Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019
ISSN 1978-6255 ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Tersedia online di https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas
https://doi.org/10.35457/xxx

## ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Risna Kartika 1 , Nana Darna 2 , Iwan Setiawan 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi Unicersitas Galuh email: 1 risnakartika@gmail.com, 2 nanadarna@yahoo.co.id, 3 iwan.feunigal@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: peer to peer lending, financial technology, pembiayaan, SMEs Permasalahan dalam penelitian yang timbul dari perkembangan fintech diantaranya  ialah  mengenai  keamanan  data  dan  kepastian  hukum pinjaman berbasis online sehingga berdampak pada risiko potensial bagi konsumen  dan  stabilitas  serta  integritas  keuangan.  Tujuan  dari penelitian ini ialah menganalisis perkembangan peer to peer lending di Indonesia,  yang  ditinjau  berdasarkan  peraturan-  peraturan  lembaga terkait dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  pendekatan  literature  review.  Hasil  dari  penelitian  ini mendeskripsikan  jenis  fintech  yang  masuk  dalam  kategori  dominan  di Indonesia  adalah  peer  to  peer  lending,  pengguna  peer  to  peer  lending oleh  usia  produktif  dengan  presentase  70%.  Pada  Oktober  2019  jumlah pinjaman  tersebut  meningkat  sebesar  200,01%.  Pemerintah  melakukan pengawasan  mengenai  peer  to  peer  lending  melalui  tiga  lembaga  yaitu Bank Indonesia, Kominfo dan OJK. Ketiga lembaga tersebut mengawasi kegiatan  operasi  dari  mulai  penyelenggaraan  hingga  perlindungan konsumen.  Peer  to  peer  lending  menyasar  UMKM  yang  layak  namun belum bisa mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Peer to peer lending dapat  membantu  mengembangkan  UMKM  dari  segi  keuangan, khususnya bidang pembiayaan.
Keywords: peer to peer lending, financia technology, financing, UMKM
Kartika, R. Darna, Nana dan Setiawan. I. (2019). Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Ekonomi, 12(2), 75-86

## ABSTRACT
Problems arising from the development of fintech include data security and legal certainty of online-based loans so that it impacts on potential risks to consumers and financial stability and integrity. The purpose of this study is to analyze the development  of  peer  to  peer  lending  in  Indonesia,  which  is  reviewed  based  on relevant  institutional  regulations  and  literature  studies.  This  research  uses  a descriptive method with literature review. The results of this study describe the types of fintech that fall into the dominant category in Indonesia are peer to peer lending, peer to peer lending users by productive age with a percentage of 70%. In  October  2019  the  number  of  loans  increased  200.01%.  The  government supervises  peer  to  peer  lending  through  three  institutions  there  are  Bank Indonesia, the Ministry of Communication and Information and OJK. The three institutions oversee operations from the start up to consumer protection. Peer to peer  lending  targets  MSMEs  that  are  feasible  but  cannot  obtain  bank  credit facilities.  Peer  to  peer  lending  can  help  develop  MSMEs  in  financial  terms, especially in the field of financing.

## PENDAHULUAN
Revolusi  Industri  4.0  telah  memperkenalkan  teknologi  produksi  masal  yang fleksibel (Kagermann et al, 2013). Revolusi digital merupkan istilah lain dari industri
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan  di  semua  bidang.  Industri  4.0  dikatakan  era  disrupsi  teknologi  karena otomatisasi  dan  konektivitas  di  sebuah  bidang  akan  membuat  pergerakan  dunia industri  dan  persaingan  kerja  menjadi  tidak  linear  (Tjandrawinata,  2016).  Dengan adanya revolusi digital ini muncul berbagai inovasi disegala bidang, termasuk dalam bidang  keuangan  yang  diakibatkan  dari  permintaan  dan  gaya  hidup  masyarakat. Kemajuan pesat dalam teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan (World  Bank,  2019). Financial  Tecnology atau  lebih  popular  disebut  dengan Fintech merupakan  inovasi  yang  menggabungkan  antara financial  service dan  teknologi sebagai  alternatif  pilihan  pada  masyarakat  selain  lembaga  keuangan  konvensional (Haryono, 2019).
