## KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : Agus Pranoto 
Abadi B Darmo 
Iman Hidayat 

## ABSTRAK
Pengaturan  tentang  perampasan  aset  korupsi  dalam  upaya  pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Norma  hukum  perampasan  aset  korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis, karena apabila ketentuan mengenai sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi  dapat  diterapkan  secara  efektif,  maka  upaya pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  akan  mencapai  hasilnya secara  optimal.  Namun  demikian,  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  perampasan  aset korupsi  tersebut,  sulit  untuk  dapat  diterapkan  secara  efektif,  karena  terdapat  sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya sehingga diperlukan kebijakan hukum  pidana  yang  sebaiknya  dinormakan  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  mengenai    norma  hukum  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas, tentang  kedudukan  pidana  perampasan  aset  korupsi  sebagai  bagian  dari  pidana  pokok, standar  atau  perhitungan  kerugian  negara  dan  instansi  yang  berwenang  menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan percepatan penyitaan harta benda milik tersangka korupsi.
Kata Kunci: Perampasan Aset Korupsi, Pemberantasan, Hukum Pidana Indonesia

## A. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  tindak  pidana  yang  tergolong  fenomenal  saat  ini  adalah  kejahatan korupsi.  Tindak  pidana  ini  tidak  saja merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Korupsi  telah menghancurkan sendi-sendi agama, nilai-nilai moral dan etika. Ia telah pula menggadaikan marwah bangsa, menjerumuskan Indonesia menjadi bangsa  yang terbelakang, miskin dan dililit  hutang.  Uang  rakyat  bernilai  ribuan  triliun  rupiah  yang  seyogyanya  dipergunakan untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  pengangguran,  menciptakan  lapangan  kerja, menggerakkan sektor riil dan meningkatkan daya saing bangsa, justeru masuk ke kantung- kantung  pejabat  yang  korup.  Mereka  menikmati  kehidupan  yang  mewah,  berlimpah  dan
 ASN di Pemkab Tanjung Jabung Timur, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
serba mudah di tengah jeritan ratusan juta rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi yang tidak terperikan.
Di  sisi  lain,  korupsi  telah  meluluh-lantakkan  budaya  malu  di  kalangan penyelenggara negara sehingga menganggap korupsi sebagai tradisi.  Bila kondisi ini terus berkembang,  dapat  dibayangkan  betapa  seriusnya  akibat  yang  akan  ditimbulkannya. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat dan semakin mencolok dan pada gilirannya dapat  berubah  menjadi  ledakan  kecemburuan  sosial  yang  amat  membahayakan  stabilitas keamanan negara.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  yang  dapat  diberantas  dengan  cara-cara  yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  kebijakan  hukum  pidana  atau  kebijakan penanggulangan  kejahatan,  melalui  perundang-undangan  pidana  yang  secara  jelas  dan tegas,  mengatur  tentang  bagaimana  tindak  pidana  korupsi  yang  kronis  tersebut,  dapat diberantas secara luar biasa (extra ordinary measures), sistemik dan komprehensif.
Dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  lahir  dari  kesadaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan  keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  akibat  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  selama  ini selain  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  juga  menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan bahwa  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  yang  baru  sehingga  diharapkan  lebih  efektif  dalam  mencegah  dan  memberantas tindak pidana korupsi.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi), diundangkan  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini terjadi  secara  meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas, sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa
Di  samping  itu,  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  keragaman penafsiran  hukum  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Upaya  pemberantasan  secara  luar  biasa  terhadap  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  disebut  dalam  dasar  pertimbangan  lahirnya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  antara  lain  diwujudkan  melalui  perumusan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai jenis  sanksi  pidana  yang  tidak  ditemukan  dalam  Undang-Undang  pidana  lainnya.  Sanksi pidana dimaksud adalah sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  perampasan  asset  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi,    termaktub  di  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pasal 18
(1).   Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang  yang mengantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan  Seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  huruf  b  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3).   Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  normatif,  ketentuan  tersebut  di  atas  menimbulkan harapan  yang  cukup  besar  akan  terjadinya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara sistemik  dan  komprehensif,    yang  tidak  saja  ditandai  dengan  dijatuhkannya  hukuman terhadap  pelaku  tindak  pidana  atas  perbuatannya  mengkorupsi  uang  negara,  tetapi  juga harapan  akan  adanya  penyelamatan  uang  negara  yang  ditandai  dengan  perampasan  asset yang  diperoleh  dari  korupsi,  untuk    kemudian  dapat  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi kepentingan pembangunan nasional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara normatif ketentuan Pasal 18 ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diharapkan  dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf  a  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  merupakan sarana  yang  tepat  bagi  pencapaian  tujuan  ditegakkannya  hukum  yakni  tercapainya  asas kemanfaatan,  dimana  ketentuan  tersebut akan  sangat  bermanfaat  bagi  penyelamatan  uang negara demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
Meski  secara  normatif  membawa  harapan  yang  besar,  namun  dalam  tataran implementatif ketentuan tersebut tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal itu antara  lain  dapat  dilihat  pada  data  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi    yang berhasil  diungkap  oleh  institusi  penegak  hukum  yakni  Kejaksaan  dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  selama kurun waktu dua tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai  dengan  2011. Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  merilis  bahwa  dalam  kurun waktu  tersebut,  jumlah  kerugian  negara  akibat  korupsi  mencapai  lebih  kurang    Rp.  8.5 triliun. Dari kerugian negara sebesar itu, yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara, masih tergolong sangat kecil yakni hanya sekitar Rp. 1.2 triliun saja. 1
Mencermati  kinerja  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  terutama kinerja pengembalian kerugian negara di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  belum  mampu menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  untuk  memastikan  bahwa  pada  setiap  penyelesaian perkara korupsi, benar-benar akan terjadi pengembalian kerugian negara.
Berdasarkan  studi  pendahuluan,  ketidakmampuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  terutama  ketentuan  yang mengatur  perampasan  asset  korupsi,  menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  dalam pengembalian  kerugian  negara  tersebut,  diduga  terjadi  karena  adanya  kelemahan  dalam perumusan  ketentuan  pasal  dimaksud.  Kelemahan  dimaksud  adalah  karena  kedudukan pasal tersebut yang hanya merupakan pidana tambahan atau bukan sebagai pidana pokok.
Di  samping  itu,  terdapat  pula  kekaburan  norma  atau  norma  yang  tidak  jelas ( unclear  norm/vague  van  normen )  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sedemikian  sehingga  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1) huruf a, tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang kriteria, batasan-batasan, atau aset  yang  bagaimana  yang  dapat  dirampas  dari  orang  yang  disangka  telah  melakukan tindak pidana korupsi.
Kekaburan  norma  tersebut,  menyebabkan  penegak  hukum  di  lapangan  memiliki tafsir  yang  berbeda  dalam  hal  perampasan  aset  korupsi,  sedemikian  sehingga  terjadi keragu-raguan dalam diri penegak hukum untuk melakukan perampasan aset dari tersangka pelaku  tindak  pidana  korupsi,  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  rendahnya  kinerja pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi.
1 www.vivanews.com/diakses pada tanggal 4 Juli 2014

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pengaturan  tentang  perampasan  aset  korupsi  dalam  Pasal  18  dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia?;
2. Faktor-faktor apa saja yang sebaiknya dinormakan agar perampasan aset korupsi dapat menjamin pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?.

## C.  Metode Penelitian

## 1.   Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu tipe penelitian yang  menelaah  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  berbagai  literatur  yang berhubungan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
2.  Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan  perundang-undangan (normative  approach). Terkait  dengan  pendekatan tersebut,  dalam  penelitian  ini  akan  digambarkan  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan tindak pidana korupsi dan pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi.

## D.  Tinjauan  yuridis  mengenai  perampasan  asset  korupsi  dalam  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia
1. Pengaturan  tentang  perampasan  aset  korupsi  dalam  Pasal  18  dalam  upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka,  bahwa  dalam  rangka  melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka di dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dirumuskan  norma  hukum  baru yang  bersifat  spesifik  yakni  norma  pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi.
Norma  pengembalian  kerugian  negara,  sebagai  bagian  dari  sanksi  pidana  yang dapat  dibebankan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  adalah    berupa  perampasan  aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Hal itu diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Norma  tersebut  merupakan  bagian  integral  dari upaya negara memulihkan keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi.
Upaya  lain  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  pidana Korupsi,  adalah  upaya  hukum  perdata.  Upaya  hukum  dimaksud  diwujudkan  melalui gugatan  perdata  kepada  ahli  waris,  apabila  tersangka  korupsi  meninggal  dunia  di  dalam penyidikan, dan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.
Pengaturan mengenai gugatan perdata kepada ahli waris apabila tersangka korupsi yang  meninggal  dunia  dalam  penyidikan,  diatur  dalam  Pasal  33  Undang-undang Pemberantasan  Tipikor,  yang  pada  intinya  menyatakan    bahwa  “Dalam  hal  tersangka meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara,  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
Dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  pidana  Korupsi,  diatur  pula  hak negara  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  harta  benda  terpidana  yang disembunyikan  atau  tersembunyi  dan  baru  diketahui  setelah  putusan  pengadilan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Harta  benda  yang  disembunyikan  atau  tersembunyi tersebut  diduga  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidanakorupsi.  Gugatan  perdata dilakukan  terhadap  terpidana  dan  atau  ahli  warisnya.  Untuk  melakukan  gugatan  tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.
Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  38  C,  yang  selengkapnya  menggariskan bahwa:
Apabila  setelah  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan  perampasan  untuk negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  B  ayat  (2),  maka  negara  dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
Berdasarkan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  upaya  pengembalian  kerugian negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  tersebut  di  atas,  disimpulkan  bahwa  norma pengembalian  kerugian  negara  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  terdiri  dari  norma  hukum  pidana  dan  norma  hukum  perdata.  Norma  hukum pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana  berupa perampasan aset korupsi dan
pidana  pembayaran  uang  pengganti.  Sementara  norma  hukum  perdata  adalah  mencakup gugatan  perdata  kepada  ahli  waris  apabila  tersangka  korupsi  meninggal  dunia  di  dalam penyidikan, dan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.
Terkait  dengan  upaya  hukum  pidana  berupa  sanksi  pidana  pembayaran  uang pengganti,  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi mengamanatkan bahwa:
Pasal 18
(1).   Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  dimana  tindak  pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang  mengantikan  barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
c. Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1  (satu) tahun;
d. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh atau  sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi tersebut di atas, diperoleh beberapa pengertian. Pertama, di samping pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana badan,  berupa pidana mati, atau pidana penjara antara 1 (satu)  tahun  sampai  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup,  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi,  yang  terdiri  dari  4  (empat)  bentuk  sanksi  pidana,  yakni  perampasan  aset, pembayaran  uang  pengganti,  penutupan  perusahaan,  dan  atau  pencabutan  hak  pelaku tindak pidana korupsi.
Kedua, sanksi pidana tambahan baik berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti, maupun penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi.  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  jumlah  kerugian  negara.  Artinya, jumlah kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, merupakan dasar dalam menentukan  seberapa  banyak  aset  pelaku  korupsi  yang  harus  dirampas  dan/atau  disita, besarnya  jumlah  uang  pengganti,  skala  penutupan  perusahaan,  dan  seberapa  jauh  hak pelaku korupsi harus dicabut.
Ketiga, sanksi  pidana  tambahan  berupa  perampasan  aset,  dapat  dilakukan  baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan  maupun setelah penjatuhan pidana, atau putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perampasan aset sebelum penjatuhan  pidana  dilakukan  terhadap  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Sementara perampasan aset yang dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, adalah terhadap penyitaan  harta  benda  terpidana  manakala  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti, sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Apabila  ditinjau  dari  sudut  normatif,  ketentuan  tersebut  di  atas  menimbulkan harapan  yang  cukup  besar  akan  terjadinya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  secara sistemik  dan  komprehensif,    yang  tidak  saja  ditandai  dengan  dijatuhkannya  hukuman terhadap  pelaku  tindak  pidana  atas  perbuatannya  mengkorupsi  uang  negara,  tetapi  juga harapan  akan  adanya  penyelamatan  uang  negara  melalui  perampasan  aset  hasil  korupsi untuk    kemudian  dapat  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  pembangunan nasional.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  secara  normatif  ketentuan  Pasal  18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Selanjutnya bila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka ketentuan Pasal 18 Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  tepat  menjadi  sarana  bagi pencapaian  tujuan  ditegakkannya  hukum  yakni  tercapainya  asas  kemanfaatan,  dimana ketentuan  tersebut  akan  sangat  bermanfaat  bagi  penyelamatan  uang  negara  demi kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
Namun  demikian,  dalam  penerapannya  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, seringkali  menimbulkan pro dan kontra, terutama  yang  terkait  dengan  perampasan  dan/atau  penyitaan  aset  yang  diduga  atau dinyatakan sebagai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Dalam  pandangan  kalangan  yang  kontra,  perampasan  aset  tersangka  korupsi cenderung  terkesan  dilakukan  tanpa  aturan  yang  jelas,  sedemikian  sehingga  manakala seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  korupsi,  maka  seluruh  asetnya  disita  begitu  saja, tanpa  memilah-milah  terlebih  dahulu  harta  atau  aset  yang  mana  saja,  yang  benar-benar diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keadaan yang demikian, tentu saja sangat berpotensi menimbulkan kerugian, bahkan ketiadak-adilan dan ketidak-pastian hukum, terutama bagi tersangka pelaku tindak pidana korupsi atau keluarganya.
Untuk  menguji  kebenaran  pendapat  kalangan  yang  kontra  tersebut,  dilakukan analisis  norma  hukum  perampasan  aset  korupsi  dalam  rangka  pengembalian  kerugian negara, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Analisis  dilakukan  untuk  menemukan  kelemahan-kelemahan  dalam  perumusan ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang berpotensi  menyebabkan  ketentuan  Pasal  dimaksud  tidak  dapat  diterapkan  secara  efektif. Hal itu penting dilakukan karena jika ketentuan Pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif, maka tidak ada pintu lain di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yang memungkinkan dipastikannya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi  secara efektif.
Di  dalam    Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, terdapat  beberapa  ketentuan  penting  mengenai  sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi. Ketentuan-ketentuan yang perlu mendapat perhatian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi sebagai sanksi pidana tambahan;
2. Perampasan  aset  dilakukan  terhadap  harta  benda  yang  diperoleh  tersangka/terdakwa dari tindak pidana korupsi;
3. Perampasan aset berkaitan erat dengan pengembalian kerugian negara;
4. Penyitaan terhadap harta benda terpidana dilakukan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti. Harta tersebut disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;
Untuk  mendapatkan  pembahasan  yang  bersifat  komprehensif,  maka  pengkajian terhadap satu persatu dari masing-masing ketentuan penting di atas.
Kedudukan Sanksi Pidana Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan Merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberan-tasan Tindak Pidana  Korupsi,  diperoleh  beberapa  kesimpulan. Pertama, kedudukan  sanksi  pidana perampasan aset dan 3 (tiga) bentuk sanksi pidana lainnya, merupakan pidana tambahan.
Kedua, sanksi pidana tambahan tersebut merupakan perluasan dari ketentuan sanksi pidana  tambahan,  yang  sebelumnya  telah  menjadi  bagian  dari  stelsel  pidana  Indonesia, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  huruf  b  KUHP,  yang  pada  pokoknya  menggariskan bahwa    pidana  tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu;  perampasan  barang- barang tertentu; pengumuman putusan hakim.
Apabila ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  diperbandingkan  dengan  ketentuan  Pasal  10  huruf  b  KUHP  tentang  pidana tambahan  dan  Pasal  39  KUHP  mengenai  ketentuan  perampasan  barang-barang  yang diperoleh  dari  hasil  kejahatan,  maka  disimpulkan  bahwa  3  (tiga)  bentuk  sanksi  pidana yang  diatur  di  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yakni  perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu,  atau  penghapusan  seluruh  atau  sebagian keuntungan  tertentu  dari  dari  perusahaan  dimaksud,  sesungguhnya  sudah  termaktub    di dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 39 KUHP.
Pertanyaannya,  apakah  dengan  penerapan  saksi  pidana  perampasan  aset  yang kedudukannya  sebagai  pidana  tambahan,  dapat  menjamin  bahwa  pada  setiap  terjadinya tindak pidana korupsi, akan terjadi pengembalian kerugian negara.
Untuk  memperoleh jawaban terhadap  pertanyaan  tersebut,  pertama  kali  ditelusuri dari  ketentuan  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang terkait dengan ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset.
Di  dalam  Pasal  17  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dinyatakan  bahwa  “Selain  dapat  dijatuhi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14,  terdakwa dapat dijatuhi  pidana  tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.
Dengan menggunakan kata “dapat” di dalam frasa “terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan”  sebagaimana  bunyi  Pasal  17  tersebut  di  atas,  menjadi  jelas  bahwa  terhadap seseorang  yang  berdasarkan  fakta  persidangan  dan  keyakinan  Hakim,  terbukti  secara  sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan korupsi, penerapan sanksi pidana perampasan aset,  adalah  sebuah  pilihan  atau  bukanlah  merupakan  sesuatu  hal  yang  wajib.  Artinya, Majelis Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana perampasan aset, dapat pula tidak.
Ketentuan  Pasal  17  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut  di  atas,  selaras  dengan  pendapat  sejumlah  ahli  hukum.  Menurut  Roeslan  Saleh, pidana  tambahan  dimaksudkan  sebagai  tambahan  dari  pidana  pokok.  Oleh  karenanya pidana tambahan tersebut  bersifat fakultatif, jadi boleh dijatuhkan boleh tidak. 2
Sementara itu, Andi Hamzah berpendapat bahwa melihat namanya saja sudah nyata bahwa  pidana  tambahan  hanya  bersifat  menambah  pidana  pokok  yang  dijatuhkan.  Jadi tidaklah  dapat  berdiri  sendiri,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  dalam  perampasan  barang- barang  tertentu.  Pidana  tambahan  ini  bersifat  fakultatif  artinya  dapat  dijatuhkan  tetapi tidaklah harus. 3
Mengenai perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, Roeslan Saleh menjelaskan bahwa:
1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Akan tetapi, inipun ada pengecualiannya.  Perampasan  barang-barang  tertentu,  misalnya  dapat  dilakukan terhadap  anak  yang  diserahkan  kepada  pemerintahtetapi  hanya  mengenai  barang- barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (maatregel) dan bukanlah pidana pokok.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika Hakim  yakin akan perbuatan pidana  dan  kesalahan  terdakwa,  maka  terdakwa  harus  dijatuhi  pidana  pokok.  Akan
2 Periksa Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia ,  Aksara baru,  Jakarta 1983,  hal. 10.
3 Bandingkan Andi Hamzah, Op. Cit., , hal. 63.
tetapi  dalam  menggunakan  pidana  tambahan,  hakim  merdeka  ia  boleh  menjatuhkan pidana tambahan dan boleh pula tidak.
3. Mulai  berlakunya  pencabutan  hak  tidak  dalam  suatu  tindakan  eksekusi.  Ayat penghabisan dari Pasal 38  KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. 4
Pendapat lain dikemukakan oleh Utrecht. Ahli hukum pidana tersebut membedakan pidana pokok dan pidana tambahan pada tiga hal pokok, sebagai berikut :
1. Sesuai dengan kata tambahan di belakang kata hukuman itu, hukuman tambahan hanya dapat  ditetapkan  di  samping  satu  hukuman  utama.  Apabila  hakim  tidak  dapat menetapkan satu hukuman utama, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menetapkan pula suatu hukuman tambahan;
2. Hukuman  tambahan  itu  bersifat  fakultatif.  Apabila  hakim  yakin  bahwa  terdakwa bersalah,  maka hakim itu harus menetapkan satu hukuman utama. Akan tetapi ia tidak wajib  menetapkan  satu  hukuman  tambahan,  hakim  itu  bebas.  Akan  tetapi  ada perkecualiannya,  yaitu  dalam  beberapa  hal  Undang-Undang  pidana  menentukan perampasan barang itu secara imperatif. Jadi hakim harus menetapkan perampasan itu. Sebagai contoh dapat disebut pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP. 5
Pendapat lain  dikemukakan  oleh  Joko  Prakoso  bahwa  pidana tambahan tidak  bisa dijatuhkan  secara  tersendiri  melainkan  harus  dijatuhkan  bersama  dengan  pidana  pokok. Penjatuhan  pidana  bersifat  fakultatif,  dalam  arti  bahwa  hakim  tidak  selalu  menjalankan pidana  tambahan  bagi  setiap  terdakwa  yang  diadili,  melainkan  terserah  pada pertimbangannnya, apakah disamping menjatuhkan pidana tambahan atau tidak. 6
Sedangkan  Lamintang  mengemukakan  bahwa  penjatuhan  hukuman  tambahan  itu adalah  fakultatif  dalam  beberapa  hal  yang  merupakan  pengecualian,  dimana  hukum  itu dapat, akan tetapi tidak selalu harus dijatuhkan. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan tersebut digantungkan pada ketentuan yang disyaratkan di dalam satu atau lebih perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang bersifat khusus. 7
Dalam  pada  itu,  Efi  Laila  Kholis  mengemukakan  perbedaan  antara  pidana tambahan dengan pidana pokok. Perbedaan tersebut adalah:
4 Roeslan Saleh , Op. Cit..
5 Bandingkan Utrecht, Hukum Pidana II , Tinta Mas, Surabaya, 1987, hal. 326-327
6 Periksa Joko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia , Liberty Yogyakarta, 1988, hal. 69-70.
7 Lamintang dan Simons, Kitab Pelaran Hukum Pidana , Pioner, Bandung, 1992, hal 13.
1. Penjatuhan  salah  satu  jenis  pidana  pokok  adalah  suatu  keharusan  atau  imperatif.
Sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  bersifat  fakultatif.  Apabila  dalam  suatu persidangan  terbukti  bahwa  terdakwa  terbukti  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan, maka  hakim  harus  menjatuhkan  salah  satu  pidana  pokok  sesuai  jenis  dan  batas maksimum  dari  rumusan  tindak  pidana  yang  dilanggar  tersebut.  Sifat  imperatif  dapat dilihat  pada  rumusan  tindak  pidana,  dimana  terdapat  dua  kemungkinan  yaitu diancamkan  salah  satu  pidana  pokok  sehingga  hakim  mau  tidak  mau  harus menjatuhkan  pidana  sesuai  rumusan  tersebut    atau  dapat  juga  tindak  pidana  yang diancam  oleh  dua atau  lebih  jenis  pidana  pokok  sehingga  hakim  dapat  memilih  salah satu  saja.  Misalnya  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor memilih  jenis  pidana  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu  antara  empat  tahun hingga dua puluh tahun.
Pada  pidana  tambahan  hakim  boleh  menjatuhkan  atau  tidak  pidana  tambahan  yang diancamkan  terhadap  si  pelanggar.  Misalnya,  hakim  dapat  menjatuhkan  salah  satu pidana  tambahan  pada  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tipikor  dalam  hal terbukti  melanggar    Pasal  3  Undang-undang  Pemberantasan  Tipikor.  Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif  tetapi terdapat pengecualian misalnya Pasal 250 bis KUHP;
2. Penjatuhan  jenis  pidana  pokok  harus  bersamaan  dengan  pidana  tambahan  (beridir sendiri)  sedangkan  penjatuhan  pidana  tambahan  harus  bersamaan  dengan  pidana pokok.
3. Jenis  pidana  pokok  yang  dijatuhkan,  bila  telah  mempunyai  kekuatann  hukum  tetap diperlukan  pelaksanaan (executie) sedangkan  pidana  tambahan  tidak.  Pada  pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan  bersyarat  (Pasal  14  a  KUHP)  dan  syarat  yang  ditentukan  itu  tidak  dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
4. Pidana  pokok  tidak  dapat  dijatuhkan  komulatif  sedangkan  pidana  tambahan  dapat. Akan  tetapi  dapat  disimpangi  pada  beberapa  UU  termasuk  Undang-undang Pemberantasan Tipikor. 8
8 Efi  Laila  Kholis, Pembayaran    Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi, Solusi  Publishing, Depok, 2010, hal. 14-15.
Berdasarkan  pendapat  beberapa  ahli  hukum  di  atas,  ditarik  kesimpulan  bahwa keberadaan  sanksi  pidana  perampasan  aset  sebagai  bagian  dari  pidana  tambahan  dalam stelsel  pidana  Indonesia,  sesuai  dengan  namanya  merupakan  tambahan  terhadap  pidana pokok dan pengenaan pidana tersebut bersifat fakultatif, sehingga penerapannya atau akan dijatuhkan  atau  tidaknya  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  tersebut, diserahkan  kepada  pertimbangan  Majelis  Hakim.  Dengan  sifatnya  yang  tidak  imperatif tersebut,  tidak  ada  keharusan  bagi  penegak  hukum  untuk  menerapkan  ketentuan  pidana perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  perspektif  tujuan penegakan  hukum  paling  hakiki  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  yakni  memastikan terjadinya pemulihan kerugian negara, maka perumusan sanksi perampasan aset di dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  merupakan  kebijakan  hukum pidana yang bersifat sangat strategis.
Namun  demikian,  penempatan  sanksi  pidana  perampasan  aset  sebagai  pidana tambahan, justeru melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena sifatnya    yang  sekedar  pilihan    bukan  perintah  yang  mau  tidak  mau  harus  diterapkan, sehingga  tidak  dapat menjamin  bahwa  pada  setiap terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  akan terjadi pengembalian kerugian negara.
Dengan  demikian,  terdapat  norma  hukum  yang  tidak  jelas  di  dalam  perumusan ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, dimana  ada  norma  tentang  sanksi  pidana  perampasan  aset,  namun  terbuka  kesempatan untuk tidak memberlakukannya.
Demi  mengantisipasi  keadaan  yang  demikian,  Jaksa  Agung  melakukan  inisiasi dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  SE 004/JA/8/1988  tanggal  5  Agustus  1988  tentang  Pelaksanaan  Pidana  Tambahan Pembayaran Uang Pengganti  (Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971).
Dalam  Surat  Edaran  tersebut,  salah  satunya  diatur  tentang  tahapan  penuntutan, yang selengkapnya menggariskan bahwa:
Pada  tahap  penuntutan,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutan  pidananya  wajib  meminta kepada  Hakim  agar  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti (Pasal  34  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1971),  di  samping  pidana  pokok,  dan menjatuhkan putusan merampas barang-barang  yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai keseluruhan  barang-barang  yang  dimohonkan  untuk  dirampas  dan  jumlah  tuntutan
pembayaran  uang  pengganti  adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang diperoleh dari korupsi.
Untuk  menindaklanjuti  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  tersebut,  diterbitkan  Petunjuk Jaksa  Agung  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  B-051/F/FPT.2/1/91  tanggal  17 Januari 1991,  yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam  rangka  menyelamatkan  kembali  keuangan  negara,  maka  terhadap  terdakwa  selain dituntut  dengan  pidana  pokok  (pidana  penjara  dan  denda),  agar  dituntut  juga  pidana tambahan  membayar  uang  pengganti,  kecuali  bilamana  seluruh  keuangan  negara  akan dapat  ditutupi  kembali  dengan  tuntutan  perampasan  barang  bukti  yang  dalam  tingkat penyidikan  telah  disita  ataupun  dengan  disetorkannya  uang  ke  kas  negara  senilai  jumlah kerugian negara.
Inisiasi  Jaksa  Agung,  yang  memerintahkan  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  selalu menuntut  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  selain  dari pidana  pokok,  pada  satu  sisi    merupakan  sebuah  kebijakan  yang  tepat,  yang  mendukung penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Namun  pada  sisi  lain,  Surat  Edaran  tersebut  tidak  dapat  dipakai  sebagai  dasar hukum  yang  kuat,  karena  hanya  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  ke  dalam institusi Kejaksaan saja. Selain itu, sekalipun setiap  Jaksa Penuntut Umum telah memuat penjatuhan pidana uang pengganti, pada setiap tuntutannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi,  sesuai  dengan  perintah  Jaksa  Agung  tersebut,  hal  itu  tidak  dapat  menjamin  atau memastikan  bahwa  Majelis  Hakim  akan  memenuhi  tuntutan  tersebut.  Dengan  kata  lain, tidak  ada  ketentuan  lain,  selain  ketentuan  Undang-Undang  sajalah,  yang  mampu mempengaruhi putusan hakim, untuk menerapkan ketentuan mengenai perampasan aset. 3. Aset yang Dirampas
Di  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a,  pada  pokoknya  ditegaskan  bahwa  harta  atau aset yang dirampas adalah barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi.
Namun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “barang bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”  tersebut. Di samping itu,
juga tidak diatur cara menelusuri, menghitung harta dan atau membuktikan secara hukum bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari hasil korupsi yang didakwakan,
Dengan demikian, norma perampasan aset korupsi tersebut merupakan norma yang bersifat tidak jelas (unclear norm) , sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  bersifat  multi  tafsir.    Kekaburan  norma perampasan aset korupsi tersebut, tentu saja menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum di lapangan di dalam penerapannya. Di samping itu, penegak hukum pada masing-masing tingkatan  pada  akhirnya,  memiliki  perspektif  atau  cara  pandang  sendiri-sendiri  dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan “harta yang diperoleh dari korupsi” tersebut.
Dapat dibayangkan, berbagai kerumitan yang harus dihadapi penegak hukum dalam menetapkan  bahwa  harta  atau  aset  yang  dimiliki  oleh  tersangka  pelaku  tindak  pidana korupsi, diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Majelis  Hakim  boleh  jadi  memerlukan  keahlian  khusus  di  luar  kompetensinya sebagai  Hakim  untuk  melakukan  investigasi  menyeluruh  terhadap  harta  kekayaan  pelaku korupsi.  Hakim  harus  secara  cermat  dengan  dukungan  data  dan  informasi  yang  lengkap memilah-milah  bagian  mana  dari  keseluruhan  harta  terdakwa  yang  berasal  dari  tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, dan mana yang bukan.
Kerumitan  yang  lebih  jauh  akan  dialami  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Majelis Hakim,  manakala  kemudian  diketahui  apabila  harta  tersebut  telah  berpindah  tangan,  atau telah  dikonversi  dalam  bentuk  aset  yang  nilainya  fluktuatif  atau  aset-aset  tersebut  telah berada di luar wilayah hukum Indonesia.  Hal itu sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa rata-rata  pelaku  kejahatan  korupsi  adalah  kalangan  terdidik (white  collar), yang  dengan modus  yang  kompleks  memindahkan  asset-aset  yang  dimiliknya  dari  kejahatan  korupsi, kepada orang lain dan atau ke negara lain.
Kekaburan  norma  mengenai  harta  yang  diperoleh  dari  korupsi,  di  dalam  Pasal  18 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  juga dirasakan  oleh  Kejaksaan  Agung  selaku  institusi  penyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi. Hal itu terlihat dari diterbitkannya  Surat Edaran Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-051/F/FPT.2/1/91 tanggal 17 Januari 1991.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  tersebut  secara  garis  besar  memberi  petunjuk  kepada jajarannya bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam ketentuan tersebut “sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”, namun karena kesulitan untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari korupsi , maka ketentuan
tersebut  hendaknya  ditafsirkan  bahwa pembayaran  uang  pengganti  adalah  sebesar kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.
Akibat  logis  dari  perspektif  yang  berbeda-beda  dari  penegak  hukum  akibat  tidak diaturnya  secara  jelas  dan  tegas  tentang  perampasan  aset  korupsi  tersebut,  salah  satunya adalah  terjadinya  perbedaan  perlakuan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Di  satu tempat    bisa  jadi  seluruh  harta  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dirampas  atau  disita, sementara  di  tempat  lain  tidak.  Perbedaan  perlakuan  tersebut  tidak  saja  akan  merugikan atau  menimbulkan  ketidak-adilan  dan  ketidak-pastian  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi,  melainkan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  bahwa  kekaburan  norma  mengenai perampasan  aset  korupsi  tersebut,  pada  gilirannya  akan  melemahkan  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Dasar  Perhitungan  Kerugian  Negara  dan  Instansi  yang  Berwenang    Menghitung Kerugian Negara
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  perampasan  aset  korupsi, sangat berkaitan dengan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat sebuah tindak pidana korupsi.  Artinya,  secara  normatif  aset  yang  dirampas,  sedapat  mungkin  harus  mampu mengembalikan  atau  memulihkan  kerugian  yang  diderita  oleh  negara  akibat  perbuatan korupsi.
Oleh  karena  itu,  agar  tujuan  pemulihan  kerugian  negara  dapat  dicapai,  tidak  saja diperlukan  norma  perampasan  aset  yang  jelas  dan  tegas,  melainkan  harus  didukung  pula oleh  ketentuan  yang  secara  jelas  dan  tegas  mengatur  segala  suatu  yang  berkaitan  dengan kerugian negara.
Terdapat  2  (dua)  hal  prinsipil  terkait  dengan  kerugian  negara,  yakni  tentang penetapan besarnya kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, dan tentang pihak yang berwenang menetapkan besarnya krugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Terkait  dengan  besarnya  kerugian  negara  dan  dasar  perhitungan  kerugian  negara yang ditimbulkan dari perbuatan pidana korupsi, dapat dirujuk pada 2 (dua) Pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni  Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) .
Menurut  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,    besarnya  uang  pengganti  adalah  “sebanyak-banyaknya  sama dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  korupsi”.  besarnya  kerugian  keuangan  negara, sementara dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kerugian  keuangan  negara  adalah    kerugian  negara  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
Perumusan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  dan  Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tentang  kerugian  negara, cenderung  bersifat  multi  tafsir  dan  sama  sekali  tidak  menunjuk  pada  besarnya  kerugian negara, yang harus dikembalikan oleh pelaku korupsi, melalui aset yang dimilikinya.
Kekaburan  norma  mengenai  besarnya  uang  pengganti,  di  dalam  Pasal  18  ayat  (1) huruf  b  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  juga  dirasakan oleh  Kejaksaan  Agung  selaku  institusi  penyidik  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Hal  itu terlihat dari diterbitkannya  Surat Edaran Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor B-051/F/FPT.2/1/91 tanggal 17 Januari 1991.
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  tersebut  secara  garis  besar  memberi  petunjuk  kepada jajarannya bahwa jumlah pembayaran uang pengganti dalam ketentuan tersebut “sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”, namun karena kesulitan untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari korupsi , maka ketentuan tersebut  hendaknya  ditafsirkan  bahwa pembayaran  uang  pengganti  adalah  sebesar kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.
Efi Laila Kholis, menilai bahwa penafsiran yang dibuat oleh Jaksa Agung tersebut mengandung  sisi  positif  dalam  menetapkan  besaran  uang  pengganti  yakni  sama  dengan jumlah  kerugian  negara  yang  ditimbulkan.  Sisi  positif  dari  penetapan  yang  demikian adalah  menghindari  kerepotan  hakim  dalam  memilah  dan  menghitung  aset  terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian uang negara. 9
Pendapat Efi Laila Kholis tersebut, pada satu sisi mengandung kebenaran. Dengan ditetapkannya  besaran  tertentu  terhadap  kerugian  negara  yang  ditimbulkan,  akan memudahkan proses penjatuhan pidana pembaran uang pengganti.
Namun  demikian,    pada  sisi  lain  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  tentang  jumlah  uang pengganti  tersebut,  sama  sekali  belum  mampu  menjawab  hal  substantif  tentang  kerugian negara,  karena  Surat  Edaran  dimaksud  tidak  menjelaskan  sama  sekali  berapa  besar kerugian negara yang sesungguhnya terjadi, akibat suatu tindak pidana korupsi.
Dengan  demikian,  disimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  penentuan  besarnya  kerugian negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
9 Periksa Evi Laila Kholis, Op. Cit., hal. 19.
Korupsi  tidak  mengatur  secara  jelas  dan  tegas,  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan kerugian  negara,  dan  bagaimana  menetapkan  besarnya  kerugian  keuangan  yang sesungguhnya dialami negara dari setiap adanya tindak pidana korupsi.
Persoalan  prinsipil  kedua  terkait  dengan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi,  adalah  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  instansi  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang, untuk menghitung dan menetapkan besarnya kerugian negara.
Terkait  dengan  kewenangan  penentuan  besarnya  kerugian  negara,  dapat  dirujuk ketentuan  Pasal  23  E  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Undang- Undang  Dasar  1945),    Pasal  8,  dan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan  (Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan).
Pasal  23  E  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen  ketiga  yang  disahkan tanggal 10 November 2001, mengamanatkan bahwa:
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil  pemeriksaan  keuangan  negara  diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil  pemeriksaan  tersebut  ditindak-lanjuti  oleh  lembaga  perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, secara  nyata  terlihat  bahwa  badan  yang  secara  konstitusional  diberi  kewenangan melakukan  pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  negara,  adalah    Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan BPK pulalah yang kemudian ditindak-lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang.
Selanjutnya, di dalam Pasal 8  Undang-Undang Badan Pemeriksaan Keuangan, digariskan sebagai berikut:
1. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat  (1),  BPK  menyerahkan  pula  hasil  pemeriksaan  secara  tertulis  kepada  Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
3. Apabila  dalam  pemeriksaan  ditemukan  unsur  pidana,  BPK  melaporkan  hal  tersebut kepada  instansi  yang  berwenang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
4. Laporan  BPK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dijadikan  dasar  penyidikan  oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. BPK  memantau  pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
Kemudian di dalam Pasal 10, dirumuskan wewenang BPK sebagai berikut:
(1) BPK  menilai  dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang  dilakukan  oleh bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
(2) Penilaian  kerugian  keuangan  negara  dan/atau  penetapan  pihak  yang  berkewajiban membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  dengan keputusan BPK.
(3)      Untuk  menjamin  pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian,  BPK  berwenang memantau:
a. penyelesaian  ganti  kerugian  negara/daerah  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
b. pelaksanaan  pengenaan  ganti  kerugian  negara/daerah  kepada  bendahara, pengelola  BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
c. pelaksanaan  pengenaan  ganti  kerugian  negara/daerah  yang  ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)   Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  dan  Pasal  10  Undang-Undang  Badan  Pemeriksa Keuangan  tersebut  di  atas,  jelas  pula  bahwa  instansi  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  audit  investigatif,  dan  melaporkan  hasil  audit  investigatif  yang  mengandung unsur pidana, kepada instansi yang berwenang  untuk kemudian dijadikan dasar penyidikan adalah  BPK.
Namun dalam praktiknya, audit investigatif terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dan perhitungan kerugian negara, juga dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan  (BPKP).  BPKP  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang  bekerja berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001  Tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  Presiden  Republik  Indonesia,  yang  mengatur  bahwa  BPKP  mempunyai wewenang  melaksanakan  tugas  pemerintah  di  bidang  pengawasan  keuangan  dan pembangunan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu  tugas  BPKP  adalah  melakukan  pengawasan  intern  melalui  audit  investigatif. Yang  dimaksud  audit  investigatif  adalah  merupakan  bagian  dari  pengawasan  intern pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Terkait  dengan  kewenangan  BPKP  melakukan  audit  investigasi  Duke  Arie, menjelaskan bahwa:
Pada  dasarnya  semangat  audit  investigatif  oleh  BPKP  berdasarkan  persfektif  undang- undang  di  atas  bukan  merupakan  audit  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  dasar  untuk mengungkap  kasus  korupsi  tetapi  lebih  merupakan  tindakan  pengawasan  (bukan pemeriksaan)  internal  pemerintahan  yang  bersifat  preventif,  yaitu  berupa  laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal  memberikan  peringatan  dini  sebelum  adanya  temuan  BPK.  Sehingga  seharusnya BPKP  kalaupun  sampai  pada  tindak  pidana  korupsi  sebenarnya  bukan  merupakan  upaya terakhir  ( ultimum  remedium), setelah  melalui  proses  tuntutan  ganti  rugi  ataupun  proses administratif internal lainnya. 10
Tidak adanya  kejelasan tentang  instansi yang  benar-benar  diberi  wewenang  untuk menetapkan  kerugian  negara  tersebut,  pada  praktiknya  di  lapangan,  kerap  kali  menjadi silang  sengketa  yang  sangat  berpotensi  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum,  yang  pada akhirnya melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Terlepas  dari  kaburnya  norma  yang  mengatur  tentang  instansi  yang  diberi wewenang  melakukan  audit  investigasi  terhadap  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memuat kekaburan
10 Duke Arie, Kewenangan Audit Investigatif BPKP dan Korupsi, http://gorontalomaju.com/opini/artikel- lainnya/kewenangan-audit-investigatif-bpkp-dan-  korupsi..html, diakses pada tanggal 20 Juli 2010.
norma mengenai cara atau standar penetapan besarnya kerugian yang benar-benar dialami oleh negara, akibat suatu tindak pidana korupsi.
Ketiadaan  kejelasan  dan  ketegaan  pengertian  dari  kerugian  negara,  instansi  yang berwenang  menetapkan  kerugian  negara  dan  tidak  adanya  standar  perhitungan  kerugian negara  yang  baku,  seringkali  menyebabkan  angka-angka  besaran  kerugian  negara,  yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya, sebutlah antara BPK dengan BPKP.
Karena  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  penilaian  mengenai  kerugian  negara, kedua  instansi  tersebut  tidak  saja  seringkali  menerbitkan  angka  kerugian  negara  yang berbeda,  bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  BPK  dan  BPKP  memiliki  pandangan  yang secara  ektrim  bertentangan.  Satu  instansi  menganggap  ada  kerugian  negara,  sementara instansi  lainnya,  dengan  standar  perhitungannya  sendiri,  justeru  berkesimpulan  bahwa sama sekali tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan.
Ketiadaan cara penetapan besarnya kerugian negara yang diatur di dalam Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  tidak  saja  terjadi  pada  tahap  penyidikan dan  penuntutan,  melainkan  juga  membawa  dampak  pada  perbedaan  cara  pandang  dari Majelis  Hakim,  baik  pada  pengadilan  tingkat  pertama,  hakim  banding,  hakim  kasasi, maupun hakim peninjauan kembali, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa kekaburan norma mengenai instansi yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  audit  investigasi  dan  penghitungan  kerugian negara,  dan  cara  atau  standar  penetapan  besarnya  kerugian  negara,  telah  menimbulkan kerancuan  hukum,  sedemikian  sehingga  berpotensi  menimbulkan  ketidak-adilan, ketidak- pastian hukum, yang pada gilirannya akan melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
4.  Waktu Penyitaan Harta Benda Terpidana Korupsi
Sebagaimana  telah  disinggung  di  muka  bahwa  terhadap  terpidana  yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak mampu membayar uang pengganti, maka kepadanya diberlakukan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa  “Jika  terpidana  tidak membayar  uang  pengganti,  paling  lama  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2)  Undang-Undang Pemberan-tasan Tindak Pidana  Korupsi  tersebut,  disimpulkan  bahwa    penyitaan  terhadap  harta  benda  milik terpidana korupsi yang tidak mampu membayar uang pengganti, baru bisa dilakukan paling cepat  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  terhadap  si  terpidana  itu, memperoleh kekuatan hukum tetap.
Setidaknya  terdapat  2  (dua)  hal  yang  harus  diperhatikan,  terkait  dengan  waktu penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana korupsi. Pertama. diperlukan waktu yang relatif lama untuk suatu putusan dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama,  terdakwa  dan  atau  Jaksa  Penuntut  Umum mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
Kedua, karakteristik umum pelaku tindak pidana korupsi, adalah  kalangan terdidik yang menguasai cara-cara  yang canggih,  dalam pemindahan asset-aset  yang diperolehnya dari  kejahatan  korupsi,  kepada  orang  lain  dan  atau  ke  negara  lain,  atau mengkonversinya ke  dalam  asset  yang  bernilai  fluktuatif,  seperti  saham  dan  obligasi,  atau menginvestasikannya ke dalam berbagai jaringan bisnis  dengan nama orang lain.
Berdasarkan  pertimbangan  terhadap  2  (dua)  hal  di  atas,  maka  disimpulkan  bahwa penyitaan  harta  benda  terpidana  korupsi  setelah  1  (satu)  bulan  putusannnya  berkekuatan hukum  tetap,  jelas  merupakan  upaya  yang  sangat  terlambat.  Dengan  kata  lain,  pada  saat akan  dilakukan  penyitaan,  diyakini  sebagian  terpidana  korupsi,  sudah tidak  lagi  memiliki aset yang memadai untuk disita dan dilelang.
Selanjutnya,  kalaupun  masih  ada  harta  terpidana  korupsi  yang  dapat  disita,  maka masih  dibutuhkan  waktu  yang  relatif  lama  untuk  melakukan  pelelangan  terhadap  harta sitaan hasil korupsi tersebut, sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.
Ketentuan  mengenai  prosedur  pelelangan  harta  sitaan  hasil  tindak  pidana  korupsi, antara lain diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2010 Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Yang  Berasal  Dari  Barang  Rampasan  Negara Dan Barang Gratifikasi, yang selengkapnya mengatur bahwa:
Pasal 9
Dalam  pengurusan  Barang  Rampasan  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
a. melakukan Penatausahaan;
b. menguasakan  kepada  Kantor  Pelayanan  untuk  melakukan  penjualan  secara  lelang Barang  Rampasan  Negara  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan,  dan  dapat  diperpanjang  untuk
paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.
c. melakukan  pengamanan  administrasi,  pengamanan  fisik  dan  pengamanan  hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
d. mengajukan  usul  penetapan  status  penggunaan,  pemanfaatan,  pemindahtanganan, pemusnahan  dan  penghapusan  kepada  Menteri  atau  kepada  pejabat  yang  menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
e. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berangkat dari uraian di atas, disimpulkan bahwa Meskipun ada ketentuan Pasal 39 KUHAP,  mengenai  ketentuan  perampasan  barang-barang  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan,  yang  memungkinkan  Penyidik  untuk  melakukan  penyitaan  secara  dini  pada tahap  penyidikan,  perumusan  norma  yang  mengatur  mengenai  penyitaan  dan  pelelangan harta benda terpidana korupsi,  di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cenderung bukannya memperkuat, melainkan malah melemahkan upaya untuk semaksimal mungkin menutupi kerugian negara, dari penyitaan terhadap harta benda terpidana korupsi.
Dengan  demikian,  terhadap  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  disimpulkan  bahwa  norma  penyitaan  harta  benda untuk  menutupi  uang  pengganti  yang  tidak  dibayar  oleh  terpidana  korupsi,  merupakan norma yang kabur. Kekaburan norma mana yang terjadi karena keberadaan norma tersebut, justeru  menjadi  faktor  penghambat  terjadinya    pengekan  hukum  yang  tegas  berupa pengembalian kerugian negara secara optimal dari pelaku tindak pidana korupsi.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  ditarik  kesimpulan  akhir  pada  bagian  ini  bahwa norma hukum tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi  menurut  hukum  pidana  Indonesia,  diatur  di  dalam  Pasal  18  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Norma  hukum  perampasan  aset  korupsi merupakan upaya hukum yang paling bersifat strategis, karena apabila ketentuan mengenai sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi  dapat  diterapkan  secara  efektif,  maka  upaya pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  akan  mencapai  hasilnya secara  optimal.  Namun  demikian,  secara  normatif,  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana perampasan aset korupsi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sulit  untuk  dapat  diterapkan  secara  efektif,  karena  terdapat  sejumlah  kelemahan  yang
menjadi  faktor  penghambat  penerapannya.  Kelemahan  dimaksud  adalah  kedudukan  dari pidana  perampasan  aset  korupsi,  sebagai  sekedar  pidana  tambahan  yang  penerapannya bersifat  fakultatif,  ketiadaan  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  cara  pembuktian  aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau  standar  penetapan  besarnya  kerugian  negara,  dan  terlalu  lamanya  waktu  yang ditetapkan  Undang-undang  untuk  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  terpidana. Kekaburan  norma  dalam  perumusan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  telah  secara  nyata  menghambat  dan  atau  melemahkan  upaya pengembalian  kerugian  negara,  yang  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  dari  penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
5. Faktor  yang  Sebaiknya  Diterapkan  Agar  Perampasan  Aset  Korupsi  Dapat  Menjamin Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Berangkat  dari  kesimpulan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama pada aspek pengembalian kerugian negara, tidak dapat  dilaksanakan  secara  efektif  karena  adanya  kelemahan  dalam  perumusan  ketentuan mengenai  sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi,  di  dalam  Pasal  18  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk  memudahkan  pemahaman,  kelemahan  perumusan  ketentuan  Pasal  18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditabulasikan sebagai berikut:
No Pasal Kelemahan Perumusan 1. Pasal 18 ayat (1) huruf b:
Selain  pidana  tambahan  seba-gaimana dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  sebagai  pidana  tambahan adalah:
Perampasan barang bergerak yang berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana  dimana  tindak  pidana  korupsi
Kedudukan sanksi pidana perampasan  aset  korupsi  adalah sanksi  pidana  tambahan,  yang penerapannya  bersifat  fakultatif. Tidak  ada  keharusan  bagi  Majelis Hakim  untuk  menerapkan  sebuah sanksi pidana tambahan.
dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang mengantikan barang-barang tersebut
2. Pasal 18 ayat (1) huruf a 1. Frasa  “yang  diperoleh  dari tindak pidana korupsi”,
merupakan  norma  hukum  yang kabur  karena  tidak  menjelaskan cara  untuk  menentukan  harta yang diperoleh dari korupsi;
2. Tidak  ada  standar  atau  cara perhitungan  kerugian  negara akibat  sebuah  tindak  pidana korupsi, yang baku;
3. Tidak  dijelaskan  instansi  mana yang  berwenang  menetapkan jumlah kerugian negara.
4. Undang-Undang lain yang
terkait  telah  mengatur  dengan tegas bahwa BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara dan menyerahkan  indikasi  pidana kepada penyidik
3. Pasal 18 ayat (2):
Jika  terpidana  tidak  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita oleh  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi uang pengganti tersebut.
1. Penyitaan  harta  benda  terpidana korupsi  setelah  1  (satu)  bulan putusannnya berkekuatan hukum  tetap,  merupakan  upaya yang  sangat  terlambat.  Dengan kata  lain,  pada  saat  akan dilakukan  penyitaan,  diyakini sebagian terpidana korupsi, sudah  tidak  lagi  memiliki  aset yang  memadai  untuk  disita  dan dilelang,  karena  waktu  yang
dibutuhkan sampai sebuah putusan memiliki kekuatan hukum  tetap,  dan  karakteristik pelaku kejahatan korupsi sebagai white  collar ,  yang mudah  mengalihkan  assetnya kepada orang lain atau ke negara lain
2. Prosedur  pelelangan  menurut Peraturan  Menteri  Keuangan, membutuhkan waktu yang relatif lama
Berdasarkan tabulasi kelemahan perumusan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi  di  atas,  dapat  direkonstruksi  konsepsi  kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan, agar ketentuan sanksi pidana  perampasan aset korupsi  dapat  diterapkan  secara  efektif,  sedemikian  sehingga  benar-benar  mampu menjamin  bahwa  pada  setiap  tindak  pidana  korupsi,  akan  terjadi  pengembalian  kerugian negara.
Konsepsi kebijakan hukum pidana yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan Sanksi Pidana Perampasan Aset Korupsi
Agar  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  benar-benar  dapat diwujudkan  dan  mampu  mencapai  tujuannya  yang  hakiki,  yakni  pengembalian  kerugian negara,  maka  kedudukan  sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi,  harus  diperkuat  dari sanksi  pidana  tambahan  yang  bersifat  fakultatif,  menjadi  bagian  dari  pidana  pokok,  yang bersifat imperatif atau harus diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Perubahan  kedudukan  pidana  perampasan  aset  korupsimenjadi  pidana  pokok tersebut akan memberikan  kepastian  hukum  bahwa  dalam  setiap  terjadinya  tindak  pidana korupsi,  terdakwa  pasti  dijatuhi  pidana  perampasan aset  korupsi.  Dengan  demikian,  akan terjadi  pula  kepastian  hukum  terhadap  pengembalian  kerugian  negara  akibat  suatu perbuatan pidana korupsi.
2. Dasar  Penentuan  Besarnya  Kerugian  Negara  dan  Instansi  yang  Ber-wenang Menentukannya
Penguatan hukum terhadap kedudukan pidana perampasan aset korupsi dari pidana tambahan  menjadi  pidana  pokok,  diyakini  tidak  akan  mencapai  hasil  yang  optimal, manakala  tidak  ada  kepastian  hukum  mengenai  besaran  jumlah  kerugian  negara  yang ditimbulkan dan instansi yang berwenang menetapkannya.
Oleh karena itu, konsepsi yang diajukan antara lain adalah bahwa Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  harus  memuat  ketentuan  yang  menyebut  secara jelas  dan  tegas,  bagaimana  cara  atau  standar  menentukan  besaran  kerugian  negara  dari sebuah  perkara  korupsi,  dan  instansi  mana  yang  diberi  wewenang  oleh  Undang-Undang untuk menentukan besarnya kerugian negara dimaksud.
Dengan pengaturan mengenai standar penghitungan besarnya kerugian negara dan penetapan otoritas yang diberi wewenang melakukan audit investigasai dan penghitungan kerugian  negara  tersebut,    diyakini  akan  mampu    memenuhi  asas  keadilan  dan  kepastian hukum, baik bagi negara sebagai korban langsung dari tindak pidana korupsi, maupun bagi pelaku kejahatan korupsi itu sendiri.
3. Waktu Penyitaan Harta Benda Terpidana Korupsi
Mengantisipasi  berpindah-tangannya,  berganti-bentuknya  atau  mengalirnya  harta benda  yang  dimiliki  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  ke  luar  negeri,  akibat  waktu penyitaan yang demikian terlambat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  haruslah  diatur  secara  jelas  bahwa agar    kerugian  negara  yang  timbul  akibat  tindak  pidana  korupsi  dapat  benar-benar dikembalikan, maka penyitaan terhadap harta benda yang diduga diperoleh dari kejahatan korupsi, harus dilakukan secara dini, yakni pada tahap penyidikan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  disimpulkan  bahwa  agar  ketentuan  yang  mengatur mengenai  sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi  dapat  diterapkan  secara  efektif, sedemikian  sehingga  benar-benar  mampu  menjamin  bahwa  pada  setiap  tindak  pidana korupsi, akan terjadi pengembalian kerugian negara secara optimal, maka kebijakan hukum pidana  yang  sebaiknya  dinormakan  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  adalah  norma  hukum  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas,  tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsisebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan  kerugian  negara  dan  instansi  yang  berwenang  menetapkan  kerugian  negara
akibat  tindak  pidana  korupsi,  dan  penyitaan  harta  benda  milik  tersangka  korupsi  secara dini.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi  menurut  hukum  pidana  Indonesia,  diatur  di  dalam  Pasal  18  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Norma  hukum  perampasan  aset  korupsi merupakan  upaya  hukum  yang  paling  bersifat  strategis,  karena  apabila  ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset korupsi dapat diterapkan secara efektif, maka upaya    pengembalian  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  akan  mencapai hasilnya  secara  optimal.  Namun  demikian,  ketentuan  mengenai  sanksi  pidana perampasan  aset  korupsi  tersebut,  sulit  untuk  dapat  diterapkan  secara  efektif,  karena terdapat  sejumlah  kelemahan  yang  menjadi  faktor  penghambat  penerapannya. Kelemahan dimaksud adalah kedudukan dari pidana perampasan aset korupsi, sebagai sekedar  pidana  tambahan  yang  penerapannya  bersifat  fakultatif,  ketiadaan  ketentuan yang  jelas  dan  tegas  tentang  cara  pembuktian  aset  hasil  korupsi,  instansi  yang berwenang menetapkan kerugian negara, dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan Undang-undang untuk  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  benda  terpidana.  Kekaburan  norma  dalam perumusan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  telah  secara  nyata  menghambat  dan  atau  melemahkan  upaya  pengembalian kerugian negara, yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
2. Kebijakan  hukum  pidana  yang  sebaiknya  dinormakan  di  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  adalah  norma  hukum  yang  mengatur  secara jelas dan tegas, tentang kedudukan pidana perampasan aset korupsi sebagai bagian dari pidana pokok, standar atau perhitungan kerugian negara dan instansi  yang berwenang menetapkan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  dan  percepatan  penyitaan harta benda milik tersangka korupsi.

## F.  Rekomendasi
1. Agar  norma  hukum  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  dapat  memperkuat  penegakan  hukum  yang  efektif  terhadap  tindak  pidana korupsi,  terutama  dalam  pengembalian  kerugian  negara,    maka  norma  yang  kabur  di dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  harus diperjelas dan dipertegas sedemikian sehingga tidak terbuka peluang untuk ditafsirkan menurut cara pandang masing-masing penegak hukum di lapangan;
2. Agar  fenomena  korupsi  yang  kian  marak  dapat  diberantas  secara  sistemik  melalui kebijakan hukum pidana, maka harus segera dilakukan perubahan terhadap perumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedemikian sehingga memuat ketentuan  yang  jelas  dan  tegas,  setidaknya  pada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai sanksi  pidana  perampasan  aset  korupsi,  sesuai  dengan  konsepsi  pembaharuan  hukum pidana yang diajukan di dalam penelitian ini.

## G. Daftar Pustaka
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h  Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
Bandingkan  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981
Periksa Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia ,  Aksara baru,  Jakarta 1983. Utrecht, Hukum Pidana II , Tinta Mas, Surabaya, 1987 Joko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia , Liberty Yogyakarta, 1988 Lamintang dan Simons, Kitab Pelaran Hukum Pidana , Pioner, Bandung, 1992
Efi  Laila  Kholis, Pembayaran    Uang  Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi, Solusi Publishing, Depok, 2010