## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  komunikasi  itu  sudah  ada  sejak manusia  terlahir  di  dunia  yang  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk sosial yang menumpang tumbuh dan berkembang sejak awal  peradaban,  tanpa  disadari  aktivitas  interaksi manusia  perlu  berkomunikasi  dna  mendapatkan informasi sebagai pergaulaan pada masyarakat modern dan  bisa  dilakukan  dirumah,  di  linngkunga,  di  kampus,
di  sekolah,  di  masjid,  di  kantor  dan  sebagainya, sehingga komunikasi dangat menyentuh disegala aspek kehiduapn kita dan menentukan kualitas hidup kita.
Permsalahan  kapatuhan  wartawan  terhadap  kdoe  etik jurnalistik  sebetulnya  tidak  hanya  berada  di  Kota Palangka  Raya  melainkan  terjdai  di  seluruh  Indoensia dengan  berbagai  macalam  permsalahan  dan  peraturan yang  dilangggar.  Khususnya  pelanggaran  terhdap  kode etik jurnalistik itu sendiri.

## KEPATUHAN WARTAWAN TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK DI KOTA PALANGKA RAYA
Journalists ' Compliance With The Code Of Journalistic Ethics In The City Of Palangka Raya
Rahmat Hidayat *
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya,  Central Kalimantan, Indonesia email: rahmat.hidayat@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dibuat  bertujuan  untuk  mengetahui  hal-hal  apa  sajayang  sering menjadi  permasalahan  dalam  dunia  kode  etik  jurnalistik,  sehingga  bisa  menjadi gambaran dan pencitraan pers yang baik dan menjunjung tinggi peraturan tentang dunia  pers.  Metode  yang  digunakan  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka pendeketan  penelitian  ynag  digunakan  yaitu  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan menggunakan paduserasi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber  data  primer  diperoleh  dengan  wawancara  kepada  wartawan  selalu insanpers yang melakukan tugas jurnalistik sertamelakukan pengamatan lapangan sedangkan  sumber  data  sukender  berupa  perundang-undangan,  kode  etik jurnalistik,  dokumen-dokumen  resmi,  buku  dan  hasil  penelitian  yang  berwujud laporan  bahan  data  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  jurnal  ilmiah  ini  dapat dibuktikan dengan wawancara terhdap kalangan wartawan di Kota Palangka raya yang mengaku masih tikda bisa bekerja dan memahami penerapan dari kode etik jurnalistik, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan independensi insan pers dalam  melaksanakan  peker  jaannya.  Kesimpulannya  dalam  dunia  pers  sendiri masih perlu beberpa perbaikan selain memberikan pelatihan terhadap wartawan tapi  juga  memperkuat  struktur  dan  kemampuan  lembaga  pers  sendiri  di Indonesia. Kata Kunci: Kepatuhan Kode Etik Jurnalistik Keywords : Compliance
Code Journalism

## Accepted
June 2016

## Published
October 2016

## Abstract
This research aims to determine what are the most common problems in the world of the journalistic code of ethics so that it can be a good picture of the press and uphold the rules of the press. Methods that Used in relation to this research, then the research Debitor is used using a qualitative approach by using the adulteration of primary data sources  and  secondary  data  sources.  Primary  data  sources  obtained  by  interviews  to journalists are always insurers who perform journalistic tasks in the field of observations while  the  data  sources  of  the  Sukender  legislation,  code  of  Journalism  Ethics,  official documents, Books and tangible research results report the data materials in this study. The results of this scientific journal can be proved by the interview among journalists in the  city  of  Palangka  Raya  who  claimed  to  still  be  able  to  work  and  understand  the implementation  of  the  Code  of  journalistic  ethics,  specifically  articles  relating  to independence Of the press in carrying out its work. In conclusion, in the world of the press itself still, need some improvement in addition to providing training to journalists but  also  strengthening  the  structure  and  ability  of  the  press  agencies  themselves  in Indonesia.