Perkembangan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  membuat developer aplikasi mobile berinovasi dengan menciptakan banyak jenis fintech. Salah satunya yaitu jenis fintech di  bidang  pembiayaan,  seperti supply  chain  finance,  crowdfunding,  peer  to  peer lending. Fintech tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa keuangan (OJK, 2019). Fintech sudah dikenal oleh masyarakat luas, tidak  hanya  dikalangan  wirausaha  terlebih  kalangan  anak  muda  pengguna  aktif internet.  Pemanfaatan Fintech ini  perlu  dibarengi  dengan  regulasi  yang  baik  dan tepat.  Fenomena  tersebut  menunjukkan  keberadaan fintech mengancam    produk perbankan  atau  lembaga  keuangan  lain.  Permasalahannya,  teradapat  beberapa regulasi  yang  masih  perlu  diperhatikan  diantaranya  mengenai  tanda  tangan elektronik,  penyelenggaraan know  your  customer  digital, keamanana  data,  kepastian hukum pinjaman berbasis online dan elektronifikasi pembayaran (Rizal, Maulina, & Kostini, 2018).
Di Indonesia sendiri Peer  to Peer Landing banyak diminati masyarakat dengan berbagai  alasan  salah  satunya  ialah  karena  kemudahan  dan  singkatnya  waktu pencairan dana, hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember  2018  sampai  dengan  Oktober  2019  sebesar  200,01%  (OJK,  2019),  data rekening peer to peer lending baik dari lender di area Jawa, Luar Jawa dan Luar Negeri yang cenderung naik dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 yang tersaji dalam Gambar 1.
77 ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Gambar 1. Perkembangan Rekening Lender tahun 2018

## Sumber: Statistik Fintech OJK (2018)
Begitupula  pada  signifikannya  peningkatan  jumlah  rekening Borrower di Indonesia  dari  Januari  2018  sampai  dengan  Desember  2018,  ini  menggambarkan bahwa Fintech semakin diminati terutama jenis peer to peer lending.
Gambar 2. Perkembangan Jumlah Rekening Borrower tahun 2018 Sumber: Statistik Fintech OJK (2018)
Penelitian terdahulu mengenai Fintech di Indonesia berkembang cukup pesat. Peer to peer lending merupakan jenis fintech yang paling banyak diminati. Tercatat tiga tiga  perusahaan startup yang  memiliki  pangsa  pasar  cukup  tinggi  yaitu  Amartha, Modalku dan Investree, hal ini dikarenakan besarnya permintaan pembiayaan usaha bagi  masyarakat  yang  belum  layak  didanai  oleh  perbankan  (Rizal  et  al.,  2018).
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
Dampak dari perkembangan Fintech pada layanan keuangan professional di Nigeria (Mlanga,  2019).  Penelitian  peran Fintech dikaitkan  dengan  UMKM  yang  tidak memperoleh  fasilitas  pinjaman  dari  perbankan  (Ahmad,  2019;  Rizal  et  al.,  2018). Dalam  penelitian  lain  mengkaji  mengenai  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam pinjaman berbasis fintech (Dwinanda, 2019). Selain itu, fintech memberikan ancaman serta  peluang  pada  industri  perbankan,  yang  kemudian  membuat  layanan perbankan  menjadi  lebih  baik  (Basuki  &  Husein,  2018). Fintech mampu meningkatkan  kualitas  layanan    pada  industri  perbankan  karena fintech dapat menjangkau seluruh pasar secara geografis (Chrismastianto, 2017).
Penelitian  analisis  SWOT  mengenai Fintech pada  dunia  perbankan  di Indonesia  (Basuki  &  Husein,  2018;  Chrismastianto,  2017;  Marginingsih,  2019; Muchlis,  2018).  Penelitian Fintech dikaitkan  dengan  perbankan  islam  atau  syariah (Darussalam,  Tutuko,  Dahlan,  Hudaifah,  &  Tajang,  2018;  Nurul  &  Ningrat,  2018). Berkaitan  dengan  dokumen  elektronik  pada Fintech selayaknya  dikelola  dengan berlandas pada prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan formulir/dokumen,  memenuhi  keabsahan  formal  maupun  materil  serta mempertimbangkan  kelemahan-kelemahan  yang  ada.  Dengan  demikian  dokumen tersebut  akurat,  jujur,  jelas,  tidak  menyesatkan;  menjadi  dokumen  yang  bernilai sebagai  alat  bukti  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  RI  Nomor  77/Pojk.01/2016  mengenai  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 30 (Tripalupi, 2019). Berdasarkan analisis SWOT pada Fintech pembiayaan  pada  perbankan  syariah  diketahui  bahwa  perkembangan product development akan semakin baik, dimana Fintech akan selalu dapat mengikuti perkembangan  yang  ada  dan  mudah  untuk  disesuaikan,  sesuai  dengan perkembangan kebutuhan nasabah (Muchlis, 2018). Penelitian selanjutnya mengenai perkembangan  dan  dampak Fintech terhadap  industri  keuangan  syariah  di  Jawa Tengah  (Ansori,  2019).  Selanjutnya  penelitian  mengenai Fintech yang  dikaitkan dengan  performa  perbankan  konvensional  di  beberapa  Negara  (Anagnostopoulos, 2018; Jagtiani & Lemieux, 2018; Phan, Narayan, Rahman, & Hutabarat, 2019; Thakor, 2019). Perbedaanya, penelitian ini menganalisis Peer to Peer Lending di Indonesia.
79 ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
Beberapa  jenis fintech dibidang  pembiayaan  yang  diantaranya peer  to  peer lending, sektor Crowdfunding , Supply Chain Finance , dan lain-lain juga sedang diminati masyakarat  Indonesia  karena Fintech dengan  mudah  memasuki  masyarakat  yang belum mengenal fasilitas perbankan yang tersedia. Fintech menciptakan peluang dan tantangan  baru  untuk  sektor  keuangan,  mulai  dari  konsumen,  lembaga  keuangan, hingga regulator. Fintech menawarkan banyak peluang bagi pemerintah, mulai dari membuat sistem keuangan mereka lebih efisien dan kompetitif hingga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Namun, hal itu juga dapat menimbulkan risiko potensial bagi konsumen, investor dan yang lainnya terhadap  stabilitas  dan  integritas  keuangan  (World  Bank,  2019). Tujuan  dari penelitian  ini  ialah  menganalisis  perkembangan  peer  to  peer  lending  di  Indonesia, yang ditinjau berdasarkan peraturan- peraturan lembaga terkait dan studi literatur. Maka  dari  itu  penelitian  ini  mengambil  judul  “Bagaiman  aktivitas Peer  to  Peer Lending di Indonesia?”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  serta  pendekatannya menggunakan literature review . Literature review adalah mendeskripsikan suatu teori atau  temuan  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang  dijadikan  atau  digunakan sebagai dasar / referensi dalam menyelesaikan suatu masalah (Prawirasasra, 2018). Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara.  Penelitian  ini  menggunakan  3  tahao teknik  analisis  data,  yang  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan  (Hedynata  &  Radianto,  2016).  Reduksi  data  dilakukan  dengan dokumentasi,  selanjutnya  penyajian  data  dilakukan  dengan  mengkategorikan  dan menyusun kumpulan data informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Pada  beberapa  tahun  belakangan  ini  terdapat  sumber  permodalan  alternatif berbasis  teknologi  yang  disebut Fintech (Rizal  et  al.,  2018). Fintech telah  merambah beberapa  sektor,  seperi  jasa  pembayaran,  pinjaman,  perencanaan  keuangan, pendanaan,  riset  keuangan  dan  remitansi  (Ahmad,  2019).  Salah  satu financial
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
technology yang  cukup  popular  di  Indonesia  yaitu peer  to  peer  lending atau  biasa disebut  P2P,  platform  tersebut  memberikan  layanan  yang  mempertemukan  antara kreditur dengan debitur melalui media digital (Phan et al., 2019). Hingga tahun 2019 bulan  Oktober  terdapat  127 fintech P2P  yang  terdaftar  atau  memiliki  ijin  dari  OJK, dari  keseluruhan fintech yang  terdaftar  93%  kegiatan  usahanya  berbentuk konvensional  dan  7%  sisanya  berbentuk  syariah.  Perkembangan  P2P di  Indonesia disajikan dalam infografis pada gambar 3.
Gambar 3. Infografis P2P di Indonesia Sumber: OJK (2019)
Usia  produktif  antara  19  sampai  dengan  34  tahun  mendominasi  pengguna Fintech Peer  to Peer Lending yaitu sebesar 70,56% diikuti oleh usia produktif antara 35  sampai  dengan  54  tahun  sebesar  27,47%    sisanya  diikuti  oleh  usia  lebih  dari  54 tahun dan kurang dari 19 tahun . Hal ini juga menunjukkan bahwa pengguna  P2P masih di dominasi oleh penduduk usia produktif dan pengguna internet aktif, hal ini dapat tercermin dalam infografis pada Gambar 4.
81 ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## Gambar 4. User P2P
Sumber: OJK (2019)
Akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan Oktober 2019 ialah Rp. 67.999,88 miliar meningkat 200,01% year to date. Rata-rata pinjamaan yang disalurkan sebesar Rp. 88.902.739, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi tersaji dalam infografis pada Gambar 5.
Gambar 5. Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi per Oktober 2019
Sumber: OJK (2019)
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
Pengaturan Fintech saat  ini  merupakan  tuntutan  global  bagi  industri keuangan. Saat ini masalah yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang seperti  Indonesia  adalah  sama  yaitu  bagaimana  mengembangkan Fintech . Harapannya di kemudian hari pertumbuhan Fintech di Indonesia dapat berkembang dengan  baik  dan  aman  (Rizal  et  al.,  2018).  Untuk  meminimalisir  risiko  dan mengendalikan  perkembangan Fintech, pemerintah  membuat  berbagai  peraturan. Peraturan Fintech di  Indonesia  dibuat  oleh  tiga  institusi  pemerintahan  seperti Kominfo, OJK dan Bank  Indonesia. Sebagai langkah dasar, OJK menerbitkan  POJK No.  77/  POJK.01/2016  mengena  layanan  peminjaman  uang  berbasis fintech. Pertauran selanjutnya yang masih berkaitan yaitu Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017,  POJK  tersebut  mengatur  kegiatan  usaha  P2P  mulai  dari penyediaan,  pengelolaan  hingga  pengoperasian  layanan  pinjaman  uang  berbasis teknologi  informasi,  maksimum  pinjaman  yang  diatur  oleh  OJK  ialah  sebesar  dua Miliar Rupiah.Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P Lending No. 1/POJK.07/2013 mengatur mengenai penyedia jasa wajid memberikan informasi actual  yang  bersifat  akurat.  Penyedia  jasa  juga  memiliki  kewajiban  untuk menggunakan  istilah  sederhana  pada  berbagai  aplikasi  yang  digunakan  untuk kegiatan  P2P  agar  mudah  di  pahami  oleh  pengguna.  Selain  itu  penyedia  jasa berkewajiban untuk memiliki SOP berkaitan dengan dokumen elektronik, sert apoin yang terpenting ialah penyedia jasa wajib merahasiakan data pengguna.
Peraturan  selanjutnya  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  terkait perlindungan konsumen diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016  mengenai transaksi Salah  satu  perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam  UU  ITE  adalah  mengenai perlindungan  data  pribadi.  UU  ITE  mewajibkan  penggunaan  setiap  informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.  UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha  yang  menyelenggarakan  sistem  elektronik  harus  menyelenggarakan  sistem secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  sistem elektronik  sebagaimana  mestinya. Beberapa  pertauran  Peraturan  menteri  atau Permen  Kominfo  guna  memberikan  rasa  aman  kepada  konsumen,  diatur  dalam Permen Kominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 , Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2016
83 ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang
dan  Permen  Kominfo  RI  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Sistem  Manajemen Pengamanan Informasi.
Tingginya  permintaan  pembiayan  di  Indonesia  membuat  P2P Lending berpeluang  besar  untuk  berkembang  dibandingkan platform  fintech lainnya. Pembiayaan  UMKM  merupakan  pangsa  pasar  terbesar  (Rizal  et  al.,  2018).  Dalam aktivitas  P2P lending terdapat  dua  kategori  debitur,  yaitu Creditworthy dan Bankworhty. Creditworthy adalah debitur yang memiliki kemampuan bayar yang baik, tetapi  belum  mampu  memenuhi  kualifikasi  pinjaman  perbankan.  Sedangkan Bankworthy merupakan debitur yang  sudah lolos analisis kredit (5C). sehingga P2P lending dapat  menjadi  pilihan  alternative  bagi  UMKM  yang  bekum  mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan (Ahmad, 2019). Perbedaan lain antara pinjaman P2P lending dengan  kredit  perbankan  ialah  P2P lending lebih  beresiko  karena  tanpa agunan dan nilai pinjaman maksimal ialah dua miliar (Ahmad, 2019).
Meningkatkatnya jumlah layanan P2P lending berdampak pada pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi nasional.  Di  beberapa  Negara, diantaranya Inggris yang menjadi salah satu negara yang memiliki julukan „Fintech friendly‟. Financial Conduct Authority (FCA) meluncurkan Innovation Hub dimana bisnis  yang  teregulasi  maupun  yang  belum  teregulasi  dapat  memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada pasar. Melalui Innovation Hub, FCA  juga  membuka  kerjasama  dengan  Australia  Securities  and  Investments Commission  (ASIC)  dan  Monetary  Authority  of  Singapore.  FCA  memfasilitasi masuknya  perusahaan  dari  luar  negeri  yang  inovatif  ke  Inggris  dan  kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa keuangan di  Inggris  (OJK,  2019).  Layanan  P2P  diharapkan  dapat  diatur  dan  diawasi  lebih optimal oleh pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Peer to Peer Lending (P2P) merupakan salah stau platform fintech yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Presentase pengguna P2P di Indonesia sebanyak 70,56%  merupakan  usia  produktif  dengan  akumulasi  pinjaman  yang  meningkat 200,01% year  to  date .  Bentuk  pengawasan  dari  pemerintah  berkaitan  dengan  P2P
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
lending diatur dalam POJK No. 77/ POJK.01/2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017,  POJK  No.  1/POJK.07/2013,  PBI  No.  18/40/PBI/2016,  Permen Kominfo  RI  Nomor  20  Tahun  2016  ,  Permen  Kominfo  Nomor  5  Tahun  2016  dan Permen Kominfo RI Nomor 4 Tahun 2016. Perbedaan P2P lending dengan perbankan salah satunya ialah dalam hal target pasar yang dituju, P2P lending lebih menyasar UMKM  yang  memiliki  kemampuan  usaha  dan  bayar  yang  baik  namun  belum memperoleh  fasilitas  pembiayaan  dari  perbankan.  P2P lending dapat  membantu mengembangkan  UMKM  dari  segi  keuangan,  khususnya  bidang  pembiayaan. Perkembangan UMKM ini diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, F. N. I. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Abstrak. Bjb University , 5 , 1–14.
Anagnostopoulos,  I.  (2018).  Fintech  and  Regtech:  Impact  on  Regulators  and  Banks.
Journal of Economics and Business . https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003 Ansori,  M.  (2019).  Perkembangan  dan  Dampak  Financial  Technology  (FINTECH) Terhadap  Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa  Tengah. Wahana  Islamika:  Jurnal Studi Keislaman , 5 (1), 31–45.
Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada dunia Perbankan di Kota Ambon. Manis , 2 (1), 60–74.
Chrismastianto,  I.  A.  W.  (2017).  Analisis  SWOT  Implementasi  Teknologi  Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 20 (1), 133–144.
Darussalam,  A.  Z.,  Tutuko,  B.,  Dahlan,  A.,  Hudaifah,  A.,  &  Tajang,  A.  D.  (2018).
Islamic Financial Technology Towards The Advancement of Islamic Banking In Indonesa. Nisbah , 4 (2), 171–181.
Dwinanda, A. R. D. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Pada  Situs  Uangteman.com. Jurist-Diction , 2 (3), 819–834.
Hedynata,  M.  L.,  &  Radianto,  W.  E.  D.  (2016).  STRATEGI  PROMOSI  DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN LUSCIOUS CHOCOLATE POTATO SNACK.
85 ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kartika, dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )
© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

## PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis
, 1 (April).
Jagtiani,  J.,  &  Lemieux,  C.  (2018).  Do  Fintech  Lenders  Penetrate  Areas  That  Are Underserved  by  Traditional  Banks? Journal  of  Economics  and  Business . https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001.
Kagermann,  H.,  Wahlster,  W.,  &  Helbig,  J.(2013).  Recommendations  for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. Industrie 4.0 Working Group, Germany, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial ( FinTech ) Terhadap Industri  Perbankan. Cakrawala:  Jurnal  Humaniora  Bina  Sarana  Informatika , 19 (1), 55–60.
Mlanga, S. (2019). Implications of Financial Technology for Professionals in Financial Services in Nigeria, (172).
Muchlis,  R.  (2018).  Analisis  SWOT  Financial  Technology  (Fintech)  Pembiayaan Perbankan  Syariah  di  Indonesia  (Studi  Kasus  4  Bank  Syariah  di  Kota  Medan). At- Tawassuh , 3 (2), 335–357.
Nurul, M., & Ningrat, R. G. (2018). ADOPSI TEKNOLOGI MUSLIM , SIKAP , DAN INTENSI  PEMBELIAN  PRODUK  INVESTASI  ISLAM  MENGGUNAKAN FINANCIAL  TECHNOLOGY. Journal  of  Economics  and  Business  Aseanomics (JEBA) , 3 (2), 155–175.
Phan,  D.,  Narayan,  P.  K.,  Rahman,  R.  E.,  &  Hutabarat,  A.  R.  (2019).  Do  Financial technology  Firms  Influence  Bank  Performance. Pacific-Basin  Finance  Journal , 101210. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210
Prawirasasra,  K.  P.  (2018).  Financial  Technology  in  Indonesia :  Disruptive  or Collaborative ? Reports on Economics and Finance , 4 (2), 83–90.
Rizal,  M.,  Maulina,  E.,  &  Kostini,  N.  (2018).  Fintech  As  One  Of  The  Financing Solutions  For  SMEs. AdBispreneur:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan , 3 (2), 89–100.
Thakor, A.  V. (2019).  Fintech and banking :  What  do  we know ? Journal  of  Financial Intermediation , (July). https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833
Tjandrawinata,  R.  R.  (2016).  Industri  4  .  0 :  Revolusi  Industri  Abad  Ini  dan Pengaruhnya  pada  Bidang  Kesehatan  dan  Bioteknologi. Medicinus,  Dexa
ISSN 2527-3906 ( Online ) Risna Kasrtika dkk/ Akuntabilitas 12 (2) 2019, 75-86
ISSN 1978-6255  ( Print )

## Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS)
, 29 (1), 31–39.
Tripalupi,  R.  I.  (2019).  Pengelolaan  Dokumen  Elektronik  Layanan  Jasa  Keuanga Berbasis  Financial  Technology  (Fintech). Jurnal  Ilmu  Akuntansi  Dan  Bisnis SYariah , 1 (1), 13–22.
Bank Indonesia, 2019.
https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx , diakses pada tanggal 13 Janurai 2020.
Haryono, 2019.
https://finance.detik.com/Fintech/d-4674364/Fintech-disebut-jadi-saingan- bank-konvensional-benarkah , diakses pada tanggal 10 Januari 2020.
OJK, 2019.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2019.aspx , diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
Statistik Fintech, 2018
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/Fintech/Default.aspx
, diakses pada tanggal 5 Januari 2020.
World Bank, 2019.
https://www.worldbank.org/en/topic/Fintech ,  diakses  pada  tanggal  15 Januari 2020.