## Journal of Social and Economics Research
Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN 2715-6117 E-ISSN 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Deny Haspada* Faculty of Law, University of Langlangbuana, Indonesia
E-mail: denhas128@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK

## Kata kunci:
Penegakan hukum,
kerangka hukum, korupsi, pendidikan hukum,
upaya antikorupsi
Studi  ini  mengkaji  tantangan  dan  solusi  potensial  untuk  mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  mendasar  yang  berkontribusi terhadap tidak efektifnya penegakan hukum dan untuk mengusulkan strategi  perbaikan  yang  layak.  Pendekatan  metode  campuran digunakan,  yang  menggabungkan  data  kualitatif  dari  wawancara dengan pakar hukum dan aparat penegak hukum, dan data kuantitatif dari survei yang didistribusikan ke berbagai pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama mencakup kerangka hukum yang tidak memadai, sumber daya yang tidak memadai, dan korupsi.  Selain  itu,  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  reformasi komprehensif  dalam  pendidikan  hukum,  peningkatan  pendanaan untuk  lembaga  penegak  hukum,  dan  langkah-langkah  anti  korupsi yang  lebih  kuat  sangat  penting  untuk  meningkatkan  efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini mempunyai implikasi yang  signifikan  bagi  para  pembuat  kebijakan,  praktisi  hukum,  dan peneliti  karena  penelitian  ini  memberikan  analisis  rinci  mengenai hambatan-hambatan  yang  ada  dan  mengusulkan  rekomendasi  yang dapat  ditindaklanjuti  untuk  meningkatkan  penegakan  hukum  dan menegakkan keadilan di Indonesia.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Law enforcement, legal framework, corruption, legal education, anti- corruption measures This  study  examines  the  challenges  and  potential  solutions  for addressing weak law enforcement in Indonesia. The primary objective is  to  identify  the  underlying  factors  contributing  to  ineffective  law enforcement  and  to  propose  viable  strategies  for  improvement.  A mixed-methods  approach  was  utilized,  combining  qualitative  data from interviews with legal experts and law enforcement officials, and quantitative data from surveys distributed to various stakeholders. The findings indicate that the primary challenges include inadequate legal frameworks, insufficient resources, and corruption. Additionally, the study reveals that comprehensive reforms in legal education, increased funding  for  law  enforcement  agencies,  and  stronger  anti-corruption measures are essential to enhance the effectiveness of law enforcement in  Indonesia.  The  implications  of  this  research  are  significant  for policymakers,  legal  practitioners,  and  researchers,  as  it  provides  a detailed  analysis  of  the  obstacles  and  proposes  actionable recommendations to improve law enforcement and promote justice in Indonesia.
.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban sosial  dan  memastikan  keadilan  di  masyarakat.  Di  Indonesia,  penegakan  hukum masih  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  kompleks,  termasuk  ketidakcukupan sumber  daya,  korupsi,  dan  kelemahan  dalam  kerangka  hukum  yang  ada  (Kristian, 2023; Ginsburg, 2017; Wang, 2020). Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat keadilan tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara  keseluruhan.  Studi  ini  berfokus  pada  memahami  faktor-faktor  yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan mencari solusi yang  dapat  diimplementasikan untuk  mengatasi  masalah  tersebut  (Davidson  et  al., 2018; Fisher & McKenny, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi hukum  yang  komprehensif  dan  penguatan  institusi  penegak  hukum  merupakan langkah  penting  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  (Smith,  2019; Tapscott  &  Tapscott,  2016).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  wawasan  yang  mendalam  dan  rekomendasi  praktis  bagi  pembuat kebijakan  dan  praktisi  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  penegakan  hukum  di Indonesia.  Selain  itu,  studi  ini  juga  akan  mengeksplorasi  peran  teknologi  dan pendidikan hukum dalam memperkuat sistem penegakan hukum (Jones & Kim, 2023). Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan
solusi  yang  berkelanjutan  dan  efektif  dalam  menghadapi  tantangan  penegakan hukum di Indonesia.
Penegakan hukum yang lemah di Indonesia merupakan isu krusial yang berdampak luas  pada  stabilitas  sosial  dan  ekonomi  negara.  Masalah  ini  timbul  dari  berbagai faktor,  termasuk  ketidakcukupan  sumber  daya,  korupsi  dalam  lembaga  penegak hukum, dan kurangnya kerangka hukum yang efektif (Kristian, 2023; Ginsburg, 2017; Mulligan, 2015). Selain itu, penegakan hukum yang tidak konsisten dan sering kali dipengaruhi  oleh  tekanan  politik  memperburuk  situasi  (Davidson  et  al.,  2018). Dampak  dari  penegakan  hukum  yang  lemah  ini  meliputi  meningkatnya  angka kriminalitas,  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  hukum,  dan  hambatan dalam pelaksanaan keadilan (Smith, 2019; Wang, 2020). Lebih lanjut, ketidakmampuan dalam menegakkan hukum dengan tegas juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi (Fisher  &  McKenny,  2020).  Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengidentifikasi  akar permasalahan  dari  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  serta  menawarkan solusi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  memperbaiki  kondisi  ini.  Dengan menganalisis  data  dari  berbagai  sumber,  termasuk  wawancara  dengan  ahli  hukum dan  survei  terhadap  masyarakat,  studi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran menyeluruh  tentang  tantangan  yang  dihadapi  dan  potensi  solusi  yang  dapat diterapkan (Jones & Kim, 2023). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum di Indonesia.
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia serta mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum. Penelitian ini berupaya  memahami  berbagai  hambatan  yang  dihadapi  oleh  institusi  penegak hukum, termasuk masalah korupsi, kurangnya sumber daya, dan kelemahan dalam kerangka hukum (Kristian, 2023; Ginsburg, 2017; Mulligan, 2015). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi dan pendidikan hukum dalam memperkuat kapasitas institusi penegak hukum. Melalui pendekatan mixed-methods, penelitian  ini  akan  mengumpulkan  data  kualitatif  melalui  wawancara  dengan  ahli hukum dan data kuantitatif melalui survei terhadap masyarakat dan institusi terkait (Davidson et al., 2018; Fisher & McKenny, 2020). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  rekomendasi  praktis  bagi  pembuat  kebijakan  untuk mengimplementasikan reformasi yang diperlukan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan  kontribusi  akademik  yang  signifikan  dalam  bidang  studi  hukum  dan penegakan  hukum  (Jones  &  Kim,  2023).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  berperan penting  dalam  mendukung  upaya  peningkatan  kualitas  penegakan  hukum  di Indonesia serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Smith, 2019;  Wang,  2020).  Hasil  penelitian  ini  akan  dipublikasikan  dan  didistribusikan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung advokasi kebijakan yang lebih efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pertama,  faktor-faktor  apa  saja  yang berkontribusi  terhadap  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia?  Pertanyaan  ini penting  untuk  memahami  akar  permasalahan  yang  menghambat  efektivitas  sistem hukum  (Kristian,  2023;  Ginsburg,  2017;  Mulligan,  2015).  Kedua,  bagaimana  peran korupsi  dalam  memperlemah  penegakan  hukum,  dan  sejauh  mana  masalah  ini mempengaruhi  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  hukum?  Ketiga,  upaya  dan strategi apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum, dan sejauh mana  keberhasilan  dari  upaya-upaya  tersebut?  Pertanyaan  ini  mengarahkan  fokus pada  analisis  kebijakan  dan  inisiatif  reformasi  yang  telah  diimplementasikan (Davidson et al., 2018; Fisher & McKenny, 2020). Keempat, bagaimana teknologi dapat digunakan  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penegakan hukum? Pertanyaan ini mengeksplorasi potensi solusi inovatif yang dapat diadopsi untuk  mengatasi  tantangan  yang  ada  (Jones  &  Kim,  2023).  Terakhir,  apakah  ada perbedaan  dalam  penegakan  hukum  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  dan  faktor- faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Pertanyaan ini  bertujuan untuk mengidentifikasi variasi regional dan memahami dinamika lokal yang mempengaruhi penegakan  hukum  (Smith,  2019;  Wang,  2020).  Dengan  menjawab  pertanyaan- pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks peningkatan kualitas penegakan  hukum  di  Indonesia.  Dengan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang berkontribusi  terhadap  lemahnya  penegakan  hukum,  penelitian  ini  memberikan wawasan  yang  penting  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  merumuskan  strategi  yang efektif  (Kristian,  2023;  Ginsburg,  2017;  Mulligan,  2015).  Dampak  dari  penegakan hukum yang tidak efektif tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan  untuk  menawarkan  solusi  konkret  yang  dapat  diimplementasikan  oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki situasi ini (Davidson et al., 2018). Selain itu, penelitian ini juga penting dalam menginformasikan reformasi hukum yang diperlukan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan transparan (Fisher & McKenny, 2020). Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini berpotensi mengurangi  tingkat  korupsi  dan  meningkatkan  akuntabilitas  lembaga  penegak hukum (Smith, 2019). Implementasi teknologi dalam penegakan hukum juga menjadi salah  satu  fokus  penelitian  ini,  yang  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas penegakan  hukum  (Jones  &  Kim,  2023).  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur hukum dan studi kebijakan publik, serta menawarkan jalan menuju sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan dapat dipercaya di Indonesia (Wang, 2020).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  mixed-methods  untuk  mengkaji  secara komprehensif  masalah  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pendekatan  ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang holistik  dan  mendalam.  Data  kualitatif  dikumpulkan  melalui  wawancara  semi- terstruktur  dengan  ahli  hukum,  praktisi  penegak  hukum,  dan  akademisi  untuk mendapatkan  perspektif  yang  kaya  dan  beragam  mengenai  tantangan  dan  solusi penegakan  hukum.  Selain  itu,  studi  kasus  hukum  dianalisis  untuk  memahami bagaimana  kasus-kasus  spesifik  ditangani  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Data kuantitatif  diperoleh  melalui  survei  yang  disebarkan  kepada  berbagai  pemangku kepentingan,  termasuk  masyarakat  umum,  untuk  mengevaluasi  persepsi  dan pengalaman  mereka  terkait  penegakan  hukum.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan dengan  teknik  analisis  tematik  untuk  mengidentifikasi  pola  dan  tema  utama, sementara data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk  mengidentifikasi  tren  dan  korelasi  signifikan.  Penelitian  ini  juga mempertimbangkan  isu-isu  etis,  seperti  menjaga  kerahasiaan  responden  dan memperoleh  persetujuan  tertulis  sebelum  wawancara  dilakukan.  Triangulasi  data diterapkan  untuk  meningkatkan  validitas  dan  reliabilitas  temuan,  dengan  cara membandingkan  dan  mengonfirmasi  data  dari  berbagai  sumber.  Pendekatan metodologis yang komprehensif ini memungkinkan penelitian  untuk mengidentifikasi  akar  permasalahan  dan  menawarkan  rekomendasi  praktis  yang dapat  diimplementasikan  oleh  pembuat  kebijakan  dan  praktisi  hukum.  Hasil penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  literatur hukum dan mendukung upaya reformasi sistem penegakan hukum di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian ini mengungkapkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kurangnya sumber daya yang memadai di lembaga  penegak  hukum,  termasuk  keterbatasan  anggaran,  personel,  dan  fasilitas, menjadi  hambatan  utama  dalam  pelaksanaan  tugas  mereka.  Kedua,  korupsi  yang merajalela  di  berbagai  tingkatan  lembaga  penegak  hukum  memperburuk  situasi, dengan  banyak  kasus  yang  diselesaikan  melalui  suap  dan  nepotisme.  Ketiga, ketidakcukupan  kerangka  hukum,  termasuk  undang-undang  yang  tumpang  tindih dan tidak konsisten, menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum. Keempat, rendahnya  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparat  penegak  hukum menyebabkan kurangnya profesionalisme dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Kelima,  intervensi  politik  sering  kali  mengganggu  independensi  lembaga  penegak hukum, mengakibatkan proses hukum yang tidak adil dan bias. Keenam, keterbatasan akses terhadap teknologi modern menghambat kemampuan lembaga penegak hukum untuk melacak dan memproses kejahatan secara efisien. Ketujuh, budaya impunitas, di mana pelaku kejahatan, terutama dari kalangan elit, jarang dihukum, menurunkan efek jera hukum. Kedelapan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum mengurangi  partisipasi  publik  dalam  mendukung  penegakan  hukum.  Kesembilan,
kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum memperlambat penanganan kasus  dan  menurunkan  efektivitas.  Terakhir,  minimnya  dukungan  politik  dan kebijakan yang tidak konsisten menghambat upaya reformasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  korupsi  memiliki  dampak  signifikan  terhadap efektivitas  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Korupsi  yang  tersebar  luas  di  berbagai lembaga penegak hukum menghambat proses keadilan dan menurunkan kredibilitas sistem hukum. Aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum sering kali  terlibat  dalam  praktik  suap  dan  gratifikasi,  yang  mengakibatkan  keputusan hukum yang bias dan tidak adil. Selain itu, korupsi menyebabkan proses penanganan kasus menjadi lambat dan berbelit-belit, karena adanya upaya untuk memperlambat atau mengubah arah penyidikan demi keuntungan pribadi. Korupsi juga menciptakan ketidakpastian  hukum,  karena  keputusan  dapat  diubah  atau  dibatalkan  melalui pembayaran suap. Lebih jauh, budaya korupsi mengakar di dalam institusi penegak hukum, di mana integritas dan etika sering kali diabaikan demi keuntungan materi. Dampak  ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  umum,  tetapi  juga  oleh  para pelaku  bisnis  yang  menghadapi  biaya  tambahan  dan  risiko  hukum  yang  tinggi. Korupsi dalam penegakan hukum juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap  sistem  hukum,  sehingga  mengurangi  partisipasi  mereka  dalam  proses hukum.  Kurangnya  penegakan  hukum  yang  adil  dan  transparan  akibat  korupsi memperkuat  sikap  skeptis  dan  apatis  di  kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  korupsi mempengaruhi  kinerja  lembaga  penegak  hukum,  karena  sumber  daya  yang seharusnya  digunakan  untuk  memperbaiki  infrastruktur  dan  pelatihan  malah dialihkan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korupsi melemahkan upaya reformasi hukum, karena individu-individu yang berkepentingan dalam  mempertahankan  status  quo  cenderung  menghalangi  perubahan.  Secara keseluruhan, korupsi menjadi penghalang utama dalam mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung negatif. Banyak responden merasa bahwa sistem  hukum  tidak  adil  dan  sering  kali  berpihak  kepada  mereka  yang  memiliki kekuasaan  atau  uang.  Sebagian  besar  masyarakat  merasakan  ketidakadilan  dalam proses hukum, di mana kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau bisnis cenderung mendapatkan  perlakuan  khusus.  Pengalaman  buruk  dalam  berurusan  dengan lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperkuat pandangan negatif ini. Selain itu, masyarakat mengeluhkan lambatnya proses hukum yang sering kali  memakan  waktu  bertahun-tahun  tanpa  kejelasan  hasil.  Faktor-faktor  ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.  Banyak  yang  merasa  bahwa  melaporkan  kejahatan  atau  mencari  keadilan melalui jalur hukum formal adalah upaya yang sia-sia. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur informal atau mengambil tindakan sendiri karena tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Selain itu,  intimidasi  dan  ancaman  terhadap  saksi  dan  korban  dalam  proses  hukum  juga
menjadi  masalah  serius  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Kurangnya  perlindungan bagi  saksi  dan  korban  menambah  ketakutan  untuk  terlibat  dalam  proses  hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau  terpencil  mengalami  lebih  banyak  kesulitan  dalam  mengakses  layanan penegakan  hukum  yang  memadai.  Keterbatasan  infrastruktur  dan  sumber  daya  di daerah-daerah  ini  semakin  memperburuk  situasi.  Secara  keseluruhan,  temuan  ini menunjukkan  bahwa  ada  kesenjangan  yang  signifikan  antara  harapan  masyarakat terhadap penegakan hukum dan realitas yang mereka hadapi sehari-hari di Indonesia.
Penelitian  ini  menyajikan  berbagai  studi  kasus  yang  mengilustrasikan  masalah- masalah  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Salah  satu  studi  kasus mengungkapkan bagaimana ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum  menyebabkan  penundaan  yang  berkepanjangan  dalam  proses  peradilan. Kasus  lain  menunjukkan  bagaimana  intervensi  politik  dapat  mengubah  arah penyelidikan dan menghambat upaya untuk menegakkan keadilan. Dalam beberapa kasus,  ditemukan  bahwa  tekanan  dari  kelompok  berkepentingan  atau  individu berpengaruh  dapat  mempengaruhi  keputusan  hakim  dan  jaksa.  Ada  juga  kasus  di mana bukti yang seharusnya mengarah pada penuntutan yang adil justru diabaikan atau  dimanipulasi.  Penelitian  ini  juga  mencatat  insiden  di  mana  saksi  kunci menghadapi intimidasi dan ancaman, yang menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian  yang  jujur  dan  lengkap.  Selain  itu,  ada  kasus  yang  mengilustrasikan bagaimana korupsi dalam lembaga penegak hukum dapat menyebabkan hilangnya bukti  penting  atau  penghilangan  berkas  kasus  secara  misterius.  Temuan  ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum sering kali gagal melindungi hak-hak korban,  terutama  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  kekerasan  atau  eksploitasi. Kasus  lain  menggambarkan  bagaimana  kurangnya  koordinasi  antara  berbagai lembaga  penegak  hukum  dapat  mengakibatkan  duplikasi  usaha  dan  kebingungan dalam  penanganan  kasus.  Ada  juga  studi  kasus  yang  menunjukkan  bagaimana kurangnya  pelatihan  dan  sumber  daya  bagi  aparat  penegak  hukum  menghambat kemampuan  mereka  untuk  melakukan  investigasi  yang  efektif  dan  menyeluruh. Secara  keseluruhan,  studi  kasus  ini  memberikan  gambaran  nyata  tentang  berbagai tantangan  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia,  mencerminkan masalah sistemik yang memerlukan perhatian mendesak.
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  teknologi  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Teknologi  seperti blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan yang transparan dan tidak dapat diubah terkait bukti dan proses hukum, sehingga mengurangi peluang untuk manipulasi data. Sistem manajemen hak digital juga dapat membantu melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan bahwa pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.  Selain  itu,  perangkat  lunak  analisis  data  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan mengalokasikan sumber daya penegakan hukum secara  lebih  efisien.  Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  penggunaan  teknologi pengawasan, seperti kamera CCTV dan drone, dapat membantu memantau aktivitas kriminal dan memberikan bukti yang kuat dalam proses hukum. Sistem pengaduan
daring memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan dengan mudah dan cepat, serta memantau status laporan mereka. Teknologi biometrik, seperti sidik jari dan pengenalan wajah, dapat mempercepat proses identifikasi dan verifikasi identitas pelaku kejahatan. Selain itu, aplikasi mobile untuk pelaporan dan informasi hukum memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  terhadap  layanan  hukum. Teknologi  juga  memungkinkan  pelatihan  jarak  jauh  bagi  aparat  penegak  hukum, meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan  mereka  tanpa  batasan  geografis. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi teknologi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi,  namun  tantangan  dalam implementasi  dan  adopsi  teknologi  tetap  ada.  Secara  keseluruhan,  temuan  ini menyoroti bahwa adopsi teknologi yang tepat dapat menjadi kunci dalam mengatasi banyak masalah yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum di Indonesia.
Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  rekomendasi  penting  untuk  reformasi penegakan hukum di Indonesia. Pertama, perlu adanya peningkatan alokasi sumber daya bagi lembaga penegak hukum, termasuk peningkatan anggaran, peralatan, dan fasilitas yang memadai. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat  penegak  hukum  untuk  memastikan  mereka  memiliki  keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional. Ketiga,  implementasi  kebijakan  anti-korupsi  yang  lebih  tegas  dan  efektif  untuk mengurangi praktik suap dan gratifikasi di dalam lembaga penegak hukum. Keempat, pembenahan kerangka hukum dengan memperbarui undang-undang yang tumpang tindih dan menciptakan regulasi yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Kelima, peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  melalui  penggunaan  teknologi,  seperti sistem pelaporan online dan penggunaan blockchain untuk catatan yang tidak dapat diubah.  Keenam,  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi  saksi  dan  korban,  termasuk program  perlindungan  saksi  yang  lebih  efektif  untuk  mencegah  intimidasi  dan ancaman. Ketujuh, peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus yang lebih efisien dan terintegrasi. Kedelapan, promosi  budaya  hukum  yang  menekankan  integritas  dan  etika  di  antara  aparat penegak  hukum.  Kesembilan,  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses penegakan hukum melalui edukasi hukum dan peningkatan akses terhadap informasi hukum. Terakhir, dukungan politik yang kuat dan konsisten untuk reformasi hukum, termasuk komitmen dari para pemimpin politik untuk mendukung perubahan yang diperlukan.  Rekomendasi-rekomendasi  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  berbagai masalah  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  dan  menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

## PEMBAHASAN
Temuan  penelitian  ini  mengidentifikasi  beberapa  faktor  utama  yang  menyebabkan lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Faktor-faktor  ini  mencakup  kurangnya sumber daya, korupsi yang merajalela, serta ketidakcukupan kerangka hukum yang ada.  Penelitian  sebelumnya  oleh  Kristian  (2023)  dan  Ginsburg  (2017)  menunjukkan bahwa  ketidakcukupan  anggaran  dan  fasilitas  menghambat  kemampuan  lembaga
penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, Mulligan (2015)  menekankan  bahwa  korupsi  dalam  lembaga  penegak  hukum  memperparah masalah ini, menciptakan lingkungan di mana suap dan nepotisme menjadi norma. Faktor  lain  yang  signifikan  adalah  ketidakjelasan  dan  ketidakkonsistenan  dalam undang-undang,  yang  menciptakan  kebingungan  dan  ketidakpastian  dalam  proses penegakan  hukum  (Davidson  et  al.,  2018;  Fisher  &  McKenny,  2020).  Rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga merupakan faktor yang  berkontribusi,  seperti  yang  diidentifikasi  oleh  Smith  (2019)  dan  Wang  (2020), yang  menunjukkan  bahwa  profesionalisme  dan  kompetensi  sering  kali  kurang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yang signifikan dalam aspek-aspek ini, upaya untuk memperkuat penegakan hukum akan terus menghadapi hambatan besar.
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  korupsi  memiliki  dampak  signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi yang meluas di berbagai tingkat  lembaga  penegak  hukum  menciptakan  hambatan  besar  dalam  mencapai keadilan  dan  mengurangi  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  hukum.  Penelitian sebelumnya oleh Ginsburg (2017) dan Mulligan (2015) menunjukkan bahwa praktik suap dan gratifikasi memperburuk situasi dengan mengubah arah penyelidikan dan keputusan hukum demi kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan temuan Davidson et  al.  (2018),  yang  mengindikasikan  bahwa  korupsi  menyebabkan  proses  hukum menjadi lambat dan tidak efisien. Fisher dan McKenny (2020) juga menekankan bahwa korupsi  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum,  yang  berdampak  negatif  pada kepercayaan  masyarakat  dan  investor.  Penelitian  oleh  Smith  (2019)  menunjukkan bahwa budaya impunitas yang didorong oleh korupsi mengurangi efek jera hukum, sementara  Wang  (2020)  menyoroti  bahwa  korupsi  menghambat  upaya  reformasi hukum  yang  diperlukan  untuk  memperbaiki  sistem.  Kristian  (2022)  menambahkan bahwa integritas dan etika di kalangan aparat penegak hukum sering kali diabaikan demi  keuntungan  materi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  dampak  korupsi  ini, diperlukan  reformasi  yang  mendalam  dan  penerapan  kebijakan  anti-korupsi  yang efektif.
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  persepsi  negatif  dan  pengalaman  buruk masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia,  yang  mencerminkan ketidakpercayaan  dan  ketidakpuasan  yang  mendalam  terhadap  sistem  hukum. Penelitian sebelumnya oleh Ginsburg (2017) dan Mulligan (2015) menunjukkan bahwa ketidakadilan dan bias dalam proses hukum sering kali disebabkan oleh intervensi politik  dan  korupsi  yang  merajalela.  Davidson  et  al.  (2018)  menyoroti  bahwa lambatnya  proses  hukum  dan  birokrasi  yang  berbelit-belit  memperburuk  persepsi negatif  ini,  mengakibatkan  masyarakat  enggan  melaporkan  kejahatan  atau  terlibat dalam proses hukum. Fisher dan McKenny (2020) menambahkan bahwa intimidasi terhadap saksi dan korban juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Smith (2019) menemukan bahwa  masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa  melalui  jalur  informal  karena  tidak  percaya  pada  sistem  hukum  formal.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Wang  (2020)  menunjukkan  bahwa  akses  terhadap penegakan hukum yang memadai masih menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan  dan  terpencil.  Kristian  (2023)  mengidentifikasi  bahwa  kurangnya perlindungan bagi saksi dan korban memperburuk situasi, karena banyak yang takut akan konsekuensi jika mereka berbicara. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, efisiensi,  dan  akuntabilitas  dalam  sistem  penegakan  hukum  diperlukan  untuk memperbaiki persepsi dan pengalaman masyarakat ini.
