## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KABUPATEN MERAUKE

## MEDIATION AS AN ALTERNATIVE RESOLUTION OF DISPUTE RIGHTS FOR LAND THROUGH THE MERAUKE DISTRICT
Sitti Jamalia Saleh
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: SittiJS2@gmail.com

## Marlyn Jane Alputila
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail : marlyn@unmus.ac.id
Naskah diterima: 03 Oktober 2017 direvisi: 8 Oktober 2017 disetujui 10 November 2017

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian  sengketa  hak  milik  atas tanah  Perorangan  melalui  jalur  non-litigasidi  Kabupaten  Merauke  dan  Hambatan-hambatan apa  saja  yang  dihadapi  dalam  proses  mediasi  melalui  ajalur  Non-litigasi.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kabupaten  Merauke  tepatnya  di  Kantor  Lembaga  Adat  Marind  Imbuti Kabupaten Merauke dan juga di Pengadilan Negeri Merauke, badan Pertanahan Merauke serta Para Pihak Yang Bersengketa LMA Marind Imbuti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  lapangan  dengan  fokus  dengan  kajian  yuridis  empiris,  secara  yuridis  dengan mengkaji  putusan-putusan  yang  berkaitan  dengan  mediasi  melalui  jalur  non-litigasi  secara empiris melihat kenyataan yang ada di lapangan dan yang berkaitan langsung. Hasil penelitian penulis,  terdapat  bagaimana  penyelesaian  sengeketa  yang  dilakukan  diluar  pengadilan  yaitu dengan melakukan rapat musyawarah dan didengarkan pendapat mereka tujuan mereka. Dalam mengatasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah diluar pengadilan harus ada keepakatan antara  kedua  bela  pihak  yang  bersengketa  agar  tidak  terjadi  permasalahan  yang  diinginkan, untuk  itu  kepada  kedua  bela  pihak  untuk  tidak  saling  menerima  putusan  pertama  atas penyelesaian sengketa yang diajukan bersama dan tidak dapat terulang kembali peristiwa ini.
Kata Kunci : non-litigasi; Mediasi.

## Abstract
This research aims to find out how the dispute over the land ownership rights of individuals through the non-litigation in Merauke regency and any obstacles encountered in the process of mediation through the Non-litigation way. This research was carried out in Merauke in the Office  of  Customs  Agencies  of  MarindImbutiMerauke,  Merauke  District  Court,  Land AgencyMerauke and the parties of dispute LMA MarindImbuti. The research method was field research  with  a  focus  with  the  study  of  empirical  juridical,  legally  with  reviewing  rulings relating to mediation via the non-litigation empirically viewing reality existing in the field and directly related. Results of the study, there is how the dispute settlement is done outside the courts, namely by doing the consultative meetings and listening to their opinions of their goals.
In  addressing  the  resolution  of  disputes over  land  ownership  rights  outside  the  Court  there should be on agreement between the two fighting parties to the dispute so that the problem does not occur is desirable, for it to both parties for Defense are not mutually accepted the verdict of the First up the dispute posed together and cannot happen again.
Keywords: Non-Litigation, Mediation
Copyright©2017jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan “Suatu wilayah yang berpotensi ekonomi mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber – sumber mineral  maupun  lahan-lahan  pertanian)  dan  dihayati  sebagai  perpangkalan  budaya  dari kominitas yang bersangkutan” dalam konstruksi ini, konsep tanah hanya dilihat pada lapisan atas bumi, dan tidak termasuk bahan-bahan galian yang terkandung di dalamnya. Karena bahan galian atau bahan tambang atau mineral itu telah diatur dalam undang – undang tersendiri. 1
Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menetukan sebagai berikut : 2
1. Bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikelola  untuk mencapai kemakmuran rakyat.
2. Pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh Negara.
3. Tujuan  pengelolaan  bumi,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum utama  yang  formal  bagi  pembentukan  hukum  agraria  nasional  (  UUPA  )  Yang  selanjutnya UUPA menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan  yang mengatur persoalan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik individu antara sesama terlebih dalam hal kepentingan masing–masingyang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan  mendatangkan  masalah  dampak  baik  itu  secara  ekonomi,  sosial,  dan  lingkunagn  hidup. Dalam Dalam hal ini dampak kelanjutan yang berpotensi terjadi adalah penurunan produktifitas kerja  dan  usaha  disebabkan  karena  selama  sengketa  berlangsung.  Pihak-pihak  yang
1 H.M. ARBA, Hukum Agraria Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 76
2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
bersengketa harus mencurahkan tenaga dan pikiran dan meluangkan waktunya secara khusus. Disatu sisi dalam masyarakat yang puralisme yang mempunyai berbagai macam budaya adat istiadat, mereka yang masih memegang teguh dan mempercayai kebiasaan dari warisan nenek moyang/leluhur mereka dalam bersosialisasi atau bermasyarakat dan amat begitu kokoh dan penuh dengan kekeluargaan yang tinggi antara sesama sehingga dalam jual beli mereka masih menggunakan sistem tukar-menukar hasil tanah yang masih menggunakan surat bukti atas hasil dari transaksi jual beli tanah dari sipemilik tanah dengan si pembeli tanah yang biasa disebut dengan  segel.  Segel  atau  surat  bukti  jual  beli  dari  penjual  ke  pembeli  tanah  tersebut  masih merupakan suatu tanda sahnya jual beli diantar pihak yang berkepentingan tetapi surat bukti ini  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  jika  tidak  diterbitkan  sertifikat  tanah  yang merupakan  bentuk  dari  surat  kepemilikan  resmi  dari  pemerintah  bahwa  tanah tersebut  telah tercantum dan terdaftar di kantor pertanahan setempat dimana letak tanah itu berbeda.
Permasalahan  medaisi  sengketa  hak  milik  atas  tanah  yang  terjadi  dikabupaten  merauke adalah status tanah bekas tanah adat yang telah dibebaskan, dilepaskan oleh keluarga pemilik tanah adat (orang tua mereka) muncul konflik tuntutan untuk memberikan kompensensi ulang dengan dasar berdirinya otonomi khusus.
Namun  kemudian  status  tanah  yang  telah  dibebaskan  tadi  kepada  pihak  kedua  melalui proses pembebasan yang dilakukan dikantor kelurahan setempat, namun kemudian keluarga dari  para  pihak  pemilik  tanah  adat  menggugat  kembali  status  tanah  tersebut  dengan  dalil bahwah status tanah tersebut pada saat pembili terlalu murah jika dilihat dari pada segi nominal.
Sehingga terjadilah sengketa antara pihak kedua selaku pemegang surat pelepasan yang telah diberikan oleh pihak mendiang orang tua mereka keluarga yang menggugat tadi. Sebab kalau dilihat dari kepastian hukum telah memenuhi syarat sesuai Undang – Undang No 5 tahun 1960  Tetang  Undang-Undang  (UUPA)  Pasal  26  Tetang  Akte  Jual  Beli  penyerahan  adat maupun  secara  hibah.  Pihak  yang  memegang  melaporkan  ke  LMA  melalui  musyawarah, mufakat dengan jalur no-litigasi dengan melibatkan komponen pihak terkait.
Dalam  hal  ini  tokoh  adat,  lurah,  BPN  dan  tempat  mediasi  dilakasanakn  dikantor  LMA selaku yang fasilitator untuk menyelesaikan di Lembaga Adat Masyarakat yang mana: Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijak sana yang tidak ada dirugiakan yangdiruntikan melalui peradilan adat  sebagimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No  21  tahun  2001  tentang  otonomi khusus  papua  pada  pasal  50,  hasil  dari  putusn  itu  dibuatkan  keputusan  rapat  Notulen  rapat, berita  acara  rapat  yang  menjadi  kesatuan  dalam  hal  keputusan  itu  kedua  bela  pihak mendatangani  pernyatan  bersama  dan  disaksikan  para  mediator  yang  turut  menyelesaiakan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non-litigasi.
Penyelesaian  diluar  pengadilan  demikian  keduanya  masing  –  masing  memegang  hasil putusan tersebut sebagai islah telah usainya sengketa konflik pertanahan yang tidak akan lagi terulang atau di tinjak lanjuti ke pengadilan karna kedua belah pihak sudah merasa terayomi dan menjadi harapan dengankepastian hukum secara legal. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengaketa Hak Milik Atas Tanah Melalaui Jalur Non-Litigasi.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  ada  diatas  maka  penulis  menulis  rumusan  masalah  yaitu bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Perorangan melalui jalur non-litigasidi Kabupaten  Merauke  dan  Hambatan-hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  proses  mediasi melalui ajalur Non-litigasi.

## C. Metode Penelitian
Artikel  yang  Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang  menjadi rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses mediasi melalui jalur non-litigasi
Adapun  manfaat  penelitian  ini  ada  dua  yakni,  secara  teoritis  dan  praktis  secara  teoritis penelitian  ini  bermafaat  sebagai  tolak  ukur  dalam  penelitian  lebuh  lanjut  tentang  mediasi sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  hak  milik  atas  tanah  melalui  jalur  non-litigasi  dan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penulisan  Pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  forum pengadilan  (litigasi),  namun  demikian  bisa  juga  diselesaikan  melalui  pranata  alternative penyelesaian sengketa (no-litigasi).
Negara Indonesia sebagai suatu Negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah  Negara  hukum.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum,  diperlukan  suatu  lembaga  yang mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat,  baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.
Dalam  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  disebut lembaga pradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitanya dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses lembaga pradilan.
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang meditor (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau  lebih  yang  bersengketa)  untuk  mencapai  hasil  akhir  yang  adil,  tanpa  membuang  biaya yang  terlalu  besar,  akan  tetapi  tetap  efektif  dan  diterimah  oleh  kedua  belah  pihak  yang besengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tatacara berdasarkan itikad baik dimana para pihak  yang  bersengketa  menyampaikan  saran-saran  melalui  jalur  yang  bagaimana  sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukanya. Melalui kebebasaan  ini  dimungkinkan  kepada  mediator  memberikan  penyelesaian  yang  inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. 3
Penyelesaian  sengketa  non-litigasi  sering  juga  disebut  dengan  penyelesaikan  sengketa alternative  ADR,  alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  ekspresi  rensponsif  atas ketidakpuasan menyelesaiakan sengketa melalui proses litigasi konfrontatif. Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan pradilan), mereka tidak puas atas sistem  pradilan  disebabkan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  melekat  pada  sistem  peradilan sangat  bertele-tele  dengan  cara  yang  sangat  merugikan  antara  lain:  buang-buang  waktu, mempermasalahkan  masa  lalu,  bukan  meneyelesaikan  masa  depan  membuat  orang bermusuhan melumpuhkan para pihak.
Jenis-jenis  mediasi  ada  2  yaitu,  diluar  dan  didalam  pengadilan.  Mediasi  yang  berada didalam pengadilan yang diatur oleh Peraturan Mahkama Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  Namun  ada  juga  mediasi  diluar  pengadilan  yang terdapat  dalam  beberapa  undang  –  undang  yang  sudah  dimuat,  seperti  Undang-Undang Tentang Lingkungan, Undang – Undang Kehutanan, Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. 4
Hasil  penyelesaian  yang  diambil  dalam  proses  ADR  bukan  Res  Judicata  (putusan pengadilan),  namun  ternyata  masyarakat  cenderung  memilih  atas  alasan  dibanding  jalur litigasi,  eksistensi  dan  fungsi  ADR  pun.  Nampak  pengertian  konseptual  yang  menerapkan penyelesaian  sengketa  dengan  mengutamakan  upaya-upaya  yang  compromise  sedangkan pengadilan  dijadikan  sebagai  “the  last  resort”terdapat  beberapa  alasan  yang  yang  melatar belakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR perlunya menyediakan penyelesaian sengketa  yang  fleksibel  dan  responsive  bagi  kebutuhan  para  pihak  yang  bersengeketa,  serta
3 Takdir Rahmadi , Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Sinar Grafika, 2005, hal. 156
4 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pradilan Dan Penyelesaian Sengketa ,Bandung, 1997 hal 22.
memperkuat  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  peneyelesaian  sengeketa  dan  meperluas akses  mencapai  atau  mewujudkan  keadilan  sehingga  setiap  sengketa  memiliki  ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu.
Hasil konsilisiasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan dipengadilan. Kesepakatan tertulis yang  bersifat  final  dangan  mengikat  para  pihak  pendapat  ahli,  upaya  penyelesaian  sengketa dengan  menunjukan  ahli  untuk  memberikan  pendapatnya  terhadap  masalah  yang dipersengketakan untuk mendapatkan pandangan yang obyektif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan  keluar  yang  saling  menguntungkan.  Kehadiran  pihak  ketiga  yang  netral  bukan  untuk memutuskan sengketa, melainkan para phak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

## A. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Hukum Adat
Menurut  pendapat  sekertaris  Muh.  Samin  Lembaga  Adat  Masyarakat  Marind  Imbuti bahwa mediasi penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui jalur non-litigasi yang ada dikantor  LMA  Marind  Imbutidata  ada  yang  didalam  kota  merauke  terdapat  685  kasus pertanahan  yang  dapat  selesiakan  selama  berdiri  nyakantor  LMA  Marind  Imbuti  yang terselesikan dan diberlakukannya otonomi khusus sebagai lex spesialis untuk wilayah papua merauke  pada  umumnya.tetapi  data  yang  di  mediasikan  terdapat  pada  2015  sebanyak  2 sedangkan data mediasi penyelesaian sengketa terdapat di bulan 2016 sebanyak 3 kasus. 5
Dengan mengacu pada UUD No 30 tahun 1999 arbitrase, dan wewenang  LMA  Marind Imbuti yang diberikan oleh Undang-undangOtonomi Khusus Pasal 50 menyatakan kekuasaan kehakiman  diprovinsi  papua  dilaksanakan  oleh  badan  pertanahan  pradilan  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-undangan.  Disamping  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), diakuinya pradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu.
Dengan  mengedepankanya  musyawarah  mufakat  dan  tahapan-tahapan  serta  melibatkan komponen msyarakat adat, istansi terkait (BPN) , lurah, distri dan pakar hukum tatanegara serta toko adat yang memehami status tanah adat dengan tdk ada yang dirugikan saling mengayomi dan arif bijaksana dan menghormati kearifan lokal.
Peraturan  Daerah  khusus  Provinsi  Papua  (Prdasus)  No  23  Tentang  Perlindungan  Hak Ulayat Papua, Perdasus No 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Tanah Papua. Hambatan- Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Mediasi Melalui Non-Litigasi dan  Solusinya Melalui LMA Marind Imbuti.
5 Hasil wawancara di Lapangan pada tanggal 15 oktober 2017
Hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian:
1. Mengundang Para Pihak yang terkait para obyek Perkara sengketa
2. Melibatkan  aparat  penegak  hukum  yakni  kepolisain  untuk  melakukan  tindakan pemanggilan paksa atau upaya hukum paksa. Dalam hal memandu dengan secara paksa.
3. Melakukan  tindakan  penghentian  aktifitas  atas  obyek  sengketa  tanah  dengan melakukan pemalangan aktifitas atau pemasangan janur diatas tanah sengketa.
Adapun solusi dalam masalah ini yakni:
1. Solusi melihat perkembangan apa yang terjadi atas tindakan itu reaksi apa yang timbul atas adanya larangan tersebut kedua bela pihak yang menunggu solusi apa yang harus ditempuh apakah melalui penyelesaian non-litigasi, LMA, mediator atau melalui jalur hukum. Tergantung para pihak yang merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya tindakan masyarakat pemilik hak ulayat atau msyarakat adat.
2. Melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati,instansi yang terkait dalam halini BPN  dan  jajarannya,  lurah,  Rt.  Untuk  melakukan  ferifikasi  status  tanah  yang  jadi sengketa  dengan  melakukan  pembentukan  panitia  dalam  hal  penyelesaian  sengketa tuntutan masyrakat adat atau pun pihak-pihak yang punya kopetensi diatas tanah obyek sengketa tersebut.
Bupati dalam hal ini melakukan koordinasi dan mengundang para pihak untuk didengarkan tuntutanmasyarakat  adat  apa.  Apabila  telah  dilakukan  rapat  musyawarah  dan  didengarkan pendapat mereka tujuan mereka, dan tuntutan apa maka pemerinta daerah yakni bupati, dan instansi terkait lainya melakukan perhitungan anggaran dan mengitung nilai-nilai obyek pajak atau kompenisasi besarnya harus diberikan oleh masyarakat adat.
Sebagimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus pasal 43 yang menyatakan pemerintah provinsi papua wajib mengakui, menghormati, melindungi,  memberdayakan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  dengan  berpedoman  pada ketentuan perturan hukum yang berlaku.
Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataan masih ada dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bakas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## B. Penyelesaian Sengketa Melalui LMA Marind Imbuti
Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dilakukan diluar pengadilan(non-litigasi). Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang status tanah di Lembaga Adat Masyarakat yang mana bisa dikatakan dengan biaya, Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijaksana yang tidak ada  dirugiakan  yang  diruntikan  melalui  peradilan  adat  sebagimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 50, hasil dari putusn itu dibuatkan keputusan rapat Notulen, rapat berita acara rapat yang menjadi kesatuan. Dalam  hal  keputusan  itu  kedua  bela  pihak  mendatangani  pernyatan  bersama  dan  disaksikan para mediator yang turut menyelesaiakan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non- litigasi.
Penyelsaian  diluar  pengadilan  demikian  keduanya  masing-masing  memegang  hasil putusan tersebut sebagai islah telah usainya sengketa konflik pertanahan yang tidak akan lagi terulang atau di tinjaklanjuti ke pengadilan karna kedua belah pihak sudah merasa terayomi dan menjadi harapan dan kepastian hukum secara legal.

## C. Perbedaan Penyelesaian Melalui Hukum Adat
Pembedaan penyelesaian melalui hukum adat melibatkan 7 (tujuh) marga dan mengetahui risalah turun-temurun perolehan atas tanah.  Adapun saksi-saksi tapal batas tanah hak ulayat dari masing-masing marga. Sekaligus dengan nama lengkap tanah hak ulayat yang diperoleh dan bersangkutan mengetahui tata cara perolehannya dari orang tuanya yang bermarga Gebze.
Misalnya marga gebse ini memperoleh marga Gebze darimana dengan perolehan, apakah diturunkan secara adat istiadat ataukah dia hanya menerima atau melipahkan dari pemberian orang  tuanya  disni  atau  memperoleh  inisiasi  penyerahan  adat.  Tetapi  dilihat  dari  sekarang kondisi  ekonomi  mereka  sebenarnya  tidak  menjual  tetapi  mereka  distu  sisi  cuman  mau mengganti rugi dari akibat perlakuan regulasi, perlakuan penggarapan diatas tanah masyarakat adat yang telah ganti rugi. Karena dengan cara itulah bisa saling Menghargai, Menghormati dari para hak mereka.Jadi dalam pembedaan penyelesaian melalu hukum adat ada (2) dua yaitu:
1. Masyarakat  adat  dibuktikan  pengakuan  hak  ulayat  itu  sendri  Dan  deserahkan  secara turun temurun.
2. Masyarakat pendatang dilihat dari pada alas bukti surat2 kelengakapan yang dimiliki.

## D. Perbedaan Penyelesaian Melalui Pengadilan
Menurut  pendapatPahala  M.R  Hutagalung  perbedaan  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan.  Pengadilan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara melalui mediasi dengan menyediakan mediator, tapi tidak menutup kemungkinan melihat para pihak menyelesaiakn perkaranya diluar pengadilan misalnya menyelesaiakn dirumah dengan
kedua  belapihak  dan  dituangkan  didalam  suatu  pernyataanbaru  dan  dibawah  ke  hadapan majalis hakim bahwa ini adalah keputusan perkara yang diutuskan oleh kedua bela pihak.
Jadi  tetap  kedua  bela  pihak  melalui  sidang,contohnya  yang  diluar  tidak  berhasil  tetap dilakukan di dalam pengadilan, apabila sudah terdaftar dengan administrasi semua, danpada dari itulah pengadilan tetapkanlah hari sidangnya, kemudian majelis hakim mulai menanyakan sidang mediasi.
Saat  itulah  mediator  atau  hakim  mediator  yang  sudah  ditetapkan  wewenang  dalam perakara mediasi penyelesaian di pengadilan. Adapun solusi dengan mencari jalan tengahnya agar  wujudnya  perdamain  antara  kedua  bela  pihak.  Dari  data  damai  mediator  Pengadilan Negari terdapat 2 data di tahun 2017 yang berdamai sedangkan 2016, 2015 tidak terdapat kasus mediasi penyelesaian sengketa di pengadilan negeri merauke.

## E. Terwujudnya  Perdamaian  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Milik  Atas  Tanah  Melelui Jalur Non-Litigasi
Dimana  telah  dipertemukan  kedua  bela  pihak  saling  menerima  keputusan  pertama  atas penyelesaian  sengketa  yang  diajukan  bersama.  Agar  tidak  terulang  kembali  peristiwa  ini putusan akte dibawah tanagan yang dibuat di mediator yaitu LMA (lembaga adat masyarakat) Marind Imbuti dan merupakan kekuatan hukum positif. Sedangakan pengadilan negeri adalah akte putusan yang dibuat oleh Negara.

## KESIMPULAN
Proses Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang dilakukan diluar pengadilan (non- litigasi).  Untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  tentang  status  tanah  di  Lembaga  Adat Masyarakat yang mana bisa dikatakan dengan biaya, Murah, Cepat, Praktis, Arif dan bijaksana yang tidak ada dirugiakan yang diruntikan melalui peradilan adat sebagimana yang tertuang dalam  Undang-Undang  No.  21  tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Papua  pada  Pasal  50, hasil dari putusan itu dibuatkan Surat Keputusan Notulen, Berita Rapat yang menjadi kesatuan. Dalam hal keputusan itu kedua bela pihak mendatangani pernyataan bersama dan disaksikan para mediator yang turut menyelesaiakan dalam sengketa status tanah yang menjadi obyek non- litigasi.
Hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tanah:
a. Mengundang Para Pihak yang terkait para obyek Perkara sengketa;
b. Melibatkan  aparat  penegak  hukum  yakni  kepolisain  untuk  melakukan  tindakan pemanggilan  paksa  atau  upaya  hukum  paksa.  Dalam  hal  memandu  dengan  secara paksa.
c. Melakukan  tindakan  penghentian  aktifitas  atas  obyek  sengketa  tanah  dengan melakukan pemalangan aktifitas atau pemasangan janur diatas tanah sengketa.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
D.Y.  Witanto,2011, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata, Alfabeta  adi,2005, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Sinar Grafika.
H.M. ARBA, 2015. Hukum Agraria Indonesia. . Jakarta: Sinar Grafika.
Takdir  Rahm  M.  Yahya  Harahap,1997, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Pradilan  dan Penyelesaian Sengketa, bandung
Maria S.W. Sumardjono.dkk. 2008. Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta: Kompas M. Yahya Harahap, 2004, hukum acara perdata, Jakarta: Sinar Grafika