Pertiwi, Indriani Dian. et.al. (2021) Kontruksi Realitas terhadap Kritik Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia, Syntax Idea 3 (4). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-idea.1169 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 4, April 2021

## KONTRUKSI REALITAS TERHADAP KRITIK KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI INDONESIA

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo
Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia Email: indrianidian46@gmail.com, 23nurulaulia@gmail.com, sarimanoppo23@gmail.com

## Abstract
Mass media in the middle of the community in providing information is very good both important because people have fast, precise and accurate information. Online media is an option to be able to information because according to reason and the pen many where and whenever. This research is further to provide an overview of the  criticisms  that  occur  in  the  Central  Government  related  to  the  handling  of Large-Scale  Social  (PSBB).  Online  media  such  as  Tempo.com  and  Kompas.com frame  the  news  for  the  criticism  that  the  Central  Government  with  the  PSBB stipulates and the validity period of the economic sector. The decision made by the Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan as a measure of handling the Covid-19 virus  was  postponed  by  the  Minister  of  Health  Terawan  and  the  final  result  on April 07, 2020. This study uses descriptive qualitative method with framing analysis model  by  Robert  N.  Entman.  As  a  result  of  this  study,  both  Tempo  and  Kompas's online news media criticized the site created by the Central Government. The tempo of  the  central  government's  policy  is  convoluted  and  very  bureaucratic  in  psbb policy.  Meanwhile,  Kompas,  framing  the  president  of  the  MCC,  Sohibul  Iman  the four  of  them  in  the  absence  of  command  from  the  leadership  of  the  Republic  of Indonesia which is handling Covid-19 became sluggish.
Keywords: construction of a construction construction kemudsyaan framing; PSBB

## Abstrak
Kehadiran  media  massa  ditengah  masyarakat  dalam  memberikan  informasi sangatlah  berperan  sangat  penting  karena  manusia  cenderung  ingin  mendapatkan informasi  cepat,  tepat  dan  akurat.  Media  online  menjadi  pilihan  untuk  dapat mengakses  informasi  karena  dinilai  memudahkan  pembaca  dan  dapat  dilakukan dimanapun  dan  kapanpun.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  kritik  pemberitaan  yang  terjadi  pada  Pemerintah  Pusat  terkait penanganan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Media  online  seperti Tempo.com  dan  Kompas.com  membingkai  pemberitaan  atas  kritik  yang  dihadapi Pemerintah  Pusat  dengan  menetapkan  PSBB  dan  dinilai  dapat  mematikan  sektor ekonomi. Keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai langkah  percepatan  penanganan  virus  Covid-19  sempat  ditunda  oleh  menteri kesehatan Terawan dan kemudian disahkan pada tanggal 07 April 2020. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  model  analisis framing oleh Robert  N.  Entman.  Hasil  dari  penelitian  ini,  berfokus  pada  kedua  media pemberitaan  online  Tempo  dan  Kompas  mengkritisi  kebijakan  yang  dibuat  oleh

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo
Pemerintah  Pusat.  Tempo  menyoroti  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  dinilai berbelit-belit dan sangat birokratis dalam menentukan kebijakan PSBB. Sementara Kompas, membingkai pemberitaan presiden PKS, Sohibul Iman yang menilai tidak adanya  komando  langsung  dari  pimpinan  RI  yang  menyebabkan  penanganan Covid-19 menjadi lamban.
Kata Kunci: konstruksi realitas; framing ; PSBB

## Pendahuluan
Di  era  seperti  saat  ini  manusia  sangat  bergantung  pada  informasi.  Kehadiran media massa ditengah masyarakat sangat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi  yang  dibutuhkan  bagi  masyarakat.  Kecenderung  untuk  mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dalam mengaksesnya menjadikan masyarakat lebih  gemar  untuk  mencari  berita  secara  online.  Oleh  karenanya,  media  komunikasi terus  dikembangkan  seiring  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  semula  hanya mengonsumsi  media  tradisional  seperti  cetak  dan  televisi  kemudian  beralih menggunakan media online.
Dalam  konteks  kekuataan  media,  saat  ini  media  dijadikan  sebagai  alat  yang digunakan  dalam  pembentukan  opini  publik  jika  asumsinya  digerakan  kearah  realitas maka  publik  akan  membentuk  persepsi.  Terlebih  lagi  saat  ini  dunia  sedang  dilanda krisis kesehatan yang disebabkan oleh tersebarnya virus Covid-19. Seluruh media cetak, elektronik,  maupun  online  tidak  henti-hentinya  memperbarui  perkembangan  mengenai penyebaran dan dampak yang diakibatkan virus Covid-19.
Gambar 1 Akumulasi Kasus Positif Aktif Covid-19 DKI Jakarta
(Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/peta-kronologis)
Kasus  terkonfirmasi  dari  hasil  pemantauan  sejak  21  Januari  2020  hingga  11 Oktober 2020, angka positif terjangkit virus Covid-19 di Jakarta telah mencapai 86.006 jiwa  dan  yang  dinyatakan  meninggal  sebanyak  1.901  jiwa.  Sedangkan  yang terkonfirmasi  sembuh  sebanyak  71.549  (Corona.jakarta.go.id,  2020).  Angka
peningkatan  kasus  positif  ini  membuat  Pemerintah  Pusat  harus  segera  bertindak  untuk membuat  keputusan  kebijakan  apa  yang  harus  dipilih  untuk  mengurangi  penyebaran virus Covid-19.
Dari  pemberitaan  media  yang  tersaji  secara online ,  banyak  kritik  berdatangan mengenai  penetapan  kebijakan  PSBB  yang  dibuat  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta. Kebijakan  PSBB  di  Jakarta  menuai  kritik  diantaranya,  kekhawatiran  terganggunya manufaktur, PSBB ketat akan berdampak pada pelaku usaha, IHSG merosot tajam, dan masih  banyak  sektor  ekonomi  yang  sudah  pasti  terdampak  akan  adanya  penetapan kebijakan PSBB (Safitri, 2020).
Anies  Baswedan  melakukan  mengirim  surat  permohonan  kepada  Menteri Kesehatan Terawan untuk melakukan penetapan kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Anies meminta  Menkes  Terawan  untuk  segera  menetapkan  status  PSBB  untuk  wilayah  DKI Jakarta. Pada tanggal 7 April 2020 Menteri Kesehatan Terawan menyetujui permohonan tersebut  dengan  alasan  dalam  rangka  percepatan  penanganan  virus  Covid-19.  Menteri Kesehatan  Terawan  mempertimbangkan  peningkatan  kasus  Covid-19  di  Jakarta  yang signifikan dan meningkat dengan cepat (Mursid, 2020).
Analisis framing dapat  digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  realitas  atau peristiwa  dikonstruksi  oleh  media.  Dengan  cara  dan  teknik  seperti  apa  peristiwa ditekankan  dan  ditonjolkan.  Dalam  analisis framing ,  yang  kita  lakukan  pertama-tama adalah  bagaimana  media  membingkai  kasus  tersebut.  Bagaimana  sebuah  realitas  atau peristiwa  dikonstruksi  dalam  pemberitaan  mereka.  Karena  masing-masing  media  pasti akan  memberikan  sikap  mendukung,  apakah  itu  positif  atau  negatif  yang  merupakan efek  dari  bingkai  yang  dikembangkan  oleh  media.  Media  khususnya  surat  kabar  dapat menyajikan sebuah realitas atau peristiwa yang sama, namun dalam hal mengkontruksi dan memahami sebuah peristiwa berbeda (Ariyani, 2014).
Dalam analisis framing , yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami,  dan  membingkai  kasus  atau  peristiwa  yang  diberitakan.  Dengan  analisis framing ini  kita  dapat  melihat  bagian  mana  berita  yang  ditonjolkan  dan  dibuang,  sisi mana yang diberitakan dan sisi mana yang luput dari pemberitaan, itu semua merupakan konsep  dari framing .  Dalam  mempelajari  media,  analisis framing menunjukkan bagaimana  aspek-aspek  struktur  dan  bahasa  berita  mempengaruhi  aspek-aspek  yang lain.  Jadi,  dalam  penelitian framing ,  yang  menjadi  titik  persoalan  adalah  bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi dan dikembangkan oleh media (Eriyanto, 2002).
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  model framing Robert  N.  Entman.  Terdapat dua  dimensi  besar  dalam framing yaitu  seleksi  isu  dan  penonjolan  aspek.  Penonjolan adalah  proses  membuat  informasi  menjadi  lebih  bermakna,  lebih  menarik,  berarti  atau lebih  diingat  khalayak.  Terdapat  empat  struktur framing Entman  yaitu:  (1) define problem, (2) diagnose  cause, (3) make  moral  judgement, (4) suggest  remedies (Eriyanto,  2002).  Analisis Framing Robert  N.  Entman  menggambarkan  proses  seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak  (Atmadja, 2014).

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo
Dalam  proses  konstruksi  realitas,  bahasa  merupakan  unsur  utama  dan  menjadi instrument  pokok untuk  menceritakan realitas. Pemilihan kata, angka, simbol  dan cara penyajiannya  akan  menghasilkan  realitas  itu  sendiri.  Penggunaan  bahasa  (simbol) tertentu  menentukan  format  narasi  tertentu.  Sedangkan  jika  dicermati  secara  teliti  isi media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal maupun non- verbal (Hamad, 2004). Dalam media massa, keberadaan bahasa tidak lagi hanya sebagai alat  untuk  menggambarkan  realitas,  melaikan  dapat  menentukan  gambaran  mengenai realitas media yang muncul di benak pembaca.
Istilah  konstruksi  atas  realitas  sosial  ( social  construction  of  reality )  menjadi terkenal  sejak  diperkenalkan  oleh  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann  melalui bukunya  yang  berjudul The  Social  Construction  of  Reality:  A  Treatise  n  the Sociological  of  Knowledge. Ia  menggambarkan  proses  sosial  melalui  tindakan  dan interaksinya,  dimana  individu  menciptakan  secara  terus  menerus  suatu  realitas  yang dimiliki  dan  dialami  bersama  secara  subyektif  (Hamad,  2004).  Dalam  teori  ini berpandangan  bahwa  realitas  memiliki  dimensi  subjektif  dan  objektif.  Manusia merupakan  instrumen  dalam  menciptakan  realitas  yang  objektif  melalui  proses eksternalisasi,  sebagaimana  ia  memengaruhinya  melalui  proses  internalisasi  yang mencerminkan  realitas  yang  subjektif. Peter  Berger  dan  Thomas  Luckmann memaparkan  dua  gagasan  sosiologi  pengetahuan,  yaitu  ‘realitas’  dan  ‘pengetahuan’. ‘realitas’  adalah  fakta  atau  kenyataan  yang  ada  dalam  kehidupan  bersosial  yang memiliki  sifat  eksternal,  umum,  dan  memaksa  terhadap  kesadaran  masing-masing individu. Entah diterima atau ditolak, setuju atau tidak setuju, ‘realitas’ itu akan selalu ada.  ‘Pengetahuan’  adalah  realitas  yang  ada  atau  hadir  didalam  kesadaran  tiap-tiap individu (Chrisanty, 2017).
Berita  dalam  pandangan  konstruksi  sosial  bukan  merupakan  peristiwa  atau  fakta dalam arti yang sebenarnya. Realitas bukan hanya disulap saja menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan dakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan kemudian diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi wartawan melibatkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta  diekspresikan  untuk  melihat  realitas.  Hasil  dari  berita  adalah  produk  dari  proses interaksi  dan  dalektika  tersebut  (Eriyanto,  2002).  Pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh media  melalui  produk  medianya  dibangun  dan  dibentuk  untuk  suatu  tujuan  tertentu. Terdapat  motif  dibalik  setiap  pesan  yang  ditampilkan  dalam  produk  medianya,  baik berupa berita, headline, liputan khusus dan sebagainya. Motif ini berupa nilai-nilai yang ingin  ditanamkan  media  dalam  benak  pemirsa  dan  pembacanya  (Chairani  dan  Kania, 2017).
Menurut  (Baran  &  Davis,  2010), frame realitas  berita  merupakan  sebuah pemberitaan  ketika  elite  yang  berkepentingan  melibatkan  jurnalis  dalam  membangun drama  berita  sehingga  mengaburkan  realitas  kontekstual  yang  mendasarinya.  Pada penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Hayati  &  Yoedtadi,  2020)  mengenai konstruksi  berita Covid-19 di  Kompas.com  dan  Tribunnews.com,  dimana  hasil penelitian  tersebut  banyak  mengambil  sudut  pandang  pemerintah  yang  selalu memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk  tetap  waspada  terhadap Covid-19 .
Frame yang dibangun oleh media adalah Covid-19 harus diwaspadai  oleh masyarakat, di saat pemerintah tengah berusaha melakukan antisipasi secara optimal.
Penggiringan  opini  yang  disebabkan  informasi  yang  disampaikan  media  telah banyak  dilakukan  peneliti-peneliti  sebelumnya  seperti  yang  dilakukan  oleh  Merry  dan Rahmat  (2020)  yang  meneliti  tentang  analisis framing pemberitaan  kebijakan pemerintah  terkait  ketenagakerjaan  sebagai  dampak  Covid-19  di  Kompas.com  dan Malaysiakini.  Dalam  penelitiannya,  Merry,  dkk  melihat  adanya  ketidak  berimbangan narasumber  yang  hanya  mewakili  satu  pihak  saja,  dimana  Kompas.com  memilih narasumber  yang  mewakili  pengusaha,  sedangkan  Malaysia  kini  memilih  narasumber dari  Mufti  P.  Pinang  yang  merupakan opinion  leader masyarakat  Malaysia. Keberimbangan  dalam  pemilihan  narasumber  sangatlah  penting  sebab  sebagai  intitusi sosial,  media  memiliki  peran  untuk  merubah  sikap  masyarakat  melalui  informasi- informasi yang disampaikan sehingga pemberitaan berimbang adalah sebuah keharusan.
Pembingkaian  media  juga  dilakukan  oleh  (Boer,  Pratiwi,  &  Muna,  2020).  Pada penelitiannya,  Kheyene,  dkk  meneliti framing pemberitaan  generasi milenial dan pemerintah  terkait  Covid-19  di  media online. Dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa peran  media  tidak  sebatas  sebagai  penyampai  informasi,  perkembangan  zaman menuntut media menjalankan peran ‘ watch dog’ atau anjing penjaga bagi elit atas dalam merumuskan  setiap  kebijakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dalam  media CNNIndonesia.com, Liputan6.com dan Kompas.com memberikan ruang klarifikasi bagi pemerintah  yaitu  gugus  tugas  Covid-19  atas  tanggapan  pro  kontra  dari  masyarakat mengenai keterlibatan para influencer.
Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran  mengenai framing atau pembingkaian  yang  dilakukan  oleh  media online Tempo  dan  Kompas  terkait  kritik kebijakan  PSBB  di  Indonesia.  Penelitian  ini  berfokus  pada  acara  pembentukan  pesan oleh media online dalam memaknai, memahami dan membingkai peristiwa dalam berita kebijakan PSBB di Indonesia. Dalam pemberitaan pada dua media online ini merupakan hasil  dari  realitas  yang  dikonstruksi  jurnalis  yang  selanjutnya  peneliti  mencoba mengurai  realitas  yang  telah  dikonstruksi  jurnalis  dalam  pemberitaan  terkait  kebijakan PSBB di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  paradigma konstruktivis.  Metode  penelitian  ini  digunakan  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara  utuh  (Moleong,  2010).  Kemudian  penelitian  ini  akan  dianalisis  menggunakan analisis  teks  media  dengan  model  analisis framing dari  Robert  N.  Entman.  Menurut (Karman,  2016),  framing  adalah  pendekatan  untuk  mengetahui  bagaimana  perspektif atau  cara  pandang  yang  digunakan  oleh  wartawan  Ketika  menyeeksi  isu  dan  menulis berita.  Pada  analisis  framing  dari  Robert  N.  Entman.  Terdapat  empat  struktur  pada model  framing  Robert  N.  Entman  yaitu:  pendefinisian  masalah (define  problems);
memperkirakan  masalah  atau  sumber  masalah (dignose  causes); membuat  keputusan moral (make  moral  judgement); dan  menekankan  penyelesaian (treatment recommendation).
Subjek  penelitian  ini  adalah  berita  yang  dimuat  pada  media  online  Tempo  dan Kompas.  Sedangkan  objek  penelitian  ini  adalah  berita  isu  pemberlakuan  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berkala  Besar  (PSBB)  oleh  Pemerintah  Pusat  pada  media  online Tempo  dan  Kompas.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  interpretatif.  Secara garis  besar,  penelitian  ini  menitikberatkan  bagaimana  media  mengeksplorasi  sebuah fenomena  serta  penekanan  opini  dan  fakta  mengenai  isu  pemberlakukan  kebijakan PSBB  di  DKI  Jakarta  oleh  Pemerintah  Pusat  di  media  online  Tempo  dan  Kompas. Dengan  menggunakan  pendekatan  interpretatif,  kita  dapat  melihat  fenomena  dan menggali pengalaman dari objek penelitian.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi  teks/document research. Observasi teks dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks berupa data  primer (primary-sources) dan  data  sekunder (secondary-sources). Data  primer berupa  teks  berita  dari  media  online  Tempo  dan  Kompas  terkait  isu  pemberlakuan kebijakan  PSBB  di  DKI  Jakarta  oleh  Pemerintah  Pusat.  Terdapat  dua  berita  yang diambil dari media online Tempo dan dua berita dari media online Kompas. Sedangkan data sekunder berupa data tambahan yang digunakan berkaitan dengan teori-teori seperti buku, artikel, jurnal, majalah serta data pendukung analisis dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  framing  pada  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  berita  di  media  online Tempo  dan  Kompas  tentang  isu  pemberlakuan  kebijakan  PSBB  DKI  Jakarta  oleh Pemerintah  Pusat.  Dengan  analisis  model  Robert  N.  Entman,  penelitian  ini  berusaha menelaah cara framing isu pemberlakuan kebijakan PSBB DKI Jakarta oleh Pemerintah Pusat. Terdapat empat berita yang dianalisis, dua berita dari Tempo dan dua berita dari Kompas.
1. Artikel 1 Judul    : Kritik PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Birokratis Sumber : Media online Tempo edisi 5 April 2020

## Tabel 1 Analisis Framing Artikel 1 Tempo
Define Problems Alur  yang  berbelit  dan  birokratis  untuk  kebijakan penerapan PSBB di daerah Diagnoses Causes Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) terlalu  birokratis  dengan  adanya  tim  yang  melakukan kajian  epidemiologis,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Make Moral Judgement Permenkes  ini  dinilai  tidak  progresif  dan  terkesan sangat  birokratis  yang  membuat  kepala  daerah
membutuhkan banyak data untuk permohonan penetapan PSBB Treatment Recommendation Pemerintah  melakukan  deregulasi  agar  penanganan efektif dan cepat ke masyarakat
Gambar 2 screen capture artikel tempo (sumber: (tempo.co, 2020)
Dokumentasi  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Tindak  Kekerasan  (KontraS) Rivanlee Anandar.
“Yang  membuat  terlalu  birokratis  adalah  tim  tersendiri  yang  dibentuk  untuk merekomendasikan suatu daerah bisa PSBB atau tidak,” ujar Staf Biro Penelitian Pemantauan  dan  Dokumentasi  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Tindak Kekerasan  (KontraS)  Rivanlee  Anandar,  saat  dihubungi  pada  Ahad,  5  April 2020
Diagnoses causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh Tempo pada artikel ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang memiliki dua kriteria. Pertama ,  adalanya  jumlah  kasus  dan/atau  jumlah  kematian  akibat  penyakit  meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua , wilayah tersebut memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Serta membutuhkan  sejumlah  data  dan  tim  khusus  untuk  merekomendasikan  suatu  daerah dapat ditetapkan PSBB atau tidak.
Data  peningkatan  jumlah  kasus  harus  disertai  dengan  kurva  epodemiologi. Untuk  data  penyebaran  kasus  disertai  dengan  peta  penyebaran  menurut  waktu.

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo
Sedangkan  data  kejadian  transmisi  lokal  wajib  disertai  dengan  hasil penyelidikan  epidemologi  yang  menyebutkan  telah  terjadi  penularan  generasi kedua dan ketiga.
[…]  Menteri  Kesehatan  akan  membentuk  tim.  Fungsinya  untuk  melakukan kajian epidemologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama,  pertahanan,  dan  keamana.  Tim  ini  juga  akan  berkoordinasi  dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona.
Make moral judgement. Penilaian moral pada artikel ini ditunjukkan dengan kritik terhadap  oleh  Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  Saleh  Partaonan  Daulay  bahwa  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ini menyulitkan penetapan PSBB karena tidak progresif dan terkesan sangat birokratis.
“Karena  panjangnya  alur  birokrasi  dikhawatirkan  akan  memperlambat  tugas dalam penanganan Covid-19.” Kata Saleh kepada wartawan, Ahad, 5 April 2020 Alur  borkrasi  yang  dimaksud  mislanya  tata  cara  penetapan  PSBB  yang  harus melalui  tahapan  yang  panjang.  Menteri  harus  membentuk  tim  yang  melakukan kajian  epidemologis,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  agama,  pertahanan,  dan keamanan.
Saleh juga menyoroti tidak adanya sanksi bagi yang melanggar peraturan PSBB, baik  dalam  Permenkes  maupun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya  khawatir  Peraturan  Pemerintah  dan  Permenkes  Pembatasan  Sosial Berskala Besar ini hanya akan menjadi dokumen kearifan yang berada di tempat yang tinggi tetapi tidak terimplementasi di bumi,” kata Saleh.
Treatment  recommendation. Penyelesaian  masalah  yang  dijelaskan  pada  artikel ini  adalah  pemerintah  seharusnya  melakukan  deregulasi  untuk  penanganan  Covid-19, seperti yang disampaikan oleh Rivan yaitu:
Menurut  Rivan,  alur  yang  berbelit-belit  hanya  membuat  penanganan  virus corona  lambat  atas  nama  administrasi.  Padahal,  di  situasi  darurat  sekarang  ini, seharusnya  pemerintah,  baik  daerah  maupun  pusat,  melakukan  deregulasi  agar penanganan efektif dan cepat ke masyarakat.
2. Artikel 2 Judul : Para Pakar Epidemiolog Kritik Rencana Pusat Longgarkan PSBB Sumber : Media online Tempo edisi 11 Mei 2020
Tabel 2 Analisis Framing Artikel 2 Tempo Define Problems Epidemiologi tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan PSBB Diagnoses Causes Pemerintah pusat berencana melonggarkan kebijakan PSBB Make Moral Judgement Keterbatasan dan keterlambatan tes spesimen membuat data yang disajikan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Treatment Recommendation Mengadakan tes massif berbasis molekuler (PCR test) prioritas.
Gambar 5 Screen Capture Artikel Kompas
(Sumber: (Tempo.co, 2020)
Define  problems. Artikel  ini  menjelaskan  tentang  kritik  kebijakan  PSBB  yang dinilai lamban dan tak integrative oleh PKS. Disampaikan langsung oleh Presiden PKS Sohibul Iman pada orasi kebangsaan dan kemanusiaan Milad ke-22 PKS yang bertajuk “Titik  Balik  Bangsa  Indonesia”.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  gambar  yang  ditampilkan pada artikel saat Sohibul Iman berbicara dalam orasi kabangsaan.
Diagnoses causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh Kompas pada artikel ini  adalah  kritik  presiden  PKS  pada  pemerintah  yang  dinilai  lamban  dan  tak  integratif dalam penanganan Covid-19 seperti yang disebutkan pada kutipan artikel berikut ini:
Sohibul  menilai,  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Bersakla  Besar  (PSBB)  yang dilakukan pemerintah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah membuat penanganan Covid-19 menjadi lamban.
“Membuat  kebijakan  penanganan  Covid-19  menjadi  sangat  lamban,  tidak terkoordinasi  dengan  baik,  tidak  integratif  seperti  jalan  sendiri-sendiri  tanpa adanya  satu  komando  dari  Pemimpin  tertinggi  di  Republik  ini.”  Kata  Sohibul Iman.
Make moral judgement. Penilaian moral dalam artikel ini ditunjukan dengan kritik presiden  PKS  kepada  pemerintah  yang  terkesan  lepas  tangan  dari  beban  penanganan Covid-19 dengan menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing berdasarakan kebutuhan dan kondisi masing masing daerah.
Sohibul  menilai,  PSBB  terkesan  dibuat  agar  pemerintah  pusat  lepas  tangan  dari beban yang ditanggung pemerintah daerah. Padahal, menurut Sohibul, pemerintah bisa belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu mengalami wabah Covid-19.
Treatment  recommendation. Penyelesaian  masalah  pada  artikel  ini  adalah Indonesia membutuhkan hadirnya pemimpin nasional yang dapat memberikan sense of direction and confidence kepada rakyatnya.
“Dalam  situasi  kriris,  republik  ini  sangat  membutuhkan  hadirnya  pemimpin nasional  yang  dapat  memberikan sense  of  direction  and  confidence kepada rakyatnya.  Agar  rakyat  punya  harapan  dan  keyakinan  bahwa  pemimpinnya  dapat diandalkan.” Ucap Sohibul Iman

## Konstruksi Realitas terhadap Kritik Kebijakan PSBB di Indonesia
Berita  dalam  pandangan  konstruksi  sosial  bukan  merupakan  peristiwa  atau  fakta dalam arti yang sebenarnya. Realitas bukan hanya disulap saja menjadi berita. Realitas adalah produk interaksi antara wartawan dan dakta. Dalam proses internalisasi, realitas diamati oleh wartawan dan kemudian diserap dalam kesadaran wartawan. Dalam proses eksternalisasi wartawan melibatkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta diekspresikan untuk melihat realitas. Pemberitaan terkait pemberlakuan PSBB di DKI  Jakarta  oleh  Pemerintah  Pusat  antara  Tempo  dan  Kompas  terdapat  kesamaan terkait  tujuan  dibalik  artikelnya.  Dua  media  online  ini  sama-sama  membangun artikelnya  dengan  kontruksi  yang  negatif  dengan  menunjukkan  beberapa  kritik  terkait pemberlakuan  PSBB.  Selain  itu,  pada  artikel  Kompas,  ditunjukan  bahwa  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemprov  DKI  Jakarta  yang  berbeda  sikap  dalam  pemberlakuan PSBB.
Kemudian  Tempo  lebih  menunjukkan  kritik  dengan  mengemas  judul  secara menarik  dengan  menggunakan  singkatan,  terlihat  pada  berita  pertama  yang  membahas tentang  prosedur  penetapan  PSBB  yang  dinilai  terlalu  birokratis,  sementara  berita kedua, kritik epidemiolog tentang rencana pemerintah pusat melonggarkan PSBB. Pada dua  berita  ini  terlihat  bahwa  Tempo  ingin  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Pemerintah Pusat  dinilai kurang maksimal,  dengan alur yang birokratis untuk  kebijakan penetapan PSBB  di  daerah  dan  rencana  pemerintah  pusat  melonggarkan  kebijakan  PSBB.    Pada
dua  berita  ini,  Tempo  berfokus  dalam  menyampaikan  kritik  kepada  pemerintah  pusat, sedangkan pemprov DKI Jakarta tidak dibahas.
Di  sisi  lain,  berita  yang  dikemas  oleh  Tempo  ditambahkan  informasi  penunjang seperti  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dan  mewawancarai  para  pakar  epidemiolog.  Dari  informasi  inilah terlihat bahwa Tempo menyampaikan kritik dari berbagai pihak untuk pemerintah pusat dengan menyampaikan informasi penunjangnya.
Terdapat  fokus  yang  berbeda  antara  kedua  pemberitaan  media  online  Kompas. Meskipun  fokusnya  berbeda,  namun  tetap  menyoroti  terkait  kebijakan  yang  tetap dijalankan  selama  PSBB.  Berita  Kompas  pertama  berfokus  pada  kritik  PKS  terhadap kebijakan  PSBB  yang  lamban  dan  tidak  integratif,  sementara  berita  yang  kedua membahas  mengenai  perbedaan  sikap  Kemenprin  dengan  Pemprov  DKI  mengenai perusahaan  yang  tetap  beraktivitas  karena  mengantongi  izin  dari  Kemenprin  selama PSBB DKI Jakarta belangsung.
Adanya kritik yang dilontarkan presiden PKS  Sohibul Iman, menilai Pemerintah Pusat memerintahkan PSBB disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah  membuat  penanganan  Covid-19  menjadi  lamban  dan  tidak  adanya  komando langsung  dari  pimpinan  tertinggi  di  RI.  Dalam  artikel  ini  juga  terlihat  bahwa, Pemerintah  Pusat  dinilai  tidak  dapat  menentukan  keputusan  terkait  kebijakan  yang harus  ditempuh  dalam  percepatan  penangan  virus  Covid-19.    Selanjutnya  penulis melihat  adanya  keberpihakan  Kemenprin  kepada  perusahaan-perusahaan  manufaktur besar  yang  tetap  diizinkan  beroperasi  meski  mobilitas  mereka  dapat  berpotensi  untuk menyebarkan  virus  Covid-19.  Menteri  Perindustrian  Agus  Gumiwang  Kartasasmita berpendapat  bahwa  perusahaan-perusahaan  yang  tetap  beroperasi  telah  mengantongi izin  dari  Kemenprin  dan  tetap  menjalankan  protokol  kesehatan.  Sementara,  anggota Komisi  IX  DPR  RI  Obon  Tabroni  mempertanyakan  mengenai  dimana  letak  urgensi PSBB  jika  perusahaan  besar  tetap  beroperasi  sementara  pasar-pasar  dengan  pedagang kecil  harus  tutup.  Dari  kedua  berita  diatas,  menjelaskan  bahwa  Kompas  tetap mengekspresikan kebenaran dan fakta atas diberlangsungkannya kebijakan PSBB yang dinilai  kurang  merata  dan  adil  antara  perusahaan-perusahaan  besar  dan  masyarakat kecil,  adanya  kritik  dari  berbagai  pihak  juga  hanya  berfokus  pada  mengkritisi Pemerintah Pusat yang dinilai lamban dan berusaha untuk lepas tangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  (Yesicha  &  Irawanto,  2020)  mengenai  dekonstruksi wacana subversi meme #indonesiaterserah menyatakan bahwa meme #indonesiaterserah menjadi  alat  kampanye  untuk  mempersuasi  bagi  masyarakat  Indonesia  melalui pembentukan identitas tenaga medis. Ideologi yang ditanamkan pada #indonesiaterserah adalah bentuk protes atau kritik logis dimana ungkapan terserah menjadi sebuah kalimat satire  yang  mengandung  kritik  tersembunyi  pada  pemerintah  yang  dianggap  belum maksimal  dalam  menekan  penyebaran  Covid-19  sehingga  membuka  peluang  perilaku masyarakat menjadi indisipliner dengan protokol kesehatan.

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  peneliti  lakukan  diatas  mengenai konstruksi realitas kritik terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui media pemberitaan online Tempo dan Kompas, dapat disimpulkan bahwa kedua media  pemberitaan  online  tersebut  berfokus  pada  pembahasan  mengenai  mengkritisi Pemerintah  Pusat.  Konstruksi  realitas  yang  dibangun  oleh  Tempo,  didapati  bahwa Tempo  mengemas  judul  dengan  sangat  menarik  dengan  menggunakan  singkatan. Tempo  juga  menyoroti  kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  dinilai  berbelit-belit  dan sangat  birokratis  dalam  menentukan  kebijakan  PSBB.  Tempo  hanya  berfokus  pada mengkritisi Pemerintah Pusat dan tidak membahas mengenai Pemprov DKI.
Selanjutnya,  Kompas  juga  menyoroti  berbagai  sumber  yang  mengkritisi Pemerintah  Pusat  seperti  presiden  PKS,  Sohibul  Iman  yang  menilai  tidak  adanya komando langsung dari pimpinan RI yang menyebabkan penanganan Covid-19 menjadi lamban.  Kemudian  berbeda  pendapat  antara  Kemenprin  dengan  Pemprov  DKI mengenai  perizinan  perusahaan-perusahaan  untuk  tetap  beroperasi  selama  PSBB berlangsung  dapat  meningkatkan  mobilitas  penyebaran  virus  Covid-19,  namun Kemenprin  menilai  perusahaan-perusahaan  yang  masih  beroperasi  telah  mengantongi izin dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kritik lainnya juga muncul dari anggota DPR Obron Tabroni yang mempertanyakan mengenai urgensi PSBB jika masih saja ada perusahaan yang masih menjalankan aktivitas sementara pasar-pasar kecil harus ditutup. Pembingkaian  berita  kedua  media  online  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  model analisis  framing  oleh  Robert  N.  Entman  dapat  disimpulkan,  kedua  media  online  ini memaknai pemberitaan kritik Pemerintah Pusat dengan mengekspresikan kebenaran dan fakta yang terjadi dilapangan dengan didukung kritik dari berbagai sumber.

## BIBLIOGRAFI
Ariyani,  Isma.  (2014).  Representasi  nilai  siri’pada  sosok  Zainuddin  dalam  novel Tenggelamnya  Kapal  Van  Der  Wijck  (analisis  framing  novel). Skripsi  Sarjana. Makassar:  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas Hasanuddin .Google Scholar
Atmadja,  Xena  Levina.  (2014).  Analisis  Framing  terhadap  Pemberitaan  Sosok  Basuki Tjahaja  Purnama  (Ahok)  di  Media  Online. Jurnal  E-Komunikasi , 2 (1). Google Scholar
Baran,  Stanley  J.,  &  Davis,  Dennis  K.  (2010).  Teori  komunikasi  massa:  Dasar, pergolakan, dan masa depan. Jakarta: Salemba Humanika . Google Scholar
Boer,  Kheyene  Molekandella,  Pratiwi,  Mutia  Rahmi,  &  Muna,  Nalal.  (2020).  Analisis Framing  Pemberitaan  Generasi  Milenial  dan  Pemerintah  Terkait  Covid-19  di Media  Online. Communicatus:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 4 (1),  85–104. Google Scholar
Chairani,  Dessita,  &  Kania,  Dessy.  (2017).  Konstruksi  Realitas  dalam  Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo Analisis Framing pada Laporan Utama  Majalah Tempo  dan  Majalah  Gatra. Journal  Communication  Spectrum:  Capturing  New Perspectives in Communication , 3 (2), 121–139. Google Scholar
Chrisanty,  Priscilla.  (2017).  Konstruksi  Realitas  Keotoriteran  Presiden  Sukarno  dalam Novel:  Analisis  Framing  Teks  Novel  The  Year  of  Living  Dangerously. Jurnal Komunikasi Indonesia , 23–30. Google Scholar
Corona.jakarta.go.id. (2020). Corona.jakarta.go.id .
Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media . Yogyakarta: LKIS. Google Scholar
Hamad,  Ibnu.  (2004). Konstruksi  realitas  politik  dalam  media  massa:  Sebuah  studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik . Yayasan Obor Indonesia.
Hayati,  Helen  Nur,  &  Yoedtadi,  M.  Gafar.  (2020).  Konstruksi  Berita  Covid-19  di Kompas. com dan Tribunnews. com. Koneksi , 4 (2), 243–250. Google Scholar
Karman,  Karman.  (2016).  Konstruksi  media  dan  isu  negara  islam  indonesia  Analisis Framing  Pemberitaan  Koran  Tempo  tentang  Isu  Negara  Islam  Indonesia. Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi:  Jurnal  Penelitian  Teknologi  Informasi Dan Komunikasi , 3 (1), 15–25. Google Scholar
Moleong,  J.  Lexy.  (2010). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya. Google Scholar
Mursid,  Fauziah.  (2020). Gubernur  DKI  Minta  Menkes  Segera  Tetapkan  PSBB  untuk

## Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo
Jakarta . Retrieved from https://gayahidup.republika.co.id/berita/q85xai354/gubern ur-dki-minta-menkes-segera-tetapkan-psbb-untuk-jakarta.
Safitri,  Kiki.  (2020).  Melonjaknya  Kasus  Covid-19  Jadi  Penyebab  IHSG  Jatuh  2,24 Persen dalam Sepekan. Diperoleh Dari from Kompas: Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/09/25/184510926/Melonjaknya-Kasus- Covid-19-Jadi-Penyebab-Ihsg-Jatuh-224-Persen-Dalam-Sepekan . Tempo.co. (2020). Kritik PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Birokratis. Https://Fokus.Tempo.Co/Read/1328093/Kritik-Psbb-Pembatasan-Sosial-Berskala- Birokratis .
Tempo.co.  (2020). Para  Pakar  Epidemiolog  Kritik  Rencana  Pusat  Longgarkan  PSBB . Retrieved  from  https://nasional.tempo.co/read/1341179/para-pakar-epidemiolog- kritik-rencana-pusat-longgarkan-psbb.
Yesicha,  Chelsy,  &  Irawanto,  Budi.  (2020).  Dekonstruksi  Wacana  Subversif  Meme# IndonesiaTerserah. Jurnal Komunikasi Global , 9 (2), 282–299. Google Scholar

## Copyright holder :
Indriani Dian Pertiwi, Nurul Aulia Dewi dan Purnamasari Manoppo (2021)
First publication right :

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: