Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PURWOREJO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Ridwan Indra Hermawan 1 , Yulita Zanaria 2 , Nedi Hendri 3
1 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Kota Metro, Indonesia
indraridwan74@gmail.com 1 , ummyulita@gmail.com 2 , nedi.hendri@yahoo.com 3

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  determine  the  effect  of  accountability,  transparency,  and  community participation on the effectiveness of managing the allocation of funds in Purworejo village, Kotagajah Sub-district,  Lampung  Tengah  district.  Data  were  obtained  from  the  results  of  written  data  and questionnaires to 97 respondents who were taken using the formula from Slovin. The data analysis of this  research  was  carried  out  using  analysis  of  instrument  testing,  classical  assumptions  and hypotheses. The results of this study indicated that the variables of accountability, transparency and community participation in the management of village funds had a positive and significant  effect on the effectiveness of the management of village fund allocations in Purworejo Village, Kotagajah Sub- district, Central Lampung district.
Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Allocation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan partisipasi  masyarakat  terhadap  efektivitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  purworejo  kecamatan kotagajah  kabupaten  lampung  tengah.    Data  diperoleh  dari  hasil  data  yang  tertulis  dan  dan  hasil kuesioner  kepada  97  responden  yang  diambil  menggunakan  rumus  dari  slovin.  Analisis  data penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  pengujian  instrumen,  asumsi  klasik  dan hipotesis. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa desa purworejo kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Menurut UU No. 32 disebutkan bahwa “daerah diberikan kebebasan yang tak terbatas dalam mengatur  seluruh  penyelenggaraan  pemerintahan  diluar  campur  tangan  pemerintah  pusat  dalam menentukan  keputusan  daerah  yang  berkaitan  dengan  pemerintah  pusat  untuk  membuat  kebijakan
daerah  yang  berhubungan  dengan  peningkatan  pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta otonomi  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab”.  Menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tertulis bahwa “desa diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan serta meningkatkan sendiri daerahnnya  dengan  cara  memanfaatkan sumberdaya  yang  ada  baik  itu  SDA  atau  SDM”.  Bersumber pada  peraturan  hukum  dan  wewenang  yang  sudah  diberikan,  hingga  berdirilah  Pemerintahan  Desa sebagai pihak yang berkewajiban terhadap segala pendayagunaan sumber energi desa dan pelaksanaan seluruh kegiatan desa yang berguna untuk pemberdayaan desa (Subroto, 2019).
Terus menjadi besar dana desa yang dikelola hendak tingkatkan kemampuan kecurangan serta penggelapan  dana  desa  pula  terus  menjadi  besar.  Dalam  perihal  ini  partisipasi  mayarakat  sangat diharapkan  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (Ultafiah,  2017).  Setiap  Desa  dipastikan mendapatkan  bantuan  dana  dari  Pemerintah  yang  mana  desa  purworejo  juga  mendapat  bantan  dana desa  tersebut.  Tabel  Berikut  ini  merupakan  jumlah  Dana  Desa  di  Desa  Purworejo  dari  tahun  2017 sampai 2020:
Tabel 1 Anggaran Penerimaan Dana Desa (DD) Purworejo Tahun 2017-2020
Tahun Nominal (Rp) 2017 790.721.856 2018 716.875.246 2019 823.844.167 2020 794.266.427

## Sumber : Dana Desa Purworejo 2017-2020
Berdasarkan  Tabel  diatas,  penerimaan  dana  desa  Purworejo  mengalami  naik  turun  setiap tahunya.  Pada  tahun  2017  jumlah  dana  desa  sebesar  Rp.  790.721.856,  kemudian    mengalami penurunan    pada  tahun  2018  sebesar  Rp.  716.875.246,  pada  tahun  2019  dana  desa  mengalami kenaikan  sebesar    Rp.  823.844.167,  dan  tahun  2020  mengalami  penurunan  kembali  sebesar  Rp. 794.266.427.  Pelaksanaan  Dana  Desa  di  Desa  Purworejo  masih terdapat  kekurangan  dan  hambatan- hambatan  yang  dihadapi.  Permasalahan  yang  terjadi  di  desa  Purworejo  Kecamatan  Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dimana kurangnya kepedulian masyarakat dalam ikut andil  mengawasi pengelolaan alokasi dana desa.
Tujuan  penyaluran  Dana  Desa  adalah  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan  pembangunan inrastruktur.  namun  tidak  demikian  halnya  di  Desa  Sinar  Negeri,  Kecamatan  Pubian,  Kabupaten Lampung Tengah. Asruri selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Sinar Negeri Kecamatan Pubian,  kepada  wartawan,  menjelaskan  bahwa  pekerja  yang  mengerjakan  pembangunan  Drainase Tahap  I  dan  II  dikerjakan  oleh  warga  desa  lain,  dan  nilai  Anggaran  untuk  pembangunan  tidak transparan kepada masyarakat dan publik, sebab tidak ada informasi terkait pembangunan yang akan dilakukan.  Waktu  pengerjaan  Pembangunan  Drainase  Anggaran  Dana  Desa  Tahap  I  tidak  sesuai karena  pembangunan  Drainase  hingga  tahap  II  masih  menyalahi  aturan,  Hal  ini  tentunya  ada pelanggaran  yang  dilakukan  antara  Pendamping  Desa  (PD)  dengan  kepala  desa  Kecamatan  Pubian. Dengan  apa  yang  disampaikan  ketua  TPK  dan  kepala  pekerja  sudah  jelas  bahwa  Kuswanto  selaku Kepala  Desa  meyalahi  Permendes  No  16  Tahun  2018  tentang  “prioritas  pengguna  dana  desa Tahun 2019,  pada  prinsipnya  harus  diswakelolakan  kepada  masyarakat  dan  mengutamakan  hak  dan kepentingan masyarakat” (Tiraspost.com).
Penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  Wida,  dkk  (2017)  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi dana  desa  kecamatan  rogojampi,  menyimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa telah diterapkan dengan baik. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesinia, dkk (2018) yaitu analisis  faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  menyimpulkan terdapat  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  dan  aparatur  desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Penelitian  yang  dilakukan  Ngakil  dan  Kaukab  (2020)  mengemukakan  bahwa  penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terbilang memuaskan. Penelitian terdahulu juga  dilakukan  oleh  Indriani  (2019)  mengenai  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  pengelolaan
keuangan  Kecamatan  Masjid  Raya  Aceh  Besar,  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  partisipasi masyarakat dengan pengelolaan dana desa.

## LANDASAN TEORI

## Dana Desa
Menurut  buku  saku  dana  desa  yang  diterbitkan  oleh  Menteri  Keuangan  2017  bahwa  “dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  dana  APBD  Kota/Kabupaten”. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  “Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa  merupakan dana yang akan diterima oleh desa setiap tahun denan metode transfer.

## Sumber Dana Desa
Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang “sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu : Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah,  bantuan  keuangan  dari  APBD  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Pendapatan  lain-lain  meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah”.

## Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa
Tujuan  dana  desa  diantaranya  untuk  memberantas  kemiskinan,  membangun  infrastruktur  desa  seara menyeluruh.
Manfaat dari dana  desa antara lain:
 Meningkatkan  pembangunan  inrastruktur  dan  ekonomi  Pembangunan  infrastruktur  dapat bermanaat  bagi  kelancaran  mobilitas  dan  juga  penyaluran  bantuan  dari  pemerintah  dapat disalurkan tepat pada waktunya.
 Meningkatkan kualitas sdm di desa Dana desa dapat di salurkan untuk pemberdayaan warga dalam  hal  pelatihan  dan  keterampilan  kerja  supaya  warga  memiliki  kualitas  dalam  dunia kerja.

## Badan Permusawaratan Desa (BPD)
Menurut  Wardoyo  (2010)  mendefinisikan  BPD  selaku  perwakilan  masyarakat  warga  yang terdapat di desa yang berperan mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi warga dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu Saputra (2014) mengatakan bahwa “Badan Permusawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan atau mitra kerja dari kepala desa dalam proses urusan penyelenggaraan pemerintah desa”.

## Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD)
Menurut  Agustin  (2013)  menyebutkan  bahwa  Badan Permusawaratan  Desa  (BPD)  memiliki fungsi sebagai berikut:
 Ikut andil dalam perencanaan peraturan desa
 Ikut andil dalam pelaksanaan program desa
 menampung aspirasi masyarakat desa
 Mengawasi kinerja aparatur desa
Sementara  itu  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## Pengertian Pengelolaan Alokasi Dana Desa
permendagri  No.  113  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  “Alokasi  dana  desa  merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas  aktivitas  yang  telah  dilakukan  maka  dalam  mengatur  dana  desa  harus  berdasarkan  prinsip terbuka,  tanggung  jawab  dan  partisipasi  serta  dikerjakan  secara  teratur  dan  patuh  untuk  mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa. Sementara itu Lili (2018)  dana  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten  buat  desa  yang  bersumber  dari  APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten sehabis dikurangi belanja pegawai.

## Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa  harus  ditulis  di  APBDesa  serta  proses  penganggarannya  menjajaki mekanisme yang berlaku:
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang “Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN”. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang “Keuangan Negara”.

## Akuntabilitas
Menurut  Subroto  (2019)  akuntabilitas  merupakan  kewajiban  buat  membagikan penanggungjawaban  ataupun  menanggapi  serta  menerangkan  kinerja  serta  aksi  seorang  pimpinan sesuatu  unit  organisasi  kepada  pihak  yang  mempunyai  hak  ataupun  yang  berwenang  memohon pertanggungjawaban,  Akuntabilitas  merupakan  perihal  yang  berarti  buat  menjamin  nilai-  nilai semacam  efisiensi,  daya  guna,  reliabilitas  serta  prediktibilitas.  Akuntabilitas  ialah  sesuatu  wujud pertanggungjawaban  dari  pihak  yang  diberi  keyakinan  dimana  nantinya  hendak  menciptakan keberhasilan  ataupun  kegagalan  dalam  penerapan  tugasnya  buat  menggapai  tujuan  yang  sudah diresmikan (Ardiyanti, 2019).

## Macam-Macam Akuntabilitas
Sina  (2017)  dalam  Ardiyanti  (2019)  menyatakan  terdapat  beberapa  dimensi  yang  terdapat dalam akuntabilitas yaitu:
 Akuntabilitas hukum dan kejujuran
 Akuntabilitas manajerial
 Akuntabilitas program
 Akuntabilitas kebijakan
 Akuntabilitas finansial

## Transparansi
Menurut  Ultafiah  (2017)  transparansi  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  ataupun kebebasan untuk tiap orang buat mendapatkan data tentang penyelenggaraan pemerintahan, ialah data tentang kebijakan, proses pembuatan serta penerapannya, dan hasil- hasil yang dicapai. Dan menurut Ardiyanti  (2019)  menyatakan  transparansi  selaku  prinsip  membuka  diri  kepada  hak  warga  buat mendapatkan  akses  data  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  menimpa  penyelenggaraan organisasi dengan mencermati proteksi atas hak asasi individu, kalangan, serta rahasia Negeri.

## Karakteristik Transparansi
karakteristik transparansi harus memiliki prinsip keterbukaan dan juga pemberitahuan. Dalam hal  ini  informasi  harus  jelas,  tepat  waktu,  mudah  diakses  dan  juga  kebenaran  inormasi  itu  sendiri. Dalam sebuah penyampaian informasi harus meliputi anggaran, perencanaan dan pelaksanaaan.

## Partisipasi
Menurut  (Mardiasmo,  2019:  18)  Partisipasi  adalah  keterlibatan  warga  dalam  pembuatan keputusan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  lewat  lembaga  perwakilan  yang  bisa menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibentuk  atas  dasar  kebebasan  ber  asosiasi  serta berdialog dan berpartisipasi secara konstruktif.

## Macam-Macam Partisipasi
menurut  Ndraha  (2010)  dalam  Angreini  (2017)  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pembangunan meliputi:
 Partisipasi dengan pihak lain dalam proses sosial
 Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
 Partisipasi dalam pelaksanaan program yang telah disepakati
 Partisipasi dalam memelihara dan menjaga
 Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) Riset kuantitatif  merupakan  tata  cara  riset  yang  bersumber  pada  pada  filsafat  positivisme  yang  di  dasari angka-  angka  dengan  pengelolaan  statistik.  Digunakan  buat  mempelajari  pada  populasi  sesuatu ilustrasi  yang  hendak  dijadikan  riset,  metode  pengambilan  ilustrasi  random,  pengumpulan  informasi memakai instrumen riset, analisis informasi bertabiat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah diresmikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menenai  transparansi  atau  keterbukaan  pemerintah  desa  ini  ditujukan  oleh pemerintah desa memakai mengajak warga dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).  Dalam  pelaksanaan  transparansi  ini  pemerintah  juga  menyediakan  warta- warta  penting  yang  berkaitan  memakai  keuangan  yang  ditempel  dalam  papan  pengumuman  desa, baleho atau spanduk. Pemerintah juga selalu terbuka dan tidak pernah menutup diri dalam penyediaan warta menenai pengelolaan keuangan desa pula warta lain, karena pemerintah desa purworejo tersebut telah  sadar  secara  penuh  bahwa  warga  mempunyai  hak  untuk  mengetahui  tentang  warta  keuangan desa.  Dengan  adanya  keterbukaan  warta  dan  juga  keterlibatan  wara  dalam  musyawarah  desa,  maka proram evektivitas pengelolaan alokasi dana desa sanggup tercapai. Hal tersebut didukung memakai adanya  usulan  atau  pandanan  baru  yang  disampaikan  oleh  warga.  Sehingga  usulan  warga  tersebut sanggup direalisasikan oleh pemerintah desa dalam bentuk proram.

## KESIMPULAN
 Akuntabilitas(  X1)  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  mempengaruhi  secara  positif  serta signifikan  terhadap  Daya  guna  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(  Y)  Desa  Purworejo  Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Penerapan akuntabilitas kepada warga ini dilaksanakan dengan  pemasangan  spanduk  anggaran  serta  realisasi  anggaran  di  Balai  Desa.  Pemasangan spanduk  tersebut  dilaksanakan  dengan  tujuan  supaya  warga  bisa  membaca  serta  mengenali besarnya anggaran serta realisasi anggaran Desa Purworejo tersebut.
 Transparansi(  X2)  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  mempengaruhi  secara  positif  serta signifikan  terhadap  Daya  guna  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(  Y)  Desa  Purworejo  Kecamatan
Kota  Gajah  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Berartinya  transparansi  ini  sudah  disadari  oleh pemerintah Desa Purworejo dengan membagikan informasiinformasi yang diperlukan oleh warga Desa Purworejo, baik yang berhubungan dengan keuangan, ataupun non keuangan.
 Partisipasi  warga(  X3)  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  mempengaruhi  secara  positif  serta signifikan  terhadap  Daya  guna  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(  Y)  Desa  Purworejo  Kecamatan Kota  Gajah  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Partisipasi  warga  di  Desa  Purworejo  ini  dilaksanakan dengan  pelibatan  warga  pada  musyawarahmusyawarah  desa  serta  pula  pelibatan  warga  pada program- program yang dilaksanakan Desa Purworejo tersebut.
 Akuntabilitas(  X1),  transparansi(  X2),  serta  partisipasi  warga(  X3)  secara  bersama-  sama mempengaruhi  positif  serta  signifikan  terhadap  Daya  guna  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa(  Y) Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  S.  D.  (2013).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Proses  Sinergi  dengan Kepala Desa untuk Membangun Pemerintahan yang Demokratis di Desa Matekan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
Angreini.  (2017). Pengaruh  Program  Dana  Desa  Terhadap  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
Ardiyanti. (2019). Manajemen Pemerintah Daerah, Makasar: Graha Ilmu.
Indriani,  Mirna.  (2019).  Partisipasi  Masyarakat  dan  Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 (1), 111-130.
Lili.  (2018). Partisipasi  Masyarakat  dan  Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Survey  pada  Desa Kecamatan Masjid Raya.
Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.
Ndraha.  (2010), Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pasuruan. Ngakil, Ibnu dan Kaukab, M. Elfan. (2020). Trasnparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa  di  Kabupaten  Wonosobo.  Journal  o  Economic,  Management,  Accounting  and Technology (JAMETech) Vol. 3 (2), 92-107.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pemendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Sumber Pendapatan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Saputra. (2014). Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Jakarta: Rineka Cipta. Sina. (2017) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan.
Subroto.  (2019).  Akuntabilitas Statistika  Untuk  Ekonomi  dan  Keuangan  Modern  Edisi  3  Buku  1, Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Dilengkapi  Dengan  Perbandingan  Perhitungan Manual dan SPSS , Jakarta: Prenadameia Group. Ultafiah,  Weny.  (2017). Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan  Partisipasi  terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Mewujudkan  Good  Governance  pada  Desa  di  Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 32 Tentang Kebebasan Keputusan Daerah Wardoyo.  (2010). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  desa-desa  Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
Website https://www.tiraspost.com/2020/01/10/dana-desa-kampung-sinar-negeri-terindikasi-korupsi/
Wida,  Siti  Ainul,  Dkk.,  (2017). Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di desa-desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi.  E-Journal  Ekonomi  Bisnis  dan Akuntansi, Vol. 4 (2), 148-152.
Yesinia,  Nur  Ida,  Dkk.,  (2018). Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ASET (AKUNTANSI Riset), Vol. 10 (1), 105-112.