## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BAHAN AJAR PASAL 33 1945
Achmadi, Muhammad Basri Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak E-mail: achmadi@fkip.untan.ac.id

## Abstract
This article is intended to measure the effectiveness of using Article 33 of the  1945  Constitution  for  junior  high  school  students  and  the improvement of teaching materials, in accordance with the principles of development. As an experimental research, the form of this research is a quasy  experiment.  The  object  of  this  research  was  53  students  in  SMP Kota  Singkawang.  Data  were  collected  using  measurement  techniques. This study uses a different test using t-test as a data analysis tool. Based on  the  SPSS  output,  the  t-test  results  show  that  the  significance  = 0.00 <α 0.05, which indicates that there is a significant difference in learning outcomes  between  the  pre-test  and  post-test  results.  Thus  it  can  be concluded  that  the  effective  use  of  teaching materials  has  an  impact on students'  understanding  of  the  material  of  Article  33  of  the  1945 Constitution at SMP Kota Singkawang.
Keywords:  Economic  Learning,  Teaching  Materials,  Article  33  of  the 1945 Constitution.

## PENDAHULUAN
Pengabaian pembelajaran konstitusi  ekonomi  yang  berlaku  di Indonesia,  yang  tertuang  dalam  Pasal  33 UUD  1945,  berimplikasi  terhadap perilaku  ekonomi  masyarakat  yang cenderung bermuara pada sistem ekonomi kapitalis/liberalis/neo-liberal. Idealnya  pembelajaran  ekonomi  di Indonesia mengarusutamakan pembelajaran demokrasi ekonomi, sementara  sistem  ekonomi  lainnya merupakan  materi  pengayaan,  yang memungkinkan  melahirkan  alternatif pemecahan  persoalan  mikro  dan  makro ekonomi.
Pasal  33  Undang  Undang  Dasar 1945  yang  mewakili  sistem  ekonomi yang  berlaku  di  Indonesia,  dibuat  oleh para  pendiri  bangsa  sesuai  dengan keadaan  yang  mendasarinya  pada  zaman itu.  Kejatuhan  sistem  ekonomi  kapitalis pada  negara-negara  besar  dunia  yang ditandai  dengan  Krisis  Malaise  tahun 1929  (Utomo,  1995),  menyebabkan pengangguran    dan  kemiskinan  yang merajalela,  sehingga  para  pendiri  bangsa berupaya  melakukan  antisipasi  terhadap
kegagalan  sistem  ekonomi  kapitalis tersebut,  dengan  merumuskan  Sistem Ekonomi  Pancasila/Sistem  Demorasi Ekonomi/  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan. Berikut  ini  beberapa  pendapat  yang dikemukakan  oleh  para  pendiri  bangsa terkait yang memunculkan pasal 33 UUD 1945.  Bung  Karno  mengatakan  bahwa krisis  malaise  pada  1929  merupakan dapat  dari  penyakit  inheren  kapitalisme, yang akan terus-menerus diganggu krisis, dan  berlaku  periodik,  sehingga  dunia akan  selalu  dibayangi  krisis  ekonomi yang akan datang berulang-ulang, dan itu akan terjadi selama kapitalisme berkuasa di  atas  dunia,  selama  hal-hal  yang berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang banyak  masih  dikuasai  golongan  kecil, kaum majikan.
Sementara Bung Hatta mengatakan bahwa “peraturan
kapitalisme,  yang  berdasar  mencari keuntungan  dan  merdeka  berjuang, menimbulkan  ombak  dalam  kehidupan orang  banyak,  membawa  perekonomian turun  naik”.  Selaku  anggota  BPUPKI, pada  30  Mei  1945,  Bung  Hatta
menyampaikan  pidato  yang  sangat  rinci dan jelas terkait dengan dasar perekonomian Indonesia. Risalah tersebut  berjudul  “Soal  Perekonomian Indonesia  Merdeka”.  yang  pada  intinya mengatakan bahw “perekonomian Indonesia  merdeka  akan  berdasar  pada cita-cita  tolong-menolong  dan  usaha bersama,  yang  akan  diselenggarakan berangsur- angsur dengan koperasi.”
Konseptual  di  atas  harusnya  menjadi acuan pembelajaran ekonomi di Indonesia,  sehingga  dapat  melahirkan generasi  melek  ekonomi  yang  sesuai dengan  konstitusi  ekonomi  yang  berlaku di Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini menjadi  penting  untuk  menghadirkan bahan  ajar  yang  berisikan  konsep  dan implementasi konstitusi ekonomi Indonesia,  yang  dapat  menjadi  buku pegangan guru dalam  mengajar  di  kelas. Hasil identifikasi pada tahun sebelumnya menemukan bahwa seluruh guru menyatakan  perlunya  pengembangan pembelajaran IPS-Ekonomi yang mengajarkan konstitusi ekonomi Indonesia.  Para  guru  menganjurkan:  (1) menetapkan  tujuan  pembelajaran  dalam bahan  ajar  terarah  kepada  pembentukan perilaku  ekonomi  yang  sesuai  dengan
Pasal  33  UUD  1945;  (2)  Pembelajaran IPS-Ekonomi berisikan karakter mencintai dan memahami nilai-nilai yang terdapat  dalam  konstitusi  ekonomi Indonesia; (3) secara kontekstual berbasis contoh  penerapan  yang  terkait  dengan kehidupan sehari-hari siswa; (4)
diarahkan  untuk  menciptakan  rasa tanggungjawab  peserta  didik  dalam mengelola sumberdaya alam; & (5)  Agar diusulkan  untuk  diintegrasikan  dengan kurikulum  yang  berlaku  secara  nasional. Hasil  ujicoba  terbatas  terhadap  bahan ajar menemukan bahwa hasil perhitungan t- test  diperoleh  signifikansi  =  0,00  <  α 0,05,  yang  berarti  bahwa  terdapat perbedaaan hasil belajar antara hasil pre- test  dengan  hasil  post-test  secara signifikan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa
penggunaan  bahan  ajar  secara  efektif meningkatkan  pemahaman  peserta  didik tentang materi Pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan  uraian  di  atas, peneliti  tertarik  untuk  mengangkat penelitian tentang “Pengembangan Pembelajaran  Pasal  33  UUD  1945  pada Peserta Didik SMP di Kota Singkawang”. METODE Penelitian ini merupakan penelitian  eksperimen,  yang  berbentuk quasy  experiment  yang  dilakukan  untuk mengukur mengukur keefektifan penggunaan  bahan  ajar  Pasal  33  UUD 1945 bagi siswa SMP dan penyempurnaan  bahan  ajar,  sesuai dengan  prinsip-prinsip  pengembangan. Adapun  objek  penelitian  ini  adalah peserta  didik  di  SMP  Kota  Singkawang, yang  berjumlah  53  peserta  didik. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  pengukuran.  Adapun  alat  analisis yang  digunakan  adalah  uji  beda  dengan menggunakan t-test .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini disajikan hasil belajar peserta  didik  di  SMP  Kota  Singkawang, yang  merupakan  hasil  Pre-Test  &  Post- Test:
Tabel 1 Daftar Nilai Pre-Test dan Post Test Peserta Didik No Nama/ Inisial Nilai Pre-Test Post-Test 1 Ci 42 60 2 Fz 49 65 3 Rh 42 65 4 Rs 49 70 5 Ad 53 75 6 Ay 53 70 7 Mr 44 83 8 SS 55 80 9 HZ 60 80 10 PU 60 80 11 Hs 55 85 12 ND 55 85
13 SA 50 78 14 Da 50 70 15 NS 40 60 16 Rs 30 70 17 Sf 55 73 18 FA 55 70 19 Ag 54 87 20 Nr 55 72 21 IP 44 60 22 PF 30 60 23 Rn 30 60 24 Pm 19 80 25 MS 69 90 26 LD 65 80 27 QA 56 100 28 Ad 63 90 29 MI 22 95 30 NF 35 85 31 DW 10 75 32 PSK 18 90 33 DA 20 90 34 RW 25 75 35 AA 25 75 36 ND 40 80 37 Pj 36 100 38 EP 28 95 39 Fn 30 95 40 Pd 13 95 41 Wm 10 100 42 HS 46 95 43 DRh 48 100 44 Sr 51 90 45 DR 40 83 46 GS 40 85 47 NOP 48 85 48 RA 15 100 49 Av 10 90 50 Dy 40 80 51 OHAP 10 90 52 EM 68 95 53 DAp 20 95 Rata- rata 38.85 40.19 Sumber: Diolah Peneliti, 2020 Sebelum  dilakukan  uji  untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan  ajar  terhadap  hasil  belajar  peserta didik,  maka  perlu  dilakukan  uji normalitas  terhadap  data  hasil  pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil perhitungan  SPSS  IBM  23,  diketahui sebagai berikut:
Tabel 2

## Tests of Normality
Kolmogorov- Smirnov a Statistic df Sig. PreTest .118  53 .063 PostTest .111  53 .098
a. Lilliefors Significance Correction Sumber: Output SPSS
Karena  kedua  data  berdistribusi normal  (Pre-Test  =  0,063  >  0,05  & Pos- Test  =  0,098  >  0,05),  maka  untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan  ajar  terhadap  hasil  belajar  peserta didik  di  pergunakan t-test .  Hasil perhitungan  SPSS  IBM 23  menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 3 Paired Samples Test
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  hasil  perhitungan t- test di  atas,  diketahui  bahwa  signifikansi =  0,00  <  α  0,05,  yang  berarti  bahwa terdapat  perbedaaan  hasil  belajar  antara hasil pre-test dengan  hasil post-test secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  bahan ajar  secara  efektif  berdampak  terhadap pemahaman  peserta  didik  tentang  materi Pasal 33 UUD 1945.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kusuma,  dkk.  (2015)  menunjukkan bahwa  proses  pembinaan  semangat nasionalisme melalui kegiatan intrakurikuler  dan  ekstrakurikuler  di
SMP  Negeri  1  Pagelaran  Kabupaten
Pringsewu,  dilakukan  untuk  menjaga identitas  siswa  sebagai  warganegara
Indonesia  agar  tidak  menghilang.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung dalam nasionalisme yaitu: (1)
prinsip  kebersamaan  yang  menuntut setiap  warga  negara  untuk  menempatkan kepentingan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan  individu  dan  kelompok;  (2) prinsip  persatuan  dan  kesatuan,  bahwa sebagai  warga  negara  seseorang  harus dapat mengeliminasi kepentingan individu dan kelompok, yang berpeluang mendatangkan  ketidak-harmonisan  dan anarkisme;  &  (3)  prinsip  demokratis, yang menempatkan setiap individu warga negara  memiliki  hak,  kewajiban,  dan kedudukan yang sama. Proses pembinaan semangat  nasionalisme  ekonomi  dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan  ekstrakurikuler,  dengan  dengan mengintegrasikan prinsip yang terkandung  dalam  nasionalisme  yaitu prinsip  kebersamaan  yang  menuntut setiap warga negara untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan individu  dan  kelompok.  (Kusuma,  dkk., 2015) Penjelasan tentang mencerdasakan  kehidupan  bangsa  sangat jelas tidak berada pada ranah pembelajaran  saja,  yang  melakukan transfer  pengetahuan  kepada  peserta didik,  melainkan  pada  ranah  pendidikan, yakni  membentuk  dan/atau  merubah perilaku masyarakat, seperti pada pembelajaran  ekonomi,  standar  isi  yang ada  jika  ditelaah  lebih  mendalam,  pada dasarnya  dimaksudkan  untuk  untuk membentuk  perilaku  rasional  dan  moral ekonomi  peserta  didik,  tidak  sekedar bagaimana membentuk pemahaman ekonomi  peserta  didik,  dengan  demikian konsep  mencerdaskan  kehidupan  bangsa lebih  mengarah  pada  pembentukan perilaku cerdas pada semua bidang, yang dimaksudkan
untuk mencapai
kesejahteraan  hidup  manusia  Indonesia yang  dilandasi  dengan  kemandirian (Kaderi, 2015). Permasalahan pendidikan di negara ini begitu kompleks, meskipun setiap  kita  harus  terus  optimis  dapat menyelesaikan  persoalan  tersebut,  tetapi persoalan-persoalan tersebut telah menggerus  kualitas  sumberdaya  manusia Indonesia.  Di  antara  berbagai  persoalan yang  ada,  persoalan  baru  pendidikan nasional  saat  ini  adalah  gagal  mendidik moral peserta didik.
Meskipun  harus  diakui  bahwa tidak  sepenuhnya  kegagalan  pendidikan moral  ditentukan  oleh  variabel  guru sebagai  salah  satu  komponen  utama proses  pendidikan,  tetapi  kompleksitas persoalan  moral  tersebut  seyogiyanya dipertimbangkan  untuk  mampu  dihadapi oleh  guru-guru.  Kegagalan  pendidikan moral  terindikasi  pada  begitu  tingginya aksi-aksi  kriminalitas  dan  tindakan amoral  yang  dilakukan  oleh  masyarakat, dari  yang  memiliki  pendidikan  terendah hingga  memiliki  gelar  pendidikan tertinggi.
Djaali (2011) mengatakan bahwa pendidikan nasional tidak berhasil dalam mendidik  moral  dan  akhlak  anak  bangsa dan juga tidak berhasil dalam menanamkan nilai-nilai paradigma nasional yang terkandung dalam
Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945.  Hal tersebut  berkaitan  dengan  tingginya motivasi  untuk  memperbaiki  mutu pendidikan, yang selaras dengan meningkatnya  komitmen  pembiayaan pendidikan nasional,
kepribadian generasi penerus makin memprihatinkan, bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  juga belum tertanam secara baik.
Hal tersebut di atas terjadi karena internalisasi  nilai  boleh  dikatakan  ‘tidak berhasil’  membentuk  perilaku  peserta didik, dengan kata lain pendidikan betul- betul  berada  pada  posisi  mentransferkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tanpa
mempertibangkan  pentingnya  nilai-nilai yang  menyertainya.  Pembelajaran  di bidang  ekonomi  di  Indonesia,  cenderung mengabaikan  konten  moralitas  ekonomi. Mengutamakan muatan rasional ekonomi mengakibatkan  pembahasan  mengenai moral ekonomi akan terabaikan.
Eckensberger  (dalam  Wahyono, 2001)  mengungkapkan  bahwa  moralitas berdasarkan  pada  sesuatu  yang  secara alami  bersifat  baik  atau  buruk.  Moral memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan kepentingan individu, tetapi juga untuk merujuk pada hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  secara partikular.  Standar  tersebut  terdiri  dari standar  keadilan,  kesejahteraan  umum dan  penghindaran  bahaya.  Contohnya adalah  kejujuran  pribadi,  tanggung jawab, dan kesiapan untuk bertindak saat seseorang membutuhkan bantuan.
Uraian  di  atas  dapat  diartikan bahwa  moralitas  berkaitan  dengan tindakan  seseorang  dalam  hubungan sosial, yang menekankan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain. Moralitas ekonomi merupakan  unsur  dari  perilaku  ekonomi yang  berhubungan  dengan  sikap  dan tindakan  ekonomi  individu  dalam berinteraksi  dengan  individu/kelompok lain, yang mengutamakan pada kepedulian seseorang terhadap keberadan orang lain. Terkait dengan persoalan paradigma  di  atas,  Etzioni  (1992)
menawarkan  paradigma  yang  dikenal dengan  “aku  dan  kita”  atau  “komunitas responsif”    sebagaimana  ungkapannya yang menyatakan bahwa stilah komunitas responsif  digunakan  untuk  memberikan kedudukan  penuh,  baik  bagi  individu maupun kolektivitas bersama. Komunitas responsif  bersifat  menyatukan,  tidak seperti individualisme, yang mengedepankan kepentingan orang- perorang. ….. individu maupun komunitas pada dasarnya bersifat penting, sebab memiliki kedudukan  yang
sama.  …..  individu  dan  komunitas memiliki ketergantungan satu sama lain.
Aku dan kita dalam konsep yang ditawarkan  Etzioni  di  atas,  bermakna bahwa pada saat individu “aku” berupaya memenuhi  kebutuhan  ekonominya,  di saat yang sama terdapat kebutuhan “kita” yang merupakan kebutuhan kolektif yang harus  dipertimbangkan.  Moralitas  dan rasionalitas  dalam  perilaku  ekonomi cenderung berlawanan. Moralitas berbicara  tentang  kepedulian  terhadap orang lain, sementara paradigma rasionalitas  ekonomi  yang  berterima umum  lebih  menekankan  bagaimana memenuhi unsur efisiensi dalam berekonomi.
Moralitas dalam konsep ekonomi Pancasila  mengedepankan  kolektivitas, yang  sangat  terlihat  pada  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  1945.    Ayat  per ayat  lebih  mengedepankan  menjelaskan kepentingan kesejahteraan secara bersama. Sudarmanto (2008) mengatakan bahwa  ekonomi  Pancasila  sebagai  ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics)  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila mengandung  5  asas  yang  mana  semua substansi sila Pancasila (etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi,  serta  keadilan sosial) seharusnya menjadi acuan penyusunan  model  ekonomi.  Sehingga sila  pertama  hingga  sila  ke-lima  tersebut merupakan substansi etika yang mendasari Ekonomi Pancasila. Kalau sila pertama  merupakan    landasan  moralitas, maka  sila  ke-dua  hingga  ke-lima merupakan landasan terbentuknya kepaduan sosial etika Ekonomi Pancasila, dengan kata lain merangkum secara tepat dua elemen utama pencapaian kesejahteraan ekonomi. Ciri  konsep  etika  ekonomi Pancasila, sebagaimana pendapat
Mubyarto  (dalam  Sudarmanto,  2008), sebagaimana berikut ini: (1) Rangsangan ekonomi,  moral,  dan  social  merupakan penggerak  roda  perekonomian;  (2)
Terdapat  keinginan  yang  kuat  dari seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  upaya mewujudkan pemerataan social-ekonomi; (3)  Memprioritaskan  seluruh  kebijakan dalam  bidang  ekonomi  pada  kuat  dan tangguhnya  ekonomi  nasional;  (4)  Soko guru  gerakan  perekonomian  nasional adalah koperasi; (5) Terdapat keseimbangan yang tegas antara desentralisme dengan sentralisme kebijaksanaan  ekonomi  dalam  rangka menjamin  keadilan  sosial-ekonomi  yang menjaga  pertumbuhan  ekonomi  yang efisien. Ekonomi Pancasila mengedepankan  asas  keadilan  ekonomi bagi  segenap  rakyat  Indonesia,  yang ditunjukkan  dengan    konsepsi  efisiensi harus dibarengi dengan konsepsi keadilan sosial  (Pawestri,  2015),  karena  konsep keadilan  sosial  berbicara  pemerataan sementara efisiensi berbicara pertumbuhan.  Menyampaikan  konten rasionalitas  dan  moralitas  ekonomi seperti inilah yang menjadi tanggungjawab pendidik ekonomi. Sumberdaya  pendidik  ekonomi  yang seyogianya dimiliki oleh Indonesia harus mampu  menguasai,  memilah,  dan menanamkan  konsep-konsep  moralitas yang  tertuang  dalam  pasal  33  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dengan  harapan, setelah  pendidik  melakukan  proses pembelajaran,  siswa  yang  terinternalisasi akan  memiliki  literasi  rasional  ekonomi yang memadai, serta memiliki sikap, niat dan  perilaku  moral  ekonomi  yang  baik pula.
Pasal  33  UUD  1945  sebagai konstitusi ekonomi Indonesia dikejawantahkan dalam kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintahan  saat  ini,  yang  berupa NAWACITA sebagai dasar pembangunan,  yang  secara  umum berisikan tentang: Menghadirkan kembali negara  untuk  sepenuhnya  melindungi kepentingan  bangsa  dan  memberikan rasa-aman pada seluruh lapisan
masyarakat;  membangun  tata  kelola
pemerintahan  yang  bersih,  efektif,  dan demokratis, harus dilakukan oleh pemerintah secara terstruktur; Membangun  bangsa  dari  wilayah  terluar dengan  memperkuat  daerah  dan  desa dalam lingkup negara kesatuan; Menolak negara  yang  lemah,  maka  harus dilakukan reformasi sistem dan penegakan hukum; Mengupayakan dengan sekuat-kuatnya untuk
memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat melalui  peningkatan  kualitas  pendidikan dan  pelatihan  dengan  program  Indonesia Pintar,  Indonesia  Kerja,  dan  Indonesia Sejahtera;  Menggerakan  sektor-sektor ekonomi  domestik  yang  strategis  untuk mewujudkan  kemandirian  ekonomi;  di pasar internasional perlu dilakukan upaya peningkatan  produktivitas  masyarakat yang  berdaya  saing;  menata  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dalam rangka  merevolusi  karakter  bangsa;  &
Melalui kebijakan memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an
untuk menguatkan  kebhinnekaan,  serta    dan menguatkan  restorasi  sosial  Indonesia. (Soleman & Nur, 2017)

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Hasil ujicoba terhadap bahan ajar menemukan  bahwa  hasil  perhitungan t- test diperoleh signifikansi  =  0,00  <  α 0,05,  yang  berarti  bahwa  terdapat perbedaaan  hasil  belajar  antara hasil pre- test dengan  hasil post-test secara signifikan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  bahan  ajar  secara  efektif meningkatkan  pemahaman  peserta  didik tentang materi Pasal 33 UUD 1945.
Saran
Pada penelitian selanjutnya, perlu dilakukan
identifikasi kebutuhan
pembelajaran  Pasal  33  UUD  1945 lainnya,  termasuk  dengan  melakukan  tes literasi  ekonomi  peserta  didik  mengenai konstitusi ekonomi Indonesia

## DAFTAR RUJUKAN
Djaali, Muljono, P., & Ramly, (2000).
Pengukuran dalam Bidang Pendidikan . Jakarta: Program Pascasarjana UNJ.
Etzioni, A. (1992). Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru , Terjemahan Tjun Surjaman.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Kaderi, A. (2015). Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi . Banjarmasin: Antasari Press
Kusuma, F.A., Darsono, & Pargito.
(2015). Pembinaan Semangat
Nasionalisme Siswa melalui Kegiatan Inrakulikuler dan Ekstrakulikuler. Jurnal Studi Sosial . Vol. 3 (4).
Pawestri, W.D. (2015). Keadilan Sosial dalam Perlindungan Kepentingan
Nasional pada Penanaman Modal
Asing di Bidang Sumber Daya
Alam. Yuridika , Vol. 30 (1).
Sudarmanto, R.Gn. (2010). Konsep Dasar Ekonomi Pancasila , http://blog.unila.ac.id/ radengunawans/files/2010/07/Mak alah-Filsafat-Ilmu.pdf,
Suleman, M., Noer, M. (2017). NAWACITA sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015.  Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 (1)
Undang Undang Dasar Republik Indonesia, 2014, Jakarta: Graha Media Pustaka
Utomo, C.B. (1995). Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press.
Wahyono, H. 2001. Pengaruh Perilaku Ekonomi Kepala Keluarga terhadap Intensitas Pendidikan Ekonomi di Lingkungan Keluarg a. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS-UM.