## ANALISIS MITIGASI PERMUKIMAN KUMUH DI SEKITAR SUNGAI JE'NEBERANG KELURAHAN SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

## Risnawati K.
Jurusan Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 92113 E-mail: risnawati.k@uin-alauddin.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  tentang  Analisis  Mitigasi  Permukiman  Kumuh  di  Sekitar Sungai  Je'neberang  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa.  Pokok permasalahannya  adalah  Bagaimana  konsep  mitigasi  permukiman  kumuh  di sekitar  tanggul  Sungai  Je’neberang  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa? Masalah  ini  dilihat  dengan  kondisi  Secara  fisik  permasalahan  yang  muncul  di permukiman  sekitar  Sungai  Je’neberang  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten Gowa  adalah  merebaknya hunian  dengan  kondisi  semi  permanen  yang  menempel pada  sisi  tanggul  Sungai  Je’neberang.  Maka,  dengan  demikian  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Alat  analisis  ini  digunakan  untuk menganalisis  kondisi  fisik  dasar  di  lokasi  penelitian  yakni  analisa  data  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  keadaan  wilayah  pengamatan  atau  sesuai  data yang diperoleh yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, penguraian  dan  gambar  dan  analisis  ini  dilakukan  untuk  mempertimbangkan kondisi  fisik  yang  ada  di  lokasi  penelitian  guna  mengantisipasi  berkembangnya permukiman kumuh di sekitar sungai Je’neberang.

## Kata Kunci: mitigasi, permukiman kumuh, Sungai Je’neberang

## PENDAHULUAN
ermukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  hidup  diluar  kawasan  lindung,  baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Permukiman  adalah  kawasan  yang  didominasi  oleh  lingkungan  yang  dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung peri kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan.
Perumahan  dan  pemukiman  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Pemukiman dapat  diartikan  sebagai  perumahan  atau  kumpulan  rumah  dengan  segala  unsur  serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam pemukiman. Pemukiman dapat terhindar dari  kondisi  kumuh  dan  tidak  layak  huni  jika  pembangunan  perumahan  sesuai  dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.
Kumuh  dapat  ditempatkan  sebagai  sebab  dan  dapat  pula  ditempatkan  sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif. Kumuh adalah kesan atau gambaran standar yang berlaku, baik standar secara  umum  tentang  sikap  dan  tingkah  laku  yang  rendah  dilihat  dari  standar  hidup persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana dan penghasilan kelas
P
menengah.  Dengan  air  bersih,  sanitasi  maupun  persyaratan  kata  lain,  kumuh  dapat diartikan  sebagai  kelengkapan  prasarana  jalan,  ruang  tanda  atau  cap  yang  diberikan golongan  terbuka,  serta  kelengkapan  fasilitas  sosial  atas  yang  sudah  mapan  kepada golongan  bawah  yang  belum  mapan.  Kawasan  kumuh  menurut  ILO  2008  dalam  Edi Suharto  (2009)  adalah  tempat  tinggal  yang  kumuh,  pendapatan  yang  rendah  dan  tidak menentu,  serta  lingkungan  yang  tidak  sehat  dan  bahkan  membahayakan  dan  hidup penuh resiko dan senantiasa dalam ancaman penyakit dan kematian.
Pemukiman  kumuh  adalah  pemukiman  yang  tidak  layak  huni  karena  tidak memenuhi  persyaratan  untuk  hunian  baik  secara  teknis  maupun  non-teknis.  Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakann sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada  umumnya  di  pemukiman  kumuhlah  masyarakat  miskin  tinggal  dan  banyak  kita jumpai  di  kawasan  perkotaan.  Kemiskinan  merupakan  salah  satu  penyebab  timbulnya pemukiman  kumuh  di  kawasan  perkotaan.  Pada  dasarnya  kemiskinan  dapat ditanggulangi  dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  pemerataan, peningkatan  lapangan  pekerjaan  dan  pendapatan  kelompok  miskin  serta  peningkatan pelayanan  dasar  bagi  kelompok  miskin  dan  pengembangan  institusi  penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih,  sanitasi,  penyediaan  serta  usaha  perbaikan  perumahan  dan  lingkungan pemukiman pada umumnya.
Rumah  kumuh  dipandang  sebagai  suatu  masalah  terutama  dilihat  dari  sisi penampilan  fisiknya.  Rumah  kumuh  selalu  menjadi  kambing  hitam  bagi  kumalnya wajah  kota  dan  menyiratkan  terlalu  vulgar  tentang  kegagalan  pembangunan,  sesuatu yang  haram  bagi  kebanyakan  pemimpin. Lingkungan  yang  kotor,  becek,  sanitasi  yang buruk,  bangunan  yang  semrawut,  penampilan  yang  jorok,  sumur  yang  tercemar, kepadatan  bangunan  dan  hunian  yang  tinggi,  penggunaan  bahan  bangunan  bekas  dan murahan,  dan  sebagainya,  merupakan  gambaran  umum  yang  dikaitkan  dengan eksistensi rumah kumuh (Sueca, 2004).
Pada  umumnya  permukiman  kumuh  juga  diakibatkan  ketidakteraturan  struktur ruang.  Adakalanya  suatu  permukiman  tidak  sesuai  atau  tidak  berfungsi  sebagai  mana mestinya. Seringkali suatu permukiman bergeser fungsinya selain untuk bermukim juga dijadikan  sebagai  tempat  usaha  sehingga  penggunaan  bangunannya  dapat  berfungsi sebagai tempat hunian, tempat usaha atau tempat campuran. Kondisi ini dapat kita lihat dari  perubahan  permukiman  sederhana  yang  berlokasi  dekat  pasar,  menjadi  tempat usaha,  sehingga  seringkali  lokasi  pasar  sudah  berpindah  masuk  ke  lokasi  perumahan membentuk  pasar  kilat.  Situasi  semakin  merangsang  penghuni  perumahan  sederhana untuk merubah pemanfaatan rumah tinggal menjadi rumah tempat usaha, yang akhirnya model rumah menjadi berubah. Sempadan bangunan tidak ada lagi, ruang terbuka tidak ada  lagi,  semua  dibangunkan  ruang  sebagai  tempat  usaha.  Suasana  privasi  tidak  lagi terdapat  di  permukiman  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  penghuni menempati rumah tinggal semakin bertambah.Pada umumnya terdapat kebiasaan untuk mengajak saudara-saudara mereka dari kampung untuk bekerja dan tinggal di kompleks permukiman  ini.  Sehingga  terciptalah  permukiman  dengan  kepadatan  penduduk  tinggi dan situasi ini memberi kesan kumuh pada suatu permukiman. Hal ini dapat terjadi pada lokasi yang dekat dengan pusat kota (CBD), ataupun yang dekat dengan pasar.
Kondisi  seperti  ini  juga  terjadi  di  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa, terutama permukiman di sekitar Sungai Je’neberang  yang diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan  dan  jasa,  selain  juga  pemerintahan  dan  wisata.  Menurut  Daljoeni  (2003), dengan  adanya  pemusatan  kegiatan  perdagangan  ini  akan  menyebabkan  masalah  bagi
struktur  perencanaan  kota.  Permukiman  ini  sangat  cepat  menjadi  permukiman  padat dengan keanekaragaman fungsi guna lahan. Perke
mbangan jumlah hunian pada permukiman ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan,  sehingga  untuk  menambah  jumlah  hunian  mereka  cenderung  mengabaikan aturan-aturan  dasar  tentang  pengadaan  bangunan  rumah  seperti  kualitas  bahan,  jenis ruang,  garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah. Bahkan mereka menggunakan sisi  tanggul  untuk  didirikan  bangunan  tempat  tinggal  sehingga  menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas fisik kawasan.
Dengan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pusat  kota banyak penduduk pada  permukiman  sekitar  Sungai  Je’neberang  yang  membuka  usaha  di  rumah.  Karena terbatasnya  lahan  dan  tingginya  harga  tempat  usaha,  maka  mereka  membuka  usaha toko,  industri  kecil  maupun  warung  dan  kaki  lima  di  rumah.  Dengan  demikian  terjadi perubahan  penggunaan  lahan.  Dimana  kawasan  yang  diperuntukkan  bagi  permukiman menjadi kawasan campuran  yaitu lahan  yang diperuntukkan bagi hunian dimanfaatkan untuk usaha ( mix land use ).
Secara  fisik  permasalahan  yang  muncul  di  permukiman  sekitar  Sungai Je’neberang  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa  adalah  merebaknya  hunian dengan  kondisi  semi  permanen  yang  menempel  pada  sisi tanggul  Sungai  Je’neberang. Keadaan  yang  menyebabkan  hunian  di  lokasi  studi  menjadi  tidak  nyaman  dan  tidak layak  huni.  Oleh  karena  itu  perlu  diadakan  suatu  kajian  atau  penelitian  permukiman sekitar  Sungai  Je’neberang  Kelurahan  Sungguminasa  dengan  kajian  permukiman kumuh  yang  dilihat  dari  tingkat  kekumuhan  permukiman  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terciptanya  permukiman  kumuh,  serta  direkomendasikan  mitigasi permukiman  kumuh  dalam  memperbaiki permukiman  tersebut  sesuai  dengan  penataan ruang.

