## Gorontalo
Law Review

## Volume 7 -  No. 2 – Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
ANALISIS YURIDIS PP NO. 9 TAHUN 1981 MENURUT PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DI DESA NAMAN TERAN DAN DESA SUKANDEBI KEC. NAMAN TERAN KAB. KARO TERHADAP PERJUDIAN DADU
Jamal Ruddin Ginting Universitas Islam Negeri Sumatera Utara jamal0205202032@uinsu.ac.id
Syofiati Lubis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara syofiatilubis@uinsu.ac.id
Abstract
Gambling  is  a  practice  that  is  contrary  to  religious,  moral,  and  social  values,  and endangers the welfare of the community. Efforts of the Government of Karo Regency to Overcome  the  Crime  of  Dice  Gambling,  as  well  as  the  Implementation  of  Government Regulation  No.  9  of  1981  to  Overcome  Gambling  and  the  Views  of  Fiqh  Jinayah  on Gambling in Naman Teran Village and Sukandebi Village, Kec. Naman teran kab.karo. The research method used is empirical juridical, which is legal research based on the law that develop in the community. As a result of the Islamic criminal law review research, gambling  consists  of  three  elements:  games  or  races,  luck,  and  betting.  Gambling  is considered  a  criminal  offense  because  it  harms  society,  property,  and  morality. Punishment for gambling offenders includes physical sanctions in the form of whipping, in accordance with Islamic teachings. In the context of Karo Regency, preventive measures against  gambling  are  carried  out  by  village  officials  through  socialization,  community involvement  law  enforcement,  supervision  of  facilities,  and  cooperation  with  related institutions. The main purpose of the gambling ban is to preserve wealth, prevent harmful actions against the community, and maximize the active involvement of the community in preventing gambling.
Keywords: Gambling, Islamic Criminal Law, Karo

## Absktrak
Perjudian merupakan praktik yang  bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan sosial, serta membahayakan kesejahteraan masyarakat.  Upaya Pemerintah Kab. Karo Untuk  Menanggulangi  Kejahatan  Perjudian  Dadu,  serta  Implementasi  PP  No.  9  Tahun 1981 Untuk Menanggulangi Perjudian dan Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Perjudian di desa naman teran dan desa sukandebi kec. Naman teran kab. karo. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  hukum  berdasarkan  hukum yang  berkembang  di  Masyarakat.  Hasil  penelitian  tinjauan  hukum  pidana  Islam, perjudian  terdiri  dari  tiga  unsur:  permainan  atau  perlombaan,  keberuntungan,  dan taruhan.  Perjudian  dianggap  sebagai  tindak  pidana  karena  merugikan  masyarakat, harta benda, dan moralitas. Hukuman bagi pelanggar perjudian mencakup sanksi fisik berupa  cambukan,  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Dalam  konteks  Kabupaten  Karo, tindakan pencegahan terhadap perjudian dilakukan oleh aparat desa melalui sosialisasi, keterlibatan  masyarakat,  penegakan  hukum,  pengawasan  terhadap  sarana,  dan kerjasama  dengan  lembaga  terkait.  Tujuan  utama  larangan  perjudian  adalah  untuk menjaga  kekayaan,  mencegah  tindakan  merugikan  masyarakat,  dan  memaksimalkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah perjudian.
Kata Kunci : Perjudian, Hukun Pidana Islam, Karo

## 1. PENDAHULUAN
Praktik perjudian telah menjadi salah satu tantangan serius dalam hukum pidana Indonesia,  mengingat  dampaknya  yang  merugikan  individu  dan  masyarakat  secara luas  (Nurisman  et  al.,  2023).  Dalam  upaya  untuk  mengatur  dan  mengendalikan fenomena  ini,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  memberikan landasan  hukum  yang  penting.  Pasal  303  KUHP  Indonesia  secara  tegas  mengatur tentang  perjudian.  Ayat  1  dan  2  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang melakukan perjudian dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Definisi perjudian sendiri  dijelaskan  dalam  ayat  3  Pasal  tersebut,  yang  menyebutkan  bahwa  perjudian adalah  setiap  permainan  di  mana  kemungkinan  mendapat  untung  tergantung  pada peruntungan belaka, baik karena keahlian maupun keterampilan pemain.
Dalam  konteks  hukum  pidana  Indonesia,  perjudian  dianggap  sebagai  tindak pidana karena merugikan masyarakat. Implikasi dari praktik perjudian dapat beragam, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan sosial dan moral (Addiyansyah, 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, meskipun KUHP Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait perjudian, implementasi dan penegakan hukum  terkadang  masih  menghadapi  berbagai  tantangan  (Handoyo  et  al.,  2024). Perjudian  sering  kali  terjadi  secara  tersembunyi  atau  dilakukan  melalui  jalur  ilegal, sulit untuk dideteksi dan ditindak oleh aparat penegak hukum. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian dengan pendekatan KUHP Indonesia sangatlah relevan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang ada, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi  praktik  perjudian,  diharapkan  dapat  ditemukan  strategi  yang  efektif dalam penegakan hukum dan pencegahan perjudian di Indonesia.
Perjudian,  sebagai  fenomena  sosial  yang  telah  lama  melanda  masyarakat diseluruh dunia, yang banyak mendatangkan konsekuensi yang kompleks (Said, 2013). Dalam  konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 ayat 3 menjelaskan, “ judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan
mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih  atau  lebih  mahir” .  Sedengkan  dari  perspektif  hukum  pidana  islam,  praktik perjudian  menjadi  suatu  tantangan  yang  memerlukan  kajian  mendalam,  mengingat larangan perjudian di dalam konteks agama islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. AlMa'idah 5:90 (Hilyatin, 2021).
اَهُّيَآٰ ي ََنْيِذَّلا ا ْٰٓوُنَم  ا اَمَّنِا َُرْمَخْلا َُرِسْيَمْلاَو َُباَصْنَ ْلْاَو َُم َلْ ْزَ ْلْاَو َ سْج ِر َْنِِّم َِلَمَع َِن  طْيَّشلا َُه ْوُبِنَتْجاَف َْمُكَّلَعَل ََن ْوُحِلْفُت “Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi,
(berkurban  untuk)  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak  panah,  adalah perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung”.
Dalam hal ini, kab karo menjadi objek penting untuk menjelajahi implikasi hukum positif dan hukum pidana islam terhadap kejahatan perjudian di kab. Karo, mengingat realisasi social dan budaya pesta tahunan yang di lakukan setiap tahunnya di setiap desa di kab. Karo. Kabupaten karo adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Sumatra  utara, Indonesia. Ibukota  kab. Karo  terletak di kabanjahe. Kabupaten karo terdiri dari 17 kecamatan dan 259 desa dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa serta  kental  dengan  adat  istiadat  budayanya  nya  (Br  Sembiring,  2019).  Di  dalam masyarakat karo sangat kental dengan yang namanya pesta kerja tahun atau dalam bahasa karo merdang merdem yang dilakukan secara turun temurun oleh orang karo di seluruh wilayah tanah karo dengan tujuan menjaga ketentraman dan keseimbangan bermasyarakat serta membangun komunikasi dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu.
Pesta tahunan itu di lakukan pada malam hari di sebuah aula besar atau sering di sebut jambur oleh masyarakat karo yang di hadiri oleh masyarakat desa atau yang datang  dari  luar  desa  untuk  melihat/  menonton  kegiatan  pesta  tahuan  tersebut. Kegiatan pesta tahuan itu berupa landek/ tari-tarian yang mana tari-tarian ini sudah menjadi khas masyarakat karo.  Ironisnya  pada saat  pesta tahunan itu berlangsung ada  masyarakat  yang  mengambil  ke  untungan  dengan  membuka  perjudian  dadu dengan memanfaatkan keramain pada saat pesta tahunan tersebut belangsung. Para pelaku  perjudian  dadu  terdiri  dari  berbagai  usia,  dari  kalangan  anak-anak,  remaja, hingga  orang  tua.  Berdasarkan  perspektif  hukum  mengenai  perjudian  dadu  yang terjadi di kab. karo. Menjadi suatu tindak pidana ( delict ) yang meresahkan masyarakat. Perjudian  dadu  ini  jika  ditinjau  secara  teoretis  terjadi  karena  adanya  kekosongan kontrol atau pengendalian sosial ( teori kontrol ) dari aparat desa. Akan tetapi, praktik perjudian  di  desa  tersebut  tetap saja  berlangsung,  sebab  tidak  terdapat  pencegahan yang  kuat  oleh  masyarakat  yang  secara  langsung  bersinggungan  dengan  kegiatan perjudian tersebut serta kurangnya perhatian dari para aparat hukum dalam menindak kegiatan perjudian tersebut.
Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana upaya pemerintah kab. Karo  untuk menanggulangi kejahatan perjudian dadu, implementasi pp no. 9 tahun 1981 untuk menangulangi perjudian dadu di kab. Karo, efektivitas pp no. 9 tahun 1981 terhadap pandangan fiqih jinayah perjudian dadu di kab. Karo. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat desa di kab. Karo  dalam  hal  menanggulangi  kejahatan  perjudian,  serta  bagaimana  efektifitas  uu nomor  7  tahun  1974  dalam  hal  meminimalisir  penertiban  perjudian,  dan  hukum pidana islam dalam pencegahan kejahatan perjudian.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  (studi lapangan). Di mana menggunakan pendekatan kasus yang akan di teliti (Saputra et al.,
2020).  Penelitian  ini  berlokasi  di  kab.  Karo  yang  dilakukan  pada  2(dua)  desa.  Desa sukandebi  dan  desa  naman  teran  di  kec.  Naman  teran  kab.  Karo.  Pada  Penelitian empiris lebih menitik beratkan pada penelitian data primer yaitu wawancara, observasi langsung  terhadap  subjek  penelitian,  pengukuran  langsung,  dan  eksperimen  yang dilakukan  oleh  peneliti.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi kepustakaan/studi  dokumen,  wawancara,  daftar  pertanyaan  dan  pengamatannya. Dalam  proses  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya  jawab,  pengamatan  dan  dokumentasi  untuk  mengumpulkan  data  sebanyak mungkin.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Pemerintah Kab. Karo Untuk Menanggulangi Kejahatan Perjudian Dadu Pada Saat Pesta Tahunan Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Kab. Kar Upaya  atau  usaha  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  termasuk  bidang  “kebijakan  kriminal”  (“ criminal  policy ”).  Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang  lebih  luas,  yaitu  “kebijakan sosial”    (“ social    policy ”)    yang    terdiri    dari  “kebijakan/upaya -upaya      untuk kesejahteraan   sosial”   (“ social   welfare   policy ”)   dan “kebijakan/upaya -upaya untuk perlindungan masyarakat” (“ social defence policy ”). Judi  adalah salah  satu hasil  karya  dan  rekayasa  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah ditengah masyarakat yang penuh dengan persaingan krisis serta tekanan.
Dadu dari Bahasa Latin datum yang berarti diberikan atau dimainkan. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka  atau  simbol  acak.  Dadu  digunakan  dalam  berbagai  permainan  anak-anak dan  judi.  Umumnya,  dadu  digunakan  berpasangan.  Dadu  tradisional  berbentuk kubus seringkali dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya. Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari  satu  sampai  enam  dengan  probabilitas  yang  sama.  Secara  tradisional, pasangan  angka  dengan  jumlah  angka  tujuh  dibuat  pada  sisi  yang  berlawanan.
Pada  permainan  dadu  kopyok,  sebuah  dadu  ditaruh  di  piring,  lalu  ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian di kocok. sementara itu, pada tikar atau di tanah  tergelar  sehelai  kertas  dengan  kotak-kotak  bernomor.  Pemain  memasang uang  taruhannya  pada  nomor  yang  di  inginkan.  Kalau  tempurung  di  buka  dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, maka pemasang menang. Ia dibayar 10, 20 atau 25 kali pasangan, sesuai dengan pejanjian yang diikrarkan sebelumnya.
Perbuatan  melanggar  hukum  yaitu  perjudian  ini  sudah  merebak  dalam masyarakat indonesia. Namun karena hukum yang diberlakukan di indonesia yang melarang adanya praktek perjudian  maka  kegiatan  perjudian  dilakukan  secara diam-diam    oleh    masyarakat.    Perjudian    di  dalam  masyarakat  indonesia  dapat sitemukan  diberbagai  lapisan  masyarakat.  Bentuk-bentuk  dari  perjudianini  pun beraneka  ragam,  dari  yang  tradisional  seperti  perjudian  dadu,  togel,  permainan ketangkasan,  joker  sampai  pada  penggunaan  teknologi  canggih seperti  judi melalui  telepon genggam atau internet.
Penegakan    hukum    pidana    dalam    menanggulangi    kasus    tindak  pidana perjudian    harus  terus  dilakukan.  Hal  ini  sangat  beralasan  dikarenakan  perjudian merupakan  ancaman  yang  sangat  nyata  terhadap  norma-norma  sosial  yang  ada. Penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh kepolisian karena ini merupakan salah satu tanggung  jawab  dari  kepolisian  untuk  menegakkanhukum  dan  memberi keamanan  terhadap masyarkat  di  wilayah  hukumnya. Perjudian  di  daerah  Tanah Karo    bukan    lagi    hal    yang    lumrah,  mudah    ditemukan    tempat-tempat    praktek perjudian  salah  satunya  adalah  kedai  kopi.  Dimana kedai  kopi  sangat  banyak ditemukan  di  wilayah  Tanah  Karo  karena  sudah  seperti  tradisi  yang melekat pada masyarakat  terutama  laki-laki  untuk  menghabiskan  waktu  di  kedai  kopi.  Mirisnya pelaku  judi  tidak  memandang  usia  dari  remaja  hingga  orang  dewasa    melakukan tindak  pidana perjudian.
Berdasarkan  perspektif  hukum  mengenai  perjudian  dadu  yang  terjadi  di  kab. karo.  Menjadi  suatu  tindak  pidana  ( delict )  yang  meresahkan  masyarakat.  Perjudian dadu ini jika ditinjau secara teoretis terjadi karena adanya  kekosongan kontrol atau pengendalian sosial (teori kontrol) dari aparat desa. Dari data yang diperoleh peneliti, peneliti menemukan bahwa praktik perjudian dadu pada saat pesta tahunan di desa naman  teran  dan  sukandebi    tersebut  tetap  saja  berlangsung,  sebab  tidak  terdapat pencegahan yang kuat oleh masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan perjudian tersebut serta kurangnya perhatian dari para aparat hukum dalam menindak kegiatan perjudian tersebut.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karo adalah salah  satu  daerah  yang  sangat  memegang  teguh  nilai  adat  istiadat  dan  nilai  sosial masyarakatnya.  Saat  terjadi  perjudian  dadu  di  Kabupaten  Karo,  saya  melakukan penelitian di dua desa, yaitu Desa Sukandebi dan Desa Naman Teran, di mana pesta tahunan diadakan untuk merayakan masa panen padi. Pesta tahunan ini mencakup  tarian  tradisional  yang  menjadi  bagian  penting  dari  budaya  masyarakat Karo. Ironisnya, selama pesta tahunan tersebut berlangsung, ada sebagian masyarakat yang  mengambil  kesempatan  dengan  membuka  perjudian  dadu,  memanfaatkan keramaian acara tersebut. Pelaku perjudian dadu bervariasi usianya, dari anak-anak hingga  orang  dewasa.  Dari  perspektif  hukum,  perjudian  dadu  di  Kabupaten  Karo merupakan tindakan ilegal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Secara teoritis, perjudian  dadu  terjadi  karena  kurangnya  kontrol  sosial  dari  pihak  desa.  Meskipun demikian, praktik perjudian di desa-desa tersebut masih berlanjut karena minimnya upaya pencegahan langsung dari masyarakat yang terlibat dan kurangnya perhatian dari aparat hukum dalam menindak kegiatan tersebut.
Beberapan  upaya-upaya  yang  menekan/  kasus  tindak pidana perjudian dadu yang langsung di jelaskan oleh aparat desa naman teran dan desa sukandebi kab. Karo:
1) Sosialisasi dan Edukasi : Aparat desa dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya perjudian kepada warga desa. Edukasi mengenai dampak negatif perjudian dapat membantu mencegahnya.
2) Keterlibatan  Masyarakat : Aparat  desa  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam pengawasan. Warga dapat melaporkan aktivitas perjudian yang mencurigakan.
3) Penegakan  Hukum : Aparat  desa  harus  bekerja  sama  dengan  kepolisian  untuk menindak pelaku perjudian. Penerapan sanksi sesuai hukum dapat menjadi efektif.
4) Pengawasan Terhadap Sarana : Aparat desa dapat memantau tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi perjudian, seperti pada saat terjadinya keramaian pada
saat  pesta  tahunan  yang  di  jadikan  sebagai  lahan  terjadinya  perjudian  dadu tersebut.
5) Kerjasama  dengan  Lembaga  Terkait : Aparat  desa  dapat  berkoordinasi  dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan kepada korban perjudian.
B. Implementasi PP No. 9 Tahun 1981 Untuk Menanggulangi Perjudian Dadu Pada Saat Pesta Tahunan Di Kab. Karo
Perjudian  adalah  permainan  di  mana  pemain  bertaruh  untuk  memilih  satu pilihan  di  antara  beberapa  pilihan  dimana  hanya  satu  pilihan  saja  yang  benar  dan menjadi  pemenang  (Fakhriansyah  &  Alwi,  2022).  Pemain  yang  kalah  taruhan  akan memberikan  taruhannya  kepada  si  pemenang.  Peraturan  dan  jumlah  taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan  satu  nilai  atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai  dengan  menyadari adanya  resiko  dan  harapan  tertentu  pada  peristiwa,  permainan  pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.
Definisi  serupa  dikemukakan  oleh  Stephen  Lea,  et  al  (1987)  dalam  buku The Individual in the Economy, A Text book of Economic Psychology seperti yang dikutip oleh Papu (2002 ). Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko (Gubuino &  Suwartiningsih,  2015).  Namun  demikian,  perbuatan  mengambil  risiko  dalam perilaku  berjudi,  perlu  dibedakan  pengertiannya  dari  perbuatan  lain  yang  juga mengandung risiko. Definisi perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah suatu bentuk  permainan  di  mana  keuntungan  umumnya  didasarkan  pada  faktor keberuntungan  semata,  serta  mungkin  juga  keterampilan  atau  keahlian  dalam permainannya (Waney, 2016). Ini mencakup segala bentuk taruhan yang melibatkan hasil dari sebuah perlombaan atau permainan, tidak hanya yang dilakukan di antara para peserta langsung, juga taruhan-taruhan lainnya. Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:
1) Ada jenis permainan di mana peluang menang atau kalah sepenuhnya tergantung pada keberuntungan semata. Dalam jenis perjudian ini, apakah seseorang menang atau  kalah  dalam  arti  memperoleh  uang  atau  menderita  kerugian  bergantung sepenuhnya  pada  faktor  keberuntungan  atau  kebetulan  belaka.  Sebagai  contoh, permainan judi yang melibatkan dadu atau menebak angka.
2) Ada  jenis  permainan  di  mana  peluang  untuk  mendapatkan  keuntungan  atau kemenangan,  baik  sedikit  maupun  banyak,  tergantung  pada  keterampilan  atau keahlian  individu yang  bermain. Contohnya  termasuk  melempar  bola, memanah, bermain bridge, atau bermain dominan.
Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah segala  bentuk permainan di mana  taruhan didasarkan pada  keberuntungan, dan  terdapat  kesepakatan  bahwa  pihak  yang  menang  akan  menerima  pembayaran berupa harta  atau barang tertentu dari pihak yang kalah, tanpa memerlukan upaya kerja yang signifikan.
1. UU No. 07 Tahun 1974 Dalam Hal Hal Meminimalisir Penertiban perjudian Pada Ketetapan UU No. Tujuh Tahun 1974 Perihal Perjudian Dijabarkan:
Pasal 1
“Bahwasannya semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”
1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 1 Kitab Undangundang  Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Sembilan  puluh  ribu  rupiah  menjadi  hukuman  penjara  selama- selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat 1 Kitab Undangundang  Hukum Pidana,  dari  hukuman  kurungan  selama-lamanya  satu  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  empat  ribu  lima  ratus  rupiah,  menjadi  hukuman  penjara  selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat 2 Kitab Undangundang  Hukum Pidana,  dari  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  tujuh ribu  lima ratus rupiah  menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah 4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.
Pasal 3
1.Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang- undang ini
2.Pelaksanaan ayat 1 pasal ini diatur dengan peraturan perundangundangan
Pasal 4 “Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang -undangan dalam rangka penertiban perjudian yang dimaksud pada pasal 3 undang- undang ini”

## 2. PP No. 9 Tahun 1981 Yang Mengatur Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974.
Peraturan ini difokuskan pada pengawasan dan pengendalian aktivitas perjudian. Di  dalamnya,  dijelaskan  larangan  terhadap  pemberian  izin  untuk  penyelenggaraan berbagai  jenis  perjudian.  Pembatasan  tersebut  mencakup  perjudian  di  kasino, permainan  dadu,  sabung  ayam,  serta  lokasi-lokasi  yang  ramai  atau  terkait  dengan kegiatan  lainnya.  Jika  dilihat  dari  berbagai  pasal  PP  No.  9  tahun  1981,  dapat disimpulkan bahwa:
Pasal 1
a. Pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang di adakan di Kasino, dan juga sabung ayam di lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.
b.  Izin  pengadaan  perjudian  yang  telah  diberi,  dianggap  dicabut  serta  tak  berlaku semenjak 31 maret 1981.
Pasal 2
“Sesuai  ketetapan  pasal  4  UU  No.  7  Tahun  1974  mengenai  penertiban  perjudian (Lembaran  Negara  Tahun  1974  No.  54,  Tambahan  Lembaran  Negara  3040),  bersama berlakunya  peraturan  pemerintah  ini  dianggap  tak  berlaku  seluruh  aturan  Undang- undang mengenai perjudian yang berseberangan peraturan pemerintah ini” Pasal 3
“Perihal  yang  berkaitan  bersama  larangan  pemberian  izin  pengadaan  perjudian  yang belum dikontrol di peraturan pemerintah ini hendak dikontrol sendiri”
Pasal 4
“Peraturan pemerintah ini awal berlaku di tanggal diundangkan”
Tujuh  tahun  pasca  lahirnya  UU  Penertiban  Perjudian,  Pemerintah  Indonesia menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981  tentang  Pelaksanaan Penertiban  Perjudian  (PP  Penertiban  Perjudian)  sebagai  instrumen  pelaksanaan berlakunya UU Penertiban Perjudian. Salah satu perubahan fundamental pengaturan
ketentuan tindak pidana perjudian pasca berlakunya PP Penertiban Perjudian adalah pada Pasal 1 yaitu larangan pemberian izin kegiatan penyelenggaraan perjudian, serta pernyataan  akan  pencabutan  izin  penyelenggaraan  perjudian  yang  telah  diberikan, baik yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berlaku sejak 31 Maret 1981. Salah  satu  hal  penting  dalam  PP  ini  adalah  disebutkannya  jenis  dan  bentuk kegiatan perjudian yang cukup lengkap. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) memberikan contoh bentuk perjudian yang dilarang ke dalam tiga jenis, yaitu :
1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
1) Roulette;
2) Blackjack;
3) Baccarat;
4) Creps;
5) Keno;
6) Tombola;
7) Super Ping-pong;
8) Lotto Fair;
9) Satan;
10) Paykyu;
11) Slot machine (Jackpot);
12) Ji Si Kie;
13) Big Six Wheel.
2. Perjudian di tempat keramaian, antara lain perjudian dengan:
1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; 2) Lempar Gelang; 3) Lempar Uang (Coin); 4) Kim; 5) Pancingan; 6) Menembak sasaran yang tidak berputar; 7) Lempar bola; 8) Adu ayam; 9) Adu sapi; 10) Adu kerbau; 11) Adu domba/kambing; 12) Pacu kuda; 13) Karapan sapi; 14) Pacu anjing; 15) Hailai; 16) Mayong/Macak; 17) Erek-erek.
3. Perjudian  yang  dikaitkan  dengan  alasan-alasan  lain,  antara  lain  dengan kebiasaan, berupa: adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu  domba/kambing.  Namun,  ketentuan  bentuk  perjudian  dalam  bagian  ini tidak  termaksud  apabila  kebiasaan  yang  bersangkutan  berkaitan  dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Selain tiga kategori tersebut, melalui penjelasan Pasal 1 ayat (2) PP ini juga mencakup bentuk perjudian permainan lotre buntut yang telah ditegaskan sebagai kegiatan subversi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965. Selain itu juga  mengakomodir  bentuk  perjudian  yang  mungkin  akan  timbul  di  masa mendatang  sepanjang  termasuk  dalam  definisi  perjudian  menurut  Pasal  303 ayat (3) KUHP.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 9 tahun  1981  dalam  upaya  meminimalisir  perjudian  dadu  di  Kabupaten  Karo  belum optimal.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  di  Sukandebi  dan  Naman  Teran, Kecamatan  Naman  Teran,  Kabupaten  Karo  belum  mampu  menanggulangi  praktik perjudian dadu selama pesta tahunan berlangsung. Terlihat bahwa pada kedua desa tersebut, selama  acara  pesta tahunan,  masih  terdapat  individu  yang  memanfaatkan
kesempatan  untuk  mengadakan  perjudian  dadu,  disertai  dengan  kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa.
C. Efektivitas  Pp  No.  9  Tahun  1981  Dan  Pandangan  Fiqh  Jinayah    Terhadap Perjudian  Dadu  Di  Desa  Naman  Teran  Dan  Desa  Sukandebi  Pada  Saat  Pesta Tahunan
Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir ( رسيم ) atau qimar yang artinya keharusan, maksudnya  adalah  keharusan  bagi  siapa  yang  kalah  dalam  bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang (Hasan, 2024). Dalam  konteks  istilah maisir ,  itu  merujuk  pada  suatu  aktivitas  perjudian  di  mana aturan menetapkan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang  menang,  baik  itu  dalam  bentuk  uang  atau  barang  lainnya,  untuk  digunakan sebagai taruhan, perjudian menurut para ulama sebagai berikut:
1) Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2) Menurut  At  Tabarsi maisir adalah  permainan  yang  pemenangnya  mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3) Menurut  Hasbi  ash-Shiddieqy,  judi  adalah  segala  bentuk  permainan  yang  ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
Perjudian dalam Islam adalah  perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan  dari  melakukan  perbuatan  itu  jauh  lebih  besar  daripada  manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut (Siregar & Siregar, 2022) : ََكَن ْوُلَٔـْسَي
َِنَع َِرْمَخْلا َ ِرِسْيَمْلاَو َْلُق َٰٓاَمِهْيِف َ مْثِا َ رْيِبَك َُعِفاَنَمَّو َ ِساَّنلِل َٰٓاَمُهُمْثِاَو َُرَبْكَا َْنِم َ اَمِهِعْفَّن ََكَن ْوُلَٔـْسَيَو اَذاَم ََن ْوُقِفْنُي ە َِلُق َ َوْفَعْلا ََكِل  ذَك َُنِِّيَبُي َُٰاللّ َُمُكَل َِت ي   ْلْا َْمُكَّلَعَل َ َن ْوُرَّكَفَتَت
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang  mereka  nafkahkan.  Katakanla:  "Yang  lebih  dari  keperluan".  Demikianlah Allah  menerangkan  ayat-ayat- Nya  kepadamu  supaya  kamu  berfikir”. (QS.  Al- Baqarah: 219).
Artinya,  bahwa melakukan  kedua  perbuatan  tersebut  merupakan  dosa  besar, karena  keduanya  dapat  mendatangkan  banyak  kerusakan  baik  pada  harta  benda ataupun agama. Meskipun keduanya juga terdapat manfaat yang bersifat materi, yaitu keuntungan  jual  beli  khamar  dan  memperoleh  harta  benda  tanpa  harus  bersusah payah  dengan  berjudi.  Tapi  kemudharatan  keduanya  jauh  lebih  besar  daripada manfaatnya.  Ayat  “ini  menjelaskan  bahwa hukum  minum  khamar  dan  berjudi cenderung — diharamkan, meskipun belum diharamkan secara mutlak. Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  bermain  judi  dadu (nard) adalah  haram. Mereka berdalil akan keharamannya berdasarkan dalil berikut:
Artinya:”Sebuah  riwayat  dari  Buraidah  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda, “Barangsiapa bermain dadu, maka seolah -olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.” (HR Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud). Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa alAsy’ari, Rasulullah SAW bersabda:
اَمَّنِا
َُدْي ِرُي َُن  طْيَّشلا َْنَا ََعِق ْوُّي َُمُكَنْيَب ََةَواَدَعْلا ََء ۤاَضْغَبْلاَو ىِف َِرْمَخْلا َِرِسْيَمْلاَو َْمُكَّدُصَيَو َْنَع َِرْكِذ َِٰاللّ َِنَعَو َِةو  لَّصلا َْلَهَف َْمُتْنَا ََن ْوُهَتْنُّم (“Dari Abi Mussa Al -Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan)
Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut  merugikan  masyarakat,  agama,  harta  bendanya  dan  nama  baiknya. Ditetapkannya  hukuman  untuk  mencegah  manusia  agar  tidak  melakukannya  lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan  sanksi  terhadap  pelanggarnya.  Hukuman  merupakan  suatu  hal  yang  tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.
Khamr  dan  maysir  adalah  perbuatan  keji  yang  diharamkan  dalam  al- Qur’an. Larangan  tentang  perjudian  dirangkaikan  dengan  khamr.  Perjudian  termasuk  salah satu tindak pidana hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamr.
Hukuman  jarimah  khamr  disebutkan  dalam  kasusnya  al-  Walid  bin  Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:
Artinya:  “Rasulullah  telah  menghukum  dengan  empat  puluh  pukulan,  Abu Bakar  ra.  Juga  empat  puluh  kali  pukulan,  dan  Umar  ra.  Menghukum  dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan o leh Muslim).
Semua  Ulama’  dari  keempat  mazhab  sepakat  bahwa  seorang  pemabuk  harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi’i memberikan hukuman  sebanyak  40  kali  cambukan.  Umar  bin  Khattab  juga  pernah  memberikan hukuman  80  kali  cambukan.18  Maysir  termasuk  dalam  jarimah ta’zir ,  menurut bahasa, ta’zir merupakan bentuk masdar dari kata “ ’azzara ” yang berarti menolak dan mencegah  kejahatan.Sedangkan menurut  istilah  adalah  pencegahan  dan pengajaran terhadap  tindak  pidana  yang  tidak  ada  ketentuannya  dalam  had,  kifarat  maupun qishasnya. Ta’zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta’zir ini sejalan dengan hukum had , yakni  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki  perilaku  manusia  dan  untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

## Unsur-unsur perjudian
Dalam  menentukan  sanksi  terhadap  pelanggaran,  penting  untuk  memahami unsur-unsur  delik  dalam  suatu  tindak  pidana  (Saufan,  2020).  Sebuah  perbuatan dianggap sebagai tindak pidana ketika semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi. Unsur-unsur  tindak  pidana  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  unsur  umum  yang  berlaku untuk semua jenis pelanggaran, dan unsur khusus yang berbeda untuk setiap jenis pelanggaran dan bervariasi antara satu dengan lainnya, unsur umum tersebut adalah:
1) unsur  formil  Nash  adanya  yaitu  ketentuan  yang  melarang  perbuatan  dan mengancamnya dengan hukuman.
2) Unsur materil yaitu tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3) Unsur  Moral  adalah  orang  yang  mukallaf,  yakni  orang  yang  dapat  diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  perjudian,  apabila  telah  memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian (Wati, 2022), ialah: 1) Ada  dua  pihak,  terdiri  dari  satu  orang  atau  lebih,  yang  bertaruh:  yang  menang (penebak  tepat  atau  pemilik  nomor  yang  cocok)  akan  dibayar  oleh  yang  kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2) Menang  atau  kalah  dikaitkan  dengan  kesudahan  peristiwa  yang  berada  di  luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.
Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara  berhadap  hadapan  atau  langsung  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Kata  suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan (Fatimah, 2020). Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:
1) Aktivitas  permainan  atau  pertandingan  sering  kali  berupa  perlombaan  yang diadakan  untuk  hiburan  atau  sebagai  cara  mengisi  waktu  luang.  Aktivitas  ini bersifat  reaktif,  di  mana  peserta  tidak  selalu  harus  terlibat  secara  aktif.  Ada kemungkinan mereka hanya menjadi penonton dalam suatu permainan atau pun orang yang ikut bertaruh pada hasil suatu pertandingan.
2) stilah untung-untungan merujuk pada situasi di mana hasil dari suatu permainan atau  perlombaan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  keberuntungan.  Kemenangan biasanya  didasarkan  pada  keahlian  atau  pengalaman  pemain  yang  telah  terlatih dan terbiasa.
3) Terdapat  praktik  taruhan  di  mana  para  peserta  permainan  atau  pertandingan memasang taruhan. Taruhan tersebut bisa berupa uang atau aset lainnya. Agama Islam memperbolehkan berbagai jenis permainan dan perlombaan, serta hadiah  yang  dihasilkan  dari  mereka.  Namun,  jika  permainan  atau  perlombaan melibatkan taruhan di mana pemenang mendapat uang atau barang dari yang kalah, itu dilarang karena terkait dengan praktik perjudian atau maisir.
Sebagaimana halnya dengan khamr, maysir pun membawa dampak yang negatif, baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain:
1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
2) Perbuatan maysir juga dapat menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat.
3) Perbuatan  judi  dapat  mendatangkan  kepada  krisis  moral  dan  menurunnya  etos kerja,  akibat  manusia  terbiasa  dan  terdidik  dengan  perbuatan-perbuatan  malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
4) Energi  dan  pikiran jadi  berkurang, karena  sehari-harinya  didera  oleh  nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek.
5) Hatinya  jadi  sangat  rapuh,  mudah  tersinggung  dan  cepat  marah,  bahkan  sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
6) Mentalnya terganggu menjadi sakit, sedang kepribadianya menjadi sangat labil.
7) Terdorong  melakukan  perbuatan  kriminal,  guna  mencari  modal  untuk  pemuas nafsu  judinya  yang  tidak  terkendalikan.orang  mulai  berani  mencuri,  berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan.
8) Merusak  ekonomi  keluarga,  mengganggu  keamanan  masyarakat,  melumpuhkan menghabiskan waktu.
Dari penjelasan tentang efektifitas pp no 9 tahun 1981 dan fiqh jinayah dalam hal perjudian dadu pada saat pesta tahunan di desa naman teran dan sukandebi belum efektif dalam hal menanggulangi/ meminimalisir karena bisa di lihat perjudian dadu
tersebut  masih  berlangsung  hingga  sekarang  seta  Kurangnya  kesadaran  dan kurangnya edukasi yang diterima masyarakat sehingga masih terjadi kasus perjudian dadu  tersebut.  Bila  di  lihat  dari  fiqh  jinayah  perjudian  dadu  yang  terjadi  pada  saat pesta tahunan di  desa naman teran dan desa sukandebi hukum pidana islam sama sekali  tidak  efektif  dalam  hal  menanggulangi/  meminimalisir  perjudian  tersebut  di karenakan di kab. Karo khusnya di desa tersebut tidak semua masyarakat beragama islam.  Hal tersebut  lah  yang  membuat  apabila  perjudian  dadu  tersebut  di  lihat  dari prespektif  hukum  pidana  islam  sangat  tidak  mungkin  dalam  hal  menanggulangi perjudian dadu tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Upaya atau usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk  bidang  “kebijakan  kriminal”  ( “criminal  policy ”).  Kebijakan  kriminal  ini  pun tidak terlepas dari kebijakan yang  lebih  luas,  yaitu  “kebijakan  sosial”  (“ social  policy ”) yang  terdiri  dari “kebijakan/upaya - upaya   untuk   kesejahteraan   sosial”   ( “social welfare      policy ”)      dan  “kebijakan/upaya - upaya  untuk  perlindungan  masyarakat” (“ social  defence  policy ”). perjudian  adalah  permainan  dimana  pada  umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain-lainnya  yang  tidak  diadakan  antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertaruhan yang lainnya. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1974  mengenai Penertiban Perjudian memiliki  beberapa  poin  penting,  Semua  tindak  pidana  perjudian  dianggap sebagai  kejahatan.  Ini  berarti  bahwa  perjudian  dilarang  dan  dianggap  melanggar hukum.  Ancaman  hukuman bagi  pelaku  tindak  pidana  perjudian  diperberat. Sebelumnya,  hukuman  yang  diberikan  adalah  penjara  selama  dua  tahun  delapan bulan  atau  denda. UU  ini  memperketat  sanksi  untuk  menekan  praktik  perjudian. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang- undang  ini. Hal  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  dan  membatasi  praktik  perjudian hingga  akhirnya  menghapusnya  sama  sekali  dari  seluruh  wilayah  Indonesia. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1981 yang mengatur pelaksanaan UU No. 7 tahun 1974. Peraturan  ini  memiliki fokus  pada  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  kegiatan perjudian.  Dalam  peraturan  ini,  ditegaskan  larangan  pemberian  izin  untuk penyelenggaraan  berbagai  macam  perjudian  baik.  Larangan  tersebut  mencakup perjudian  yang  dilakukan  di  kasino,  permainan  dadu,  sabung  ayam,  serta  tempat- tempat  ramai  atau  terkait  dengan  kegiatan  lainnya.  Perjudian  dalam  Islam  adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Khamar dan judi adalah perbuatan keji yang diharamkan  dalam  al- Qur’an.  Larangan  tentang  perjudian  dirangkaikan  dengan khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana  khamar. Semua  Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman  had  bagi  peminum  khamar  adalah  80  kali  cambukan,  sedangkan  Imam Syafi’ i  memberikan  hukuman  sebanyak  40  kali  cambukan.  Umar  bin  Khattab  juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Addiyansyah,  W.  (2023).  Kecanduan  Judi  Online  Di  Kalangan  Remaja  Desa  Cilebut Barat  Kecamatan  Sukaraja  Kabupaten  Bogor. MANIFESTO  Jurnal  Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya , 1 (1), 13 – 22. Br Sembiring, M. (2019). Nilai Perspektif Budaya Karo Dalam Perawatan Ibu Nifas Di
Wilayah  Kerja  Puskesmas  Lau  Baleng  Kecamatan  Lau  Baleng  Kabupaten  Karo . Institut Kesehatan Helvetia.
Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja.
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ , 1 (1). Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam).
Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam , 1 (1), 25 – 49.
Gubuino, S. E., & Suwartiningsih, S. (2015). PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). KRITIS , 24 (2), 177 – 197.
Handoyo,  B.,  Husamuddin,  M.  Z.,  &  Rahma,  I.  (2024).  Tinjaun  Yuridis  Penegakkan Hukum  Kejahatan  Cyber  Crime  Studi  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum , 40 – 55. Hasan,  H.  (2024). KEBIJAKAN  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  SEBAGAI  UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid. B/2021/PN GIN) . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Hilyatin,  D.  L.  (2021).  Larangan  Maisir  dalam  Al-Quran  dan  Relevansinya  dengan Perekonomian. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir , 6 (1), 16 – 29. Nurisman,  E.,  Situmeang,  A.,  Hutauruk,  R.  H.,  &  Antony,  A.  (2023).  Edukasi  Anti Perjudian Online di Kalangan Siswa SMA Batam. Sang Sewagati Journal , 1 (2), 55 – 66.
Said,  N.  M.  (2013).  Dakwah  dan  problematika  umat  islam. Jurnal  Dakwah  Tabligh ,
14 (1), 1 – 23.
Saputra,  B.  A.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Sujana,  I.  N.  (2020).  Kewenangan  Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendatang. Jurnal Preferensi Hukum , 1 (2), 111 – 115.
Saufan,  E.  (2020).  Jarimah  Qadhaf  dalam  Sistem  Pemidanaan  Islam. LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , 2 (2).
Siregar, F. A., & Siregar, F. A. (2022). Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa  Gunung  Hasahatan  (Perspektif  Hukum  Pidana  Islam). Jurnal  El-Thawalib ,
3 (5), 872 – 883.
Waney, G. (2016). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp). Lex Crimen , 5 (3). Wati,  R. (2022). Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum  Pidana  Islam  (Studi  Kasus  di  Kota  Banda  Aceh) .  UIN  Ar-Raniry  Fakultas Syariah dan Hukum.