P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN:
Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

## Rijal Ramdani
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
rijalgarsel@gmail.com

## Abstract
The aim of this research is to evaluate  the engagement of local community in protecting forest areas as delegation mechanism  given  by  government.  A ccording  to  some  scholars,  government’s  authority  could  be  trasnfered  to community.  However,  in  the  fact  that  there  are  only  a  few  cases  can  be  run  succeeded.  Nevertheless,  the  final analysis  of  this  research  shows  the  successful  of  the  implementation.  There  are  three  main  factors  as  the  result; firstly, based on regulation of HKm, its contain  is very open for community to involve in the program; secondly, there is  a  huge  opprtunity  for  NGO’s  to  empower  the  capacity  building  of  local  community;    thirdly,  there  is  a  political interest  from  local  government  to  encourage  local  community  involvement.  Consequently,  the  community  has  an enough  confidence  and  an  ability  to  run  the  implementation  of  HKm.  The  data  of  the  research  was  conducted  by doing  deep  interview  with  several  key  informants  and  also  occurring  Focus  Group  Discussion  with  other  important stakeholders.
Keywords : Authority Delegation, Public Policy, HKm, and Forest Management

## Intisari
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  analisis  terhadap  keterlibatan  komunitas  masyarakat  di  sekitar kawasan hutan dalam melakukan fungsi perlindungan terhadap kelestarian hutan. Keterlibatan tersebut merupakan bagian  dari  sekema    kebijakan  pendelegasian  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat. Para  ahli  administrasi  publik melihat bahwa kebanyakan dari sekema tersebut gagal dilakukan  baik sebagai  akibat dari  ketidak  mampuan  masyarakat  maupun  kelemahan  dari  muatan  kebijakannya.  Sementara  penelitian  ini mengkonfirmasi  keberhasilannya  yang  didasarkan  pada  tiga  temuan  penting.  Pertama,  keberhasilan  terjadi disebabkan  oleh  muatan  dari kebijakan  HKm  yang  sangat terbuka  untuk  menarik  masyarakat terlibat  di  dalamnya. Kedua,  adanya  kesempatan  yang  besar  bagi  NGOs  untuk  ikut  terlibat  di  dalam  membangun  kapasitas  institusi masyarakat. Dan ketiga adanya political will dari pemerintah daerah untuk mendorong dan memberikan kemudahan dalam  keterlibatan  masyarakat.  Atas  dasar  ketiga  hal  itulah,  masyarakat memiliki  kepercayaan  diri  yang  tinggi  dan kemampuan  untuk  melaksanakan  kebijakan  HKm.  Data  dalam  penelitian  ini  didapatkan  dengan  cara  melakukan interview mendalam dengan beberapa informan penting dan juga melakukan Focus Group Discussion (FGD).
Kata Kunci : Otoritas Delegasi, Kebijakan Publik, HKm, dan Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Salah  satu  prinsip  dalam  kewirausahaan  di sector public adalah Pemerintahan Milik Masyarakat:  Memberi  Wewenang  Ketimbang
Melayani (Osborne dan Gaebler, 2005).
Pelayanan  dan  pengelolaan  barang  public  tidak harus  dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  bisa
dilakukan  dan  diinisiasi  oleh  masyarakat.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  upaya  pendefinisian  ulang bahwa masyarakat sebagai pemilik dari pemerintah  ( the  owner  of  government ).  Sehingga dengan  adanya  pelimpahan  wewenang  tersebut akan  tercipta  kerjasama  kolaboratif,  dimana masing-masing  pihak,  baik  pemerintah  maupun masyarakat  berusaha  mencari  solusi  atas  suatu
masalah  yang  dihadapi  bersama  (Dwiyanto, 2010). Sementara dalam prinsip good governance hal seperti itu dinamakan dengan pelayanan public yang  partisipatif,  yang  menurut  Wray  (2000)  baik pemerintah,  sector  swasta  dan  masyarakat  sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat, semuanya  memiliki  peranan  dalam  mengatasi tantangan yang harus dihadapi (Purwanto, 2005).
Seiring  dengan  terjadinya  perubahan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  ke arah  yang  lebih  demokratis,  maka  pelayanan public  bergerak  pada  kecendrungan  pelibatan masyarakat  dan  pihak  swasta.  Hal  itu  terjadi karena  semakin  kuatnya  posisi  masyarakat  dan semakin  melemahnya  posisi  Negara.  Di  sisi  lain keberhasilan praktek kewirausahan dalam pelayanan  public  seperti  pengalaman  eropa, Amerika,  Australia  dan  New  Zeland  menuntut pemerintah untuk lebih melibatkan dan mendelegasikan
kewenangannya kepada masyarakat  (Muhammad,  2007).  Bovaird  (2004) mengidentifikasi
wilayah-wilayah dimana
pemerintah bisa berkolaborasi dengan memberikan kewenangannya kepada masyarakat, yaitu;  perencanaan  dan  perancangan  kebijakan, koordinasi  kebijakan,  pemantauan  kebijakan, peninjauan  kembali  dan  evaluasi  kebijakan, implementasi  kebijakan  dan  penyelenggaraan layanan, serta mobilisasi dan pengelolaan sumber daya (Dwiyanto, 2010).
Salah  satu  dari  sekian  banyak  urusan  yang kewenangan  pengelolaannya  diberikan  kepada masyarakat  adalah  pengelolaan  hutan  dalam sekema kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Dimana melalui kebijakan ini masyarakat diberikan kewenangan  oleh  pemerintah  untuk  melakukan aktivitas dan mengambil manfaat secara ekonomis dari  hutan  tetapi  tetap  harus  menjaga  fungsi ekologis  kelestarian  hutan  sebagai  fungsi  yang utama (Purnomo, 2011). Pelimpahan kewenangan dilakukan  mengingat  beberapa  alasan; Pertama , berkurangnya  kemampuan  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  kehutanan.  Dengan kerusakan lingkungan yang parah akibat terjadinya  deforestasi  dan  degradasi  hutan  yang laju  deforestasinya  mencapa  1,51  juta  ha/tahun (FWI,  2011). Kedua ,  ada  kecenderungan  kondisi hutan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  jauh  lebih lestari  dibandingkan  dengan  hutan  yang  dikelola oleh  Perhutani,  atau  pihak  swasta  pemegang HPH, seperti hutan yang dikelola masyarakat adat. Hal  itu  terjadi  karena  kebanyakan  masyarakat desa  mempunyai  tradisi  turun  temurun  dalam pengelolaan  hutan  yang  dalam  prkateknya pengelolaan hutan dilakukan bersama-sama seluruh  anggota  masyarakat.  Dari  pengalaman pengelolaan  itulah  muncul  kearifan  local  dan  ilmu pengetahuan yang bisa menjaga dan melestarikan hutan (Bill Ritchi, dkk, Tt).
Dalam  kebijakan  HKm  ini  pemerintah memberikan  kewenangan  pengelolaan  hutan produksi atau hutan lindung kepada masyarakat di sekitar  kawasan  hutan  melalui  Izin  Usaha Pengeolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (IUPHKm). Masyarakat  akan  mendapatkan  IUPHKm  apabila mengajukannya kepada Mentri Kehutanan melalui Bupati  atas  nama  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH). Apabila  izin  sudah  diberikan  KTH  berhak
mengelola,  mengambil  manfaat  dan  menjaga kelestarian  hutan  selama  35  tahun.  Menariknya adalah  dengan  lembaga  yang  dibentuknya masyarakat berdinamika dengan membuat peraturan-peraturan  kelompok,  melakukan  kerja swadaya, dan membangun jaringan dengan pihak- pihak  tertentu  dalam  upaya  penjagaan  dan pelestarian  hutan.  Sehingga  pemerintah  tidak harus  bersusah  payah  mengeluarkan  dana  untuk reboisi  dan  penjagaan  ilegaloging,  karena  kedua fungsi  itu  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat melalui KTH.

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana pendelegasian  kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah  baik  dari  sisi  muatan  kebijakannya maupun  implementasi  melalui  delivery  inputnya sehingga  mampu  mendorong  masyarakat  untuk melakukan  fungsi  perlindungan  terhadap  hutan? Dan  juga  akan  melihat  bagaimana  fungsi-fungsi perlindungan  terhadap  hutan  itu  dilakukan  oleh masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  melalui KTH?

## Metode dan Lokasi Penelitian

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  desa  Ngeposari  dan desa  Candirejo,  kecamatan  Semanu,  Kabupaten Gunung Kidul, terhadap KTH Sedyo Makmur yang beranggotakan  254  anggota,  terbagi  ke  dalam  7 sub  kelompok  yang  berhak  menggarap  115  Ha hutan froduksi  petak  161  dan  162,  PRH  Semanu, BDH Karangmojo.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengkaji  dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh KTH  Sedyo  Makmur  dan  juga  dengan  cara melakukan wawancara mendalam dengan; Bagian Kehutanan  Dishutbun  Provinsi  DIY,  Bagian Koperasi  Disperindakop  Kabupaten  Gunungkidul, Ketua  KTH  Sedyo  Makmur.  Selain  itu  juga dilakukan  Focus  Group  Discussion  dengan anggota KTH Sedyo Makmur dan LSM-LSM  yang terlibat  di  dalam  melakukan  pendampingan terhadap KTH tersebut.

## KONSEP DAN TEORI

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  kehidupan  bersama  (Nugroho, 2008).  Terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu  public  dan policy. Public merupakan kolektivitas dari mayarakat baik sebagai bagian dari suatu bangsa, suatu  daerah  ataupun  mayarakat  secara  umum. Bisa  juga  disematkan  pada  mereka  yang  menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu yang memiliki tujuan  bersama.  Sementara  policy  diartikan sebagai  kebijaksanaan  yang  berkenaan  dengan barang publik  atau serangkaian perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan tindakan administrative (Webster Comperhensive Dictionary, 1996). Dengan demikian maka kebijakan public merupakan serangkaian perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan atau masalah bersama yang dihadapi masyarakat.
Ada  banyak  definisi  mengenai  kebijakan public,  mengingat  studi  kebijakan  public  ( public
policy  studies )  didekati  oleh  berbagai  disiplin  ilmu seperti  ilmu  politik,  administrasi,  ekonomi  dan bahkan  ilmu  tehnik  seperti  yang  dilakukan  Patton dan Sawicki (1993) dalam bukunya Basic Methods of Policy Analysis and Planning . Tetapi seandinya disederhanakan  para  ilmuan  terbagi  kepada  dua kelompok, yaitu mereka yang berpendapat bahwa kebijakan  public  adalah  apapun  baik  yang dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah dan  mereka  berpendapat  bahwa  kebijakan  public hanya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya  menyelesaikan  persoalan  bersama.  Baik kelompok  pertama  maupun  kelompok  kedua sama-sama  bersepakat  bahwa  focus  dari  studi kebijakan  public  hanyalah  tindakan  yang  diambil atau  dilakukan  oleh  pemerintah  saja  sebagai pemilik  otoritas  yang  sah  (Anderson,  2003). Mengingat  ada  juga  mereka  yang  berpendapat bahwa  kebijakan  public  tidak  hanya  milik pemerintah  tetapi  juga  milik  actor-aktor  selain pemerintah yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bersama (Peterson, 2003).
Kelompok  pertama  diwakili  oleh  ilmuan politik  besar  Thomas  R.  Dye  (1972:  1)  yang mendefinisikan kebijakan public sebagai “ whatever government  choose  to  do  or  not  to  do. ”  Apapun yang  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  oleh pemerintah  adalah  kebijakan  public.  Definisi  ini banyak  dikutip  oleh  para  ilmuan  sebagai  pijakan awal  dalam  memahami  kebijakan  public.  Dye berpendapat  bahwa  seandinya  prasyarakat  dari kebijakan  public  harus  berupa  tindakan  yang memiliki tujuan maka masalahnya adalah sebetulnya  diamnya  pemerintah  untuk  tidak
melakukan  apapun  memiliki  tujuan  dan  memiliki dampak  terhadap  masyarakat.  Pendapat  Dye akan bisa dipahami seandinya menggunakan kaca mata  ilmu  politik,  mengingat  dalam  terminology politik  bertindak  atau  tidak  bertindak  bukan sesuatu  yang  harus  diperdebatkan,  mengingat yang menjadi tujuan utamanya adalah tercapainya kepentingan,  seperti  yang  dikatan  Harold  Laswel “who  get  what  and  how”  (Laster  and  Stewart, 2000).
Berbeda  dengan  Dye,  mayoritas  ilmuan kebijakan  public  seperti  Sharkansky  (1969:1) mendefinisikan  kebijakan  public  hanya  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  saja.  Tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  seperti pengadaan pelayanan public (kesehatan, kesejahteraan, jalan raya), peraturan personal dan peraturan  aktivitas-aktivitas  lembaga  (dilakukan oleh  polisi,  pengawas  pasar,  pengadministraian obat-obatan  dan  makanan),  perayaan  peristiwa bersejarah, dan control terhadap proses pengambilan  kebijakan  atau  tindakan-tindakan politic  lainnya.  Tidak  jauh  berbeda  dengan Sharkansy,  Peterson  (2003:1030)  mendefinisikan kebijakan public sebagai apa  yang dilakukan oleh pemerintah  “is  that  which  government  does”. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah yang dihadapi bersama “address some problem.” Definisi  lainnya  dikemukakan  oleh  Harold Lasswell, yang merupakan pelatak dasar dari ilmu kebijakan  public  yang  mendefisniskan  kebijakan publik sebagai program atau proyek yang memiliki serangkain tujuan, nilai, dan kemudian
ditindaklanjuti. Sementara
David Easton mengemukakan kebijakan public sebagai dampak- dampak  yang  ditimbulkan  dari  aktivitas  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Dan  adapun  Austin Ranney  mendefinisikannya  sebagai  tindakan selektif  dan  terukur  atau  deklarasi  yang  dilakukan secara terus menerus (Lester and Stewart, 2000). Letster  dan  Stewart  (2002)  dengan  melihat pendapat beberapa ilmuan politik tersebut menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian
definisi yang dikemukakan menunjukan kepada tindakakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga  kebijakan  public  merupakan  sarana intervensi  untuk  melakukan  suatu  perubahan tertentu.  Hal  itu  sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan oleh James Anderson (2003:2) yang mengatakan  bahwa  kebijakan  public  merupakan sesuatu  yang  kokoh,  yang  memiliki  serangkaian tujuan,  diikuti  dengan  tindakan  yang  dilakukan oleh  suatu  lembaga  atau  beberapa  lembaga dengan  tujuan  untuk  menyelesiakan  masalah bersama.  Dengan  sederhana  Peters  mengatakan kebijakan public hanyalah sejumlah aktivitas yang dilakukan  oleh  pemerintah,    baik  yang  dilakukan sendiri  maupun  dengan  melibatkan  stakeholder lain,  dan  tindakan  tersebut  memiliki  dampak terhadap kehidupan masyarakat (Peterson, 1994).”
Dalam  paper  ini  kebijakan  public  akan dipahami  sebagai  keputusan  atau  serangkaian tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai pihak  yang  memiliki  otoritas  dalam  upaya  untuk
menyelesaian  suatu  persoalan  atau  serangkaian persoalan yang dihadapi oleh mayarakat.

## Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Sesuai  dengan  Permenhut  37  tahun  2007, HKm  merupakan  hutan  Negara  di  area  kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  kawasan hutan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya  hutan.  Selain  itu  diharapkan  dengan adanya  peningkatan  kapasitas,  mayarakat  bisa memiliki  kemampuan  dan  kepedulian  untuk melakukan  perlindungan  terhadap  fungsi  ekologis hutan. Diharapkan dari HKm ini bisa mengakomodasi partispasi dan kearifan masyarakat  local  sebagai  bentuk  pengakuan terhadap hak-hak masyarakat local untuk menjaga fungsi  rehabilitasi-konservasi,  dan  kelestarian lingkungan (Elvida, dan Prahasto, 2008).
Mayarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  melalui KTH  akan  mendapatkan  ijin  apabila  mengajukan permohonan  kepada  Bupati/Walikota.  Kemudian Bupati/Walikota  mengajukan  usulan  tersebut kepada  Mentri.  KTH  yang  mendapatkan  ijin melalui  IUPHKm  berhak  untuk  mengelola  hutan selama  35  tahun,  berhak  untuk  melakukan penanaman  tanaman-tanaman  tumpangsari,  dan berhak  menanam  hayu  hutan  berikut  mengambil keuntungan  dari  kayu  yang  ditanam  tersebut. Tetapi  dalam  upaya  menjaga  kelestarian  fungsi ekologis hutan Permenhut 37/2007
mensyarakatkan pohon yang boleh ditebang untuk diambil keuntungan adalah pohon yang berusia di atas  15  tahun,  dengan  teknik  penebangan bersilang.  Dimana  apabila  beberapa  pohon ditebang  harus  kembali  ditanami,  dan  apabila pohon  yang  baru  ditanam  sudah  tumbuh  besar baru bisa menebang pohon lain.
Sebelum mengajukan ijin KTH akan mendapatkan  fasilitasi  melalui  pendampingan penguatan kelembagaan dan penyusunan proposal pengajuan ijin. Fasilitasi tersebut meliputi;  pendampingan  dalam  pengembangan kelembagaan  KTH,  pendampingan  pengajuan permohonan  ijin,  pendampingan  penyusunan rencana  kerja  HKm,  pendampingan  teknologi budidaya  hutan  dan  hasil  hutan,  mengadakan pendidikan  dan  pelatihan,  membuka  akses terhadap  pasar  dan  modal,  dan  pendampingan pengembangan usaha. Fasilitasi ini dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  kewajiban yang  dapat  dibantu  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Provinsi. Dan juga dapat dibantu oleh pihak lain sepanjang memiiki kesepakatan dengan KTH, seperti; perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan  pengembangan  masyarakat,  LSM,  lembaga keuangan, Koperasi, dan BUMN/BUMD/BUMS.

## Pendelegasian Kewenangan
Pendelagasian Kewenangan merupakan salah  satu  prinsip  di  dalam  mewirausahakan birokrasi. Mewirausahakan birokrasi sebagai liberation, upaya membebaskan manajemen public  yang  conservative  dengan  masuknya prinsip-prinsip  dari  sector  privat.  Osborne  dan
Gabler (1993) menekankan adanya upaya mentrasnformasikan  jiwa  kewirausahaan  karena semakin langkanya sumber daya public (Muhammad, 2007).
Di dalam mengeksplorasi mengenai Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi
Wewenan  Ketimbang  Melayani,  Osborne  dan Gaebler  (2005)  menuntut  untuk  melakukan pendefinisian  ulang  terhadap  tugas  pemerintah. Pada hakikatnya pemerintah adalah milik masyarakat, maka tanggung jawab dalam menjaga  ketertiban,  pengelolaan  lingkungan,  dan menjalankan  fungsi  pelayanan  tidak  hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga merupakan  tanggung  jawab  masyarakat.  Fungsi dari  pemerintah  adalah  sebagai  katalis  untuk menghimpun  berbagai  sumber  daya  masyarakat, menyediakan  sumber  daya,  dukungan,  dan pelatihan.
Pada dasarnya masyarakat memiliki kemampuan  untuk  melindungi  dan  melayani kebutuhannya sendiri, hanya saja ketika memasuka  era  ekonomi  industry  kemampuannya itu  diambil  alih  oleh  tenaga  professional  dan birokrasi,  sehingga  mereka  menjadi  kehilangan kemampuannya.  Maka  kemampuan  yang  hilang itu  harus kembali  ditumbuhkan  sehingga  Osborne dan  Gabler  (2005:76)  mensyaratkan  adanya pengalihan  kepemilikian  dari  Birokrasi  kepada Masyarakat. Kewenangan diberikan kepada masyarakat  karena  sesungguhnya  masyarakat paling  tahu  terhadap  masalah  dan  kebutuhan mereka.  Kalangan professional birokrasi biasanya melihat  kebutuhan  dan  masalah  yang  dihadapi
masyarakat  hanya  dari  luar  saja,  sehigga  tidak akan  benar-benar  mengetahui  inti  dari  kebutuhan dan  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  tersebut. Pengambil  alihan  kewenangan  yang  dilakukan oleh  birokrasi  terhadap  kemampuan  yang  bisa dilakukan  masyarakat  sama  dengan  melemahkan dan merusak masyarakat.
Mc. Knight memberikan penawaran kewenangan  pemerintah  itu  didelegasikan melalui komunitas masyarakat yang bersangkutan, dengan  alasan; Pertama ,  komunitas  memiliki komitmen  yang  lebih  besar  terhadap  para anggotanya  ketimbang  penyampaian  pelayanan klien. Kedua , komunitas kebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga professional di bidang pelayanan. Ketiga , kalangan professional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan  mayarakat  memecahkan  masalah. Keempat , lembaga-lembaga dan profesioanl menawarkan  pelayanan,  masyarakat  memberikan kepedulian. Kelima , komunitas lebih fleksiberl dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan  yang besar. Keenam ,  komunitas  lebih  murah  ketimbang professional  di  bidang  pelayanan. Ketujuh , komunitas  menegakkan  standar  perilaku  lebih efektif  ketimbang  birokrasi  atau  professional bidang  pelayanan.  Dan  Kedelapan,  komunitas memfokuskan  pada  kapasitas;  system  pelayanan memfokuskan  pada  kekurangan  (Osborne  dan Gabler, 2005: 76-81).
Dengan  demikian  maka,  pendelegasian kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola  atau  melindungi  barang  public  ( public goods ) merupakan salah satu prinsip dari birokrasi
yang  berjiwa  wirausaha.  Hal  itu  dilakukan  karena pada  prinsipnya  masyarakat  lebih  mengetahui kebutuhannya sendiri dibandingkan dengan birokrasi.  Dan  pendelegasian  tersebut  akan  jauh lebih  baik  diberikan  melalui  saluran  yang dinamakan  dengan  komunitas.  Peran  pemerintah cukuplah sebagai katalisator dalam mengumpulkan sumber daya masyarakat,
meneydiakan sumber daya, memberikan dukungan, dan pelatihan.

## TEMUAN DAN ANALISIS

## Konteks Kebijakan
Kebijakan  HKm  pertama  kali  muncul  pada tahun 1995, di masa Mentri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo  melalui  SK  Mentri  Kehutanan No.  622/KPTS-11/1955  Tahun  1995.  Tiga  tahun kemudian seiring pergantian rezim dari Orde Baru ke  reformasi  terjadi  perubahan  substansial  dalam kebijakan  HKm,  dengan  terbitnya  SK  Mentri Kehutanan  No.  677/KPTS-II/1998  Tahun  1998. Dalam  kebijakan  yang  baru  ini  masyarakat diberikan  kejelasan  jangka  waktu  pengelolaannya selama 35 tahun 1 .
Kemudian  kembali  direvisi  kebijakannya pada  tahun  2001  dengan  terbitnya  SK  Mentri Kehutanan  No.  31/KPTS-11/2001  Tahun  2001 pada  masa  Mentri  Kahutanan  Dr.  Nur  Mahmudi Ismail.  Alasan  dikeluarkannya  SK  ini  mengingat pelaturan  sebelumnya  melalui  SK  No.677/1998 tidak  sesuai  lagi  dilihat  dari  terminology  hirarki peraturan perundangannya, karena telah
1 Sesuai  dengan  Pasal  5  SK  Menhut  No.622/KPTS- 11/1998
diundangkannya  UU  No.  4/  1999  tentang Kehutanan  sehingga  UU  ini  harus  menjadi konsideran  baru  bagi  pelaturan  turunannya. Melalui  SK  No.  31/2001  inilah  Kementrian Kehutanan  mengelola  proyek  HKm  di  10  Provinsi di  Indonesia.  Dengan  melakukan  pemetaan wilayah  kawasan  hutan  dan  penyiapan  kelompok masyarakatnya  sampai  akhiranya  menghasilkan 13 pencadangan wilayah di 13 Kabupaten.
Dengan  terbitnya  PP  N0.  44/2004  tentang Perencanaan  Hutan  dan  PP  No.  6/2007  tentang Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Pengelolaan  Hutan, Serta  Pemanfaatan  Hutan,  itu  secara  otomatis berpengaruh  terhadap  kebijakan  HKm  dalam, maka Kementrian Kehutanan kembali merevisinya melalui Permenhut No. 37/Menhut-II/2007 tentang HKm.  Tidak  berapa  lama  kemudian,  pada  tahun 2009,  masih  dalam  masa  kepemimpinan  Mentri yang  sama,  M.S.  Kaban,  pemerintah  kembali merevisi  kebijakan  HKm  dengan  mengeluarkan Permenhut  No.  18/Menhut-II/2009  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Pelaturan Mentri Kehutanan  No.  37/Menhhut-II/7007  Tahun  2007. Permenhut  N0.  18/2009  ini  hanya  merubahan ketentuan  dalam  Pasal  9  ayat  2,  3,  dan  4. Sehingga  sampai  saat  ini  pelaksanaan  HKm masih tetap mengacu kepada Permenhut 37/2007.
Dari  13  Kabupaten  yang  menjadi  proyek HKm  di  tahun  2001  oleh  pemerintah  pusat,  salah satunya  adalah  Kabupaten  Gunungkidul,  Provinsi DIY.  Sebelumnya  pun  sebetulnya,  di  tahun  1995 Provinsi  Dati  I  DIY  melalui  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  (DISHUTBUN)  telah  mengajukan pencadangan  kawasan  hutan  untuk  HKm  seluas
4.000 Ha 2 yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Secara resmi penetapan Provinsi DIY  sebagai  salah  satu  provinsi  kawasan  HKm ditetapkan  melalui  surat  No.  252/Menhut/2002 Tahun  2002.  Izin  sementara  diberikan  melalui  SK
Bupati No. 213/KPTS/2003 Tahun 2003
sementara izin definitif diberikan pada tahun 2007 secara  simbolis  diresmikan  oleh  Wakil  Presiden
Rerublik Indonesia H.M jusuf Kalla 3 . Izin sementara  dan  definitive  tersebut  diberikan kepada  35  KTH  di  Kabupaten  Gunungkidul  yang salah satunya adalah KTH Sedyo Makmur.

## Kepedualian dan Pendampingan
Pada  awalanya  hutan  yang  berada  di kawasan  Jragum,  Desa  Ngeposari,  Blok  161  dan 162  BDH  Karangmojo  merupakan  hutan  berisi tanaman  junti  yang  getahnya  dijadikan  sebagai bahan furniture. Lama kelamaan tanaman furniture tersebut  menjadi  kering  akibat  penuaan  dan banyak yang mati. Di saat bersamaan masyarakat di  sekitar  kawasan  hutan  banyak  yang  masuk melakukan  aktivitas  di  kawasan  hutan,  mereka melakukan  penebangan  terhadap  pohon-pohon junti  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  pembuatan arang.  Akibatnya  kondisi  hutan  semakin  hari semakin  gundul  dan  kering,  pemandangan  yang terlihat  sangat  gersang,  dan  apabila  dibiarkan akan berakibat pada kelangkaan air 4 .
2 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. R Suharto MP, Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan  Produksi  Hutan  (RPH) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Rabu 16 Mei 2012.
3 Ibid.
4 Berdasarkan hasil wawancara dengan Tambiyo, Ketua KTH Sedyo Makmur, Minggu 13 Mei 2012.
Atas  keprihatinan  itulah  masih  sejak  tahun 1985  muncul  inisiative  dari  mayarakat  untuk berupaya  melakukan  pelestarian  hutan,  dimulai dengan terbentuknya kelompok yang beranggotakan 100 orang. Kegiatan yang dilaksanakan  antara  lain  pertemuan  rutin  setiap senin  legi,  serta  penanaman  sono,  akasia, cendana,  dan  jati.  Aktivitas  kelompok  itu  tidak akan  pernah  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya bimbingan  mantri  Kehutanan  Dinas  Kehutanan dan  Perkebunan  Provinsi  DIY.  Karena  mantri Kehutananlah  yang  secara  rutin  melakukan pendampingan baik untuk penguatan
kelembagaannya maupun memberikan pengetahuan  tatacara  penanaman  kayu  dan pelestarian hutan. Biasanya juga muncul bantuan- bantuan  dalam  jumlah  yang  kecil.  Di  sisi  lain masyarakat  pun  tidak  memiliki  lahan  pertanian sehingga selain melindungi hutan mereka pun bisa mendapatkan  keuntungan  dari  tanaman  tumpang sari yang dilakukan 5 .
Kemudian pada tahun 1995 mulai terbentuklah  Kelompok  Petani  HKm,  karena  atas sosialisasi  yang  diberikan  Mantri  Kehutanan, Gunungkidul  akan  ditetapkan  sebagai  wilayah HKm.  Jumlah  anggota  mengalami  penambahan sebanyak  154  orang  yang  terbagi  kepada  7  sub kelompok  sehingga  total  jumlah  anggotanya sampai saat ini berjumlah 254 orang.
Penambahan itu tidak terlepas dari kebijakan HKm yang  memungkinkan  bagi  masyarakat  untuk  bisa mendapatkan  keuntungan  tidak  hanya  dari tumpang sari tetapi juga dari pohon yang ditanam.
5 Ibid.
Dari  situlah  kegiatan-kegiatan  swadya  kelompok pun  dilakukan,  masyarakat  mulai  tergugah  untuk menanam  pohon.  Tapi  lama  kelamaan  kegiatan masyarakat  loyo  sehingga  terkesan  kembang- kempis.
Tabel. 1. KTH Sedyo Makmur BDH/RPH Petak Luas (Ha) Nama Kelompok/ Ketua Kelompok Alamat Anggota (Orang) 1 2 3 4 5 6 BDH Karangmojo 161 115.00 Sedyo Makmur/ Jragum, Ngeposari, Semanu 250 1. Semanu 162 Tambiyo 1 RPH 2 Petak 115.00 1 Kelompok 250 Sumber : Dishutbun Gunungkidul Barulah di tahun 2002, seiring dengan ditetapkannya  Kabupaten  Gunungkidul  pada tahun  2001  sebagai  salah  satu  dari  13  wilayah HKm,  kegiatan  kelompok  KTH  bergeliat.  Hal  itu tidak  terlepas  dari  sosialisasi-sosialisai  yang dilakukan  oleh  Dishutbun  Kabupaten  baik dengan  cara  mengundang  ketua  KTH  maupun turun  langsung  ke  bawah.  Di  sisi  lain  LSM menangkap isu internasional mengenai reformasi agraria dimana tanah Negara harus dikembalikan kepada  rakyat.  Maka  masuklah  LSM  Shorea untuk  melakukan  pendampingan  kelembagaan terhadap  KTH  Sedyo  Makmur.  Pendampingan yang  dilakukan  LSM  lebih  kepada  penguatan kelembagaan.  Dimana  dengan  kalakteristik masyarakat desa yang tidak mengenal teknologi, sementara  prasyarat  pengajuan  izin  IUPHKm yang  sukar  dibuat  proposalnya  oleh  anggota KTH,  maka  LSM  Shorea  banyak  melakukan pelatihan-pelatihan  terhadap  pengurus  KTH sampai pengurus KTH bisa membuat pembukuan, pendokumentasian, dan penyusunan perencanaan program.
Dengan semakin menguatnya kelembagaan KTH dan seiring munculnya program Gerakan
Rehabilitasi  Hutan  (GERHAN)  tahun  2004  yang memungkinkan KTH untuk mendapatkan bantuan  dana,  pupuk,  dan  benih  maka  kegiatan pelestarian  hutan  melalui  penanaman  pohon  jati oleh  mayarakat  semakin  massif  dilakukan. Pemerintah  baik  melalui  Dishutbun  Provinsi, Kabupaten,  maupun  Pusat  sering  mengadakan pelatihan-pelatihan menyangkut penguatan kelembagaan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, dan pengantisipasian kebakaran terhadap ketua-ketua KTH di Kabupaten Gunungkidul.  Kemudian  ketua  KTH  setelah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut
mensosialisasikannya kepada anggota.
Pemahaman  anggota  pun  semakin  bertambah dan kepedualian  terhadap kelestarian  hutan  pun semakin meningkat.
Sesuai amanat permenhut 37/2007 yang mengharuskan  KTH  berbentuk  badan  hukum Koperasi  maka  masuklah  Bagian  Koperasi Disperindakopkap  Kabupaten  Gunungkidul  atas hasil  koordinasi  dengan  Bagian  Kehutanan Dishutbun. Bagian Koperasi pun melalui penyuluhnya  turun  langsung  ke  KTH  Sedyo Makmur  untuk  memberikan  sosialisasi  dan
pendampingan  mengenai  prosedur  pengajuan dan penyusunan AD/ART Koperasi. Dan di tahun 2007 terbentuklah Koperasi Sedyo Makmur yang diketuai Tambiyo. Melalui badan hukum koperasi inilh  KTH  mengajukan  Ijin  Usaha  Pemanfaatan Hasil  Kayu  (IUPHHK  HKm)  pada  tahun  2009. Selain  itu  dengan  adanya  badan  koperasi  juga anggota bisa menabung dan melakukan kegiatan
simpan pinjam. Uang pinjaman biasanya digunakan oleh anggota untuk modal pemeliharaan  tanaman  kayu.  Selain  itu  dana yang tersimpan pun diprioritaskan bagi peminjaman yang anggota keluarganya
mengalami sakit.

## Tabel. 2. Periodesasi dan Kegiatan Pendampingan terhadap KTH
No Periode Kegiatan Pendamping/fasilitator 1 Sebelum 1985 Sosialiasi Kepedulian Hutan, Pendampingan,  dan  pemberian bantuan temporal Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi 2 1985-1995 Pendampingan, Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi, 3 1995-2002 Pendampingan, Mantri Kehutnan Dishutbun Provinsi, 4 2002-2004 Pendampingan  pengajuan  ijin, Pelatihan dan penguatan kelembagaan Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi, Dishutbun Kab Gunungkidul, LSM Shorea 5 2004-2009 Pendampingan, Pelatihan, Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi, Dishutbun Kab Gunungkidul, LSM Shorea 6 2009-Sekarang Kemandirian KTH -
Sumber : Hasil Pengolahan

## Perlindungan KTH
Sering  semakin  menguatnya  kepedulian anggota  KTH  terhadap  Perlindungan  terhadap hutan.  Perlindungan  tersebut  dibuktikan  dengan penanaman  pohon  baik  yang  dengan  pendanaan dari bantuan, individu, maupun swadaya masyarakat.  Rata-rata  masing-masing  kelompok memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanaman  seluas  0,5  sampai  dengan  1,25  Ha, disesuaikan  dengan  kemampuan  dan  kapasitas anggota kelompok. Dengan masifitas dan kepedualian untuk menanam itulah saat ini kondisi
hutan  sangat  rindang  tertutup  oleh  tutupan  kayu jati.  Sangat  berbeda  bila  dibandingkan  dengan sebelum  tahun  1985  di  saat  hutan  masih  dalam kondisi gersang dan kering.
Untuk  menguatkan  kelembagaannya  dan menjaga  kelestarian  hutan  KTH  Sedyo  Makmur sejak  tahun  2002  sudah  membuat  Aturan  secara tertulis  melalui  “Aturan  Kelompok  Tani  Hutan Kemasyarakatan  Sedyo  Makmur”  yang  memuat 11  Bab  19  Pasal.  Menjelaskan  mengenai  tujuan, keanggotaan,  sanksi,  dll.  Mengenai  kegiatan  KTH dalam  pasal  4  dijelaskan  bahwa  kegiatan  KT
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                             PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)    | 129
terdiri  dari;  pertemuan  rutin,  simpan  pinjam,  kerja bakti kawasan hutan tiap bulan, pengumpulan bibit jati,  dan  pembuatan  demplot  rumput  kelanjana. Pertemuan  rutin  selapanan  merupakan  media sebagai  penjembatan  sesame  anggota  untuk berbagi  dan  sebagai  wahana  mendiskusikan setiap  hal  yang  harus  dimusyawarahkan  di  dalam keompok.  Begitupun  dengan  kerja  bakti  kawasan hutan  tiap  bulan  dimaksudkan  untuk  membuka jalan  sebagai  askes  terhadap  kawasan  hutan. Dalam Pasal 17 diatur mengenai Kemanan Hutan. Dijelaskan bahwa semua kelompok harus bertanggung  jawab  terhadap  tanaman  hutan, semua kelompok harus sanggup mejaga kemananan  dan  lingkungan  hutan,  apabila  ada pencurian  atau  kebakaran  hutan  kelompok  harus melapor  langsung  kepada  ketua,  dan  apabila pelanggaran  itu  tidak  ditemukan  tersangka  akan terus dilakukan penyelidikan oleh KTH.
Sementara  di  Pasal  18  diatur  mengenai sanksi atas pelanggaran.
Pelanggaran
dikelompokkan pada pelanggaran ringan, menengah,  dan  berat,  baik  yang  dilakukan  oleh dan  di  luar  anggota.  Pelanggaran  ringan  seeprti mengambil  ranting  dilahan  garapan  anggota  lain dengan sanksi peneguran. Pelanggaran menengah;  melakukan  pencurian  pohon  dicopot sampai  diameter  13  cm  atau  mengambil  ranting dari  garapan  anggota  lain  lebih  dari  2x,  dan sangksinya  adalah  Rp.  50.000.  Sementara pelanggaran  berat  adalah  apabila;  menebang kayu  di  atas  diameter  13  cm  di  garapan  sendiri, melakukan  pencurian  kayu  dengan  membawa mobil,  sangksinya  diserahkan  kepada  anggota berwajib,  dikeluarkan  dari  keanggotaan  bagi anggota, adilnya dijabut, dan tidak akan
mendapatkan  bagian  kelompok  apabila  terjadi penjarangan  setelag  turunnya  IUPHHK  HKm. Apabila hal itu dilakukan oleh mereka yang berada di  luar  anggota  maka  akan  ditangkap  dan diserahkan  kepada  pihak  berwajib.  Khusus pelanggaran  ringan  statusnya  akan  menjadi pelanggaran menengah bagi mereka.
Selain itu seiring dengan semakin membesarnya  diameter  kayu  kemungkinan  besar untuk  terjadinya  pencurian  kayu.  KTH  pun menginisasi  penjagaannya  dengan  membuat jadwal  ronda  untuk  malam  hari  dan  penjagaan  di siang hari. Jadwal dibuat berdasarkan kesepakatan kelompok berdasarkan blok garapan. Sekalipun  penjagaan  terhadap  ilegaloging  setiap hari  dilakukan  oleh  Polisi  Hutan  tetapi  sebagai bentuk  perlindungan  KTH  tetap  menjalankan fungsi  perlindungannya.  Dari  hasil  ronda  dan penjagaan  yang  dilakukan  di  tahun  2007  tim keamanan  KTH  berhasil  menangkap  seorang pelaku ilegaloging yang berasal dari luar anggota. KTH  melaporkan  dan  menyerahkan  kasusunya kepada  kepolisian,  karena  kekurangn  berkas  dan alat  bukti  kasus  tersebut  hanya  sampai  ke Kejaksaan Negri Wonosari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  atas  temuan  yang  ada,  dapat dilihat  dari  sisi  muatan  kebijakan  HKm  yang  saat ini  dalam  pelaksanannya  mengacu  kepada Permenhut 37/2007 mampu memberikan keterbukaan kepada masyarakat untuk melakukan fungsi  perlindungan  terhadap  hutan.  Hal  tersebut didorong  oleh  tiga  hal:  pertama  adanya  reward bagi  masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  untuk bisa  mengambil  manfaat  dari  hutan  baik  dengan
130 |   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                              Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
melakukan  tumpang  sari  maupun  dari  hail  kayu hutan.  Kedua,  adanya  keterbukaan  bagi  pihak ketiga,  seperti  NGO’s  untuk  terlibat  melakukan pendampingan  terhadap  masyarakat  sehingga memudahkan  bagi  KTH  dalam  memenhui  proses administrasinya. Ketiga, Permenhut mengamantkan  fungsi  fasilitasi  bagi  KTH  yang harus  dilakukan  oleh  Pemda  melalui  Dshutbun, sehingga  proses  sosialisasi  dan  pendampingan bisa  dilakukan  yang  akan  mampu  mendorong pada  kedekatan  antara  pemerintah  dengan masyarakat.
Dilihat  dari  sisi  implementasi  atau  deliveri inputnya  intensitas  pendampingan  yang  dilakukan baik  mantri  dari  Dishutbun  Provinsi  maupun penyuluh Dishutbun Kabupaten menjadikan masyarakat  berdaya,  tumbuh  rasa  kepedualian, dan masyarakat menjadi terorganisir.
Keterbatasan  yang  dimiliki  pemerintah  mampu dittutupi  dengan  keterlibatan  NGO,s  dalam melakukan pendampingan. Sehingga terjadi seinergi  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan NGO,s.  Dengan  demikian,  wajar  bila  kemudian masyarakat menjadi  memiliki  social capital sehingga dengan sendirinya membangun kerjasama  dan  jaringan,  melakukan  koordinasi, membentuk  institusi,  sehingga  dengan  kekuatan- kekuatan  yang  dimilikinya  itu  mampu  melakukan fungsi  perlindungan  terhadap  hutan.  Maka  peran pemerintah  pun  menjadi  tidak  terlalu  dominan karena sudah didistribusikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James.  2003. Public  Policy  Making .
Tekas  A&M  University:  Houghton  Mifflin Company.
Dye,  R.  Thomas.  1972. Understanding  Public Policy . New Jersey: Prentice-Hall.
Dwiyanto,  Agus.  2010. Manajemen  Pelayanan Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Elvida,  YS  dan  Prahasto,  Hendro.  2008.  Potensi Pengembangan  Hutan  Kemasyarakatan  di Hutan  Produksi  Way  Terusan,  Lampung Tengah. Jurnal  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan, Vol. 8 No. 1, Maret 2008.
Folis  Watch  Indonesia,  2011. Potret  Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009 .
Marckwardt,  Alberth  H.  Cassidy,  Fredric  G.
McMillan, James G (editorial board). 1996. Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedic Edition. Chicago: J.G.
Ferguson  Publishing  Company  (Volume Two) .
Muhammad,  Fadel.  2007. Signifikansi  Peran
Kapasitas Manajemen Kewirausahaan
Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah: Studi  Kasus  Propinsi  Gorontalo .  Disertasi: Ilmu Administrasi Negara UGM.
Nogroho, Riant. 2008. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Patton,  Carl  V  and  Sawicki,  David  S.  1993. Basic Method  of  Policy  Analisis  and  Planning . USA: Prantice-Hall.Inc.
Purwanto,  Erwan  Agus.  2005. Pelayanan  Pubik Partisipatif .  Dalam  “Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan  Publik”, Dwiyanto, Agus (Editor). Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Purnomo, Eko Priyo, 2011. Pengembangan Hutan berbais  Rakyat  Berkelanjutan .  Yogyakarta. New Elematera Publisher.
Osborne, David dan Gebler, Ted. 2005. Mewirausahakan Birokrasi: Reinverting Governement . Jakarta: PPM.
Ritchi,  Bill,  dkk.  Tt. Community  Managed  Forest : Center for International Foresty Research.
Sharkansky,  Ira.  1969. Policy  Analysis  in  Political
Science .  Chicago:  Markham  Publishing Company.
Lester.  P.  James  and  Jr,  Stewart,  James.  2000.
Public  Policy:  An  Evolutionary  Approach (Second Edition) . Belmonth USA:
Wadsworth Thomson Learning.
Peterson. A. Steven. Public Policy: Enscyclopedia of Public Adminisstration and Public Policy (Rabin,  Jack  (editor)).  New  York:  Marcel Dekker, Inc.

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.