Dari edikit kasus penyimpangan penggunaaan kode etik yang sering kali terjadi kita seharusnya bisa mengkritisi hal  tersebut  mengapa  bisa  terjadi.  Realitas  sekarang memang  sudah  benar-benar  tidak  diherankan  lagi apabila  hukum  dinodai.  Seperti  halnya  para  wartawan yang  sudah  biasa  melanggar  kode  etik  jurnalistik tersebut. Kita seharusnnya  mampu menjunjung aturan tersebut  dengan  penyadaran  terhadap  diri  sendiri  dan mengaplikasikannya  dalam  kegiatan  jurnalistik.  Dengan demikian,  kecil  kemungkinan  untuk  melakukan pelanggaran  tersebut.  Karen  asebarnnya  kode  etik jurnalisrik  dibuat  untuk  main-main  akan  tetapi  dengan penuh  kesungguhan  demi  kelancaran  wartawan  dalam melaksanakan kerjanya  sebagai jurnalis. Salah satunnya adalah  menggunakan  secara  maksimla  hak  jawab  dan hak  koreksi  seperti  yang  sudah  diatur  dalam  undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

## Pers
Istilah  Pers  berasal  dari  bahasa  belanda,  yang  dalam bahasa inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawaiah berarti penyiaran secara tercetak  atau  publikasi  secara  dicerak  dari perkembangannya,  pers  tidak  hanya  mencakup  media cetak  saja,  akan  tetapi  juga  mencakup  media elektronik. Jadi pada intinya pers adalah lembaga sosial dan  wahan  komunikasi  massa  yang  melaksanakan kegaitaan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh, memiliki  ,  menyimpan,  mengolah  dna  menyampaikan informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar, serta  data  dan  grafik  maupun  dalam  bentuk  lainnya dengan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran  yang  tersedia,  selain  itu  dalam  dunia  pers dikenal  istilah  organisasi  pers,  yaitu  organisasi wartawan danorganisasi perusahan pers.
Dalam  konteks  kinerja  pers  yang  di  jalankan  oleh jajaran  wartawan  sebagai  pencari  berita  maka kesalahan  dalam  dunia  pers,  hal  ini  tidak  terlepas  dari unsur-unsur  keterbatsan  wartawan  dalam  mencari berita di lapangan diantaranya yaitu faktor penguasaaan
fungsi,  tugas  dan  wewenang  wartawan  berdasarkan undang-undang  pokok  pers  yangmasih  harus  terus  di perdalam,  mengingat  di  wilayah  Kota  palangka  raya belum  adanya  pendidikan  secara  khusus  mempelajari undang-undang  pokok  pers,  sehingga  wartawan  harus menggali  sendiri  aturan-atruan  yang  termuat  didalam undang-undang  pokok  pers  tesebut.  Sehiggga  masih anyak kawan-kawan wartawan yang belum mengetahui secara utuh bagaiman apenerapan kode etik jurnalistik sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

## METODOLOGI
Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  maka  pendekatan penelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  paduserasi sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber  daya  primer  diperoleh  dengan  wartawan selaku insan pers yang melakukan pengamatan lapangan sedangkan  sumber  data  sekunder  antara  lain  berupa peraturan-peraturan,  kode  etik  jurnalistik,  dokumen dokumen  resmi,  buku-buku  dna  hasil  penelitian  yang berwujud  laporan  bahan  data  sekunder  dalam penelitian  ini,  akan  dilengkapi  oleh  data  primer  yang menjadi  sumbe  daya  yang  diperoleh  dari  penelitian emperis  di  PWI  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kantor Berita Antar Biro Palangla Raya, dan beberapa redaksi Surat kabar harian di Kota Palangka Raya.
