## Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara
Muhammad Nuh Siregar 1 , Muhammad Hazazunda 2 ,
Hasbullah Fauzan Rambe 2
1,2,3 Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN  Sumatera Utara

## mhdhazazunda@gmail.com

## ABSTRACT
This internship report raises issues regarding guardians in marriages that occurred in the Medan Deli sub-district, Medan city, North Sumatra. During our internship we also conducted research  and  found  that  there  were  still  many  people  who  did  not  know  the  lineage  of  their marriage  guardians,  this  was  the  background  for  researchers  to  research  more  about guardianship that occurred in Medan Deli District, Medan City, North Sumatra. This study aims to find out the description and factors that cause people not to know their marriage guardian lineage  in  Medan  Deli  District,  Medan  City,  North  Sumatra.  This  research  is  a  field  research located at the Office of Religious Affairs (KUA) in Medan Deli District, Medan City, North Sumatra. To  collect  the  necessary  data  the  author  uses  interview  techniques,  direct  observation,  and searches for several literature studies. The results of the study show that many people still do not know their marriage lineage. Especially for people who don't have parents, an only child, and their guardian siblings who have died and their whereabouts cannot be found. Then the solution is that the head of the Office of Religious Affairs (KUA) can become the judge's guardian and that is legal. Suggestions from this study are that the people of Medan Deli District, Medan City, North Sumatra know more about the lineage of their marriage guardians so that they know more about how to find out their marriage lineage properly and correctly. the marriage guardian because the lineage of the marriage  guardian is important if the lineage of the  marriage guardian is wrong then the marriage is invalid.
Keywords: Role, Marriage guardian, Marriage,

## ABSTRAK
Laporan  magang  ini  mengangkat  permasalahan  mengenai  wali  dalam  pernikahan yang terjadi di kecamatan Medan Deli kota Medan Sumatera Utara. Selama magang kami juga melakukan  penelitian  dan  mendapatkan  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui yang berhak  menjadi  wali nikahnya, hal tersebutlah  yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang nasab wali pernikahan yang terjadi di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor yang menyebabkan masyarakat belum mengetahui nasab wali nikahnya di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara. Untuk mengumpulkan  data  yang  diperlukan  penulis  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi langsung,  dan  mencari  beberapa  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui nasab nikahnya. Apalagi bagi masyarakat yang  tidak  memiliki  orang  tua,  anak  tunggal,  dan  saudara  saudara  walinya  sudah  pada meninggal dan tidak ditemukan keberadaannya. Maka solusinya ketua Kantor Urusan Agama (KUA)  bisa  menjadi  wali  hakim  dan  itu  sah.  Saran  dari  penelitian  ini  yaitu  masyarakat Kecamatan  Medan  Deli  Kota  Medan  Sumatera  Utara  agar  lebih  mengetahui  nasab  wali nikahnya agar lebih mengetahui bagaimana cara mengetahui nasab wali nikahnya dengan baik

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Volume 3 Nomor 2 (2023)   228-236  P-ISSN 2775-3387 E-ISSN 2775-7250 DOI: 47467/tarbiatuna.v3i2.3060
dan benar, terakhir penulis berharap pada perangkat Kantor Urusan Agama untuk membantu dan mencari solusi bagaimana cara masyarakat mengetahui nasab wali nikahnya, karena wali dalam pernikahan itu penting apabila wali nikahnya salah maka pernikahannya tidak sah. Kata Kunci: Peran, Wali Nikah, Pernikahan

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan suatu momen yang sangat penting bagi setiap orang, karena secara naluri setiap manusia pasti pengen mempunyai pasangan hidup yang didambakannya, yang bisa mendampinginya dalam menjalani kehidupan ini. Dengan melakukan  pernikahan  diharapkan  bisa  memiliki  keturunan  yang  akan  menjadi generasi penerus bagi kelangsungan peradaban dimuka bumi. Untuk itu maka Islam telah mengatur perihal pernikahan secara detail dan sesuai dengan fitrah manusia agar martabat manusia yang luhur tidak jatuh dalam jurang kehinaan, karena itulah yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk yang lain (Manshur, 2006).
Dalam pernikahan, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi aturan pernikahan  yang  diatur  di  dalam  aturan  Islam.  Mengenai  rukun  nikah  yang  wajib dituntaskan  yaitu:  calon  mempelai  pria,  calon  mempelai  wanita,  wali  wanita,  dua orang saksi, ijab dan qabul (Rohmat, 2011).
Wali  nikah  merupakan  seseorang  yang  bertanggung  jawab  atas  nama mempelai wanita dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh  kedua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai pria itu sendiri, dan pihak wanita dilakukan oleh  wali.  Menurut  pendapat  sebagian  besar  ulama,  keberadaan  wali  dalam  akad nikah tidak dapat dihindarkan dan mengandaikan akad nikah yang dilaksanakan oleh non wali adalah batal. Program ini tersedia untuk semua wanita, dewasa atau muda, perawan atau janda (Akbar, 2018).
Bagi wali nikah, ia merupakan faktor penting dalam perkawinan mempelai wanita. Wali nikah adalah orang yang memenuhi syarat syariat, yaitu Islam, berakal, dan dewasa (baligh). Wali nikah terdiri dari wali keturunan dan wali hakim. Pendirian wali nikah selaku pilar perkawinan adalah untuk melindungi keperluan perempuan itu sendiri, menjaga  kelakuan moral perempuan, dan membahagiakan perkawinan (Shodikin, 2016).
Dengan  semakin  majunya  zaman,  semakin  banyak  perkembangan  perilaku manusia,  semakin  banyak  pula  permasalahan  sosial,  salah  satunya  di  masyarakat khususnya  di  Kecamatan  Medan  Deli  Kota  Medan  Provinsi  Sumatera  Utara  masih terdapat  banyak  anak  muda  yang  ingin  menikah  tapi  masih  belum  menikah.  Saya tidak tahu siapa wali mereka, karena orang tua mereka meninggal dan mereka adalah anak tunggal, kemudian semua kerabat wali meninggal, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Yang menjadi pertanyaan dalam agama adalah siapa yang menjadi wali dan seseorang boleh menikah tanpa izin dan izin wali, lalu apa arti sahnya perkawinan. Tentunya hal ini harus disikapi dengan serius dan disikapi dengan baik secara hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah wali nikah di Kecamatan Medandeli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  di  dalam  laporan  magang  ini  merupakan  analisis deskriptif. Data yang ditemukan selama program magang berlangsung memakai tata cara pengumpulan atau yang digunakan oleh kami akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penulisan laporan magang ini kami memakai penelitian lapangan ( field research ), yaitu penelitian yang memperoleh data mentah, yaitu yang dilaksanakan melalui observasi dan wawancara. Data yang kami peroleh  adalah  data  yang  ada  di  kantor  KUA  Kecamatan  Medan  Deli  Kota  Medan Sumatera Utara. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam laporan ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan  yang  dilakukan  dengan  panca  indera  orang  yang  digunakan  untuk memahami apa yang sedang diamati. Dan kemudian dicatat dan catatan itu dianalisis. Observasi  bermaksud  untuk  menanggapi  semua  masalah  yang  dihadapi  dalam penelitian, melihat fakta-fakta di lapangan. Wawancara adalah diskusi berorientasi masalah  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  (yang  mengajukan pertanyaan)  dan  yang  diwawancarai  (yang  memberikan  jawaban).  Teknik wawancara  yang  digunakan  peneliti  dalam  hal  ini  adalah  teknik  wawancara  tidak terstruktur,  yaitu  fleksibel  dalam  susunan  pertanyaan  dan  kata-kata  dapat  diubah selama  wawancara  sesuai  dengan  kebutuhan  kondisi  lapangan.  Alat  pengumpulan bahan. Semua teknik pengumpulan data tersebut memakai instrumen  berbeda-beda, dalam teknik wawancara kami memakai kertas, alat tulis dan alat lainnya yang bisa membantu wawancara ini. Tujuan dari magang ini adalah untuk mempelajari tentang perkawinan dan permasalahan perkawinan di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Pernikahan
Perkawinan  berasal  dari  kata  “perkawinan”  dalam  bahasa  Indonesia  yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga, bersetubuh, atau bersetubuh dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “perkawinan” yang berasal dari kata nikah yang dalam  bahasa  ini  berarti  menyatukan,  menyambung,  dan  digunakan  dalam  artian hubungan.  Kata  “perkawinan”  sendiri  berarti  persetubuhan  (senggama),  termasuk akad nikah. Penyempurnaan perkawinan merupakan langkah yang tepat dan sangat disarankan  oleh  fitrah  agama.  Berdasarkan  sebagian  besar  ulama,  pernikahan merupakan sunnah. Perkawinan dapat menjadi hubungan antara seorang  pria dan seorang  wanita  sebagai suatu  ikatan  yang suci,  yaitu  perkawinan  dilakukan  untuk kesenangan bersama antara kedua mempelai.
Sahnya  pernikahan  mengacu  pada  suatu  kondisi  dimana  pernikahan  itu dinyatakan memenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan aturan hukum dan syariat Islam.  Salah  satu  rukun  pernikahan  adalah  adanya  wali  dalam  perkawinan  untuk mengawinkan kedua calon yang hendak dinikahi. Bila perkawinan yang dimaksudkan itu dilakukan tanpa wali, atau bila ada wali tetapi tidak dikuasakan, maka perkawinan itu batal demi hukum positif. Wali sangat penting dalam sebuah perkawinan karena

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
diketahui bahwa perempuan tidak bisa mendapatkan wali untuk dirinya sendiri atau perempuan lain dalam perjanjian pranikah.

## Pengertian Wali Nikah
Wali dalam fikih adalah kendali penuh yang diberikan kepada agama kepada seseorang untuk memahami dan melindungi manusia atau benda. Mengenai wali ini kebanyakan  ulama  membagi  wali  menjadi  tiga  macam,  wali  atas  benda,  wali  atas manusia, dan wali atas benda dan manusia secara bersama-sama.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang diberi kuasa atas sesuatu. Dari ketiga jenis wali di atas yang akan dibahas di sini adalah wali atas  manusia  yaitu  wali  dalam  pernikahan.  Jadi  yang  disebut  dengan  wali  dalam pernikahan  nikah  adalah  orang  yang  diberi  kebebasan  untuk  menikahkan    wanita yang dibawah kekuasaannya, dengan kata lain wali itu dari pihak wanita (Rohmat, 2011).
Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam  istilah  para pakar hukum Islam  seperti  yang  dikemukakan  Wahbah  Al-Zu haili  ialah:  “ Kemampuan  untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”. Maka dapat dipahami bahwa  yang  dimaksud  dengan  wali  secara  umum  adalah  orang  yang  karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain tanpa izin seseorang (Akbar, 2018).

## Syarat Menjadi Wali Nikah
Seseorang yang menjadi wali perkawinan harus memenuhi syarat tertentu. Jika wali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim, maka perwalian itu  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu  syarat-syarat  menjadi  wali  harus  dipenuhi, antara lain:
1. Islam agamanya;
2. Sudah dewasa (baligh);
3. Memiliki akal;
4. Pria;
5. Jujur (adil) (Rahman dan Sukarja, 1997).
Dalam  buku  pedoman  bagi  pegawai  dan  pasangan  suami-istri  Pencatatan Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah sebagai berikut:
1. Agamanya Islam;
2. Sudah dewasa (baligh);
3. Memiliki akal (Berakal);
4. Tidak dipaksa;
5. Benar laki-lakinya;
6. Adil (bukan fasik);
7. Tidak sedang melakukan ibadah haji/umroh;
8. Tidak dilepas hak harta dan benda oleh pemerintah;
9. Tidak terganggu pikirannya dan bebas (Depag, 1985).
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  memuat  pengaturan  tentang pembentukan  wali yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 sehingga orang yang menjadi wali dalam nikah harus cukup umur, berfikiran jernih, adil, jujur dan berakhlak baik.

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
Ini juga merupakan prioritas bahwa wali disingkirkan dari keluarga anak sebanyak mungkin, tetapi hanya jika orang lain memaksanya (Rofiq, 1997).
Dapat dipahami bahwa syarat penting yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi  wali  nikah  adalah  agamanya  Islam,  dewasa  (baligh)  dan  berjenis  kelamin laki-laki. Adapun syarat lain seperti akal dan keadilan, pengertian  dewasa (baligh) dapat diterima karena dewasa (baligh) menunjukkan seseorang berakal, dan muslim atau  muslim  berarti seseorang  dapat  bertindak  adil.  Maka  demikian,  ketiga  syarat tersebut  pada  mulanya  mencakup  lima  syarat  yang  telah  banyak  dipelajari  di berbagai kitab fiqih atau aturan hukum Islam.

## Urutan Wali
Kebanyakan ulama Sya fi’ iyah memiliki pendapat yaitu wali dalam pernikahan merupakan keluarga dekat yang masuk pada ashhab, bukan kerabat seibu atau dzaw al-arham lainnya. Pernikahan seorang wanita tidak sah atau batal kecuali dinikahkan si wali aqrab (dekat), dan apabila tidak memiliki wali ab’ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim, dan urutan wali sebagai berikut:
1. Ayahnya mempelai wanita;
2. Kakeknya dari mempelai wanita;
3. Saudara pria sekandung;
4. Saudara pria seayah (adik ayahnya atau abang ayahnya)
5. Anak pria dari saudara laki-laki sekandung;
6. Anak pria dari saudara laki-laki seayah;
7. Pamannya sekandung;
8. Pamannya seayah;
9. Anak pria dari pamannya sekandung;
10. Anak pria dari pamannya seayah;
11. Wali hakim (Rohmat, 2011).
Ini  adalah  rangkaian  wali  yang  berhak  menjadi  wali  di  pernikahan.  Jika seseorang menjadi  wali pernikahan  sementara  datang  hadir  wali  yang  lebih  dekat maka pernikahannya batal atau tidak sah, karena menurut ulama Sya fi’ iyah hak wali adalah hak ‘ashabah sebagaimana mirip hak waris.
Sahnya suatu  pernikahan mengacu  pada keadaan dimana pernikahan telah diberlangsungkan  dengan  memenuhi  aturan-aturan  yang  berdasarkan  ketentuan undang-undang dan aturan hukum Islam. Salah satu rukun dalam pernikahan yaitu adanya  wali  pernikahan  untuk  mengakadkan  nikah  kedua  mempelai  yang  ingin melangsungkan  pernikahan.  Apabila  nikah  yang  dimaksudkan  dan  dilangsungkan tanpa adanya wali tersebut ada  tetapi bukan yang  seharusnya menjadi wali, maka pernikahan  dianggap  batal  dan  tidak  sah  dalam  hukum  aturan  Islam.  Wali  dalam pernikahan penting, sebagaimana diketahui bahwa wanita tidak boleh menjadi wali, dalam akad nikah untuk dirinya atau untuk perempuan lainnya.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  di  kantor  (KUA)  Kecamatan  Medan  Deli Kota  Medan  Sumatera  utara  ketika  masyarakat  hendak  menikah  adalah permasalahan wali nikah, bahwa informasi tentang wali siapa-siapa yang seharusnya menjadi  wali  tidak  semua  masyarakat  paham  tertib  wali,  ketika  melaksanakan
pernikahan  yang  sebenarnya  tidak  menjadi  wali  tapi  masyarakat  memahami  itu sebagai wali, setelah di cek oleh (KUA) ternyata yang bersangkutan tidak pantas jadi wali, kendala itu muncul biasanya ketika hendak melaksanakan pernikahan. Ini sering terjadi karena faktor sakit hati atau sebagainya wali yang sebenarnya harus menjadi wali disembunyikan.

