## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocattus Hasil Korban Perkosaan
Ni Putu Putri Silvia Dewi 1 , A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda 2
1Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail:  putrisilviadewi8@gmail.com 2Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusmini@undiknas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 26 Juni 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords:
Legal Protection of Children Against the Law, Sexual Harassment, Abortion provocatus Children as perpetrators of a criminal act of abortion are children who  are  not  yet  18  years  old  and  have  been  suspected  of committing the crime of abortion as a result of rape. It was carried out  as  a  result  of  rape  which  was  unilaterally  so  that  the  child suffered  a  psychological  breakdown  who  had  to  undergo  an abortion.  For  example,  the  case  of  Court  Decision  Number  5  / Pid.Sus-Anak  /  2018  /  Pn.Mbn  fulfills  a  sense  of  justice  for children who commit abortion crimes. The research method that I use is a normative research method, using primary data, secondary data and tertiary data. This study the authors obtain primary legal material  and  secondary  legal  material  which  is  then  analyzed descriptively qualitatively. The results of the research that has been carried  out  legal  protection  of  children  as  perpetrators  of  the criminal act of abortion provocatus as a result of rape victims with several requirements as medical reasons for child victims of rape as perpetrators of abortion, in this case the judge did not see the background of the child being a  victim ofurape with elements -The elements contained in Article 49 of the Criminal Code.

## Abstrak
Kata kunci:
Perlindungan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum, Pelecehan Seksual, Abortus provocatus
Corresponding Author: Ni Putu Putri Silvia Dewi E-mail:
Putrisilviadewi8@gmail.com
DOI:
Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi merupakan anak yang belum  berusia  18  tahun  telah  diduga  melakukan tindak  pidana aborsi  yang  akibat  dari  perkosaan.  Hal ini dilakukan akibat dari  perkosaan  yang  secara  sepihak sehingga  mengalami  gangguan psikis  pada  anak  yang harus  melakukan  tindakan  aborsi.  Seperti  contoh kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor 5/Pid.Sus-  Anak/2018/Pn.Mbn  yang  memenuhi  rasa keadilan  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana aborsi.  Metode  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah metode  penelitian    normative.  Penelitian  ini  penulis memperoleh  bahan  hukum  primerldan bahan  hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptiflkualitatif.  Hasil  dari  penelitian  yang  telah dilakukan      erlindungan hukum terhada anak sebagai pelaku tindak  pidana  abortus  provocatus  hasil  korban  perkosaan dengan beberapa persyaratan sebagai alasan medis  terhadap Anak Korban P erkosaan sebagai
Pelaku Aborsi. Di dalam kasus  ini  hakim tidak melihat latar belakang  anak  tersebut  merupakan  korban  pemerkosaan dengan  adanya  unsur-unsur  tertuang  dalam  Pasal 49
KUHP.
.

## I.  Pendahuluan
Setiap  anak  adalah  hadiah  dari  Tuhan  yang  berasal  dari  ikatan  perkawinan antara seseorang  laki-laki  dan  seorang  wanita.  Anak  merupakan    yanglbelum mencapai    usia 18  tahun  serta  anak  yang  masih  di  dalam  kandunganpun  juga termasuk. Untuk itu mendapatkan suatu perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa dihindari terhadap gangguan pelecehan, perkosaan dan diskriminasi. Hal tersebut telah di tentukan pada Pasal 1  Angka  1 UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atau Undang- Undang  Nomor   23  Tahun   2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Dapat  sebagai  anak pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  pada  ketentuan Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak yang menyatakan bahwa anak berkonflik denganjhukum anak berusia 12 tahun tetapi belum berumur  18  tahun  telah  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Maka    anak  yang melakukan  tindak  pidana  akan  diproses  dalam  peradilan  anak  sebagaimana memiliki  ketentuan  hukum  yang berbeda  dengan   orang dewasa.
Para  anak  yang  melanggar  hukum  atau  melakukan    tindak    pidana  dapat terinspirasi  dengan    berbagai    aspek    lain    di  luar    anak  seperti  pergaulan,  teman bermain  dan  sebagainya,  karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  bantuan anak-anak  biasanya  merupakan  proses  meniru  atau  dirangsang  melalui  gerakan negatif dari orang dewasa atau sekitarnya.1 Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh anak yaitu tindakan aborsi, terdapat kasus tersebut menurut hasil dari (P2TP2A) Kota Denpasar :
No Tahun Jumlah Kasus 1 2018 30 Kasus 2 2019 17 Kasus 3 2020 11 Kasus Jumlah 58 Kasus

## Sumber : P2TP2A Kota Denpasar
Dari beberapa kasus tersebut terdapat suatu tindak pidana aborsi akibat dari perkosaan  yang  terjadi  sehingga  menimbulkan  banyaknya  tindak  pidana  aborsi yang terjadi di kalangan remaja.
Penyebab adanya tindak pidana aborsi pada anak salah satunya yaitu belum berkeinginan memiliki anak karena ragu dan takut mengganggu pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab yang lainnya. Selain itu lebih dominan aborsi dilakukan akibat dari perkosaan  yang  secara  sepihak  sehingga  mengalami  gangguan  psikis  pada anak yang
1 Marlina,  2010, Pengantar  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  dalam  Hukum  Pidana , USU. Press,Medan, hlm. 1.
harus  melakukan  tindakan  aborsi.  Tindakan  pidana  aborsi  meliputi  dua  macam, yakni bersifat ( Abortus Provocatus  Criminalis) dan ( Abortus  Provocatus  Therapeuticus).
Seperti  contoh  kasus  Kasus  Anak  Korban  Perkosaan  menjadi  Pelaku Tindak Pidana   Aborsi  yang di  adili oleh  Pengadilian  Negeri Muara Bulian  putusan Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  Nomor  5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Mbn.  tertanggal 19  Juli 2012. Bahwa  benar  anak
adalah  seorang  perempuan  yang  masih  muda berumur 15 tahun telah diperkosa dan  disetubuhi  oleh  kakak  kandungnya  sendiri  sebanyak  9  (sembilan)  kali  yang diawali  dengan  ancaman  kekerasan.  Akibat  pemerkosaan  tersebut  si  anak telah hamil  dan  kehamilan  tersebut  tidak  dikendaki oleh  korban  dan  kehamilan dirahasiakan untuk menghindari rasa malu dan takut. Ibu kandungnya membantu bayi  itu  dilahirkan  dalam  keadaan  tidak  bernyawa  secara  diam-diam  dan dikuburkan di belakang rumah tempat tinggal si anak. Bahwa tidak lama kemudian terungkap  pada  masyarakat menemukan  bayi   anak  tersebut  di belakang
rumahjkorban  sehingga anak menjadi  tersangka  dengan  tuduhan melakukan tindak  pidana  aborsi  dan ditahan mulai tindak penyidikan sampai pengadilan memutus penjatuhan pidana selama 6
(enam) bulan dan  pelatihan  kerja 3 (tiga) bulan.2
Melihat  dari  kasus  tersebut  seharusnya  penegak  hukum  melihat  sisi  anak pelaku mengapa melakukan tindakan aborsi, sebagaima bahwa pelaku melakukan aborsi karena dalam hal mendesak dan merasa malu dan takut bahwa kehamilannya hasil dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri dengan ancaman kekerasan. Anak dalam  menghadapi  masalah  serius  seperti  tindakan  perkosaan  hingga  berujung tindak pidana aborsi yang menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan baik  secara  fisik,  sosial  maupun  psikologis  yang  dialami  oleh  korban.    sehingga adanya  penekanan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana  aborsi  menjadi  pokok  permasalahan  mengenai  perlindungan  hukum terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana abortus  provocatus hasil  korban perkosaan  serta  analisis  putusan  pengadilan  dengan  register  Perkara  Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. guna memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang melakukan  tindak  pidana  aborsi sebagai korban perkosaan.

## 2. Metode Penelitian
Jenis metode penelitian  yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif khususnya  yang  kajiannya  menelusuri  dan  menelaah  hukum  yang  ada.  Tehnik pengumpulan data metode pengumpulan bahan  hukum dengan mencari dan mempelajari  buku-buku,  berbagai literature  ,  peraturan  perundang-undangan, serta hasil  penelitian  terdahulu  dan  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti.
2 Putusan No.5/Pid.Sus- Anak/2018 /Pn.Mbn Terkait Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan, diakses https://icjr.or.id/wp-
content/uploads/2020/09/Putusan-  PT-WA-Lepas-1.pdf,  pada  tanggal  9  Maret  2021,  Pukul 11.51 WITA.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana Abortus  Provocatus Hasil Korban Perkosaan
Perlindungan  hukum  artinya  melindungi    hak    setiap    orang    dalam memperoleh  suatu  aksi  serta  keamanan  yang  sama  oleh  hukum  dan  UU,  oleh karena itu bagi setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita  olehnya  ia  berhak  pula  untuk  mendapat  perlindungan  dari  hukum yang diperlukan sesuai dengan  asas hukum.
Namun  perlu  diketahui  dalam  kasus  perkosaan  pihak  korban  telah terabaikan dari  jangkauan  hukum.  Ini  terbukti    dari    banyaknya    kasus    dengan korban perempuan  yang  tidak  mampu  terselesaikan  secara  adil  serta memuaskan. 3
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  dalam  berbagai   dokumen dan  pertemuan international tersebut terlihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi  berbagai  aspek.  Cakupan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  seperti yang diungkap bahwa dilakukan untuk dapat tercapainya suatu kesejahteraan anak. Secara garis  besar  dapat  diartikan    sebagai    suatu    susunan    kehidupan    dan penghidupan anak  yang  dapat  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangannya secara  wajar  baik rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Hal  tersebut  juga  terdapat penerapan  terpadu  menyangkut  perundnag-undangan    dari    berbagai  bidang hukum  yang  berkaitan, yang  tujuannya demi  kepentingan terbaik bagi anak (The best  interest  ofzthe  child). 4
Jika  di  lihat  secara  fisik  maka  anak  dibawah  umurjyang  telah  mengalami kehamilan yang penyebabnya adalah tindak pemerkosaan mempunyai resiko yang tinggi dalam kehamilannya karena Rahim yang belum siap untuk dibuahi sehingga dapat  beresiko  keguguran,  hal  tersebut  berbeda  dengan  Rahim  orang  dewasa. Dalam  sudut  psikis  anak  dibawah  umur  pasti  mengalami  trauma  yang  berlipat ganda  dari  perempuan  yang  lebih  dewasa  lainya  sehingga  hal  tersebut  yang menyebabkan  bisa  mengakhiri  kehamilan  bahkan  hingga  memutuskan  untuk menyudahi hidupnya.
Keadaan  yang  dihadapi  anak  secara  fisik  maupun  sosial  tidak  dapat diabaikan begitu saja,  maka dalam hal  untuk  melindungi  anak  akibat  dari  korban pemerkosaan maka  Pasal  49  KUHP  memberikan  peluang  anak  sebagai  korban perkosaan  yang melakukan  aborsi  untuk  tidak  dijatuhkan  pidana  sebagai  alasan pemaaf karena keadaan  yang  terpaksa.
Penulis  berpendapat  bila  hal  tersebut  dikaitkan  dengan  teori  keadilan, ketika seorang    anak  dibawah  umur  yang  merupakan  korban  pemerkosaan, mengalami  trauma  psikologis  yang  berat,  dimana  negara  diwajiban  untuk memberikan perlindungan hukum  dan  perlakuan  khusus  terhadap anak  tersebut berdasarkan UU Tentang  Perlindungan  Anak, pada  saat  yang  bersamaan  harus menghukum anak  tersebut  karena  melakukan  tindakan  aborsi  yang  secara  legal formal  tidak  sesuai  dengan  syarat    yang  ditentukan  Pasal  76  UU  Tentang Kesehatan.
Perlindungan  hukum terhadap abortus  provocatus tidak  didapat  dan  sangat ironis, ketika seorang anak dibawah umur yang merupakan korban pemerkosaan, yang  mengalami trauma  psikologis yang berat, dimana negara diwajiban  untuk
3 Erwin  Yuliatiningsih,“ Kebutuhan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  Tindak  Pidana Perkosaan  di  Indonesia ” http://www/google.com,  diakses  tanggal  12  Mei  2021,  pukul 17:05 WITA
4 AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2017, Hukum Perlindungan  Anak Korban Pedofilia :  Perspektif Viktimologi dalam  Formulasi  Kebijakan dan Cita  Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 80
memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak tersebut berdasarkan  UU  Tentang  Perlindungan  Anak,  pada  saat  yang  bersamaan  harus menghukum  anak  tersebut  karena  melakukan  tindakan  aborsi  yang  secara  legal formal tidak sesuai dengan syarat yang  ditentukan  Pasal  76  UU  Kesehatan.  Hal itu karena belum adanya pengaturan khusus yang dapat memberi  keadilan  bagi anak  sebagai  korban  perkosaan  yang  melakukan    aborsi,    untuk    itu    maka pemerintah  perlu  membuat  aturan  khusus  yang  isinya  mengatur  bagaimana jika korban  perkosaan sekaligusk pelaku aborsi  adalah  anak  dibawah  umur,  banyak hal  yang perlu dikaji terhadap dampak secara fisik, psikis,  dan  sosial  bagi anak.
Namun,terdapat  suatu  Pasal  (kekosongan  hukum)  yang  dapat  dijadikan rujukan untuk melindungi secara utuh anak korban pemerkosaan saat melakukan tindakan  aborsi. Lantaran,  tindakan  aborsi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan UU kesehatan masih membuka kemungkinan anak korban pemerkosaan dikenaka pemidanaan berdasarkan Pasal 194 UU  Nomorl36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan.
3.2 Analisis  Putusan  Pengadilan  dengan  Register  Perkara  Nomor  5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.  Mbn.  Guna  Memenuhi  Rasa  Keadilan  Terhadap  Anak  yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Sebagai Korban Perkosaan
Kejahatan  yang  berkaitan  dengan  seksual  serta  suatu  tindak  aborsi merupakan menjadi  suatu  kajian  perihal  pemberian  keadilan.  Banyak  yang terabaikan  dari jangkauan  hukum  serta  terdapat  lika  liku  hal  tersebut  tercermin dalam  beberapa kasus    yang  dimana  korbanya  adalah    perempuan  yang  tidak terselesaikan  secara  adil  dan  memuaskan. 5 Seperti  contoh  kasus  Kasus  Anak Korban  Perkosaan  menjadi Pelaku  Tindak  Pidana  Aborsi  yang  di  adili  oleh Pengadilian  Negeri  Muara  Bulian dengan  putusan  pengadilan  No.  5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Mbn.  tertanggal  19 Juli 2018 dalamputusan  tersebut  menyatakan bahwa anak  diadili  dan  dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara. Keadaan sosial  serta  psikis  anak  tidak  boleh  diabaikan begitu  saja, seharusnya anak  selaku korban pemerkosaan yang melakukan aborsi harus  diberikan  perlindungan  untuk  menjamin  keselamatan  dan  diberikan pendampingan secara psikologis, bukan dipenjara.
Adanya  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan PP Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang  memberikan peluang pelegalan  aborsi  nyatanya belum  dapat  melindungi  korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi terbebas dari ancaman pemidanaan.
Hal yang harusnya di dapatkan oleh anak tersebut yaitu  Anak tidak perlu di pidana  namun    dilindungi  dengan  Undang-Undnagyang  menyangkutkan dirinya karena  anak  tersebut  merupakan  korban  yang  kemudian  hamil  serta melakukan aborsi  dengan  adanya  suatu  unsur  yang  membahayakan  dia  dengan ancaman memberikan peluang  anak  sebagai  korban  perkosaan  yang  melakukan aborsi untuk tidak dijatuhkan pidana sebagai alasan pemaaf.sebagaiman juga telah di  atur pada pasal 49 KUHP.
Selain  itu  Kurangnya  pelayanan kesehatan medis dan pendampingan psikologis  kepada anak korban pemerkosaan sebagai pelaku aborsi seharusnya meemerlukan peenyembuhan
fisiknya serta psikisnya
sebagaimana yang ada di
5 Yuliatiningsih,  Erwin, 2013, Kebutuhan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Tindak  Pidana Perkosaan di Indonesia , Rajawali, Bandung, hlm. 18
convention on the Right ofdthe Child 1989 , yang  ada  penahanan terhadap  anak  wajib menjadi hal terakhir dan jangka waktu  sesingkat-singkatnya  terhadap  anak. 6 Serta Upaya menanggulangi tindakan pemerkosaan yang berakibat aborsi. Banyak yang  dapat  terlibat  dalam  hal  penanggulangi  yaitu  tidak  hanya  lembaga  atau pemerintah,  masyatakatpun  dapat  ikut.  kurangnya  tenaga  medis  yang  memadai dan pemahaman masyarakat akan kesadaran hukum dan kesehatan kurang maksimal, maka Pemerintah seharusnya mengirim tenaga  kesehatan ke  beberapa  tempat yang masi  h  banyak  Perempuan  dan  anak-anak  terutama  daerah  yang  rentan  untuk melakukan aborsi
Seperti  dalam  Pasal  76  huruf  b  Kesehatanjmenyatakan  bahwa  yang  hanya bisa  melakukan  aborsi  tersebut  merupakan  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai wewenang  serta  keahlian  ybersrtifikat  yang  diberikan  oleh  menteri,  sementara dibeberapa  masih sedikit  yang  mempunyai  tenaga  kesehatan  bersertifikat  yang menyebabkan perempuan serta anak bisa melakukan aborsi selain yang telah diatur oleh pemerintah, untuk itu dapat membantunya dengan memberi pengertian dalam melaksanakan tindakan tresebut yang marak terjadi di Indonesia.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dan  tujuan  dari  penelitian  ini  dengan pengelompokan  data-data  dan  analisis  data  tersebut,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan yakni : 1. Bahwa untuk anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak abortus provocatus yaitu hasil korban  yang  diperkosa  dapat  di  upayakan  dengan  beberapa bersyauarat medis sebagaimana telah di atur dalam UU tentang kesehatan pasal 75 serta  76  dapat  sebagai  syarat  memberikan  suatu  perlindungan  bagi  anak sebagaimana  yang  berlaku  yaitu lex  special .  Hal  tersebut  perlu  adanya  suatu ketegasan  dari  para  penegak  hukum.  2.  Dasar  Pertimbangan  Majelis  Hakim memutus  perkara  Nomor  5/Pid.Sus- Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19 Juli 2012, kepada korban yang di sebutkan sebagai pelaku aborsi  di  dalam kasus  ini Hakim tidak  melihat  latar  belakang  anak  tersebut bahwa  anak  merupakan  korban pemerkosaan  yang  hamil  dan  melakukan  aborsi  dengan  adanya    unsur  ancaman dan    unsur    paksaanjyang    membuatnya  melakukan  hal  tersebut  dan  tercantum dalam Pasal  49 KUHP.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
6 Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto. 2016. Hukum  Perlindungan  Anak, PTIK. Jakarta, hlm.
67
Desasfuryanto   Adri.   Abdussalam
2016. Hukum Perlindungan Anak,
PTIK. Jakarta,
Erwin,  Yuliatiningsih,  2013,  Kebutuhan   Perlindungan  Hukum   Bagi    Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, Rajawali, Bandung,
Gorda Rusmini Tini Ngr. AAA, 2017, Hukum  Perlindungan  Anak  Korban Pedofilia:  Perspektif Viktimologit dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana , USU. Press,Medan
Jurnal
Website resmi:
Erwin  Yuliatiningsih,  “ Kebutuhan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  Tindak  Pidana Perkosaan  di  Indonesia ”  http://www/google.com,  diakses  tanggal  12  Mei  2021, pukul 17:05 WITA
Putusan  No.5/Pid.Sus Anak/2018  /Pn.Mbn  Terkait  Anak  Yang Melakukan  Tinda Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan, diakses https://icjr.or.id/wp- content/uploads/2020/09/Putusan-PT-WA-Lepas-1.pdf

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi