Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN PRANATA TRUSTS DALAM PENGELOLAAN YAYASAN (SUATU TEROBOSAN EQUITY DALAM HUKUM HARTA KEKAYAAN INDONESIA)
Sardjana Orba Manullang 
Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti artmanalu@gmail.com
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstract
Trust  in  the  foundation  must  show  clarity  for  the  beneficiary.  At  present  the  foundation  is unclear. This ambiguity is caused by the foundation being a social institution, while the benefit is only for individuals who are not public, for example in the trustee. Trustees only use assets if  owned  by  a  legal  entity,  in  the  principle  of  beneficiary  assets  owned  by  the  public.  The foundation after the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 Year 2001 concerning Foundations does not occur because the trustee cannot own assets  that  become  legal  entities.  If  there  is  a  legal  entity,  the  trustee  becomes  an  absolute owner,  it  cannot  be,  the  foundation  has  become  ambiguous  since  the  foundation  law,  the foundation  should  belong  to  the  beneficiary.  Ownership  of  benefits  can  be  either  goods  / services or services. But in the management of the foundation, management is carried out on objects (zaak). The application of Trusts institutions in the management of foundation assets in  Indonesia prior to the enactment of Law Number 28 of 2004 concerning changes to  Law Number 16 of 2001 concerning Foundations by using doctrines in law, then departs from the initial conception of Anglo Saxon legal traditions regarding trust , where the settlor surrenders the right of ownership (dominium) to the trusts in the form of registered owner (legal owner) and beneficiary in the form of equitable owner, it is clear that by surrendering the object in the trust to the trustee, the settlor no longer has any interest any more for objects submitted in trusts (except in resulting trusts). Through the theory formed from the doctrine, it can be stated that the trust is an understanding aimed at an institution tasked with managing property that is not his property and is intended for the benefit of other parties outside the party who gave away the property and trustee.
Keywords: trusts; foundation management; equity; indonesian wealth
 Alamat korespondensi: Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Jakarta, Indonesia 11440 E-mail: artmanalu@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Trust 1 dalam  yayasan  harus  menunjukan  adanya  kejelasan  bagi beneficiary 2 .  Saat  ini dalam yayasan 3 belum jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan karena yayasan itu adalah lembaga sosial,  sementara  itu  kemanfaatan  hanya  untuk  perorangan  tidak  umum,  missal  dalam  wali amanat. Trustee hanya memanfaatkan asset jika milik badan hukum, dalam prinsip beneficiary aset  milik  umum.  Sebaliknya  yayasan  bukan  dalam  bentuk  badan  hukum, 4 melainkan sebagaimana  di  atur  di  dalam  KUHDagang.  Yayasan  sebelum  berlakunya  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,  mengalami trust karena trust terjadi  terhadap  yayasan  yang  bukan  badan  hukum, sebagaimana  di  atur  di  dalam  KUHDagang.  Yayasan  setelah  berlakunya  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi trust karena trustee 5 tidak dapat memiliki aset yang jadi badan hukum. Apabila  ada  badan  hukum  maka trustee menjadi absolute  owner itu  tidak  boleh,  yayasan menjadi rancu sejak undang-undang  yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik beneficiary (pemilik manfaat). Kepemilikan manfaat dapat berupa barang/benda dapat pula jasa. Namun dalam pengelolaan yayasan maka pengelolan dilakukan terhadap benda ( zaak ).
Dalam  KUHPerdata 6 kata zaak dipakai  tidak  hanya  dalam  arti  barang  yang  berwujud saja, misalnya pasal 580 KUHPerdata menentukan bahwa beberapa hak  yang disebut dalam pasal itu merupakan “benda tak bergerak”. Pasal 511 KUHPerdata juga menyebut beberapa hak, bunga uang, perutangan dan penagihan sebagai benda bergerak.
Di dalam ketentuan-ketentuan itu zaak dipakai tidak dalam arti barang yang berwujud, melainkan dalam arti “bagian daripada harta kekayaan” ( vermogens  bestanddeel )  Pasal  499 KUHperdata : Oleh Undang-undang dengan zaken diartikan semua barang dan hak yang dapat dijadikan objek dan hak milik.
Jadi  di  dalam  sistem  Hukum  Perdata  KUHPerdata  kata zaak dipakai  dalam  dua  arti. Pertama dalam arti barang yang berwujud, kedua dalam arti bagian daripada harta kekayaan. Dalam arti kedua ini (yaitu sebagai bagian dari harta kekayaan) yang termasuk zaak ialah selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. 7 Trusts adalah suatu pranata 8 yang sangat populer dan khas dalam hukum Inggris (Anglo- Saxon).  Dalam trusts ini  ada  suatu  kekayaan  yang  dipercayakan  kepada  seorang  untuk
1 Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999), p. 1513.
2 A trust exist when a legal owner of property has to deal with that property for the exclusive benefit of another persons of for certain lawful purpose. The legal owner is called trustee and has a rights at law o hold and manage the property. The person  or  persons  of  benefit  or  whom  the  trustee  must  deal  is  the  beneficiary .  Dari  definisi  atau  pengertian  di  atas  trust merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum ( legal owner ) dan pemilik manfaat atas benda tersebut ( beneficiary owner ). Trust ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang  mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut ( settlor ) kemudian menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain ( trustee ) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga ( beneficiary ).
3 Yayasan adalah badan hukum  yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.
4 Lihat kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 443.
5 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, (USA: Thomson,2004), hlm. 1553.
6 R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000), hlm. 4. Pengertian zaak atau benda dalam hukum barat juga sudah menjadi abstrak sehingga ada “benda yang bertubuh” yang tidak lain daripada hak atau piutang.
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda , (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 14.
8 Pranata  adalah  norma  atau  aturan  mengenai  suatu  aktivitas  masyarakat  yang  khusus.  Norma/aturan  dalam  pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis  (hukum  adat,  kebiasaan  yang  berlaku,  sanksinya  ialah  sanksi  sosial/moral  (misalkan  dikucilkan)).  Pranata  bersifat mengikat  dan  relatif  lama  serta  memiliki  ciri-ciri  tertentu  yaitu  simbol,  nilai,  aturan  main,  tujuan,  kelengkapan,  dan  umur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dipelihara atau diurus bagi kepentingan pihak ketiga yang dinamakan beneficiairy . Orang yang mempercayakan kekayaan itu dinamakan trustor sedang yang dipercayai mengurus harta bagi kepentingan pihak ketiga dinamakan trustee . 9
Trusts dapat  dilahirkan  baik  dari  suatu  persetujuan  (perjanjian) 10 maupun  dari  suatu wasiat  ( testament ).  Dalam  hal  diadakan  satu  persetujuan  atau  perjanjian 11 , trusts memiliki kemiripan  dengan  apa  yang  dalam  KUHPerdata.  dinamakan  perjanjian  dengan  janji  untuk pihak ketiga ( derdenbeding ) yang diatur dalam Pasal 1317. 12
Namun  perbedaannya  segera  nampak,  karena  dalam derdenbeding itu  bedingnya  bagi pihak ketiga tersebut merupakan suatu embel-embel dari suatu “perjanjian pokok” yang dibuat oleh  dua  orang  lain,  sedang  dalam  halnya trusts perjanjian  itu  semata-mata  dibuat  untuk menciptakan trusts 13 tersebut. 14
Dalam halnya trusts itu dilakukan dengan suatu wasiat ( testament ), maka ia menyerupai suatu legaat dengan sebuah beban ( last ) di mana last ini berupa suatu “bewind” (penguasaan) oleh suatu pihak. Namun juga dengan segera lagi nampak perbedaan karena beban atau last yang  diadakan  guna  keuntungan  orang  ketiga  itu  dalam  KUHPerdata 15 .  merupakan  suatu embel-embel  lagi  sebagaimana  halnya  dengan derdenbeding ,  padahal testament yang melahirkan trusts itu dalam hukum Inggris dibuat semata-mata untuk keperluan menciptakan trusts itu sendiri. 16
Trusts dalam hukum nasional Indonesia sudah ada dalam praktek, walau hukum posistif Indonesia  tidak  mengaturnya.  Keberadaan Trusts dapat  dilihat  dalam  praktek  pasar  modal Indonesia  dan  juga  dalam  pengelolaan  Yayasan.  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132 tidak mengatur dan mengenal trusts. KUHPerdata juga dengan tegas  tidak mengatur kecuali sesuatu  yang mirip dengan trust dalam  Pasal  1317  KUHPerdata.  Trust  banyak  muncul  dalam  lapangan  hukum benda.
