Strategi Komunikasi Humas Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyosialisasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)
Soraya Nurida, Raka Sapto Arianda London School of Public Relations Sorayanurida09@gmail.com , Rakasaptoarianda@gmail.com
Abstrak: Rendahnya  pendaftaran  dan  sertifikasi  bidang  tanah  menjadi  salah  satu  isu  pokok  yang harus  ditangani  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) dalam  meningkatkan  pembangunan  jangka  menengah  nasional  yang  dibantu  dengan  adanya program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL).  Peran  humas  dalam  membuat  strategi komunikasi  untuk  menyosialisasikan  program  ini  agar  sampai  dan  dapat  dipahami  oleh  masyarkat sangatlah  penting.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Strategi  Komunikasi  humas  dalam menyosialisasikan dan mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam  menjalankan program ini. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  wawancara In-depth Interview sebagai  metode  pengumpulan  data  dan  informasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  Strategi  Komunikasi  yang  digunakan  Kementerian  ATR/BPN  dalam menyosialisasikan PTSL yaitu dengan menggunakan sosial media, website dan penyerahan sertifikat secara  langsung  oleh  Presiden  dan  dibantu  oleh  Kantor  Wilayah  (KANWIL)  setempat  untuk membantu dalam menyosialisasikan program PTSL. Hambatan yang dialami kurangnya sumber daya manusia  dan  biaya  dalam  menyosialisasikan  program  ini.  Namun,  hal  tersebut  tidak  menjadi penghalang dalam menjalankan program PTSL.
Kata-kata kunci: Strategi Komunikasi, Humas, Sosialisasi
The Public Relations Communication Strategy Of The Ministry Of Agrarian And Spatial/The National Land Agency In Socializ Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)
Soraya Nurida, Raka Sapto Arianda London School of Public Relations Sorayanurida09@gmail.com , Rakasaptoarianda@gmail.com
Abstract: The low registration and certification of land became one of the principal issues to be dealt with  by  the  Ministry  of  Agrarian  and  Spatial/National  Land  Agency  (ATR/BPN)  in  improving  the medium-term  national  development  assisted  with  the  existence  of  a  Pendaftaran  Tanah  Sistematik Lengkap  (PTSL).  The  role  of  public  relations  in  making  communication  strategy  for  this  program  in order  to  socialize  and  to  be  understood  by  the  community  is  very  important.  This  research  aims  to know  the  communication  strategy  of  public  relations  in  disseminating  and  know  what  obstacles occurred in running the program. The methods used in this research is descriptive qualitative with in- depth Interview as a method of gathering data and information. Based on the results of this research it can be concluded that the communication strategy used Ministry of ATR/BPN in disseminating PTSL is  by  using  social  media,  websites  and  the  surrender  of  the  certificate  directly  by  the  President  and assisted  by  regional  offices  (REGIONAL  OFFICE)  to  assist in  disseminating PTSL program.  Barriers experienced  by  a  lack  of  human  resources  and  costs  in  disseminating  these  programs.  However,  it was not to be a hindrance in the running of program PTSL.
Keywords : Communication Strategies, Public relations, Socialization

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  masalah  pertanahan menjadi  semakin  kompleks,  sejalan  dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan  di  berbagai  bidang  yang memerlukan  tanah  serta  tuntutan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan ekonomi dan sosial dari tanah. Perkembangan globalisasi  ekonomi  dan  teknologi  juga berdampak  pada  berbagai  kebijakan  politik,
ekonomi  dan  hukum  pada  tataran  nasional, regional dan sektoral. Peraturan perundangan- undangan terkait sumberdaya agraria berpengaruh  terhadap  meningkatnya  masalah pertanahan  secara  nasional,  regional,  dan sektoral.
Pertanahan  merupakan  salah  satu sumberdaya  alam  yang  sangat  strategis  bagi bangsa  Indonesia,  dalam  hubungan  yang
sebenarnya yaitu berupa hubungan penguasaan  dan  penggunaan  tanah  dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan pribadi maupun kepentingan bersama.  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan bangsa  Indonesia  akan  terus  berlangsung selama bangsa ini mampu  mengatur tata cara dalam penguasaan dan pengelolaan tanahnya secara lebih bertanggung jawab dan bijaksana.  Rendahnya  pendaftaran  sertifikasi bidang  tanah  menjadi  salah  satu  isu  pokok yang harus ditangani dalam program Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJM) (Kementerian ATR/BPN, 2017).
Secara ideologis, kebijakan pengaturan  dan  penggunaan  tanah  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria  (UUPA),  dan  merupakan  kehendak politik  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945. Negara  telah  diberi  amanah  untuk  menguasai bumi,  air  dan  ruang  angkasa  beserta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya untuk  digunakan  dalam  rangka  mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kewenangan Negara atas penguasaan  sumberdaya  tanah  meliputi:  (a) mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut,  (b) menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  dan  (c) menentukan dan mengatur hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Oleh  karena  itu ketiga  kewenangan  tersebut,  merupakan landasan  untuk  mewujudkan  cita-cita  dan mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Kementerian ATR/BPN, 2017).
