## IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA
Oleh:

## Irdlon Sahil 1
Abstract:  Lajnah  Bahtsul  Masail  NU  is  the  agency  which  is  in  charge  to solve fiqhiyyah problems that occur among NU members. In solving religious issues,  qauliy  ijtihad  is  still  being  used,  it  is  a  method  of  ijtihad  in  istinbat method to study the problems faced, then looking for the answers in the fiqh books from  the four madzhabs, by directly  referring  and to the sound of the text.  If  the  qauliy  method  can  not  be  implemented  because  the  texts  from kutub  muktarabah  from  the  four  madzhabs  were  not  found,  then  by  using what  is  so  called  ilhaqiy  method,  that  is قﺎـــــــــــﺣﻟا لﺋﺎــــــــــــــــﺳﻣﻟا ﺎـــــــــــــــھﺮﺋظﻧﺑ (equating the law of a case that has not been answered  by the book with a case that has been answered by the book ). Manhajiy method is a way  of  solving  religious  problem  which  was  reached  by  following  the  mind path  and  determined  norm  of  law  that  has  been  drafted  by  the  madzhab imam,  this  method  is  used  by  the  intellectual  NU  when  both  of  the abovementioned methods cannot be implemented.
Keywords: ijtihad, Nahdlatul Ulama

## A.  Pendahuluan
Syariat  Islam  adalah  aturan-aturan  Allah  SWT,  yang  diciptakan untuk  umat  Islam  yang  dimanifestasikan  oleh  para  mujtahid  dalam literatur  kitab-kitab  fiqh,  sebagai  pedoman    menuju  kehidupan  yang bahagia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Namun  dalam  kenyataannya produk-produk hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak mampu  menjawab  persoalan-persoalan  kontemporer  yang  sangat kompleks.  Oleh  karenanya,  tuntutan  untuk  melakukan  ijtihad  oleh  para intelektual/ahli hukum Islam akan semakin mendesak, baik ijtihad secara individual (fardi) seperti pada masa-masa klasik maupun kolektif (jama`i).
1 Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syaichona Cholil Bangkalan Madura.
Pada  zaman  modern  ini,  di  berbagai  negara  Islam,  praktek  ijtihad yang  kedua    (kolektif),  menjadi  kecenderungan  utama  dan  alternatif  bagi kebanyakan  para  ulama`  atau  ahli  yang  terhimpun  dalam  lembaga- lembaga  formal  yang  dibentuk  oleh  negara  atau  lembaga-lembaga  non formal dalam sebuah organisasi. Termasuk Lajnah Bahtsul Masail di bawah struktur  NU.  Lajnah  ini  merupakan  lembaga  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  persoalan-persoalan  fiqhiyyah  yang  terjadi  di  kalangan warga NU.

## B. Pembahasan
1.  Sejarah Singkat Lahirnya Nahdlatul Ulama` (NU)
Jam`iyyah  Nahdlatul  Ulama`  lahir  setelah  kaum  Wahabi  melalui pemberontakan yang mereka lakukan pada tahun 1925 berhasil menguasai seluruh daerah Hijaz, maka mereka mengubah nama negeri Hijaz dengan nama  Saudi  Arabia.  Dengan  dukungan  sepenuhnya  dari  raja  yang pertama,  Ibnu  Su`ud,  mereka  mengadakan  perombakan-perombakan secara  radikal  terhadap  tata  cara  kehidupan  bermasyarakat.  Tata kehidupan  keagamaan  ,  mereka  sesuaikan  dengan  tata  cara  yang  dianut Wahabi, antara lain adalah ingin melenyapkan semua batu nisan kuburan dan meratakannya dengan tanah.
Keadaan  tersebut    sangat  memprihatinkan  bangsa  Indonesia  yang banyak  bermukim  di  negeri  Hijaz,  yang  menganut  paham  Ahlu  Sunnah Wal  Jamaah,  dengan  memilih  salah  satu  dari  empat  madzhab.  Mereka sangat terkekang dan tidak mempunyai kebebasan lagi dalam menjalankan ibadah  sesuai  dengan  paham  yang  mereka  anut.  Hal  ini  dianggap  oleh bangsa Indonesia sebagai suatu persoalan yang besar.
Persoalan  tersebut  oleh  bangsa  Indonesia  tidak  dianggap  sebagai persoalan  nasional  bangsa  Arab  saja,  melainkan  dianggap  sebagai persoalan  internasional,  karena  menyangkut  kepentingan  umat  Islam  di seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu,  para  tokoh  ulama`  di  Jawa  Timur
menganggap penting untuk membahas persoalan tersebut. Dipelopori oleh KH.  Abdul  Wahab  Hasbulloh  dan  Hadratus  Syeh  KH.  Hasyim  Asy`ari, diadakan pertemuan di langgar (musholla) H. Musa Kertopaten Surabaya. Pada  pertemuan  tersebut  dilahirkan  satu  organisasi  yang  diberi  nama Comite Hijaz, yang anggotanya terdiri dari para tokoh tua dan para tokoh muda. 2 Semula  Comite  Hijaz  bermaksud  akan  mengirimkan  utusan  ke tanah  Hijaz  untuk  menghadap  raja  Ibnu  Su`ud.  Akan  tetapi  oleh  karena suatu  hal  pengiriman  utusan  ditangguhkan,  dan  sebagai  gantinya  hanya mengirimkan telegram kepada raja Ibnu Su`ud.
Pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1345 H, hari kamis, di Lawang  Agung  Ampel  Surabaya,  diadakan  pertemuan  yang  diprakarsai oleh  Comite  Hijaz  sebagai  realisasi  dari  gagasan  yang  timbul  pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini, lahirlah organisasi baru yang diberi nama “Jamiiyyah Nahdlatul Ulama`” 3 dengan susunan pengurus HB (Hoof Bestuur) sebagai berikut:
a. Rais Akbar
: Hadratus Syeh KH. Hasyim Asy`ari
b. Wakil Rais : KH. Said bin Shalih
c. Khatib awwal  : KH. Abdul Wahab Hasbulloh
d. Khatib Tsani : Mas H. Alwi Abdul Aziz.
Kehadiran  Jam`iyyah  Nahdlatul  Ulama`  dimaksudkan  sebagai organisasi  yang  dapat  mempertahankan  ajaran  Ahlu  Sunnah  Wal  Jamaah dari  segala  macam  intervensi (serangan)  golongan-golongan  Islam  di luar Ahlu  Sunnah  Wal  Jamaah  di  Indonesia  pasa  khususnya  dan  di  seluruh dunia  pada  umumnya,  dan  bukan  hanya  sekedar  untuk  menghadapi golongan Wahabi saja sebagaimana Comite Hijaz. Selain itu dimaksudkan sebagai  organisasi  yang  mampu  memberikan  reaksi  terhadap  tekanan-
2 http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-jamiyyah- nahdlatul-ulama.
3 Martin  Van  Bruinessen,  NU  (Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana Baru), Ter. Farid Wajidi, (Yogyakarta:LKIS, Cet I, 01,2008)  hal 13.
tekanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Belanda  kepada  umat  Islam  di Indonesia. 4

## 2. Sejarah Kemunculan Bahtsul Masail NU
Dokumen-dokumen yang menginformasikan kelahiran dan perkembangan lembaga bahtsul masail baik latar belakang, metode, obyek, maupun,  pelaku  sejarahnya  masih  sedikit.    KH.  Abdu  Aziz  Masyhuri pimpinan PP. Al-Aziziyah  Mambaul Ulum Denanyar Jombang,  salah  satu tokoh  pelaku  sejarah  dan  membukukan  sebagian  keputusan  Lembaga Bahtsul  Masail ,  mengakui  masih  minim  atau  jarangnya  warga  nahdliyin yang  mendokumentasikan  hal-hal  yang  berkaitan    dengan  aktivitas  NU. Hal  ini  karena  adanya  sikap  pragmatis  warga  nahdliyin,  artinya,  yang dipentingkan  adalah  hasilnya,  sedangkan  dokumen  lain  seperti  latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu, serta para ulama` yang  berperan  di  dalamnya  tidak  diarsipkan,  sehingga  yang  ada  sampai sekarang hanyalah hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail. 5
Namun  KH  Sahal  Mahfud  mempunyai  pendapat  yang  berbeda dengan  keterangan  di  atas  ia  mengatakan:  “secara  historis  forum  bahtsul masail telah muncul sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di  kalangan  pesantren  yang  melibatkan  kyai  dan  santri  yang  hasilnya diterbitkan  dalam  buletin  LINO  (Lailatul  Ijtima`  Nahdlatul  Oelama). Dalam LINO selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif  jarak  jauh  antar  ulama`.  Seorang  kyai  menulis  lalu  ditanggapi kyai  yang  lain,  begitu  seterusnya.  Dokumen  tentang  LINO  ini  pada keluarga (alm KH Abdul Hamid Kendal). Lewat LINO ini ayah  saya (KH Mahfudh  Salam)  saat  itu  bertentangan  dengan  Kyai  Murtadlo  Tuban, mengenai  hukum  menerjemahkan  khutbah  ke  dalam  bahasa  Jawa  atau
4 http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan-jamiyyah- nahdlatul-ulama
5 Prof. Dr. Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926- 1999 (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) 67
Indonesia. Itu bukan berarti tukeran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat  dan  saling  menghormati.  KH  Mahfudh  memperbolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kyai Murtadlo tidak. 6

## 3. Lajnah Bahtsul Masail dan Ijtihad NU
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  Lajnah  Bahtsul  Masail  dan Ijtihad NU (LBMNU), terlebih dahulu perlu dijelaskan hal-hal yang terkait dengan ijtihad itu sendiri sebagai kerangka dasar dalam penempatan posisi Lajnah Bahtsul Masail sebagai forum ijtihad NU.
a. Definisi Ijtihad
Diantara pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama ushul fiqh adalah  definisi  Al-Ghazali  (450-505).  Ia  mendefinisikan  ijtihad  sebagai berikut:
ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻻﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا ﺐﻠط ﻰﻓ ﮫﻌﺳو ﺪﮭﺘﺠﻤﻟا لﺬﺑ 7
Artinya: Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara`.
Pengertian di atas setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad, yaitu:
1. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijtihad merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu, maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
2. Seorang mujtahid, yang mengandung arti bahwa ijtihad hanya mungkin dan  boleh  dilakukan  oleh  orang  memenuhi  persyaratan  tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan sembarang orang.
3. Guna  untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang  hukum-hukum  syara` yang  mengandung  arti  bahwa  pencapaian  ijtihad  adalah  ketentuan
6 Dr.  H.M.  Djamaluddin  Miri,  Lc,  MA,  Ahkamul  Fuqaha  Solusi  Problematika Aktual  Hukum Islam,  Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul  Ulama (1926- 1999). (Surabaya:Lajnah Ta`lif Wan Nasyr (LTN) dan Diantama, Cet I, 01, 2005) hal X-XI
7 Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al-Ghazali,  al-Musthofa  min  `Ilm  al- Usul (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah, 1993) hal. 342
hukum  yang  menyangkut  tingkah  laku  manusia  dalam  kaitan  dengan pengamalan ajaran agama. 8
Al-Amidi (551-631) memberikan definisi ijtihad sebagai berikut:
ﮫﯿﻓ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﻦﻋ ﺰﺠﻌﻟا ﻦﻣ ﺲﺤﯾ ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻻا ﻦﻣ ﺊﯿﺸﺑ ﻦﻈﻟا ﺐﻠط ﻰﻓ غاﺮﻔﺘﺳا 9
Artinya:  Mencurahkan  segenap  kemampuan  guna  memperoleh  dugaan  kuat tentang sesuatu dari hukum syara` sampai batas dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya tersebut.
Ada dua hal penting yang dapat diambil dari definisi di atas, yaitu:
1. Dalam  memperoleh  dugaan  kuat,  artinya  semaksimal  apapun  usaha ijtihad  itu,  batas  perolehan  hukumnya  adalah  dugaan  kuat  saja,  yang boleh jadi benar atau bahkan salah.
2. Sampai  batas  merasa  tidak  mampu  melebihi  usahanya,  yang menegaskan  bahwa  ijtihad  itu  haruslah  merupakan  usaha  yang  telah mencapai  batas  maksimal  kemampuan  seorang  mujtahid  yang  tidak mungkin dilampauinya lagi.
Sementara A-Shaukani  (1172-1250 H)  mendefinisikan ijtihad  sebagai berikut:
طﺎﺒﻨﺘﺳﻻا ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻲﻠﻤﻋ ﻲﻋﺮﺷ ﻢﻜﺣ ﻞﯿﻧ ﻰﻓ ﻊﺳﻮﻟا لﺬﺑ
10
Artinya:  Mengerahkan  segenap  kemampuan  guna  memperoleh  hukum  syara` yang bersifat praktis  dengan cara istimbat .
Dalam definisi di atas ada satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu  dengan  cara  istimbat,  yang  artinya  mengkaji  dan  mendalami  makna suatu  lafald  yang  dikeluarkan/ditetapkan  hukumnya.  Ini  berarti  usaha menetapkan  hukum  dari  suatu  nash  yang  secara  jelas  telah  menunjukkan suatu hukum tidak bisa dinamakan ijtihad.
8 Prof.  Dr.  Ahmad  Zahro,  Tradisi  Intelektual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa`il  1926-
1999 (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal. 97
9 Saifuddin  Abi  al-Hasan  al-Amidi,  al-Ihkam  fi  Usul  al-Ahkam  (Bairut:  Dar  al- Fikr, 1981) hal 3/204.
10 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shaukani, Irshad al-Fukhul (Bairut Dar al-Fikr) hal. 250
Dari tiga definisi tersebut di atas dapat dirangkum komponen pokok dari ijtihad, yaitu:
1. Ijtihad adalah suatu usaha maksimal
2. Ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli
3. Wilayah ijtihad adalah hukum syara`
4. Ijtihad harus ditempuh melalui cara istimbat
5. Status hukum dari hasil ijtihad adalah dzanny (bersifat dugaan). 11

## b. Pembagian Ijtihad
Ijtihad  dapat  dibagi  menjadi  berbagai  macam  bagian  ditinjau  dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi cakupan bidang  yang  menjadi obyeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
1. Ijtihad  kully  (menyeluruh)  yaitu  ijtihad  yang  merupakan  satu  kesatuan utuh  yang  tidak  dapat  di  bagi-bagi  atau  dipisah-pisah.  Al-Shaukani cenderung memilih  pendapat ini, karena  seseorang  yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah, berarti juga tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah yang lain. Sedangkan ilmu ijtihad itu berkaitan satu sama lainnya serta saling memberi dan menerima. 12
2. Ijtihad  juz`iy  (sebagian)  yaitu  bahwa  ijtihad  merupakan  sesuatu  yang dapat dibagi. Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang alim itu bisa saja mencapai derajat mujtahid pada sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa  yang  mengetahui  cara  mencari  dalil  dengan  menggunakan  qiyas boleh  baginya  berfatwa  dalam  masalah-masalah  qiyas,  walaupun  ia kurang  menguasai  Hadits. 13 Pendapat  Al-Ghazali  ini  diikuti  oleh sebagian  ulama`,  di  antaranya  ialah  Al-Shafi`iy  Al-Hindy  dan  Ibnu Daqiq  Al-Id  (625-702  H).  Bahkan  Ibnu  Daqiqi  Al-Id  mengatakan pendapat  Al-Ghazali  adalah  pendapat  yang  terbaik,  karena
11 Prof. Dr. Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926-
1999 (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal. 98-99
12 Al-shaukani, Irshad al-Fukhul, hal 255
13 Al-Ghazali, al-Musthofa, hal. 345
memungkinkan  memberi  perhatian  pada  suatu  cabang  di  antara cabang-cabang  fiqh,  sehingga  dapat  mengetahui  sumber  hukumnya, yang begitu memungkinkan untuk dilakukan ijtihad. 14
Dilihat  dari  segi  orientasi  (perhatian  dan  kecenderungan)  mujtahid melakukan  ijtihad  untuk  memutuskan  suatu  masalah,  ijtihad  dapat  di golongkan menjadi dua, yaitu:
1. Ijtihad  tradisional  yaitu  ijtihad  yang  dalam  penggalian  dan  penetapan hukumnya  lebih  berorientasi  pada  ungkapan-ungkapan  tersurat  dalam al-Qur`an  maupun  Hadits.  Pelaku  ijitihad  seperti  ini  populer  dengan sebutan ahl al-Hadits atau juga disebut tekstualis.
2. Ijtihad  rasional  yauti  ijtihad  yang  dalam  pengkajian  dan  penetapan hukumnya  lebih  beriorentasi  pada  pendayagunaan  nalar.  Hal  ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum syara` merupakan sesuatu yang dapat ditelaah substansinya dengan memperhatiakan aspek-aspek kemaslahatan.  Mujtahid  kelompok  ini  bisa  disebut  ahl  ra`iy  atau kontekstualis. 15
Bila  dilihat  dari  sudut  pandang  jumlah  pelakunya,  ijtihad  dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ijtihad  fardy  (individual),  yaitu  ijtihad  yang  dilakukan  secara  mandiri dan sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan  hukum  suatu  masalah  maupun  dalam  kaitan  proses pengambilan  keputusannya.  Mujtahid  jenis  ini  saat  ini  sangat  jarang karena  pada  diri  seseorang  mujtahid  fardy  harus  terdapat  beberapa disiplin ilmu yang memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad.
2. Ijtihad  jama`iy  (kolektif)  yaitu  ijtihad  yangdilakukan  secara  bersama- sama  oleh  sekelompok  mujtahid  (ahli)  dengan  prestasi  keahlian  yang berbeda.  Ijtihad  jenis  ini  banyak  mungkin  dan  dilakukan  saat  ini  guna menutupi  kekurangan/kelemahan  pada  diri  masing-masing  mujtahid
14 Al-Shaukani, Irshad al-Fukhul, hal 255
15 Prof. Dr. Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa`il 1926- 1999 (LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX, 2004) hal 104-105
(ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang memadai. 16
Ditinjau dari segi metode, menurut Ma`ruf Al-Dawalibi yang dikutip Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Ijtihad bayaniy, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum- hukum  syara`  dengan  cara  mendasarkan  argumentasi  langsung  pada buny nash syara` (al-Qur`an dan al-Sunnah)
2. Ijtihad  qiyasiy,  yaitu  ijtihad  yang  dilakukan  untuk  menetapkan  hukum syara`  mengenai  masalah-masalah  baru  yang  tidak  terdapat  dalam  al- Qur`an maupun Sunnah dengan cara mengqiyaskannya kepada sesuatu yang sudah ada ketetapannya dalam nash syara`.
3. Ijtihad istislahiy, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara` terhadap masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam al- Qur`an  maupun  Hadits  dengan  cara  penalaran  yang  didasarkan  pada asas kemaslahatan.
Sedangkan  kalau  dikaitkan  dengan  materi  atau  objek  yang  akan menjadi sasaran kajian, maka ijtihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Ijtihad intiqa`iy atau tarjihiy, yaitu ijtihad yang dilakukan mujtahid (ahli) dengan  menelaah  pendapat  para  ulama`  terdahulu  mengenai  suatu permasalahan  yang  tertulis  dalam  berbagai  kitab,  kemudian  memilih dan  menentukan  pendapat  yang  lebih  kuat  dalil  dan  argumentasinya,
serta lebih sesuai dengan kondisi di sekitarnya.
2. Ijtihad  insha`iy    atau  ibtida`iy,  yaitu  ijtihad  yang  dilakukan  mujtahid (ahli) untuk menetapkan suatu keputusan hukum mengenai persoalan- persoalan baru yang belum diselesaikan oleh para mujtahid terdahulu. 17
16 Muhammad Ali Hasbulloh, Usul al-Tashri` al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr) hal 107-108
17 Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami (Damaskus; Dar Fikr: 1986) hal 1040-1041.

## c.  Metode Ijtihad
Muhammad  Salam  Mudhkur  membagi  metode  ijtihad  menjadi  tiga macam, yaitu metode qiyasiy, bayaniy, dan istislahiy. 18

## 1. Metode Bayaniy
Metode  ijtihadi  bayaniy  adalah  suatu  cara  istimbat  (penggalian  dan penetapan  hukum)  yang  bertumpu  pada  kaidah-kaidah  lughawiyyah (kebahasaan)  atau  makna  lafald. 19 Metode  ini  membicarakan  cara pemahaman  suatu  nash,  baik  al-Qur`an  maupun  al-Sunnah,  dari berbagai  aspek  yang  mencakup  makna  lafald  sesuai  bentuknya  (am: umum,  khas:  khusus,  mutlaq:  tak  terbatas,  muqayyadah:  terbatas,  amr; perintah,  nahiy:  larangan,  mushtarak:  bermakna  ganda),  makna  lafald sesuai  pemakaiannya  (haqiqah:  makna  asal/sebenarnya,  majaz:  bukan arti sebenarnya), analisis lafald sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna  (muhkam,  mufassar,  nash,  dan  dhahir,  atau  mutashabih,  mujmal, mushkil, dan  khafiy)  dan  analisis  dalalah  suatu  lafald  yang  menurut ulama` hanafiyah  ada empat macam dalalah, yaitu al-ibarah,  al-isyariyah, al-dalalah,  al-iqtida `.  Sedangkan  menurut  ulama`  Malikiyah,    Syafi`iyah dan Hanabilah ada dua macam, yaitu mantuq dan mafhum, yang masing- masing  terbagi  menjadi  dua,  yakni  mantuq  sarih  dan  ghairu  sarih,  serta mafhum muwafaqah dan mukhalafah. 20
2. Metode Qiyasiy
Metode  ijtihadi  qiyasiy  adalah  suatu  istimbat  hukum  dengan menyamakan  sesuatu  yang  belum  diketahui  hukumnya  melalui  nash (baik  al-Qur`an  dan  as-Sunnah)  dengan  sesuatu  yang  sudah  ada ketentuan  hukumnya  karena  ada  sifat-sifat  yang  mempersatukan keduanya.  Dalam  pelaksanaannya,  metode  ini  membutuhkan terpenuhnya  empat  unsur,  yaitu  kejadian  yang  sudah  ada  nashnya
18 Muhammad Salam Madhkur, Al-Ijtihaf fi al-Tashri al-Islamy (Dar al-Nahdah al-Ilmiyah,
1984) hal 42-49
19 Muhammad Ali Hasbullah, Usul al-Tashri al-Islamy (Bairut Dar al-Fikr) hal 173
20 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, hal 112-113
(asli),  kejadian  baru  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  (far`)  sifat- sifat  husus  yang  mendasari  ketentuan  hukum  (illat)  dan  hukum  yang diletakkan  pada  kejadian  atau  peristiwa  yang  sudah  ada  nashnya (hukum  al-asl)  termasuk  dalam  kategori  metode  qiyasiy  adalah  istihsan, yaitu beralih dari suatu hasil qiyas  yang lebih kuat pada hasil yang lain yang  tidak  kuat,  atau  mentakhsis  hasil  qiyas  lebih  kuat  dengan  hasil qiyas lain yang tidak kuat. 21
Hamid  Hasan  mengutip  al-Sarakhsiy  menjelaskan  bahwa  istihsan  pada hakikatnya  melakukan  dua  kajian  qiyas.  Hasil  kajian  yang  pertama cukup  jelas  kaitannya  dengan  asal  tapi  kurang  relevan  dengan kebutuhan  masyarakat.  Dalam  rangka  mencari  yang  terbaik  (istihsan), mujtahid  beralih  dari  hasil  qiyasiy  pertama  kepada  hasil  qiyasiy  yang kedua. 22 Hal  ini  dilakukan  demi  memenuhi  kebutuhan  riil  masyarakat yang sesuai dengan asas kemaslahatan.
3. Metode Istislahiy
Metode ijtihad istislahiy adalah istimbat hukum mengenai suatu masalah yang  bertumpu  pada  dalil-dalil  umum,  karena  tidak  adanya  dalil mengenai  masalah  tersebut  dengan  berpijak  pada  asas  kemaslahatan yang  sesuai  dengan  maqasid  al-syari`ah  (tujuan  pokok  syari`ah  Islam), hajiyat (penting),  tahsiniyat  (penunjang).  Beberapa  metode  dapat dikategorikan  sebagai  metode  istislahiy  adalah  al-masalah  al-mursalah (kemaslahatan  yang  tidak  terdapat  acuan  nashnya  secara  eksplisit), istishab (pada  dasarnya segala  sesuatu itu  hukumnya  boleh), bara`ah  al- dimmah (pada  dasarnya  seseorang  itu  tidak  terbebani  hukum,  yang populer  dengan  istilah  asas  praduga  tidak  bersalah),  sadd  al-dhari`ah (menutup  jalan  yang  menuju  terjadinya  pelanggaran  hukum),  dan  urf (adat kebiasaan yang baik).
21 Abd  Wahhab  Khallaf,  Masadir  al-Tasyri`  al-Islamiy  fi  ma  la  Nassa  fih  (Dar Qalam, 1970)
22 Husain Hamid Hasan, Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy (Bairut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971) hal 587
Untuk  dapat  melaksanakan  metode  ijtihadi  istislahiy  ada  beberapa persyaratan yang harus di penuhi, yaitu:
a) Maslahah harus bersifat pasti dan bukan stereotype (klesi)
b) Kemaslahatan  harus  menyangkut  hajat  orang  banyak  dan  bukan pribadi atau golongan tertentu saja.
c) Tidak  berujung  pada  terabaikannya  prisip-prinsip  yang  telah ditetapkan dalam al-Qur`an dan al-Sunnah. 23

## 4. Metode Istimbat Hukum Lajnah Bahtsul Masa`il NU
Dalam memahami Islam, NU terkesan sangat hati-hati dan tidak mau memecahkan  persoalan  keagamaan  yang  dihadapi  dengan  merujuk langsung kepada nash al-Qur`an maupun al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari  pandangan  bahwa  mata  rantai  perpindahan  ilmu  agama  Islam  tidak boleh  terputus  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Yang  dapat dilakukan  adalah  menelusuri  mata  rantai  yang  baik  dan  sah  pada  setiap generasi. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian besar persoalan keagamaan  yang  dibahas  dan  ditetapkan  keputusan  hukumnya  oleh Lajnah  Bahtsul  Masa`il.  Tradisi  bermadzhab  ini  dilestarikan  melalui lembaga  pendidikan  pesantren  yang  berada  dibawah  naungan  NU.  Oleh karena  itu  sikap  dan  pandangan  yang  demikian  dalam  memahami  dan menafsirkan  ajaran  Islam,  para  pengamat  sering  menyebut  dan mengelompokkan NU dalam golongan Islam tradisional. 24
Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad. Tetapi yang dikehendaki  bahwa  ijtihad  hanyalah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang memenuhi  persyaratan  sebagai  mujtahid.  Sedangkan  orang-orang  yang memiliki  ilmu  agama  mendalam  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan mujtahid,  lebih  baik  taqlid  kepada  ulama`  yang  memiliki  kemampuan
23 Ali  Yafi,  Konsep-Konsep  Istislah,  Istislah  dan  Masalah  al-Ammah”  dalam Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah  (Jakarta:  Yayasan  Paramadiana,  1994)  hal
366-367
24 Ahmad Zahro,Tradisi Intelektual NU, hal 115-116
berijtihad  karena  telah  memenuhi  persyaratannya.  Bagi  NU  taqlid  tidak hanya  berarti  mengikuti  pendapat  orang  lain  tanpa  mengerti  dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pemikiran Imam madhab dalam menggali hukum. 25 Faham  taqlid  bermadhab,  menurut  Sa`id  Aqil  Al-Munawwar sangat  erat  kaitannya  dengan  tradisi  intelektual  pesantren.  Transisi  ilmu pesantren  berlangsung  melalui  pengajian  kitab  kuning.  Kitab-kitab  fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus. Transmisi ilmu seperti ini diyakini memberikan jaminan  untuk  memperoleh  kemurnian  ajaran  dari  sumbernya  yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka  pemikiran  bermadhab. 26 Jadi,  dalam  menyelesaikan  suatu masalah,  Lajnah  Bahtsul  Masa`il  tidak  menggunakan  istilah  ijtihad  yang diyakini  hanya  layak  bagi  ulama`  mujtahidin  terdahulu,  melainkan memakai  istilah  istinbat  hukum  dengan  pendekatan  madhaby.  Artinya ulama  yang  tergabung  dalam  Lajnah  Bahtsul  Masa`il  memecahkan persoalan  keagamaan  yang  dihadapi warga NU dengan  berorientasi pada madhab-madhab fiqh yang dibatasi pada fiqh empat madhab.
Dalam mengaplikasikan pendekatan madhabiy Lajnah Bahtsul Masa`il mempergunakan  tiga  macam  metode  istinbat  hukum  yang  diterapkan secara berjenjang, namun sebelum pemaparan tentang tiga metode istinbat hukum  tersebut  terlebih  dahulu  membahas  prosedur  pembahasan  dan penyaringan  masail  diniyyah  waqi`iyyah  (persoalan-persoalan  keagamaan yang terjadi) di lingkungan jam`iyyah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
a. Penerimaan  masail  waqi`iyah  dari  tingkatan  organisasi  di  bawahnya, perorangan atau kelompok masyarakat.
b. Masa`il  yang  diajukan  biasanya  sudah  pernah  dibahas  dalam  forum bahtsul  masa`il  di  tingkat  bawah,  namun  belum  pernah  terpecahkan (mauquf) atau belum terjawab dengan jawaban yang memuaskan.
25 Mahfudh Shiddiq, Khittah Nahdiyyah (Surabaya: Balai Buku, 1980), hal 36-41
26 KH.  Said  Aqil  Husain  al-Munawwar,  Pintu  Ijtihad  Terbuka  dalam  Kerangka Pemikiran Madhab, Warta NU. No. 37, Th, VII (Maret, 1991), hal 6.
c. Identifikasi dan penyeleksian masail guna memilih dan memilah masail yang akan dibahas dalam majlis pembahasan.
d. Pembahasan  masail  dengan  merujuk  pada  kitab-kitab  klasik  maupun mu`asharah yang  ditulis  oleh  madzhab  empat  khususnya  madzhab Syafi`i.
e. Jawaban  masail  beserta  argumentasi  dan  kitab  rujukannya  dipandu pimpinan sidang dan pengawasan tim perumus dan dewan tasheh.
f. Pimpinan sidang menyimpulkan rumusan jawaban sesudah mempertimbangkan  hasil  analisa  jawaban  oleh  tim  perumus  dan selanjutnya  ditawarkan  kepada  peserta  bahtsul  masa`il  guna mendapatkan persetujuan.
g. Rumusan jawaban sedapat mungkin dilengkapi dengan dalil al-Qur`an beserta tafsirnya dan al-Hadits beserta syarahnya.
h. Rumusan  jawaban  yang  telah  mendapat  persetujuan  lalu  dimintakan tasheh dari dewan tasheh terdiri dari para ulama`/kyai di jajaran Syuriah.
Adapun ketiga metode istinbat hukum yang di tetapkan oleh Lajnah Bahtsul Masa`il adalah sebagai berikut:
a. Metode Qauliy
Metode  ini  adalah  suatu  cara  istinbat  hukum  yang  digunakan ulama`/intelektual  NU  dalam  LBM  dengan  mempelajari  masalah  yang dihadapi,  kemudian  mencari  jawabannya  pada  kitab-kitab  fiqh  empat mazdhab,  dengan  mengacu  dan  merujuk  secara  langsung  pada  bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi  dalam  lingkup  mazdhab  tertentu.  Walaupun  penerapan  metode  ini sudah  berlangsung  sejak  lama,  yakni  sejak  pertama  kali  dilaksanakan bahtsul  masa`il  (1926),  namun  hal  ini  baru  secara  eksplisit  dinyatakan dalam  keputusan  Munas  Alim  Ulama`  di  Bandar  Lampung  (21-25  Juni 1992).
Untuk  menjawab  masalah  yang  jawabannya  cukup  dengan menggunakan  ibarat  kitab,  dan  dalam  kitab  tersebut  hanya  ada  satu
qaul/wajah,  maka  yang  ada  dalam  ibarah  kitab  itulah  yang  di  gunakan sebagai  jawaban.  Bila  dalam  menjawab  masalah  masih  mampu  dengan menggunakan  ibarat  kitab,  tetapi ternyata  ada  lebih  dari  satu qaul/wajah maka  dilakukan  taqrir  jama`iy  yang  berfungsi  untuk  memilih  satu qaul/wajah.
Adapun  prosedur  pelaksanaan  metode  qauliy  adalah  sebagaimana dijelaskan  dalam  keputusan  munas  Bandar  Lampung  bahwa  pemilihan qaul/wajah  ketika  dalam  satu  masalah  dijumpai  beberapa  qaul/wajah dilakukan  dengan  memilih  salah  satu  pendapat  dengan  ketentuan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan; atau yang lebih kuat.
Sedapat  mungkin  dengan  melaksanakan  ketentuan  Muktamar  I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
1. Pendapat yang disepakati al-Syaikhain (Imam al-Nawawi dan al-Rafi`i).
2. Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi.
3. Pendapat yang di pegang oleh al-Rafi`i saja.
4. Pendapat yang didukung oleh manyoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
6. Pendapat ulama yang paling wara`. 27
Contoh  penerapan  metode  qauliy  adalah  keputusan  Muktamar  I (Surabaya, 21-23 September 1926). 28 S (soal): Bolehkah menggunakan hasil zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok (asrama) karena itu semua  termasuk  “sabilillah”  sebagaimana  kutipan  Imam  al-Qaffal?  J (jawab):  Tidak  boleh.  Karena  yang  di  maksud  “sabilillah”  ialah  mereka yang  berperang  dalam  sabilillah.  Adapun  kutipan  Imam  al-Qaffal  itu adalah  lemah  (Keterangan:  dari  kitab  Rahmatul  Ummah  dan  Tafsir  al- Munir juz I).
27 KH. A. Aziz. Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press), hal 364-367
28 Abu Hamdan  Abd Djalil Khamid  Kudus,  Ahkam al-Fuqaha`, juz I  (Semarang: Toha Putra), hal 9

## b. Metode Ilhaqiy
Adapun  metode  qauliy  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak  dapat ditemukan  jawaban  tekstual  dari  suatu  kitab  mu`tabar,  maka  dilakukan apa  yang  disebut ﺎھﺮﺋﺎﻈﻨﺑ  ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا  قﺎﺤﻟا yakni,  menyamakan  hukum  suatu kasus/masalah  yang  belum  dijawab  oleh  kitab  (belum  ada  ketetapan hukumnya)  dengan  suatu  kasus  yang  sudah  dijawab  oleh  kitab  (yang sudah  ada  ketetapan  hukumnya),  atau  menyamakan  dengan  pendapat yang  sudah  “jadi”. 29 Sama  dengan  metode  qauliy,  metode  ini  secara operasional  juga  telah  diterapkan  sejak  lama  oleh  para  ulama  NU  dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga nahdliyyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode ilhaqiy.
Namun secara eksplisit dan resmi metode ilhaqiy baru terungkap dan dirumuskan  dalam  Munas  Bandar  Lampung  yang  mengatakan  bahwa untuk  menyelesaikan  masalah  yang  tidak  ada  qaul/wajah  sama  sekali, maka dilakukan prosedur ﺎھﺮﺋﺎﻈﻨﺑ ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا قﺎﺤﻟا secara ijmaliy oleh para ahlinya.
Adapun prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut:  mulhaq  bih  (sesuatu  yang  belum  ada  ketetapan  hukum),  mulhaq alaih (sesuatu  yang  sudah  ada  ketetapan  hukum),  wajah  ilhaq  (faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan hulhaq alaih) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq ) yang ahli. 30
Metode  ilhaq  dalam  prakteknya  menggunakan  prosedur  dan persyaratan  mirip  qiyas,  karenanya  dapat    juga  dinamakan  qiyasiy  versi NU.  Ada  perbedaan  antara  qiyas  dan  ilhaq,  yaitu  kalau  qiyas  adalah menyamakan  hukum  sesuatu  yang  belum  ada  ketetapannya  dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur`an dan al-Hadits. Sedangkan  ilhaq  adalah  menyamakan  hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan
29 KH. A. Aziz. Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, hal 364
30 Ibid, hal 135-137.
hukumnya  berdasarkan  teks    suatu  kitab  (mu`tabar).  Apakah  hal  itu diperbolehkan  atau  tidak,  lantaran  adanya  kemungkinan  ilhaq  terjadi terhadap qiyas manakala teks suatu kitab itu ternyata hasil qiyas, memang masih  terjadi  perdebatan.  Akan  tetapi  ulama  NU  berketepatan  demikian tentunya  dengan  pertimbangan  sejauh  mungkin  menghindari  ilhaq terhadap teks suatu kitab yang merupakan hasil produk qiyas. 31
Contoh  metode  penerapan  metode  ilhaqiy  adalah  apa  yang  di putuskan  dalam  mu`tamar  II  (Surabaya,  9-11  Oktober  1927). 32 Mengenai hukumnya  jual  beli  petasan:    S  (soal):  Sahkah  jual  beli  petasan  (mercon) untuk merayakan hari raya atau penganten dan lain sebaginya? J  (jawab): Jual  beli  tersebut  hukumnya  sah.  Karena  ada  maksud  baik,  ialah  adanya perasaan  menggembirakan  hati  dengan  suara  petasan  tersebut. Keterangan dalam kitab:
1)  I`anah al-Thalibin juz III/70.
) ﮫﻓﺮﺻﺎﻣاو ﮫﻟﻮﻗ ( مﺮﺤﻣ ﻰﻓ ﮫﻗﺎﻔﻧا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻮھو لﺎﻤﻟا يا ) ﺮﯿﺨﻟا هﻮﺟوو ﮫﻟﻮﻗ ( ﺔﻗﺪﺼﻟا ﻰﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ
صﺎﺧ ﻰﻠﻋ مﺎﻋ ﻒﻄﻋ ) ﮫﺑ ﻖﯿﻠﺗ ﻻ ﻰﺘﻟا ﮫﻟﻮﻗ ( ﮫﻠﺒﻗ ﺔﺛﻼﺜﻠﻟ ﺔﻔﺻ ) ﺮﯾﺬﺒﺘﺑ ﺲﯿﻠﻓ ﮫﻟﻮﻗ ( ﺢﺻﻻا ﻰﻠﻋ يا
ﻚﻟذ ﻰﻓ ﮫﻟ نﻻ
ذﺬﻠﺘﻟا ﻮﻟ بﻮﺜﻟا ﻮھو  ﺎﺤﯿﺤﺻ ﺎﺿﺮﻏ . ﻰﻓ ﺮﯿﺧ ﻻ ﺎﻤﻛ ﺮﯿﺨﻟا ﻰﻓ فﺮﺳ ﻻ اﻮﻟﺎﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو فﺮﺴﻟا ) ﻦﯿﺒﻟﺎﻄﻟا ﺔﻧ ﺎﻋا ( ز

## 2.  Al-Bajuriy 652-654 bab perdagangan
)
ةﺪھﺎﺸﻣ  ﻦﯿﻋ  ﻊﯿﺑ ( ﺮﺿﺎﺣ  يا ) ﺰﺋﺎﺠﻓ (
اروﺪﻘﻣ  ﮫﺑ  ﺎﻌﻔﺘﻨﻣ  اﺮھﺎط  ﻊﯿﺒﻤﻟا  نﻮﻛ  ﻦﻣ  طوﺮﺸﻟا  تﺪﺟواذا
ﯾﻻﻮﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻗ ﺎﻌﻠﻟ ﮫﻤﯿﻠﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﺔ ) يرﻮﺟﺎﺒﻟا .(

## 3.  Al-jamal `ala fath al-wahhab juz III/24
ﻞﯿﻟد مﺎﯿﻗ مﺪﻌﻟ تﺎﺣ ﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣﻮھ ذا ﮫﺑﺮﺷ ﻮھو ﮫﻟ ىﺮﺘﺸﯾ يﺬﻟا ﮫﺟﻮﻟﺎ ﻓ ﮫﺑ ﻊﻔﺘﻨﻣ ﮫﻧا ﻞﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻖﺤﻟاو
ﮫﯿﻠﻋو  ﮫﺘﻣﺮﺣ  ﻰﻠﻋ  ﻲﻨﺒﻣ  ﺦﯿﺸﻟا  ﺔﯿﺷ  ﺎﺣ  ﻰﻓ  ﺎﻣ  ﻞﻌﻟو  حﺎﺒﻣ  ﮫﺟو  ﻰﻓ  ﮫﺑ  عﺎﻔﺘﻧا  ﮫﯿطﺎﻌﺘﻓ  ﮫﺘﻣﺮﺣ  ﻰﻠﻋ
و ﻞﯿﻠﻘﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﯿﻓ ﻊﺟاﺮﯿﻠﻓ هﺎﻧ ﺮﻛذ ﺎﻤﻣ ﻢﻠﻋ ﺎﻤﻛ ﺮﯿﺜﻜﻟا .
31 Ahmad Zahro,Tradisi Intelektual NU, hal 121-122
32 Abu Hamdan Abd Djalil Khamid Kudus, Ahkam al-Fuqaha`, juz II, hal 24-25
Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada  yang  menyebut  secara  jelas  mengenai  dalil-dalil  dan  menggunakan petasan  dalam  bahasa  arab  disebut ﮫﻗﻮط  ﺮﻄﻟا dan ﺔﻌﯿﻗﺮﻔﻟا .  yang  jelas  adalah uraian  singkat  mengenai  hukum  bolehnya  mentasarrupkan  harta  untuk kebaikan  dan  kesenangan,  sahnya  menjual  benda-benda  yang  dapat dihadirkan  asal  suci  dan  bermanfaat  (al-Bajuriy),  dan  bolehnya  membeli dan menghisap rokok  karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya (al-Jamal). Jadi keputusan ini didasarkan pada qiyas dengan illat suci dzat bermanfaatnya petasan sebagaimana rokok dan lain-lain. 33

## c. Metode Manhajiy
Metode  manhajiy  adalah  suatu  cara  menyelesaikan  masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa`il dengan mengikuti jalan pikiran  dan  kaidah  penetapan  hukum  yang  telah  disusun  oleh  imam madzhab. 34 Sebagaimana  metode  qauliy  dan  ilhaqiy,  sebenarnya  metode manhajiy juga  sudah  pernah  diterapkan  oleh  ulama  NU  terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhajiy dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.
Contoh penerapan hukum kongres/Muktamar I (1926). 35 S  (soal):
Dapat pahalakah sedekah kepada mayat? J  (jawab):  Dapat!  Keterangan: dalam  kitab  al-Bukhariy  bab  “janazah”  dan  kitab  al-Muhadhdhab  bab “wasiat”:
لﺎﻗ ؟ﺎﮭﻨﻋ قﺪﺼﺗا نا ﺎﮭﻌﻔﻨﯾا ﺖﯿﻓﻮﺗ ﺪﻗ ﻰﻣا ﻦھ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳﺮﻟ لﺎﻗ ﻼﺟر ﻦھ سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ىور
ﻢﻌﻧ : ﺎﮭﻨﻋ ﺎﮭﺑ ﺔﻗﺪﺼﺗ ﺪﻗ ﻲﻧا كﺪﮭﺷﺎﻓ ﺎﻓﺮﺤﻣ ﻲﻟ نﺎﻓ لﺎﻗ .
Keputusan di atas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada  metode  manhajiy  karena  langsung  merujuk  pada  Hadits  yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat imam madzhab setelah al-Qur`an.
33 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, hal 123-124
34 KH. A. Aziz. Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, hal 364 35 Abu Hamdan Abd Djalil Khamid Kudus, Ahkam al-Fuqaha`, juz I, hal 16-17
Contoh lain penerapan metode manhajiy adalah apa yang diputuskan dalam kongres/muktamar X pada tanggal 13-18 April 1935 di Surakarta: S (soal):  Bagaimana  hukumnya  orang  memelihara  anak  yatim,  fakir  miskin dan sebagainya, dengan harta benda hasil  sepak bola, pasar malam, tonel (pertunjukan/sandiwara) dan sejenisnya? J  (jawab):Kongres  memutuskan bahwa  jika  permainan  sepak  bola,  pasar  malam,  dan  buka  tonel (pertunjukan/sandiwara)  itu  hukumnya  haram,  maka  haram  juga  apa yang  dihasilkannya.  Mengambil  keterangan  dari  kaidah: ﻰﻠﻋ  مدﻘﻣ  دﺳﺎﻔﻣﻟا  ﻊﻓد ﺢﻟﺎﺻﻣﻟا  بﻠﺟ (menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  upaya memperoleh kemaslahatan).
Itulah jawaban LBM yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun  argumentasi  detail.  Dengan  demikian  dapat  diyakini,  bahwa diharamkannya  hal  tersebut  di  atas  melalui  proses:  setelah  tidak  dapat dirujukkan  pada  teks  suatu  kitab  mu`tabar,  juga  tidak  dapat  di-ilhaqkan kepada hukum suatu masalah, yang mirip, dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab mu`tabar,  maka digunakanlah metode manhajiy dengan mendasarkan  jawaban  mula-mula  pada  al-Qur`an,  setelah  tidak  di temukan lalu pada Hadits, dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada  jawaban  dari  kaidah  fighiyyah: ﺢﻟﺎﺻﻣﻟا  بﻠﺟ  ﻰﻠﻋ  مدﻘﻣ  دﺳﺎﻔﻣﻟا  ﻊﻓد
(menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  dari pada  upaya  memperoleh kemaslahatan).  Hal  demikian  dimungkinkan  karena  prosedur  istinbat hukum  bagi  metode  munhajiy  adalah  dengan  mempraktekkan  qowaid usuliyyah (kaidah-kaidah  usul  fiqh)  dan  qawaid  fiqhiyyah  (kaidah-kaidah fiqh).
Metode  ini  secara  resmi  baru  dipopulerkan  penggunaannya  dalam Musyawarah  Nasional  Alim  Ulama  Nudi  Bandar  Lampung.  Oleh karenanya  dapat  dikatakan  bahwa  Munas  Bandar  Lampung  adalah  era kesadaran perlunya referensi dan reformasi arti bermadzhab. Era ini dapat dikatakan  sebagai  titik  awal  untuk  bersikap  lebih  inklusif  dalam
pemahaman  beragama,  khususnya  dalam  Lajnah  Bahtsul  Masa`il  menuju universalitas Islam dan era kesadaran perlunya”pabrik”pemikiran. 36
Munas  Bandar  Lampung  juga  dapat  dikatakan  sebagai  titik  awal untuk  mendobrak  pemahaman  jumud  (stagnan)  yang  berupa  ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan oleh para  ulama  terdahulu  yang  sudah  terkodifikasikan  dalam  kitab-kitab empat madzhab, khususnya syafi`iyyah. Atau paling tidak, Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU,  bahwa  kitab-kitab  madzhab  empat  tidaklah  cukup  dan  perlu  ada semangat  reformasi  menuju  pemikiran  madzhab  yang  luwes,  luas,  dan mampu menghadapi tantangan zaman.
Munas  Bandar  Lampung  adalah  awal  munculnya  kesadaran pentingnya  berijtihad  untuk  menghadapi  tantangan  zaman,  walaupun ijtihad  dalam  formulasi  sendiri.  Memang  Islam  akan  dianggap  ortodoks, ketinggalan  zaman  dan  tidak  membumi  ketika  konsep  ijtihad  dibekukan dan tidak harus tetap diprioritaskan. 37
Walaupun  dalam  memecahkan  masalah  yang  dilakukan  Lajnah Bahtsul  Masail  dalam  munas  ini  secara  praktis  masih  tetap  sama  dengan sebelum  munas,  namun  ada  kemajuan  dengan  adanya  penegasan  teoritis dalam  hal  metode  dan  prosedur  istinbat  hukum,  terutama  upaya penerapan metode manhajiy dari empat madzhab.
Memang  metode  empat  madzhab  sampai  saat  ini  masih  dianggap representatif  untuk  menjawab  persoalan  keagamaan  warga  NU.  KH.  MA Sahal  Mahfudh  menjelaskan  bahwa  kaidah-kaidah  pengambilan  hukum yan  dirumuskan  ulama  terdahulu  masih  relevan  hingga  kini.  Jadi  yang perlu  dilakukan  adalah  pengembangan  fiqh  melalui  kaidah-kaidah  tadi, menuju  fiqh  yang  kontekstual.  Namun  yang  perlu  diperhatikan  adalah adanya  perkembangan  secara  konseptual  terkait  dengan  metode  yang
36 Ahmad Zahro,Tradisi Intelektual NU, hal 126.
37 Ibid., hal 126-127.
digulirkan  oleh  ulama  reformis  di  kalangan  NU.  Momen  ini  makin mendapat angin segar setelah Munas Bandar Lampung yang menghasilkan keputusan tentang metode pemecahan masalah dalam bahtsul masa`il. 38

## C. Penutup
Pada  awal  perjalanannya  Lajnah  Bahtsul  Masa`il  (LBM)  NU  dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan masih menggunakan ijtihad qauliy yakni, sebuah metode ijtihad yang dalam metode istinbat hukumnya dengan  mempelajari  masalah  yang  dihadapi,  kemudian  mencari jawabannya  pada  kitab-kitab  fiqh  dari  empat  madzhab,  dengan  mengacu dan  merujuk  secara  langsung  pada  bunyi  teksnya.  Apabila  metode  qauliy tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak  ditemukan  teks-teks  dari  kutub muktabarah dari  empat  madzhab,  maka  menggunakan  metode  apa  yang disebut metode ilhaqiy, yakni ﺎھﺮﺌﻈﻨﺑ ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا قﺎﺤﻟا (menyamakan hukum suatu kasus  yang  belum  dijawab  oleh  kitab  dengan  suatu  kasus  yang  sudah dijawab  oleh  kitab).    Metode  manhajiy  adalah  suatu  cara  menyelesaikan masalah  keagamaan yang ditempuh LBM dengan  mengikuti jalan  pikiran dan  kaidah  penetapan  hukum  yang  telah  disusun  oleh  imam  madzhab, metode ini digunakan oleh intelektual NU bilamana kedua metode di atas tidak dapat dilaksanakan.
38 Ibid., hal 127-128.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan. 1981. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Bairut: Dar al-Fikr.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad.  1993.  al-Mustashfa min `Ilm al-Usul , Bairut: Darul al-Kutub al-Ilmuyyah.
Al-Munawwar, Said Aqil Husain. 1990. Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Madzhab , Warta NU. No. 37, Th, VII, Maret.
Al-Shaukani. tt. Irshad al-Fukhul, al-Maktabah al-Shamilah
Al-Shaukani,  Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad.  tt.  Irshad  al-Fukhul, Bairut Dar al-Fikr.
Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. Usul al-Fiqh al-Islami, Damaskus; Dar Fikr.
Bruinessen,  Martin  Van.  2008.  Nahdlatul  Ulama  Tradisi,  Relasi-relasi  Kuasa,
Pencarian Wacana Baru , Ter. FaridWajidi, Yogyakarta:LKIS, Cet I, 01.
Hasan,  Husain  Hamid.  1971.  Nazariyyat  al-Maslahah  fi  al-Fiqh  al- Islamiy, Bairut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
Hasbulloh, Muhammad Ali. tt. Usul al-Tashri` al-Islami, Bairut: Dar al-Fikr.
http://serbasejarah.wordpress.com/2009/05/31/riwayat-perjuangan- jamiyyah-nahdlatul-ulama
Khallaf,  Abd  Wahhab.  1970.  Masadir  al-Tasyri`  al-Islamiy  fi  ma  la  Nassa  fih, Dar al-Qalam.
Kudus,  Abu  Hamdan  Abd  Djalil  Khamid.  tt.  Ahkam  al-Fuqaha`,  Juz  I, Semarang: Toha Putra
Madhkur,  Muhammad  Salam.  1984.  Al-Ijtihaf  fi  al-Tashri  al-Islamy,  Dar  al- Nahdah al-Ilmiyah.
Masyhuri,  A.  Aziz.  Masalah  Keagamaan  NU,  Surabaya:  PP  RMI  dan Dinamika Press.
Miri, Djamaluddin. 2005. Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)  Surabaya:  Lajnah  Ta`lif  Wan  Nasyr  (LTN)  dan Diantama, Cet I, 01.
Shiddiq, Mahfudh. 1980. Khittah Nahdiyyah, Surabaya: Balai Buku.
Yafie, Ali. 1994. Konsep-Konsep Istislah, Istislah dan Masalah al-Ammah” dalam Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam  Sejarah ,  Jakarta:  Yayasan Paramadina.
Zahro,  Ahmad.  2004.  Tradisi  Intelektual  NU:  Lajnah  Bahtsul  Masa`il,  1926- 1999 LKIS:Yogyakarta, Cet I, XX.