Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Putusan Hakim Pada Penyelesaian Nafkah Anak

## (Telaah Undang undang Perlindungan Anak)
Oleh :
Fauza Qadriah 1 ( fauzaqadriah@gmail.com), Sukiati 2 ( sukiatisugiono@uinsu.ac.id), Nurasiah 3 ( nurasiah@uinsu.ac.id)
STIT Arraudlatul Hasanah Medan 1 , Universitas Islam Negeri Sumatera 2, Universitas Islam Negeri Sumatera 3

## Abstract
The purpose  of this research is to find out how child  support  is fulfilled  based on the decisions  of the Banda  Aceh  Syar'iyah  Court,  the  factors  that  are  taken  into  consideration  by  judges  regarding  child support after divorce. This research is normative legal research. By using two approaches, namely the statutory approach and the case approach, this research examines the decisions of 5 (five) judges from the Sharia Court. The research results show that in general the judges make child support decisions in the form of monthly support only, without including the child's health and education costs. Factors that influence  the  judge's  consideration  in  deciding  the  type  of  child  support  are  judicial  considerations. Unfortunately,  most of the  judges' considerations are  only  based on the provisions for providing  post- divorce  child  support  from  the  marriage  law.  By  ignoring  child  protection  laws  and  the  compilation  of Islamic law, which in fact also provides provisions for fulfilling child support after divorce which provides more protection for children in terms of meeting needs from various aspects. This study recommends that  the  judicial  authority  make  decisions  regarding  the  fulfillment  of  child  support  after  divorce  more progressively  by  considering  aspects  that  provide  protection  for  children. Apart  from  that,  the  juridical basis of protection laws and KHI can also be adopted for the benefit of children.

## Keywords: Child Support, Judge's Decision, Child Protection

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  bagaimana  pemenuhan  nafkah  anak  berdasarkan putusan- putusan mahkamah syar’iyah banda aceh, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para hakim terkait  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Dengan menggunakan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan  kasus (case  approach), penelitian  ini  menela’ah  5  (lima)  putusan  hakim  dari  Mahkamah syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para hakim memberikan keputusan nafkah anak  dalam  bentuk  nafkah  bulanan  saja,  tanpa  menyertakan  biaya  kesehatan  dan  biaya  pendidikan anak. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan jenis nafkah anak tersebut adalah pertimbangan yuridis. Sayangnya, sebagian besar pertimbangan hakim hanya berdasarkan pada ketentuan pemberian nafkah anak pasca perceraian dari undang undang perkawinan semata. Dengan mengabaikan  undang  undang  perlindungan  anak  dan  kompilasi  hukum  islam,  yang  notabene  juga memberikan  ketentukan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  yang  lebih  memberikan perlindungan anak dari segi pemenuhan kebutuhan dari berbagai aspek. Studi ini merekomendasikan agar otoritas hakim memberikan keputusan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara lebih  progresif  dengan  mempertikbangkan  aspek  aspek  yang  memberi  perlindungan  kepada  anak. Selain itu, basis yuridis dari undang undang perlindungan dan KHI juga dapat diadopsi untuk kepentingan anak.
Kata Kunci: Nafkah Anak, Putusan Hakim, Perlindungan Anak
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah Medan
2 Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
3 Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

## I. PENDAHULUAN
Perceraian 4 di  Indonesia  merupakan fenomena yang semakin meningkat dari tahun ke  tahun.  Dalam  laporan  Badan  Pusat Statistik  pada  tahun  2022  mencatat  jumlah perceraian pada tahun 2021 mencapai angka 447.743  dengan  rincian  337.343  cerai  gugat dan  110.400  cerai  talak.  Angka  ini  melonjak tinggi  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  291.677 pada tahun 2020.
Dalam perkara perkawinan yang berkaitan  dengan  perceraian,  Pengadilan Agama
dapat
menentukan
dan membebankan  nafkah  anak  kepada  bekas suami  (ayah  anak)  baik  itu  dimintakan  atau tidak dimintakan oleh seorang istri pada saat proses persidangan. Sebagaimana dicatutkan pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal  41  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 14  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  ditegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak untuk  mendapatkan  biaya  penghidupan  dari orang tuanya 5 .
Hak asuh anak pada prinsipnya merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara ayah  dan  ibu  selaku  orang  tua  terhadap anaknya. Didikan kedua orang tua diharapkan
4 Putusnya  perkawinan  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  sebab  yaitu  karena:  Kematian,  Perceraian, Putusan Pengadilan, (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
5 Bahwa pembebanan nafkah anak merupakan salah satu ex officio atau kewenangan yang dimiliki Hakim berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Artinya  walaupun  tanpa  dimintakan  oleh  para  pihak  berperkara, majelis Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah anak.
6 Penelitian  kualitatif  memiliki  beberapa  karakteristik  yaitu  dilakukan  secara  alamiah  langsung  kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka. Lihat: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , (Bandung: ALFABETA, 2012), h.
agar  anak  terhindar  dari  hal  yang  buruk  dan terhindar dari ancaman atas jiwa si anak.  Hal ini telah tersurat dalam QS at-Tahrim ayat 6,
ُة َراَج ِحْلا َو  ُساَّنلا اَهُد ْوُق َّو ا ًراَن ْمُكْيِلْهَا َو ْمُكَسُفْنَا ا ْْٓوُق ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا َن ْو ُرَم ْؤُي اَم َن ْوُلَعْفَي َو ْمُه َرَمَا ْٓاَم َ هاللّٰ َن ْوُصْعَي  َّلَّ ٌداَدِش ٌظ َلَِغ ٌةَكِٕى ٰٰۤلَم اَهْيَلَع “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka  yang bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu, penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar,  dan keras,  yang  tidak  durhaka  kepada  Allah terhadap  apa  yang  Dia  perintahkan  kepada mereka  dan  selalu  mengerjakan  apa  yang diperintahkan.”. (Qs. at-Tahrim:6).

## II.  PERMASALAHAN
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji guna  menjawab  permasalahan  bagaimana pemenuhan  nafkah  anak  berdasarkan  putusan- putusan  mahkamah  syar’iyah  banda  aceh, faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  para hakim terkait nafkah anak pasca perceraian.

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif penelitian  data-data,  hasil  wawancara,  buku  dan literatur  yang  berkaitan.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis  dengan  menyajikan  narasi- narasi  dan  argumentasi 6 .    Kemudian  jenis
penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif 7 dengan meneliti putusan-putusan di Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  berkaitan  dengan nafkah  anak  pasca  perceraian  berdasarkan pada  Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan teori  kepastian  hukum.  Penelitian  ini  akan menggunakan  beberapa  pendekatan,  guna menghasilkan  penelitian  yang  baik.  Pertama, pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu  pendekatan  dengan  tujuan  agar  dapat menyimpulkan  mengenai  ada  atau  tidaknya benturan  filosofis  antara  undang-undang  yang berlaku dengan problematika yang ada.  Kedua, pendekatan  kasus (case  approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  akan diteliti  yang  telah  menjadi  putusan  pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

## IV. PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan- ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap  anak,  dan  juga  adanya  hak  dan kewajiban  anak  terhadap  orang  tua,  yaitu berdasarkan  Pasal  45  Ayat  (1)  bahwa mengatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik- baiknya.” Ayat (2) mengatakan sebagai berikut:  “Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban
13.
7 Pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti bahan  pustaka,  seperti:  norma  (dasar),  peraturan perundang-undangan,  hukum  adat,  yurisprudensi, traktat, atau bahan lainnya yang berkaitan. (Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”
Pasal  46  Ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974, kewajiban  anak  terhadap  orang  tua  sebagai berikut:  “Anak  wajib  menghormati  orang  tua  dan mentaati  kehendak  mereka  yang  baik.  Ayat  (2) Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  itu memerlukan bantuannya.”
Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan menegaskan  bahwa  orang  tua  berkewajiban membesarkan dan mendidik anak-anaknya sampai berumur 18 tahun dengan baik. Sekalipun orang tua si anak bercerai atau meninggal dunia, mereka tetap wajib memenuhi tanggung jawab ini. Kesanggupan untuk mewakili anak dalam semua proses  hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan,  merupakan  keistimewaan  lain  yang diberikan  kepada  orang  tua.  Tanggung  jawab orang  tua  dalam  membesarkan  anak  meliputi memenuhi  kebutuhan  primer  dan  sekundernya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  status  sosial ekonomi orang tuanya serta memberikan pengawasan  (menjamin  keselamatan  lahir  dan batin), pelayanan (menunjukkan dan menanamkan kasih sayang), dan pendidikan 8 . Berdasarkan  Undang-Undang  Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa setiap anak yang orang tuanya  telah  berpisah  akan  tetap  mendapatkan perlindungan  terhadap  hak-haknya,  yaitu  dalam hal  dididik  dan  dipelihara  oleh  orang  tuanya
Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet.  18,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 12-13).
8 Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, “Hak Asuh Anak:  Suatu  Analisa  Terhadap  Putusan  Mahkamah Syar’iyah LangsaTentang Pengalihan Hak Asuh Anak”, Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang-undangan,  Vol.  4 No. 1, 2017, h. 5.
sampai  anak  mereka  kawin  atau  dapat  berdiri sendiri. Maka dari itu, kewajiban orang tua tidak serta  merta  hilang  meskipun  kedua  orang  tua tersebut  telah  berpisah.    Orang  tua  yang dengan sengaja tidak menjalankan tanggungjawabnya dapat digugat di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.
dalam  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 105 ditegaskan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian: (1). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz  serahkan  kepada  anak  untuk memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai pemegang  hak  pemeliharaan;  (3).  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
Dengan  memperhatikan  ketiga  Pasal  yang tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam nampak  jelas,  bahwa  kepada  orang  tua dibebankan  tanggung  jawab  terhadap  anak- anaknya  meskipun  telah  terjadinya  perceraian antara orang tuanya.
Di  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dan  (2) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara  lain.  (1).  Orang  tua  berkewajiban merawat  dan  mengembangkan  harta  anaknya yang  belum  atau  di  bawah  pengampuan,  dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya  kecuali  karena  keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan  anak  itu  menghendaki  atau suatu kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindarkan lagi;  (2).  Orang  tua  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  ditimbulkan  karena  kesalahan
9 UNICEF, The  State  of  the  World’s Children: Special Edition , (UNICEF:2009), h. 2.
dan  kelalaian  dari  kewajiban  tersebut  pada  ayat (1).
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada  dasarnya  tanggungjawab  yang  tersebut  di atas  merupakan  hak-hak  yang  seharusnya didapatkan oleh anak dan harus dilindungi.
Pada  tanggal  20  November  1989,  Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi  Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on The Rights of the Child ) yang mulai berlaku pada tanggal  2  September  1990.  Konvensi  ini merupakan  instrumen  hukum  yang  paling komprehensif  untuk  memajukan  dan  melindungi hak-hak  anak  adalah  konvensi  ini.  Meskipun perjanjian  internasional  lain  memiliki  ketentuan yang  melindungi  hak-hak  anak,  perjanjian  ini adalah  yang  pertama  secara  jelas  mengakui anak-anak sebagai aktor sosial dan pembela aktif hak-hak mereka 9 .
Menurut  penulis,  ada  dua  komponen  utama perlindungan  anak  yang  masing-masing  dapat dipisahkan  menjadi  subbagiannya  sendiri.  Dua komponen yang penulis maksud adalah pertama, perlindungan  yang  bersifat  yuridis.  Mencakup pada  perlindungan  dalam  bidang  hukum  publik dan bidang hukum keperdataan. Kedua, perlindungan  anak  yang  bersifat  non  yuridis. Meliputi  perlindungan  dalam  bidang  sosisal, pendidikan dan kesehatan anak 10 .
Dalam  Undang  Undang  Perlindungan  Anak, yang menjadi tujuan perlindungan terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya:
a.  hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia”, Jurnal  Cendekia  Hukum, Vol.  4,  No  1, September 2018, h. 145-146.
serta b.  mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia, dan sejahtera.
Pasal 76A dan 76B berlaku bagi orang tua yang  menelantarkan  anaknya  setelah  terjadi perceraian,  baik  ibu  maupun  bapaknya. Hukuman  maksimal  bagi  orang  tua  yang melanggar  hukum  adalah  lima  tahun  penjara dan/atau denda Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).  Gagasan  mengenai  asas  kepastian hukum  ini  awalnya  diperkenalkan  oleh  Gustav Radbruch  dalam  bukunya  yang  berjudul “einführung  in  die  rechtswissenschaften”. Radbruch  menuliskan  bahwa  di  dalam  hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:  (1) Keadilan (Gerechtigkeit);
(2) Kemanfaatan
(Zweckmassigkeit);  dan  (3)  Kepastian  Hukum (Rechtssicherheit). Dalam bukunya Ilmu
Hukum,  Satjipto  Rahardjo  meragakan  ketiga nilai  dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya 11 .
Gustav  Radbruch  sebagaimana  dikutip oleh  Satjipto  Raharjo  dalam  bukunya  yang berjudul  Ilmu  Hukum,  menerangkan  bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian  dan  keadilan.  Dalam  mewujudkan tujuan  hukum  Gustav  Radbruch  menyatakan pentingnya penggunaan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Melihat realitasnya, keadilan hukum sering berbneturan dengan kepastian dan kemanfaatan begitu juga sebaliknya 12 .
11 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 20.
Peradilan  Islam  telah  lahir  di  Aceh  sejak kejayaan  kerajaan  Aceh  yaitu  pada  Zaman Kesultanan  Aceh.  Saat  itu  peradilan  dipegang oleh “Qadli  Malikul  ‘Adil” yang berada di Ibukota kerajaaan,  Kutaraja.  Disebutkan  bahwa  “Qadli Malikul  ‘Adil”  pada  masa  sekarang  merupakan Mahkamah  Agung,  yaitu  sebagai  Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah pada zaman kesultanan  Aceh  di  daerah  Uleebalang  terdapat Qadli  Uleebalang  yang  memutuskan  perkara  di daerahnya.  Banding  terhadap  putusan  Qadli Uleebalang diajukan ke “Qadli Malikul ‘Adil”
“Qadli  Malikul  ‘Adil”  dan  Qadli  Uleebalang pada  masa  itu  diangkat  dari  ulama-ulama  yang cakap  dan  beribawa.  Ketika  itu  perkara  yang  di banding  ke  “Qadli  Malikul  ‘Adil”  tidak  banyak, maka “Qadli Malikul  ‘Adil” lebih banyak bertugas memberikan fatwa nasehat kepada kerajaan.
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  saat  ini beralamat  di  Jalan  RSUD  Meuraxa,  Gampong Mibo,  Kecamatan  Banda  Raya  Aceh.  Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan yaitu:
Wilayah  Yurisdiksi  Mahkamah  Syar'iyah Banda Aceh
Putusan  dan  Pertimbangan  Hukum  Hakim
Nama Kecamatan Gampong Jumlah Penduduk Beragama Islam * Baiturrahman 10 Gampong 31.634 Orang Kuta Alam 12 Gampong 39.823 Orang Kuta Raja 6 Gampong 13.892 Orang Banda Raya 9 Gampong 25.183 Orang Jaya Baru 9 Gampong 25.480 Orang Meuraxa 16 Gampong 24.554 Orang UleeKareng 9 Gampong 26.529 Orang Lueng Bata 9 Gampong 24.222 Orang Syiah Kuala 10 Gampong 32.784 Orang
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Tahun 2022 tentang Nafkah Anak sebagai berikut :

## a.  Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/Ms-Bna.
Putusan  ini  diajukan  oleh  istri  dari pasangan  yang  menikah  secara  sah  pada tanggal  07  Mei  2018.  Selama  pernikahan keduanya telah  dikarunai 1 (satu)  orang anak, lahir  pada  tanggal  09  Januari  2019  yang  saat putusan  ini  diputus  anak  tersebut  berusia  3 (tiga)  tahun.  Dalam  gugatannya  Penggugat memohonkan biaya hidup dan pendidikan anak sekurang-kurangnya  Rp  1.500.000,-  (satu  juta lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  satu  anak  setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.
Dalam  pertimbangan  Hakim  menjelaskan bahwa,  berdasarkan  tuntutan,  Penggugat meminta  Tergugat  dihukum  membayar  nafkah sekurang-kurangnya  Rp  1.500.000,-  (satu  juta lima  ratus  ribu  rupiah).  Sehinga  Hakim  dalam hal ini mempertimbangkan berdasarkan pada:
1)  Tuntutan Penggugat memiliki relevansi yang  kuat  dan  diperkenankan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2)  Bahwa  dari  keterangan  Tergugat, Tergugat  bekerja  sebagai  sopir  truk  sawit dengan  penghasilan  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah) setiap bulan;
3)  Tuntutan  nafkah  anak  sebesar  Rp
1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) adalah jumlah yang wajar dan tidak berlebihan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  Hakim  menetapkan  nafkah  anak sejumlah  Rp  1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  mandiri dengan  kenaikan/penambahan  20%  setiap tahunnya.
b.  Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/Ms-Bna.
Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami istri sah pada tanggal 25 Juli 2005. Selama pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah dikarunai 2 (dua) orang anak: RA berusia 14 tahun dan  MR  berusia  8  tahun.  Dalam  gugatannya Penggugat  memohonkan  biaya  hidup  dan pendidikan anak sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu  anak  atau  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah) untuk  dua  orang  anak  setiap  bulan  sampai  anak dewasa atau mandiri.
Dalam  pertimbangan  Hakim  menjelaskan bahwa, berdasarkan tuntutan, Penggugat meminta  Tergugat  dihukum  membayar  nafkah sekurang-kurangnya  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah)  untuk  dua  orang  anak  setiap  bulan. Sehinga Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasarkan pada:
1)  Tuntutan  Penggugat  memiliki  relevansi yang  kuat  dan  diperkenankan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2)  Keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai  penghasilan  dari  perkerjaannya sebagai  tukang  batu.  Meskipun  gugatan  ini diajukan  secara  verstek,  berdasarkan  atas kepentingan anak-anak mana nafkah anak harus ditetapkan.
3)  Bahwa biaya membeli makanan siap saji untuk satu orang anak pada wilayah Kota Banda Aceh sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan  rincian  harga  sarapan  Rp  10.000,- (sepuluh  ribu  rupiah),  makan  siang  dan  malam masing-masing  sebesar  Rp  15.000,-  (lima  belas ribu rupiah) dan harga minuman dan buah-buahan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis Hakim  menetapkan  nafkah  anak  Penggugat  dan
Tergugat  sejumlah  Rp  2.000.000,-  (dua  juta rupiah)  untuk  dua  orang  anak  setiap  bulan sampai  anak  tersebut  dewasa  atau  mandiri dengan  kenaikan/penambahan  10%  setiap tahunnya.
c.  Putusan Nomor 132/Pdt.G/2022/Ms-Bna.
Penggugat  (ibu)  dan  Tergugat  (ayah) adalah  suami  istri  sah  pada  tanggal  11  Maret 2000.  Selama  pernikahan  Penggugat  dan Tergugat  telah  dikarunai  2  (dua)  orang  anak: Anak  pertama  telah  meninggal  dunia  pada tanggal 07 Januari 2003 berusia 14 tahun dan anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juni 2004/  berusia  17  tahun.  Dalam  gugatannya Penggugat  memohonkan  biaya  hidup  dan pendidikan  anak  sekurang-kurangnya  Rp 1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) untuk  satu  anak  setiap  bulan  sampai  anak dewasa atau berusia 21 tahun.
Dalam pertimbangan, Hakim tidak menjelaskan dasar pertimbangan terkait nafkah secara  khusus.  Namun  dalam  amar  putusan Hakim  memutuskan  biaya  nafkah  anak Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sejumlah  Rp 1.500.000,-  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) yang  menjadi  kewajiban  Tergugat  untuk membayarnya.

## d.  Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/Ms-Bna.
Penggugat  (ibu)  dan  Tergugat  (ayah) adalah  suami  istri  sah  yang  menikah  pada tanggal  28  Februari  2011.  Selama  pernikahan Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikarunai  1 (satu) orang anak yang saat putusan ini diputus anak  tersebut  berusia  9  (sembilan)  tahun. Dalam  gugatannya  Penggugat  memohonkan
biaya  hidup  dan  pendidikan  anak  namun  tidak menjelaskan jumlah besaran yang dituntun.
Dalam  pertimbangan  Hakim  menjelaskan bahwa,  Majelis  Hakim  tidak  dapat  mendengar tanggapan  dari Tergugat tentang   hak hadhanah dan  nafkah  anak  disebabkan  tidak  hadirnya Tergugat  pada  seluruh  rangkaian  persidangan. Sehinga Hakim dalam hal ini mempertimbangkan sesuai  dengan  kepatuhan  dan  kemampuan  dari Tergugat.
Secara singkat dalam amar putusan Majelis Hakim  menyebutkan  bahwa  ayah  dibebankan untuk  membayar  nafkah  satu  orang  anak sejumlah  sejumlah  Rp  1.000.000,-  (satu  juta rupiah)  setiap  bulannya  diluar  biaya  pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun.

## e.  Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/Ms-Bna.
Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) adalah suami  istri  sah  yang  menikah  pada  tanggal  11 Februari  2005  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah Nomor  387/167/II/2005.  Selama  pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga): anak pertama lahir pada tanggal 30 Januari 2006 atau  berusia  16  tahun,  anak  kedua  lahir  pada tanggal  18  Mei  2009  atau  berusia  13  tahun  dan anak ketiga lahir pada tanggal 18 November 2018 atau  berusia  3  tahun.  Dalam  gugatannya Penggugat  memohonkan  biaya  hidup  dan pendidikan anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak.
Dalam  pertimbangan  Hakim  menjelaskan bahwa,  Majelis  Hakim  tidak  dapat  mendengar tanggapan  dari Tergugat tentang   hak hadhanah dan  nafkah  anak  disebabkan  tidak  hadirnya Tergugat/  verstek  pada  seluruh  rangkaian persidangan.  Sehinga  Hakim  dalam  hal  ini
mempertimbangkan berdasarkan pada:
1)  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan    jo. Pasal  80  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan  bahwa  nafkah  anak  merupakan tanggung jawab wajib ayah kandung .
2)  Pasal  41huruf  (b)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan berbunyi: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut”.
3)  Pasal  80  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum Islam  menyatakan  bahwa  sesuai  dengan penghasilan  seorang  suami  menanggung nafkah,  kiswah,  tempat  kediaman  bagi  isteri, biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan pengobatan  bagi  isteri  dan  anak  juga  biaya pendidikan bagi anak.
4)  Tuntutan  kadar  nafkah  anak  dari Penggugat  sesuai  dengan  kelayakan  biaya hidup dan pendidikan anak.
Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  baik secara normatif dan fakta maka Majelis Hakim membebankan  biaya  nafkah  tiga  orang  anak sejumlah  sejumlah  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta rupiah)  kepada  ayah  setiap  bulannya  diluar biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  anak tersebut dewasa atau mandiri.
Jika  dilihat  dari  5  putusan  di  atas,
13 Hotnidah  Nasution  dan  Ahmad  Rifqi Muchtar, ”Access to Justice for Women and Children in  Divorce  Cases  in  The  Indonesian  Religious Courts”, Jurnal Ahkam, Vo. 20 Nomor 2, 2020, h.361. 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 5  “Pengadilan  Agama  secara  ex  officio  dapat
seluruhnya  menetapkan  kewajiban  ayah  untuk memberikan  nafkah  anak  pasca  perceraian. Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu 13 yang menyebutkan  bahwa  pasca  terbitnya  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016 Poin 5 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama 14 hanya  14%  dari  150  sampel  putusan  yang mewajibkan  ayah  untuk  memberikan  nafkah setelah perceraian.
Terdapat  tiga  kriteria  alasan  ayah  tidak memberikan  nafkah  untuk  anaknya.  Pertama, ayah yang menolak untuk melakukan tanggungjawab ( refuse of responsibility) memberikan  nafkah  untuk  si  anak.  Hal  ini  sering terjadi terutama pada kondisi suami dan istri pisah tempat  tinggal  atau  suami  dengan  sadar  dan sengaja meninggalkan istri dan anaknya. Kedua, ayah yang lalai ( negligent) menunaikan pemberian  nafkah  untuk  anaknya.  Ketiga,  ayah yang  gagal  ( failure) melakukan  kewajiban menafkahi  anaknya.  Dalam  hal  ini  ayah  sudah mencoba  berusaha  secara  maksimal  namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. 15
Dari  lima putusan tersebut, satu putusan yang mempertimbangkan hak anak dan kewajiban orang  tua  dengan  mencatutkan  dasar  hukum berupa  ayat  Al- Qur’an,  hadist  dan  peraturan- peraturan yang berlaku sebagai berikut:
Al- Qur’an Surat At-Thalaq ayat (7):
ۚ ُ َّللَّٱ ُهٰىَتاَء ٓاَّمِم ْقِفنُيْلَف ۥُهُقْز ِر ِهْيَلَع َرِدُق نَم َو ۖ ۦِهِتَعَس نِ م ٍةَعَس وُذ ْقِفنُيِل اًرْسُي  ٍرْسُع َدْعَب ُ َّللَّٱ ُلَعْجَيَس ۚ اَهٰىَتاَء ٓاَم  َّلَِإ اًسْفَن ُ َّللَّٱ  ُفِ لَكُي  َلَ
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi  nafkah  menurut kemampuannya. Dan orang  yang  disempitkan  rezekinya  hendaklah
menetapkan  nafkah  anak  kepada  ayahnya  apabila secara  nyata  anak  tersebut  berada  dalam  asuhan ibunya,  sebagaimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.
15 Stepani,  “Pemenuhan  Hak  Anak  Pasca Perceraian (Studi Kasus di Sulawesi Utara)”, Jurnal Lex et Societatis , Vol. III, No. 3, 2015.
memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Qs. At-Talaq:7)
Hadits  Nabi  yang  tercantum  dalam  kitab Muhadzdzab juz II halaman 166:
الله لوسو اي  لاقف  ملسو  هيلع  الله ىلص يبنلا ىلإ ءاج لاجر نإ ىلع هقفنأ لاقفرخأ ىدنع لاق كسفن ىلع هقفنأ لاقف رانيد ىدنع
هقفنأ لاقرخأ ىدنع لاق كلهأ ىلع هقفنأ لاقفرخأ ىدنع لاق كدلو هب ملعأ تنأ لاقرخأ ىدنع لاق كمداخ ىلع
artinya “Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: ‘Aku punya  dinar  (uang)’.  Rasulullah  bersabda: ‘Nafakahkanlah  bagi  dirimu’.  Laki-laki  tadi berkata  lagi:  ‘Masih  ada  sisanya’.  Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk anakmu’. Laki- la ki  tadi  berkata:  ‘Masih  ada  sisanya’. Rasulullah  bersabda:  ‘Nafakahkanlah  untuk isterimu’. Laki-laki tadi berkata lagi: ‘Masih ada sisanya’. Rasulullah bersabda: ‘Nafakahkanlah untuk  pembantumu’.  Laki-laki  tadi  berkata: ‘Masih  ada  sisanya’.  Rasulullah  akhirnya bersabda: ‘Engkau lebih tahu cara menggunakannya”
Dari  5  putusan  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh    terdapat  1  (satu)  putusan  yang menjadikan  Al- Qur’an  surat  At-Talaq  ayat  7 sebagai  pertimbangan  yaitu  Putusan  Nomor 123/Pdt.G/2021/Ms.Bna. satu putusan menggunakan  Hadist  Nabi  yang  tercantum dalam  kitab Muhadzdzab juz  II  sebagaia
pertimbangan  dalam  memutus  perkara  nafkah anak yaitu Putusan Nomor 200/Pdt.G/2021/Ms.Bna.  Sedangkan  5  putusan lainnya tidak menjadikannya sebagai pertimbangan. Penulis menilai bahwa
dengan mengabaikan  pertimbangan  dan  dasar  hukum secara rinci mengakibatkan putusan tersebut tidak secara utuh dapat dipahami para pencari keadilan dan  masih  membutuhkan  penafsiran-penafsiran lain.  Sehingga  Hakim  dalam  hal  ini  dinilai  hanya formalitas semata dalam pertimbangannya.
Analisa putusan berdasarkan pada penerapan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan KHI
Analisa  putusan  berdasarkan  pada  penetapan biaya  bulanan,  biaya  kesehatan  dan  biaya pendidikan anak.
Nomor Putusan Nafkah Bulanan Biaya Kesehatan Biaya Pendidika n 100/Pdt.G/202 2/Ms-Bna √ X X 36/Pdt.G/2022 /Ms-Bna √ X X 132/Pdt.G/202 2/Ms-Bna √ X X 200/Pdt.G/202 2/Ms-Bna √ X X 123/Pdt.G/202 2/Ms-Bna √ X X Amran Suadi dalam tulisannya berpendapat  demi  mewujudkan  pelaksanaan putusan yang efektif dan efesien perlu dilakukan pembangunan  interkoneksi  sistem  dengan lembaga-lembaga di luar lembaga Yudikatif. Hal ini  bertujuan  untuk  menjamin  putusan-putusan pemenuhan  hak-hak  anak  pasca  perceraian terlaksana secara cepat dan tepat. Dinilai bahwa dengan  adanya  keterlibatan  lembaga-lembaga tersebut  akan  memudahkan  dan  sebagai  daya paksa  tersendiri  dalam  pelaksanaan  putusan
Nomor Putusan UU Perkawinan UU P. Anak KHI 100/Pdt.G/2022/Ms-Bna √ X x 36/Pdt.G/2022/Ms-Bna √ X x 132/Pdt.G/2022/Ms-Bna √ X x 200/Pdt.G/2022/Ms-Bna √ X x 123/Pdt.G/2022/Ms-Bna √ X √
pengadilan terkait hak-hak anak.  Pada fakta yang  terjadi,  meskipun  berbagai  undang- undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap  anak,  ternyata  belum  memberikan jaminan bagi anak untuk mempeoleh perlakuan  dan  kesempatan  sesuai  dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan.  Pada  poin pertama Jan  Michiel Otto  mendifiniskan  kepastian  hukum  apabila terdapat  aturan-aturan  yang  jelas  ( clear ), konsisten  dan  mudah  diperoleh,  diterbitkan dan  diakui  oleh  negara 16 .  Namun,  dalam beberapa pertimbangan pada perkara nafkah anak  pasca  perceraian  masih  terdapat gap/kekosongan  hukum.  Terlihat  dalam pertimbangan  Hakim  pada  15  (lima  belas) putusan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  tentang  jaminan  terpenuhinya  nafkah terhadap anak, bahwa tidak ada aturan yang mengatur  secara  jelas  dan  rinci  bagaimana menjamin  terpenuhinya  hak  anak  pasca perceraian  kedua  orang  tuanya.  Hanya dijelaskan  dalam  Pasal  80  ayat  (4)  bahwa kewajiban ayah/suami
ialah betanggungjawab  atas  nafkah, kiswah ,dan tempat  tinggal,  biaya  rumah  tangga,  biaya perawatan,  biaya  pengobatan    bagi  istri  dan anak  serta  biaya  pendidikan  anak.  Poin kedua ,  kepastian  hukum  adalah  apabila Instansi-instansi  pemerintahan  menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten  dan  juga  tunduk  dan  patuh kepadanya. Penerapan  undang-undang yang telah  ada  pada  dasarnya  menjadi  pedoman
16 Jan Michiel Otto. Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries) . In A. W. Bedner, S. Irianto,
&  T.  D.  Wirastri  (Eds.), Kajian  Socio-Legal (SocioLegal  Studies) ,  (Jakarta:  Pustaka  Larasan;
bagi  instansi-instansi  pemerintahan.  Dalam  hal perlindungan terhadap hak anak, Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Banda Aceh  berkontribusi  dalam  penanganan  kasus penelantaran  ekonomi  terhadap  anak  pasca perceraian orang tuanya. Poin ketiga, kepastian hukum secara teori ialah apabila warga negara menyesuaikan  tindakan/sikap  mereka  terhadap aturan-aturan  tersebut.  Fungsi  hukum  adalah sebagai  alat  rekayasa  sosial,  kehidupan  suatu masyarakat  di  manapun  di  dunia  ini  bersifat dinamis,  tidak  ada  yang  statis.  Masyarakat manapun  senantiasa  mengalami  perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat  dan  ada  pula  yang  lamban.  Dalam menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  itulah, fungsi  hukum  sebagai a  tool  of  engineering , sebagai  perekayasa  sosial,  sebagai  alat  untuk merubah  masyarakat  ke  suatu  tujuan  yang diinginkan bersama. 17 Poin keempat dan kelima, kepastian  hukum  adalah  apabila  Hakim-Hakim (peradilan)    yang  mandiri  dan  tidak  berfikir menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan  sengketa  hukum  dan  Putusan Pengadilan benar-benar dilaksanakan/ diparktikkan.  Pertimbangan  Hakim  merupakan salah  satu  aspek  penting  dalam  terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung  unsur  keadilan,  kepastian  hukum dan  kemanfaatan  bagi  para  pencari  keadilan. Sehingga dalam pertimbangannya Hakim harus menyikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim
Universitas  Indonesia;  Universitas  Leiden;  Universitas Groningen. 2012), h. 122.
17 Mattulada, Satu  Lukisan  Analitis  Terhadap Politik  Antropologi  Orang  Bugis ,  (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1985). h. 55.
juga wajib mempertimbangkan semua bagian dari  petitum  Penggugat  secara  satu  demi satu,  sehingga  dapat  menarik  kesimpulan yang baik pada putusannya. 18 Dalam
memutuskan  perkara  penulis  menilai  Hakim sudah  mandiri  dan  menerapkan  hukum secara kasuistik pada putusan-putusan nafkah anak.
Putusan Hakim adalah rangkaian akhir pada  pemeriksaan  sebuah  sengketa.  Setelah pertimbangan  alat  bukti  dan  konteks  yang melingkupi  suatu  sengketa,  Hakim  kemudian menetapkan sebuah kesimpulan yang dinyatakan dalam putusan. 19 Fakta yang terjadi pada  masyarakat  masih  banyak  putusan- putusan  yang  tidak  dilaksanakan  dengan sukarela oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari  masih  terdapat  11  (sebelas)  laporan kepada pihak Dinas Perlindungan Anak tentang kasus  penelantaran  ekonomi/  pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua.

## V.  PENUTUP
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa dalam penanganan perkara nafkah anak di  Banda  Aceh  tidak  memenuhi  5  poin  yang mendefiniskan  kepastian  hukum.  Sehingga jelas  bahwa  ketidakpastian  hukum  membuat individu/masyarakat tidak yakin apa yang harus dilakukan  dan  pada  akhirnya,  ketidakpastian mengakibatkan kekerasan (kekacauan),
kelalaian  dan  konflik  sebagai  akibat  dari kebimbangan sistem hukum.
Dalam  penanganan  perkara  gugatan  nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah
18 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama (Cet.  V;  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004), h. 35.
Banda  Aceh  ditinjau  dari  perspektif  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  terlihat  bahwa terdapat 5 (lima) komponen pertimbangan Hakim yang  belum  tersentuh  sepenuhnya  oleh  Hakim, yaitu: Pertama , pada komponen penjelasan hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Kedua, kebutuhan  hidup  anak  (nafkah  bulanan, biaya  kesehatan  dan  biaya  pendidikan). Ketiga , Peningkatan biaya nafkah anak yang dibebankan kepada ayah (Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015). Keempat,
Jaminan  terlaksananya  Putusan  perkara  nafkah Anak  dan kelima ,  sanksi  terhadap  kelalaian pemenuhan  nafkah  anak.  Kelima  komponen  ini saling  berhubungan  dan  tidak  ada  yang  bisa dihilangkan.  Penulis  berpendapat  bahwa  jika salah satu komponen tidak dimasukkan dan/atau disebutkan  pada  putusan  nafkah  anak  berakibat tidak  ada  daya  paksa  negara  untuk  memaksa ayah  membayarkan  nafkah  anak  tersebut, sehingga  hal  ini  bertentangan  dengan  cita-cita perlindungan  terhadap  anak  yang  menyebabkan ayah  merasa  baik-baik  saja  ketika  tidak melaksanakan  putusan  tersebut  dan  hak-hak anak tidak terpenuhi.
19 Fauzan Arrasyid, Sentisivitas Gender Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukum, (Jakarta: Pustakapedia, 2019), h. 58.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arifin,  Jaenal. Peradilan  Agama  Dalam Bingkai Reformasi Hukum di  Indonesia , Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup, 2008.
[2]  Arrasyid, Fauzan. Sentisivitas Gender Hakim Kasasi Dalam Pertimbangan  Hukum, Jakarta: Pustakapedia, 2019.
[3]  Aziz, Abdul Mabruk Al-Ahmadi, dkk. Al-Fiqhu Al-Muyassar , Jakarta: Dar Al- Haq, 2016.
[4]  Harahap,  Yahya. Hukum  Acara  Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan
Pengadilan, Jakarta: Sinar   Grafika, 2016
[5]  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Moduil
Dasar Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap
Anak, Jakarta: KPPA, 2019.
[6]  Mahmud,  Peter  Marzuki. Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana, 2017.
[7]  Mardani, Hukum  Islam  dalam  Hukum  Positif Indonesia , Depok: PT Raja   Gradindo Persada, 2018.
[8] Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi   Revisi ), Jakarta:Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014.
[9]  Prints,  Darwan. Hukum  Anak  Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
[10] Rahardjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
[11] Santana,  Septiawan  K.  Menulis  Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
[12] Fachri,  Muhammad    Said,  “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”, Jurnal
Cendekia Hukum, Vol. 4, No  1,  September 2018.
[13] Fakhrurrazi  dan  Noufa,  Istianah.  “Hak  Asuh
Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah LangsaTentang Pengalihan Hak Asuh Anak” , Jurnal   Hukum
Islam
dan
Perundang-undangan , Vol. 4 No. 1,   2017.
[14] Farhan, Muhammad dkk. “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung   Nomor  3  Tahun 2015  Pada  Pengadilan  Agama  Sawahlunto”,
Jurnal
Ilmiah   Syar;iyah, Volume  19, Nomor 2, 2020
[15] Nurhadi,  Alfian  Qodri  Azizi.  “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP  Islam
Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, Volume 1 No. 2, 2019.
[16] Stepani.  “Pemenuhan  Hak  Anak  Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)”,
Jurnal Lex et Societatis , Vol. III, No. 3, 2015. [17] Susantin, Jamiliya. “ Implementasi Pemenuhan  Nafkah  Anak  Pasca  Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep- Madura”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah, 2014. [18] Zakaria,  M.  “ Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian
Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum  Positif  (Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pta Riau)”, Tesis  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim, Program  Pascasarjana  (PPS),
2018.
[19] Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on  The Rights of Child) yang disahkan berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI Nomor 36 Tahun 1990.
[20] Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak.