## ARGUMEN-ARGUMEN KEMUNCULAN AWAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## Mohamad Nur Yasin
Fakultas Syariah UIN Malang, Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id Telp. 081333579924

## Abstrak
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia terus berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung antara 1992- 2000. Pada  saat  itu  masih  ada satu bank  umum  syariah,  yaitu  Bank Muamalat  Indonesia (BMI). Dengan statusnya sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi pilot  projek  dan  trademark  kebangkitan  serta  implementasi  secara  besar-besaran  hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade pada saat BMI berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu  oleh  masyarakat  Indonesia  sejak  puluhan  bahkan  ratusan  tahun  yang  lalu. Periode  ini  sangat  strategis  karena  mengawali  dan  menjadi  batu  loncatan  keberhasilan  atau kegagalan perkembangan perbankan syariah pada era  selanjutnya. Oleh karena itu,  pesatnya perkembangan  Perbankan  Syariah  saat  ini  tidak  lepas  dari  sejarah  awal  kemunculan  BMI. Tulisan ini mengkaji latar sosio-historis-politis kemunculan awal BMI sebagai embrio perbankan syariah di Indonesia. Mereﬂ eksi sejarah sangat urgen dan diperlukan guna meneropong  masa depan yang lebih cerah dan terarah.
After their formative period in 1992s to 2000s, Syariah banks show a rapid development. As the ﬁ rst syariah bank in the country, Bank Muamalat Indonesia (BMI) is quick to become a pilot project and an icon of  Islamic economic awaking and implementation in the country. The establishment of  BMI was considered an awaited momentum and a step towards the success of other syariah banks of  the later era. The ﬂ ourish of  syariah banks in this period is not inseparable from the history of  BMI establishment. This article seeks to analyze socio-political and historical background of  BMI as an embryo of  syariah banks in Indonesia.

## Kata Kunci: BMI,  posmodernisme, historis
Diabadikannya  ide-ide  mengenai  ilmu ekonomi  konsensus,  suku  bunga,  kebijakan moneter,  konsep  manusia  ekonomi  yang egois,  dan  ilmu  ekonomi  yang  bebas  nilai merupakan  bahaya  yang  sangat  mengerikan dari pengembangan perbankan dengan sistem bunga.  Proses  menampilkan  keberanian  dan kepemimpinan yang tangguh bagi penguatan perbankan  syariah  menjadi  salah  satu  terapi
strategis  dan  harus  terus  diperjuangkan. 1 Di Indonesia,  setelah  berproses  selama  enam belas  tahun,  tepatnya  sejak  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  berdiri  pada  tahun  1992 sampai  tahun  2008,  Perbankan  Syariah memiliki  legitimasi  yuridis  yang  semakin sempurna  dalam  tata  hukum  perbankan nasional.  Hal  ini  ditandai  dengan  terbitnya
1 Tarek El-Diwany, The Problem with Interest (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),  232
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah.
Perkembangan  Perbankan  Syariah  di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat. Salah  satu  periode  yang  unik  dan  menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan  konsep  dan  rintisan  awal  yang berlangsung  pada  dekade  90-an.  Pada  saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI).  Dengan statusnya  sebagai  Bank  Umum  Syariah pertama di Indonesia, BMI menjadi pilot project dan trademark kebangkitan serta implementasi secara  besar-besaran  pemikiran  hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade di mana BMI berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu  oleh  masyarakat  Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode  ini  sangat  strategis  karena  menjadi batu  loncatan  keberhasilan  atau  kegagalan perkembangan  perbankan  syariah  pada  era selanjutnya.  Hamparan  panjang  dinamika perbankan  syariah  di  Indonesia  tidak  bisa lepas dari eksistensi BMI. 2
Untuk mendapat gambaran yang mendalam mengenai latar belakang pembentukan BMI, setidaknya ada lima asumsi dasar yang penting untuk dicermati. Pertama, mainstream pemikiran posmodernisme.  Kedua,  perjuangan  panjang umat  Islam  Indonesia.  Ketiga,  kontinuitas sejarah Bank Islam. Keempat, politik akomodasi Soeharto.  Kelima,  reﬂ eksi  sifat  diri,  lembaga, dan situasi.

## Mainstream Pemikiran Posmodernisme
Telah  tercatat  dalam  sejarah  peradaban manusia bahwa pada zaman pertengahan telah terjadi  konﬂ ik  yang  sangat  keras  dan  tragis antara  kalangan  gereja  yang  berpegang  pada dogma  dan  para  ilmuwan  yang  berpegang pada  rasio.  Perlawanan  terhadap  agama (Kristen) oleh gerakan rasio-modernitas saat itu terjadi karena pada satu sisi di dalam injil tidak memuat informasi sains dan teknologi.
2  M.  Nur  Yasin,  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Geliat Perbankan  Syariah  di  Indonesia  (Malang:  UIN  Malang Press, 2009),  iv
Sedangkan    di  sisi  lain  para  aktivis  gereja mencoba  terlibat  aktif   dalam  kajian-kajian sains. Sehingga, yang selalu muncul di kalangan gereja  adalah  sains  subjektif-dogmatis  versi gereja yang selalu bertentangan dengan sains objektif  hasil kajian para ilmuwan. Lebih tragis lagi, para ilmuwan yang bertentangan dengan gereja  divonis  sesat,  sehingga  digantung atau  dipaksa  bunuh  diri,  seperti  yang  terjadi pada  Galileo  dan  Copernicus.  Perlawanan terhadap  gereja  terus  dilakukan  oleh  Rene Descartes, Emmanuel Kant, Sigmund Freud, Frederich  Nietzcshe  dan  sebagainya  sampai akhirnya pada abad XVII muncul era modern yang  benar-benar  terbebas  dari  kungkungan dogmatika gereja.
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  modernitas telah memberikan sekian banyak kemudahan bagi  hidup  manusia.  Sayangnya,  modernitas hanya memberikan kemajuan dari sisi material sementara dari sisi spiritual, manusia semakin mengalami kekeringan. Proyek kesadaran diri yang melahirkan otonomi kebebasan manusia menjadikan manusia sebagai individu-individu, yang berpikir tentang dan akan dirinya sendiri. Modernisasi  telah  menghadirkan  wajah kemanusiaan  yang  buram.  Setelah  terpola dalam  kehidupan  yang  mekanistik,  muncul kegelisahan dan kegersangan psikologis yang disebabkan  oleh  tercerabutnya  kehidupan spiritual.  Akibat  yang  paling  parah  adalah terjadinya  krisis  tentang  makna  dan  tujuan hidup. 3
Kondisi ini memunculkan kesadaran baru, bahwa pandangan dunia yang materialistik dan kapitalistik tidak cukup membebaskan manusia dari teror dan ketakutan. Kesadaran baru juga melahirkan paham spiritual posmodern yang mengakomodasi  iman  dan  ilmu,  yakni  tidak anti  ilmu  dan  tidak  anti  rasional,  sehingga lahir  kembali  perhatian  terhadap  metaﬁ sika, religiusitas, dan agama. 4
3  Posmodernisme  dan  Kebangkitan  Agama,  25 November 2009, http://www.nuansaislam.com/ index.php?option=com_content&view=article&i d=273:posmodernisme-dan-kebangkitan-agama&
catid=85:ﬁ lsafat&Itemid=273
4 Ibid.
Posmodernisme, 5 sebagai  sebuah  era dan metodologi berpikir, merupakan gerak  simultan  dari  era  sebelumnya,  yaitu tradisionalisme  dan  modernisme,  terutama, setelah  tradisionalisme  dan  modernisme tidak  memberikan  jaminan  kepastian  bagi kehidupan  manusia.  Pergesaran  paradigma dari  tradisionalisme  ke  modernisme,  dari modernisme ke posmodernisme, dan loncatan- loncatan  paradigma  yang  berjalan  secara terus  menerus,  dalam  perspektif   sosiologi memunculkan suatu kajian yang oleh Ernest Gellner disebut a pendulum swing theory. 6 Seperti yang diungkap Hadiwinata, modernisme tidak sekadar  mencakup  hegemonisasi  peradaban Barat  atas  peradaban  Timur,  industrialisasi, teknologi,  dan  konsumerisme,  namun  juga memunculkan rasialisme, diskriminasi, stagnasi,  dan  marginalisasi. 7 Posmodernisme memberikan  ruang  bagi  manusia  yang  aktif, mencari  politik  posmodernime  baru,  dan memberikan  peran  yang  besar  bagi  agama, 8 sehingga berimplikasi kepada dua hal. Pertama, dijadikannya  agama  oleh  masyarakat  global sebagai landasan dan ciri penting kehidupan. Tidak heran jika nuansa keagamaan (religiusitas atau  spiritualitas)  semakin  menguat  di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. 9 Kedua, dijadikannya agama untuk menyemangati dan menjiwai kajian lintas disiplin. 10
5  Thomas  Docherty  (ed),  Postmodernism  (New York:  Harvester  Wheatsheaf);  Akbar  S.  Akhmad, Postmodernisme  and  Islam  (London:  Routledge,  1992); dan Ernest Gellner, Postmodernisme, Reason, and Religion (London: Routledge, 1992)
6  Ernest  Gelner,  A  Pendulum  Swing  Theory  of Islam, Annales de Sociology (1968), 5-14, yang kemudian diterbitkan ulang pada Roland Robertson (ed.) Sociology of   Religion:  Selected  Readings  (Australia;  Pengin  Books, 1969),127-138
7  Bob  Sugeng  Hadiwinata,  "Thetrum  Politicum": Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia", dalam Kalam, edisi 01, 23
8 Pauline M. Rosenau, Postmodernisme and The Social Sciences;  Insight,  Inroads,  and  Intrusions  (New  Jersey: Princenton University Press, 1992), 171
9  Akhmad  Minhadji,  "Supermasi  Hukum  dalam Masyarakat Madani: Perspektif  Hukum Islam", dalam Unisia,  No. 41/XXII/IV/2000
10  Sebagai  contoh,  ketika  mengkaji  ekonomi Islam  Iwan  Triyuwono  memulai  dengan  kajian
Posmodernisme mengakui eksistensi agama-agama dan hal-hal yang dimarginalkan oleh  modernisme.  Dengan  demikian,  tidak ada  alasan  bagi  posmodernisme  untuk menolak metodologi agama, termasuk di sini adalah  metodologi  Islam. 11 Posmodernisme memberikan  dasar-dasar  justiﬁ kasi  dan legitimasi yang mendasar dalam mengantarkan umat Islam menuju kepada paradigma syariah di  bidang  ilmu  ekonomi. 12 Dalam  konteks paradigma  syari’ah,  diskursus  Perbankan Syariah, terkhusus BMI, menemukan jati  dirinya.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa fundamental  konstruksi  BMI  menggunakan paradigma syariah.
Karakter  fundamental  yang  khas  dari paradigma syari’ah, seperti diungkap Mohammad  Arif,  adalah  khalifatu  ﬁ   al-ardl. 13 Individu tidak sebatas hanya diperhambakan kepada kolektivitas dengan tanpa menghargai kemaslahatan individu itu sendiri sebagaimana dicirikan paradigma marxian dengan dialektika materialismenya. Tidak pula, individu sekadar bermakna individualisme utilitarian di mana  individu  hanya  diperhambakan  untuk kepentingan  individu  sebagaimana  dicirikan ekonomi  pasar  (kapitalisme)  dengan  laissez faire-nya.  Tetapi,  yang  dimaksudkan  dengan khalifatu Allâh ﬁ  al-ardl setidaknya ada dua hal. Pertama, individu yang bermakna representasi dan  untuk  kemaslahatan  kolektif.  Kedua,
posmodernisme. Lihat, Triyuwono "Diri Muthmainah dan  Disiplin  Sakral",  dalam  Ulumul  Qur'an,    No.  3 VII/1997,  24-35;  Akhmad  Minhaji  mengkaji  ushul ﬁ qh  dalam  kerangka  posmodernisme,  lihat  Minhadji, "Reorientasi  Kajian  Ushul  Fiqh",  dalam  al-Jami'ah, IAIN Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999, 12-28; Amin Abdullah mengkaji masalah sosial dengan menggunakan bingkai  posmodernisme,  lihat  Abdullah,  Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Konteporer (Bandung,  Mizan:  2000),  68-88;  dan  Ariel  Heriyanto mengkaji bahasa dalam tatapan posmodernisme, lihat Heriyanto "Bahasa dan Kuasa", dalam Yudi Latif  dan Idi  Subandy  Ibrahim,  Bahasa  dan  Kekuasaan:  Politik Wacana di Panggung Orde Baru (Bandung: Mizan, 1996), 94- 103
11 Triyuwono, "Diri…"  27
12 Triyuwono, "Diri…"  28
13 Mohammad Arf, Toward the Syari'ah Paradigm of Islamic  Economic:  The  Beginning  of   a  Scientiﬁ c  Revolution (Th American Journal of  Islamic Social Science), 92
112    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 109-123
kolektivitas  yang  menghargai  dan  memberi perhatian  yang  besar  pada  kemaslahatan individu di tengah kemaslahatan kolektif.
Mengacu  kepada  a  pendulum  swing  theory Ernest  Gellner  yang  memotret  adanya pergeseran atau loncatan-loncatan akan terus berjalan  dari  satu  titik  paradigma  ke  titik paradigma  yang  lain,  bisa  dikatakan  bahwa BMI merupakan satu titik atau tahap tertentu yang  keberadaannya  adalah  bukan  suatu kebetulan dan tidak lepas dari kemestian untuk dilewati  oleh  loncatan-loncatan  paradigma perbankan  sebelum  dan  sesudahnya.  Jika perbankan  yang  ada  sebelum  Bank  Syariah telah  mengindikasikan  dominasi  paradigma modern, 14 dan  Bank  Syariah  menggunakan paradigma syariah, bukan tidak mungkin bahwa perbankan yang muncul setelah Bank Syariah adalah  perbankan  yang  dijiwai  paradigma pasca-posmodernisme  yang  indikasi  dan karakternya  belum  bisa  diprediksi  saat  ini. Dalam konteks inilah kehadiran BMI tak lepas dari mainstream diskursus posmodernisme.
Perjuangan Panjang Umat Islam Indonesia
Sejak  kedatangannya  di  Indonesia  pada sekitar abad ke-8 hingga saat ini, umat Islam selalu  dan  akan  terus  melakukan  syiar  Islam dengan prinsip li i’lai kalimatillâh wa li ibtighâi mardlâtillâh.  Prinsip  perjuangan  umat  Islam tidak pernah berubah, tetapi sifat dan karakter perjuangan selalu berubah antara satu zaman dan  zaman  yang  lain  sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  yang  melingkupinya.  Secara umum,  perjuangan  umat  Islam,  seperti  yang dikemukakan  Bahtiar  Efendi,  terpola  ke dalam  tiga  karakter.  Pertama,  periode  pra- kemerdekaan,  dicirikan  oleh  seruan  ke  arah kesatuan  Islam  dan  negara.  Kedua,  periode pasca-revolusi,  dicirikan  oleh  perjuangan Islam  sebagai  dasar  ideologi  negara.  Ketiga,
14  Setidaknya  ada  tujuh  paradigma  modern  yang secara  bergantian  menjiwai  perbankan  konvensional: paradigma merkantilis, paradigma pisiokratik, paradigma klasikal, paradigma neo-klasikal, paradigma marxian,  paradigma  keynesian,  dan  revolusi  balik paradigma neo-klasik. Lihat, Arif, Toward…, 92
periode Orde Baru, dicirikan oleh penjinakan idealisme dan aktivitas politik Islam. 15
Tahapan perjuangan tersebut pada puncaknya memunculkn intelektualisme yang baru, tepatnya pada paruh kedua abad ke-20 dan terpola ke dalam tiga aliran pemikiran. a.  Pembaharuan teologis keagamaan dengan isu sentral seruan desakralisasi, reaktualisasi, dan pribumisasi. Tokoh-tokohnya, seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun  Nasution,  John  Effendi,  dan Munawir Sadzali.
b.  Reformasi  politik  dan  birokrasi,  dengan isu sentral menjembatani jurang ideologis antara Islam politik dan Negara. Tokohnya, seperti  Dahlan  Ranuwiharjo,  Mintaredja, Sulastomo, dan Mar’i Muhammad.
c.  Transformasi  sosial,  dengan  isu  sentral memperkaya makna politik Islam. Tokoh- tokohnya,  antara  lain  Sudjoko  Prasodjo,
Adi Sasono, dan M. Dawam Rahardjo.
Kaukus dari keseluruhan aliran pemikiran tersebut  pada  akhirnya  bermuara  pada  dua tema pokok. Pertama, pengembangan tatanan- tatanan  politik  yang  egalitarian.  Kedua, pengembangan  proses  ke  arah  pemerataan ekonomi. 16
Bagi  umat  Islam,  pemerataan  ekonomi yang  dimaksudkan  adalah  ekonomi  yang berbasis  pada  tatanan  nilai  ekonomi  Islam serta  membumi  dalam  lingkup  sosio-kultur Indonesia.  Ekonomi  yang  tidak  terbatas nuansa  normatif.  Lebih  dari  itu  adalah ekonomi  yang  secara  praktis  bisa  dirasakan dan dilaksanakan umat Islam. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika kemunculan Bank Muamalat  Indonesia  di  tengah  kehidupan sosio-ekonomi umat dianggap sebagai out put penting dari perjuangan panjang umat Islam.
Namun  demikian,  pembentukan  BMI bukanlah  sebuah  proyek  eksklusif   Islam.  Ia adalah proyek sebuah bangsa. Bagi umat Islam, pembentukan  BMI  adalah  sebuah  peristiwa
15  Bahtiar  Effendi,  Islam  dan  Negara:  Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta; Paramadina, 1998), 61-111 16 Effendi, Islam…, 196
monumental.  Sejak  kemerdekaan  disusul  era jatuh  bangunnya  lembaga  keorganisasian Islam  yang  terjadi  hanyalah  pemfusian, tambal  sulam,  perevisian,  dan  perbaikan arah, isi, materi, serta program-program kerja lembaga  tersebut. 17 Apabila  ditelusuri  jauh ke  belakang  terkait  dengan  pembentukan lembaga  bisnis  keuangan  kemudian  menuju kepada  masa  pembentukan  Sarikat  Dagang Islam  (SDI),  bisa  dirasakan  bahwa  jangka waktu  menunggu  hingga  berdiri  lagi  sebuah lembaga  bisnis  keuangan  Islam  mendekati masa 100 tahun. Oleh karena itu, keberhasilan BMI  adalah  mutlak.  Kegagalan  BMI  akan memerlukan waktu 50 hingga 100 tahun lagi untuk  dapat menumbuhkan sebuah lembaga baru yang sama. 18 Apakah BMI sebagai out put perjuangan akan dipelihara dan diberdayakan secara  baik-baik?  Hal  ini  tentunya  masih memerlukan  tindak  lanjut  yang  sungguh- sungguh dari umat Islam.

## Kontinuitas Kesejarahan Perbankan Islam
Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan  dilakukan  dengan  akad  sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam  sejak  zaman  Rasulullah  Saw.  Praktek menitipkan harta dan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Fungsi-fungsi  perbankan  modern,  seperti menerima  deposit,  menyalurkan  dana,  dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  umat Islam,  bahkan  sejak  zaman  Rasulullah  dan berlanjut  ke  era  sahabat,  era  Umayyah,  era Abbasiyah, dan zaman pertengahan. 19
Pada  zaman  Rasulullah  Saw,  suatu  sistem moneter  mendominasi.  Saat  itu  satu  dinar yang beredar  beratnya 4,25 gram  terdiri  atas emas dan satu dirham yang beratnya 3,98 gram
17 Zainul Bahar Noor, "Sebuah Mimpi, Harapan, dan  Kenyataan  di  Hadapan",  Makalah  pada  Seminar Sehari  "  Kiat  Bisnis  dari  Sudut  Pandang  Islam",  di Garden Palace Hotel Surabaya, 12 September 1992, 1 18 Noor, "Sebuah…", 2 19 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT  Raja Gaﬁ ndo Persada, 2009), 18
perak. 20 Dalam  konteks  modern,  perbankan Islam  berkembang  pesat  di  berbagai  negara Islam  pada  abad  XIX  dan  abad  XX.  Di Indonesia,  perbankan  Islam  yang  pertama kali berdiri adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI).  Keberhasilan  BMI  tidak  lepas  dari sejarah perbankan Islam secara keseluruhan.
Ada  tiga  faktor  penting  yang  menopang maraknya  pembentukan  perbankan  Islam  di berbagai  negara  Islam.  Pertama,  penafsiran kaum  neo-revivalis  terhadap  bunga  sebagai riba’. Kedua, booming minyak di negara-negara teluk.  Ketiga,  penyesuaian  terhadap  tafsir tradisional  mengenai  riba’  oleh  sejumlah umat  Islam  dalam  membuat  kebijakan.  Ada tiga model kebijakan di kalangan negara Islam terkait  dengan  promosi  perbankan  Islam, yaitu    (a)  adanya  larangan  bunga  di  dalam hukum  negara  Islam,  (b)  keputusan  untuk menginternasionalisasikan  bank  Islam,  dan (c) partisipasi pemerintahan Muslim di dalam gerakan perbankan Islam. 21
Ide  perbankan  Islam  modern  mulai ada  pada  abad  ke-20.  Pada  era  40-an  sudah muncul  konsep  perbankan  Islam,  namun tidak terealisasikan. 22 Kondisi saat itu belum memungkinkan dan konsep bank Islam masih mentah. 23 Pemikiran-pemikiran  penulis  yang mula-mula menyampaikan gagasan perbankan berdasarkan  bagi  hasil  (proﬁ t  Sharing)  ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Shidiqi (1948) dan  Mahmud  Ahmad  (1952).  Uraian  lebih rinci  tentang  gagasan  itu  ditulis  al-Maududi pada  1950.  Tulisan  Muhammad  Hamidullah yang  ditulis  pada  1944,  1955,  dan  1962  bisa dikategorikan  sebagai  ide  pendahuluan mengenai perbankan Islam. 24

## 20 Tarek El-Diwany, The Problem With Interest, Sistem
Bunga dan Permasalahannya. Terj. Amdiar Amir dan Ugi Suharto (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 222 21  Abdullah  Saeed,  Islamic  Banking  and  Interes:; A  Study  of   Prohibiton  of   Riba'  and  Its  Contemporary Interpretation (Leiden-New-York-Koln: E.J. Brill, 1996), 8-11
22 Saeed, Islamic…, 10
23 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan
Lembaga-lembaga Terkait(Jakarta: Rajawali Press,1996), 8 24  Sutan  Remy  Syahdeini,  Perbankan  Islam  dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan  Indonesia
Langkah  pendahuluan  atas  pelaksanaan sistem  proﬁ t  and  loss  sharing  dilakukan  di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu  adanya  upaya  mengelola  dana  jamaah haji secara profesional dan modern. Rintisan kelembagaan  yang  lain  adalah  pembentukan Islamic  Rulal  Bank  di  wilayah  Mit  Ghamr pada  tahun  1963  di  Kairo  Mesir, 25 tepatnya dibuka pada tanggal 25 Juli 1963 dengan 1000 orang  depositor  tabungan. 26 Akibat  situasi politik,  bank  ini  diambil  alih  National  Bank of   Egypt  dan  Central  Bank  of   Egypt  pada tahun 1967. 27
Pada  awalnya  pembentukan  bank  Islam banyak  diragukan  karena  beberapa  alasan. Pertama,  banyak  orang  beranggapan  bahwa sistem  perbankan  bebas  bunga  (interest  free) adalah  sesuatu  yang  tak  mungkin  dan  tak lazim.  Kedua,  sehubungan  dengan  adanya pertanyaan tentang bagaimana bank Islam itu akan membiayai operasionalnya. 28
Posisi  mudharabah  sebagai  legitimator dan  justiﬁ kator  aktiﬁ tas  perbankan  Islam ternyata tidak sepi dari  kritik keras sejumlah ulama. 29 Pada  intinya  mereka  tidak  bisa menerima  upaya-upaya  yang  menjadikan mudharabah  sebagai  pijakan  fundamental untuk  mengabsahkan  aktivitas  perbankan Islam.  Argumentasi  para  pengritik  tersebut dirangkum  dengan  baik  oleh  Sutan  Remy Syahdeini berikut ini.
Pertama,  mereka  mengemukakan  bahwa perjanjian  mudl â rabah  telah  dikembangkan di  abad  pertengahan  sesuai  dengan keadaan-keadaan  tertentu  pada  waktu
(Jakarta : Pustaka Utama Graﬁ ti, 1999), 4 25  M.  Syaﬁ i  Antonio,  Bank  Syariah:  dari  Teori  ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18
26  Muhammad  Abdul  Manan,  Islamic  Economics: Theory and Practice (Lahore: Muhammad Ashraf, 1970), 172 dan Seaed, Islamic…, 14
27 Zainul Ariﬁ n, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 1999), 11
28  Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), jld. I, 233
29  Kritik  keras  atas  pemberlakuan  konsep mudlarabah  antara  lain  dilakukan  Khursid  Ahmad, Hasanuz Zaman, dan Abdullah Saeed.
itu.  Perjanjian  ini  tidak  memiliki  validitas kepada pelaksanaan aktivitas-aktivitas keuangan modern pada masyarakat industri yang  kompleks.  Pendapat  ini  didasarkan pada  asumsi  bahwa  para  ahli  hukum dan  ahli  teologi  Muslim  mutakhir  tidak memiliki  hak untuk melakukan penafsiran ulang  atas  asas-asas  hukum  terdahulu, yang  telah  merupakan  ijtihad.  Dengan kata  lain,  mudlarabah  dikembangkan  di abad  pertengahan  adalah  untuk  waktu dan  untuk  keadaan  ekonomi  pada  waktu itu  dan  berlakunya  berdasarkan  ijtihad para ulama atau para ahli hukum dan para ahli  teologi  Muslim  pada  waktu  itu,  tidak dapat ditafsirkan atau dimodiﬁ kasikan oleh para  ahli  hukum  dan  ahli  teologi  Muslim masa  kini  untuk  keadaan  ekonomi  atau untuk keperluan pada waktu ini yang telah berbeda  dengan  keadaan  ekonomi  pada abad pertengahan itu.
Kedua,  perjanjian  mudlarabah  juga ditolak  berdasarkan  alasan  politik- ideologis (politic-idiological grounds).
Menurut pendapat mereka bahwa bank- bank  Islam,  yang  didirikan  oleh  para kapitalis Muslim, akan mengeksploitasi para penabung kecil melalui penggunaan instrumen-instrumen  keuangan  yang agamis  sebagai  sarana  yang  legal.  Para pemegang saham dari bank-bank Islam akan  menggunakan  dana-dana  dari para  penyimpan  dana  yang  kecil-kecil untuk  memperoleh  keuntungan  yang besar  tanpa  harus  membahayakan kekayaan  mereka  sendiri.  Resiko  bank yang  terjelek  yang  dialaminya  sebagai mudlarib  bila  terjadi  kerugian  atas transaksi  mudlarabah  ialah  hanya sekadar berupa tidak menerima remunerasi  atas  jerih  payahnya,  bukan berupa memikul resiko ﬁ nansial.
Ketiga, diperkenalkan mudlarabah sebagai  suatu  alternatif   dari  transaksi keuangan  berdasarkan  bunga  (interest) telah  dikecam  berdasarkan  alasan bahwa  mudlarabah  akan  menciptakan atau  meningkatkan  pasar  uang  yang informal  yang  berdasarkan  bunga. Para  penabung  akan  memilih  untuk meminjamkan  dana  mereka  guna memperoleh  harga  atau  bunga  yang
tersembunyi di  dalam  pelunasan jumlah  pokok  daripada  menyimpan dana  itu  pada  bank  yang  berdasarkan mudlarabah yang beresiko. 30
Tanpa harus terpengaruh dengan kritikan- kritikan keras tersebut, tampaknya upaya-upaya ke  arah  implementasi  konsep  mudlarabah untuk  mendasari  kegiatan  perbankan  Islam terus  dilakukan  para  ilmuwan  Muslim  yang punya  konsen  tinggi  terhadap  perbankan Islam.
Gagasan  pendirian  bank  Islam  berlanjut dalam  konferensi  negara  Islam  sedunia di  Kuala  Lumpur  Malaysia,  21-27  April 1969,  yang  diikuti  19  negara.  Konferensi menghasilkan  beberapa  keputusan.  Pertama, tiap  keuntungan  harus  tunduk  pada  hukum untung  rugi.  Jika  tidak,  ia  termasuk  riba. Sedikit  atau  banyak  riba  tetap  haram.  Kedua, diusulkan  pendirian  bank  Islam  yang  bersih dari  sistem  riba.  Ketiga,  sambil  menunggu pembentukan bank Islam, bank konvensional yang  ada  diperbolehkan  beroperasi  dengan alasan darurat. 31
Dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)  ke-2  di  Karachi,  Pakistan,  Desember 1970,  diputuskan  pembentukan  Islamic Development  Bank  (IDB). 32 Pada  1972,  Mesir memperkenalkan  bank  tanpa  bunga  dengan mendirikan  Naser  Social  Bank. 33 Pada  1973 berdiri  Philipine  Amanah  Bank  di  Manila. Pada  tahun  1975  (sebelum  IDB),  berdiri Dubai Islamic Bank di Dubai. 34
Dalam  sidang  I  Konferensi  Menteri Keuangan  Negara  Islam  di  Jedah,  Arab Saudi,  18  Desember  1973,  ditandatangani Declaration  of   Intent  for  the  Establishment  of Islamic  Development  Bank  (DIE-IDB).  Pada
30 Syahdeini, Perbankan…, 119-120
31 Sumitro, Asas-asas…,  8
32 Karnaen Perwataatmadja dan M. Syaﬁ 'i Antonio, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam  (Yogyakarta:  Yayasan Dana  Bhakti  Wakaf,  1992),  58  dan  Muh.  Zuhri,  Riba dalam  al-Qur'an    dan  Masalah  Perbankan,  (Jakarta:  Raja Graﬁ ndo Persada 1996), 155 33 Ariﬁ n, Memahami…, 11 34 Muhammad Nejatullah Shidiqi, Muslim Economic Thinking : A Suvey of  Contemporary Literatur (Leicester: Islamic Foundation, 1981), 39
sidang  II  Menteri  Keuangan  negara  Islam di  Jedah,  10-12  Agustus  1974,  disetujui pendirian  IDB.  Setelah  dipenuhi  semua ketentuan mengenai penyerahan Instrument of Ratiﬁ cation oleh negara anggota dengan modal 500  juta  Islamic  Dinar  (ID),  maka  pada  23 April 1975 IDB dinyatakan berdiri aktif. Pada 26-28  Juli  1975  diadakan  sidang  pembukaan (Inagurine  Meeting)  di  Riyadh,  Arab  Saudi. 35 Menyusul kemudian pada tahun 1977 berdiri dua  bank  swasta  bebas  bunga  dengan  nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Pada tahun  yang  sama  (1977)  pemerintah  Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. 36
Indonesia  merupakan  salah  satu  pendiri IDB yang menandatangani Agreement Establishing of   IDB pada  12 Agustus 1974 di Jedah.  Keanggotaan  Indonesia  dikukuhkan dengan Kepres RI No. 5 th 1975, tertanggal 17  Maret  1975.  Kontribusi  Indonesia  pada IDB  sebesar  ID  63,1  juta  dan  kontribusi pada Longer Term Trade Financing sebesar US$ 3 juta.  Hasil sidang ke-12 Dewan Gubernur IDB di Tunisia, Indonesia berada dalam satu kelompok  bersama  Brunei  Darussalam  dan Malaysia. 37
Di negara-negara Islam, pada tahun 1978, tercatat  empat  puluh  bank  dan  dua  puluh lembaga  keuangan  yang  beroperasi  sesuai prinsip syariah. 38 Pada tahun 1991, lebih dari dua ratus bank dan lembaga keuangan Islam beroperasi  di  seluruh  dunia,  baik  negara- negara  Islam  maupun  negara-negara  non- Islam. 39 Jumlah tersebut meningkat tajam pada akhir 1999, yakni tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam. 40 Keberhasilan bank Islam  diberbagai  negara  memberi  inspirasi bagi  kemungkinan  berdirinya  bank  Islam  di Indonesia.  Ketika  memasuki  dekade  80-an, sebenarnya  sudah  mulai  ada  perbincangan
35 Perwataatmadja, Apa…, 58
36  ALM.  Abdul  Gafoor,  Interest  Free  Comercial
Banking (1995), chapter 4.
37 Perwataatmadja, Apa…,  60 38 Sumitro, Asas-asas…, 53
39 Karnaen Perwataatmadja, "Peluang dan Strategi
Oprasional Bank Muamalat Indonesia", makalah tidak diterbitkan, 21 November 1991, 11 40 Antonio, Bank…, 18
perbankan  Islam  untuk  menopang  sistem perekonomian  Islam.  Perbincangan  itu, setidaknya,  dilakukan  M.  Amin  Aziz (FE  UI),  AM.  Saefudin  (IPB  Bogor),  M. Dawam  Rahardjo  (LP3S),  dan  Karnaen  A. Perwataatmadja  (Departemen  Keuangan). 41

## Beberapa  eksperimen  dilakukan,  seperti
Baitul Tanwil di Masjid Salman ITB Bandung dan  Koperasi  Ridho  Gusti  di  Jakarta. 42
Keduanya  tumbuh  mengesankan. 43 Namun, ide pembentukan bank Islam tersebut masih sporadis,  lokalistik,  dan  belum  menasional. Saat  itu  (1980-1982)  kondisi  politik  dalam negeri  masih  sangat  panas  bahkan  berada pada  puncak  titik  didih,  terutama  berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewajibkan dipakainya asas tunggal Pancasila bagi semua organisasi  sosial  kemasyarakatan  maupun organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dalam situasi yang seperti ini bisa dimaklumi jika  gagasan  mengenai  perbankan  Islam belum  populer  dan  tidak  mendapat  respon positif  dari masyarakat umum dan belum ada political will dari pemerintah.
Seiring dengan mulai mendinginnya situasi politik  dalam  negeri,  perbincangan  bank Islam terus bergulir, dari lokalistik ke nasional, sambil  mencari  peluang  dan  merespon berbagai  kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan pemerintah. Untuk mendirikan bank Islam di Indonesia harus mengikuti kebijakan moneter yang ada.
Sebelum dan sesudah deregulasi perbankan  1  Juni  1983  bank  Islam  belum bisa  beroperasi di Indonesia.  Sebab, pemerintah  menentukan  besar  bunga  yang harus  dilaksanakan  bank.  Setelah  muncul Pakto  1988  yang  membolehkan  setiap  bank untuk  menetapkan  besar  bunga  meskipun nol  persen,  bank  Islam  mulai  berdiri. 44

## Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 bertujuan
41 Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bangkit), 1992
42  Johan  Hendrik  Meuleman  (et.al.),  Islam  in Indonesia:  A Survey of  Events and Developments from 1988 to March 1993 (Jakarta: INIS, 1995), 181 43 Antonio, Bank…., 25 44 Perwataatmadja, "Peluang…",12
meningkatkan volume dana domestik melalui perbankan; mengurangi ketergantungan bank pada  bank-bank  sentral  dan  meningkatkan eﬁ siensi  serta  profesionalitas  bank-bank nasional.  Sedangkan  Pakto  1988  bertujuan pengerahan  dana  masyarakat;  ekspor  non- migas,  eﬁ siensi  lembaga  keuangan  dan perbankan;  kemampuan  pengendalian  dan pelaksanaan  kebijakan  moneter;  serta  iklim pengembangan pasar modal. 45
Kebijakan  di  atas  diikuti  pakem  1985, paket  25  Oktober  1986,  Pakjan  15  Januari 1987, Pakdes 24 Desember 1987, Paknov 21 November 1988, Pakdes 20 Desember 1988, Pakmar Maret 1989, Pakjun Juni 1989, Pakjan 1990,  dan  Pakem  1990.  Selain  operasional bank Islam harus mengikuti kebijakan moneter di  Indonesia,  pembiayaan  pembangunan repelita  berikutnya  dikehendaki  sebagian besar berasal dari tabungan dalam negeri. Ini berarti kehadiran bank yang mampu menarik dana masyarakat sangat diharapkan. Disinilah peluang  bank  Islam  ikut  menyemarakan perbankan Islam di Indonesia. 46
Bank  Perkreditan  Rakyat  Mardlâtillâh (BPR-M)  dan  Perkreditan  Rakyat  ”Berkah Amal Sejahtera” (BPR-BAS) tercatat sebagai Bank  Islam  pertama  di  Indonesia.  Kedua bank  yang  mendasari  diri  pada  prinsip syariah  ini  didirikan  pada  15  Juli  1991  dan mulai  beroperasi  pada  19  Agustus  1991  di Bandung. 47
Keberadaan bank syariah diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. 48 UU ini dilengkapi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia,  12  Mei  1999,  No.  32/33/KEP/ DIR tentang Bank Umum, No. 32/34/KEP/ DIR  tentang  Bank  Umum  berdasar  prinsip syariah, No. 32/35/KEP/DIR tentang BPR, dan  No.  32/36/KEP/DIR  tentang  BPR
45 Sumitro, Asas-asas..., 62
46 Sumitro, Asas-asas…, 63
47  Iwan  Triyono,  Organisasi  dan  Akutansi  Syariah (Yogya: LkiS, 2000), 99
48 Ariﬁ n, Memahami…, 212
berdasar prinsip syariah. 49
Perkembangan  lebih  riil  muncul  ketika pada 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia. Dukungan  kuat  terhadap  BMI  diberikan pemerintah, ulama’ cendekiawan, dan masyarakat  umum. 50 Tim  perbankan  Majelis Ulama’  Indonesia  (MUI)  bekerja  keras. Dalam  waktu  satu  tahun  setelah  tercetus ide,  pada  1  November  1991  dilaksanakan penandatanganan  akte  pendirian  PT.  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  di  Sahid  Jaya Hotel  dengan  notaris  Yudo  Paripurno.  Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01. 51 Pada tahun 1999 (tujuh tahun setelah berdiri BMI) populasi bank syariah masih kecil, yaitu 1 Bank Umum Syariah dan 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Hal ini jauh berbeda dengan populasi Bank konvensional, yaitu 208 Bank Umum dan 2231 Bank Perkreditan Rakyat. 52 Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam  berbagai jenis.
Tabel Jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
di Indonesia sampai Juli 2008 53 No Lembaga Keuangan Syariah Jumlah 1 Bank Umum Syariah 4 2 Unit Usaha Syariah Bank Umum 14 3 Unit Usaha Syariah BPD 15
4 Bank Kustodian Syariah 6
5 BPR Syariah
117
6 Asuransi Syariah 42
7 Reasuransi Syariah 3
8 Broker Asuransi dan Reasuransi 6 9 Reksa Dana Syariah 22 10 Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN)
38 11 Pembiayaan Syariah 11
12 Pegadaian Syariah 1
13 DPLK Syariah 2
14 Bisnis Syariah 4
15 Modal Ventura Syariah 2
16 Lembaga Penjaminan Syariah 1 Jumlah 287
Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005,  jumlah  nasabah/deposan  perbankan syariah  lebih  dari  2  juta  orang.  Sedangkan
49 Ariﬁ n, Memahami…,  213
50 Triyuwono, Organisasi…, 100
51  Laporan  Tahunan  BMI  1992  (Jakarta:  BMI, 1992), 5
52  Bank  Indonesia,  "Kebijakan  Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" April 1999, 3-4 53  http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/lks_ lbs.php?id=66
jumlah nasabah pembiayaan sekitar 300.000- an  orang.  Data  itu  belum  termasuk  nasabah asuransi,  pegadaian,  pasar  modal,  dan  dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang. 54

## Politik Akomodatif  Soeharto
Sulit-  untuk  tidak  dikatakan  mustahil- mengkaji  tipologi  politik  Soeharto  dengan memisahkannya dari perjalanan politik Orde Baru.  Soeharto  adalah  simbol  terdepan eksistensi Orde Baru. Hasil penelitian Abdul Aziz Thaba menunjukan bahwa ada tiga pola hubungan antara pemerintah dan umat Islam dalam politik Orde Baru. 55
Pertama, pola hubungan antagonistik (1966- 1981).  Pada  tahap  ini  terdapat  kegilaan  dan kecurigaan  yang  membabi  buta  di  kalangan pemerintahan (negara) terhadap posisi politik umat Islam dan kuatnya arogansi pemerintah yang mempersoniﬁ kasikan diri sebagai algojo yang  selalu  menggebuk  pikiran-pikiran  kritis warga  negara.  Ditandai  dengan  gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang disponsori Muhammad Hatta pada  tahun 1967, gagalnya rehabilitasi Masyumi  dan  berdirinya  Parmusi,  masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN 1973, kasus rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, dan maraknya judi kasino di era 70-an.
Kedua,  pola  hubungan  resiprokal  kritis (1982-1985).  Pada  tahap  ini  terdapat  proses saling mempelajari dan saling menjajaki posisi masing-masing.  Ditandai  oleh  depolitisasi umat Islam dengan berdirinya PPP, intervensi pemerintah  terhadap  permasalahan  internal NU,  Muhamadiyah,  HMI,  PII,  peristiwa Tanjung  Priok,  peristiwa  GPK  Warsidi Lampung, dan barisan Jubah Putih di Aceh.
Ketiga, pola hubungan akomodatif (1986-1997).  Pada  tahap  ini  terdapat  saling 54 Agustianto, Peradilan Agama Dan Sengketa Ekonomi
Syariah.  http://agustianto.niriah.com/  2008/04/03/ peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah/
55 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 239-300
pengertian. Satu sisi pemerintah (negara) tidak pernah  memposisikan  diri  sebagai  drakula atau vampir  yang  setiap saat siap memangsa rakyat. Pada sisi lain, umat Islam memahami bahwa  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang diambil  tidak  akan  menjauhkan  mereka  dari ajaran Islam.
Pola  akomodatif   terbagi  ke  dalam  empat jenis. Pertama, akomodasi struktural, ditandai oleh  berdirinya  ICMI  dan  dimasukkannya para aktivis Muslim ke dalam jajaran birokrasi pemerintah.  Kedua,  akomodasi  legeslatif, ditandai  oleh  disahkannya  UU  Pendidikan Nasional  yang  mengakomodasi  pendidikan agama,  lahirnya  UU  Peradilan  Agama, kebolehan  berjilbab  bagi  siswi  SMA,  SKB tentang Bazis, dan penghapusan SDSB. Ketiga, akomodasi kultural, ditandai penyelenggaraan festival  istiqlal,  penayangan  bahasa  Arab  di TVRI,  dan  nasionalisasi  assalâmu’alaikum. Keempat,  akomodasi  infrastruktural,  ditandai berdirinya  Yayasan  Amal  Bhakti  Muslim Pancasila  (YAMP),  pengiriman  1000  da’i  ke wilayah  transmigrasi,  pembredelan  tabloid Monitor,  dan  pembentukan  Bank  Muamalat Indonesia (BMI). 56
Terkait dengan BMI, pada awalnya, nama yang akan dipakai adalah Bank Syariah Islam Indonesia.  Tetapi,  tidak  disepakati  karena dikhawatirkan  mengingatkan  orang  pada piagam  Jakarta.  Kemudian  muncul  nama Bank Islam Indonesia, disingkat BASINDO, juga  tidak  diterima.  Bank  Karya  Islam  dan Bank Amal Indonesia, dua nama yang muncul kemudian,  juga  tidak  disepakati.  Akhirnya disepakati nama Bank Muamalat Indonesia. 57
Menanggapi keputusan ini, KH. Hasan Basri, ketua MUI ketika itu, mengatakan:
…presiden adalah orang yang tidak  menghendaki  sesuatu  yang menyebabkan keributan
dalam masyarakat  kita.  Ketika  saya  menjadi orang  pertama  yang  ditanya  beliau mengenai nama bank itu, saya menjawab bahwa namanya adalah Bank Muamalat Islam  Indonesia  …  kemudian  beliau
56 Effendi, Islam…, 273-309 57 Thaba, Islam…, 289
menyarankan:  ”pendapat  saya  adalah, anda  tidak  perlu  mencantumkan  kata Islam  setelah  kata  muamalat  …  kata muamalat itu sendiri sudah menunjukan Islam  …  jangan  mengundang  molo (penyakit, pen)…” 58
Hanya  2  bulan  setelah  KH.  Hasan  Basri menghadap  Presiden  Soeharto,  27  Agustus 1991,  terkumpul  dana  Rp.  64,1  M,  Rp.  3  M di  antaranya  sebagai  dana  awal  diberikan Soeharto dari kas Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila  (YAMP).  Pada  3  November  1991, TIM  MUI  mengadakan  silaturahmi  dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di  Istana  Bogor.  Modal  total  bertambah  Rp 116 M. 59
Sulit  melepaskan  sejarah  pembentukan BMI dari politik akomodatif  Soeharto. Situasi politik  saat  BMI  didirikan  dalam  keadaan pemerintah  menerapkan  politik  akomodatif. Bisa dikatakan, BMI merupakan objektivikasi kesempatan  Soeharto  yang  memanfaatkan aspirasi  umat  Islam  demi  kepentingan politiknya.  Selain  itu,  suhu  politik  Indonesia saat  itu  berada  pada  titik  terdingin.  Hal  ini terlihat  jelas  ketika  MUI  mempersiapkan pembentukan BMI, para pejabat pemerintahan Orde  Baru  yang  dikunjungi  MUI  tidak  ada yang keberatan. Mereka antusias memberikan dukungan,  ekonomi,  politik,  dan  yuridis (lihat kronologis di bawah). Tanpa menaﬁ kan faktor-faktor yang lain, akhirnya pada sidang paripurna  MPR  1992,  Soeharto  terpilih  lagi dengan  mulus  sebagai  Presiden  Republik Indonesia.
Dengan  demikian,  situasi  sosio-ekonomi- politik  saat  BMI  didirikan  dalam  keadaan pemerintah  menerapkan  model  politik akomodatif. 60 Hal  ini  memunculkan  banyak kritik  politis  yang  dialamatkan  kepada BMI.  BMI  dianggap  sebagai  objektivikasi kesempatan  Soeharto  yang  memanfaatkan aspirasi  umat  Islam  demi  kepentingan politiknya.  Sebagai  bagian  dari  bangunan besar sistem ekonomi Islam, bagi BMI hal ini
58 Triyuwono, Organisasi…, 116 59 Laporan Tahunan BMI 1992,  7 60 Thaba, Islam dan Negara...,, 289
tidak  salah.  Menurut  Muhammad  al-Burey, tanpa  kekuatan  politik  tidak  ada  satupun sistem  ekonomi  yang  dapat  diwujudkan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika. Ekonomi sosialis pernah jaya karena dukungan Uni Sovyet. 61
Kronologis Kegiatan dan Beberapa Out Put Penyiapan Pembentukan Bank Muamalat
Indonesia 62 No KEGIATAN OUT PUT 1 2 3 1. Lokakarya Bank Bebas Bunga (18-20 Agustus1990) 1.Adanya anggapan bahwa bunga bank (a) riba, dan (b) non-riba 2.Adanya petimpangan pendapatan 3.Perlunya didirikan bank Islam 2. Munas IV MUI (22-25 Agustus 1990) Merekomendasikan pendirian bank Islam 3. Pembentukan Pokja Penyiapan Buku Panduan Bank Bebas Bunga (7 September 1990) Pembentukan panitia kecil penyusunan manual dan pendirian bank Islam 4. International Workshop on Non- Interest Banking System (17-19 September 1990) Perbincangan kemungkinan T.A dengan Bank Islam Malaysia Benhard, Dr. Achmad Tajudin Abdurrahman (18
September 1990)
5. Kunjungan MUI Kepada Dirjen Moneter (26 Oktober 1990) dan Silaturahmi Hotel Kemang (2-11- 1990) Pemantapan MUI perlu segera secara operasional memprakarsai berdirinya Bank Islam Indonesia
61  Muhammad  Buraey,  Islam  Landasan  Alternatif Administrasi Pembangunan, terj. Ahmad Natsir Budiman (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 175
62 Zainul Bahar Noor, "Persiapan dan Oprasional Bank Muamalat Indonesia", Makalah, tidak diterbitkan, 1991
6. Pertemuan MUI Vice Presiden IDB di Hotel Wisata (27 November 1990): Hotel Borobudur (28 November 1990) 1.Kecil kemungkinan untuk kerjasama pendirian Bank Islam dengan IDB karena mereka sulit mengerti kondisi Indonesia 2.Dapat memberikan technical Assistance dan Training 7. Pertemuan dengan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA dalam rangka mempersiapkan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (2 Desember 1990) 1.Perlu mendirikan Bank Islam 2.Perlu dipikirkan sistem organisasi/ ketentuan yayasan agar memiliki kesinambungan dan mekanisme manajemen/ pengontrolan yang baik 8. Silaturahmi dengan Menteri Perdagangan RI, Ariﬁ n M. Siregar (22 Desember 1990) 1.Mendukung ide MUI dan perlu direalisasi 2.Mengikutsertakan potensi sebanyak mungkin 3.Perlu rencana kongkrit, Feasiblity Study 9. MUI dan Menteri Agama RI,
Munawir Sadzali membicarakan konsep akte dan rencana pengurus YDDP (10 Januari 1991) 1.  Memperoses ke Notaris 2.  Mengkongkritkan Feasiblity Study
3.  Perlu adanya rapat Majelis Pertimbangan MUI diperluas 10. Silaturahmi dengan Direksi Bank Indonesia
(Drs. Binhadi, Dr.
Syahril Sabirin, dan T. Syukur Mahmud, S.H. (16 Januari 1991) Kesepakatan mendiskusikan bersama produk- produk bank Islam (penyerapan dan pemanfaatan dana) sebagai bagian dari proses pengajuan izin 11. Silaturrahmi dengan Menteri Perindustrian RI, Ir. Hartarto (19 Januari 1991) 1.  Menyambut positif gagasan MUI 2.  Perlu dipersiapkan konsep dalam menggerakan sentra industri kecil/BPR 12. Penandatangan akte notaris Yayasan Dana Dakwah (29 Januari 1991) Perlu konﬁ rmasi beberapa calon pengurus dan anggota Badan Pembina
13. Silaturahmi dengan Menteri Muda Keuangan RI, Nasrudin Sumintapura dan Dirjen Moneter Departemen Keuangan RI (2 Pebruari 1991) 1.  Perlu Diset Tanggal Oprasi Bank Islam Indonesia; 12 Sept '91 2.  Perlu diprogramkan langkah-langkah operasional agar target tersebut terlaksana 3.  Rapat Majelis Pertimbangan MUI diperluas 14. Silaturahmi dengan Menteri Muda Kungan RI dan Dirjen Moneter Dep. Keu, membicarakan lokasi gedung Bank Islam (11 Pberuari 1991) Disepakati mendapat lokasi strategis, untuk sementara dalam bentuk sewa, dan untuk jangka panjang diusahakan membangun gedung sendiri di tempat strategis. 15. Silaturahmi dengan Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh, S.H. (21 Pembruari 1991) 1.  Mendukung penuh ikhtiar mendirikan bank tanpa bunga 2.  Menyarankan nama bank Islam Indonesia disisipi satu kata lain di antara kata "bank" dan "Islam" 3.  Akan mempercepat pemprosesan pengesahan badan hukum P.T. 16. Silaturahmi dengan Menteri Koperasi RI, Bustanul Ariﬁ n, S.H. (1 Maret 1991) 1.  Mendukung ikhtiar mendirikan bank Islam/ tanpa bunga 2.  Perlu ikhtiar yang lebih besar untuk mengumpulkan modal 17. Pembukaan Training Bank Islam di LPPI 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, Nasrudin Sumintapura Ditraining calon staf Bank Islam melalui program MDP selama satu bulan di LPPI 18. Silaturahmi dengan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono (2 April 1991) 1.  Presiden memberi mandat kepada Mensekneg untuk menampung ide MUI 2.  Ide pembentukan bank Islam disampaikan kepada masyarakat dan dilihat responnya. 19. Pertemuan dengan Sukamdani Sahid Gitosarjono (25 April 1991) 1.  Dipilih 30 org untuk diminta kesediaannya untuk menjadi pemegang saham sendiri 2.  MUI diharap melapor ke presiden RI dan meminta YAMP untuk membeli setengah dari saham Bank Islam. 20. Silaturahmi dengan Mensekneg RI, Moerdiono 25 April 1991 1.  Dengan bantuan Menteri Muda Keuangan, disiapkan RUU perbankan baru yang membuka pintu pendirian Bank Islam 2.  Mensekneg menyampaikan ide presiden untuk mengumpulkan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor 21. Rapat Paripurna Pengurus Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP)-MUI 28 Juni 1991 1.  Kerja sama dengan Al-Baraqah Group 2.  Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus YDDP 22. Pertemuan pendahuluan penggalakan inventasi BMI di kediaman Ir. Hartarto (5-8- 1991) 1.  Pembagian calon investor dalam kelompok kecil atau perorangan tokoh masyarakat
2.  Penyempurnaan brosur
23. Pertemuan Tim
Perbankan MUI dengan Presiden Soeharto di Bina Graha (27 Agustus 1991) 1. YAMP meminjamkan dananya untuk persyaratan izin prinsip 2.  Presiden Soeharto siap sebagai pemrakarsa 3.  Nama Bank Muamalat Indonesia 24. Silaturahmi dengan Menteri Perhubungan, Ir. Azwar Annas (3 September 1991) 1.  Susunan pengurus sementara PT.BMI 2.  Melibatkan menteri, pengusaha, dan tokoh masyarakat dalam pendirian PT.BMI 3.  Persiapan pertemuan dengan Managing Directur BIMB 25. Penandatangan
Memorandum of Understanding oleh
KH. Hasan Basri, Dr. Ir. M. Amin Aziz, dan Managing
Directur BIMB, Dr. Ir. Abdul Halim
Ismail (9-9-1991)
26. Pertemuan dengan Wakil Presiden RI, Soedarmono, S.H. (20 September 1991) Wapres 1. Soedarmono bersedia sebagai pemrakarsa Misi BMI adalah 2. ibadah 27. Penandatangan akte pendirian PT. BMI di Sahid Jaya Hotel (1 November 1991) 1.  Akte ditandatangani kurang lebih 150 org 2.  Terkumpul dana untuk saham pendiri BMI Rp. 84 miliar 28. Silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor (3 November 1991) Tambahan dana untuk PT. BMI, sehingga total modal BMI menjadi kurang lebih
Rp. 110 miliar

## Reﬂ eksi sifat diri, lembaga, dan situasi
Asumsi  ini  menskenariokan  adanya  tiga pihak yang bergerak komplementer sehingga tercipta  situasi  dan  realita  yang  disepakati
bersama. 63 Tiga  pihak  itu  adalah  umat Islam,  situasi  sosio-politik  Indonesia,  dan BMI.  Dua  pihak  yang  awal  adalah  pihak- pihak  yang  dependent.  Sementara  satu  yang akhir  adalah  pihak  yang  dependent.  Dengan demikian,  kemunculan BMI tidaklah dengan sendirinya, melainkan hasil transformasi soio- ekonomi-politik umat Islam. Tentang hal ini, premis Berger dan Luckman, 64 serta Blumer, 65 sebagaimana  dirujuk  Iwan Triyuwono, bisa  dijadikan  justiﬁ kasi,  yakni  realitas (dalam  hal  ini  BMI)  tidak  bisa  dipisahkan dari  masyarakatnya,  ia  adalah  produk  dari masyarakat dan hasil dari konstruksi sosial. 66
Ada  suatu  pola  dinamis  dari  masyarakat bahwa  anggotanya  berinteraksi  dengan lingkungan,  yang  kemudian  memunculkan realisasi  pembentukan  BMI.  Pembentukan BMI  mengindikasikan  kedewasaan  prilaku masyarakat.  Ada  dua  model  prilaku,  yaitu prilaku  institusional (institusional  behavior)  dan prilaku kolektif  (colective behavior). Prilaku yang pertama  menawarkan  harapan,  sedangkan prilaku  yang  kedua  menawarkan  situasi baru.  Bila  harapan  (umat  Islam)  sudah  di institusionalisasikan  (dalam  bentuk  BMI), anggota masyarakat tertentu akan berprilaku sesuai dengan harapannya. 67 Oleh karena itu, perilaku  umat  Islam  berupa  pembentukan, pemeliharaan,  dan  pengembangan  BMI merupakan  implikasi  dan  konsekuensi  logis interaksi  yang  dilakukan  dengan  lingkungan sosial  yang  ada,  baik  pemegang  otoritas moneter,  otoritas  politik,  maupun  sesama umat Islam khususnya pemodal besar.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  bisa  disarikan  bahwa
63 Asumsi ini diangkat dari tulisan Iwan Triyuwono, Organisasi…,  99-124,  dengan  penambahan  dan pengurangan yang dipandang perlu
64    Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann,  The Social Construction of  Reality: A Treatise in the Sociology of knowledge (London: Penguin Books, 1966)
65 Herbert Blumer, Syimbolik Interactionism: Perspective and Method (Englewood Cliffs, N.J.: Prentince Hall Inc, 1996)
66 Triyuwono, Organisasi…, 101-102
67 Triyuwono, Organisasi…, 103
ada lima asumsi dasar yang melatarbelakangi terbentuknya BMI, yaitu mainstream pemikiran posmodernisme,  kontinuitas  kesejarahan perbankan  Islam,  perjuangan  panjang  umat Islan Indonesia, politik akomodatif  Soeharto, dan  interaksi  antara  sifat  diri,  lembaga dan  situasi.  Kelima  asumsi  dasar  tersebut memperkokoh posisi BMI dalam tata hukum perbankan  nasional.  Pemeliharaan  dan pengembangan BMI tak lepas dari keikutsertaan secara  intensif   dari  pihak  Bank  Indonesia, menejemen  internal  BMI,  dan  partisipasi umat Islam. Ada suatu pola dinamis dari umat Islam bahwa masyarakat berinteraksi dengan lingkungan,  yang  kemudian  memunculkan realisasi  pembentukan  BMI.  Pembentukan BMI  mengindikasikan  kedewasaan  prilaku masyarakat dalam pembentukan, pemeliharaan, dan  pengembangan  BMI  sebagai  implikasi dan  konsekuensi  logis  atas  interaksi  yang dilakukannya  dengan  lingkungan  sosial  yang ada.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Amin.  Dinamika  Islam  Kultural:
Pemetaan atas Wacana Keislaman Konteporer. Bandung. Mizan, 2000
Akhmad,  Akbar  S.  Postmodernisme  and  Islam. London. Routledge, 1992
Al-Buraey,  Muhammad.  Islam  Landasan Alternatif   Administrasi  Pembangunan, terj.  Ahmad  Natsir  Budiman.  Jakarta. Rajawali Press, 1986
Antonio, M. Syaﬁ i. Bank Syariah: dari Teori ke Praktek.  Jakarta.  Gema  Insani  Press,
2000
Arf, Mohammad. Toward the Syari’ah Paradigm of   Islamic  Economic:  The  Beginning  of   a Scientiﬁ c Revolution, Th American Journal of  Islamic Social Science
Ariﬁ n,  Zainul.  Memahami  Bank  Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek. Jakarta. Alvabet, 1999
Aziz,  Amin.  Mengembangkan  Bank  Islam  di Indonesia. Jakarta. Bangkit, 1992
Bank  Indonesia.  “Kebijakan  Pengembangan

## Perbankan Syariah di Indonesia”. April
1999

## Berger, Peter L dan Thomas Luckmann. The
Social  Construction  of   Reality,  A  Treatise in  the  Sociology  of   knowledge.  London. Penguin Books, 1966
Blumer,  Herbert.  Syimbolik  Interactionism:
Perspective and Method. Englewood Cliffs. N.J. Prentince Hall Inc, 1996

## Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi
Islam.  Jakarta.  PT.  Ihtiar  Baru  Van Hoeve, 1994
Docherty,  Thomas  (ed).  Postmodernism.  New York. Harvester Wheatsheaf, tt

## Effendi, Bahtiar. Islam dan Negara, Transformasi
Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia. Jakarta. Paramadina, 1998
El-Diwany,  Tarek.  The  Problem  with  Interest. Jakarta. Akbar Media Eka Sarana, 2005
Gafoor,  ALM.  Abdul.  Interest  Free  Comercial Banking, 1995
Gellner,  Ernest.  Postmodernisme,  Reason,  and
Religion.  London. Routledge, 1992
--------------. A Pendulum Swing Theory of  Islam,
Annales de Sociology. 1968
Hadiwinata, Bob Sugeng. “Thetrum Politicum”, Posmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia”. dalam Kalam.  edisi
01
Heriyanto, Ariel. “Bahasa dan Kuasa”, dalam Yudi  Latif   dan  Idi  Subandy  Ibrahim, Bahasa  dan Kekuasaan, Politik  Wacana di Panggung  Orde  Baru.  Bandung.    Mizan,
1996
Laporan  Tahunan BMI 1992.  Jakarta. BMI, 1992
Manan, Muhammad Abdul. Islamic Economics,
Theory and Practice. Lahore. Muhammad Ashraf, 1970
Meuleman,  Johan  Hendrik  (et.al.).  Islam in  Indonesia,  A  Survey  of   Events  and Developments  from  1988  to  March  1993. Jakarta. INIS, 1995
Minhadji,  Akhmad.  “Supermasi  Hukum dalam  Masyarakat  Madani,  Perspektif
Hukum Islam”. dalam Unisia.  No. 41/ XXII/IV/2000 --------------. “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh”. dalam al-Jâmi’ah, IAIN Sunan Kalijaga.
No. 63/VI/1999
Noor,  Zainul  Bahar  .”Persiapan  dan Oprasional Bank Muamalat Indonesia”.
Makalah. tidak diterbitkan, 1991
--------------.  “Sebuah  Mimpi,  Harapan,  dan Kenyataan di Hadapan”, Makalah pada Seminar Sehari “ Kiat Bisnis dari Sudut
Pandang  Islam”.  Garden  Palace  Hotel Surabaya, 12 September 1992
Perwataatmadja,  Karnaen  dan  M.  Syaﬁ ’i Antonio. Apa dan Bagaimana Bank Islam.
Yogyakarta.  Yayasan  Dana  Bhakti
Wakaf, 1992
--------------. “Peluang dan Strategi Oprasional Bank  Muamalat  Indonesia”.  Makalah. tidak diterbitkan, 21 November 1991
Robertson,  Roland  (ed.).  Sociology  of   Religion,
Selected  Readings.  Australia.  Pengin
Books, 1969

## Rosenau,  Pauline  M.  Postmodernisme  and
The  Social  Sciences,  Insight,  Inroads,  and Intrusions.  New  Jersey.  Princenton University Press, 1992
Saeed,  Abdullah.  Islamic  Banking  and  Interes,
A  Study  of   Prohibiton  of   Riba’  and  Its Contemporary Interpretation. Leiden-New- York-Koln. E.J. Brill, 1996
Shidiqi,  Muhammad  Nejatullah.  Muslim
Economic Thinking, A Suvey of Contemporary Literatur. Leicester. Islamic
Foundation, 1981
Sumitro,  Warkum.  Asas-asas  Perbankan  Islam dan  Lembaga-lembaga  Terkait.  Jakarta. Rajawali Press,1996
Syahdeini,  Sutan  Remy.  Perbankan  Islam dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan  Indonesia.  Jakarta.  Pustaka
Utama Graﬁ ti, 1999
Thaba,  Abdul  Azi.  Islam  dan  Negara  dalam Politik Orde Baru. Jakarta. Gema Insani Press, 1996
Triyuwono,  Iwan.  “Diri  Muthmainah  dan Disiplin Sakral”.  dalam  Ulûmul  Qur’an.
No. 3 VII/1997
--------------.  Organisasi  dan  Akutansi  Syariah. Yogyakarta. LkiS, 2000
Yasin, M. Nur. Hukum Ekonomi Syariah, Geliat Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Malang. UIN Malang Press, 2009
Zuhri, Muh. Riba dalam al-Qur’an  dan Masalah Perbankan.  Jakarta.  Raja  Graﬁ ndo Persada, 1996