## PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS AGRIBISNIS SEBAGAI WUJUD DARI PEMBANGUNAN EKONOMI

## YANG BERKELANJUTAN
Muchammad Nurif *

## Sukrianti Mukhtar

## Abstrak
Dalam  menghadapi  era  globalsisasi,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang membutuhkan suatu strategi besar dalam pembangunan ekonomi. Dalam kaitannya dengan  Indonesia  yang  merupakan  negara  agraris  yang  besar  dan  memiliki keanekaragaman hayati, seharusnya Indonesia memiliki sektor andalan yang dapat dijadikan  sebagai  tumpuan  harapan  pembangunan  ekonomi  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  nasional.  Sangat  disayangkan  jika  pembangunan  ekonomi  di Indonesia  tanpa  mengindahkan  kelestarian  keanekaragaman  hayati  dan  tidak memperhitungkan  kondisi  yang  akan  terjadi  di  masa  mendatang.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan suatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan  ekonomi  yang  berbasis  agribisnis  merupakan  salah  satu  solusi untuk meningkatkan daya saing ekonomi bagi Indonesia.
Kata kunci : pembangunan ekonomi, agribisnis, berkelanjutan.
Sektor  andalan  perekonomian  ialah  sektor  yang  memiliki  ketangguhan  dan kemampuan  tinggi  sehingga  dijadikan  sebagai  tumpuan  harapan  pembangunan ekonomi  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  nasional.  Sektor  andalan  merupakan tulang  punggung  an  penggerak  perekonomian,  sehingga  dapat  juga  disebut  sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional. Dengan demikian, sektor andalan  merupakan  refleksi  dari  suatu  strutkur  perekonomian,  sehingga  dapat  pula dipandang  sebagai  salah  satu  aspek  penciri  atau  kharakteristik  dari  suatu perekonomian.
Dari sekian banyak pemikiran yang telah dilontarkan, secara umum terdapat tiga  jalur  pilihan  yang  memiliki  potensi  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Tanpa hendak memperdebatkan secara rinci keunggulan masing-masing, apalagi "falsafah dasarnya", jalur pilihan tersebut adalah sebagai berikut.
Jalur  Pertama  mengandalkan  pada  industri  yang  berbasis  luas  ( broad-based industry )  yang  (tentunya)  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki keunggulan  komparatif  dan  kompetitif.  Dengan  kebijaksanaan  dan  strategi  ini, terbuka  kesempatan  untuk  mengembangkan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat foot-
* Dosen pada UPM Soshum ITS
loose  industry; yakni  industri  yang  tidak  lagi  diminati  negara  penemunya  atau negara pengguna lain karena nilai tambah yang diciptakan tidak mampu membayar ongkos produksi yang kompetitif (terutama upah) di negara tersebut. Namun dalam prakteknya,  negara  penemu  teknologinya  masih  tetap  berusaha  mendapatkan economic  rent  dari  temuan  teknologi  tersebut.  Paling-paling  negara  baru  pengguna hanya menguasai teknologi perakitannya saja.
Jalur Kedua, mungkin karena kelemahan jalur pertama yang dianggap cukup mendasar, yakni ketergantungan terhadap teknologi yang masih dikuasai oleh negara penemunya,  maka  muncul  pemikiran  baru.  Pemikiran  baru  tersebut  ialah  mencoba mengandalkan  industri  atau  kegiatan-kegiatan  strategis  yang  memanfaatkan teknologi canggih dan rumit ( hi-tech industry ), serta bernilai tambah tinggi. Hal ini didasarkan  atas  perkiraan  kuat  bahwa  apabila  kita  mampu  menguasai  teknologi canggih dan rumit, maka akan lebih mudah menguasai teknologi pada jenjang lebih bawah ( intermediate and lo-tech industry ).
Dengan  pemikiran  seperti  ini,  upaya  dan  investasi  untuk  membangun  industri ("strategis")  seperti  Pusat  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  (PLTN), Bio technology , pemanfaatan satelit komunikasi, dan lain-lain menjadi dapat dibenarkan. Sebelum itu, pemanfaatan teknologi canggih, rumit, dan bernilai-tambah tinggi baru terbatas dalam bidang eksplorasi serta penambangan minyak dan gas bumi. Hal yang menjadi  pertanyaan  ialah  apakah  "jalan  pintas"  ini  benar-benar  menyingkat  waktu untuk  mencapai  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  yang  sangat  didambakan  oleh perekonomian kita.
Jalur  Ketiga,  Dengan  dua  jalur  terdahulu,  belum  ada  jaminan  bahwa industrialisasi  akan  didukung  oleh  pertanian  (dan  pedesaan)  yang  tangguh. Industrialisasi  tanpa  membenahi  sektor  pertanian  (dan  pedesaan)  terlebih  dahulu, atau transformasi ekonomi yang tidak seimbang, pada gilirannya akan menyebabkan sektor  pertanian  dan  pedesaan  itu  menjadi  beban  pembangunan.  Pertumbuhan ekonomi  bisa  tersendat  atau,  kalaupun  pertumbuhan  bisa  di  pacu  lebih  tinggi, kesenjangan  akan  semakin  melebar  serta  menimbulkan  dampak  negatif  lain  yang cukup serius.
Oleh  sebab  itu,  setidaknya  pada  tahap-tahap  awal,  industrialisasi  perlu  pula mengandalkan  industri  atau  kegiatan-kegiatan yang  memanfaatkan  atau menciptakan  nilai  tambah  baru  bagi  produk-produk  pertanian  primer,  serta  industri atau kegiatan lain yang memproduksi bahan-bahan dan alat-alat untuk meningkatkan produktivitas  pertanian  ( agro-industry ).  Jalur  ini  juga  mempunyai  berbagai keunggulan.  Apabila  berbagai  syarat  tertentu  bisa  dipenuhi,  maka  pendekatan  ini benar-benar  merakyat  dan  berkeadilan,  tidak  anti  pertumbuhan  dan  bersahabat dengan lingkungan serta berkelanjutan.
Fokus  pembahasan  adalah  jalur  ketiga,  pembangunan  agribisnis  tanpa memperbandingkan dengan dua lajur lainnya. Secara umum, syarat  keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan perekonomian nasional ialah memiliki kontribusi  yang  dominan,  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung, dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  perekonomian  nasional.  Sektor  agribisnis jelas  memiliki  peranan  yang  sangat  dominan,  khususnya  dalam  hal  pemantapan ketahanan  pangan,  pengentasan  kemiskinan,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan pemerataan pendapatan. Kesemuanya ini merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang  sangat  penting,  dan  bahkan  lebih  penting  daripada  peranan  dalam  kontribusi dan pertumbuhan PDB, dimana saat ini kontribusi sektor agribisnis dalam PDB tidak lagi dominan dan cenderung mengalami penurunan.
Secara  rinci  ada  lima  syarat  suatu  sektor  dapat  dikatakan  sebagai  sektor andalan  perekonomian  nasional,  yaitu  tangguh,  progresif,  ukurannya  cukup  besar, artikulatif  dan  responsif.  Kelima  syarat  khusus  tersebut  harus  dipenuhi  agar  suatu sektor  dapat  menjadi  sektor  andalan  perekonomian  nasional.  Pembangunan agribisnis  diyakini  dapat  memenuhi  persyaratan  tersebut  secara  simultan,  sehingga diharapkan  mampu  menjamin  keberlanjutan  pembangunan  ekonomi  nasional. Pembangunan  agribisnis  sebagai  sektor  andalan  diharapkan  mampu  mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan penanganan lingkungan secara inklusif dan integratif.
Sudah  saatnya  pembangunan  ekonomi  daerah  yang  menyangkut  sebagian besar  kepentingan  ekonomi  rakyat  banyak  tidak  berhenti  pada  retorika  saja, melainkan  harus  sesegera  mungkin  diwujudkan  dalam  aksi  nyata  dan  dukungan
kebijaksanaan  makro  ekonomi.  Hal  ini  antara  lain  diwujudkan  melalui  penerapan konsep  pengembangan  agribisnis  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah  atau pengembangan ekonomi lokal.

## Agribisnis
Agribisnis  merupakan  suatu  sistem  yang  terdiri  atas  subsistem  hulu, usahatani,  hilir,  dan  penunjang.  Menurut  Saragih  (1998,  dalam  Pasaribu  1999), batasan  agribisnis  adalah  sistem  yang  utuh  dan  saling  terkait  di  antara  seluruh kegiatan  ekonomi  (yaitu  subsistem  agribisnis  hulu,  subsistem  agribisnis  budidaya, subsistem agribisnis hilir, susbistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian.
Agribisnis  diartikan  sebagai  sebuah  sistem  yang  terdiri  dari  unsur-unsur kegiatan  :  (1)  pra-panen,  (2)  panen,  (3)  pasca-panen  dan  (4)  pemasaran.  Sebagai sebuah sistem,
kegiatan  agribisnis  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lainnya,  saling  menyatu  dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut.  Sedangkan  kegiatan  agribisnis  melingkupi  sektor  pertanian,  termasuk perikanan  dan  kehutanan,  serta  bagian  dari  sektor  industri.  Sektor  pertanian  dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Gunawan Sumodininggat, 2000).
Perkembangan  agribisnis  di  Indonesia  sebagian  besar  telah  mencakup subsistem hulu, subsistem usahatani, dan subsistem penunjang, sedangkan subsistem hilir  masih  belum  berkembang  secara  maksimal.  Industri  pupuk  dan  alat-alat pertanian telah berkembang dengan baik sejak Pelita I hingga saat ini. Telah banyak diperkenalkan bibit atau varietas unggul dalam berbagai komoditi untuk peningkatan produksi  hasil  pertanian.  Demikian  juga  telah  diperkenalkan  teknik-teknik  bertani, beternak,  berkebun,  dan  bertambak  yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan produktivitas pertanian.
Subsistem penunjang yang bersifat fisik dan fiskal telah lama diperkenalkan kepada  para  petani.  Jaringan  irigasi  telah  banyak  dibangun  yang  mampu  mengairi jutaan  hektar  sawah  dan  lahan  pertanian  lainnya,  untuk  meningkatkan  produksi
pertanian.  Demikian  juga  fasilitas  kredit  pertanian  telah  lama  diterapkan  untuk meningkatkan produksi dan pemasaran berbagai komoditi pertanian.
Meskipun  sudah  banyak  yang  telah  dilakukan  pemerintah  dalam  upaya mengembangkan agribisnis, tetapi masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam menjaga  kualitas  produk  yang  memenuhi  standar  pasar  internasional  serta kontinuitas  produksi  sesuai  dengan  permintaan  pasar  maupun  untuk  mampu mendukung  suatu  industri  hilir  dari  produksi  pertanian.  Salah  satu  alternatif  untuk menjaga  kontinuitas  dari  kualitas  produk  adalah  dengan  mengembangkan  kegiatan agribisnis disesuaikan dengan potensi sumber daya alam.
Potensi  sumber  daya  alam  tersebut  tersebar  tidak  merata  untuk  setiap pulau/wilayah/daerah.  Oleh  sebab  itu  pengembangannya  perlu  dikaitkan  dengan pengembangan wilayah nasional dan lokal, yang berpedoman kepada Rencana Tata Ruang  Wilayah  Nasional  (RTRWN)  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi (RTRWP)  yang  telah  mengidentifikasikan  kawasan  andalan  dan  kawasan  prioritas pengembangan serta jenis pengembangannya.
Pengembangan  agropolitan  sangat  diperlukan  dalam  mendukung  agribisnis, yang  dimasa  mendatang  berperan  sangat  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi nasional. Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Implementasi konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah dilakukan melalui penerapan sistem pemukiman kota dan pedesaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah  Propinsi  (RTRWP)  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan sistem transportasi.

## Peranan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah
Tujuan  pokok  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  maksud  dari UU  No.  22  tahun  1999  dan  PP  No.  25  tahun  2000  adalah  mempercepat perkembangan  ekonomi  daerah.  Cara  yang  paling  efektif  dan  efisien  untuk membangun  ekonomi  daerah  adalah  melalui  pendayagunaan  berbagai  sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap daerah.
Pada  saat  ini  sumberdaya  ekonomi  yang  dimiliki  di  setiap  daerah  dan  siap didayagunakan  untuk  pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  sumberdaya  agribisnis seperti  sumberdaya  alam  (lahan,  air,  keragaman  hayati,  agro-klimat),  sumberdaya
manusia  di  bidang  agribisnis,  teknologi  di  bidang  agribisnis  dan  lain-lain.  Oleh karena  itu,  untuk  membangun  ekonomi  daerah  pilihan  yang  paling  rasional  adalah melalui  percepatan  pembangunan  agribisnis.  Dengan  kata  lain,  pembangunan agribisnis dijadikan pilar pembangunan ekonomi wilayah.
Pembangunan  agribisnis  sebagai  pembangunan  ekonomi  di  daerah  makin relevan  pula,  mengingat  saat  ini  agribisnis  merupakan  penyumbang  terbesar  dalam struktur  ekonomi  hampir  setiap  daerah.  Sektor  agribisnis  adalah  penyumbang terbesar dalam PDRB dan ekspor daerah.  Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha di setiap daerah, sebagian besar disumbang oleh sektor agribisnis.  Karena  itu,  melalui  percepatan  modernisasi  agribisnis  di  setiap  daerah akan secara langsung memodernisasi  perekonomian daerah dan dapat  memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah.

## Peranan Dalam Ketahanan Pangan Nasional
Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan ( food  security ),  sangat  erat  kaitannya  dengan  ketahanan  sosial  ( socio-security ), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional ( national security )  secara  keseluruhan.  Kelemahan  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan akan  dengan  mudah  menggoyahkan  ketahanan  sosial,  ekonomi,  politik  dan keamanan nasional. Selain itu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga  sangat  berkaitan  erat  dengan  upaya  peningkatan  mutu  sumberdaya  manusia Indonesia.  Tanpa  dukungan  pangan  yang  bermutu  dan  cukup,  tidak  mungkin dihasilkan  sumberdaya  manusia  yang  bermutu.  Karena  itu  membangun  sistem ketahanan  pangan  yang  kokoh  merupakan  syarat  mutlak  bagi  pembangunan nasional.
Dalam  membangun  ketahanan  pangan  penyediaan  pangan  dapat  diperoleh melalui  impor.  Namun  untuk  kondisi  Indonesia  dimana  jumlah  penduduknya  yang cukup  besar  dan  keragaman  sosial  budaya  yang  ada,  menggantungkan  penyediaan bahan  pangan  dari  pasar  internasional  akan  beresiko  tinggi.  Selain  memerlukan devisa yang cukup besar, juga berhadapan dengan pasar bahan pangan utama dunia yang  tipis  ( thin  market ),  dimana  bahan  pangan  yang  diperdagangkan  di  pasar
internasional hanya sedikit sekali (sekitar 10-20% dari total produksi dunia). Karena itu,  tidak  ada  pilihan  lain  bagi  Indonesia  kecuali  membangun  sistem  ketahanan pangan  yang  berakar  kokoh  pada  keragaman  sumberdaya  bahan  pangan, kelembagaan dan budaya lokal.
Produksi  pangan  domestik  telah  menunjang  sebagian  besar  penyediaan  berbagai pangan nasional. Beberapa komoditas pangan pokok seperti beras dan jagung telah mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  sedangkan  gula  pasir  dan  kedele  masih mengalami defisit. Untuk komoditi ubikayu bahkan mengalami surplus yang cukup tinggi.  Keseimbangan  antara  produksi  dengan  kebutuhan  pangan  tersebut  bisa dipergunakan  untuk  mengukur  derajat  swasembada  pangan.  Sebagai  ilustrasi  rasio produksi  dan  kebutuhan  beras,  jagung,  kedelai,  dan  ubikayu  secara  nasional  tahun 1999 adalah 0,99; 0,98; 0,58, dan 1,23.
Pembangunan  agribisnis  sangat  besar  peranannya  dalam  menunjang terwujudnya  sistem  ketahanan  pangan  yang  kokoh.  Dengan  membangun  agribisnis yang  berbasis  pada  keragaman  sumberdaya  hayati  di  setiap  daerah,  serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang  mempertimbangkan  budaya  dan  kelembagaan  lokal,  secara  built-in  juga terbangun ketahanan pangan yang kokoh.

## Masalah Pembangunan Sistem Dan Usaha Agribisnis
Pembangunan  agribisnis  di  masa  lalu,  memiliki  kelemahan  mendasar  yang merupakan  akar  sebagian  besar  kelemahan  agribisnis  selama  ini.  Kelemahan  yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan  agribisnis dimasa lalu lebih terfokus pada usaha tani ( on-farm agribusiness )  dengan  sasaran  utama  peningkatan  produksi  dan  kurang memperhatikan industri hulu agribisnis dan industri hilir agribisnis.
2. Pendekatan pembangunan agribisnis di masa lalu sangat sentralistik dan top- down sehingga  proses  perencanaan  pembangunan  agribisnisnya  dilakukan secara  terpusat  dan  kurang  melibatkan  partispasi  masyarakat.  Hal  ini  dapat menyebabkan :
•  Kreativitas  rakyat  khususnya  petani  kurang  berkembang  dan  cenderung menumbuhkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah.
•  Kreativitas  dan  kearifan  lembaga-lembaga  lokal  ( local  wisdom )  tidak berkembang dan bahkan banyak yang telah hilang.
• Program  pembangunan agribisnis menjadi  sangat  tidak efisien dan efektif karena  dengan  pendekatan  yang  demikian  memerlukan  organisasi  dan biaya birokrasi pemerintah yang relatif besar.
•  Program  pembangunan  agribisnis  yang  dirancang  dan  diterapkan  secara nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lokal di setiap daerah.
3.  Pembangunan  agribisnis  di  masa  lalu  kurang  didukung  oleh  kebijaksanaan makro  ekonomi  yang  kondusif.  Kebijaksanaan  moneter  (seperti  suku  bunga dan  kredit)  serta  fiskal  (seperti  alokasi  anggaran  untuk  sektor  agribisnis) dimasa  lalu  kurang  mendukung  sektor  agribisnis.  Kebijaksanaan perdagangan  (trade  policy)  yang  merupakan  kombinasi  tarif  impor,  atau pajak  ekspor  dengan  nilai  tukar  rupiah  yang over  valued cenderung merugikan  agribisnis  domestik  dan  menguntungkan  sektor  non-agribisnis dan impor.

## Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis
Kekuatan  dan  kelemahan  pembangunan  di  masa  lalu,  perubahan-perubahan lingkungan  global,  serta  menyadari  tantangan  ke  depan,  visi  pembangunan  sistem dan usaha agribisnis yang akan dipromosikan secara nasional adalah:
Terwujudnya  perekonomian  nasional  yang  sehat  melalui  pembangunan  agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis.

## Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis
Sistem dan usaha agribisnis yang dibangun ke depan adalah suatu sistem dan usaha yang  tangguh  yang  memiliki  empat  karakteristik  yaitu  (1)  berdaya  saing,  (2) berkerakyatan, (3) berkelanjutan, dan (4) desentralistis.

## 1. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis yang Berdaya Saing
Daya saing dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta  kemampuan  untuk  menerobos  pasar,  meningkatkan  pangsa  pasar,  dan memberikan pelayanan yang profesional.
Membangun  sistem  dan  usaha  yang  berdaya  saing  dipengaruhi  oleh  dua  faktor strategis  yaitu  (i)  sisi  permintaan,  dan  (ii)  sisi  penawaran.  Dari  sisi  permintaan, terbuka peluang-peluang pasar yang cukup besar akibat globalisasi. Peluang-peluang yang  muncul  akibat  keterbukaan  pasar  harus  dapat  diterjemahkan  dalam pengembangan  agribisnis  yang  dihela  oleh  pasar  ( market  driving ).  Pasar  berubah sangat  cepat,  menuntut  produk-produk  yang  mengarah  ke  produk  olahan  dan bermutu, sehingga menghendaki pengembangan produk ( product development ) yang cepat  pula.  Perubahan  pasar  yang  demikian  cepat,  baik  di  pasar  ekspor  maupun pasar  domestik  harus  ekslporasi  dengan  baik  agar  produsen  dapat  menyesuaikan produk-produknya dengan selera pasar. Paradigma orientasi produksi yang ditempuh sejak dulu harus segera digeser ke orientasi pasar untuk memproduksi produk yang diinginkan oleh pasar (dari market what you can produce ke produce what you can market ).
Dalam upaya menciptakan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, harus dilakukan  kebijaksanaan  untuk  menumbuhkan  pengusaha-pengusaha  mandiri  yang tidak menggantungkan diri kepada pemerintah. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan melakukan pelatihan manajemen untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis yang tangguh.

## 2. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Berkerakyatan
Sistem  yang  berkerakyatan  dicirikan  oleh  berkembangnya  usaha  produktif yang  melibatkan  masyarakat  secara  luas  baik  dalam  peluang  berusaha,  kesempatan kerja,  maupun  dalam  menikmati  nilai  tambah  (pendapatan).  Hal  ini  tidak  berarti harus hanya memperhatikan usaha skala kecil dan menengah, tetapi juga usaha skala besar  dalam  konsep  kerjasama  (kemitraan  yang Win-Win  Innelition )  dengan  usaha kecil dan menengah, dan yang mempunyai dampak multiplier yang besar.
Dalam mewujudkan suatu sistem agribisnis yang berkerakyatan, peningkatan kemampuan  sumberdaya  manusia  dan  organisasi  ekonomi  seperti  usaha  rumah tangga, koperasi/kelompok, usaha kecil, usaha menengah beserta jaringan usahanya ( network  business )  menjadi  perhatian  utama  yang  perlu  dipromosikan  pemerintah. Di masa lalu, para petani yang merupakan kelompok terbesar dari rakyat Indonesia, terbatas  hanya  mengusahai  dan  menguasai  mata  rantai  yang  memberikan  nilai
tambah terkecil yakni sub-sistem usahatani. Mata rantai agribisnis yang memberikan nilai  tambah  terbesar  yakni  sub-sistem  agribisnis  hulu  dan  hilir  tidak  pernah mengikutsertakan petani.
Dalam  upaya  membangun  sistem  agribisnis  berkerakyatan,  tetap  diperlukan partisipasi  usaha  swasta  asing  (PMA).  Partisipasi  usaha  swasta  pada  pembangunan sistem  agribisnis  ditempatkan  dalam  kerangka  memperkuat  organisasi  ekonomi rakyat  dan  bukan  menggantikan  atau  menyingkirkan  organisasi  ekonomi  rakyat banyak.  Oleh  karena  itu  bentuk-bentuk  joint  operation  atau  joint  venture  antara UKM dan Koperasi dengan PMA pada sistem agribisnis perlu dikembangkan.

## 3. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Yang Berkelanjutan
Berkelanjutan  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  meningkatkan  kapasitas sumberdaya  agribisnis  yang  semakin  besar  dari  waktu  ke  waktu,  yang  semakin mensejahterakan  masyarakat,  baik  secara  ekonomis,  sosial,  dan  lingkungan  hidup. Karena  dalam  sistem  dan  usaha  agribisnis  terdapat  keterkaitan  yang  sangat  kuat antara kepentingan para pelakunya termasuk antara lain konsumen, maka distribusi insentif ekonomi dan manfaat ekonomi di antara pelaku agribisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem dan usaha agribisnis.
Membangun  sistem  dan  usaha  agribisnis  yang  berkelanjutan,  memiliki dimensi  yang  luas  baik  secara  organisasi,  kelembagaan,  ekonomi,  teknologi  dan ekologis.  Organisasi  dan kelembagaan baik  dalam  bidang  ekonomi, maupun dalam pengelolaan  pembangunan  harus  dikembangkan  dengan  melakukan  hibridisasi organisasi  dan  kelembagaan  tradisional-lokal  dengan  organisasi  dan  kelembagaan modern,  sehingga  akan  terbangun  suatu  sistem  yang  berakar  kokoh  dalam  budaya bangsa namun akomodatif terhadap perkembangan jaman.
Pengembangan teknologi dalam sistem agribisnis mulai dari hulu sampai ke hilir  perlu  diarahkan  kepada  teknologi  yang  ramah  lingkungan  ( green  industry ) dalam  kerangka  mewujudkan  suatu  industri  yang  bersahabat  dengan  lingkungan. Dengan demikian keseluruhan kegiatan ekonomi  yang dikembangkan akan menuju suatu perekonomian yang mengakomodir pelestarian lingkungan ( green economy ).

## 4. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Yang Desentralistis
Desentralistis diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku  sesuai  dengan  kondisi  wilayahnya  atas  dasar  keunggulan  komparatif  dan aspirasi  masyarakat  setempat. Oleh karena itu sistem pelayanan pemerintah, sistem penunjang  dan  pemberdayaan  masyarakat  akan  bersifat  lokal,  beragam  dan  harus dilakukan  oleh  daerah  setempat.  Dengan  demikian,  secara  alamiah  pembangunan sistem  agribisnis  pada  hakekatnya  merupakan  pembangunan  ekonomi  daerah.  Hal ini  sesuai  dengan  esensi  otonomi  daerah  yakni  melakukan  desentralisasi  dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dalam kerangka pemberdayaan organisasi ekonomi masyarakat luas sebagai pelaku  utama  sistem  agribisnis,  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) perlu dilakukan. Pemerintah pusat  akan  difokuskan  pada  empat  hal  pokok  yakni  :  (1)  Memberdayakan  Dinas- Dinas  daerah  agar  mampu  mengelola  pembangunan  sistem  dan  usaha  agribisnis  di daerah  masing-masing;  (2)  Meng-orkestra  pembangunan  sistem  agribisnis  antar daerah  (propinsi)  agar  dapat  berjalan  secara  sinergis  dan  harmonis;  (3)  Menangani aspek-aspek  pembangunan  sistem  agribisnis  yang  menyangkut  kepentingan beberapa  daerah  dan  atau  menangani  aspek-aspek  pembangunan  sistem  agribisnis yang  tidak  efisien  dan  efektif  diserahkan  pembangunannya  pada  satu  daerah (propinsi)  dan  (4)  Menangani  dan  mengkoordinasikan  kebijaksanaan  ekonomi sektoral, antar sektor, makro ekonomi dan perdagangan/kerjasama internasional.
Langkah-Langkah Untuk Menjaga Konsistensi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

## Pengembangan SDM
Pengembangan  sumberdaya  manusia  (SDM)  merupakan  hal  penting  yang perlu  diperhatikan  dalam  pembangunan  sistem  dan  usaha  agribisnis.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  pembangunan  sistem  dan  usaha  agribisnis,  SDM  tidak hanya  sekedar  faktor  produksi  melainkan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  pelaku langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.
Untuk  membangun  sistem  agribisnis,  paling  sedikit  terdapat  tiga  sasaran penting  pengembangan  SDM  agribisnis  di  Indonesia. Pertama adalah
mengembangkan  kemampuan  penguasaan  teknologi  dan  pengetahuan  sehingga searah  dengan  pengembangan  teknologi  pada  sistem  dan  usaha  agribisnis; Kedua, mengembangkan  kemampuan  kewirausahaan  ( enterpreneurship )  sehingga  dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan Ketiga, mengembangkan kemampuan team  work .  Sumberdaya  manusia  agribisnis  dalam  hal  ini  mencakup SDM  agribisnis  pelaku  langsung  seperti  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada  sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor on-farm agribusiness dan sub- sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis.
Kualitas  dan  kemampuan  aparat  yang  mampu  meningkatkan  kreativitas sumberdaya  manusia  pelaku  agribisnis  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Perkembangan tahapan kemajuan sistem agribisnis sangat tergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki oleh pelaku agribisnis.  Oleh  karena  itu  perlu  dibuat  berbagai  kebijaksanaan  yang  dapat mengefektifkan  fungsi  penyuluhan  dengan  sasaran  khusus  pengembangan  sistem dan  usaha  agribisnis.  Sasaran  penyuluhan  perlu  diperluas  tidak  hanya  pada  petani, tetapi  juga  pelaku  agribisnis  lainnya.  Demikian  pula  lingkup  penyuluhan  harus mencakup  agribisnis  hulu,  on-farm  dan  agribisnis  hilir  (termasuk  pemasaran). Disamping  itu  penyuluhan  dalam  rangka  pengembangan  kelembagaan  ekonomi petani  juga  perlu  dilakukan.  Khusus  untuk  penyuluhan  dengan  sasaran  petani sebagai  salah  satu  pelaku  agribisnis,  pendekatan  penyuluhan  partisipatif  perlu dijadikan kebijaksanaan pengembangan penyuluhan.

## Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani
Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk  rakyat  disetiap  daerah  memerlukan  pengembangan  kelembagaan  dan organisasi  ekonomi.  Akibat  paradigma  pembangunan  dimasa  lalu  banyak kelembagaan  tradisional/lokal  yang  sebelumnya  bagian  dari  perekonomian  lokal menjadi  rusak  bahkan  hilang.  Oleh  sebab  itu,  kelembagaan  tradisional/lokal  perlu dibangkitkan  kembali  dan  didayagunakan  untuk  pembangunan  sistem  dan  usaha agribisnis.
Kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/keluarga  disetiap  daerah  perlu  dikembangkan  kembali  dan  dijadikan  sebagai kelembagaan  ketahanan  pangan  ( food  security )  nasional.  Sistem  kelembagaan pangan  yang  berbasis  pada  keanekaragaman  bahan  pangan  dan  budaya  lokal  akan mampu  menjadi  sistem  ketahanan  pangan  nasional  yang  tangguh  dan  efisien.  Oleh karena itu kelembagaan pangan yang demikian perlu dihidupkan kembali.

## Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah
Keseluruhan  kebijaksanaan  pengembangan  sistem  dan  usaha  agribisnis seperti  sudah  dikemukakan  terdahulu  secara  operasional  akan  terjadi  di  daerah karena disanalah basis sumberdayanya.
Untuk  mengoperasionalisasikan  pembangunan  sistem  dan  usaha  agribisnis, perlu  dikembangkan  atau  diorganisasikan  dalam  bentuk  pusat-pusat  pertumbuhan agribisnis  di  daerah  sesuai  dengan  keunggulan  masing-masing  daerah. Pengembangan  pusat-pusat  agribisnis  tersebut  harus  dikaitkan  dengan  ekonomi regional  sedemikian  rupa  sehingga  secara  bertahap  agribisnis  daerah  yang bersangkutan  makin  terintegrasi  dengan  perekonomian  regional  dan  dunia.  Tentu saja  disamping  penumbuhan  pusat-pusat  agribisnis  secara  fisik,  pengembangan sistem informasi agribisnis juga perlu dilakukan.
Pada  pusat-pusat  pertumbuhan  agribisnis  perlu  diperlengkapi  infrastruktur yang diperlukan seperti jalan baik yang menghubungkan industri pengolahan dengan sub-sistem  on-farm  maupun  antar  pusat  pertumbuhan  agribisnis  dengan  pelabuhan ekspor. Selain itu juga dikembangkan fasilitas pergudangan, terminal agribisnis, dan bursa  komoditas/produk  agribisnis,  beserta  fasilitas  lain  yang  diperlukan  untuk berkembangnya sistem dan usaha agribisnis.

## Kesimpulan
Pembangunan ekenomi berbasis agribisnis merupakan strategi pembangunan ekonomi  yang  berbasis  pada  pendayagunaan  kemampuan  rakyat  banyak ( membangun perekonomian yang memiliki local conten -nya tinggi ) dalam bidang agraris  dimana  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  terwujud  sekaligus. Pembangunan tersebut harus memerankan rakyat sebagai subjek ( pelaku ) ekonomi
tersebut,  sementara  itu  potensi  yang  belum  digali  merupakan  peluang  untuk memerankan  rakyat  sebagai  pelaku  dalam  pembangunan  tersebut.  Keunggulan komperatif  dan  kompetitif  merupakan  modal  utama  untuk  mengangkat  sebuah wilayah sebagai master pembangunan saat ini.
Keunggulan  sektor  agrobisnis  merupakan  peluang  emas.  Adapun  agribisnis yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada pertanian agribisnis yang terdiri dari :Pertama  ,  sub  sektor  agribisnis  hulu  yang  meliputi  pembibitan/pembenihan,  agro- otomotif (mesin dan peralatan pertanian), agro-kimia (pupuk, pestisida, obat /vaksin ternak).  Kedua, sub  sektor usaha tani /  pertanian primer, mencakup  usaha tanaman pangan,  hortikultura,  perkebunan,  perikanan,  peternakan  dan  kehutanan.  Ketiga, sub-sektor agribisnis hilir, meliputi industri-industri pengolahan pertanian termasuk food  service  industri  dan  perdagangannya.  Keempat,  sub  sektor  jasa,  seperti perkeriditan,  asuransi,  transportasi,  penelitian  dan  pengembangan,  pendidikan, penyuluhan-konsultasi,  infrastruktur  dan  kebijakan  pemerintah.  Jadi  sektor agribisnis mencakup pertanian dan industri serta jasa boga terkait dengannya.
Kebijakan  pengembangan  agribisnis  sebagai  mata  rantai  ekonomi  harus  mendapat dukungan yang jelas dari pemerintah., apalagi untuk saat ini diterapkannya otonomi daerah  merupakan  peluang  yang  tepat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  kembali menggali  potensi  daerahnya  dengan  pemanfaatan  sektor  agribisnis  untuk membangun  secaraberkesinambungan  ( sustainable  development ).  Sementara  itu, peran  pemerintah  dalam  hal  ini,  bertindak  selaku  fasilitator  yang  menfasilitasi berbagai  prakarsa  masyarakat,  dengan  memberikan  stimilasi  dana,  sesuai  dengan kemampuan anggarannya.
Dengan  pengembangan  agribisnis  seperti  ini,  dalam  pertumbuhannya diharapkan akan mampu menghela  aktivitas dinamika perekonomian  yang berbasis pertanian  didaerah  periferal  dan  penyangga,  yang  kemudian  pada  gilirannya  akan mengeliminasi  perkembangan arus urbanisasi  dari  daerah-daerah tersebut  dan  yang paling penting adalah terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
Daftar Pustaka
http://sumbawa.tripod.com
FRONTIR Nomor 33, Maret 2001
Saragih,  Bungaran,  “Pengembangan  Agribisnis  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional Menghadapi Abad Ke-21”
___________  ,  “Pembangunan  Sistem  Agribisnis  SebagaiPenggerak  Ekonomi Nasional”
http://www.bappenas.go.id/pnData/ContentExpress/RPJP/04%20Draft%20RPJP%2 0(Final)%204%20Feb%202005.doc.
Krisnamurti,  Bayu.  “Peran  Pembangunan  Pertanian  dalamPembangunan  Industri dan Daerah” Studi Kasus Cianjur dan Subang.