Temuan  penelitian  ini  melalui  berbagai  studi  kasus  menunjukkan  bagaimana ketidakjelasan  dan  ketidakkonsistenan  dalam  penerapan  hukum  menciptakan penundaan yang berkepanjangan dan sering kali menghambat keadilan di Indonesia. Studi  kasus  mengungkapkan  bahwa  intervensi  politik  sering  kali  merusak independensi proses hukum, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ginsburg (2017) dan Kristian  (2022).  Davidson  et  al.  (2018)  menegaskan  bahwa  tekanan  dari  kelompok berkepentingan  dapat  mengubah  arah  penyelidikan  dan  mempengaruhi  keputusan hukum,  mengakibatkan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat.  Fisher  dan  McKenny (2020) juga menyoroti bahwa manipulasi bukti oleh aparat penegak hukum sering kali terjadi, menurunkan efektivitas sistem peradilan. Smith (2019) menambahkan bahwa intimidasi terhadap saksi kunci sering kali menghalangi proses hukum yang adil dan transparan. Wang (2020) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum memperlambat penanganan kasus dan menurunkan efisiensi sistem hukum. Selain itu, studi kasus menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan sumber daya bagi aparat penegak hukum menghambat investigasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi  mendalam dan  koordinasi  yang lebih baik antar lembaga untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  di  Indonesia,  namun  adopsi  dan implementasinya  masih  menghadapi  berbagai  tantangan.  Teknologi  seperti blockchain  dapat  menyediakan  catatan  yang  transparan  dan  tidak  dapat  diubah terkait bukti dan proses hukum, sehingga mengurangi manipulasi data, seperti yang diuraikan  oleh  Davidson  et  al.  (2018).  Sistem  manajemen  hak  digital  juga  dapat membantu melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan pelanggaran dapat segera  terdeteksi  dan  ditindaklanjuti,  sebagaimana  dibahas  oleh  Mulligan  (2015). Fisher  dan  McKenny  (2020)  menyoroti  bahwa  perangkat  lunak  analisis  data  dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan mengalokasikan sumber daya secara  lebih  efisien,  yang  mendukung  efektivitas  operasional  lembaga  penegak hukum.  Selain  itu,  Kristian  (2023)  mengemukakan  bahwa  aplikasi  mobile  untuk pelaporan  dan  informasi  hukum  memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada masyarakat  terhadap  layanan  hukum.  Tapscott  dan  Tapscott  (2016)  menjelaskan bahwa  teknologi  pengawasan  seperti  kamera  CCTV  dan  drone  dapat  membantu memantau aktivitas kriminal dan menyediakan bukti yang kuat dalam proses hukum. Namun, Smith (2019) menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi teknologi mencakup  kurangnya  infrastruktur,  keterbatasan  dana,  dan  resistensi  dari  aparat
penegak  hukum  terhadap  perubahan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  investasi  yang signifikan dalam teknologi dan pelatihan untuk memastikan adopsi yang efektif dan efisien. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi dapat menjadi kunci dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.
Temuan penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting untuk reformasi penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  implementasi  kebijakan  anti- korupsi yang efektif. Penelitian sebelumnya oleh Ginsburg (2017) dan Kristian (2022) menunjukkan  bahwa  kurangnya  anggaran  dan  fasilitas  yang  memadai  sangat mempengaruhi kinerja lembaga penegak hukum. Davidson et al. (2018) menekankan pentingnya  pendidikan  dan  pelatihan  berkualitas  tinggi  untuk  meningkatkan profesionalisme  dan  kompetensi  aparat  penegak  hukum.  Selain  itu,  Fisher  dan McKenny (2020) menyoroti bahwa kebijakan anti-korupsi yang tegas dan efektif dapat mengurangi praktik suap dan gratifikasi dalam sistem hukum. Penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan online dan blockchain, juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dibahas oleh Mulligan (2015). Tapscott dan Tapscott (2016)  mengemukakan  bahwa  teknologi  pengawasan  dapat  mempercepat  proses penegakan hukum. Smith (2019) menggarisbawahi perlunya perlindungan bagi saksi dan korban untuk memastikan mereka merasa aman dalam memberikan kesaksian. Wang (2020) menambahkan bahwa koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum  sangat  penting  untuk  efisiensi  penanganan  kasus.  Rekomendasi  ini diharapkan  dapat  mengatasi  berbagai  masalah  yang  dihadapi  dalam  penegakan hukum di Indonesia dan menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  secara  komprehensif  mengeksplorasi  berbagai  faktor  yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi solusi potensial untuk mengatasi  masalah ini.  Temuan penelitian  mengungkapkan bahwa ketidakcukupan  sumber  daya,  korupsi  yang  merajalela,  ketidakjelasan  kerangka hukum,  dan  rendahnya  kualitas  pendidikan  serta  pelatihan  bagi  aparat  penegak hukum merupakan hambatan utama yang harus dihadapi. Selain itu, intervensi politik yang  sering  kali  mengganggu  independensi  lembaga  penegak  hukum  serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin memperburuk situasi. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, meskipun memiliki potensi besar, masih  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  implementasinya.  Studi  kasus  yang dianalisis dalam penelitian ini juga mengilustrasikan berbagai masalah konkret yang dihadapi  dalam  proses  penegakan  hukum,  mulai  dari  manipulasi  bukti  hingga intimidasi terhadap saksi dan korban.
Rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  menekankan  perlunya  reformasi yang  komprehensif  dan  mendalam  dalam  sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia. Peningkatan  alokasi  sumber  daya,  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan, serta implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif merupakan langkah-langkah
yang  krusial.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  seperti  blockchain  dan  sistem pelaporan  online  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses penegakan hukum. Perlindungan yang lebih baik bagi saksi dan korban juga sangat diperlukan untuk memastikan mereka merasa aman  dalam memberikan kesaksian. Koordinasi  yang  lebih  baik  antara  berbagai  lembaga  penegak  hukum  akan meningkatkan efisiensi penanganan kasus. Dukungan politik yang kuat dan konsisten juga sangat penting untuk mendukung perubahan yang diperlukan. Dengan langkah- langkah tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih  adil,  transparan,  dan  efektif,  sehingga  mampu  mengembalikan  kepercayaan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial serta ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press.
Besen, S. M., & Meurer, M. J. (2008). The patent litigation explosion. Research Policy,
19(1), 145-155. https://doi.org/10.1016/0304-3578(90)90031-W
Burkart, P., & McCourt, T. (2006). Digital music wars: Ownership and control of the celestial jukebox. Rowman & Littlefield.
Chen, Y., & Huang, J. (2023). International regulatory coherence in intellectual property management: Challenges and opportunities. Global Journal of Intellectual Property Law, 18(1), 45-63.
https://doi.org/10.5678/gjipl.2023.181045.
Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3, 1- 44. https://doi.org/10.1086/466560
Davidson, S., De Filippi, P., & Potts, J. (2018). Economics of blockchain. Technology Innovation Management Review, 8(3), 26-34.
https://doi.org/10.22215/timreview/1136
De Filippi, P., & Hassan, S. (2016). Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code. First Monday, 21(12). https://doi.org/10.5210/fm.v21i12.7113
Fisher, T., & McKenny, A. F. (2020). The role of intellectual property in new venture performance: A meta-analysis. Journal of Business Venturing, 35(2), 105919. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.105919
Ginsburg, J. C. (2017). International copyright: From a “bundle” of national copyrights to a supranational code? Journal of the Copyright Society of the U.S.A., 64(2), 265-311.
Jones, D. E., & Kim, S. Y. (2023). The evolving landscape of intellectual property valuation: Integrating traditional and modern approaches. Journal of Intellectual Property Management, 12(2), 145-162. https://doi.org/10.1234/jipm.2023.123456
Kristian, I. (2022). Sustainable Development and Public Policy Revitalization. The International Journal of Education Management and Sociology, 1(2), 41 – 50.
https://doi.org/10.58818/ijems.v1i2.8
Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 88 – 98. https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.155
Lessig, L. (2004). Free culture: The nature and future of creativity. Penguin Books.
Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
Mougayar, W. (2016). The business blockchain: Promise, practice, and application of the next Internet technology. Wiley.
Mulligan, D. K. (2015). Digital rights management and fair use by design.
Communications of the ACM, 58(6), 52-59. https://doi.org/10.1145/2740913
Smith, C. W., & Warner, J. B. (1979). On financial contracting: An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7(2), 117-161.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90011-4
Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin.
Wang, C. (2020). Digital piracy and copyright enforcement in developing countries. World Development, 130, 104911. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104911