## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. Mdn)
Oleh
1 Syarifuddin, 2 Gema Rahmadani, Siti Husnia Ali 3

## Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Darma Agung

## Abstract
Legal  protection  for  women  and  children  is highly  prioritized  as  a  state  commitment  as emphasized in Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Violence  becomes  a  phenomenon  in  life,  not only  in  the  public  sphere,  but  also  in  the domestic sphere which gives rise to violence in the  household  (KDRT).  ).  Husband  and  wife relationships  should  ideally  be  built  in  a harmonious  and  happy  atmosphere,  but  many wives  experience  acts  of  violence  from  their husbands,  both  physically,  psychologically, sexually and economically. Victims of domestic violence  find  it  difficult  to  express  the  suffering they experience to law enforcement, because of the  strong  view  that  the  husband's  abusive treatment of his wife is part of a personal event, so he cannot be reported to the police, besides, he  is  worried  that  the  husband  will  be  more abusive  to  himself  after  his  wife  returns  to  his house because there is no legal protection from the police and/or courts. Even some of the wives of  victims  of  domestic  violence  chose  to  hold back
the  suffering  she  goes  through  because  she worries  about  her  future  if  her  husband  has anything to do with law enforcement.
This  study  uses  a  normative  juridical  method. The  approach  used  is  legislation,  concept  and case  analysis.  primary  and  secondary  legal materials. Collection technique through literature study and qualitative analysis.
Fulfillment  of  the  rights  of  victims  of  domestic violence  based  on  Article  10  letter  a  of  the PKDRT Law in Designation Number:
02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.  MDN,  has  not provided legal certainty, justice and benefits for victims, because there is no firm action from law enforcement  officials  if  protection  for  victims based  on  court  decisions  is  not  implemented, because these decisions are only declarative in nature and do not have executorial power. The implementation  of  the  protection  order  without the  victim's  perspective  is  evidenced  by  the absence  of  a  firm  court  order  to  limit  the perpetrator's space for movement, the prohibition to enter the shared living space, the prohibition to follow, supervise or intimidate the victim.  victims  (Explanation  of  Article  31 Paragraph  (1)  letter  a  of  the  PKDRT  Law),  so that  court  decisions  in  criminal  cases  only explain or stipulate a situation so that it does not need  to  be  implemented,  which  results  in  not having legal force based on court products.

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  dan anak  sangat  diutamakan  sebagai  komitmen negara  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Tindak kekerasan menjadi  fenomena  dalam  kehidupan,  bukan saja dalam area publik, namun juga dalam area domestik  yang  melahirkan  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDRT).  Relasi  suami  istri  yang

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
idealnya dibangun dalam
suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dari suaminya,  baik  fisik,  psikis,  seksual  maupun ekonomi.  Korban  KDRT  sulit  mengungkapkan penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak hukum,  karena  kuatnya  pandangan  bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian, selain itu, dikhawatirkan  suami  akan  semakin  berlaku kasar  terhadap  dirinya  setelah  istri  kembali  ke rumahnya dikarenakan tidak adanya perlindungan  hukum  dari  kepolisian  dan/atau pengadilan.  Bahkan  sebahagian  istri  yang menjadi  korban  KDRT  memilih  menahan penderitaan  yang  dialaminya  karena  merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah perundang-undangan,  analisa  konsep  dan kasus.  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan analisa secara kualitatif.
Pemenuhan  hak  korban  KDRT  berdasarkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT dalam Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, belum  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan dan  kemanfaatan  pada  korban,  disebabkan tidak  adanya  tindakan  tegas  aparat  penegak hukum  apabila  perlindungan  terhadap  korban berdasarkan penetapan pengadilan tidak dilaksanakan, karena penetapan tersebut hanya bersifat deklanatoir dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Implementasi perintah perlindungan  yang  belum  perspektif  korban dibuktikan  belum  adanya  perintah  tegas penetapan pengadilan membatasi gerak pelaku,
larangan  memasuki  tempat  tinggal  bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi  korban  (Penjelasan  Pasal  31 Ayat  (1)  huruf  a  UU  PKDRT),  sehingga penetapan  pengadilan  dalam  perkara  pidana hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu  keadaan  saja  sehingga  tidak  perlu dieksekusi,  yang  berakibat  tidak  memiliki kekuatan hukum berdasarkan produk pengadilan tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Korban KDRT.

## A.  Pendahuluan
Perempuan  dan  anak  dalam  konteks negara  hukum,  memiliki  kedudukan  dan  hak yang  sama  dengan  laki-laki.  Maka  untuk mencegah,  melindungi  korban,  dan  menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan pelaku  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945). Berdasarkan  konstitusi  perempuan  dan  anak berhak diperlakukan sama, sebagaimana amanat  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945, y ang  menyebutkan  “(1)  Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”.
Kekerasan yag dialami perempuan dan anak  merupakan  fenomena  dalam  kehidupan masyarakat  di  Indonesia.  Kekerasan  terjadi bukan  saja  dalam  area  publik,  namun  marak terjadi  juga  dalam  area  domestik  yang melahirkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT). Ironisnya dalam berbagai kasus KDRT, perempuan khususnya istri serta anak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
merupakan korban yang paling sering mengalami  kekerasan.  Relasi  suami  istri  yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dari suaminya,  baik  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis, dan kekerasan seksual serta penelantaran ekonomi.
Dalam perkembangannnya  para  korban  KDRT  sulit mengajukan  perlindungan  akibat  penderitaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum (APH), karena kuatnya pandangan masyarakat serta  APH,  bahwa  perlakuan  kasar  suami kepada  istri  merupakan  bagian  dari  peristiwa privat  (urusan  rumah  tangga) 3 ,  sehingga
penderitaan korban KDRT (istri)
berkepanjangan tanpa perlindungan dari negara.  Aaanak  juga  merupakan  bahagian subjek  hukum  yang  berhak  dilindungi  dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi hak hidupnya dan tumbuh kembang, sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (UU PA).
Fenomena kondisi korban KDRT
ternyata masih tetap dilematis setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (PKDRT),  dikarenakan  jika  istri  yang mengalami  KDRT  dan  melaporkan  suaminya kepada  kepolisian  dikhawatirkan  suami  akan
3 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1,
Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakaarta, 2007,
h. 135.
4 Mufidah Ch, dkk, Haruskah
semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri  kembali  ke  rumahnya  disebabkan  tidak adanya  perlindungan  hukum  dari  kepolisian dan/atau  pengadilan 4 . Bahkan ada sebahagian perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban KDRT  lebih  memilih  diam  dan  menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa keberlangsungan hidupnya akan terancam apabila suaminya berhadapan dengan  proses  hukum 5 .  Penelitian  ini  perlu dilakukan  untuk  mengetahui  problematika penerapan  ketentuan  perlindungan  korban KDRT  yang  diatur  dalam  UU  PKDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT sangatlah penting  agar  suami  (pelaku)  faham  dan  sadar dengan  segala  konsekuensi  hukum  yang  akan dihadapi  ketika  melakukan  tindak  kekerasan kepada  perempuan  dan  anak  dalam  lingkup rumah tangga.
Korban  KDRT  berdasarkan  Pasal  10 UU PKDRT berhak mendapatkan perlindungan dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,  serta  penanganan  secara  khusus berkaitan  dengan  kerahasiaan  korban  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Namun  dalam  implementasinya sebagaimana  dalam  Penetapan  Pengadilan Negeri  Medan  Kelas  IA  Khusus,  Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.  MDN,  tanggal  16 Desember  2020,  terkesan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat, serta tidak
Perempuan  dan  Anak  Dikorbankan ,  Malang, Pilar Media, 2006, hlm.13-14.
5 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia, dan Reformasi Hukum di
Indonesia , The Habibie Center, Jakarta, 2002,
h. 40.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  jaminan  perlindungan  hukum kepada korban, jika dilihat dari perspektif korban yang idealnya tujuan hukum adalah memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (Studi  Penetapan  Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN)”.

## B.  Pembahasan
1.  Pengaturan  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Perempuan  dan  Anak
Korban  Kekerasan  daalam  Rumah Tangga a) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 UU PKDRT, mengatur secara
tegas dan memberikan hak korban KDRT, untuk mendapatkan:
a.  Perlindungan dari pihak keluarga,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,
lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.  Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.  Penanganan  secara  khusus  berkaitan
dengan kerahasiaan korban;
6 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kertas Kebjakan; Sistem Peradilan  PidanaTerpadu  Yang  Berkeadilan
d.  Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan bantuan hukum  pada setiap tingkat proses pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.  Pelayanan bimbingan rohani.
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan, penuntutan,  serta  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  dalam  kasus  dugaan  tindak  pidana KDRT  dilaksanakan  menurut  ketentuan  Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)  dan  UU  PKDRT.  Penanganan  kasus KDRT  melalui jalur hukum  pidana menurut UU PKDRT  dikategorikan  penanganan  dengan sistem peradilan pidana terpadu, artinya bahwa penanganan  dugaan  kasus  KDRT  tidak  hanya mengadili  tersangka/pelaku  tindak  kekerasan tetapi  juga  memberikan  pemenuhan  hak-hak korban  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana KDRT melalui perlindungan korban dan pemulihannya 6 .
Pasal  4  UU  PKDRT  mengatur  tujuan PKDRT adalah:
a.  Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b.  Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c.  Menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga;
d.  Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Jender  Dalam  Penanganan  Kasus  kekerasan Terhadap  Perempuan,  KOMNAS  Perempuan, Jakarta, 2005, h. 51.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  tujuan  UU  PKDRT,  maka penanganan terhadap korban, baik dalam tahap penyelidikaan  dan  penyidikan  maupun  di persidangan  harus  ada  keseimbangan  antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan  korban  serta  pemulihan  korban. Dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan disebutkan sebagai berikut:
a.  Korban berhak melaporkan secara langsung  kekerasan  dalam  rumah  tangga kepada  kepolisian  baik  di  tempat  korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal  26  Ayat  (1)  UU  PKDRT).  korban dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada pihak  kepolisian  baik  di  tempat  korban berada maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat (2) UU PKDRT). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh, atau  anak  yang  bersangkutan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27 UU PKDRT).
b.  Dalam  waktu  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera
memberikan perlindungan sementara kepada  korban.  Perlindungan  sementara sebagaimana  dimaksud  diberikan  paling lama  7  (tujuh)  hari  sejak  korban  diterima atau ditangani (Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud, kepolisian  wajib  meminta  surat  penetapan perintah  perlindungan  dari  Pengadilan
(Pasal  16  Ayat  (3)  UU  PKDRT).  Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian  dapat  bekerjasama  dengan tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan pendamping  dan/  atau  pembimbing  rohani untuk  mendampingi  korban  (Pasal  17  UU PKDRT).
c.  Kepolisian  wajib  memberikan  keterangan kepada  korban  tentang  hak  korban  untuk mendapatkan
pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 UU PKDRT).
d.  Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan  setelah  mengetahui  atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  (Pasal  19 UU PKDRT).
e.  Kepolisian  segera  menyampaikan  kepada korban  tentang:  1)  identitas  petugas  untuk pengenalan  kepada  korban;  2)  kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan;  dan  3) kewajiban  kepolisian  untuk  melindungi korban (Pasal 20 UU PKDRT).
f. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya  melakukan  penahanan  tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah  melanggar  perintah  perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan  di  tempat  polisi  itu  bertugas.
Penangkapan dan penahanan
sebagaimana  dimaksud  wajib  diberikan surat
perintah penangkapan dan penahanan  setelah  1  x  24  (satu  kali  dua puuh empat) jam (Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT). Menurut Pasal 35 Ayat (3) UU PKDRT,  penangguhan  penahanan  tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud  Pasal  35  ayat  (1)  dan  (2)  UU

