Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP

## ACCREDITATION ON TEACHER’S PERFORMANCE AND MADRASAH NATIONAL EXAMINATION

## Firdaus Basuni
Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 15, Sumatera Barat f_basuni@gmail.com
DOI: doi.org/10.21009/JEP.021.01

## Abstract
Many  efforts  have  been  done  by  the  government  to  improve  the  quality  of education and one of them is accreditation program. This research is focused to identify the impact of accreditation on teachers’ performance and national examination score of Madrasah. The research used an ex post facto method to analyze past events and their time  order  to  find  out  the  influencing  factors.  The  population  of  this  study  was  8.844 madrasah  located in provinces  of  DKI  Jakarta,  Central  Java,  South  Sulawesi,  and  South Sumatera.  Using  purposive  sampling  technique,  202  teachers  from  73  madrasah representing  those  from  the  provinces  mentioned  were  taken  as  the  samples.  Data analysis  and  interpretation  suggest  that:  (1)  From  accreditation  status  point  of  view, there  was  no  significant  difference  between  teachers’  performances  of  accredited madrasah  and  those  from  non-accredited  ones,  (2)  There  was  a  significant  difference between  the  teachers’  performance  judging  from  the  accreditation  level  point  of  view (on the scale of A, B, C, or D), between the teachers’ performance of madrasahs with A accreditation and B accreditation; and between the teachers’ performance of madrasah with  A  accreditation  and  C  accreditation,  (3)  There  was  no  significant  differences between  the  teachers’  performance  of  madrasah  with  B  accreditation  and  C accreditation,  (4)  there  was  a  significant  difference  between  the  national  examination score  of  accredited  madrasah  and  the  non-accreditation  ones,  and  (5)  There  was  no significant  difference  between  national  examination  score  of  madrasahs  with  different accreditation scale of level (A, B, C, or D). Shortly, the accreditation has more influence on the teachers’ performances than on the national examination scores.
Keywords : accreditation, educators’ performance, National examination results
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP

## AKREDITASI TERHADAP KINERJA PENDIDIK DAN HASIL UJIAN NASIONAL MADRASAH

## Firdaus Basuni
Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Jl. Jend. Sudirman No. 15, Sumatera Barat f_basuni@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dampak  akreditasi  pada  kinerja guru  dan  skor  Ujian  Nasional  madrasah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode ex  post facto pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Analisis  dan interpretasi data menunjukkan bahwa: (1) dari titik pandang status akreditasi, tidak ada perbedaan  signifikan  antara  kinerja  guru  madrasah  terakreditasi  dan  orang-orang  dari non-terakreditasi,  (2)  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  guru  menilai  kinerja  dari sudut  pandang  tingkat  akreditasi  (pada  skala  A,  B,  C,  atau  D),  antara  guru  kinerja madrasah  dengan  akreditasi  A  dan  akreditasi  B  dan  antara  kinerja  guru  madrasah dengan  akreditasi  A  dan  akreditasi  C,  (3)  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara kinerja  guru  madrasah  dengan  akreditasi  B  dan  akreditasi  C,  (4)  ada  perbedaan  yang signifikan  antara  nilai  Ujian  Nasional  madrasah  terakreditasi  dan  yang  tidak terakreditasi,  dan  (5)  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  skor  Ujian  Nasional madrasah  dengan  skala  yang  berbeda  tingkat  akreditasi  (A,  B,  C,  atau  D).  Dapat dikatakan,  akreditasi  telah  lebih  berpengaruh  pada  kinerja  guru  dari  pada  nilai  Ujian Nasional.
Kata kunci: akreditasi, kinerja pendidik, hasil Ujian Nasional

## PENDAHULUAN
Pendidikan  nasional  merupakan  investasi  sumberdaya  manusia  yang diharapkan  dapat  menghasilkan  manusia  unggul,  berakhlak  terpuji,  cerdas  dan bijaksana. Untuk itu, suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan harus  dapat  memenuhi  standar  layanan  pendidikan  yang  berkualitas,  memiliki infrastruktur  dan  berbagai  komponen  pendidikan  lainnya  sebagai  pendukung yang akan mendorong berlangsungnya pendidikan sebagai proses pembudayaan, mengembangkan  model  proses  pembelajaran  dan  konsekuensinya  (Soedijarto, 2000:  38).  Agar  kualitas  pendidikan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh masyarakat,  maka  perlu  ada  standar  yang  dijadikan  pagu  ( benchmark ),  sebab setiap  sekolah  atau  madrasah  secara  bertahap  dikembangkan  untuk  menuju kepada  pencapaian  standar  yang  bersifat  nasional,  baik  dilihat  dari  aspek masukan, proses, maupun lulusannya.
Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki andil yang  cukup  besar  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Berdasarkan  data statistik  pendidikan  Islam  tahun  2008/2009,  diketahui  bahwa  jumlah  madrasah
adalah  40.464,  dengan  rincian  MI  sebanyak  21.524,  MTs  sebanyak  13.292,  dan MA  sebanyak  5.648,  Jumlah  siswa  adalah  6.249.323  orang,  dengan  rincian  MI sebanyak  2.916.227  orang,  MTs  sebanyak  2.437.262  orang,  dan  MA  sebanyak 895.834 orang. Sedang guru madrasah berjumlah 397.364 orang, dengan rincian MI  sebanyak  38.872  orang,  MTs  sebanyak  245.699  orang,  dan  MA  sebanyak 112.793  orang.  Potensi  madrasah  yang  demikian  besar  harus  diiringi  dengan upaya  peningkatan  mutu  pendidikannya.  Kepala  madrasah  harus  mampu memerankan  kepemimpinan  yang  demokratis  dan  visioner  dalam  menjalankan perannya  sebagai  pemimpin.  Guru  harus  mampu  mengarahkan  potensi  siswa melalui pembelajaran yang efektif dan inovatif, sarana dan prasarana madrasah harus lengkap, ketersediaan dana pendidikan harus cukup, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, 8 komponen standar nasional pendidikan harus dipenuhi oleh madrasah  agar  kualitas  madrasah  semakin  baik.  Bila  dibandingkan  antara madrasah  negeri  dengan  swasta,  maka  proporsi  swasta  jauh  lebih  besar  yaitu 91,4%.  Madrasah  swasta  yang  telah  diakreditasi  ataupun  yang  belum terakreditasi  sampai  saat  ini  masih  mengalami  kekurangan,  misalnya  guru  yang mengajar  belum  tentu  memperoleh  imbalan  kesejahteraan  yang  cukup,  buku- buku  perpustakaan  masih  sangat  kurang  tersedia,  dan  apalagi  sarana  dan prasarana lainnya.
Pemetaan mutu setiap satuan pendidikan menjadi suatu keharusan dalam kerangka  pencapaian  standar  layanan  pendidikan  yang  diharapkan,  sehingga program akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan menjadi sangat penting.  Akreditasi  madrasah  dilakukan  agar  madrasah  dapat  memenuhi  atau bahkan  melampaui  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Bagi madrasah, berlakunya SNP di satu sisi  menjadi peluang dalam rangka  penataan  kualitas  madrasah,  tetapi  disisi  lain  SNP  dapat  menjadi tantangan  mengingat  masih  banyaknya  madrasah  yang  belum  memenuhi standar  yang  ditetapkan.  Akreditasi  memang  sangat  berpengaruh  terhadap keberadaan  lembaga  pendidikan  madrasah.  Suatu  madrasah  yang  memperoleh akreditasi A akan memiliki reputasi lebih baik dibandingkan yang terakreditasi B. Begitu juga yang terakreditasi B akan merasa lebih unggul dari yang terakreditasi C.  Bahkan  lebih  dari  sekedar  reputasi,  madrasah  yang  terakreditasi  memiliki peluang untuk menyelenggarakan Ujian Nasional.
Penjaminan  mutu  pendidikan  dilaksanakan  dengan  maksud  agar  ada kepastian  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang memenuhi standar nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan, (BAN SM, 2009: 1) menyatakan bahwa  penjaminan  dan  pengendalian  mutu  pendidikan  yang  sesuai  dengan Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  perlu  dilakukan  dalam  tiga  program terintegrasi  yaitu  evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi.  Penjaminan  mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
pendidikan.  Mutu  dalam  konteks  hasil  pendidikan  mengacu  pada  prestasi  yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu.
Indikator  mutu  pendidikan  dapat  diukur  dari  relevansinya  dengan kebutuhan  masyarakat,  cepat  tidaknya  lulusan  memperoleh  pekerjaan  dengan penghasilan  yang  memadai  serta  kemampuan  seseorang  didalam  mengatasi berbagai  persoalan  hidup.  Mutu  dari  sudut  pandang  konsumen  pada  lembaga pendidikan  yang  produknya  berupa  jasa  adalah  kepuasan  pelanggan.  Kepuasan pelanggan dapat bermakna ganda yaitu:
1. Kepuasan  terhadap  layanan  penyelenggaraan  di  dalam  proses  pendidikan, dalam bentuk berbagai layanan kepada siswa, baik di dalam kelas maupun di luar  kelas,  serta  berbagai  variasi  program  yang  disajikan  menyenangkan  dan menggairahkan untuk belajar dan beraktivitas.
2. Kepuasan terhadap hasil pendidikan yang mengacu pada berbagai kompetensi yang  dicapai  siswa,  baik  selama  proses  belajar  maupun  setelah  lulus berdasarkan  standar  yang  ditetapkan  atau  pemenuhan  harapan  konsumen setelah lulus (Umaedi, 2004: 165).
Mutu  dalam  kaitannya  dengan  pendidikan  memiliki  pengertian  sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat disebutkan  beberapa  kata  kunci  pengertian  mutu,  yaitu:  sesuai  standar  ( fitness to  standard ),  sesuai  penggunaan  pasar/pelanggan  ( fitness  to  use ),  sesuai perkembangan kebutuhan ( fitness to latent requirements ), dan sesuai lingkungan global  ( fitness  to  global  environmental  requirements ).  Adapun  yang  dimaksud mutu  sesuai  dengan  standar,  yaitu  jika  salah  satu  aspek  dalam  pengelolaan pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Ibrahim, 2000: 610). Dalam  jaminan  mutu  terkandung  proses  penetapan  dan  pemenuhan  standar mutu  pengelolaan  pendidikan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan,  sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (Anon, 2009: 1). Jaminan mutu bagi pendidikan madrasah memerlukan upaya yang optimal meliputi antara lain:
1. Setiap  penyelenggara  dan  pengelola  pendidikan  perlu  memahami  betul  visi atau  wawasan  tentang  mutu  pendidikan  yang  berkualitas,  sehingga  dengan jelas  dapat  mengarahkan  kemana  satuan  pendidikan  yang  dikelola  akan diarahkan.
2. Konsep  mutu dalam  pengertian  standar berarti  madrasah  perlu  menerapkan sistem  kualitas  secara  konsistensi  antara input - process-output pendidikan. Dengan  demikian  madrasah  sebagai  institusi  belajar  berusaha  memberikan layanan  dan  proses  pendidikan  kepada  siswa  yang  memenuhi  dan memberikan  jaminan  mutu  berdasarkan  standar  pelayanan  di  dalam  dunia pendidikan,
3. Mutu  dalam  pengertian  konsumen,  madrasah  memberikan  pelayanan pendidikan  yang  bermutu  kepada  siswa,  masyarakat,  pengguna  serta pemerintah sebagai pemberi dana.