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi dan Waktu
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa.  Penulis mengambil  studi  kasus  di  Kelurahan  Sungguminasa  karena  Kelurahan  Sungguminasa sebagai  kota  perdagangan  dan  letaknya  yang  strategis,  dilalui  oleh  jalur  regional provinsi.  Wilayah  studi  ini  dibatasi  pada permukiman  padat  yang  berada  di  Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, yang terletak di Sekitar Sungai Je’neberang.

## 2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu:
a. Data  kualitatif  adalah  jenis  data  yang  tidak  berupa  angka  tetapi  berupa  kondisi kualitatif  objek  dalam  ruang  lingkup  penelitian  baik  dalam  bentuk  uraian  kalimat ataupun  penjelasan.  Data  kualitatif  yang  dimaksud  meliputi  kondisi  lokasi,  pola penggunaan lahan, dan kondisi permukiman.
b. Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan  menggunakan  metode  perhitungan  yang  sederhana.  Data  kuantitatif  yang dimaksud  adalah  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk.  Menurut  sumbernya  data terbagi atas dua yaitu :
1. Data  primer  dikumpulkan  melalui  survai  primer  yang  dilakukan  melalui pengamatan dan pengukuran atau perhitungan langsung (observasi) di lapangan
dan  penyebaran  kuisioner  atau  pertanyaan  kepada  para  masyarakat  yang mengetahui  keadaan  dan  kondisi  permukiman.  Data  primer  yang  dibutuhkan antara  lain:  (1)  Penggunaan  lahan;  (2)  Kondisi  fisik  lokasi;  dan  Permukiman kumuh
2. Sumber sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan  studi  untuk  mendapatkan  data-data  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan analisis.  Selain  itu,  data  sekunder  lainnya  adalah  studi  literatur  untuk mendapatkan  literatur  yang  berkaitan  dengan  studi.  Data  sekunder  yang dibutuhkan  antara  lain:  (1)  RDTR  Kota  Sungguminasa  diperoleh  dari  Kantor Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Gowa;  (2)  Data  demografi  diperoleh  dari Kantor Kelurahan Sungguminasa; (3) Kondisi fisik dasar dari Kantor Kelurahan Sungguminasa;  dan  (4)  Kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dari  Kantor Kelurahan Sungguminasa

## 3. Metode Analisis
Analisis  yang  digunakan  untuk  menjawab  tujuan  pada  penelitian  ini  adalah analisis  deskriptif  kualitatif.  Metode  analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk menganalisis  kondisi  fisik  dasar  di  lokasi  penelitian  yakni  analisa  data  yang  bertujuan untuk  menggambarkan  keadaan  wilayah  pengamatan  atau  sesuai  data  yang  diperoleh yaitu  mengklasifikasikan  dan  menyajikan  data  dalam  bentuk  tabel,  penguraian  dan gambar.
Metode  Analisis  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  bagaimana  mitigasi permukiman kumuh di sekitar Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum Kelurahan Sungguminasa
Berbagai  tinjauan  umum  Kelurahan  Sungguminasa  yang  dikaji  dan  diperoleh melalui sumber sekunder pada penelitian ini yaitu antara lain:
1. Kedudukan dan Letak Geografis
Kelurahan  Sungguminasa  adalah  salah  satu  Kelurahan  yang  terletak  di  wilayah Kecamatan  Somba  Opu  yang  terletak  di ibukota  Kabupaten  Gowa  dengan  jarak  1 Km dari  Ibukota  Kabupaten  (Sungguminasa).  Luas  Wilayah  1,46  Km 2 dengan  batas-batas Wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kelurahan Tombolo Sebelah Timur : Kelurahan Bonto – Bontoa Sebelah Selatan : Desa Bontoala Kec Pallangga Sebelah Barat : Kelurahan Pandang-pandang
Pusat  pemerintahan  Kelurahan  Sungguminasa  terletak  di  wilayah  Lingkungan Sungguminasa  dan  secara  Administrasi  Kelurahan  Sungguminasa  mempunyai  2  (Dua) lingkungan, 8 RW, 19 RT, yaitu: lingkungan Sungguminasa membawahi 5 RW dan 13 RT dan lingkungan Lambaselo membawahi 3 RW dan 6 RT.
2. Topografi
Kelurahan  Sungguminasa  mempunyai  kondisi  wilayah  yang  datar  dengan ketinggian 25 km dari permukaan laut.

## 3. Iklim dan Curah Hujan
Iklim  Kelurahan Sungguminasa  pada umumnya memiliki suhu rata-rata berkisar antara 22 0 C sampai 35 0 C dengan tingkat Curah Hujan 65-75 mm/Tahun. Curah Hujan terbilang sedang dan terdapat 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan  yang  rata-rata  dimulai  pada  bulan  Oktober  sampai  April  dan  digunakan  oleh masyarakat  petani  untuk  menanam  padi  dan  tanaman  jangka  pendek  lainnya  seperti jagung. Sedangkan musim kemarau terjadi rata-rata pada bulan Mei sampai September, pada musim ini petani biasa juga menanam tanaman.

## 4. Hidrologi dan Tata Air
Untuk  memenuhi  akan  kebutuhan  air,  Kelurahan  Sungguminasa  menggunakan  2 (dua) sumber air yaitu dari PDAM dan sumur pompa. Pemenuhan air bersih sehari-hari mnggunkan  PDAM  dan  sebagian  warga  memanfaatkan  air  sumur.  Air  PDAM  paling banyak  diakses  oleh  lingkungan  Sungguminasa  sedangkan  masyarakat  lingkungan Lambaselo lebih banyak menggunakan air sumur.

## B. Penduduk
Kependudukan merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.  Jumlah  penduduk  Kelurahan  Sungguminasa  Tahun  2019  sebesar  9.571  jiwa yang terdiri dari 4.586 jiwa adalah laki-laki dan 4.985 jiwa perempuan.

## C. Tinjauan Permukiman Sekitar Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa
Beberapa  tinjauan  umum  terkait  permukiman  masyarakat  di  sekitar  Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa akan dibahas sebagai berikut:
1. Karakteristik Hunian
a. Fungsi dan Kegiatan
Kegiatan  di  Kelurahan  Sungguminasa  didominasi  oleh  kegiatan  perdagangan dan  jasa.  Kegiatan  ini  ditandai  dengan  banyaknya  fasilitas  perdagangan  dan  jasa. Dengan adanya pemusatan kegiatan tersebut tentu akan mendorong penduduk untuk bermukim di sekitarnya. Hal ini ditandai dengan adanya wilayah permukiman padat yang  keberadaannya  di  sekitar  pusat  kegiatan  tersebut  yaitu  permukiman  sekitar Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa.
Permukiman  tersebut  memiliki  kegiatan  yang  heterogen.  Banyak  penduduk membuka  usaha  di  rumah  atau  pedagang  nonformal  di  sekitar  Sungai  Je’neberang Kelurahan  Sungguminasa.  Dari  hasil  survey,  20%  fungsi  dari  bangunan  sudah berubah menjadi campuran antara hunian dan tempat usaha. Kegiatan masyarakat di permukiman ini sangat bervariasi di antaranya ada yang melakukan kegiatan industri di  rumah,  berjualan  dengan  menggunakan  warung,  membuka  warung  makan,  kios pulsa serta toko bangunan.
Karena  aktivitas  di  sekitar  permukiman  ini  adalah  perdagangan  dan  pasar tradisional  dimana  aktivitasnya  masuk  ke  dalam  permukiman.  Dengan  padatnya aktivitas  pasar  ini  maka  kegiatan  permukiman  ini  pun  terpengaruh  oleh  kegiatan pasar.  Dari  jumlah  rumah  yang  membuka  usaha  perdagangan  terdapat  sebanyak 66%  penghuni  menggunakan  sisa  lahan,  13%  menggunakan  pola  pengembangan secara vertikal dan 21% memanfaatkan ruang publik seperti di atas drainase. Hal ini akan  mempengaruhi  kualitas  fisik  permukiman  tersebut.  Sekitar  66%  dari masyarakat yang membuka usaha di sektor informal memanfaatkan sisa lahan yang ada  untuk  dibangun  bangunan  untuk  usaha  mereka.  Hal  ini  menyebabkan  lahan
terbuka  menjadi  berkurang,  selain  itu  mengurangi  daerah  resapan  air  ke  dalam tanah. Sedangkan yang 21% menggunakan ruang publik seperti di atas drainase, hal ini  dapat  mengganggu  fungsi  dari  ruang  publik.  Untuk  13%  lainnya  menggunakan pola pengembangan secara vertikal.
Karena  keterbatasan  dana  kebanyakan  masyarakat  yang  membuka  usaha  di sektor  non  formal  menggunakan  bahan  bangunan  seadanya  baik  dari  bahan  kayu, seng,  kain,  besi,  dan  bambu  tanpa  mempedulikan  nilai  estetika.  Hingga mengakibatkan  tampilan  visual  yang  kurang  indah  dan  berkesan  kumuh  karena pengaturan yang kurang baik dan luas bangunannya.