Bagaimana trusts dalam konsepsi hukum nasional Indonesia? 17 Pemakaian istilah-istilah yang berkaitan dengan trusts di Indonesia pada dewasa ini sering dijumpai, misalnya seperti yang  diberitakan  di  salah  satu  surat  kabar  yang  menyatakan  bahwa  Bank  of  Tokyo  kantor Cabang Jakarta dan kantor Pusat Tokyo, telah menghibahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-
norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi.
9 R. Subekti, op.cit., hlm. 41-42.
10 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), (Jakarta:  Citra  Aditya  Bakti,  1999),  hlm.  5. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
11 Mariam  Darus  Badrulzaman, Kerangka  Dasar  Hukum  Perjanjian  (Kontrak),  Dalam  Hukum  Kontrak  Indonesia, (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 18.
12 R. Subekti, op.cit.
13 Sri  Sunarni  Sumarto,  Penerapan  Konsepsi  Trust  Dalam  rangka  Pembangunan  Hukum  Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2003, hlm. iv
14 R. Subekti, op.cit.
15 Pasal 1317 KUHPerd/BW: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat  untuk  diri  sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  syarat  semacam  itu.  Siapa  pun  yang  telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.
16 R. Subekti , op.cit.
17 Satya  Arinanto  dan  Ninuk  Triyanti ,  Memahami  Hukum  Dari  Konstruksi  Sampai  Implementasi ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(dua  ratus  juta  rupiah)  kepada trustee badan  nirlaba,  yaitu  Yayasan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Indonesia  (YPSDM).  Hibah  yang  bersangkutan  untuk  beasiswa  mahasisiwa- mahasisiwa yang ditunjuk oleh bank of Tokyo. 18
Praktik trusts juga  dewasa  ini  diselenggarakah  oleh  Bank  BNI,  yang  disebut  dengan program  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan  (DPLK).  Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan, merupakan suatu program pensiun, yang Bank BNI bertindak sebagai trustee , 19 yaitu sebagai penerima  titipan  atau  pengemban  amanah.  Iuran  yang  dititipkan  akan  dikembangkan  oleh Bank, dan seluruh hasilnya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun kepada peserta atau keluarganya. Program ini menyerupai trusts dalam hukum Anglo Saxon.
Ternyata istilah trusts atau yang berkaitan dengan trusts telah dipergunakan juga dalam ketentuan-ketentuan  hukum  tertulis,  tampak  dalam  beberapa  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia No. 695/KMK.011/1985 Tentang Emisi Melalui Pasar Modal.
Istilah trustee juga  muncul  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No.696  KMK.  011/1985  Tentang  Lembaga  Penunjang  Pasar  Modal, 20 yang  antara  lain menyebutkan trustee sebagai Penunjang Pasar Modal. 21
Penggunaan istilah trustee juga tampak dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK/1987 Tentang Emisi Efek melalui Bursa yang di dalamnya antara lain mengatakan “Wali Amanat” ( trustee ) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Emiten yang diberi kepercayaan untuk mewakili para pemegang obligasi: 22
Demikian  pula  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No. 860/KMK/01/l987  Tentang  Lembaga  Penunjang  Pasar  Modal  yang  mencabut  Keputusan Menteri Keuangan No. 696/KMK/011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, antara lain dicantumkan mengenai wali amanat ( trustee ) sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal. 23
Mengenai  istilah  perjanjian trusts sendiri  baru  dijumpai  pada  Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No.  863/KMK/01/1987  Tentang  Emisi  dan  Perdagangan Obligasi di Bank Paralel.
Dengan  dibentuknya  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1995  Tentang pasar  Modal  tidak  lagi  dijumpai  istilah trustee dan  perjanjian trusts .  Pada  undang-undang tersebut istilah trustee sudah langsung disebut wali amanat, sedangkan untuk perjanjian trusts dipergunakan perjanjian perwaliamanatan.
Dari  paparan  di  atas  mulai  dari  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  685.  KMK  1985 Tentang Emisi Efek melalui Pasar Modal sampai Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar  Modal  menunjukkan  bahwa  konsepsi trusts telah  secara  tegas  diperkenalkan  di
18 Surat Kabar Kompas, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDM), Jumat, 2 Juli 1995
19 Istilah Trustee ini dipergunakan dalam program DPLK, yang tercantum dalam buklet yang dikeluarkan oleh Bank BNI
20 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasal Modal Indonesia, (Jakarta :Kencana, 2007), hlm. 13. Pasar Modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan ini meliputi kegiatan : (1) pasar uang ( money market ) ; (2) pasar modal ( capital market ); (3) lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli ( leasing ), amjak piutang (f actoring ) modal ventura ( venture capital dan kartu kredit.
21 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1. ayat c.
22 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1. Ayat j.
23 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, Pasal 1 ayat c.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Indonesia. Trusts dalam  hukum  Anglo  Saxon  merupakan  suatu  hubungan  kepercayaan ( fiduciary relationship ), yang mempunyai karakteristik tertentu.
Bagaimana trusts dalam  Yayasan  yang  memiliki  harta  kekayaan  sendiri.  Konsepsi hukum  harta  kekayaan  yang  berkembang  di  negara-negara  dengan  tradisi  hukum  Eropa Kontinental, pemisahan antara fungsi pengurusan dan pengelolaan dengan fungsi pemanfaatan atas  suatu  benda  tidak  memerlukan  pemisahan  dalam  pemilikan  seperti  halnya  dalam  suatu trusts menurut  konsepsi  tradisi  hukum  Anglo  Saxon.  Dalam  negara-negara  yang  bertradisi hukum Eropa Kontinental, dimungkinkan untuk menyerahkan hak milik kepada trustee dengan berbagai macam batasan dalam kewenangan, termasuk batasan untuk menikmati benda yang berada dalam kepemilikan trusts, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Skotlandia, negara bagian  Lousiana, dan negara-negara bertradisi hukum  Eropa Kontinental lainnya  yang  menerapkan tax  heaven seperti  Jersey,  Guamsey,  dan  Mauritius;  atau menyerahkan  hak  milik  kepada beneficiary dengan  kewajiban  penyerahan  pengurusan  dan pengelolaan kepada trustee , seperti halnya dalam bewind yang berlaku di Afrika Selatan atau yang diatur dalam Nederlands Burgerlijke Wetboek ; atau menyerahkan hak milik kepada suatu budel harta terpisah ( separate patrimony ) yang tidak dimiliki oleh siapa pun, yang melekatkan kewajiban pengelolaan dan pengurusan di tangan trustee dan kenikmatan atau pemanfaatannya kepada beneficiary , seperti yang berlaku di Provinsi Quebec Kanada. 24
Terkait dengan donatur Yayasan maka dapat saja Yayasan menerima konsep trusts dalam praktiknya yakni menerima uang atau benda sebagai hibah atau pemberian. Penjelasan yang diberikan sebelumnya memperlihatkan pranata-pranata hukum yang di dalamnya mengandung trusts tersebut secara garis besar dapat lahir dari:
1. pemberian  oleh  seseorang  setelah  orang  tersebut  meninggal  (yang  serupa  dengan trusts will ),
2. pemberian selama hidup seseorang (inter vivos trusts ).
Konteks pemberian selama hidup seseorang kepada pihak ketiga dengan kewajiban ini memiliki dasar hukum pada ketentuan Pasal 1121 French Civil Code , atau 1353 Nederlands Burgerlijke  Wetboek atau  Pasal  1317  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata 25 .  Ketentuan pasal-pasal tersebut sering kali disebut dengan nama “janji untuk kepentingan pihak ketiga” atau “ derden  beding .” Jika diperhatikan rumusan yang diberikan dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut mengatur dua hal yang agak berbeda adalah satunya yaitu 26 janji pada diri sendiri untuk memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Dalam konteks yang demikian, seseorang sebagai settlor dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi seorang  pihak  ketiga  menyatakan  dengan  tegas  maksud  dan  tujuannya  untuk  memberikan kemanfaatan atas suatu  benda,  yang hak miliknya masih dipegang atau berada di tangannya kepada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini settlor , guna memenuhi janjinya tersebut kepada pihak ketiga, hanya menjadi seorang trustee saja, sedangkan pihak ketiga tersebut akan menjadi penikmat ( beneficiary ) atas benda tersebut.
Permasalahannya  adalah  Bagaimanakah  penerapan  pranata Trusts dalam  pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
24 Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 269.
25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1317 yakni  “ Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,  bila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  untuk  diri  sendiri,  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain,  mengandung  suatu syarat semacam itu. ”
26 Gunawan Widjaja , Op.Cit, hlm. 269 .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dikaji  dengan  Teori  Hukum  Alam  dan  Budaya  Hukum?  Apakah  penerapan  pranata Trusts dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan-yayasan  di  Indonesia  dapat  diterapkan  di  Indonesia  yang notabene Hukum di  Indonesia merupakan hukum positif yang bertradisi Eropa Kontinental? Dan  Apakah  penerapan Trusts dalam  yayasan  berdasarkan  hukum    Indonesia  sudah mencerminkan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan,  sehingga  yayasan  sebagai lembaga sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat diagnostik  karena  melakukan  kajian  dan  diagnosis  terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  yakni  data pertama yang diperoleh dari lapangan penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer  dalam  hal  ini  adalah  Yayasan  Trisakti,  Yayasan  Universitas  Prof  Dr  Moestopo (Beragama) dan Yayasan WWF, ketiga objek penelitian ini memiliki persamaan yaitu yayasan yang bergerak dibidang  pendidikan dan  yayasan  bergerak dibidang lingkungan hidup  sama- sama tidak mencari keuntungan. Perbedaannya pada penelitian terhadap adanya praktek truts yang  terjadi  di  Yayasan  Trisakti,  Yayasan  Universitas  Prof  Dr  Moestopo  (Beragama)  dan Yayasan WWF. alasan pemilihan objek penelitian ini adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan  baik  mengelola  Universitas  Trisakti,  maupun  Yayasan  Universitas  Prof  Dr Moestopo  (Beragama)  serta  yayasan  WWF  memiliki  kedudukan  yang  seimbang  yakni berbadan hukum yayasan, walaupun jenis kegiatan nirlabanya berbeda.
Data sekunder adalah data yang telah dioleh oleh pihak pertama yang menggali data dari lapangan  penelitian  yang  diperoleh  langsung  melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum yayasan dan Trusts secara umum dan ilmu perundang- undangan.
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data  kualitatif,  data  berupa  kata-kata, gambar, dan suara, data kualitatif. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat diagnostik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Penerapan Pranata Trusts Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yayasan Yang Ada Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan  Dan Setelah Berlakunya, Dikaji Dengan Teori Hukum Alam Dan Budaya Hukum
Dengan menggunakan doktrin dalam hukum, maka berangkat dari konsepsi awal tradisi hukum  Anglo  Saxon  mengenai trusts 27 ,  di  mana settlor menyerahkan  hak  milik  sejatinya ( dominium ) kepada trusts dalam bentuk kepemilikan terdaftar ( legal owner ) dan beneficiary dalam bentuk  kenikmatan ( equitable owner ), jelaslah dengan diserahkan  benda dalam trusts oleh settlor kepada trustee, settlor tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak apapun lagi atas benda yang diserahkan dalam trusts (kecuali dalam resulting trusts ). Secara teoretis, dalam suatu pernyataan trusts , dimana settlor menyerahkan suatu benda untuk diletakkan dalam trusts yang  tercatat  atas  nama  atau  dalam  kepemilikan trustee .  Pemberian  oleh  seorang settlor ini disertai dengan kewajiban kepada trustee untuk  menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan benda tersebut kepada pihak ketiga yang disebut dengan beneficiary . Ini menunjukkan bahwa settlor sebagai  pemberi  suatu  benda,  setelah  pernyataan  trusts  yang  diucapkan  olehnya
27 Maurizio Lupoi, A civil law perspective on trusts and the Italian case , Artikel, TRUSTS & TRUSTEES,Volume 11, Issue 2, December/January 2005, (Italy : University of Genova Genova).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilaksanakan tidak lagi menguasai, memiliki atau mempunyai kepentingan apapun atas benda yang sudah diserahkan dalam trusts tersebut. Penyerahan benda tersebut tidak disertai dengan suatu  kontra  prestasi  langsung  yang  harus  dilakukan  oleh trustee kepada settlor ,  melainkan kepada seorang pihak ketiga yang disebutkan oleh settlor dalam pernyataan trusts-nya tersebut. Dalam konteks tersebut, antara settlor , trustee dan beneficiary tidak ada perjanjian (kontrak) sama sekali. Beneficiary tidaklah mempunyai kewenangan dalam hukum ( common law ) untuk menuntut  pemenuhan  kewajiban trustee ,  demikian  juga settlor (oleh  karena  s ettlor sudah kehilangan  haknya  atas  benda  tersebut  dalam  hukum). Trustee ,  di  hadapan common  law merupakan  pemegang  hak  dalam  hukum,  yang  berhak  untuk  mengalihkan,  menjual, membebani, menjaminkan, dan melakukan tindakan apa pun atas benda yang diberikan dalam trusts tersebut. Melalui teori yang terbentuk dari doktrin tersebut maka dapat dinyatakan bahwa trust itu merupakan pengertian yang ditujukan kepada suatu lembaga yang bertugas mengelola harta kekayaan yang bukan miliknya dan ditujukan bagi kemanfaatan pihak lain diluar pihak yang menyerahkan harta dan pihak yang mengursnya (trustee).
Dikaitkan  dengan  yayasan  WWF  maka  secara de  facto ,  trust  terjadi  dengan  adanya Laporan  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Keuangan  oleh  WWF  kepada  publik.  Nampak dalam  laporan  itu  terdapat  pihak-pihak  ketiga  yang  memperoleh  manfaat  dari  dana  yang dikelola WWF. Secara de jure pengaturan mengenai Trust dalam pengelolaan harta kekayan yayasan WWF tidak ada karena yayasan sejak menjadi badan hukum melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak lagi berperan seperti Trustee dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal ini  sesuai  pula  dengan  pendapat  Gunawan  Widjaya  yakni Trust dalam  yayasan  harus menunjukan adanya kejelasan bagi beneficiary . Saat ini dalam yayasan belum jelas. 28
Hubungan antara teori hukum alam dan budaya hukum di Indonesia, hukum Alam adalah hukum  yang  berlaku  universal  dan  abadi  dan  sebagaimana  disampaikan  oleh  Friedmann, sejarah  tentang  hukum  alam  merupakan  sejarah  umat  manusia  dalam  usahanya  untuk menemukan  apa  yang  dinamakan  keadilan  yang  mutlak   ( Absolute  Justice ). 29 Hukum  alam sebagai  substansi  berisikan  norma-norma  yang  diciptakan  dari  asas-asas  yang  mutlak  yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. Pemikiran tentang Hukum alam, ada yang  bersumberkan dari Tuhan sebagaimana yang dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, dan lain- lain serta ada yang bersumberkan dari akal manusia yang dikembangkan oleh filsuf Hugo de Groot atau Grotius, Christian Thomasius, Imanuel Kant, Fichte, Hegel dan Rudolf Stamler.
Menurut kodratnya manusia adalah makluk sosial atau makluk bermasyarakat, selain itu juga  diberikan  yang  berupa  akal  dan  pikiran  untuk  berkembang  dan  dapat  dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makluk sosial yakni dalam hal budaya hukum, manusia  selalu  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya.  Dorongan  masyarakat  yang  telah dibina sejak lahir  akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya  manusia  akan  selalu  bermasyarakat  dalam  kehidupannya.  Manusia  dikatakan sebagai  makluk  sosial,  juga  karena  pada  diri  manusia  ada  dorongan  dan  kebutuhan  untuk berhubungan  (interaksi)  dengan  orang  lain.  Manusia  juga  tidak  akan  bisa  hidup  sebagai manusia  kalau  tidak  hidup  ditengah-tengah  manusia  lain.  Tanpa  bantuan  manusia  lainnya, manusia tidak mungkin dapat berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan  tangan,  bisa  berkomunikasi  atau  berbicara  dan  bisa  mengembangkan  seluruh potensi  kemanusiaan  dalam  dirinya.  Dengan  demikian   dapat  disimpulkan  bahwa  manusia dikatakan sebagai makluk sosial, karena beberapa alasan, yaitu;
1.   Manusia tunduk pada aturan dan norma sosial yang berlaku.
28 Wawancara, Gunawan Widjaya, Lippo Karawaci Tangerang, 10 Januari 2016.
29 Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Cet. : 3, (Bandung, Mandar Maju, 2002), hal. 54
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2.   Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
3.   Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
4.   Potensi manusia akan berkembang  bila ia hidup di tengah-tengah manusia.
5.    Manusia hidup melalui suatu peradaban/kebudayaan  dan hukum alam yang    mengantar manusia itu sendiri  menuju suatu perubahan sosial secara moderen.
Budaya  hukum Truts dalam  pengelolaan  yayasan  di  Indonesia    secara  filosofis  dan konstitusional sangat memperhatikan kesejahteraan umum, yayasan perkembangannya cukup pesat. Pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah 181  buah  sehingga  menjadi  3.245  buah  dengan  total  asset  sudah  “trilyunan  rupiah”. 30 Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah yayasan di Indonesia terus bertambah. Bahkan sekarang ini  di  Indonesia  pertumbuhan  jumlah  yayasan  sangat  cepat,  per  tiap  hari  didaftar  sekitar  45 yayasan. 31 Tapi  masalahnya  dari  segi  hukum,  bahwa  landasan  hukum  yang  menjadi  acuan opersionalnya ternyata masih dihadapkan pada banyak masalah dan perlu penyempurnaan. Ini adalah  suatu  konsekwensi  logis  dari  keterlambatan  pemerintah  dalam  pengaturan  yayasan. Indonesia  baru  pada  tahun  2001  mempunyai  undang-undang  yang  mengatur  yayasan. 32 Bahkan di Negeri Belanda sendiri baru pada tahun 1956 ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan. 33
Yayasan harus bertujuan sosial, tanpak dengan jelas dari definisi yang diberikan oleh F. Emerson  Andrews 34 ,  yaitu  yayasan  merupakan  sarana/  tempat  dimana  golongan  kaya memberikan  sumbangannya  bagi  kepentingan  umum  (The  Foundation  may  be  described  as instrument for the contribution of private wealth to public purpose).
Fakta  di  lapangan  menunjukkan,  bahwa  bidang  kegiatan/  tujuan  yayasan  di  Indonesia paling banyak adalah untuk pendidikan, kemudian berikutnya bidang keagamaan, berikutnya mengatasi kemiskinan, dan berikutnya lagi untuk kesehatan. Selebihnya ada dengan kegiatan/ tujuan lain-lain yaitu bergerak di bidang lingkungan hidup, kesejahteraan kelompoknya seperti kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan suatu keluarga besar.
Chatamarrasjid  dalam  bukunya  menjelaskan,  bahwa  yayasan  yang  bergerak  di  bidang keagamaan, sesungguhnya adalah juga tidak lepas dari bidang pendidikan, karena tujuannya tidak semata-mata melakukan dakwah, tapi juga untuk mendidik masyarakat. Disamping itu dapat pula bergerak di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit. Jadi yang bergerak dalam  bidang  keagamaan  sering  kali  pula  bergerak  dalam  3  (tiga)  kegiatan  yaitu  bidang pendidikan, kesehatan, dan agama. 35
Salah satu praktek trust di Indonesia dalam pengelolaan yayasan adalah kegiatan yayasan yang  bersifat  sosial  adalah  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  melalui  universitas  atau sekolah  tinggi.  Pada  umumnya  pengelolaan  kegiatan  di  bidang  pendidikan  dilakukan  oleh pengurus yayasan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk PTS.
Sistem  pemilihan  rektor  di  PTS,  diatur  dalam  statuta  (AD)  perguruan  tinggi  masing- masing.  Statuta  secara  rinci  mengatur  kelembagaan,  hak  dan  wewenang  perguruan  tinggi termasuk didalamnya hubungan kerja yayasan dan rektor, yayasan dengan sumber daya yang ada.  Statuta  ini  umumnya  merupakan  modifikasi  dan  mengacu  pada  peraturan  perundangan
30 Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990.
31 Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan, berarti per bulan 1330, per hari 45 buah yayasan.
32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
33 Wet op Stichtingen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1957.
34 F. Emerson Andrews, “ Foundation and Social Welfare”, hlm. 464, dalam Chatamarrasjid, “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 152
35 Chatamarrasjid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 158.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.60  Th.  1999  tentang Pendidikan  Tinggi.  PTS  yang  bernaung  di  bawah  yayasan,  secara  operasional  sering  terjadi ”benturan”  dengan  yayasan.  Dan  yang  telah  menjadi  kasus  umum  adalah  tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan antara yayasan dan PTS. Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri  urusan  operasional,  sampai  pada  masalah-masalah  pengaturan  ruangan,  posisi ruangan, proses seleksi dosen, sementara pihak universitas (PTS) merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional universitas. Sikap yang terlalu hati-hati terkesan tidak adanya trust yayasan terhadap manajemen PTS, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana dan pengadaan barang tertentu.
Sebaliknya  universitas  terlalu  mencurigai  yayasan  dalam  berbagai  hal,  karena  tingkah polahnya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal ”sepele” yang dapat digolongkan pelanggaran  terhadap  statuta.  Hal  ini  diperparah  dengan  komunikasi  yang  tidak  transparan, pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan koridor wewenang semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang menjadi isu utama terjadinya perpecahan serta tarik menarik kekuasaan antara yayasan dan universitas.
PTS  yang  didirikan  oleh  yayasan  mirip  perusahaan  keluarga,  termasuk  personil  yang menduduki  jabatan  dalam  manajemen  PTS  masih  dalam  ikatan  kekerabatan,  sehingga  PTS seolah ”milik pribadi” atau ”milik kelompoknya”. Masalahnya, yayasan dan manajemen PTS menjadi sangat harmonis, sehingga mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula.
Yayasan  lebih  cenderung  dan  mudah  terbuai  pada  kepentingan  yang  semata-mata berorientasi  pada  bisnis,  kepentingan  keluarga,  kepentingan  kerabat,  kepentingan  konco- konconya  dan  kepentingan  golongannya,  walaupun  PTS  dikelola  secara  professional  dan berdalih  sebagai  industri  mulia.  Itu  sebabnya  Pemerintah  merasa  perlu  mengatur  hal  ini, melalui Undang-Undang Yayasan (UU No.16 tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU No.  28  tahun  2004),  agar  akuntabilitas  dan  mutu  pendidikan  yang  dikelolanya  dapat  lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain kegiatan yayasan yang bersifat sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui  universitas  atau  sekolah  tinggi,  ada  pula  yayasan  yang  bersifat  sosial  seperti  WWF yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

## 2.  Penerapan  Pranata  Trusts  Dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan-Yayasan  Di  Indonesia Dapat  Diterapkan  Di  Indonesia  Yang  Notabene  Hukum  Di  Indonesia  Merupakan Hukum Positif Yang Bertradisi Eropa Kontinental.
Dapat  karena  hukum  eropa  kontinental  pun  pada  hakekatnya  mengatur  trust  dalam KUHPerdata.  Trust  pada  prinsipnya  merupakan  hal  yang  baik  karena  menunjukkan pertanggungjawaban yayasan kepada pemilik manfaat yang notabene merupakan pihak yang menjadi  donatur  dari  yayasan  disamping  pihak  kedua  yakni  masyarakat.  Adanya  laporan pertanggungjawaban  merupakan  bentuk  adanya  kepemilikan  manfaat  pihak  ketiga. Perkembangan trust tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum alam yang bertujuan keadilan. Persoalan  ini  semula  timbul  karena  adanya  kehendak  yang  menyimpang,  untuk  menjadikan Yayasan sebagai ‘kendaraan’ untuk tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana yang dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas. Di Indonesia persoalan Yayasan mencuat ke permukaan disebabkan sejumlah Yayasan yang didirikan karena kewenangan kekuasaan atau instansi telah memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan itu, baik berupa monopoli, pemberian order tertentu, maupun keringanan atau bahkan pembebasan pajak. Di samping itu, Yayasan  telah  dipergunakan  untuk  menembus  “birokrasi”  dan  kekayaan  beberapa  Yayasan yang amat besar telah menarik perhatian berbagai pihak. 36
36 Vide Soetjipto Wirosardjono, “Dari Yayasan ke Yayasan”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990, hlm. 34.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut penulis, sependapat dengan Gunawan Widjaya, 37 Yayasan tidak dapat dan tidak boleh menjadi suatu badan hukum, seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja Yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha, agar tidak bergantung selamanya dari sumbangan,  tetapi  keuntungan  yang  diperoleh  haruslah  semata-mata  dipergunakan  atau diperuntukkan bagi tujuan sosial dan kemanusian. Sumbangan dari donatur dipertanggungjawabkan  dan  menunjukkan  adanya  kemanfaatan,  karena  pemilik  manfaat adalah pihak donatur yang punya hak atas manfaat tertentu. Memang undang-undnag yayasan tidak  mengatur  hal  ini,  namun  dalam  praktik  terjadi  hal  demikian.  Karena  itu  sebaiknya yayasan tidak berbentuk badan hukum.
Pendapat  di  atas  bertolak  dari  pandangan  bahwa  tiap  bentuk  badan  hukum  yang diciptakan mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada 1 (satu) bentuk badan hukum yang dapat mencakup tujuan dan struktur semua bentuk badan hukum lain.
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang telah dikutip di atas, jelas menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Lebih lanjut, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memperkenalkan Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. 38
3.   Apakah  penerapan  Trusts  dalam  yayasan  berdasarkan  hukum    Indonesia  sudah mencerminkan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan,  sehingga  yayasan sebagai lembaga sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya?
Menurut  Gunawan  Widjaya  terjadi  ketidakpastian  hukum  dan  Ketidakjelasan  dalam Pranata Trust  yang terdapat  dalam Pengelolaan harta kekayaan  yayasan.  Hal  itu disebabkan karena yayasan itu adalah lembaga sosial, sementara itu kemanfaatan hanya untuk perorangan tidak umum, missal dalam wali amanat. Trustee hanya memanfaatkan asset jika milik badan hukum, dalam prinsip beneficiary aset milik umum. Sebaiknya yayasan bukan dalam bentuk badan  hukum,  melainkan  sebagaimana  di  atur  di  dalam  KUHDagang.  Yayasan  sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengalami trust karena trust terjadi terhadap yayasan yang  bukan  badan  hukum,  sebagaimana  di  atur  di  dalam  KUHDagang.  Yayasan  setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi trust karena trustee tidak dapat memiliki aset yang jadi badan milik hukum. Apabila ada badan hukum maka trustee menjadi absolute owner itu  tidak  boleh,  yayasan  menjadi  rancu  sejak  undang-undang  yayasan,  yayasan seharusnya menjadi milik beneficiary (pemilik manfaat). 39
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
(1)   Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian  maksud dan  tujuannya  dengan  cara  mendirikan  badan  usaha  dan  atau  ikut  serta  dalam suatu badan usaha.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini, tetapi  menegaskan  dalam  penjelasan  bahwa  Yayasan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  wadah usaha. Atau dengan perkataan lain, Yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi  harus  melalui  badan  usaha  yang  didirikannya  atau  melalui  badan  usaha  lain  di  mana yayasan menyertakan kekayaannya.
37 Baca  Gunawan  Widjaja, Transplantasi  Trust  dalam  KUHPerdata,  KUHdagang,  dan  Undang-undang  Pasar  Modal Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 8.
38 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan, Edisi Revis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 49-51.
39 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal 7 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
(1)   Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.
(2)   Yayaan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
(3)   Anggota  Pembina,  Pengurus,  dan  Pengawas  Yayasan  dilarang  merangkap  sebagai Anggota  Direki  atau  Pengurus  dari  Anggota  Dewan  Komisaris  atau  Pengawas  dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
Kegiatan  usaha  dan  badan  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
Kegiatan  usaha  dan  badan  usaha  Yayasan  mempunyai  cakupan  yang  luas,  termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuaan.
Ketentuan Pasal 1 butir I Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan pasal- pasal  di  atas,  menghapuskan  kontroversi  apakah  Yayasan  harus  bertujuan  sosial  dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh  laba.  Yayasan  boleh  memperoleh  laba  dengan  melakukan  berbagai  kegiatan usaha,  sejauh  laba  yang  diperoleh  dipergunakan  untuk  tujuan  idealistis,  sosial,  dan kemanusiaan.  Usaha  yang  memperoleh  laba  ini  diperlukan  agar  Yayasan  tidak  berantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.
Ketidakadaan  ketentuan  apa  yang  dimaksud  dengan  tujuan  sosial  dan  kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 8 hanya  mengemukakan  contoh  dari  kegiatan  yang  sejalan  dengan  tujuan  sosial  dan kemanusiaan.  Siapa  yang  memutuskan  bahwa  suatu  kegiatan  yang  tidak  tercantum  dalam Penjelasan  Pasal  8  adalah  sesuai  dengan  tujuan  sosial  dan  kemanusiaan.  Barangkali, seandainya kegiatan suatu Yayasan diragukan bertujuan sosial dan kemanusiaan, keputusannya diserahkan kepada pengadilan.
Beberapa  usaha  telah  dilakukan  untuk  memberikan  definisi  dari  tujuan  sosial  serta kemanusiaan ini, dan hal ini sering kali dikaitkan dengan pengertian charity . Pada preamble dan  “ The  Statute  of  Elizabeth ”,  telah  dikemukakan  hal-hal  yang  tercakup  dalam  pengertian charity ,  yang telah menjadi  referensi  bagi  Inggris dan Amerika Serikat  selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Akan tetapi, sering kali preamble ini tidak dapat menjawab apakah  Suatu  kegiatan  atau  pemberian  bersifat charity atau  tidak,  karena  pada  dasarnya preamble ini  merupakan  suatu general  catalogue dari  tujuan-tujuan  yang  dianggap  bersifat charity. 40
Persoalannya  menjadi  lebih  jelas,  walaupun  bukan  tanpa  masalah,  dalam  kasus Commisioners  for  Special  Purposes  of  Income Tax v Pemsel (1891) A.C. 531, Hakim  Lord Macnaghten  mengemukakan  ada  4  (empat)  klasifikasi  dan charity ,  yaitu  mengatasi kemiskinan,  memajukan  pendidikan,  memajukan  agama,  dan  tujuan-tujuan  lain untukkepentingan  umum.  Klasifikasi  yang  terakhir  ini  tentu  saja  menimbulkan  persoalan dalam penerapannya.
40 Ibid., hlm. 54-56.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Suatu upaya pengklasifikasian yang lain adalah sebagaimna dimuat dalam Restatement of Trust Second Ps. 368, yang menyatakan: “Charitable purposps include:
a) the relief of pverty;
b) the advancement of education;
c) the advancement of religion;
d) the promotion of health;
e) governmental or municipal purposes;
f) other purposes the accomplishment of which is beneficial to the community.”
Perlu ditekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi publik umumnya ( public benefit ). Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat charitablel sosial dan kemanusiaan bila ia bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Pandangan ini  bertolak dari sudut pandang Yayasan bagaimana  yang selayaknya memperoleh  keringanan  pajak.  Dari  sudut  lain  tentu  dapat  dikatakan  bahwa  membantu seseorang  yang  membutuhkan  pertolongan/bantuan  adalah  bersifat  sosial  dan  kemanusiaan, Prinsip “ for the benefit of the community or an appreciably frnportant class of the community ” adalah penting untuk  menentukan bahwa suatu  badan hukum  atau  Yayasan bertujuan sosial dan  kemanusian  atau  tidak.  Dengan  demikian  dapat  dinyatakan,  sekali  lagi,  bahwa  trust  di Indonesia  dimana  sistem  hukumnya  bergaya  atau  berciri  khas  Eropa  Kontinental  mendapat pengaruh yang cukup terang benderang dari equity.
Sistem hukum Equity adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum alam/keadilan yang  timbulnya  mempunyai  sejarahnya  sendiri.  Pada  waktu  pemerintahan  raja  Henry  II pengadilan  yang ada ialah Royal Court dan sistem writ yang memberlakukan Common Law yang  bersumber  pada  yurisprudensi.  Dengan  sistem  writ,  maka  perkara  yang  dapat  diadili sangat terbatas dan banyak orang yang lan mencani keadilan pada pimpinan gereja atau Lord of Chancellor. 41
Pengadilan gereja tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu, hanya Ia  perbedaan  antara  kedua  pengadilan  yang  ada  di  Inggris  tersebut  yakni  bahwa  pengadilan royal  court didasarkan kepada Common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja, sedangkan  pengadilan court  of  chancery didasarkan  kepada  hukum  gereja/kanonik  dan hakimnya adalah seorang rohaniawan.
Lama  kelamaan  semakin  banyak  orang  yang  mencari  keadilan  kepada Lord  of Chancellor dan  akhirnya  berkembang,  sehingga  terbentuklah  pengadilan  tersendiri  menjadi apa yang dinamakan Court of Chancery di samping Royal court yang sudah ada.
Court  of  Chancery tersebut  merupakan  suatu  pengadilan  yang  sangat  penting  dalam mengadili  masalah trust. Trust  adalah hak waris  yang diberikan kepada orang laki-laki oleh Common law . Orang wanita tidak berhak sebagai ahli waris meskipun Ia sudah dewasa dan demikian  pula  anak-anak.  Akibatnya  ialah  bahwa  seorang  suami  yang  ingin  menjamin kehidupan anak isterinya apabila ia sudah meninggal dunia terpaksa mewariskan/menitipkan harta kekayaannya kepada orang laki-laki lain untuk dijadikan cagak hidup anak isteri  yang ditinggalkan.
Ternyata banyak orang laki-laki  yang dititipi harta kekayaan untuk  cagak  hidup  anak- anak  dan  janda  tersebut  menyalahgunakan  kepercayaan  tersebut,  sehingga  yang  terakhir  ini menjadi hidup terlantar. Untuk mengadu kepada Royal court tidak mungkin karena Common law  justru  melindungi  hak  kaum  laki-laki  tersebut  ( right  in  Common  law ).  Sebaliknya  para janda  beserta  anak-anaknya  meminta  keadilan  kepada court  of  chancery yang  menciptakan right in Equity bagi rnaeka berdasarkan natural justice (keadilan) dan hukum kanonik.
41 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 64-65.
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kemudian dengan adanya reorganisasi pengadilan di Inggris ( judicature act pada tahun 1873 — 1875) pengadilan Royal Court dan Court of Chancery diletakkan di bawah satu atap. Tugas dalam penyelesaian perkara sudah tidak berbeda lagi, artinya perkara-perkara Common law  ( cases  at  common  law )  dan  perkara-perkara  Equity  ( cases  at  Equity )  sama-sama  dapat diajukan  ke  salah  satu  pengadilan  tersebut.  Namun  demikian  di  dalam  praktik  orang-orang tidak  mau  mematuhinya.  Mereka  tetap  mengajukan  tuntutannya  kepada  masing-masing pengadilan sesuai dengan jenis perkaranya.
Untuk  itulah  dapat  pula  disebutkan  bahwa  adanya  pranata  trust  dalam  praktik pengelolaan  Yayasan,  khususnya  Yayasan  WWF,  mendapatkan  terobosan Equity terhadap pengelolaan harta kekayaan suatu badan usaha.
Terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Erna Widjajati, 42 selalu Dosen Hukum Ekonomi. Menurut Erna Widjajati, setuju terkait pranata trusts dalam praktiknya terdapat dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Selanjutnya Erna Widjajati  juga  setuju  bahwa Trusts adalah  suatu  hubungan  hukum  yang  mempunyai  ciri hubungan kepercayaan ( fiduciary ) yang terbentuk antara seorang trustor atau settlor dengan seorang  trustee  untuk  kepentingan benecifiary . Trustee mempunyai  kewajiban  berdasarkan etika untuk memegang harta benda trusts , baik yang berupa tanah maupun bukan tanah, untuk kepentingan  atau  kemanfaatan. Trustee diberi  kekuasaan  kepemilikan  yang  luas  atas  harta benda tidak bertindak sebagai miliknya sendiri, tetapi ia harus memenuhi kewajibannya, jika ia mengabaikan ini atau melanggar maka harus bertanggungjawab. Menurut saudara yayasan adalah trustee .
Erna  Widjajati,  mengatakan  setuju  mengenai  Yayasan  di  Indonesia  telah  menjalankan visi dan misi dan bertanggungjawab dengan praktik trusts. Kemudian Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH.,  juga setuju terkait Yayasan di Indonesia telah mempertanggungjawabkan laporan keuangannya dimana tercermin praktik trusts yaitu adanya pemilik kemanfaatan ( beneficiary ). Dalam hal Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan  sebagaimana diubah dengan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  menghambat  pranata trusts Erna  Widjajati memberi pendapat setuju dan setuju juga mengenai Yayasan sebaiknya bukan badan hukum kembali kepada KUHDagang.
Undang-undang  yayasan  saat  ini  perlu  di  revisi  karena  mencerminkan  ketidakpastian hukum  Erna  Widjajati  mengatakan  setuju.  Namun  dengan  penerapan  pranata trusts dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia berjalan dengan baik Erna Widjajati berpendapat tidak setuju. Terkait visi dan misi yayasan di Indonesia banyak yang menyimpang dari  tujuan  yayasan  sebagai  lembaga  sosial  Erna  Widjajati  mengatakan  setuju,  begitu  pula dengan penerapan pranata trusts dimana menyebutkan kewajiban yayasan di Indonesia kepada pemilik kemanfaatan ada dalam anggaran dasarnya berpendapat setuju.
Dalam wawancara berikutnya terkait Yayasan di Indonesia, Erna Widjajati mengatakan Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia belum mengalami perkembangan yang berarti. Hal tersebut  dikarenakan  sifat  yayasan  yang  harus  berbentuk  badan  hukum  terkendala  pada rumitnya pengurusan ijin yang disertai dengan berbagai persyaratan lainnya. Contoh Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan  dan  diperuntukan  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan  dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
Kemudian  praktik trusts yang  terdapat  dalam  Yayasan  di  Indonesia  Erna  Widjajati mengatakan  bahwa  Trust  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  kepercayaan  yang  diberikan kepada  seseorang  untuk  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  tanggungjawab  yang diberikan  berdasarkan  prinsip  itikad  baik  dan  kehati-hatian.  Praktek  trust  dapat  diterapkan dalam  yayasan  dengan  pertimbangan  undang-undang  Yayasan  untuk  menjamin  kepastian
42 Wawancara terhadap Prof. Dr. Erna Widjajati, SH., MH., (Jakarta : Universitas Krisnadwipayana), 7 Februari 2017.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum. Dengan demikian, apabila praktek trust tidak dilaksanakan maka orang yang diberikan kepercayaan tersebut dapat dikenakan sanksi baik perdata atau pidana.
Selanjutnya mengenai apakah perlu Undang-Undang Yayasan saat ini direvisi? Mohon uraikan kelebihan dan kekurangan yayasan sebagai lembaga sosial, Erna Widjajati mengatakan bahwa  Undang-Undang  Yayasan  yang  berlaku  sekarang  perlu  direvisi,  disesuaikan  dengan perkembangan masyarakat. Kelebihan yayasan tidak untuk mencari keuntungan dan bergerak untuk membantu masyarakat sekitar dimana yayasan tersebut didirikan. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat/daerah agar sumber dana tidak hanya berasal dari donatur saja untuk menjamin kelangsungan hidup yayasan.
Trust di Indonesia yang terjadi pada yayasan adalah karena adanya pengaruh Common Law. Seperti yang dikutip dalam Disertasi Gunawan Widjaja terkait dengan transplantasi trusts yang bertradisi hukum Common Law. Trusts merupakan suatu pranata hukum yang unik, yang sampai saat ini masih belum dapat diperoleh kesamaan pandang antara kalangan ahli hukum dari  negara-negara  dengan  tradisi  hukum Common  Law dan  negara-negara  dengan  tradisi hukum Civil Law (Eropa Kontinental); bahkan di antara kalangan ahli hukum yang bertradisi hukum Civil Law itu sendiri belum ada kesepakatan mengenai eksistensi lembaga serupa Trusts dalam tradisi hukum Civil Law , khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, meskipun  telah  pula  diakui  adanya  pranata  yang  mempunyai  ciri-ciri,  karakteristik  dan kegunaan yang serupa dengan Trusts di negara-negara yang bertradisi hukum Common Law . 43 Transplantasi hukum merujuk pada pergerakan atau perpindahan norma-norma hukum atau ketentuan hukum tertentu dari suatu negara tertentu ke negara lainnya selama suatu proses pembuatan hukum  (undang-undang) atau dalam  masa reformasi  hukum 44 . Dengan demikian berarti tranplantasi hukum menunjuk pada suatu proses kegiatan legislatif dalam membuat atau membentuk  peraturan  perundang-undangan  pada  suatu  negara  tertentu.  Dalam  proses pembuatan  peraturan  perundang-undangan,  kalangan  legislatif  memiliki  setidaknya  dua pilihan 45 . Pertama adalah dengan menyalin ( copy ), meminjam atau mengambil alih hukum atau undang-undang yang telah ada dan berlaku pada negara lainnya. Kedua, oleh karena tiap-tiap negara memiliki tradisi, budaya, sejarah dan identitas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, melakukan sendiri  proses pencarian norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang  dianggap  cocok  dan  sesuai  dengan  identitas  bangsa  dan  negara  tersebut,  yang  sejalan dengan tradisi, budaya dan sejarahnya.
Sehubungan  dengan  transplantasi  hukum  dalam  kaitannya  dengan  budaya  atau  tradisi yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  tertentu,  Otto  Kahn-Freund  mengatakan  bahwa  “ Law should be so appropriate to the people for whom they are made that is very unlikely that the laws of one nation can suit another ”, oleh karena hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan atau dari lingkungan (budaya) di mana hukum tersebut di buat 46 .
Walau  demikian,  meskipun  secara  prinsip,  Otto  Kahn-Freund  menyatakan  bahwa transplantasi  hukum  adalah  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  dilakukan,  namun  secara  praktis, Kahn-Frund  mengatakan  bahwa  tidak  tertutup  kemungkinkan  suatu  ketentuan  hukum  atau aturan hukum tertentu dari suatu negara tertentu dapat ditransplantasikan ke negara lainnya. Dapat  tidaknya  transplantasi  tersebut  dilakukan,  semuanya  bergantung  pada  kuat-lemahnya hubungan antara hukum atau undang-undang yang hendak ditransplantasikan dengan keadaan politik,  sosial  atau  budaya  dari  masyarakat  atau  bangsa  dari  negara  di  mana  hukum  atau undang-undang tersebut hendak ditransplantasikan 47 .
43 Gunawan  Widjaja,  “Transplantasi  Trusts  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  :  Studi  Tentang  Undang-Undang  Pasar Modal”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 133.
44 Steven J. Heim, “Predicting Legal Transplants: The Case of Servitudes in the Russian Federation”, Trans-national Law & Contemporary Problems (Spring: 1996), hal. 189.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  kaitannya  dengan  fakta  sejarah  terjadinya  peminjaman  ketentuan  hukum  dan karenanya transplantasi hukum Romawi dan Common Law Inggris ke seluruh dunia, Kanda & Milhaupt  memberikan  beberapa  alasan  mengapa  transplantasi  hukum  terjadi  di  mana-mana, beberapa di antaranya adalah 48 : 1. transplantasi hukum dilakukan dengan murah, cepat dan merupakan suatu sumber hukum baru yang potensial 49 ; 2. transplantasi hukum seringkali mengikuti suatu masa penjajahan (kolonialisme);
3. transplantasi hukum tidak lepas dari peran serta kalangan ahli hukum, yang cenderung untuk mencontoh hukum-hukum yang bagi mereka dianggap bagus dan baik.
Ketiga  hal  tersebut  merupakan  rangkuman  dari  6  peristiwa  dalam  sejarah  dunia  yang ditunjukkan oleh Watson sebagai contoh keberhasilan transplantasi hukum 50 . Dari uraian yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa istilah legal transplants dapat dipergunakan dalam sekurangnya 3 hal 51 : 1. cases  where  one  country  borrows  or  submits  to  new  laws  or  institutions  from  another society;
2. processes involving the spread of standards, regulations or “soft law”, for example attempts at harmonisation of private law within the EU, ….
3. cases where “third cultures,” such as arbitration for a in Paris or Zurich, reflect and further processes of the globalisation of law .
Proses transplantasi hukum itu sendiri dapat terjadi dalam bentuk adopsi seluruh sistem hukum atau hanya sekadar menyalin satu ketentuan atau aturan hukum tertentu.
Berhasil  tidaknya  suatu  transplantasi  hukum  digantungkan  pada  faktor  sosial,  politik, budaya, ekonomi dan lingkungan hukum bergantung pada perbedaan lingkungan dari  kedua yurisdiksi, yaitu (negara) dari sistem hukum yang ditransplantasikan dan (negara) dari sistem hukum  yang  diambil  atau  dipinjam.  Jika  perbedaan  lingkungan  budaya  dari  kedua  negara tersebut  tidaklah  terlalu  jauh,  dan  mungkin  untuk  dikoordinasikan  dengan  mudah,  maka transplantasi hukum cenderung berhasil. Tetapi sebaliknya jika, lingkungan budaya keduanya berbeda cukup signifikan, maka transplantasi hukum sulit untuk berhasil. 52
Transplantasi  hukum  dari  sistem common law ke eropa kontinental melalui penerapan trust model common law ke sistem hukum eropa kontinental dengan cara menerapakan aturan hukum trust ke dalam hukum yayasan Indonesia, yayasan dalam hal ini adalah yang bersifat sosial seperti pendidikan yakni Yayasan Trisakti dan Yayasan Prof. Dr. Moestopo (Beragama) serta Yayasan WWF yang bersifat sosial dalam hal lingkungan hidup.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah: 1. Penerapan pranata Trusts dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan yang ada di Indonesia sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  dengan  menggunakan  doktrin dalam hukum,  maka  berangkat  dari konsepsi  awal  tradisi hukum  Anglo  Saxon mengenai
48 Hideki  Kanda  &  Curtis  J  Milhaupt,  Re-examining  Legal  Transplants:  The  Director’s  Fiduciary  Duty  in  Japanese Corporate Law, Columbia Law School The Center for Law and Economics Studies., Working Paper No. 219, 24 Maret 2003, http://ssrn.com/abstract=391821, hal. 7.
49 Lihat juga Alan Watson, “Aspects of Reception of Law”, American Journal of Comparative Law (Spring 1996), hlm. 335.
50 Alan Watson, op. cit., hlm. 4-7.
51 He, Ibid., hlm. 17 mengutip David Nelken, “Towards a Sociology of Legal Adaptation” dalam David Nelken & Johannes Feest, ed., Adapting Legal Cultures, (Oxford: Hart Publishing Co., 2001), hlm. 15.
52 Gunawan Widjaja, Op.Cit.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
trust ,  di  mana settlor menyerahkan  hak  milik  sejatinya  ( dominium )  kepada trusts dalam bentuk  kepemilikan  terdaftar  ( legal  owner )  dan beneficiary dalam  bentuk  kenikmatan ( equitable  owner ),  jelaslah  dengan  diserahkan  benda  dalam  trusts  oleh  settlor  kepada trustee, settlor tidak lagi memiliki sesuatu kepentingan atau hak apapun lagi atas benda yang diserahkan dalam trusts (kecuali dalam resulting trusts ). Melalui teori yang terbentuk dari doktrin  tersebut  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  trust  itu  merupakan  pengertian  yang ditujukan  kepada  suatu  lembaga  yang  bertugas  mengelola  harta  kekayaan  yang  bukan miliknya dan ditujukan bagi kemanfaatan pihak lain diluar pihak yang menyerahkan harta dan  pihak  yang  mengursnya  ( trustee ).  Dikaitkan  dengan  yayasan  WWF  maka  secara de facto , trust terjadi dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan oleh WWF  kepada  publik.  Nampak  dalam  laporan  itu  terdapat  pihak-pihak  ketiga  yang memperoleh manfaat dari dana yang dikelola WWF. Secara de jure pengaturan mengenai Trust  dalam  pengelolaan  harta  kekayan  yayasan  WWF  tidak  ada  karena  yayasan  sejak menjadi  badan hukum  melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak lagi  berperan seperti Trustee dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Gunawan  Widjaya  yakni Trust dalam  yayasan  harus  menunjukan  adanya  kejelasan  bagi beneficiary . Saat ini dalam yayasan belum jelas. 2.  Penerapan  pranata Trusts dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan-yayasan  di  Indonesia  dapat diterapkan di Indonesia yang notabene Hukum di Indonesia merupakan hukum positif yang bertradisi Eropa Kontinental, hal ini karena hukum eropa kontinental pun pada hakekatnya mengatur trust dalam KUHPerdata. Trust pada prinsipnya merupakan hal yang baik karena menunjukkan  pertanggungjawaban  yayasan  kepada  pemilik  manfaat  yang  notabene merupakan  pihak  yang  menjadi  donatur  dari  yayasan  disamping  pihak  kedua  yakni masyarakat. Adanya laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk adanya kepemilikan manfaat pihak ketiga. Perkembangan trust tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum alam yang  bertujuan  keadilan.  Jadi  Yayasan  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  menjadi  suatu  badan hukum, seperti Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, tentu saja Yayasan boleh untuk memperoleh keuntungan, dan berarti melakukan kegiatan usaha  atau  mendirikan  badan  usaha,  agar  tidak  bergantung  selamanya  dari  sumbangan, tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah semata-mata dipergunakan atau diperuntukkan bagi  tujuan sosial  dan kemanusian. Sumbangan  dari donatur dipertanggungjawabkan dan menunjukkan  adanya  kemanfaatan,  karena  pemilik  manfaat  adalah  pihak  donatur  yang punya hak atas manfaat tertentu. Memang undang-undnag yayasan tidak mengatur hal ini, namun dalam praktik terjadi hal demikian. Karena itu sebaiknya yayasan tidak berbentuk badan hukum.
3.  Penerapan Trusts dalam  yayasan  berdasarkan  hukum  Indonesia  sudah  mencerminkan kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan,  sehingga  yayasan  sebagai  lembaga  sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  Ketidakpastian hukum dan Ketidakjelasan dalam Pranata Trust yang terdapat dalam Pengelolaan harta kekayaan yayasan. Hal itu disebabkan karena  yayasan  itu  adalah  lembaga  sosial,  sementara  itu  kemanfaatan  hanya  untuk perorangan tidak umum, missal dalam wali amanat. Trustee hanya memanfaatkan asset jika milik badan hukum, dalam prinsip beneficiary aset milik umum. Sebaiknya yayasan bukan dalam  bentuk  badan  hukum,  melainkan  sebagaimana  di  atur  di  dalam  KUHDagang. Yayasan  sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengalami trust karena trust terjadi  terhadap  yayasan  yang  bukan  badan  hukum,  sebagaimana  di  atur  di  dalam KUHDagang. Yayasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak terjadi trust karena trustee tidak dapat memiliki aset yang jadi badan milik hukum. Apabila ada badan
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum maka trustee menjadi absolute owner itu tidak boleh, yayasan menjadi rancu sejak undang-undang yayasan, yayasan seharusnya menjadi milik beneficiary (pemilik manfaat). Untuk itulah dapat pula disebutkan bahwa adanya pranata trust dalam praktik pengelolaan Yayasan, khususnya Yayasan WWF, mendapatkan terobosan Equity terhadap pengelolaan harta kekayaan suatu badan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Bryan A. Gardner, Black’s Law Dictionary, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999). Bryan A. Garner, Black Law Dictionary, (USA: Thomson, 2004). Chatamarrasjid, Tujuan  Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
________, Badan Hukum Yayasan, Edisi Revis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). Gunawan  Widjaja, Transplantasi Trusts  dalam KUH  Perdata,  KUHD  dan  Undang-Undang Pasar Modal Indonesia , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
________, Transplantasi Trust dalam KUHPerdata, KUHdagang, dan Undang-undang Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008). Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Cet. : 3, (Bandung, Mandar Maju, 2002).
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasal Modal Indonesia, (Jakarta :Kencana, 2007).
Mariam  Darus  Badrulzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian  (Kontrak), Dalam Hukum Kontrak Indonesia, (Jakarta: ELIPS, 1998). Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis), (Jakarta:  Citra  Aditya Bakti, 1999).
R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2000). R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti , Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
Steven  J.  Heim,  “Predicting  Legal  Transplants:  The  Case  of  Servitudes  in  the  Russian Federation”, Trans-national Law & Contemporary Problems (Spring: 1996).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda , (Yogyakarta : Liberty, 2000).

## Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Citra Umbara, 2007). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.696 KMK. 011/1985 Tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan,  yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

## Disertasi:
Gunawan  Widjaja,  “Transplantasi  Trusts  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  :  Studi  Tentang Undang-Undang Pasar Modal”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sri  Sunarni  Sumarto,  Penerapan  Konsepsi  Trust  Dalam  rangka  Pembangunan  Hukum Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2003,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. 1, Juni 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Surat Kabar dan Jurnal:
Alan Watson, “Aspects of Reception of Law”, American Journal of Comparative Law (Spring 1996).
Surat Kabar Kompas, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia (YPSDM),
Jumat, 2 Juli 1995
Maurizio Lupoi, A civil law perspective on trusts and the Italian case , Artikel, TRUSTS & TRUSTEES,Volume 11, Issue 2, December/January 2005, (Italy : University of Genova Genova).
Soetjipto Wirosardjono, “Dari Yayasan ke Yayasan”, dalam majalah Warta Ekonomi No. 22 Tahun 1990.

## Internet:
Hideki Kanda & Curtis J Milhaupt, Re-examining Legal Transplants: The Director’s Fiduciary Duty  in  Japanese  Corporate  Law,  Columbia  Law  School  The  Center  for  Law  and Economics Studies., Working Paper No. 219, 24 Maret 2003,
http://ssrn.com/abstract=391821.

## Wawancara:
Wawancara, Gunawan Widjaya, Lippo Karawaci Tangerang, 10 Januari 2016. Wawancara  terhadap  Prof.  Dr.  Erna  Widjajati,  SH.,  MH.,  (Jakarta:  Universitas Krisnadwipayana), 7 Februari 2017.