kecendrungan  peningkatan  penerbitan IUP  untuk  para  investor,  khususnya  di  daerah- daerah  yang  memiliki  kekayaan  alam  (Emerson Yuntho,  Korupsi  Sektor  Pertambangan,  dalam Kompas , 16 September 2016).
Akan  tetapi,  masih  berkaitan  dengan masalah  inisiatif  pendekatan,  informan  lain menegaskan  bahwa  perusahaan  pertambangan tersebut  yang  mengambil  inisiatif  lebih  dahulu
dengan  mendatangai  kandidat  yang  dianggap memiliki  potensi  untuk  memenangkan  suatu pemilukada:
Perusahaan  datang  ke  dia...Tapi  perusahaan juga  harus  mengecek  dulu.  Ok  saya  bilang saya  secara  survei  ini  gak  bisa.  Perusahaan juga  akan  melihat  sejauh  mana  akuntabilitas. Makanya  seperti  yang  saya  lakukan  riset tentang  Jokowi  itu  bukan  partai  yang memesan. Perusahaan yang meminta. Perusahaan yang tau siapa yang potensial. Nah hal  itu  berlaku  juga  dalam  konteks  Pilkada (Wawancara, Salah satu Tokoh dan Pegiat Isu Pertambangan  di  Tasikmalaya,  Tasikmalaya, 28 Juli 2014).
Dalam  kasus  lain  dan/atau  di  wilayah  lain, perusahaan  yang  lebih  aktif  dengan  mengambil inisiatif  terlebih  dahulu  mendekati  kandidat  yang dia  anggap  potensial  untuk  memenangkan pemilukada.  Akan  tetapi,  tentunya  sulit  untuk menentukan prosedur atau model mana yang lebih dominan antara inisiatif kandidat lebih dahulu atau perusahaan terlebih dahulu. Tentunya kenytaan itu tidaklah  begitu  penting  dibandingkan  dengan menangkap  adanya  kenyataan  umum  terjadinya saling  mempengaruhi  ( inter-play )  antara  ekonomi dan  politik  dalam  proses  penerbitan  IUP  di berbagai wilayah di Indonesia.
Strategi menarik diterapkan oleh perusahaan  pertambangan.  Untuk  memastikan bahwa eksistensi perusahaannya aman atau bahkan untuk  memperbesar  peluangnya  untuk  mendaptkan IUP  dalam  wilayah  tertentu  mereka  harus memakai dua kaki, atau dengan cara ”berinvestasi” pada  dua  kandidat  sekaligus  yang  dianggap memiliki  potensi  yang  hampir  seimbang  untuk memenangkan  pemilukada.  Sebagaimana  dituturkan oleh salah satu informan di bawah ini:
Ya  tadi  itu  rugi  pak.  Dia  kan  udah  masuk itungannya  juga  udah  rugi,  dia.  Tapi  dia  kan harus  pasang  dua  kaki.  Secara  hukum probabilitas  itu  mereka  wajib  hitungan matematikanya.  itu jadinya maksudnya ngasih keuntungan  dua-duanya.  Jadi  ini  si  kandidat ini  juga  dikasih,  si  kandidat  ini  juga  dikasih. Dalam tanda  kutip bahwa  kajian  yang  mereka lakukan  dua  orangnya  berpotensi  menang. Tapi  mereka  diberikan  itu  dilihat  mana  yang lebih dominan untuk besar secara hitungan ini ya.  Tapi  semakin  besar  potensi  kemenangan bagi mereka mengatakan bahwa semakin besar
mereka memberikan uang (Wawancara, Nauval,  Salah  Seorang  Analist  pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Realitas  bahwa  terdapat  juga  perusahaan  yang akhirya  harus  memainkan  dua  kaki  dengan memberikan  insentif  pada  dua  kandidat  sekaligus menarik  untuk  diperhatikan.  Hal  itu  dilakukan oleh  perusahaan  tersebut  agar  tidak  merugi  atau kehilangan terlalu banyak pada saat kandidat yang ia  jagokan  ternyata  kalah,  walaupun  itu  tentunya sudah  melalui  survei  terlebih  dahulu.  Meskipun kondisi  tersebut  membawah  konsekwensi  bahwa perusahaan pertambangan tersebut harus mengeluarkan  dana  lebih  banyak  untuk  dua kandidat.  Akan  tetapi,  paling  tidak  perusahaan tersebut telah bermain aman.
Jika  mencermati  pernyataan  di  atas, terdapat realitas menarik lainnya, yaitu pembedaan jumlah  yang  diberikan  oleh  perusahaan  terhadap dua  kandidat.  Kandidat  yang  memiliki  potensi lebih besar untuk memenangkan pemilukada akan mendapatkan  ”insenstif”  yang  lebih  besar. Pertanyaanya  kemudian  adalah  berapa  kira-kira jumlah  uang  yang  diberikan  kepada  kandidat tersebut.  Salah  seorang  informan  menegaskan bahwa  jumlah  bergantung  pada  tingkat  pemilukada, kabupaten atau provinsi, atau wilayah tertentu:
Tapi  jelas  kalau  kita  asumsikan  dengan pernyataan  iya  berarti  otomatis  nominalnya lebih  besar  dong.  Karena  kan  kalau  kita  lihat satu  kandidat  bupati,  pilkada  saja  itu menghabiskan  3.5  M.  sampai  5  M.  Gubernur bisa  20,  30.  Itu  bukan  pernyataan  dia  ya  saya klarifikasi  ya,  tapi  itu  ketentuan  umum  yang sudah  berlaku.  Tapi  bukan  pernyataan  dari  si investor  yang  menyatakan  3.5  sampai  5  M (Wawancara,  Arifin,  salah  seorang  broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Jumlahnya  bisa  variatif,  walaupun  itu  masih bersifat  asumtif.  Jumlah  yang  diberikan  kepada kandidat pada level pemilukada tingkat kapupaten mungkin lebih kecil daripada pada tingkat propinsi. Wilayah  tertentu  dengan  tantangan  yang  lebih kompleks  bisa  menghabiskan  dana  lebih  besar daripada wilayah lainnya.

##  Mekanisme Tahapan-tahapan Prosedural Penerbitan IUP
Cara  lain  untuk  mengkaji  bagaimana interaksi  antara  faktor  ekonomi  dan  politik-
birokratis  bekerja  secara  konkrit  dalam  sektor pertambangan di Indonesia adalah dengan melihat secara cermat mekanisme tahapan-tahapan prosedural  penerbitan  IUP.  Mekanisme  ini  pada dasarnya  lebih  merujuk  pada  pemberian  insentif finansial  dalam  jumlah  tertentu  pada  setiap  pos atau  tahapan-tahapan  prosedural  penerbitan  IUP. Hal  tersebut  menjadi  kegiatan  strategis  untuk dilakukan guna mempermudah atau memperlancar terbitnya IUP.
Beberapa  wilayah,  khususnya  setelah pemberlakukan  UU  nomor  4  tahun  2009  atau pasca moratorium, telah memberlakukan prosedur bertahap  “ buttom-up”, dengan memberikan insentif  finansial  pada  setiap  tahapan  untuk mendapatkan  rekomendasi.  Salah  satu  informan yang merupakan broker perizinan usaha pertambanagn di Tasikmalaya menegaskan:
Nah  sebenarnya  yang  sangat  saya  perhatikan adalah masalah perizinan atau dapat perizinan. Nah misalkan setelah lewat proses dari bawah kemudian  kita  ajukan  ke  dinas  pertambangan Tasik..  kalau  dinas  pertambangan  itu  lihatnya kalau  dari  bawah  tidak  ada  masalah  dan  ada rekomendasinya baru Dinas Pertambagan akan keluarkan. Loyalitas perusaahan itu  kalau dari bawah,  dinas-dinas,  masyarakat,  dan  LSM. Kalau  loyaloitas  perusahaan  bagus  cepat. Loyalitas  ke  bawah    ke  muspika,  ke  dinas- dinas  (Wawancara,  Arifin,  salah  seorang broker  pengurusan  IUP,  Tasikmalaya,  25  Juli 2014).
Pernyataan  tersebut  mengaskan  bahwa  prosedur penerbitan  izin  usaha  pertambangan,  dalam  kasus ini  adalah  di  kabupaten  Tasikmalaya,  melalui berbagai prosedur dari bawah, mulai sosialisasi di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, sampai  berbagai  dinas  terkait,  dan  tidak  hanya dinas  pertambangan  saja.  Akan  tetapi,  realitas yang  penting  untuk  diperhatikan  di  sini  adalah bahwa untuk melewati berbagai tahapan prosedural tersebut  pihak  perusahaan  pertambangan  harus memberikan insentif dalam jumlah tertentu sesuai dengan  tingkatan  tahapan  masing-masing.  Hal tersebut  tentunya  dilakukan  untuk  mempermudah mendapatkan  rekomendasi  dari  berbagi  pihak terkait,  yang  pada  akhirnya  berujung  pada diterbitkannya IUP untuk perusahaan terebut.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  berapa jumlah  uang  yang  harus  dikeluarkan  sebagai
insentif untuk mendapatkan IUP mulai dari bawah tersebut.  Jumlahnya  tersebut  tentunya  bisa  sangat variatif.  Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  salah seorang informan:
Kalau  itu  sampai  habis  berapa  juta  mulai  dari bawah.  Itu  tergatung  sih…,  berapa  yang  bisa kita kasih saat sosialisasi, tanah juga ada yang kontrak  dan  beli  saja.  Tergantung  kontrak dengan  orang  lain.  Kontrak  5  tahun  berapa, ada  yang  tanahnya  dibeli.  kontrak  5  tahun setahunnya berapa? Ada tanah yang dibeli dsb. perpatok  bagaimana,  tergantung  kesepakatan sosialisasi  itu,  enaknya  masyarakat  bagaimanana dan perusahaan bagaimana. Tergantung negoisasai  dengan  yang  punya  tanah,  jadi beda-beda. Lalu dinas dinas terkait. Pertanian, BKSDA.  PoLPP,  LH,  Tata  Ruang,  ke  sini yang  namanya  pertanian  kan  harus,  perairan (BPSDA),  ke  sini.  Biar  dinas  pertambangan tidak dominasi. BPSDA kan cemburu ke dinas pertambangan,  jadi  yang  memang  seharusnya ya  ikut,  jadi  ada  koordinasi  ya.  Jadi  kalau pertanian tidak kasih, BPSDA juga tidak akan kasih. Jadi kalau inilah baguslah (Wawancara, Arifin,  salah  seorang  broker  pengurusan  IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  sebuah perusahaan  pertambangan  bisa  berbeda-beda tergantung  pada  berbagai  banyak  hal,  termasuk sosialisasi  dengan  masyarakat  dan  negoisasi dengan berbagai dinas terkait. Hal penting lainnya yang  bisa  diungkapkan  di  sini  adalah  bahwa insentif  finansial  yang  harus  dikeluarkan  untuk memperlancar  penerbitan  IUP  juga  harus  melalui dinas-dinas lain,  seperti  Dinas  Pertanian,  Perairan (BPSDA),  Dinas  Tata  Ruang,  Dinas  Lingkungan Hidup,  Pol-PP,  dsb.  Dengan  kata  lain,  dalam konteks ini, dinas pertambangan tidak mendominasi  dan  terdapat  ”cara  lain”  untuk berbagi antar dinas yang ditujukan untuk mengurangi kecemburuan antara satu dengan lainnya. Menariknya,  informan  tersebut  juga  menegaskan bahwa  [bupati]  ”mestilah  [mendapatkan].  Kadang ada  yang  langsung  brekkk,  kadangan  yang  tidak terangan  terangan,  begitu  juga  kepada  anggota dewan terkait” (Wawancara, Arifin, salah seorang broker  pengurusan  IUP,  Tasikmalaya,  25  Juli 2014).  Dengan  kata  lain,  dukungan  atau  insentif finansial tidak hanya langsung kepada dinas-dinas terkait,  tetapi  juga  kepada  eksekutif  ataupun legislatif daerah.
Di  balik  deskripsi  tata  alur  untuk mendapatkan  rekomendasi  IUP  di  atas  adalah kenyataan  bagaimana  interaksi  yang  intim  telah terjadi antara faktor dan kekuatan finansial dengan politik-birokrasi.  Hal  tersebut  bisa  saja  menjadi semkain  besar  insentif  finansial  yang  diberikan oleh  perusahaan  pertambangan,  semakin  besar peluang mendapat IUP. Persyaratan atau dokumen menjadi faktor sekunder dalam penerbitan IUP.
Kasus  lain  berkenaan  dengan  prioritas pada  investor  tertentu  untuk  diberikan  izin mengelola  pertambangan  dengan  pertimbangan bahwa  investor  atau  perusahaan  pertambangan tersebut lebih royal  dalam mengucurkan  dananya. Sebagaimana  yang  ditegaskan  oleh  salah  satu informan:
Tidak diberikan kebijakannya untuk mengeksploitasi itu. Tapi kalau dibilang berpihak pada investor Asia  itu  karena  mereka  yang  lebih  leading. [Dalam  arti].  Memberikan  suntikan,  memberikan suntikan kucuran dana ke pemerintah. Jaminan Investor  Korea  itu  berani  menginves  2  M. Perusahaan  Korea  itu  berani  invest.  Tetapi kenapa  mereka  gagal  walaupun  sudah  invest? Karena  dampak  banyak  faktor  yang  membuat mereka  itu  tidak  bisa  bergerak  dengan  baik (Wawancara,  Nauval,  salah  seorang  Analist pertambangan  di  Aceh,  Banda  Aceh,  21  Juni 2014).
Dalam  konteks  kasus  pemberian  izin pertambangan  di  Aceh  tersebut,  sebuah  perusahaan Korea  diberikan  kesempatan  untuk  mengelola pertambangan  tertentu  di  Aceh  hanya  karena mereka  telah  mengucurkan  dana  dalam  jumlah tertentu  ke  pemerintah  provinsi  Aceh,  dibandingkan beberapa perusahaan dari negara lain. Mekanisme yang  berkaitan  dengan  keputusan  tersebut  secara sederhana diuraikan sebagai berikut:
Misalkan  pak  Aan  datang  terus  pemerintah tidak  langsung  mengiyakan,  tapi  dia  akan menunggu  dan  mengundang  investor  lain untuk  mencoba  menjajaki  usulan-usulannya terkait  dengan  apa  yang  ingin  dieksploitasi atau  dieksplorasi.  Dan  itu  tentunya  dilakukan dengan  banyak  investor  atau  perusahaan lainnya.  Mereka  kemudian  presentasi  satu persatu.  Tapi  yang  perlu  diketahui  bahwa mereka tentunya tidak  sekedar presnetasi, tapi itu juga sudah terjadi deal-deal yang masuk ke dalam perencanaan bahkan masuk ke petinggi- petinggi lainnya, termasuk GAM (Wawancara,
Nauval,  salah  seorang  Analist  pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Transaksi mengenai pemberian izin kepada  investor  telah  mencakup  tidak  hanya ongkos  pengelolahan  pertambangan  tersebut, tetapi  juga  besaran  jumlah  yang  dialokasikan kepada  para  politis,  birokrat  atau  petinggi  partai tertentu  yang  sedang  berkuasa.  Dalam  konteks Aceh, di mana Partai Aceh (PA) yang  memegang kekuasaan  di  Aceh  saat  ini,  deal  tersebut  juga harus memasukkan besaran insentif yang diberikan  kepada  para  petinggi  GAM.  Bisa  saja diasumsikan  semakin  kuat  insentif  yang  masuk kepada  petinggi  GAM,  semakin  kuat  juga kemungkinan investor atau perusahaan pertambangan tersebut  untuk  mendapatkan  izin  pertambangan. Namun demikian, yang penting untuk diperhatikan dalam  kaitan  ini  adalah  bahwa  bagaimana interaksi yang dinamis tersebut telah terjadi antara pengaruh  ekonomi,  yang  berupa  insentif  finansial yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  pertambangan dengan  kekuasaan  politik  dan  birokrasi  dalam proses penerbitan IUP di Indonesia.

##  Mekanisme Setoran Rutin (Routine Financial Feedback)
Analisis  mekanisme  yang  terakhir  untuk menguji  interaksi  antara  pengaruh  ekonomi  dan politik/birokrasi dapat dilihat dari mekanisme atau pola  setoran  rutin.  Mekanisme  ini  merujuk  pada kenyataan  bahwa  bagi  perusahaan  pertambangan yang  sudah  mendapatkan  IUP  diharuskan  untuk memberikan  sejumlah  setoran  tertentu,  agar perusahaan tersebut langgeng dan aman. Sebagaimana  diungkapkan  secara  jelas  oleh  salah satu  informan  yang  merupakan  salah  satu  aktor atau pengusaha pertambangan:
Kan kalau di Tasik itu kayak gini, perusahaan ke  dinas  itu  bagaimana,  bagaimana  dia  bisa beri  setoran  sukarela,  kalau  ada  acara bagaimana  kontribusinya,  kalau  dinas  butuh bagaimana,  partisipasi,  tapi  partisipasinya  ya tentunya  diharapkan  yang  lebih.  Iya  memang begitu. Harus geitu. Kalau ngak gitu yang lain masuk.  Acuan  dinas  pertambangan  memang begitu. Kalau tidak masuk dalam tiga bulan ya begitu...  Makanya  di  dinas  pertambangan  ada beberapa  bulan  ganti,  ganti,  dan  seterusnya. Itulah  kalau  perusahaan  setorannya  bagus, teruuusss…kasih  terus  (Wawancara,  Zainuddin,
salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Keberlangsungan  dan  keamanan  suatu perusahaan  tambang,  secara  khusus  di  Tasikmalaya, sangat bergantung pada sejumlah setoran rutin dan dalam  jumlah  yang  variatif  sesuai  dengan dinamika.  Setoran  rutin  tersebut  memang  tidak bersifat  wajib  ( obligatory )  atau  bahkan  sebagai kewajiban  tertulis.  Setoran  tersebut  lebih  bersifat sukarela  sebagai  investasi  perusahaan  pertambangan tersebut untuk bertahan dan mendapatkan jaminan keamanan.  Setoran  rutin  tersebut  secara  halus diistilahkan dengan partisipasi” atau bagian ”loyalitas”. Sebagai contoh, jika dinas tertentu memiliki acara atau  kegiatan  atau  bahkan  tokoh  tertentu,  baik yang  bermain  di  legislatif,  dinas-dinas,  dan eksekutif. Saat seperti ini merupakan peluang yang tepat  untuk  “berpartsipasi”  atau  “berkontribusi” untuk memperkuat investasi perusahaan pertambangan tersebut.
Konsekuensinya  jika  perusahaan  tambang yang  pelit  berpartisipasi  atau  berkontribusi memberikan  setoran  rutin,  maka  perusahaan pertambangan  tersebut  akan  mengalami  kendala, seperti dipersulit dan digantikan dengan perusahaan  pertambangan  lain.  Apalagi  jika perusahaan  pertambangan  yang  baru  lebih  aktif dan  loyal  dalam  setoran  rutin.  Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu infoman sebagai berikut:
Jadi  pihak  dinas  pertambangan  itu  tidak  kasih tahu bahwa setelah tiga bulan IUPnya tersebut habis.  Jadi  adanya  sama  dinas,  bahwa  kalau tiga  bulan  mau  habis  harus  diperpanjang. Loyalitasnya  sama  atau  dinas  perhubungan atau  pertambangan  dan  masyarakat  kurang bagus,  informasinya  kurang,  nah  dinas pertambangan tidak kasih tahu. Dinas pertambangan  tanya  juga  kepada  masyarakat siapa  yang  loyalitasnya  bagus.  Informasinya dulu  kurang.  Nah  itu  banyak  kasusnya  yang seperti  itu  memang  (Wawancara,  Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Pernyataan  tersebut  menegaskan  secara  eksplisit bahwa  jika  perusahaan  tidak  aktif  memberikan setoran  rutin  atau  “berpartisipasi”,  maka  perusahaan atau investor pertambangan tersebut akan menangung  dampaknya,  termasuk  mempersulit IUP perusahaannya, perusahaan mengalami kendala dalam  operasional  perusahaanya, tidak akan
diperpanjang IUP-nya atau bahkan akan ditindihkan  dengan  IUP  yang  lainnya.  Pada awalnya pihak dinas pertambangan melakukan cek dan ricek kepada berbagai stakeholder yang terkait dengan  penerbitan  dan  perpanjangan  IUP.  Jika pihak dinas mendapatkan sinyal negatif mengenai partisipasi atau keengganan mereka untuk memberikan  setoran  tertentu,  pihak  dinas  dengan berbagai strategi akan mengahalangi dan mempersulit  IUP  mereka,  khususnya  untuk perpanjangan IUP.
Dalam  kasus  wilayah  tertentu,  seperti Aceh  yang  merupakan  wilayah  pasca-konflik, bahkan  keengganan  untuk  memberikan  setoran ruitn  bisa  berdampak  lebih  parah  yang  mengarah pada aksi kekerasan.
Kalau  misalkan  mereka  datang  ke  kita,  dan mereka tidak kasih apa-apa. ya dirusak, contoh Medco  diculik,  kemudian  infrastrukturnya dirusak.  Ini  benar-benar  nyata,  gara-gara mereka  tidak  mau  memberikan  setoran  dalam jumlah tertentu, dan itu pun diatur secara tidak transparan.  Maka,  setiap  pendapatan fee bagi daerah  atau  investasi  bagi  daerah  itu  tidak dilakukan  secara  transparan,  kenapa?  Salah satu  indikatornya  itu  tadi.  Ya  sebagai mengembalikan  injeksi  atau  royalti  yang sudah  dipakai.  Satu  sisi  itu  juga  untuk kepentingan birokrat yang ada di pemerintahan lokal  ya,  kabupaten    kota  dan  provinsi.  Polisi juga dapat, betul. Dengan perusahaan biji besi tuh. Polisi juga bermain (Wawancara, Nauval, salah  seorang  Analist  pertambangan  di  Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Kasus  penculikan  pegawai  perusahaan perminyakan,  Medco,  dan  juga  pengerusakan infrastrurnya diasumsikan bermula dari keengganan  pihak  perusahaan  tersebut  untuk memberikan  setoran  dalam  jumlah  tertentu. Perilaku  tersebut  merupakan  intimidasi  dan dilakukan  atas  nama  ”pemerintah  lokal”.  Dana- dana  atau  ” fee” yang  didapatkan  dari  mekanisme semacam  ini  tentunya  tidak  akan  pernah dicantumkan  secara  transparan  sebagai  bagian PAD, karena cenderung bersifat personal, daripada masukan resmi untuk daerah, dana-dana seperti itu ditengarai  mengalir  ke  saku-saku  tokoh  atau kelompok tertentu yang sedang berkuasa.

## B. Ekonomi  Politik  Penerbitan  IUP:  Analisis Problem
Metode  lain  untuk  menguji  interaksi antara faktor ekonomi dan kekuasaan politik/birokrasi  dapat  dilakukan  dengan  melihat dimensi  problem  yang  terkandung  dalam  analisis mekanisme. Kedua faktor ekonomi dan kekuasaan politik  ini,  sekali  lagi,  sangat  bertautan  ( in entangle )  satu  dengan  lainnya.  Dengan  kata  lain, analisis problem menjadi fondasi konkrit mekanisme  interaksi  antara  faktor  ekonomi  dan kekuasaan politik/birokrasi. Secara umum, terdapat  empat  masalah  yang  menjadi  sumber interaksi ekonomi-politik, yaitu balas budi politik, wani  piro  (berani  berapa),  kroni  dan  koalisi,  dan loyalitas,  yang  tergambar  dalam  grafik  di  bawah ini (grafik 4):
Grafik 4: Empat Problem Utama Ekonomi Politik dalam Penerbitan IUP

##  Balas Budi Politik
Balas  budi  politik  merupakan  fondasi khusus  dan  sangat  terkait  dengan  mekanisme
pemilukada.  Dengan  kata  lain,  mekanisme ekonomi  politik  dalam  pemilukada  dilandasi prinsip  balas  budi  politik.  Karena  dukungan finansial  tertentu  dalam  proses  pemilukada,

## Kategori Problem
Balas Budi Politik Wani Piro (Berani Berapa) Kroni dan Koalisi Loyalitas/Partisipasi
kandidat  tersebut,  khususnya  jika  memenangkan pemilukada,  cenderung  untuk  memprioritaskan penerbitan  IUP  tertentu  terhadap  perusahaan pertambangan  tertentu  memberikan  modal  politik atas kemenangnya dan menjadi bagian dari “balas budi”.
Ya kalau begitu, pemilukada sudah selesai dan kandidat tersebut benar-benar menang, perusahaan  tertentu  akan  mendapatkan  jatah untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu.  Negoisasi  pastinya  sudah  dilakukan sebelum  pilkada,    baik  besaran  sumbangan yang  akan  diberikan  oleh  perusahaan  atau kompensasi wilayah mana yang akan perusaan tersebut  garap.  Itulah deal-deal umum  yang banyak terjadi menjelang pemilukada. Nah itu dianggap  bagian  investasi  dari  perusahaan pertambangan  tersebut.  Jika  tidak,  ada  saja perusahaan  pertambangan  lain  yang  bisa masuk dan menwarkan lebih juga (Wawancara, Syairi,  salah  satu  tokoh  dan  penguasaha pertambangan di Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).
Kasus  tersebut  adalah  fenomena  umum dinamika  pertambangan  di  Indonesia.  Penerbitan IUP  perusahaan  tertentu  dipengaruhi  sistem  balas budi  politik.  Perusahaan  tersebut  dianggap  telah melakukan  semacam  ”investasi”  dalam  proses pemenangan  seorang  kandidat  bupati,  gubernur atau  legislatif.  Proses  ini  tidak  melihat  bahwa dalam  suatu  wilayah  tersebut  sudah  terdapat  IUP atas  nama  orang  lain  atau  dengan  sengaja ditindihkan.  Upaya  menindihkan  IUP  ini  semakin kuat dilakukan jika pemilik IUP sebelumnya telah secara  kasat  mata  mendukung  kandidat  lain  atau lawannya. Fenomena umum tersebut bahkan sudah menjadi  semacam truisme karena  mudahnya ditemui  di  berbagai  wilayah  pertambangan  di Indonesia.  Proses  tersebut  biasanya  dilakukan melalui deal-deal khusus menjelang  pelakasanaan pemilukada.
Realitas  balas  budi  politik  dalam  sektor pertambangan  merupakan  fenomena  umum  di Indonesia.  Seorang  informan,  yang  merupakan salah  satu  pelaku  usaha  pertambangan  di Tasikmalaya menegaskan:
Itu  bukanlah  hal  baru  pak.  Pergerakan perusahaan  pertambangan  menjelang  pemilukada di  Tasikmalaya  juga  cukup  ramai  kalau menjelang  pemilukada.  Itu  adalah  rahasia umum,  mungkin  begitu  ya  bahasanya.  Kita harus  berani  bermain  di  sana  kalau  tidak,
terkadang kita seringkali dipersulit. Tapi kalau kita  memberikan  bantuan  kepada  kandidat tertentu dan menang, itu luar biasa pergerakan kita  khususnya  kalau  kita  mau  eskpansi wilayah garapan kita. Saya yakin betul itu juga banyak  terjadi  di  berbagai  wialyah  Indoneia (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Pelaku  usaha  pertambangan  di  Tasikmalaya tersebut  mempertegas  kembali  bahwa  fenomena ienteraksi  antara  faktor  ekonomi  dan  kekuasaan politik yang didasari balas budi politik.
Situasi  di  atas  terjadi  berkaitan  dengan perusahaan  yang  sedang  mencari  atau  mendapatkan IUP.  Jika  situasinya  berbeda,  di  mana  suatu perusahaan  yang  sudah  memiliki  IUP  dan  mapan ( established ),  kompensasinya  akan  mengambil bentuk  lain.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh informan di bawah ini:
Gini  lho,  tadi  kan  saya  bilang  bahwa perusahaan  itu  sudah  memberikan,  saya sebagai  orang  yang  maju  dalam  pilkada, dibayar,  dibantu,  perusahaan  juga  harus dibantu,  dikembalikan  dari  hasil  memotong konpensasi  bagi  pendapat  daerah.  itu  lho alurnya. Ya, terus dan si birokrat juga ga  mau transparan karena itu ada keuntungan dia juga. Saya  sebagai  bupati  nih.  Saya  ga  akan  apa namanya,  ga  akan  melakukan  transparan  pada publik  berapa  rincian  budget  anggaran  yang sudah diterima di dalam PAD daerah dari hasil tambang  (Wawancara,  Nauval,  salah  seorang Analist  pertambangan  di  Aceh,  Banda  Aceh, 21 Juni 2014).
Pernyataan  di  atas  menegaskan  beberapa  poin penting.  Pertama,  terjadinya  politik  balas  budi antara  perusahaan  pertambangan  yang  telah membiayai seorang kandidat tertentu dan selanjutnya,  kandidat  yang  telah  menang  wajib memberikan  kompensasi  kepada  perusahaan pertambangan  yang  telah  membiayainya.  Kedua, perusahaan pertambangan yang sudah ” estabslihed” karena  sudah  memiliki  IUP  dan  beroperasi, kompensasinya  mengambil  bentuk  lain,  yaitu pemotongan  pajak  bagi  perusahaan  tersebut  yang menjadi bagian dari PAD. Oleh sebab itu, sumber- sumber  pemasukan  PAD  ini  tidak  secara transparan.
 Wani Piro (Berani Bayar Berapa)
Problem  selanjutnya  yang  menjadi  dasar interaksi antara faktor ekonomi dengan politik/birokrasi adalah problem klasik ” wani piro ” (berani membayar berapa). Aturan tidak tertulis ini tidak  hanya  berlaku  atau  dilakukan  oleh perusahaan  pertambangan  terhadap  penguasa wilayah  setempat,  tetapi  juga  sebaliknya.  Dengan kata  lain,  beberapa  perusahaan  pertambangan secara  terang-terangan  menawarkan  uang  yang mereka  harus  bayar  untuk  langsung  bisa mendapatkan IUP tanpa berususah payah berurusan  dengan  berbagai  syarat  dan  tahapan. Atau bahkan perusahaan tersebut berani membayar  lebih  mahal  dibandingkan  perusahaan pertambangan  lain  pada  suatu  wilayah  yang dianggap strategis dan produktif. Bahkan mekanisme  ini  untuk  menyingkirkan  perusahaan lain  yang  menjadi  pesaingnya.  Kondisi  tersebut diungkapkan  dengan  secara  jelas  oleh  seorang informan:
Ya barangkali itulah perusahaan yang rasional. Semua ke dinas pertambangan mintanya beres. Tapi  dinas  pertambangan  ngak  mau.  Silahkan urus  saja  sendiri.  Perusahaan  nih  datang  ke perusahaan  pertambangan.  Nih  saya  4,5 hektar,  minta  berapa?  Saya  bayar.    Misalkan pak  haji  yang  punya  perusahaan  pertambangan, minta saja terima beres, perizinan keluar. Saya datang  ke  dinas,  pak  kadis  yang  punya  bos saya,  minta  izin  keluar  saja  bagaimana? Silahkan  saja  urus  sendiri  karena  kamu  sudah tahu  kan  seperti apa kan. Dinas pertambangan sekarang  ini  beda  dengan  dululah,  sudah  ada reformasi  dan  tidak  sama  dengan  dulu (Wawancara,  Arifin,  salah  seorang  broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Berdasarkan pengalaman informan sebagai  broker  IUP  di  Tasikmalaya,  dapat disimpulkan  adanya  perilaku  para  pengusaha pertambangan yang menggap bahwa izin pertambangan  tidak  lebih  sebagai  tawar-menwar finansial. Hasil yang diharapkan adalah pengusaha sebagai  aktor  ekonomi  mendapatkan  tujuannya, berupa  terbitnya  IUP  untuk  perusahaannya,  dan aktor  politik/birokrat  yang  akan  mendapatkan kompensasi  finansial  atas  hal  tersebut.  Lebih  dari itu,  walaupun  permintaan  itu  kemudian  ditolak akibat  perubahan  mendasar  pasca  reformasi,  poin penting  lainnya  dari  pernyataan  tersebut  adalah bahwa prilaku ” wani piro” ini sudah sangat masif
khususnya  sebelum  reformasi  menjadi  frontal setelah  rejim  desentralisasi  pertambangan  di Indonesia.
Metode lain, dalam kerangka ” wani piro” adalah  politisi    atau  partai  tertentu  berperan  aktif sebagai  broker  penerbitan  IUP  dengan  menawarkan dan mengundang berbagai perusahaan pertambangan. Umumnya, aktifitas ini dilakukan oleh partai yang berkuasa  di  suatu  daerah.  Hal  yang  sama  juga dilakukan  oleh  administrator/  birokrat  di  dinas pertambangan  daerah  tertentu.  IUP  diterbitkan untuk  perusahaan  yang  berani  membayar  atau memberi insentif finansial  dalam jumlah tertentu, walaupun  sudah  ada  IUP  perusahaan  lain. Sebagaimana  yang  diceritakan  oleh  seorang informan berdasarkan pengalamannya:
Misalkan  pak  Aan  datang  terus  pemerintah tidak  langsung  mengiyahkan,  tapi  dia  akan menunggu  dan  mengundang  investor  lain untuk  mencoba  menjajaki  usulan-usulannya terkait  dengan  apa  yang  ingin  dieksploitasi atau dieksplorasi. Presentasi satu-satu. Presentasi,  ga  sekedar  presentasi  itu  tapi  deal itu. Deal ini  masuk  ke  dalam  perencanaan bahkan  masalah  keuangan  petinggi  dan  lain- lain. Deal itu  diputuskan  pada  perusahaan tertentu yang dianggap lebih berani memberikan  insentif  lebih  daripada  perusahaan lainnya,  secara  khusus  pada  petinggi-petinggi GAM.  Kalau  mereka  royal  kepada  petinggi GAM,  itu  lancar  pokoknya  (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Pada  dasarnya,  konsep  “ wani  piro” ini tidak  hanya  terjadi di  wilayah  pertambangan  saja, tetapi  juga  sudah  menjalar  ke  berbagai  pola perizinan lainnya dalam suatu  wilayah.  Sebagaimana penegasan informan berikut ini:
Konsep  “ wani  piro ”  pada  asarnya  merupakan uang  pelicin,  dan  itu  di  luar  uang  resmi perizinan.  Begitu  juga  untuk  perizinan- perizinan  lain,  konsep  ini  juga  diberlakukan, seperti  perizinan  rumah  sakit,  sekolah,  badan usaha  lainnya,  dsb.  Secara  khusus  di  Gresik, IUP  saat  bukan  hanya  prioritas  untuk  kroni dan  keluarga  bupati,  tetapi  juga  untuk  yang lain tapi  dalam  wadah  ” wani  piro” (Wawancara,  Masdar,  salah  satu  mantan anggota DPRD Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).
“ Wani  piro ”  adalah  uang  sebagai  pelicin,  yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan
lainnya  untuk  bisa  mendapatkan  prioritas  IUP tertentu. Lebih jauh lagi, bahwa konsep ” wani piro ” ini    merupakan  konsep  endemik  yang  tumbuh subur  dalam  berbagai  bidang  perizinan,  seperti rumah sakit, sekolah, dsb.

##  Kroni dan Koalisi
Masalah  lain  yang  menjadi  fondasi potensial  interaksi  antara  faktor  ekonomi  dengan kekuasaan  politik  dalam  sektor  pertambangan adalah  prioritasisasi  penerbitan  IUP  pada  kroni penguasa  politik/birokrasi.  Kroni  yang  dimaksud di sini bisa terdiri dari keluarga, teman, dan kawan koalisi  partai  saat  pemilukada. Tentunya,  masalah persyaratan  dan  dokumen  adalah  urusan  nomor dua.  Sebagaimana  pengalaman  yang  diungkapkan oleh salah informan:
Pada  masa  bupati  lama,  sesuai  perizinan diberikan secara fair . Tapi pada masa bupati A lebih  banyak  diberikan  kepada  kroni-kroninya atau  teman-temannya,  secara  khusus  adalah galian  C.  Para  kroni  ini  bisa  termasuk  para politisi  koalisi  atau  juga  keluarga  para  politisi tersebut. Yang jelas mereka semua adalah para pendukung  pada  saat  pencalonanya.  Tidak harus  memberikan  support  finansial,  tapi  bisa apa saja... Jika tidak mendapatkan izin, banyak yang  mendapatkan  ”sticker”  dengan  bayar uang  dalam  jumlah  tertentu.  Tapi  kemudian uangnya banyak yang tidak tertulis atau secara transparan dilaporkan ke dalam PAD. Terkadang,  walaupun  secara  jelas-jelas  sudah ada  IUP  perusahaan  lain.  Apalagi,  jika pemegang  IUP  sebelumnya  dianggap  sebagai rival  atau  tidak  mendukung  kepentingannya (Wawancara,  Masdar,  salah  satu  mantan anggota DPRD Gresik, Gresik, 15 Juni 2014).
Satu poin menarik lainnya adalah hubungan  yang  kompleks  antara  problem  kroni dengan  balas  budi  politik.  Poin  utama  di  sini adalah pemberian secara langsung, yang merupakan  prioritas,  IUP  kepada  para  keluarga para  penguasa  setempat,  khususnya  bupati. Dengan  kata  lain,  banyak  IUP  diberikan  kepada perusahaan-perusahaan pertambangan karena mereka  memiliki  ikatan  keluarga  dengan  para penguasa,  dan  secara  khusus  dengan  bupati  atau gubernur.  Hal  itu  seringkali  tetap  saja  dilakukan walaupun secara jelas-jelas sudah diketahui bahwa dalam wilayah tersebut sudah ada IUP perusahaan lain.  Tumpang  tindih  IUP,  dalam  konteks  ini,
merupakan  kesengajaan  karena  pemegang  IUP sebelumnya  merupakan  pendukung  rival  politiknya atau  secara  jelas-jelas  tidak  mendukungnya. Namun  demikian,  ketika  IUP  tersebut  diberikan kepada  para  pendukung    koalisi,  maka  isu  balas budi  politik  terjadi.  Jika  itu  kemudian  diberikan kepada  keluarga  para  politisi  yang  mendukung pencalonan bupati atau gubernur tertentu, maka itu menjadi isu kroni koalisi.
Suatu fenomena menarik lain dari kasus di Gresik tersebut adalah IUP tidak diberikan kepada orang  lain.  Mereka  mendapatkan  izin  tersebut dengan mekansime ” sticker ”, di mana mereka bisa mendapatkan sticker tersebut  untuk  mengelola suatu wilayah pertambangan dengan bayar jumlah tertentu.  Dengan  demikian,  mekanisme ”sticker” perizinan  bisa  merupaka  konsep  komersialisasi perizinan  yang  didasarkan  atas  alasan  untuk meningkatkan  PAD.  Tapi  pada  kenyataanya, pemasukan  dari  mekanisme  ” sticker” tersebut tidak secara transparan dimasukkan ke dalam PAD. Fenomena seperti ini bisa terjadi di mana saja, dan bukan  kasus  unik  kabupaten  Gresik  tentunya. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang informan di Aceh berikut ini:
Dan  itu  pun  diatur  secara  tidak  transparan. Maka,  setiap  pendapatan  fee  bagi  daerah  atau investasi bagi daerah itu tidak dilakukan secara transparan, kenapa? Salah satu indikatornya itu tadi.  Ya  sebagai  mengembalikan  injeksi  atau royalti  yang  sudah  dipakai.  Satu  sisi  itu  juga untuk  kepentingan  birokrat  yang  ada  di pemerintahan  lokal  ya,  kabupaten    kota  dan provinsi.  Polisi  juga  dapat,  betul.  Dengan perusahaan  biji  besi  tuh.  Polisi  juga  bermain (Wawancara,  Nauval,  salah  seorang  Analist pertambangan  di  Aceh,  Banda  Aceh,  21  Juni 2014).
Banyak  ” fee” pertambangan  atau  pemasukan lainnya  untuk  daerah  yang  seharusnya  untuk pemasukan  resmi  PAD,  tidak  dimasukkan  dengan cara menghindari transparansi pelaporan. Permasalahan tersebut  didorong  oleh  faktor  bagi-bagi  kue  ( pie- distribution )  kepada  para  aktor  di  lingkaran kekuasaan.
Kondisi  berbeda  terjadi  di  Aceh,  sebagai wilayah  pasca-konflik  yang  masih  rentan  dengan persoalan  keamanan  dan  minimnya  investor masuk ke wilayah tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa  perusahaan  pertambangan  yang  ada  di
wilayah  tersebut  mengalami  teror-teror  keamanan yang  memiliki  hubungan  dengan  eks-gerakan separatisme  sebelumnya.  Kondisi tersebut  berlaku di  luar  kerangka  kroni  atau  non-kroni  dari penguasa  Aceh  saat  ini,  yang  jelas-jelas  adalah para eks-kombatan GAM. Sebagaimana penegasan seorang informan berikut:
Si  donor  atau  investor  yang  mau  menginves bagaimana nanti membuat komitmen perencanaan  yang  matang  itu  ga  berani.  Ga berani karena banyak faktor yang melatarbelakanginya.  Contoh  ya  kembali  lagi, selain  dari  bagian  gangguan  keamanan...dan itu ga enak, orang GAM, orang dari sempalan- sempalan,  Kelompok  Gambit,  terus  Neptu, AACNLF,    terus  sempalan-sempalan  GAM yang tidak tunduk dengan pimpinannya, GAM paska Porkab, terus TNA, jadi sebenarnya itu. Kalau  perusahaan-perusahaan  tambang  yang memiliki kerjasama dengan pemerintah, biasanya  kalau  sudah  eksploitasi.  kan  biasa kan  pemerintah  eksplorasi  uang  investor  nih, ketika  sudah  eksploitasi  ya  (Wawancara, Nauval, salah seorang Analist pertambangan di Aceh, Banda Aceh, 21 Juni 2014).
Meskipun,  perusahaan  pertambangan  tertentu merupakan  kroni  dari  penguasa  saat  ini,  tetapi tetap tidak menutup kemungkinan adanya pemaksaan permintaan uang tertentu melalui cara- cara  kekerasan  atau  seringkali  disebut  sebagai ganggungan  keamanan  oleh  berbagi  pihak. Apalagi,  jika  perusahaan  pertambangan  tersebut secara kasat mata tidak mendukung penguasa saat ini atau GAM.

##  Loyalitas
Problem  lain  yang  mendasari  munculnya interaksi  secara  konkret  antara  faktor  ekonomi dengan  kekuasaan  birokrasi/politik  adalah  konsep “Loyalitas”.  Konsep  ini  merujuk  pada  segala bentuk  aktifitas  yang  berupa  pemberian  insentif atau dukungan finansial pada berbagai pihak yang terkait  dengan  sektor  perizinan  dan  operasi perusahaan  pertambangan.  Asumsinya  adalah semakin  loyal  suatu  perusahaan  pertambangan terhadap  berbagai  instansi  dalam  suatu  daerah, semakin langgeng dan aman operasional perusahaan tersebut. Jika dalam tahapan pengajuan perizinan  pertambangan,  semakin  mudah  dan lancar  perusahaan  pertamnbangan  tersebut  untuk
mendapatkan  IUP.  Sebagaimana  ditegaskan  oleh seorang informan beikut ini:
Kalau  dinas  pertambangan  itu  lihatnya  kalau dari  bawah  tidak  ada  masalah  dan  ada rekomendasinya  baru  dinas  pertambangan akan keluarkan. Loyalitas perusaahan itu kalau dari  bawah,  dinas-dinas,  masyarakat,  dan LSM. Kalau loyalitas perusahaan bagus ya, dia cepat.  Loyalitas  ke  bawah,    ke  muspika,  ke dinas-dinas… Loyalitas bisa terhadap masyarakat setempat,  preman,  berbagai  dinas,  DPR, bahkan  eksekutif  (Wawancara,  Arifin,  salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Dinas pertambangan bisa saja juga menilai suatu  pengajuan  permohonan  perizinan  dengan melihat  persyaratan dokumen  ( paper-work ).  Akan tetapi,  sebagaimana  penegasan  dalam  pernyataan di  atas,  faktor  loyalitas  menjadi  pertimbangan yang  dominan  untuk  menerbitkan  IUP.  Loyalitas tersebut  tidak  hanya  ditujukan  kepada  Dinas Pertambangan  saja,  tetapi  pada  aktor-aktor  dan dinas-dinas lain yang terlibat, khususnya masyarakat  bawah  ( grassroot )  perizinan  harus melalui  persetujuan  masyarakat  bawah  terlebih dahulu secara prosedural ( bottom up process ).
Loyalitas  secara  sederhana  digambarkan dengan  “bagi-bagi”  kepada  berbagi  dinas  dan aktor  terkait,  yang  berada  di  luar  biaya  resmi proses  pengajuan  perizinan.  Bagi-bagi  di  sini tentunya  adalah  pemberian  insentif  finansial kepada  mereka.  Lebih  dari  itu,  loyalitas  tersebut menjadi  strategis  pada  saat  pihak-pihak  terkait tersebut  memiliki  acara  atau  hajatan.  Bagi perusahaan pertambangan, hal ini dihitung sebagai bagian  dari  biaya  dan  bentuk  investasi  penting untuk keberadaan dan kelanjutan usaha pertambangannya  di  wilayah  tersebut.  Sebagaimana yang  ditegaskan  oleh  beberapa  informan  sebagai berikut:
Loyalitas  itu  maksudnya  bagi  bagi.  Dulu memang  kejadiannya  bukan  orang  lain, kejadiannya saya sendiri… kan kalau di Tasik itu  kayak  gini,  perusahaan  ke  dinas  itu bagaimana,  kalau  ada  acara  dan  hajatan bagaimana,  kalau  dinas  butuh  bagaimana, partsipasi, tapi patisipasinya lebih lebihlah. Iya memang    begitu.  Harus  begitu.  Kalau  ngak gitu yang lain masuk. Acuan dinas pertambangan  memang  begitu  (Wawancara,
Bachtiar,  salah  satu  pegawai  pertambangan  di Tasikmalaya, Tasikmalaya, 26 Juli 2014).
Jadi  pihak  dinas  pertambangan  itu  tidak  kasih tahu bahwa setelah tiga bulan IUP-nya tersebut habis.  Jadi  adanya  sama  dinas,  bahwa  kalau tiga  bulan  mau  habis  harus  diperpanjang. Loyalitasnya  sama  atau  dinas  perhubungan atau  pertambangan  dan  masysrakata  kurang bagus,  informasinya  kurang,  nah  dinas pertambangan  tidak  kasih  tahu.    Dinas pertambangan  tanya  juga  kepada  masyarakat siapa  yang  loyalitasnya  bagus.  Informasinya dulu  kurang.  Nah  itu  banyak  kasusnya  yang seperti itu  memang (Wawancara, Arifin,  salah seorang broker pengurusan IUP, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Jika  suatu  perusahaan  selama  ini  tidak loyal  atau  dianggap  pelit,  proses  perpanjangan akan  dipersulit  dengan  berbagai  cara.  Salah  satu caranya  adalah  dengan  tidak  memberitahukan masa  habis  IUP-nya  menjelang  tiga  bulan  mau berakhir.  Dalam  konteks  kasus  di  Tasikmalaya, sebelum  tiga  bulan  perusahaan  harus  mengajukan perpanjangan  jika  ingin  melanjutkan  operasinya, jika tidak, akan diputus. Dinas pertambangan akan mempersulit  perpanjangan  izin  suatu  perusahaan pertambangan yang dianggap pelit partisipasi, dan menyarankan  perusahaan  lain  untuk  mengajukan lebih dahulu dan menggantikannya. Proses seperti ini  seringkali  berujung  pada  atau  menjadi  salah satu  sumber  munculnya  tumpang  tindih  IUP. Sebagaimana pernyataan informan sebagai berikut:
Itu malah yang jadi ramainya, yang jadi kasus tumpang  tindihnya.  Kasus  Zubaidi  yang  bikin ini  baru  ditindihkan.  Selama  tiga  bulan  lagi kan habis dan harus diperpanjang dari Pratama dan  anggota  tidak  tahu  menahu,  saya  sibuk  di lapangan,  saya  juga  barangkali  kelupaan masak setiap hari lihat izin saja, nah saya lupa, datanglah  muspika  setempat  katanya  PT Indosia mau di sini mau masuk di sini. Itu juga bisa dikarenakan perusahaan ini dianggap oleh mereka  kurang  loyalitasnya.  Kalau  bagus, mereka  akan  dikasih  tahu  agar  diteruskan (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha  pertambangan,  Tasikmalaya,  25 Juli 2014).
Lebih  dari  itu,  bahkan  untuk  keamanan dan  kelancaran  operasi  dan  produksi,  suatu perusahaan  pertambangan  harus  juga  bagi-bagi dengan  berbagi  aktor  di  jalanan,  khususnya preman.  Semua  itu  dihitung  sebagai  bagian  dari
loyalitas  kepada  masyarakat.  Bagi-bagi  di  jalanan ini  pada  umumnya  disebut  dengan  ”Jatprem” (Jatah  Preman).  Sebagaimana  dikisahkan  oleh seorang pengusaha pertambangan di Tasikmalaya:
Jadi  begini  bang,  ini  cerita  pasir  besi  saja, kalau di sinikan jatpremnya (jatah preman) itu 56 juta di Cipatujah Tasik per, satu bulan,  ini uang  jalur  angkutan  lewat  jalan  tersebut perbulan  untuk  aman  jalan,  terserah  berapa truk saja. Jalanan aman, itu jatah preman bang. Per-titik  bang.  Dari  titik  ini  dan  itu.  siapa pegang di sana dan di sini. Cipatujah-Tasik itu, belum  Tasik-Cilacap.  Itu  beda  lagi.  Konfliknya seperrti  itu.  Konflik  di  masyarakat,  di  dinas. Perusahaan  belum  bayar,  ya  ngak  bisa  lewat, ngantri  sampai  panjang  sekali  (Wawancara, Zainuddin, salah seorang pengusaha pertambangan, Tasikmalaya, 25 Juli 2014).
Demikianlah  berbagi  bentuk  ekspresi problem loyalitas dalam pertambangan. Pengusaha atau  investor  pertambangan  merasa  tidak  bisa menghindari  kerangka  loyalitas  tersebut  yang sudah  dibangun  menjadi  semacam  tradisi  yang permanen dalam domain pertambangan di Indonesia.  Konsekwensi  dari  penghindaran  dari tradisi  tersebut  adalah  potensi  dipersulitnya  untuk mendapatkan  IUP  atau  perusahaanya  tidak  akan langgeng dan aman operasionalnya.

## Kesimpulan
Tumpang  tindih  IUP  secara  tehnis bersumber  dari  berbagi  faktor,  termasuk  batas wialyah yang tidak jelas, belum ada peta RT/RW, belum  ada  peta  wilayah  pertambangan  atau kesalahan  pada  pencadangan  wilayah,  sistem pemetaan  manual  dan  tidak  seragam,  sistem database  manual,  minimnya  SDM,  mutasi  SDM terlatih,  pemalsuan  tanggal  pengeluaran  IUP ( back-dated ),  dan  kesengajaan,  misalnya  prilaku koruptif.  Dampak  tumpang  tindih  ini  sangat massif,  dan  bisa  dikategorikan  menjadi  dampak sosial-politik,  dampak  ekonomi,  dan  dampak lingkungan.
Studi  ini  menunjukkan  secara  eksplisit bahwa  isu  munculnya  tumpang  tindih  IUP  ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  proses  interaksi  atau hubungan  yang  intim  dan  dinamis  antara  politik dan  ekonomi  atau  antara  pengaruh  politik,  tata kelola, admisitrasi publik dengan industri ekstraktif  pertambangan  di  Indonesia.  Interaksi
tersebut  merupakan  hubungan  dua  arah  yang saling  menguntungkan.  Pada  satu  sisi,  pengusaha atau investor pertambangan mendapatkan keuntungan berupa  kemudahan  dan  prioritas  penerbitan  IUP oleh bupati atau gubernur. Penerbitan IUP tersebut seringkali,  baik  secara  sengaja  atau  tidak, bertumpang  tindih  dengan  IUP  lainnya.  Dalam banyak  kasus,  tumpang  tindih  tersebut  bahkan sengaja  dilakukan  dengan  berbagai  alasan.  Pada sisi  yang  lain,  penguasa  politik,  birokrat  atau administrasi  publik  terkait,  DPRD  dan  pemangku kepentingan  lain  yang  relevan  mendapatkan keuntungan ekonomi dengan berbagai bentuknya.
Metode  konkret  dari  bekerjanya  ekonomi politik  dalam  penerbitan  IUP  ini  megaambil berbagi  bentuk  mekanisme.  Mekanisme  pertama adalah  pemilukada  yang  berupa  pemberian dukungan  finansial  langsung  oleh  perusahaan pertmbangan  terhadap  kandidat  kepala  daerah (bupati  atau  gubernur)  yang  dianggap  memiliki potensi  untuk  memenangkan  suatu  pemilukada. Mekanisme  kedua  adalah  prosedural  penerbitan IUP  yang  merujuk  pada  pemberian  insentif finansial  pada  setiap  pos  atau  tahapan-tahapan prosedural  penerbitan  IUP.  Hal  tersebut  menjadi kegiatan strategis untuk dilakukan guna mempermudah  atau  memperlancar  terbitnya  IUP. Mekanisme  terakhir  untuk  menguji  interaksi antara  pengaruh  ekonomi  dan  politik/birokrasi dapat  dilihat  dari  mekanisme  atau  pola  setoran rutin.  Mekanisme  ini secara  khusus  merujuk  pada kenyataan  bahwa  bagi  pertambangan  yang  sudah mendapatkan  IUP  diharuskan  untuk  memberikan sejumlah setoran tertentu agar perusahaan tersebut beroperasi dengan aman.
Studi ini menunjukkan berbagi mekanisme ekonomi  politik  tersebut  tidak  berdiri  sendiri, tetapi  terkait  dengan  beberapa  problem  umum dalam  pertambangan  yang  dapat  dilihat  sebagai sumber  atau  fondasinya.  Problem  pertama  adalah balas  budi  politik  yang  hanya  memunkinkan berlakunya mekanisme pemilukada. Karena dukungan finansial  tertentu  dalam  proses  pemilukada, kandidat tersebut, jika memenangkan pemilukada, akan  memprioritaskan  penerbitan  IUP  pemberi modal  finansial  pemilukada.  Problem  kedua adalah wani  piro (berani  membayar  berapa). Problem  ini  tidak  hanya  berlaku  atau  dilakukan oleh  perusahaan  pertambangan  terhadap  penguasa wilayah setempat, tetapi juga sebaliknya. Problem
ketiga  adalah  prioritasisasi  penerbitan  IUP  pada kroni  penguasa  politik/birokrasi  atau  kroni  koalisi politik.  Problem  terakhir  adalah  apa  yang  disebut dengan loyalitas, yang secara sederhana digambarkan dengan berbagi kue kepada berbagai dinas  dan  aktor  terkait,  di luar  biaya  resmi  proses pengajuan perizinan.
Terakhir,  hal  yang  berkaitan  dengan ekonomi politik adalah masifnya korupsi di sektor pertambangan.  Studi  ekonomi  politik  ini  secara eksplisit  menegaskan  proses  dan  sumber  munculnya korupsi  di  pertambangan  yang  menjadi  perhatian banyak  pihak.  Korupsi  di  pertambangan  dinilai oleh  banyak  pihak  sudah  sangat  menghawatirkan. Studi  ini  bukan  hanya  menunjukkan  bahwa hubungan antara uang dan kekuatan politik sangat rumit  dan  kompleks,  tetapi  juga  mempertegas bagaimana  kekuatan  politik,  aktor/perusahaan swasta  dan  perilaku  koruptif  berinteraksi  antara satu  dengan  lainnya  di  sektor  pertambangan  di Indonesia.  Sayangnya,  sejauh  ini  belum  banyak tindakan dan gebrakan dari KPK untuk membongkar  dan  menghentikan  perilaku  koruptif di pertambangan ini. Menyadari persoalan tersebut, pemerintah  sendiri  lewat  Kementrain  Dalam Negeri  mencoba  melakukan  revisi  kebijakan dengan  menerbitkan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 untuk menyerahkan penerbitan bupati ke  gubernur.  Tujuan  kebijakan  baru  ini  adalah untuk  mereduksi  merebaknya  korupsi  di  sektor pertambangan.

## Referensi
Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2010). The Role of  Institutions  in  Growth  and  Development.” In Leadership and Growth, ed. David Brady and  Michael  Spence,  135–64.  Washington, DC: Commission on Growth and Development and World Bank.
Ackerman,  S.R.  (1997). The  political  economy  of corruption.  In  Elliott,  K.A.  (ed.). Corruption and  the  political  economy ,  pp.  31-60.
Washington  D.C.:  Institute  for  International Economics.
Ansori,  M.H.  (2013).  Desentralisasi,  korupsi,  dan kemunculan  tumpang  tindih  izin  usaha pertambangan di Indonesia. Journal Demokrasi dan HAM , the Habibie Center, Vol. 10, pp. 33-53.
Ansori, et.al . (2013), The Study on Mining License Overlaps . Jakarta: UKP4-CFATDC.
Aspinall, E. (2009). Combatants to contractors: the political  economy  of  peace  in  Aceh . In Journal of Indonesia , Vol. 87, April 2009, pp. 1.-34. Cornell Southeast Asia Program.
Azwar,  Amahl  S.  (2012). Mining  permit  deadline draws  criticism .  Dalam  The  Jakarta  Post (12 Oktober 2012).
Barma,  N.H., et.al .  (2012). Rents  to  riches?  The political economy of natural resources-led development . Washington D.C.: the World Bank.
Bhardan,  P.  (1997).  Corruption  and  development:
a review of issues. In Journal of Economic
Literature , Vol. XXXV, pp. 1320-1346.
Bhasin,  B.  &  Venkataramany,  S.  (2007). Mining law  and  policy:  replacing  the  contract  of work  system  in  Indonesia .  Diambil  dari: http://www.eisourcebook.org/cms/Mining%2 0Law%20and%20Policy%20Evolution%20 in%20Indonesia.pdf, pada 24 Juni 2016.
Benkenstein, A. (2009). The global political economy of  mining  in  selected  African  states . Master’s Thesis, Stellenbosch University.
Charmaz,  K.  (2006). Constructing  grounded theory:  a  practical  guide  through  qualitative research . Los Angeles: SAGE.
Chatterjee, K.K. (2002). Imperatives for Attracting Investment  and  Technology  in  the  Indian Mining Sector, Resources Policy , 28(3-4), pp. 105-115.
Coxhead, I. (2005). International trade and natural resource  curse  in  Southeast  Asia:  does China’s growth threaten regional development? In  Resosudarmo,  B.P.  (ed.).  The  politics and  economics  of  Indonesia’s  natural resources,  Singapore:  Institute  of  Southeast Asian Studies, pp. 71-91.
Collier,  P.  (2010).  The  political  economy  of natural resources. Social Research Journal ,
Vol. 77, No. 4, pp. 1105-1132.
Creswell,  J.W.  (1994). Research  design:  qualitative and  quantitative  approaches. London:
SAGE Publications.
Devi,  B.  &  Prayogo,  D.  (2013). Mining  and development in Indonesia: an overview of regulatory framework and policies . Action research report of International Mining for Development Center.
Dirjen  Mineral  dan  Batubara  (Minerba)  (2013), ESDM, Daftar IUP non CNC . Per-tanggal 26 Februari 2013.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2005). The Sage  handbook  of  qualitative  research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dunning, T. (2005). Resource dependence, economic performance and political stability. Journal  of  Conflict  Resolution ,  Vol.  49,
No. 4, pp. 451-482.
Fox,  James  J.,  Adhuri,  Dedi  Supriadi,  and Resosudarmo,  Ida  Aju  Pradnja  (2005), „Unfinished  Edifice  or  Pandora‟s  Box? Decentralisation  and  Resource  Management in  Indonesia‟,  in  Budy  P.  Resosudarmo, ed., The  Politics  and  Economics  of Indonesia’s  Natural  Resources ,  Singapore: Institute  of  Southeast  Asian  Studies,  pp. 92-108.
Holden,  William  N.,  R.  Daniel  Jacobson.  (2007) Mining  Amid  Armed:  Nonferrous  Metals Mining  in  the  Phillipnes. The  Canadian Geographer , Vol. 51 (4): 475-500
Kvale,  S.  &  Brinkmann,  S.  (2009). Interviews: learning  the  craft  of  qualitative  research interviewing. Los Angeles: SAGE Publication.
Kvale,  S.  (1996). Interviews:  an  introduction  to qualitative  research  interviewing .  Thousand Oaks, CA: SAGE.
Laodengkowe,  Ridaya  (2008).  Extractive  Sector Transparency  Initiative‟, The  Jakarta Post , 26 May.
Mining  News  Asia  (2012). Clear  and  Clean Mining  Business  Permit  (IUPs). Being accessed  from  http://www.miningnews asia.com/index.php?option=com_content &view=article&id=301:clean-and-clear- mining-business-permits-iups&catid=1: indonesia&  Itemid=62,  on  February  16, 2014.
Marshal,  C.  &  Rossman,  G.B.  (1989). Designing qualitative research . Thousand Oaks, CA: SAGE.
Martin,  X.S.  &  Subramanian,  A.  (2003). Addressing the  natural  resources  curse:  an  illustration from  Nigeria ,  working  paper,  Colombia University and International Monitory Fund.
O‟Callaghan, T.F. (2009). Regulation and Governance in the Philippines Mining Sector, The Asia Pacific  Journal  of  Public  Administration , 31(1), pp. 91-114.
Otto,  J.  &  Cordes,  J.  (2001). The  regulation  of mineral  enterprises:  a  global  perspective on  economic,  law  and  policy .  Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation.
Patton,  M.Q.  (2002). Qualitative  research  and evaluation  methods .  Thousand  Oaks: SAGE Publication.
Pricewaterhouse  Coopers  (PWC  Indonesia). Mining in  Indonesia:  Investment  and  Taxation Guide ,  4 th edition, April 2012. Being accessed from  see  www.pwc.  com/id,  on  February 12, 2014.
Purwono, C.T. & Sullivan, B. (2011). Overlapping mining concessions: a systematic problem not  easily  resolved .  In Coal  Asia Magazine , July-August 2011.
Purwono, C.T. & Sullivan, B. (2011). Overlapping mining concessions: a systematic problem not  easily  resolved .  Dalam Coal  Asia Magazine , July-August 2011.
Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). Memerangi  Korupsi  di  Indonesia  yang Terdesentralisasi:  Studi  Kasus  Penanganan Korupsi  Pemerintahan  Daerah .  World Bank Justice for the Poor Project.
Robinson,  J.A. et.al. (2006).  Political  foundations of the resources curse. Journal of Development Economics , Vol. 79, pp. 447-468.
Ross,  M.L.  (2004).  What  do  we  know  about natural resources and civil war? Journal of
Peace  Research ,  Vol.  41, No.  3,  pp.  337- 356.
Rosser, A. (2006). The political economy of resources curse:  a  literature  survey .  Center  for  the
future  state  and  Institute  of  development studies (IDS), the University of Sussex.
Studi  Kebijakan  Perijinan  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  (2012),  Evaluasi  Terhadap Kebijakan Penyelenggara Negara Berdasarkan Kerangka  Umum  Hukum  Administrasi Negara, Jakarta.
Sullivan,  B.  &  Petromendo  (2012). Understanding the  IUP  National  Reconciliation  Process: Some  progresses  but  many  unresolved issues .   Dalam Coal Asia Magazine, October- November 2012.
The African Center for Constructive Resolution of Disputes  (ACCORRD)  (2009).  Natural Resources, the  Environment  and  Conflict. Durban: Fishwicks, South Africa.
Thorne,  S.E.  (1994).  Secondary  analysis  in qualitative  research:  issues  and  implications. In  Morse,  J.M.  (ed.).  Critical  issues  in qualitative  research  methods.  London: SAGE Publications.
Tietenberg,  T  &  Lewis,  L.  (2000).  Environmental and  natural  resources  economics.  Boston: Pearson Addison Wesley.
Undang-undang  Republik  Indonesia,  Nomor  4, Tahun  2009,  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.
Yozami,  M.A.  (2012).  Banyak  Kepala  Daerah Mengeluarkan  Izin  Palsu,  In hokum online.com , 16 Februari 2012. Being accessed from  http://www.hukum  online.com/berita/ baca/lt4f3d02d9787d6/banyak-kepala-daerah- keluarkan-iup-palsu, on February 12, 2014.
Yuntho, E. (2016). Korupsi Sektor Pertambangan.
Dalam Kompas , 16 September.
Vivoda, V. (2008). Assessment of the Governance Performance  of  the  Regulatory  Regime Governing  Foreign  Mining  Investment  in the Philippines, Minerals & Energy - Raw Materials Report , 23(3), pp. 127-143.