Atas  dasar  kewenangan  tersebut, Pemerintah  sebagai  penyelenggara  kebijakan publik  mempunyai  kewajiban  menetapkan kebijakan,  peraturan  pelaksanaan,  pelayanan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang pertanahan  dalam  suatu  sistem  pengelolaan pertanahan  yang  baik.  Untuk  itu,  diperlukan pemahaman mengenai isu strategis pertanahan,  kemampuan  menyelenggarakan kebijakan  publik  di  bidang  pertanahan, mengelola  sumberdaya  yang  ada  serta kemampuan  untuk  mengkoordinasi  hubungan internal  dalam  organisasi  pertanahan  maupun hubungan eksternal dengan lembaga pemerintah  dan  swasta  serta  organisasi  non
pemerintah    pada  tataran  nasional,  sektoral dan regional secara efektif dan efisien.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang (ATR)/Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) mempunyai  tugas  dan  kewenangan  yang diatur oleh Negara dalam tata cara penguasaan  sumber  daya  tanah  yang  harus dijalankan  oleh  pemerintah  yang  dipilih  oleh rakyat  dalam  suatu  kebijakan,  membuat peraturan  pelaksanaan,  menyelenggarakan pelayanan  serta  melakukan  pengawasan  dan pengendalian pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2017).
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA menjelaskan  bahwa  bumi,  air,  ruang  angkasa dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  (Kementerian  ATR/BPN, 2017).  Di  dalam  peraturan  tersebut  jelas terungkap  adanya  kewajiban  yang  harus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan
penyertifikasian dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hak  yang  dimiliki  masyarakat,  karena  pada dasarnya sertifikat tanah merupakan dokumen penting  yang  seharusnya  dimiliki  masyarakat dan  merupakan  salah  satu  hak  asasi  setiap warga negara Indonesia.
Di dalam
menanggulangi
permasalahan mengenai penyertifikasian tanah  Kementerian  ATR/BPN  mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  atau  yang  lebih  dikenal  dengan program  PTSL.  Menurut  Undang-undang nomor  35  tahun  2016  pasal  1  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap yang berbunyi “pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua objek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa atau  kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran  data fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau beberapa  objek  pendaftaran  tanah  untuk kepe rluan pendaftarannya” (Kementerian ATR/BPN, 2017).
Dalam  konteks  inilah  peran  Humas sangatlah penting bagi suatu lembaga pemerintahan.  Karena,  apabila  tidak  berjalan sesuai  dengan  fungsinya  atau  masih  belum efektif  maka  akan  berdampak  pada  kinerja pemerintahan dan dapat mempengaruhi proses  pelayanan  masyarakat  yang  tidak berjalan dengan efektif.
Hal  tersebut  juga  dapat  berdampak pada  proses  pensertifikasian  tanah  yang bertujuan untuk mencapai target pensertifikasian  tanah  yang  telah  ditetapkan. Sesuai  dengan  salah  satu  fungsi  dan  tugas humas dalam pemerinta yaitu, untuk memberikan  pelayanan  dan  penyebarluasan pesan  atau  informasi  mengenai  kebijakan hingga  mampu  menyosialisasikan  program- program  pembangunan  kerja,  baik  secara nasional  maupun  daerah  kepada  masyarakat (Ruslan, 2010, p. 343). Sehingga peran humas tersebutlah yang dapat meningkatkan informasi  mengenai  keuntungan  dari  progam PTSL dan juga berdampak terhadap kesadaran  akan  pendaftaran  pensertifikatan tanah.
Dalam perspektif
pengelolaan informasi publik untuk mengembangkan informasi  masyarakat  tersebut,  dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal  1  tentang  keterbukaan  informasi  publik bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,  didengar,  dan  dibaca  yang  disajikan dalam  berbagai  kemasan  dan  format  sesuai dengan  perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  secara  elektronik  atau  pun nonelektronik.  Sedangkan  yang  dimaksud Informasi Publik adalah sebuah informasi yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim  atau diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan  negara  atau  penyelenggara dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (BKN, 2015, Juni)
Dalam konteks itu, pelaksanaan strategi  komunikasi  Kementerian  ATR/BPN turut  berperan  penting  untuk  mendukung terwujudnya transparansi pelayanan administrasi  pertanahan  dan  tata  ruang. Melalui  pelaksanaan  fungsi  transparansi  atau keterbukaan  informasi  pelayanan  publik  inilah
upaya  untuk  mewujudkan  Program  PTSL dalam  penyelenggaraan  sistem  admnistrasi pertanahan  dan  tata  ruang  akan  mendapat dukungan  partisipasi  aktif  dari  berbagai elemen  masyarakat.  Transparansi  pelayanan administrasi  pertanahan  dan  tata  ruang  ini terkait  dengan  pelaksanaan  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang keterbukaan infomasi publik yang menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk:
a.  Menjamin  hak  warga  negara  untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan  publik,  program  kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.  Mendorong partisipasi masyarakat dalam  proses  pengambilan  kebijakan publik;
c.  Meningkatkan  peran  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  kebijakan  publik dan  pengelolaan  Badan  Publik  yang baik;
d.  Mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang  baik,  yaitu  yang  transparan, efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.  Mengetahui  alasan  kebijakan  publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f.  Mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa g.  Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan  informasi  di  lingkungan Badan  Publik  untuk  menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Untuk  meningkatkan  dan  sekaligus memperluas  partisipasi  berbagai  elemen masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  tersebut,  diperlukan  berbagai  upaya untuk  menyosialisasikan  informasi  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  urusan  pertanahan  dan  tata  ruang  ke seluruh  sasaran  masyarakat.  (BKN,  2015, Juni)

## METODE PENELITIAN

## LITERATUR DAN METODELOGI
Strategic Planning for Public Relations
Ronald D. Smith (2013) menjelaskan ada empat  tahap  dan  sembilan  langkah Public Relations Strategic, yaitu:
1. Tahap pertama: Formative Research Tahap  pertama  pada  tahap  ini  meliputi riset formatif atau riset strategis ini merupakan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi dan untuk menganalisis situasi yang
sedang  terjadi.  Tahap  dari  analisis  situasi  ini meliputi;
Step  1 : Analyzing  the  situation (menganalisis situasi)
Untuk  mengumpulkan  segala  infomasi  dan menganalisis situasi makro yang ada.
Step 2 : Analyzing the organizational (menganalisis organisasi)
Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang tepat terhadap tiga aspek yang ada pada perusahaan, yaitu lingkungan internalnya (visi,
misi,  kinerja,  dan  sumber  daya  perusahaan), reputasi dan lingkungan eksternalnya.
Step  3 : Analyzing  the  public (menganalisis publik)
Tahap  untuk  mengidentifikasikan  dan menganalisis  publik  yang  menjadi  target sasaran.  Hal  ini  dapat  membuat  perusahaan mampu membedakan prioritas dalam berhubungan dengan publik yang beragam
2. Tahap kedua: Strategi
Tahap  ini  menjelaskan  secara  rinci seluruh  strategi  yang  akan  dilakukan  meliputi apa  yang  ingin  dicapai  dan  bagaimana  cara untuk  mencapainya  yang  berfokus  pada  apa yang  dilakukan  oleh  organisasi  dan  isi  dari pesan tersebut.
Tiga langkah dalam tahap ini yaitu; Step  4 : Establishing  goals  and  objectives (menentukan sasaran dan objektif) Tahap  ini  dapat  membuat  organisasi atau  perusahaan  mengembangkan  objektif secara jelas, spesifik dan terukur ( measurable ) sesuai  yang  diinginkan  organisasi  atau perusahaan.
Step  5 : Formulating  action  and  response strategies (merumuskan strategi tindakan dan tanggapan)
Pengabungan  antara  kegiatan  dan aksi  yang  akan  dilakukan  dengan  tanggapan yang akan didapat atau diterima.
Step  6 : Using  effective  communication
(menggunakan  komunikasi  yang efektif)
Tahap ini berhubungan dengan keputusan  yang  diambil  terhadap  pesan  yang disampaikan,  seperti  sumber  yang  akan menyampaikan pesan kepada publik, isi pesan yang  disampaikan,  bunyi  dan  gaya  dan  lain- lain.
3. Tahap ketiga: Taktik
Memilih  taktik  dari  strategi  komunikasi  yang akan  digunakan  dan  melakukan  implementasi dari rencana startegi yang sudah disusun. Step  7 : Choosing  Communication  Tactics (memilih taktik komunikasi)
Ada  empat  taktik  komunikasi,  yakni komunikasi  tatap  muka,  organisasi  media, media  berita,  iklan  dan  media  promosi  lainya (Smith, 2013, p. 153).
Step  8 : Implementing  the  strategic  plan
(menerapkan rencana strategi)
Pada tahap ini dikembangkan anggaran  dan rundown/time  table yang dipersiapkan  untuk  menerapkan  program komunikasi  yang  di  tentukan  (Smith,  2013,  p. 211)
4. Tahap keempat: Evaluative Research Dalam membuat perencanaan
komunikasi  yang  dimulai  dengan  riset  dan harus diakhiri dengan riset.
Step 9 : Evaluating the strategic plan (mengevaluasi stategi)
Riset  pada  tahap  ini  digunakan  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telat ditentukan. Ini merupakan tahap terakhir untuk mengukur  keefektifan  dari  strategi  yang  telah di tempuh. (Smith, 20, p. 229)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  karena dapat  memaparkan  secara  jelas  di  lapangan serta proses yang berlangsung dan berpengaruh terhadap suatu fenomena.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang menitikberatkan pemahaman arti, konsep,  Definisi,  karakteristik,  simbol  dan deskripsi akan satu hal (Breg, 2007, p. 3).
Metode  penelitian  kualitatif  sering disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena penelitian  yang  dilakukan  pada  kondisi  yang alamiah  ( natural  setting ).  Metode  ini  disebut juga  sebagai  metode  etnografi,  karena  pada awalnya  metode  ini  lebih  banyak  digunakan untuk  penelitian  bidang  antropologi  budaya. Disebut  sebagai  metode  kualitatif  karena  data yang  terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat kualitatif (Sugiyono, 2008, p. 8)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rumusan Masalah
Berangkat  dari  uraian  latar  belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana  strategi  komunikasi  Humas Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyosialisasikan
program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL).
2. Apakah hambatan dari strategi
komunikasi Humas Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  (ATR)  atau Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) dalam  menyosialisasikan    program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## Tujuan Penelitian
Dengan  rumusan  masalah  tersebut ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Membahas  strategi  komunikasi  humas
Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2. Mengetahui hambatan strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis
Lengkap (PTSL)
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari rangkaian  kegiatan  penelitian  serta  hasil penelitian adalah sebagai berikut:

## Manfaat Akademis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah perbendaharaan studi kasus penelitian mengenai ilmu komunikasi di bidang Public Relations , khususnya mengenai strategi komunikasi  Humas  dalam  kebijakan  untuk peningkatan  pelayanan  publik  di  lembaga Pemerintah.

## Manfaat Praktis
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat diterima sebagai masukan yang berguna untuk meningkatkan  efektivitas  strategi  komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## Analisis Formative Research
Analisis Formative Research merupakan  riset  awal  yang  dilakukan  untuk mendapatkan informasi dan untuk menganalisa  situasi  yang  sedang  terjadi berkaitan  dengan  penelitian  yang  sedang dilakukan.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah  badan  pemerintahan  yang  berwenang dalam  pelayanan  dibidang  pertanahan  adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menganalisis situasi yang ada dalam melakukan sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematik  Lengkap  (PTSL),  berikut  pernyataan menurut Direktur Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan sebagai berikut: Step  1 :  Analyzing  the  situations (menganalisis situasi)
“Diselenggarakan
pendaftaran tanah mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan  lalu-lintas  sosial  ekonomi  dan kemungkinan-kemungkinan  dalam  bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi  seluruh  wilayah  Negara,  sehingga pendaftaran  tanah  ini  dapat  meningkatkan pembangunan  Nasional  dan  bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan  (wawancara  dengan  Roli Irawan, 22 Mei 2017)
Hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan adanya  penjelasan  umum  PP  24/1997  yaitu, sejak  berjalan  35  tahun  PP  10/1961  tentang Pendaftaran  Tanah,  pada  tahun  1996,  dari sekitar  55  juta  bidang  tanah  hak  yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru 16,3 juta (29,64%)  bidang  yang  sudah  didaftar.  Pada tahun  2016,  setelah  berlangsung  56  tahun, jumlah  bidang  tanah  yang  telah  didaftar  dan bersertifikat  baru  mencapai  sekitar  51%  dari 90  juta  lebih  bidang  tanah  di  luar  kawasan hutan  yang  perlu  didaftar  dan  disertifikatkan. Rendahnya pendaftaran  dan  sertifikasi bidang tanah  menjadi  salah  satu  isu  pokok  yang harus ditangani (Kementerian ATR/BPN).
Terdapat  empat  isu  pokok  startegis
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Naisonal  (RPJMN)  2015-2019 yaitu:
a. Masih  rendahnya  jaminan  kepastian hukum  hak  masyarakat  atas  tanah  yang diindikasi  dengan  rendahnya  pendaftaran dan serifikasi tanah
b. Meningkatnya  ketimpangan  Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta kesejahtaeraan masyarakat c. Masih rendahnya kinerja pelayanan pertahanan
d. Belum  terwujud  kepastian  ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum  (data  sekunder  dari
Kementerian ATR/BPN). Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa untuk melancarkan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Naisonal (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan program yang mendukung yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematik  Lengkap  (PTSL).  Selain  itu,  hal tersebut  juga  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  dan untuk mendukung pembangunan Nasional. Beranjak  kepada  aspek  lain,  yaitu organisasi yang tentunya  sangat penting dalam menunjang  dan  mendukung  sebuah  kegiatan pemerintah yang pada permasalahan ini adalah program  PTSL  berikut  tutur  Kepala  Bagian Humas mengenai hal ini;
Step 2 : Analyzing the organizational
(menganalisis organisasi)
“Kendala  yang  sudah  saya  amati  dari luar. Permasalahan-permasalahan yang ada  dan  banyak  terjadi  itu  kebanyakan ada di dalam persoalan internal, seperti dalam urusan pembiayaan. Pembiayaan itu maksudnya dimana kita harus  mencari  dana  itu  kemana,  harus cari  sumber-sumber  lainnya,  sehigga kita  harus  tau.  Lalu,  kita  juga  harus bekerja sama dengan swata. Untuk hal
yang lainya sudah dapat diatasi. Intinya kami sudah siap membantu pensuksesaan  program  PTSL  ini  ke masyarakat”. (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017) Hal  tersebut  juga  disampaikan  oleh
Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  mengenai hambatan  yang  terjadi  di  Kanwil  daerah khusunya Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT);
“Hambatan yang kami rasakan adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia untuk  melaksanakan  program  ini. Karena  PTSL  ini  cakupan  kerjaanya sangat  besar.  Sehingga,  diperlukan manajemen  yang  baik."  (wawancara dengan  Josias  Benyamin  Lona,  17
Juni 2017)
Bapak Arwin juga menambahkan mengenai  target  publik  yang  dituju  dalam program ini adalah sebagai berikut:
Step  3 : Analyzing  the  public (menganalisis publik)
“Kita  sudah  melalukan  penyuluhan program PTSL ini ke publik dibantu oleh kantor pertanahan masing-masing
Asumsinya,  harusnya  informasi  itu sudah  terdesinasi  dengan  baik  dan menyeluruh  di  Indonesia”  (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017)
Hal ini juga ditambahkan oleh narasumber  lainnya  yaitu  Kepala  Kantor Wilayah  BPN  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT);
“Jadi untuk mensosialisasikan program  ini  dengan  berbagai  macam cara sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Kalau di daerahnya  di  dominasi  oleh  golongan petani  dan  peternak,  maka  kita  tidak memberikan  sosialisasi  di  siang  hari.
Karenanya kita memberikan sosialisasi  dengan  mengambil  waktu di  sore  hari  atau  malam  hari  dan diawali  dengan  sosialiasi  kepada aparat  pemerintah  terlebih  dahulu.
Setelah  itu  baru  ke  tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakatnya langsung. Karena memang sebenarnya sasaran utama dari program  ini  adalah  masyarakat  itu sendiri  di  desa- desa  dan  kelurahan” (wawancara  dengan  Josias  Benyamin Lona, 17 Juni 2017).
Oleh  karena  itu  menarik  kesimpulan dari  narasumber  mengenai  publik  yang  dituju dapat  dilihat  bahwa  publik  yang  dituju mencakup seluruh wilayah Republik Indoneisa.  Namun  cara  dan  bagaimana penyampaian  informasi  mengenai  program
PTSL ini, dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi target masyarakatnya.
Dapat  dilihat  dari  analisis Formative Research bahwa  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang  (ATR)  atau  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan analisis situasi melalui  aspek-aspek  yang  mengacu  kepada kepentingan  bersama  dan  permasalahan  yang terjadi seputar pertanahan. Cara yang digunakan  untuk  mendapatkan  informasi  dan membantu mensosialisasikan program ini bergantung  kepada  siapa  target  yang  ingin dituju.
Analisis Strategy Phase
Setelah  melakukan  analisis Formative Research untuk  mengetahui  informasi  dan menganalisis  situasi  yang  sedang  terjadi  fase berikutnya  adalah  menganalisa  startegi  yang akan  dilakukan  dari  hal  yang  ingin  dicapai hingga  bagaimana  cara  untuk  mencapainya, seperti yang di sampaikan oleh Kepala Bagian Humas BPN menurutnya;
Step  4 :  Establishing  goals  and  objectives (menentukan sasaran dan objecktif). “ Tentunya  kita  mau meningkatkan dukungan  dari  masyarakat  untuk mencapai  tujuan  dari  kementirian
ATR/BPN yaitu; Mempercepat partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembuatan  sertifikasi  tanah  dengan program  PTSL  ini,  sehingga  target pada tahun ini 5 juta sertfifikat dapat tercapai”  (wawancara  dengan  Awrin Baso, 22 Mei 2017).
Direktur Pengendalian dan
Pemantauan  Pertanahan  juga  menambahkan tentang penyertfikasian tanah:
“Harapnya kita bisa memenuhi target 5  juta  sertifikasi  tanah  pada  tahun 2017 sekarang sudah terdaftar sebanyak 3 juta lebih. Kita targetkan tahun  2025  semua  bidang  tanah sudah  tersertifikatkan  seperti  yang disampaikan oleh presiden” (wawancara  dengan  Roli  Irawan,  22
Mei 2017).
Sasaran  dari  program  PTSL  ini adalah masyarakat diseluruh Indonesia. Sehingga,  untuk  mencapai  target  5  juta sertifikat tanah pada tahun 2017 ini diharapkan ikut  sertanya  masyarakat  dalam  pendaftaran surat  tanah.  Dengan  menggunakan  program yatiu  PTSL  sehingga  target  ditahun  ini  dapat terealisasikan  sesuai  target  dan  pada  tahun 2025 semua bidang tanah sudah tersertfikasi. Untuk  dapat  merealisasikan  target  5 juta  sertifikasi  tanah  kementerian  ATR/BPN sudah  melakukan  beberapa  kegiatan  untuk menunjang  keberhasilan  dari  program  PTSL ini diantaranya:
Step  5 : Formulating  action  and  response strategies (memformulasikan  aksi dan respon)
“Seiring berjalanannya program, ada penyerahan  sertifikat  oleh  presiden, Instragram, Vlog nya kementrian,
terus  di  twitter  dan  kita  sudah melalukan penyuluhan program PTSL ini  ke  publik  dibantu  oleh  kantor pertanahan
masing-masing
Asumsinya,  seharusnya  informasi  itu terdesinasi  dengan  baik.  Kita  juga sudah bikin website BPN dengan judul “Pada  tahun  2019  seluruh  bidang tanah  terpetakan”  ada  juga press conference ” (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017). Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan juga menambahkan:
“Kita menggunakan wawancara audio, penyerahan sertifikat masal oleh presiden  dan  menteri,  siaran  radio, pemberitaan  koran  di  pedesaan” (wawancara  dengan  Roli  Irawan,  22 Mei 2017).
Pendapat lain  dilontarkan  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur (NTT) ia berpendapat:
“Yang  pertama  adalah  dengan  cara membekali mereka, insan  agraria dan tata ruang. Agar memperkenalkan dan memasyarakatkan  serta  hal-hal  yang membuat masyarakat familiar terhadap  PTSL.  Karena  ini  program baru, banyak masyarakat yang bertanya- tanya,  “apa  sih  itu  PTSL?
Kan  ada  prona,  dan  proda”  Kita menjelaskan  kalau  PTSL  itu  suatu sistem, cara untuk mempercepat sertifikasi tanah”(wawan cara  dengan  Josias  Benyamin  Lona, 17 Juni 2017).
Sehingga hasil akhir yang didapat dari aksi  yang  dilakukan  dapat  berdampak  pada pensertifikasian tanah:
“Ada  respon,  kalau  mereka  belum memahami  responnya  pasti  masih kurang,  dan  setengah-setengah.  Tapi kenyataannya  dilapangan  kan  banyak yang  sudah  merespon  dan  mereka menginginkan agar tanahnya disertifikatkan oleh PTSL ini”
(wawancara  dengan  Josias  Benyamin Lona, 17 Juni 2017).
Tahap berikutnya adalah tahap pengambilan  keputusan  berdasarkan  pesan yang  disampaikan.  Seperti  informasi  apa  yang disampaikan, gaya dalam mengomunikasikannya  dan  lain-lain.  Pada permasalahan ini kementirian ATR/BPN
menggunakan  berbagai  cara  agar  komunikasi dalam  program  PTSL  ini  dapat  berjalan dengan baik seperti:
Step  6 : Using  effective  communication (menggunakan  komunikasi  yang baik)
“Penyerahan  oleh  Presiden  dan Menteri  secara  langsung  diharapkan dapat  menjadi  daya  tarik  tersendri untuk  masyarakat  supaya  masyarakat percaya dan mau mendaftarkan tanahnya”  (wawancara  dengan  Roli Irawan, 22 Mei 2017).
Berbagai  startegi  sudah  dilakukan untuk menujang kesuksesan program PTSL ini dari  menggunakan  media  sosial, website , Video  Blog , sampai  dengan  penyerahan langsung  sertifikat  tanah  oleh  presiden  dan menteri.  Diharapkan  dengan  strategi ini  dapat menarik respon masyarakat untuk mendaftarkan  tanahnya  sehingga  berdampak pada  pemenuhan  target  5  juta  sertfikat  tanah di tahun 2017.
Analisis Tactic Phase Memilih  taktik  yang  tepat  dalam menjalankan strategi komunikasi yang digunakan  dan  melakukan  implementasi  dari rencana  strategi  komunikasi  adalah  hal  yang penting,
Step  7 : Choosing  Communication  Tactics
(Memilih Taktik Komunikasi)
Kementerian  ATR/BPN  melakukan taktik  menggunakan Information  Exchange dan organizational  media yaitu  memberikan informasi memberikan penyuluhan dan memanfaatkan  media  yang  ada  di  dalam organisasinya.
“Penyerahan sertifikat oleh presiden, press conference ,
Instragram, Youtube kementrian  ( V-log ),  twitter dan kita sudah melalukan penyuluhan program  PTSL  ini  ke  publik  dibantu oleh kantor pertanahan masing- masing. Kita juga sudah bikin website BPN  dengan  judul  “Pada  tahun  2019 seluruh  bidang  tanah  terpetakan” (wawancara  dengan  Awrin  Baso,  22 Mei 2017).
Pendekatan yang dilakuan oleh Kantor Pertanahan tersebut dijelaskan oleh salah satu Kepala  Kantor  Pertanahan  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT):
“Yang  jelas  kita  menggunakan pendekatan  yang  persuasif  kepada masyarakat yang merupakan potensi dari  kegiatan  ini.  Masyarakat  di  sini sebagai  objek  dan  sebagai  subjek. Untuk  objeknya  sendiri  itu  adalah tanah  masyarakat,  dan  subjeknya sendiri itu pemilik tanah.”
(wawancara dengan Josias
Benyamin Lona, 17 Juni 2017).
Untuk  mendukung  keberhasilan  dari taktik  yang  digunakan  tentu  harus  adanya rundown/timetable yang  digunakan  sehingga apa  yang  ingin  dipublikasikan  dan  disampaikan dapat  lebih  terarah  sesuai  dengan  hasil  yang diinginkan  sama  halnya  dengan budget yang akan  dikeluarkan.  Namun  sangat  disayangkan pihak kementerian ATR/BPN belum memberikan  perhatian  khusus  untuk  tahap strategy  public  relations ini  seperti  yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas;
Step  8 : Implementing  the  strategic  plan (mengimplementasikan strategi)
“Dari  pihak  humas  belum  ada,  karena sampai saat ini hanya media-media itu saja  yang  kami  gunakan.  jangan ditanya kenapa itu-itu aja, kenapa gak dikoran.  Karena  bayar,  budget  lagi. Biaya  tidak  mencukupi”  (wawancara dengan Awrin Baso, 22 Mei 2017). Perwakilan  dari  Kanwil  daerah  juga ikut  mendukung  ucapan  Kepala  Bagian Humas  itu  dan  berharap  agar  pemerintah menyiapakan  anggaran  dan  dana  untuk program ini agar terus berjalan, seperti yang di tuturkan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT):
“Harapan  saya  sendiri  ya,  agar pemerintah terus
menyiapkan anggaran dan dana, sehingga
program  ini  akan  berlanagsung  terus secara  berkelanjutan”  (wawancara dengan  Josias  Benyamin  Lona,  17 Juni 2017).
Meski  begitu  pihak  humas  dan  pihak- pihak  lain  yang  ikut  membantu  berjalannya program ini tetap optimis target 5 juta sertifikat ini  dapat  tercapai  di  akhir  tahun  2017  dengan tools yang saat ini digunakan.
“Harus optimis dong, meskipun kenyataannya target 5 juta, sementara ini tersedia uang hanya untuk 2 juta di semester kedua. Katanya, Kepala Biro Perencanaan  sudah  siap,  tetapi  saya belum  tahu  persis  angkanya  berapa. Yang  pasti  sudah  siap  untuk  tahap kedua”  (wawancara  dengan  Awrin Baso, 22 Mei 2017).
Hal  tersebut  juga  diucapkan  oleh Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT)
“Diharapkan  tecapai,  dan  harus dicapai.  Bagaimana  pun  cara  akan ditempuh  untuk  bisa  mendapatkan  5 juta  sertfikat  tanah  di  tahun  ini” (wawancara  dengan  Josias  Benyamin Lona, 17 Juni 2017).
Analisis Evaluative Research Phase
Langkah  terakhir  dari strategy  public relations menurut  Smith  (2008)  adalah  tahap evaluasi. Yang berawal dengan riset (preliminary  research) harus  diakhiri  juga dengan  riset  pula (post  research), sehingga target  yang  sudah  ditetapkan  diawal  dapat diukur keberhasilannya.
Menurut  Direktur  Pengendalian  dan
Pemantauan Pertanahan,
keberhasilan program  dapat  terukur  dilihat  dari  seberapa banyak warga atau masyarakat yang mengikuti program PTSL ini;
“Keberhasilan  itu  kan  nanti  dilihat dari  jumlah  yang  mendaftar  dan  kita menargetkan  5  juta  dan  sekarang sudah  terdaftar  sebanyak  3  juta lebih.  Berarti  sudah  tercapai  tujuan awalnya,  sudah  mencapai  60  %”
(wawancara  dengan  Roli  Irawan,  22 Mei 2017).
Melihat  dari  program  yang  sedang berlangsung  pada  saat  ini,  tentu  opini  dari eksternal  mengenai  program  ini  sangat dibutuhkan  untuk  melihat  seberapa  efektif sosialisasi  yang  sedang  dilakukan  oleh Kementerian  ATR/BPN  dalam  program  PTSL ini. Ada beberapa pendapat dan masukan dari beberapa  praktisi.  Seperti  salah  satunya parktisi  dibidang  Stategi  Komunikasi  yang beranggapan  publik  akan  mengerti  manfaat dari  program  ini  jika  mereka  melihat  secara nyata  kebutuhan  atau  pentingnya  progam PTSL;
“PTSL  baru  dapat gain  public ,  kalau public mengerti  manfaatnya  PTSL buat dia apa bukan buat pemerintah.
Supaya masyarakat
tahu.
Semestinya, masyarakat pernah dengar  kasus-kasus  yang  terjadi mengenai  tanah,  sehingga  itu  bisa dijadikan  contoh.  Ada  kasus  ini,  ada kasus  itu,  dan  tidak  akan  terjadi  jika ada program PTSL. Jadi supaya bisa memisahkan
bahwa BPN
menghindari  masalah  yang  bejibun dari jaman dulu dan akan dihilangkan  dengan  program  PTSL. Mereka  tentunya  harus  mengakui ada  kasus-kasus  kemarin  begini,  itu karena  belum  adanya system yang terpadu  dan  lengkap.  Sekarang  ada yaitu program PTSL, oleh karena hal tersebut  diharapkan  tidak  ada  lagi permasalahan  tanah”  (wawancara dengan  Bambang  Sumaryanto,  10 Juni 2017)
Pendapat  lain  juga  dijelaskan  dalam Macro  Model  of  PR  Evaluation .  (Macnamara,
1992) ia menjelaskan tentang tiga tahap dalam
melakukan  evalusasi  yaitu Inputs,  Outputs, dan Outcomes .
Inputs merupakan  seluruh  masukan yang
diperoleh untuk memetakan permasalahan yang dihadapi. Misalnya informasi  tentang  jumlah  tanah  yang  harus disertifikasi, sarana apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya, Input diperoleh melalui Focus Group  Discussion,  wawancara,  umpan  balik, data sekunder, dan lain-lain.
Outputs merupakan  program  atau solusi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi. Misalnya penyuluhan, media  monitoring ,  dan  lain-lain. Dalam  hal  ini  program  yang  dilakukan Kementerian  ATR/BPN  adalah  melakukan publikasi  melalui  media  sosial,  penyerahan sertifikat tanah secara langsung oleh Presdien Joko  Widodo,  website  dan  dibantu  dengan Kantor Wilayah untuk membantu menyosialisasikan program PTSL ini.
Outcomes merupakan hasil dari komunikasi yang diharapkan, misalnya perubahan  sikap  dan  tingkah  laku.  Dalam  hal ini,  perubahan  yang  diharapkan  adalah masyarakat  mendaftarkan  tanahnya  agar memiliki sertifikat.
Menurut model ini  tahap  awal  yang harus dilakukan adalah Inputs. Informasi yang dibutuhkan  pada  tahap  ini  dapat  diperoleh melalui  data  sekunder.  Seperti  yang  sudah dilakukan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  dalam menyosialisasikan  program  ini. Input dalam program  ini  adalah  permasalahan  tanah  yang belum  terselesaikan  dari  tahun  1961 –  2016 atau  selama  56  tahun  dari  berjalanya  PP 10/1961
Outputs yang dilakukan dalam mengahadapi  permasalahan  pensertfikatan tanah  inilah  dibuat  program  Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  dengan dilakukan kegiatan berupa Persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengolahan  data  yuridis  dan  pembuktian  hak, pemeriksaan tanah, pengumuman, pengesahan, penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan hak dan
keputusan pengegasan/pengakuan hak, pembukaan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat, pengelolaan  dokumen  dan  tahap  terakhir adalah pelaporan dan dibantu dengan pubilkasi  melalui  media  sosial  Kementerian ATR/BPN, Penyerahan sertifikat langsung oleh presiden, Website, dan pensosialisasian program  ini  dibantu  oleh  Kantor  Wilayah (KANWIL).  Sehingga  diharapkan Outcomes yang dihasilkan adalah masyarakat menyadari dan  melakukan  pendaftaran  tanah  seperti yang diungkapkan oleh Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan yang menyinggung  tentang  peningkatan  5  juta sertifikat  tanah  dan  sekarang  sudah  terdaftar sebanyak 3 juta lebih.
“Keberhasilan  itu  kan  nanti  dilihat dari  jumlah  yang  mendaftar  dan  kita menargetkan  5  juta  dan  sekarang sudah  terdaftar  sebanyak  3  juta lebih.  Berarti  sudah  tercapai  tujuan awalnya,  sudah  mencapai  60%” (wawancara  dengan  Roli  Irawan,  22 Mei 2017).

## PENUTUP
Setelah  penelitian  dilakukan  tentunya  akan diakhiri dengan simpulan sebagai jawaban dari tujuan  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1.  Strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan program Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL) menggunakan Media sosial dan Website  dibantu  juga  dengan  Kantor Wilayah (KANWIL) dalam menyosialisasikan program ini. Penyerahan  sertifikat  secara  langsung oleh  Presiden  juga  menjadi  daya  tarik tersendiri  sehingga  masyarakat  lebih
yakin  dan  percaya  dalam  melakukan pensertifikasian tanahnya.
2. Dalam  menjalankan  program  PTSL
Humas Kementerian
ATR/BPN
menghadapi  beberapa  kendala  atau hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia dan juga biaya dalam menyosialisasikan  program  ini  namun hal  tersebut  tidak  menjadi  penghalang bagi pihak Kementerian ATR/BPN untuk tetap  mensukseskan  pensertifikasian tanah tahun 2017 yang berjumlah 5 juta sertfikat tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Berg,  Bruce  L  (2007). Qualitative  Research  Methods  for  the  Social    Sciences .  USA:  Pearson Education, Inc. Bkn.go.id,
(2015). Keterbukaan Informasi
Publik . Di peroleh dari webiste: http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-Nomor-14-Tahun-2008.pdf
Bpn.go.id,  (2015).  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Badan  Pertanahan  Nasional.  Di peroleh dari website: www.bpn.go.id.
Smith,  R.  D.  (2013). Strategic  Planning  For  Public  Relations .  United  States  of  America:  Sheridan Books Sugiyono, P. D. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: ALFABETA