http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link
KETEPATAN KODE DIAGNOSIS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Harjanti a*); Astri Sri Wariyanti b
a, b STIKes Mitra Husada Karanganyar Jl. Papahan, Tasikmadu, Karanganyar

## Abstrak
Ketidaksesuaian  kode  diagnosis  pada  pasien  JKN  akan  berpengaruh  terhadap  besaran  biaya  yang  akan diterima. Hasil observasi survei 10 Dokumen Pasien Rawat Inap menunjukkan ketidaktepatan pengkodean 5 (100%) DRM Pasien umum dan 2 (40%) DRM pasien JKN. Tujuan penelitian mengidentifikasi ketepatan kode  diagnosis  Pasien  Rawat  Inap  berdasarkan  ICD-10  di  Era-JKN.  Metode  penelitian mixed  methode (kuantitatif kualitatif), populasi 378 dengan besar sampel 57 masing-masing pasien umum dan JKN, tehnik simple  random  sampling .  Instrumen  penelitian checklist ,  Pedoman  wawancara.  Ketepatan  kode  diagnosis pasien umum 1 dokumen (2%), pasien JKN 18 dokumen (32%). Penentuan tarif pasien JKN di Puskesmas berpedoman  dari  jumlah  hari  perawatan  pasien.    Terdapat  perbedaan  Ketepatan  kode  diagnosis  antara pasien  Umum  dan  JKN  dengan  uji Chi  Square. Sebaiknya  Dokter  perlu  diberikan  pelatihan  tentang pengkodean  menggunakan  ICD-10  dan  diberikan  pengetahuan  tentang  kelengkapan  dokumen  Rekam Medis, perlu dilakuakan evaluasi database diagnosis dan kode diagnosis di database SIMPUS.
Kata kunci : kode diagnosis, Jaminan Kesehatan Nasional

## Abstract
[Accuracy  Of  Diagnosis  Codes  In  The  Era  Of  National  Health  Assurance] The  incompatibility  of  the diagnosis  code  on  JKN  patients  will  affect  the  amount  of  costs  to  be  received.  The  results  of  survey observations were 10 Inpatient Documents show inaccuracy of coding of 5 (100%) DRM common patients and  2  (40%)  DRM  of  JKN  patients.  The  aim  of  the  study  was  to  identify  the  accuracy  of  the  Inpatient diagnosis code based on ICD-10 in the JKN-Era. The research method was mixed methods, population 378 with 57 each of the general patients and JKN by simple random sampling technique. Research instrument checklist, interview guide. The accuracy of the diagnosis code for general patients is 1 document (2%), for JKN  patients is 18  documents  (32%).  The  determination  of JKN  patient rates at  the  PHC  is based  on the number of days of patient care. There is a difference in the accuracy of the diagnosis code between General and JKN patients with Chi Square Test. Doctors should be given training on coding using ICD-10 and the completeness of Medical Record documents, it is necessary to evaluate the diagnosis database and code in the SIMPUS database.
Key words : diagnosis code, JKN

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  kewenangan  seorang  perekam medis  yaitu  melaksanakan  sistem  klinis  dan kodefikasi  penyakit  yang  berkaitan  dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar(Kementrian Republik Indonesia,  2013).  Kodefikasi  penyakit  atau
pemberian  kode  adalah  penetapan  kode  dengan menggunakan  huruf  atau  angka  atau  kombinasi huruf  dan  angka.  Kegiatan  dan  tindakan  serta diagnosis  yang  ada  didalam  berkas  rekam  medis harus  diberi  kode  yang  benar,  maka  dari  itu  jika ada hal yang kurang jelas maupun ada yang tidak lengkap  petugas  koding  harus  komunikasikan terlebih dahulu dengan Dokter yang memberikan kode(Depkes, 2006).
*) Correspondence Author (Harjanti) ; e-mail: harjantimhk@gmail.com
Pelaksanaan  pemberian  kode  diagnosis seorang perekam medis membutuhkan alat bantu berupa International  Statistical Classification of Disease  and  Related  Health  Problems (ICD-10)  dari World  Health  Organitation (WHO).  Struktur  isi ICD-10 terdiri dari 3 (tiga) volume yaitu volume 1 berisi  tabular  list,  volume  2  berisi  buku  petunjuk dan volume 3 berisi indeks alphabet (Word Health Organitation, 2010).
Sejak diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional  (SJSN)  pada  tahun  2014  di  Indonesia, dalam  penentuan  tarif  pasien  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  menganut  pada  sistem  case  mix yaitu  pengelompokan  diagnosis  dan  prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama  dan  biaya  yang  mirip  atau  sama, pengelompokan  dilakukan  dengan  grouper  (JKN Kesehatan, 2004), (Depkes, 2014) .
Lima  (5)  Diagnosis  Pasien  Rawat  Inap  di Puskesmas Jumantono dengan jumlah kunjungan tertinggi  yaitu Thypoid  Fever,  Dyspepsia,  Fever, Gastroentritis  Acute,  Vertigo. Berdasarkan  hasil survei  10  Dokumen  Pasien  Rawat  Inap  yang terdiri  5  DRM  Pasien  Umum  dan  5  DRM  Pasien JKN,  ketidaktepatan  pengkodean  5  (100%)  DRM Pasien  Umum  dikarena  tidak  dilakukan pengkodean. Sedangkan Pasien JKN 2 (40%) DRM dinyatakan  tidak  tepat  dikarenakan  Kode Diagnosis  Thypoid  Fever  tidak  menggunakan kode  karakter  ke-4.  Sesuai  aturan  WHO  (2016) tentang  Klasifikasi  Penyakit  bahwa  Diagnosis Thypoid  Fever  dikode  A01.0  sedangkan Puskesmas menggunakan kode A01.
Ketidaksesuaian  pengkodean  berdampak terhadap besarnya klaim yang dibayarkan karena besarnya  biaya  klaim  tergantung  dari  kode diagnosis  yang  dimasukkan  ke  dalam  program INA-CBGs,  sehingga  ketidak  akuratan  kode diagnosis  ini  akan  membawa  dampak  besar terhadap pendapatan Pelayanan Kesehatan dapat mengalami  kerugian  akibat  ketidaksesuaian jumlah klaim yang dibayar dengan besaran biaya untuk suatu pelayanan (Utami, 2015).
Tujuan  penelitian  yaitu  mengidentifikasi ketepatan  kode  diagnosis  Pasien  Rawat  Inap berdasarkan ICD-10 di Era-JKN

## 2. Metode
Rancangan  penelitian  yaitu  Observasional menggunakan pendekatan mix method (kuantitatif  kualitatif).  Penelitian  dilaksanakan  di
Puskesmas  Jumantono  dengan  rentang  waktu April  sampai  Agustus  2020.  Populasi  yang digunakan  adalah  379  Dokumen  Rekap  Medis (DRM)  Pasien  Rawat  Inap  tahun  2019  dengan besar  sampel  30%  dari  total  populasi.  Jumlah sampel  sebanyak  114  yang  dibagi  menjadi  2 kelompok  sampel  DRM  pasien  Umum  dan  DRM Pasien  JKN.  Tehnik  sampling  dengan  tehnik simple  random  sampling. Instrumen  berupa checklist,
Pedoman wawancara. Tehnik pengumpulan dilakukan
dengan studi dokumentasi  dan  wawancara.  Pengolahan  data dilakukan  dengan  tahapan  editing,  skoring, prosesing  data  yang  telah  diberi  kode  dianalisis menggunakan  aplikasi  SPSS  Versi  17.  Analisis univariat  dan  bivariat  menggunakan  uji Chi- Square. Analisis  kualitatif  menggunakan  tehnik analisis interaktif

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  pengkodean  di  Puskesmas Jumantono dibedakan menjadi 2 yaitu pengkodean  pasien  umum  dan  pasien  JKN . Adapun  pelaksanaan  pengkodean  pasien  JKN adalah :
a. Membaca  diagnosis  pada  Ringkasan  Masuk dan Keluar
b. Membuka  Volume  1  berdasarkan  Organ Tubuh  dari  Diagnosis  pada  Ringkasan  dan Keluar
c. Hasil kode dicatat pada Ringkasan Masuk dan Keluar
d. Kode diagnosis dientry pada P-Care Hal  ini  sesuai  dengan  kutipan  wawancara berikut ini:
“ Dalam  melakukan  pengkodean  kita  tidak menggunakan  prosedur  penggunaan  ICD,  paling mudah  dengan  menentukan  dari  organ  tubuh. Itupun kita menggunakan hanya ICD 10 volume 1 yang langsung kode akhir, kecuali jika dicari benar2 tidak ada sangat jarang sekali.(Responden 1).
Pengkodean  tidak  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan  dalam  ICD-10  yang  menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengkodean dilakukan  dengan  melihat  ICD-10  Volume  3 ( alphabetical  Indeks )  untuk  menentukan  kode diagnosis melalui kondisi pasien dan mencocokan kesesuaian  kode  diagnosis  yang  dipilih  ke  dalam ICD-10  Volume  1  ( Tabular  List ).  Jika  sesuai  maka kode  diagnosis  tersebut  yang  dipilih,  jika  tidak
32% 68% Tepat Tidak Tepat
sesuai maka cari kembali kondisi yang lain dalam ICD-10  Volume  3.  (Word  Health  Organitation, 2010).
Pemberian  kode  diagnosis  pasien  Umum,
Dokter
mengkode diagnosis langsung menggunakan software berupa  Sistem  Informasi Manajemen
Puskesmas
(SIMPUS) yang
didalamnya  sudah  terdapat  database  diagnosis dan  kode  diagnosis.  Dokter  tidak  mencatat  kode diagnosis  pada  Formular  Ringkasan  Masuk  Dan Keluar.
Ketepatan Pengkodean di Puskesmas Jumantono  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  Tepat jika  sesuai  dengan  kode  ICD-10  dan  Tidak  Tepat jika  tidak  sesuai  dengan  kode  dalam  ICD-10. Dokumen yang digunakan sebanyak 57 dokumen. Berikut hasil studi dokumentasi keakuratan kode:
Grafik  1 .  Ketepatan  Kode  Diagnosis  Pasien Umum
Berdasarkan  grafik  1  diketahui  bahwa ketepatan pengkodean sebanyak 1 dokumen (2%) dan  ketidaktepatan  sebanyak  57  dokumen  (98%). Hal ini dikarenakan dokter sebagai pemberi kode tidak  menulis  di  Formulir  Ringkasan  Keluar Masuk  Pasien  tetapi  langsung  dientry  lewat aplikasi SIMPUS.
Contoh : Nama : Pasien 23 Diagnosis : Hypertension Kode DRM : - Kode ICD-10  : I10
Dokter  mempunyai  tugas  ganda  yaitu melaksanakan  pelayanan  pasien  di  Unit  Gawat
Darurat  dan  entry  data  Pasien  di  SIMPUS sehingga  tidak  ada  waktu  untuk  melengkapi Dokumen  Rekam  Medis.  Kelengkapan  pengisian berkas  rekam  medis  akan  memudahkan  tenaga kesehatan  lain  dalam  memberikan  tindakan  atau terapi  kepada  pasien.  Selain  itu  sebagai  sumber data pada bagian rekam medis dalam pengolahan data yang kemudian akan menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam menentukan  langkah-langkah  strategis  untuk pengembangan pelayanan
kesehatan.
Kelengkapan  dokumen  rekam  medis  salah satunya  ditinjau  dari  penulisan  diagnosis  dan kode diagnosis(Hatta, 2014) (A et al., 2018)
Grafik 2 . Ketepatan Kode Diagnosis Pasien JKN
Berdasarkan  grafik  2  diketahui  bahwa ketepatan  pengkodean  sebanyak  18  dokumen (32%)  dan  ketidaktepatan  sebanyak  39  dokumen (68%).  Ketidaktepatan  ini  dikarenakan  tidak terdapat kode karakter ke empat, salah kode, serta dokumen tidak terkode.
Pelaksanaan  pengkodean  di  Puskesmas Jumantono  dilakukan  oleh  Dokter  dikarenakan Puskesmas  tidak  memiliki  Perekam  Medis  di bagian  Unit  Rawat  Inap.  Sesuai  dengan  kutipan wawancara berikut ini:
“ Kendala  karena  yang  bisa  memasukkan  kode/ menentukan  kode  hanya  Dokter  dan  tidak  memiliki Perekam  medis  di  Unit  Rawat  Inap.  Penanggung jawab  rekam  medis  di  Rawat  Inap  berlatang  belakang Bidan,  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk mengkode ” (Responden 1)
Dokter sebagai
petugas pengkode merupakan salah satu faktor penyebab ketidaktepatan  dalam  pelaksanaan  pengkodea. Hal  ini  sesuai  dengan  (Agustine  &  Pratiwi,  2017)
2% 98% Tepat Tidak Tepat
dan  (Hastuti  &  Ali,  2019)  yang  menyatakan bahwa  pengkodean  yang  dilakukan  oleh  Dokter atau Perawat akan berpengaruh pada keakuratan kode diagnosis.
Pelaksana pengkodean menurut Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor. HK. 01.07/ MENKES/ 312/ 2020 tentang Standar
Profesi Perekam Mmedis dan Informasi
Kesehatan  pada  Bab  III    menyatakan  kompetensi inti perekam medis dan informasi Kesehatan salah satunya  yaitu  mampu  menetapkan  klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah Kesehatan  lainnya,  serta  prosedur  klinis  dengan tepat  sesuai  klasifikasi  yang  diberikan  di Indonesia,  yang  digunakan  untuk  statistik penyakit  dan  sistem  pembiayaan  fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2020).
Faktor  lain  penyebab  ketidakakuratan pengkodean  yaitu  instrument  yang  digunakan untuk  mengkode  bukan  ICD-10  melainkan  buku pintar. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan responden 2:
“Biasanya  memakai  buku  rekapan  yang  kita buat  berdasarkan  diagnosis  yang  sering  muncul  atau biasanya  kami  menyebutn ya  buku  pintar” (Responden 1).
Penggunaan  buku  rekapan  atau  sering disebut  buku  pintar  dapat  menyebabkan ketidaktepatan  dalam  pemilihan  kode  diagnosis. Hal  ini  sesuai  dengan  (Loren  et  al.,  2020)  yang menyatakan hasil studi dokumentasi  menyatakan bahwa ketidaktepatan dalam pengkodean disebabkan karena penggunaan buku pintar. Kepmenkes RI Nomor
844/MENKES/SK/X/2006  tentang  penetapan standar  kode  data  bidang  kesehatan,  ditetapkan bahwa International  Statistical  Classification  of Diseases  and  Related  Health  Problems (ICD-10) merupakan  acuan  yang  secara  nasional  di Indonesia  untuk  mengkode  diagnosis  di Puskesmas  dan  Rumah  Sakit.  (Kemenkes  RI, 2006).
Ketidaktepatan kode
dikarenakan penggunaan  kode  karakter  ke-4  dan  penentuan blok. Sebagai contoh penggunaan karakter ke-4:
Nama : Pasien 16 Diagnosis : Thypoid Fever
Informasi  penunjang:  Pusing,  mual, lemas, perut sakit
Kode DRM : A01 Kode ICD-10  : A01.0 Nama : Pasien 33 Diagnosis : Gastroenteritis Acute Informasi  penunjang:  Diare,  Perut  Sakit, Nyeri Tulang Ekor, Muntah,  Mual,  tes  darah normal Kode DRM : A09
Kode ICD-10  : A09.0
Pemberian  kode  tersebut  belum  tepat dikarenakan  menggunakan  kode  3  karakter.  Hal ini  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  dari petugas  pemberi  kode.  Maka  sebaiknya  perlu dilakukan  pembinaaan  dan  pelatihan  kepada Dokter  penentuan  diagnosis  dan  kode  diagnosis sesuai  dengan  ketentuan.  Jika  Sumber  Daya Manusia tidak memeliki pengetahuan maka dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan kode diagnosis.  Pelatihan  dan  pembinaan  yang dimaksudkan  yaitu  tentang  tatacara  mengkode, sarana  dan  prasarana  untuk  mengkode,  manfaat serta fungsi kode (Pramono & Nuryati, 2013).
Jika  petugas  sudah  memiliki  kemampuan tentang mengkode diharapkan mampu menentukan  kode  dengan  tepat,  laporan  yang dihasilkan  tepat  dan  keputusan  yang  diambil sesuai  kebutuhan.  Maka  angka  morbiditas  dan mortalitas  juga  menurun  (Harjanti  &  Ningtyas, 2018).
Penggunaan  karakter  ke-3  dikarenakan Dokter  merujuk  pada  aplikasi  SIMPUS  dimana kode  yang  tersedia  paling  banyak  adalah  kode  3 karakter.  Sebaiknya  database  penyakit  yang  ada di SIMPUS perlu dilakukan update diagnosis atau kode  sehingga  proses  pengkodean  sesuai  dengan perkembangan  yang  ada  pada  ICD-10  (Pramono & Nuryati, 2013).
Sub  kategori  4  karakter  paling  tepat digunakan  untuk  penentuan  kodefikasi  penyakit karena  menunjukkan  spesifitas.  A01  merupakan kode  3  karakter  untuk Thypoid dan Parathypoid Fever, padahal  ada  kode  karakter  ke  4  untuk thypoid  fever yang  lebih  spesifik  yaitu  A01.0 Thypoid  Fever .  Jadi  kode  akhir  yang  digunakan seharusnya A01.0 (Word Health Organitation , 2010).
Contoh penentuan blok adalah : Nama : Pasien 42 Diagnosis : Vertigo
Informasi  penunjang  :  Pusing  berputar,
panas , muntah Kode DRM
: H82
Kode ICD-10  : R42
Kode  H82*  adalah Vertiginous  Syndrome dimana  penyakit vertigo terjadi  karena  penyakit lain (dengan kode astrerisk/*), pada pemeriksaan penunjang  juga  tidak  disebutkan  apakah  pasien tersebut  punya  penyakit  penyebab  terjadinya vertigo.  Secara  kaidah  koding  kode asterisk tidak boleh  digunakan  sendiri  tanpa  dagger,  dan  tidak boleh  sebagai  diagnosis  utama.  Maka  kode  yang tepat adalah R42 Vertigo NOS.
Tabel 1 . Perbedaan Kode Diagnosis Pasien Rawat Inap Umum dan JKN
Pasien Tepat Chi-Square .000 a 10.140 a df 1 1 Asymp. Sig. 1.000 .001
Tabel  1  menggambarkan  hasil  uji  statistik perbedaan  kode  diagnosis  antara  Pasien  Umum dan  JKN  dengan  menggunakan  uji  statistik Chi Square diperoleh  akurasi  kode  diagnosis  pada pasien JKN cenderung tidak akurat dibandingkan pada pasien UMUM (p<0,001).
Kode  pasien  JKN  Puskesmas  Jumantono selain  ditulis  di  dokumen  rekam  medis  juga ditulis dalam e-claim yang nanti digunakan untuk keperluan  klaim.  Penulisan  kode  diagnosis berpengaruh  terhadap  klaim  yang  akan  diterima, jika kode tidak ditulis atau tidak tepat maka akan dilakukan  pengembalian  Klaim    JKN  Rawat  inap (Indawati, 2019).
Salah  satu  manfaat  Rekam  Medis  dapat digunakan  sebagai  petunjuk  dan  bahan  untuk menetapkan  biaya  dalam  pelayanan  Kesehatan pada  sarana  pelayanan  Kesehatan.  Catatan tersebut dapat digunakan sebagai bukti pembiayaan pasien (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006).
Kode  diagnosis  yang  digunakan  di Puskesmas tidak mempengaruhi perhitungan tarif pembayaran.  Jika  pasien  umum  perhitungan berdasarkan  hari  perawatan  dan  berapa  kali rujukan  ke  laboratorium  sedangkan  pasien  JKN
perhitungan  berdasarkan  jumlah  pemeriksaan perhari. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:
“ Penentuan  kode  itu  tidak  begitu  berpengaruh terhadap  tagihan  kita  merujuk  ke  diagnosis  penyakit karena kalau di Puskesmas lebih simpel. Diagnosis dan kode diagnosis sama tapi tarif yang dikeluarkan berbeda tergantung jumlah hari, berapa kali dia dirujuk ke lab. Jadi kode bukan patokan karena klaim kita bukan paket. Cuma ada perbedaan pasien umum dan JKN klo pasien umum dilihat berapa lama hari perawatan, rujuk lab dll tapi kalau JKN tarif perhari mau diperiksa berapa kali ya  hitungannya  dalam  satu  hari  berapa..  Jadi  dasar untuk  pemungutan  biayanya  itu  berbeda.  Jadi  untuk pengumutan biaya pasien umum mengacu pada aturan PERDA  sedangkan  untuk  Pasien  JKN  dari  aturan JKN.  Jadi  tarif  pasien  perhari  ada  yang  160,180,  200 kriterianya masing-masing dengan jumlah tenaga kerja setiap  tahunnya  nanti  akan  ada  evaluasi ”(Responden 2)
Selaras dengan hasil wawancara berikut ini: “Kalau  dengan JKN,  PPK  1  sistemnya  paket, tidak  menggunakan  kode,  jadi  penyakit  apapun  yang masuk PPK 1 diklaim sesuai seharinya berapa, adanya sistem  rujukan,  dr  JKN  sudah  menentukan  diagnosis yang  bisa  dirujuk  ke  PPK  2  atau  Rumah Sakit. ”(Responden 1) .
Penentuan tarif atau pembayaran pelayanan  Kesehatan  antara  pasien  JKN  di Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  berbeda.  Dalam menentukan tarif di Puskesmas bukan berdasarkan  Kode  Diagnosis  tapi  berdasarkan jumlah  hari  perawatan  pasien,  karena  sudah  ada aturan  dalam  sehari  pasien  JKN  akan mendapatkan  premi  dari  JKN.  Besaran  jumlah premi  dimasing-masing  Puskesmas  berbeda sesuai perjanjian dengan pihak Badan Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  (JKN).  Maka kode diagnosis tidak menjadi tolok ukur terhadap besar klaim yang akan diterima oleh Puskesmas.
Tentunya  berbeda  dengan  pelaksanaan  di Rumah  Sakit,  kode  diagnosis  dapat  berpengaruh pada pembayaran pelayanan kesehatan, pembayaran  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit menggunakan Sistem  casemix  Indonesia  Case  Base Group (INA  CBGs)  yaitu  suatu  pengklasifikasian dari  episode  perawatan  pasien  yang  dirancang untuk  menciptakan  kelas-kelas  yang  relatif homogen  dalam  hal  penggunaan  sumber  daya dengan  karakteristik  klinis  yang  sejenis.  Dengan
sistem  ini  rumah  sakit  akan  mendapatkan pembayaran  berdasarkan  rata-rata  biaya  yang dihabiskan  oleh  suatu  kelompok  diagnosis.  Kode diagnosis  harus  tepat,  akurat,  lengkap  sesuai dengan  kondisi  dan  tindakan  yang  diberikan kepada  pasien,  mendukung  hal  tersebut dibutuhkan kompetensi, tanggung jawab petugas koder sesuai dengan standar profesi rekam medis (Leonard, 2016).
Dampak  ketidaktepatan  pengkodean  yaitu untuk  pelaporan  Puskesmas,  yaitu  laporan  10 besar  penyakit  yang  berfungsi  sebagai  mutu puskesmas  dan  sebagai  proses  monitoring  dan evaluasi bagi manajemen. Jika laporan tidak tepat maka  kebijakan  yang  dilaksanakn  juga  tidak tepat.  Data  dan  informasi  puskesmas  yang meliputi data klasifikasi dan kodefikasi puskemas harus dimanfaatkan puskesmas untuk mendukung  manajemen  puskesmas,  deteksi wabah,  penyusunan  profil  puskesmas,  serta pelaporan  data  program  kesehatan  ke  Dinas Kesehatan (Kemenkes RI, 2019).

## 4. Simpulan dan Saran
Pelaksanaan  Pengkodean  di  Puskesmas Jumantono  dilakukan  dengan  hanya  melihat volume I ICD-10 dengan menggunakan kata kunci Organ  Tubuh.  Ketidaktepatan  kode  diagnosis pasien  umum  sebanyak  57  dokumen  (98%)  dan ketidaktepatan  kode  diagnosis  pasien  JKN sebanyak  39  dokumen  (68%).  Faktor  penyebab ketidaktepatan  kode  diagnosis  dikarenakan  yang mengkode Dokter, tidak menggunakan instrument  ICD-10  dengan  benar,  penggunaan buku Pintar, penggunaan  karakter ke-4 dan blok, tidak  dilakukan  pengkodean  pada  Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar. Penentuan besaran tarif pembayaran baik pasien umum ataupun JKN tidak  berdasarkan  kode  diagnosis.  Akurasi  kode diagnosis  pada  pasien  JKN  cenderung  tidak akurat  dibandingkan  pada  pasien  UMUM (p<0,001).  Sebaiknya  pengisian  kode  penyakit dilakukan  oleh  perekam  medis  puskesmas  atau diberikan  pelatihan  kepada  Dokter  tentang tatacara  pengkodean,  mengkode  menggunakan instrument  ICD-10,  Formulir  Ringkasan  Masuk Keluar  dilengkapi  kode  diagnosis  untuk menjamin  kelengkapan  dokumen  rekam  medis. Perlu  dilaksanakan  evaluasi data  base diagnosis dan kode diagnosis pada aplikasi SIMPUS.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  DRPM Ristekdikti  yang  telah  memberikan  dana  hibah. Pihak  Puskesmas  Jumantono  yang  memberikan ijin untuk dilaksanakan Penelitian.

## 6. Daftar Pustaka
A, R. A. H., A, A. A. M., A, R. A. M., A, S. A. S., & A,  N.  Q.  A.-H.  (2018).  Assessment  of  the documentation  completeness  level  of  the medical records in Basrah General Hospital. The  Medical  Journal  of  Basrah  University . https://doi.org/10.33762/mjbu.2018.159461 Agustine,  D.  M.,  &  Pratiwi,  R.  D.  (2017).
Hubungan  Ketepatan  Terminologi  Medis dengan  Keakuratan  Kode  Diagnosis  Rawat Jalan  oleh  Petugas  Kesehatan  di  Puskesmas Bambanglipuro  Bantul. Jurnal  Kesehatan Vokasional . https://doi.org/10.22146/jkesvo.30315 JKN  Kesehatan.  (2004).  Undang-Undang  No.  40 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional. Pemerintah RI . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324
.004 Depkes.  (2006). Pedoman  Penyelenggaraan  dan Prosedur  Rekam  Medis  Rumah  Sakit  di Indonesia Rev II Departemen Kesehatan RI 2006 . Depkes,  R.  (2014). Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs) . 50. HARJANTI, & Ningtyas, N. K. (2018). STRATEGI
KEAKURATAN
KODE
DIAGNOSIS
BERDASARKAN  METODE  SWOT. Jurnal Manajemen  Informasi  Kesehatan  Indonesia . https://doi.org/10.33560/.v6i1.186
Hastuti,  E.  S.  D.,  &  Ali,  M.  (2019).  Faktor-faktor yang  Berpengaruh  pada  Akurasi  Kode diagnosis  di  Puskesmas  Rawat  Jalan  Kota Malang.
Jurnal Kedokteran Brawijaya .
https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2019.030.03
.12
Hatta,  G.  R.  (2014). Pedoman  Manajemen  Informasi Kesehatan  di  Sarana  Pelayanan  Kesehatan .  UI- Press.
Indawati, L. (2019). Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian  Klaim  JKN  Rawat  Inap  Di RSUP  Fatmawati  Tahun  2016. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 7 (2),
113. https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i2.230 Kemenkes  RI.  (2006). Penetapan  Standar  Kode  Data Bidang Kesehatan (p. 7).
Kemenkes  RI.  (2019). eraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas . Kemenkes  RI.  (2020). Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. 312 tahun 2020 tentang Standar  Profesi  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan . 42.
Kementrian  Republik  Indonesia,  K.  R.  (2013). Penyelenggaraan  Pekerjaan  Perekam  Medis . 58 (2), 15 – 22. https://doi.org/10.1179/1743280412Y.00000
00001
Konsil  Kedokteran  Indonesia.  (2006). Manual Rekam Medis . Konsil Kedokteran Indonesia. Leonard,  D.  (2016).  Pengorganisasian  Klaim Pelayanan Pasien JKN di RSUP dr. M. Djamil Padang,  Menara  Ilmu,  X  (1)  November,  pp. 168  -  177. Menara  Ilmu , X (72),  168 – 177. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menar ailmu/article/view/34/17
Loren, E. R., Wijayanti, R. A., & ... (2020). Analisis Faktor  Penyebab  Ketidaktepatan  Kode Diagnosis  Penyakit  Diabetes  Mellitus  di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. J-REMI: Jurnal Rekam … .
Pramono,  A.  E.,  &  Nuryati,  -.  (2013).
KEAKURATAN
KODE

## DIAGNOSIS
PENYAKIT  BERDASARKAN  ICD-  10  DI PUSKESMAS  GONDOKUSUMAN  II  KOTA YOGYAKARTA. Jurnal  Manajemen  Informasi Kesehatan Indonesia .
https://doi.org/10.33560/.v1i1.58 Utami,  Y.  T.  (2015).  Hubungan  Pengetahuan Coder  Dengan  Keakuratan  Kode  Diagnosis Pasien  Rawat  Inap  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  Berdasarkan  ICD-10  Di  RSUD Simo Boyolali. Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan . Word  Health  Organitation.  (2010). International Stastical Clasification Of Disease Related Health Problem. Vol 1,2,3.