Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Penerimaan  Kesaksian  Tanpa  Sumpah Dalam  Perkara  Cerai  Talak  (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)

## Faisal Yahya Wani Maulida Alsa
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: wanimaulidaalsa@yahoo.com
Abstrak: Sumpah  adalah  suatu  pernyataan  yang  khidmat  yang  diucapkan  pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan  percaya  bahwa  siapa  yang  memberi  keterangan  yang  tidak  benar  akan dihukum-Nya.  Jadi,  pada  hakikatnya  sumpah  merupakan  tindakan  yang  bersifat keagamaan  yang  digunakan  dalam  peradilan.  Suatu  sumpah  yang  diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya  di  persidangan,  terdapat  hakim  yang  menerima  kesaksian  para  saksi tanpa  disumpah  terlebih  dahulu  sebelum  memberikan  keterangan.  Hal  ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para  saksi  tanpa  disumpah,  sebagaimana  terdapat  dalam  putusan  hakim  tingkat banding  nomor  45/Pdt.G/2017/MS-Aceh,  tentang  Perkara  Cerai  Talak  di Mahkamah Syar‟iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar  pertimbangan  hakim  tentang  penerimaan  kesaksian  tanpa  sumpah  dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa

## 243 | Faisal Yahya dan Wani Maulida Alsa
sumpah  dalam  perkara  cerai  talak.  Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  normatif  yang  bersifat  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian,  pertimbangan  hakim  mengenai  penerimaan  kesaksian  tanpa  sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar‟iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang  dihadirkan  oleh  tergugat  telah  relevan  dan  menguatkan  dalil-dalil  gugatan tergugat,  sehingga  pertimbangan  hukum  oleh  majelis  hakim  tingkat  pertama diambil  alih  sepenuhnya  oleh  majelis  hakim  tingkat  banding.  Adapun  tinjauan hukum  Islam  terhadap  putusan  hakim  banding  nomor  45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak  bisa  diterima  karena  saksi  yang  diajukan  tergugat  sebagai  alat  bukti  tidak memenuhi  salah  satu  kewajiban  saksi  yaitu  disumpah  sebelum  memberikan kesaksian.  Namun,  dapat  diterima  hanya  sebagai  bahan  persangkaan  saja  bukan sebagai  alat  bukti  utuh  karena  kesaksian  tanpa  sumpah  masih  diragukan kebenarannya  karena  dikhawatirkan  adanya  kesaksian  palsu  yang  mengarah kepada sumpah palsu.
Kata Kunci : Kesaksian, Perkara, Cerai Talak
Abstract: The oath is a reverent statement spoken at the time the witness describes by remembering  the nature of  the Almighty God and believing  that who  gives the unrighteous information will be punished by him. Thus, the oath is a religious act used  in  the  judiciary.  An  oath  commanded  by  one  of  the  parties  to  his  opponent, having a force of proof that forces if the oath has been lifted. But in practice at the trial, there was a judge who received the testimony of the witnesses without being sworn  in  before  giving  the  caption.  This  is  strengthened  by  the  decision  of  the appellate judge who also received the testimony of the witnesses without oath, as in the  decision  of  the  appellate  Judge  number  45/Pdt.  G/2017/MS-ACEH,  on  the matter of divorce in the court of Shar'iyah Aceh year 2017. Therefore, the author wanted to know the basic judgment of the judges on the acceptance of the unsworn testimony in  the divorce  and how  the Islamic law review of  the testimony  without oath in the case of divorce. In this study, the research methods used are normative descriptive  which  is  qualitative.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  judges  ' consideration  of  the  acceptance  of  the  unsworn  testimony  was  because  the Assembly of the Supreme Court judges was felt that what had been considered by the  first-tier  judges  of  the  witness  evidence  presented  by  the  defendant  had  been relevant and strengthened the evidence of the defendant's lawsuit so that the legal consideration by the first-tier judges was taken over entirely The review of Islamic law  on  the  decision  of  Judge  No.  45/PDT.  G/2017/MS-ACEH  is  not  acceptable because  the  witnesses  who  are  asked  to  be  the  defendant  as  a  means  of  evidence does  not  meet  one  of  the  obligations  of  witnesses  is  sworn  before  bearing testimony. However, it can be accepted only as a matter of mere substance not as a tool  of  complete  evidence  because  the  unsworn  testimony  is  still  doubtful  of  its truthfulness. After all, it is feared a false witness that leads to a false oath.
Keywords : Testimony, article, divorce
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## PENDAHULUAN
umpah  pada  umumnya  adalah  suatu  pernyataan  yang  khidmat  yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat  Maha  Kuasa  Tuhan  dan  percaya  bahwa  siapa  yang  memberi keterangan  yang  tidak  benar  akan  dihukum-Nya.  Jadi,  pada  hakikatnya  sumpah merupakan  tindakan  yang  bersifat  keagamaan  yang  digunakan  dalam  peradilan. Suatu  sumpah  yang  diperintahkan  oleh  salah  satu  pihak  yang  berperkara  kepada pihak  lawannya,  mempunyai  suatu  kekuatan  pembuktian  yang  memaksa,  jika sumpah  itu  telah  diangkat.  Hakim  harus  menganggap  bahwa  hal  atau  peristiwa yang  disebutkan  dalam  perumusan  sumpah  itu  sungguh-sungguh  telah  terjadi, meskipun mungkin hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya.
Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah/janji  yang  diucapkan  saksi  sebelum  memberikan  keterangan  di  depan majelis hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya  itulah  yang  menjadi  bukti.  Sebaliknya  sumpah  yang  diucapkan  para pihak dalam perkara adalah menjadi  alat bukti. Di samping itu, sumpah atau janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dan dilihat oleh saksi sesuai  dengan  apa  yang  diterangkannya  di  depan  sidang  pengadilan.  Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah  itu.  Dengan  demikian  sumpah  pada  saksi  diwajibkan  untuk meneguhkan bahwa benar keterangan yang diberikannya sesuai dengan apa yang ia lihat,  dengar,  dan  alami  terhadap  suatu  peristiwa  sehingga  sumpah  pada  saksi diwajibkan sebelum memberikan keterangan.
Pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim  yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat  dengan  putusan  hakim  tingkat  banding  yang  juga  menerima  keterangan para  saksi  tanpa  disumpah.  Sebagaimana  terdapat  dalam  putusan  hakim  tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang perkara cerai talak di Mahkamah Syar‟iyah Aceh tahun 2017.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Kesaksian
Secara  etimologi  menurut  Kamus  Hukum,  saksi  adalah  orang  yang menyaksikan sendiri suatu kejadian tentang segala sesuatu  yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut  agar  pada  suatu  ketika  apabila  diperlukan,  dapat  memberikan  keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, serta orang yang memberikan  keterangan  di  muka  hakim  untuk  kepentingan  pendakwa  atau terdakwa.

## S

## 245 | Faisal Yahya, Wani Maulida Alsa
Menurut  istilah  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah  seseorang  yang  dapat memberikan  kepastian  kepada  hakim  di  persidangan  tentang  peristiwa  yang disengketakan  dengan  jalan  pemberitahuan  secara  lisan  dan  pribadi  oleh  orang yang  bukan  salah  satu  pihak  dalam  perkara,  yang  dipanggil  di  persidangan.  Jadi keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  harus  tentang  peristiwa  atau  kejadian  yang dialaminya  sendiri,  sedang  pendapat  atau  dugaan  yang  diperoleh  secara  berpikir tidaklah merupakan kesaksian.
Jadi saksi adalah orang menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau peristiwa, sedangkan  kesaksian  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi.  Kesaksian dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan syahādah. Menurut  kitab  fiqh  kata syahādah diambil dari kata musyahādah yang berarti penglihatan dengan mata kepala karena saksi  memberitahukan  apa  yang  disaksikannya  dengan  mata  kepalanya.  Menurut M.  Nur  Rasaid  kesaksian  adalah  kepastian  yang  diberikan  kepada  hakim  di persidangan  tentang  peristiwa  yang  disengketakan,  dengan  jalan  membuktikan secara  lisan  pribadi  oleh  orang  yang  bukan  salah  satu  pihak  dalam  perkara,  yang dipanggil di persidangan.

## Dasar Hukum Kesaksian
Hukum  memberikan  kesaksian  adalah fardhu‟ain bagi  orang  yang mengembannya  ketika  dia  dipanggil  untuk  memberikannya  dan  dikhawatirkan terjadinya  penelantaran  hak.  Hukumnya  bahkan  wajib  apabila  dikhawatirkan terjadinya  penelantaran  hak  meskipun  dia  tidak  dipanggil  untuk  memberikannya. Dasar  hukum  mengemukakan  kesaksian  telah  diatur  dalam  Al-Qur‟an,  HIR/RBg dan KUH Perdata.
Adapun dasar hukum tentang kesaksian terdapat dalam firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat: 282 yang berbunyi:
ََُٕكَٚ  ْىَن  ٌِْئَف  ْىُكِنبَج ِّس  ٍِي  ٍَِْٚذَِٛٓش  أُذِْٓشَتْسا َٔ
َّم ِضَت  ٌَْأ  ِءاَذَُّٓشنا  ٍَِي  ٌَ َْٕض ْشَت  ًٍَِّي  ٌِبَتَأ َشْيا َٔ  ٌمُج َشَف  ٍَِْٛهُج َس  ب ُُِٕجُتْكَت  ٌَْأ إًَُئْسَت َلا َٔ إُعُدبَي اَرِإ ُءآَذَُّٓشنا  َةْؤَٚ َلا َٔ ٖ َشْخُلأْا بًَُْاَذْحِإ  َشِّكَزُتَف بًَُْاَذْحِإ
ِِّهَجَأ َٗنِإ ا ًشِٛجَك  َْٔأ ا ًشِٛغَص ْىُكِنَر ََٔ ُشِٚذُت ًح َش ِضبَح ًح َسبَجِت  ٌَُٕكَت  ٌَْأ َّلاِإ إُثبَت ْشَت َّلاَأ ََْٗدَأ َٔ ِحَدبََّٓشهِن ُو َْٕلَأ َٔ ِالله َذُِع ُظَسْلَأ ْىُكَْٛهَع  َسَْٛهَف  ْىُكََُْٛث بَٓ
َِٓش َلا َٔ  ُُ ُتِتبَك  َّسآَضُٚ َلا َٔ  ْىُتْعَٚبَجَت اَرِإ أُذِْٓشَأ َٔ  بَُْٕجُتْكَت َّلاَأ  ٌحبَُُج
َالله إُمَّتا َٔ  ْىُكِث  ٌقُٕسُف ََُِّّئَف إُهَعْفَت ٌِإ َٔ  ُُُذٛ
.ُىِٛهَع ٍءَْٙش ِّمُكِث ُالله َٔ ُالله ُىُكًُِّهَعُٚ َٔ
Artinya: Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu). Jika tak ada  dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika seorang  lupa  maka  seorang  lagi  mengingatkannya.  Janganlah  saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu  jemu  menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  Dan  persaksikanlah  apabila kamu  berjual  beli;  dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit-
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  Dan  bertaqwalah  kepada  Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Ayat  ini  menerangkan  bahwa  tidak  diterima  kesaksian  perempuan  kecuali kalau  bersama  dengan  laki-laki.  Namun  dalam  beberapa  kesaksiannya  dapat diterima pada masalah yang biasanya hanya diketahui oleh perempuan saja, seperti mengenai haid. Artinya dalam hal-hal ini dapat diterima kesaksian perempuan saja. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki,
Selain  daripada  dasar  hukum  kesaksian  menurut  hukum  Islam  yang  telah diuraikan  di  atas,juga  terdapat  dasar  hukum  kesaksian  menurut  hukum  positif. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1895  yang  menyatakan  bahwa pembuktian  dengan  saksi-saksi  diperkenankan  dalam  segala  hal  dimana  itu  tidak dikecualikan  dalam  Undang-Undang.  Kemudian  berdasarkan  Pasal  171  ayat  (2) HIR (Herzien  Inlandsch  Reglement) jo  Pasal  308  ayat  (2)  RBg (Rechtsreglement voor  de  Buitengewesten) yang  menyatakan  bahwa  pendapat  atau  dugaan  khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

## Syarat-Syarat Saksi
Ketika  saksi  memberikan  keterangan  tentang  peristiwa  yang  ia  lihat,  ia dengar, dan ia alami sendiri, di depan persidangan, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat agar alat bukti saksi dapat memenuhi kekuatan pembuktian. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  syarat  adalah  ketentuan  atau  peraturan,  petunjuk yang  harus  diindahkan  dan  dilakukan.  Sedangkan  menurut  Kamus  Fiqh  syarat menurut  bahasa  ialah  pertanda,  indikasi,  atau  upaya  memastikan  sesuatu. Sementara  menurut  istilah,  syarat  adalah  sifat  yang  keberadaannya  sangat menentukan  keberadaan  hukum  syar‟i  dan  ketiadaannya  membawa  ketiadaan hukum.
Pada asasnya semua orang  yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) dapat  menjadi  saksi  dan  ia  wajib  memberi  kesaksian  jika diminta.  Undang-Undang  memang  tidak  mengatur  syarat-syarat  seseorang  untuk menjadi saksi. Akan tetapi, Undang-Undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1912 BW melarang hakim menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikiran untuk menjadi saksi.
Menurut  Pasal  171  HIR  dan  308  Rbg  yang  dikutip  oleh  R.  Soeparmono, tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi. Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Menurut Ali Alfandi, Pasal ini dapat memberi jaminan bahwa apa yang diterangkan itu sungguh benar.  Dalam  keterangan  kesaksian  mengenai  hal-hal  atau  peristiwa  dan  kejadian yang  dialami  sendiri,  dilihat  sendiri,  dan  didengar  sendiri,  maka  itu  merupakan kepastian yang diberikan di persidangan.

## 247 | Faisal Yahya, Wani Maulida Alsa
Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa salah satu syarat formil yang harus dimiliki oleh saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang adalah terlebih dahulu  mengangkat  sumpah  menurut  agama/  kepercayaannya.  Kemudiandapat diketahui juga bahwa baik hukum acara perdata maupun hukum  Islam sama-sama mengharuskan  saksi  untuk  disumpah  sebelum  memberikan  keterangannya  di persidangan.
Menanggapi  uraian  yang  telah  dijelaskan  tentang  syarat-syarat  saksi tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  dan  persamaan  antara syarat-syarat  saksi  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata  dan  hukum  Islam. Menurut hukum acara perdata, syarat-syarat kesaksian terdiri atas syarat formil dan syarat  materiil.  Sedangkan    menurut  hukum  Islam,  syarat-syarat  saksi  terdiri  atas syarat umum dan syarat khusus. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama- sama  saling  mengatur  tentang  kemampuan  seseorang  secara  lahir  dan  batin  untuk menjadi seorang saksi serta mengatur tentang apa-apa saja yang harus dilaksanakan ketika memberikan kesaksian.

## HASIL PENELITIAN

## Kewajiban Sumpah Pada Saksi Sebagai Alat Bukti
Salah  satu  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam  beracara  di  persidangan adalah alat bukti saksi, sesuai dengan HIR. Menurut pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri  atas  alat  bukti  tertulis  (surat),  alat  bukti  saksi,  alat  bukti  persangkaan,  alat bukti  pengakuan,  dan  alat  bukti  sumpah.  Berdasarkan  Pasal  tersebut,  dapat diketahui  bahwa saksi  merupakan salah satu  alat  bukti  yang sah untuk  dihadirkan di persidangan.
Keterangan  saksi  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  164  HIR  dan  Pasal  284  RBg  harus terbatas  pada  peristiwa-peristiwa  yang  dialami,  dilihat,  atau  didengar  sendiri,  dan harus  pula  disertai  alasan-alasan  sebagaimana  diketahuinya  peristiwa  yang diterangkan  oleh  saksi-saksi  tersebut.  Pendapat  dan  kesimpulan  yang  diperoleh dengan  jalan  menggunakan  buah  pikiran  bukanlah  kesaksian  sebagaimana  yang disebutkan dalam Pasal 171 HIR dan 308 RBg.
Kesaksian mengenai  suatu  peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang  bersangkutan  kepada  hakim  di  dalam  persidangan  secara  lisan  dan  oleh pribadi yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain  serta  tidak  boleh  kesaksian  itu  dibuat  secara  tertulis.  Jika  saksi  tidak  hadir dalam  persidangan,  padahal  sudah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan ketidakhadirannya  itu  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  ia  harus  dikenakan  sanksi berupa hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia  kepada  pihak  yang  berperkara  sebagai  akibat  tidak  hadirnya  itu.  Kecuali tidak  hadirnya  saksi  di  dalam  persidangan  itu  karena  suatu  sebab  yang  sah,
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
pengadilan  dapat  menghapus  hukuman  itu  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 RBg.
Menjadi  saksi  adalah  kewajiban  hukum  atas  setiap  orang.  Berdasarkan Pasal  224  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  barangsiapa  yang  dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak  memenuhi  suatu  kewajiban  yang  menurut  undang-undang  selaku  demikian harus  dipernuhinya,  diancam  dalam  perkara  pidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  bulan  dan  dalam  perkara  lain  dengan  pidana  penjara  paling  lama enam bulan.
Setiap  orang  yang  ditunjuk  sebagai  saksi  harus  memenuhi  kewajibannya sebagai seorang saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  saksi  sebelum  memberikan keterangan  di  persidangan  adalah  dengan  mengangkat  sumpah  sesuai  agama  atau keyakinannya. Sebagaimana  yang dikemukakan  oleh Mukti  Arto,  kewajiban saksi ada  tiga  yaitu  menghadiri  sidang  sesuai  dengan  panggilan,  mengangkat  sumpah sesuai  dengan  agamanya  dan  memberikan  keterangan  sesuai  dengan  apa  yang  ia lihat,  ia  dengar,  dan  ia  alami.  Terhadap  siapa  yang  dengan  sengaja  memberikan suatu  keterangan  palsu  di  atas  sumpah,  diancam  suatu  pidana  menurut  Pasal  242 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sebagai  seorang  yang  melakukan  tindak pidana  sumpah  palsu.  Sebagaimana  dengan  Mukti  Arto,  Sudikno  Mertakusumo juga  menjelaskan  ada  tiga  kewajiban  bagi  seorang  yang  dipanggil  sebagai  saksi, yaitu:
1. Kewajiban untuk menghadap. Apabila  pada  hari  yang  ditetapkan  saksi  yang  telah  dipanggil  tidak datang,  maka  ia  akan  dihukkum  membayar  biaya  yang  telah  dikeluarkan sia-sia  dan  ia  akan  dipanggil  sekali  lagi  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 140 HIR jo Pasal 166 RBg. Namun, apabila saksi bertempat tinggal di luar  wilayah  hukum  pengadilan  yang  memanggil,  maka  tidak  ada kewajibannya untuk hadir.
2. Kewajiban untuk bersumpah. Apabila  saksi  tidak  mengundurkan  diri  sebelum  memberikan keterangan  harus  disumpah  menurut  agamanya  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 147 HIR/ Pasal 175 RBg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata.  Bagi  saksi  yang  tidak  mau  disumpah,  sedangkan  sumpah tersebut  menjadi  dasar  bagi  kesaksiannya  bahwa  apa  yang  akan dikemukakan  itu  benar,  atau  tidak  mau  memberi  keterangan,  maka  saksi tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang memintanya.  Akan  tetapi,  apabila  agama  yang  dianut  saksi  melarang mengucapkan  sumpah,  maka  sebagai  gantinya  dapat  dengan  mengucapkan janji yang fungsinya persis sama dengan sumpah.
3. Kewajiban untuk memberi keterangan. Setelah  disumpah,  saksi  harus  memberikan  keterangan  sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Dalam hal ini hakim atas keyakinannya  bertanya  kepada  saksi  segala  macam  pertanyaan  sekiranya
hal  itu  akan  menuju  kepada  kebenaran.  Kewajiban  untuk  memberikan keterangan  yang  benar,  dengan  ancaman  jika  tidak  mau,  dapat  ditahan sementara  sampai  saksi  tersebut  bersedia  memberikan  keterangan  yang benar  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  148  HIR  dan  Pasal  176 RBg.  Jika  saksi-saksi  yang  dipanggil  memberikan  keterangan  tidak  benar setelah disumpah, maka dapat dituntut karena melaksanakan sumpah palsu. Salah satu kewajiban seorang saksi yang harus dipenuhi ketika memberikan keterangan  di  persidangan  yaitu  wajib  disumpah  terlebih  dahulu.  Sumpah  ialah suatu  pernyataan  yang  khidmat  yang  diberikan  atau  diucapkan  pada  waktu memberi  janji  atau  keterangan  dengan  mengingat  sifat  Maha  Kuasa  Tuhan  dan percaya  bahwa  siapa  yang  memberi  keterangan  atau  janji  yang  tidak  benar  akan dihukum oleh-Nya. Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi, sumpah adalah ikrar/ janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak ia akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau dipercaya sebagai Tuhan.
Sudikno  Mertakusumo  menjelaskan  rumusan  sumpah  atau  janji  yang diucapkan oleh para saksi sebagaimana yang dikutip oleh Fauzie Yusuf Hasibuan, yaitu:
1. Bagi saksi yang beragama Islam.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya  akan  menerangkan  yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
2. Bagi Saksi Non Muslim.
“Saya  bersumpah  bahwa  saya  akan  menerangkan  yang  benar  dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”.
3. Bagi Saksi Ahli.
“Saya  bersumpah  bahwa  saya  akan  memberikan  pendapat  tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.
4. Bagi yang agamanya melarang sumpah.
“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”.
Menanggapi  kewajiban  sumpah  pada  saksi  sebelum  memberikan keterangan di persidangan, terdapat pula saksi yang memberikan keterangannya di luar  sumpah,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Mukti  Arto.  Menurutnya, kesaksian  di  luar  sumpah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  145  ayat  (4)  HIR adalah  kesaksian  anak-anak  di  bawah  umur  15  tahun,  saksi  yang  masih  ada hubungan  keluarga  atau  hubungan  perkawinan,  atau  hubungan  kerja  dengan menerima  upah  dan  orang  gila  yang  kadang-kadang  ingatannya  terang  dapat didengar  keterangannya  di  luar  sumpah.  Tetapi  keterangan  mereka  semata-mata hanya  dipandang  sebagai  penjelasan  sehingga  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hukum untuk memutus perkara.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  sumpah  pada  saksi  merupakan salah  satu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  saksi  sebelum  memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan agama atau keyakinannya. Sumpah hanya merupakan  perjanjian/pernyataan  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak,  sedangkan kebenarannya tidak terjamin. Namun, terdapat beberapa kategori saksi  yang dapat
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
didengar  kesaksiannya  atau  keterangannya  tanpa  sumpah  tetapi  tidak  dapat dijadikan  dasar  oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  namun  hanya  digunakan sebagai petunjuk dalam menilai suatu kebenaran dengan adanya alat bukti lain.
Sumpah  yang  diucapkan  oleh  saksi  sebelum  memberikan  keterangan  di persidangan  dalam  hukum  acara  perdata  disebut  dengan  sumpah promissoir. Sumpah promissoir mempunyai  fungsi  formil,  yaitu  sebagai  syarat  sah dilakukannya  suatu  tindakan  yang  menurut  hukum  harus  dilakukan  di  atas sumpahnya itu.Sumpah promissoir dilakukan oleh saksi atau ahli (juga juru bahasa dan hakim) dengan ciri-ciri, sebagai berikut:
1. Sumpah  diucapkan  sebelum  mereka  memberikan  keterangan/melakukan sesuatu.
2. Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan.
3. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.
4. Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sumpah yang diucapkan oleh  saksi  sebelum  memberikan  keterangan  di  persidangan  merupakan  sumpah promissoir yang merupakan sumpah atau janji sebelum melakukan suatu  tindakan atau memberikan suatu keterangan. Sumpah ini bukan merupakan alat bukti namun hanya  digunakan  sebagai  salah  satu  syarat  formil  saksi  sebelum  memberikan keterangan di persidangan.

## Pendapat Ulama tentang Kesaksian dalam Perkara Cerai Talak
Menurut  ketentuan  hukum  Islam,  talak  adalah  termasuk  salah  satu  hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di  tangan  orang  lain,  baik  orang  lain  itu  istri,  saksi  ataupun  pengadilan.  Hal  ini karena laki-laki  yang membayar mahar dan  yang memberikan nafkah kepada istri dan  biasanya  laki-laki  lebih  memperhatikan  konsekuensi  berbagai  perkara,  dan lebih  jauh  dari  kesembronoan  dalam  tindakan  yang  bisa  memberikan  keburukan yang besar baginya.
Dalam Surat al-Aḥzāb ayat: 49 Allah berfirman:
َنبًََف  ٍَُُّّْٕسًََت  ٌَْأ  ِمْجَل  ٍِي  ًٍَُُُّْٕتْمَّهَط  َّىُث  ِتبَُِيْؤًُْنا  ُىُتْحَكََ  اَرِإ  إَُُياَء  ٍَِٚزَّنا  بََُّٓٚأبَٚ بَََُّٓٔذَتْعَت  ٍحَّذِع  ٍِْي  ٍََِّْٓٛهَع  ْىُك
ًلٛ ًَِج بًحا َشَس ٍَُُّْٕح ِّشَس َٔ ٍَُُّْٕعِّتًََف
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya  maka  sekali-kali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu  menjadi  istrinya  yang  berada  dalam  kekuasaannya,  berkewajiban memeliharanya, sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak  melepaskannya,  sehingga  aktivitas  menikahi  bermula  dari  pihak  suami, demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami.
Dalam  hal  kesaksian,  mayoritas  para  fuqaha  berpendapat,  bahwa menyaksikan  talak  merupakan  hal  yang  disunahkan (mandūb  ilaih) .  Sementara, mengenai  jatuhnya  talak,  hal  itu  tidak  tergantung  pada  kesaksian.  Sebab  menurut mereka,  kesaksian  bukanlah  syarat  jatuhnya  talak.  Tidak  ada  ketentuan  dari Rasulullah  dan  para  sahabat,  bahwa  kesaksian  merupakan  syarat  sah  agar  talak dinyatakan sah meskipun di hadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.
Ibnu  Qayyim  berkata  bahwa  talak  itu  menjadi  hak  bagi  orang  yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan  persaksian  untuk  mempergunakan  haknya.  Tidak  ada  riwayat  dari Rasulullah  SAW  dan  para  sahabatnya  sesuatu  yang  menjadi  dalil  dan  alasan disyariatkannya persaksian talak. Dalam hal ini Fuqaha Syi‟ah Imamiyah berbeda pendapat  dengan  Fuqaha  Jumhur,  yaitu  mereka  (Syi‟ah  Imamiyah)  berpendapat bahwa  persaksian  dalam  talak  adalah  syarat  sahnya  talak.  Alasan  mereka  yaitu merujuk pada firman Allah SWT Surat al-Ṭalaq ayat: 2 :
ٍلْذَع  ْ٘ ََٔر أُذِْٓشَأ َٔ  ٍفٔ ُشْعًَِث  ٍَُُّْٕل ِسبَف َْٔأ  ٍفٔ ُشْعًَِث  ٍَُُّْٕكِسْيَؤَف  ٍََُّٓهَجَأ  ٍَْغَهَث َارِئَف ْىُكِنَر ِلله َحَدبََّٓشنا إًُِٛلَأ َٔ ْىُكُِّي
.بًج َشْخَي َُّّن مَعْجَٚ َالله ِكَّتَٚ ٍَي َٔ  ِش ِخٰٔالاْبِي َْْٕٛنا َٔ ِللهبِث ٍُِيْؤُٚ ٌَبَك ٍَي ِِّث ُظَعُٕٚ Artinya: Apabila  mereka  telah  mendekati  akhir  iddahnya,  maka  rujukilah mereka  dengan  baik  atau  lepaskanlah  mereka  dengan  baik  dan persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  yang  adil  di  antara  kamu  dan hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Demikianlah  diberi pelajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhirat. Barangsiapa  yang  bertaqwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan  mengadakan baginya jalan ke luar.
Thabrani  mengatakan  bahwa  maksud  dari  ayat  di  atas  adalah  perintah menghadirkan saksi atas talak. Para Imam Ahlul Bait berpendapat bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah talak. Di antara para ulama  yang  berpendapat  wajibnya  persaksian  dalam  talak  dan  menjadi  syarat sahnya  talak  adalah  Ali  bin  Abi  Thalib  RA  dan  Imran  bin  Husein.  Sementara tabi‟in yang berpendapat demikian adalah Imam Muhammad Al Baqir, Ja‟far Ash Shadiq, „Athá, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin.
Menurut  para  fuqaha mutaqaddimin dan muta‟akhirin, talak  sah  tanpa dipersaksikan  di  hadapan  orang  lain.  Sebab,  talak  termasuk  hak  suami  dan  tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun  para  sahabatnya  yang  menunjukkan  adanya  keperluan  saksi  dalam menjatuhkan  talak.  Pendapat  tersebut  menegaskan  tiga  hal  mendasar,  yaitu:  talak merupakan  hak  suami,  talak  tidak  membutuhkan  saksi  dan  tidak  ada  dalil  yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.
Para  imam  mazhab  sepakat  bahwa  hakim  tidak  boleh  mengajarkan kesaksian  kepada  saksi,  tetapi  wajib  mendengarkan  apa  saja  yang  dituturkannya. Namun,  mereka  berselisih  pendapat  tentang  saksi  satu  orang  laki-laki  dan  dua orang perempuan dalam hal pernikahan. Imam Hanafi berbendapat, kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dapat diterima jika dalam hal talak, yang mana  salah  satu  penyebab  jatuhnya  talak  tersebut  karena  pertengkaran.  Imam Syafi‟i dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
orang  perempuan  tidak  ditetapkan.  Sedangkan  Imam  Hanbali  berpendapat  bahwa kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat ditetapkan.
Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa  dalam  perkara  perceraian  terutama  dalam  kasus  cerai  talak,  para  ulama berbeda  pendapat  tentang  hal  kesaksian.  Akan  tetapi,  mayoritas  para  ulama berpendapat  bahwa  menyaksikan  talak  merupakan  hal  yang  disunahkan (mandūb ilaih) . Sementara, mengenai jatuhnya talak, hal itu tidak tergantung pada kesaksian, sebab  menurut  mereka,  kesaksian  bukanlah  syarat  jatuhnya  talak.  Tidak  ada ketentuan  dari  Rasulullah  dan  para  sahabat,  bahwa  kesaksian  merupakan  syarat agar  talak  dinyatakan  sah  meskipun  di  hadapan  mereka  banyak  terjadi  peristiwa talak.
Keadilan  para  saksi  pada  masa  sekarang  telah  menjadi  sesuatu  yang  tidak diketahui  (samar).  Dalam  majalah al-Aḥkām  al-„Adliyyah disebutkan  bahwa apabila  orang  yang  menajdi  objek  kesaksian  itu  mendesak  hakim  sebelum memberikan  keputusan  agar  menyumpah  para  saksi  bahwa  mereka  tidak  berdusta dalam  kesaksian  mereka  dan  apabila  ada  keharusan  untuk  menguatkan  kesaksian dengan sumpah, hakim boleh menyumpah para saksi bahwa mereka tidak berdusta dalam  kesaksian  mereka  dan  apabila  ada  keharusan  untuk  menguatkan  kesaksian dengan  sumpah,  hakim  boleh  menyumpah  para  saksi  dan  berkata  kepada  mereka, “Apabila  kalian  bersumpah,  aku  akan  menerima  kesaksian  kalian.  Apabila  tidak bersumpah,  kesaksian  kalian  tidak  diterima.  Ini  adalah  pendapat  yang  dianut  oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Basyir. Ibnu Nujaim al-Hanafi juga memilih pendapat ini.
Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa  sumpah  pada  perkara  cerai  talak  memiliki  berbagai  pendapat  ulama. Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa  penjatuhan  talak  tidaklah  memerlukan kesaksian sehingga saksi tidaklah diperlukan. Karena talak tidak memerlukan saksi, maka  mengangkat  sumpah  terhadap  saksi  sebelum  memberikan  kesaksiannya tidaklah  diperlukan.  Sedangkan  sebagian  ulama  yang  lain  menyatakan  bahwa penjatuhan  talak  memerlukan  kesaksian  sehingga  dalam  hal  ini  untuk  meyakini kebenaran  atas  kesaksiannya  hendaklah  ia  disumpah  sebelum  memberikan kesaksian.
Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor
0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.
Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah  Syar‟iyah  disebutkan  Mahkamah  Syar‟iyah  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  pada  tingkat  pertama dalam bidang akhwal al-syakhshiyah , muāmalah , dan jināyah .
Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  yaitu  pada  tingkat  pertama  telah memeriksa  dan  mengadili  perkara  dalam  persidangan  majelis,  yang  mana  perkara tersebut  terdapat  dalam  putusan  hakim  nomor  0259/Pdt.G/2016/MS-Bna.  Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya,
sehingga  suami  bertindak  sebagai  penggugat  dan  istri  bertindak  sebagai  tergugat. Perkara  cerai  talak  ini  telah  didaftarkan  pada  tanggal  03  Februari  2016  di Kepaniteraan  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  dengan  nomor  register  perkara 0259/Pdt.G/2017/MS-Bna.
Berdasarkan  hasil  pengajuan  alat  bukti  yang  dihadirkan  oleh  para  pihak, Majelis  Hakim  merumuskan  dasar  pertimbangan  hukumnya  bahwa  berdasarkan jawab  menjawab  antara  penggugat  dan  tergugat  dihubungkan  dengan  keterangan saksi-saksi  dari  kedua  belah  pihak,  terbukti  benar  dalam  rumah  tangga,  antara penggugat  dan  tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus yang  menurut  pengakuan  tergugat  sejak  tahun  2013  yang  berakibat  antara penggugat  dan  tergugat  pisah  ranjang  yang  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
Dari uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan alat bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh tergugat,  dalam  putusan  tersebut  memuat  bahwa  dua  orang  saksi  yang  dihadirkan oleh  penggugat  ketika  memberikan  keterangan  itu  masing-masing  di  bawah sumpah.  Sedangkan  dua  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh  tergugat,  bahwa  salah satu  saksinya  tersebut  tidak  disumpah  sebelum  memberikan  keterangan  di persidangan.
Kemudian  hasil  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  Mahkamah  Syar‟iyah Banda  Aceh  juga  tidak  menyatakan  mengenai  alat  bukti  saksi  yang  dihadirkan salah  satu  pihak  yaitu  termohon  yang  tidak  disumpah  sebelum  memberikan keterangan di persidangan.
Gambaran Umum Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor
45/Pdt.G/2017/MS.Aceh
Berdasarkan hasil putusan hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh, Majelis Hakim  merumuskan  dasar  pertimbangan  hukumnya  bahwa  dari  jawab  menjawab antara  penggugat  dan  tergugat  dihubungkan  dengan  keterangan  saksi-saksi  dari kedua  belah  pihak,  terbukti  benar  dalam  rumah  tangga,  antara  penggugat  dan tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  yang  menurut pengakuan tergugat sejak tahun 2013 yang berakibat antara penggugat dan tergugat pisah  ranjang  yang  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  antara  penggugat  dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
Menanggapi hasil Putusan Hakim Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh tingkat pertama  Nomor0259/Pdt.G/2016/MS-Bna,  tergugat  merasa  belum  sepenuhnya terima dengan hasil putusan tersebut. sehingga tergugat mengajukan upaya banding ke Mahkamah Syar‟iyah Aceh dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2017/MS- Aceh,  sehingga  tergugat  awal  bertindak  sebagai  pembanding  dan  penggugat  awal bertindak  sebagai  terbanding.  Upaya  hukum  banding  merupakan  upaya  hukum biasa yang proses pemeriksaan perkara dimulai dari awal hingga putusan.
Berdasarkan  dari  uraian  tersebut,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa terkait  dengan  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  tergugat/pembanding  yaitu  dua
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
orang  saksi  yang  salah  satu  orang  saksinya  tidak  disumpah,  yang  mana  dalam pertimbangan  hukumnya  juga  tidak  menyatakan  mengenai  alat  bukti  saksi  yang dihadirkan  salah  satu  pihak  yaitu  tergugat  yang  tidak  disumpah  sebelum memberikan  keterangan  di  persidangan.  Maka  dalam  hal  ini,  dalam  pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Mahkamah Syar‟iyah Aceh Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa apa  yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding dengan sedikit perubahan, yang  mana  perubahan  tersebut  terkait  dengan  penetapan mut‟ah yang  harus dipenuhi oleh penggugat/terbanding kepada tergugat/pembanding.
Analisis Penulis  terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tidak Memerintahkan Saksi untuk disumpah pada Kasus Cerai Talak pada Putusan Hakim Nomor
45/Pdt.G/2017/MS-Aceh
Majelis  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  di  persidangan  dituntut untuk memberikan suatu keadilan. Untuk itu, hakim haruslah melakukan penilaian terhadap  peristiwa  dan  fakta-fakta  yang  ada  apakah  benar-benar  telah  terjadi  atau hanya  rekayasa.  Hal  ini  hanya  bisa  dilihat  berdasarkan  pembuktian  dengan mengklasifikasikan  antara  yang  penting  dan  tidak  penting  serta  menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan majelis hakim pada tingkat banding dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara.
Adapun  cara  memeriksa  berkas  perkara  banding  yang  berkaitan  dengan formil  memori  banding,  hakim  harus  melihat  tanggal  perkara  putus,  pada  saat putusan  diucapkan  apakah  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  hadir  atau  tidak, tanggal akta permohonan banding, apakah upaya banding diajukan dalam tenggang waktu  banding dan apakah vorscot (uang muka) biaya perkara telah disetor, siapa yang mengajukan banding, apakah pihak principal (kuasa hukumnya). Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, alat  bukti  persangkaan,  alat  bukti  pengakuan,  dan  alat  bukti  sumpah  (Pasal  164 HIR/  Pasal  284  RBg  jo.  Pasal  1866  KUH  Perdata).  Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  di persidangan. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan menerangkan apa  yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami  sendiri tentang suatu peristiwa.
Sebelum  mengemukakan  keterangannya,  saksi  harus  memenuhi  syarat formil  dan  syarat  materiil  kesaksian.  Syarat  formil  dan  syarat  materiil  kesaksian bersifat  kumulatif sehingga seluruh persyaratannya harus terpenuhi  bukan  bersifat alternatif  sehingga  tidak  dapat  dipilih  mana  syarat  yang  diutamakan.  Salah  satu syarat formil kesaksian adalah kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu sebelum mengemukakan  keterangannya  (147  HIR).  Oleh  karenanya,  setiap  saksi  yang dihadirkan  di  persidangan  harus  disumpah  terlebih  dahulu  sebelum  memberikan keterangannya.

## 255 | Faisal Yahya, Wani Maulida Alsa
Berdasarkan  hasil  wawancara,  hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh menyatakan bahwa setiap saksi yang dihadirkan di persidangan haruslah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya karena hal ini merupakan kewajiban saksi dan merupakan  syarat  formil  yang  bersifat  kumulatif  sesuai  yang  disebutkan  dalam Pasal  147  HIR  jo  Pasal  175  RBg.  Namun,  seorang  saksi  boleh  tidak  disumpah sebelum  memberikan  keterangan  di  muka  sidang  pengadilan  jika  alat  bukti  saksi lain  yang  dihadirkan  oleh  penggugat  maupun  tergugat  telah  memenuhi  syarat formil  dan  syarat  materiil,  akan  tetapi  kesaksian  saksi  tersebut  hanya  bernilai sebagai  keterangan semata dan tidak bersifat  mengikat. Selain dari pada  itu, saksi yang  tidak  disumpah  adalah  saksi  keluarga,  sehingga  majelis  hakim  Mahkamah Syar‟iyah  Aceh  meyakini  bahwa  kesaksian  anggota  keluarga  dalam  perkara  cerai talak lebih diyakini kebenarannya karena ia yang lebih tahu masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat sehingga tidak disumpah.
Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Mahkamah Syar‟iyah Aceh merasa bahwa  alat  bukti  lain  baik  alat  bukti  surat  maupun  alat  bukti  saksi  lain  yang dihadirkan  oleh  tergugat  telah  memenuhi  syarat  sehingga  tidaklah  perlu  untuk mengangkat  sumpah  sebelum  memberikan  kesaksiannya.  Selain  dari  pada  itu, majelis  hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  merasa  bahwa  apa  yang  telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi  yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat.
Kemudian  dalam  pertimbangan  hukum  oleh  majelis  hakim  pada  putusan tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tergugat pada pada pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada tingkat pertama Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS-Bna mengajukan permohonan banding ke Mahkamah  Syar‟iyah Aceh tingkat  banding, karena  tergugat  merasa  keberatan  terhadap  putusan  0259/Pdt.G/2016/MS-Bna Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh tingkat pertama. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding  dengan  alasan  bahwa  majelis  hakim  tingkat  pertama  yang  lebih mengetahui  tentang  pemeriksaan  perkara  secara    langsung.  Sehingga  berdasarkan pertimbangan  inilah  majelis  hakim  tingkat  banding  akhirnya  menerima  kesaksian tanpa sumpah pada perkara cerai talak  yang dimuat dalam Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
Analisis  Penulis  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Kesaksian  tanpa
Disumpah pada Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor
45/Pdt.G/2017/MS.Aceh
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  selain  sistem  hukum  positif  dan  sistem  hukum  adat.  Sehingga  hukum Islam  juga  menjadi  tolak  ukur  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di  Indonesia. Salah  satunya  adalah  dalam  menyelesaikan  perkara  perceraian  khususnya  perkara cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan yang  memiliki  kompetensi  absolut  oleh  suami  terhadap  istrinya.  Kompetensi
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
absolut  adalah  kewenangan  pengadilan  dalam  menyelesaikan  perkara  yang  tidak dimiliki oleh pengadilan lain.
Perkara  cerai  talak  merupakan  kompetensi  Peradilan  Agama.  Peradilan Agama di Provinsi Aceh disebut dengan Mahkamah Syar‟iyah, sedangkan di luar Aceh  disebut  dengan  Pengadilan  Agama.  Proses  penyelesaian  cerai  talak  di Peradilan  Agama  tidak  lepas  dari  tahap  pembuktian  dengan  menghadirkan  alat bukti  guna  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya.  Salah  satu  alat  bukti  yang  dapat digunakan  dalam  perkara  cerai  talak  adalah  alat  bukti  saksi  yang  telah  memenuhi syarat formil dan materil.
Dalam  hukum  Islam  terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat  tentang kesaksian  tanpa  sumpah  pada  perkara  cerai  talak.  Bagi  sebagian    pendapat  ulama menyatakan bahwa talak tidaklah perlu kesaksian karena pada dasarnya talak tidak memerlukan saksi  untuk  membenarkan jatuhnya  talak.  Ibnu  Qayyim  sebagaimana dikutip  oleh  Abdul  Rahman  Ghozali  berkata  bahwa  talak  itu  menjadi  hak  bagi orang  yang menikahi, karena itulah  yang berhak menahan istri,  yakni merujuknya adalah  orang  yang  menikahinya  yaitu  suami.  Suami  tidak  memerlukan  persaksian untuk  mempergunakan  haknya.  Tidak  ada  riwayat  dari  Rasulullah  SAW  dan  para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.
Sama  halnya  dengan  hukum  acara  perdata,  hukum  Islam  juga mengharuskan  saksi  untuk  mengangkat  sumpah  sebelum  mengemukakan kesaksiannya  hal  ini  untuk  menghindari  kekhawatiran  akan  adanya  kesaksiaan palsu yang dikemukakan oleh saksi di persidangan. Kesaksian tanpa sumpah dalam hukum  Islam  hanya  dijadikan  sebagai  persangkaan  saja  bukan  sebagai  alat  bukti karena ia tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kesaksian tanpa  sumpah  pada  perkara  cerai  talak  jika  ditinjau  berdasarkan  hukum  Islam adalah sebagai berikut:
1. Tidak  diterima  sebagai  alat  bukti  karena  tidak  memenuhi  salah  satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Dapat  diterima  hanya  sebagai  bahan  persangkaan  saja  bukan  sebagai  alat bukti  utuh  karena  kesaksian  tanpa  sumpah  masih  diragukan  kebenarannya karena  dikhawatirkan  adanya  kesaksian  palsu  yang  mengarah  kepada sumpah palsu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  penulis  mengambil  beberapa kesimpulan dari penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Adapun  dasar  pertimbangan  hakim  menerima  kesaksian  tanpa  disumpah pada  kasus  perkara  cerai  talak  pada  putusan  nomor  45/Pdt.G/2017/MS- Aceh,  majelis  hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  merasa  bahwa  alat  bukti lain baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi lain yang dihadirkan oleh tergugat  telah memenuhi syarat  sehingga tidaklah perlu untuk  mengangkat
sumpah  sebelum  memberikan  kesaksiannya.  Selain  dari  pada  itu,  majelis hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  merasa  bahwa  apa  yang  telah dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  tingkat  pertama  tentang  alat  bukti saksi  yang  dihadirkan  oleh  tergugat  telah  relevan  dan  menguatkan  dalil- dalil  gugatan  tergugat.  Sehingga  pertimbangan  hukum  majelis  hakim tingkat  pertama  diambil  alih  sepenuhnya  oleh  majelis  hakim  tingkat banding  dengan  alasan  bahwa  majelis  hakim  tingkat  pertama  yang  lebih mengetahui  tentang  pemeriksaan  perkara  secara    langsung,  sehingga berdasarkan  pertimbangan  inilah  majelis  hakim  tingkat  banding  akhirnya menerima  kesaksian  tanpa  sumpah  pada  perkara  cerai  talak  yang  dimuat dalam  Putusan  Hakim  Nomor  45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.  Dalam  hal  ini, mengenai  alat  bukti  saksi  yang  tidak  disumpah  ialah  alat  bukti  saksi  yang dihadirkan oleh tergugat dan hakim menerima permohonan penggugat. Jadi, tergugat  tersebut  dikalahkan,  dikarenakan  alat  bukti  saksi  yang  tidak disumpah  itu  adalah  alat  bukti  saksi  yang  dihadirkan  oleh  tergugat.  Oleh sebab  itu,  apabila  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  tergugat  baik  dua orang  saksi  dengan  sumpah,  tanpa  sumpah,  atau  tanpa  saksi,  maka  hal tersebut  tidak  ada  pengaruhnya  sama  sekali,  karena  yang  mengajukan permohonan adalah penggugat.
2. Adapun  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  kesaksian  tanpa  sumpah  di Mahkamah  Syar‟iyah  Aceh  pada  putusan  nomor  45/Pdt.G/2017/MS-Aceh adalah sebagai berikut:
1. Tidak  diterima  sebagai  alat  bukti  karena  tidak  memenuhi  salah  satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Dapat  diterima  hanya  sebagai  bahan  persangkaan  saja  bukan  sebagai alat  bukti  utuh  karena  kesaksian  tanpa  sumpah  masih  diragukan kebenarannya  karena  dikhawatirkan  adanya  kesaksian  palsu  yang mengarah kepada sumpah palsu.

## SARAN
Terkait  dengan  permasalahan  mengenai  penerimaan  kesaksian  tanpa sumpah, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Secara akademis, diharapkan bagi para pembaca untuk lebih mengkaji dan menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti di persidangan guna menambah wawasan yang berkaitan dengan alat bukti saksi di persidangan.
2. Diharapkan  bagi  para  hakim  untuk  lebih  teliti  dalam  proses  pemeriksaan perkara  khususnya  pada  tahap  pembuktian  tentang  alat  bukti  saksi  di persidangan khususnya dalam perkara cerai talak.

## Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Banda  Aceh:  Yayasan
Pena, 2010.
A. Hamid Sarong dan Husnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar‟iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012. Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, Solo:  Era
Intermedia, 2005.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.
Ahsin W.Alhafidz, Kamus Fiqh, Jakarta: Amzah, 2013. Al-Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Fiqh  Empat  Mazhab, Bandung: Hasyimi, 2017. Ali  Alfandi, Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian, Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2004.
Anshary, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar‟iyah,
Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
Anshary, Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar‟iyah,
Bandung: Mandar Maju, 2017.
Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  &  Contoh Dokumentasi Letegasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. Beni  Ahmad  Saebani, Pedoman  Aplikatif  Metode  Penelitian  dalam  Penyusunan Karya  Ilmiah,  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi, Bandung:  CV  Pustaka  Setia, 2017.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Alquran  dan  Terjemahannya, Bandung:
Dipenogoro, 2010.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Fauzie Yusuf Hasibuan, Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di
Pengadilan Agama, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007. Herdy  Alwan  Novantra, “Analisis  Penggunaan  Keterangan  Saksi  tanpa  Sumpah dalam  Sidang  Perkara  Tindak  Pidana  Penipuan  (Studi  Putusan  Nomor: 105/Pid.B/2014/PN.Met)”, (skripsi  tidak  dipublikasikan),  Universitas
Lampung Bandar Lampung, 2016.
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Acara  Perdata  HIR  dan  RBg, Jakarta  Timur:  Ghalia Indonesia, 1983.
Krisna  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktek  serta  Arbitrase  & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Grafitri Budi Utami, 2006. M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah, Jakarta: Kencana, 2005.
M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
Moh.  Taufik  Makarao, Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata, Jakarta:  PT  Rineka
Cipta, 2004.
Muhammad Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah ed. Ind. Fiqh Sunnah 5, Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2013.
Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998.
Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009.
Nasution, Metode Penelitian Sosial dan Penelitian, Jakarta: Media Grafika, 2009. Nurhikmah  Nurdin, “Penerapan  Sumpah  Supletoir  dalam  Perkara  Perceraian
(Studi Kasus Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks )”,  (skripsi  tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. Nurul  Zuriah, Metode  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan, Jakarta:  Media  Grafika,
2006.
Padmo Wahjono, Kamus Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1987. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
Putusan Mahkamah Syar‟iyah Aceh Nomor Register 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh.
Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor Register 0259/Pdt.G/2016/MS-
Bna.
R.  Soeparmono, Hukum  Acara  Perdata  dan  Yurisprudensi, Bandung:  Mandar Maju, 2005.
Rasjid  Sulaiman, Fiqh  Islam  (Hukum  Fiqh  Islam), Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2017.
Riduan  Syahrani, Buku  Materi  Dasar  Hukum  Acara  Perdata, Bandung:  Citra Aditya, 2004.
Rifqi  Kurnia  Wazzan, “Pendapat  Hakim  terhadap  Legalitas  Sumpah  Pocong sebagai  Sumpah  Decissoir” ,  (skripsi  tidak  dipublikasikan),  Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12, Bandung: PT Alma‟arifat, 1987. Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas  Indonesia,
1986.
Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2003. Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
Sudikni  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta:  Liberty, 1993.
Media Syari„ah, Vol. 20, No. 2, 2018
Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Suryana, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia, 2010.
Tarmizi  M.  Jakfar, Poligami  dan  Talak  Luar  dalam  Perspektif  Hakim  Agama  di Indonesia, Banda  Aceh:  IAIN  Ar-Raniry  Press  bekerja  sama  dengan  AK Group, 2007.
Teguh  Samudera, Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata, Bandung:  PT.
Alumni, 2004.
Teuku  Abdul  Manan, Mahkamah Syar‟iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional,
Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018. Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  Jilid  8, Jakarta:  Gema  Insan  &
Darul Fikr, 2011.
Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu  Jilid  9, Jakarta:  Gema  Insani  & Darul Fikr, 2011. Wahyudin, “Kekuatan  Hukum  Sumpah  sebagai  Alat  dalam  Hukum  Acara  di Indonesia”, (skripsi  tidak  dipublikasikan),  Fakultas  Syari‟ah  dan  Hukum,
Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2015.
Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar‟iyah Aceh Bapak Ridwan, Tanggal 10
April 2019 di Banda Aceh.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.