## Kajian Penerapan Carbon Tax pada Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia

## JANNUAR YEREMY*, JOSHUA IRAWAN, MIA WIMALA
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan , Indonesia Email: januarjeremy98@gmail.com
Received 30 November 201x | Revised 30 Desember 201x | Accepted 30 Januari 201x

## ABSTRAK
Carbon tax merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung penurunan emisi karbon yang saat ini menjadi salah satu permasalahan  global. Singapura telah menerapkan kebijakan tersebut  dengan  nama  carbon  pricing  sejak  tahun  2019.  Saat  ini,  Indonesia  tengah  memulai penerapannya efektif  berlaku tahun  2022. Namun, masih  banyak  hal yang perlu  dipersiapkan untuk  penerapan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  penerapan  kebijakan carbon  tax  di  Singapura  dan  Indonesia  berdasarkan  kondisi  eksisting  melalui  kajian  literatur mendalam dan wawancara. Selanjutnya, analisis perbandingan dilakukan untuk mengidentifikasi potensinya  di  Indonesia  terutama  di  industri  konstruksi  karena  kontribusinya  terhadap  emisi karbon  yang  cukup  signifikan.  Beberapa  parameter  yang  perlu  dikembangkan  oleh  Indonesia yaitu batasan ambang/cap, perdagangan karbon, sistem pelaporan, dan kelembagaan. Selain itu, penetapan nilai ambang batas, pengadaan bursa perdagangan khusus dan sistem pelaporan emisi karbon,  penetapan  kualifikasi  ahli  yang  terlibat,  serta  integrasi  antar  kementerian  yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak karbon di Indonesia juga perlu direncanakan lebih baik.
Kata kunci : kebijakan pajak karbon, emisi karbon, carbon tax

## ABSTRACT
A carbon tax is a policy scheme to support carbon emission reduction. Since 2019, Singapore has implemented a policy of carbon pricing. Currently, Indonesia is in the early stages of implementing the policy, which is planned to be effective in 2022. However, several things eed to be carefully prepared. This research aims to study the implementation of carbon tax policies in Singapore and Indonesia  through  literature  review  and  interviews.  Furthermore,  a  comparative  analysis  was carried out to identify the potential implementation of Indonesia's carbon tax policy in the future, particularly in the construction industry. It is due to its significant impact on carbon emissions in Indonesia.  Several  parameters  that  need  to  be  immediately  regulated  by  Indonesia  are  the limit/cap,  carbon  exchange,  reporting  system,  and  responsible  institutions.  In  addition,  the determination of the threshold value, the exchange of carbon emissions including the reporting system, the qualifications of the experts involved, as well as the integration between the ministries responsible for the carbon tax in Indonesia also need to be well planned.
Keywords : carbon tax policy, carbon emissions, carbon tax

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  adalah  salah  satu  masalah  global  yang  paling  sulit  dan  mengancam  baik terhadap  lingkungan  maupun  kehidupan  manusia  [1] yang  salah  satu  penyebabnya  dapat berasal  dari  peningkatan  konsentrasi  GRK  (Gas  Rumah  Kaca).  Emisi  GRK  di  Indonesia mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  laporan inventarisasi  GRK  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  PPI  KLHK  (Direktorat  Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2019, dilaporkan bahwa tingkat emisi GRK di Indonesia hingga tahun 2018 adalah sebesar 1.637.156 Gg CO 2 e atau meningkat sebesar 450.928 Gg CO 2 e dibanding tingkat emisi tahun 2000 [2]. Salah satu dampak yang  terasa langsung adalah meningkatnya suhu udara karena pemanasan global. Observasi yang dilakukan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) sampai tahun 2018, memperlihatkan tren suhu Indonesia yang mengalami kenaikan 0.03°C setiap tahunnya [3]. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat emisinya dan telah berkomitmen dalam Paris Agreement untuk mencapai target penurunan 29% pada tahun  2030  [4].  Dalam  sektor  energi,  target  penurunan  emisi  dilakukan  dengan  peralihan menggunakan  EBT  (Energi  Baru  dan  Terbarukan).  Namun,  saat  ini  masih  terbatas  dan didominasi oleh sumber tenaga air karena terkendala biaya, teknologi, dan perijinan [5] .
Pada  negara-negara  berkembang  lainnya,  terdapat  kebijakan carbon tax sebagai kebijakan yang  dapat  mereduksi  emisi  dan  mendukung  perdagangan  emisi. Carbon  tax  merupakan sebuah instrumen kebijakan insentif yang bertujuan untuk mengendalikan emisi gas karbon dioksida  (CO 2 ).  Kebijakan carbon  tax  memungkinkan  sebuah  perusahaan  melakukan  cara (teknologi)  untuk  mengurangi  emisinya  dengan  biaya  serendah  mungkin  dan  bertujuan mendapatkan insentif (finansial) yang dapat memperbesar keuntungan perusahaan [6]. . Saat ini,  Indonesia  tengah  mempersiapkan  kebijakan carbon  tax  yang  telah  disahkan  oleh  DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada 7 Oktober 2021 dalam UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan).  Dalam  paduan  pembuatan  kebijakan carbon  tax  yang dikeluarkan oleh  World Bank, untuk tahap awal pembuatan kebijakan carbon tax adalah menentukan apakah dapat mengadopsi kebijakan carbon tax dari negara yang telah menjalankannya atau tidak [7]. Pada kajian literatur ini, akan melihat kebijakan carbon tax secara khusus pada industri konstruksi yang terdapat pada Negara Singapura melalui organisasi NEA ( National Environment Agency). Lebih lanjut pada kajian ini akan melihat perbandingan antara kebijakan carbon tax Singapura dengan Indonesia. Diharapkan nantinya kajian ini dapat membantu dalam proses pembuatan kebijakan carbon tax di Indonesia .

## 2. EMISI RUMAH KACA & CARBON TAX

## 2.1 Emisi Rumah Kaca
Menurut World Resource Institute dan World Business Council for Sustainable Development, emisi gas rumah kaca yang tercakup dalam Protokol Kyoto mencakup enam jenis gas yaitu karbon  dioksida  (CO 2 ),  metana  (CH 4 ),  dinitrogen  oksida  (N 2 O),  hidrofluorokarbon  (HFCs), perfluorokarbon (PFC 2 ), dan sulfur heksa fluorida (SF 6 ). Namun, dalam industri konstruksi gas yang sering dijumpai adalah karbon dioksida (CO 2 ) dan metana (CH 4 ) [8]. Di tahun 2019, total emisi GRK yang dihasilkan Indonesia sebesar 618 MtCO 2 yang menjadikan Indonesia berada pada urutan nomor delapan negara penghasil emisi terbesar di Dunia [9]. Bentuk komitmen Indonesia  dalam  pengurangan  emisi  GRK  telah  tertuang  dalam  dokumen the  First  NDC Indonesia  ( Nationally  Determined  Contribution)  yang  telah  disampaikan  kepada  UNFCCC ( United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change)  pada  bulan  November  2016 dimana Indonesia merencanakan penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya sendiri serta 41% dengan dukungan internasional [4].

## Kajian Penerapan Carbon Tax pada Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia
Secara  khusus,  bangunan  dalam  industri  konstruksi  menyumbang  sebesar  36%  dari  emisi karbon  (CO 2 )  pada  negara-negara  industri  [10].  Di  Indonesia,  sektor  industri  konstruksi menjadi urutan ketiga penyebab emisi GRK [11]. Kementerian PUPR (Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat) juga optimis bahwa Indonesia dapat menjadi peringkat kelima dalam pasar konstruksi di dunia dengan Laporan Global Construction 2025 yang memproyeksikan pertumbuhan rata-rata sektor konstruksi Indonesia berkisar antara 6% dari tahun 2012-2025 [12].  Berdasarkan  tiga  hal  di  atas,  maka  industri  konstruksi  memiliki  pengaruh  yang  besar dalam menghasilkan emisi GRK. Beberapa studi [13] [14] [15] [16] [17] menyatakan sumber emisi gas rumah kaca dalam industri konstruksi yang dapat disimpulkan bahwa sumber emisi gas rumah kaca pada sektor industri konstruksi dihasilkan mulai produksi material konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, operasional bangunan, perawatan bangunan, dan demolisi bangunan. Sumber emisi gas CO 2 dihasilkan dari konsumsi listrik, bahan bakar transportasi, dan kandungan CO 2 dalam material konstruksi.

## 2.2 Carbon Tax dalam Industri Konstruksi
Carbon tax  merupakan biaya administrasi dengan sistem perpajakan yang ideal  mencakup semua aktivitas yang menghasilkan emisi gas CO 2 baik penggunaan dalam sektor pertanian, kehutanan,  dan  industri.  Dasar  tarif  pajak  harus  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga keuntungan yang didapatkan sama dengan peningkatan biaya administrasinya [18]. Pengaruh carbon tax dapat dilihat dalam keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan carbon tax adalah mendorong  substitusi bahan bakar yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi energi dan mendorong peningkatan investasi untuk efisiensi energi dengan mengembangkan teknologi penghematan energi. Kerugian carbon tax dalam jangka pendek akan menaikan harga produk, meningkatkan  beban  perusahaan,  dan  melemahkan  daya  saing  industri  padat  energi  [19]. Dalam industri konstruksi sendiri yang memiliki keunikan dan industri padat karya memiliki pengaruh akan penerapan carbon tax.
Kebijakan carbon tax memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan fiskal, sehingga diperlukan bagaimana  kebijakan carbon  tax  dapat  saling  melengkapi,  tidak  berlawanan,  dan  tidak tumpang tindih terhadap kebijakan lainnya [7]. Pengaruh carbon tax dalam kebijakan fiskal terdapat pada jurnal penelitian [20] yang berjudul “ Distributional Effects of a Carbon Tax in Broader U.S. Fiscal Reform” kebijakan carbon tax berpengaruh terhadap berbagai kelompok rumah tangga berdasarkan pendapatannya. Jika suatu kebijakan membebani rumah tangga berpenghasilan  rendah  dibandingkan  rumah  tangga  dengan  penghasilan  tinggi,  maka kebijakan  tersebut  bersifat  regresif.  Secara  umum,  rumah  tangga  berpenghasilan  rendah memiliki persentase yang lebih besar atas pendapatannya untuk energi dan barang–barang yang  relatif  akan  naik  terkena carbon  tax.  Hasil  analisis  didapati  bahwa  carbon  tax berpengaruh regresif terhadap pendapatan tahunan, sedangkan pengaruh terhadap konsumsi tergantung pada pola konsumsi masing–masing.
Salah satu hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan carbon tax adalah interaksi carbon tax dengan pajak lainnya (pajak penghasilan, pajak perusahaan, dll). Sebelum berlanjut pada desain pajak, pemerintah perlu merencanakan dasar pengambilan keputusan terkait  perencanaan  pajak  antara  lain:  (1)  menentukan  tujuan  kebijakan  (2)  memahami keadaan nasional, (3) menentukan prinsipal, dan (4) menentukan model dalam pengambilan keputusan [7].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada kajian ini, berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, digunakan pendekatan  kualitatif  yang  dimulai  dengan  melakukan  pengumpulan  data  berupa  regulasi carbon tax pada Negara Singapura Carbon Pricing Act 2018, pedoman terkait pengukuran dan
pelaporan emisi GRK yang dikeluarkan oleh NEA ( National Environment Agency), literatur, dan artikel-artikel terkait. Untuk mengetahui kondisi penerapan carbon tax di Indonesia, dilakukan wawancara tak terstruktur  dengan BKF  Kemenkeu RI (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia), webinar yang diselenggarakan oleh Kemenkeu, dan artikel- artikel  terkait.  Lebih  lanjut  dalam  kajian  ini,  dilakukan  analisis  perbandingan  terhadap parameter-parameter  yang  telah  ditentukan  antara  lain  terkait  regulasi,  tujuan  diterapkan, skema  penerapan,  sektor  pajak,  perdagangan  karbon,  tarif  pajak,  pengawasan,  sistem pelaporan,  kualifikasi  ahli,  dan  penggunaan  pendapatan.  Hasil  analisis  akan  mendapatkan beberapa  potensi  maupun  kekurangan  dari  penerapan carbon  tax  di  Indonesia  yang diharapkan dapat berguna bagi perencanaan carbon tax di Indonesia ke depannya.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Carbon Pricing Singapura Penerapan carbon pricing di Singapura dimulai sejak 1 Januari 2019 dengan yurisdiksi Carbon Pricing  Act  2018  (No.  23  of    2018)  yang  berlaku  pada  tiga  sektor  industri  yaitu:  (1) manufaktur/layanan sejenis manufaktur (2) suplai listrik, air, gas, uap, dan air conditioner (3) pengolahan  limbah.  Pada  tahun  2010  Perdana  Menteri  Singapura  menekankan  pentingnya penerapan carbon pricing sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku dalam climate change, hal ini mengingat keterbatasan terkait letak geografis dan ukuran negara membatasi kemampuannya dalam mengurangi tingkat emisi [21]. Dalam pelaksanaan carbon pricing di Singapura  terdapat  badan/prinsipal  yang  menjadi  evaluasi  agar  berjalan  sesuai  dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.  NEA ( National Environment Agency) sebagai badan yang  bertanggung  jawab  atas  administrasi  dan  penegakan  undang–undang  mulai  dari pengukuran  emisi,  pelaporan  emisi,  verifikasi  persyaratan,  dan  akreditasi.  Pemerintah Singapura  memiliki  sistem  pengukuran  dengan template  tertentu  yang  telah  terintegrasi dengan teknologi informasi dalam EDMA ( Emissions Data Monitoring and Analysis System) dan dilaporkan  oleh  seorang  manajer  GRK  yang  diharuskan  tersertifikasi  manajer  energi  oleh Institution  of  Engineers  Singapore  atau  memiliki  pengalaman  setidaknya  3  tahun  dalam standard  ISO  14064/ISO  50001  [22].  Hal  ini  akan  memudahkan  dan  mengurangi  risiko terjadinya kesalahan dalam pengukuran emisi.
Pengenaan target pajak dalam carbon pricing diatur berdasarkan 2 ambang batasnya. Ambang batas ke-1 (≥ 2.000 tCO 2 e dan < 25.000 tCO 2 e) berkewajiban harus mendaftarkan sebagai fasilitas yang dilaporkan melalui EDMA. Ambang batas ke-2 (≥ 25.000 tCO 2 e) berkewajiban mendaftarkan sebagai fasilitas kena pajak di bawah CPA dalam sistem EDMA. Adapun Emisi GRK yang wajib dihitung dan dilaporkan dalam sistem EDMA adalah semua emisi langsung berupa CO 2 , CH 4 , N 2 O, SF 6 , HFC, dan PFC yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar dan  IPPU  ( industrial  processes  and  product  use)  [22].  Dalam  Carbon  Pricing  Act  terdapat pengecualian terkait pelaporan emisi yaitu emisi tidak langsung seperti konsumsi listrik, emisi yang berasal dari land-based activity, dan emisi transportasi. Selain itu, sumber emisi yang berasal dari biodiesel, biogasolin, biogas, biofuel, dan gas TPA tidak diperhitungkan sebagai emisi yang dikenakan tarif pajak, tetapi tetap dilaporkan dan didokumentasikan dalam rencana pemantauan.
Besaran tarif pajak karbon di Singapura untuk tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah sebesar $5 per ton emisi GRK (tCO 2 e). Penyesuaian tarif pajak karbon untuk selanjutnya akan melihat pertimbangan hasil dan penyesuaian dari tahun 2022. Besaran tarif  pajak Singapura masih tergolong kecil jika dibandingkan negara-negara lainnya seperti Finlandia, Irlandia, Swedia, Inggris,  dll.  Dalam  perencanaanya  tarif  pajak  ditentukan  berdasarkan  tujuan  penggunaan keuntungan  dalam  upaya  mitigasi.  Berdasarkan  artikel Channel  New  Asia,  2018  bahwa pendapatan carbon pricing di Singapura akan digunakan untuk mendukung inisiatif hijau dalam

## Kajian Penerapan Carbon Tax pada Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia
setiap  industri,  sehingga  akan  membantu  Negara  Singapura  dalam  pembangunan berkelanjutan  yang  mampu  mengelola  jejak  karbon  dan  mengatasi climate  change  [23]. Disamping  itu  dalam  hal  industri  konstruksi,  kebijakan carbon  pricing  akan  mendukung rencana  pemerintah  dalam  SGBMP  ( Singapore  Green  Building  Master  Plan)  melalui  dua lembaga  yang  bekerja  sama  membuat  sebuah  dorongan  dalam  upaya  mitigasi  emisi  GRK yaitu  BCA ( Building Construction Authority) dan SGBC (Singapore Green Building Council). Rencana tersebut mentargetkan 80% bangunan gedung baru mulai tahun 2030 menjadi super low energy.
Selain itu, kebijakan carbon pricing memiliki manfaat secara lebih yaitu adanya insentif berupa carbon credit. Carbon credit pada dasarnya merupakan sertifikat yang mewakili pengurangan per ton emisi CO 2 , setiap carbon credit bernilai $5. Carbon credit memiliki peran penting dan memungkinkan perusahaan untuk menjual kepada perusahaan yang sulit untuk menurunkan emisinya dan membiayai proyek–proyek pengembangan rendah emisi. Di Singapura baru-baru ini muncul pasar karbon sebagai mekanisme transaksi carbon credit  yaitu Climate Impact X (CIX).  CIX  akan  membentuk  sebuah  ekosistem  antara  pembeli  dan  penjual  yang  dapat meningkatkan transparansi, verifikasi, dan kualitas carbon credit.
4.2 Carbon Tax Indonesia Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29% hingga tahun 2030 telah membuat pemerintah Indonesia secara aktif berupaya dalam mitigasi  perubahan  iklim.  Melalui  Peraturan  Presiden  No.  98  Tahun  2021  tentang “Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara  Nasional  dan  Pengendalian  Emisi  Gas  Rumah  Kaca  Dalam  Pembangunan Nasional”, pemerintah Indonesia pada 29 Oktober 2021 telah mengeluarkan kebijakan terkait NEK (Nilai Ekonomi Karbon) yang merupakan salah satu bagian dari paket kebijakan komprehensif untuk mitigasi  perubahan  iklim.  Pelaksanaan  penyelenggaraan  NEK  dapat  dilakukan  melalui beberapa mekanisme antara lain: (1) perdagangan karbon, (2) pembayaran berbasis kinerja, (3)  pungutan  atas  karbon,  dan  (4)  mekanisme  lainnya.  Melalui  mekanisme  ke-3  tersebut, Pemerintah  Indonesia  lebih  lanjut  memberlakukan  pungutan  berupa  pajak  yang  dikenakan kepada  pelaku  usaha  yang  menghasilkan  emisi  karbon.  Secara  yurisdiksi  melalui  Undang- Undang No. 07 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” terdapat tambahan instrument  pajak  baru  berupa  pajak  karbon/ carbon  tax.    Tarif  carbon  tax  yang  dikenakan adalah minimum Rp 30.000/Ton CO2e yang akan dievaluasi secara berkala nantinya.
Saat  ini,  peta  jalan/ road  map  carbon  tax  baru  akan  diterapkan  pada  sektor  industri  PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara yang mulai diberlakukan  pada 1 April 2021  dan nantinya pada tahun 2025 akan dilakukan perluasan sektor secara bertahap sesuai dengan kesiapannya. Dalam implementasinya, mekanisme pajak karbon ini akan diselaraskan dengan mekanisme  perdagangan  karbon  melalui  dua  skema  yaitu cap and tax  dan cap  and trade. Barang yang diperdagangkan dalam mekanisme perdagangan karbon adalah sebuah sertifikat yang diterbitkan langsung oleh SRN (Sistem Registri Nasional) berupa SIE (Surat Ijin Emisi) dan  SPE  (Surat  Penurunan  Emisi).  Sertifikat  tersebut  didapatkan  apabila  sebuah  entitas melakukan  upaya-upaya  penurunan  jumlah  emisi  yang  dilaporkan  dan  diverifikasi  oleh pemerintah. Saat ini, terkait regulasi, prosedural, dsb terkait perdagangan emisi masih dalam perencanaan  KLHK  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan)  yang  direncanakan  di tahun  2022  akan  terbit  regulasi  perdagangannya  dan  tahun  2025  akan  mulai diimplementasikan.
Sektor konstruksi di Indonesia menjadi salah satu sektor industri padat energi dan memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  perekonomian  Indonesia.  Hal  tersebut  akan  berpotensi sebagai  salah  satu  sektor  penghasil  pendapatan carbon  tax  di  Indonesia. Secara  langsung
sektor  konstruksi  berpengaruh  sebesar  4%  terhadap  emisi  yang  dihasilkan  dari  kegiatan pembangunan  dan  16%  terhadap  emisi  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  listrik  (Climate Transparency, 2020). Dengan emisi GRK di Indonesia sebesar 1.637.156 Gg CO 2 e, maka dapat dikatakan  bahwa  sektor  konstruksi  berpotensi  untuk  menjadi  sektor  dengan  pendapatan berkisar  9,8  Triliun.  Pendapatan  pajak  tersebut  direncanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan pendanaan  mitigasi  perubahan  iklim  dalam  target  pencapaian  NDC  (N ationally  Determined Contribution) di tahun 2030 yang mencapai 343,6 Triliun per tahunnya.

## 4.3 Perbandingan Antara Carbon Tax Singapura dan Indonesia
Berdasarkan  kajian  sebelumnya  terkait  penerapan carbon  tax  pada  Negara  Singapura  dan Indonesia, dalam penelitian ini lebih lanjut mengkaji kesamaan dan perbedaan yang dilihat dari berbagai aspek (dapat dilihat dalam Tabel 1 ).
Tabel 1. Carbon Tax Singapura vs Indonesia Parameter Singapura Indonesia Regulasi / Peraturan Carbon Pricing Act 2018 (No. 23 of 2018) Undang-Undang No. 07 Tahun 2021 tentang " Harmonisasi Peraturan Perpajakan" Mulai Diterapkan 1 Januari 2019 1 April 2022 Tujuan Mengurangi intensitas emisi 36% hingga tahun 2030 Mengurangi intensitas emisi 29% hingga tahun 2030 Skema Penerapan Perdagangan Karbon mendukung kebijakan Carbon Pricing Kebijakan Carbon tax mendukung/menjadi denda dalam Perdagangan Karbon Sektor Pajak IPPU (Manufaktur), Suplai Listrik, Suplair Air, Suplai Gas, Suplai Uap, Air conditioner, dan Pengelolaan Limbah Industri PLTU Batu Bara (Sektor lain masih dalam penyusunan) Sertifikat Perdagangan Carbon Credit SIE (Surat Izin Emisi) / SPE (Sertifikat Penurunan Emisi) Bursa Perdagangan CIX ( Climate Impact X) Dalam Penyusunan KLHK Tarif Minimum 5 USD/Ton CO2e 2 USD/ Ton CO 2 e (Rp30.000,00/Ton CO 2 e) Lembaga Pengawasan NEA ( National Environment Agency) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Sistem Pelaporan EDMA ( Emissions Data Monitoring and Analysis System) Dalam Penyusunan KLHK Ambang Batas/ Cap ≥ 25.000 tCO 2 e / tahun Dalam Penyusunan KESDM Kualifikasi Ahli  Manajer Energi tersertifikasi ISO 14064/ISO 50001 - Revenue Use Mendukung Kegiatan Inisiatif Hijau Biaya Mitigasi Perubahan Iklim
Singapura menerapkan carbon tax dengan menggunakan skema perdagangan karbon untuk mendukung carbon pricing dimana Indonesia menerapkan skema yang berbeda, yakni dengan menggunakan kebijakan carbon tax mendukung/menjadi denda dalam perdagangan karbon. Tentu,  setiap  negara  memiliki  karakteristik  dan  perilaku  bisnis  yang  berbeda,  sehingga
penerapan carbon  tax  menjadi  denda  dalam  Perdagangan  Karbon  diharapkan  dapat meningkatkan penerapannya bagi setiap Subjek Pajak/Wajib Pajak tanpa terkecuali. Skema yang dilakukan Singapura dinilai lebih terbuka terhadap jumlah jejak karbon yang dihasilkan oleh  suatu  fasilitas  bisnis.  Tanpa  dijadikan  sebagai  penerapan  denda,  setiap  wajib  pajak terkesan tidak memiliki tendensi untuk mengurangi jumlah jejak karbon yang ada pada suatu fasilitas bisnis selama jumlah jejak karbon yang dihasilkan masih di bawah ambang batas ≥ 25.000 tCO 2 e/tahun.
Di  sisi  lain,  Indonesia  menggunakan  sistem  denda  karena  masyarakat  di  Indonesia  dinilai masih  memiliki  tingkat  kepedulian  yang  rendah  terhadap  emisi  karbon.  Dalam  industri konstruksi,  hal  ini  terlihat  dengan  masih  rendah  dan  awamnya  sertifikasi  gedung  ramah lingkungan  ( green  building  certification)  di  Indonesia.  Tidak  seperti  Singapura  yang  telah memiliki 3.250 gedung bersertifikasi gedung ramah lingkungan bernama GMC ( Green Mark Certification) oleh BCA [24] sejak 2010, Indonesia baru memiliki 23 gedung bersertifikat GMC ditambah  dengan  19  gedung  existing  yang  sudah  memiliki  sertifikasi  GBCI  ( Green Building Council Indonesia) (seperti GMC di Singapura) [25]. Tentu, perbedaan jumlah yang signifikan tersebut juga menyadarkan bahwa kesadaran dan kewaspadaan di Indonesia terhadap emisi jejak karbon masih rendah. Oleh karena itu, Indonesia dengan sistem dendanya dinilai dapat meningkatkan  kewaspadaan  setiap  wajib  pajak  dalam  membangun  atau  mengoperasikan suatu fasilitas bisnis terhadap jumlah jejak karbon yang dihasilkan. Namun, dengan ambang batas jejak karbon yang harus dilaporkan per tahun masih dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat Indonesia belum dapat membatasi jumlah maksimum jejak  karbon  yang  boleh  dihasilkan  bagi setiap  fasilitas  bisnis  per  tahunnya  yang  notabene dapat  menjadi  ketetapan  dan  informasi bagi  setiap  wajib  pajak.  Di  sisi  lain,  dengan  belum ditetapkannya ambang batas tersebut, sanksi terhadap wajib pajak yang menghasilkan jumlah jejak  karbon  yang  besar  dan  cenderung  berpotensi  mempengaruhi  perubahan  iklim  dan berbahaya bagi lingkungan tidak dapat ditetapkan. Maka, diharapkan dalam waktu dekat nilai ambang batas jejak karbon yang harus dilaporkan per tahun dapat ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Jejak karbon di Singapura disertifikasi dalam sebuah carbon credit  dan perdagangan dilakukan dalam  bursa  perdagangan  yang  bernama  CIX .  Ditambah,  Singapura  juga  memiliki  sistem pelaporan jejak karbon sendiri yang bernama EMDA yang dikembangkan oleh NEA , sebuah lembaga organisasi publik terkemuka yang bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang  bersih  dan  berkelanjutan  untuk  Singapura  sekaligus  menjadi  lembaga  pengawas terhadap pajak karbon di Singapura. Sementara itu, Indonesia melalui sistem sertifikasi jejak karbon yang bernama SIE/SPE masih belum memiliki bursa perdagangan jejak karbon sendiri sehingga ruang untuk melakukan perdagangan masih terlalu luas dan belum terpusat. Hal ini tentu  menjadi  sebuah  tantangan  KLHK  selaku  lembaga  pengawasan  jejak  karbon  dimana pengawasan  tidak  dapat  dilakukan  pada  suatu  ekosistem  khusus  perdagangan  dan  tidak terdapat sistem pelaporan khusus sehingga tidak terdapat suatu database menyeluruh dari pelaporan  jejak  karbon,  berbeda  dengan  Singapura  yang  memiliki  suatu  ekosistem  khusus yang dibangun untuk melakukan perdagangan karbon dan sistem tersendiri untuk pelaporan. Selain  itu,  di  Indonesia  memiliki  lembaga  non-kementerian  yang  dapat  terlibat  dalam peenrapan carbon tax, seperti GBCI yang berperan dalam industri konstruksi. Maka, diperlukan integrasi baik antar kementerian maupun lembaga non-kementerian terkait yang bertanggung jawab atas pajak karbon perlu dilakukan dan diatur dengan jelas guna menghindari adanya tumpang  tindih  wewenang  yang  menyebabkan  kendala  pada  penegakan  carbon  tax  di Indonesia. Dikhawatirkan dengan adanya beberapa pihak yang rawan bersinggungan dalam pengurusan  carbon  tax,  akan  memicu  conflict  of  interest  pula  antara  lembaga  satu  dan lembaga lainnya.
Tarif  minimum carbon  pricing  di  Singapura  sendiri  ditetapkan  sebesar  5  USD/Ton  CO 2 e, sementara  di  Indonesia  hanya  sebesar  2  USD/Ton  CO 2 e  (Rp30.000,00/  ton  CO 2 e).  Tentu, perbedaan  tarif  tersebut  cukup  signifikan.  Terlebih  dengan  target  jumlah  emisi  yang  ingin dikurangi lebih besar serta sudah lebih awal menerapkan carbon tax, Singapura lebih berani menetapkan tarif yang lebih mahal dibandingkan Indonesia. Disisi lain, dengan jangka waktu yang lebih singkat menuju 2030 seharusnya Indonesia juga dapat menerapkan tarif yang lebih menekan wajib pajak terhadap jumlah jejak karbon yang dihasilkan pada fasilitas bisnis agar jumlah 29% emisi yang ingin dikurangi dapat tercapai.
Manajer  Energi  tersertifikasi  ISO  14064/ISO  50001  adalah  kualifikasi  ahli  yang  boleh menghitung  jejak  karbon  pada  suatu  fasilitas  bisnis  di  Singapura,  sementara  di  Indonesia belum  ada  kualifikasi  khusus  bagi  siapa  yang  boleh  menghitung  atau  melakukan  penilaian terhadap jejak karbon. Berdasarkan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. 80 Tahun 2015, terdapat ketentuan terkait standar kompetensi kerja untuk jabatan manajer energi di bidang industri  dan  bangunan  gedung.  Namun,  hingga  saat  ini  jumlah  tenaga  ahli  yang  telah tersertifikasi  sesuai  dengan  standar  masih  tergolong  minim  sehingga  Indonesia  perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap jejak karbon.
Secara garis besar, Indonesia masih membutuhkan beberapa peningkatan di berbagai aspek dan  dapat  mencontoh  Singapura  sebagai  negara  yang  sudah  lebih  dulu  menerapkan  pajak karbon dengan sistem yang lebih established. Nyatanya, dengan belum adanya sistem untuk melaporkan  perhitungan,  belum  adanya  ambang  batas  maksimum  nilai  jejak  karbon maksimum,  dan  belum  adanya  bursa  khusus  untuk  perdagangan  jejak  karbon  membuat praktik pajak karbon menjadi sulit diawasi penerapannya karena tidak ada database khusus serta  “lapangan”  khusus  untuk  berdagang  jejak  karbon.  Terlebih,  dengan  belum  adanya ketentuan  khusus  mengenai  siapa  yang  memiliki  wewenang  untuk  menghitung  dan memberikan  penilaian  terhadap  jejak  karbon  dan carbon  tax  membuat  semuanya  seperti kurang valid. Dikhawatirkan apabila pengawasannya tidak menyeluruh, penerapan carbon tax tidak dapat berjalan maksimal di Indonesia dan dikhawatirkan pula tujuan penerapannya untuk menurunkan tingkat intensitas emisi 29% hingga 2030 juga akan mengalami kendala dalam capaian realisasi. Kekhawatiran tersebut juga didukung oleh tarif pajak karbon yang notabene masih lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura yang sudah menjalankan lebih  tiga  tahun  lebih  awal  (memiliki  jangka  waktu  lebih  panjang  menuju  2030).  Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berbagai aspek penting yang dapat dipelajari dari Singapura selaku negara ASEAN yang sudah menjalankan pajak karbon lebih awal dengan sistem yang lebih baik, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Indonesia untuk meningkatkan kesuksesan praktik carbon tax di Indonesia ke depannya.

## 5. KESIMPULAN
Dengan melihat dan melakukan perbandingan terhadap penerapan kebijakan carbon tax di Negara  Singapura,  terdapat  beberapa  potensi  aspek  dan  parameter  yang  perlu  ditetapkan Indonesia untuk menerapkan carbon tax secara maksimal ke depannya. Meskipun Indonesia telah terlambat tiga tahun dibandingkan Singapura dalam penerapan carbon tax, Indonesia optimis melalui kebijakan carbon tax ini akan efektif membantu tercapainya target penurunan sebanyak 29% hingga tahun 2030. Hal ini didukung fakta pada tahun 2017, bahwa Indonesia telah mencapai 24,7% dari target penurunan intensitas emisi jejak karbon yang ditargetkan. Perbedaan  sistem  penerapan  carbon  tax  di  Indonesia  dengan  sistem  denda  dapat meningkatkan  tingkat  keberhasilan  penerapan  pajak  karbon  serta  meningkatkan  tingkat kewaspadaan  subjek  pajak  terhadap  emisi  karbon  yang  saat  ini  perlu  ditingkatkan,  salah satunya  dapat  ditandai  dengan  data  jumlah  gedung/bangunan  yang  bersertifikasi  ramah

## Kajian Penerapan Carbon Tax pada Industri Konstruksi di Singapura dan Indonesia
lingkungan (23 Sertifikat Green Mark, 19 Sertifikat GBCI) bila dibandingkan dengan Singapura (3.250 Sertifikat Green Mark).
Di  samping  itu,  terdapat  hal-hal  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  Indonesia  dibandingkan negara  Singapura,  sehingga  Indonesia  dirasa  perlu  mempertimbangkan  dan  melakukan perencanaan lebih lanjut antara lain: (1) Kemenetrian ESDM perlu menetapkan nilai ambang batas maksimum emisi karbon sehingga penerapan carbon tax di Indonesia memiliki standar baku nilai emisi. Hal ini akan berguna sebagai batas ketegasan dalam pemberian sanksi. (2) Bursa perdagangan dan sistem pelaporan emisi karbon perlu ditetapkan dan dikembangkan agar seluruh transaksi perdagangan emisi karbon dapat memiliki database yang komprehensif. (3) Integrasi antar kemenetrian maupun lembaga non-kemenetrian yang diatur dengan jelas guna  menghindari  adanya  tumpang  tindih  wewenang.  (4) Dibutuhkan  suatu  kualifikasi  ahli tertentu di Indonesia untuk menilai dan menetapkan perhitungan jejak karbon agar penilaian dapat menjadi lebih valid dan akurat. Dari kajian ini diharapkan bahwa praktik carbon tax di Indonesia  ke  depannya  dapat  menjadi  sebuah  kebijakan  yang  efektif  dan  berhasil  guna tercapainya target penurunan emisi karbon.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Richard S.J. Tol. (2001). Estimates of the Damage Costs of Climate Change. Environmental and Resource Economics, 21, 135–160.
[2] Ditjen PPI KLHK. (2019). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV).
[3] BMKG. (2019). Tren Suhu. Https://Www.Bmkg.Go.Id/Iklim/?P=tren-Suhu .
[4] Kemenkeu RI. (2020). Indonesia Country Programme For The Green Climate Fund.
[5] BPPT. (2018). Outlook Energi Indonesia 2018. www.bppt.go.id .
[6] Lu, C., Tong, Q., & Liu, X. (2010). The Impacts of Carbon Tax and Complementary Policies on the Chinese Economy. Energy Policy, 38(11), 7278–7285.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.055 . [7] World Bank. (2017). Carbon Tax Guide.
[8]  WRI  (World  Resources  Institute),  &  WBCSD  (World  Business  Council  for  Suistainable Development).  (2004). The  Greenhouse  Gas  Protocol :  A  Corporate  Accounting  and Reporting Standard.
[9]  Global  Carbon  Atlas.  (2019). CO2  Emission.  Global  Carbon  Atlas  Project  Supporterd  by Fondation BNP PARIBAS.
[10] Metz, B., Meyer, L., & Bosch, P. (2007). Climate change 2007 mitigation of climate change. In Climate  Change  2007  Mitigation  of  Climate  Change  (Vol.  9780521880). https://doi.org/10.1017/CBO9780511546013 . [11]Dunne,  D.  (2019). Profil  Carbon  Brief :  Indonesia. Https://Www.Carbonbrief.Org/Profil- Carbon-Brief-Indonesia . [12] Kementerian PUPR. (2015). Indonesia Menuju Peringkat Kelima Pasar Konstruksi Terbesar Dunia. Https://Pu.Go.Id/Berita/Indonesia-Menuju-Peringkat-Kelima-Pasar-Konstruksi- Terbesar-Dunia .
[13] Tsai, W. H., Yang, C. H., Huang, C. T., & Wu, Y. Y. (2017). The Impact of The Carbon Tax  Policy  on  Green  Building  Strategy. Journal  of  Environmental  Planning  and Management, 60(8), 1412–1438. https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1221800
[14]  Chou,  J. S.,  & Yeh,  K.  C.  (2015).  Life  Cycle  Carbon  Dioxide  Emissions  Simulation  and Environmental Cost Analysis for Building Construction. Journal of Cleaner Production, 101, 137–147. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.001
[15] Yan, H., Shen, Q., Fan, L. C. H., Wang, Y., & Zhang, L. (2010). Greenhouse Gas Emissions in  Building  Construction:  A  Case  Study  of  One  Peking  in  Hong  Kong. Building  and Environment, 45(4), 949–955. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.09.014
[16] Roh, S., Tae, S., Suk, S. J., Ford, G., & Shin, S. (2016). Development of a Building Life Cycle  Carbon  Emissions  Assessment  Program  (BEGAS  2.0)  for  Korea’s  Green  Building Index  Certification  System. Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews,  53,  954–965. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.048
[17]  Zhang,  Z.,  &  Wang,  B.  (2016).  Research  on  the  Life-cycle  CO 2 Emission  of  China’s Construction Sector. Energy and Buildings, 112(92), 244–255.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.12.026
[18] Metcalf, G. E., & Weisbach, D. (2009). The Design of a Carbon Tax. Harvard Environmental Law Review, 33(2), 499–556. https://doi.org/10.2139/ssrn.1327260
[19] Lin, B., & Li, X. (2011). The Effect of Carbon Tax on Per Capita CO 2 Emissions. Energy Policy, 39(9), 5137–5146. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.05.050
[20] Mathur, A., & Morris, A. C. (2014). Distributional Effects of a Carbon Tax in Broader U.S. fiscal reform. Energy Policy, 66, 326–334. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.11.047 [21]  Li,  Y.,  &  Su,  B.  (2017).  The  Impacts  of  Carbon  Pricing  on  Coastal  Megacities:  A  CGE analysis  of  Singapore. Journal  of  Cleaner  Production,  165,  1239–1248. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.206
[22]  NEA  (National  Environment  Agency).  (2021). Greenhouse  Gas  (GHG)  Emissions Measurement and Reporting Guidelines.
[23] Low, M. (2018). Commentary: Carbon Tax a Conscientious Approach for a Sustainable future. Https://Www.Channelnewsasia.Com/Singapore/Commentary-Carbon-Tax- Conscientious-Approach-Sustainable-Future-836946 .
[24] Data Jumlah Bangunan Tersertifikasi GMC -  Green Mark Buildings Directory https://www.sleb.sg/Building/GreenMarkBuildingsDirectory
[25] Proyek – PT. Sertifikasi Bangunan Hijau https://www.sertifikasibangunanhijau.com/sbh/project