STRATEGI KEHUMASAN PEMPROV BALI DALAM MENGATASI ISU PENJUALAN DAGING ANJING DI BALI

## NIRMALA NOVIYANTHI

## ABSTRACT
Reputation is the important thing to keep in every company. The good or a bad of company’s reputation depends on how the management in that company especially how the public relation’s performance in facing every crisis. Crisis has unexpectedly character and would be worst if it can’t take seriously. One of the crisis that happens in  Bali’s  government  is  about  the  dog-meat  trading  issue,  which  is  this  have  been pubished in some foreign media. With this crisis, researcher wanted to research about the strategy in prublic relation’s government in facing this crisis according to method of public relation’s crisis management by Lazarsfeld and Reitz.
In  this  reseacrh,  researcher  tried  to  connected  the  strategy  that  have  been public relations of Bali’s government did with the six steps according to Lazarsfeld and Reitz’s method. The result of this research is The public relation of Bali province government  could  apply  the  strategy  which  have  been  planned  appropriate  with method  of  public  relation’s  crisis  management  that  be  reference  of  researcher, therefore  the  result  that  expected  could  be  achieved  by  the  implementation  of  that strategy.
Keywords : public relation’s crisis management, strategy of public relation.

## PENDAHULUAN
Di  setiap  perusahaan  atau instansi  tentu  memilki  tugas  dan tanggung  jawab  yang  sama  yaitu mempertahankan  perusahaannya  serta melindungi  reputasinya  dari  segala aspek  negatif  baik  yang  berasal  dari eksternal  maupun  internal.    Secara tidak  langsung,  keberadaan  humas atau public  relation kini  mulai
diperhitungkan  guna  melaksanakan tugas dan tanggung jawab perusahaan atau  instansi  terkait.  Kemampuan komunikasi yang bagus dan memahami  perusahaan  tempat  humas bernanung  akan  menjadi  senjata  yang tepat untuk melindungi perusahaannya dari  berbagai  kondisi    krisis.    Krisis menurut Pauchant dan Mitroff (Chatra dan  Nasrullah,  2008:5)  sebagai a

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
disruption  that  physically  affects  a system  as  a  whole  and  threatens  it’s basic  assumptions.  It’s  subjective sense  of  self,  it’s  existential  core .
Sedangkan,  Haywood  (Chatra  dan Nasrullah, 2008:5) cenderung menyederhanakan  pengertian  krisis sebagai “keadaan darurat ( emergency )” yang tentu saja berbahaya  bila  tidak  dihadapi  secara serius.  Adanya  krisis  ini  selanjutnya menjadi tanggung jawab humas untuk menghadapinya  agar  tidak  semakin meluas  dan  merugikan  perusahaan atau instansi terkait.
Berdasarkan  hal  di  atas, strategi  humas  untuk  menyelamatkan perusahaannya  tentu  menjadi  bahan yang  perlu  dipikirkan.  Dalam  era globalisasi  dan  perdagangan  bebas saat ini, informasi mengalir dari dalam dan  ke  luar  perusahaan  melampaui batas – batas wilayah berbagai negara dan  budaya.  Perkembangan  teknologi informasi  yang  sangat  pesat  ini memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap  peranan  humas.  Keberadaan humas dalam memainkan opini publik juga  dianggap  strategis,  tidak  hanya langsung terjun ke masyarakat namun hubungan kerjasama yang baik dengan
media  massa  juga  menentukan kesuksesan  seorang  humas  dalam meraup  maupun  mempertahankan citra positif. Publisitas di media untuk membangun  merek  sangatlah  penting. Tanpa  adanya  media,  informasi mengenai  program  perusahaan  tidak akan  ter publish sesuai  dengan harapan,  dan  melalui  media  pula strategi  humas  dalam  menanggulangi krisis dapat terbantu.
Humas  Pemprov  Bali  atau secara  lengkapnya  dikenal  dengan Biro  Humas  dan  Protokol  Setda Provinsi  Bali  juga  mempunyai  tugas pokok  yang  utama  yaitu,  sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta  memperhatikan  masukan,  usul, saran  termasuk  kritik  dari  masyarakat dan  berperan  menciptakan  iklim kondusif  serta  berkewajiban  untuk mengumpulkan, mengelola, serta mempublikasikan  semua  informasi terkait program dan kegiatan pembangunan  Provinsi  Bali.  Sebagai salah  satu  garda  terdepan  guna menjaga  reputasi  Provinsi  Bali, seorang  humas  di  Pemprov  Bali baiknya  memelihara  kepercayaan
Volume 1, Nomor 1, Februari 2017
masyarakat lokal maupun internasional  sesuai  dengan  kebijakan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  di
Bali.
Salah satu krisis yang dihadapi oleh  Humas  Pemprov  Bali  yang menyita  perhatian  masyarakat  kali  ini adalah  mengenai  kasus  penjualan daging  anjing  yang  juga  diberitakan oleh media asing Australia, ABC News dengan menayangkan investigasi Lembaga perlindungan binatang Animals Australia (AA) selama empat bulan  yang  menunjukkan  wisatawan sedang  makan  daging  anjing,  yang telah  ditangkap  dan  dibunuh  secara brutal.  Sesuai  dengan  pemberitaan  di BBC  Indonesia  pada  tanggal  27  Juli 2017,  melalui  keterangan  tertulis Animals Australia , tindakan penjualan daging  anjing  ini  dianggap  mulai berkembang  sejak  sekelompok  orang ke  Bali  pada  dekade  1970-an  untuk
bekerja di industri perhotelan.
Menurut  Ketua  Pusat  Kajian One
Health Universitas Udayana, Nyoman Sri  Budayanti,  tindakan  kriminal  ini dianggap  tidak  sesuai  dengan  budaya Bali  melalui  filosofi  Tri  Hita  Karana yaitu mengajak masyarakat Bali untuk membina hubungan yang baik kepada
Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan  yang  mencakup  binatang serta tumbuhan.
Berdasarkan  uraian  di  atas peneliti  bermaksud  untuk  meneliti strategi  Humas  Pemprov  Bali  dalam menangani  krisis  yang  mengganggu sistem pemerintahan hingga
menyangkut  budaya  Bali  berdasarkan konsep metode kehumasan krisis yang dikemukakan Lazarsfeld  dan  Reitz (Chatra  dan  Nasrullah,  2008:79). Dalam metodenya menyebutkan enam langkah  metode  kehumasan  dalam menangani  krisis,  yaitu  identifikasi krisis,  penyusunan  anggota  Tim Kehumasan  Krisis  (TKK),  analisis krisis, penyusunan alternatif tindakan, implementasi,  dan  evaluasi.  Metode kehumasan  krisis  memiliki  pola  yang kurang  lebih  sama,  tetapi  mengalami sejumlah modifikasi. Pengatasan krisis melalui  pengorganisasian  kehumasan krisis  yang  dilakukan  oleh  Humas Pemprov Bali dalam menangani kasus perdagangan  daging  anjing  serta menjalin  kerjasama  dengan  berbagai pihak terkait seperti media massa atau media  pers  dan  instansi  terkait  juga mempengaruhi  Humas  Pemprov  Bali dalam menindaklanjuti isu tersebut.

