## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ARRUM BPKB
(Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang Kabupaten Gowa)

## Reski Nur Afiah, Muhammadiyah Amin, Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : reskinurafiah05@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan ARRUM  BPKB  di  PT.  Pegadaian  Syariah,  Dari  Permasalah  pokok  tersebut  maka melahirkan  Sub-sub  masalah  atau  pertanyaan  penelitian  yaitu:  1)  Bagaimana mekanisme  pembiayaan  Arrum  BPKB  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang Kabupaten  Gowa,  2)  Bagaimana  implementasi  ketentuan  gadai  syariah  pada pembiayaan  Arrum  BPKB  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  Kabupaten Gowa?  Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah Pengelolah  Unit  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang.  Selanjutnya,  metode pengumpulkan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  menggunakan  Akad  Rahn  pada  produk pembiayaan ARRUM yang ditawarkan kepada Nasabah. Di dalam akad Rahn ini PT. Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  yang  Pemberian  pembiayaan  disertai  jaminan, atas  pinjaman  yang  diterimanya  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembiayan ARRUM BPKB telah memenuhi syarat Hukum Islam yang  berlaku.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah:  1)  Produk-produk  pada  PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang khususnya Produk ARRUM tersebut hendaknya sosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar kiranya mengetahui secara  detail  mengenai  mekanisme  yang  digunakan  untuk  pinjaman  usaha  dengan jaminan  kendaraan  bermotor.2)  Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkompeten dalam hal praktek muamalah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan Lembaga lainnya.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Pegadaian Syariah
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235

## Abstract
The main problem of this research is how the Islamic Law Review of ARRUM BPKB financing at PT. Sharia Pawnshops, From these main problems, it gives birth to sub- problems  or  research  questions,  namely:  1)  What  is  the  financing  mechanism  for Arrum BPKB PT. UPS  Pattallassang  Sharia Pegadaian,  Gowa Regency?,2) How  is the implementation of the sharia pawn provisions on Arrum BPKB financing PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop, Gowa Regency?This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The data sources for this research are the Leaders and Operational Managers of PT. UPS Pattallassang Sharia  Pawnshop.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  were  interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian uses  the  Rahn  Contract  for  the  ARRUM  financing  product  offered  by  PT.  UPS Pattallassang Sharia Pegadaian to Customers. Under Rahn's contract, PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, which provides financing accompanied by collateral, for loans received, the party withholding obtains guarantees to  take back all or part of their receivables.The implications of this research are: 1) Products at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang especially the ARRUM product should be disseminated to the community, especially the Muslim community, so that they know in detail about the mechanism  used  for  business  loans  secured  by  motor  vehicles.  2)  Improvement  of competent  Human  Resources  (HR)  in  terms  of  muamalah  practice  so  that  they  can improve performance and competitiveness with other institutions.
Keywords: Islamic Law, Financing, Sharia Pawnshops

## A. Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 tantang Perbankan Syariah bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan badan atau lembaga yang  kegiatannya  menarik  dana  masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  berdasarkan  prinsip  Syariah.  Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi  Syariah,  dalam  menjalankan  bisnis  dan usahanya  juga  tidak  terlepas  dari  saringan  Syariah.  Maka  dari  itu  lembaga  ini dalam  transaksinya  tidak  mungkin  mengenal  istilah  bunga  dalam  artian  tidak memakai  sistem  bunga  tapi  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan  tidak  mungkin menyalurkan dananya kepada usaha-usaha yang di dalamnya mengandung hal-hal yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  Syariah  serta  proyek-proyek  yang
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
menimbulkan  kemudharratan  bagi  masyarakat  luas. 1 Dalam  perkembangannya praktik pinjam meminjam berkembang dan memunculkan banyak Lembaga yang menyediakan dana seperti bank, pembiayaan, pegadaian dan Lembaga keuangan lainnya 2 baik  syariah  maupun  non-syariah.  Salah  satu  tantangan  adalah  akses industri  kecil  terhadap  Lembaga  kredit  formal  rendah,  sehingga  dengan keterbatasan modal yang dirasakan oleh pedagang kecil sangat diharapkan adanya akses  serta  terjangkaunya  kredit  finansial  dengan  jumlah  yang  relative terjangkaunya. Maka perlu adanya Lembaga keuangan mikro. 3
Pegadaian  syariah  dalam  istilah  fiqh  disebut  dengan  rahn.  Rahn  yaitu penguasaan  barang  milik  peminjam  oleh  pemberi  pinjaman  sebagai  jaminan. 4 Pegadaian  ( pawnshop )  adalah  salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan  bank  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang  luas  berpenghasilan  menengah  ke  bawah yang  membutuhkan  dana  dalam  waktu  segera.  Dana  ini  digunakan  untuk membiayai  kebutuhan  tertentu  terutama  yang  sangat  mendesak. 5 Pada  dasarnya barang jaminan yang diterima di pegadaian syariah pada prinsipnya yaitu barang bergerak. 6
Operasionalnya  berpegang  pada  prinsip  syariah.  Payung  gadai  syariah dalam  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah  berpegang  pada  fatwa  DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.  Menggunakan  Prinsip  Syariah  tanpa  menggunakan transaksi riba, karena riba dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, dan gadai Syariah dikenal dengan Istilah Ijarah atau Sewa Tempat.
Berkembangnya  usaha  mikro  kecil  di  masyarakat  meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Usaha mikro kecil tersebut memiliki kontribusi yang  sangat  besar  adan  krusial  bagi  perekonomian  di  Indonesia  secara  makro. Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  UMK  dijelaskan  sebagai:  “ perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan  jumlah  kekayaan  dan  pendapatan  tertentu ”  Semakin  berkembangnya suatu usaha mikro kecil, maka semakin bertambah pula modal yang dibutuhkan. Pemilik  usaha  terkadang  kesulitan  untuk  mencari  tambahan  modal  untuk
1 Murtiadi  Awaluddin,  “ Penguatan  Peran  Perguruan  Tinggi  Islam  Dalam  Mendorong Pengemmbangan Lembaga Keuangan di Indonesia ”, Iqtisaduna, Vol 4 No.2, (Desember 2018).
2 Suriyadi, Ashar Sinilele, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhdap Praktik Utang Piutang Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu” , El-Iqtishady 4, No. 1. (Juni 2022).
3 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015.)
4 Juhaya S. Pradja, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).
5 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015).
6 Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah ”. El-Iqtishady, No.2 (Desember 2021).
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
mengembangkan usahanya. Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.  Secara  pribadi  manusia  mempunyai  kebutuhan  berupa  pangan, sandang,  dan  lain  sebagainya.  Kebutuhan  seperti  ini  kita  dituntut  untuk  dapat berhubungan dengan orang lain, dan mereka semua menjalankan atas dasar paham agama  atau  sesuai  dengan  aturan  dan  ajaran  Islam. 7 Islam  memberikan  ajaran kepada manusia selain beribadah, juga mengajarkan juga melakukan sesuatu yang berhubungan  dengan  hubungan  antar  manusia.  Manusia  diciptakan  oleh  sang pencipta  dengan  berbekal  kekuatan  yang  luar  biasa.  Namun,  kekuatan  itu tersembunyi dibalik diri dari manusia itu sendiri. 8 Dikarenakan perlunya adanya pengawalan dari negara dan ulama untuk mengatur dan menjaga umat Islam agar sesuai  dengan  dengan  kaidah  agama.  Implikasinya  adalah  munculnya  berbagai macam produk legal mulai dari Kitab Hukum Islam (KHI), ekonomi Islam, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mencerminkan adanya sinergi antara dimensi ukhrawi dan duniawi. 9
Produk  pembiayaan  ARRUM  ( Ar  Rahn Untuk  Usaha  Mikro)  telah  ada sejak  tahun  2008  yang  tujuannya  memudahkan  para  pengusaha  kecil  untuk mendapatkan  modal  usaha  dengan  jaminan  BPKB  (Bukti  Surat  Kendaraan Bermotor).  Kendaraan  tetap  pada  pemiliknya  sehingga  dapat  digunakan  untuk mendukung  usaha  sehari-hari.  Produk  pembiayaan  ARRUM  ini  dimulai  dengan permohonan  pembiayaan  dari  nasabah.  Selanjutnya,  tim  mikro  melakukan verifikasi dokumen dan analisi data, kemudian analisis (Pembiayaan) melakukan survey tempat dan kondisi usaha serta survey agunan. Setelah analisis pembiayaan memenuhi  kriteria,  maka  tim  mikro  menyetujui  besaran  pembiayaan.  Setelah pembiayaan disetujui, nasabah menerima uang pinjaman. Skema transaksi (akad) yang  dipergunakan  produk  ARRUM  mengacu  pada  Fatwa  DSN  MUI  No. 92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  pembiayaan  yang  disertai rahn (gadai).
Berdasarkan pada fatwa tersebut, bisa dicermati bahwa model bisnis pembiayaan ARRUM  ini  menggunakan  skema  pinjaman.  Sebagaimana  aturan  transaksi pinjaman, maka pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil kelebihan bayar atau  keuntungan  dari  skema  pinjaman.  Sebagaimana  aturan  transaksi  pinjaman, maka  pihak  pegadaian  syariah  tidak  akan  mengambil  kelebihan  bayar  atau keunntungan dari skema pinjaman tersebut. Hal ini dilakukan Pegadaian Syariah
7 Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapua, “ Sistem Pengawasan Otoritas Jasa  Keuangan  Pada  Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Iqtishaduna  2,  No.  2, (September 2020).
8 Mahmudah  Mulia  Muhammad ,  “Sumber  Daya  Manusia  Perbankan  Syariah  Melalui Manajemen Hati ”, El-Iqtishady 1, No. 2 (Desember 2019).
9 Mahmudah Mulia Muhammad, “ Membangun Sistem Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial ”, El-Iqtishady 1, No. 1 (Juni 2019).
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
oleh karena pengenaan kelebihan bayar atas pinjaman adalah transaksi riba. Dari pada masyarakat terbelenggu dengan praktek riba, maka menghindari riba itu lebih utama,  dan  perlu  dilakukan  pemurnian  syariah. 10 ARRUM  merupakan  skim peminjaman yang menggabungkan dua akad yaitu akad rahn dan ijarah . Di mana akad rahn yaitu nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi  nilai  investasi  tempat  penyimpanan,  biaya  perawatan,  dan  keseluruhan proses kegiatannya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research ) yaitu: “Suatu penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  dengan  mengangkat  data  yang  ada dilapangan. 11 Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Dimana  menurut  Lexy  J.  Moleong, metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  suatu  riset  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara depenelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 12

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.Mekanisme Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kab.Gowa
Setiap Orang dalam menjalankan Usaha pasti kadang butuh modal dalam membangun  usahanya  tetapi  marak  terjadi  dikalangan  para  usaha  mengambil modal usaha tetapi mempunyai bunga atau riba maka dari itu Pegadaian Syariah mengeluarkan  Produk  pembiayaan  Syariah  yang  Bernama  ARRUM  ( Ar-Rahn Usaha  Mikro  dan  Menengah)  Untuk  memenuhi  modal  usaha  para  Pengusaha yang  membutuhkan  modal  non  riba  tersebut  akan  memberikan  dampak  pada pendapatan  usaha  nasabah  dengan  menggunakan  Jaminan  BPKB  kendaraan dengan surat asli dari barang yang di jaminkan dan kendaraan tetap bisa dipakai oleh Nasabah.
Seiring tingginya permohonan pengajuan modal usaha, khususnya pada pelaku  UMKM,  produk  pembiayaan  ARRUM  merupakan  satu  dari  delapan
10 Mayasari  Mawar,  Hamsir,  Muhammad  Anis,  “ Kredit  Pembiayaan  Mobil  Dengan  Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Watampone ”, El-Iqtishady 3, No.1 (Juni 2021)
11 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995)
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
produk  yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  oleh  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang.  Adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang adalah mempermudah  masyarakat  pengusaha  mikro/kecil,  dan  menengah  dalam membangun usaha dengan mudah dan  cepat,  dan menjauhkan masyarakat  dari lembaga pembiayaan/ leasing yang menggunakan praktik riba. 13
Muhammad  Ramadan,  Pengelola  unit  dan  kasir  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattalassang mengatakan: "Produk pembiayaan Arrum BPKB adalah salah satu produk kredit/pembiayaan yang menggunakan sistem angsuran dengan jaminan BPKB  yang  memiliki  tarif  1%.  Produk  Arrum  BPKB  ini  diberikan  dalam jangka waktu  tertentu yakni  dari 12 bulan sampai 36 bulan, produk ARRUM ini  tidak  dikhususkan  jadi  Masyarakat  bebas  untuk  mengambil  pinjaman dengan  menggunakan  jaminan  BPKB  dengan  Surat  Mempunyai  Usaha  dari Kelurahan  usaha  dengan  cara  pembayaran  angsuran  dan  jangka  waktu  yang fleksibel dengan aturan sesuai Syariat Islam". 14
Pembiayaan  ARRUM  yang  merupakan  singkatan  dari  Ar-Rahn  Untuk Usaha Mikro Kecil. Produk pembiayaan ARRUM BPKB pada pegadaian syariah membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh modal usaha dengan jaminan BPKB  kendaraan.  Tetapi  kendaraan  dapat  digunakan  pemiliknya  untuk membantu  oprasional  kegiatan  usaha  yang  dijalankan.  Dengan  menggunakan konstruksi pinjaman secara gadai maupun fudusia. Produk pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah UPS Pattallasang Kab.Gowa merupakan produk sejak tahun  2012.  Hadirnya  produk  pembiayaan  ARRUM  BPKB  pada  Pegadaian Syariah UPS Pattallasang, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan menghindari masyarakat dari kredit leasing yang menggunakan sistem  bunga  bersifat  riba.  Salah  satu  produk  yang  dimanti  oleh  masyarakat selain  produk  RAHN  dan  ARRUM  EMAS.  Yaitu  produk  ARRUM  BPKB. Sekma  yang  digunakan  pada  produk  ARRUM  BPKB  sama  halnya  dengan produk  gadai  lainnya.  Adapun  keunggulan  dari  produk  ARRUM  BPKB  dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 15
a. Biaya jasa penyimpanan barang jaminan sebesar 1%
b.  Jangka  waktu  pembiayaan  ARRUM  BPKB  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallasang yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.
c. Pembayaran pembiayaan dengan sistem angsuran
13 Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah ”, Iqtishaduna1, No.2 (Januari 2020).
14 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
15 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
d. Proses pembiayaan 3-5 hari kerja.
e. Takisran harga 75% dari harga bekas kendaraan
f.  Jaminan  berupa  BPKB  Kendaraan  motor  atau  mobil  (kendaraan  dapat digunakan nasabah untuk membantu oprasional usaha nasabah).
g.  Minimal  pembiayaan  Rp.  3.000.000  –  Rp.  200.000.000.  dan  pembiayaan ARRUM BPKB lebih dari Rp. 200.000.000 dapat dilakukan atas persetujuan pegadaian syariah pusat.
h. Akad yang digunakan pada produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah UPS Pattallssang menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah UPS Pattallassang untuk menahan Bukti Kepemilikan  Kendaran  atau  BPKB  nasabah  sebagai  jaminan.  Dan  akad ijarah yaitu akad yang digunakan Pegadaian Syariah UPS Pattallssang untuk menarik biaya sewa dan pemeliharaan atas barang yang digadaikan.
Produk  pembiayaan  ARRUM  BPKB  pada  Pegadaian  Syariah  UPS Pattalassang  memiliki  persyaratan  bagi  calon  nasabah  yang  akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan produk ARRUM BPKB dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut: 16
a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Keriteria penilaian usaha berdasarkan ketetapan Pegadaian Syariah UPS Pattalassang.
b. Usia  kendaraan  minimal  5  tahun  terakhir.  Dan  kendaraan  milik  sendiri yang  dibuktikan  di  BPKB  dan  STNK  sesuai  tertera  di  kartu  tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara second, harus memiliki tanda  bukti  pembelian  dan  foto  kopi  KTP  pemilik  terdahulu.  Jika kendaraan  bukan  milik  pribadi  harus  menyertakan  surat  persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensionl,  hal  ini  tidak  diperbolehkan  karena  mencegah  adanya pembiyaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan ARRUM pegadaian syariah.
d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Foto Kopi KTP STNK 2) Foto Kopi PBB
3) Foto Kopi rekening listrik
4) Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
5) Foto Kopi surat nikah/buku nikah
16 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
6) surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun,
7) BPKB Kendaraan bermotor
8) Fotokopi STNK, dan
9) Pas foto suami/Istri.
10) Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB Apabila  nasabah  telah  memenuhi  persyarat  tersebut,  selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah UPS Pattalassang, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan ARRUM BPKB. Dan tahapan selanjutnya adalah:
a. Petugas  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallssang  yaitu  kasir  atau  penaksir menerima  dan  memeriksa  keabsahan  dokumen-dokumen  yang  dilampirkan oleh  nasabah  dan  menginput  data  nasabah  ke  Pegadaian  syariah  Cabang Hasanuddin.
b. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin selanjutnya mengirim tim seles untuk memastikan ulang dokumen keabsahan calon  nasabah dan melakukan survey lokasi nasabah.
c. Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya  dilakukan  oleh  tim  analisis  mikro  Pegadaian  Syariah  Cabang Hasanuddin  untuk  melakukan  survey analisis kelayakan usaha calon  nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI Checking yaitu:
1) Karakter  (Character)  Tim  analis  pegadaian  syariah  Cabang  Hasanuddin menilai  berdasarkan  karakter  nasabah  yang  dapat  dilihat  dari  kehidupan keluarga  serta  lingkungan  tetangga  dan  pendapat  wawancara  tetangga sekitarnya.
2) Kondisi usaha (Condition) Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus  berjalan  lebih  dari  1  tahun,  serta  usaha  yang  dijalankan  harus  baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan reseller, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah UPS Pattallassang dapat memantau usaha nasabah.
3) Kemampuan  (Capacity)  Tim  analisis  menilai  kemampuan  nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, andal dan tangguh  dalam  pengelolaan  usahanya.  Dan  kemampuan  untuk  memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga.
4) Jaminan  (Collateral)  Jaminan  yang  dimiliki  calon  nasabah  harus  sesuai dengan  aturan  pegadaian  syariah  yaitu  berupa  kendaraan  bermotor  atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maximal 5 tahun dari pembelian, kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota,
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
jenis dan merek kendaraan merupak jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.
5) Modal (Capital) Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah  dijalankan  nasabah  dan  kondisi  usaha  nasabah  serta  berdasarkan kentuan penilaian tim analis Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.
6) BI  Checking  Tim  analis  selanjutnya  memastikan  nasabah  tidak  pernah melakukan  pembiayaan  bermasalah  atau  kredit  macet  pada  lembaga keuangan  lainnya.  Dengan  mengecek  data  nasabah  pada  program  Bank Indonesia  yaitu  BI  Cheking.  BI  Chaking  dilakukan  agar  mengantisipasi terjadinya kredit macat pada nasabah.
d. Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survey kelayakan usaha calon nasabah dan approve pembiayaan.
e.  Deputi  memberikan  berkas  pengajuan  pembiayaan  nasabah  pada  pinca  atau pimpinan cabang Pegadian Syariah Cabang Hasanuddin dan disetujui Setelah itu  dikembalikan  ke  UPS  Pattallassang  untuk  Dicairkan  dananya.  Pemberian jumlah  dana  pembiayaan  berdasarkan  tahapan  izin  manajemen  Pegadaian Syariah Pattallassang. yaitu
1) Pimpinan Cabang Rp.25.000.000 - Rp. 100.000.000
2) Deputi area Gowa Rp. 100.000.000 - Rp. 150.000.000
3) Pimpinan pusat Rp.150.000.000 – Rp. 200.000.000
f. Pinca, notaris serta nasabah menandatangni akad pembiayaan ARRUM BPKB. g.  Pengelola  agunan  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  menyimpan  marhun yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
h.  Kasir  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  melakukan  pencairan  dana  pada nasabah dan nasabah menerima dana pembiayaan.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Gadai Syariah pada Pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadian Syariah UPS Pattallassang
Dalam prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota  pembiayaan  tidak  bertentangan  dengan  syariah  serta  mengkaji  apakah kebutuhan  pembiayaan  telah  sesuai  dengan  jenis  pembiayaan  yang  berdasarkan prinsip syariah.
Muhammad  Ramadhan,  Pengelola  Unit  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang  mengatakan:  “Akad  yang  digunakan  pada  produk  pembiayaan ARRUM BPKB adalah akad Rahn”. 17
17 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
Dilihat dari akad yang digunakan menurut wawancara dengan Pengeloa Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menuturkan bahwa akad yang digunakan secara keseluruhan dari produk pembiayaan ARRUM BPKB yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang adalah akad Rahn. Di dalam akad rahn  ini  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallssang Rahn yang  dimaksud  adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 18
Pengertian  akad rahn adalah  sebuah  perjanjian  dalam  sistem pinjaman syariah di  mana  pihak  pemberi  pinjaman  akan  menahan  salah  satu  harta  milik  si peminjam. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yarg  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atas  kesepakatan  antara  bank  dan  pihak  lain  yang dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil . 19 Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang  diberikan  kepada  pihak  pengguna  dana  berdasarkan  pada  prinsip  syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.
Harta tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dapat juga kita sebut sebagai agunan atau  gadai.  Orang  yang  menerima  pinjaman  dan  menggadaikan hartanya  disebut  sebagai rahin .  Sedangkan  orang  yang  memberi  pinjaman  dan menerima  harta  jaminan  disebut murtahin .  Apabila  pihak  peminjam  tidak  dapat membayar  seluruh  atau  sebagian  utang,  harta  yang  digadaikan  tersebut  akan digunakan untuk melunasinya.
Muhammad  Ramadhan,  Pengelola  Unit  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang mengatakan: “Produk pembiayaan ARRUM BPKB sudah sesuai dengan  aturan  syariah  yaitu  menggunakan  Akad  Rahn  pedomannya  yaitu Dalam DSN-MUI  Nomor:25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Pembiayaan  Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). 20
Dilihat  dari  segi  akad  yang  digunakan  oleh  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah Rahn . Hal ini sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  Nomor:25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Ar-rahn
18 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
19 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992,” Tentang Perbankan 1998.
20 Muhammad Ramadhan (37 tahun), Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah UPC Pattallassang, Wawancara , Gowa, 06 Maret 2023.
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
yang menjelaskan bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi di Pegadaian Syariah adalah Akad Ar-rahn.
Ketentuan  hukum  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ar-rahn ini adalah sebagai berikut: 21
Pertama: Hukum
Bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Kedua: Ketentuan Umum Rahn
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin . Pada prinsipnya, Marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh Murtahin kecuali  seizin Rahin ,  dengan  tidak mengurangi  nilai Marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar  pengganti  biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun pada  dasarnya  menjadi  kewajiban Rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh Murtahin ,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin .
4.  Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan Marhun tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk  segera melunasi utangnya.
b.  Apabila Rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
c.  Hasil  penjualan Marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin .
Ketiga: Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)
1.  Barang  jaminan (marhun) harus  berupa  harta (mal) berharga  baik  benda bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang  boleh  dan  dapat  diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
2.  Dalam  hal  barang  jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian  dari kepemilikan  Bersama/part  of  undivided  ownership),  makamusya  '  yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
21 https://dsnmui.or.id/ diakses tanggal 30 April 2023, Pukul 19.04
3.  Barang  jaminan (marhun) boleh  diasuransikan  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
Keempat: Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang;
2.  Utang  harus  bersifat  mengikat  (lazim),  yang  tidak  mungkin  hapus  kecuali setelah  dibayar  atau  dibebaskan  (fatwa  DSN-MUI  Nomor:11/DSN- MUIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
3.  Utang  harus  jelas  jumlah  (kuantitas)  danlatau  kualitasnya  serta  jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu      pembayaran;
5.  Apabila  jangka  waktu  pembayaran  utang/pengembalian  modal  diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
a. mengenakan ta 'widh dan ta 'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
b.  mengenakan  pembebanan  biaya  riil  dalam  hal  jangka  waktupembayaran utang diperpanjang.
Kelima Ketentuan terkait Akad Rahn
1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun) ;  namun  agar  pemegang  amanah  tidak  melakukan  penyimpangan perilaku  ( moral  hazard ),  Lembaga  Keuangan  Syariah  boleh  meminta  barang jaminan (marhun) dari  pemegang  amanah  ( al-Amin ,  antara  lain syarik; mudharib , dan musta j'ir ) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan ( marhun ) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang  amanah  ( al-Amin ,  antara  lain syarik,  mudharib ,  dan musta  'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
a. Ta 'addi (Ifrath) , yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
b. Taqshir  (tafrith) ,  yaitu  tidak  melakukan  sesuatu  yangboleh/semestinya dilakukan; atau
c. Mukhalafat  al-syuruth ,  yaitu  melanggar  ketentuan-ketentuan  (yang  tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakatipihak-pihak yang berakad;
Keenam: Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin
1) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli ( al-bai' ) yang pembayarannya  tidak  tunai,  maka  pendapatan Murtahin hanya  berasal  dari keuntungan ( al-ribh ) jual-beli;
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235
2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-menyewa ( ijarah ) yang  pembayaran  ujrahnya  tidak  tunai,  maka  pendapatan  Murtahin  hanya berasal dari ujrah ;
3) Dalam  hal rahn  (dain/marhun  bih) terjadi  karena  peminjaman  uang  (akad qardh ),  maka  pendapatan Murtahin hanya  berasal  dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah;
4) Dalam  hal  rahn  dilakukan  pada  akad  amanah,  maka  pendapatanlpenghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (Syarik- Pengelola/ Mudharib) ;
Ketujuh: Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn
(1) Akad Rahn berakhir  apabila Rahin melunasi  utangnya  atau  menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan Marhun kepada Rahin ;
(2) Dalam  hal Rahin tidak  melunasi  utangnya  atau  tidak  menyelesaikan kewajibannya  pada  waktu  yang  telah  disepakati,  maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
(3) Setelah  dilakukan  pemberitahuan/peringatan,  dengan  memper-hatikan  asas keadilan  dan  kemanfaatan  pihak-pihak, Murtahin boleh  melakukan  hal-hal berikut:
(a) Menjual  paksa  barang  jaminan  ( marhun )  sebagaimana  diatur  dalam substansi  fatwa  DSN-MUI  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
b) Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga  ( tsaman )  jual  marhun  dengan  utang  ( dain )  atau  modal  ( ra'sul  mal ), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).
Kedelapan: Wanprestasi dalam Rahn
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  lembaga penyelesaian  sengketa  berdasarkan  syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah.
Kesembilan: Ketentuan Tambahan Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari temyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  disempurnakan  sebagaimana mestinya.
Kesepuluh: Ketentuan Penutup
1.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan  disempurnakan  sebagai- mana mestinya.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  PT.  Pegadaian Syariah  UPS  Pattallassang  tentang  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pembiayaan  ARRUM  BPKB  di  Pegadaian  Syariah”  maka  peneliti  dapat mengambil  kesimpulan  bahwa  Pembiayan  ARRUM  BPKB  telah  memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku sebagai berikut:
1. PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menggunakan akad Rahn Untuk pembiayaan ARRUM BPKB yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah UPC  Pattallassang  kepada  Nasabah.  Di  dalam  Akad Rahn menahan  harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
2. PT.  Pegadaian  Syariah  UPS  Pattallassang  pada  praktiknya  terhadap Pembiayaan  ARRUM  BPKB  Produk Ar-Rahn Usaha  Mikro  ditinjau  dari Hukum  Islam  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:25/DSN- MUI/III/2002  tentang  Pembiayaan  Yang  Disertai Rahn (Al-Tamwil  Al- Mautsuq  Bi  Al-Rahn).  Yang  menjelaskan  bahwa  salah  satu  akad  yang  di gunakan pada Pegadaian Syariah adalah akad Rahn.

## 2. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian Syariah  UPS  Pattallassang,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang sebagai berikut:
1. PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang hendaknya melakukan sosialisasi ke  pemukiman  masyarakat  khususnya  masyarakat  muslim  mengenai Produk-produk  di  Pegadaian  Syariah  Khususnya  Produk  ARRUM,  agar kiranya  masyarakat  mengetahui  secara  detail  mengenai  mekanisme  yang digunakan untuk pinjaman usaha dengan jaminan kendaraan bermotor.
2. Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkompeten  dalam  hal praktek  muamalah  yang  sesuai  dengan  Syariah  Islam.  Dengan  SDM  yang memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dan  berkompeten  dapat  meningkatkan kinerja dan daya saing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 219-235

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995. Huda,  Nurul  dan  Mohammad  Heykal. Lembaga  Keuangan  Islam. Jakarta:  Kencana Prenada Group, 2015.
Mardani. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1991.
S. Pradja, Juhaya. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

## Jurnal
Awaluddin,  Murtiadi  “Penguatan  Peran  Perguruan  Tinggi  Islam  Dalam  Mendorong Pengemmbangan Lembaga Keuangan di  Indonesia”. Iqtisaduna , Vol  4 No.2, Desember (2018).
Faturahman, Ahmad dan Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”. El-Iqtishady , No.2 Desember (2021). Mawar, Mayasari, Hamsir, Muhammad Anis, “Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad Murabahah Pada Bank  Syariah Indonesia Watampone”. El-Iqtishady 3,  No.1 Juni (2021)
Mufrih,  Adi  Nurhani,  dkk.  “Sistem  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ”. Iqtishaduna  2 ,  No.  2, September (2020).
Azis,  Muh  Ansar,  Nila  sastrawati,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah ”, Iqtishaduna 1, No.2 Januari (2020).
Muhammad,  Mahmudah  Mulia,  “Membangun  Sistem  Ekonomi  Islam  Berorientasi Kesalehan Sosial”. El-Iqtishady 1, No. 1 Juni (2019).
Muhammad, Mahmudah Mulia , “Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”. El-Iqtishady 1, No. 2 Desember (2019).
Suriyadi  dan  Ashar  Sinilele.  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhdap  Praktik Utang  Piutang  Di  Kecamatan  Malangke,  Kabupaten  Luwu ” . El-Iqtishady 4, No. 1. Juni (2022).

## SITUS
“Fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Ar-rahn ”. Situs Resmi DSN- MUI. https://dsnmui.or.id/ (30 April 2023).
“Pegadaian  Syariah  Perusahaan  Milik  BUMN ”,  Situs  Resmi  BUMN. https://bumn.go.id, (6 Maret 2023).

## WAWANCARA
Ramadhan,  Muhammad  (37  Tahun),  Pengelola  Unit  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang Kab.Gowa, Gowa, 6 Maret 2023.
Nurmiati  (65  Tahun),  selaku  nasabah  produk  ARRUM  PT.  Pegadaian  Syariah  UPS Pattallassang Kab.Gowa, Gowa, 6 Maret 2023

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Republik  Indonesia.  “Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998, Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan”, 1998.