Akreditasi  madrasah  adalah  kegiatan  penilaian  ( assesment )  secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal (evaluasi diri) dan
evaluasi  eksternal  (visitasi).  Akreditasi  madrasah  merupakan  proses  penilaian secara  komprehensif  terhadap  kelayakan  dan  kinerja  satuan  pendidikan dan/atau  program  pendidikan  yang  dilakukan  sebagai  bentuk  akuntabilitas publik.  Didalam  proses  akreditasi,  sebuah  madrasah  dievaluasi  serangkaian dengan  arah  dan  tujuannya,  serta  didasarkan  kepada  keseluruhan  kondisi madrasah  sebagai  sebuah  institusi  belajar.  Akreditasi  merupakan  alat  regulasi ( self  regulated )  madrasah  untuk  mengenal  kekuatan  dan  kelemahan  serta melakukan  upaya  yang  terus  menerus  untuk  meningkatkan  kekuatan  dan memperbaiki kelemahannya (Depdiknas, 2007:  3). Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pasal  60  ayat  (1)  dan  (3)  menjelaskan  bahwa  akreditasi  adalah  kegiatan yang dilakukan  untuk  menentukan  kelayakan  program  dan  satuan  pendidikan  pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan  kriteria  yang  bersifat  terbuka . Kriteria  tersebut  dapat  berbentuk standar seperti yang termaktub dalam pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar  Nasional  Pendidikan  terdiri  atas:  standar  isi,  standar  proses,  standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian  pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
Council for Higher Education Accreditation (CHEA) (2009: 1) menjelaskan bahwa  akreditasi  adalah  suatu  sistem  peninjauan  ulang  yang  dilakukan  secara berkala  terhadap  institusi  pendidikan  maupun  suatu  program,  dengan  tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari unsur masyarakat yang merupakan bagian dari  komiten  suatu  lembaga  tentang  kualitas  akademik  dalam  kaitannya pembiayaan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Akreditasi bidang pendidikan  adalah  suatu  proses  jaminan  mutu  terhadap  pelaksanaan  suatu program atau lembaga pendidikan yang dievaluasi oleh suatu lembaga eksternal untuk menentukan standar yang dapat diterima atau diakui oleh semua lembaga penyelenggara program pendidikan (Anon, 2009: 1). The Association to Advancy Collegiate  School  of  Busines  (AACSB  International) (2009:  1)  mendefinisikan akreditasi  sebagai  proses  penilaian  yang  menyeluruh  terhadap  program pendidikan  yang  dilakukan  secara  sukarela/fakultatif  oleh  lembaga  non pemerintah,  untuk  mengakreditasi  program  profesional  dan  unit  akademis khususnya bidang studi. Dengan demikian, pengertian akreditasi pada dasarnya adalah akreditasi nasional.
Akreditasi  madrasah  dimaksudkan  untuk  menentukan  tingkat  kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan memperoleh gambaran  tentang  kinerja  madrasah,  sedangkan  fungsi  akreditasi  madrasah adalah: (a) pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja madrasah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada kualitas  baku  yang  dikembangkan  berdasarkan  indikator-indikator  amalan  baik madrasah,
(b) akuntabilitas,
yakni agar madrasah dapat
mempertanggungjawabkan  apakah  layanan  yang  diberikan  memenuhi  harapan
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
atau  keinginan  masyarakat,  dan  (c)  kepentingan  pengembangan,  yakni  agar madrasah  dapat  melakukan  peningkatan  kualitas  atau  pengembangan berdasarkan  masukan  dari  hasil  akreditasi  (Effendi,  2009:  1).  Berdasarkan pemahaman  itu,  Firdaus  (2010:  4)  menjelaskan  bahwa  untuk  penjaminan  dan pengendalian  mutu  pendidikan  dalam  kaitannya  dengan  percepatan  akreditasi madrasah, maka perlu dilakukan beberapa rencana strategis adalah:
1. Pembentukan  pusat  pengembangan  madrasah  sebagai  agen  percepatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat pusat.
2. Pemberdayaan  pusat  pengembangan  madrasah  sebagai  agen  percepatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah di tingkat provinsi.
3. Pemberdayaan  kelompok  kerja  madrasah  sebagai  agen  percepatan penjaminan  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  madrasah  di  tingkat kabupaten/kota.
4. Perekrutan trainer untuk advokasi peningkatan mutu pendidikan madrasah.
Akreditasi  sebagai  proses  penilaian  terhadap  kelayakan  dan  kinerja madrasah  merupakan  kegiatan  yang  bersifat  menyeluruh  dalam  memotret kondisi  nyata  madrasah  dibandingkan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Dengan diperoleh informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi  sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis madrasah untuk  masa  lima  tahun  dan  rencana  operasional  madrasah.  Mengacu  kepada rencana  strategis  dan  operasional  madrasah  tersebut,  madrasah  menyusun program  kegiatan  dan  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  madrasah (RAPBM)  yang  bersifat  tahunan  sebagai  langkah  implementasi  dalam pengembangan dan peningkatan mutu madrasah secara terencana, terarah, dan terukur.
Guru  memberikan  pengaruh  yang  besar  kepada  generasi  muda  yang masih  dalam  keadaan  tumbuh  dan  berkembang  (Evan  dan  Nation,  2000:  145). Pengaruh  tersebut  terus  menerus  berintegrasi  ke  dalam  diri  siswa,  melalui pelaksanaan  pendidikan.  Salah  satu  wujud  interaksi  guru  dengan  siswa  terjadi pada  saat  berlangsungnya  kegiatan  belajar  mengajar.  Tugas  guru  sebagai pendidik  dan pengajar  untuk  membantu  orangtua dalam  memenuhi  kebutuhan untuk  memberi  bekal  pada  anak-anak  agar  memperoleh  kehidupan  yang  layak setelah mencapai kedewasaannya kelak (Nawawi, 1985: 9).
Kinerja  guru  dalam  proses  belajar  mengajar  menurut  Subroto  (1997:  3) adalah  kesanggupan  atau  kecakapan  para  guru  dalam  menciptakan  suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik yang mencakup suasana kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik  sebagai  upaya  mempelajari  sesuatu berdasarkan  perencanaan  sampai  dengan  tahap  evaluasi dan  tindak  lanjut  agar mencapai  tujuan  pengajaran.  Kinerja  guru  juga  dapat  diartikan  sebagai  prestasi kerja  guru  untuk  meraih  prestasi  ditentukan  antara  lain  oleh  kemampuan  dan usaha.  Prestasi  kerja  guru  dapat  dilihat  dari  seberapa  jauh  guru  tersebut  telah menyelesaikan  tugasnya  dalam  mengajar  dibandingkan dengan  standar-standar pekerjaan. Kemudian kinerja guru dapat diartikan pula sebagai suatu pencapaian
tujuan  dari  guru  itu  sendiri  maupun  tujuan  pendidikan  dan  pengajaran  dari madrasah di tempat guru tersebut mengajar.
Ujian  Nasional  merupakan  salah  satu  kegiatan  pelaksanaan  kurikulum yang tidak dapat dipisahkan satu dengan kegiatan lainnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan kurikulum itu dapat dilihat dari keberhasilan  Ujian Nasional. Dalam arti  sesungguhnya  Ujian  Nasional  merupakan  salah  satu  kegiatan  dari pelaksanaan  kurikulum  yang  dilaksanakan  pada  tiap-tiap  akhir  tahun  pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa yang duduk di kelas VI (enam), IX (sembilan), dan XII (d  ua  belas)  dalam  rangka  menyelesaikan  salah  satu  jenjang  pendidikan untuk  memasuki  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  (Anon,  2010:  1).  Ujian Nasional (UN) merupakan istilah bagi penilaian kompetensi peserta didik secara nasional  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar  dan  menengah  (Anon,  2010:  1).  Adapun  yang  menjadi  latar  belakang penyusunan program kegiatan Ujian Nasional, antara lain:
1. Ujian  Nasional  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya dalam usaha menyukseskan program pendidikan nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Hasil Ujian Nasional dapat digunakan untuk pembinaan pendidikan, terutama fasilitas dan proses belajar mengajar (PBM) di kelas.
3. Nilai  yang  dicapai  dalam  Ujian  Nasional dapat digunakan  untuk  menentukan peringkat seleksi penerimaan siswa baru ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Ujian  Nasional  merupakan  komponen  penentu  para  siswa  untuk  penentuan nilai ijazah (surat tanda kelulusan) (Anon, 2010: 1).
Keberhasilan Ujian Nasional tidak cukup dilihat dari segi keberhasilan para siswa dalam memperoleh nilai yang baik serta mutu para siswa itu sendiri, tetapi juga  dilihat  dari  segi  teknis  pelaksanaan  Ujian  Nasional.  Oleh  karena  itu,  agar kegiatan  Ujian  Nasional  pelaksanaannya  dapat  berjalan dengan  baik  dan  lancar sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, maka  diperlukan  perangkat  perundang- undangan  yang  mengaturnya,  yaitu:  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 11 yang menyatakan pemerintah wajib  menyelenggarakan  pendidikan  bermutu  bagi  masyarakat  tanpa diskriminasi. Pasal 35 tentang 8 standar nasional pendidikan dan pasal 58 ayat (a) yang  menyatakan:  evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik  dilakukan  oleh  pendidik untuk  memantau  proses,  kemajuan,  dan  perbaikan  hasil  belajar  peserta  didik secara  berkesinambungan  ( internal  evaluation ),  ayat  (b)  menyatakan:  evaluasi peserta  didik,  satuan  pendidikan,  dan  program  pendidikan  dilakukan  oleh lembaga  mandiri  secara  berkala,  menyeluruh,  transparan,  dan  sistemik  untuk menilai  pencapaian  standar  nasional  pendidikan  ( external  evaluation ),  dan  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  pasal  63    ayat  (1)  menyatakan:  penilaian  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  dasar dan  menengah  terdiri atas:  penilaian oleh pendidik,  penilaian
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
oleh  satuan  pendidikan,  dan  penilaian  oleh  pemerintah.  Pasal  66  ayat  (1) menyatakan:  penilaian  hasil  belajar  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni  2007  menyebutkan  bahwa  Ujian  Nasional  yang  selanjutnya  disebut  UN adalah  kegiatan  pengukuran  pencapaian  kompetensi  peserta  didik  pada beberapa  mata  pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dalam  rangka  menilai  pencapaian  Standar  Nasional Pendidikan,  sedangkan  mekanisme  dan  prosedur  penilaian  pelaksanaan  Ujian Nasional  dilakukan  sebagai  berikut:  (1)  kegiatan  penilaian  oleh  pemerintah dilakukan melalui Nasional dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Nasional, (2) Nasional diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional  Pendidikan  (BSNP)  bekerjasama  dengan  instansi  terkait,  (3)  hasil Nasional  disampaikan  kepada  satuan  pendidikan  untuk  dijadikan  salah  satu syarat  kelulusan  peserta  didik  dari  satuan  pendidikan  dan  salah  satu pertimbangan  dalam  seleksi  masuk  ke  jenjang  pendidikan  berikutnya,  dan  (4) hasil  analisis  data  Nasional  disampaikan  kepada  pihak-pihak  yang  ber- kepentingan  untuk  pemetaan  mutu  program  dan/atau  satuan  pendidikan  serta pembinaan  dan  pemberian  bantuan  kepada  satuan  pendidikan  dalam  upaya meningkatkan mutu pendidikan (Sudibyo, 2009: 1-2).
Menteri  Pendidikan  Nasional  Moh.  Nuh  (2009:  1)  mengatakan  bahwa tujuan  penyelenggaraan  Ujian  Nasional  tidak  perlu  dipertentangkan  lagi terutama terkait penentu kelulusan atau standar nasional. Menurut Nuh (2009: 1)  Nasional  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  penentu  kelulusan  sekaligus digunakan  sebagai  standar  pendidikan  secara  nasional  dan  memetakan  proses penyelenggaraan  pendidikan  di  seluruh  daerah.  Sejarah  penyelenggaraan  ujian secara nasional sebenarnya sudah dimulai sejak kemerdekaan hingga tahun 1971 yang dinamakan ujian negara, namun saat itu tingkat kelulusan hanya mencapai sekitar 30-40%. Tujuan dilaksanakannya Ujian Nasional adalah:
1. Mengetahui  sejauh  mana  hasil  yang  telah  dicapai  selama  satu  tahun pelajaran.
2. Untuk menentukan standarisasi mutu pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di masa yang akan datang (Sudibyo, 2009, 1-2).
Dengan adanya standarisasi mutu pendidikan maka Ujian Nasional dapat dijadikan  tolak  ukur  untuk  meningkatkan  mutu  khususnya  mutu  madrasah  dan mutu  pendidikan  pada  umumnya,  terutama  untuk  menilai  kegiatan  belajar mengajar  (PBM)  yang  perlu  mendapat  perhatian  sehingga  mutu  pendidikan secara nasional dapat tercapai dengan baik dan sempurna (Sudibyo, 2009: 1-2). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa:  (1)  penilaian  hasil  belajar  oleh  pemerintah  yang dilakukan  dalam  bentuk  Nasional  bertujuan  untuk  menilai  pencapaian kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada  mata  pelajaran  tertentu  dalam kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  (2)  Nasional
didukung  oleh  suatu  sistem  yang  menjamin  mutu  dan  kerahasiaan  soal  serta pelaksanaan  yang  aman,  jujur,  dan  adil,  (3)  dalam  rangka  penggunaan  hasil Nasional  untuk  pemetaan  mutu  program  dan/atau  satuan  pendidikan, pemerintah  menganalisis  dan  membuat  peta  daya  serap  berdasarkan  hasil Nasional  dan  menyampaikan  ke  pihak  yang  berkepentingan,  (4)  hasil  Nasional menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam  pembinaan  dan  pemberian  bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, (5) hasil Nasional  digunakan  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam  menentukan kelulusan  peserta  didik  pada  seleksi  masuk  jenjang  pendidikan  berikutnya,  dan (6) hasil Nasional digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari  satuan  pendidikan  yang  kriteria  kelulusannya  ditetapkan  setiap  tahun  oleh menteri  pendidikan  nasional  berdasarkan  rekomendasi  Badan  Standar  Nasional Pendidikan (BSNP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  bab  XVI  pasal  57  sampai  dengan  59  tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional  dilakukan  evaluasi  sebagai  bentuk  akuntabilitas  penyelenggara pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Lebih  lanjut  dinyatakan bahwa  evaluasi  dilakukan  oleh  lembaga  yang  mandiri  secara  berkala, menyeluruh,  transparan,  dan  sistematik  untuk  menilai  pencapaian  standar nasional  pendidikan  dan  proses  pemantauan  evaluasi  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  (Anon,  2001:  1).  Proses  pemantauan  evaluasi  tersebut dilakukan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan  pada  akhirnya  akan dapat  membenahi  mutu  pendidikan.  Pembenahan  mutu  pendidikan  dimulai dengan  penentuan  standar.  Penentuan  standar  yang  terus  meningkat  akan mendorong  peningkatan  mutu  pendidikan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menentukan  standar  pendidikan  dengan  penentuan  nilai  batas  ( cut  off  score ). Seseorang  dikatakan  sudah  lulus/kompeten  bila  telah  melewati  nilai  batas tersebut  berupa  nilai  batas  antara  peserta  didik  yang  sudah  menguasai kompetensi  tertentu  dengan  peserta  didik  yang  belum  menguasai  kompetensi tertentu.  Pada  sisi  lain  Ujian  Nasional  berfungsi  untuk  memisahkan  antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di empat provinsi di Indonesia yang ditentukan secara  proporsi  dengan  pertimbangan  biaya,  waktu,  dan  tenaga  yang  tidak memungkinkan  dijangkau,  dengan  mempertimbangkan  secara  proporsional bahwa keempat propinsi yang terpilih dianggap cukup mewakili madrasah yang ada  di  wilayah  pulau  Jawa  dan  luar  pulau  Jawa.  Waktu  penelitian  dilaksanakan pada bulan Desember 2009 hingga bulan Februari 2010, sedangkan penyusunan laporan penelitian dilakukan sejak awal bulan Maret 2010.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode expost facto . Variabel bebas  penelitian  ini  adalah  status  akreditasi  madrasah  dan  peringkat  akreditasi
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
madrasah.  Status  akreditasi  madrasah  terdiri  dari  madrasah  terakreditasi  (A 1 ) dan madrasah tidak terakreditasi (A 2 ), peringkat akreditasi madrasah terdiri dari akreditasi A (B 1 ), akreditasi B (B 1 ) dan akreditasi C (B 3 ). Variabel terikatnya adalah kinerja pendidik dan hasil Ujian Nasional.
Populasi  penelitian  ini  adalah  guru  seluruh  madrasah  yang  berada  di wilayah  provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah,  Sumatera  Selatan,  dan  Sulawesi Selatan,  sedangkan  sampel  penelitiannya  adalah  202  orang  guru  yang  diambil dari  73  madrasah  yang  wakili  seluruh  madrasah  yang  ada  di  propinsi-propinsi tempat melakukan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan melalui tiga tahap. Pertama , menentukan sampel empat propinsi dengan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan banyaknya jumlah madrasah di propinsi tersebut dan keterwakilan  wilayah  (pulau  Jawa  dan  luar  pulau  Jawa). Kedua ,  menentukan sampel  madrasah  untuk  tiap-tiap  provinsi  dari  empat  kategori  madrasah  yaitu: madrasah  dengan  peringkat  akreditasi  A  (sangat  baik),  madrasah  dengan peringkat  akredi-tasi  B  (baik),  madrasah  dengan  peringkat  akreditasi  C  (cukup baik), dan madrasah yang belum terakreditasi, dengan teknik random sampling, (Creswell,  2008:  154). Ketiga ,  menentukan  sampel  responden  untuk  masing- masing  madrasah  diambil  3  orang  guru  yang  mengajar  mata  pelajaran  yang masuk dalam Ujian Nasional.
Tabel 1. Jumlah Sampel Madrasah Berdasarkan Lokasi Penelitian dan Kategori Akreditasi Wilayah Indonesia Lokasi Penelitian Kategori Madrasah Jumlah A B C Pulau Jawa DKI Jakarta 9 8 5 24 Jawa Tengah 4 9 3 17 Luar Pulau Jawa Sumatera Selatan 3 4 6 15 Sulawesi Selatan 3 6 5 17 Jumlah 19 27 19 73
Tabel 2. Jumlah Sampel Guru Berdasarkan Lokasi Penelitian
dan Kategori Akreditasi Wilayah Indonesia Lokasi Penelitian Kategori Guru Jumlah A B C Pulau Jawa DKI Jakarta 25 22 11 64 Jawa Tengah 12 26 12 53 Luar Pulau Jawa Sumatera Selatan 9 9 17 40 Sulawesi Selatan 9 16 15 45 Jumlah 55 73 55 202 Keterangan: A : Terakreditasi A B : Terakreditasi B
C : Terakreditasi C
TT : Tidak Terakreditasi
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kuesioner,  studi dokumentasi,  dan  wawancara.  Kuesioner  digunakan  untuk  mengumpulkan data tentang  kinerja  pendidik,  studi  dokumentasi  digunakan  untuk  mengumpulkan data  tentang  hasil  Ujian  Nasional,  dan  wawancara  untuk  mengumpulkan  data pendukung  berkaitan  dengan  dampak  program  akreditasi  terhadap  kinerja pendidik maupun pada aspek hasil Ujian Nasional  yang  dicapai  siswa.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif  dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui kuesioner  dengan  menggunakan  teknik  statistik  yang  meliputi  teknik  analisis deskriptif  dan  analisis  inferensial.  Sedangkan  analisis  kualitatif  dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala madrasah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis,  diketahui  bahwa  secara  proporsional tampak  bahwa  program  akreditasi  telah  memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan  kinerja  guru  maupun  peningkatan  hasil  belajar  siswa  yang ditunjukkan dari pencapaian hasil Ujian Nasional. Hal ini terlihat dari 10 (sepuluh) hipotesis penelitian yang diajukan, 4 (empat) diantaranya, yaitu hipotesis 2, 3, 4, dan  6,  telah  terbukti  kebenarannya.  Akan  tetapi,  6  (enam)  hipotesis  lainnya, yaitu hipotesis, 1, 5, 7, 8, 9, dan 10, tidak terbukti kebenarannya.
Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Anava Kinerja Pendidik Ditinjau dari Status dan Peringkat Akreditasi Madrasah No Uji Hipotesis db F p. Kesimpulan 1 H 0 : µ 1A1 ≤ µ 1A2 H 1 : µ 1A1 > µ 1A2 1/200  3,4  0,066  H 0 diterima
2 H 0 : µ 1B1 = µ 1B2 = µ 1B3 H 1 : bukan H 0 2/180  6,2  0,003  H 0 ditolak Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji t Kinerja Pendidik Ditinjau dari Peringkat Akreditasi
Madrasah No Uji Hipotesis db t hitung t tabel Kesimpulan
3 H 0 : µ 1B1 ≤ µ 1B2 H 1 : µ 1B1 > µ 1B2 180 2,785 1,645 H 0 ditolak
4 H 0 : µ 1B1 ≤ µ 1B3 H 1 : µ 1B1 > µ 1B3
180 3,298 1,645 H 0 ditolak
5 H 0 : µ 1B2 ≤ µ 1B3 H 1 : µ 1B2 > µ 1B3 180 0,738 1,645 H 0 diterima
Dampak  program  akreditasi  terhadap  peningkatan  kinerja  guru  terlihat dari  hasil  uji  hipotesis  2,  3,  dan  4.  Hasil  uji  hipotesis  2  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifikan  kinerja  pendidik  ditinjau  dari  peringkat akreditasi  madrasah.  Dengan  demikian,  kinerja  pendidik  pada  madrasah  yang
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
terakreditasi A lebih baik dibandingkan dengan kinerja pendidik pada madrasah yang  terakreditasi  B  dan  C.  Hal  ini diperkuat  dengan  hasil  uji  hipotesis  3  dan  4. Hasil  uji  hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan kinerja  pendidik  antara  madrasah  yang  berperingkat  terakreditasi  A  dan madrasah  yang  berperingkat  terakreditasi  B,  sedang  hasil  uji  hipotesis  4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja pendidik antara madrasah yang  terakreditasi A dan madrasah yang terakreditasi C. Akan tetapi, hipotesis 5 yang menguji perbedaan antara kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi B dengan kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi C tidak terbukti. Artinya, kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi B tidak lebih baik dibandingkan dengan kinerja pendidik pada madrasah yang terakreditasi C. Begitupun  jika  dilihat  dari  status  akreditasi  madrasah  (hipotesis  1),  tidak ditemukan  perbedaan  yang  signifikan  kinerja  pendidik  ditinjau  dari  status akreditasi  madrasah.  Dengan  demikian,  kinerja  pendidik  pada  madrasah  yang berstatus  terakreditasi  tidak  lebih  baik  dibandingkan  dengan  kinerja  pendidik pada  madrasah  yang  berstatus  belum  terakreditasi.  Hasil  selengkapnya  tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6.
Tabel 5. Hasil Uji Anava Hasil Ujian Nasional  Ditinjau dari Status dan Peringkat Akreditasi Madrasah No Hipotesis db F p Kesimpulan
6 H 0 : µ 2A1 ≤ µ 2A2 H 1 : µ 2A1 > µ 2A2
1/71  4,85  0,031  H 0 ditolak
7 H 0 : µ 2B1 = µ 2B2 = µ 2B3 H 1 : bukan H 0 1/62  1,61  0,209  H 0 diterima
Tabel 6. Hasil Uji t Hasil Ujian Nasional  Ditinjau dari Peringkat Akreditasi Madrasah
No Hipotesis Db  t hitung t tabel Kesimpulan
8 H 0 : µ 2B1 ≤ µ 2B2 H 1 : µ 2B1 > µ 2B2 62 -0,495  1,67  H 0 diterima 9 H 0 : µ 2B1 ≤ µ 2B3 H 1 : µ 2B1 > µ 2B3 62 1,18 1,67  H 0 diterima
10 H 0 : µ 2B2 ≤ µ 2B3 H 1 : µ 2B2 > µ 2B3 62 1,64 1,67  H 0 diterima
Berbeda  dengan  kondisi  sebelumnya,  dampak  program  akreditasi terhadap hasil Ujian Nasional terlihat dari hasil uji hipotesis 6. Hasil uji hipotesis 6 menjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  hasil Ujian  Nasional ditinjau  dari  status  akreditasi  madrasah.  Dengan  demikian,  hasil Ujian  Nasional madrasah yang berstatus terakreditasi lebih baik dibandingkan dengan hasil Ujian Nasional madrasah yang berstatus belum terakreditasi. Akan tetapi, ditinjau dari
peringkat akreditasi madrasah, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan hasil Ujian  Nasional ditinjau  dari  peringkat  akreditasi  madrasah.  Artinya,  hasil Ujian Nasional madrasah  yang  terakreditasi  A  tidak  lebih  baik  dibandingkan  dengan hasil Ujian Nasional madrasah yang terakreditasi B maupun C. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis 7, 8, 9, dan 10.
Berdasarkan hasil penelitian ini, bila dilihat dari status akreditasi maupun peringkat  akreditasi  dapat  dijelaskan  bahwa  secara  proporsional  nampaknya dalam  beberapa  hal  sebagian  program  akreditasi  telah  memberikan  dampak positif  terhadap  peningkatan  kinerja  guru  maupun  peningkatan  hasil  belajar siswa yang ditunjukkan dari pencapaian hasil Ujian Nasional . Perbandingan rata- rata kinerja pendidik dan hasil Ujian Nasional , berdasarkan status dan peringkat akreditasi dapat dilihat dari rangkuman deskripsi data tabel 7.
Dampak  program  akreditasi  terhadap  peningkatan  mutu  madrasah, khususnya kinerja pendidik juga nampak dari hasil wawancara dengan beberapa kepala  madrasah.  Hasil  wawancara  dengan  dua  orang  kepala  madrasah  negeri yang terakreditasi A menunjukkan bahwa hasil akreditasi madrasah berpengaruh terhadap  kinerja  pendidik.  Bahkan  menurut  salah  seorang  kepala  madrasah, pengaruh  hasil  akreditasi  pada  kinerja  guru  nampak  baik  pada  perencanaan pembelajaran yang dilakukan maupun pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Pada  perencanaan  pembelajaran,  semua  guru  sudah  membuat  perencanaan pembelajaran  secara  lengkap,  yang  meliputi  silabus,  rencana  pelaksanaan pembelajaran (RPP), analisis SK/KD, dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pada pelaksanaan  pembelajaran,  para  guru  sudah  melaksanakan  pembelajaran sebanyak  85%  sesuai  dengan  perencanaan.  Pada  penilaian  pembelajaran,  para guru telah melaksanakannya sesuai dengan  Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Data Kinerja Pendidik
Variabel Penelitian Status Akreditasi Rerata Skor Perolehan Kesimpulan Kinerja Pendidik Terakreditasi 82,99 Baik Tidak Terakreditasi 80,00 Baik Terakreditasi A 85,58 Sangat Baik Terakreditasi B 82,26 Baik Terakreditasi C 81,38 Baik Hasil Ujian Nasional Terakreditasi 70,93 Cukup Baik Tidak Terakreditasi 63,30 Cukup Baik Terakreditasi A 71,13 Baik Terakreditasi B 82,26 Baik Terakreditasi C 67,76 Cukup Baik
Hal yang sangat berbeda ditemukan dari hasil wawancara dengan kepala madrasah  swasta  yang  terakreditasi  C.  Meski  diakui  adanya  dampak  hasil akreditasi  terhadap  peningkatan  kinerja  pendidik,  namun  madrasah  mengalami
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
masalah  tersendiri  dalam  hal  meningkatkan  kinerja  pendidik.  Persoalan  utama adalah  bahwa  pada  madrasah  swasta  sering  mengalami  pergantian  guru dikarenakan mendapat tempat tugas yang lebih layak, sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap guru seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan berdampak pada kinerja guru yang tidak optimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  nampaklah  bahwa  pada madrasah yang telah terakreditasi, meski dengan kadar yang berbeda-beda, guru telah  melaksanakan  tugas-tugas  perencanaan,  pembelajaran,  pembimbingan, pelatihan,  pengelolaan,  penilaian,  pengawasan,  pelayanan  teknis  dan  kepusta- kaan,  penelitian  dan  pengembangan  hal-hal  praktis  lainnya  yang  diperlukan untuk  meningkatkan  mutu  proses  pembelajaran,  sehingga  informasi  tentang kelayakan  madrasah  atau  suatu  program  telah  dilaksanakan  oleh  pendidik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Hal  lain  yang  juga  turut  mendukung  peningkatan  kinerja  guru  adalah aktivitas  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  dan  Kelompok  Kerja  Guru (KKG).  Saat ini banyak guru yang memanfaatkan institusi seperti MGMP dan KKG di  masing-masing  wilayah  sebagai pusat peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi professional mereka, diantaranya;
1. Ada  sejumlah  guru  yang  telah  mendapatkan  kesempatan  studi  S2  yang  oleh beberapa MGMP digunakan sebagai guru master untuk masing-masing mata pelajaran  sesuai  dengan  bidangnya.  Kegiatan  yang  telah  dilakukan  oleh sebagian  besar  MGMP  tersebut  nampaknya  telah  memberikan  kontribusi kepada peningkatan kinerja guru-guru madrasah.
2. Melalui MGMP guru telah banyak mendiskusikan permasalahan yang dialami serta  mencari  solusi  alternatif  pemecahan  sesuai  dengan  karakteristik  mata pelajaran.
3. Guru  saling berbagi  informasi  dan pengalaman  untuk  memperoleh  informasi tentang teknis pembelajaran yang bermutu.
4. Guru mendapatkan informasi dan pembaharuan baik masalah kurikulum mata pelajaran  yang  diampunya  ataupun  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka selalu dituntut untuk melakukan penyesuaian penyesuaian.
Dengan demikian, meski program akreditasi madrasah belum sepenuhnya mendorong  guru  untuk  meningkatkan  kinerjanya,  namun  nyatanya  para  guru selalu  meningkatkan  diri  dan  bekerja  keras  dalam  memberikan  layanan  yang terbaik  kepada  peserta  didiknya,  sehingga  hal  tersebut  berdampak  pada peningkatan  kinerja  madrasah  secara  keseluruhan  bersamaan  dengan  kualitas hasil belajar siswa.
Proses  penilaian  akreditasi  madrasah  pada  dasarnya  telah  dilakukan secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Evaluasi dilakukan dalam kaitannya dengan arah  dan  tujuannya,  serta  didasarkan  kepada  keseluruhan  kondisi  madrasah sebagai  sebuah  institusi  belajar.  Meskipun  beragam  perbedaan  yang  terjadi
diantara madrasah, akan tetapi setiap madrasah dievaluasi berdasarkan standar tertentu  yang  dapat  mendorong  dan  menciptakan  suasana  kondusif  bagi pertumbuhan  pendidikan,  memberikan  arahan  untuk  melakukan  evaluasi  diri secara  berkelanjutan,  serta  menyediakan  perangsang  untuk  terus  berusaha mencapai mutu madrasah yang diharapkan.
Akreditasi  merupakan  alat  regulasi  diri  ( self-regulation )  agar  madrasah mengenal  kekuatan  dan  kelemahannya,  sebagai  dasar  untuk  melakukan  upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan di  masa  mendatang.  Disamping  itu,  akreditasi  juga  merupakan  penilaian  hasil dalam  bentuk  sertifikasi  formal  terhadap  kondisi  suatu  madrasah  yang  telah memenuhi  standar  layanan  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan demikian  maka  proses  akreditasi  dalam  makna  proses  pada  dasarnya  sebagian besar  mungkin  sudah  dilakukan  sebaik  mungkin  dan  telah  memenuhi  standar kelayakan yang ditentukan.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah, Sumatera  Selatan  dan  Sulawesi  Selatan.  Dengan  demikian  generalisasi  hasil penelitian  secara  keseluruhan  propinsi  di  Indonesia.  Khususnya  untuk  wilayah Indonesia bagian Timur. Perlu adanya randomisasi berdasarkan wilayah sehingga hasil  penelitian  dapat  menggambarkan  kondisi  akreditasi  madrasah  terhadap kinerja pendidikan dan hasil Ujian Nasional se-Indonesia.

## SIMPULAN
Simpulan hasil penelitian adalah (1) kinerja pendidik pada madrasah yang berstatus  terakreditasi  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  kinerja  pendidik  pada madrasah  yang  berstatus  belum  terakreditasi,  (2)  kinerja  pendidik  antara madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  A  (sangat  baik),  B  (baik),  dan  C  (cukup baik)  memiliki  perbedaan  yang  signifikan,  (3)  kinerja  pendidik  madrasah  yang berstatus  terakreditasi  A  (sangat  baik)  lebih  baik  dari  pada  kenerja  pendidik madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  B  (baik),  (4)  kinerja  pendidik  madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) lebih baik dari pada kinerja pendidik madrasah  terakreditasi  C  (cukup  baik),  (5)  kinerja  pendidik  madrasah  yang  ber- status  terakreditasi  B  (baik)  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  kinerja  pendidik madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  C  (cukup  baik),  (6)  hasil  Ujian  Nasional madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  lebih  baik  dari pada  hasil  Ujian  Nasional madrasah  yang  berstatus  belum  terakreditasi,  (7)  hasil  Ujian  Nasional  antara madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  A  (sangat  baik),  B  (baik),  dan  C  (cukup baik) tidak memiliki perbedaan, (8) hasil Ujian Nasional madrasah yang berstatus terakreditasi  A  (sangat  baik)  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  hasil  Ujian Nasional madrasah yang berstatus terakreditasi B (baik), (9) hasil Ujian Nasional madrasah yang berstatus terakreditasi A (sangat baik) tidak memiliki perbedaan dengan  hasil  Ujian  Nasional  madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  C  (cukup baik),  dan  (10)  hasil  Ujian  Nasional  madrasah  yang  berstatus  terakreditasi  B
Jurnal Evaluasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret  2011,1-17 http://doi.org/10.21009/JEP
(baik)  tidak  memiliki  perbedaan  dengan  hasil  Ujian  Nasional  madrasah  yang berstatus terakreditasi C (cukup baik).

## DAFTAR PUSTAKA
Anon.  (2009). Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Politeknik  Negeri  Jakarta . http://www.pnj.ac.id/pdf/spm.pdf.
____. (2010). Pengertian Ujian Nasional.
http://www.smasasat- tng.sch.id/index.php?-option=com_content  &  view=article&id=4&Itemid= 17&showall=1.
____.  (2010). Pengertian Ujian Nasional. http://ujiannasional.org.
Badan  Standar  Nasional  Pendidikan.  (2007). Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah. Jakarta:  Badan  Standar Nasional Pendidikan.
____. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: BSNP.
Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN-SM).  (2009). Perangkat Akreditasi  Sekolah/Madrasah. Jakarta:  Badan  Akreditasi  Nasional  Seko- lah/Madrasah.
Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikdasmen SLTP. (2000). Penilaian dan Pengukuran Untuk Guru SLTP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Creswell, John W. (2008). Education Research: Planning, Conducting, and Evalua- ting  Quantitative  and  Qualitative  Research .  New  York:  Pearson  Merrill Prentice Hall.
Council for Higher Education Accreditation (CHEA). (2009). AGB-CHEA Joint Advi- sory  Statement  on  Accreditation  of  Governing  Boards .  Washington,  DC: Council for Higher Education Accreditation (CHEA).
Effendi. Wroteon  October .  (2009).  http://et-ee.facebook.com/topic.php?uid=- 72495718838&topic=9655.
Evan,  Terry  dan  Darayl  Nation.  (2000). Changing  University  Teaching  Reflection on  Creating  Educational  Technologies. London:  Kogen  Page  and  Stylus Publishing Inc.
Fattah,  Nanang . (2000). Landasan  Manajemen  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosda-karya.
Firdaus.  (2009). Mutu  Pendidikan  Kendala  Utama  Madrasah. kml/ts/depag.- gp.id.
Ibrahim, Buddy. (2000). Total Quality Management: Panduan untuk Menghadapi Per-saingan Global . Jakarta: Djambatan.
Nawawi,  Hadari.  (1985). Organisasi  Sekolah  dan  Pengelolaan  Kelas. Jakarta:  PT. Gunung Agung.
Nuh, Muhammad. (2009). Penyelenggaraan Ujian Nasional . Semarang: ANTARA News.
Subroto, Suryo. (1997). Proses Belajar Mengajar . Jakarta: Rineka Cipta.
Soedijarto. (2000). Pendidikan Nasional Sebagai Wahana Mencerdaskan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa . Jakarta: CINAPS.
Sudibyo,  Bambang.  (2009). Standar  Penilaian  Pendidikan,Lampiran  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Standar  Penilaian  Pendidika. http://bintangbangsaku.  com/artikel/2009 /09/standar-penilaian pendidikan/.
The  Association  to  Advancy  Collegiate  School  of  Busines  (AACSB-International).
(2009). Accreditation. 2009. http://www.aacsb.edu/accreditation.
Umaedi.  (2004). Manajemen  Mutu  Berbasis  Sekolah/Madrasah  (MMBS/M). Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan.