## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 43-56 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*
Najmudin, 1 Syihabudin, 2 Hasuri 3
1 , 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten,
3 Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten
https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893

## Abstract
This study aims to describe the settlement of waqf disputes in Kubang Puji Pontang from a positive legal perspective in Indonesia. The location of this research is located in the village of Kubang Puji, Pontang District, Serang Regency. The methodology used in this research is descriptive  qualitative  method,  with  a  normative  juridical  approach.  The  data  collection method in this research was conducted by interview and document study. The results of this study indicate that the donated land dispute in Kubang Puji Village is in the form of an heir lawsuit  due  to  the  land  that  has  been  donated  by  Wakif  not  being  properly  managed  by Nazhir, so that the land becomes a landfill and gradually narrows eroded by local residents' houses, other related disputes. with the relocation of schools standing on waqf land, pros and cons  occurred  between  the  Foundation  management  and  the  Mosque's  managers.  Both disputes  were  resolved  by  deliberation  to  reach  consensus by  presenting  disputing  parties and  community  leaders.  In  the  perspective  of  positive  law  that  applies  in  Indonesia,  the settlement  of  waqf  disputes  carried  out  in  Kubang  Puji  village  follows  the  Non-litigation method, meaning that the settlement of waqf disputes is carried out outside the court, by way of deliberation to reach consensus in accordance with Article 1 point 10 of Law No. 30 of 1999 and the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning waqf.
Keywords: Positive Law; Waqf Dispute

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penyelesaian  sengketa  wakaf  di  Desa Kubang  Puji  Pontang  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia.  Lokasi  penelitian  ini terletak  di  desa  Kubang  Puji  Kecamatan  Pontang  Kabupaten  Serang.  Metodologi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif,  dengan  pendekatan yuridis  normatif.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah  dan  sedikit  demi  sedikit  menyempit  tergerus  bangunan  rumah  warga  sekitar,
* Naskah  diterima  tanggal: 11  Januari 2021,  direvisi:  12  Mei  2021,  disetujui  untuk  terbit:  25  Juni 2021.
1 Najmudin adalah dosen pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten. E-mail: najmudin@untirta.ac.id
2 Syihabudin adalah dosen pada Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten. Email syihabudin@untirta.ac.id
3 Hasuri adalah  dosen  pada  Prodi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Politik  dan  Hukum, Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. E-mail: majalah.assaadah@gmail.com
sengketa  lain  terkait dengan  relokasi  sekolah  yang  berdiri di  atas  lahan wakaf,  pro  kontra terjadi  antara  pengurus  Yayasan  dan  DKM  Masjid.  Kedua  sengketa  tersebut  diselesaikan dengan  jalan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dengan  menghadirkan  pihak  yang bersengketa  dan  tokoh  masyarakat.  Dalam  perspektif  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia,  penyelesaian  sengketa  wakaf  yang  dilakukan  di  Desa  Kubang  Puji  mengikuti metode  Non  Ligitasi,  artinya  penyelesaian  sengketa  wakaf  dilakukan  di  luar  pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30  Tahun  1999  dan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014  tentang wakaf.
Kata Kunci : Hukum Positif, Sengketa Wakaf

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah di antara negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data World Population Review , jumlah penduduk muslim di Indonesia saat ini  (2020)  mencapai  229  juta  jiwa  atau  87,2%  dari  total  penduduk  273,5  juta  jiwa 4 . besarnya jumlah masyarakat muslim di Indonesia berbanding lurus dengan besarnya potensi philanthropinya. Word Giving Index 2018 menjadikan Indonesia sebagai negara nomor  satu  paling  dermawan  di  dunia. Hal ini  terlihat  dari luas  tanah wakaf  hingga potensi  wakaf  di  Indonesia.  Direktur  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.517 m2 yang terdiri dari 390.241 titik. 5
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kemenag  jumlah  titik  tanah  wakaf  di Indonesia  secara  keseluruhan  adalah  398.458  dengan  luas 53.257,90  Ha.  Dari keseluruhan jumlah titik tanah wakaf tersebut, 239.541 dengan luas 20.234,38 Ha. sudah tersertifikasi,  sedangkan  sisanya  158.917  titik  tanah  wakaf  dengan  luas  33.023,52  Ha. belum tersertifikasi. 6
Di Banten, titik tanah wakaf secara keseluruhan berjumlah 15.532 dengan luas tanah wakaf sebesar 1.082,09, tanah wakaf yang sudah tersertifikasi berjumlah 8.600 titik dengan  luas  554,19  Ha.  Sedangkan  wakaf  yang  belum  bersertifikat  berjumlah  6.932 dengan luas 527,90 Ha. Sedangkan di tingkat kabupaten serang jumlah keseluruhan titik tanah wakaf adalah 4.807 dengan luas 430,26 Ha, tanah wakaf yang sudah bersertifikat berjumlah  2.546  titik  dengan  luas  tanah  223,01  Ha,  dan  luas  tanah  yang  belum bersertifikat berjumlah 2.261 dengan luas tanah sebesar 207,25. 7 Lahan wakaf terluas di
4 Kormen Barus, ‘Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang,  Luncurkan  Halal  Plaza’, Industry.Co.Id ,  2021  <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah- penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza> [accessed 8 April 2021].
5 Fika  Nurul  Ulya  and  Yoga  Sukmana,  ‘Pemerintah  Dorong  Investor  Asing  Tanam  Investasi  Di Tanah Wakaf’, Money.Kompas.Com , 2020
<https://money.kompas.com/read/2020/10/30/200500626/pemerintah-dorong-investor-asing-tanam- investasi-di-tanah-wakaf> [accessed 8 April 2021].
6 Siwak, ‘Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia’, Siwak.Kemenag.Go.Id , 2020
<http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php> [accessed 8 April 2021].
7 Siwak,  ‘Jumlah  Tanah  Wakaf  Kabupaten  Serang  -  Banten’, Siwak.Kemenag.Go.Id ,  2020 <http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=cGo5dStkZDFUVysvL25xc3ZKSGdidz09&_kid= aDY5SzVGOUhyL3JiTllqdVdVTkdSZz09> [accessed 8 April 2021].
Kabupaten  Serang  menurut  data  yang  dirilis  kemenag  dalam  siwak.kemenag.go.id berlokasi di Kecamatan Pontang, tanah wakaf di Kecamatan Pontang berjumlah 349 titik dengan  luas  tanah  sebesar  48,99  Ha,  jumlah  tanah  wakaf  yang  telah  bersertifikat berjumlah  48  titik  dengan  luas  sebesar  7,84  Ha,  sedangkan  tanah  yang  belum bersertifikat berjumlah 301 titik dengan luas 41, 15 Ha. 8
Data di atas menunjukan bahwa jumlah wakaf di Indonesia secara keseluruhan sangat  besar,  namun  jumlah  tanah  wakaf  yang  masih  belum  bersertifikat  masih terhitung  tinggi,  berdasarkan  perhitungan  siwak.kemenag.go.id  berada  di  angka  40 persen,  begitu  juga  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  jumlah  tanah  yang  belum bersertifikat  menyentuh  angka  40  persen  lebih,  sedangkan  di  tingkat  kecamatan pontang  sebagai  kecamatan  tertinggi  jumlah  tanah  dan  luas  wakafnya  menunjukan jumlah wakaf yang belum bersertifikat jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tanah  yang  sudah  bersertifikat,  perbandingannya  kurang  lebih  mencapai  30  persen berbanding 70 persen.
Besarnya  jumlah  tanah  yang  belum  bersertifikat  mengandung  banyak kemungkinan  terjadinya  sengketa  antara  nazhir  wakaf  dan  ahli  waris  setelah  wakif meninggal. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), dari keseluruhan sengketa wakaf yang terjadi di Indonesia, 40 persennya berada di DKI Jakarta, 30 persen terjadi di Jawa Barat 9 sedangkan 30 persen sisanya tersebar di provinsi lain.
Di  Banten Ada  sekitar  20  ribu  titik  tanah  wakaf  di  tengah  masyarakat.  Dari jumlah  tersebut,  baru  11  ribu  titik  yang  tersertifikasi  dan  sisanya  masih  sering dipermasalahkan  oleh  ahli  waris.  Menurut  Syafuri  (Ketua  BWI  Provinsi  Banten) kebanyakan  tanah  wakaf  di  desa-desa  se  Banten  juga  banyak  yang  dibiarkan terbengkalai.  Padahal  tanah  wakaf  bisa  dimanfaatkan  untuk  membantu  masyarakat misalkan membuat pondok, atau lembaga pendidikan lain. 10
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  dalam  Perspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia  dengan mengambil  kasus  penyelesaian  wakaf  di  Desa  Kubang  Puji  Kecamatan  Pontang Kabupaten Serang-Banten.
Penelitian ini pernah dilakukan oleh Jamaludin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul  penyelesaian  sengketa  wakaf  melalui  Basyarnas,  Ahmad  Rofiq  dkk  (2019) Dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Implementasi  UU  Wakaf  dalam  Penyelesaian Sengketa  Wakaf  di  Wilayah  Pesisir  Jawa  Tengah,  Fadhil  dan  Hasan  (2019)  dalam penelitiannya  yang  berjudul  Peran  Pengadilan  Agama  dalam  Mendukung Perkembangan  Industri  Keuangan  Syariah  di  Indonesia,  Ahkmad  Sofyan  dalam penelitiannya  yang  berjudul  Penyelesaian  sengketa  harta  wakaf  di  Kabupaten  Hulu
8 Siwak, ‘Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Serang - Banten’.
9 Mochammad  Iqbal  Maulud,  ‘Jawa  Barat  Jadi  Provinsi  Ke-2  Terbanyak  Sengketa  Wakaf  Se- Indonesia’, Pikiran-Rakyat.Com ,  2019  <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317864/jawa- barat-jadi-provinsi-ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia> [accessed 9 April 2021].
10 Bahtiar Rifa’i, ‘20 Ribu Titik Tanah Wakaf Di Banten Jadi Sumber Konflik’, News.Detik.Com , 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3697517/20-ribu-titik-tanah-wakaf-di-banten-jadi-sumber-konflik> [accessed 9 April 2021].
Sungai  Utara,  Rohman  dan  Sugeng  (2020)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hidayat dan Rifqi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi, Laose (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Di  dalam  Undang-Undang  Wakaf  Nomor  41  tahun  2014  dinyatakan  bahwa wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamnya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama  Islam. 11 Definisi  tersebut  sama  dengan  definisi  wakaf  yang  terdapat  dalam Kompilasi Hukum islam pasal 215.
Khusus  perwakafan  tanah,  telah  ada  peraturan  perundang-undangan  positif yang  berlaku,  khususnya  Peraturan  (PP)  No.  28  Tahun  1977.  PP  inilah  yang  banyak menjadikan acuan Buku III KHI, tetapi PP ini bukan satu-satunya atuaran yang berlaku tentang perwakafan tanah di Indonesia, karena PP itu mengatur pelaksanaan salah satu Undang-undang. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tanah wakaf ini semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undand Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.  Dalam  pasal  32  UU  No.  41  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  PPAIW  atas  nama Nazhir  mendaftarkan  harta  benda  wakaf  kepada  instansi  yang  berwenang  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani. 12

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  dengan  sifat penelitian  adalah  deskriptif  analitis.  Maksud  dari  yuridis  pendekatan  yang menggunakan perundang-undangan untuk menganalisis penelitian 13 . Kemudian yang dimaksud  dengan  deskriptif  analitis  adalah  bahwa  penelitian  ini  menggambarkan, menelaah  dan  menjelaskan  secara  analitis  keadaan  atau  gejala  berupa  penyelesaian sengketa wakaf di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, baik yang bersifat  normatif  maupun  empiris  dengan  tujuan  untuk  memecahkan  masalah  yang telah  dirumuskan  dalam  isu  hukum,  seterusnya  mencakup  atas  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  singkronisasi  hukum,  sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum dan  pada  prinsipnya  tidak  lain  adalah  semua  ketentuan-ketentuan  mengenai  hukum perdata Islam yang terkait dengan materi hukum perwakafan di Indonesia. 14
11 UU RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf’, 2014.
12 Junaidi Abdullah and Nur Qodin, ‘Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif’, Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.1 (2014), 37–54.
13 Islamiyati and others, ‘Implementasi UU Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah’, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 48.4 (2019), 331–40.
14 Rohman  Adi  Nur  and  Sugeng,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  Di  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan’, 12.1 (2018), 1–23 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543>.
Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa: 1) Kompilasi hukum Islam; 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  Tentang  Wakaf.  Selain  itu,  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  penelusuran melalui  buku-buku  kajian  hukum,  Jurnal  ilmiah,  makalah-makalah,  artikel  yang membahas  tentang  topik  penelitian.  Sebagai  penunjang  penelitian,  juga  digunakan bahan hukum tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahanbahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, dan lainnya. 15

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Deskripsi Objek Penelitian
Desa Kubang Puji merupakan desa yang terletak Sebelah Utara Desa Wanayasa, Sebelah  Selatan  Desa  Keserangan,  Sebelah  Timur  Desa  Pontang,  Sebelah  Barat  Desa Linduk. Keadaan sosial masyarakat desa kubang puji sebagai berikut 16 :
1. Jumlah Penduduk menurut:
a) Jenis Kelamin, • Laki-laki : 2.575 Jiwa • Perempuan : 3.031 Jiwa
b) Kepala Keluarga : 1.244 KK
c) Kepala Keluarga RTM: 315 KK
d) Kewarganegaraan: WNI : 5.606 Jiwa, WNA : -
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama:
a) Islam : 5.606 Jiwa
b) Kristen : -
c) Katholik : -
d) Hindu : -
e) Budha : -
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia
1. Kelompok Pendidikan
a) 04-06 tahun : 125 Jiwa
b) 07-12 tahun : 550 Jiwa
c) 13-15 tahun : 438 Jiwa
2. Kelompok Tenaga Kerja
a) ≤ 19 tahun : 489 Jiwa
15 Adi Nur and Sugeng.
16 Wikipedia,
‘Kubang Puji, Pontang, Serang’, Id.Wikipedia.Org , 2021
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang_Puji,_Pontang,_Serang> [accessed 10 April 2021].
b) 20-26 tahun : 702 Jiwa
c) 27-40 tahun : 921 Jiwa
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
a) Sarjana: 123 Jiwa
b) SMA/sederajat: 792 Jiwa
c) SMP/sederajat: 1698 Jiwa
d) SD: 1899 Jiwa
e) Pra Sekolah: 294 Jiwa
f) Tidak menyelesaikan pendidikan: 800 Jiwa
Sebagian besar penduduk Desa Kubang Puji bekerja di sektor Pertanian. Hal ini didukung  oleh  faktor  alam  yang  dikelilingi  sawah.Jumlah  Penduduk  menurut  Mata Pencaharian 17 :
a) Karyawan/ABRI/PNS : 66 Jiwa
b) Wiraswasta/pedagang : 287 Jiwa
c) Tani : 1.200 Jiwa
d) Pertukangan : 110 Jiwa
e) Buruh Tani : 1.010 Jiwa
f) Pensiunan : 25 Jiwa
g) Nelayan : 600 Jiwa
h) Pemulung : 1 Jiwa
i) Jasa : 243 Jiwa

## 2. Penyelesaian Sengketa Wakaf di Desa Kubang Puji
Masyarakat  desa  Kubang  Puji  sebagaimana  dideskripsikan  di  atas  seluruhnya beragama  Islam  dengan  mata  pencaharian  terbesar  berada  pada  sektor  pertanian, karena  secara  geografis  desa  ini  dikelilingi  oleh  berhektar-hektar  sawah.  Tingkat religiusitas  yang  cukup  tinggi  mendorong  beberapa  pemilik  sawah  di  desa  tersebut mewakafkan sawahnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid untuk kepentingan masjid, pemakaman dan pendidikan. Tanah wakaf di desa kubang puji berjumlah 5 titik lokasi atau kampung dengan luas tanah wakaf 8.8 Ha, yaitu Kubang Puji dengan luas tanah wakaf 2 Ha, Pamong Hilir dengan luas tanah wakaf 1 Ha, Pamong Udik dengan luas tanah  wakaf  2  Ha,  Panecekan  dengan  luas  tanah  wakaf  2  Ha  dan  Kubang  Bahad
(Babadan) dengan luas tanah wakaf 1.8 Ha 18 . Menurut keterangan Sujai 19 wakaf yang terhimpun  di  setiap  kampung  dikelola  oleh  DKM  masjidnya  masing-masing.  Tetapi untuk Kampung Panecekan Sebagian tanah wakaf dikelola oleh DKM Masjid At-Taqwa dan Sebagian lain dikelola oleh Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah.
Sebagian tanah wakaf di desa Kubang Puji sudah mendapatkan sertifikat wakaf, Sebagian  besar  tanah  wakaf  bersertifikat  tersebut  berupa  tanah  wakaf  yang penggunaannya untuk masjid dan mushalla, sedangkan sebagian kecil untuk sekolah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 1

## Tanah Wakaf Desa Kubang Puji

## Yang Telah Bersertifikat
No Desa Luas Penggunaan Wakif Nazhir No Sertifikat 1 Kubang Puji 1971 Mushalla Sapri M. Tohir C-P.14.S.3 2 Kubang Puji 2788 Musholla J.M. Noh Jaminah C1637.PF29/59S2 3 Kubang Puji 1771 Musholla H. Nur J.M.Noh C-P.29.B/62S3 4 Kubang Puji 3660 Masjid Armana Madra'i C.1650.P.64/22S3 5 Kubang Puji 1614 Masjid H. Rohanah  Hafid C-P.25.S.I 6 Kubang Puji 2402 Masjid Romli Romli C1642.P21bs.3 7 Kubang Puji 3913 Masjid H.Karsiman  Samad C-P.5/52.S.3 8 Kubang Puji 3107 Masjid Santi Madra'i C.1650.78/57S3 9 Kubang Puji 1313 Masjid Mukri Bahaudin C-P.54.S.2 10 Kubang Puji 1483 Masjid Masri Samad C-P.S.6/S12153
18 Wawancara dengan H. Sujai (Nazhir Wakaf Yayasan Al-Khairiyah Panecekan) pada Tanggal 6 April 2021
19 Wawancara dengan H. Sujai.
11 Kubang Puji 1148 Masjid Romli Romli C-P.40.B/85.SI 12 Kubang Puji 4979 Masjid Nyi. Jara Drs. Sayuti C411.P57.a/103SI 13 Kubang Puji 2422 Masjid H. Rupi Hafid C-P.28.B.D4 14 Kubang Puji 1833 Masjid H. Rais H. Afid C-P.28.A.S.3 15 Kubang Puji 584 Musholla Misad Mahmud C197.P18.d 16 Kubang Puji 1662 Musholla Mastamat Muhammad  C-P.21.S.3 17 Kubang Puji 1968 Musholla H. Arman M. Tohir C-P.21.S.3 18 Kubang Puji 347 Sekolah H. Afid M. Said C-P.25.D.4 19 Kubang Puji 2037 Masjid MS. Rafiudin H. Hasan C1653.P12b/S39 20 Kubang Puji 482 Masjid H. Rais H. Afid C-P.29.BS.3 21 Kubang Puji 2478 Masjid Nasiman Bahudi C-P.54.S.2
Sumber : siwak.kemenag.go.id 20
Berdasarkan tabel di atas, jumlah tanah wakaf yang sudah  bersertifikat seluas 43962 m 2 atau 4.4 Ha. Sedangkan sisanya 4.4 Ha. belum memiliki sertifikat. Tanah wakaf yang belum bersertifikat sebagian besar berupa tanah persawahan dan Sebagian kecil tanah yang digunakan untuk pemakaman.
Sengketa tanah wakaf pernah terjadi pada tanah persawahan Kampung Pamong Udik.  Lokasi  tanah  persawahan  tersebut  dekat  dengan  tempat  pemukiman  warga Pamong  Hilir.  Tanah  tersebut  tidak  dikelola  dengan  semestinya  oleh  nazhir,  bahkan kemudian  menjadi  tempat  pembuangan  sampah.  Tanah  tersebut juga  perlahan-lahan tergerus oleh tempat pemukiman warga. Pihak ahli waris tidak menerima, karena pihak ahli  waris  menginginkan  tanah  tersebut  dikelola  secara  produktif  dan  manfaatnya digunakan  untuk  operasional  atau  kepentingan  masjid,  pihak  ahli  waris  juga  tidak menerima tanah tersebut perlahan-lahan diambil warga untuk bangunan rumah tempat tinggal mereka. Pihak ahli waris kemudian menggugat untuk menarik kembali tanah tersebut dari nazhir. Tapi nazhir menolak. Diangkatlah kemudian musyawarah antara
20 Siwak, ‘Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Serang - Banten’.
pihak ahli waris dan nazhir yang sekaligus merangkap sebagai DKM Masjid, ditengahi oleh tokoh masyarakat setempat. 21
Musyawarah  antara  nadhir,  ahli  waris  dan  tokoh  masyarakat  setempat memutuskan kepemilikan tanah tersebut tetap berada pada nazhir dan ahli waris boleh menggunakan tanah tersebut untuk ditanami dengan system bagi hasil antara ahli waris sebagai penggarap dan nazhir sebagai pengelola tanah wakaf.
Sengketa tanah wakaf juga pernah terjadi antara pengurus Yayasan Al-Khairiyah dengan DKM Masjid At-Takwa Kampung Panecekan. Pengurus Yayasan mengusulkan sekolah  masyarakat  yang  berdiri  di  atas  tanah  wakaf  dijual,  karena  saat  itu  sekolah menjadi tempat sarang burung walet yang harganya sangat fantastis, hasil penjualannya digunakan untuk membeli tanah sawah yang secara geografis dekat dengan jalan raya. Pengurus  DKM sebagai  nazhir  tidak  sepakat  dengan  usulan  para  pengurus  Yayasan. Karena  para  pengurus  DKM  berpandangan  bahwa  tanah  wakaf  tidak  boleh  dijual sebagai bentuk menjaga amanah dari para wakif yang telah meninggal dunia, meskipun hasilnya digunakan untuk membeli tanah persawahan dan dibangunkan sekolah di atas tanah tersebut. 22
Kemudian  digelar  musyawarah  dengan  menghadirkan  pengurus  Yayasan, DKM  Masjid,  para  ahli  waris  dan  tokoh  masyarakat.  Perdebatan  cukup  alot  dan Panjang,  masing-masing  memiliki  argument  yang  berdasar,  dalam  musyawarah tersebut, salah satu ahli waris mengemukakan pandangan, bahwa ahli waris menerima usulan dari para pengurus Yayasan, hal tersebut disebabkan karena tanah yang akan didapatkan  jauh  lebih  luas  dibandingkan  dengan  tanah  yang  akan  dijual  (tempat berdirinya  sekolah  lama),  infrastruktur  sekolah  baru  nantinya  berpotensi  untuk dibesarkan  dan  dikembangkan  dibandingkan  sekolah  lama,  karena  sekolah  lama terletak di tengah-tengah pemukiman warga yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi infrastrukturnya, disebabkan karena tidak adanya lahan kosong di sekitar sekolah dan lokasi  sekolah  tersebut  berdampingan  dengan  rumah-rumah  warga.  Akhirnya musyawarah sampai pada mufakat, sekolah masyarakat direlokasi ke tanah wakaf baru yang dekat dengan jalan raya. 23

## 3. Penyelesaian Sengketa Wakaf Perspektif Hukum Positif
Penyelesaian  sengketa  wakaf  berdasarkan  tradisi  hukum  positif  di  Indonesia dilakukan dengan dua metode, yaitu Non Litigasi dan Litigasi.
Pertama ,  Non  Litigasi,  Pasal  1  angka  10  UU    No.  30  Tahun  1999,  alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi, jenis-jenis alternatif
21 Wawancara dengan Adik Ahli Waris pada tanggal 6 April 2021
22 Wawancara dengan H. Sujai.
23 Wawancara dengan H. Sujai
penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat  dipilih  oleh  para  pelaku  sengketa  untuk menyelesaikan sengketa perdata. 24
Dasar  hukum  Dasar  hukum  penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan  dapat disampaikan sebagai berikut 25 :
1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Penjelasan Pasal 3 ayat (1): Pasal ini mengandung arti, bahwa  di  samping  Peradilan  Negara,  tidak  diperkenankan  lagi  adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.
2) Pasal  1851  KUHPerdata  menyatakan:  “Perdamaian  adalah  suatu  perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, Penyelesaian Sengketa Wakaf  dalam  Hukum  Positif  menjanjikan  atau  menahan  suatu  barang, mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang  bergantung  ataupun  mencegah timbulnya  suatu  perkara.  Persetujuan  ini  tidaklah  sah,  melainkan  jika  dibuat secara tertulis”
3) Pasal  1855  KUHPerdata:  “Setiap  perdamaian  hanya  mengakhiri  perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka  dalam  perkaraan  khusus  atau  umum,  maupun  maksud  itu  dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”
4) Pasal 1858 KUH Perdata : “Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak  dapatlah  perdamaian  itu  dibantah  dengan  alasan  klekhilafan  mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”
5) Alternatif  penyelesaian  sengketa  hanya  diatur  dalam  satu  pasal  yakni  Pasal  6 Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Secara  spesifik  negara  dengan  mengundangkan  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf  khususnya  tentang  penyelesaian  sengketa  wakaf  secara  non  litigasi adalah  untuk  menjawab  tuntutan  akselerasi  dan  dinamika  masyarakat  dalam memanage  konflik  yang  volume  maupun  intensitasnya  semakin  kompleks.  Negara memberikan  peluang  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  menyelesaikan sengketa  sesuai  dengan  potensi-potensi  yang  dimiliki  melalui  institusi  penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri (folk institution). 26
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  perwakafan  sebagaimana  terdapat  diktum dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 (Bab VII Pasal 62 Undang-undang nomor 41 2004 tentang wakaf) dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama , Penyelesaian sengketa  perwakafan  ditempuh  melalui  musyawarah  untuk  mufakat. Kedua, Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak berhasil, sengketa
24 Jamaludin,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  Melalui  Basyarnas’, Misykat  Al-Anwar  Jurnal  Kajian Islam Dan Masyarakat , 30.1 (2019), 1–22. 25 Abdullah and Qodin.
26 Nur Fadhilah, ‘Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya’, Journal de Jure , 3.1 (2011), 71–85 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>.
dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrase  atau  pengadilan. 27 Pasal  tersebut menjelaskan,  mekanisme  yang  harus  diprioritaskan  dalam  proses  penyelesaian sengketa wakaf adalah musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa, yaitu ahli waris  dan  nazhir,  untuk  mencapai  mufakat  atau  kesepakatan.  Tetapi  apabila mechanisme yang pertama gagal, maka penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.
Kedua, Litigasi  (Persidangan),  Litigasi  adalah  model  penyelesaian  sengketa wakaf  melalui  proses  hukum  dalam  acara  di  Peradilan  Agama  atau  mahkamah syar’iyyah  sesuai  letak  benda  wakaf  dan  nazhir  berada 28 .  Produk  hukum  hakim  PA adalah; (1) Akta Perdamaian, jika penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di PA. (2) Putusan hakim Peradilan Agama, jika penyelesaian sengketa sudah melalui hukum acara yang diputuskan oleh hakim Peradilan Agama. 29
Pasal 155 R.Bg atau pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA menjelaskan,  setelah  hakim  pengadilan  agama  atau  mahkamah  syar’iyah  menerima perkara  sengketa  wakaf  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  proses  mediasi,  maka hakim harus melanjutkan pemeriksaan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku melalui proses persidangan (litigasi) berikut ini 30 :
1. Pembacaan surat gugatan penggugat.
2. Proses jawab menjawab (replik, duplik) yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat (eksepsi).
3. Tahap  Pembuktian  untuk  membuktikan  suatu  peristiwa  yang  disengketakan. Hukum Acara Perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Apabila diperlukan bisa dilakukan descente (pemeriksaan setempat);
4. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak. Meskipun tidak diatur dalam HIR dan Rbg,  akan  tetapi  mengajukan  kesimpulan  bisa  dilakukan  dalam  praktek persidangan.  Pengajuan  kesimpulan  ini  sangat  perlu  dilaksanakan  oleh  kuasa hukum  para  pihak,  karena  melalui  kesimpulan  itulah  seorang  kuasa  hukum akan  menganalisis  dalil-dalil  gugatannya  atau  dalil-dalil  jawabannya  melalui pembuktian  yang  didapatkan  selama  persidangan.  Bagi  Majelis  Hakim  yang akan  memutuskan  perkara,  kesimpulan  ini  sangat  menolong  sekali  dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.
5. Tahap Putusan. Tahap ini merupakan akhir dari seluruh tahapan pemeriksaan perkara  di  persidangan.  Hakim  dalam  mengambil  putusan  dalam  rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut, akan melakukan konstatir, kualifisir, dan konstituir guna menemukan hukum dan menegakkan
27 RI.
28 Jamaludin.
29 Islamiyati and others.
30 Adi Nur and Sugeng.
keadilan  atas  perkara  tersebut  untuk  kemudian  disusun  dalam  suatu  surat putusan ( vonnis ) hakim.
Apabila  ditinjau  dari  perspektif  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  penyelesaian  sengketa  wakaf  yang  dilakukan pihak yang bersengketa di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU  No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  41 Tahun 2014  tentang  wakaf.  Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak- pihak  yang  terlibat,  jauh  lebih  mampu  untuk  mempertahankan  hubungan-hubungan yang  sedang  berjalan  maupun  untuk  waktu  mendatang  daripada  prosedur  menang kalah sebagaimana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. 31

## D. KESIMPULAN
Luas tanah wakaf di Desa Kubang Puji berjumlah 8.8 Ha. Jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Desa Kubang Puji seluas 4.4 Ha. dan sisanya 4.4 Ha. belum memiliki sertifikat. Tanah wakaf yang belum bersertifikat sebagian besar berupa tanah persawahan  yang  notabene  memiliki  daya  jual  dan  nilai  produktifitas  yang  tinggi, sedangkan Sebagian kecilnya adalah tanah yang peruntukannya untuk pemakaman.
Sengketa  tanah  wakaf  terjadi  di  Kampung  Pamong  Udik  dan  Kampung Panecekan Desa Kubang Puji, sengketa terkait dengan gugatan ahli waris akibat tanah yang  telah  diwakafkan  oleh  wakif  tidak  dikelola  dengan  semestinya  oleh  nazhir, sehingga  menjadi  tempat  pembuangan  sampah  dan  sedikit  demi  sedikit  tergerus bangunan  rumah  warga  sekitar,  sengketa  lain  terkait  dengan  relokasi  sekolah  yang berdiri  di  atas  lahan  wakaf,  pro  kontra  terjadi  antara  pengurus  Yayasan  dan  DKM Masjid.  Kedua  sengketa  tersebut  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah  untuk mencapai  mufakat.  Dalam  perspektif  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia, penyelesaian  sengketa  wakaf  yang  dilakukan  berbagai  pihak  di  Desa  Kubang  Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU  No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.

## REFERENSI:
Abdullah,  Junaidi,  and  Nur  Qodin,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  Dalam  Hukum Positif’, Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.1 (2014), 37–54
Adi Nur, Rohman, and Sugeng, ‘Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan’, 12.1 (2018), 1–23 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2543>
Barus,  Kormen,  ‘Jumlah  Penduduk  Muslim  Indonesia  Meningkat,  PowerCommerce Asia  Tangkap  Peluang,  Luncurkan  Halal  Plaza’, Industry.Co.Id ,  2021 https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia- meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza> [accessed 8 April 2021]
Fadhilah, Nur, ‘Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya’, Journal de Jure , 3.1
(2011), 71–85 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1321>
Islamiyati, Ahmad Rofiq, Rof’ah Setryowati, and Dewi Hendrawati, ‘Implementasi UU Wakaf  Dalam Penyelesaian  Sengketa Wakaf  Di Wilayah Pesisir Jawa  Tengah’, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 48.4 (2019), 331–40
Jamaludin, ‘Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Basyarnas’, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , 30.1 (2019), 1–22
Maulud, Mochammad Iqbal, ‘Jawa Barat Jadi Provinsi Ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf Se-Indonesia’,
Www.Pikiran-Rakyat.Com , 2019 <https://www.pikiran-
rakyat.com/bandung-raya/pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi-ke-2- terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia> [accessed 9 April 2021]
RI, UU, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf’, 2014
Rifa’i,  Bahtiar,  ‘20  Ribu  Titik  Tanah  Wakaf  Di  Banten  Jadi  Sumber  Konflik’, News.Detik.Com ,  2017  <https://news.detik.com/berita/d-3697517/20-ribu-titik- tanah-wakaf-di-banten-jadi-sumber-konflik> [accessed 9 April 2021]
Siwak,  ‘Jumlah  Tanah  Wakaf  Kabupaten  Serang  -  Banten’, Siwak.Kemenag.Go.Id ,  2020 http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=cGo5dStkZDFUVysvL 25xc3ZKSGdidz09&_kid=aDY5SzVGOUhyL3JiTllqdVdVTkdSZz09> [accessed 8 April 2021]
Siwak,  ‘Jumlah  Tanah  Wakaf  Seluruh  Indonesia’, Siwak.Kemenag.Go.Id ,  2020 <http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php> [accessed 8 April 2021]
Ulya,  Fika  Nurul,  and  Yoga  Sukmana,  ‘Pemerintah  Dorong  Investor  Asing  Tanam
Investasi Di Tanah Wakaf’, Money.Kompas.Com , 2020 <https://money.kompas.com/read/2020/10/30/200500626/pemerintah-dorong- investor-asing-tanam-investasi-di-tanah-wakaf> [accessed 8 April 2021]
Wikipedia, ‘Kubang Puji, Pontang, Serang’, Id.Wikipedia.Org , 2021 <https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang_Puji,_Pontang,_Serang>  [accessed  10
April 2021]