## DISPARITAS DAN TANTANGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI ACEH DITINJAU DARI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015
Cut Asmaul Husna
Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar e-mail: cutasmaulhusna@gmail.com

## ABSTRACT
Global  competitiveness  index  at  the  World  Economic  Forum  2017-2018, Indonesia ranks 36th, up five ranks from the previous year 41st position out of 137 countries.  When  compared to  Malaysia,  Singapore  and  Thailand,  we  are  still below. In regulating all these aspects the Aceh Government has established the Aceh Qanun Number 11 of 2014 concerning the Implementation of Education and the Aceh Qanun Number 9 of 2015 Amendment to the Aceh Qanun Number 11 of 2014 concerning the administration of Education. However, there are still many things that happen in the reality of education in Aceh that causes the quality of education in Aceh is still low. The problem discussed in this journal is how does the Government of Aceh make efforts to improve the quality of education in Aceh? This research is a qualitative research with a descriptive approach. This research seeks to  understand  and  describe  the  efforts  made  by  the  Government  of  Aceh  to improve the quality of education in Aceh. The results of the study show that Aceh already has policies and a strong legal foundation in the delivery of education, it's just  that  synergy  between  parties  must  be  built  so  that  what  has  become guidelines,  foundations  and  rules  can  be  implemented  to  reduce  disparity  and make opportunities to face challenges so influence the advancement of education which  in  turn  can  contribute  to  the  level  of  welfare  of the  people  of  Aceh.  The various challenges that exist with Aceh's potential must be used as opportunities in developing good future education plans in improving the quality of education in Aceh and global competitiveness.
Keywords: Disparity, Challenges for Improvement, Aceh's Quality of Education

## 1. PENDAHULUAN
Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018, Indonesia menempati posisi ke-36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara. Jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan  Thailand,  kita  masih  di  bawah.  Tahun  ini  global  competitiveness  index Thailand di peringkat 32, Malaysia 23, dan Singapura ketiga.
Berikut gambaran grafik yang dirilis Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 dapat dilihat di gambar berikut;
Gambar 1.2. Grafik Global Competitiveness Index
Pilar-pilar yang mempengaruhi adalah institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan  pelatihan,  efisiensi  pasar  barang,  efisiensi  pasar  tenaga  kerja, perkembangan  pasar  uang,  kesiapan  teknologi,  ukuran  pasar,  kecanggihan bisnis serta inovasi.
Beberapa  penyebab  Indonesia  masih  kalah  ini  karena  lemahnya education and training (pendidikan dan Pelatihan), science (ilmu pengetahuan) and technology readiness (kesiapan teknologi), dan innovation (inovasi) and business sophistication (kecanggihan bisnis).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menjadi  sangat  prioritas  untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga menjadi daya ungkit terhadap daya supaya daya saing.
Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.
Dalam  Upaya  menjalankan  Undang-undang,  Pemerintahan  Aceh berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  dapat  menyelenggarakan  Pendidikan hingga sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan negara dan kebutuhan masyarakat  bahwa  semua  warga  negara  berhak  memperoleh  pendidikan secara  adil  dan  merata  dan  mendapatkan  kesemapatan  yang  sama sebagaimana tersebut dalam Undang- Undang Dasar 1945.
Penyelenggaraan  Pendididikan  memerlukan  payung  hukum  yang mengatur  tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mendukung  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Pemerintah  Aceh menggangap perlu ada suatu peraturan daerah yang memberikan jaminan bagi semua warganya untuk mendapatkan akses pendidikan secara adil dan merata
sesuai  dengan  tujuan  nasional  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa sebagaimana dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  urusan  wajib  Pemerintah. Urusan  wajib  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dimaksud  urusan  yang dilekatkan  pada  pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota. Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  diubah  kedua  kali    dengan  Undang  Undang  Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  didalamnya  mengatur pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan urusan wajib bagi Pemerintah daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  tersebut,  maka  pemerintah  daerah bertanggung  jawab terhadap  mutu,  prasarana  dan  sarana,  manajemen pendidikan  untuk  membangun  sekolah,  membayar  gaji  guru,  menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang  berasal  dari  APBD  dan  APBN.  Daerah  yang  memiliki  pendapatan  asli daerah  yang  tinggi,  akan  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk  membantu pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan. Sektor  pendidikan  di  Aceh  mengalami  kemajuan  yang  sangat  nyata, khususnya  perbaikan  akses  pendidikan  dasar  dan  peningkatan  kualitas pelayanannya.  Namun,  masih  terjadi  disparitas  yang  cukup  nyata  terhadap pelayanan pendidikan di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh khususnya dalam mutu pendidikan.
Bidang  pendidikan  merupakan  satu  keistimewaan  Aceh  sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh, Pasal 8 sebagai berikut;
(1)pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan pendidikan nasional;
(2)daerah  mengembangkan  dan  mengatur  berbagai  jenis,  jalur,  dan  jenjang pendidikan serta    menambah  materi  muatan  lokal  sesuai  dengan  syariat Islam;
(3)daerah mengembangkan dan mengatur lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
Anggaran pendidikan yang besar dan adanya keistimewaan Aceh bidang pendidikan merupakan ruang gerak yang sangat luas diberikan oleh pemerintah kepada Aceh untuk mewujudkan pendidikan bermartabat dan berkualitas. Seharusnya  pendidikan  Aceh  berada  pada  posisi  yang  istimewa  dan diperhitungkan  secara  Nasional.  Bahkan  kemudian  dapat  menjadi  wilayah percontohan  pendidikan  untuk  Indonesia.  Aceh  memiliki  kekhususan  dalam pendidikan  yang  harus  dimanfaatkan  meskipun  dalam  penerapannya  masih banyak tantangan.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintah Aceh (UUPA)  yang menempatkan perhatian tehadap Pendidikan.
Masyarakat Aceh dan kita semua harus bersyukur mempunyai peluang untuk dapat  mengembangkan  pendidikan  lebih  baik  terutama  pendidikan  dengan kurikulum islami sebagai keistimewaan Aceh. UUPA memberikan porsi alokasi anggaran  yang  besar  terhadap  pendidikan,  dengan  alokasi  yang  besar diharapkan menciptakan sumber daya manusia potensial.
UUPA  juga  menegaskan  tentang  Penyelenggaraan  pendidikan  yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam. Karena  itu  dalam  UUPA  diamanahkan  Anggaran  untuk  penyelenggaraan pendidikan  paling  sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  APBA/APBK    dan diperuntukkan  bagi  pendidikan  pada  tingkat  sekolah  yang  berpotensi  untuk mendukung peningkatan Mutu pendidikan di Aceh.
Pemerintah  Aceh  berkewajiban  untuk  mengatur  segala  aspek  yang menyangkut  tentang  penyelenggaraan  pendidikan,  mulai  dari  Perencanaan, Pengganggaran atau Pembiayaan, Pengelolaan, Mekanisme dan sistem Kerja, Sarana  dan  Infratruktur, Sumber  daya,  Kurikulum  dan  segala  kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewajibannya.
Dalam  mengatur  segala  aspek  tersebut  Pemerintahan  Aceh  telah membentukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah  Aceh  sudah  berupaya  untuk  semaksimal  mungkin  dalam pengelolaan  pendidikan  yang  nantinya  mengarah  pada  tingkat  pencapaian Tingginya  Indek  Pembangunan  Manusia  dan  meningkatkan  kesejahteraan Masyarakat, membebaskan Aceh dari  masih ada angka putus sekolah, akses pendidkan  belum  baik,  rendahnya  mutu  guru  dan  permasalahan  lain  yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Aceh.
Meskipun  secara  umum  bahwa  pendidikan  di  Aceh  sudah  mengalami peningkatan  dan  kemajuan,  namun  masih  banyak  hal  yang  terjadi  dalam realitas pendidikan di Aceh sebagai berikut;
1) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Aceh masih rendah yaitu 70,06.
2) Peran  pelaku  pembangunan  pendidikan  belum optimal  dalam memanfaatkan media digital dalam meningkatkan mutu pendidikan yang mampu berdaya saing secara global Contoh:  Kita  masih  menyusun  rencana  secara  manual,  melakukan pengawasan  pendidikan  secara  manual  di  tempat  lain  menyusun perencanaan  dan  pengawasan  sudah  melalui  digital  dan  minim menggunakan kertas, semua terkoneksi jaringan internet dan dalam waktu yang singkat dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan cepat.
3) Koordinasi  semua  pelaku  pendidikan  yang  belum  efektif,  padahal  kita hidup di era yang tidak perlu lagi ketemu bertatap muka, bisa melakukan koordinasi.
4) Pelaksanaan pendidikan wajar 12 Tahun belum optimal.
5) Kualitas  pembelajaran  yang  belum  maksimal,  belum memanfaatkan metode pembelajaran yang membangkitkan potensi dosen.
6) Peran masyarakat yang masih kurang.
7) Jenis  pendidikan  masyarakat  yang  belum  terindentifikasi  dengan  baik, padahal era digital sangat mudah untuk melakukan survey dan penelitian.
8) Masa  umur rata-rata  pendidikan  masyarakat  Aceh  masih  rendah  baru tingkat tingkat kelas III SMP yang berpengaruh pada rendahnya IPM Aceh, pada teknologi dapat mendorong meningkatkan angka partisipasi murni.
9) Pendidikan  Keluarga  belum  optimal  dalam  membangun  karakter yang menyebabkan memudarnya karakter
10) Belum menghasilkan lulusan kejuruan dengan kebutuhan peluang kerja. 11) Belum  maksimalnya  penggunaan  tehnologi  dalam  proses  pembelajaran dan sistem manajemen pendidikan.
12) Belum  maksimal  menghadapi  era  revolusi  industri  4.0 dalam  dunia pendidikan di Aceh. Secara  umum  tantangan  Pendidikan  di  Aceh  yang  disampaikan stakeholder Pendidikan saat pembahasan KU-PPAS Tahun 2019 antara lain; 1) Kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat.
2) Harus  cari  cara  yang  strategis  untuk  memperkuat para  pelaku  aktor pendidikan.
3) Tuntunan sinergitas manajemen guru dengan LPTK.
4) Permasalahan kurikulum yang selalu sentralistik dan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan serta mempengaruhi output pendidikan.
5) Penerapan Kurikulum Aceh/Kurikulum Islami dari PAUD sampai Sekolah Tingkat Menengah belum dilaksanakan secara komprehensif.
6) Penguatan  pendidikan  karakter,  masalahnya  karakter  keislaman  yang sudah mulai menurun.
7) Penguatan literasi belum merata di seluruh Aceh.
8) Dampak dari penggunaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  terhadap  pendidikan;  kewenangan,  Personalia, Aset, Keuangan.
9) Harus  cari  sebuah  pola  koordinasi  yang  efektif  terkait  kewenangan pendidikan.
10) Rentang jarak kewenangan sekolah menengah di tingkat Provinsi/ Aceh, maka harus ada cabang – cabang mengelola di Kabupaten.
11) Masih ada akses sarana dan prasarana termasuk teknologi komunikasi yang belum merata.
12) SDM  yang  memiliki  kemampuan  pemanfaatan  teknologi  masih  sangat rendah.
13) Nilai UKG masih rata-rata dibawah Nasional. Berdasarkan uraian  yang  telah  dikemukakan  di atas,  maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Aceh melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  memahami  dan  mendeskripsikan mengenai  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Di samping itu pendekatan ini juga berguna  untuk  merancang  strategi  yang  dapat  diterapkan sehingga  mutu pendidikan  di  Aceh  menjadi  baik  dan  memiliki  daya  saing  global.  Riset  ini mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber literatur yang terkait topik penelitian.  Selanjutnya  data  dari  literatur  yang  telah  dikumpulkan  akan dikonstruksi menjadi sebuah konsep dan pendekatan bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka harus ada solusi yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan, sehingga memiliki daya saing global.
1) Dalam peningkatan mutu pendidikan di Aceh harus ada yang usaha-usaha sistimatis dan pragmatis serta rencana aksi dalam membantu peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kepentingan serta satuan kerja perangkat Aceh dan Kabupaten/kota.
2) Semua pihak di Aceh harus sama persepsi dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Ada 4 hal penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu;
a. Kebijakan. kebijakan  hal  terpenting    yang  berlaku  secara  nasional  meliputi kurikulum, ujian nasional, dan kebijakan distribusi dan rekrutmen guru.
b. Manajemen  Pendidikan  dan  manajemen  sekolah.  Transparansi keuangan,  hubungan  para  pihak  baik  ditingkat  satuan  perangkat  kerja maupun satuan pendidikan. Pada satuan Pendidikan antara guru dengan kepala  sekolah,  orang  tua  dengan  guru,  maupun  dengan  siswa  dan seluruh yang ada di satuan pendidikan.
c. Infrastruktur. Ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan
d. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan global dan era digtal.
e. Peningkatan  kualitas  Tenaga  Pendidik  dan  Tenaga  kependidikan. Pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kompetensi dan
profesi  kerja  guru  dalam  kegiatan  seminar,  lokakarya serta  pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.
3) Semua pihak  tetap  bersatu padu  melakukan  koordinasi  yang  efektif dan mengambil  langkah-langkah  secara  bersama  untuk  dapat  meningkatkan serta  mengembangkan  mutu  Pendidikan  unggulan  di  Aceh  apalagi menghapi era milenial juga era revolusi industri 4.0 (era digital).
4) Mempertahankan  sistem  pendidikan  yang  berpedoman  pada  nila-nilai agama  Islam  (Alquran  dan  Sunnah)  untuk  membentuk  karakter  peserta didik yang baik.
5) Kurikulum seharusnya dapat membentuk pola pikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan  di Aceh.
6) Meningkatkan kompetensi siswa,  kreativitas dan kontektual sesuai dengan kondisi daerah dengan menggunakan teknologi yang memadai.
7) Diperlukan perubahan kebijakan dan program yang terkait dengan sumber daya Ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan pendidikan baik satuan kerja  perangkat  daerah  maupun  sekolah,  pembelajaran  dan  kesiswaan, serta pengembangan juga inovasi pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan era milenial atau era revolusi industri 4.0.
8) Dana alokasi dana pendidikan yang bersumber dari Otonomi Khusus juga diperuntukkan untuk peningakatan mutu Pendidikan.
4. KESIMPULAN
Aceh  sudah  memiliki  kebijakan  dan  landasan  hukum  yang  cukup  kuat dalam penyelengaraan pendidikan, hanya saja sinergisitas antar pihak harus dibangun agar apa yang sudah menjadi pedoman, landasan dan aturan dapat dilaksanakan  untuk  mengurangi  disparitas  dan  menjadikan  peluang  dalam menghadapi  tantangan  sehingga  mempengaruhi  majunya  pendidikan  yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada tingkat kesejahteraan rakyat Aceh. Berbagai  tantangan  diatas  dengan  potensi  yang  dimiliki  Aceh  harus dijadikan peluang dalam menyusun rencana masa depan pendidikan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh dan daya saing global.

## 5. REFERENSI Buku-buku
Buku Dokumen KUA- PPAS Pemerintah Aceh Tahun 2019

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagaimana diubah kedua kali  dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Terhadap  Undang  Undang  Nomor  23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan
Internet Global competitiveness index pada World Economic Forum 2017-2018 report, kominfo website https://setkab.go.id/banyak-inovasi-peringkat-daya-saing-global-indonesia- naik-5-tingkat/