## b. Tampilan Bangunan
Berdasarkan  data  primer  yang  didapat,  bentuk  konstruksi  bangunan  di permukiman  ini  sebagian  besar  adalah  konstruksi  permanen  yaitu  sebanyak  63% hunian,  17%  dinding  semi  permanen  dan  20%  dinding  non  permanen  (kayu). Konstruksi bangunan diatas membentuk suatu tempat hunian dengan luas bangunan yang  sebagian  besar  (49%)  seluas  dibawah  36m 2 dan  13%  yang  memiliki  luas bangunan  sebesar  lebih  dari  70m 2 .  Kondisi  rumah  terdapat  permanen  dan  semi permanen, namun dengan luasan yang minimal, KDB yang hampir 100%, dan letak bangunan  yang  tidak  tertata  membuat  permukiman ini  semakin  padat  dan  terkesan kumuh
c. Status Kepemilikan Lahan
Status  kepemilikan  lahan  di  permukiman  ini  ialah  sebagian  besar  57% merupakan  tanah  masyarakat  pemilik,  11%  merupakan  tanah  masyarakat  bukan pemilik, dan 32% merupakan tanah milik pemerintah.

## d. Tatanan Fisik Bangunan dan Hunian
Dengan  kondisi  lahan  yang  sangat  terbatas  maka  antar  bangunan  hunian  pun tidak  memiliki  jarak,  sehingga  permukiman  ini  menjadi  kumuh  karena  padatnya bangunan  hunian.  Ditinjau  dari  aturan  tatanan  fisik  bangunan  hunian  berdasarkan Perda  Tentang  Bangunan  yaitu  mengenai  Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB), Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB), Building  Coverage (BC),  dan  lainnya,  maka kondisi permukiman ini tidak memenuhi syarat karena 77% bangunannya menyalahi aturan  luas  lahan  terbangun  yang  seharusnya  hanya  60%  dan  40%  diperuntukkan bagi  penyediaan open  space ,  pada  kenyataan  di  lapangan  penghuni  membangun huniannya  hampir  100%  dari  luas  lahan. Selain itu jika jarak  antar  bangunan  yang seharusnya 3m tetapi pada kenyataannya jarak antar bangunan berhimpitan.
2. Karakteristik Penghuni
a. Kondisi Ekonomi Hasil survey di  lapangan  diperoleh  data  tentang  jenis  pekerjaan  warga permukiman di lokasi studi, ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Pekerjaan pada Permukiman Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai  Je’neberang
Kelurahan Sungguminasa Jenis Pekerjaan Persentase Swasta 86% PNS 10% ABRI/POLRI 4% Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2020
Menurut  hasil survey dan  pengamatan  di  lapangan  diperoleh  data  dengan penghasilan rata-rata masyarakat di permukiman ini ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel  2.  Penghasilan  Rata-rata  Penghuni  Permukiman  pada  Permukiman  Kumuh  di  Sekitar Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa
Penghasilan / bulan Persentase < Rp 500.000,- 40% Rp 500.000,- - Rp 1.100.000,- 30% > Rp 1.100.000 30%
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2020
b. Kondisi Sosial
Permukiman  pada  wilayah  studi  ini  merupakan  Kelurahan  Sungguminasa dengan  luas  1,46  km 2 dan  jumlah  penduduk  9.571  jiwa  dengan  kepadatan  6.555 jiwa/km 2 . Dari hasil survey lapangan dan penyebaran kuisioner mengenai kepadatan atau  populasi  penghuni  untuk  tiap  hunian  diperoleh  hasil  yang  ditunjukkan  pada Tabel 3.
Tabel 3. Populasi Penghuni Untuk Tiap Hunian Pada Permukiman Kumuh di Sekitar Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa
Jumlah Penghuni/ Rumah Jumlah 5 orang < 12% 3 – 5 orang 73% 1 – 2 Orang 15%
Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2020
Dari  hasil  observasi  lapangan  mengenai  jumlah  bukan  penduduk  asli  Gowa pada  lokasi  studi  ialah  26,5%.  Adanya  pemusatan  aktivitas  di  bidang  perdagangan dan  jasa  seperti  Pasar  Sentral  Sungguminasa  dan  Pertokoan  di  Jl.K.H.Wahid Hasyim mendorong bertambahnya pendatang di lokasi penelitian.

## D. Konsep  Mitigasi  Permukiman  Kumuh  di  Sekitar  Sungai  Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa
Mitigasi  terhadap  permukiman  kumuh  pada  masa  yang  akan  datang  diperlukan konsep  penanganan  yang  didasarkan  pada  tingkat  kekumuhan,  serta  faktor-faktor penyebab  terjadinya  kekumuhan.  Berdasarkan  hasil  identifikasi  tingkat  kekumuhan, permukiman  kumuh  pada  wilayah  studi  termasuk  kategori  kumuh  ringan,  dimana variabel  yang  mendominasi  sehingga  terciptanya  kumuh  ringan  ialah  variabel  kondisi ekonomi.  Dan  juga  berdasarkan  hasil  dari  analisis  faktor  penyebab  tumbuhnya permukiman kumuh ialah faktor penghasilan dan jenis pekerjaan.

## 1. Mitigasi Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai
Permukiman  yang  penulis  teliti  pada  daerah  sempadan  sungai  terdiri  dari  33 rumah  yang  berada  di  sepanjang  sisi  sungai  pada  lokasi  studi.  Pada  dasarnya  rumah- rumah  ini  tidak  layak  huni,  tetapi  para  penghuni  rumah  tersebut  tidak  dapat  berbuat banyak  untuk  memperbaiki  rumah  mereka.  Hal  ini  disebabkan  karena  status kepemilikan  lahan  yang  merupakan  milik  pemerintah.  Ketiadaan  iuran  untuk  rumah yang  mereka  tinggali  membuat  para  pemukim  liar  ini  bertahan  lama  tinggal  di  sekitar tanggul.  Secara  keseluruhan  penghuni  permukiman  ini  berprofesi  sebagai  wiraswasta, seperti  pedagang  siomay  keliling,  buruh  harian,  supir  angkutan  kota,  ada  juga  yang berdagang  makanan  kecil  di  pelataran  rumah  mereka.  Dengan  demikian  dapat dipastikan para penghuni permukiman ini berpenghasilan rendah.
Kondisi rumah yang mereka tempati termasuk kategori tidak layak huni. Luas satu unit  bangunan  ±15m 2 ,  dinding  bangunannya  terbuat  dari  seng,  papan,  triplek  dan sebagian dari tembok. Lantai terbuat dari plesteran semen dan difinishing dengan karpet plastik. Untuk atap bangunan menggunakan seng.
Adapun  kriteria  penetapan  sempadan  sungai  berdasarkan  PP  No  26  Tahun  2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:
1) Daratan  sepanjang  tepian  sungai  bertanggul  dengan  lebar  paling  sedikit  5  (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Adapun arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain:
1) Pembatasan  dan  melarang  mengadakan  alih  fungsi  lindung  yang  menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
2) Pembatasan  dan  melarang  menggunakan  lahan  secara  langsung  untuk  bangunan sepanjang  sempadan  sungai  yang  tidak  memiliki  kaitan  dengan  pelestarian  atau pengelolaan sungai;
3) Melakukan  re-orientasi  pembangunan  dengan  menjadikan  sungai  sebagai  bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
4) Penetapan  wilayah  sungai  sebagai  salah  satu  bagian  dari  wisata  perairan  dan transportasi sesuai karakter masing-masing.
Melihat peraturan di atas permukiman kawasan sempadan sungai pada lokasi studi telah melanggar UU Penataan Ruang, maka upaya yang dapat diberlakukakn antara lain:
a) Resettlement (Pemindahan Penduduk)
Pemindahan  penduduk  dapat  diberlakukan  dengan  memindahkan squatters (pemukim liar) ke lahan yang legal melalui pengadaan rumah sederhana sewa serta diupayakan  dan  disosialisasikan  kepada  penduduk  untuk  mencari  tempat  tinggal yang  baru  dan  layak.  Pemindahan  penduduk  ke  rumah  susun  sederhana  sewa  ini dengan  tujuan  untuk  menampung  warga  yang  tidak  memiliki  rumah atau memiliki rumah  dengan  kondisi  tidak  layak  huni  sehingga  dapat  menghilangkan  kawasan kumuhnya.  Sehingga  kawasan  sempadan  sungai  ini  dapat  bebas  dari  kegiatan terbangun  dan  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukkannya.  Adapun  peruntukkan lahan  yang  sesuai  untuk  sempadan  sungai  sesuai  dengan  peraturan  diatas  dengan melihat karakteristik wilayah pada lokasi studi dapat dikembangkan sebagai wisata perairan  dan  transportasi  sungai.  Dengan  melihat  potensi  wisata  tersebut  dapat mengembangkan  usaha  masyarakat  yang  bermukim  di  sekitarnya.  Sehingga  dapat
meningkatkan  perekonomian  masyarakat  dan  masalah  kemiskinan  dapat  teratasi. Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki fisik rumah mereka. Sehingga dapat menghilangkan kawasan kumuhnya.
b) Kebijakan Disinsentif
Kebijakan  disinsentif  ini  juga  perlu  dilakukan  karena  disinsentif  merupakan  salah satu ketentuan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RDRT.  Mengingat  sempadan  Sungai  Je’neberang  yang  terdapat  pada  lokasi  studi telah  difungsikan  tidak  sesuai  dengan  RDTR  Kota  Sungguminasa.  Ketentuan pemberian  disinsentif  adalah  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pengenaan  bentuk- bentuk  kompensasi  dalam  pemanfaatan  ruang.  Ketentuan  pemberian  disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Maka ketentuan disinsentif yang dapat diberikan  untuk  mencegah  kegiatan  terbangun  di  sempadan  sungai  ialah  seperti pengenaan pajak tinggi.

## E. Mitigasi Permukiman Kumuh di Luar Sempadan Sungai
Permukiman  yang  penulis  teliti  yang  terdapat  di  luar  daerah  sempadan  sungai terdiri  dari  97  rumah  yang  saling  berhadapan.  Sebagian  besar  rumah-rumah  ini  sudah permanen,  namun  sebagian  di  antaranya  terdapat  rumah-rumah  yang  tidak  layak  huni. Para  penghuni  rumah  tidak  layak  huni  tersebut  tidak  dapat  berbuat  banyak  untuk memperbaiki rumah mereka. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi. Melihat hal tersebut, maka  untuk  pengendalian  permukiman  kumuh  di  luar  sempadan  sungai,  diarahkan untuk  ditingkatkan  kondisi  permukiman  yang  sudah  baik,  dan  dipertahankan  untuk kondisi  permukiman  yang  sedang.  Program  yang  dapat  dilaksanakan  untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di luar sempadan sungai ini antara lain:
1) Program Perbaikan Kampung atau Kampung Improvement Program (KIP).
Program  Perbaikan  Kampung  (KIP)  merupakan  suatu  pola  pembangunan kampung  yang  didasarkan  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas lingkungan  dan  pemenuhan  kebutuhannya.  Program  ini  mempunyai  prinsip  universal yang  berlaku  di  mana-mana  yakni  memberdayakan  dan  menjadikan  warga  sebagai penentu  dan  pemanfaat  sumberdaya  kota  guna  memperbaiki  taraf  hidup  dan kemampuan  untuk  maju.  Program  perbaikan  kampung  (KIP)  dinilai  sesuai  dalam menangani  kekumuhan  di  lokasi  studi  karena  sesuai  dengan  syarat  program  perbaikan kampung  (KIP)  yaitu  berada  di  atas  tanah  legal,  tingkat  kekumuhan  ringan,  dan pendapatan  perkapita  rendah.  Maka  kegiatan  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  program KIP ini antara lain:
a. Perbaikan  rumah  bagi  rumah  dengan  kondisi  tidak  layak  huni  di  atas  lahan sesuai dengan peruntukkan perumahan.
b. Meningkatkan Pendapatan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peningkatan  pendapatan  masyarakat  dapat  melalui  dengan  mengembangkan potensi  kawasan  yang  ada  di  sekitar  permukiman.  Berdasarkan  kondisi eksisting  di  lapangan,  kawasan  sekitar  permukiman  berpotensi  untuk dikembangkan  wisata  sungai.  Hal  ini  dapat  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat  sekitar.  Selain  membuka  lapangan  pekerjaan  baru,  dapat meningkatkan  pendapatan  bagi  masyarakat  yang  telah  membuka  usahanya  di rumah.  Potensi  wisata  sungai  yang  dapat  dijual  di  sini  ialah view yang
menghadap langsung ke jembatan kembar Kabupaten Gowa. Selain itu sungai yang ada dapat dikembangkan menjadi transportasi air. Hal ini dapat menjadi daya tarik pengunjung untuk berdatangan sehingga dapat menambah investasi bagi  masyarakat  sekitar  kawasan.  Sehingga  permasalahan  tingkat  pendapatan yang rendah dapat teratasi, dan juga dapat mencegah tumbuhnya permukiman kumuh baru.
2) Kebijakan Insentif
Kebijakan insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pemberian insentif pada penelitian ini ialah berupa bantuan dana sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk secara swadaya memperbaiki rumah tidak layak huni.
Selain  itu  pemberian  insentif  juga  dapat  berupa  keringanan  pajak  kepada pengembang  yang  membangun  rumah  bertipe  susun  sehingga  menyebabkan  terjadinya proses transformasi dari permukiman kampung kota menjadi rumah susun.

## 3) Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
Peningkatan  kualitas  perumahan  yang  selanjutnya  disingkat  PKP  adalah  upaya pemerintah  untuk  memperbaiki  kondisi  perumahan  dari  yang  tidak  memenuhi  syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan perdesaan.
Berdasarkan kriteria lokasi yang sesuai dengan syarat PKP antara lain peruntukan lokasi  adalah  untuk  perumahan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  RDTRK,  kepadatan bangunan  70  unit  per  hektar,  dan  terdapat  bangunan  dengan  kondisi  tidak  memenuhi persyaratan layak huni dengan jumlah 19%.
Berdasarkan kriteria penetapan calon penerima manfaat yang sesuai dengan syarat PKP  ialah  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  berdomisili  tetap  di  perumahan, menguasai  dan  memiliki  tanah  yang  telah  berstatus  hukum,  belum  memiliki  rumah dan/atau menempati rumah dengan katagori tidak layak huni.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu  pengendalian permukiman  kumuh  di  luar  sempadan  sungai  dapat  dilakukan  melalui  beberapa program/kegiatan yaitu antara lain:
1. Kampung Improvement Program (Program Perbaikan Kampung)
a) Pemugaran  rumah  bagi  rumah  dengan  kondisi  tidak  layak  huni  di  atas  lahan sesuai dengan peruntukkan perumahan.
b) Meningkatkan  pendapatan  dengan  mengembangkan  potensi  wisata  di  lokasi studi.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  usaha  serta  pendapatan  masyarakat  yang bermukim di sekitarnya.
2. Program Insentif
a) Pemberian  insentif  berupa  keringanan  pajak  kepada  pengembang  yang membangun  rumah  bertipe  susun  sehingga  menyebabkan  terjadinya  proses transformasi dari permukiman kampung kota menjadi apartemen/rumah susun.
b) Pemberian insentif berupa bantuan dana sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk secara swadaya memperbaiki rumah tidak layak huni.
3. Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
Memfasilitasi  pembangunan  rumah  baru  dan/atau  perbaikan  dan/atau  perluasan rumah  yang  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  memenuhi  syarat  di  atas  lahan  sesuai dengan peruntukkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bianpoen. (1991). Penataan Kota dan Permukiman Buruk.1, 9-22.
Bintarto. (1983). Urbanisasi dam Permasalahannya. Yogyakarta: Galia Indonesia.
Clay. (1979). Neighborhood Renewal. Toront: Lexington Books, DC Health & Co.
Daldjoeni. (2003). Geografis Kota dan Desa. Bandung: PT. Alumni.
Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen PU. (1999). Perbaikan Lingkungan dan Peremajaan Lingkungan, Resettlement.
Doxiadis,  Constantinos  A.  (1968).  An  Introduction  to  the  Science  of  Human  Settlements-
Ekistics. London: Hutchinson of London.
Khomarudinm.  (1997).  Menelusuri  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman,  Jakarta:
Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo.
Kuswartojo,  Tjuk et  al .  (2005).    Perumahan  dan  Pemukiman  di  Indonesia.  Bandung:  Penerbit ITB.
Kuswartojo, Tjuk.  (2005). Perumahan dan Permukiman di Indonesia. Bandung: Penerbit ITB.
Luchritia, Elly. (2010). Peremajaan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung Kota Bontang . [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
Silas, J (1996) dalam Syaiful. A (2002). Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Permukiman Marjinal amat Liar.
Sinulingga,  B.D  (1999)  dalam  Syaiful.  A  (2002).  Pembangunan  Kota;  Tinjauan  Regional  dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Surtiani,  Eny.  (2006).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Terciptanya  Kawasan  Permukiman Kumuh  di  Kawasan  Pusat  Kota  (Studi  Kasus:  Kawasan  Pancuran,  Salatiga).  [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
Yudohusodo, Siswono. 1991. Rumah untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Bharakerta.