## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih

## Khoerina Azzizah, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia khoerinaaz@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  urgensi  pemberian  diversi  dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap  anak  pelaku  kejahatan  klitih.  Klitih  yang  menyebabkan  kekerasan  atau  bahkan pembunuhan  bisa  menyebabkan  seorang  anak  terlibat  proses  hukum.  Melibatkan  anak  dalam sistem  peradilan  pidana  dapat  mengabaikan  hak-hak  anak  baik  dari  fisik,  mental,  maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk  mewujudkan  keadilan  restoratif  untuk  melindungi  kepentingan  anak.  Adanya  pemberian diversi  bagi  anak  pelaku  kejahatan  merupakan  bentuk  dari  keadilan  restoratif.  Pemberlakuan diversi  yang  efektif  tidak  hanya  mengandalkan  aparat  penegak  hukum  saja,  namun  faktor  utama dari  keberhasilan  pemberian  diversi  bagi  anak  pelaku  tindak  kejahatan  klitih  adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak- anaknya  yang  pernah  terlibat  kejahatan  pidana.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  komparatif  yang  didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukan bahwa pemberian  diversi  dengan  pengembalian  anak  kepada  orang  tua  perlu  ditegaskan  kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.
Kata kunci: Anak Pelaku; Diversi; Klitih

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  urgency  of  providing  diversion  in  criminal  law  enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's  rights  in  terms  of  their  physical,  mental,  and  social  well-being.  Law  Number  11  of  2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect  the  interests  of  children.  The  provision  of  diversion  for  juvenile  offenders  is  a  form  of restorative  justice.  The  effective  implementation  of  diversion  relies  not  only  on  law  enforcement agencies  but  also  on  the  responsibility  of  parents  in  supervising  and  guiding  their  children  who have  been  involved  in  criminal  activities.  The  research  method  used  in  this  study  is  normative juridical  with  a  legislative  approach,  supported  by  comparative  approaches  and  primary, secondary,  and  tertiary  legal  sources.  The  results  of  this  research  indicate  that  the  provision  of diversion  with  the  return  of  the  child  to  their  parents  needs  to  be  emphasized  in  terms  of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.
Keywords: Diversion; Klitih; Juvenile Offenders

## 1. PENDAHULUAN
Anak-anak  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  pembangunan negara  dan  bangsa  di  masa  mendatang.  Hak-hak  anak  harus  lebih  diperhatikan ketika bangsa dan negara menjadi lebih baik. Hak-hak anak mencakup banyak hal dan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  adil. 1 Manusia  sebagai makhluk  hidup  tentunya  telah  melewati  berbagai  fase  kehidupan.  Salah  satunya peralihan dari fase anak ke fase dewasa yang disebut fase remaja. Pada f ase remaja ini  biasanya  seseorang  mulai  mengalami  perubahan  emosional  karena  memiliki rasa  keingintahuan  yang  lebih  besar  dan  mulai  mencari  jati  dirinya  sebagai seorang  remaja  yang  hendak  beranjak  dewasa.  Tidak  jarang  di  fase  remaja  ini perubahan emosi pada diri remaja akan diimplementasikan secara positif maupun negatif.  Pengimplementasian  negatif  inilah  yang  akan  disebut  sebagai  kenakalan remaja.  Kenakalan  yang  mereka  lakukan  seperti  kekerasan,  pencurian, bullying , bahkan  pelecehan  seksual.  Hal  ini  didasari  oleh  adanya  dorongan  psikis  dan lingkungan sekitar yang memicu adanya kenakalan oleh remaja.
Sebagai  salah  satu  kota  dengan  julukan  Kota  Pendidikan,  nyatanya  tidak dapat  membuat  Yogyakarta  luput  dari  aksi  kenakalan  remaja.  Salah  satu  yang sempat  membuat  geger  ialah  aksi  klitih.  Istilah  klitih pada  awalnya  memiliki konotasi  positif  yaitu  seseorang  yang  sedang  mengisi  waktu  luang.  Namun, seiring  perkembangan,  istilah  klitih mengalami  pergeseran  makna  yang berkonotasi  negatif  yaitu  dipahami  sebagai  suatu  tindak  kejahatan  berupa penyerangan kepada seseorang secara tidak terduga. Maraknya aksi ini dikalangan anak  muda  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  mereka  untuk  mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya. Hal ini juga didukung dengan pemberian reputasi ‘bagus’ di lingkungannya bagi anak muda yang melakukan klitih. 2
Fenomena klitih adalah salah satu  wujud kenakalan remaja  yang masuk  ke dalam  kategori  penyimpangan  sosial.  Penyimpangan  sosial  terdiri  dari penyimpangan yang masih dapat ditoleransi dan tidak bisa di toleransi. Dalam hal dapat  ditoleransi  ini  terjadi  selama  kenakalan  remaja  tersebut  tidak  melawan aturan  hukum  yang  ada  sedangkan  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang  tidak dapat ditoleransi jika tindakan tersebut telah melanggar regulasi-regulasi yang ada (kriminalitas). Bentuk kenakalan remaja yang eksis di kalangan anak remaja, yaitu tawuran,  narkoba,  oplosan,  vandalisme,  seks  bebas  dan  termasuk  klitih yang sedang marak terjadi. 3
Fenomena  klitih  sampai  hari  ini  masih  banyak  menimbulkan  pertanyaan apakah  yang  menjadi  faktor  utama  penyebab  seorang  remaja  melakukan  aksi klitih.  Klitih yang  disertai  dengan  kekerasan  dan  kejahatan  termasuk  ke  dalam
1 Beniharmoni  Harefa, Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak (Yogyakarta:  Deepublish, 2016).
2 LM  Psikologi,  “Fenomena  Klitih  di  Yogyakarta  Mengapa  Bisa  Terjadi,”  2022, https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/.