Selain  melakukan  wawancara  dengan  sejumlah wartawan, juga dilakukan wawancara dengan beberapa pejabat  di  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  Sebagai narasunber  yang  berkompeten  yang  sering  kali berhadapan dengan sejumlah insan pers.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahawa  Undang- undang  Nomor  40  tahun  1999  tentang  Pers, selanjutnnya  disebut  undang-undang  pers  telah
merekomendasikan  hak  jawab  dalam  pasal  1  ayat  11 sebagai solusi dalam hal terjadinya perkara antara pers dengan  masyarakat  dan  pasal  5  ayat  2  sebagai  bentuk jaminan  undang-undang  pokok  pers  terhadap perlindungan  masyarakat  dalam  pemberitaan  pers, dengan  demikian  apabila  masyarakat  yang  merasa dirugikan karena pemberitaan pers telah menggunakan hak  jawabnya  maka  penyelesaian  perkara  antra keduanya    telah  memenuhi  peraturan  undang-undang pokok  pers,  mekanisme  hak  jawab  ini  tidak  diatur dalam undang-undang pokok pers, namun berdasarkan hasil  penelitian  di  surat  kabar  harian  Palangka  post, perusahaan pers diperbolehkan mengatur sendiri cara- cara yang digunakan dalam melayani hak jawab asalkan dapat  memberikan  kolom  khusus  yang  membuat  hak jawab  dari  pihak  masyarakat  yang  dirugikan  oleh pemberitaan. Namun menurut Agustinus Djata sebagai Wakil  Redaktur  Pelaksana  SKH  Palangka  Post,  hal  itu dinilai  kurang  efektif  karena  masyarakat  belum  tentu membacanya dalam bentuk hak jawab ini di muat dalam bentuk  berita  lanjutan  dengan  porsi  yang  sama  di kolom  pemberitaan  yang  sama  di  kolom  pemberitaan yang sama pula dengan berita sebelumnnya.
Dalam  tatanan  pemberitaan  SKH  Palangka  Post, Redaktur  pelksana  dan  wakil  redaktur  pelaksana merupakan  kunci  utama  dlam  mengolah  berita  yang diberikan  wartawan  kepada  pihak  redaktur,  setalah dilakukan  proses  editorial  barulah  disampaikan  ke masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  pelayanan  hak jawab  SKH  Palangka  Post  menyerahkan  sepenuhnnya kepada  redaktur  pelaksana  dan  wakil  redaktur pelaksana  yang  merangkap  sebagai  editor,  bagian  ini bertanggungjawab penuh terhadap kondisi pemberitaaan  harian.  Hal  ini  meliputi  kwalitas  dan kwantitas  berita.  Cara  dan  sistem  demikianlah  yang dilakukan  oleh  Palangka  Post  dalam  upaya  meberikan kepauasa  kepada  masyarakat  berkenaan  dnegen pemberitaan dan pelayanan hak jawab.
Walupun  cara  dan  sistem  tersebut  dinilai  telah memenuhi standar operasional perusahaan pers dalam melakukan  proses  pemberitaan  dan  pelayanan  hak jawab kepada masyarakat, tetap saja ada pernyataan di kalangan  masyarakat  maupun  para  ahli  diantarannya persoalan  adanya  penagruh  kepentingan  dari perusahaan  pers  dalam  hal  mempertahankan kredibilitas penerbitan, sebagaimana yang diungkapkan.
Tingkat  kepatuhan  wartawan  terhadap  kode  etik jurnalisitk di Kota Palangka Raya
Jurnalistik  adalah  suatu  pekerjaan  yang  mengemban tanggung  jawab  dan  mensyaratkan  adanya  kebebasan. Karena  tanpa  adanya  kebebasan  seseorang  wartawan sulit  untuk  melakukan  pekerjaannya.  Akan  tetapi, kebebasan  tanpa  disertai  atnggung  jawab  mudah menjerumuskan  wartawan  kedalam  praktek  jurnalistik yang  kotor,  merndahkan  harkat  dan  martabat wartawan tersebut. Karena itulah baik wartawan harus benar-benar  bisa  menjaga  perilaku  dalam  kegiatan jurnalistiknnya  sesua  dengan  aturan  yang  ada  yaitu sesuai  dengan  kode  etik  jurnalistik  Pasal  1  ayat  1 Udnang-undangn (UU) Pers nomo 40 Tahun 1999 dan Undang-uandang  (UU)  Penyiaran  Nomor  22  tahun 2002.
Wartawan  dalam  menjalankan  profesinya,  seorang wartawan  harus  dengan  sadar  menjalankan  tugas,  hak dan kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa yang  sebenarnnya  terjadi.  Bukan  hanya  itu,  seorang wartawan  kadangkala  harus  bekerja  mengahdapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original. Selain  itu,  wartawan  harus  mematuhi  kode  etik jurnalistik,  misalnnya  wartawan  tidak  menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak  menyebutkan  identitas  korban  kejahatan  susila. Wartawan  menghargai  dan  mengormati    hak masyarkat  untuk  mendapatkan  informasi  yang  benar, wartawan  tidak  dibenarkan  menjiplak,  wartawan  tidak diperkenankan menerima sogokan dan sebagainya.
Dalam  melaksanakan  kode  etik  jurnalistik  tidak semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Banyak hambatan  yang  harus  dilalui  untuk  menjadi  wartawan yang  profesional.  Kode  etik  harus  menjadi  landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam  menegakkan  integritas  dan  profesionalisme wartawan.  Penetapan  kode  etik  guna  menjamin tegaknnya  kebebasan  pers  serta  terpenuhinnya  hak – hak  masyarakat.  Wartawan  memiliki  kebebasan  pers yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan  gagasan  dan  informasi.  Merskipun demikian,  kebebasan  nilai  dibatasi  dengan  kewajiban menghormati  norm  norma  agama  dan  rasa  kesusilaan masyarakat.  Akan tetapi, dalam realitas saat ini banyak wartawan    yang  menyimpang  dari  aturan-aturan  yang sudah di tentukan dalam UU pers, UU Penyiaran serta kode  etik  jurnalistik.  Banyak  wartawan  dalam memberikan  informasi  tidak  sesuai  dengan  fakta, memihak  satu  pihak,  tidak  menjaga  privasi narasumber,dll.  Bisa  dibilang  kebebas  an  menjadi “kebablasan” dan menjadi perilaku yang sudah dianggap biasa dalam kegiatan jurnalistiknya. Disinilah kita perlu tahu apa aturan yang ada di dalam kode etik jurnalistik, kebebasan  yang  bagaimanakah  yang  dimaksud  dalam aturan tersebut. Dan bagaimana cara kita mencegah hal tersebut.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai perilaku  dan  pertimbangan  moral  yang  harus  dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya. Kode etik jurnalistik  pertama  kali  dikeluarkan  oleh  PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada mualanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi, dalam hal ini adalah jurnalis. Kode  etik  dikeluarkan  oleh  asosiasi  atau    persatuan profesi  dan  berlaku  terbatas  hanya  pada  anggota asosiasi tersebut. Sanksi dan hukuman bagi pelanggaran kode  etik  diatur  oleg  organisasi.  Sanksi  teberat biasanya dipecat dari keanggotaannya.
Salah  satu  masalah  yang  sempat  membuat  walikota Palangka  Raya  HM  Riban  Satia  tersinggung  adalah ketika  koran  Palangka  Post  mengedit  gambar  dengan teknologi  grafis  seperti  sedang  marah  dengan mengeluarkan  asap  dari  telingganya.  Hal  itu  dinilai kepala  bagian  Humas  Sekretariat  Daerah  Pemerintah Kota  sudah  melanggar  kode  etik  jurnalistik  karena tidak  sepantasnnya  wajah  seorang  pejabat  publik  di publikasikan  dengan  semacam  gambar  kartun.  Hal tersebut  dinilai  Zaini  telah  melanggar  kode  etik jurnalistik  Pasal  2,  yakni  wartawan  Indoensia menempuh  cara-cara  yang  profesional  dalam melaksnaakan tugas jurnalistik.

## Penafsiran
Cara-cara yang profesional sebagai berikut :
a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
b. Menghormati hak privasi
c. Tidak menyuap
d. Menghasilkan  berita  yang  faktual  dan  jelas sumbernya
e. Rekayasa  pengambilan  dan  pemuatan  atau penyiaran  ga,bar,  foto,  suara  dilengkapi  dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
f. Menghormati  pengalaman  traumatik  narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara
g. Tidak  melakukan  plagiat,  termasuk  menyatakan plagiat,  termasuk  menyatakan  hasil  liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Akibat  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Kota Palangka  raya  meminta  kepada  Palangka  Post  untuk segera  mematuhi  kode  etik  pada  Pasal  10  “wartawan Indonesia segera mancabut, meralat, dan memperbaiki
berita  yang  keliru  dan  tidak  akurat  disertai  dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa”.’

## Pendafsiran
a. Segrra  berati  tidakan  dalam  waktu  secepat mungkin,  baik  karena  ada  maupun  tidak  ada teguran dari pihak luar
b. Permintaan  maaf  disampaikan  apabila  kesalahan terkait dengan subtansi pokok
Menanggapi permasalahan tersebut, jajaran Kalteng Pos membantah  telah  melakukan  pelanggaran  kode jurnalistik  dan  mengacu  tetap  bekerja  secara profesional  yang  dipatuhi  adalah  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pimpinan  redaksi  kalteng  Pos  Heronika  menyatakan dalam surat balasan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya  sesuai  pasal  1  ayat  (1)  udang-undang  tersebut pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi massa  yang  melakukan  kegaitaan  jurnalistik  meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam bentuk  lainnya  dengan  menggunakan  bentuk  lainnya dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
Menurut  pihaknnya  gambar  yang  telah  dibuat  atau diedit  sedemikian  rupa  tersebut  tidak  ada  maksud untuk  menghina  hanya  sebuah  kreasi  ilustrasi mempertegas makna dari isi berita. Pemberitaaan yang dikeluarkan  sudah  sesuai    dan  tidak  ada  niat  untuk memperjelas  makna  dan  menghias  berita  terkait  dan hal  demikian  kerap  dilakukan  oleh  lembaga  pers  baik nasional dan lokal.
Sehingga pada intinya Kalteng Pos tidak bisa memenuhi keinginan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya  untuk melakukan  koreksi  atau  ralat  dan  permohonan  maaft atas  berita  ilustrasi  tersebut.  Alasan  lebih  lanjut karikatur  jurnalis  adalah  sebuah  karya  jurnalistik  pers adalah sebuah karya jurnalistik pers dan tidak ada niat
sedikitpun  dari  gambar  tersebut  untuk  melecehkan serta  mencemarkan  sosok  Walikota  Palangka  Raya seperti  yang  di  duga  oleh  Pemerintah  Kota  Palangka Raya  melalui  surat  kepala  bagian  Humas  Setda  Kota Palangka Raya.
Disampaikan  Walikota  Palangla  Raya  HM  Riban  Satia yang menilai media saat ini punya karakteristik sendiri sedangkan pemerintah juga memiliki keinginan sendiri. Pemerintah  hanya  meminta  apa  yang  telah  dilakukan disampaikan  secara  factual  apakah  itu  hasil  atau permsalahan  dan  pemberitaan  tersebut  berimbang dengan  komentar  dari  para  ahli  atau  tokoh  yang berkompeten.    Media  jangan  hanya  bisa  menyalahkan, tapi  juga  bisa  memantu  pemerintah  mencari  solusi melalui  para  tokoh  atau  narasumber  yang berkompeten  tadi  sebagai  referensi  pemerintah.  Saat ini  keseringan  yang  disampaikan  oleh  media  kontrak. Padahal  pemerintah  kota  sendiri  juga  tidak  efektif dalam  melakukan  sosialisasi  program  kepada masyarakat.
Pihaknnya  berpikiran  akan  mencari  atau  membuat media  sosialisasi  sendiri  kepada  masyarakat  seperti brosur-brosue sederhana. Kami kontrak kerja sama itu seharusnnya ingin membuat pencitraaan di pemerintah. Selama  ini  saya  sebagai  pejabat    publik  merasakan pemberitaan  selama  ini  ada  kebijakan  yang  tidak tertulis  dari  media  lokal  media  lokal  berita-berita titipan.  Coba  dibandingkan    berita  yang  betul-betul mengangkat  pemberitaan  secara  berimbang  masih sangat  sedikit.  Sebetulnnya  membandingkan  anatra pemberitaaan  berimbang  dan  yang  tidak  berimbang saat  ini  banyak  berita  yang  dikeluarkan  hanya  sepihak khususnya berita-berita yang berkaitan politik.
Bahkan banyak berita yang ditulis dengan vulgar, sering meminta  data-data  permasalahan  yang  ingin  dibahas dulu  permasalahan  yang  ingin  dibahas  jangan  hanya mempercayai  dari  satu  narasumbe.  Media  sebagai kontrol  sosial  juga  gendaknnya  dapat  mencari narasumber independen para pakar untuk memberikan
kontribusi,  masukan  dan  kritik  untuk  pemerintah. Karena  kerja  media  yang  kami  anggap  kurang profesional maka sedikit kepercayaan pemerintah telah menurun. Memang tidak semua media yang seperti itu.
Riban  satua  secara  peribadi  juga  sering  melihat komentar-komentar yang diputar balik. Komentar yang saya  berikan  malah  sering  dijadikan  sebagai  bahan dibuat provokatif. Kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan  yang  telah  pemerintah  lakukan  tentu  ada instansi atau lembaga yang berwenang. Menanggapi hal- hal  yang  seperti  itu,  Riban  mengaku  saat  ini  cukup berhati-hati  mengeluarkan  komentar  karena  khawatir akan  dibuat menjadi sebuah  berita yang tendensius. Ia juga  menambahkan  bawah  apabila  kinerja  wartwan tersebut selalu seperti itu maka tidak salah narausmber menjadi  alergi  dan  tidak  mau  berurusan  dengan wartawan.  Seperti  kawan-kawan  wartawan  kadang- kadang mengeluh ada kepala dinas atau pejabat lainnya sulit  untuk  memberikan  komentar  terkait  sebuah permasalahan ketika diwawancara, namun apabila lebih lanjut  dipelajari  maka  hal  itu  tentu  ada  sebab  dan akibatnnya.
Komunikasi yang dilakukan sebelumhya sudah berjalan dengan  baik  tapi  ketika  seiringing  waktu  berjalan  ada kalangan  wartawan  yang  memiliki  sebuah  kepentingan tentu  itu  memberikan  efek  jear  bagi  pejabat  terkait untuk memberikan komentar. Dalam dunia komunikasi tentu selalu berkaitan dengan pesan dan respon. Ketika person  yang  didapat  juga  negative,  sehingga  tidak  bisa disalahkan  ada  sebagian  pejabat  yang  cukup  menjaga jarak  dengan  kalangan  jurnalistik  karena  alasan tersebut.  Meski  tidak  semua  wartawan  atau  media massa seperti itu.
Seorang wartawan juga diharuuskan menyebut dengan jujur  sumbe  pemberitaan  dalam  pengutipannya,  sebab perbuatan  mengutip  berita  gambar  atau  tulisan  tabpa menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran kode etik.  Sedangkan  dalam  hal  berita  tanpa  penyebutan
sumbernnya  maka  pertanggung  jawaban  terletak  pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.
Sebagaimana  dengan  komentar  dan  tanggapan  dari narasumbersebetulnya  kode  etik    sendiri  buat  atas perinsip  bahwa  pertanggung  jawaban  tentang penataannnya berada terutama pada hati nurani seperti wartawan  Indonesia.  Dan  bahwa  tidak  ada  satupun pasal  dalam  kode  etik  (jurnalistik)  yang  memberikan wewenang  kepada  golongan  manapun  di  luar  PWI untuk mengambil tidnakan terhadap seorang wartawan Indonesia  yang  menjadi  anggota  PWI  atau  terhadap penerbitan  pers.  Karena  sanksi  atas  pelanggraan  kode etik  adalah  hal  yang  merupkan  hak  organisatoris  dari PWI melalui organ-organnya.
Menyimak  dari  kandungan  kode  etik  jurnalis  diats tanpak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat  tempat  yang  sangat  urgen,  namun  walaupu demikian  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  kenyataan  yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada  tersebut  melanggar  kode  etik  yang  ada  atau norma/aturan  hukum  atau  bahkan  melanggar  kedua- duannya, semua ini tetap berpulang pada peribadi insan pers bersangkutan dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai pernerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media  yang  memang  ditujukan  untuk melayani  masyarakat,  dalan  rangkan  mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.
Berbagai  faktor  dapat  menyebabkan  hal  itu  terjadi. Dapat disimpulkankan bahwa persitiwa tersebut dapat terjadi anatra lain  karena faktor-faktor sebagai berikut:

## Faktor Ketidaksengajaan
1. Tingkat  profesionalisme  masih  belum  memadai, antara lain, meliputi :
a. Tingkat  upaya  menghindari  ketidaktelitian belum memadai
b. Tidak melakukan pengecekan ulang
c. Tidak memakai akal sehat
d. Kemampuan  meramu  ketika  berita  kurang memadai
e. Kamalasan  macari  bahan  tulisan  atau perbandingan
f. Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui
g. Pemilihan  atau  pemakaian  kata  yang  kurang tepat.
2. Tekanan  deadline  sehingga  tanpa  sadar  terjadi kelalaian
3. Oengetahuan dan pemahaman terhadap kode etik jurnalistik memang masih terbatas.

## Faktor Kesengajaan :
1. Memiliki pengetahuan dan pemahan tentang Kode Etik  Jurnalistik,  tetapi  sejak  awal  sudah  ada  niat yang tidak baik
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai  tentang  kode  etik  jurnalistik  dan  sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
3. Karena  persaingan  pers  sangat  ketat,  ingin mengalahkan  para  mitra  atau  persaingan  sesama pers  secara  tidak  wajar  dan  tidak  sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik
4. Pers  hanya  dipakai  sebagi  topeng  atau  kamuflase untuk perbuatan kriminalisme sehingga sebanarnnya  sudah  berda  di  luar  ruang  lingkup karya jurnalistik.
Jika  pelanggaran  terhadap  kode  etik  jurnalistik  karena faktor  ketidaksengajaan  termasuk  dalam  pelanggaran kategori  2,  artinya  masih  dimungkinkan  adanya  ruang
yang bersifat toleransi.  Tak ada gading yang tak retak. Tak  ada  manusia  yang  sempurna.  Sehebat-hebatnnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak  sengaja  atau  tidak  sadar  melanggar  kode  etik jurnalistik.  Dalam  kasus  seperti  ini,  biasnaya  setelah ditunjukkan  kekeliruan  atau  kesalahannya,  pers  yang bersnagktan  segera  memperbaikinnya  diri  dan melaksanakan  kode  etik  jurnalistik  dengan  benar bahkan  kalau  perlu  dengan  kesatria  meminta  maaf. Memang,  pers  yang  baik  bukanlah  pers  yang  tidak pernah  tersandung  masalah  pelanggaran  kode  etik jurnalistik.  Tetapi,  pers  yang  setelah  melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

## KESIMPULAN
Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab- bab  sebelumnnya,  maka  dapat  diambil  suatu kesimpulan sebagai berikut :
Apabila  ada  seorang  wartawan  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  kode  etik  jurnastik  maka tempat  media  bekerjalah  yang  paling  pertama  wajib memberikan hukuman. Dalam proses peradilan seringa kali  terjadi  pertentangan  anatara  pengguna  kitab undang-undang  hukum  pidana  dengan  penggunaaan undang-undnag  tentang  pers  dalam  menyelesaikan parkara pers.
Namun  demikian  ketika  mekanisme  yang  terdapat dalam  undang-undang  tentang  pers  telah  digunakan seringkali  masih  muncul  ketidakpuasan  di  kalangan masyarakat  yang  telah  menjadi  korban  permberitaan pers,  tentu hal  ini  ditimbulkan  oleh  media  massa  atau wartawan  yang  telah  melakukan,  kesalahan  tapi  tetap ingin  menyelamatkan  kredibilitas  perusahaan  persnya. Apalabi  terjadi  hal  demikian  masyarakat  dapat mengadukan  wartawan  yang  bersangkutan  ke organisasi  wartawan  yang  menaunginya,  dalam  hal  itu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Berdasarkan pneltiian yang dituliskan sapai dengan saat ini  tidak  ada  wartawan  yang  terbukti  melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang izin wartawannya dicabut.  PWI  sebagai  organisasi  temoat  bernaungnnya kalangan  insan  pers  juga  tidak  dapat  memberikan tindakan  tegas  kepada  wartawan  yang  tidak  patuh terhadap  kode  etik  jurnalistik.  Kekuasaan  PWI  hanya sebatas  mencabut  keanggotaan  wartawan  itu  sendiri dari  organisasi  sedangkan  untuk  tindakan  tegas  tidak ada.  Sanksi  yang  didapatkan  oleh  para  wartawan  itu sendiri hanya sebatas sanksi moral yang diberikan oleh kalangan jurnalis di Kota Palangka Raya.

## REFERENSI
Bachtiar, Da’i .  2004.  Kebebasan  Pers  vs  delik  Pers. Dalam dialog pers dan hulum. Dewan pers & Unesco.
Bambang, Harimurty. 2006. Makna Di Balik Keputusan Kasasi Tempo. Majalah Tempo. Jakarta
Cangara,  Hafied.  1998.  Pengantar  Ilmu  Komunukasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Deddy,  Mulyana.  2008.  Komunikasi  Efektif.  Remaja
Rosdakarya. Bandung
Deklrasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  1999.  Panduan Jurnalis, LSPP, Aidcom, The Asia Fondation.
Effendy,  Onong  Uchjana.  2009.  Pengantar  Ilmu
Komunikasi. Rajawali Pers. Jakarta
Kansil, C.S.T, dan Cristie S.T. Kansil. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jilid I. Jakarta. Balai Pustaka.
Luwarso, Lukas. 2003. Kebebasan  Pers  Penegakan
Hukum, Dewan Pers & Unesco
Makarin,  Novo  Anwar.  2004.  Kebebasan  Pers Penegakan Hukum. Dewan Pers & Unseco
Panjaitan,  Hinca  IP.  2004.  Mengoptimalkan  Peran Dewan Pers dalam Dialog Pers dan Hukum, Dewan Pers & Unesco.
Samsul,  Wahidin.  2000.  Pers  Bebas  dan  Bertanggung Jawab  (Hasil  Penelitian  Fakultas  Hukum Unlam) Banjarmasin.
Utrecht, E. 1957. Pengantar  Dalam Hukum Indonesia. Ikhtiar. Jakarta
Zulharmans.1983.  Kode  etik.  Jurnalistik  Indonesia. Pustaka Madani. Jakarta.
Peraturan dan perundangan-perundangan :
Kode Etik Jurnalistik
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers