## Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta)
Okie Bismakuncara 1 , Inayati 2

## ABSTRAK
Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan  hukum  yang  hendak  melakukan  aktivitas  pembangunan  di  DKI  Jakarta.  Namun  saat  ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel  dan  perkantoran  sedangkan sisanya  adalah  hunian.  Salah  satu sebab masyarakat  keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek  yang  tidak  murah.  Menyadari  hal  tersebut  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  berupaya untuk  menyajikan  jasa  arsitek  gratis  untuk  membantu  masyarakat  memenuhi  persyaratan  izin mendirikan  bangunan  yang  wajib  dimiliki  apabila  membangun  dan  memiliki  hunian.  Namun dalam  pelaksanaan  program  jasa  arsitek  gratis  masyarakat  masih  sedikit  yang  memanfaatkan program  tersebut  dikarenakan  harus  memenuhi  syarat  dan  tambahan  khusus  yang  dicantumkan sehingga  tidak  semua  masyarakat  yang  hendak  mengajukan  izin  mendirikan  bangunan  hunian bisa  mengajukan  jasa  arsitek  gratis.  Penelitian  dilakukan  dengan  kualitatif  untuk  mendalami bagaimana  program jasa  arsitek  gratis  diluncurkan hingga  diterapkan  kepada masyarakat  dilihat dari  sudut  pandang  pembuat  program,  pelaksana  program,  pengawas  program,  dan  masyarakat. Hasil  dari  temuan  yaitu  dari  sudut  pandang  masyarakat  yaitu  belum  mengetahui  keberadaan program  dan  syarat  dan  ketentuan  yang  diterapkan  bersifat  situasional,  sedangkan  dari  sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan  program  tidak  memiliki  batasan  dan  akan  merugikan  pelaku  arsitek  profesional lain.
Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Jasa Arsitek Gratis, Evaluasi Program

## ABSTRACT
Building  Construction  Permit  is  a  document  for  every  individual  or  legal  entity  that  wants  to carry out development activities in DKI Jakarta. But currently there are 20,000 buildings that are standing  but  do  not  have  permits  where  178  buildings  are  hotels  and  offices  while  the  rest  are residential.  One  reason  for  the  public's  objection  in  fulfilling  the  requirements  for  residential building permits in DKI Jakarta is that architects services are not affordable. Realizing this, the Government of DKI Jakarta seeks to provide architectural services to help the community fulfill the requirements of building permits that must be owned when building and owning a residence. However, in the implementation of the architectural services program, there are still few people who utilize the program because they have to fulfill additional requirements that are included so that not all people who want to apply for residential building permits can apply for architectural services.  The  research  was  conducted  qualitatively  to  explore  how  the  architectural  service program was launched to be applied to the community from the point of view of program makers, program implementers, program supervisors, and the community. The results of the findings are
1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Email : obismakuncara@gmail.com, okie.bismakuncara@ui.ac.id
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Email : Inayati.hifni@gmail.com
from the point of view of the community that is not yet aware of the existence of the program and the terms and conditions applied are situational, while from the program implementing point of view  there  is  no  clarity  about  the  object  of  the  program,  so  it  is  feared  the  program  has  no limitations and will harm other professional architect.
Keywords: Building Construction Permit, Providing Architect Services, Evaluation Program

## PENDAHULUAN
Pentingnya  memiliki  bangunan  yang disertai  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) adalah  untuk  menjamin  keandalan  bangunan, keamanan dari pemilik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta mengatur pemanfaatan  ruang  dengan  baik  (Herea  dan Ungureanu,  2018:  89).  Menurut  Utrecht,  izin merupakan  sebuah  aktivitas  yang  dibatasi  dan untuk  mengaksesnya  maka  diharuskan  untuk memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah diatur oleh pemerintah (Adrian Sutedi, 2011:167 dalam Cahyani 2018).
Bangunan  yang  didirikan  pada  zonasi yang tidak sebagaimana mestinya, seperti pada zona  hijau  sebagai  habitat  dari  tumbuh- tumbuhan  untuk  melangsungkan  hidup  dan berfungsi  juga  sebagai  sumber  resapan  air tanah  akan  berdampak  pada  keseimbangan ekosistem  (Dominicus;  2018).  Apabila    kese- imbangan  ekosistem  tersebut  terganggu  maka tentunya  pada  masa  yang  akan  datang  akan terjadi  ketidak-seimbangan  alam  seperti  tanah longsor  di  Kalisari,  dimana  rumah  tersebut dibangun  pada  zona  hijau  sehingga  kualitas tanah  yang  seharusnya  bisa  menyerap  air dengan  baik  menjadi  berkurang  daya  serapnya di-karenakan  fungsi  lahan  yang  digunakan tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya  (Ryana Aryadita Umasugi, 2018).
Penyelenggaraan  bangunan  gedung  di DKI  Jakarta  terdiri  atas  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB),  Sertifikat  Laik  Fungsi Bangunan  (SLF),  bukti  kepemilikan  bangunan gedung dan persetujuan rencana teknis bongkar bangunan  gedung  yang  semuanya  diatur turunannya  dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor 129  Tahun  2012.  Izin  Mendirikan  Bangunan gedung  dapat  berupa  aktivitas  membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi  bangunan  gedung  sesuai  dengan
persyaratan  administratif  dan  teknis  yang berlaku,  IMB  diterbitkan  sebelum  aktivitas pembangunan,  perubahan,  serta  perluasan dilakukan.  Sehingga  setiap  aktivitas  dalam penye-lenggaraan  bangunan  di  DKI  Jakarta wajib  memiliki  administrasi  tersebut.  Sebelum melakukan tahapan pembangunan maka masyarakat  perlu  mengetahui  terlebih  dahulu kewajiban-kewajiban  yang  melekat  pada  hak- hak  atas  tanah  yang  dimiliki  yang  didalamnya terdapat  hak-hak  publik  seperti  rencana pembangunan  jalan  dan  saluran  air  oleh pemerintah,  rencana  jalur  hijau  dan  ekosistem lainnya,  serta  zonasi  yang  tertuang  didalam Ketetapan  Rencana  Kota  (KRK)  yang  menjadi salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  IMB. Berikut  ini  klasifikasi  IMB  di  DKI  Jakarta menurut tingkat kewenangan:

## Tabel 1 Klasifikasi IMB Di Wilayah DKI Jakarta
Klasifik asi IMB Tingkat Kewenangan Deskripsi Bentuk-bentuk Tipe A Provinsi Non hunian kompleks memerlukan sidang pertimbangan
Bangunan tinggi, bangunan cagar budaya, bangunan yang mengubah bentang alam Tipe B Kota/ Kabupaten Administrasi Non hunian yang tidak memerlukan sidang pertimbangan
Bangunan komersial, bangunan hunian komersial (hotel/kos) Tipe C Kecamatan Hunian Rumah tinggal Tipe D Kelurahan Hunian sederhana Hunian dibawah 100 meter
(Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012)
Senada  dengan  asas  kecepatan,  kemu- dahan,  keterjangkauan  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) menghadirkan  inovasi-inovasi  untuk  mem- peringkas  tahapan  serta  persyaratan  dalam
pengajuan  IMB.  Inovasi  ini  didesain  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat namun  dengan  tidak  mengesampingkan  asas akuntabilitas.  Berikut  ini  adalah  inovasi- inovasi  yang  telah  dihadirkan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPTSP.

## Tabel 2 Inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pelayanan Bangunan
No Inovasi Ketentuan Khusus 1 Izin  Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis 1. Luas  Tanah  Maksimal  100  m 2
pada tingkat kelurahan
2. Luas  Tanah  dari  100  m 2 hingga
200 m 2 pada tingkat kecamatan 3. Dibangun pada tanah kosong 2. IMB 3.0 (IMB
1. Luas  Tanah  Maksimal  100  m 2 pada tingkat kelurahan 2. Luas  Tanah  dari  100  m 2 hingga 200 m 2 pada tingkat kecamatan 3. Dibangun pada tanah kosong (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Apabila  melihat  dari  ketentuan  khusus yang  ada  pada  tabel  2  maka  regulasi  tersebut seharusnya  dapat  diterapkan  pada  IMB  tipe  C dan  D.  Dikutip  dari  Indopos  jumlah  bangunan yang  melanggar  izin  di  Jakarta  jumlahnya mencapai  20.000  (Muhammad  Izzul  Mutho, 2018).  Bangunan-bangunan  yang  melanggar tersebut  terdiri  atas  bangunan  hotel  dan perkantoran  sebanyak  178  gedung,  sedangkan sisanya adalah perumahan. Pelanggaran dikategorikan  tidak  memiliki  IMB  maupun menyalahi  IMB.  Berikut  ini  adalah  sebab  dari masyarakat malas untuk mengurus IMB.
Gambar 1 Sebab Masyarakat Malas Untuk Mengurus

## IMB Hunian di DKI Jakarta
(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Bila  melihat  dari  gambar  1.1  biaya arsitek  dalam  membangun  rumah  tinggal  bagi masyarakat dianggap memberatkan. Menyadari permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  telah  memberikan  solusi  berupa program  IMB  dengan  jasa  arsitek  gratis  bagi rumah tinggal yang diluncurkan oleh Gubernur DKI  Jakarta  pada  Januari  2016  (Ghoida Rahmah,  2016).  Berikut  ini  adalah  data pengajuan  IMB  di  DKI  Jakarta  pada  tahun 2017 melalui DPMPTSP.

## Tabel 3 Data IMB Per Wilayah Administratif Tahun 2017
Wilayah administratif IMB tipe A IMB tipe B IMB tipe C IMB tipe D Jakarta Pusat 0 487 779 9 Jakarta Timur 193 434 2378 121 Jakarta Selatan 0 799 2016 79 Jakarta Barat 1 346 1945 68 Jakarta Utara 0 490 1994 110
(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Data diatas merupakan jumlah
perizinan bangunan yang memenuhi persyaratan  pengajuan  IMB  sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  Nomor  129  Tahun  2012, untuk  pengajuan  IMB  yang  dikategorikan hunian  atau  rumah  tinggal  (bukan  hunian vertikal  seperti  apartemen)  dikategorikan  IMB tipe  C  dan  D  untuk  Jakarta  Timur  berjumlah 2499,  Jakarta  Utara  berjumlah  2104,  Jakarta Selatan berjumlah 2095, Jakarta Barat berjumlah  2013,  dan  Kepulauan  Seribu berjumlah 788. Berikut ini dibawah adalah data tabel jumlah warga yang mengajukan permohonan  IMB  dengan  jasa  arsitek  gratis dan IMB 3.0 sebagai inovasi untuk masyarakat dalam  pengajuan  IMB  di  DKI  Jakarta  sesuai dengan  ketentuan  Surat  Edaran  Kepala DPMPTSP nomor 31/SE/2016 dan 70/SE/2016. Malas Urus IMB Rumah Kewajiban dalam KRK Regulasi yang berbelit Ketidakpastia n waktu penyelesaian Tahapan yang tumpang tindih Lokasi pengajuan yang tidak terintegrasi Belum urus bukti kepemilikan tanah Biaya Arsitek yang dianggap tidak murah
Tabel 4 Jumlah Warga Yang Mengakses Program IMB Jasa Arsitek Gratis Dan
Program IMB 3.0 Tahun 2017 Wilayah Administrasi Program IMB dengan jasa arsitek gratis Program IMB 3.0 Jakarta Pusat 16 8 Jakarta Timur 6 10 Jakarta Selatan 6 10 Jakarta Barat 5 8 Jakarta Utara 1 6 Kepulauan Seribu 7 0

## (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 terdapat kesenjangan  antara  jumlah  permohonan  IMB tipe  C  dan  D  yang  masuk  dengan  jumlah  izin mendirikan    bangunan  dengan  jasa  arsitek gratis  pada  masing-masing  wilayah  di  lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam  pelaksanaan  program  jasa  arsitek  gratis di  DKI  Jakarta.  Serta  untuk  menganalisis evaluasi  program  IMB  dengan  jasa  arsitek gratis  pada  DPMPTSP  Provinsi  DKI  Jakarta ditinjau dari konsep evaluasi  program Context Input  Process  Product (CIPP)  oleh  D.L. Stufflebeam yang menekankan pada perencanaan  hingga  pelaksanaan  serta  manfaat yang diperoleh.

## KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

## Evaluasi Program CIPP
Evaluasi program model
CIPP (Stufflebeam,  2000:  279)  dikonfigurasikan untuk  digunakan  dalam  evaluasi  internal  yang dilakukan  oleh  organisasi  untuk  menilai kebutuhan, masalah, dan peluang sebagai dasar untuk  menentukan  tujuan  dan  prioritas  dan menilai  signifikansi  hasil.  Evaluasi  program model CIPP ( Context, Input, Process, Product ) antara lain:
1. Evaluasi konteks ( Context ) Evaluasi konteks menilai kebutuhan, permasalahan,  keahlian  yang  dibutuhkan, serta  program  pendanaan.  Evaluasi  konteks dapat  dilaksanakan  sebelum,  selama,  dan setelah program diterapkan.
2. Evaluasi masukan ( Input ) Evaluasi proses adalah pemeriksaan berkelanjutan  pada  implementasi  rencana ditambah  dokumentasi  proses,  termasuk perubahan  dalam  rencana  serta  kelalaian utama  dan  /  atau  pelaksanaan  prosedur tertentu yang buruk.
3. Evaluasi proses ( Process ) Evaluasi proses adalah pemeriksaan berkelanjutan  pada  implementasi  rencana ditambah  dokumentasi  proses  (Sawitri; 2017),  termasuk  perubahan  dalam  rencana serta kelalaian utama dan / atau pelaksanaan prosedur  tertentu  yang  buruk.  Salah  satu tujuannya  adalah  untuk  memberikan  umpan balik kepada staf dan manajer tentang sejauh mana  staf  melaksanakan  kegiatan  yang direncanakan.
4. Evaluasi produk ( Output )
Tujuan  dari  evaluasi  produk  adalah  untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai pencapaian  perusahaan.  Tujuan  utamanya adalah  untuk  memastikan  sejauh  mana program  berjalan  dan  memenuhi  kebutuhan bagi penerima manfaat.
Berdasarkan  konsep  CIPP  disusun operasionalisasi konsep yang dikaitkan dengan program  jasa  arsitek  gratis,  operasionalisasi konsep yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

## Tabel 5 Operasionalisasi Konsep
Dimensi Indikator Ukuran Evaluasi konteks Merinci kebutuhan yang belum terpenuhi • Mengecek latar belakang diluncurkannya program
• Mengecek dasar hukum
Dimensi Indikator Ukuran penyelenggaraan program • Melihat kembali program serupa yang pernah atau sudah berjalan • Membandingkan permasalahan dengan tujuan program Menyesuaikan definisi program izin mendirikan bangunan dengan jasa arsitek gratis bagi masyarakat menegah kebawah • Membandingkan antara definisi dari masyarakat menengah kebawah dari sudut pandang pengawasan pembangunan dengan definisi nomenklatur jasa arsitek gratis Mengidentifik asi penerima manfaat yang dituju dan menilai kebutuhan dari penerima manfaat • Mengecek ketersediaan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap perizinan
bangunan • Membandingkan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat pada izin mendirikan bangunan tipe hunian dengan izin mendirikan bangunan dengan jasa arsitek gratis • Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan program • Memastikan keterlibatan pihak- pihak yang berkepentingan dalam penyusunan program Evaluasi masukan Sumber daya manusia • Kesesuaian beban kerja dengan jumlah personil • Melihat posisi yang ditempati petugas per unit pelayanan Mengidentifik asi syarat dan ketentuan • Membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi izin mendirikan bangunan tipe hunian dengan izin Dimensi Indikator Ukuran mendirikan bangunan dengan jasa arsitek gratis • Membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku dan jumlah permohonan serta operasionalisasi Sarana dan peralatan pendukung • Kesesuaian beban kerja dengan jumlah sarana dan peralatan pendukung Prosedur dan aturan yang diperlukan • Melihat ketersediaan standar operasional prosedur
• Melihat relevansi standar operasional prosedur terhadap kebutuhan pemohon
Perlu adanya pembatasan jumlah permohonan yang masuk • Mereview pembatasan jumlah permohonan
• Membandingkan dengan izin mendirikan bangunan hunian non jasa arsitek Evaluasi proses Mendeteksi rancangan prosedur tahap implementasi • Kesesuaian antara prosedur dengan pelaksanaan program Kemampuan petugas dalam menerapkan program • Memastikan pegawai bekerja dalam bidang yang sesuai dengan konteks program (standar operasional prosedur) Mereview pelaksanaan program • Membandingkan antara tujuan program dengan pelaksanaan
• Melihat kondisi bangunan saat pengajuan izin mendirikan bangunan
(sudah/belum terbangun) • Melihat hambatan dalam pelaksanaan program Evaluasi produk Keberlanjutan program • Membandingkan tujuan program dengan penerapan program
• Membagi segmentasi masyarakat yang
Dimensi Indikator Ukuran mengajukan izin mendirikan bangunan dengan jasa arsitek gratis serta memastikan masukan yang diberikan masyarakat per segmentasi tersebut Manfaat dari program • Memastikan manfaat yang diterima masyarakat

## Penelitian-Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  terdahulu  tentang evaluasi  program  yang  pertama  yaitu  merujuk pada  penelitian  berjudul  Evaluasi  Program Penguatan  Perempuan  Usaha  Kecil  (PUK) (Evaluasi Sumatif Terhadap Program Penguatan  PUK  Yang  Dilakukan  Asosiasi Pendamping  Perempuan  Usaha  Kecil  Di  Solo) oleh  Agus  Cahyanto.  Penelitian  tersebut membahas  tentang  pencapaian  tujuan  program PUK  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi. Dalam program tersebut masih belum mencapai  sasaran  dalam  peningkatan  laba, sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi yaitu  dalam  input  dan  proses.  Sehingga  dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan adanya indikator-indikator  dalam  outcome  untuk menentukan besaran PUK.
Tinjauan  pustaka  yang  kedua  yaitu penelitian  yang  berjudul  Evaluasi  Program Pemberdayaan  Pemuda  Pada  Rumah  Susun Angke  Tambora  Di  DKI  Jakarta  oleh Muhamad Muhadzab, dalam penelitian tersebut menyorot  pada  pemerintah  dan  komunitas pemuda dalam pelaksanaan serta mengevaluasi,  sehingga  penelitian  dilakukan pada  satu  sudut  pandang  saja.  Dalam menjalankan  program  secara  keberlanjutan perlu  adanya  partisipasi  aktif  dari  pemuda, serta perlu adanya data  pemberdayaan pemuda sehingga dapat diketahui besaran manfaat yang didapat  dengan  adanya  program  tersebut. Perbedaan  dengan  penelitian  tersebut  yaitu fokus  yang  hanya  pada  satu  sudut  pandang saja,  dimana  pemuda  sebagai  pelaksana  dan sasaran program. Tinjauan pustaka yang ketiga
berjudul  Evaluasi  Program  Pemberdayaan Masyarakat  Kasus  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK)  Di  Kabupaten  Bogor  oleh Haryono menjelaskan bahwa evaluasi program diperlukan  untuk  melihat  dampak  suatu program  yang  tidak  direncanakan  seperti semula  karena  berhubungan  dengan  ketidak- pastian  lingkungan  dan  kemampuan  adminis- trasi  dalam  melaksanakan  suatu  program, sehingga dalam praktiknya akan ditemui keter- batasan.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  sebe- lumnya  yang  berkaitan  dengan  evaluasi program  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Evaluasi program menyorot pada perencanaan dan pelaksanaan
2. Evaluasi  program  dapat  terlihat  dari beberapa  dimensi  seperti  pembuat  kebi- jakan,  pelaksana  kebijakan,  dan  penerima manfaat program tersebut
3. Agar  program  dalam  pelaksanaannya  dapat berjalan  dengan  baik  maka  memerlukan dasar hukum yang kuat
4. Program  yang baik  sebaiknya dapat  diakses oleh  penerima  manfaat  dari  program tersebut

## METODE
Penulis  melakukan  penelitian  kualitatif yaitu  untuk  mendapatkan  pengalaman  yang dimiliki  oleh  pemangku-pemangku  kepen- tingan  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kebijakan seperti pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat  selaku  penerima  manfaat  yang menjadi  obyek  program.  Selain  itu  juga  untuk menggali  apa  yang  sedang  terjadi  dalam pelaksanaan, dikarenakan pelaksanaan kebijakan  memiliki  karaktersitik  berbeda-beda di  masing-masing  wilayah.  Teknik  pengum- pulan data menggunakan observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.    Berikut  ini adalah  informan  yang  berkaitan  dengan penelitian

## Tabel 5 Informan
Fungsi Posisi Pembuat kebijakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Pelaksana Kebijakan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaksana Kebijakan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksana Kebijakan Personil Arsitek Pengawas kebijakan Kepala Seksi pada Dinas Cipta Karya, Ketataruangan, dan Pertanahan Pengawas kebijakan Ikatan Arsitek Indonesia

## Masyarakat Pemohon IMB tipe C dan D
Penulis  berperan sebagai pelaku-pelaku aktivitas  dalam  proses  IMB  jasa  arsitek  gratis. Peneliti  akan  mengikuti  alur  sebagai  pemohon IMB  dengan  jasa  arsitek  gratis,  dimulai  dari proses pengajuan berkas oleh pemohon dengan memenuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang telah  diterapkan  serta  alur  yang  harus  dilalui oleh  pemohon.  Penulis  juga  membandingkan antara  izin  mendirikan  bangunan  dengan  jasa arsitek  gratis  dengan  pengajuan  IMB  tipe  C dan D yang merupakan tipe hunian, setelah itu peneliti juga mengikuti alur pemrosesan berkas secara  internal  administrasi  oleh  petugas  pada DPMPTSP  dimulai  dari  petugas front  office, back  office ,  tim  ukur  lapangan,  serta  otorisasi pada tingkat kepala unit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Belum Mengajukan IMB
Dengan Jasa Arsitek Gratis
Penulis  menelusuri  alur  pemohon  IMB tipe  hunian  dengan  cara  mengajukan  ke  Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kecamatan Sawah  Besar  yang  telah  menerbitkan  lima produk  IMB  dengan  jasa  arsitek  gratis  pada tanggal  24  April  2019.  Sebelum  penulis mendatangi  unit  pelayanan,  penulis  mencoba untuk  mengakses  website  resmi  DPMPTSP
(pelayanan.jakarta.go.id), penulis hanya mendapatkan  informasi  mengenai  pengurusan Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  dan  Tanda Daftar  Perusahaan  di  jakevo,  proses  serta laporan  kegiatan  penanaman  modal  di  DKI Jakarta,  fitur  livechat  dan  videocall,  kanal- kanal  penyampaian  pengaduan,  layanan  Antar Jemput  Izin  Bermotor,  hasil  survei  kepuasan masyarakat, maklumat pelayanan, serta registrasi  laporan  PPATK,  tidak  ada  informasi mengenai  program  jasa  arsitek  gratis,  begitu pula  ketika  penulis  mengakses  formulir  izin mendirikan bangunan.
Saat penulis mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada banner ataupun  informasi  lainnya  mengenai  program IMB  jasa  arsitek  gratis.  Penulis  mendapatkan informasi  mengenai  beberapa  persyaratan dalam  pengajuan  KRK  yang  memang  menjadi rangkaian  dalam  pengajuan  IMB.  KRK merupakan  informasi  tentang  persyaratan  tata bangunan  dan  lingkungan  yang  diberlakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada  lokasi tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang Bangunan  dan  Gedung.  Menurut  keterangan dari dari petugas front office di Unit Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kecamatan  Sawah  Besar, Astrid  Pradina  mengatakan  bahwa  dalam pemenuhan  syarat  dan  ketentuan  yang  paling sulit  dilengkapi  oleh  pemohon  adalah  bukti kepemilikan  tanah.  Sesuai  dengan  ketentuan dalam  persyaratan  dalam  Peraturan  Gubernur Nomor  47  Tahun  2017  status  tanah  yang diperbolehkan untuk mengajukan KRK adalah:
1. Sertipikat  Hak  Milik/Sertipikat  Hak  Guna Bangunan/Sertipikat  Hak  Pakai  /Sertipikat Hak Pengelolaan
2. Girik/Verpounding/Surat  tanah  lainnya dilengkapi dengan Pernyataan tidak sengketa  yang  diketahui  lurah,  Surat penguasaan fisik tanah
3. Surat  Keterangan  Aset  dari  BPAD Provinsi  DKI  Jakarta  atau  KIB  (Kartu inventaris  barang)  apabila  lahan  yang
dimiliki  tidak  memiliki  sertipikat  tanah dan  merupakan  lahan  milik  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya  apabila  berkas  memenuhi persyaratan  maka  berkas  akan  diproses  untuk menunggu  antrian  mengukur,  untuk  kondisi normal  maka  diperlukan  satu  hingga  lima  hari kerja. Petugas akan datang dengan sebelumnya menghubungi  pemohon,  dalam  pengukuran petugas  akan  memastikan  kesesuaian  antara peta  yang  tercantum  dalam  sertipikat,  lalu mengukur  batasan-batasan  yang  tertuang  di dalam  peta  operasional.  Selanjutnya  petugas akan membawa kembali untuk dituangkan pada peta KRK dan didalamnya tertuang kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon. Bagi  beberapa  pemohon  yang  keberatan dengan  kondisi  tersebut  akan  melakukan komplain,  sesuai  dengan  ketentuan  pada Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014 komplain  dapat  diajukan  pada  Dinas  Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP).
Selanjutnya  penulis  mencoba  untuk mengajukan  IMB  hunian  dengan  luas  delapan puluh  meter  persegi,  penulis  mengajukan berdasarkan  persyaratan  yang  tertuang  dalam website  pelayanan.jakarta.go.id  penulis  tidak mendapati  perbedaan  persyaratan  pada  saat berkas  diajukan.  Didalam  persyaratan  tersebut penulis  menyoroti  adanya  persyaratan  gambar arsitek, padahal penulis akan mengajukan IMB jasa  arsitek  gratis.  Informasi  seperti  ini  tentu akan menimbulkan kebingungan dari masyarakat  karena  bisa  saja  pemohon  akan terlanjur  melampirkan  gambar  arsitek  yang mereka desain sendiri.
Minimnya  informasi  membuat  masya- rakat  tidak  menyadari  keberadaan  program tersebut.  Penulis  selanjutnya  mencoba  untuk mengajukan  IMB  dengan  tidak  melampirkan gambar arsitek ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kecamatan  Sawah  Besar.  Petugas mengarahkan untuk memakai jasa arsitek gratis karena  tergolong  rumah  sederhana.  Formulir serta  persyaratan  lain  dapat  diakses  di  Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kecamatan
Sawah  Besar  tetapi  penulis  harus  mendatangi Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Administrasi  Jakarta  Pusat,  saat  itu  penulis mengatakan  bahwa  penulis  mengatakan  cocok dengan gambar minimalis tetapi untuk konsultasi  denah  dan  KRK  tetap  harus berkonsultasi dengan personil arsitek di tingkat kota. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Surat Edaran  Kepala  BPTSP  Nomor  13/SE/2016 dimana  hanya  pemohon  yang  hanya  meminta permintaan khusus bagi IMB jasa arsitek gratis untuk ke unit pelayanan tingkat kota.
Setelah  itu  penulis  mendatangi  ke  Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Adminis- trasi  Jakarta  Pusat  dengan  berkonsultasi  pada personil  arsitek.  Sebelumnya  arsitek  memas- tikan  tentang  ketentuan  dalam  KRK,  di  dalam ketentuan tersebut wajib dilaksanakan dikarenakan  apabila  tidak  dipenuhi  maka proses  pengajuan  IMB  tidak  bisa  dilanjutkan. Sehingga  sebelumnya  dipastikan  terlebih dahulu apakah tanah yang akan dibangun akan terkena  rencana  pembangunan  ataukah  tidak, apabila  terkena  rencana  pembangunan  maka harus  dipastikan  tanah  yang  tersisa  harus memenuhi  ketentuan  pembangunan  rumah sehat  sesuai  dengan  ketentuan  dari  Kemen- terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu  untuk  satu  orang  minimal  menempati enam meter persegi. Hal yang agak membingungkan  tentunya  adalah  tidak  semua rumah sesuai dengan denah yang rapi terutama bagi  wilayah-wilayah  yang  tidak  beraturan, dikarenakan  kondisi  rumah  hunian  sederhana seringkali berada pada wilayah-wilayah seperti subzona rumah kecil (R.1).
Setelah  dilakukan  konsultasi  dengan arsitek  maka  penulis  diarahkan  untuk  memilih denah  dan  model  pada  gambar  hunian,  model yang  ditawarkan  yaitu  rumah  tropis,  rumah betawi,  dan  rumah  minimalis.  Pemohon  dapat mengajukan  salah  satu  model  gambar.  Setelah itu  mengisi  formulir  dan  lembar  persetujuan, gambar dalam durasi  maksimal  lima hari kerja dan  dokumen  dikirim  oleh  caraka  ke  Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kecamatan Sawah  Besar  untuk  diproses  dan  diterbitkan IMB-nya.  Untuk  program  jasa  arsitek  gratis
tidak  dibebankan  biaya  retribusi  IMB  namun tetap  harus  mendapatkan  pengesahan  Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari Bank DKI, hal ini  menjadi  catatan  penulis  dikarenakan tahapan  ini  sudah  seharusnya  tidak  diadakan. Total  waktu  yang  dibutuhkan  penulis  apabila mengajukan IMB jasa arsitek gratis bila sesuai dengan  ketentuan  dan  bersedia  melaksanakan kewajiban-kewajiban  didalam  KRK  yaitu  lima hari  kerja  dan  harus  mendatangi  empat  lokasi pemrosesan  yaitu  dua  kali  mendatangi  Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kecamatan Sawah  Besar,  satu  kali  ke  Unit  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Administrasi  Jakarta Pusat,  serta  Bank  DKI  KCP  Sawah  Besar. Penulis  juga  harus  melewati  delapan  tahapan dalam penyelesaian perizinan dengan biaya dua belas  ribu  rupiah  untuk  satu  lembar  gambar KRK.
Setelah perizinan selesai dan diterbitkan IMB  maka  pemohon  mendapatkan  output  dan plang  yang  wajib  dipasang  pada  saat  kegiatan pembangunan.  IMB  tidak  memiliki  masa berlaku,  namun  dapat  habis  apabila  bangunan diubah  bentuknya  seperti  renovasi  maupun dibangun  ulang  atau  hancur  karena  kondisi alam.  Berdasarkan  alur  yang  penulis  lalui berikut  ini  faktor-faktor  yang  mempengaruhi masyarakat  belum  mengajukan  IMB  jasa arsitek gratis:
1. Belum  tersosialisasinya  program  kepada masyarakat  yang  mengajukan  perizinan bangunan terutama bangunan hunian
2. Kejelasan  regulasi  mengenai  kategori masyarakat  menengah  kebawah  sulit dideteksi oleh petugas
3. Masyarakat  kesulitan  dalam  pemenuhan kewajiban dalam KRK.
4. Syarat  dan  ketentuan  yang  diterapkan bersifat situasional.
5. Template yang  disajikan  seringkali  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  KRK  dan modelnya  juga  seringkali  tidak  sesuai dengan keinginan pemohon

## Evaluasi Model Daniel Stufflebeam
Model evaluasi program Daniel Stufflebeam  dibuat  pada  tahun  1960  untuk mengevaluasi  program  di  bidang  pendidikan, saat  ini  evaluasi  program  tersebut  digunakan tidak  hanya  untuk  mengevaluasi  program pendidikan  saja.  Dalam  evaluasi  program model  Stufflebeam  dinilai  dari  empat  dimensi yang  berbeda  yaitu  konteks,  input,  proses,  dan produk  atau  lebih  dikenal  dengan  evaluasi program  CIPP  ( Context,  Input,  Process, Product ).  Evaluasi  program  ini  bukan  ber- tujuan  untuk  membuktikan  kebenaran  namun untuk  meningkatkan  program  tersebut  agar dapat  berjalan  lebih  baik  (Stufflebeam  dalam Al-Shanawani dan Hania M, 2019: 2).

## Evaluasi Konteks
Evaluasi  konteks  yaitu  untuk  menilai seluruh  keadaan  organisasi,  mengidentifikasi kelemahannya,  menginventarisasi  kekuatannya yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  menutupi kelemahannya,  mendiagnosis  masalah-masalah yang  dihadapi  organisasi,  dan  mencari  solusi- solusinya  (Mahmudi,  2011:  120).  Sebelum program  dibuat  maka  perumus  program  akan melihat  situasi  bagaimanakah  program  yang akan  dirumuskan  dapat  dijalankan  atau  tidak dijalankan,  dikarenakan  program  yang  sama apabila  diterapkan  pada  tempat  maupun sentuhan yang berbeda tentunya akan mendapatkan hasil yang berbeda.
Program IMB dengan jasa arsitek gratis sebelum  diluncurkan  harus  melihat  apakah program  tersebut  layak  untuk  dijalankan ataukah  tidak,  sehingga  perlu  kembali  merinci kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Siapakah sasaran dalam  pelaksanaan program? Apabila  yang  dituju  adalah  masyarakat menengah  kebawah  lalu  siapakah  yang  pantas dikategorikan  masyarakat  menengah  kebawah. Serta apakah masyarakat tersebut akan merasakan  manfaat  dari  program.  Serta  dalam penyusunan program melibatkan para pemangku kepentingan. Apakah dengan
adanya  jasa  arsitek  gratis  mampu  menjawab permasalahan dalam pengajuan IMB.

## 1. Merinci Kebutuhan Yang Belum Terpenuhi
Pada  pendahuluan  diterangkan  bahwa terdapat  beberapa  permasalahan  masyarakat malas  mengurus  IMB  seperti  regulasi  yang berbelit  yang  saat  ini  dilakukan  program penyederhanaan  persyaratan  perizinan,  selama lima  tahun  Gubernur  DKI  Jakarta  telah melakukan  penyederhanaan  perizinan  dan  non perizinan  yang  menjadi  kewenangan  Provinsi DKI  Jakarta  melalui  DPMPTSP  seperti Peraturan  Gubernur  Nomor  57  Tahun  2014 yang  berisikan  518  jenis  perizinan,  Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 yang berisikan 316  jenis  perizinan,  dan  Peraturan  Gubernur Nomor  47  Tahun  2017  yang  berisikan  267 jenis  perizinan  (jdih.jakarta.go.id).  Kedua belum  urus  bukti  kepemilikan  lahan,  hal  ini dimungkinkan  oleh  dua  hal  yang  pertama karena masyarakat yang bersangkutan mempunyai atau menduduki lahan secara resmi yang  dibuktikan  dengan  dokumen-dokumen terdahulu  atau  tanah  turun-temurun  sedangkan yang  kedua  masyarakat  yang  bersangkutan menduduki tanah secara tidak resmi. Permasalahan ini diselesaikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Untuk  lokasi  pengajuan  yang  tidak terintegrasi  dan  tahapan  yang  tumpang  tindih maka  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta membentuk  Badan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  yang  diluncurkan  oleh  Gubernur  DKI Jakarta  ke-15  Basuki  Tjahaja  Purnama. Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah  integrasi dari seluruh perizinan yang menjadi kewenangan  instansi-instansi  di  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta,  dengan  adanya  integrasi maka tumpang tindih perizinan dapat dideteksi oleh  lembaga  pemroses  perizinan  untuk dilakukan  penyederhanaan.  Selanjutnya  yaitu gambar  arsitek  yang  dianggap  berbiaya  mahal dan  bagi  masyarakat  awam  hal  ini  tentu dianggap  hal  yang  diluar  kemampuan  mereka. Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka  Pemerintah
Provinsi  DKI  Jakarta  meluncurkan  program jasa arsitek gratis (gambar 1.1).

## 2. Kejelasan  Regulasi  Terkait  Kategori Masyarakat Menegah Kebawah
Tujuan  dari  program  IMB  dengan  jasa arsitek  gratis  yaitu  memberikan  pelayanan dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan bangunan dengan menyasar masyarakat menengah  ke  bawah  namun  dengan  kondisi saat  ini  siapakah  yang  dimaksud  masyarakat menengah ke bawah? Apakah masyarakat yang tidak  memiliki  pendapatan  di  angka  Upah Minimum Regional ataukah kategori masyarakat  yang tidak  mampu lainnya, namun harga  rumah  di  DKI  Jakarta  saat  ini  bisa dikatakan tidak murah hal ini tentu membutuhkan  pembuktian.  Pembuktian  ini seperti  sebuah  aturan  tertulis  atau  survei  yang nyata  yang  menjelaskan  bahwa  pemohon tersebut terbukti memang tidak mampu. Kepala DPMPTSP  menyampaikan  bahwa  perlu  ada formulasi  khusus  mengenai  program  jasa arsitek gratis agar masyarakat tidak bereksodus dalam  pengajuan  IMB  sehingga  mengesam- pingkan  peran  arsitek  profesional  (wawancara 22 April 2019).
Di  samping  itu  terdapat  ketentuan bahwa rumah yang diajukan merupakan rumah pertama dan akan dijadikan hunian utama. Hal ini bertambah sulit  karena untuk  membuktikan hal  tersebut  butuh  banyak  sekali  dokumen resmi  dari  berbagai  instansi,  hal  ini  jelas bertentangan  dengan  prinsip  penyederhanaan persyaratan  perizinan  dan  non  perizinan  yang jelas-jelas  harus  membuat  persyaratan  menjadi lebih  sederhana.  Kepala  Unit  PTSP  Kota Administrasi  Jakarta  Pusat  menyatakan  bahwa definisi masyarakat menengah kebawah menimbulkan kebingungan dalam pelak- sanaannya,  sehingga  pelaksana  harus  berhati- hati dalam menawarkan program agar masyarakat  tidak  bereksodus  yang  akhirnya membuat  kualitas  pelayanan  menjadi  menurun (wawancara 8 Mei 2019).
Banyaknya  inovasi  dalam  arsitektur bangunan  juga  membuat  luas  hunian  tidak menjamin ketentuan tersebut merupakan
hunian  bagi  masyarakat  menengah  kebawah dikarenakan  di  dalamnya  petugas  tidak  bisa memastikan hunian sederhana namun memiliki desain  dan  luasan  yang  minimalis,  sedangkan luas  yang  minimalis  saat  ini  juga  belum  tentu memiliki  kisaran  harga  yang  murah  terutama bagi  wilayah-wilayah  tertentu  di  DKI  Jakarta, sehingga  untuk  menjawab  permasalahan  ini maka  perlu  adanya  penajaman  definisi  untuk lebih tepat  sasaran dan program  dapat  berjalan optimal (wawancara Dhreti Cesta, anggota IAI, 25 April 2019).
3. Mengidentifikasi Penerima Manfaat Yang  Dituju  Dan  Menilai  Kebutuhan Dari Penerima Manfaat
Penulis  mewawancarai  sepuluh  orang pada  lima  kota  administrasi  menyampaikan bahwa  program  jasa  arsitek  gratis  akan memberikan manfaat tentunya bagi penggunanya.  Bagi  masyarakat  yang  meng- ajukan  IMB  hunian  sederhana  (tipe  C  dan  D) dalam  IMB  mempersyaratkan  gambar  arsitek yang dianggap memberatkan masyarakat selaku pemohon perizinan bangunan, keberatan yang  dimaksud  yaitu  dari  segi  biaya  dan umumnya  bagi  masyarakat  yang  tidak  paham mengenai  teknis  bangunan  karena  harus memilih firma atau arsitek profesional sendiri.
Berdasarkan wawancara dengan pemohon,  biaya  yang  dibutuhkan  untuk mendapatkan  gambar  arsitek  berkisar  satu  juta rupiah  untuk  satu  gambar  rumah  yang sederhana,  jika  pemohon  mengajukan  sendiri tanpa  menggunakan  pihak  ketiga  maka pemohon  minimal  harus  mengeluarkan  biaya satu  juta  rupiah  belum  ditambah  ongkos  lain. Bila  menggunakan  pihak  ketiga  jelas  biaya akan  semakin  meningkat.  Bagi  masyarakat yang  tidak  memiliki  biaya  tentu  akan  lebih memilih  untuk  tidak  memiliki  IMB  dan  akan “kucing-kucingan”  dengan  petugas.  Bila melihat  dari  penulis  menelusuri  permohonan IMB  maka  masyarakat  membutuhkan  gambar arsitek  yang  berpresisi  terhadap  ketentuan dalam  KRK.  Masyarakat  juga  menganggap apabila arsitek yang disediakan oleh pemerintah merupakan sebuah jaminan
sehingga  masyarakat  tidak  perlu  khawatir gambar  yang  diajukan  akan  ditolak  dalam pengajuan IMB (wawancara 1 Mei 2019).

## Evaluasi Masukan
Evaluasi masukan yaitu untuk menentukan  program-program  melalui  pene- tapan  standar  operasional  prosedur  beserta syarat  dan  ketentuan  agar  masyarakat  dapat memanfaatkan program (Mahmudi, 2011: 120). Evaluasi masukan dibuat ketika program belum berjalan,  sehingga  harus  dipersiapkan  hal-hal yang  diperlukan  dan  mengantisipasi  hal-hal yang kemungkinan akan terjadi, oleh sebab itu diperlukan  perencanaan  yang  baik  seperti jumlah  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan serta  beban  kerja  yang  diterapkan.  Sarana  dan prasarana  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan program, anggaran dalam pelaksanaan program serta  dari  segi  internal  juga  membutuhkan dasar  hukum  pelaksanaan,  standar  operasional prosedur,  hingga  sasaran  program  sehingga batasan-batasan  dalam  pelaksanaan  program lebih jelas.

## 1. Sumber Daya Manusia
Sesuai  dengan  Surat  Edaran  Kepala Badan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Nomor 13/SE/2016,  jumlah  personil  arsitek  yang disediakan seharusnya ditempatkan pada masing-masing  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  tingkat  Kecamatan  yang  artinya  ada  44 unit  pelayanan  tingkat  kecamatan.  Sesuai dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  47  Tahun 2017  pengajuan  KRK  dan  IMB  hunian  berada pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, namun dalam pelaksanaannya personil arsitek ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kota. Menurut Kepala DPMPTSP hal tersebut dipengaruhi oleh beban pembayaran  gaji  yang  besar  sehingga  harus ditempatkan  pada  unit  pelayanan  terpadu  satu pintu tingkat  kota (wawancara 22 April 2019). Sesuai  dengan  hal  tersebut  maka  pengajuan IMB  tetap  di  Kecamatan  namun  untuk berkonsultasinya  tetap  dilakukan  di  tingkat kota.  Hal  sebenarnya  tidak  masalah  bagi masyarakat  yang  sudah  puas  dengan template
bangunan,  namun  bagi  masyarakat  yang hendak berkonsultasi mengenai teknis bangunan tentu harus mendatangi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat kota.

## 2. Mengidentifikasi Syarat Dan Ketentuan
Program  IMB  jasa  arsitek  gratis diluncurkan berdasarkan atas percepatan pembangunan guna tertib administrasi pembangunan,  masyarakat  yang  memiliki hunian  yang  tentunya  memiliki  hak  atas  tanah yang  diakui  kepemilikannya  terpaksa  harus membangun  dengan  tidak  memiliki  perizinan bangunan  karena  tidak  mengetahui  kewajiban tersebut.  Hal  ini  apabila  didapati  oleh  dinas pengawasan  tentunya  aktivitas  pembangunan tersebut  akan  diberikan  sanksi  yaitu  apabila masih  dalam  keadaan  membangun  maka pembangunan  akan  dihentikan  sedangkan apabila  melanggar  zona  tentu  akan  dibongkar. Bila  pembangunan  tidak  dikendalikan  maka akan  timbul  kerusakan  yang  akan  merugikan masyarakat  kedepannya  namun  pengendalian tersebut justru seringkali dilanggar sendiri oleh masyarakat  (wawancara  Maya  Tri,  Subbid Pengawasan DCKTRP, 14 Mei 2019).
Perbedaan  syarat  dan  ketentuan  IMB hunian  sederhana  biasa  dengan  IMB  jasa arsitek gratis terletak pada keharusan bangunan kosong  atau  siap  bongkar  dengan  luasan  tanah maksimal  100  meter  persegi  (luas  bangunan maksimal  200  meter  persegi)  dan  memilih template yang  disediakan.  Persyaratan  dan ketentuan  yang  harus  dipenuhi  adalah  untuk membatasi  masyarakat  agar  tidak  bereksodus untuk  menggunakan  jasa  arsitek  gratis. Sehingga  peran  arsitek  profesional  tidak  ter- abaikan selain itu dibatasi juga bertujuan untuk tidak mengurangi kualitas layanan yang selama ini  sudah  tersaji  pada  masyarakat.  Namun pembatasan  ini  justru  membuat  masyarakat tidak  memenuhi  persyaratan  yang  akhirnya tidak bisa mengakses program tersebut.
Menurut  sudut  pandang  pelaksana kebijakan empat dari enam pelaksana kebijakan  dari  masing-masing  wilayah  kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyampaikan  bahwa  apabila  mereka  telah
mengetahui syarat dan ketentuan yang nantinya justru akan membuat mereka hanya mendapatkan  opsi  yang  tidak  sesuai  dengan keinginan  mereka  akhirnya  mereka  lebih memilih  untuk  tidak  memanfaatkan  program tersebut.  Sehingga  syarat  dan  ketentuan  yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengakses program tersebut.

## 3. Prosedur Dan Aturan Yang Diperlukan
Program IMB dengan jasa arsitek gratis standar  operasional  prosedurnya  diatur  dalam Surat Edaran Kepala BPTSP Nomor 13/SE/2016.  Secara  umum  prosedur  yang dilalui  sama  dengan  pengajuan  IMB  hunian yang  biasanya  (tipe  C  dan  D)  berkas  diajukan pada  Unit  PTSP  tingkat  Kecamatan,  namun dalam  proses  melengkapi  gambar  arsitek pemohon  yang  bersangkutan  akan  mengisi formulir khusus untuk permohonan jasa arsitek, formulir  tersebut  berisi  data  pribadi  dan  data lokasi  serta template bangunan  yang  akan dikehendaki  oleh  pemohon.  Setelah  itu formulir  tersebut  akan  dikirim  ke  Unit  PTSP tingkat  Kota  untuk  digambar  oleh  personil arsitek.  Setelah  proses  menggambar  selesai maka gambar akan dikirimkan kembali ke Unit PTSP tingkat  Kecamatan  untuk  diproses  IMB- nya.  Berikut  ini  standar  operasional  prosedur apabila  masyarakat  hendak  mengajukan  IMB tipe hunian sederhana.
Gambar 2 : Standar Operasional Prosedur IMB Jasa Arsitek Gratis (Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Berdasarkan  hasil  wawancara  empat dari  enam  pelaksana  program  menyampaikan bahwa  standar  operasional  prosedur  telah dimengerti  dengan  jelas.  Sedangkan  hasil  dari wawancara  dengan  masyarakat  yang  dibagi menjadi  empat  segmentasi  yaitu  pertama masyarakat  yang  sudah  mengajukan  program merasa  bahwa  syarat  dan  ketentuan  tidak terlalu  sulit  untuk  dipenuhi  dan  hanya menyorot  pada  prosedur  yang  harus  ke  Unit PTSP  tingkat  Kota.  Kedua  yaitu  masyarakat yang  antusias  terhadap  program  namun  tidak memenuhi  syarat  dan  ketentuan  mereka meminta syarat dan ketentuan agar dibuat lebih fleksibel  sehingga  masyarakat  yang  bisa mengakses  lebih  banyak  lagi.  Ketiga  yaitu masyarakat  yang  tidak  antusias  terhadap program, mereka  berharap  model  yang disajikan  akan  lebih  banyak  lagi.  Serta  bagi masyarakat  yang  belum  diinformasikan  yaitu mereka  berharap  mendapatkan  informasi  yang lengkap.

## Evaluasi Proses
Evaluasi proses yaitu memeriksa kembali pelaksanaan terhadap rencana, maksud rencana  disini  yaitu  peraturan  dan  ketentuan yang  telah  ditetapkan  (Mahmudi,  2011:  121). Evaluasi  proses  dilakukan  ketika  program sedang  berjalan,  sehingga  memastikan  apakah program sudah sesuai dengan prosedur. Ketika melihat kembali  antara tujuan program  dengan kondisi  saat  pelaksanaan  program,  maka  perlu dipastikan kembali  rancangan prosedur apakah bisa diimplementasikan bila tidak bisa apa saja hal-hal  yang  menghambat.  Selanjutnya  apakah petugas mampu melaksanakan tugasnya dengan  baik  yaitu  yang  berkaitan  langsung dengan  program  jasa  arsitek  gratis,  seperti petugas front office , juru ukur, hingga personil arsitek  yang  artinya  semua  petugas  memiliki keterkaitan.  Lalu  mereview  kembali  program yang  sudah  berjalan  apakah  sudah  sesuai dengan treknya atau tidak bila tidak hal-hal apa saja yang perlu dibenahi (Kristian; 2018).

## 1. Mendeteksi  Rancangan  Prosedur  Tahap Implementasi
Bila membandingkan kesesuaian standar  operasional  prosedur  dalam  program IMB  dengan  jasa  arsitek  gratis  dengan operasionalisasi  yaitu  pengajuan  gambar  KRK dan  IMB  di  unit  PTSP  tingkat  kecamatan sedangkan  personil  arsitek  bertugas  pada tingkat  kota  sehingga  apabila  pemohon mengajukan  IMB  petugas  dan  sudah  sesuai dengan  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan maka  petugas  akan  mengarahkan  pemohon untuk  menggunakan  jasa  arsitek  gratis  bagi hunian  tersebut.  Berdasarkan  wawancara  dari pemohon  IMB  bagi  rumah  tinggal  sederhana sembilan dari sepuluh pemohon menyampaikan bahwa mereka diarahkan dalam untuk pengajuan  jasa  arsitek  gratis  ketika  mereka mengajukan IMB.
Dalam  pelaksanaannya  kendala  yang dihadapi  petugas  yaitu  sesama  petugas  (juru ukur  KRK  dan  personil  arsitek)  yang  berbeda fungsi  tidak  memiliki  koordinasi  langsung padahal  mereka  saling  terikat  dalam  satu prosedur. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi dengan sesama petugas, dikarenakan  menyamakan  ukuran  dan  bentuk denah  lokasi  yang  diajukan  dengan template yang  disediakan  seringkali  menimbulkan ketidakcocokan,  oleh  sebab  itu  ada  beberapa pemohon yang lebih memilih untuk menggunakan arsitek profesional dibandingkan dengan  jasa  arsitek  yang  disediakan  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  hal  ini  juga serupa  ketika  pemohon  ditawari  denah  yang sudah disiapkan dalam bentuk template .
Disisi  lain  adanya  ketidaksesuaian antara template dengan  kondisi  eksisting  juga membuat  masyarakat  tidak  bisa  mengajukan jasa  arsitek  gratis,  berdasarkan  wawancara dengan  pemohon  tersebut  yaitu  menginginkan fleksibilitas terhadap kondisi tanah yang sempit sehingga  bisa  dimaksimalkan  hingga  tiga tingkat.  Ketidakcocokan  lain  yaitu  ketika pemohon  sudah  datang  ke  Unit  PTSP  tingkat Kecamatan  dengan  sudah  membawa  gambar arsitek  sebagai  bagian  dari  persyaratan, pemohon  yang  bersangkutan  berpendapat
bahwa  hal  tersebut  tidak  terinformasikan  ke mereka, mereka sebelumnya hanya mendapatkan  informasi  dari  website  resmi pelayanan  terpadu  satu  pintu  dikarenakan sebelumnya pernah mengajukan perizinan yang berbeda  di  PTSP  namun  pada  website
pelayanan.jakarta.go.id tersebut tidak tercantum  informasi  tersebut  (wawancara  24 April  2019).  Kedepannya  DPMPTSP  akan melakukan  sosialisasi  masyarakat  di  berbagai kanal  seperti  media  masa  dan  sosial  media.
1 Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2 Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)
3 Identitas Pemohon/Penanggung Jawab
• WNI :  Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (Fotokopi)
• WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)
4 Jika dikuasakan
Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
5
Jika Badan Hukum / Badan Usaha
• Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)
• SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :
▪ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
▪ Kementerian, jika Koperasi
▪ Pengadilan Negeri, jika CV
▪ NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD
▪ Surat  Keputusan  (SK)  Pendirian  Badan  Usaha  dari  Instansi  Pemerintah  apabila  merupakan BUMN/BUMD
▪ SK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementerian
6

## Bukti Kepemilikan Tanah
• sertifikat  tanah;  Fotokopi  Sertipikat  Hak  Milik/Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan/Sertipikat  Hak  Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id)  disertai  lampiran  gambar  situasi  lahan  yang  utuh  dan  jelas,  apabila  terdapat perbedaan  antara  nama  pemohon  dengan  yang  tertera  pada  Sertipikat  tanah  maka  dilampirkan  AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.
• surat girik harus dilengkapi  dengan peta ukur untuk menunjukkan letak dan ukuran kavling dan hanya dapat  dipergunakan  pada  permohonan  bangunan  gedung  rumah  tinggal  dan  harus  melampirkan  surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh  Lurah  setempat  ( untuk  penguasaan  fisik  tanah  harus  di  tahun  yang  sama) . (Fotokopi  yang  di legalisasi)
• surat kavling dari Pemerintah Daerah melalui Walikota atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur dan diketahui  oleh  instansi  yang  berwenang  dan  harus  melampirkan  surat  pernyataan  bahwa  tanah  yang dikuasai dan/atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon diketahui oleh Lurah setempat.
• Surat  Keputusan  Pemberian  Hak  Penggunaan  Atas  Tanah  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari  instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut
• Surat  Persetujuan/Penunjukan  Gubernur/Walikota  untuk  bangunan  gedung  bersifat  sementara, bangunan gedung di atas/bawah prasarana, bangunan gedung di atas/bawah air atau bangunan gedung khusus dan penampungan sementara;
• rekomendasi  dari  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  DKI  Jakarta  atau  Kantor Pertanahan setempat;
• Surat Pernyataan dari instansi pemerintah khusus untuk bangunan gedung milik Pemerintah.
• Surat  Keterangan  Aset  dari  BPAD  Provinsi  DKIJakarta  atau  KIB  (Kartu  inventaris  barang)  apabila lahan  yang  dimiliki  tidak memiliki  sertipikat  tanah  dan merupakan  lahan milik  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta
• Jika  terdapat  perbedaan  identitas/alamat  antara  permohonan  dengan  bukti  kepemilikan  tanah,  maka  di lengkapi dengan surat keterangan lurah (PM.1)
• Jika  nama  yang  tertera  pada  bukti  kepemilikan  tanah  sudah  meninggal  dunia,  maka  diperlukan  surat
Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah dan Camat (Fotokopi yang dilegalisasi lurah)
7 Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo (Fotokopi)
8 Ketetapan Rencana Kota (KRK) Asli (minimal 3 set)
9
Gambar arsitektur:
a.  Dicetak sebanyak 5 set gambar arsitektur
b.  Dicetak dengan ukuran minimal A3 untuk hardcopy
c.  Dilampirkan dengan CD yang berisi softcopy gambar arsitektur
d.  Terdiri atas gambar situasi, denah, tampak dua arah, potongan dua arah, detail sumur resapan air hujan (SRAH), pagar, instalasi pengolahan air limbah
e.  Diberi  kop  gambar  (ditandatangani  pemohon,  tertulis  nama  pemohon,  lokasi,  jenis  bangunan,  judul gambar, skala)
10 IMB Terdahulu beserta gambar lampirannya (Fotokopi)
Gambar 3 : Persyaratan Yang Diakses Pemohon Tertera Pada Website pelayanan.jakarta.go.id (sumber: pelayanan.jakarta.go.id)

## 2. Kemampuan Petugas Dalam Menerapkan Program
Program  jasa  arsitek  gratis  diluncurkan dengan menyasar masyarakat menengah kebawah, pelaksana di lapangan tidak memiliki kriteria  yang  spesifik  untuk  menentukan  hal tersebut  seperti  dalam  wawancara  dengan Kepala  Unit  PTSP  Kota  Administrasi  Jakarta Utara  yang  berpendapat  bahwa  perlu  adanya penajaman definisi dan kriteria untuk menentukan  masyarakat  menengah  kebawah. Sehingga dalam melakukan pelaksanaan petugas  dapat  menentukan  mana  bangunan yang  sesuai  dan  mana  bangunan  yang  tidak sesuai  sehingga  dalam  pelaksanaan  akan berlandaskan pada ketentuan yang ada.
Saat ini banyak program yang diluncurkan  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah  dalam  bidang  pembangunan terutama yang menyasar masyarakat menengah kebawah. Di beberapa kesempatan Kepala Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara menyampaikan bahwa PTSP seringkali dilibatkan  dalam  program-program  tersebut namun  pelaksana  tidak  memiliki  kriteria program  tersebut  layak  atau  tidak  layak  untuk dikerjakan  agar  sesuai  dengan  konteks  dari masyarakat  menengah  kebawah.  Sehingga definisi  dan  kriteria  diperlukan  bagi  pelaksana untuk  menjalankan  program  bahwa  program tersebut  layak  atau  tidak  layak  untuk dijalankan.

## 3. Mereview Pelaksanaan Program
Melihat  adanya  perbedaan  pengajuan IMB  rumah  tinggal  dengan  IMB  jasa  arsitek gratis  terdapat  perbedaan  jumlah  permohonan yang masuk (tabel 3 dan 4). IMB rumah tinggal sesuai dengan persyaratan yang ada seharusnya dapat  diajukan  atau  diarahkan  menjadi  IMB arsitek  gratis.  Melihat  persyaratan  yang  ada tidak  berbeda  jauh  hanya  ada  penambahan bangunan  harus  kosong  atau  siap  bongkar  dan luas  lahan  maksimal  seratus  meter  tanah  dan dua  ratus  meter  bangunan.  Menurut  Kepala DPMPTSP seharusnya tahun 2019 akan terjadi peningkatan pengajuan.
Hambatan yang ditemui oleh pelaksana berdasarkan  wawancara  empat  dari  enam pelaksana  menyampaikan  bahwa  kesulitan dalam pelaksanaan program  dikarenakan harus menyesuaikan  dengan  sasaran  program  serta syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  membuat masyarakat  tidak  tertarik  terhadap  program. Para pelaksana menyampaikan apabila dilakukan  revisi  mengenai  definisi  masyarakat menengah  kebawah  yang  menjadi  sasaran program  tentu  program  akan  lebih  efisien, namun  juga  dengan  tidak  melepas  ketentuan begitu  saja  yang  akan  berdampak  pada pemohon akan bereksodus begitu saja. Hambatan  lainnya  yang  dihadapi  yaitu  kondisi alam  seperti  di  Kepulauan  Seribu,  serta masing-masing wilayah yang apabila dikategorikan  rumah  kecil  namun  tidak  bisa tergolong  masyarakat  menengah  kebawah
seperti wilayah Kelapa Gading, Pluit, Menteng, dan  wilayah-wilayah  lain.  Sehingga  hal tersebut juga perlu menjadi pertimbangan.

## Evaluasi Produk
Evaluasi  produk  yaitu  untuk  menilai capaian-capaian  program  serta  manfaat  yang diterima  oleh  masyarakat  selaku  penerima manfaat.  Berdasarkan  hasil  dari  pelaksanaan program  dalam  melakukan  evaluasi  produk maka  secara  keseluruhan  apakah  program tersebut  memiliki  manfaat  bagi  masyarakat atau  justru  sebaliknya.  Sehingga  evaluasi produk  dilakukan  ketika  program  sudah berjalan  untuk  selanjutnya  diambil  keputusan mengenai kelayakan program untuk dilanjutkan kembali  atau  harus  direvisi.  Apakah  program yang  dimaksud  layak  untuk  dilanjutkan  atau dihentikan  dengan  mempertimbangkan  sub poin-sub  poin  evaluasi  sebelumnya.  Selaiknya suatu produk yang baik maka untuk menyebarkan  kebaikan  apakah  telah  dilakukan promosi  program  lalu  bagaimana  metode dalam melakukan promosi.

## 1. Keberlanjutan Program
Dari  sudut  pandang  pelaksana  untuk keberlanjutan  program,  empat  dari  enam pelaksana  mengatakan  bahwa  perlu  adanya revisi  dari  sasaran  program  seperti  kondisi masyarakat  dalam  memanfaatkan  hunian  yang akan  menimbulkan  celah  untuk  disalah- gunakan  serta  jumlah  kepemilikan  yang awalnya  sebagai  bagian  dari  rumah  utama untuk  ditempati.  Sasaran  yang  dimaksud  juga dapat  ditambah  berupa  bangunan  sosial maupun rumah ibadah.
Berdasarkan wawancara dengan pemohon  IMB  hunian  sembilan  dari  sepuluh warga  setuju  untuk  program  dilanjutkan,  tiga diantaranya menyampaikan bahwa perlu adanya  perbaikan  untuk  keberadaan  arsitek, masyarakat  berharap  dapat  memiliki  aplikasi atau  platform  khusus  di  unit  pelayanan  di kecamatan  sehingga  tidak  perlu  berputar-putar lokasi  unit  pelayanan  tingkat  kecamatan  dan kota.  Sedangkan  menurut  Dhreti  Cesta,
anggota  Ikatan  Arsitek  Indonesia  menyam- paikan  bahwa  program  yang  dijalankan kedepannya harus lebih tepat sasaran dikarenakan  kondisi  saat  ini  tentu  belum menyasar  masyarakat  menengah  kebawah. Kedepan program hendaknya dapat dilanjutkan dengan  berorientasi  pada  sasaran  program. Sehingga  dalam  pelaksanaannya  diperlukan kriteria-kriteria yang jelas sehingga kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan.

## 2. Manfaat Dari Program
Secara  operasional  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  terkait  manfaat  yang diterima  oleh  pemohon  izin  mendirikan bangunan  yaitu  tentang  jumlah  kepemilikan rumah  yang  akan  diajukan  untuk  program  jasa arsitek  gratis.  Apabila  merujuk  pada  hunian bagi  masyarakat  menengah  kebawah  maka jumlah  hunian  juga  perlu  diperhatikan.  Bila hunian  pertama  diajukan  jasa  arsitek  gratis maka  itu  relevan,  namun  apabila  rumah tersebut  sesuai  dengan  kriteria  diatas  seperti luasan  dibawah  dua  ratus  meter  persegi  dan terletak  pada  zonasi  hunian  sangat  padat  serta secara  fisik  terlihat  seperti  hunian  masyarakat menengah  kebawah  namun  bila  itu  bukan merupakan  hunian  pertama  maka  manfaat tersebut tidak sesuai dengan konteks. Selain itu apabila hunian yang sudah dibangun dimanfaatkan sebagai  kegiatan komersial  tidak sesuai konsep diatas dan manfaatnya tidak lagi diterima  oleh  masyarakat  menegah  kebawah. Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat (12 Mei 2019)  bahwa  hal  itu  akan  memerlukan  upaya yang  lebih  besar  karena  harus  mengin- tegrasikan  data-data  kepen-dudukan  dan  data pertanahan  agar  me-ngetahui  ketentuan  riil masyarakat menengah kebawah.
Berdasarkan wawancara dengan sepuluh  pemohon  IMB mereka menyampaikan bahwa  program  jasa  arsitek  gratis  bermanfaat dan  bagi  tiga  orang  pemohon  menyampaikan bahwa  perlu  ada  fleksibilitas  lagi  dalam mengakses  program  tersebut  dikarenakan gambar  arsitek  merupakan  syarat  yang  wajib dipenuhi  dalam  mengajukan  IMB  namun
sebaliknya mereka tidak memiliki pos anggaran  untuk  membiayai  arsitek  untuk pembangunan rumah tinggal sederhana. Sejalan  dengan  masyarakat  organisasi  profesi arsitek dan perwakilan dari Bidang Pengawasan  DCTKRP  juga  menyampaikan bahwa program tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat  dengan  catatan  program  harus dibatasi.  Untuk  membuat  program  menjadi lebih  bermanfaat  Kepala  DPMPTSP  ke- depannya  akan  dikoneksikan  dengan  program- program hunian yang disediakan oleh pemerintah seperti hunian DP nol persen, IMB 3.0,  hunian  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  serta  program  bedah  rumah sehingga akan lebih tepat sasaran.

## 3. Promosi Program
Secara  umum  masyarakat  mengatakan bahwa  program  jasa  arsitek  gratis  bersifat positif dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat terlebih lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian sebagai kebutuhan  primer.  Kebutuhan  hunian  ini ditujukan  bagi  masyarakat  yang  sebenarnya sudah  siap  untuk  membangun  dan  pemerintah menyediakan dengan cara membantu memenuhi  persyaratan  teknis.  Lalu  apakah program  ini  sudah  dilakukan  promosi?  Siapa sajakah sasaran dari promosi tersebut? Menjawab pertanyaan tersebut Kepala DPMPTSP  menyampaikan  bahwa  saat  ini memang  promosi  masih  bersifat  umum  dan tidak menyasar kalangan tertentu.
Disisi  lain  berdasarkan  pernyataan  dari pemohon,  sembilan  dari  sepuluh  pemohon belum mendapatkan informasi mengenai informasi  jasa  arsitek  gratis,  sedangkan  satu lainnya  mendapatkan  informasi  dari  mulut  ke mulut.  Saat  ini  pelaksana  program  telah berupaya  menyampaikan  informasi  tersebut mulai  dari informasi  jemput  bola seperti PTSP goes  to  mall hingga  menyampaikan  secara manual  ketika  pemohon  berkonsultasi  di front office. Namun  ketika  penulis  melakukan penelusuran  pada  saat  kegiatan  jemput  bola informasi  yang  penulis  terima  hanya  bersifat umum  saja  seperti  platform  pelayanan  online
hingga  antar  jemput  pelayanan,  secara  khusus tidak  ada  informasi  mengenai  jasa  arsitek gratis.

## Kondisi  Masyarakat  Dalam  Memanfaatkan Program IMB Jasa Arsitek Gratis
Jumlah  permohonan  perizinan  bangun- an  dengan  jasa  arsitek  gratis  belum  ideal apabila  dibandingkan  dengan  permohonan perizinan  bangunan  hunian  sederhana  lainnya. Berdasarkan survei di lapangan, untuk mendalami  obyek  program  IMB  dengan  jasa arsitek  gratis,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat selaku  penerima  manfaat  dari  adanya  program yang  mengajukan  IMB  tipe  C  dan  D  (hunian sederhana)  maka  penulis  membagi  dalam empat segmentasi yaitu:
1. Masyarakat  atau  pemohon  yang  antusias dan  sudah  mengajukan  IMB  jasa  arsitek gratis
2. Masyarakat  atau  pemohon  yang  antusias namun  belum atau tidak mengajukan  IMB jasa arsitek gratis
3. Masyarakat  atau  pemohon  yang  tidak antusias terhadap program
4. Masyarakat  atau  pemohon  yang  tidak mendapatkan informasi

## SIMPULAN
1. Secara  umum  dalam  evaluasi  program  jasa arsitek  gratis  berdasarkan  evaluasi  CIPP dapat  disimpulkan  secara  konteks  program memang  dibutuhkan  bagi  pemohon  IMB rumah tinggal namun tidak dijelaskan secara jelas  siapa  yang  dimaksud  dengan  masya- rakat  menengah  kebawah  yang  menjadi sasaran program tersebut.
2. Dilihat  dari  evaluasi  masukan  apabila program menyesuaikan Surat Edaran Kepala
DPMPTSP Nomor 13/SE/2016 maka Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mem- butuhkan  sedikitnya  42-44  (jumlah  per  unit kecamatan) orang tenaga arsitek profesional. Namun  dari  segi  anggaran  gaji  dianggap memberatkan  sehingga  arsitek  ditugaskan pada  masing-masing  unit  pelayanan  tingkat kota.
3. Dalam  pelaksanaannya  (proses),  masya- rakat  kesulitan  dalam  menerapkan  syarat dan ketentuan dikarenakan bersifat situasional  seperti  luas  lahan  maksimal  dan template yang  disajikan  sifatnya  terbatas, sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk meng-gunakan  arsitek  profesional  sendiri dibandingkan  harus  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang ada.
4. Secara  produk  program  jasa  arsitek  gratis memberikan  manfaat  kepada  masyarakat yang mengaksesnya serta dari segi pemerintah  juga  untuk  mewujudkan  peng- aturan  pemanfaatan  ruang  yang  baik.  Saat ini  program  belum  dilakukan  sosialisasi secara  mendalam  dan  masih  disosialisasi- kan  bersamaan  dengan  program-program DPMPTSP lainnya.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  diatas,  berikut ini  saran  yang  perlu  dipertimbangkan  bagi DPMPTSP:
1 Perlu  adanya  dasar  hukum  berupa  Surat Keputusan  Gubernur  tentang  IMB  jasa arsitek  gratis  yang  menjelaskan  tentang detail-detail  tentang  kategori  masya-rakat yang  layak  mendapatkan  program  jasa arsitek gratis
2 Perlu  dikembangkan  metode  konsultasi jarak  jauh  terkait  teknis  penyesuaian  antara kondisi  denah  tanah  secara  eksisting maupun  dengan  denah  gambar  arsitek  agar timbul keterpaduan.
3 Perlunya  penegakan  hukum  yang  intensif terhadap  bangunan-bangunan  yang  tidak sesuai  dengan  tata  ruang  (baik  sudah maupun belum memiliki IMB) maupun pada bangunan  yang  berdiri  diatas  lahan  yang tidak semestinya.
4 Sosialisasi yang  diberikan  oleh  dinas
pengawasan belum tepat sasaran dikarenakan  sosialisasi  harus  di-berikan door  to  door kepada  masyarakat  yang melanggar zonasi dan pembangunan rumah-
rumah  hunian  sederhana  yang  terbukti secara fisik tidak memiliki IMB.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Shanawani  dan  Hania  M.  2019. Evaluation  of  Self- Learning  Curriculum  for  Kin-dergarten  Using Stufflebeam’s CIPP Model . SAGE: Riyadh
Cahyani,  Ferina  Ardhi.  2018. Pelaksanaan  Pemberian Izin Gangguan Atas Pembangunan Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Di  Ujungnegoro Kabupaten  Batang  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Batang  Nomor  13  Tahun 2005  Tentang  Izin  Gangguan .  Universitas Sebelas Maret.
Dominicus  Donny  P.,  Inayati.  2018. Kebijakan  Sanksi Administrasi  BPHTB  Untuk  Pemberian  Hak Baru  Atas  Tanah  di  Provinsi  DKI  Jakarta Dalam  Perspektif  Collaborative  Governance.
Vol.  2  No.  1.  Jurnal  Manajemen  Pelayanan Publik. Universitas Padjadjaran.
Herea, Violeta dan Elisabeta Ungureanu. 2018. Building Permits, Definition, Legal Regulations .
Technical Univer-sity of Iaşi: Secţia
Kristian  Widya  Wicaksono.  2018. Transforming  The Spirit  Of  New  Public  Service  Into  Public Management  Reform  In  Indonesia .  Vol.  2  No. 1.  Jurnal  Manajemen  Pelayanan  Publik. Universitas Padjadjaran
Mahmudi,  Ihwan.  2011.  CIPP: Suatu  Model  Evaluasi Program Pendidikan . Universitas Negeri Jakarta
Rahmah, Ghoida. Pemerintah Jakarta Sediakan Layanan IMB dan Arsitek Gratis dikutip dari https://metro .  tempo.co/read/735411/pemerin- tah-jakarta-sediakan-layanan-imb-dan  arsitek- gratis
Sawitri  B.  Utami,  Ramadhan  Pancasilawan.  2017. Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi  Provinsi  Jawa  Barat. Vol.  1  No.  1. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. Universitas Padjadjaran.
Stufflebeam, D.L., George F. Madaus, dan T. Kellaghan.
2000. Evaluation  Models  -  Viewpoints  on Educational  and  Human  Services  Evaluation. Springer .
Umasugi,  Ryana  Aryadita. Anies  Sebut  Bangunan Longsor di Kalisari Tak Memiliki IMB . Dikutip dari https: //megapolitan.kompas.com/read/ 2018/11/27/09163051/anies-sebut-bangunan- longsor-di-kalisari-tak-memiliki-imb.