## UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK
Oleh : Marwan Busyro Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan  terhadap  tindak  pidana  incest  dengan  korban  anak. Penulisan  menggunakan  metode  tinjauan  literatur  (library  research). Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana  incest  dengan  korban  anak adalah  karena  rendahnya  pendidikan  dan  ekonomi,  lingkungan  atau tempat  tinggal,  alkohol,  kurangnya  pemahaman  terhadap  agama  dan peranan korban. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana incest yang dapat dilakukan adalah: melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat,  pemerintah,  dan  kepolisian  dan  tindakan  represif  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yaitu  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan.
Kata kunci : tindak pidana incest  dan anak

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Negara  Republik  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila dan  Undang-undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas  dari  segala  peraturan-peraturan  yang  bersumber  dari hukum.  Negara  hukum  menghendaki  agar  hukum  senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan,
Universitas Dharmawangsa
ketertiban,  kesejahteraan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.
Upaya  perlindungan  terhadap  anak  telah  cukup  lama dibicarakan  baik  di  Indonesia  maupun  di  dunia  internasional tentang kekerasaan. Fenomena kekerasaan terhadap anak, dengan berbagai  bentuknya  nampaknya  masih  menjadi  tren  yang  terus meningkat  dalam  masyarakat.  Berita  kasus  anak  yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum.
Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  mellindungi  dirinya sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang  menimbulkan kerugian  mental,  fisik,  sosial  dalam  berbagai  bidang  kehidupan dan  penghidupan.  Anak  harus  dibantu  oleh  orang  lain  dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus incest yang terjadi pada anak.
Selain  berkewajiban  untuk  mencegah  dan  mengatasi sebuah  kejahatan,  kita  juga  mempunyai  kewajiban  untuk melindungi  diri  dan  orang-orang  terdekat,  atau  siapa  saja  dari sebuah ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit  terkecil  dalam  sebuah  masyarakat,  dalam  sebuah  keluarga sendiri  terdapat  anggota  yang  sangat  rawan  menjadi  korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang sangat rawan menjadi korban kejahatan,  yaitu  anak.  Sasaran  yang  sangat  memiliki  daya  tarik tersendiri  terhadap  sebuah  kejahatan  beberapa  dikarenakan  oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau melindungi diri dari sebuah kejahatan.
Masalah  kejahatan  merupakan  bagian  dari  perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan  waktunya  berlainan  namun  tetap  dinilai  sama.  Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya.
Semakin  kompleksnya  masyarakat  dewasa  ini,  dapat mempengaruhi  seseorang  maupun  kelompok  tertentu  dalam mempertinggi  persaingan  hidup  terutama  kebutuhan  ekonomi yang  ditandai  dengan  munculnya  kesenjangan  antara  golongan kaya  dan  golongan  miskin  yang  memunculkan  berbagi  jenis kejahatan.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sangat  merugikan  dan meresehkan masyarakat adalah kejehatan incest yang merupakan salah  satu  kejahatan  seksual  yang  masih  sangat  tabu  didalam masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak pelanggaran hak asasi manusia.
Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang  dianggap  sebagai  pelindung  seperti  ayah  kandung/tiri, paman,kakek  atau  saudara.  Korbannya  bukan  saja  anak perempuan,  anak  laki-lakipun  berpotensi  menjadi  korban, walaupun  dari  kasus-kasus  terungkap  korban  umumnya  anak perempuan.
Secara  lintas-budaya incest lebih  bersifat  emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar  larangan.  Namun,  meskipun  diakui  dalam  antropologi sebagai  hal  yang  universal,  ketabuan incest dipandang  secara berbeda  dalam  masyarakat  yang  berbeda,  dan  pengetahuan tentang  pelanggarannya  pun  menimbulkan  reaksi  yang  sangat berbeda  dari  masyarakat  ke  masyarakat.  Beberapa  masyarakat menganggap incest hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah,  atau  yang  berasal  dari  klan  atau  keturunan  yang  sama; masyarakat  lain  menganggap incest meliputi  “saudara  sedarah”; sedangkan  yang  lainnya  lagi  lebih  jauh  mengkaitkannya  dengan adopsi atau perkawinan.
Incest antara  orang  dewasa  dan  anak  di  bawah  umur dianggap  sebagai  bentuk  pelecehan  seksual  anak.  Kasus  ini
terbukti  menjadi  salah satu  bentuk  pelecehan  masa  kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus incest yang dilakukan orangtua.  Orang  dewasa  yang  masa  kecilnya  pernah  menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri,  kesulitan  dalam  hubungan  interpersonal,  dan  disfungsi seksual,  serta  berisiko  tinggi  mengalami  gangguan  mental, termasuk  depresi,  kecemasan,  reaksi  penghindaran  fobia, gangguan somatoform , penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas,  dan  gangguan  stres  pasca-trauma  yang  kompleks. Akibat  psikologis  makin  diperparah  dengan  adanya  stigma  dari masyrakat mengenai nilai kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.
Tindak  pidana incest merupakan  perbuatan  yang  tidak bermoral  dimana  seorang  ayah  terhadap  puteri  kandungnya sendiri  mencerminkan  kelainan  pada  aktivitas  seksual  si  pelaku yang dikenal dengan dengan istilah incest yaitu hubungan seksual antara  ayah  dengan  anak  kandungnya,  ibu  dengan  anak kandungnya,  kakak  dengan  adiknya. Incest dapat  diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi).
Kejahatan incest terhadap  anak  sebagai  korbannya merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  sangat  meresahkan mesyarakat  sehingga  perlu  dicegah  dan  ditanggulangi.  Oleh karena  itu  masalah  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari semua  kalangan  terutama  kalangan  kriminolog  dan  penegak hukum.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengkajiapa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya  tindak  pidana incest serta  upaya  apa  yang  harus
Universitas Dharmawangsa
ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana incest dengan judul upaya  penanggulangan  terhadap  tindak  pidana incest dengan korban anak.

## 1.2. Tujuan Penulisan
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya penanggulangan  terhadap  tindak  pidana incest dengan  korban anak.

## 1.3. Metode Penulisan
Penulisan menggunakan metode tinjauan literatur ( library research ).

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Definisi Kriminologi
Kriminologi  merupakan  ilmu  pengatahuan  yang mempelajari  kejahatan  dari  berbagai  aspek.  Nama  kriminologi pertama  kali  dikemukakan  oleh P.  Topinard (1830-1911),  seorang ahli  antropologi  prancis.  Kriminologi  terdiri  dari  dua  kata  yakni kata crime yang  berarti  kejahatan  dan logos yang  berarti  ilmu pengetahuan,  maka  kriminologi  adalah  ilmu  tentang  kejahatan (Alam dan Amir Ilyas 2010:1).
Pengertian  kriminologi  (Hari  Saherodji,  1980:9)  yaitu: mengandung  pengertian  yang  sangat  luas,  dikatakan  demikian, karena  dalam  mempelajari  kejahatan  tidak  dapat  lepas  dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari  sudut  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma-norma  yang berlaku dalam masyarakat.
Menurut  Bonger  (Hari  Saherodji,  1980:9)  kriminologi sebagai  “ilmu  pengetahuan  yang  bertujuan  menyelidiki  gejala kejahatan seluas- luasnya”. Menurut Moeljatno, (1986:6) menyata - kan  bahwa  “kriminologi  merupakani lmu  pengetahuan  tentang
Universitas Dharmawangsa
kejahatan  dan  kelakuan  jelek  dan  tentang  orangnya  yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.
Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa  kriminologi  adalah  bidang  ilmu  yang  cukup  penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.  Munculnya  lembaga-lembaga  kriminologi  dibeberapa perguruan  tinggi  sangat  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan-sumbangan  dan  ide-ide  yang  dapat  dipergunakan untuk  mengembangkan  kriminologi  sebagai science  for  welfare  of society.

## 2.2. Pengertian Delik (Tindak Pidana)
Pertama-tama  dikemukakan  arti  delik  dalam  hukum pidana  positif,  delik  itu  sama  pengertiannya  dengan  peristiwa pidana  atau  tindak  pidana.  Menurut  rumusan  para  ahli  hukum dari terjemahan strafbaarfeit yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan  dengan  UU  atau  hukum,  perbuatan  mana  yang dilakukan  dengan  kesalahan  seseorang  yang  dapat  diper- tanggungjawabkan.
Istilah-istilah  yang  pernah  digunakan,  baik  dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum  sebagai  terjemahan  dari  istilah strafbaar  feit antara  lain tindak  pidana.  Dapat  dikatakan  istilah  resmi  dalam  perundang- undangan  Pidana  kita.  Hampir  seluruh  pertauran  perundang- undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  beberapa ketentuan  perundang-undangan  lainnya.  Ahli  hukum  yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro. Istilah lain untuk strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J. Van Schravendijk, A. Zainal Abidin Farid. Pembentuk UU juga pernah menggunakan
istilah  peristiwa  pidana,  yaitu  dalam  Undang-Undang  Dasar Sementara 1950. Selain istilah-istilah diatas, istilah lain yang sering digunakan adalah delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud  dengan strafbaar  feit .Istilah  ini  dapat  dijumpai  dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa  pidana.  Begitu  juga  A.  Zainal  Abdin  Farid,  pernah menggunakan  istilah  delik  serta  Moeljatno  juga  menggunakan istilah  ini,  walaupun  menurut  beliau  lebih  tepat  dengan  istilah pidana.  Begitu  juga  istilah  seperti  pelanggaran  pidana,  dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja, perbuatan yang boleh dihukum,  yang  digunakan  oleh  kami,  begitu  juga  Schravendijk. Perbuatan  yang  dapat  dihukum,  digunakan  oleh  pembentuk Undang-undang  dalam  UU  Nomor  12/Drt  Tahun  1951  Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak serta perbuatan pidana, digunakan oleh  Moelijatno  dalam  berbagai  tulisannya  (Adami  Chazawi, 2008:68).
Penganut aliran dualistis seperti Roeslan Saleh (Andi Zainal Abidin  Farid,  2007:230)  merumuskan strafbaar  feit atau  menurut istilah  beliau  perbuatan  pidana  sebagai  berikut:  Peraturan- peraturan melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Perbuatan- perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan-peraturan itulah yang dinamakan “perbuatan pidana”. Dalam peraturan-peraturan itu  ditentukan  pula  apakah  akibat  dari  dilanggarnya  larangan. Apakah  akibat  dari  dilakukannya  perbuatan  tersebut,  yaitu diancamnya  orang  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan pidana.
Merujuk  kepada  rumusan strafbaar  feit yang  telah dikemukakannya Roeslan Saleh kemudian berkesimpulan, bahwa yang  dilarang  adalah  perbuatannya,  dan  yang  diancam  dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kita  dapat  mengemukakan bahwa  delik  (tindak  pidana)  adalah  perbuatan  yang  diancam dengan hukuman kepada barangsiapa yang melakukannya.Mulai dari  hukuman  yang  serendah-rendahnya  sampai  kepada  yang setinggi-tingginya dengan pelanggaran yang dilakukan.

## 2.3. Tindak Pidana Kesusilaan
Kata  “kesusilaan”  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia yang  disusun  oleh  Departamen  Pendidikan  dan  Kebudayaan tahun 1989. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut : 1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan,tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.
Dengan  demikian  makna  dari  “kesusilaan”  adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri  manusia,  makna  dapatlah  disimpulkan  bahwa  pengertian delik  kesusilaan  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Tindak  pidana  kesusilaan  diatur  dalam  Buku  II KUHPidana.  Penulis  akan  membahas  beberapa  jenis  delik terhadap kesusilaan, dimana delik tersebut berkaitan erat dengan incest yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Perzinaan 2. Pemerkosaan 3. Pencabulan

## 2.4 . Incest
Belakangan  ini,  banyak  sekali  ditemukan  baik  di  media maupun kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual  yang  dilakukan  anggota  keluarga  sendiri  yang  lazim disebut incest . Incest atau  inses  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  adalah  hubungan  seksual  antara  orang-orang  yang
bersaudara  dekat  yang  dianggap  melanggar  adat,  hukum  dan agama.
Menurut  Sawitri  Supardi  Sadarjoen, incest adalah hubungan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  memiliki ikatan  keluarga  yang  kuat,  seperti  misalnya  ayah  dengan  anak perempuannya,  ibu  dengan  anak  laki-lakinya,  atau  antar sesama keluarga kandung.
Sedangkan  menurut  Kartini  Kartono(1989:255), incest adalah  hubungan  seks  diantara  pria  dan  wanita  di  dalam  atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.
Sofyan S. Willis (1994:27) mengemukakan pengertian incest sebagai berikut:  Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar  nikah,  sedangkan  mereka  adalah  kerabat  dekat  sekali. Selanjutnya  pendapat incest yang  dikemukakan  oleh  Supratik (1995:101)  mengatakan  bahwa:  taraf  koitus  antara  anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang  dimaksud  adalah  hubungan  seksual.Atau  antara  ayah dengan  anak  perempuannya,  yang  dilarang  oleh  adat  dan kebudayaan.
Dari  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Incest adalah  hubungan  seksual  yang  terjadi  di  antara  anggota kerabat  dekat,  biasanya  adalah  kerabat  inti  seperti  ayah,  atau paman. Incest dapat  terjadi  suka  sama  suka  yang  kemudian  bias terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Incest digambarkan sebagai kejadian  relasi  seksual;  diantara  individu  yang  berkaitan  darah, akan  tetapi  istilah  tersebut  akhirnya  dipergunakan  secara  lebih luas,  yaitu  untuk  menerangkan  hubungan  seksual  ayah  dengan anak,  antar  saudara. Incest merupakan  perbuatan  terlarang  bagi hampir setiap lingkungan budaya.
Freud (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) berkesimpulan bahwa  dasar  tabu incest adalah  apabila incest dibenarkan  maka akan  terjadi  persaingan,  perebutan  pasangan  dalam  lingkungan, antara  ayah-ibu-saudara-saudara.  Jelas  bahwa  persaingan  atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.
Kemudian  Freud  (Sawitri  Supardi  Sadarjoen,  2005:74) menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran  darah  antara  individu  yang  tidak  ada  kaitan darahnya.  Selain  itu,  tidak  ada  satu  generasi  pun  yang  akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan  yang  sama.  Kecuali  itu,  ketakutan  kastrasi  pada  fase phallic menghambat pelampiasan fantasi incest

## 2.5. Anak
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara  terutama  pada  pendekatan  usia  tidak  ada  keseragaman perumusan  tentang  anak.  Kaitannya  dengan  itu  maka  Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di amerika, batas umur anak delapan  sampai  delapan  belas  tahun.  Di  Australia  disebut  anak apabila berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris  batas  umur  anak  12  tahun  dan  maksimal  16  tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.
Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  4 tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut perauran  hukumlain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam  masyarakat yang bersangkutan.

## 3. Pembahasan
Usaha  penanggulangan  suatu  kejahatan,  apakah  itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan  hukum  Negara.,  tidaklah  mudah  seperti  yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin dmenghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih  ada  dipermukaan  bumi  ini,  kriminaitas  akan  hadir  pada segala  bentuk  tingkat  kehidupan  masyarakat.  Kejahatan  amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih  dan  dipengaruhi  oleh  kemajuan  teknologi  dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana incest , dimana semakin  meuasnya  informasi  melalui  media  elektronik  maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.
Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  dari  tayangan  yang berbau  pornografi  mendorong  seseorang  untuk  melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain  pencabulan,  perkosaan  dan  perzinahan.  Oleh  sebab  itu, diperlukan upaya menanggulanginya baik secara jalur hukum atau tindakan  represif  dan  secara  jalur  non  hukum  atau  tindakan preventif.
Universitas Dharmawangsa

## a. Tindakan Preventif
1). Individu
Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk  terus  mencoba  agar  tidak  menjadi  korban  kejahatannya khususnya incest ,  salah  satunya  adalah  tidak  memberikan kesempatan  atau  ruang  kepada  setiap  orang  atau  setiap  pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan jalan :
- Menghindari  pakaian  yang  dapat  menimbulkan  rangsangan seksual terhadap lawan jenis.
- Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa
2). Masyarakat
Kehidupan  masyarakat  adalah  suatu  komunitas  manusia yang  memiliki  watak  yang  berbeda-beda  satu  sama  lainnya, sehingga  kehidupan  masyarakat  merupakan  salah  satu  hal  yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  perlu  adanya  poa hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dibidang asusila terutama incest terhadap anak.
Pencegahan  terhadap  kejahatan  asusia  yang  merupaka suatu  usaha  bersama  yang  harus  dimulai  sedini  mungkin  pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya  tindak  pidana  kesusilaan  yaitu  menciptakan  suasana yang  tidak  menyimpang  dengan  tata  nilai  yang  dianut  oleh masyarakat.  Adapun  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah- ceramah  yang  dibawakan  oleh  tokoh  masyarakat  dilingkungan tempat tinggal.

## Universitas Dharmawangsa
3). Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga tidak  lepas  dari  hal  ini,  menginggat  pemerintah  merupakan perpanjangan  tangan  dari  Negara  maka  pemerintah  mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman  dan  tentram.  Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  asusila terutama incest , diantaranya :
- Mengadakan penyuluhan hukum. Upaya  penyuluhan  hukum  sangatlah  penting  dilakukan, mengingat  bahwa  pada  umumnya  pelaku  kejahatan, khususnya  tindak  pidana incest adalah  tingkat  kesadaran hukumnya  masih  relative  rendah,  sehingga  dengan  adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan  menyadari,  bahwa  tindak  pidana incest itu  merupakan perbuatan  melanggar  hukum  serta  merugikan  masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.
- Mengadakan penyuluhan keagamaan Agama  merupakan  petunjuk  bagi  umat  manusia  untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan  keagamaan  diharapkan  keimanan  seseorang terhadap  agama  kepercayaannya  semakin  kokoh,  serta dimanifestasikan  dalam  perilaku  sehari-hari  di  dalam masyarakat,  serta  untuk  melakukan  kejahatan  menyangkut tindak  pidana  asusila  terutama  tindak  pidana incest dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.
4). Kepolisian
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang  peranan  yang  sangat  penting  demi  terwujudnya
kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  diantaranya  adalah melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam  kehidupan  masyarakat,  selain  itu  kepolisian  juga  secara rutin  memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  masyarakat. Selain  itu  kepolisian  juga  secara  rutin  memberikan  penyuluhan hukum  terhadap  masyrakat.  Selain  itu  aparat  kepolisian  dalam melakukan  patroli  diharapkan  mampu  membangun  komunikasi yang  baik  dengan  masyarakat  sehingga  tercipta  hubungan  yang harmonis  anntara  polisi  dengan  masyarakat  yang  nantinya  akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduannnya.

## b. Upaya Represif
Selain  upaya  preventif  diatas,  juga  diperlukan  upaya represif  sebagai  bentuk  dari  upaya  penanggulangan  kejahatan asusila  termasuk incest. Penanggulangan  yang  dilakukan  secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan,  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.
Selain  tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  oleh kepolisian,  kepolisian  juga  dapat  melakukan  tindakan-tindakan represif.  Tindakan  represif  yang  dilakukan  harus  sesuai  dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian  tersebut.  Tindakan  tersebut  harus  mendapat  perintah dari  atasan  dikarenakan  jika  terjadi  kesalahan  prosuder  dan  lain sebagainya  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pelaku  ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap  pelaku,  melakukan  penangkapan,  penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan
adalah  meneruskan  penyidikan  dari  kepolisian  dan  melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri.
Sementara  di  pihak  hakim  adalah  pemberian  pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.
Sementara  bagi  pihak  Lembaga  Permasyarakatan memberikan  pembinaan  terhadap  narapidana  yang  berada  di Lembaga  Permasyarakatan  berupa  pembinaan  mental  agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  tindak pidana incest dengan  korban  anak  adalah  karena  rendahnya pendidkan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama dan peranan korban.
Upaya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana incest yang dapat  dilakukan  adalah:  melalui  tindakan  preventif  yang  harus dilakukan  oleh  setiap  elemen,  diantaranya  pencegahan  yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  Lembaga Permasyarakatan.

## 4.2. Saran
Untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana incest sangat diperlukan  peran  aparat  penegak  hukum  agar  jika  terjadi  suatu tindak  pidana incest hendaknya  masyarakat  harus  tanggap  dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib  serta  diperlukan  professionalism  dalam  menangani tindaka  pidana incest yang  terjadi  ditengah  masyarakat.  Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum posotif
dalam  masyarakat  dengan  cara  melakukan  penyuluhan  hukum, Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat  serta  ulama  memberikan  pemahaman  mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang ditimbulkan.

## Daftar Pustaka
Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books. Chazawi,  Adami,  2002. Pelajaran  Hukum  Pidana  I, Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.
Farid,  Andi  Zainal  Abidin,  2007. Hukum  Pidana  I, Jakarta:  Sinar Grafika. Hamid,  Suryana,  2004. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Jakarta: PPPKPH-UI. Kartini, Kartono, 1989. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual,
Jakarta:Mandar Maju. Moeljatno. 1986. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara.. Saherodji  H,  Hari.  1980. Pokok-pokok  Kriminologi, Jakarta  :  Aksara Baru. Supardi  Sadarjoen,  Sawitri,  2005. Bunga  Rampai  Kasus  Gangguan Psikoseksual, Bandung: Refika Aditama. Supratik, 1995. Mengenai Perilaku Abnormal, Jakarta: KANISUS Weda,  Made  Darma,  1996. Kriminologi, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Willis,  Sofyan,  1994. Problema  Remaja  dan  Pemecahannya. Jakarta: IKAPI.