DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 1 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat dari Pernikahan Dini di Desa “X” Kabupaten Lombok Timur
Rafi Anorawi 1 , Muhammad Zaky 2 1 Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, 2043500459@student.budiluhur.ac.id 2 Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Indonesia, muhammad.zaky@budiluhur.ac.id
Corresponding Author: 2043500459@student.budiluhur.ac.id
Abstract: Research  on  cultural  criminology  in  cases  of  domestic  violence  due  to  early marriage  involves  a  careful  analysis  of  the  cultural  elements  that  influence  the  level  of violence in a domestic setting, especially in situations where marriage occurs at an early age. This research will use qualitative methods with data collection techniques through interviews with related parties, observation, and literature study. Researchers aim to find out problems related  to  criminogenic  culture  in  the  form  of  early  marriage  that  can  trigger  domestic violence. The collected data were analyzed using a criminological cultural theory approach to determine the criminogenic culture in the form of early marriage that can trigger domestic violence.  The  results  of  this  study  are  expected  to  provide  a  new  perspective  to  formulate more  effective  policies  and  interventions  to  protect  individuals  involved  in  early  marriage from the risk of domestic violence.
Keyword: Cultural Criminology, Domestic Violence, Early Marriage, East Lombok.
Abstrak: Penelitian  mengenai  kriminologi  budaya  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga akibat pernikahan dini melibatkan analisis yang teliti terhadap elemen-elemen budaya yang memengaruhi tingkat kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, terutama pada situasi pernikahan  yang  terjadi  pada  usia  dini.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  pihak  terkait,  observasi,  dan studi pustaka. Peneliti bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terkait dengan budaya kriminogenik berupa pernikahan dini yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  pendekatan  teori  kultural  kriminologi untuk  mengetahui  budaya  kriminogenik  berupa  pernikahan  dini  yang  dapat  memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif  baru  untuk  merumuskan  kebijakan  dan  intervensi  yang  lebih  efektif  dalam melindungi individu yang terlibat dalam perkawinan dini dari risiko kekerasan dalam rumah tangga.
Kata Kunci: KDRT, Kriminologi Budaya, Pernikahan Dini, Lombok Timur.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  dini  mengacu  pada  ikatan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  individu  yang masih  berusia  remaja  atau  di  bawah  ambang  batas  usia  yang  telah  diatur  oleh  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun (BPK,  2019).  Dalam  pengumuman  resmi  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  (KemenPPPA)  yang  tercantum  dalam  Nomor: B031/SETMEN/HM.02.04/01/2023  mengenai  keadaan  darurat  tentang  perkawinan  dini  di Indonesia,  Staf  Ahli  Menteri  Bidang  Penanggulangan  Kemiskinan  KemenPPPA  Titi  Eko Rahayu  menyampaikan  bahwa  tingginya  tingkat  perkawinan  pada  usia  anak  menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Selain berdampak secara fisik dan psikis,  perkawinan  pada  usia  anak  juga  dapat  memperburuk  angka  kemiskinan,  stunting, tingkat  putus  sekolah,  dan  risiko  kanker  serviks/kanker  rahim  pada  anak.  Berdasarkan  data dari  pengadilan  agama  terkait  dispensasi  perkawinan  usia  anak,  tercatat  65  ribu  kasus  pada tahun  2021  dan  55  ribu  pengajuan  pada  tahun  2022.  Pengajuan  tersebut  lebih  sering  dipicu oleh  faktor  perempuan  pemohon  yang  sudah  hamil  dan  dorongan  dari  orangtua  yang  ingin anak mereka menikah secepat mungkin karena sudah memiliki hubungan  dekat atau sedang menjalin pacaran (KemenPPPA, 2023).
Pernikahan  dini  di  Indonesia,  terutama  di  daerah  pedesaan,  seringkali  membawa dampak negatif seperti kemiskinan. Bagi keluarga miskin, perempuan muda sering dianggap sebagai  beban  ekonomi,  dan  pernikahan  dianggap  sebagai  solusi  karena  secara  tradisional, tanggung jawab ekonomi jatuh pada suami. Namun, seringkali situasi ekonomi keluarga tidak membaik  setelah  pernikahan,  bahkan  dapat  menjadi  lebih  buruk.  Banyak  dari  mereka  tetap menghadapi  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar,  yang  pada  akhirnya  menambah beban  bagi  orangtua  mereka.  Kondisi  ini  dipicu  oleh  pendapatan  rendah  karena  kurangnya pendidikan  dan  bertambahnya  tanggungan  ekonomi  dengan  hadirnya  anak  dalam  keluarga. Tekanan  ekonomi  yang  meningkat  ini  seringkali  menyebabkan  konflik  domestik  yang berujung pada perceraian (Jayadi, Anwar, & Irawan, 2023).

## Sumber: Badan Pusat Statistik NTB (diolah kembali oleh peneliti)
Gambar 1. Presentase Perempuuan yang Pernah Kawin Berumus 10 Tahun ke-atas Menurut Umur Perkawinan di Provinsi NTB
Pernikahan  dini  di  Nusa  Tenggara  Barat  masih  melibatkan  banyak  individu  setiap tahun,  terutama  di  antara  usia  14-18  tahun.  Menurut  data  Susenas  pada  tahun  2022, persentase perempuan yang menikah di usia 10 tahun ke atas terutama di rentang usia 17-18 tahun,  mencapai  22,94  persen.  Persentase  tersebut  tetap  tinggi  setiap  tahun.  Selain  itu  pada tahun yang sama, 13,96 persen perempuan menikah pada usia 16 tahun ke bawah. Fakta ini menunjukkan  bahwa  di  NTB  masih  banyak  perempuan  yang  terlibat  dalam  pernikahan  dini (Budiana, et al., 2023).
Data  ini  menunjukkan  variasi  yang  signifikan  dalam  usia  pernikahan  di  kalangan pemuda  Indonesia,  di  mana  sebagian  memilih  menikah  pada  usia  dini  sementara  yang  lain memilih  menikah  pada  usia  yang  lebih  matang.  Perbedaan  yang  mencolok  terlihat  antara pemuda laki-laki dan perempuan, di mana pemuda perempuan cenderung menikah pada usia yang  lebih  muda  dibandingkan  dengan  pemuda  laki-laki.  Situasi  ini  dapat  menjadi  pemicu terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengakibatkan konsekuensi  negatif  seperti  peningkatan  kasus  perceraian,  kematian  ibu  dan  bayi,  serta meningkatnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
Kekerasan dalam rumah  tangga merupakan perilaku  yang memiliki dampak kompleks pada  perempuan  yang  mengalaminya  (Alimi  &  Nurwati,  2021).  Kekerasan  dalam  lingkup rumah tangga (KDRT) adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi terhadap perempuan, dan  dapat  melibatkan  aspek  fisik,  psikologis,  atau  ekonomi  (Hardiani,  Hadi,  &  Iskandar, 2019).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  seringkali  disebut  kekerasan  domestik  karena  tidak hanya dalam lingkup hubungan suami istri di dalam rumah tangga, melainkan juga mencakup tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut  meliputi  1)  suami,  istri,  dan  anak  (baik  anak  kandung,  anak  angkat,  maupun  anak tiri);  2)  individu  yang  memiliki  ikatan  keluarga  dengan  suami,  istri,  dan  anak  melalui hubungan  darah,  pernikahan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian  yang  berlaku  di  dalam rumah  tangga  tersebut.  3)  orang  yang  bekerja  sebagai  penolong  rumah  tangga  dan  tinggal dalam rumah tangga tersebut (Santoso, 2019).
Pengertian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  atau  KDRT,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merujuk pada segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan,  yang  menghasilkan  penderitaan  atau  kesengsaraan  dalam  bentuk  fisik,  seksual, psikologis,  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Ini  mencakup  ancaman  untuk  melakukan tindakan,  pemaksaan,  atau  pembatasan  kebebasan  secara  tidak  sah  dalam  konteks  lingkup rumah tangga (KEMENKUMHAM, 2023).
Tabel 1. Data Korban KDRT dan Difabel Perempuan Dewasa dan Anak Provinsi NTB Tahun 2022
No  Unit/Instansi Jumlah Korban Difabel KDRT 1 Bima 33 5 28 2 Dompu 29 4 25 3 Kota Bima 16 0 16 4 Kota Mataram 13 1 12 5 Lombok Barat 16 1 15 6 Lombok Tengah 11 0 11 7 Lombok Timur 32 7 25 8 Lombok Utara 0 0 0 9 Sumbawa 11 0 11 10 Sumbawa Barat 4 0 4 Total 165 18 147
Sumber : Simfoni PPA 2022 (diolah kembali oleh peneliti)
Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  sejalan  dengan  meningkatnya  perkawinan  anak adalah  adanya  kekerasan  terhadap  dalam  keluarga  yang  umumnya  menimpa  perempuan. Tercatat  data  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi NTB, sebanyak 147  kejadian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  di  NTB.  Data  tersebut  merupakan  data yang  terlapor  disinyalir  kemungkinan  akan  tambah  banyak  lagi  yang  belum  terungkap.  Jika dilihat perkabupaten kota maka kabupaten Bima merupakan kabupaten dengan angka KDRT tertinggi  di  NTB  yaitu  mencapai  28  kasus  yang  diikuti  25  kasus  dari  Kabupaten  Lombok Barat  dan  Kabupaten  Lombok  Timur  sebanyak  25  kasus  yang  termasuk  dalam  lingkup wilayah penelitian yang dilakukan peneliti.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi rinci dan deskripsi terperinci. Penelitian kualitatif adalah  bentuk  studi  yang  memeriksa  kualitas  hubungan,  aktivitas,  situasi,  atau  berbagai materi.  Dengan  kata  lain,  penelitian  kualitatif  lebih  fokus  pada  deskripsi  menyeluruh,  yang memberikan penjelasan rinci tentang apa  yang terjadi dalam kegiatan atau situasi, dari pada membandingkan efek perlakuan khusus atau menjelaskan sikap dan perilaku individu (Fadli, 2021).  Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  unsur  statistik  dalam  penelitiannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah-masalah manusia, sosial serta subjek-subjek memaknai lingkungan sekitarnya dan dampaknya terhadap perilaku mereka (Walidin, Saifullah, & ZA, 2015).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunnakan  Teknik  observasi,  wawancara  dan  studi keperpustakaan.  Observasi  merupakan  aktivitas  ilmiah  empiris  yang  berdasarkan  informasi dari  lapangan  atau  teks,  melalui  pengalaman  panca  indra  secara  langsung  terhadap  suatu makhluk  hidup,  benda,  kondisi,  situasi,  proses  atau  perilaku  (Hasanah,  2016).  Langkah pertama  yang  dilakukan  peneliti  saat  melakukan  observasi  awal  adalah  mendatangi  dan mengamati tempat atau objek penelitian di Desa X, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, NTB. Narasumber  yang  akan  diminta  informasi  yaitu  perempuan  pelaku  pernikahan  dini.  Peneliti akan  mendatangi  masing-masing  korban  dan  diberikan  beberapa  pertanyaan  secara  individu untuk memperoleh informasi yang dicari. Selain perempuan pelaku pernikahan dini, peneliti akan mengobservasi tentang budaya atau tradisi turun-temurun tentang pernikahan dini yang akan  dilakukan  terhadap  orang  tua  pelaku  pernikahan  dini.  Setelah  melakukan  tahapan observasi,  kemudian  peneliti  mamulai  tahapan  pengambilan  data  dari  informasi  melalui wawancara  tentang  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  yaitu  pernikahan  dini  dan bagaimana pernikahan dini berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada Perempuan pelaku pernikahan dini serta melakukan wawancara dengan orang tua atau kepala adat  yang  berada  di  lingkungan  tempat  penelitian  dan  pihak  yang  berwenang  seperti  Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Selain observasi dan wawancara  yang menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti  juga  menggunakan  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dengan  menggunakan  studi keperpustakaan.  Peneliti  melakukan  proses  pencarian  literatur  sebagai  dukungan  untuk mengumpulkan  data  melalui  buku,  jurnal  ilmiah,  internet,  situs  web,  dan  sumber-sumber yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Langkah  ini  penting  untuk memperkaya data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan analisis data yang  cermat  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  kebenaran  serta  keaslian  dari  penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  analisa  Teori  Kultural  kriminologi. Pendekatan  ini  menekankan  peran  budaya,  seperti  gaya,  simbol,  subkultur  kejahatan,  media massa,  dan  faktor-faktor  terkait  lainnya  dalam  membentuk  perilaku  kriminal  dan  sistem
peradilan  pidana.  Para  ahli  kriminologi  berpendapat  bahwa  memahami  kejahatan  dalam berbagai bentuknya baik itu kekerasan jalanan, kejahatan rumah tangga, aksi kelompok, atau isu sosial memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut (Ferrell, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pernikahan Dini di Indonesia
Menurut United  National  Children’s  Fund (UNICEF),  Pernikahan  dini  merupakan pernikahan  yang  terjadi  ketika  berusia  dibawah  18  tahun.  Pernikahan  pada  usia  anak merupakan bentuk kekerasan terhadap mereka. Anak yang dipaksa menikah atau yang harus menikah  di  bawah  usia  18  tahun  karena  situasi  tertentu  akan  menghadapi  risiko  yang  lebih tinggi  terkait  akses  pendidikan,  kesehatan  yang  buruk,  potensi  kekerasan,  dan  hidup  dalam kondisi  kemiskinan.  Konsekuensi  dari  pernikahan  anak  tidak  hanya  berdampak  pada  anak yang  menikah,  tetapi  juga  berpotensi  menciptakan  siklus  kemiskinan  antargenerasi,  serta berpengaruh pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Hakiki, et al., 2020).
Terkait  dengan  perkawinan  anak,  Undang-Undang  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  yang  telah  direvisi  menjadi  Undang-Undang  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  secara  tegas  menetapkan  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  dini  (Hakiki,  et  al.,  2020).  Peraturan  perkawinan  di Indonesia  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  membantu  individu  agar  siap menghadapi  kehidupan  berumah  tangga  dengan  lebih  matang.  Menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  (Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan), diizinkan untuk  menikah apabila kedua belah pihak, pria dan  wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Jika usianya kurang dari itu, disebut sebagai pernikahan pada usia dini (Budiana, et al., 2023).
Pernikahan  pada  usia  dini  merupakan  sebuah  fenomena  yang  erat  kaitannya  dengan situasi  ekonomi  dan  sosial  di  negara-negara  berkembang.  Fenomena  ini  telah  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  menjadi  fokus  utama  dalam pencapaian Sustainable Development Goals , khususnya pada target kelima yang menyerukan tindakan global untuk mengakhiri praktik pernikahan anak pada tahun 2030. Indonesia terus menjadi salah satu negara dengan jumlah tertinggi dalam pernikahan pada usia dini di dunia. Prevalensi pernikahan dini di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Data dari Survei Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 1.2 juta remaja telah menikah sebelum  mencapai  usia  18  tahun.  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  yang dilakukan dari tahun 2002 hingga 2017 mencatat bahwa 10 persen perempuan Indonesia telah mengalami  kehamilan  sebelum  mencapai  usia  18  tahun.  Pemerintah  Indonesia  juga  telah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dari 11.2 persen pada tahun 2018 menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  2020-2024,  dengan  harapan  dapat  menurunkan  angka  tersebut  menjadi 6,94 persen pada tahun 2030 (Budiana, et al., 2023).
Di Indonesia, anak perempuan memiliki risiko paling tinggi menjadi korban pernikahan anak, dengan statistik antara lain adalah: Anak perempuan yang berasal dari daerah pedesaan memiliki dua kali lipat lebih banyak risiko untuk menikah dibandingkan mereka yang tinggal di  perkotaan,  kebanyakan  pengantin  anak  berasal  dari  latar  belakang  keluarga  yang  miskin. anak  perempuan  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah  dan  sering  kali  putus  sekolah cenderung  lebih  rentan  menjadi  pengantin  anak  daripada  yang  terus  bersekolah.  Namun, laporann dari UNICEF menunjukkan adanya pergeseran prevalensi ini, khususnya di daerah perkotaan: Pada tahun 2014, sekitar 25% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18  tahun.  Berdasarkan  data  Susenas  2012,  sekitar  11,13%  anak  perempuan  menikah  saat berusia  10-15  tahun,  sementara  sekitar  32,10%  menikah  pada  rentang  usia  16-18  tahun (Arivia, Noerhadi-Roosseno, & Dhanny, 2016).
Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2022 (diolah kembali oleh peneliti) Gambar 2. Data Menikah Pertama di Usia Muda
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  ditemukan  bahwa  33,76%  dari pemuda  di  Indonesia  mencatatkan  usia  pernikahan  pertama  mereka  dalam  kisaran  19-21 tahun pada tahun 2022. Seiring itu, 27,07% pemuda di dalam negeri mengalami pernikahan pertama di rentang usia 22-24 tahun. Sebanyak 19,24% pemuda juga mengalami pernikahan pertama mereka pada usia 16-18 tahun. Secara spesifik, 35,21% pemuda laki-laki mengalami pernikahan  pertama  pada  usia  22-24  tahun,  sedangkan  30,52%  mengalami  pernikahan pertama  pada  usia  25-30  tahun.  Di  sisi  lain,  37,27%  pemuda  perempuan  mencatat  usia pernikahan  pertama  pada  rentang  19-21  tahun,  sementara  26,48%  mengalami  pernikahan pertama pada usia 16-18 tahun (Finaka, 2023).

## Latar Belakang terjadinya Pernikahan Dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur
Pernikahan dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur tidak terjadi begitu saja, menurut narasumber  yang  diwawancarai  terdapat  beberapa  faktor  pendukung  yang  menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:
1. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  menjalani  kehidupan, Setiap manusia  yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi  tentunya  dengan  bekerja.  Seperti  yang  sudah  tertulis  diatas  bahwa  ekonomi merupakan  peraturan  atau  manajemen  rumah  tangga,  jadi  setiap  orang  yang  sudah berrumah  tangga  khususnya  kepala  keluarga  haruslah  bekerja  mencari  nafkah  supaya mencukupi  kebutuhan hidup keluarga sehari-hari (Tindangen, Engka, &  Wauran, 2020). Tetapi dalam pernikahan dini, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus  sekolah  dan  melakukan  pernikahan  dini  terbukti  dari  wawancara  peneliti  dengan orang tua pelaku pernikahan dini bahwa: “Sebagian besar penduduk kami di Kecamatan x, terutama di Desa x, banyak yang terlibat dalam pernikahan dini, terutama anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk menikah meskipun masih relatif muda, terutama pria dan wanita”
Akibat dari keterbatasan ekonomi sering menghambat anak-anak untuk meneruskan pendidikan  mereka.  Meskipun  mereka  berkeinginan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  namun  terpaksa  harus  berhenti  karena  tidak  memiliki  cukup  biaya.  Di  sisi lain,  ada  juga  mereka  yang  memiliki  kemampuan  ekonomi  untuk  bersekolah  namun kurang  memiliki  motivasi  untuk  melanjutkan  pendidikan.  Situasi  ini  menjadi  masalah yang terus berlanjut.
19-21 tahun 33,76%

## 2. Pendidikan
Faktor  pendidikan  yang  kurang  memiliki  dampak  signifikan  pada  cara  berpikir suatu  komunitas,  baik  dari  pendidikan  orang  tua  maupun  anaknya.  Wanita  dengan pendidikan tinggi cenderung terlibat dalam dunia kerja dan memilih untuk mengejar karir, yang  pada  gilirannya  mengurangi  kemungkinan  untuk  menikah  pada  usia  muda.  Bagi wanita  yang  tidak  bekerja  tetapi  memilih  untuk  menikah,  umumnya  mereka  menikah setelah melewati batas usia menikah yang diatur oleh hukum perkawinan di Indonesia. Di sisi  lain,  masyarakat  yang  kurang  berpendidikan  sering  kali  juga  memiliki  tingkat ekonomi rendah, sehingga menikahkan anak perempuannya dianggap sebagai cara untuk mengurangi  beban  ekonomi  keluarga  (Muntamah,  Latifiani,  &  Arifin,  2019).  Pengaruh pendidikan  yang  rendah  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  pernikahan  dini.  Terbukti dari peneliti melakukan wawancara dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi I  Pemerintahan  Hukum  dan  HAM  Bapak  H.  Najamuddin  Moestafa  menyatakan bahwa: “Pada saat membuat Perda tentang pernikahan dini yang mencangkup sebab dan cara  mencegahnya ternayata  pernikahan disebabkan pertama oleh pendidikan. Terbukti dari hasil penelitian kita kemarin saat membuat Perda, yang melakukan pernikahan dini adalah  orang-orang  yang  tidak  terdidik.  Maka  yang  bertanggung  jawab  adalah pemerintah daerah untuk bagaimana orang-orang ini tidak putus sekolah”
Dari  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  pendidikan  berpengaruh terhadap  tingkat  pola  pikir  masyarakat  dalam  menyikapi  tentang  pernikahan  dini dikarenakan  pendidikan  akan  membuat  masyarakat  lebih  memahami  resiko  pernikahan dini.
3. Budaya
Budaya  atau  kebudayaan  berasal  dari  bahasa  Sansekerta,  buddhayah,  yang merupakan  bentuk  jamak  dari buddhi (budi  atau  akal),  yang  merujuk  pada  hal-hal  yang terkait  dengan  akal  manusia.  Dalam  bahasa  Inggris,  istilah  kebudayaan  dikenal  sebagai culture ,  yang  berasal  dari  kata  Latin colere yang  berarti  mengolah  atau  mengerjakan, sering kali diinterpretasikan sebagai proses mengolah tanah atau bertani. Terjemahan lain dari culture dalam  bahasa  Indonesia  adalah  "Kultur"  (Syakhrani,  2022).  Dalam pernikahan dini faktor budaya membuat pernikahan dini akan tetap bertahan dikarenakan masyarakat  khususnya  di  Lombok  Timur  merupakan  adat  istiadat  serta  kepercayaan warga setempat. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu informan dari UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa: “Pernikahan dini kalau dikatakan budaya memang iya, dikarenakan nilai-nilai yang melekat dimasyarakat seperti anak perempuan yang sudah menstruasi bisa dinikahkan dengan nilai-nilai lokal yang ada disini”
Pernikahan  dini  atau  dikenal  dalam  bahasa  Lombok  dengan  sebutan Merariq Kodeq , memang sudah ada dari jaman dahulu. Bahkan sedini mungkin sudah dijodohkan. Adat tidak membolehkan adanya praktik pernikahan dini. Namun adat juga menghindari adanya  belas  atau  penggagalan,  karena  hal  tersebut  membuat  aib  di  tengah  masyarakat. budaya lokal seperti merariq atau dipaling  yaitu dibawa lari calon mempelai perempuan sebelum  melaksanakan  proses  pernikahan  ke  rumah  mempelai  laki-laki  atau  kerumah keluarganya  untuk  beberapa  hari,  sampai  menunggu  keputusan  dari  keluarga  mempelai perempuan (Kagama.co, 2020).

## Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Dari Pernikahan Dini di Desa X Kabupaten Lombok Timur
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  (KDRT)  adalah  jenis  kekerasan  yang  paling sering  terjadi  terhadap  perempuan,  dan  dapat  melibatkan  aspek  fisik,  psikologis,  atau ekonomi  (Hardiani,  Hadi,  &  Iskandar,  2019).  Pengertian  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga atau KDRT, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT),  merujuk  pada  segala
tindakan  terhadap  seseorang,  khususnya  perempuan,  yang  menghasilkan  penderitaan  atau kesengsaraan  dalam  bentuk  fisik,  seksual,  psikologis,  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Ini mencakup  ancaman  untuk  melakukan  tindakan,  pemaksaan,  atau  pembatasan  kebebasan secara  tidak  sah  dalam  konteks  lingkup  rumah  tangga  (KEMENKUMHAM,  2023).. Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  pasal  1  ayat  (1), berbunyi  “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseoraang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  seringkali  disebut  kekerasan  domestik  karena  tidak hanya dalam lingkup hubungan suami istri di dalam rumah tangga, melainkan juga mencakup tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut  meliputi  1)  suami,  istri,  dan  anak  (baik  anak  kandung,  anak  angkat,  maupun  anak tiri);  2)  individu  yang  memiliki  ikatan  keluarga  dengan  suami,  istri,  dan  anak  melalui hubungan  darah,  pernikahan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian  yang  berlaku  di  dalam rumah  tangga  tersebut.  3)  orang  yang  bekerja  sebagai  penolong  rumah  tangga  dan  tinggal dalam  rumah  tangga  tersebut  (Santoso,  2019).  Menyangkut  tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga,  tidak  ada  yang  akan  menyangkal  bahwa  perlindungan  terhadap  diri  dan  keluarga merupakan  prioritas  utama  bagi  setiap  individu.  Keharmonisan  dalam  keluarga  sangat berharga, dan kunci utamanya adalah saling  pengertian dan pemahaman di antara pasangan. Dengan cara ini, ketika ada konflik, akan lebih mudah menemukan solusi  yang memuaskan bagi  kedua  belah  pihak  (Ali  &  Asrori,  2006).  Konflik  semacam  ini  mungkin  terjadi  pada berbagai  individu,  termasuk  pasangan  muda  yang  menikah  dalam  usia  dini.  Mereka  sering menghadapi  berbagai  permasalahan,  baik  yang  kompleks  maupun  yang  sepele,  yang  dapat menyebabkan  perbedaan  pendapat  di  antara  mereka.  Seperti  yang  terjadi  pada  informan peneliti  bernama  Ayu  (nama  samaran),  umur  15    tahun  yaitu  pelaku  pernikahan  dini  yang menuturkan bahwa : “Awal pernikahan hubungan kita baik-baik saja, ketika pernikahan kami menginjak  4  bulan  pernikahan  sifat  dia  mulai  berubah  menjadi  emosional  dan  mulai  dari saat itu, dia melakukan KDRT terhadap saya”
Selain pengakuan dari informan pelaku pernikahan dini tersebut, Bapak H. Najamuddin selaku  anggota  DPRD  Provinsi  NTB  Komisi  I  Pemerintahan  Hukum  dan  HAM  juga mengatakan  bahwa: “Pernikahan  dini  benar  akan  mengakibatkan  terjadinya  KDRT  sebab meraka  yang  menikah  diusia  dini  tidak  memiliki  ilmu  yang  cukup  sehingga  pelaku pernikahan  dini  mmenggunakan  jalan  pintas  dalam  menyelesaikan  masalah  dalam  rumah tangganya seperti memukul, bahkan sampai membunuh”
Berdasarkan  data  yang  diberikan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA)  Kabupaten  Lombok  Timur  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga dan pernikahan dini. Data kasus  kekerasan dalam  rumah tangga di  kabupaten lombok timur berjumlah 16 kasus yang dilaporkan.
Tabel 2. Jumlah Kasus Pernikahan Anak Tahun 2023 di Lombok Timur
No  Bulan Tahun 2023 Tidak Dapat Dibelas Dapat Dibelas Jumlah % Januari 1 4 5 12,5 Februari 3 0 3 7,5 Maret 3 3 6 15,5 April 0 0 0 0,0 Mei 4 1 5 12,5 Juni 1 3 4 10,0 Juli 1 3 4 10,0 Agustus 1 2 3 7,5 September  2 1 3 7,5
Oktober 1 2 3 7,5 November  4 0 4 10,0 Desember 0 0 0 0,0 Total 21 19 40 100,0
Sumber : UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur (diolah kembali oleh peneliti)
Dari  penjelasan  yang  telah  disampaikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  kekerasan  dalam rumah tangga akibat dari pernikahan dini saling berhubungan, terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan informan peneliti yang mendapatkan KDRT dan jumlah kasus pernikahan dini  pada  tahun  2023  sebanyak  40  kasus  dan  kasus  KDRT  yang  dilaporkan  sebanyak  16 kasus yang  terdata.

## Analisis  Teori  Kriminologi  Budaya  dalam  Kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga Akibat Pernikahan Dini
Budaya  telah  muncul  sebagai  pandangan  baru  terhadap  kejahatan  dan  upaya pengendaliannya,  yang  berasal  dari  perpaduan  dua  orientasi  teoritis  utama  dari  Inggris  dan Amerika.  Pendekatan  ini  menekankan  peran  budaya,  seperti  gaya,  simbol,  subkultur kejahatan, media massa, dan faktor-faktor terkait lainnya dalam membentuk perilaku kriminal dan sistem peradilan pidana. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa memahami kejahatan dalam  berbagai  bentuknya  baik  itu  kekerasan  jalanan,  kejahatan  rumah  tangga,  aksi kelompok, atau isu sosial memerlukan pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut (Ferrell, 1999).
Dengan  memperbarui  pemahaman  tentang  kontrol  sosial  dan  resistensinya,  ahli  ini mencatat  praktik-praktik  budaya  yang  terkait  dengan  kelas  sosial,  menyelidiki  wilayah- wilayah hiburan dan budaya-budaya terlarang sebagai tempat penyimpangan, serta mencatat upaya  mediasi  dan  ideologi-ideologi  yang  krusial  dalam  mengendalikan  hukum  dan  kontrol sosial.  Ini  membuka  jalan  bagi  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  hubungan  antara proses-proses budaya dan kejahatan (Ferrell, 1999). Proses kriminalisasi adalah suatu proses budaya  di  mana  pihak  yang  berkuasa  menetapkan  dan  membentuk  norma-norma  sosial dominan serta memberi makna khusus pada norma-norma tersebut. Lebih penting lagi, hal ini memungkinkan pihak yang berkuasa untuk mengendalikan apa yang kita lihat dan bagaimana kita  menilai  perilaku  sosial  orang  lain.  Mereka  menetapkan  konsep  penyimpangan  dan menentukan  apa  yang  dianggap  sebagai  tindakan  yang  menyimpang  dan  tindakan  yang kriminal. Kekuasaan mereka melampaui batas proses hukum untuk mengatur apa yang dapat diterima  sebagai  hiburan  atau  kesenangan,  serta  apa  yang  dilarang,  dan  dianggap  sebagai tindakan kriminal (Presdee, 2005).
Penelitian  dan  analisis  dalam  kriminologi  budaya  telah  muncul  dalam  beberapa  tahun terakhir,  mencakup  beberapa  bidang  yang  tumpang  tindih.  Dua  bidang  pertama  dapat dijelaskan dengan pemisahan sederhana namun informatif antara "budaya sebagai kejahatan" dan  "kejahatan  sebagai  budaya".  Bidang  yang  lebih  luas  ketiga  meliputi  berbagai  cara  di mana  media  membentuk  persepsi  tentang  kejahatan  dan  upaya  pengendaliannya;  sedangkan yang  keempat  mengeksplorasi  politik  sosial  dan  intelektual  dalam  kriminologi  budaya (Ferrell, 1999). Dari keempat dikatomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kejahatan sebagai Budaya
Menganggap kejahatan sebagai bagian dari budaya berarti mengakui bahwa banyak perilaku  yang  sering  dianggap  kriminal  sebenarnya  adalah  bagian  dari  subkultur  yang terorganisir di sekitar simbol, ritual, dan makna bersama. Dalam konteks kekerasan dalam rumah  tangga  yang  terjadi  akibat  pernikahan  dini,  kejahatan  tersebut  dapat  menjadi bagian dari budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu. Pernikahan dini dalam beberapa budaya mungkin dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi serta kepercayaan warga setempat. Dikabupaten Lombok Timur pernikahan dini atau dikenal dalam bahasa Lombok  dengan  sebutan Merariq  Kodeq (melarikan  atau  menculik  calon  mempelai
wanita yang masih dibawah umur sebelum melakukan ritual pernikahan) memang sudah ada  dari  jaman  dahulu,  meskipun  dalam  konteks  hukum  atau  norma  internasional,  itu dianggap  sebagai  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kekerasan  terhadap perempuan dan anak-anak.
2. Budaya sebagai Kejahatan
Budaya  dipandang  sebagai  kejahatan  menandakan  perubahan  dalam  cara  kita melihat budaya sebagai bentuk pelanggaran, seperti ketika budaya populer disorot sebagai penyebab  kejahatan  atau  ketika  pembuat  budaya  dianggap  melanggar  hukum  melalui media  atau  lembaga  hukum.  Budaya  yang  mempromosikan  pernikahan  dini  dan mengabaikan  dampak  negatifnya,  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dapat dipandang  sebagai  bentuk  kejahatan  dalam  dirinya  sendiri.  Budaya  yang  memperkuat norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  mendukung  pernikahan  dini,  terutama  di  antara  anak- anak  atau  remaja  yang  belum  siap  secara  fisik  maupun  emosional  untuk  menghadapi hubungan  seperti  itu,  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  untuk  terjadinya kejahatan.
3. Konstruksi Media tentang Kejahatan dan Pengendali Kejahatan Kriminalisasi  budaya  populer  yang  dihubungkan  dengan  media  adalah  salah  satu dari banyak proses media yang membentuk makna kejahatan dan pengendalian kejahatan. Media  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  persepsi  masyarakat  tentang kejahatan,  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  akibat  pernikahan  dini.  Cara  media melaporkan  kasus-kasus  tersebut  dapat  memengaruhi  cara  masyarakat  memahami masalah tersebut.
4. Politik Budaya, Kejahatan, dan Kriminologi Budaya Hubungan yang konsisten yang mengikat berbagai aspek yang diteliti dalam bidang kriminologi  budaya:  yaitu  interaksi  kekuasaan,  kontrol  sosial,  budaya,  dan  kejahatan. Subkultur yang dianggap menyimpang menjadi subjek dari pengawasan dan kontrol oleh negara,  atau  mereka  dapat  dijadikan  objek  komodifikasi  dan  diserap  ke  dalam  budaya dominan  (Ferrell,  1999).  Aspek  politik  budaya  dapat  memengaruhi  respons  terhadap kekerasan  dalam  rumah  tangga  akibat  pernikahan  dini.  Misalnya,  di  beberapa  negara, kebijakan  adat  setempat  yang  mendukung  pernikahan  dini  mungkin  memiliki  dampak pada  penanganan  hukum  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang melibatkan  pernikahan  dini.  Politik  budaya  juga  dapat  mempengaruhi  sejauh  mana masalah ini dipandang sebagai masalah masyarakat yang perlu ditangani secara serius.
Secara mendasar, kriminologi budaya bertujuan untuk menyatukan kriminologi dengan kajian  budaya.  Ini  berarti  mengadopsi  pandangan  ilmu  pengetahuan  budaya  ke  dalam penelitian kriminologi modern. Pendekatan ini mencakup perspektif dari kajian budaya, teori posmodern, teori kritis, dan sosiologi interaksional, serta menggunakan metodologi etnografis dan  analisis  media/teks.  Fokus  utamanya  adalah  pada  pemahaman,  makna,  dan  representasi kejahatan,  serta  upaya  penanggulangannya.  Secara  khusus,  bidang  ini  memeriksa  kerangka pemikiran  gaya  hidup  dan  subkultur,  penekanan  simbolis  atas  budaya  populer,  serta konstruksi  kejahatan  dalam  isu-isu  pencegahan  kejahatan.  Studi  ini  juga  dipengaruhi  oleh perkembangan  media  modern,  pandangan  masyarakat  terhadap  kejahatan,  media  massa, kebijakan  budaya,  hubungan  antara  kejahatan,  pengendalian  kejahatan,  dan  ruang  publik, serta emosi kolektif yang membentuk pemahaman tentang kejahatan (Robbyansyah, 2011).
Dalam  konteks  kekerasan  dalam  rumah  tangga  akibat  dari  pernikahan  dini,  teori kriminologi  budaya  memberikan  pemahaman  penting  tentang  bagaimana  faktor  budaya mempengaruhi kejahatan tersebut. Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma, nilai, dan praktik budaya dalam masyarakat tertentu memengaruhi pola kekerasan dalam rumah tangga terkait  pernikahan  dini.  Kriminologi  budaya  menyoroti  bagaimana  pandangan  dan  perilaku sosial  terhadap  pernikahan,  gender,  dan  kekuasaan  menciptakan  lingkungan  di  mana kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang.

## KESIMPULAN
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Desa X, Kabupaten Lombok Timur, terdapat hubungan yang kuat antara pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor seperti  budaya,  ekonomi,  dan  pendidikan  memiliki  peran  besar  dalam  meningkatkan  risiko kekerasan  dalam  rumah  tangga  akibat  pernikahan  dini.  Norma-norma  budaya  yang  telah terakar  dalam  masyarakat  Desa  X  memengaruhi  pandangan  dan  sikap  terhadap  pernikahan dini,  yang  pada  akhirnya  dapat  memicu  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu,  faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, di mana kondisi kemiskinan dan keterbatasan sumber daya dapat  menciptakan  ketegangan  dalam  hubungan  dan  memicu  kekerasan.  Kurangnya  akses atau pemahaman terhadap pendidikan formal juga menjadi faktor yang penting, karena hal ini dapat  menghambat  kemampuan  individu  untuk  memahami  hubungan  yang  sehat  dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Teori kriminologi budaya memberikan pemahaman penting tentang bagaimana budaya mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan dini di Desa X, Kabupaten Lombok Timur. Ini melibatkan dua area utama: "budaya sebagai kejahatan," yang mencakup budaya  yang  mendukung  pernikahan  dini  dan  mengabaikan  dampak  negatifnya  seperti kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  "kejahatan  sebagai  budaya,"  yang  merujuk  pada kejahatan  yang  menjadi  bagian  dari  budaya  masyarakat  tertentu,  seperti  tradisi  Merariq Kodeq di  Lombok  Timur. Selain itu, teori ini juga menyoroti bagaimana media membentuk persepsi tentang kejahatan dan politik budaya yang memengaruhi respons terhadap kekerasan dalam  rumah  tangga  akibat  pernikahan  dini,  termasuk  penanganan  hukum  terhadap  kasus- kasus tersebut.

## REFERENSI
Ali, M., & Asrori, M. (2006). Psikologi remaja : perkembangan peserta didik. Jakarta: Bumi Aksara.
Alimi,  R.,  &  Nurwati,  N.  (2021,  April).  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan, 2 (1), 20-27.
Arivia, D. G., Noerhadi-Roosseno, P. D., & Dhanny, R. S. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan, 21 (1), 4-8. doi: ISSN:1410-153X BPK,  J.  (2019,  Oktober  15). Undang-undang  (UU)  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diambil kembali  dari  peraturan.bpk.go.id:  https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no- 16-tahun-2019
Budiana,  I.  N.,  Surbakti,  S.  R.,  Miranti,  I.,  Puspitasari,  N.  N.,  Verlita,  R.,  &  Zuriatna,  I. (2023). Analisis  Tematik  Kependudukan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat:  Fertilitas Remaja  dan  Perkawinan  Anak. Mataram:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. Humanika, 21 (1), 33-54.
Ferrell, J. (1999). Cultural Criminology. Annual Review of Sociology, 25 , 395-418. Finaka,  A.  W.  (2023,  Januari  29). Mayoritas  Pemuda  di  Indonesia  Menikah  Muda .  Dipetik November 10, 2023, dari indonesiabaik.id:
https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda
Hakiki,  G.,  Ulfah,  A.,  Khoer,  M.  I.,  Supriyant,  S.,  Basorudin,  M.,  Larasati,  W.,  .  .  . Kusumaningrum,  S.  (2020). Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Hardiani,  B.  L.,  Hadi,  A.,  &  Iskandar.  (2019,  Desember  2).  Peran  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Menangani  Kekerasan  Terhadap Perempuan. Journal of Government and Politics, 2 (1), 112-124.
Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi. Jurnal at-Taqaddum, 8 (1), 21-46.
Jayadi, A., Anwar, Z., & Irawan, A. (2023). Analisis Pernikahan Dini dan Dampaknya Pada Remaja di Desa Karang Bayan. Journal Transformation of Mandalika, 4 (2), 207-211. Kagama.co.  (2020). Adat  Istiadat  dan  Kepercayaan  Sebabkan  Budaya  Pernikahan  Dini  di Lombok Timur Bertahan. Dipetik Maret 20, 2024, dari
https://kagama.co/2020/01/24/adat-istiadat-dan-kepercayaan-sebabkan-budaya- pernikahan-dini-di-lombok-timur-bertahan/
KEMENKUMHAM.  (2023). Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU-PKDRT) .  Dipetik  November  12,  2023,  dari ditjenpp.kemenkumham.go.id:
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam- rumah-tangga-uu- pkdrt&catid=101&Itemid=181&lang=en#:~:text=Artkel%20Hukum%20Pidana- ,Undang%2Dundang%20No KemenPPPA.  (2023,  Januari  27). Perkawinan  Anak  di  Indonesia  Sudah  Mengkhawatirkan . Dipetik November 9, 2023,
dari kemenpppa.go.id: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan- anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan
Muntamah, A. l., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran  pemerintah  (Perspektif  penegakan  dan  perlindungan  hukum). Widya  Yuridika: Jurnal Hukum, 2 (1), 1-12. doi:https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823 Presdee, M. (2005). Cultural Criminology and the Carnival of Crime. Routledge. Robbyansyah,  M.  (2011).  Sebuah  Kajian  Curtural  Criminologi  Atas  Moshing  di  dalam Konser UnderGriund. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7 (3), 340-354. Santoso, A. B. (2019, Juni). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Jurnal Pengembangan Masyarakat islam, 10 (1), 39-57. Syakhrani,  A.  W.  (2022,  Januari-Juni).  Budaya  dan  Kebudayaan:  Tinjauan  dari  Berbagai Pakar,  Wujud-Wujud  Kebudayaan,  7  Unsur  Kebudayaan  yang  Bersifat  Universal. Jurnal iaisambas, 5 (1), 782-791.
Tindangen,  M.,  Engka,  D.  S.,  &  Wauran,  P.  C.  (2020).  Peran  Perempuan  dalam Meningkatkan  Ekonomi  Keluarga  (Studi  Kasus:  Perempuan  Pekerja  Sawah  di  Desa Lemoh  Barat  Kecamatan  Tombariri  Timur  Kabupaten  Minahasa). Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi, 20 (3), 79-87. Walidin,  W.,  Saifullah,  &  ZA,  T.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  &  Grounded Theory.