## DINAMIKA PASCA ARAB SPRING:
MEMBACA POLA ’’ PROXY WAR ’’ DI SURIAH DAN KAWASAN TIMUR TENGAH

## Muhammad Syaroni Rofii

## Abstract
The civil war that occurred in Syria shows a humanitarian tragedy in the twenty- first  century.This  conflict  originally  was  part  of  a  dynamic  in  democratic transition  but  turned  into  a  prolonged  civil  war.  It  can  be  concluded  that  the cause  of  this  tragedy  is  none  other  than  because  of  a  proxy  war  involving  big countries.  In  this  research,  it  was  found  that  the  failure  of  peace  in  Syria  is inseparable from the influence of the big powers who use their influence to block any vetos related to Syrian crisis in United Nations. Each external actors attempt to protect their national interests and agendas at the same time reduce universal values.  Conflict  in  Syria  involving  Rusia  on  one  hand  and  the  United  States  on other  hand.  Both  coutries  have  different  plan  toward  regime  change  in  Syria which lead  to other dimension of proxy war in contemporary  world. This  article attempted  to explore  the pattern of proxy war in Syria  and its influence toward the stability of the region.
Key Words: Suriah, Perang Sipil, Proxy War, Amerika-Russia

## PENDAHULUAN
Penyerangan  pemimpin  ISIS  Abu  Bakr  Al-Baghdadi  pada  Minggu  27 Oktober  2019  oleh  tentara  Amerika  Serikat  menjadi  babak  baru  konflik panjang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Penyerangan yang disaksikan langsung  oleh  Presiden  AS  Donald  Trump  dari situation  room di  Washington DC  tersebut,  menurut  Donald  Trump,  merupakan  hasil  kerja  banyak  pihak (MSNBC,  27  Oktober  2019).  Trump  dalam  pidatonya  pasca  serangan  yang
disebut mampu melumpuhkan pemimpin ISIS tersebut menyampaikan terima kasih  kepada  Rusia,  Turki,  Suriah,  Irak  dan  Kelompok  Kurdi  Suriah.  Dari pidato  Trump  terdapat  sebuah  fakta  menarik  terkait  penyebutan  secara spesifik  kelompok  Kurdi  sebagai  pihak  yang  membantu  misi  AS  dalam menumpas  ISIS  di  Timur  Tengah,  khususnya  di  wilayah  Suriah.  Kelompok Kurdi yang beroperasi di wilayah Suriah disebut dengan sebutan SDF (Syrian Democratic  Forces)  merupakan  kelompok  militer  yang  dibentuk  oleh  YPG (Kelompok  Pembela  Rakyat  Kurdi)  untuk  memperjuangkan  terbentuknya sebuah daerah otonomi khusus bagi etnis Kurdi di wilayah Suriah (Aljazeera, 15 Oktober 2019).
Sebelum  peristiwa  serangan  terhadap  pemimpin  ISIS  berlangsung, pemerintah  Turki  memutuskan  melakukan  serangan  militer  ke  wilayah Suriah. Dari wilayah perbatasan Akcakale, Turki membombardir wilayah yang dikuasai  pasukan  SDF  dengan  menggunakan  serangan  udara  disusul serangan  darat  dengan  bantuan  tentara  Free  Syrian  Army  (FSA)  (Yeni  Safak, Oktober  2019;  New  York  Times,  9/10/2919).   Serangan  militer  Turki  terjadi tidak  lama  setelah  pasukan  Amerika  Serikat  memutuskan  untuk meninggalkan  Suriah.  Menurut  Sekretaris  Pertahanan  AS,  Mark  Esper  dalam keterangannya  kepada  CBS  News  bahwa  “Posisi  Amerika  Serikat  sudah  tidak tertahankan lagi untuk keluar dari Suriah” untuk menjelaskan alasan dibalik keluarnya  tentara  AS  yang  berjumlah  sekitar  1,000  orang  yang  selama  ini ditugaskan  untuk  memerangi  ISIS  dengan  menggandeng  SDF  (Al  Monitor, 13/10/2019).
Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan apa yang terjadi di Suriah dan sekitarnya saat ini. Keterlibatan negara-negara besar dalam konflik bersenjata di  Suriah  tampak  kasat  mata.  Kendati  demikian,  negara-negara  besar berupaya  untuk  menghindari  konfrontasi  langsung  dengan  negara  besar lainnya.  Oleh  sebab  itu  maka  siklus  kekerasan  di  kawasan  ini  sangat  sulit diurai karena banyaknya tekanan eksternal. Tulisan ini berupaya menganalisa secara  mendalam  pola  konflik  yang  terjadi  di  Suriah  dan  sekitarnya  dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan menjelaskan bagaimana perang proxy atau  ‘’proxy  warfare’’  terjadi  serta  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perang proxy.
Pada  bagian  awal  tulisan,  dijelaskan  tentang  sejarah  awal  Arab  Spring yang  memiliki  dampak  langsung  bagi  Suriah,  kemudian  dilanjutkan  dengan analisa  seputar  reaksi  aktor  politik  domestik  yang  tidak  memiliki  pandangan yang  sama  tentang  transisi  menuju  demokrasi  yang  berujung  pada  konflik bersenjata,  ditengah  konflik  bersenjata  yang  berkepanjangan  aktor internasional  terlibat  langsung  dalam perang  proxy ,  terutama    Amerika  dan Rusia,  diikuti  oleh  aktor  kawasan  lainnya  yang  berada  dalam  posisi berseberangan  dalam  opsi  penciptaan  perdamaian  di  Suriah  yang  telah memakan korban ratusan ribu jiwa diikuti dengan jutaan pengungsi tersebar di  Timur  Tengah  dan  Eropa.  Pada  bagian  akhir  menawarkan  sejumlah rekomendasi  yang  perlu  untuk  diimplementasikan  guna  mempercepat  proses perdamaian di Suriah dan kawasan.

## Petaka Pasca Arab Spring
Harus  diakui  bahwa  kelahiran  ISIS  merupakan  akibat  dari  instabilitas  di kawasan  Timur  Tengah  pasca  Arab  Spring.  Kemunculan  Al  Baghdadi  pada bulan Juni 2014 untuk mendeklarasikan diri sebagai khalifah Islamic State of Irak  and  Syria  atau  ISIS  (sebagian  menyebutnya  ISIL  dan  DAESH) memanfaatkan  longgarnya  keamanan  di  wilayah  Irak  dan  Suriah.  Suriah ketika  itu  masih  mengalami  perang  saudara  antara  rezim  Bashar  Assad dengan  kelompok  oposisi  penentangnya  meliputi  Free  Syrian  Army  yang menghendaki  pergantian  rezim  secara  demokratis.  Situasi  yang  sama  juga terjadi  di  Irak  dimana  rezim  Jalal  Talabani  belum  mampu  mengamankan seluruh wilayahnya karena mewarisi struktur keamanan yang ditinggalkan AS dan pada saat yang sama terlibat dalam konflik internal.
Dalam  spektrum  lebih  luas  apa  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  saat  ini merupakan  pengaruh  dari  dinamika  Arab  Spring  pada  penghujung  tahun 2010  berupa  revolusi  yang  dilakukan  oleh  kekuatan  rakyat  untuk menggulingkan  rezim-rezim  otoriter  di  kawasan.  Revolusi  rakyat  yang menghendaki tatanan baru itu berhasil di beberapa negara namun gagal pada sebagian  lainnya.  Revolusi  Arab  Spring  yang  bermula  di  Tunisia  kemudian menginspirasi gerakan rakyat di bagian lain kawasan Timur Tengah mulai dari Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan Suriah (Hamid Dabashi, 2012; Marc Lynch, ed., 2014, 2012).
Tunisia  tempat  Arab  Spring  dimulai  adalah  contoh  berhasil  gerakan rakyat  ini  sebab  setelah  kekuatan  rakyat  mampu  menggulingkan  rezim Zinedin  Ben  Ali,  koalisi  masyarakat  sipil  mampu  bersatu  menjaga  stabilitas politik  nasional  untuk  menyelenggarakan  pemilihan  umum  secara  langsung yang  lebih  demokratis  untuk  pertama  kali  sejak  merdeka  pada  tahun  1956. Pada  23  Oktober  2011  rakyat  Tunisia  memilih  secara  langsung  perwakilan mereka  untuk  duduk  di  parlemen  yang  ketika  itu  suara  mayoritas  berhasil diraih  oleh  partai  Ennahda  pimpinan  Rached  Gannouchi  (Azzam  S.  Tamimi, 2001),  seorang  intelektual  berpengaruh  Tunisia  yang  mengasingkan  diri  di Inggris  untuk  kembali  berjuang  bersama  rakyat  Tunisia,  kemudian dilanjutkan  dengan  pemilihan  presiden  pada  tahun  2014  yang  berhasil membawa  Beji  Caid  Essebsi  sebagai  presiden  untuk  periode  jabatan  lima tahun.  Keberhasilan  Tunisia  melewati  masa  krisis  mendapat  apresiasi internasional termasuk lembaga yang konsern dengan isu perdamaian seperti Nobel,  memberikan  penghargaan  bidang  perdamaian  kepada  gerakan  sipil Tunisia,  National  Dialogue,  atas  keberhasilan  mereka  menjaga  perdamaian dan penguatan demokrasi Tunisia (http://www.theguardian.com, 2015). Peran gerakan  sipil  di  Tunisia  dianggap  penting  karena  kerasnya  konflik  politik identitas  yang  melibatkan  kelompok  Islamis  dan  kelompok  sekuler,  namun setelah  gerakan  National  Dialogue  yang  diisi  oleh  aliansi  para  pekerja professional,  aktifis,  penulis,  pengacara  dan  kelompok  profesi  lainnya,
mendorong  konstitusi  yang  bisa  mengakomodasi  semua  pihak  maka  Tunisia berhasil  keluar  dari  krisis  transisi  demokrasi  (https://www.alaraby.co.uk, 2018).
Berbeda jauh dengan Tunisia, Suriah yang diharapkan mampu melewati masa  transisi  dari  revolusi  menuju  demokrasi  dalam  kenyataannya  tidak bergerak  kemana-mana,  aktor  politik  domestik  Suriah  terlibat  dalam  perang saudara,  kelompok  oposisi  yang  tadinya  berharap  mampu  melakukan perubahan  drastis  melalui  pemilihan  umum  mendapat  penolakan  dari  rezim Bashar  al-Assad  yang  lebih  memilih  menggunakan  pendekatan  militer  yang sangat massif dan repressif untuk meredam gerakan perubahan dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi yang sebelumnya berjuang menggunakan cara-cara demokratis  lantas  berubah  menjadi  gerakan  bersenjata  yang  dimotori  oleh sejumlah  perwira  tinggi  militer  Assad  yang  kemudian  menjelma  menjadi  Free Syrian  Army.  Sepanjang  konflik  bersenjata  berlangsung,  baik  kubu  Assad maupun  oposisi  berupaya  menggalang  dukungan  internasional  untuk mendapat  pengakuan  serta  legitimasi.  Respon  internasional  terbelah  menjadi dua,  sebagian  konsisten  mendukung  Assad  sementara  sebagian  lainnya mendukung oposisi.
Dalam  kasus  konflik  Suriah  mengacu  pada  bentuk  dukungan  yang diberikan  maka  dapat  dipetakan  menjadi  dua  kubu,  kubu  rezim  Assad didukung  oleh  Rusia  dan  Iran,  sementara  kubu  oposisi  didukung  oleh  AS, Turki, Uni Eropa dan sebagian anggota Liga Arab. PBB sendiri sejauh ini telah menggelar lebih dari 30 pertemuan membahas isu konflik Suriah akan tetapi selalu  mengalami  kemandekan  karena  veto  yang  dijatuhkan  oleh  Rusia  di Dewan Keamanan PBB (https://www.securitycouncilreport.org).
Melihat  pola  dukungan  masing-masing  aktor  negara  terkait  isu  Suriah maka  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  bersenjata  yang  berkepanjangan  di Suriah  merupakan  bentuk  proxy  war  yang  melibatkan  negara-negara  besar. “proxy”  menurut  Cambridge  Dictionary  berarti  ‘’  authority given  to
a person to act for  someone else,  such  as  by voting for  them  in  an election’’, yaitu  memberikan  otoritas  atau  mandat  kepada  orang  lain  untuk  melakukan tindakan yang diinginkan. Sementara definisi yang lebih spesifik terkait proxy dalam terminology militer menuurt, Amos C Fox, salah seorang perwira militer AS,  proxy  war  berarti:  ‘’security  force  assistance,  working  through  partners, and working by, with and through’’ (Amos C. Fox, 2019). Maka dalam konteks politik internasional dapat disimpulkan bahwa padanan kata yang paling tepat untuk konteks bahasa Indonesia untuk proxy adalah ‘’suruhan’’ atau “boneka” namun  cenderung  memiliki  konotasi  negative.  Sementara  jika  “proxy” diterjemahkan dengan kata “mitra” (partner) atau “sekutu” ( ally ) yang masing- masing  memiliki  akar  sendiri  akan  mengaburkan  makna  asal  dari  proxy. Sehingga penggunaan kata proxy dalam kesempatan ini terlihat lebih tepat.

## Arab Spring: Menggapai Mimpi Demokratisasi
Seperti  diuraikan  sebelumnya  bahwa  konflik  bersenjata  yang  terjadi  di Suriah  hari  ini  tidak  bisa  dipisahkan  dari  rangkaian  peristiwa  Arab  Spring yang terjadi di Tunisia dan kemudian menyebar ke negara-negara sekitarnya. Gerakan rakyat Tunisia yang mampu menggulingkan rezim berkuasa menjadi inspirasi  bagi  gerakan  sosial  di  Suriah.  Pada  awalnya  gerakan  perubahan kelompok  oposisi  anti-pemerintah  menujukkan  komitmen  perubahan berlangsung  secara  damai  tanpa  kekerasan  dengan  skenario  setelah  rezim Asad  melimpahkan  kekuasaanya  kepada  pihak  koalisi  nasional  maka  akan dilanjutkan  dengan  pelaksaan  pemilihan  umum  yang  dilakukan  secara  jujur dan  adil  dibawah  supervise  lembaga  internasional.  Gerakan  perubahan  di Suriah,  seperti  halnya  di  beberapa  negara,  seperti  Tunisia,  Libya,  Bahrain, Mesir,  mendapat  dukungan  dari  negara-negara  kawasan  termasuk  para pemimpin dunia internasional.
Amerika  dan  Uni  Eropa  secara  terang-terangan  menyatakan  sikap mendukung  gerakan  perubahan  di  Timur  Tengah  dengan  harapan  semakin banyak  negara  demokratis  di  Timur  Tengah  maka  akan  semakin  baik  bagi
persebaran  nilai  demokrasi,  hak  asasi  manusia  dan  tata  pemerintahan  yang baik di Timur Tengah. Pada periode ini Turki termasuk salah satu negara yang memiliki  hubungan  baik  dengan  kelompok  pro-demokrasi  di  Timur  Tengah termasuk salah satu yang paling aktif mengkampanyekan agar negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai mempertimbangan demokrasi sebagai norma baru  dalam  mengelola  pemerintahan.  Presiden  Turki,  Recep  Tayyip  Erdogan, secara  terbuka  menyatakan  dukungan  terhadap  gerakan  perubahan  yang diinisasi  oleh  rakyat  sembari  mengecam  rezim  otoriter  yang  menggunakan kekerasan  untuk  meredam  aksi  anti-pemerintah  ( Rania  Abouzeid,  2016;  Ivan Watson and Mohamed  Fadel  Fahmy,  2016). Pesan  Erdogan  ketika  itu  ditujukan kepada  para  pemimpin  Arab.  Bahkan  pasca  keberhasilan  gerakan  pro- perubahan  mampu  menggulingkan  rezim  berkuasa,  Erdogan  melakukan kunjungan  kenegaraan  ke  Mesir  dan  Tunisia  untuk  memberikan  dukungan baik  dalam  bentuk  dukungan  moral  maupun  materi.  Gerakan  Erdogan mendukung kelompok demokrasi dilihat sebagai intervensi oleh pemerintahan Assad sehingga mulai menjaga jarak dengan Erdogan.
Bashar  al-Assad  menyadari  posisinya  akan  terancam  jika  koalisi nasional  mampu  menggulingkan  pemerintah  dan  memilih  pemimpin  baru, ketakutan  rezim  Assad  tercermin  dari  sikapnya  yang  menolak  opsi  mundur dari  pemerintahan.  Sebaliknya,  Assad  menujukkan  respon  sangat  keras kepada  oposisi  dengan  mengerahkan  kekuatan  militer  untuk  menumpas setiap  aksi  demonstrasi.  Reaksi  Assad  mengerahkan  kekuatan  militer  untuk meredam  demonstrasi  kemudian  mendapat  perlawanan  dari  pihak  oposisi. Pihak  oposisi  nasional  yang  tergabung  dalam  Syrian  National  Coalition (http://en.etilaf.org/)  merespon  pendekatan  Assad  dengan  meminta  bantuan pihak internasional untuk melakukan intervensi di Suriah.
Dalam  periode  perundingan  rezim  Asad  mencoba  meyakinkan  pihak internasional  bahwa  isu  transisi  kepemimpinan  di  Suriah  merupakan  isu domestik  yang  menjadi  konsen  pemeritahan  rezim  Asad  dan  menjanjikan perubahan  ke  arah  demokratisasi  secara  bertahap.  Asad  mencoba
menujukkan  komitmennya  terhadap  demokratisasi  dengan  penyelanggaran pemilihan  umum  dalam  waktu  yang  disepakati  oleh  pemerintah  dan  oposisi. Namun, dalam kenyataanya periode dialog ini dimaanfaatkan oleh rezim Assad untuk  melakukan  penangkapan  terhadap  kelompok  atau  figur  anti- pemerintah.  Pada  akhirnya  rezim  Asad  menyebut  kelompok  oposisi  sebagai teroris yang melakukan perlawanan terhadap negara.

## Intervensi Aktor Internasional Dan Rivalitas Amerika-Rusia
Seiring  dengan  semakin  kerasnya  sikap  rezim  Assad  terhadap  oposisi, Barat  mengkritik  keras  sikap  rezim  Asad  dan  meminta  rezim  ini  untuk mempercepat proses demokratisasi, namun anjuran ini diabaikan oleh Assad. Karena mendapat dukungan dari Rusia Assad semakin percaya pada kekuatan militer mereka akan mampu menghabisi kelompok oposisi. Kontak diplomatik antara  Suriah  dan  Rusia  begitu  intens  dalam  periode  ini  mengingat  antara Suriah dan Rusia memiliki hubungan strategis yang berlangsung sangat lama baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan.
Seiring  dengan  semakin  kerasnya  sikap Assad,  Amerika  dan  Uni  Eropa menujukkan opsi memberikan bantuan senjata kepada oposisi untuk melawan Assad. Sikap ini ditunjukkan oleh anggota parlemen Eropa yang secara terang- terangan  mendukung  opsi  pemberian  bantuan  senjata  kepada  kelompok oposisi  yang  tengah  berperang  melawan  rezim  Bashar  al  Assad.  Perancis  dan Inggris  adalah  dua  negara  anggota  Uni  Eropa  yang  mencoba  terlibat  dalam krisis  Suriah  dengan  cara  mengirimkan  bantuan  kepada  kelompok  oposisi yang  belakangan  memiliki  sayap  militer  berupa  Tentara  Pembebasan  Suriah “Free Syrian Army”, bentuk bantuan yang mereka berikan berupa pendanaan dan pelatihan teknis pertahanan dengan mengirimkan pasukan elit yang bisa memberikan  pelatihan  bagi  para  tentara  oposisi  ( Martin  Chulov,  2012) .  Amerika juga menggunakan pendekatan serupa  dalam merespon perkembangan krisis Suriah.  Bagi  Amerika  dan  Eropa  ketika  Assad  bisa  dilumpuhkan  seperti
pengalaman  di  Libya  maka  akan  lebih  mudah  untuk  membangun  fondasi demokrasi bersama kelompok oposisi.
Ketika  tekanan  internasional  semakin  kencang  rezim  Assad  tidak bergeming,  upaya  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  menyelesaikan  konflik bersenjata di Suriah tidak pernah berhasil terutama di level Dewan Keamanan PBB  karena  terhambat  oleh  klasusuk  veto  yang  dimiliki  oleh  lima  negara anggota    meliputi  Amerika,  Rusia,  China,  Inggris  dan  Perancis.  Rusia  adalah pihak  yang  selalu  menolak  setiap  opsi  operasi  militer  membebaskan  rakyat Suriah  dari  rezim  Assad  seperti  skenario  satu  dekade  sebelumnya  ketika koalisi  Amerika  mengakhiri  era  Saddam  Husein  di  irak  dengan  pendekatan invasi militer. Alih-alih mencabut dukungan pada Assad pemimpin Rusia balik menuduh  Barat  telah  berupaya  bertindak  seperti  pahlawan,  padahal  mereka memiliki  jejak  kegagalan  ketika  melakukan  invasi  ke  Irak  pada  tahun  2003. Kritik Presiden Rusia Vladimir Putin kepada pemimpin Amerika membuat opsi damai versi PBB hingga hari ini tidak pernah terwujud ( Martin Chulov, 2012 ) .
Disela  masa  damai  dan  berunding,  Rusia  tidak  sedikitpun  mengurangi dukungan  kepada  rezim  Assad  bahkan  ketika  kampanye  internasional menguat  setelah  melihat  jumlah  korban  meninggal  dari  pihak  sipil  dan gelombang  pengungsi  yang  membuat  dunia  tercengang,  Assad  melakukan kunjungan  diam-diam  ke  Moscow  dengan  tujuan  untuk  menegaskan  bahwa hubungan  antara  Suriah  dan  Rusia  tak  akan  berubah  seperti  sebelumnya. Seperti  diketahui  Rusia  merupakan  patner  strategis  Suriah  baik  ketika  era Perang  Dingin  hingga  hari  ini,  hal  ini  ditegaskan  dengan  sebagian  besar  alat persenjataan  Suriah  merupakan  produk  Rusia.  Jaminan  rusia  terhadap Suriah  ditunjukkan  dengan  pengiriman  elit  kemudian  diikuti  dengan pengiriman jet tempur untuk menghabisi kelompok oposisi yang menurut versi Assad dan putin adalah “teroris” yang harus dihabisi demi stabilitas nasional Suriah.  Pengiriman  bantuan  senjata  dan  pasukan  dari  Rusia  kepada  suriah
juga untuk menegaskan bahwa Suriah merupakan garda terakhir pertahanan rusia.
Rusia memiliki pangkalan militer di Latakia (perairan Laut Mediterania), dan menjadi salah satu pusat pertahanan Rusia di Timur  Tengah, bagi Rusia keberadaan  rezim  Assad  sangat  membantu  bagi  kelanjutan  strategi pertahanan  global  rusia  di  Timur  Tengah.  Pergantian  rezim  apalagi  yang  anti terhadap  Rusia  akan  berdampak  sangat  serius  bagi  masa  depan  pertahanan Rusia  (Yossef  Bodansky,  2015 ) .  Lebih  dari  itu,  Rusia  dalam  lima  tahun terakhir tengah mengembalikan citra sebagai negara yang disegani baik dalam militer  maupun  ekonomi  hal  ini  terefleksi  dari  manuver  Rusia  di  wilayah  Uni Eropa  berupa  pengambil  alihan  wilayah  Crimea  dari  Ukraina  pada  tahun 2014.    Dari  sisi  strategi,  Crimea  seperti  halnya  Latakia  di  Suriah  memiliki fungsi vital bagi pertahanan Rusia di kawasan Laut Hitam.

## Pecahnya Konflik Identitas Kawasan
Gerakan  oposisi  anti  Assad  ketika  didirikan  ditujukan  untuk mempercepat  proses  demokratisasi  di  Suriah,  namun  gerakan  yang  diinisiasi oleh  figur-figur  moderat  dengan  latar  belakang  beragam  mulai  dari  kalangan intelektual,  tokoh  agama,  tokoh  gerakan,  hingga  para  aktifis  yang  memiliki jaringan  dengan  Barat,  namun  gerakan  oposisi  ini  gagal  mendapat  jaminan demokratisasi  dari  rezim  Assad.  Upaya  mereka  menekan  rezim  Assad  untuk menerapkan demokrasi di Suriah gagal karena rezim Assad menggunakan isu sektarianisme untuk mendeligitimasi kelompok oposisi.
Assad mengidentifikasi diri sebagai rezim Syiah yang memiliki hubungan baik  dengan  Iran.  Hubungan  mereka  tidak  sebatas  solidaritas  imajiner  antar penganut  syiah  dengan  Ayatollah  Khameini  di  Iran.  Hubungan  mereka  lebih jauh meliputi isu politik, militer, dan ekonomi. Penggunaan isu sektarianisme dengan  mengankat  identitas  Syiah  menjadi  pemicu  konflik  ideologis,  antara
Syiah-Sunni  (USIPeace  Briefing,  Mei  2007;  Jubin  M.  Goodarzi,  2013 ) . Penggunaan sentimen Sunni-Syiah dalam jangka pendek sangat efektif untuk menjaga agar Assad tetap bertahan dan mendapat dukungan dari rezim-rezim Syiah  di  kawasan  timur  tengah,  termasuk  milisi  Syiah  seperti  Hizbullah  di Libanon. Sementara kelompok oposisi dianggap sebagai representasi kelompok Sunni  yang  harus  dibatasi  gerakan  politiknya  agar  tidak  mengulangi kesalahan  seperti  di  Irak  era  Saddam  Husein  dimana  ketika  kelompok  Sunni berkuasa  maka  kelompok  syiah  akan  menjadi  kelompok  terpinggirkan  dan tertekan.
Sentiment  ini  juga  membuat  pemimpin  religius  terlibat  dalam  konflik. Assad  mendapat  dukungan  dari  milisi  Syiah.  Sementara  kelompok  oposisi mendapat  dukungan  dari  milisi  Sunni.  Dari  konflik  inilah  gerakan  Islamic State  of  Irak  and  Levent  (ISIL)  yang  kemudian  lebih  populer  dengan  sebutan ISIS. ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakr Al Baghdadi memanfaatkan kondisi ini untuk  membangun  fondasi  gerakan  mereka.  Kendati  gerakan  mereka dideklarasikan  di  kota  Mosul,  Irak,  namun  arah  gerakan  ISIS  adalah  untuk membantu  perlawanan  rakyat  Suriah  melawan  rezim  Assad  yang dipersepsikan sebagai kubu Syiah yang harus diperangi. Situasi yang terjadi di Suriah  menjadi  ladang  subur  tumbuhnya  gerakan  kelompok  ISIS  yang memang  memanfaakan  situasi  krisis  di  Suriah,  Irak  dan  Libanon  sebagai ladang  pertempuran  dan  ajang  untuk  mencari  eksistensi  diantara  para kelompok ekstrimis. Kelompok ISIS memanfaatkan destabilisasi di kawasan ini untuk  terus  melebarkan  pengaruhnya  ke  wilayah-wilayah  yang  sangat strategis baik dari sisi ekonomi maupun militer.
Kelompok lain, Jabhah an Nushra juga masuk dalam kategori kelompok Sunni  yang  mengumandangkan  perlawanan  melawan  rezim  Assad.  Kelompok ini memiliki afiliasi dengan Al Qaeda yang memiliki agenda untuk melakukan perlawan  terhadap  rezim  Assad  demi  menyelamatkan  warga  sipil.  Sentimen ati-Assad digunakan untuk menarik simpatisan dari berbagai wilayah di Timur Tengah  atau  seluruh  penjuru  dunia.  Namun  dalam  kenyataanya  antara  ISIS
dan Jabhah an-Nusra tidak memiliki kerangka berpikir dan pendekatan yang sama  dalam  perlawanan  terhadap  Assad  sehingga  tidak  heran  ketika  dua kelompok ini sering berbeda dalam setiap aksinya (Hassan Hassan, 2016 ).
Setelah ISIS dan an Nusra, kelompok lain yang terlibat dalam konflik di Suriah  adalah  kelompok  milisi  Kurdi,  jika  ISIS  dan  Nusra  memiliki  agenda ideologis  berupa  perjuangan  untuk  membebaskan  kelompok  Sunni  dari agresivitas  rezim  Assad,  kelompok  Kurdi  memiliki  agenda  lain  dalam  jangka panjang  hendak  membentuk  negara  otonom  baru  yang  bisa  menjadi  rumah bagi  kelompok  Kurdi  yang  tersebar  di  beberapa  negara.  Milisi  Kurdi menggunakan  momen  krisis  di  kawasan  ini  untuk  menujukkan  eksistensi kepada  pihak  internasional  bahwa  mereka  memiliki  kemampuan  militer  yang bisa  didukung  untuk  menumpas  gerakan  ISIS.  Milisi  Kurdi  memiliki kedekatan  dengan  rezim  Assad,  hal  ini  terlihat  dari  sikap  milisi  Kurdi  yang mengkampanyekan  perjuangan  melawan  kelompok  ISIS  dan  An  Nusra  di wilayah  Suriah  dan  sekitarnya.  Hal  ini  ditegaskan  pula  oleh  Presiden  Rusia, Vladimir  Putin,  yang  menyebut  bahwa  dukungan  internasional  harus diarahkan kepada pemerintah yang saat ini berkuasa (Assad) dan milisi Kurdi yang serius untuk menumpas gerakan teroris di Suriah (Marina Koren, 2016 ).
Karakter  gerakan  milisi  di  Timur  Tengah  yang  memiliki  akses  terhadap senjata  merupakan  kenyataan  yang  tidak  bisa  dihindarkan  sehingga  konflik- konflik  kekerasan  di  kawasan  ini  sangat  rentan  untuk  pertumpahan  darah. Kelahiran kelompok milisi di kawasan ini tidak lepas dari konflik panjang yang melibatkan  negara-negara  di  kawasan  yang  mengendepankan  pendekatan ideologis  dalam  setiap  terjadi  konflik.  Keberadaan  mereka  hingga  saat  ini lantas membuat opsi perang proxy menjadi salah satu opsi logis untuk negara- negara besar yang memang sedang terlibat dalam rivalitas penciptaan tatanan baru  di  Timur  Tengah  pasca  pengurangan  pengaruh  Amerika  Serikat  di  era presiden Barack Obama.

## Analisa Perang “Proxy” Dalam Konflik Suriah
Perang  “proxy” merupakan  salah  satu  strategi  yang  diterapkan  oleh negara-negara  besar  yang  terlibat  dalam  rivalitas,  terutama  pada  era  Perang Dingin ( Tyrone L. Groh, 2010) . Yaacov Barsimantov menggunakan definisi perang proxy  sebagai  perang  yang  terjadi  antar  negara  di  sebuah  kawasan  sebagai pengganti dari konfrontasi langsung negara superpower (negara besar) (Yaacov Barsimantov,  1984).  Kendati  Perang  Dingin  telah  berakhir  namun  bukan berarti  negara-negara  besar  meninggalkan  pendekatan  perang  proxy  untuk memperkuat  pengaruh  di  kawasan,  dalam  isu  Suriah  Jon  B.  Alterman, seorang  peneliti  CSIS,  secara  spesifik  menyebut  bahwa  konflik  bersenjata pasca Arab Spring yang terjadi di Suriah saat ini adalah perang “proxy” yang melibatkan  banyak  aktor,  mulai  dari  negara  hingga  aktor  non-negara  dalam pola yang begitu rumit (Jon B. Alterman, 2013 ) .
Sebelum  menjelaskan  tentang  pola  perang  proxy  yang  terjadi  pasca Perang  Dingin  terutama  yang  terjadi  di  Suriah  saat  ini,  kita  perlu  melihat kembali  latar  belakang  perang  proxy  dan  alasan  negara  menggunakan pendekatan ini. Terdapat empat alasan utama dibalik penggunaan strategi ini. Pertama,  dimensi  Perang    Dingin  menjadi  latar  belakang  utama  mengapa perang  proxy  terjadi,  negara  besar  yang  terlibat  dalam  perang  dingin,  seperti Amerika  dan  Uni  Soviet  menghindari  konfrontasi  langsung  menggunakan senjata nuklir ( Clive Jones dan Sergio Catigmani , 2012), sehingga negara-negara ini memilih  menggunakan  "proxy"  atau  bisa  disebut  "boneka"  untuk  mencapai tujuan.  Perang  Arab-Israel  menujukkan  posisi  Amerika  dan  Uni  Soviet  dalam dukungan berbeda. Begitu juga dengan perang Indo-Pakistan era 1960an dan 1970an.  Dukungan  tidak  hanya  berlaku  untuk  negara,  bisa  juga  dalam bentuk dukungan kepada non-negara, biasanya kelompok separatis.
Kedua, pertimbangan security dilemma , untuk mengantisipasi pengaruh negara  rival  maka  satu-satu  cara  untuk  membendung  pengaruh  rival  adalah dengan memberikan dukungan kepada negara mitra, seperti rivalitas Iran dan
Saudi  Arabia  di  Yaman,  keduanya  memberikan  dukungan  secara  diam-diam kepada  pihak  berbeda:  Arab  saudi  mendukung  pemerintahan  berkuasa sementara Iran mendukung pemberontak Houti.
Ketiga, menjaga citra internasional, negara-negara besar seperti Amerika dan  Rusia  menghindari  untuk  terlibat  langsung  dalam  konflik  yang  terjadi  di sebuah negara dengan pertimbangan untuk menjaga citra pemerintah di level domestik  dan  level  internasional,  pemerintah  Amerika  tidak  terlibat  langsung dalam  konflik  bersenjata  di  Suriah  karena  publik  Amerika  melihat  perang hanya  membawa  dampak  negatif  bagi  Amerika  seperti  perang  irak,  sehingga kebijakan  Obama  menarik  pasukan  dari  Irak  dan  Afghanistan  adalah  reaksi atas ketidakpuasan publik, sementara untuk level internasional negara-negara ingin  menujukkan  diri  sebagai  aktor  yang  menghargai  hukum  internasional, menghargai  mekanisme  lembaga  internasional  seperti  PBB  dengan  Dewan Keamanan  PBB,  dan  pertimbangan  diplomatik  lainnya.  Menggunakan pendekatan  "proxy"  untuk  mencapai  tujuan  dianggap  lebih  efektif  untuk menjaga citra pemerintah atau aktor negara.
Keempat, dari sisi biaya (Tyrone L. Groh, 2010 ) , biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proxy jauh lebih murah jika terlibat langsung dalam konflik bersenjata,  hal  ini  biasanya  ditujukan  di  negara  -negara  yang  sedang mengalami  masa  transisi,  negara  besar  memiliki  dua  pilihan  bersama pemerintah  atau  oposisi,  dan  akan  mensuplai  setiap  kebutuhan  proxy  bisa berbentuk biaya dan senjata.
Empat  alasan  di  atas  setidaknya  bisa  menjadi  dasar  untuk  menarik kesimpulan  tentang  perang  proxy  yang  terjadi  di  Suriah.  Bahwa  saat  ini Suriah  tengah  menjadi  pembahasan  utama  para  pemimpin  internasional karena  perang  sipil  yang  melibatkan  pemerintah  dan  oposisi  telah menciptakan  destablitias  di  kawasan.  Menurut  catatan  PBB  jumlah  korban dari perang sipil di Suriah telah mencapai 400 ribu jiwa diikuti dengan jumlah pengungsi
yang mencapai 4,843,126
(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpm)  jiwa  dan  tersebar  di beberapa negara di Timur Tengah termasuk yang menyebrang hingga Eropa.
Perang  proxy  yang  terjadi  di  Suriah  tidak  lagi  disebabkan  oleh  upaya meminimalisir  kemungkinan  konfrontasi  langsung  antara  Amerika  dan  Rusia dengan menggunakan senjata nuklir yang mereka miliki, namun lebih karena faktor  pertimbangan  strategi  pertahanan  di  kawasan,  bagi  Rusia  Suriah merupakan mitra strategis di kawasan terutama dengan rezim Bashar al Assad sementara  Amerika  dalam  sejarahnya  tidak  menempatkan  Suriah  sebagai prioritas  untuk  strategi  pertahanan,  akibatnya  ketika  terdapat  kewajiban  di lembaga  PBB  untuk  memperjuangkan  nasib  Suriah  Amerika  mendapat hambatan  dari  Rusia.  Dua  negara  memiliki  proxy  (David  A.  Patten,  2011 ) sendiri  dalam  kasus  Suriah,  di  satu  sisi  Rusia  mendukung  secara  terbuka perlunya  memperkuat  rezim  Bashar  Al  Assad  dengan  pertimbangan  untuk menjaga  stabilitas  dan  menghabisi  kelompok  ISIS,  di  sisi  lain  Amerika  dan sekutunya  berada  di  sisi  kelompok  oposisi  yang  belakangan  menggunakan senjata  untuk  bertahan  di  wilayah-wilayah  yang  masih  bisa  mereka  jadikan sebagai basis untuk menujukkan eksistensi mereka.
Perang  proxy  di  Suriah  terjadi  tidak  lepas  dari  doktrin  pemerintahan Barack Obama yang cenderung menghindari konfrontasi dengan rival-rivalnya seperti  dengan  Rusia  di  kawasan  Eropa  dan  Timur  Tengah  dengan  China untuk kawasan Asia Pasifik. Pemulangan pasukan Amerika dari Timur Tengah menjadi  sinyalemen  kuat  perubahan  doktrin  politik  luar  negeri  Amerika sebelum  dan  sesudah  rezim  Obama.  Apalagi  Barack  Obama  telah  memasuki periode  akhir  kepemimpinan  mencoba  meminimalisir  kesalahan  dalam pengambilan  kebijakan  luar  negeri  terkait  isu  internasional,  oleh  karena  itu, guna  menjaga  citra  pemerintah  yang  dipersepsikan  sebagai  rezim  yang meninggalkan warisan baik bagi Amerika, Obama lebih memilih menggunakan “proxy”  di  kawasan  untuk  merespon  perkembangan  isu  Suriah.  Opsi  militer akan  diambil  ketika  lembaga  internasional  seperti  Dewan  Keamanan  PBB memberikan  persetujuan,  namun  dalam  kenyataannya  resolusi  Dewan
Keamanan  PBB  tidak  memberikan  ruang  untuk  intervensi  militer  di  Suriah karena  mendapat  penolakan  dari  Rusia.  Amerika  dan  sekutu  telah mengidentifikasi  proxy  yang  bisa  didorong  untuk  menyelamatkan  transisi demokrasi di Suriah pasca Arab Spring, dalam hal ini National Coalition yang memiliki sayap militer Free Syrian Army, dengan memberikan pelatihan militer dan  dukungan  lainnya,  sementara  Rusia  sejak  awal  telah  menujukkan  posisi mereka berada dibelakang rezim Assad.

## Gambar 1. Pola Aliansi Negara-negara Dalam Perang Proxy di Kawasan
Timur Tengah

## Penutup
Perang  sipil  yang  terjadi  di  Suriah  pasca  Arab  Spring  boleh  jadi merupakan potret kelam bencana kemanusiaan Abad 21. Jumlah korban yang mencapai angka 400 ribu jiwa disusul jumlah pengungsi yang mencapai angka
Rusia Amerika Serikat
5  juta  jiwa  sudah  cukup  untuk  menjelaskan  betapa  buruknya  perang  sipil yang terjadi di Suriah. Dalam perang sipil di Suriah sejumlah negara terlibat, termasuk negara besar, sehingga menjadikan upaya damai untuk membangun kembali  Suriah  menjadi  semakin  sulit.  Aktor  domestik  Suriah,  baik  rezim Assad atau kelompok oposisi, telah memiliki roadmap berbeda dalam melihat masa  depan  Suriah  sehingga  sangat  sulit  untuk  dipertemukan  kembali. Situasi ini semakin rumit ketika aktor non-negara, terutama kelompok teroris yang  memanfaatkan  destablititas  untuk  membangun  eksistensi  di  kawasan. Keberadaan  kelompok  teroris  telah  memecah  konsentrasi  para  pemimpin negara terkait pencarian solusi untuk Suriah.
Kini,  setelah  hampir  satu  dekade  pasca  Arab  Spring  tidak  ada  tanda- tanda  krisis  kemanusiaan  ini  akan  berakhir,  negara-negara  di  kawasan  telah menunjukkan  sikap  psimis  tentang  masa  depan  perdamaian  di  Suriah  dan kemungkinan  semakin  memburuknya  situasi  di  kawasan  karena  antara  satu negara  dengan  negara  lainnya  terlibat  dalam  perang  proxy  yang  dimainkan oleh  Amerika  dan  Rusia.  Negara-negara  di  kawasan  terutama  yang  masih menggunakan  sistem  monarki  yang  tadinya  melihat  demokratisasi  sebagai harapan  alternative  kini  menutup  kembali  kemungkinan  transisi  menuju demokratisasi setelah melihat gagalnya sejumlah eksperimen di Suriah, Mesir dan  Libya.  Negara-negara  ini  gagal  mencapai  titik  dimana  demokratisasi seharunya. Mereka justru tertahan sebagai negara gagal yang sedang mencari keseimbangan.
Untuk  kasus  Suriah,  tak  ada  opsi  lain  yang  bisa  diambil  untuk menghentikan  krisis  kemanusiaan  ini  kecuali  meminta  lembaga  PBB  untuk terlibat aktif mengawal transisi pemerintahan di Suriah, para pemimpin dunia bisa  menggunakan  pengalaman  rekonsiliasi  kasus  Bosnia  Herzegovina  yang merupakan  pecahan  Yugoslavia  pada  era  1990an  dimana  negara  ini  jatuh  ke dalam  jurang  perang  etnis  dan  memakan  korban  ratusan  ribu  jiwa.  Perang Bosnia yang ketika itu dikategorikan telah menjurus kepada genosida berhasil diakhiri setelah para pemimpin Bosnia, Kroasia dan Serbia bertemu di Dayton,
Ohio, Amerika Serikat. Keberhasilan perundingan yang dikenal dengan Dayton Accords  itu  tidak  lepas  dari  peran  para  pemimpin  Amerika,  Eropa  dan  para pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Jika  konflik  Bosnia  bisa  diatasi  dengan pendekatan  perundingan,  maka  krisis  Suriah  juga  sudah  seharusnya  bisa menggunakan  pendekatan  serupa  untuk  mencegah  bencana  kemanusiaan yang lebih buruk.

## DAFTAR PUSTAKA
Alterman,  Jon  B.,  “The  Age  of  Proxy  Wars”,  Center  for  Strategic  and International Studies, Middle East Program, May 2013.
Bar-Siman-Tov,  Yaacov,  “The  Strategy  of  War  by  Proxy”,  Cooperation  and Conflict, xix (1984), 263-273.
Bodansky, Yossef, Russia, Syria, and the Crossroads of Strategic Development, ISPSW Strategy Series, Issue No. 378 Sep 2015.
Dabashi,  Hamid, The  Arab  Spring:  The  End  of  Postcolonialism (New  York:  Zed Books, 2012)
Goodarzi,  Jubin  M.,  “Syria  and  Iran:  Alliance  Cooperation  in  a  Changing Regional  Environment”, Ortadoğu  Etütleri ,  Volume  4,  No  2,  January 2013.
Groh, Tyrone L., War on the Cheap? Assessing the Costs and Benefits Of Proxy War  War  On  The  Cheap?  Assessing  The  Costs  And  Benefits  Of  Proxy War, PhD Thesis, Georgetown University, 2010.
Fox, 2019, Amos C. , Conflict and the Need for a Theory of Proxy Warfare ,
Journal of Strategic Security , Vol. 12, No. 1 (2019), pp. 44-71 (30 pages).
Lynch, Marc, The Wave of Protest that Toppled Status Quo and Struggle for the New Middle East (New York: Public Affairs, 2012).
Lynch,  Marc,  ed. The  Arab  Uprising  Explained:  New  Contentious  Politics  in  the Middle East (Columbia: Columbia University Press, 2014).
Tamimi, Azzam S., Rachid Ghanouchi: A Democrat Within Islamism (Religion and Global Politics) (Oxford: Oxford University Press, 2001).
Patten, David A., Using Small Powers To Great Effect: How States Use Insurgent Proxies  To  Achieve  Foreign  Policy  Goals, PhD  Thesis,  Georgeton University, Washington DC, 2011.
Hassan,  Hassan,  “Is  it  possible  that  Al  Nusra  and  ISIL  will  join  forces?”,  17 April  2016,  dalam  http://www.thenational.ae/opinion/comment/is-it- possible-that-al-nusra-and-isil-will-join-forces, akses 16 Mei 2016.
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/syria.phpm, akses 16 Mei 2016. http://en.etilaf.org/about-us/goals.html
Ivan  Watson and Mohamed  Fadel  Fahmy,   “Turkish  prime  minister  arrives  for visit  to  Egypt  as  role  widens”,  CNN,  14  September  2011  dalam http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/09/12/turkey.diplomacy/ , akses 16 Mei 2016.
Jones,  Clive  dan  Sergio  Catigmani,  Israel  and  Hizbollah:  An  Asymmetric Conflict in Historical and Comparative  (New York: Routledge, 2012).
Koren, Marina, “Putin’s Syria Gambit” The Atlantic, 28 September 2015, dalam http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/putin- russia-syria-united-nations/407716/, akses 16 Mei 2016.
Martin  Chulov,  “France  funding  Syrian  rebels  in  new  push  to  oust  Assad  “  7
Desember
2012,
dalam http://www.theguardian.com/world/2012/dec/07/france-funding- syrian-rebels, akses 16 Mei 2016.
Rania Abouzeid, “Why Turkey's Erdogan Is Greeted like a Rock Star in Egypt Why Turkey's Erdogan Is Greeted like a Rock Star in Egypt”, Time, 13 September 2011 dalam http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2093090,00.html,  akses 16 Mei 2016;
“EU May Provide  Training to Syrian Rebels” Der Spiegel, 4 Maret 2013, dalam http://www.spiegel.de/international/europe/the-eu-is-set-to-support- syrian-rebels-with-military-training-a-886794.html, akses 16 Mei 2016.
“Syria’s Alliance with Iran” USIPeace Briefing, Mei 2007;
“Tunisian  national  dialogue  quartet  wins  2015  Nobel  peace  prize”  The
Guardian, 9 October 2015, “, dalam
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/09/tunisian-national- dialogue-quartet-wins-2015-nobel-peace-prize,  diakses  pada  10  Mei 2016.
‘’14,000  FSA  soldiers  deployed  ahead  of  imminent  Turkish  op  in  Syria’’ https://www.yenisafak.com/en/news/14000-fsa-soldiers-deployed- ahead-of-imminent-turkish-op-in-syria-3502364,  diakses  28  Oktober 2019.
‘’ Trump  claimed  ISIS  leader  'whimpered'  in  final  moments.  Top  officials  don't know where he got that detail’’, https://edition.cnn.com/2019/10/29/politics/trump-baghdadi- whimpering-confusion/index.html , diakses 28 Oktober 2019.
‘’ Trump  thanks  Russia,  Turkey,  Syria,  Iraq,  and  Kurds  for  helping  kill Baghdadi’’, https://www.msnbc.com/am-joy/watch/trump-thanks- russia-turkey-syria-iraq-and-kurds-for-helping-kill-baghdadi- 72137797686 , diakses 28 Oktober 2019.
https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/