## ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM ALQURAN

## Hafiz Mubarraq Haridhi
Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hafizmubarraq@gmail.com

## Abstrak
Alquran  sebagai  sumber  hukum  utama  dalam  ilmu  keislaman  termuat  didalamnya  berbagai macam prinsip baik prinsip umum dan khusus yang kemudian dikaji dan menghasilkan suatu ketetapan  atau  hukum  dengan  ilmu  ushul  fikih.  Pengajaran-pengajaran  Alquran  mengenai suatu  prinsip-prinsip  bertujuan  mengajarkan  manusia  kehidupan  baik  dan  sempuran  dalam semua  bidang  kehidupan  termasuk  didalamnya  kegiatan  sosial  masyarakat  yaitu  muamalah. Diatara  asas-asas  tersebut  salah  satunya  ialah  asas  perjanjian  yang  sebagaimana  telah digariskan  dalam  Alquran  yang  merupakan  fokus  kajian  pada  artikel  ini  untuk  mengetahui bagaimana  pembicaraan  Alquran  sebagai  sumber  hukum  utama  mengenai  asas-asas  yang menjadi landasan terjadinya suatu perjanjian. Kajian ini merupakan jenis kajian kepustakaan, peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  tafsir  untuk  mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian.  Dari  hasil  pengkajian  terhadap  beberapa  ayat-ayat  Alquran  berkenaan  dengan muamalah, beberapa ayat tersebut menjadi landasan dari lahirnya asas-asas perjanjian dalam muamalah.  Dari  asas-asas  tersebut  ditemukan  bahwasanya  asas-asas  tersebut  dapat  dibagi kedalam dua kategori umum yaitu asas pokok yang terdiri dari ibahah dan tidak batil dan asas turunan yang terdiri dari taradin, amanah, aufu bil uqud dan saling menguntungkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus bagi khazanah keilmuan hukum bisnis syariah.
Kata kunci : Alquran, Perjanjian, Asas-asas.

## Abstract
Quran as the main source of law in Islamic science contains various kinds of principles both general and specific principles which are then studied and produce a statute or law with the science of ushul fiqh . The teachings of the Quran regarding a principle, aim to teach humans a good and perfect life in all areas of life including social activities, namely muamalah . Among these  principles,  one  of  them  is  the  principle  of  agreement  which  has  been  outlined  in  the Quran  which  is  the  focus  of  the  study  in  this  article  to  find  out  how  the  discussion  of  the Quran  as  the  main  source  of  law  regarding  the  principles  on  which  an  agreement  is  made. This  study  is  a  type  of  literature  review,  the  researcher  uses  a  qualitative  method  with  an interpretive  approach  to  obtain  a  comprehensive  explanation  of  the  verses  of  the  Quran relating to the principles of the agreement. From the results of the study of several verses of the  Quran  regarding muamalah ,  some  of  these  verses  become  the  basis  for  the  birth  of  the covenant principles in muamalah . From these principles it was found that they can be divided into two general categories, namely the main principles consisting of ibahah and not batil and derivative  principles  consisting  of taradin,  amanah,  aufu  bil  uqud and  mutual  benefit.  This research is expected to contribute to the scientific treasury of Islamic business law.
Keywords : Quran, Agreement, Principles.

## A. PENDAHULUAN
Islam  sebagai  suatu  jalan  hidup  tidak dapat dipisah-pisahkan antara akidah, ibadah, ilmu  dan  akhlak,  yang  mana  satu  sama lainnya  saling  menopang.  sebagai  agama yang rahmatan  lil  alamin melalui  Alquran dan  Hadis  mengajarkan  manusia  kehidupan yang  baik  dan  sempurna  termasuk  perihal muamalah yang merupakan aktifitas kehidupan  manusia.  Terdapat  beragam paradigma  yang  dapat  digunakan  dalam memahami Alquran yang salah satunya ialah paradigma  Alquran  sebagai  kitab  agama dengan segala kecenderungan- kecenderungannya  memberi  arahan  kepada manusia untuk dapat mewujudkan hidup baik dengan tiga indikator yaitu sejahtera (rahmat dan  pahala  dari  Allah),  damai  (tidak  ada ketakutan  dalam  apapun)  dan  bahagia  (tidak ada penderitaan). 1
Ketiga  indikador  tersebut  diharapkan tercermin  dalam  setiap  sendi  kehidupan manusia khususnya kaum muslimin termasuk didalamnya  kegiatan  muamalah  atau  juga dapat dikatakan sebagai aktivitas bisnis yang merupakan  aktivitas  yang  paling  banyak menyita  waktu  manusia  dalam  menjalani kehidupannya.
Kegiatan muamalah
merupakan istilah dalam Islam yang menurut Mustafa  Ahmad  Az-Zarqa  merujuk  kepada hukum  tentang  perbuatan  dan  hubungan antara  sesama  manusia  berupa  interaksi sosial mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian  sengketa  sebagaimana  yang telah diatur didalam Alquran dan Hadis. 2
Kegiatan  muamalah  mencakup  banyak hal  didalamnya,  seperti:  jual  beli,  sewa menyewa,  investasi,  hutang  piutang  dll. Salah  satu  aspek  utama  pada  kegiatan muamalah  sebagaimana  tersebut  ialah perjanjian.  Bagian  perjanjian  ini  memiliki peran  yang  siknifikan  pada  setiap  kegiatan ber-muamalah,  apabila  terdapat  bagian  pada perjanjian  yang  tidak  terpenuhi  maka  hal tersebut  dapat  mengakibatkan  cacat  hingga
1 Hamim  Ilyas, Fikih  Akbar  Prinsip-prinsip Teologis  Islam  Rahmatan  Lil  ‘Alamin (Jakarta:  PT. Pustaka Alvabet, 2018), hal. 9.
2 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hal. 95.
batalnya  suatu  akad  muamalah  yang dilakukan oleh para pihak.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai umat manusia  beberapa  dekade  terakhir  salah satunya kemajuan dibidang teknologi informasi, sedikit banyak memiliki persinggungan  dengan  kegiatan  muamalah atau  bisnis  khususnya  perjanjian  bisnis  yang dijalankan oleh masyarakat seperti munculnya online  shopping , ride  sharing berbasis digital, peer to peer lending berbasis digital  dll.  yang  untuk  menjawab  kepastian hukum  bertransaksi  pada  era  digital  saat  ini, pengkajian terhadap asas atau prinsip hukum perjanjian  berdasarkan  dalil-dalil  Alquran perlu untuk dilakukan pengkajian kembali.
Dalam  pembuatan  suatu  perjanjian, melalui Alquran dan Hadis, Islam memberikan  penegasan  mengenai  hal-hal yang  boleh  dan  tidak  maupun  yang seharusnya  dihindari  melalui  nilai-nilai universal berupa prinsip-prinsip yang termuat didalam  kedua  sumber  tersebut.  Pada  artikel ini  peneliti  mencoba  untuk  menguraikan beberapa  ayat-ayat  Alquran  yang  dijadikan sebagai  landasan  atau  prinsip  dalam pembuatan  setiap  perjanjian  pada  akad muamalah  apapun  sehingga  prinsip-prinsip tersebut  dapat  menjadi  jawaban  bagi keabsahan transaksi di era digital saat ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Perjanjian  atau  juga  disebut  perikatan secara  umum  diartikan  sebagai  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau  lebih  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  para pihak. 3 Dalam  ilmu  ke  Islaman,  pembahasan mengenai  perjanjian  masuk  kepada  ranah studi  fikih  muamalah. Pada fikih  muamalah, perjanjian  atau  perikatan  disebut  dengan istilah  “ akad ”  yang  secara  bahasa  diartikan sebagai  mengumpulkan  dua  ujung  tali sehingga  terikat  dan  menjadi  satu  kesatuan tali  yang  utuh.  Kata  “ akad ”  dalam  padanan bahasa  Arab  berasal  dari  kata  “ aqada ”  yang
3 Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2007), hal. 44.
merupakan  padanan  kata  akidah.  Adanya hubungan padanan kata tersebut
mengindikasikan  adanya  hubungan  kuat antara  akad  sebagai  kegiatan  sosial  manusia dan  akidah  yang  merupakan  hubungan manusia dengan Allah. 4
Thahir  Azhari  mengartikan  bahwa hukum  perikatan  Islam  adalah  seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Alquran, Hadis  dan  ra’yu  yang  mengatur  hubungan antara  dua  orang  atau  lebih  mengenai  suatu hal yang dihalalkan menjadi objek transaksi. Adapun  pengertian  akad  yang  umum  yang dirumuskan oleh mazhab yang empat adalah setiap  tindakan  yang  dapat  menimbulkan ikatan  untuk  memenuhi  dua  pihak  atau  satu pihak.  Adapun  pengertian  yang  khusus  akad diartikan  sebagai  pertalian  antara  ijab  (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan  perjanjian)  dengan  qabul  (yang disampaikan  pihak  lain)  dengan  cara  yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. 5 Dari pengertian-pengertian diatas, maka  dapat  kita  ketahui  bahwasanya setidaknya  dalam  suatu  perjanjian  atau  akad terdapat  tiga  unsur  utama  yaitu  pelaku  atau para  pihak,  objek  dan  ijab-kabul.  Pelaku dapat  berupa  penjual-pembeli,  penyewa  dan pemberi  sewa  atau  upah  dan  pemberi  upah dan  lainnya.  Objek  transaksi  dapat  berupa barang dan jasa dan faktor yang terakhir ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang  bertransaksi  yang  dalam  terminologi fikih  kesepakatan  ini  disebut  dengan  ijab- kabul. 6 Kajian mengenai asas hukum perjanjian  banyak  dilakukan  oleh  para peneliti  lainnya,  namun  peneliti  melihat masih  terdapat  kekosongan  pada  penelitian yang  berfokus  pada  penafsiran  ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan asas-asas perjanjian. Terdapat beberapa penelitian yang peneliti  temukan  dari  hasil  kajian  peneliti lainnya  yang  memiliki  tema  yang  sama seputar  asas  hukum  perjanjian  yang  sedikit
4 Ibid. , hal. 80
5 Ibid., hal. 110-111.
6 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 46-47.
banyak  memiliki  kaitan  dengan  tema  yang peneliti angkat, berikut diantaranya:
Artikel  yang  ditulis  oleh  Dahrul Muftadin  yang  membahas  “Dasar-dasar Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  Dalam Transaksi Syariah”, artikel ini berfokus pada penerapan  dasar-dasar  atau  prinsip  syariah dalam  praktik  lembaga  keuangan  syariah yang  diharapkan  akan  berimplikasi  pada segala  bentuk  muamalah  yang  dijalankan bisa berjalan sesuai dengan syariat yang ada. 7 Kemudian  terdapat  tulisan  lainnya dengan  judul  “Prinsip-prinsip  (Asas-asas) Muamalah” yang ditulis oleh Saleha Madjid, tulisan tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan tujuan umum dari muamalah  yaitu  untuk  mencapai  banyak kemaslahatan dan
meminimalkan kemudaratan  dengan  menggunakan  prinsip tauhid, khilafah dan keadilan. Pada artikelnya Saleha menyatakan bahwasanya terdapat dua prinsip dalam muamalah yaitu prinsip umum dan  khusus.  Prinsip  umum  yang  termasuk didalamnya  diantaranya  muamalah  pada dasarnya  mubah,  mendatangkan  maslahat dan  menolak  kemudharatan,  keseimbangan antar  yang  transendent  dan  immanent  dan keadilan yang mengenyampingkan kezaliman. 8
Sebuah  artikel  lainnya  yang  memiliki tema  yang  sama  ialah  yang  ditulis  oleh Muzalifah  dengan  judul  “Studi  Alquran Tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Pemerintah  Indonesia-Malaysia”.  Artikel  ini memiliki  fokus  kajian  pada  fenomena perdagangan bagi masyarakat yang berada di daerah  perbatasan  antara  dua  negara Indonesia  dan  Malaysia  yang  menekankan perlunya  pembuatan  perjanjian  perdagangan perbatasan  yang  baru  yang  lebih  relefan dengan  perkembangan  perekonomian  yang mana  hal  tersebut  merupakan  konsep  kaidah
7 Dahrul  Muftadin,  Dasar-dasar  Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah, Jurnal Al ‘Adl , Vol. 11 No. 1 (Januari 2018).
8 Shaleha  Madjid,  Prinsip-prinsip  (Asas-asas) Muamalah, J-HES  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018).
fikih  yang  dirumuskan  dari  AlQuran  berupa konsep kemaslahatan. 9
Keseluruhan  artikel-artikel  tersebut memiliki beberapa hubungan dengan penelitian  yang  peneliti  lakukan  dalam  hal tema yang dibahas yaitu asas-asas perjanjian atau muamalah dan perjanjian. Namun secara substansi  penelitian  yang  peneliti  angkat berbeda, pada penelitian ini peneliti berfokus pada  pengkajian  Alquran  dengan  paradigma sebagai  kitab  agama  yang  menjadi  sumber rujukan  hukum  dalam  menjawab  tantangan pada era bisnis berbasis digital saat ini.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Pengkajian terhadap tema ini
merupakan  jenis  penelitian  pustaka  dengan menggunakan metode kualitatif serta pengambilan  kesimpulan  dengan  metode induktif.  Dalam  upaya  mendapatkan  hasil penelitian  yang  komprehensif,  peneliti  akan menggunakan  pendekatan  tafsir  untuk mengetahui  bagaimana  pemaknaan  Alquran sebagai sumber hukum utama terhadap asas- asas perjanjian. Pada artikel ini, peneliti akan mengkaji dan menggunakan analisis terhadap beberapa  ayat  Alquran  yang  berkenaan sebagai  sumber  hukum  utama  dalam  fikih muamalah.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Asas-asas Perjanjian dalam Alquran
Dalam  perjanjian  Islam,  terdapat  asas- asas  atau  dasar-dasar  atau  juga  dapat dikatakan  prinsip-prinsip  yang  menjadi panduan  dalam  mengatur  suatu  perjanjian yang  dilakukan  oleh  para  pihak  berdasarkan pada  Alquran  dan  Hadis.  Asas-asas perjanjian  tersebut  termuat  dalam  banyak ayat-ayat Alquran yang dalam hal ini peneliti hanya  membatasi  kajian  pada  beberapa  ayat pada  surat-surat  berikut;  surat  Al  Jum’ah (62):  10,  surat  An  Nisa  (4):  29,  surat  Al Baqarah  (2):  188,  surat  Al  Maidah  (5):  1,
9 Muzalifah, Studi Al Quran Tentang Perjanjian Perdagangan  Lintas  Batas  Pemerintah  Indonesia- Malaysia, Fitrah  Jurnal  Kajian  Ilmu-ilmu  Keislaman , Vol. 4 No.2 (Desember 2018).
surat  Al  Baqarah  (2)  283,  surat  Al  Baqarah (2) 279.
Surat Al Jum’ah (62): 10
َْﻷا  ِﰲ اوُﺮِﺸَﺘْـﻧﺎَﻓ ُة َﻼﱠﺼﻟا  ِﺖَﻴِﻀُﻗ اَذِﺈَﻓ ْر ْـﺑاَو  ِض ْﻀَﻓ  ْﻦِﻣ اﻮُﻐَـﺘ ِﱠ#ا  ِﻞ ُﺤِﻠْﻔُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ اًﲑِﺜَﻛ َﱠ#ا اوُﺮُﻛْذاَو َنﻮ ) ١٠ (
Ayat  tersebut  diatas  merupakan  ayat yang  dijadikan  sebagai  landasan  dari  asas ibāhah dalam  bermuamalah.  Maka  jika selesai kalian dari mengerjakan shalat wahai orang-orang  yang  beriman;  Bertebaranlah  di muka  bumi  untuk  berikhtiar  dan  berdagang, dan  carilah  rezeki  Allah  dengan  usaha  dan amal,  dan  ingatlah  Allah  dengan  banyak berdzikir  pada  segala  kondisi  kalian  dan janganlah  perdaganganmu  melalaikan  dari dzikir  kepada  Allah,  dan  barangsiapa  yang banyak  mengingat  Allah  maka  dia  adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar. 10
Firman Allah ةﻼﺼﻟا  ﺖﻴﻀﻗ  اذﺈﻓ maksudnya ﺎﻬﻨﻣ ﻢﺘﻏﺮﻓو ةﻼﺼﻟا ﻢﺘﻳدأ , adapun firman Allah ﰲ اوﺮﺸﺘﻧﺎﻓ ضرﻷا maksudnya ﻢﻜﺠﺋاﻮﺣ  ﰲ  فﺮﺼﺘﻟاو  ةرﺎﺠﺘﻠﻟ kata اوﺮﺸﺘﻧﺎﻓ pada ayat ini bermakna اﻮﻗﺮﻔﺗ yaitu ﰲ اﻮﻗﺮﻔﺗ ﻢﻜﳊﺎﺼﻣ ﺔﻣﺎﻗﻹ ضرﻷا . 11
Firman  Allah ّ#ا  ﻞﻀﻓ  ﻦﻣ  اﻮﻐﺘﺑاو maknanya menunjukkan قزﺮﻟا yaitu mencari rezeki Allah yang  mana  rezeki  terebut ﲑﻴﲣو  ﺔﺣFإ  ﺮﻣأ . Mengenai firman Allah ini, terdapat beberapa pendapat mengenai perintah ضرﻷا ﰲ اوﺮﺸﺘﻧﺎﻓ اﻮﻐﺘﺑاو ّ#ا  ﻞﻀﻓ  ﻦﻣ .  Berkata  Anas  maksudnya  adalah bukan  untuk  mengejar  perihal  dunia,  tetapi menjenguk orang yang sakit, hadir di tempat kematian, dan mengunjungi saudara. Berkata Hasan,  Sa’id  bin  Jabir,  bahwasanya  maksud firman  Allah  ini  ialah  menuntut  ilmu. 12 Menurut  Muqatil  dan  Dahhak,  maksud
10 Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir  Al-Wasith ,  Cet.I, alih  bahasa  Muhtadi,  dkk  (Jakarta:  Gema  Insani, 2012), III: 250
11 Abu  Ishak  Ahmad  bin  Muhammad  An Naisaburi, Tafsir  Al  Ksyaf  wal  Bayan (Dar  Ihyau Turast, Bairut, 2002), IX: 316.
12 Ibid., IX: 317.
firman Allah tersebut ialah mencari rizki dari jual beli. 13 Setelah sebelumnya pada ayat sembilan orang-orang beriman diperintah agar meninggalkan  jual  beli  dan  segala  aktivitas kehidupan  lainnya  ketika  mendengar  azan jumat.  Kemudian  pada  ayat  ini  dijelaskan tentang  bolehnya  kembali  melanjutkan aktivitas  sebelumnya  setelah  shalat  jumat yang mana aktivitas tersebut di sertai dengan dzikir  kepada  Allah. 14 Penjelasan  mengenai kebolehan  kembali  beraktivitas  inilah  yang menjadi  dasar  adanya  asas ibāhah dalam hukum  perjanjian  Islam.  Prinsip ibāhah atau mabda’  al-ibāhah tidak  dibicarakan  dalam hukum  perjanjian  pada    umumnya,  asas ibāhah ialah asas kebolehan untuk melakukan semua perjanjian.
Asas  ini  di  dirumuskan dengan  dasar bahwa:
ﻊﻨﳌF ﻞﻴﻟﺪﻟا ﻪﺼﺧ ﺎﻣ ﻻإ ﺔﺣFﻹاو زاﻮﳉا ﺔﻠﻣﺎﻌﳌا ﰲ ﻞﺻﻷا . ١٥
Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku  dalam  masalah  ibadah  yang  dalam hal  ibadah  tidak  dapat  dibuat  bentuk  baru ibadah  yang  tidak  pernah  ditentukan  oleh Nabi  Saw.  Dapat  disimpulkan  bahwa,  asas ini  mengartikan  tindakan  hukum  dan perjanjian  apapun  dapat  dibuat  sejauh  tidak ada  larangan  khusus  mengenai  perjanjian tersebut. 16
Pentingnya  asas ibāhah ini  sebagai bentuk agama Islam akan terus sesuai dengan perkembangan  zaman,  hal  ini  dikarenakan dalam  agama  ada  kecenderungan  untuk
13 Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, An-Nukat  Wal  ‘Uyun ,  (Beirut:  Dar  Al- KItab al-Islamiyah, 1994), VI: 10
14 Sayyid  Quthb, Tafsir  fi  Zhilalil  Quran, Alih Bahasa  Asad  Yasin  (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2002), XXVIII: 275.
15 Ar-Ri’āsah  al-‘Ammah  Li  Idarāti  al-Buhuṡ al-‘Alamiyah  wa  al-Iftā’  wa  ad-Da’wah  wa  al-Irsyād, Majallah  al-Buhuṡ  al-Islāmiyah, 79  Juz.  Sebagai terbitan berkala dari ar-Ri’āsah al-‘Ammah Li Idarāti al-Buhuṡ  al-‘Alamiyah  wa  al-Iftā’  wa  ad-Da’wah  wa al-Irsyād .  Lihat  juga,  Organisasi  Konferensi  Islam  di Jeddah,  “ Majalah  Mujma’  al-Fiqh  al-Islāmīat-Tābi’u Limanẓamah  al-Mu’tamar  al-Islāmī  bi  Jaddah.” Masalah ke-12 “al-Syurṭ al-Jazaī (Jedah: tnp., t.t.), hal. 629.
16 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 83-84.
beragama  secara  ketat.  Beragama  secara ketat, apabila tidak terdapat asas ibāhah /boleh, maka dalam bidang perjanjian- perjanjian  komersil  yang  dapat  dilakukan dalam Islam sangat terbatas, hanya sampai 17 saja  sebagaimana  yang  terdapat  pada  fikih klasik. 17 Sementara  hari  ini  ke  17 akad  yang terdapat dalam fikih klasik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang dilakukan hari ini. Kebolehan melakukan
aktivitas perdagangan  atau  secara  lebih  spesifik kebolehan  dalam  melakukan  perjanjian  atau membuat  kontrak,  dalam  Islam  bukan merupakan hal yang mutlak, kebolehan disini dibatasi  hanya  kepada  pihak  yang  memiliki kemampuan  untuk  melakukan  kontrak  yang dikehendaki dan selama hal-hal yang termuat dalam  suatu  kontrak  tersebut  tidak  atau bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara’. 18 Sebagaimana  sumber  hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan mengenai asas  ini  secara  lebih  spesifik,  yang diriwayakan  oleh  imam  Tirmidzi  sebagai berikut:
ﻢﻠﺳ  و  ﻪﻴﻠﻋ  ﷲ  ﻰﻠﺻ  ﷲ  لﻮﺳر  نأ ﲔﺑ  ﺰﺋﺎﺟ  ﺢﻠﺼﻟا  لﺎﻗ ﻰﻠﻋ نﻮﻤﻠﺴﳌاو ﺎﻣاﺮﺣ ﻞﺣأ وأ ﻻﻼﺣ مﺮﺣ ﺎﺤﻠﺻ ﻻإ ﲔﻤﻠﺴﳌا
.ﺎﻣاﺮﺣ ﻞﺣ وأ ﻻﻼﺣ مﺮﺣ ﺎﻃﺮﺷ ﻻإ ﻢﻬﻃوﺮﺷ
١٩ Surat An Nisa (4): 29 ْﻣَأ  اﻮُﻠُﻛَْa  َﻻ اﻮُﻨَﻣآ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأَe َﻟاَﻮ َـﺑ  ْﻢُﻜ َﺒْﻟِF  ْﻢُﻜَﻨْـﻴ ْنَأ  ﱠﻻِإ  ِﻞِﻃﺎ َـﺗ  ْﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ َـﺗ  َﻻَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ٍضاَﺮ ُﻠُـﺘْﻘ ْـﻧَأ اﻮ ﱠنِإ  ْﻢُﻜَﺴُﻔ ا َنﺎَﻛ  َﱠ# ) ﺎًﻤﻴِﺣَر ْﻢُﻜِﺑ ٢٩ (
Ayat  ini  mengharamkan  pelanggaran terhadap  batasan  harta  dan  jiwa,  sehingga
17 Nasrun  Haroen, Fiqih  Muamalah ,  cet.  ke-2
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97.
18 Juhaya S. Pradja, Ekonomi... , hal. 117
19 Muhammad  ibn  ‘Isā  Abū‘Isa  at-Tirmiżī  as- Sulamī,  a l - Jāmi’  aṣ-Ṣahīh  Sunan  at - Tirmiżī (Beirut: Dār Iḥya’ at-Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), 3: 634, hadis nomor 1352,  “Kitab  al-Ahkām,”  “Bāb  Mā  Z|akara  fī  Ṣalaḥi Baina an-Nās.”  Hadis dari  Hasan  bin ‘Alī  Khilal  dari Abu  ‘Āmir  ‘Aqdi  dari  Kus|air  bin  ‘Abdullah  dari ayahnya  ‘Amrū  bin  ‘Auf  dari  ayahnya  dan  dari kakeknya,  Abu  ‘Ais  berkata  ini  adalah  hadis  hasan shahih, berkata Syeikh Albānī hadis ini shahih.
tidak  halal  memakan  harta  orang  lain  secara bāṭil, yaitu cara yang  tidak disyariatkan atau apa  yang  diambil  dari  materi  harta  atau manfaat  barang  secara  zalim  tanpa  ada imbalan. 20
Memakan  harta  secara  bāṭil  pada  ayat diatas  meliputi  semua  cara  mendapatkan harta  yang  tidak  diizinkan  atau  tidak dibenarkan  Allah,  yakni  dilarang  oleh-Nya. Kita tidak dapat memastikan apakah nash ini turun  sesudah  diharamkannya  riba  atau sebelumnya. kalau turun sebelum diharamkannya  riba,  berarti  nash  ini merupakan  pendahuluan  bagi  larangan  itu, karena  riba  merupakan  cara  memakan  harta orang  lain  yang  paling  batil.  Namun,  kalau ayat  ini  turun  sesudah  diharamkannya  riba, maka  ayat  ini  juga  mencakupnya  karena  ia termasuk  jenis  memakan  harta  orang  lain secara bāṭil. 21
Kata  al-bāṭil  dalam  ayat  ini  menurut Rasyid  Ridha  dalam  kitabnya  al -Manār adalah: 22 ْﻦُﻜَﻳ َْﱂ ﺎَﻣ ٍّﻲِﻘﻴِﻘَﺣ ٍءْﻲَﺷ ِﺔَﻠَـﺑﺎَﻘُﻣ  ِﰲ “Apa  yang  belum  adanya  serah  terima sesuatu yang hakiki”, syariat mengharamkan pengambilan  harta  tanpa  serah  terima  yang hakiki.  Muqābalah yaitu  suatu  barang  atau manfaat ( ٍﺔَﻌَﻔْـﻨَﻣ  ْوَأ  ٍْﲔَﻋ )  yang diserah terimakan.
Karena  itu  kebathilan  yang  diharamkan  ini menjadikan  makna  ayat  tersebut  seperti  “ ِﲏﱠﻧِإ
ﺎًﻣﱠﺮَُﳏ  َمﱠﺮَﺤُﻤْﻟا  َلﺎَﻤْﻟا  ُﺖْﻠَﻌَﺟ ”  karena itu sesungguhnya al-bathil  yaitu  membalikkan  kebenaran  dan kebalikan dari haq. 23
Ayat tersebut merupakan landasan dari prinsip  tidak  bātil  dalam  perjanjian  Islam. Asas tidak bātil ialah asas dimana perjanjian yang  di  lakukan  dalam  hukum  Islam  tidak mengandung unsur-unsur yang akan memunculkan mafsadat atau  pun muḍarat seperti    riba  dan garar .  Menurut  Ibnu Taimiyah,  asas  tidak  bātil  ini  sebagai  asas satu-satunya  dalam  asas  pokok  hukum
20 Ibid., I:280 21 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil, II: 342.
22 Muhammad  Rasyid  Bin  ‘Ali  Ridha, Tafsir Al-Quran Al-Hakim (Al-Manar ) (Mesir: Al-Hay’at Al- ‘Ammah Lil-Kitab, 1990), V: 33.
23 Ibid., V: 37.
perjanjian Islam. 24 Kata bātil ialah lawan dari kata  al-hāq , yang  artinya  kebenaran  dengan penekanan  tertentu/  bisa  dipertanggung jawabkan.  Sementara  kata  bātil  ialah  hal yang  tidak  bisa  di  pertanggung  jawabkan. Kebenaran  dalam  bahasa  Arab  juga  disebut dengan  ṣawāb  yaitu  benar  dalam  pengertian sesuai kenyataan, yang lawan dari kata ṣawāb ini ialah khata’ yaitu salah dalam pengertian tidak  sesuai  dengan  kenyataan.  Kemudian, dalam  bahasa  Arab  benar  juga  di  sebut dengan  sadīd,  yaitu  benar  dalam  pengertian kebenaran  tersebut  menutup  keburukan. Keburukan  yang  di  tutup  yaitu  disebut dengan khusrīn yang  berarti  kerugian. 25 Maka,  dalam  perjanjian  tidak  boleh mengandung  kebathilan  yang  merupakan lawan  dari  kebenaran  sebagaimana  yang telah dijelaskan
Firman  Allah, ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟِF dengan  jalan  yang bāṭil,”yaitu  dengan  cara  yang  tidak  benar. 26 Firman Allah, ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ٍضاَﺮَـﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ  ﱠﻻِإ “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka  sama  suka  diantara  kamu”.  Ini  istisna munqaṭi 27 , yaitu perniagaan dengan cara suka sama  suka.  Huruf istisna  munqaṭi disini
24 Ahmad  ‘Abdul  Halīm  bin  Taimiyah  al- Harānī  Abu  al-‘Abbās, Kitab  wa  Rasāil  wa  Fatawa Syaikh  al-Islām  Ibnu  Taimiyah (ttp:  Maktabah  Ibn Taimiyah, t.t), II: 264.
25 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, I:275 26 Cara  batil  berjual-beli  secara  urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjar  yang  apabila  jadi  maka  pembayaran  tersebut menjai bagian dari harga barang, namun apabila tidak jadi  maka  sebagian  harga  tersebut  jadi  milik  penjual) hal  ini  tidak  layak  dan  tidak  boleh  menurut  para fuqaha karena termasuk judi, penipuan dan berbahaya dan  memakan  harta  dengan  batil  tanpa  penggantian dan  pemberian ( iwad) . Abi  Abdullah  Muhammad  Ibn Ahmad  al  Ansari  al  Qurtubiy, Tafsir  Al  Qurtubi (ttp: Dar al-S}u’ub, t.t), V: 347-348.
27 Munqathi’ pada  ayat  ini  dalam  bentuk; pertama , perniagaan tidak masuk ke dalam jenis harta yang  dimakan  dengan  batil  maka  dikecualikan  dalam firman  Allah ﻞﻃﺎﺒﻟF ditafsirkan  dengan  tanpa  ganti
( bighairi iwadh)  sebagaimana  pendapat  Ibnu  Abbas, atau  bukan  dengan  cara  syari  sebagaimana  pendapat yang lainnya. Ististna Munqathi’ ini tidak menunjukkan Hasyr (pembatasan)  pada  harta perniagaan saja namun hanya menyebutkan jenis/jalan yang  biasa  memperoleh  harta  yaitu  perniagaan. Ibid. , V: 350.
menjadikan  makna  ayat  ini  yaitu  “janganlah kamu bermaksud untuk memakan harta-harta manusia  dengan  cara  yang bāṭil ,  akan  tetapi maksudkanlah untuk melakukan tijārah yang berdasarkan  pada  keridhaan  kedua  belah pihak. 28
Pengunaan  kata akala disini  karena segala aktifitas manusia semula adalah untuk pemuasan  nafsu  makan. 29 Dalam  ayat  ini Allah  melarang  kita  memakan  harta  orang lain  secara bāṭil tanpa  ada  sisi  pembenaran. Pada ayat yang lain, Allah juga melarang kita memberikan  harta  kepada  hakim  dengan maksud  agar  dia  membela  kita  secara bāṭil . Ayat  ini  mencakup  semua  bentuk  tindakan mengambil  harta  orang  lain  tanpa  sisi kebenaran,  dengan  sarana  apapun  baik dengan  cara  menyuap,  berjudi,  menipu, merampas,  mengkhianati  hak  dan  amanah, tindak  kemaksiatan,  membohongi,  korupsi, mencuri,  riba,  mengurangi  timbangan  dan takaran  dengan  mengambil  hak  secara  lebih atau mengurangi hak orang lain. Jadi ayat ini bersifat  umum  mencakup  semua  orang (pelaku) dan harta. Tidak boleh seorang pun mengambil  harta  orang  lain,  baik  sedikit maupun  banyak.  Tidak  diperbolehkan berlaku bāṭil dalam  transaksi  keuangan maupun nonkeuangan. 30
Ini  mencakup  semua  umat  dan  segala harta,  tidak  ada  yang  dikecualikan  dari  ini selain  yang  ditunjukkan  oleh  dalil  syari’at bahwa itu boleh diambil, bahwa pengambilannya itu adalah secara haq bukan bāṭil ,  dan  itu  berarti  memakannya  secara halal dan tidak berdosa, walawpun pemiliknya  tidak  menyukainya,  misalnya pengambilan  utang  pada  seseorang  yang tidak  mau  melunasinya,  zakat  yang  telah diwajibkan  atasnya,  atau  nafkah  yang  telah diwajibkan  syari’at  atasnya.  Intinya,  bahwa setiap  yang  tidak  dibolehkan  oleh  syari’at untuk  diambil  dari  pemiliknya,  berarti  itu adalah  memakan  secara bāṭil ,  walaupun
28 Muhammad  Rasyid  Bin  ‘Ali  Ridha, Tafsir al-Quran.., 5: 35-36.
29 Waryono  Abdul  Ghafur, Menyingkap Rahasia  al-Quran (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), hal. 354.
30 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wasith , 1: 84.
pemiliknya  merelakannya,  seperti  upah perdukunan, harga khamr dan sebagainya.
Ayat  lainnya  yang  menjadi  landasan lahirnya  asas  tidak bāṭil dalam  transaksi muamalah ialah:
Surat Al Baqarah (2): 188
َﺒْﻟِF ْﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُﻛَْa  َﻻَو ِﻞِﻃﺎ ْﺪُﺗَو َﱃِإ ﺎَِq اﻮُﻟ اﻮُﻠُﻛْﺄَﺘِﻟ ِمﺎﱠﻜُْﳊا َأَو ِْﰒِْﻹِF ِسﺎﱠﻨﻟا  ِلاَﻮْﻣَأ ْﻦِﻣ ﺎًﻘﻳِﺮَﻓ ُﺘْـﻧ َﻠْﻌَـﺗ ْﻢ ) َنﻮُﻤ ١٨٨ (
Muqatil  bin  Hayyan  berkata:  ayat  ini turun  sehubungan  dengan  Imruul  Qais  bin Abis  al-Kindi  dan  Abdan  bin  Asywa  al- Hadhrami.  Keduanya  mengadu  kepada  Nabi saw.  mengenai  sebidang  tanah.  Imruu  Qais menjadi  pihak  yang  didakwa  dan  Abdan sebagai pendakwa. Maka AllahTaala menurunkan  ayat  ini.  Akhirnya  Abdan merelakan tanahnya dan
tidak memperkarakan  Imruu  Qais  lebih  lanjut. 31 Sedangkan  Ibnu  Abu  Hatim  meriwayatkan dari  Said  bin  Jubair  berkata:  Sesungguhnya Imruu  Qais  bin  Abis  dan  Abdan  bin  Asywa al-Hadhrami  berselisih  tentang  sebidang tanah  dan  Imruu  Qais  menginginkan lawannya  bersumpah.  Maka  turunlah  ayat ini. 32 Kemudian  kepemilikan  tanah  itu akhirnya diberikan kepada ‘Abdan. 33 Al  Qurthubi  menyebutkan  dalam kitabnya  bahwa  ayat  ini  mencakup  seluruh umat  Nabi  Muhammad  saw.  dengan melarang manusia dalam bentuk “ ﻻ ﻢﻜﻀﻌﺑ ﻞﻛv ﻖﺣ  ﲑﻐﺑ  ﺾﻌﺑ  لﺎﻣ ”,  yang  dalam  ini  termasuk perjudian,  penipuan,  ghasab,  dan  lain sebagainya.  Menurutnya,  secara  bahasa,  ‘al- bāṭil ’ adalah ﻞﺋاﺰﻟا ﺐﻫاﺬﻟا yang bertashrifkan ﻞﻄﺑ |ﻼﻄﺑو  ﻻﻮﻄﺑ  ﻞﻄﺒﻳ dan  jama’nya  adalah ﻞﻃاﻮﺑ , sedangkan  jama’  dari  albaṭūlah  adalah ﺔﻟﻮﻄﺒﻟا, kata ﻞﻄﺒﺗ yang berarti ﻮﻬّﻠﻟا ﻊﺒﺗا, sedangkan Allah
31 Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir  al  Munir, Alih bahasa  Abdul  Hayyie  al  Kattani  (Jakarta:  Gema Insani, 2013) I: 497.
32 Hikmat  Basyir, Tafsir  al-Muyassar ,  Alih Bahasa  IzzudinKarimi,  dkk  (Solo:  An-Naba,  2011), hal. 146.
33 Jalaluddin  As-Suyuthi, Lubab  an-Nuqul  Fi Asbabi  an-Nuzul, Alih  Bahasa  Tim  Abdul  Hayyi (Jakarta:Gema Insani, 2008), hal. 29 .

## juga berfirman dalam ayat lainnya “ ِﻪﻴِﺗَْv ﻻ ﻞِﻃﺎَﺒْﻟا
” 34 yang  dalam  ayat  ini  menurut    Qatadah yaitu  Iblis  yang  tidak  akan  menambah  atau mengurangi  Alquran,  dalam  ayat  lainnya Allah juga menyebutkan  “ َﻞِﻃﺎَﺒْﻟا ُﱠ#ا  ُﺢَْﳝَو ” 35 yang al-bāṭil  disini  bermakna كﺮﺸﻟا sedangkan bāṭilah bermakna ةﺮﺤﺴﻟا . 36
Kata  “ ِمﺎﱠﻜُْﳊا  َﱃِإ  ﺎَِq  اﻮُﻟْﺪُﺗَو ”  dari  Ibnu  Abbas dan  al-Hasan  yaitu  titipan  yang  tidak mempunyai  bukti  yang  berupa  harta  anak yatim  yang  berada  pada  pemegang  wasiat, yang  ia  membawakan  kepada  hakim  untuk mengambil  sebagian  darinya  dengan  tetap memiliki hujjah, sedangkan ia meninggalkan yang haq dan melakukan yang bāṭil. Kata ﱃدأ yaitu seorang menunjukkan dengan hujjahnya  dan  kepentingannya  yang  ia berharap  agar  dimenangkan  dalam  urusan tersebut, hal ini serupa dengan kata ﰲ ﻮﻟﺪﻟا ﻞﺳﺮﻳ
ﺮﺌﺒﻟا dan  juga ﻩﻮﻟد  ﱃدأ yang  berarti ﺎﻬﻠﺳرأ sedangkan  kata ﺎﻫﻻد yaitu ﺎﻬﺟﺮﺧأ ,  jama’nya ﻮﻟﺪﻟا adalah ءﻻﺪﻟا sehingga  makna  dalam  ayat tersebut menjadi ءﻻدﻹا ﲔﺑو ﻞﻃﺎﺒﻟF لﺎﳌا ﻞﻛأ ﲔﺑ اﻮﻌﻤﲡ ﻻ ﺔﻠﻃﺎﺒﻟا ﺞﺠﳊF مﺎﻜﳊا ﱃإ seperti Allah berfirman 37 ﻻَو ﱠﻖَْﳊا اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗَو  ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟِF ﱠﻖَْﳊا اﻮُﺴِﺒْﻠَـﺗ . Dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan larangan risywah atau suap menyuap. 38
Sedangkan  kata اﻮُﻠُﻛْﺄَﺘِﻟ yaitu  nashab dengan  huruf  lam  kay,  dan  kata ًﺎﻘﻳِﺮَﻓ yaitu potongan atau bagian (اءﺰﺟو  ﺔﻌﻄﻗ) yang berarti potongan  atau  bagian  dari  harta  yang dipisahkan  dari  bagian  besarnya.  Kata ِْﰒﻹِF yaitu  dengan  dzalim  dan  melakukan pelanggaran  ( يﺪﻌﺘﻟاو  ﻢﻠﻈﻟF ),  dan  dinamakan
“ismun” karena kata tersebut selalu berkaitan dan berhubungan dengan pelakunya. Sedangkan kamu mengetahui َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ ْﻢُﺘْـﻧَأَو yaitu
34 Fushilat (41) : 42
35 Ash-shura (42): 24
36 Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Qurtubi, Al Jami li Al  Ahkamil    Al  quran (Riyadh,  Dar  Alim  Al  Kitab, 2003), II: 339
37 Al Baqarah (2): 42
38 Abu Abdillah, Al Jami li Al Ahkamil , II: ٣٤٠
mengetahui  kebathilan  dan  pelanggaran  atau kezaliman tersebut. 39
Kata  “watudlū”  pada  posisi  jazm sebagai  ‘athaf  pada  kalimat  “ta’kulu”,  ini termasuk dalam larangan tadi. Makna ayat ini bahwa  janganlah  kalian  memadukan  antara memakan harta secara bāṭil dan mengadukannya  kepada  pengadilan  dengan mengemukakan  alasan-alasan  yang  bāṭil. Ayat  ini  menunjukkan,  bahwa  keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan  tidak  pula  mengharamkan  yang  halal, baik  berkenaan  dengan  harta  maupun lainnya. Barangsiapa yang dimenangkan oleh pengadilan mengenai suatu harta atau lainnya yang  mana  keputusan  ini  berdasarkan  pada kesaksian  palsu  atau  sumpah  palsu,  maka bagi  yang  dimenangkan  itu  tidak  halal baginya  untuk  menerimanya,  karena  bila  ia mengambilnya  berarti  ia  mengambil  harta orang  lain  dengan  cara  yang  bāṭil. 40 Praktik risywah  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  ini diumpamakan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air, karena  timba  yang  turun  tidak  terlihat  oleh orang  lain,  demikianlah  praktik  risywah  ini, karena itu digunakan kata “watudlu”. 41 Kata  “ farīqan ”  yakni  sepotongan, sebagian  atau  sekumpulan,  dan  di  sini diungkapkan  dengan  kata farīq .  Ada  yang mengatakan  bahwa  pada  redaksi  ini  terjadi pengemukaan dan pembelakangan, perkiraannya:  “dengan  maksud  agar  kamu dapat  memakan  harta  sebagian  manusia dengan  jalan  berbuat  dosa”.  Kezaliman  dan permusuhan  disebut  dosa  karena  keterkaitan dosa dengan pelakunya. 42
“ Waantum  ta’lamun ”,  yakni:  dalam kondisi  kalian  mengetahui  bahwa  perbuatan itu  bathil  dan  sama  sekali  tidak  haq.  Ini menyebabkan  lebih  beratnya  siksaan  karena lebih  beratnya  pelanggaran  mereka.  Ibnu
39 Ibid. , II: 340 40 Al-Imam  Muhammad  bin  Ali  bin Muhammad  Asy-Syaukani. Tafsir  Fathul  Qadir, alih bahasa,  Amir  Hamzah  Fachruddin  dkk  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) , I:731-732 41 Waryono  Abdul  Ghafur, Menyikap  Rahasia, hal. 358
42 Asy-Syaukani. Tafsir Fathul Qadir, hal. 732
jarir,  Ibnu  al-Mundzir  dan  Ibnu  Abu  Hatim meriwayatkan  dari  Ibnu  Abu  Hatim meriwayatkan  dari  Ibnu  Abbad  mengenai firman-Nya  :  “ wala  ta’kulu  amwalakum ”,  ia berkata,  “ini  adalah  orang  yang  mempunyai tanggungan harta (utang) tapi tidak ada bukti, lalu  ia  mengingkarinya  dan  mengadukan perkaranya  kepada  hakim,  padahal  ia  tahu bahwa kebenaran berada di pihak lain”. Sa’id bin  Manshur  dan  Abd  bin  Humaid meriwayatkan  dari  Mujahid,  ia  berkata, “Pengertiannya  adalah:  Janganlah  engkau mengadukan  perkara  sementara  engkau  tahu bahwa  engkau  yang  zalim”.  Ibnu  al  Munzir juga  meriwayatkan  serupa  itu  dari  Qatadah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair:  bahwa  Imru’  al-Qais  bin  Abbas  dan Idan  bin  Asywa’  al-Hadhrami  berselisih mengenai  sebidang  tanah,  lalu  Imru’  al-Qais hendak  bersumpah,  kemudian  turunlah  ayat: “wala ta’kulu amwalakum”. 43
Surah An-Nisa (4): 29
٤٤ … ْﻢُﻜْﻨِﻣ ٍضاَﺮَـﺗ ْﻦَﻋ ًةَرﺎَِﲡ َنﻮُﻜَﺗ ْنَأ  ﱠﻻِإ
…
Ayat tersebut merupakan landasan dari prinisp  tarādin  dalam  perjanjian  Islam.  Asas Antaradīn  dalam  hukum  perjanjian  pada umumnya,  disebut  dengan  asas  kebebasan berkontrak  dan  asas  konsensualisme  atau yang  dalam  hukum  Islam  disebut  disebut dengan mabda’ ar-rad}āiyyah . Asas ini juga dipersamakan  dengan  prinsip  keseimbangan dalam  bermuamalah  atau  yang  juga  disebut dengan mabda’ at-taqazun fi al- muawwad}ah dan  asas antaradīn ini  juga merupakan  spesifikasi  dan  penekanan  yang lebih  tegas  dari  asas ibāhah dalam bermuamalah. 45
Penjelasan kata antaradin dalam firman Allah ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ٍضاَﺮَـﺗ  ْﻦَﻋ “dengan suka sama suka di antara  kamu”  yaitu  dengan  suka  sama  suka. Ungkapan  ini  menggunakan  pola mufā’alah (timbal  balik  dari  dua  pihak)  karena perniagaan terdiri dari dua pihak.
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang bagaimana yang dimaksud dengan suka sama
43 Ibid., hal. 733 44 An-Nisa (4): 29.
45 Asy-Syaukani. Tafsir Fathul Qadir, hal. 733
suka  dalam  jual  beli.  Sebagian  sahabat  dan tabi’in  serta  imam  Asy-Syafi’i,  Ats-Tsauri, Al-Auza’i,  Al-Laits,  Ibnu  Uyainah  dan lainnya  berpendapat,  kesempurnaan  dan keputusan  dalam  akad  jual  beli  dengan berpisahnya  kedua  pihak  secara  fisik  atau seorang  penjual  berkata  “pilihlah”,  lalu seorang  pembeli  menjawab,  “aku  telah memilih  ini,”  sekalipun  keduanya  belum berpisah. 46 Karena  itu  al-Mawardi  membagi ke  dalam  dua  pendapat,  pertama  pendapat Malik,  dan  Abu  Hanifah  bahwa ْﻢُﻜﻨِّﻣ  ٍضاَﺮَـﺗ  ﻦَﻋ atau ﻲﺿاﱰﻟا terjadi dengan tanpa khiyar yang berarti dengan perpisahan keduanya. Sedangkan  pendapat  kedua  oleh  Syuraih, Ibnu Sirin dan asy-Sya’bi bahwa berlakunya keridhaan  dengan  khiyar  dari  salah  satunya setelah akad dan sebelum perpisahan. 47
Al  Auza’i  berkomentar,  “keduanya mempunyai  hak  memilih  sebelum  berpisah, kecuali  jual  beli  yang  tiga: pertama, pemimpin  yang  menjual  ganimah, kedua , orang yang berserikat dalam hal warisan, dan tiga, orang yang berserikat dalam perniagaan. Al-Laits  berpendapat  bahwa  berpisahnya adalah  dengan  berdirinya  salah  satu  pihak. Ahmad  bin  Hanbal  pernah  berpendapat, bahwa  keduanya  punya  hak  memilih selamanya  apabila  belum  berpisah  secara fisik,  baik  telah  dikatakan,  “saya  telah memilih”  ataupun  tidak  mengucapkannya sampai  keduanya  berpisah  secara  fisik  dari tempatnya.  Ini  juga  merupakan  pendapat Imam  Asy-Syafi’i  dan  ini  pendapat  yang shahih dalam perihal ini. 48
Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, “kesempurnaan  jual  beli  adalah  adanya kesepakatan  jual  beli  secara  lisan  dan terhapuslah  hak  memilih.”  Apabila  penjual berkata,  “aku  telah  menjual  kepadamu”, pembeli  masih  mempunyai  hak  untuk menarik  kembali  selama  pembeli  belum mengucapkan  “aku  terima”.  Ini  pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. 49
46 Al Qurtubi, V: 355
47 Al-Mawardi, An-Nukat, I: 475
48 Al Qurtubi, Tafsir, V: 356 49 Ibid., V: 356
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kesempurnaan  sikap  saling  ridha  dalam  jual beli  pada  ayat  diatas  adalah  dilakukannya akad  jual  beli  dengan  lisan,  menggunakan ijab-kabul,  lalu  kepemilikan  barang  yang dijual berpindah ke tangan pembeli, pembeli wajib  menyerahkan  harga  pembelian  tanpa menunda-nunda, serta tidak boleh membatalkan  suatu  jual  beli  dari  salah  satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. 50
Adapun  sikap  saling  ridha  pada  ayat diatas  dimaksud  sikap  saling  ridha  dalam batasan-batasan  syariat.  Sehingga  tidak dihalalkan  harta  riba    di  dalam  jual  beli, pinjam  meminjam  dan jasa.  Juga  harta  yang diambil dari perjudian meskipun kedua belah pihak (pelaku  transaksi)  saling  ridha. Sebab, ridha  keduanya  berbenturan  dengan  perintah syariat ilahi. 51
Surat Al-Baqarah (2): 283 ُﺘْـﻨُﻛ  ْنِإَو ﺎَﻛ  اوُﺪَِﲡ َْﱂَو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢ ﺎًﺒِﺗ ﺎَﻫِﺮَﻓ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘَﻣ ٌن َﻓ َﻦِﻣَأ  ْنِﺈ َﻦُِﲤْؤا  يِﺬﱠﻟا  ِّدَﺆُـﻴْﻠَـﻓ  ﺎًﻀْﻌَـﺑ  ْﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ َﻣَأ ُﻪَﺘَـﻧﺎ َو َﱠ#ا  ِﻖﱠﺘَـﻴْﻟ َﻻَو ُﻪﱠﺑَر ﱠﻧِﺈَﻓ ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ ْﻦَﻣَو َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ ُﻪآ ْﻠَـﻗ ٌِﰒ ُﱠ#اَو ُﻪُﺒ ﺎَِﲟ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ) ٢٨٣ (
Ayat  ini  memiliki  munasabat  dengan ayat  sebelumnya  yang  secara  lahir  berbicara tentang  wajibnya  menulis  hutang  piutang. Namun dari pemahaman terhadap ayat, Allah menjelaskan bahwa perintah tersebut bukanlah  wajib,  melainkan  perintah  yang bersifat tuntutan/ anjuran. Ayat ini merupakan  landasan  hukum  dari  asas perjanjian amanah. Amānah
ialah kepercayaan yang bertujuan untuk memenuhi hak.  Asas  amanah  ini  dalam  hukum perjanjian  pada  umumnya  disebut  dengan asas i’tikad baik yang berarti kejujuran dalam melakukan  perjanjian,  yang  mana  kejujuran tersebut ada dalam sifat amanah.
Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya barang  tanggungan  itu  tidak  menjadi kewajiban,  atas  dasar  ijma’.  Ia  adalah alternatif saat tidak bisa dilakukan pencatatan.  Jika  saja  pencatatan  tersebut
50 Wahbah, Tafsir Al-Wasith, I: 280 51 Ibid. , I: 280
wajib,  maka  yang  menggantikannya  harus wajib.  Penjelasan  mengenai  hal  tersebut bukan wajib terdapat pada ayat 283 ini. 52
Kekhawatiran  atas  rusaknya  tanggung jawab  kreditur  (peminjam)  atau  tindakannya yang menunda pembayaran utang merupakan uzur  yang  membolehkan  permintaan  barang jaminan.  Apabila  ada  seseorang  yang mengamanahkan  sesuatu  kepada  orang  lain tanpa  ada  barang  jaminan,  maka  hendaknya orang  yang  mendapat  amanah  menunaikan amanah  secara  sempurna  pada  waktu  yang telah  ditentukan.  Hendaklah  ia  bertakwa kepada  Allah  dan  tidak  mengkhianati amanah. 53
Firman Allah ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْـﻨُﻛ  ْنِإَو maksudnya sedang  melakukan  perjalanan,  lalu  kamu berhutang  sampai  waktu  tertentu. ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ  اوُﺪَِﲡ  َْﱂَو tidak menemukan seorang penulis yang dapat menulis  transaksimu.  Menurut  Ibnu  Abbas, atau  kamu  memperoleh penulis  namun  tidak ada  alat  pendukung  seperti  kerta,  tinta  atau penanya,  maka  hendaklah  ada  barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan. Adapun berpendapat sebahagian kelompok ulama salaf bahwasanya  ayat  ini  sebagai  dalil  bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi  diperjalanan  saja.  Namun  dalam shahihain pada hadist tentang baju besi Nabi, ditegaskan  bahwasanya  jaminan  pada  saat berada  di  tempat  (bukan  dalam  perjalanan) adalah boleh. 54
Kata ُﻪَﺘَـﻧﺎَﻣَأ  َﻦُِﲤْؤا  يِﺬﱠﻟا  ِّدَﺆُـﻴْﻠَـﻓ disini  bermakna ﻖﳊا  ءادأ melaksanakan  yang  benar.  Karena  itu disebutkan  setelahnya  “bertakwalah  kepada Allah,  dan  jangan  kamu  sembunyikan syahadahnya” yaitu janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedikitpun. 55
Asy-Sya’bi  mengatakan  bahwa  ada sebagian  yang  memandang  firman  Allah ْنِﺈَﻓ
52 Syaikh  Asy-Syanqithi, Tafsir  Adhwa’ul Bayan , alih bahasa Fathurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 514-515
53 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith , I:148.
54 Ibnu Katsir, I: 469.
55 Al-Mawardi, I: 359
ﺎًﻀْﻌَـﺑ  ْﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ  َﻦِﻣَأ sebagai nasikh (yang menghapus)  terhadap  perintah  Allah  untuk menulis. Demikian juga menurut Ibnu Juraij, Ibn  Zaid  dan  riwayat  dari  Abu  Sa’id  Al Khudri. Bahkan Ar-Rabi’ berpendapat bahwa semula merupakan kewajiban yang kemudian diringankan  oleh  Allah  melalui  ayat  diatas. Ada juga sejumlah mufassir yang berpegang pada makna z}ahir dari perintah Allah dalam ayat sebelumnya, yang berpandangan bahwasanya mencatat hutang piutang merupakan  kewajiban  baik  hutang  piutang jual beli maupun hutang biasa. Adapun yang berpandangan seperti ini ialah Ibnu Jarir At- Thabari dalam kitab tafsirnya. 56
Ibnu  Abi  Hatim  meriwayatkan  dari Abu  Said  al-Khudri,  dia  berkata,  ayat  ini menasakh  ayat  yang  sebelumnya.  Jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang lain,  maka tidak  apa-apa  apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya. 57
Menurut  At-Thabari  ayat  283  tidak berpengaruh  apapun  dengan  kata  lain  tidak menasikh  ayat  yang  sebelumnya,  karena hukum  yang  terakhir  ini  bukan  untuk  yang pertama,  melainkan  untuk  orang  yang  tidak mendapati  seorang  juru  tulis.  Firman  Allah 283 maksudnya saling memberi kepercayaan tersebut  tidak  menuntut  barang  tanggungan. Sebagian  ulama  ada  yang  melihat  bahwa firman  Allah  ini  saat  turunya  tidak menjelaskan tentang ayat
yang membicarakan  perintah  bersaksi,  melainkan turun secara bersamaan. Dan tentu saja antara ayat  yang  menghapus  dengan  yang  dihapus tidak dibenarkan turun secara bersamaan. 58
Ibn  Abbas  saat  dikatakan  padanya bahwa ayat tentang hutang-piutang (mu’amalah  tidak  secara  tunai)  dihapus,  ia menjawab,  tidak  demi  Allah!  Sesungguhnya ayat  tentang  hutang-piutang  masih  memiliki kekuatan  hukum,  tidak  ada  ayat  yang menghapusnya.  Adapun  diberlakukannya persaksian itu tidak lain supaya mendatangkan  ketenangan,  di  mana  Allah menawarkan  beberapa  cara  untuk  menjaga
56 Syaikh Asy-Syanqithi, I: 516.
57 Ibn Katsir, I: 469.
58 Syaikh Asy-Syanqithi, I: 519-521.
kepercayaan, misalnya dengan cara mencatat, memberi barang tanggungan atau melakukan persaksian.  Tidak  ada  pebedaan  pandangan di  kalangan  ulama  bahwa  memberi  barang tanggungan  (gadai)  itu  dianjurkan  agama, bukan  diwajibkan.  Dari  sini  dapat  difahami bahwa  persaksian  bukan  wajib,  melainkan anjuran. 59
Kata ﻦﻣا pada  ayat  diatas  memiliki kesinambungan  makna  dengan  kata |ﺎﻣا yang artinya ﻦﻣﻷا  ﻦﻣ  نﺎﺴﻧﻹا ﺎﻬﻴﻠﻋ  نﻮﻜﻳ  ﱴﻟا  ﺔﻟﺎﳊا , dan kata ﺔﻧﺎﻣا yang  artinya نﺎﺴﻧﻹا  ﻪﻴﻠﻋ  ﻦﻣv  ﺎﻣ yang  mana perjanjian  antara  penjual  dan  pembeli  yang juga  dinamakan  dengan  perjanjian  sosial  ini harus di penuhi baik tertulis maupun tidak.
Al-Maidah (5): 1.
ُﻘُﻌْﻟِF اﻮُﻓْوَأ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأَe ُأ ِدﻮ ْﺖﱠﻠِﺣ َﻤﻴَِq ْﻢُﻜَﻟ ﺎَﻣ  ﱠﻻِإ ِمﺎَﻌْـﻧَْﻷا ُﺔ َأَو ِﺪْﻴﱠﺼﻟا ﻲِّﻠُِﳏ َْﲑَﻏ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠْـﺘُـﻳ ُﺘْـﻧ ٌمُﺮُﺣ ْﻢ َﱠ#ا ﱠنِإ َْﳛ ُﺪﻳِﺮُﻳ ﺎَﻣ ُﻢُﻜ ) ١ (
Surah  ini  ialah  surah  Madaniyyah, Alqamah berkata “setiap surah Alquran yang dimulai dengan اﻮُﻨَﻣآ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأَe ’ hai orang-orang yang  beriman ’    adalah  surah  Madaniyyah, ciri-ciri  ini  berlaku  untuk  sebagian  besar surah-surah dalam Alquran.
Pada  ayat  ini  terkandung  5  hukum, diantaranya  perintah  untuk  menepati  janji, halalnya  binatang  ternak,  mengenai  hal-hal yang  dibacakan  setelah  itu  (hal-hal  yang diharamkan), pengecualian berburu pada saat menunaikan  ihram  dan  bolehnya  berburu bagi  yang  tidak  sedang  melaksanakan ihram. 60 Ayat  ini  menjadi  landasan  dari  asas aufū  bil  uqūd .  Asas  ini  juga  disebut  dengan asas perjanjian mengikat. Sehingga perjanjian tersebut harus dipenuhi.
Menurut  al-Mawardi  dalam  kitabnya an-Nukat  wa  al-‘uyun  bahwa  ayat  “ َﻦﻳِﺬﱠﻟا  ﺎَﻬﱡـﻳَأَe ِدﻮُﻘُﻌْﻟِF  اﻮُﻓْوَأ  اﻮُﻨَﻣآ ”  memiliki  lima  pendapat  di dalamnya.  Pertama  pendapat  dari  Ibn  Abbas bahwa  ini  adalah  perjanjian  Allah  ( ﷲ  دﻮﻬﻋ ), yang  berupa  iman  seorang  hamba  kepada-
59 Ibid. , I: 519-521.
60 Al Qurtubi, Tafsir, VI: 75-76
Nya  mengerjakan  yang  diperintahkan  dan menjauhi larangan-Nya. Pendapat kedua dari Ibn  Juraij,  bahwa  ini berupa perjanjian  yang Allah  Swt.  ambil  dari  para  ahli  kitab  agar mereka mengamalkan sesuai dengan petunjuk  dalam  kitab  Taurat  dan  Injil  yang tersebut  juga  kebenaran  Nabi  saw.  Pendapat ketiga  dari  Ibn  Qatadah  bahwa  ini  berupa janji  kaum  jahiliyah  yang  berupa  sumpah ( ﻒﻠﳊا ). Pendapat  keempat  dari  al-Hasan bahwa  ini  berupa  perjanjian  agama  secara keseluruhan ) ﺎﻬﻠﻛ  ﻦﻳﺪﻟا  دﻮﻬﻋ ( .  Pendapat  kelima dari  Ibn  Zaid  bahwa  ini  berupa  akad-akad yang  diperjanjikan  oleh  manusia  di  antara mereka  dalam  jual  beli,  nikah,  atau  yang diperjanjikan  seseorang  dalam  nazar  atau sumpah. 61
Firman  Allah  Ta’ala اﻮُﻓْوَأ ‘penuhilah’. Dalam  Alquran  Dikatakan, wafa dan aufa, dengan  dua  dialek.  Allah  berfirman َﰱْوَأ  ْﻦَﻣَو ِﱠ#ا  َﻦِﻣ ِﻩِﺪْﻬَﻌِﺑ “ Dan siapakah yang lebih menepati janjinya  (selain)  dari  pada  Allah? ” (Qs.  At- Taubah  (9):  111),  kemudian  pada  surah  lain
)  ﱠﰱَو  يِﺬﱠﻟا  َﻢﻴِﻫاَﺮْـﺑِإَو ٣٧ ( “ Dan  lembaran-lembaran
Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? ” (Qs. An-Najm (53): 37). Pada ayat ini Allah telah menyatukan kedua dialek tersebut ( wafa dan aufa )  pada  lafazh دﻮﻘﻌﻟا . Al - uqūd adalah ar - rubūth (ikatan). Bentuk tunggalnya adalah ﺪﻘﻋ , kata al-aqd digunakan untuk fisik dan non fisik. 62
Dalam  ayat  ini  Allah  memerintahkan untuk  memenuhi  akad.  Akad  yang  utama dalam  ayat  ini  adalah  akad  iman  kepada Allah yang  merupakan  sumber  dan  tumpuan semua  akad  lainnya.  Akad  ini  dengan mengakui ulūhiyah, rubūbiyah, dan qawwāmah -Nya dengan segala
konsekuensinya  yang  berupa  ubudiah  yang sempurna,  kepatuhan  yang  menyeluruh, ketaatan  yang  mutlak,  dan  kepasrahan  yang mendalam. Akad ini sudah diambil oleh Alah Swt.  sejak  Nabi  Adam  a.s.  dinobatkan memegang kekhalifahan di atas bumi dengan
61 Al-Mawardi, An-Nukat Wal ‘Uyun , II: 6.
62 Al Qurtubi, Tafsir, VI: 76-77.
syarat  dan  perjanjian  (akad)  dengan  Allah. 63
Al-Hasan  berkata,  yang  dimaksud  dengan akad  tersebut  adalah  akad  utang  piutang, yaitu  akad  yang  dibuat  oleh  seseorang  atas dirinya.  Baik  berupa  penjualan,  pembelian, penyewaan,  pernikahan,  kepemilikan  dan hal-hal  lainnya  sepanjang  tidak  keluar  dari syariah.  Demikian  pula  dengan  akad  yang dibuat  seseorang  kepada  Allah  yang  berupa ketaatan,  seperti  haji,  puasa,  nazar  dan  hal lainnya  yang  termasuk  dalam  ketaatan menurut  agama  Islam. 64 Dengan  perjanjian kepada Allah ini maka manusia diajak untuk berdakwah  untuk  mengajak  pada  agama Allah  dan  menjadi  suri  tauladan  yang  baik, atau  manusia  dalam  hal  ini  harus  memenuhi janji sebagai khalifah Allah di muka bumi. 65
Menurut  satu  pendapat,  ayat  ini diturunkan  untuk  Ahlul  Kitab.  Hal  ini berdasarkan  kepada  firman  Allah  surah  Ali imran  (3):  187.  Adapun  menurut  pendapat lain,  ayat  ini  diturunkan  untuk  semua  orang dan  pendapat  inilah  yang  benar.  Sebab  kata orang-orang yang beriman itu mencakup juga orang-orang  yang  beriman  dari  kalangan ahlul  kitab.  Dikarenakan  mereka  pun  telah mengikat janji dengan Allah untuk menunaikan  amanah  dimana  janji  ini  tertera di  dalam  kitab  mereka-  terkait  dengan  Nabi Muhammad. 66
Ibnu  Abbas  berkata,  firman  Allah  ini adalah  perintah  untuk  penuhi  akad  atas  apa- apa  yang  telah  Allah  halalkan,  haramkan, wajibkan dan tentukan dalam Alquran. Maka janganlah kalian mengkhianati dan menyalahi  (semua itu).  Ibnu  Syihab  berkata, ‘Aku  membaca  surat  Rasulullah  SAW  yang beliau  tulis  untuk  Amr  bin  Hazm,  ketika diutus  ke  Najran  (Yaman).  Di  awal  surat tersebut tertera: ini penjelasan untuk manusia dari  Allah  dan  Rasul-Nya.  Beliau  menulis
63 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil , III:163
64 Al Qurtubi, Tafsir, VI: 77-78.
65 Muhammad  Al-Ghazali, Tafsir  AlGhazali (Nahwa Tafsir Maudhui Li Suwar al-Quran al-Karim, alih  bahasa  Safir  alAzhar  Mesir  Medan  (Yogyakarta: Islamika, 2004), I: 132
66 Al Qurtubi, Tafsir, VI: 78.
ayat  1-4  dalam  surah  Al  Maidah. 67 Az-Zujaj berkata, Makna firman Allah tersebut adalah perintah  untuk  memenuhi  akad  Allah  atas kalian dan akad sebagian kalian atas sebagian yang  lain.  Semua  penakwilan  ini  kembali kepada  pendapat  bahwa  ayat  ini  bersifat umum,  dan  pendapat  inilah  yang  benar. Dalam  masalah  ini,  Rasulullah  SAW bersabda:
68 .ﻢِﻬِﻃوُﺮُﺷ َﺪﻨِﻋ َنﻮُﻨِﻣﺆُﳌا Rasulullah  SAW  menerangkan  bahwa syarat atau akad  yang  harus dipenuhi  adalah syarat  atau  akad  yang  sesuai  dengan  kitab Allah,  yakni  agama-Nya.  Jika  ada  hal-hal yang bertentangan dengan kitab Allah dalam syarat  atau  akad  tersebut,  maka  syarat  atau akad  tersebut  tertolak. 69 Sebagaimanaa  hadis sebagai berikut:
طﱰﺷا ﻦﻣ ﷲ بﺎﺘﻛ  ﰲ ﺲﻴﻟ ﺎﻃوﺮﺷ نﻮﻃﱰﺸﻳ س|أ لF ﺎﻣ طﺮﺷ طﺮﺷ ﺔﺋﺎﻣ طﱰﺷا نإو ﻞﻃF ﻮﻬﻓ ﷲ بﺎﺘﻛ  ﰲ ﺲﻴﻟ ﺎﻃﺮﺷ
.ﻖﺛوأو ﻖﺣأ ﷲ ٧٠
Pemenuhan  terhadap  akad  menjadi  hal yang  sangat  ditekankan  sebagaimana  hadis lainnya,  Rasulullah  mengecam  orang-orang yang  tidak  memenuhi  janji  atau  akad  yang telah  dibuatnya  dengan  memasukkan  orang tersebut  kedalam  ciri-ciri  golongan  orang- orang yang munafik.
ﻒﻠﺧأ ﺪﻋو اذإو بﺬﻛ  ثﺪﺣ اذإ ثﻼﺛ ﻖﻓﺎﻨﳌا ﺔﻳآ
ﻦﲤؤا اذإو .نﺎﺧ ٧١ 67 Al Qurtubi, Tafsir, VI: 79.
68 Muhammad  bin  Ismā’īl  Abū  ‘Abdillah  al- Bukhārī  al-Ju’fī, al-Jāmi’  al-S}hīh  al-Mukhtas}ar (Beirut, Dār Ibnu Kaṡīr, 1987), II: 35. 69 ﻞﻁﺎﺑ  ﻮﻬﻓ  ﷲ  ﺏﺎﺘﻛ  ﻲﻓ  ﺲﻴﻟ  ﻁﻭﺮﺷ  ﻞﻛ    (HR.  Ath- Thabrani, III: 246.
70 Ibid., ,  2:  756,  hadis  nomor  2047,  “Kitāb  al- Buyū’,”  “Bāb  al-Bai’  wa  al-Syarā’  Ma’a  al-Nās.” Hadis  dari  Abu  al-Yamān  dari  Syu’aib  dari  Zuhrī, berkata ‘Urwah bin Zubair berkata ‘Āisyah.
71 Ibid. ,  1:21,  hadis  nomor  33,  2536,  2598, 5744,  “Kitāb  al-Imān,”  “Bāb  ‘Alāmatu  al-Munāfiq.” Hadis  dari  Sulaiman  Abu  Rubai’  dari  Isma’il  bin Ja’far  dari  Nāfi’  bin  Mālik  dari  ayahnya  dari  Abu Hurairah.  Hadis  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Muslim pada  “Kitāb  al-Imān,”  “Bāb  Baina  Khas}āl  al- Munāfiqi.” No. 59, lihat pada Abū al-Husayni Muslim Ibn  al-Hajjāj  Ibn  Muslim  al-Qusyayrī  an-Naysābūrī,

## Surat Al Baqarah (2): 279
َﻦِﻣ  ٍبْﺮَِﲝ اﻮُﻧَذْﺄَﻓ اﻮُﻠَﻌْﻔَـﺗ َْﱂ ْنِﺈَﻓ ا ِﱠ# ُﺳَرَو ُـﺗ ْنِإَو ِﻪِﻟﻮ ُسوُءُر ْﻢُﻜَﻠَـﻓ ْﻢُﺘْـﺒ َنﻮُﻤَﻠْﻈُﺗ  َﻻَو َنﻮُﻤِﻠْﻈَﺗ  َﻻ ْﻢُﻜِﻟاَﻮْﻣَأ ) ٢٧٩ (
Ayat  ini  menjelaskan  janji  Allah bagi yang tidak meninggalkan riba, kata al-harbu adalah  seruan  untuk  perang( ﻞﺘﻘﻟا  ﺔﻴﻋاد ),  dan Ibnu  Abbas  berkata  bahwa  dihari  kiamat dikatakan kepada para pemakan riba ( Fﺮﻟا ﻞﻛآ ): ) بﺮﺤﻠﻟ  ﻚﺣﻼﺳ  ﺬﺧ ( " ambillah  senjatamu  untuk berperang”.Qatadah  juga  berkata  bahwa Allah telah berjanji untuk memerangi ahl ar- riba dengan  kata  lain  jika  mereka  tidak berhenti  dari  memakan  riba  maka  mereka akan memerangi Allah dan Rasul-Nya
) يأ بﺮﺣ ءاﺪﻋأ ( dalam hal ini juga ditegaskan lagi bahwa sebaik  apapun  diatas  kedamaian  pratik  riba dipratikkan  oleh  mereka,  tetap  tidak  akan menjadikan  riba  halal. Dosa  memakan  riba adalah  sangat  besar,  dalam  banyak  hadits disebutkan  akan  besarnya  dosa  dan  balasan terhadap pemakan riba. 72
Ayat  ini  menjadi  landasan  dari  asas tidak  saling  mendzalimi  atau  yang  dalam hukum  perjanjian  pada  umunya  disebut dengan  asas  saling  menguntungkan  dalam artian  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam melakukan  suatu  perjanjian.  Yang  pada  ayat tersebut,  perbuatan  yang  dzalim  contohkan dengan orang-orang yang mengambil riba.
ْﻢُﻜِﻟاَﻮْﻣَأ ُسوُؤُر ْﻢُﻜَﻠَـﻓ ْﻢُﺘْـﺒُـﺗ ْنِإَو Penggalan  ayat  tersebut  merupakan penegasan untuk membatalkan atau meniadakan  riba  ( لﺎﻄﺑﻹ  ﺪﻴﻛa )  dan  mengambil pokok yang  tidak  mengandung  riba. Diriwayatkan oleh Abu dawud dari Sulaiman bin  Umar  dan  dari  ayahnya  berkata  “saya mendengar  Rasulullah  saw  berkata  di  haji wada’:
Al-Jāmi’  al-Shahīh  (S}ahīh  Muslim) (Beirut:  Dar  al- Jil, t.t., ttp.: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.).
72 Abu Abdillah, Al Jami li Al Ahkamil , III: 364
ﻻ ﻢﻜﻟاﻮﻣأ سوؤر ﻢﻜﻟ عﻮﺿﻮﻣ ﺔﻴﻠﻫﺎﳉا Fر ﻦﻣ ًFر ﻞﻛ  نإ ﻻأ ...نﻮﻤَﻠْﻈُﺗ ﻻو نﻮﻤِﻠْﻈَﺗ
٧٣
Karena itu dikatakan نﻮﻤِﻠْﻈَﺗ ﻻ yaitu kamu tidak berbuat zalim dengan mengambil harta pokokmu  dan
و نﻮﻤَﻠْﻈُﺗ  ﻻ yaitu  kamu  tidak dirugikan  dengan  hanya  mengambil  pokok hartamu  dan  melepaskan  hartamu  lainnya yang berupa riba. Begitu juga pendapat Ibnu Katsir, bahwasanya maksud tidak
menganiaya  pada  ayat  di  atas  ialah  dengan mengambil  tambahan  (riba)  dan  maksud tidak  dianiaya  ialah  pokok  harta  tidak dihanguskan  dalam  arti  boleh  diambil  yang menjadi pokok harta saja. 74
Kebolehan  dalam  segala  kegiatan muamalah  tentu  harus  mempertimbangkan kemashalahatan yang dikandungnya sehingga terhindar  atau  terkurangi  kemafsadatannya seperti dalam kaidah berikut ini,
ﺪﺳﺎﻔﳌا ﻞﻴﻄﻌﺗو ﺎﻬﻠﻴﻤﻜﺗو ﱀﺎﺼﳌا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟ تءﺎﺟ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺎﻬﻠﻴﻠﻘﺗو .
٧٥
Penegasan  terhadap  pentingnya  asas saling menguntungkan dalam setiap kegiatan bermuamalah  yang  dilakukan  oleh  orang Islam  juga  terdapat  dalam  kaidah  fikih lainnya sebagai berikut:
ﻣ ﻞﻛ نأ ﻞﺻﻷا ﻞﻴﻟﺪﺑ ﻻإ ﻪﻌﻴﺑ ﺢﺻ ﻪﻌﻔﻧ ﺢﺻ ﺎ .
٧٦
Kaidah  ini  berkaitan  dengan  transaksi jual  beli  yang  mengharuskan  adanya manfaatdi  dalamnya.  Hal  ini  juga  berkaitan dengan  seluruh  kegiatan  dalam  muamalah yang  mengharuskan  adanya  manfaat  sebagai landasan pengeluaran harta. Namun, manfaat ini juga harus dibatasi
dengan
73 Abu  Dawūd  Sulaimān  bin  Asy’as|  as- Sijistānī, Sunan  Abī  Dāwud (Bairut:  Dār al-Kitāb al- ’Arabī, t.t.), III:249, hadis no. 3336,”Kitāb al-Buyū’,” “Bāb Fī Wad}’i al-Ribā.” Hadis dari Musdad dari Abu al-Ah}was}  dari  Syubaib  dari  Sulaimān  bin  ‘Amrū dari  ayahnya.  Berkata  Syaikh  Alba<>nī  hadis  ini Shahih.
74 Muhammad  Nasib  Ar-Rifa’i,  Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Taisiru alAliyyil Qadir li Ikhtishari Tafsir  Ibnu  Katsir ,  allih  bahasa  Drs  Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2006), I: 459. 75 Walīd  ibn  Rāsyid  as-Sa’īdān, Qawā’id  al- Buyū’ wa Farāid al-Furū’ (ttp.: tnp, t.t.), hal. 126.
76 Ibid. , hal. 29.
ketidakbertentangannya  pada  hukum  Islam lainnya.

## E. KESIMPULAN
Pada penjelasan ayat-ayat diatas,  dapat ditegaskan  bahwasanya  Alquran  telah menjelaskan  secara  garis  besar  asas-asas perjanjian  yang  mana  beberapa  asas-asas yang  telah  peneliti  paparkan  dari  hasil penafsiran terhadap ayat Alquran diatas dapat diklasifikasikan  lagi  menjadi  dua  pembagian umum, yaitu asas pokok dan asas turunan.
Prinsip  atau  asas  hukum  perjanjian pokok adalah asas hukum yang menjadi nilai universal  yang  harus  ada  pada  setiap pelaksanaan  perjanjian  berdasarkan  hukum Islam.  Adapun  asas-asas  yang  telah  dibahas sebelumnya  yang  masuk  kedalam  asas hukum  perjanjian  pokok  ini  terdiri  dari  dua asas yaitu asas Ibāhah dan tidak Bāṭil . Kemudian  asas  hukum  perjanjian turunan  ialah  asas  yang  harus  ada  dalam setiap perjanjian dalam hukum Islam, namun asas  ini  tidak  boleh  menyelisihi  asas  hukum perjanjian  pokok.  Asas  atau  prinsip-prinsip yang  termuat  dalam  asas  ini  ialah  asas antarādin,  amānah,  aufū  bil  uqūd, dan prinsip  saling  menguntungkan  (tidak  saling mendzalimi). Asas-asas tersebut digolongkan kedalam  asas  turunan  dan  tidak  boleh menyelisihi  asas  pokok  dikarenakan  sebagai contoh,  orang  yang  membuat  perjanjian pinjam  meminjam  dengan  cara  riba,  dimana para  pihak  telah  saling  ridha  ( tarādin ), namun hal tersebut bertentangan dengan asas pokok  yaitu  tidak bāṭil yang  mana  pinjaman dengan riba merupakan kebatilan yang sangat nyata , sehingga  perjanjian  yang  dilakukan oleh para pihak tersebut batal hukumnya.
Dari  bentuk  pengklasifikasian  diatas, artikel  ini  memberikan  pandangan  baru  dari segi  pengkalisifikasian  prinsip  muamalah sebagaimana artikel yang ditulis oleh Saleha Madjid. Berdasarkan pengkalisifikasian sebagiamana yang peneliti jabarkan sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya  bagaimanapun  bentuk  transaksi yang  dijalani  masyarakat  hari  ini,  baik transaksi  yang  dilakukan  secara  normal sebagaimana biasanya maupun secara digital,
keseluruhan  model  transaksi  tersebut  dapat dikaji  kembali  hukumnya  dari  hal  yang paling  mendasar  yaitu  dengan  melihat kesesuaian  dan  tidaknya  dengan  prinsip- prinsip  perjanjian  syariah  sebagaimana  yang telah  dijabarkan  Alquran,  baik  asas  yang pokok maupun turunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi  Abdullah  Muhammad  Ibn  Ahmad  al Ansari  al  Qurtubiy, Tafsir  Al  Qurtubi ttp: Dar al-Ṣu’ub, t.t Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin Abi  Bakar  bin  Farh  Al  Anshari  Al Qurtubi, Al  Jami  li  Al  Ahkamil Alquran ,  Riyadh,  Dar  Alim  Al  Kitab,
2003
Abū  al-Husayni  Muslim  Ibn  al-Hajjāj  Ibn Muslim  al-Qusyayrī  an-Naysābūrī, Al- Jāmi’ al-Shahīh (Ṣahīh Muslim) Beirut: Dar  al-Jil,  t.t.,  ttp.:  Dar  al-Afaq  al- Jadidah, t.t.
Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, An-Nukat  Wal  ‘Uyun , (Beirut:  Dar  Al-KItab  al-Islamiyah, 1994), VI: 10Abu Dawūd Sulaimān bin Asy’as|  as-Sijistānī, Sunan  Abī  Dāwud Bairut: Dār al-Kitāb al-’Arabī, t.t.
Abu  Ishak  Ahmad  bin  Muhammad  An Naisaburi, Tafsir Al Ksyaf wal Bayan Dar Ihyau Turast, Bairut, 2002 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  Keuangan Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2014
Ahmad  ‘Abdul  Halīm  bin  Taimiyah  al- Harānī Abu al-‘Abbās, Kitab wa Rasāil wa  Fatawa  Syaikh  al-Islām  Ibnu Taimiyah ttp:  Maktabah Ibn  Taimiyah,
t.t Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Tafsir Fathul  Qadir, alih  bahasa,  Amir Hamzah  Fachruddin  dkk,  3  jilid Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
Ar-Ri’āsah  al-‘Ammah  Li  Idarāti  al-Buhuṡ al-‘Alamiyah wa al-Iftā’ wa ad-Da’wah wa  al-Irsyād, Majallah  al-Buhuṡ  al- Islāmiyah, 79  Juz.  Sebagai  terbitan berkala  dari ar-Ri’āsah  al-‘Ammah  Li Idarāti  al-Buhuṡ  al-‘Alamiyah  wa  al- Iftā’ wa ad-Da’wah wa al-Irsyād . Lihat juga,  Organisasi  Konferensi  Islam  di
Jeddah,  “ Majalah  Mujma’  al-Fiqh  al- Islāmī  at-Tābi’u  Limanz}amah  al- Mu’tamar al-Islāmī bi Jaddah.” Masalah ke-12 “al-Syurṭ al-jazaī Jedah:
tnp., t.t.
Dahrul  Muftadin,  Dasar-dasar  Hukum Perjanjian  Syariah  dan  Penerapannya Dalam  Transaksi  Syariah, Jurnal  Al ‘Adl , Vol. 11 No. 1 Januari 2018 Hamim  Ilyas, Fikih  Akbar  Prinsip-prinsip Teologis  Islam  Rahmatan  Lil  ‘Alamin Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018 Hikmat  Basyir, Tafsir  al-Muyassar ,  Alih Bahasa  IzzudinKarimi,  dkk,  Solo:  An- Naba, 2011 Jalaluddin  As-Suyuthi, Lubab  an-Nuqul  Fi Asbabi  an-Nuzul, Alih  Bahasa  Tim Abdul  Hayyi  Jakarta:Gema  Insani, 2008 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah Bandung, Pustaka Setia, 2012 Muhammad  ibn  ‘Isā  Abū  ‘Isa  at-Tirmiżī  as- Sulamī,  a l - Jāmi’  aṣ-Ṣahīh  Sunan  at - Tirmiżī Beirut:  Dār  Iḥya’  at-Turāṡ  al- ‘Arabī, t.t.
Muhammad  Rasyid  Bin  ‘Ali  Ridha, Tafsir Alquran  Al-Hakim  (Al-Manar ).  Mesir: Al-Hay’at Al-‘Ammah Lil-Kitab, 1990 Muhammad  Al-Ghazali, Tafsir  AlGhazali (Nahwa  Tafsir  Maudhui  Li  Suwar Alquran  al-Karim, alih  bahasa  Safir alAzhar  Mesir  Medan  Yogyakarta: Islamika, 2004
Muhammad  bin  Ismā’īl  Abū  ‘Abdillah  al- Bukhārī  al-Ju’fī, al-Jāmi’  al-Ṣhīh  al- Mukhtaṣar Beirut,  Dār  Ibnu  Kaṡīr, 1987
Muhammad  Nasib  Ar-Rifa’i,  Ringkasan Tafsir  Ibnu  Katsir (Taisiru  al-Aliyyil Qadir  li  Ikhtishari  Tafsir  Ibnu  Katsir , allih  bahasa  Drs  Syihabuddin,  Jakarta: Gema Insani, 2006.
Muzalifah, Studi AlQuran Tentang Perjanjian
Perdagangan  Lintas  Batas  Pemerintah Indonesia-Malaysia, Fitrah Jurnal Kajian  Ilmu-ilmu  Keislaman ,  Vol.  4
No.2, Desember 2018 Nasrun  Haroen, Fiqih  Muamalah ,  cet.  ke-2
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 Syahrin Naihasy, Hukum  Bisnis Yogyakarta: Mida Pustaka, 2007 Shaleha  Madjid,  Prinsip-prinsip  (Asas-asas) Muamalah, J-HES  Jurnal  Hukum
Ekonomi  Syariah ,  Vol.  2  No.  1, Januari-Juni 2018 Sayyid  Quthb, Tafsir  fi  Zhilalil  Quran, Alih Bahasa  Asad  Yasin  Jakarta:  Gema
Insani Press, 2002 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2007
Syaikh  Asy-Syanqithi, Tafsir  Adhwa’ul
Bayan ,  alih  bahasa  Fathurazi  Jakarta: Pustaka Azzam, 2006 Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir  Al-Wasith ,  Cet.I, alih  bahasa  Muhtadi,  dkk,  Jakarta: Gema Insani, 2012 Wahbah  Az-Zuhaili, Tafsir  alMunir, Alih bahasa  Abdul  Hayyie  al  Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013 Walīd  ibn  Rāsyid  as-Sa’īdān, Qawā’id  al- Buyū’ wa Farāid al-Furū’ ttp.: tnp, t.t Waryono Abdul Ghafur, Menyingkap Rahasia  Alquran Yogyakarta:  eLSAQ
Press, 2009.