## Peran Kantor (KUA)
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  merupakan  kantor  Kementerian  Agama  yang memiliki  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dinas  keagamaan  kabupaten/kota  di bidang urusan agama Islam di kecamatan.  Kantor Urusan Agama adalah bagian dari lembaga  provinsi  yang  mengemban  misi  melayani  masyarakat  di  bidang  Islam. Otoritas Urusan Agama (KUA) sangat strategis jika melihat masyarakat yang terkena dampak langsung, terutama yang membutuhkan pelayanan bidang keagamaan Islam. Dalam  menjalankan  tugasnya  di  bidang  urusan  agama  Islam  di  daerah,  Otoritas Urusan Agama (KUA) tidak hanya melakukan penertiban dan pencatatan pernikahan atau rujuk, tetapi juga melakukan tugas lain seperti pengelolaan dan pemeliharaan rumah ibadah agama Islam masjid, promosi pengalaman keagamaan, wakaf, zakat, baitul  mal  dan  ibadah  sosial,  kemitraan  muslim,  makanan  halal,  pembangunan kependudukan  dan  keluarga  sakinah.  Selain  tugasnya  dalam  urusan  agama  Islam, kepala  dinas  KUA  juga  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pembuat  Ikrar  Wakaf  (PPAIW) (Isnomo, 2022).
Peran dan tugas Kantor Catatan Nikah (PPN) sangat penting oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Salah satu tugasnya berdasarkan Pasal 2(1) yaitu melaksanakan  tugas  sebagai  petugas  yang  diberi  wewenang  untuk  memeriksa permohonan.  Pemantauan  dan  pendaftaran  kasus  perkawinan/rekonsiliasi, pendaftaran  perceraian,  pendaftaran  cerai  gugat  dan  melakukan  konseling pernikahan. Menurut peraturan perundang-undangan pernikahan No. 1 Tahun 1974, pernikahan  diperlukan  persetujuan  antara  kedua  calon  pasangan,  dan  seseorang yang  berusia  di  bawah  21  tahun  harus  mendapat  izin  kedua  orang  tuanya  atau walinya.  Pasal  9  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  penyidikan  perkawinan  harus dilaksanakan oleh Kantor Catatan Perkawinan (PPN) yang menyelidiki calon suami, calon  istri  dan  wali  perkawinan  jika  ada  hambatan  hukum  perkawinan  menurut hukum Islam. Peraturan bagi yang berkepentingan dengan daftar periksa nikah, agar menuliskan  hasil  pemeriksaan  dan  menandatangani  buku  nikah  (PPN)  yang ditetapkan oleh menteri.
Dalam  menjalankan  mandatnya,  Badan  Keagamaan  (KUA)  memiliki  tugas tugas  yang  ditetapkan  dalam  aturan  menteri  agama  Nomor  3  Tahun  2016.  Tugas pokok  merupakan  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawab  seseorang.  Namun,  fungsi adalah penggunaan objek untuk melakukan tugasnya. Tugas pokok dan tugas Kantor Urusan  Agama  (KUA)  dalam  aturan  menteri  agama  nomor  3  tahun  2016  yang mengatur organisasi dan tata cara kerja kantor wilayah urusan agama, pada ayat 2, tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melayani dan membimbing umat Islam di wilayahnya, dan yang menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Agama (KUA) melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

## Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies
1. Melakukan  pelaksanaan  pengawasan,  pelayanan,  pencatatan,  dan pelaporan pernikahan dan rujuk.
2. Melaksanakan  penyusunan  statistik  pelayanan  dan  bimbingan masyarakat Islam.
3. Melakukan  pengelolaan  dokumentasi  dan  sistem  informasi  manajemen kantor Kecamatan.
4. Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga yang hendak nikah.
5. Melakukan pelayanan bimbingan di masjid-masjid.
6. Melakukan  pelayanan  bimbingan  hisab  rukyat  dan  pembinaan  syariah hukum Islam.
7. Melaksanakan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Melaksanakan pelayanan bimbingan wakaf dan zakat.
9. Melakukan  Pelaksanaan  ketatausahaan  dan  kerumahtanggaan  Kantor Urusan Agama.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara sangat penting dalam pengawasan pernikahan. Maka, dapat diketahui bahwa salah satu fungsi dan tugas utama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun  2016  adalah  melakukan  pengendalian  perkawinan.  Salah  satu  bentuk pemeriksaan  perkawinan  menyangkut  legalitas  wali  dalam  perkawinan,  perlu diketahui  KUA  dalam  hal  ini  apakah  wali  sudah  memenuhi  syarat-syarat  hukum untuk menjadi wali pernikahan.
Jawaban atas uraian tugas pokok dan tugas Kantor Urusan Agama menurut permasalahan  wali  nikah  di  Kecamatan  Medan  Deli  Kota  Medan  Sumatera  Utara. Seperti yang kita ketahui wali sangat penting dalam pernikahan karena pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.
Kantor (KUA) Medan Deli berupaya menyelesaikan permasalahan wali nikah, kebanyakan  masyarakat ketika  hendak melaksanakan  nikah,  mereka memilih  wali berdasarkan keinginan mereka saja, setelah dicek oleh kantor (KUA) ternyata wali yang  ditunjuk  oleh  mereka  tidak  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  wali,  kemudian kantor  (KUA)  mencari  solusi  dengan  cara  mencari  wali  melalui  nasabnya,  setelah diselidiki lebih lanjut tidak ditemukan wali nasabnya maka menggunakan wali hakim yaitu Kepala Kantor (KUA) (Isnomo, 2022).
Oleh  karena  itu,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  membantu  meresmikan  dan menerbitkan  laporan-laporan  ini  untuk  mengidentifikasi  wali  nikah,  siapa  yang berhak menjadi wali nikah. Tentu proses ini tidak mudah, butuh waktu dan beberapa pertemuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  mencari  wali  untuk  pernikahan  hingga akhirnya upaya Otoritas Urusan Agama (KUA) berhasil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kantor  Urusan Agama  (KUA) kecamatan Medan Deli  kota Medan Sumatera Utara merupakan bagian dari 21 kecamatan yang terletak di kota Medan dan ada di tengah  propinsi  Sumatera  Utara,  mayoritas  masyarakat  meiliki  pekerjaan  sebagai pedagang, PNS, petani, TNI. Letak Kantor KUA Kecamatan Medan Deli beralamat di
Jalan  Rumah  Potong  Hewan,  Gang  Bahagia  Nomor.  1  Mabar,  Medan,  merupakan bagian dari Kecamatan Medan Sunggal pada tahun 1993, bangunanya resmi didirikan pada tahun 1994. Letak geografisnya berbatasan dengan:
1. Di Timur: Kabupaten Deli Serdang;
2. Di Barat: Kabupaten Deli Serdang;
3. Di Utara: Kecamatan Medan Marelan dan Meda Labuhan;
4. Di Selatan: Kecamatan Medan Timur dan Medan Barat.
Gedung  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Medan  Deli  pertama dibangun pada tahun 1980. Dengan luas bangunan 10 x 10 m, dengan lebar tanah 144 m2, diatas tanah milik Warga bernama Almarhum H. Rahmat. Penduduknya sekitar 145.714 dengan total jiwa yang ada di 6 kelurahan.
Kecamatan  Medan  Deli  (KUA)  dalam  memenuhi  kewajibannya  mengikuti Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 1975, yaitu bahwa tugas Biro Urusan Agama Kabupaten termasuk bagian dari tugas Biro Urusan Agama Kota Medan dalam bidang usaha keagamaan Islam.
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  secara  umum  tidak  berperan  dalam pengangkatan  wali  nikah  berdasarkan  peraturan  hukum  positif  Indonesia  dalam aturannya  nomor.  3  tahun  2016.  Namun,  sebagai  pertimbangan  tersendiri,  dinas tidak  memiliki  peran.  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  adil  dalam  menentukan kelayakan. Bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan Pasal 3(1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengawasan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan perkawinan dan rujuk. Maka salah satu tugas Badan  Urusan  Agama  (KUA)  adalah  melakukan  rekonsiliasi.  Perlu  ketahui  bahwa rekonsiliasi dapat terjadi ketika di masa lalu ada masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Dengan menjawab hal  tersebut secara tidak  langsung,  maka  otoritas  keagamaan  (KUA)  telah  melaksanakan  tugasnya dengan baik.

## Saran
Kami  Mahasiswa  berharap  setelah  kegiatan  magang  yang  telah  dilakukan berakhir, masyarakat Kota Medan Khususnya Kecamatan Medan Deli agar dapat lebih memahami  wali  dalam  pernikahan.  Kami  mahasiswa  juga  berharap  kepada masyarakat agar dapat lebih memahami bagaimana cara mengetahui wali nikahnya dengan baik dan benar, karena pernikahan tanpa wali atau dengan wali yang tidak memenuhi syarat menjadi wali maka pernikahan tersebut tidak sah.
Terakhir  kami mahasiswa  berharap  pada  perangkat  Kantor  Urusan  Agama untuk membantu dan mencari solusi bagaimana cara masyarakat mengetahui nasab wali nikahnya karena wali dalam pernikahan itu penting apabila wali nikahnya salah maka pernikahannya tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rahmat  ,  B.,  &  Sukarja,  A.  (1981). Hukum  Perkawinan  Menurut  Islam,  Undang Undang Perkawinan Hukum Perdata. Jakarta: Hida Karya Agung.
Akbar,  D.  (2018).  Wali  Nikah  Dalam  Kitab  Al-Qadir  Karya  Ibnu  Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis). Jurnal Hukum Islam, 03 , 174. Ghazaly, A. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. J.Moleong, L. (1997). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Rosda Karya. Manshur , A. (2006). Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam . Jurnal Hukum Islam , vii.
Rofiq , A. (1997). Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
Rohmat.  (2011).  Kedudukan  Wali  Dalam  Pernikahan:  Studi  Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. Jurnal Pernikahan , 166.
Shodikin,  A.  (2016). Penyelesaian  Wali  Adhal  Dalam  Pernikahan  Menurut  Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia . Jurnal Kajian Hukum Islam, 1 ,
62.