## Problema ka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepas an Hukum
* ** ***

## Rai Man li,  Hazar Kusmayan ,  Anita Afriana

## Abstrak
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  suatu  lembaga  khusus  yang  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak k Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  untuk  menegakkan  hukum  persaingan  usaha.  Tidak berkedudukan sebagai 'lembaga penegak hukum' yang sesungguhnya menyebabkan KPPU dak memiliki daya paksa dalam hal pemanggilan para pihak maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Selain itu, banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya hukum (yang  disebut  sebagai  keberatan)  yang  diajukan  pihak  pelanggar  pada  akhirnya menyebabkan  dak  terciptanya  kepas an  hukum  bagi  para  pihak.  Tulisan  ini  berupaya memperlihatkan  gambaran  pelaksanaan  putusan  persaingan  usaha  dalam  prak k  dalam njauan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Prak k  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menginden ﬁkasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepas an hukum.
Kata Kunci: kepas an hukum, KPPU, pelaksanaan putusan, penegakan hukum, persaingan usaha
The Problem of Law Enforcement in Business Compe on in Establishing Legal Certainty

## Abstract
The Commision for the Supervision of Business Compe on (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)  is  a  special  ins tu on  established  by  Law  Number  5  Year  1999  concerning  the Prohibi on of Monopolis c Prac ces and Unfair Compe on for enforcing compe on law. Not func oning as a 'law enforcement agency' has led to KPPU to have no power to either forcibly summon the par es or execute its decisions. Moreover, a lot of KPPU's decisions are cancelled due to further legal ac on ﬁled by the oﬀender and thus undermining the legal certainty for the par es. The purpose of this ar cle is to seek and analyze the enforcement of KPUU's  decision  in  disputes  regarding  monopolis c  prac ces  and  unfair  compe on  as regulated in Law Number 5 Year 1999. Furthermore, this ar cle also aims to determine the obstacles  in  se ng  enforcement  of  compe on  law  in  order  to  not  only  establish  legal certainty but also to achieve a healthy business climate in Indonesia.
Keywords: rules  of  law,  the  Commision  for  the  Supervision  of  Business  Compe on,
execu on, law enforcement, business compe on
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, , S.H., M.H. rai_fdl@yahoo.com (Universitas Padjadjaran).
**  Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, , hazarkusmayan @yahoo.com S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
***  Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur 35 Bandung, , S.H., nie782003@yahoo.com M.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A. Pendahuluan
Salah satu peranan hukum di negara Indonesia adalah untuk mengatur dan menjaga kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan ter b dan seimbang. Peraturan perundang-undangan pun berperan sebagai batasan pengawas dan memberikan kepas an hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, antara lain melalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).
Selain itu, pembangunan bidang ekonomi pun diorientasikan demi terwujudnya kesejahteraan  rakyat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  demokrasi  dalam bidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi se ap pelaku usaha untuk berpar sipasi ak f di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efek f,  dan  eﬁsien  sehingga  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
Pada prinsip dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan ( proﬁt ) yang sebesar-besarnya  merupakan  perilaku  yang  wajar,  sepanjang  perilaku  itu  dak menimbulkan prak k monopoli dan persaingan usaha  dak sehat. Oleh karena itu, se ap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan UU 5/1999, sehingga dapat berperan sebagai instrumen pen ng dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Demikian pula dengan persaingan yang sehat dan wajar dak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuataan  ekonomi  pada  pelaku  usaha usaha  tertentu,  dengan  tetap  menghorma   berbagai  perjanjian-perjanjian internasional  yang  berhubungan  dengan  perdagangan  internasional  seper kesepakatan World  Trade  Organiza on (WTO)  yang  telah  dira ﬁkasi  melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organiza on .
Selain melalui undang-undang, untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam  persaingan  usaha  di  Indonesia,  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU).  KPPU  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang  dibentuk  oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Keppres 75/1999). Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh UU 5/1999, KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi prak k persaingan usaha dak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena semakin massive -nya ak vitas  bisnis  dalam  berbagai  bidang  dengan  modiﬁkasi  strategis  untuk memenangkan persaingan antar kompe tor.
Dunia  usaha  adalah  dunia  persaingan,  dengan  demikian  KKPU  memainkan perannya  sebagai  pengawas  agar  dak  terjadi  prak k  yang  dak  sehat  dalam pelaksanaan  dunia  usaha  tersebut.  Peningkatan  dan  perkembangan  ak vitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelin r konglomerat ke ka rezim Soeharto berkuasa telah menimbulkan gap sosial dan ekonomi antara pengusaha
kecil,  menengah,  serta  antara  sektor-sektor  informal  dengan  konglomerat. Keberadaan  monopoli  dan  prak k-prak k  kolusif  telah  memposisikan  Indonesia pada pertumbuhan ekonomi semu.
Sejak  diberlakukan  UU  5/1999,  KPPU  memiliki  sejumlah  kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya. Kewenangan tersebut melipu inves ga ve authority,  enforment  authority, dan li ga ng  authority. ¹  Secara  prinsip,  KPPU sesungguhnya  merupakan  lembaga  pengawas  pelaksanaan  undang-undang  dan KPPU  bukan  sebagai  penegak  hukum  di  bidang  pidana  seper   polisi,  jaksa,  dan hakim  yang  memiliki  upaya  paksa  untuk  menghadirkan  tersangka  dalam persidangan.  Namun  pemahaman  terhadap  rumusan  Pasal  36  UU  5/1999  yang menyangkut  kewenangan  sebagai  penyidik  dan  penyelidik  yang  dilakukan  oleh KPPU  merupakan  wilayah  hukum  pidana,  sehingga  kerap  dijadikan  alasan  yang dapat menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari/menemukan kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 atau  dak. Sebagai contoh dalam kasus divestasi yang menggempur perusahaan-perusahaan infrastruktur  antara  lain  di  sektor  telekomunikasi  seper   prihal  priva sasi  PT. Satelindo Tbk. Terhadap kasus ini, KPPU melakukan penyidikan untuk membuk kan apakah  kepemilikan  saham  Tamasex  di  PT.  Indosat  dan  Telkomsel  adalah  suatu pelanggaran terhadap UU 5/1999 atau  dak.
Tugas dan fungsi lain yang terpen ng dari KPPU adalah dalam hal menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbuk  adanya pelanggaran terhadap UU 5/1999, KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat ﬁnal and binding ,  namun  apabila  pihak  pelanggar  merasa  keberatan  dengan  putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan akan dibatalkan di Pengadilan Negeri (PN) atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke Mahkamah Agung (MA).
Pada pelaksanaannya, sering kali putusan KPPU dibatalkan PN dan pelaku usaha pada akhirnya  dak dikenakan sanksi atas pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan. Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya hukum yang diajukan oleh pihak pelanggar  dak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU 5/1999 itu sendiri. Terlebih lagi, bagi pihak pelapor yang dirugikan oleh terlapor sering kali  dak ada kepas an hukum dan perlindungan hukum akibat kerugian yang telah diderita apabila  ndakan persaingan usaha yang dianggap  dak sehat tersebut pada akhirnya dinyatakan  dak terbuk . Sisi lain dalam penegakan hukum  persaingan  usaha  pun  masih  terdapatnya  perbedaan  cara  pandang  atau paradigma  dari  penegak  hukum  persaingan  usaha  di  jajaran  pengadilan  dan inves gator beserta komisi di KPPU.
¹ Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara  dan  Benny  K.  Harman, Analisa  dan  Perbandingan  Undang-Undang  An Monopoli, Jakarta: Elex Media Kompu ndo, 1999, hlm. 9.
Contoh  lain  terkait  penegakan  hukum  persaingan  usaha  adalah  dalam  hal ndakan  kartel.  Masalah  yang  mbul  bagi  KPPU  dalam  menangani  kasus-kasus kartel  adalah  sulitnya  pembuk an  di  dalam  kasus  kartel.  Kartel  termasuk pelanggaran  berat  dari  hukum  persaingan  usaha  karena  dampaknya  terhadap penurunan  ngkat kesejahteraan masyarakat yang dianggap cukup nyata. Namun kesulitan  dalam  pembuk an  kartel  terjadi  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya, baik individu ataupun perusahaan, berusaha menyembunyikan adanya perjanjian  antara  mereka  agar  dak  terdeteksi  oleh  KPPU  sebagai  bentuk pelanggaran terhadap UU 5/1999.
Oleh  karena  itu,  sebagai  sebuah  lembaga  'pengawas  undang-undang'  maka KPPU  memiliki  keterbatasan  mulai  dari  pembuk an,  pemanggilan  para  pihak, eksekusi  putusan,  penjatuhan  sanksi,  dll.  KPPU  daklah  memiliki  daya  paksa sebagaimana  lembaga  peradilan,  polisi,  maupun  jaksa,  namun  UU  5/1999  telah memberikan  kewenangan  yang  begitu  banyak  pada  lembaga  ini.  Permasalahan- permasalahan yang melingkupi persaingan usaha terutama dari sisi hukum acara tentu harus dikaji secara komprehensif karena dasar dari adanya hukum persaingan usaha merupakan basis ekonomi, yang mana pada saat ini Indonesia sedang berada dalam tahap liberalisasi ekonomi dan tengah beradaptasi terhadap ekonomi pasar sehingga banyak mengadakan deregulasi dalam berbagai perundang-undangan.² Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  sehingga  dak  terciptanya  penegakan hukum  persaingan  usaha  yang  efek f,  dengan  akibat  yang  dak  saja  berkaitan dengan kepas an hukum tetapi juga berpengaruh pada faktor ekonomi dan poli k. Hal ini disebabkan hukum persaingan adalah suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern, sehingga kebutuhan akan hukum persaingan merupakan kebutuhan akan adanya suatu ' code of conduct ' yang mengarahkan pelaku usaha untuk bersaingan secara lain.
Dalam  dunia  bisnis,  upaya  untuk  memperoleh  keuntungan  ( proﬁt )  yang sebesar-besarnya  merupakan  perilaku  yang  wajar,  sepanjang  perilaku  tersebut dak menimbulkan prak k monopoli dan persaingan usaha  dak sehat. Dengan menerapkan  persaingan  usaha  yang  sehat  ( fair  compe on )  maka  akan memberikan akibat posi f bagi para pelaku usaha berupa  mbulnya mo vasi atau rangsangan  untuk  meningkatkan  eﬁsiensi,  produk vitas,  inovasi,  dan  kualitas produk  yang  dihasilkan  sehingga  selain  menguntungkan  bagi  pelaku  usaha, konsumen  pun  turut  memperoleh  manfaat  dari  persaingan  usaha  yang  sehat. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang  dak sehat antara para pelaku usaha maka akan berakibat nega f  dak saja bagi pelaku usaha tapi juga konsumen dan berpengaruh nega f bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, bagi suatu
² Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha  –  Filosoﬁs,  Teori,  dan  Implikasi  Penerapannya  di  Indonesia , Malang: Penerbit Bayu Media, 2007, hlm. 1.

## Problema ka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
perusahaan sangat pen ng untuk menerapkan usaha yang didasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat.
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  saat  ini  sangat  jauh  dari konsep negara hukum ( rechtsstaat ). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  itu  sendiri  dapat di njau dari dua sudut, yaitu dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Dari sudut subjeknya penegakan hukum persaingan usaha terdapat pada KPPU, PN, MA, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Bentuk-bentuk persaingan usaha hampir terjadi di berbagai lini kehidupan mulai dari bidang transportasi, ritel, telekomunikasi, barang produksi dan konsumsi, kelistrikan, dan lain sebagainnya. Meskipun sudah banyak kasus yang diproses dan diputus oleh KPPU, namun dalam pelaksanaannya  dak berjalan cukup efek f. Begitu pula pada beberapa kasus yang diajukan  keberatan  melalui  PN  pada  akhirnya  dibatalkan  dan  dinyatakan  dak terbuk  melanggar, semata-mata karena paradigma hakim dan komisioner KPPU yang berbeda. Selain itu, keterbatasan alat buk  menjadi salah satu penghambat untuk  dapat  membuk kan  telah  terjadinya  pelangggaran  atau  dak  dalam  hal persaingan  usaha.  Kenyataan  ini  menyebabkan  penegakan  hukum  persaingan usaha menjadi sedemikian sumir dan  dak memberi kepas an hukum bagi para pihak.
Tiga pilar dalam mewujudkan kepas an hukum dapat dibagi menjadi kepas an hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim. Agar tercipta suatukepas an hukum, maka syarat  yang  pen ng  untuk  dipenuhi  adalah  adanya  hukum  atau  peraturan perundang-undangan yang jelas. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini terkadang  mul tafsir,³  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  UU  5/1999  yang memberikan kewenangan yang begitu luas kepada KPPU sebagai penegakan hukum layaknya polisi, jaksa, dan hakim sekaligus.
Sejalan dengan penguatan konsep negara hukum, hukum mendapatkan tempat yang utama di atas poli k dan ekonomi. Sementara itu, aspek poli k dan ekonomi antara  lain  yang  menjadi  salah  satu  penghambat  bagi  KPPU  untuk  menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum sangat tergantung pada beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya,  seper   faktor  hukum  atau peraturan itu sendiri; faktor petugas yang menegakkan hukum; faktor sarana atau fasilitas  yang  diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum;  faktor  warga
120
³ Pamadi Sarkadi, Sistem Hukum Indonesia , Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hlm. 11.
masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan faktor budaya atau legal culture .⁴ Tiadalah ar  dari sebuah peraturan apabila minim dalam penegakan hukumnya, oleh karena itu untuk melengkapi data dalam peneli an ini agar bersifat menyeluruh  (komprehensif)  maka  banyak  elemen  terkait  untuk  memotret permasalahan  penegakan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia.  Elemen  yang dimaksud  dak sebatas KPPU sebagai lembaga peradilannya saja, tetapi juga faktor sumber  daya  manusia  (SDM),  peraturan  perundang-undangan,  masyarakat,  dan juga sosialisasi yang harus berintegrasi satu sama lain.
Ar kel ini merupakan ringkasan dari peneli an yang telah rampung  m penulis selesaikan.  Dalam  tulisan  ini  akan  difokuskan  pada  permasalahan  pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam prak k di njau dari UU 5/1999 serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia.  Ulasan  mengenai  penegakan  hukum  persaingan  usaha  secara menyeluruh  dalam  rangka  menciptakan  kepas an  hukum  sangat  pen ng  untuk dilakukan, mengingat demokrasi ekonomi memberikan kebebasan kepada warga negara  Indonesia  untuk  bebas  melakukan  usaha  dengan  tetap  memperha kan rambu-rambu persaingan usaha yang ada agar  dak merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Banyaknya kasus yang terjadi dan meningkat se ap tahunnya baik yang diselesaikan pada  ngkat KPPU maupun keberatan di PN dipandang perlu untuk  dibahas  karena  terdapat  kelemahan  dalam  KPPU  sebagai  bukan  lembaga resmi  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  banyak  sehingga  mampu menyelidik dan memutus namun masih mengalami cukup banyak hambatan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha dalam prak k di Indonesia.

## B.   Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Untuk  mengawasi  pelaksanaan  suatu  aturan  hukum,  maka  diperlukan  suatu lembaga yang memperoleh kewenangan dari negara. Efek vitas implementasi ini diyakini  mampu  meningkatkan  keberhasilan  suatu  lembaga  persaingan  dalam penegakan  hukum  persaingan  usaha  itu  sendiri.  Negara  yang  memiliki  hukum persaingan usaha akan berada dalam kondisi aktual yang berbeda dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya.
Di  Indonesia,  esensi  keberadaan  UU  5/1999  pas   memerlukan  pengawasan dalam  rangka  implementasi.  Berlakunya  UU  5/1999  sebagai  landasan  kebijakan persaingan  diiku   dengan  berdirinya  KPPU  guna  memas kan  dan  melakukan pengawasan atas pematuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut. Apabila dibandingkan dengan komisi-komisi sejenis dengan dari negara-negara lain seper the Federal Trade Commission di Amerika Serikat, Fair Trade Commission (FTC) di Jepang, Badan An  Monopoli ( Bunderkartellant ) di Jerman, maka posisi
⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 4.
legalitas  formal  KPPU  pada  prinsipnya  sama  dengan  ke ga  negara  tersebut, walaupun pada kenyataannya komisi sejenis di negara-negara tersebut jauh lebih efek f dibanding KPPU.⁵
Sesuai dengan ketentuan UU 5/1999,  KPPU adalah suatu lembaga independen yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah  serta  pihak  lain.  KPPU bertanggung  jawab  kepada  presiden  dan  anggota  komisi  ini  diangkat  dan diberhen kan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari orang-orang  yang  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  usaha  atau  mempunyai pengetahuan  dan  keahlian  di  bidang  hukum  dan/atau  ekonomi.  Pembentukan KPPU serta organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Oleh sebab itu, dak  diragukan  lagi  bahwa  secara  formal  maka  komisi  ini  memiliki  posisi  yang independen dan cukup untuk bebas melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya.
Pengawasan  pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dimaksudkan  untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang eﬁsien melalui penciptaan iklim usaha yang  kondusif  dengan  menjamin  adanya  kepas an  kesempatan  berusaha  yang sama bagi semua pelaku usaha dan berupaya mencegah prak k monopoli dan atau persaingan usaha  dak sehat. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, KPPU mempunyai dua tugas yaitu pertama, menyusun peraturan pelaksana, memeriksa dan  menyelidiki  serta  mengadili  pihak–pihak  yang  melanggar  undang–undang tersebut  dan kedua, memberikan  saran  dan  per mbangan  terhadap  kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan prak k monopoli dan persaingan usaha  dak sehat. Selain bertanggung jawab kepada Presiden, Komisi yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini juga melaporkan hasil kerjanya kepada DPR.
KPPU memiliki yurisdiksi yang luas dan mempunyai empat fungsi utama, yaitu:
1.  Fungsi  hukum  sebagai  satu–satunya  ins tusi  yang  mengawasi  implementasi perundangan;
2.  Fungsi  administra f  yang  bertang gung  jawab  mengadopsi  dan mengimplementasikan  peraturan perundangan;
3.  Fungsi  penengah  dimana  KPPU  menerima  keluhan  dari  pihak  swasta, melakukan  inves gasi  independen,  tanya  jawab  dengan  semua  pihak  yang terlimbat, dan mengambil keputusan.; dan
4.  Fungsi penyidik dan penyelidik. Untuk menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, KPPU bertugas:
1.  Melakukan  peneli an  terhadap  perjanjian  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya prak k monopoli dan atau persaingan  dak sehat;
2.  Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau  ndakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya prak k monopoli dan atau persaingan usaha  dak sehat;
⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, Loc,cit.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
3.  Melakukan  penilaian  terhadap  ada  atau  daknya  penyalahgunaan  posisi dominan  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  prak k  monopoli  dan  atau persaingan usaha  dak sehat;
4.  Mengambil  ndakan sesuai dengan wewenangnya; dan
5.  Memberikan  saran  dan  per mbangan  terhadap  kebijakan  pemerintah  dan hambatan'yang berkaitan dengan prak k monopoli dan atau persaingan usaha dak sehat.
KPPU dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat,  melakukan  peneli an,  melakukan  penyelidikan,  dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan ada  daknya prak k monopoli dan atau usaha persaingan  dak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada  daknya kerugian dari dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak yang dipanggil tetapi  dak bersedia datang.⁶
Untuk menjalankan kewenangannya KPPU dapat melaksanakan persidangan, memanggil para pihak, memeriksa saksi-saksi dan buk , serta meminta keterangan ahli. Bahkan dalam pengawasan hukum persaingan usaha oleh KPPU, inves gasi merupakan hal yang sangat menentukan karena hasil dari inves gasi inilah yang akan  dipergunakan  guna  menetapkan  terjadi  atau  daknya  pelanggaran  hukum persaingan usaha. Maka dari itu, pelaksanaan inves gasi oleh KPPU harus dilakukan secara cermat dan akurat.
Inves gasi biasa dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai dua hal, yaitu conduct dan eﬀect . Conduct umumnya  dilakukan  sebagai  suatu corporate ac on dan  bukan  perilaku  personal,  sedangkan eﬀect adalah  dampak  yang diakibatkan  oleh conduct tersebut  pada  pasar  bersangkutan.  Oleh  karena  itu, observasi  dalam  inves gasi  perkara  persaingan  usaha  lebih  diarahkan  pada document study dan market observa on . Melalui document study dapat diketahui kronologis suatu corporate ac on , tujuan yang hendak dicapainya, resources yang digunakannya,  serta  berbagai  konsiderannya.  Sedangkan  melalui market observa on dapat  diiden ﬁkasi  pergerakan  harga  barang  dan  atau  jasa,  tren penjualan atau pembelian dari suatu pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diiden ﬁkasi kausalitas antara eﬀect yang terjadi di pasar dengan conduct oleh suatu pelaku usaha.
Interview merupakan  teknik  utama  yang  selama  ini  dilaksanakan  dalam inves gasi perkara persaingan usaha. Melalui interview dapat diperoleh seluruh keterangan-keterangan  yang  diperlukan, cross-check terhadap  akurasi  suatu dokumen,  dan  penggambaran  kondisi-kondisi pre-conduct yang  mungkin  dak terekam melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan. Dengan demikian, teknik inves gasi yang utama di KPPU adalah:
⁶ Munir Fuadi, Hukum An  Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat , Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 1999, hlm. 37.
1.  Interview; 2.  Document study; dan 3.  Market observa on .
Melalui  ga  teknik  tersebut  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  dapat dikumpulkan untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan apakah telah terjadi atau  dak terjadinya suatu pelanggaran hukum persaingan usaha.
Tugas dan fungsi lain yang terpen ng dari KPPU dalam UU 5/1999 adalah dalam hal  menjatuhkan  putusan.  Setelah  melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan sehingga  terbuk   adanya  pelanggaran  terhadap  UU  5/1999,  KPPU  akan menjatuhkan  putusan  yang  disertai  pemberian  sanksi  untuk  pelanggar.  Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat ﬁnal and binding, namun apabila pihak pelanggar merasa  keberatan  dengan  putusan  tersebut  maka  pihak  pelanggar  dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan dapat dibatalkan di PN atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke MA.
Secara  keseluruhan,  putusan  dalam  kaitan  dengan  perkara  yang  menjadi kewenangan KPPU dapat berupa: pembatalan terhadap perjanjian yang dinyatakan melanggar  ketentuan  UU  5/1999;  perintah  kepada  pelaku  usaha  untuk menghen kan  integrasi  vertIkal;  perintah  menghen kan  kegiatan  yang  terbuk menimbulkan  praktek  monopoli  dan  atau  menyebabkan  persaingan  usaha  dak sehat dan atau merugikan masyarakat; perintah menyalahgunakan posisi dominan; pembatalan  penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  dan  pengambilalihan saham; pembayaran gan  rugi dan pengenaan denda kepada pihak yang dinyatakan bersalah.

## C.  Gambaran Pelaksanaan Putusan Persaingan Usaha dalam Tinjauan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang An  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sebagai  suatu  instrumen  hukum,  keberadaan  UU  5/1999  merupakan  salah  satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU diberi wewenang menerima laporan dari  masyarakat,  melakukan  peneli an,  melakukan  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan, serta menyimpulkan ada  daknya praktik monopoli dan/atau usaha persaingan  dak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada  daknya kerugian dari  pelaku  usaha  lain  atau  masyarakat  serta  menjatuhkan  sanksi  administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999.
Tugas  KPPU  berdasarkan  penjelasan  di  atas  terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu: pertama, melakukan  penegakkan  hukum  apabila  terdapat  prak k-prak k  dak sehat ( unfair ) yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan kedua, memberikan saran dan per mbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai ada kebijakan pemerintah yang potensial menimbulkan prak k bisnis yang  dak fair karena banyak pelaku
usaha  yang  melakukan  ndakan  melanggar  undang–undang,  tetapi  sebenarnya merupakan akibat dari pelaksanaan ketentuan perundang–undangan yang berlaku atau  kebijakan  pemerintah.  Hal  inilah  yang  menjadi  tugas  KPPU,  dengan memberikan saran dan per mbangan kepada pemerintah.
Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk putusan. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber pen ng dalam hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  karena  dak  hanya  sebagai  bentuk implementasi UU 5/1999, namun juga berperan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  usaha.  Oleh  karenanya  wajar  jika ketentuan bahwa se ap putusan komisi yang telah mempunyai kekuataan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari PN. Hal tersebut dapat diar kan bahwa kekuataan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan ketua PN.
Berdasarkan  ketentuan  UU  5/1999,  KPPU  memiliki  kewenangan  untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang terkait dengan pelanggaran ketentuan UU 5/1999 dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Namun dalam perjalanannya selama ini, putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU dak dapat dilaksanakan sebagaimana mes nya karena terganjal oleh peraturan dalam undang-undang tersebut, salah satu contohnya adalah keberadaan Pasal 46 ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPPU  harus dimintakan penetapan eksekusi kepada PN. Dengan adanya pasal ini, maka putusan KPPU  dak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena  dak terdapat irah- irah  sehingga  putusan  KPPU hanya  dapat  dijadikan  buk   awal  penyidikan  ke ka diajukan keberatan ke PN.
Selama hampir kurun waktu sejak lahirnya KPPU, telah banyak perkara yang masuk dan diperiksa KPPU berdasarkan kewajiban dan kewenangannya sehingga banyak melahirkan putusan putusan pen ng yang strategis bagi persaingan sehat di Indonesia. KPPU menerima laporan dari berbagai pihak sebanyak 1.735 kasus dan pada  periode tersebut KPPU memeriksa 265 perkara. Beberapa contoh  putusan KPPU  yang  dinilai  strategis  antara  lain  adalah:  putusan  tentang  kartel  sms  yang dilakukan beberapa operator telepon seluler; pembatalan penetapan tarif batas atas  ket pesawat oleh Asosiasi Angkutan Penerbangan Nasional 9 INACA; VLCC Pertamina,  dll.  Dari  banyaknya  jumlah  kasus  yang  masuk  ke  KPPU  tersebut, sebanyak  89  perkara  telah  diputus  oleh  KPPU,  50  perkara  diperkuat  di  PN,  39 perkara dibatalkan oleh PN, dan 50 putusan KPPU diperkuat oleh MA.⁷
Dengan diberlakukan UU 5/1999, sejak tahun 1999-2000, lebih banyak putusan yang diajukan keberatan oleh pelaku usaha di PN yang kemudian diajukan banding
⁷ Sukarni, “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha , Edisi 7 Tahun 2012, hlm. 6.
karenanya  dijatuhi  sanksi.  Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  KPPU  hanyalah  sanksi administra f  dan  denda,  sedangkan  sanksi  yang  dijatuhkan  PN  dan  MA  dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun gan  rugi dan pidana denda.
Pelaksanaan  eksekusi  riil  (untuk  melakukan  perbuatan  tertentu)  dilakukan dengan cara KPPU meminta kepada PN agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan  perbuatan  tertentu  seper   membatalkan  penggabungan; pengambilalihan saham dan peleburan badan usaha; membatalkan perjanjian yang mengakibatkan  prak k  monopoli;  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada  pelaku  usaha  berupa  pembayaran  gan   rugi  dan  atau  denda.  Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul peritah eksekusi dan penjualan lelang.¹⁰
UU 5/1999  dak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk meletakkan sita jaminan  ( conservatoir  beslag )  terhadap  harta  pelaku  usaha.  Dengan  demikian untuk  menjamin  pelaksanaan  putusan,  KPPU  harus  meminta  kepada  Ketua  PN untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diiku  dengan penjualan lelang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan KPPU  dak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena  dak terdapat irah- irah sehingga putusan KPPU tersebut hanya dapat dijadikan buk  awal penyidikan jika  diajukan  keberatan  ke  PN.  Selain  itu,  KPPU  dak  mempunyai  lembaga  sita sehingga  dak  mempunyai  upaya  sita,  maka  banyak  putusan  KPPU  dak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan KPPU pun  dak mempunyai kewenangan paksa agar pihak yang terkait melaksanakan putusan tersebut.

## D.  Kendala-Kendala  dan  Upaya  yang  Dilakukan  Dalam  Penegakan  Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Agar Tercipta Kepas an Hukum
Berbagai kebijakan pemerintah dinilai kerap memicu persaingan usaha yang  dak sehat,  sehingga  terdapat  beragam  aturan  yang  perlu  diharmonisasikan  untuk membentuk iklim persaingan yang lebih sehat. Persaingan yang  dak sehat bukan hanya disebabkan oleh perilaku pengusaha, tetapi juga bersumber dari kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan terdapat kesulitan dalam posisi KPPU jika pelaku usaha  dikenai  sanksi,  tetapi  pemerintah  sendiri  justru  memberi encourge persaingan  dak sehat.
Menurut Syamsul Maarif, berdasarkan kajian terhadap 15 undang-undang yang diterbitkan dalam periode 2000-2003, KPPU menemukan sedikitnya tujuh  undang- undang mengandung pasal-pasal yang berbenturan dengan UU 5/1999.¹¹ Adanya berbagai kebijakan baik yang lahir di  ngkat pusat maupun daerah serta sektoral
¹⁰ Sukarni, Op.cit. , hlm. 19-20.
¹¹ Syamsul Maarif, “Kebijakan Pemerintah Picu Kompe si Tak Seh at” , Harian Kompas , Sabtu 17 Juni 2006, hlm 10.
berupa upaya hukum kasasi di MA. Sebagai contoh, selama berlakunya UU 5/1999, hanya ada 1 (satu) putusan perkara kartel yang dikuatkan oleh PN yaitu kartel ban. Namun patut diperha kan pula bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir putusan KPPU sudah banyak yang dikuatkan oleh PN ke ka diajukan keberatan oleh pelaku usaha.⁸ Memang  dak  mudah  apabila  pelaku  usaha  yang  dijatuhi  sanksi  oleh  KPPU mengajukan gugatan ke pengadilan. Hakim PN dalam hal ini dihadapkan pada 2 asas yaitu principle of legality dan principle of jus ce . Hal inilah yang selalu dihadapi oleh hakim dalam menegakkan UU 5/1999, mengingat tujuan undang–undang adalah untuk  kesejahteraan  umum.  Namun  hukum  juga  diciptakan  untuk  keadilan sehingga  ke ka  pelaku  usaha  mengajukan  keberatan  ke  PN  atas  putusan  KPPU sesungguhnya  mereka  sedang  mencari principle  of  jus ce .  Hukum  memberikan keadilan, tetapi dalam penerapannya belum tentu adil.⁹
Berdasarkan Pasal 46 UU 5/1999 diatur bahwa:
(1)  Apabila  dak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuataan hukum tetap;
(2)  Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
Pasal  43  ayat  (3)  UU  5/1999  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang  dak mengajukan  keberatan  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah menerima  pemberitahuan  putusan  dari  KPPU.  Untuk  menjalankan  pelaksanaan dari  Pasal  43  tersebut,  maka  perlu  dimintakan  ﬁat  eksekusi  ke  PN.  Selama  ini terdapat dua sikap dalam mematuhi putusan KPPU, yakni:
1.  Secara  sukarela  para  pelaku  usaha  (terlapor)  mematuhi  putusan  KPPU  dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam amar putusannya; dan
2.  Meminta ﬁat eksekusi ke PN yang dilakukan oleh KPPU.
Meskipun  begitu,  dak  semua  putusan  dalam  perkara  monopoli  dan/atau persaingan  usaha  dak  sehat  dapat  dieksekusi.  Putusan  PN  dan  MA  yang mengabulkan  keberatan  dan  kasasi  pelaku  usaha  dak  dapat  dieksekusi  karena putusan tersebut bersifat kons tu f. Putusan tersebut hanya sebatas menyatakan bahwa  putusan  KPPU  yang  menyatakan  pelaku  usaha  melanggar  UU  5/1999, demikian  pula  halnya  dengan  putusan  deklara f  yang  diktum  putusannya menyatakan suatu keadaan.
Putusan  KPPU  yang  dapat  dieksekusi  adalah  putusan condemnatoir (menghukum) yang menyatakan bahwa pelaku usaha melanggar UU 5/1999 dan
126
⁸ Data yang didapatkan melalui wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Humas KPPU, tanggal 19 Oktober 2015.
⁹ Lasmaria Febrika Siregar, “Eksistensi KPPU Dalam Dunia Bisnis Indonesia Dihungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999  Tentang  Larangan  Prak k  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat”, Skripsi ,  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dan  lintas  sektoral  acap  kali  menimbulkan  persaingan  usaha  dak  sehat,  hal  ini merupakan suatu kendala untuk menciptakan iklim berusaha yang mampu bersaing secara  sehat.  Sebagai  perbandingan,  otoritas  pengawasan  persaingan  usaha  di Korea  Selatan  misalnya  berwenang  membatalkan  semua  aturan  yang  menyalahi hukum an monopoli. Selain itu, semua regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah Korea Selatan wajib dikonsultasikan kepada otoritas pengawas persaingan tersebut.
Meskipun  KPPU  mempunyai  fungsi  penegakan  hukum  khususnya  hukum persaingan  usaha,  namun  KPPU  bukanlah  lembaga  peradilan  khusus  persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU  dak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administra f karena kewenangan  yang  melekat  padanya  adalah  kewenangan  administra f,  sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administra f.
Sebagai  garda  terdepan  dalam  menyelesaikan  sengketa  persaingan  usaha, kewenangan  yang  dimiliki  KPPU  dalam  hal  melakukan  penyidikan,  penyelidikan, maupun  menjatuhkan  putusan  daklah  efek f  karena  putusan  tersebut  pada akhirnya  dapat  diajukan  keberatan  bahkan  dibatalkan  oleh  hakim  PN,  padahal memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  bagi  KPPU  mulai  dari  pemeriksaan  hingga menjatuhkan putusan.
Secara  garis  besar,  kendala  yang  mbul  dalam  penegakan  persaingan  usaha terbagi menjadi 2, baik secara yuridis maupun non yuridis, yakni sebagai berikut: 1.  Kendala yang  mbul dari para pihak baik Pelapor maupun Terlapor KPPU  dak memiliki daya paksa untuk mewajibkan para pihak baik sebagai Terlapor maupun  Pelapor  untuk  datang  melakukan  sidang  di  KPPU.  Ke dakhadiran  para pihak  membuat  pemeriksaan  perkara  menjadi  dak  efek f.  Untuk  mengatasi persoalan  ini  KPPU  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  untuk melakukan  pemanggilan  pada  para  pihak  (pelaku  usaha)  yang  dinilai  dak koopera f.  Namun  dalam  pelaksanaannya  hal  ini  dak  cukup  berjalan  dengan efek f karena kewenangan yang dimiliki oleh polisi untuk melakukan pemanggilan adalah dalam ranah publik/pidana.
Sebagai perkembangan hukum persaingan, penegakan hukum persaingan  dak hanya  terkait  dengan  hukum  perdata,  melainkan  mengandung  juga  unsur-unsur pidana  dan  administrasi.  Hal  ini  dikarenakan  pelanggaran  terhadap  hukum persaingan  akan  merugikan  masyarakat  secara  luas  dan  umum,  juga  merugikan perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu,  KPPU  berdasarkan  UU  5/1999  hanya melakukan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  persaingan,  sedangkan  ranah hukum pidana bukan ranah kewenangan KPPU.

## 2.  Kendala yang  mbul karena UU 5/1999
Untuk  melakukan  pemeriksaan  hingga  putusan,  KPPU  harus  melakukan serangkaian kegiatan. Kendala/hambatan yang  mbul antara lain terkait dengan masalah pemanggilan para pihak, pembuk an,  dan eksekusi putusan.
Pada dasarnya UU 5/1999 menerapkan 2 (dua) pendekatan dalam pembuk an, yaitu perse  ilegal  dan  rule  of  reason .  Pendekatan per  se  ilegal diterapkan  pada ndakan- ndakan  yang  pas   membawa  akibat  nega f  terhadap  persaingan, sedangkan pendekatan rule of reason diterapkan terhadap  ndakan- ndakan yang berpotensi membawa akibat nega f terhadap persaingan.¹²
Berdasarkan  aturan-aturan  dalam  UU  5/1999  dan  Keputusan  KPPU  No. 05/KPPU/Kep/IX/2000  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  dan  Dugaan Pelanggaran  Terhadap  UU  5/1999,  dak  semua  perkara  yang  ditangani  KPPU sampai  pada  putusan,  karena  dapat  saja  perkara  tersebut  berhen   pada  tahap klariﬁkasi  akibat  ke dakjelasan  dan  ke daklengkapan  laporan  serta  dak ditemukan buk -buk  awal yang cukup untuk memulai pemeriksaan.
Dengan  adanya  pembatasan  alat  buk   untuk  membuk kan  telah  terjadinya pelanggaran  persaingan  usaha  daklah  gampang,  misalnya  kesulitan  di  dalam pembuk an kartel dengan menemukan bentuk perjanjian di antara pelaku usaha. Para  pihak  yang  terlibat  dalam  kartel  biasanya  menghindar  untuk  membuat dokumen tertulis sebagai bentuk perjanjian yang kemudian dipublikasikan, karena bentuk  perjanjian  seper   itu  dapat  dijadikan  sebagai  buk   langsung  ( direct evidence ), demikian pula sulitnya untuk membutuhkan terjadinya persekongkolan dalam tender dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan  oleh  KPPU  untuk  mengatasi  hal  ini  adalah  melalui  kerja  sama  dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi, seper :¹³
a)  Kerja sama dalam rangka penguatan kelembagaan KPPU, misal dalam rangka penyelidikan menggandeng KPK, Kejaksaan;
b)  Membuat  Kluster  Kelembagaan  misal  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka SKBH;
c)  Kerja sama dengan pemerintah daerah; dan
d)  Kerja sama dengan akademisi dan Non-Governmental Organiza on (NGO).
Wewenang KPPU yang terbesar terkait dengan putusan KPPU tercantum dalam Pasal 36 huruf (j), huruf (k) dan huruf (l). Dalam Pasal 36 huruf (j) dijelaskan bahwa KPPU berhak untuk memutuskan dan menetapkan ada  daknya kerugian di pihak pelaku usaha dan di masyarakat luas, huruf (k) memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberitahukan putusan yang sudah ditetapkan oleh Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU ini dan Pasal 36 huruf  (l)  yang  merupakan  kewenangan  KPPU  menjatuhkan  sanksi  yang  berupa ndakan  administra f  kepada  pelaku  usaha  yang  dijatuhi  oleh  putusan  KPPU. Apabila melihat sekilas dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan Pasal 36  tersebut,  maka  akan  terlihat  bahwa  KPPU  memiliki  kewenangan  yang  begitu
¹² Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 66.
¹³ Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno, Op.cit.
besar dan kuat, namun jika ditelaah lebih lanjut, wewenang yang begitu besar ini tetap memiliki kelemahan, terutama dalam hal eksekusi putusan.
Sebenarnya perlu dijadikan perha an bahwa semua putusan yang dikeluarkan oleh  KPPU  harus  mendapat  penetapan  eksekusi  oleh  PN.  Hal  ini  berar   bahwa semua  pelaku  usaha  yang  telah  diputus  oleh  KPPU  baru  bisa  melaksanakan kewajibannya setelah putusan tersebut diajukan ke PN untuk dimintakan eksekusi. Problema ka yang muncul kemudian adalah siapa yang berhak mengajukan ke PN; apakah dari pihak KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha  dan  memutus  perkara  persaingan  usaha  atau  pelaku  usaha  yang  secara sukarela meminta penetapan ke PN untuk dieksekusi.
Semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU memiliki jangka waktu paling lama  14  (empat  belas)  hari  untuk  mengajukan  keberatan  teradap  hasil  putusan KPPU kepada PN, kemudian PN akan menguatkan atau membatalkan putusan KPPU tersebut berdasarkan Pasal 44 UU 5/1999. Kemudian masih dimungkinkan untuk melakukan  kasasi  terhadap  putusan  PN  tersebut  ke  MA  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (Perma 3/2005). Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut menjadi buk  awal penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk dijadikan bahan per mbangan PN dan MA dalam memutus perkara tersebut.
Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh UU 5/1999 untuk mengawasi dan melakukan  penegakan  di  bidang  persaingan  usaha,  KPPU  berhak  memberikan putusan kepada pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku  usaha,  masyarakat,  dan  kepen ngan  umum.  Namun  pada  kenyataannya, sanksi  yang  diputuskan  oleh  KPPU  dan  dijatuhkan  kepada  pelaku  usaha  yang dinyatakan  melanggar  UU  5/1999  dak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya.  Masih banyak  kendala  dan  problema ka  baik  secara  norma f  maupun  secara  prak s untuk pelaksanaan eksekusi putusan KPPU, sebagaimana data yang menunjukkan bahwa dari sejumlah putusan KPPU masih banyak yang belum dapat dieksekusi.
Hukum persaingan usaha yang diatur dalam UU 5/1999 substansinya terdiri dari hukum  materil  maupun  hukum  formil  (acara).  Hukum  formil  yang  mengatur mengenai  proses  beracara  bersifat  formil  dan  memaksa,  oleh  karenanya  harus diatur secara jelas dan terperinci dalam undang-undang. Dalam hal ini penegakan hukum  oleh  KPPU  mulai  dari  proses  penyidikan,  penyelidikan,  putusan,  dan eksekusi yang pada prinsipnya merupakan serangkaian kegiatan dalam penegakan hukum harus diatur secara terperinci dan jelas dalam UU 5/1999. Oleh karena itu, terhadap    UU  No.  5  Tahun  1999  harus  dilakukan  amandemen  atau addendum antara lain mencakup substansi, kelembagaan, dan hukum acara. Dengan dilakukan amandemen UU 5/1999 akan menguatkan efek vitas pelaksanaan tugas ins tusi ini antara lain melalui hak untuk menggeledah pelaku usaha jika  dak koopera f dalam pemeriksaan.  KPPU  juga  dapat  meminta  kepolisian  memproses  secara  hukum
pelaku  usaha  yang  dak  koopera f,  namun  kewenangan  ini  dinilai  belum  cukup efek f.
Penegakan  hukum  persaingan  usaha  membutuhkan  otoritas  kuat  dan independen,  aturan  yang  dibentuk  melalui  proses  dinamis  serta  dukungan peradilan. Oleh karena itu, dalam amandemen atau addedum yang dilakukan, perlu adanya penyatuan dari berbagai peraturan yang tersebar dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom) selama ini dalam bentuk UU 5/1999. Selain itu, perlunya dilakukan komunikasi dan kordinasi antara KPPU dan PN untuk menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan  eksekusi  terhadap  putusan  KPPU  adalah  hal  yang  pen ng  untuk tegakknya  UU  5/1999.  Hal  ini  menjadi  sangat  pen ng  agar  dapat  memberikan kepas an  hukum  kepada  para  pihak,  misalnya  pihak  Terlapor  yang  terbuk melakukan  kesalahan  dan  dikenakan  sanksi  maupun  terhadap  Pelapor  yang merupakan pelaku usaha pesaing atau berkedudukan sebagai pihak ke ga. Selain itu  melalui  pengaturan  yang  jelas  terkait  dengan  penegakan  hukum  dapat memberikan kepas an berusaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha.

## E.  Penutup
Kewenangan  yang  diberikan  oleh  UU  5/1999  kepada  KPPU  sangat  besar,  tetapi dalam  prak k  penegakan  hukum  persaingan  usaha  ditemukan  bahwa  banyak putusan  KPPU  yang  dibatalkan  dalam  proses  keberatan  maupun  upaya  hukum kasasi yang diajukan pihak pelaku usaha  dak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan UU 5/1999 itu sendiri. Selain itu masih terdapat pula perbedaan cara pandang atau paradigma dari penegak hukum persaingan usaha di jajaran  pengadilan  dan  inves gator  beserta  komisi  di  KPPU.  Putusan  KPPU  yang dak diajukan keberatan pun  dak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena  dak  terdapat  irah-irah  sehingga  putusan  KPPU  tersebut  hanya  dapat dijadikan  buk   awal  penyidikan  jika  diajukan  keberatan  ke  PN.  KPPU  dak mempunyai lembaga sita juga  dak mempunyai upaya sita, maka banyak putusan KPPU  dak  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  kalah  dan  KPPU  dak  mempunyai kewenangan paksa agar pihak yang terkait melaksanakan putusan tersebut.
Kendala-kendala  yang  mbul  dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia  terkait  dengan  proses  pemeriksaan  seper   pemanggilan  para  pihak, pembuk an (minimnya alat buk ) serta dalam pelaksanaan putusan yaitu eksekusi. Kendala tersebut  mbul baik karena kelemahan dari UU 5/1999 maupun dari subjek hukum  baik  Pelapor  maupun  Terlapor,  sehingga  dalam  hal  ini  dak  tercapainya kepas an hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara.
Pengaturan yang terdapat dalam UU 5/1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Penegakan hukum terkait dengan hukum formilseharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga
perlu  penyempurnaan  baik  terhadap  hukum  acara  sebagai  pedoman  bagi  KPPU dalam  melakukan  tugas  maupun  kewenangannya  baik  dengan  cara  melakukan adendum maupun amandemen sehingga tercapai kepas an hukum.
Melalui ar kel ini pula disarankan bahwa perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU 5/1999 dengan undang-undang lainnya termasuk HIR/Rbg yang bersifat lebih general, maupun dengan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah pusat atau  daerah  di  berbagai  sektor  maupun  lintas  sektor  mengingat  banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan usaha  dak sehat. Selain itu disarankan pula untuk meninjau ulang kewenangan dan tugas yang dibebankan pada KPPU, mengingat KPPU bukanlah lembaga penegak hukum dan sanksi yang diberikan hanya bersifat administra f.

## Da ar Pustaka Buku
Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K Harman, Analisa dan Perbandingan Undang-Undang An monopoli, Elex Media Kompu ndo, Jakarta, 1999. Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha , Ghalia Indonesia, Bogor, 2004 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha  –  Filosoﬁs,  Teori,  dan  Implikasi Penerapannya di Indonesia- , Penerbit Bayu Media, Malang, 2007.
Munir Fuadi, Hukum An  Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat , PT. Citra Aditya Bak , Bandung, 1999.
Pamadi Sarkadi, Sistem Hukum Indonesia , Universitas Terbuka, Jakarta, 2007. Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
Rajawali, Jakarta, 1983.

## Dokumen Lain
Lasmaria  Febrika  Siregar,  “Eksistensi  KPPU  Dalam  Dunia  Bisnis  Indonesia Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prak k Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat”, Skripsi ,  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran, 2006.
Sukarni,  “Pelaksanaan  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha ”,  Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7 Tahun 2012.
Syamsul Maarif, “Kebijakan Pemerintah Picu Kompe si Tak Sehat”, Harian Kompas ,
Sabtu 17 Juni 2006.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Prak k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
132 PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]