3 Datu  Jatmiko,  “Kenakalan  remaja  klithih  yang  mengarah  pada  konflik  sosial  dan  kekerasan  di Yogyakarta,” Humanika 21, no. 2 (2021): 129–50, https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480.
tindak  pidana.  Maraknya  fenomena  klitih di  kalangan  remaja  atau  pelajar membawa  dampak  negatif,  yaitu,  1)  Hilangnya  nyawa  seseorang  dan  luka  berat; 2)  Fasilitas  umum  mengalami  kerusakan  baik  dalam  kategori  ringan  maupun berat;  3)  Melahirkan  trauma  kepada  pihak  yang  terkait;  4)  Hancurnya  mental generasi muda bangsa Indonesia; dan 5) Penurunan kualitas pendidikan. 4
Permasalahan  tindak  pidana  yang  didalangi  oleh  remaja  menjadi  konflik utama  di  setiap  negara.  Adanya  kecenderungan  peningkatan  pelanggaran  yang mengarah pada tindak kriminal oleh anak usia muda (remaja), menjadi pendorong upaya perbaikan penanggulangan serta penanganan tindak pidana, terutama dalam bidang  hukum  pidana  (anak).  Pada  hakikatnya,  diperlukan  pemisahan penyelesaian  antara  perkara  tindak  pidana  yang  diaktori  oleh  anak  dengan  orang dewasa.  Oleh  karena  itu,  seorang  anak  yang  memperoleh  dan  mempertahankan hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  hidup  secara  berimbang  dan  positif, berarti  mendapat  perlakuan  secara  adil  dan  terhindar  dari  ancaman  yang merugikan. 5
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merinci bagaimana anak-anak  yang  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana  diberi  perlindungan.  Dalam rangka  mendidik  anak  agar  kedepannya  dapat  memikul  tanggung  jawab, diperlukan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam hal fisik, mental, akhlak maupun sosial. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan  guna  menciptakan  kesejahteraan  terhadap  anak.  Terwujudnya  hal tersebut pada dasarnya memerlukan keselarasan serta dukungan kelembagaan dari berbagai pihak dan adanya dasar hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya. 6
Pemberian  jaminan  hukum  kepada  anak  menjadi  upaya  dalam  rangka melindungi  serta  meningkatkan  kesejahteraan  anak. 7 Terutama  bagi  anak  yang bermasalah dengan hukum yang memang membutuhkan perhatian, pelayanan, dan perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan. 8 Dalam penelitian ini, penjatuhan sanksi terhadap pelaku klitih yang masih remaja harus mendapatkan perhatian dan perlakuan  khusus  dibandingkan  dengan  pelaku  yang  sudah  dewasa.  Anak  pada dasarnya  bukanlah  miniatur  orang  dewasa. 9 Penjatuhan  pidana  terhadap  anak bukanlah  langkah  yang  efektif  untuk  memberikan  efek  jera  karena  hanya  akan
4 Zhafira, “Keresahan Sosial Akibat Fenomena Geng Klitih,” 2017,
https://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html.
5 Azwad  Rachmat  Hambali,  “Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum 13,  no.  1  (2019):  15, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30.
6 DPR  RI,  “Dasar  Hukum  Undang-Undang  Tentang  Pengapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi,” 2002, https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322#:~:text=- Dasar hukum undang-undang ini,tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
7 A  B  Nawawi,  “Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana,” Bandung: Citra Aditya Bakti , 1998.
8 Barda Nawawi Arief Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010).
9 DS.  Dewi,  “Proses  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,”  in Expert Colsutation Meeting (Bali, 2013), 2.
membuat mereka menjadi pribadi yang lebih jahat daripada sebelumnya. 10 Hal ini mengingat  tak  jarang  dalam  proses  penahanan  oleh  pihak  kepolisian,  terkadang anak  mendapatkan  perlakuan  yang  kurang  pantas  seperti  penyiksaan  dengan ancaman serta pemukulan.
Beberapa penelitian sebelumnya telah berkaitan dengan penelitian ini antara lain,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septiani 11 (2020) . Penelitian  ini  mengkaji bahwa  remaja  menganggap  kematangan  emosional  sebagai  tugas  perkembangan yang  sangat  sulit  dan  proses  mencapainya  sangat  sulit  bagi  mereka. Lingkungannya  sangat  memengaruhi  proses  pencapaiannya,  terutama  keluarga dan  teman.  Faktor-faktor  yang  telah  menyebabkan  perubahan  sosial  yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk efek negatif dari perkembangan yang  cepat,  arus  globalisasi  dalam  komunikasi  informasi,  dan  kebutuhan  hidup cara hidup sebagian orang tua, semuanya berdampak pada nilai dan perilaku anak. Sebenarnya,  tindakan  "klitih"  bukan  perbuatan  tindak  pidana;  namun,  jika tindakan "klitih" ini disertai dengan kekerasan atau kejahatan, maka itu dianggap sebagai tindak pidana. Salah satu kelemahan penelitian ini adalah bahwa itu hanya berfokus  pada  pencegahan  dan  menekankan  pada  aparat  penegak  hukum, membuat peran pihak lain yang seharusnya bekerja sama menjadi nomor dua.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri 12 (2020)  yang  mengkaji  bahwa  bisa dilakukan secara berbeda dalam kasus di mana anak telah memenuhi persyaratan untuk  dilakukan  secara  berbeda.  Untuk  melakukan  diversi,  baik  pelaku  maupun keluarga  korban  harus  setuju.  Pada  kenyataannya,  korban  tidak  menginginkan perkara diversi, apapun alasan yang diberikan untuk menolaknya. Korban percaya bahwa itu adalah hukuman yang adil atas tindakan tersebut, yaitu melanjutkannya ke  persidangan  hingga  efek  jera.  Faktor  lain  yang  menyebabkan  diversi  tidak berhasil adalah tidak adanya titik temu atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  kelemahan  yaitu  hanya  terfokus  pada keberhasilan  diversi  oleh  aparat  penegak  hukum,  yakni  hanya  membahas mengenai  faktor-faktor  penghambat  terjadinya  diversi  dari  pihak  hakim  maupun pengadilan.
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jatmiko 13 (2021).  Penelitian  ini mengkaji  mengenai  bahwa  kenakalan  remaja  ( juvenile  delinquency )  secara istimewa  dimaknai  sebagai  remaja  yang  melakukan  suatu  tindakan  melawan hukum  dengan  dasar  ingin  mencari  perhatian  dari  orang  lain  atau  guna  mencari penghargaan dari lingkungannya. Faktor fundamental maraknya klitih di kalangan remaja  adalah  karena  lemahnya  pengawasan  serta  kontrol  sosial  dari  lingkungan
10 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010).
11 Irna  Dwi  Septiani  dan  Mukhtar  Zuhdy,  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Perbuatan  Klitih yang Disertai Kekerasan di  Wilayah Hukum Kabupaten Bantul,” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and Criminology (IJCLC) 1, no. 2 (2020): 108–16, https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647.
12 Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, “Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” Jurnal Hukum 7, no. 1 (2020): 178–88.
13 D  Jatmiko,  “Kenakalan  remaja  klithih  yang  mengarah  pada  konflik  sosial  dan  kekerasan  di Yogyakarta,” Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , 2021.
terdekat  pelaku,  dalam  hal  ini  keluarga  serta  lembaga  pendidikan.  Mereka  yang melakukan klitih didominasi oleh orang-orang yang sulit untuk mengontrol emosi, mudah tersinggung, dan cenderung agresif. Kekerasan yang mereka lakukan ibarat menjadi  sarana  pelampiasan  atas  segala  masalah  yang  sedang  mereka  hadapi. Dalam  penelitian  ini  terdapat  kelemahan  yaitu  hanya  terfokus  pada  degradasi moral  akibat  globalisasi  yang  menyebabkan  terjadinya  klitih  sebagai  kenakalan remaja yang berfokus pada konflik sosial.
Berkaca dari hasil pemaparan diatas, bahwasanya artikel ilmiah diatas dapat menjadi  salah  satu  referensi  pendukung  dalam  penelitian  ini.  Penulisan  ini dimaksudkan  dengan  tujuan  melengkapi  perbendaharaan  studi  berkaitan  dengan penegakan  payung  hukum  terhadap  anak  remaja  yang  melakukan  klitih. Pembahasan  juga  akan  mengerucut  dengan  mengkaji  undang-undang  sistem peradilan  pidana  anak  serta  memberikan  perspektif  resolusi  guna  memberikan konseptualisasi penegakan hukum pidana bagi anak remaja yang melakukan klitih dengan menggunakan pendekatan efektivitas pemberian diversi bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur.
Melalui  penggunaan  teori kebijakan  penanggulangan  kejahatan  yang digagas  G.  Pieter  Hoefnagels,  dapat  dilihat  beberapa  faktor  seperti  pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  klitih  dan keefektifan serta tanggung jawab orangtua terhadap pemberian diversi bagi  anak yang terjerat dalam kasus tindak pidana.
Berlandas  pada  pokok  permasalahan  diatas,  artikel  ini  bertujuan  guna meneliti  penyebab  remaja  melakukan  tindak  pidana  klitih  dan  meneliti pemberantasan  serta  langkah  penegakan  payung  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  klitih  dengan  membandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  dan  Undang-Undang  Darurat  No.  12  Tahun 1951.  Maka  dari  tujuan  penulisan  ini  yaitu  untuk  membahas  mengenai  urgensi pemberian diversi bagi anak sebagai pelaku kejahatan, serta membahas bagaimana pertanggungjawaban  dari  berbagai  pihak  terhadap  pemberian  diversi  terkait pelaku kejahatan klitih yang melibatkan anak di Indonesia.

## 2. METODE
Berlatar atas permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Merujuk  kepada  pendapat Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  penelitian  normatif  dipahami  sebagai  suatu penelitian  dengan  menelaah  bahan-bahan  literatur  atau  data  sekunder. 14 Dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  yaitu  regulasi- regulasi  terkait  peradilan  pidana  anak  serta  efektivitas  pemberian  diversi  kepada anak yang telah melakukan kejahatan serta dengan pengkajian melalui pendekatan
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
e-ISSN : 2621-4105
studi kasus ( case study approach ) melalui penelaahan terhadap kasus-kasus terkait yang suda memiliki kekuatan hukum tetap.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan ( literature research ) dengan bahan primer  yaitu regulasi-regulasi, literatur, karya tulis ilmiah, data statistik serta jurnal hukum dan data sekunder yang berasal dari ahli  dengan  wawancara  dengan  aparat  penegak  hukum  di  Polda  DIY,  Polres Bantul, dan Polres Sleman selaku aparat penegak hukum yang ada di daerah asal klitih yaitu Kota Yogyakarta, yang menangani kasus-kasus klitih di beberapa titik rawan kejahatan tindak pidana klitih tersebut.
Setelah  pengumpulan  literatur-literatur  hukum  tersebut,  selanjutnya dilakukan  proses  analisis  menggunakan  analisis  hukum  dan  penafsiran  secara gramatikal serta sistematis. Secara definisi penafsiran dramatikal digunakan untuk memahami  ketentuan  aturan  hukum  melalui  telaahan  terhadap  tata  bahasa, susunan kata atau bunyinya. 15 Sedangkan penafsiran sistematis merupakan sistem penafsiran  dengan  mengaitkan  regulasi-regulasi  hukum,  dengan  tujuan  untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif. 16 Selanjutnya diuraikan sesuai dengan  permasalahan  yang  diangkat  di  dalam  penelitian  ini  agar  mendapatkan kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih
Selama  bertahun-tahun,  anak  bangsa  telah  mengeluarkan  banyak  energi untuk  membangun  rekonstruksi  sosial  karena  masalah  pidana.  Kerja  keras diperlukan untuk mengembangkan ide-ide baru tentang jalan kebijakan hukum di masa depan karena meningkatnya aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk. 17
Kejahatan yang didalangi oleh anak merupakan suatu puncak emosionalitas dari perkembangan emosi. Interaksi sosial pada masa remaja memiliki peran yang sangat  penting,  mengingat  kondisi  ini  merupakan  masa  transisi  atau  masa  krisis pertumbuhan  seorang  anak,  yang  berakibat  pada  munculnya  perilaku menyimpang.  Implementasi  negatif  dari  hal  ini  adalah  kenakalan  yang menyebabkan kejahatan.
Fenomena  klitih  berbeda  dengan  begal.  Begal  memiliki  tujuan  untuk merampas  barang-barang  korban  hingga  melukai  korban  bahkan  menyebabkan korban  tewas.  Berbeda  dengan  klitih  dimana  mereka  memiliki  ibaratkan  sebagai sebuah  “pencapaian”  bagi  pelaku  klitih.  Mereka  akan  merasa  puas  setelah melakukan  tindak  kejahatan  dan  merasa  unggul  dibanding  dengan  orang sekitarnya  bahkan  korbannya  sendiri  merupakan  bukan  orang  yang  mereka kenal. 18 Tindakan  klitih  yang  diiringi  dengan  kekerasan  dan  perusakan  fasilitas
15 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2008).
16 Marzuki.
17 D Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” Bandung: PT Refika Aditama , 2009.
18 Dwi  Hanggoro,  “Fenomena  Klitih  serta  dampaknya  terhadap  perilaku  komunikasi  korban  klitih di yogyakarta,” Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1, no. 4 (2022): 757–64, http://melatijournal.com/index.php/Metta.
umum  bahkan  penganiayaan  yang  berakibat  pada  hilangnya  nyawa  seseorang telah melahirkan kecemasan di masyarakat.
Jika  menilik  lebih  dalam,  fenomena  klitih  sebenarnya  telah  diatur  dalam beberapa pasal  dalam KUHP, namun  letaknya masih  bergantung  pada  efek  yang ditimbulkan dari aksi klitih itu sendiri. Misalnya klitih yang  mengakibatkan luka atau  pembunuhan  masuk  ke  dalam  pasal  354  KUHP,  jika  pelaku  membawa senjata api  maka akan masuk pula ke dalam Undang-Undang  Darurat  Nomor 12 Tahun  1951  Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan:  “Barangsiapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh, menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan,  mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu senjata api,  amunisi  atau sesuatu  bahan peledak,  dihukum dengan hukuman mati atau  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara  sementara  setinggi- tingginya dua puluh tahun.”
Jika kita berlandas pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 19 hakikatnya  perilaku  remaja  yang  menjadikan  mereka  terjerumus  dalam  hukum terbagi atas 2 kategori: 1) Status Offence , dikategorikan sebagai kenakalan remaja apabila pelakunya adalah orang dewasa, maka perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai  kejahatan.  Misalnya:  tidak  patuh  dengan  orang  atau  bolos  sekolah;  2) Juvenile  Delinquency ,  merupakan  suatu  perilaku  kenakalan  anak  yang  jika dilakukan  oleh  orang  dewasa  dikategorikan  sebagai  suatu  kejahatan  atau pelanggaran.
UU SPPA memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.  Hal  ini  terwujud  dari  proses  penyelidikan  sampai  dengan  putusan  di lembaga pemasyarakatan anak yang memberikan ruang perlindungan kepada hak anak. Ini juga tercemin melalui adanya tugas dan kewajiban Pejabat Khusus Anak untuk  menangani  permasalahan  anak  dalam  tahap  pemeriksaan  serta  penahanan kepada anak hanya dapat dilakukan sebagai ultimum remedium dan selama proses penahanan  segala  kebutuhan  anak  harus  tetap  terpenuhi. 20 Sesuai  dengan Konvensi  Hak  Anak  yang  telah  di  ratifikasi  oleh  indonesia  melalui  Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  1990,  maka  seyogyanya  Indonesia  telah  berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga  telah  mempunyai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sebagai  satu  upaya  dalam  memberikan  upaya  perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk  hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum  termasuk  dalam  kriteria  yang  diberikan  Perlindungan  Khusus
19 M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
20 E P Sibarani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,” Jurnal  Mahupiki 2,  no.  1 (2013).
seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 21
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  anak  pelaku  kejahatan  klitih  pada dasarnya bervariasi  dan disesuaikan dengan efek  yang ditimbulkan serta regulasi yang  mengaturnya.  Dalam  konteks  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  klitih,  sanksi pidananya  dapat  berupa  pembinaan  ataupun  ditempatkan  di  penjara.  Menurut Pasal  71  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana pokok kepada anak terbagi menjadi pidana peringatan,  pidana  dengan  syarat  seperti  pelatihan  kerja,  pembinaan  di  luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, dan pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Namun jika sanksi pidana bagi anak pelaku kejahatan klitih hanya disandarkan  pada  hukuman  penjara,  hal  tersebut  perlu  dikaji  kembali.  Karena pada kenyataannya pemberian sanksi pidana kepada anak hanya akan memperkuat sisi  kriminal  pada  diri  anak  tersebut.    Meskipun,  memang  ada  beberapa  kasus dimana  terdapat  perubahan  sikap  anak  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan. 22 Dalam  peradilan  pidana  anak  dengan  sistem  restoratif  menekankan  pada keikutsertaan  korban  dalam  proses  peradilan.  Keadilan  restoratif  diibaratkan sebagai alat untuk memperbaiki kehancuran  yang lahir akibat dari tindak pidana. Sistem restorative memberikan  ruang  kepada  terdakwa  untuk  menjalani pemidanaan  dengan  bentuk  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemberian  ganti kerugian  atau  dengan  memberikan  ruang  kepada  terpidana  agar  tetap  aktif  di masyarakat. 23
Memberikan  pemidanaan  terhadap  anak  layaknya  penjahat  dewasa merupakan hal  yang sangat  tidak tepat.  Hal  ini berkaca kepada kondisi  kejiwaan serta mental  anak  yang  masih dalam masa perkembangan. 24 Penerapan hukuman pidana terhadap anak pada hakikatnya memberikan banyak pengaruh. Di satu sisi dapat  memberikan  efek  jera  kepada  anak  agar  tidak  mengulangi  kejahatannya. Namun  di  satu  sisi, mengingat  anak tersebut  masih dalam proses perkembangan, hal  ini  dapat  memicu  peningkatan  sisi  kriminalitas  dalam  diri  anak  tersebut. Permasalahan ini ada karena penjatuhan sanksi kepada  anak tidak dapat  menjadi pokok  penyelesaian  dari  akar  masalah  terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Sanksi pidana  yang  selalu  digunakan  selama  ini  jika  ditelisik  hanya  sekedar menyelesaikan  permasalahan  gejala  dari  penyakit  (kejahatan)  tapi  tidak  sampai
21 Muhammad  Ridwan  Lubis  dan  Panca  Sarjana  Putra,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
22 Septiani  dan  Zuhdy,  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Perbuatan  Klitih  yang  Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.”
23 O.C.  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  dan  Terpidana (Jakarta: Alumni, 2006).
24 A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1985).
kepada  proses  pemberantasan  akar  dari  penyakitnya.  Bahwasanya  sanksi  hukum pidana saat ini hanya dijadikan langkah pengobatan yang simptomatik. 25
Diversi  dilakukan  dengan  didasarkan  pada  keadilan  restoratif  (restorative justice),  yaitu  penekanan  pada  pemulihan  keaadaan  seperti  saat  semula  belum terjadi  tindak  pidana,  bukan  merupakan  pembalasan. 26 Pasal  1  UU  SPPA menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif terwujud dalam diversi. Diversi merupakan  salah  satu  bentuk  penyelesaian  perkara  di  luar  proses  peradilan melalui  musyawarah.  Penyelesaian  secara  diversi  ini  ada  dengan  tujuan  agar pelaku  yang  masih  dibawah  umur  bisa  terhindar  dari  prosedur  peradilan  formal serta  menjadi  langkah  pencegahan  terjadinya  residivisme.  Hal  ini  selaras  dengan apa yang sudah tersusun dalam Pasal 6 UU SPPA yang menekankan bahwa tujuan diversi  merupakan  sebagai  langkah  menjalin  perdamaian  antara  korban  dengan pelaku  (anak)  yang  secara  teknik  tidak  melibatkan  proses  peradilan  secara  resmi dengan tujuan tidak merampas kemerdekaan anak serta kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi pelaku (anak) untuk dapat bertanggung jawab.
Pada  hakikatnya  berlaku  diversi  memiliki  korelasi  dengan  tujuan  adanya pemidanaan anak. Berlakunya diversi dapat menjadi langkah pencegahan dampak buruk  pemidanaan  terhadap  pelaku  yang  masih  dibawah  umur.  Adanya  diversi memiliki esensi agar bisa menjamin para pelaku yang masih dibawah umur dapat tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Keberadaan  UU  SPPA  sendiri  menjadi penegas pentingnya penyelesaian masalah anak melalui penanganan hukum secara restoratif  yaitu  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  dan  keluarga  korban/pelaku guna  mencari  solusi  masalah  dengan  berdasar  pada  keadilan  dan  prinsip pemulihan kembali.
Merekonstruksi  kembali  pendapat  Soerjono  Soekanto  penegakan  hukum merupakan suatu proses penyesuaian hubungan nilai yang tercermin dalam kaidah guna menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian serta pergaulan hidup. 27 Berkaca  kembali  dengan  pendapat  Satjipto  Rahardjo,  penegakan  hukum  adalah suatu  proses  guna  merealisasikan  ide  mengenai  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan sosial. Dalam hal ini proses realisasi ide inilah yang menjadi hakikat utama penegakan hukum. 28
Jerome  Stumphauzer  pada  tahun  1986  memberikan  pendapatnya  tentang pentingnya deinstitutionalisation kepada pelaku kejahatan anak guna
25 Nawawi, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.”
26 Siti  Komariah  dan  Kayus  Kayowuan  Lewoleba,  “Penerapan  Konsep  Diversi  Bagi  Anak Penyandang  Disabilitas  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  586, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
27 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo, 1983).
28 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Sebagai  Tinjauan  Sosiologis (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009).
menghindarkan  seorang  anak  menjadi  penjahat,  secara  lengkap  Jerome Stumphauzer mengatakan: 29
“A worse social learning program could not be designed: remove the youth from the very society to which he must learn to adapt, expose him to hundreds of criminal  peer models  and to  criminal  behaviors he has’n learned  (yet),  and use punishment  as  the  only  learning  principle  to  change  behavior.” Jerome menjelaskan  bahwa  “program  pembelajaran  sosial  yang  buruk  tidak  seharusnya kita lakukan dengan cara seperti memindahkan anak dari tempat sosial yang baik ke tempat  yang mana dia harus belajar untuk  beradaptasi, mengarahkannya pada pertemanan dengan banyak jenis perilaku kriminal ( dependency child ) yang belum pernah  dipelajari  sebelumnya,  dan  menggunakan  penghukuman/pidana  sebagai prinsip  pembelajaran  untuk  mengubah  perilaku  anak  tersebut.”  Berdasarkan United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile Justice ( “The Beijing Rules” ) dalam butir 11. 30 Diversi pada dasarnya merupakan proses  pelimpahan  penyelesaian  perkara  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum dari sistem peradilan pidana ke sistem pengembalian kepada lembaga masyarakat.
Pengalihan  yang  akan  terjadi  dari  pengadilan  formal  dengan  menggunakan kekuatan diversi, karena banyak pihak menganggap bahwa dengan dijatuhkannya hukuman  secara  peradilan  formal  bukanlah  solusi  terbaik  dalam  menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pada anak-anak. 31 Undang-undang SPPA menentukan tidak  dapat  dilaksanakan  diversi  dalam  hal  tindak  pengulangan  tindak  pidana. Apabila  terjadi  pengulangan  tindak  pidana,  maka  anak  tetap  berproses  dalam peradilan  pidana  dan  dapat  dijatuhi  tindakan  atau  pidana.  Berprosesnya  anak dalam  peradilan  pidana  memberikan  stigmatisasi,  sedangkan  penjatuhan  pidana penjara  memberikan  label  sebagai  anak  nakal  dalam  kurun  waktu  yang  lama. 32 Sehingga, dalam hal ini pentingnya peran aparat penegak hukum guna memahami tujuan  berlakunya  diversi,  sebagaimana  sudah  tercantum  secara  komprehensif dalam Pasal 6 UU SPPA yang menegaskan tujuan diversi adalah sebagai langkah menjalin perdamaian antara korban dengan pelaku (anak) yang secara teknik tidak melibatkan  proses  peradilan  secara  resmi  dengan  tujuan  tidak  merampas kemerdekaan  anak  serta  kedepannya  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  pelaku  (anak) untuk dapat bertanggung jawab. Dengan memahami esesensi dari diversi tersebut, pada  hakikatnya  aparat  penegak  hukum  lebih  mengutamakan  langkah  diversi sebagai langkah priority dalam acara peradilan pidana anak.
Penjatuhan  pidana  kepada  anak  remaja  yang  melakukan  klitih  pada prinsipnya  hanya  mengatasi  gejala  penyakit  (kejahatan)  semata  namun  belum
29 Jack E. Bynum dan William E. Thompson, Juvenile Delinquency a Sociological Approach , 5 ed. (Boston: A Pearson Education Acompany, 2002).
30 “United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (The Beijing Rules),” Pub. L. No. 11, 1 (1985).
31 Kartika  Dita  et  al.,  “Kebijakan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Sebagai  Upaya Pengalihan Peradilan Formal” 5, no. 11 (2023): 106–13.
32 Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 828, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787.
secara  optimal  memberantas  akar  penyakit  tersebut.  Hukum  pidana  belum  dapat memberikan  efek  pencegahan  sehingga  hal  ini  berimplikasi  kepada  belum  ada hukum  yang  mampu  menjangkau  akar  dari  kejahatan  itu  sendiri. 33 Hal  ini seharusnya  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  para  aparat  penegak  hukum  dalam menyelesaikan  perkara  klitih  di  kalangan  remaja.  Sehingga  sudah  selayaknya menghindarkan  pelaku  anak  dibawah  umur  tersebut  terlibat  dalam  sistem peradilan pidana formal.
3.2 Pertanggungjawaban  Orang  Tua  Terhadap  Pemberian  Diversi  bagi Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Klitih
Diversi  menekankan  pada  pemisahan  penyelesaian  perkara  dari  proses peradilan  pidana  formal  ke  penyelesaian  secara  informal  dengan  tujuan menghindari efek buruk yang timbul dari proses peradilan pidana secara umum. 34 Berdasarkan Black’s Law Dictionary, divertion is a turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the  authorized  use  of  funds . 35 Selama  ini,  dalam  realisasi  konsep  diversi  harus memprioritaskan  langkah-langkah  yang  dapat  memberikan  ruang  perlindungan kepada  anak.  Penerapan  kebijakan  diversi  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap anak  harus  dapat  dilakukan  di  semua  tingkatan  peradilan. 36 Pada  hakikatnya, keberadaan  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  harus  menjadi  upaya mengurangi  penyelesaian  masalah  anak  di  pengadilan  pidana  guna  melindungi hak  anak.  Dalam  kasus  yang  melibatkan  anak  pidana  penjara  harus  dipahami sebagai  langkah  terakhir  dan  pelaksanaanya  pun  hanya  dengan  waktu  yang singkat.
Diversi dilaksanakan dengan harapan agar anak dapat mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  dilakukannya  dan  juga  untuk  dapat mengembalikan  anak  kepada  orang  tuanya  sehingga  anak  dapat  dihindari  dari proses  peradilan  yang  dapat  merenggut  hak  anak.  Hal  tersebut  sebagai  bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 37 Pada kenyataannya, proses  penerapan  diversi  di  Indonesia  sampai  dengan  hari  ini  belum  berjalan secara  optimal  karena  belum  ada  payung  hukum  yang  mengatur  tentang bagaimana  konsep  pelaksanaan  diversi.  Pada  tahun  2005,  di  Jakarta  diadakan Workshop  on  Diversion  Guidelines  for  Law  Enforcement  Agencies  on  the
33 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Medan: Refika Aditama, 2009).
34 Tim Yayasan Pemantau Hak Anak (Children’s Human Rights Foundation, “Diversi Penanganan Kasus Anak,” n.d., http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penangangan-kasus-anak.
35 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  Sixth  (St.  Paul  Minn  West  Publishing  Co., 1990).
36 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , 2009.
37 Putri Tamara Amardhotillah dan Beniharmoni Harefa, “Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana  Anak,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2021): 34, https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238.
Protection  of  Children  who  Come  into  Contact  with  the  Law  (Pedoman  Diversi untuk Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum). 38
Berdasarkan The Beijing Rules, terdapat 3 perilaku yang dikenakan apabila pelaku  pelanggaran  adalah  anak/remaja,  yaitu: 39 1)  Mengembalikan  anak  kepada orang  tuanya  agar  anak  tersebut  memperoleh  pembinaan  dari  keluarganya  serta memperoleh pendidikan yang layak. Dengan adanya langkah ini diharapkan dapat memberi pelajaran kepada anak tersebut tanpa harus melalui hukuman di lembaga pemasyarakatan;  2)  Tidak  dengan  pemidanaan  atau  hukuman.  Namun, menyerahkan  anak  kepada  pemerintah  untuk  disalurkan  ke  rumah  pendidikan anak  negara  atau  sampai  usia  18  tahun  pendidikan  anak  tersebut  diserahkan kepada  perorangan  atau  badan/yayasan;  3)  Pemberian  hukuman  namun  dengan tetap  dengan  syarat,  hukuman  harus  bersifat  mendidik  dan  membina  agar  anak tersebut  dapat  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  kedepannya  dan  terhindar  dari tindakan residivisme.
Secara  teoritis,  hukuman  penjara  bukanlah  hukuman  terbaik  baik  seorang anak. Hukuman  terbaik  bagi  pelaku  yang  masih  dibawah  umur  adalah  tindakan ganti  rugi,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  sanksi  yang  diputuskan  oleh pengadilan  dan  mengharuskan  pelaku  membayar  sejumlah  uang  atau  dengan layanan,  baik  yang  dilakukan  langsung  oleh  pelaku  maupun  oleh  pengganti (keluarga  korban).  Pada  kenyataannya,  Undang-Undang  No  3  Tahun  1997 Tentang  Pengadilan  Anak  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  payung  hukum  yang melindungi  anak-anak  yang  bermasalah  dengan  hukum.  Oleh  karena  itu, perubahan dan pembaharuan sangat penting. Hingga saat ini, masalah pidana dan perlindungan  terhadap  pelaku  yang  masih  dibawah  umur  terus  menjadi  subjek diskusi utama di seluruh dunia. 40
Adanya  diversi  memiliki  tujuan  agar  anak  dapat  terhindar  dari  efek  buruk dari  proses  pemidanaan.  Pelaksanaan  diversi  menjadi  alat  penjamin  bagi  ruang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebijakan restorative justice dapat menjadi suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak.  Adanya  upaya restorative  justice diharapkan  dapat  tercipta  keadilan  bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya kejahatan yang lain. Mekanisme dan  tata cara  peradilan  pidana  dengan  kebijakan restorative  justice berfokus  pada  proses pemidanaan  dengan  mediasi  untuk  mencapai  suatu  kesepekatan  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  yang  adil  dan  seimbang  untuk  pihak  korban maupun pihak pelaku. 41
Seorang  anak  pelaku  kejahatan  klitih  tidak  sepenuhnya  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena hal ini didorong oleh lingkungan
38 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , 2009.
39 Marlina.
40 Marlina.
41 Arilasman  Cornelius  dan  Beniharmoni  Harefa,  “Penerapan  Restoratif  Justice  dalam  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Yuridis 8, no. 1 (2021): 86, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2734.
dan  masyarakat  yang  memiliki  peran  penting  dalam  kontrol  sosial  si  anak. Butuhnya  tindak  lanjut  dari  suatu  pengawasan  merupakan  keharusan  bagi  setiap orang  tua  terhadap  anak  dari  pelaku  kejahatan  klitih.  Baik  orang  tua  maupun masyarakat  harus memberikan informasi  secara terang mengenai  kondisi  mental, pendidikan, dan sosial ekonomi anak, sehingga cita-cita peradilan anak yang dapat memihak terhadap anak  dapat  direalisasikan. 42 Pada hakikatnya berjalan baiknya penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri.
Berkaca dari salah satu asas hukum pidana, yaitu asas pertanggungjawaban pidana yaitu geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea yang bermakna  tidak  dapat  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan.  Lebih  dalam  jika  kita menilik  dalam  Pasal  20  UU  No  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  bahwa  dalam  butir  a  disebutkan  bahwa  seseorang  yang  dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah apabila ia melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, pelaku kejahatan yang masih dibawah umur tidak dapat  mengalihkan  pertanggungjawaban  pidananya  kepada  orang  tua.  Namun yang  menjadi  fokus  pertanggungjawaban  dalam  perkara  ini  adalah  terkait  pola asuh  orang  tua  setelah  anak  yang  bersangkutan  mendapatkan  diversi  atas kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Kesalahan  pola  asuh,  kurangnya  perhatian serta  pengawasan  dari  orang  tua  menjadi  salah  satu  penyebab  terus  terjadinya kejahatan oleh anak.
Pasal  5  ayat  (1)  UU  SPPA  mengisyaratkan  kewajiban  pengutamaan pendekatan  keadilan  secara  restoratif.  Keadilan  restoratif  dalam  tindak  pidana anak  sejatinya  adalah  suatu  proses  diversi, 43 yakni  adanya  keterlibatan  semua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  yang  kemudian  secara bersama-sama mengatasi masalah yang timbul akibat adanya tindak pidana terkait serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi yang  pada  intinya  bertujuan  untuk  revitalisasi  yang  tidak  berdasarkan pembalasan. 44
Adanya  pengembalian  anak  pelaku  kejahatan  kepada  orang  tua  melalui proses  diversi,  dengan cita agar kedepannya anak mendapatkan perbaikan secara mental tanpa harus melalui hukuman di lembaga pemasyarakatan serta agar anak tersebut  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Namun  secara  kenyataan dilapangan  indikator  keberhasilan  proses  diversi  dipegang  oleh  pihak  keluarga yang menjadi tempat sang anak dikembalikan. Proses pelaksanaan diversi sebagai langkah  perlindungan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  hak-hak  korban  dan
42 Stewart Asquit, Children and Young People in Coufhit with the Law (London: Jessica Kingsley Publisher, 1996).
43 Nurul  Isnina  Syawalia  Arifah  Nasution,  “Politik  Hukum  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dalam Rkuhp,” Khazanah Multidisiplin 2, no. 1 (2021): 45–56, https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636.
44 Rendy Airlangga et al., “Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Anak,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 292,
https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055.
pelaku  tindak  pidana  dapat  dilaksanakan.  Untuk  mencapai  hal  ini,  para  penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak dengan  berbasis  pada  diversi  sebagai  mediasi  penal  bagi  anak.  Proses  ini  juga membutuhkan  dukungan  masyarakat  dan  orang  tua  atau  wali  anak  untuk memastikan  bahwa  anak  tidak  akan  menjadi  residivis  dan  mengulangi perbuatannya  lagi.  Peran  utama  orang  tua  menjadi  peran  penting  dalam  proses pembentukan  karakter  dan  perilaku  anak.  Pertanggungjawaban  orang  tua  ketika anaknya  mendapatkan  diversi  patut  ditingkatkan,  sehingga  si  anak  benar-benar mendapatkan  tujuan  diversi  yang  sebenarnya  yaitu  pembinaan.  Anak  yang dikembalikan ke orang tua menjadi tanggung penuh orang tua dalam memperbaiki pribadi anak tersebut.
Poin  utama  pelaksanaan  diversi  adalah  memberikan  perlindungan  kepada anak.  Oleh  karena  itu,  indikator  pelaksanaan  diversi  tidak  hanya  menjadi  tugas para aparat  penegak hukum  melainkan harus ada andil besar dari orang tua anak yang  bersangkutan.  Terutama  terhadap  pelaku  yang  masih  dibawah  umur, pentingnya  perancangan  konsep  pendidikan,  pembinaan,  pendampingan  yang berlandaskan pada karakteristik unik dari setiap anak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merekonstruksi kembali model pengawasan, pembinaan, dan pendampingan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  baik  di-diversi  maupun  dijatuhi  pidana ( straf ) atau tindakan( maatregel ).
Pada  praktiknya  ada  beberapa  hambatan  dalam  proses  diversi  atau restorative  justice, yaitu: 45 1)  Sering  kali  tidak  memberikan  efek  jera  ( re- offending )  akibat  pelaku  yang  mengulang  kembali  kejahatannya;  2)  Indikator keberhasilan restorative  justice bergantung  oleh  pihak  keluarga  anak  yang bersangkutan;  3)  Terhadap  kasus  pidana  yang  serius,  sulit  menghindarkan  anak dari pemidanaan secara retributive justice; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat atas  proses  restorative  justice;  dan  5)  Bergantung  kepada  kemampuan  dari  sang mediator dalam mempengaruhi proses restorative justice .
Terciptanya  efektivitas  pelaksanaan  diversi  dalam  peradilan  anak sebenarnya  dapat  menjadi  alat  guna  memberantas  angka  kriminalitas  yang  telah dilakukan oleh anak. namun  dalam prakteknya perlu ada penekanan kepada para orang  tua  dari  anak  yang  terlibat  dengan  proses  hukum  agar  orang  tua  tidak melepas  dan  membiarkan  anaknya  kembali  mengulangi  kejahatan  yang  sama  di kemudian  hari.  Orang  tua  harus  memberikan  pengawasan  dan  pembinaan  yang rutin terhadap anaknya agar tujuan utama dari pemberian diversi tersebut berjalan dengan  baik.  Pelaksanaan  diversi  akan  lebih  optimal  dengan  adanya  keserasian antara  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  serta  orang  tua  diversi  sebagai  upaya penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak  yang  didukung  payung  hukum perlindungan anak yang jauh semakin lebih baik kedepannya.
45 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , 2009.
Permasalahan  terhadap  pemahaman  konsep  diversi,  batasan  kebijakan,  dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah diversi dapat menjadi rintangan yang  menghambat  pelaksanaan  diversi.  Pada  kasus  tindak  pidana  anak,  diversi merupakan suatu langkah penting  yang seharusnya diambil guna melindungi hak anak  dari  proses  peradilan  secara  formal.  Namun,  pada  kenyataanya  masih banyaknya keraguan dari aparat penegak hukum dalam menjalankannya. Kondisi ini  juga  didukung  karena  tuntutan-tuntutan  dari  masyarakat. 46 Pemberlakuan diversi  terhadap  anak,  berkonsekuensi  kepada  keterlibatan  dari  para  pihak  yang terlibat dari proses awal sampai akhir dalam menjamin kepentingan terhadap anak serta  korban.  Pentingnya  rekonstruksi  pendidikan,  pembinaan,  pendampingan serta  pengawasan  terhadap  anak  yang  berurusan  dengan  hukum  dengan berlandasan  pada  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  tanpa  mengenyampingkan kepentingan korban dan masyarakat.

## 4. PENUTUP
Bahwa  penegakan  hukum  pidana  terhadap  anak  pelaku  kejahatan  klitih merupakan  kebijakan  yang  dalam  implementasinya  perlu  diperhatikan  untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Diversi merupakan bentuk keadilan restoratif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  anak  dan  mencegah pembiaran  serta  keberulangan  kejahatan. Namun,  berusaha  memberikan pengalihan tanggung jawab kepada tanggung jawab orang tua dalam mengawasi, membina, dan mendidik  anak-anak  yang terlibat  kejahatan. Selain itu, penerapan hukum  pidana  terhadap  anak  pelaku  kejahatan  klitih  perlu  memperhatikan kebutuhan  anak  dan  kepentingan  anak,  serta  melibatkan  peran  aparat  penegak hukum,  keluarga,  dan  masyarakat  dalam  proses  diversi. Reformasi  dalam  sistem peradilan  pidana  anak  juga  diperlukan  untuk  lebih  melindungi  anak  yang bermasalah dengan hukum. Adanya konsep diversi justru sangat mengedepankan kepentingan  anak  agar  mereka  dapat  tumbuh  dengan  baik  secara  fisik  dan  juga mental.  Pertanggungjawaban  orang  tua  terhadap  konsep  diversi  harus  dijalankan dengan  sebaik-baiknya,  anak  yang  telah  dikembalikan  berhak  mendapatkan pendampingan,  pemantauan,  pembinaan,  dan  juga  perlindungan  dari  orang  tua nya.  Pola  asuh  orang  tua  yang  buruk  akan  berdampak  gagalnya  diversi  yang diberikan  kepada  anak,  yang  akan  berdampak  kembali  pada  terjadinya  kejahatan yang sama di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, dan Adam Ardiansyah Ramadhan.  “Ius  Constituendum  Diversi  Terhadap  Pengulangan  Tindak Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  2 (2023): 292. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055.
Amardhotillah,  Putri  Tamara,  dan  Beniharmoni  Harefa.  “Pemberian  Restitusi Sebagai  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Perkara  Pidana  Anak.” Jurnal  Ius
46 Marlina.
Constituendum 8, no. 1 (2021): 34. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238.
Asquit,  Stewart. Children  and  Young  People  in  Coufhit  with  the  Law .  London: Jessica Kingsley Publisher, 1996.
Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law  Dictionary .  Sixth.  St.  Paul  Minn  West Publishing Co., 1990.
Dewi, DS. “Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” In Expert Colsutation Meeting , 2. Bali, 2013.
Dita,  Kartika,  Ayu  Rahmadani,  I  Made  Minggu  Widyantarai,  dan  Ni  Made Sukaryati. “Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal” 5, no. 11 (2023): 106–13.
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2015. DPR  RI.  “Dasar  Hukum  Undang-Undang  Tentang  Pengapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi,” 2002. https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322#:~:text=- Dasar  hukum  undang-undang  ini,tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi. Foundation,  Tim  Yayasan  Pemantau  Hak  Anak  (Children’s  Human  Rights. “Diversi Penanganan Kasus Anak,” n.d. http://www.ypha.or.id/web/?tag=diversi-penangangan-kasus-anak. Hambali,  Azwad Rachmat.  “Penerapan Diversi terhadap  Anak  yang  Berhadapan dengan  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.” Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 15. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15- 30.
Hanggoro, Dwi. “Fenomena Klitih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban  klitih  di  yogyakarta.” Jurnal  Penelitian  Multidisiplin  Ilmu 1,  no.  4 (2022): 757–64. http://melatijournal.com/index.php/Metta.
Harefa,  Arilasman  Cornelius  dan  Beniharmoni.  “Penerapan  Restoratif  Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Yuridis 8, no. 1 (2021): 86. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35586/jyur.v8i1.2734. Harefa,  Beniharmoni. Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Jatmiko,  D.  “Kenakalan  remaja  klithih  yang  mengarah  pada  konflik  sosial  dan kekerasan  di  Yogyakarta.” Jurnal  Humanika,  Kajian  Ilmiah  Mata  Kuliah Umum , 2021.
Jatmiko, Datu. “Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan  di  Yogyakarta.” Humanika 21,  no.  2  (2021):  129–50. https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480.
Kaligis,  O.C. Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa,  dan Terpidana . Jakarta: Alumni, 2006.
Komariah,  Siti,  dan  Kayus  Kayowuan  Lewoleba.  “Penerapan  Konsep  Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (2021): 586. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
Lubis,  Muhammad  Ridwan,  dan  Panca  Sarjana  Putra.  “Pemidanaan  Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Medan: Refika Aditama, 2009.
Marlina, D. “Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” Bandung: PT Refika Aditama ,
2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana, 2008.
Muladi, Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 2010.
Nasution,  Nurul  Isnina  Syawalia  Arifah.  “Politik  Hukum  Pidana  Kekerasan Seksual  Dalam  Rkuhp.” Khazanah  Multidisiplin 2,  no.  1  (2021):  45–56. https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636.
Nawawi,  A  B.  “Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana.” Bandung: Citra Aditya Bakti , 1998. Psikologi,  LM.  “Fenomena  Klitih  di  Yogyakarta  Mengapa  Bisa  Terjadi,”  2022. https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta- mengapa-bisa-terjadi/.
Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, dan Pudji Astuti. “Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” Jurnal Hukum 7, no. 1 (2020): 178–88.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Septiani,  Irna  Dwi,  dan  Mukhtar  Zuhdy.  “Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap Perbuatan  Klitih  yang  Disertai  Kekerasan  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten Bantul.” Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) 1, no. 2 (2020): 108–16. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647.
Sibarani,  E  P.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan Hukum  Menurut  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Mahupiki 2, no. 1 (2013). Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo, 1983.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 2010. Sumaryono, A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1985. Thompson,  Jack  E.  Bynum  dan  William  E. Juvenile  Delinquency  a  Sociological Approach . 5 ed. Boston: A Pearson Education Acompany, 2002. Triwati,  Ani,  dan  Doddy  Kridasaksana.  “Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak Dalam  Pengulangan  Tindak  Pidana.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2 (2021): 828. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787.
United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of  Juvenile Justice (The Beijing Rules), Pub. L. No. 11, 1 (1985).
Zhafira.  “Keresahan  Sosial  Akibat  Fenomena  Geng  Klitih,”  2017.
https://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng- klitih.html.