## PEMETAAN SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (SCHOOL BASED MANAGEMENT)
Sumarto *
Abstract This article makes a map of education management in school by looking at the developed potentials in every school elements, starting from the headmaster, teachers, education staffs and students. The potential contributed is the expectation of school. It is not only as a known list, but also to be implemented through good and correct map. Through school based management certainly it gives authority to head master to develop the school along the vision-mission and work-program which have been planned. Through descriptive analysis approach, this article conclude that school based management is a management paradigm which put forward an autonomy and involvement of community. Education autonomy means an effort to give a large space for the head master to develop and manage the institution. Furthermore, the education institution is expected to be able to find the relevance with the needs of the community by involving the community in taking and monitoring the education decree.
Keywords; School based management, Education management system, Education quality, Public participation Abstrak
Tulisan ini memetakan pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah dengan melihat potensi yang dikembangkan setiap elemen sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa-siswi. Potensi yang menjadi kontribusi adalah harapan setiap sekolah. Potensi tidak hanya sebagai daftar yang hanya diketahui, tetapi untuk dilaksankan dalam pemetaan yang baik dan benar. Melalui adanya Manajemen Berbasis Sekolah tentunya memberikan kewenangan otonom kepada sekolah untuk mengembangkan diri dengan visi misi dan program kerja yang sudah direncanakan. Dengan pendekatan diskriptif-analitis, tulisan ini menyimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah paradigma manajemen yang mengarus-utamakan otonomi dan pelibatan masyarakat, otonomi pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola institusinya, selain itu juga institusi pendidikan diharapkan mampu menemukan relevansinya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pendidikan.
Kata Kunci; Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Sistem Pengelolaan Pendidikan, Kualitas pendidikan, partisipasi publik.

## A.  Pendahuluan
Setiap sekolah memiliki sistem yang mengatur elemen-elemen pendidikan, mulai dari kepala sekolah, pendidik, peserta didik, fasilitas, pendanaan, kurikulum dan strategi metode pembelajaran. Elemen tersebut memiliki keterhubungan yang saling berinteraksi dan berintegrasi dengan setiap proses pendidikan yang berlangsung. Fungsi elemen pendidikan juga berbeda-beda sesuai
dengan gambaran kerjanya masing-masing (Job Deskription) . Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau yang sering disebut dengan MBS merupakan sebuah paradigma manajemen yang mengarus- utamakan otonomi dan pelibatan masyarakat. Otonomi pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola institusinya. Selain itu, institusi pendidikan diharapkan mampu menemukan relevansinya dengan
* Sekretaris Jurusan PGRA STAI Ma’arif Kota Jambi dan Dosen Luar Biasa IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pendidikan.
Implementasi MBS dalam konteks Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan jalan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, pendapatan daerah dan orang tua, serta anggaran sekolah. Dalam prakteknya MBS masih menemukan hambatan-hambatan yang harus dihadapi, yaitu luasnya teritori Indonesia dengan karakter kepulauannya, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, kesenjangan ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah dan belum tersosialisasinya kebijakan MBS kepada seluruh masyarakat. Namun hambatan itu dapat diminimalisir dengan faktor-faktor pendukung, yaitu kekuatan landasan yuridis formal, program peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ada sebuah adagium yang mengatakan; pendidikan  adalah  tonggak  peradaban, artinya bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam mengarahkan bentuk dan corak suatu masyarakat. Pendidikan memiliki peranan strategis dalam membina dan mempersiapkan manusia-manusia yang unggul dan beradab, serta berfungsi untuk menata pranata-pranata sosial masyarakat. Pendidikan juga akan menentukan baik buruknya suatu kelompok masyarakat, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tingginya ekspektasi masyarakat atas pendidikan, tentunya harus direspons secara arif dan tepat pula dengan senantiasa memperbaiki dan memperbaharui sistem dan manajerialnya, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat adaptif atas perubahan sosial yang terjadi, namun antisipatif atas kehidupan sosial masyarakat yang sangat dinamis. Secara mikro, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat di mana pendidikan itu
diselenggarakan, pendidikan harus mampu menjadi media mobilisator atas proses transformasi sosial, sehingga pendidikan harus mampu mengakar dan tumbuh bersama masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal maupun nonformal. Sejak Tahun 2003, 1 pemerintah telah merumuskan paradigma manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah,
sebuah paradigma manajemen pendidikan yang mengarus-utamakan keterlibatan masyarakat dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah atau yang lebih dikenal dengan MBS, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan sehingga kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terakomodasi, sekaligus memberdayakan masyarakat secara efektif. 2 Tulisan ini selanjutnya akan menguraikan konsep MBS dan implementasinya di lapangan.

## B.  Konsep dan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah
Perspektif manajemen, segala sesuatu yang akan dikerjakan untuk jangka pendek, menengah dan panjang harus dilaksanakan secara terencana, rapi, benar, tertib dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak boleh dengan asal-asalan.
Paradigma pengelolaan lembaga pendidikan merupakan pijakan awal dalam menyokong kualitas dari output yang akan bersaing dengan tuntutan dan tantangan zaman. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya
1 Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 disebutkan bahwa; “Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal  dengan  prinsip  Manajemen  Berbasis  Sekolah/ Madrasah”.
2 E. Mulyasa. Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep  Strategi dan Implementasi, (Bandung; Rosda Karya, 2011), hlm. 11
manusia yang siap menyongsong masa depan yang lebih baik, sehingga lembaga pendidikan harus memposisikan diri sebagai kawah candradimuka, pembentuk sumber daya manusia yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun mampu mengantisipasi dari perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis. Posisi demikian tentu tidak serta merta dapat diwujudkan tanpa manajerial yang professional, artinya bahwa fakta tersebut membutuhkan sebuah paradigma manajemen yang mampu mewujudkannya.
Manajemen pendidikan mengenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan diserahkan kepada pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, sistem ini tidak berjalan dengan ketat dan ekstrem, namun bersifat kontinum, dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah 3 . Sistem pendidikan sentralistik ditujukan untuk menjamin integritas, kesatuan dan persatuan bangsa. Sistem pendidikan sentralistik memiliki nilai strategis untuk memupuk rasa nasionalisme, patriotisme dan apresiasi kebudayaan nasional peserta didik, sedangkan sistem pendidikan desentralisasi di mana kewenangan daerah yang sangat luas akan memberikan ruang yang lebar bagi daerah untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan serta kepentingan daerahnya. Walaupun desentralisasi pendidikan memungkinkan terjadinya pelemahan tumbuhnya perasaan nasional yang sehat, serta primordialisme yang berlebihan yang menjurus kepada egoisme dan pertentangan. Harus diakui bahwa kedua sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
3 E. Mulyasa. Manajemen  Berbasis  Sekolah,  Konsep  Strategi dan Implementasi, hlm. 22
Manajemen secara etimologis berasal dari kata managio yang berarti pengurusan atau managiare, yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah. Selain itu juga ada yang mengartikan “to manage” yang bersinonim dengan “to hand, to control , dan to guide” yang berarti mengurus, memeriksa dan memimpin. 4 Sedangkan secara terminologi, banyak ahli mendefinisikan pengertian manajemen, namun  penulis  lebih  mengambil  definisi yang berdekatan dengan tema penulisan, yaitu manajemen berarti sebuah proses mendayagunakan orang atau sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “school-based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat 5 . Paradigma manajemen ini muncul ketika masyarakat Amerika Serikat sudah tidak lagi  mendapatkan  manfaat  yang  signifikan atas keberadaan lembaga pendidikan, di mana output pendidikan cenderung menjauh dari realitas sosialnya.
Pendidikan harus direformasi menuju pendidikan yang mampu melibatkan masyarakat dan memiliki dampak langsung atas output pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan”.
4 Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nurhayati. Manajemen Pendidikan Islam, Konstruksi Teoritis dan Praktis, (Malang; Aditya Media Publishing, 2012), hlm. 59 – 60.
5 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, hlm. 24

## Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa
MBS merupakan sebuah paradigma manajemen yang mengarus-utamakan otonomi dan pelibatan masyarakat. Otonomi pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola institusinya, selain itu juga institusi pendidikan diharapkan mampu menemukan relevansinya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pendidikan. Pemerintah, sekolah dan masyarakat atau “Trias  Edukasi” 6 , merupakan kesatuan yang utuh dalam paradigma Manajemen Berbasis Sekolah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah daerah, sebuah institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah teritori tertentu, dan sekolah adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan pada jalur formal, yang di dalamnya ada Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pendidik, dan Peserta Didik. Sedangkan masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah, masyarakat juga termasuk orang tua dari peserta didik dan tokoh masyarakat.
Trias Edukasi di atas merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Trias Edukasi tersebut harus mampu membangun komunikasi yang intensif, sehingga akan terjadi kesamaan visi dan misi, yang pada akhirnya akan mewujudkan “sense of belonging” dan “sense of responsibility” atas sebuah institusi. Jika hal ini terwujud maka kualitas pendidikan akan baik dan output pendidikan akan mampu beradaptasi sekaligus
6 Istilah “Trias” identik dengan istilah politik, yaitu Trias Politica , yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun dalam konteks ini, penulis mengasosiasikannya dalam dunia pendidikan yang penulis sebut dengan “Trias Edukasi”, yaitu Pemerintah, Sekolah dan Masyarakat.
antisipatif atas perubahan dan tantangan zaman. Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah dengan otonomi sekolah yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi  yang  dimaksud  adalah  keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu dapat diraih dengan partisipasi orang tua  terhadap  sekolah,  fleksibilitas,  dan profesionalisme pendidik dan kepala sekolah dan terakhir pemerataan pendidikan dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. 7 Manajemen Berbasis Sekolah yang merupakan sebuah paradigma manajemen pendidikan, tentunya memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan, prinsip-prinsip yang akan memandu proses pengimplementasiannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah; 1.  Otonomi Otonomi yang dimaksud adalah kemandirian dalam mengatur dan mengelola institusi pendidikannya sendiri, baik kemandirian dalam segi keuangan dan kemandirian dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan masyarakat tanpa  menafikan  peraturan  per-Undang- Undangan. Prinsip otonomi ini dapat terwujud jika sumber daya manusia yang menjalankan roda institusi memiliki kemampauan yang mumpuni untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi, mampu bersikap demokratis untuk menghargai perbedaan yang ada, dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
2.  Fleksibilitas Fleksibilitas yang dimaksud adalah keluwesan dalam mengelola institusi pendidikan dan memanfaatkan serta memberdayakan segala potensi sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, hlm. 25
mutu sekolah. Fleksibilitas juga memungkinkan terjadinya perubahan- perubahan kebijakan yang merupakan respons atas tuntutan dan perkembangan masyarakat, namun tetap tidak menegasikan peraturan per-Undang- Undang-an yang berlaku. 3.  Partisipatif Partisipatif yang dimaksud adalah sebuah proses pelibatan semua unsur sekolah, baik pendidik, peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggarakan pendidikan, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan sekolah, pelaksanaan sampai evaluasi pendidikan. Untuk mewujudkan prinsip ini tentunya pihak sekolah harus mampu menciptakan iklim yang terbuka dan demokratis, sehingga semua unsur yang dimaksud mampu memiliki “sense of belonging dan sense of responsibility ” (rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab) atas institusi sekolah tersebut. Ketika sense ini mampu dimunculkan, maka upaya pencapaian tujuan sekolah dapat terwujud. Namun hal yang diperhatikan dalam pelibatan unsur tersebut harus memperhatikan keahlian atau kompetensinya masing-masing. Selain itu juga, prinsip partisipatif juga mampu menstimulasi inisiatif- inisiatif yang mungkin terpendam dari unsur- unsur sekolah, sebagai contoh seorang pendidik yang mungkin memiliki inisiatif- inisiatif untuk memajukan pendidikan, namun karena tidak diberi ruang untuk menyampaikan ide tersebut, ide itu pun tidak disampaikan, akan tetapi jika iklim partisipatif yang mensyaratkan keterbukaan dan demokratisasi maka inisiatif itu akan muncul.
4.  Relevansi Penerapan prinsip partisipasi yang melibatkan tidak hanya unsur yang ada dalam sekolah, namun juga melibatkan stakeholders dan masyarakat, maka pendidikan akan menemukan relevansinya dengan kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Pendidikan memang seharusnya memiliki relevansi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga pendidikan akan memberi manfaat bagi lingkungan setempat.
Dari keempat prinsip tersebut, tentunya saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, sehingga ketika keempat prinsip tersebut terejawantah, maka Manajemen Berbasis Sekolah akan terwujud dan pendidikan akan menemukan relevansinya dengan kehidupan masyarakat.

## C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah memang bukanlah hal yang mudah dan sederhana, di dalamnya penuh problematika yang rumit dan kompleks, namun optimisme harus senantiasa dipupuk dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, karena di balik kesulitan dan kekurangan pasti tersimpan kemudahan dan kelebihan.
1.  Faktor Pendukung Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas terimplementasinya Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu; a.  Pemerintah melalui UU No. 20 Tahun 2003 pasal 51 telah menetapkan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai paradigm pengelolaan satuan pendidikan, dan dipertegas dengan lahirnya era desentralisasi di tengah-tengah sistem perpolitikan dan ketatanegaraan di republik ini. Begitu juga dengan pendidikan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 8 dan 8 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia . Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing
menjadi landasan atas Manajemen Berbasis Sekolah. Dengan adanya landasan yuridis formal atas implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, tentunya akan mempermudah pengimplementasiannya. Selain karena adanya kepastian hukum, pastinya pemerintah berkewajiban untuk mendukung secara penuh dan total dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah di setiap satuan pendidikan.
b.  Program peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan kian intens dilakukan oleh pemerintah, mulai  dari  sertifikasi,  uji  kompetensi guru (UKG), dan penyediaan program- program beasiswa studi lanjut bagi tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya hal ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan, sehingga pada akhirnya akan sangat membantu dalam upaya pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah.
c.  Kesejahteraan tenaga pendidik-pun kian ditingkatkan, dengan semakin meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik tentunya akan meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalitas pendidik.
d.  Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam hal tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsbility), hal itu akan menambah kekuatan financial dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai sehingga akan tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif, dan partisipatif.
Faktor-faktor pendukung di atas tentunya harus dikelola dengan tepat dan baik, sehingga akan menjadi kekuatan dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
2.  Faktor Penghambat Selain faktor-faktor pendukung yang telah diuraikan sebelumnya, masih banyak problematika pendidikan di Indonesia, yang kesemuanya merupakan faktor penghambat dari terimplementasikannya Manajemen Berbasis Sekolah, di antaranya;
a.  Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup luas, ditambah lagi dengan infrastruktur yang kurang memadai, berimbas kepada banyaknya lembaga pendidikan yang tidak terjangkau oleh pemerintah sehingga pemerataan pendidikan belum tercapai dengan maksimal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kesenjangan kualitas pendidikan terjadi begitu luas antara pendidikan perkotaan dan pendidikan di daerah terpencil, baik dari aspek sarana dan prasarana, manajerialnya sampai kepada tenaga pendidik dan kependidikannya. b.  Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sampai saat ini masih menjadi problem mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia, selain karena banyaknya jumlah sekolah yang ada ditambah lagi dengan lokasi sekolah yang terpencil. Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dikarenakan proses recruitment yang kurang professional, sehingga sering terjadi overlapping dalam proses mengajar. Permasalahan ini secara perlahan akan diselesaikan dengan program-program pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia.
mempunyai pemerintahan daerah. (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam aspek pendidikan juga diatur dalam pasal 13 dan 14 disebutkan bahwa pendidikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
c.  Kesenjangan ekonomi masyarakat yang sampai saat ini masih terjadi karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kondisi ini akan mempersulit proses pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah, karena dalam manajemen ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam hal pendanaan.
d.  Tingkat pendidikan orang tua peserta didik juga mempengaruhi implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, karena dalam pola manjerial ini membutuhkan keterlibatan orang tua peserta didik dalam pengambilan dan pengawasan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
Kekurang-pahaman masyarakat tentang Manajemen Berbasis Sekolah tampaknya masih terjadi, padahal kebijakan ini sudah ditetapkan pada tahun 2003 melalui UU No. 20 Tahun 2003. Sama halnya dengan satuan pendidikan yang belum memahami Manajemen Berbasis Sekolah, khususnya di daerah-daerah terpencil, kalaupun ada hanya sebatas menggugurkan kewajiban dengan membentuk Dewan dan Komite Pendidikan yang sifatnya hanya representatif, bukan partipatif. Pemerintah dan satuan pendidikan melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang lebih menarik dan menggugah masyarakat untuk terlibat dalam setiap perumusan dan pengawasan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Melihat kondisi tersebut, di mana masih banyaknya problematika pendidikan di Indonesia, maka Manajemen Berbasis Sekolah akan sulit untuk diimplementasikan, selama pemerintah tidak merumuskan skala prioritas dari proses pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah. Oleh karena itu, di tengah kondisi masyarakat yang merindukan kualitas pendidikan yang baik, pemerintah pusat maupun daerah harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah
strategis dalam meminimalisir faktor penghambat dari terimplementasikannya Manajemen Berbasis Sekolah di setiap satuan pendidikan di negeri ini.

## D.  Gambar  Pemetaan  Sistem  Pengelolaan Pendidikan Berbasis MBS
Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau yang sering disebut dengan MBS merupakan sebuah paradigma manajemen yang mengarus-utamakan otonomi dan pelibatan masyarakat. Otonomi pendidikan yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola institusinya. Selain itu, institusi pendidikan diharapkan mampu menemukan relevansinya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pengawalan kebijakan pendidikan. Dapat dipetakan sistem pengelolaan pendidikan berbasis pendidikan pada setiap elemen- elemen pendidikan sebagai berikut;
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pustakawan Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Guru Piket Laboran Wali Kelas Konselor Sekolah Guru

## E.  Alternatif  Gambar  Pemetaan  Sistem Pengelolaan Pendidikan Berbasis MBS
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Elemen-elemen Sekolah
Kemandirian Dan Output yang Sesuai dengan Apa yang Dibutuhkan Masyarakat

## F. Penutup
Manajemen berbasis Sekolah merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai problematika yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan mutlak harus dilakukan dengan menyeimbangkan muatan lokal dan nasional pada kurikulum. MBS memperkenalkan perbaikan taktis dan strategis untuk terus memperbaiki kualitas dunia pendidikan di Indonesia sehingga mampu bersaing di dunia global.

## DAFTAR PUSTAKA
Dally, Dadang. Balanced  Score  Card;  Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis  Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi  dan  Implementasi, Bandung; Rosda Karya, 2011. Tilaar, H.A.R. Manifesto  Pendidikan  Nasioanal; Tinjauan dari Perspektif Post-Modernisme dan Studi Kultural, Jakarta; Kompas, 2005. ___________. Kekuasaan  dan  Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran  Kekuasaan, Jakarta; Rineka Cipta, 2009.
Ilyasin, Mukhamad dan Nanik Nurhayati, Manajemen  Pendidikan  Islam,  Konstruksi Teoritis  dan  Praktis, Malang; Aditya Media Publishing, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
Tentang Standar Nasional Pendidikan .
____________Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah . ____________Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
____________No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
____________Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.