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana strategi kehumasan Pemprov  Bali  dalam  mengatasi  isu penjualan daging anjing di Bali ?

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Humas Menurut  John  Marston  dan Sheila Clough Crifasi (Nova, 2017:43) sebagai berikut “Hubungan
masyarakat  adalah  fungsi  manajemen yang  mengevaluasi  sikap  publik,
mempelajari  kebijakan  dan  prosedur individual  atau  organisasi  sesuai dengan  kepentingan  publik,  dan menjalankan program untuk mendapatkan pemahaman dan
penerimaan publik”.
Adapun ruang lingkup tugas PR dalam  sebuah  organisasi  lembaga antara  lain  meliputi  aktivitas  sebagai berikut (Ruslan, 2008:23) :

## a.    Membina  hubungan  ke  dalam
(publik internal)
Yang  dimaksud  dengan publik  internal  adalah  publik  yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi  itu  sendiri.  Seorang  PR
harus  mampu  mengidentifikasi  atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat,  sebelum  kebijakan  ini dijalankan oleh organisasi.

## b.  Membina  hubungan  keluar
(publik eksternal)
Yang dimaksud publik eksternal  adalah  publik  umum (masyarakat). Mengusahakan
tumbuhnya  sikap  dan  gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.

## B. Humas Pemerintah
Dalam buku Ruslan (2008:341)  perbedaan  pokok  antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di  instansi  pemerintah  dengan  non pemerintah adalah tidak adanya unsur komersial walaupun
humas pemerintah  juga  melakukan  hal  yang sama  dalam  kegiatan  publikasi, promosi,  dan  periklanan.  Humas pemerintah  lebih  menekankan  pada
public service atau demi
meningkatkan  pelayanan  umum.  Di samping  itu,  melalui  pernyataan Ardianto  (2014:239)  dapat  diketahui bahwa  PR  pemerintah  memiliki kegiatan untuk memberikan informasi
mengenai  kebijakan  pemerintah  yang mengikat rakyat atau masyarakat.

## C. Strategi Humas
Kebanyakan  perusahaan,  kini mengakui  peranan public  relations cukup  menonjol  dalam  pengambilan keputusan  manajemen.  Sering  terjadi
public relations melapor atau
berhubungan  langsung  kepada top management . Hal ini ini terjadi karena public  relations adalah interpreter (penerjemah)  manajemen,  sehingga public relations harus mengetahui apa yang  manajemen  pikirkan  setiap  saat terhadap  setiap  isu  publik  yang sebenarnya. Adnanputra, seorang Pakar Humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategi (Ruslan,
2007:133),  mengatakan  bahwa  arti strategi adalah  bagian  terpadu  dari suatu  rencana  ( Plan ),  sedangkan rencana merupakan  produk  dari  suatu perencanaan  ( planning ),  yang  pada akhirnya  perencanaan  adalah  salah satu  fungsi  dasar  dari  proses manajemen.
Dalam  proses  manajamen, praktisi  humas  terkadang  menyusun strategi  dalam  menangani  isu  tanpa
menganalisisnya  secara  mendalam serta lambat dalam merespon sehingga menimbulkan  berkembangnya  opini masyarakat  yang  justru  memperburuk reputasi perusahaan dan menimbulkan krisis.

## D.  Konsep  Metode  Kehumasan Krisis Lazarsfeld dan Reitz

## 1. Identifikasi Krisis
Mengidentifikasi  krisis  adalah langkah  awal  proses  kehumasan krisis.  Pada  tahap  ini,  praktisi kehumasan  melakukan  pencatatan secara  rinci  terhadap  fakta-fakta empiris  yang  menyertai  krisis. Selama  melakukan  identifikasi,
praktisi kehumasan perlu melakukan pencatatan dan pengarsipan  berbagai  informasi yang berkaitan dengan pekembangan organisasi,
mengkliping  berita-berita  surat kabar, dan terus menerus mengikuti perkembangan  politik,  ekonomi, dan sosial.

## 2.  Penyusunan  Tim  Kehumasan
Krisis (TKK)

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
Setelah  krisis  sektoral  berikut
sektor-sektor yang mengalami komplikasi  berhasil  diidentifikasi, kelompok kerja atau tim penanggulangan krisis segera dibentuk.  Dalam  langkah  ini
kerjasama  tim  benar-benar  diuji karena  selain  memiliki  anggota yang  solid,  Tim  Kehumasan  Krisis (TKK)  perlu  memiliki  rencana kerja  yang  jelas,  lengkap  dengan skedul,  ruang  pertemuan  yang  di dalamnya  tersedia  cukup  sarana kerja, serta fasilitas komunikasi dan transportasi yang memadai.

## 3. Analisis Krisis
Tugas  Tim  Kehumasan  Krisis (TKK) selanjutnya adalah memahami krisis secara komprehensif  dan  menemukan sebab-sebab  mengapa  terjadi  krisis kepercayaan  dengan  melakukan analisis  terhadap  krisis  sektoral, terus  ke  komplikasi-komplikasi. Ruslan menawarkan metode analisis dengan menggunakan formula 5W + 1H dalam menganalisis  krisis.  Apabila  TKK merasa kurang kredibel melaksanakannya, tidak ada
salahnya  tim  meminta  bantuan konsultan ahli kehumasan.
4. Menyusun Alternatif Tindakan Dengan memahami krisis secara komprehensif, Tim
Kehumasan  Krisis  (TKK)    lebih mengerti  apa  yang  harus  mereka kerjakan.  Atas  pengetahuan  yang ada,  TKK  selanjutnya  menyusun tujuan umum yang hendak dicapai. Tujuan  umum  dirumuskan  dalam kalimat  yang  sederhana  singkat, padat,  dan  dapat  dipahami  seluruh anggota  TKK.  Tahap  selanjutnya, TKK  membuat  daftar  alternatif berdasarkan indikator-indikator yang  telah  diciptakan  sebelumnya, sesuai  kesesuaian  tindakan  dengan tujuan umum, waktu yang tersedia, kompleksitas tindakan, ketersediaan  tenaga  pelaksana,  dan sebagainya.

## 5. Implementasi
Pada tahap ini, adanya seorang juru bicara yang bertugas memberikan  penjelasan  kepada segenap publik, baik intern maupun
ekstern  perlu  disiapkan.  Jika  Tim Kehumasan  Krisis  (TKK)  tidak memiliki  juru  bicara  yang  benar- benar  kredibel  maka  tim  TKK dapat  membentuk  tim  kecil  yang terdiri  atas  tenaga  profesional  di sektor  yang  sedang  mengalami krisis,  ditambah  seorang  pakar independen sehingga segala sesuatu yang  disampaikan  kepada  publik tidak  mengacaukan  rencana  kerja TKK.
6. Evaluasi Langkah-langkah penanggulangan krisis yang diambil tidak dapat dikatakan pasti berhasil.  Dalam  kenyataannya, sering  timbul  masalah  yang  tak terduga sehingga upaya penanggulangan  tidak  berjalan efektif.  Oleh  sebab  itu,  TKK  perlu melakukan evaluasi dengan kembali melakukan audit kehumasan untuk mengukur sejauh mana  telah  terjadi  perubahan kepercayaan publik. Evaluasi adalah  langkah  terakhir  dari  satu siklus.  Dengan  demikian,  hasil evaluasi  merupakan  masukan  yang sangat berguna untuk memperbaiki
kinerja  dari  humas  sehingga peningkatan prestasipun dapat diraih.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong, (2008:4) penelitian kualitatif  yang  mengutip  Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang  dan  perilaku yang  diamati.  Dalam  hal  ini peneliti mengamati langsung strategi  yang  dilakukan  humas pemprov  Bali  dalam  mengatasi  isu penjualan  daging  anjing  di  Bali sesuai  dengan  konsep  metode kehumasan  krisis  yang  telah dijabarkan pada bab sebelumnya.
Adapun dua jenis data yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian, yaitu data primer Menurut Sugiyono,  (2009:137)  data  primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan  permasalahan  yang sedang ditanganinya. Data

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat  objek  penelitian  dilakukan.
Dalam penelitian ini yang
dimaksudkan  dalam  sumber  data primer yaitu, hasil wawancara yang didapatkan  langsung  oleh  peneliti dari  narasumber  yaitu  Humas Pemprov.  Bali  dan  juga  data sekunder yaitu data yang dikumpulkan  untuk  maksud  selain menyelesaikan masalah yang sedang  dihadapi.  Data  ini  dapat ditemukan  dengan  cepat.  Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data  sekunder  adalah literature ,
artikel, jurnal serta situs di internet yang  berkenan  dengan  penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009:137). Untuk  informan  penelitian, peneliti menggunakan teknik
purposive  sampling .  Seperti  telah dikemukakan  Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan  sampel  sumber  data
dengan  pertimbangan  tertentu.
Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya orang  tersebut  dianggap  yang paling  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan atau mungkin dia sebagai
penguasa
sehingga akan memudahkan  peneliti  menjelajahi objek  /  situasi  sosial  yang  diteliti.
Oleh karena itu, peneliti mendapatkan  informan  langsung dari Humas Pemprov Bali, beberapa  pejabat  humas  maupun staf  yang  telah  menangani  isu penjualan  daging  anjing  dan beberapa masyarakat yang mengetahui isu tersebut. Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini
menggunakan  tiga  cara  yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  observasi menurut  Hikmat  (2011:73)  yaitu observasi adalah kegiatan mengamati  dan  mencermati  serta melakukan  pencatatan  data  atau informasi  yang  sesuai  dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat
menjelaskan  atau  menggambarkan secara  luas  dan  rinci  tentang masalah  yang  dihadapi.  Untuk wawancara,  Penulis  melakukan wawancara  dengan  praktisi  humas langsung  yang  berkompeten  sesuai
dengan permasalahan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:194)  wawancara  digunakan sebagai  teknik  pengumpulan  data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan  permasalahan  yang harus  diteliti,  dan  juga  peneliti ingin  mengetahui  hal-hal  dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil.
Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  wawancara berstandar. Menurut Fathoni (2011:108)  menyatakan  bahwa wawancara berstandar adalah wawancara  yang  direncanakan berdasarkan  pedoman  atau  daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih  dahulu.  Semua  pihak  yang diwawancarai dalam hal ini informan  yang  telah  diseleksi melalui  metode  sampling,  diberi pertanyaan  sama  seperti  yang
tercantum dalam daftar pertanyaan,
sebagai pedoman wawancara. Pewawancara  tidak  dibenarkan mengubah  makna  yang  terkandung di  dalam  isi  setiap  wawancara, tetapi tidak dilarang menerjemahkannya ke dalam
bahasa  yang  dapat  dimengerti  oleh informan,  sehingga  pewawancara dapat mengharapkan adanya jawaban yang mengandung maksud sama, meskipun kalimatnya berbeda.
Terakhir yaitu dokumentasi, Dokumentasi  penelitian  ini merupakan  pengambilan  gambar oleh  peneliti  untuk  memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk  tulisan,  gambar  atau karya-karya monumentel dari seseorang.
Untuk keabsahan data dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan triangulasi data yang dikembangkan oleh Denzim (Moleong,  2007:331)  ada  empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai
keabsahan yaitu
a. Triangulasi data peneliti menggunakan  berbagai sumber  data  seperti dokumen,  arsip  humas pemprov  yang  peneliti
dapatkan saat melakukan wawancara. b.  Triangulasi  pengamat yakni adanya pengamat diluar  peneliti  yang turut  memeriksa  hasil pengumpulan data. c.  Triangulasi  teori  yakni peneliti  menggunakan berbagai  teori  yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. d.  Triangulasi  metode yakni menggunakan metode seperti wawancara  dan  metode dokumentasi. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dimulai  sejak bulan  November  2017  dengan melibatkan  beberapa  informan  dari humas  yang  menangani  langsung isu  ini  baik  pejabat  maupun  staf
Humas Pemprov Bali yang
berlokasi di Kantor Gubernur Bali, Jl.  Basuki  Rachmat  Niti  Mandala Renon.  Dalam  pengumpulan  data ini,  peneliti  melakukan  teknik wawancara dan mengamati langsung penanganan yang dilakukan  Humas  Pemprov  Bali terkait  isu  penjualan  daging  anjing di Bali.
Adapun data primer diperoleh  dari  hasil  wawancara terhadap  informan  yaitu  Humas Pemprov  Bali  bagian  publikasi serta  beberapa  masyarakat  dengan profesi  dan  latar  belakang  berbeda yang  mengetahui  isu  ini  atau pecinta  anjing,  sedangkan  data sekunder diperoleh dari dokumen - dokumen  yang  berkaitan  langsung dengan Humas Pemprov Bali.
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Humas Pemprov  Bali,  selaku  informan utama dalam penelitian ini, informan  mengemukakan  bahwa
Humas  Pemprov  Bali  memiliki tugas  pokok  sebagai  corong pemerintah  dalam  hal  ini  yatu
Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Setda dalam menginformasikan  program  serta
Volume 1, Nomor 1, Februari 2017
pencapaian yang dilakukan pemerintah  kepada  masyarakat serta menanggapi isu yang
berhubungan  dengan  pemerintahan dan  juga  menerima  aspirasi  dari masyarakat. Menurut  Humas  Pemprov Bali  selama  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya tentu pernah mendapatkan hambatan dan kritikan baik dari pimpinan maupun masyarakat, dari pimpinan terkadang  terjadi  misskomunikasi terhadap  perintah  yang  diberikan sedangkan  dari  masyarakat  berupa pemberitaan negatif di media sosial
maupun e-mail hingga  tersebarnya isu terkait pimpinan yang berhubungan  dengan  kebijakan pemerintahan.  Adanya  hambatan dan  kritikan  ini  tentu  langsung ditanggapi  oleh  Humas  Pemprov Bali  melalui  pemberian  klarifikasi secara  cepat  dan  mengetahui  gaya kepemimpinan  dari  atasan  tentu diperlukan  oleh  seorang  humas agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman yang berarti.
Penanganan isu terkait
penjualan  daging  anjing  ini  juga
telah ditangani oleh Humas Pemprov Bali selama sebulan lebih,
strategi  yang  dilakukan  Humas
Pemprov Bali yaitu dengan memberikan statement pimpinan yaitu  Gubernur,  berdasarkan  data dan lapangan bahwa berita itu tidak sesuai  dan  apa  yang  menjadi pembicaraan itu tidak benar. Selain itu  Humas  Pemprov  Bali  juga melakukan  konferensi  pers  dengan mengundang semua wartawan agar langsung diberitakan kepada masyarakat.  Hal  ini  disampaikan juga oleh Kabag Publikasi dan
Penyaringan  Informasi,  Drs.  Made Ady Mastika :
“Kami sudah meng-
counter dengan  bekerjasama dengan  dinas  peternakan  untuk mengantisipasi  dan  juga  biro humas, kebanyakan yang mengkonsumsi itu adalah oknum yang  tidak  bertanggung  jawab (non-Bali), sehingga Bali terkena imbasnya. Biro humas pun sudah memberikan statement dan pengumuman  di  media  agar masyarakat  tidak  makan  daging anjing  karena  akan  banyak  kena penyakit dan juga rabies. Hal itu sudah  kami  lakukan,  dan  krisis itu  sudah  mereda  hingga  saat ini.”
(Wawancara 21 November 2017)

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
Selain  kerjasama  dengan  staf biro  humas,  hubungan  yang  baik dengan  media  juga  diperhitungkan oleh  Humas  Pemprov  Bali  dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti datang  ke  kantor  media  dan  juga melakukan press  tour .  Salah  satu  staf humas,  pada  wawancara  di  tanggal yang  sama,  Bapak  I  Made  Dwi Prayana, SE.,MA. Mengatakan :
“Ketika berbicara kehumasan,  media  massa  juga mitra  terpenting  bagi  humas karena  media  massa  membantu dalam
menyebarluaskan informasi, baik berupa informasi kegiatan maupun klarifikasi.”
Adanya  isu  terkait  penjualan daging  anjing  ini  tentu  memberikan dampak  negatif  bagi  pemerintah maupun  masyarakat  Bali  karena berhubungan dengan pariwisata melalui banyaknya protes dari masyarakat  luar  negeri  khususnya Australia yang mayoritas masyarakatnya  merupakan  pecinta anjing, maka humas
selalu bekerjasama  dengan  media  dan stakeholder terkait  dengan  memberi klarifikasi  bahwa  masyarakat  Bali tidak  mengkonsumsi  daging  anjing. Senada  dengan  hal  tersebut,  Pranata Humas  Muda,  Bapak  Krisna  Prasada
Prana, A.Md. TLB.,S.Sos mengatakan :
“Dari  segi  pariwisata  dan image pimpinan  kita  ada  efeknya, hanya  saja  kita  tidak  bisa mengukur seberapa besar. Namun  isu  penjualan  daging anjing  itu  tidak  memberikan dampak  yang  begitu  signifikan karena  kami  segera  menanggapi isu  tersebut  melalui statement Gubernur Bali”
(Wawancara 21 November 2017)

## Hasil Wawancara Pendapat dari

## Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  bersama dengan  informan  bernama  Hassan Hadi  (25th)  seorang  karyawan  swasta di Jakarta yang sering berlibur di Bali pada  tanggal  22  November  2017 mengatakan bahwa walaupun informan tidak menetap di Bali namun isu mengenai penjualan daging anjing ini  pernah  informan  dengar  dari teman-temannya,  informan  tersebut berpendapat  bahwa  penjualan  daging anjing  di  Bali  ini  tentu  memberikan kerugian baik dari segi kesehatan dan juga populasi anjing bisa punah karna
yang  dikonsumsi  adalah  anjing  lokal
Bali.
“Karena  adanya  isu  ini,  saya yang kebetulan muslim jadi suka mikir  kalau  makan  di  Bali apalagi  di  daerah  pariwisata seperti  Kuta  atau  Sanur,  selain tidak  sesuai  ajaran  agama  kan juga  daging  anjing  tidak  layak untuk  dikonsumsi,  jadi  lebih cermat kalau mau beli makan”
Hal  serupa  juga  disampaikan
oleh  Yuni  Aprillya  (21th),  seorang mahasiswi  pecinta  anjing,  informan menyayangkan adanya kasus
mengenai  pembunuhan  anjing  lokal Bali  untuk  dikonsumsi,  informan tersebut  mengetahui  penjualan  daging anjing  ini  dari  sosial  media  jika penjualan  anjing  itu  untuk  dimakan,
dan kerugiannya tentu mengakibatkan krisis anjing atau terjadinya kelangkaan anjing Bali. Untuk kinerja Humas Pemprov Bali dalam mengatasi isu ini, informan mengatakan  memang  tidak  terlalu memantau kinerja dari Humas sendiri. “Berita  ini  tidak  terlalu meluas, jika dicari beritanya baru bisa tau perkembangannya bagaimana,  karna  gak  semua orang  mau  membahas  anjing kecuali pecinta anjing”
Sependapat dengan yang disampaikan oleh
informan sebelumnya  mengenai  kerugian  dan kinerja Humas Pemprov Bali, seorang guru  bernama  Ibu  Sayuti  (50th), berpendapat  bahwa  anjing  yang seharusnya  menjadi  teman  manusia dan  bisa  melindungi  rumah  tidak pantas  untuk  dikonsumsi,  dengan demikian,  informan  mengharapkan agar  kinerja  Humas  ditingkatkan  lagi dalam  mengawasi  penjualan  anjing  di Bali  dalam  wawancara  pada  tanggal 22 November 2017.
“Untuk kinerja Humas Pemprov dalam menangani isu ini, harus ditingkatkan lagi untuk pengawasannya, terutama ke masyarakat bila perlu ke  desa-desa,  agar bisa ditertibkan untuk penjualan daging anjing ini” Untuk  pengkonsumsian  daging anjing,  informan  berpendapat  bahwa tidak  setuju  dengan  itu  karena  selain merasa kasihan, faktor kesehatan juga berpengaruh jika mengkonsumsi daging  anjing.  Seorang  asisten  rumah
tangga, Wayan Sariani (21th) mengatakan  bahwa  informan  pernah melihat  pembunuhan  anjing  untuk dikonsumsi  di  desanya  sekali.  Dalam wawancara  tanggal  20  November
2017, informan mengatakan :
“Pernah  dulu  lihat  orang membunuh anjing dengan meracuninya  lalu  dipukul  pakai batu sampai mati, tapi gak kenal orang  itu  siapa  dan  hanya  lihat sekali. Kasihan anjingnya.”
Melalui pemaparan informan rata- rata  mengungkapkan  bahwa  penjualan daging  anjing  ini  memang  kurang layak  di  masyarakat  Bali.  Sesuai dengan  hasil  wawancara  peneliti dengan  Kepala  Bagian  Publikasi  dan Penyiaran,  Humas  Pemprov  Bali, pelaku  yang  melakukan  pembunuhan anjing yang dilihat oleh Wayan Sariani ini  bukan  orang  Bali,  walau  demikian informan  juga  merasa  kasihan  pada anjing  yang  dibunuh  hanya  untuk dikonsumsi.
Seorang informan lainnya yaitu Putu  Ratnadi  (36th)  yang  berprofesi sebagai  wiraswasta  dan  mengikuti perkembangan berita mengenai
penjualan  daging  anjing  ini,  dalam wawancara yang peneliti lakukan pada
tanggal  28  November  2017,  informan turut  berkomentar  mengenai  kinerja Humas  Pemprov  Bali.  Kinerja  Humas Pemprov  Bali  harus  ditingkatkan, misalnya  dengan  memberikan  poster ke  banjar-banjar  mengenai  kondisi penjualan  daging  anjing  ini  dan pemberitahuan
mengenai pencegahannya melalui adanya sanksi. Selain  itu,  dari  segi  kesehatan  dan agama informan tersebut menyampaikan: “Tubuh manusia anatominya  adalah herbivora bukan karnivora,  dari  segi agama ini juga melanggar  ahimsa, anjing  itu  binatang simbol kesetiaan bukan  buat  dibunuh dan dimakan”
Seorang mahasiswi pecinta anjing yang  bernama  Ni  Komang  Putriani (19th) dalam wawancara pada tanggal 4  Desember  2017,  juga  sependapat dengan informan sebelumnya
mengenai  agama  dan  tradisi  di  Bali, informan mengatakan :
“Sebagian  dari  ciri  khas Bali  akan  semakin  berkurang karena  anjing-anjing  kampung asli  Bali  semakin  punah.  Selain itu,  tradisi  di  Balipun  masih
membutuhkan  anjing  kampung untuk keperluan upacara keagamaan”
Tidak  hanya  masyarakat  di  Bali, peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  beberapa  informan  yang berdomisili  di  Australia.  Salah  satu informan  yang  telah  diwawancarai adalah Aristhia Dewi (21th), mahasiswi  yang  sudah  tiga  tahun tinggal  di  Australia,  pada  wawancara tanggal  8  Desember  2017,  informan tersebut mengatakan bahwa mengetahui berita mengenai penjualan daging  anjing  ini  di  media  sosial
Facebook dan  memang  menyebar  di
Australia.
“Iya  itu  mengerikan  sekali,  di sini  (Austalia)  banyak  yang punya anjing, dan tidak seharusnya  dibunuh  apalagi dimakan,  teman-temanku  yang mendengar berita itu di sini juga benci  banget,  karena  banyak yang  penyayang  binatang  di sini”
Pada  tanggal  yang  sama peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  informan  asing  yang  berasal dari  Negara  Inggris  bernama  Hannah New  (19th)  dan  berprofesi  sebagai
seorang  guru  renang.  Informan mengatakan  ketika  pertama  kali mengetahui  isu  ini  melalui Facebook merasa  terkejut  dan  menganggap  itu adalah hal yang mengerikan.
“ I  don’t  like  it  about  that  dog meat  stuffs  trading,  dogs  are typically pet not supposed to eat. The government should be more explicit,  it’s  just  not  right ”  – (“Saya  tidak  suka  dengan penjualan memakai daging anjing,  anjing  itu  adalah  hewan peliharaan  tidak  seharusnya untuk  dimakan.  Pemerintah seharusnya  lebih  bersikap  tegas kepada  oknum-oknum  yang tidak bertanggung jawab tersebut, itu tidak benar.”) Selain Hannah, seorang
rescuer yang berasal dari Amerika dan kini  menetap  di  Bali,  Rhonda  Lepsch (53)  juga  berpendapat  hal  yang  sama terkait  perdagangan  daging  anjing  di Bali.  Informan  tersebut  menganggap tindakan  pemerintah  dalam  mengatasi kasus ini cenderung tidak terlihat. Hal tersebut  juga  terkait  dengan  hukum yang  ada  di  Indonesia  tentang kesejahteraan  hewan  yang  tidak dipedulikan bahkan masyarakat cenderung  tidak  mengetahui  adanya hukum tersebut.

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti dengan beberapa informan dari latar  belakang  yang  berbeda  tersebut, peneliti  menemukan  kesamaan  opini mengenai  penjualan  daging  anjing yang  tidak  pantas  untuk  dikonsumsi, dan  peneliti  menemukan  bahwa cepatnya langkah yang dilakukan oleh Humas  Pemprov  Bali  dalam  meredam kasus ini termasuk berhasil hanya saja perlu  ada  peningkatan  kinerja  dalam pengawasan  dan  tindakan  tegas  lebih lanjut  agar  tidak  terjadi  kasus  lainnya dan  dapat  merusak  kebudayaan maupun pariwisata di Bali.
Dari hasil wawancara tersebut  peneliti  meninjau  strategi yang  digunakan  oleh  Humas Pemprov  Bali  dalam  mengatasi krisis  dengan  metode  Lazarsfeld dan  Reitz,  mengenai  enam  langkah yang  digunakan  dalam  manajemen kehumasan krisis. Melalui observasi,  wawancara,  dan  sumber terkait,  peneliti  dapat  menemukan kecocokan  antara  strategi  yang telah  digunakan  humas  dengan metode  kehumasan  krisis,  walau tidak menyeluruh.
Berdasarkan wawancara
peneliti  dengan  beberapa  orang
informan  baik  staf  humas  dan  juga masyarakat,  peneliti  menemukan bahwa  isu  ini  dapat  ditangani dengan  baik  oleh  praktisi  Humas Pemprov  Bali,  karena  masyarakat menyadari  bahwa  isu  ini  tidak menyebar  terlalu  luas  hingga menimbulkan keresahan yang berlarut  di  masyrakat.  Dari  hasil wawancara tersebut, peneliti mencoba  mengaitkan  dengan  enam langkah  metode  kehumasan  krisis yang  dikemukakan  oleh  Lazarsfeld dan Reitz, sebagai berikut :

## 1. Identifikasi Krisis
Dalam  tahapan  ini,  sama seperti yang disampaikan oleh staf Humas Pemprov Bali, Bapak Dwi Prayana  bahwa  Humas  Pemprov Bali dalam mengatasi isu penjualan  daging  anjing  tentu sudah  mencari  secara  rinci  apa penyebab  dari  timbulnya  isu  ini dan langsung bekerjasama dengan instansi  terkait  seperti  Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan,  Dinas  Pariwisata,  dan instansi  lain  untuk  merespon secara  cepat  isu  ini  agar  tidak menimbulkan  kecemasan  bagi masyarakat  lokal  maupun  asing.
Di  dalam  mengidentifikasi  krisis, humas  perlu  mengkategorikan terlebih  dahulu  isu  yang  beredar, berdasarkan  jenis  isu,  sumber respons,  cakupan  geografis,  jarak terhadap kontrol, tingkat kepentingan, dan faktor lain.

## 2. Penyusunan Tim Kehumasan
Krisis
Setelah  krisis  yang  terjadi telah  diidentifikasi,  kelompok kerja  atau  tim  kehumasan  krisis dibentuk.  Sebagian  besar  dari krisis yang terjadi juga merupakan akibat  dari  keterbatasan  manusia dalam  mengatasi  masalah  yang terjadi. Krisis yang biasa dihadapi oleh humas di pemerintahan tentu berwujud bermacam-macam, seperti  bencana  alam,  peraturan- peraturan  baru  yang  dianggap merugikan,  skandal,  dan  berbagai macam  bentuk  kesulitan  lainnya. Krisis  yang  terjadi  inilah  yang perlu  ditangani  oleh  humas melalui  sebuah  tim  manajemen krisis.
Dalam  penyusunan  Tim Kehumasan  Krisis,  dari  humas
sendiri memang tidak menyiapkan tim  secara  khusus  karena  faktor biaya.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan yang disampaikan informan  dalam  penelitian  ini yaitu  salah  seorang  pejabat humas, Bapak Krisna mengatakan bahwa Humas Pemprov Bali dulu memang  sempat  membentuk  tim khusus  yang  disebut  tim  kajian berita,  yaitu  tim  ahli  yang tugasnya membuat kajian mengenai  isu-isu  strategis  yang dilakukan  setiap  bulan  dan beranggotakan  wartawan  senior, pengamat  media,  serta  pimpinan redaksi,    namun  faktor  terbatas anggaran  dan  hal  lain,  tim  ini tidak diberlakukan kembali.
Dengan demikian, humas membuat  tim  per  kasus  disetiap mengatasi  krisis  atau  isu,  dengan menempatkan  seseorang  yang memiliki
kredibilitas dan dianggap mampu untuk mengatasi krisis.

## 3. Analisis Krisis
Tugas  Tim  Kehumasan Krisis selanjutnya adalah memahami krisis secara

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
komprehensif  dan  menemukan sebab  -  sebab  mengapa  terjadi krisis  dengan  melakukan  analisis terhadap isu yang terjadi. Pemahaman  terhadap  kondisi instansi dengan mengetahui kelemahan  dan  kelebihan  suatu instansi merupakan hal yang perlu dipikirkan oleh humas. Humas Pemprov Bali dalam hal ini mencari tahu sumber yang menyebabkan isu itu terjadi.
Jawaban  dari  sebab  akibat  yang terjadi  dalam  isu  tersebut  digali lebih  mendalam  melalui  formula 5W  +  1H  ( What, yaitu Apa penyebab  terjadinya  krisis ,  Who adalah  Siapa  saja  yang  mampu mengatasi  krisis  tersebut,  perlu dibentuk suatu tim penanggulangan  krisis ,  Where
yaitu, dimana  krisis  itu  dimulai ,
When adalah  kapan  krisis  itu
dimulai ,  Why ialah  kenapa  krisis bisa  terjadi dan How yaitu bagaimana krisis itu terjadi.
Dari  setiap  indikator  dari formula  tersebut,  humas  kembali merinci  dampak  yang  terjadi akibat sumber yang humas terima, seperti  yang  disampaikan  salah
satu  staf  humas  Bapak  Dwi Prayana,  isu  mengenai  penjualan daging  anjing  ini  didapatkan  dari pemberitaan  langsung  di  media asing  di  Australia  hingga  terjadi keluhan  di  masyarakat,  dari mengetahui apa penyebab terjadinya  krisis  serta  mengetahui kapan  dan  dimana  krisis  itu dimulai, humas langsung turun ke lapangan  untuk  melihat  secara langsung  apakah  benar  adanya penjualan  makanan  menggunakan daging anjing tersebut.

## 4. Menyusun
Alternatif Tindakan Dengan  memahami  krisis secara komprehensif, Tim Kehumasan  Krisis  (TKK)  lebih mengerti  apa  yang  harus  mereka kerjakan.  Atas  pengetahuan  yang ada,  TKK  selanjutnya  menyusun tujuan  umum  yang  hendak dicapai.  Dalam  tahap  ini,  sikap, ide  maupun  opini  dari  tim diperlukan guna menentukan tindakan  yang  akan  diambil  oleh praktisi humas. Dalam penyusunan  alternatif  tindakan, Humas  Pemprov  Bali  tidak memiliki  aturan  khusus  dalam
mengambil  tindakan  lain  apabila tidak  sesuai  dengan  perintah pimpinan,  jika  diperlukan  humas hanya menyampaikan rekomendasi  tindakan  yang  perlu ditempuh,  namun  keseluruhan pimpinan yang menentukan.
Idealnya,  ide  –  ide  yang disampaikan  oleh  tim  humas dinilai  oleh  pimpinan  organisasi berdasarkan  indikator  –  indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kesesuaian tindakan dengan tujuan umum, waktu yang tersedia,  kompleksitas  tindakan, ketersediaan  tenaga  pelaksana, dan  sebagainya.  Tim  kehumasan krisis  tentu  tidak  mengambil keputusan  tentang  tindakan  mana yang  akan  dilakukan  karena keputusan  akhir  berada  di  tangan pimpinan.
Dalam  tahap  ini,  Humas Pemprov  Bali  memiliki  sistem yang  berbeda  dalam  mengambil keputusan, menurut Kasubag Media, Bapak Yadnya, strategi itu dibuat  pimpinan,  dan  tim  humas adalah  jajarannya  jadi  strategi yang  disampaikan  oleh  pimpinan,
dalam  hal  ini  yaitu  Kepala  Biro Humas  yang  memiliki  wewenang dalam memberikan perintah kepada  timnya,  perintah  itulah yang dikerjakan oleh tim.

## 5. Implementasi
Dalam tahap ini, informasi  yang  berkenaan  dengan langkah-langkah yang akan dilakukan langsung dikomunikasikan. Adanya komunikasi  dari  pihak  humas dengan  khalayak  tentu  akan mempengaruhi opini publik sekaligus menginformasikan
mengenai  kebenaran  yang  terjadi di  lapangan  melalui  pemberian statement oleh  pimpinan  maupun juru bicara.
Setiap  perusahaan  atau instansi  memerlukan  seorang  juru bicara sebagai wakil dari perusahaan  untuk  berkomunikasi dengan publiknya. Ketika perusahaan  berada  dalam  situasi krisis, juru bicaralah yang bertugas untuk memberikan penjelasan  kepada  publik.  Publik hanya  mau  mendengar  dari  orang
yang benar profesional dibidangnya  dan  berkepentingan untuk  menjelaskan  apa  yang terjadi dan bagaimana memperbaiki. Berdasarkan informasi yang  disampaikan  oleh  seluruh informan dari tim Humas Pemprov  Bali  dalam  penelitian ini,  juru  bicara  yang  berwenang dalam mengkomunikasikan informasi atau memberikan klarifikasi  kepada  masyarakat adalah  Kepala  Biro  Humas  dan Protokol  dan  dalam  implementasi lain untuk mengatasi krisis, humas juga  menyiapkan  saluran  lain sebagai  sarana  komunikasi  dan juga  menyampaikan  informasi kepada  masyarakat  melalui  web, facebook, dan  juga  aplikasi  yang
telah  dibuat  oleh  tim  Humas
Pemprov Bali, yaitu Gatra Mandara  sehingga  dapat  diakses dengan mudah oleh masyarakat.
6. Evaluasi Melalui diadakannya evaluasi, humas dapat mengetahui bagaimana perubahan kepercayaan sikap publik terhadap
kinerja  yang  telah  dilakukan humas.  Evaluasi  juga  bertujuan untuk  memperbaiki  sistem  kerja yang ada di humas, dan menyiapkan  antisipasi  bila  terjadi serangan  krisis  lainnya  di  masa mendatang.
Hal  ini  dibenarkan  oleh informan  bernama  Hassan  Hadi yang  mengaku  awalnya  sempat khawatir  jika  makan  di  Bali karena  isu  ini,  namun  karena berhasilnya  penanganan  yang dilakukan  oleh  humas,  melalui klarifikasi  secara  cepat  informan merasa tidak secemas saat pertama kali berita ini didengar.
Menurut Kasubag
Media,  Bapak  I  Ketut  Yadnya, evaluasi  yang  dilakukan  humas tiap  usai  menangani  kasus  tidak ada,  sedangkan  evaluasi  yang dilakukan  secara  rutin  untuk meninjau  kinerja  humas  secara menyeluruh  tentu  ada  dengan jadwal sesuai situasi atau
keperluan.  Setiap  ada  hal  penting yang  perlu  dievaluasi,  langsung
dijalankan

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  yang  didapatkan  oleh peneliti,  seorang  praktisi  humas pemerintahan,  memiliki  tugas pokok  sebagai  juru  bicara
mengenai program-program ataupun  pencapaian  yang  diraih oleh  pemerintah.  Sama  seperti humas  pada  umumnya,  Humas Pemprov  Bali  juga  menjadi jembatan  antara  pemerintah  dan masyarakat  maupun stakeholder terkait.  Dengan  adanya  humas, informasi mengenai pemerintahan  dapat  disebarkan kepada masyarakat, dan masyarakat juga dapat menyampaikan  aspirasi  atau kritik melalui humas. Hambatan  internal  dan eksternal  juga  sering  dihadapi humas, perbedaan persepsi dalam organisasi hingga mengatasi  krisis  yang  terjadi  di masyarakat  adalah  tugas  utama bagi  seorang  humas  untuk membenahinya. Salah satu krisis yang  peneliti  angkat  kali  ini adalah suatu permasalahan yang
telah  ditangani  oleh  Humas Pemprov  Bali  secara  cepat melalui  strategi  yang  digunakan humas. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode
kehumasan  krisis  Lazarsfield dan  Reitz  yang  menjadi  acuan peneliti  dalam  meninjau  strategi Humas  Pemprov  Bali,  strategi yang  telah  diterapkan  oleh Humas  Pemprov  Bali  dalam mengatasi  isu  penjualan  daging anjing  di  Bali  cukup  sesuai dengan metode kehumasan krisis  yang  dipaparkan  oleh Lazarsfeld dan Reitz.
Adapun sedikit perbedaan  antara  strategi  yang telah dilakukan Humas Pemprov Bali  dengan  enam  langkah
metode kehumasan krisis Lazarsfeld  dan  Reitz  yaitu terletak  pada  pembentukan  tim kehumasan  krisis,  menyusun alternatif tindakan, dan evaluasi. Dalam  tiga  hal  ini,  Humas Pemprov  Bali  memiliki  sistem yang sedikit berbeda yaitu, tidak membentuk  tim  secara  khusus dalam  mengatasi  krisis,  tidak menyiapkan  alternatif  tindakan,

## Strategi Kehumasan Pemprov Bali ..........(Nirmala Noviyanthi)
karena  adanya  sistem  birokrasi dalam kinerja humas, dan belum
dijalankannya  evaluasi  rutin  seusai mengatasi setiap krisis yang dihadapi.
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah, peneliti menemukan
kecocokan  strategi  yang  digunakan Humas  Pemprov  Bali  selama  ini dalam  mengatasi  krisis  dengan  ke enam  langkah  yang  terdapat  pada metode  kehumasan  krisis  Lazarsfeld dan  Reitz,  meski  terdapat  beberapa
langkah dari metode tersebut dijalankan sesuai sistem yang terdapat
di  humas.  Strategi  inilah  yang digunakan  humas  dalam  kinerjanya untuk menjaga reputasi dan kestabilan sistem pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto,  E.  (2014). Handbook  of public  relations :  Pengantar
komprehensif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Chatra,  E  &  Nasrullah,  R.  (2008).
Public Relations: Strategi
Kehumasan  dalam  Menghadapi
Krisis . Bandung: PT Karya Kita.
Dewi,  Sutrisna.  (2007). Komunikasi  Bisnis .
Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
Fathoni,
Abdurrahman. (2011). Metodologi  Penelitian  dan Teknik Penyusun Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Gunawan,  Iman.  (2013). Metode Penelitian  Kualitatif  :  Teori dan  Pratilik. Jakarta:  Bumi Aksara.
Hikmat,  M.  (2011). Metode  Penelitian Dalam  Perspektif  Ilmu  Komunikasi dan Sastra . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Moleong,  L.  (2007). Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
__________.  (2008). Metode  Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
__________.  (2013). Metode  Penelitian
Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. Nova,  Firsan.  (2017). Crisis  Public Relations .  Depok:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Prastowo,  A.  (2010). Menguasai  Teknik- Teknik  Koleksi  Data  Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Diva Press.
Raco,  J.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif  (Jenis,  Karakteristik,  dan Keunggulannya) . Jakarta: PT.
Gramedia Widiarsana Indonesia.
Ruslan,  R.  (2007). Manajemen  Public Relations  dan  Media  Komunikasi .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
________.  (2008). Manajemen  Public
Relations  dan  Media  Komunikasi:
Konsepsi  dan  Aplikasi .  Jakarta:
Rajawali Pers.
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &
D . Bandung: ALFABETA.
________.  (2010). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &
D . Bandung: ALFABETA.
________.  (2011). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  &
D . Bandung: ALFABETA.
________. (2012). Memahami
Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
ALFABETA. ________.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  & D . Bandung: ALFABETA.
WEBSITE :
http://www.bbc.com/indonesia /indonesia-40741155  (Diakses pada  tanggal  27  Juli  2017, pukul 21:15)
https://www,kanalinfo.web.id/ 2016/03/pengertian-data- kuantitatif-dan-data.html?m=1 (Diakses  pada  tanggal  19 Oktober 2017,pukul 23.20) http://www.birohumas.balipro v.go.id/index.php/profil/3/Fun gsi-Biro-Humas-dan  Protokol (Diakses  pada  tanggal  20 Oktober 2017, pukul 09.00)