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
PKDRT  (Pasal  36  Ayat  (1)  dan  (2)  UU
PKDRT).
Perlindungan  terhadap  korban  KDRT dalam proses penegakan hukum memberikaan kewajiban  pihak  penyidik  dalam  melakukan penyidikan  dugaan  tindak  pidana  KDRT,  tidak bekerja  sendiri  akan  tetapi  secara  terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit,  pendamping  korban,  rohaniawan  untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap  dugaan  peristiwa  tindak  pidana KDRT yang dilaporkan 7 . Jika dalam penyelidikan  selesai  dan  memasuki  tahap penyidikan,  maka  kuasa  hukum  korban  akan mendampingi  korban  disamping  kuasa  hukum pelaku mendampingi pelaku. Tahapan pertama yang  dilakukan  adalah  Menyelesaikan  Berita Acara sambil proses keadilan restoratif (mediasi)  dilakukan  dengan  melibatkan  semua pihak yang berkepentingan 8 .
Penyidik,  jaksa  dan  hakim  dalam rangka  memelihara  keutuhan  rumah  tangga yang  harmonis  dan  sejahtera,  pada  umumnya mengupaayakan  keadilan  restoratif,  walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai KUHAP, APH harus memiliki pemahaman police women desk serta  profesional  dan  empati  terhadap korban,  dengan  cara  dilakukan  pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan  perlindungan 9 sebagaimana  tersebut diatas.  Selanjutnya  penyelenggara  pemulihan
7 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Cet.  I,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.127.
8 Didik  M.  Arief  Mansur,  dan  Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,  Antara  Norma  dan  Realita ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 160-161.
korban  KDRT  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak)  dan Pemerintah  Daerah  serta  Lembaga  Sosial sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  masing- masing,  termasuk  penyediaan  fasilitas  yang diperlukan untuk pemulihan korban. Konsep hak asasi  manusia  dipandang  sebagai  hak  hukum, yang  memiliki  dua  konsekuensi  normatif,  yaitu kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani  kewajiban)  untuk  menghormati/tidak melanggar  hak  atau  memenuhi  klaim  yang timbul  dari  hak;  dan  reparasi  jika  kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi 10 .
b)  Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

## Perlindungan Anak
Perlindungan  hukum  terhadap  anak diberikan sejak anak berada dalam kandungan seorang perempuan, karena hak menjamin dan melindungi  anak  sejak  dalam  kandungan bertujuan  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh  dan berkembang secara optimal serta dilindungi dari segala  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi,  hal ini  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  1 Angka  2  UU  PA,  sehingga  tidak  dikecualikan berdasarkan status hukum dari anak tersebut.
Makna  “perlindungan  korban”  dapat dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  (a)  dapat  diartikan
9 Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation)  Terhadap  Korban  Pelanggaran HAM  di  Indonesia, Cet-I,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005, h. 29.
10 Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem  Peradilan  Pidana ,  Cet.  I,  Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 172.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagai  ’perlindungan  hukum  untuk  tidak menjadi  korban  tindak  pidana’  (berarti perlindungan  HAM  atau  kepentingan  hukum seseorang);  dan  (b)  dapat  diartikan  sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas
penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban  tindak  pidana  (jadi  identik  dengan penyantunan  korban).  Bentuk  santunan  itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi),  pemulihan  keseimbangan  batin (antara  lain,  dengan  pemaafan),  pemberian ganti rugi
(restitusi, kompensasi, jaminan/santunan  kesejahteraan  sosial),  dan sebagainya 11 .
Anak  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  termasuk  dalam  kategori  anak  yang membutuhkan  perlindungan  khusus,  melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi (sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU PA).
2.  Konsep Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  dan  Anak Berdasarkan Penetapan Nomor:
02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN.
Konsep  perlindungan  hukum  terhadap korban  kejahatan,  terkandung  pula  beberapa asas hukum yang membutuhkan perhatian. Hal ini  disebabkan  dalam  konteks  hukum  pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana
11 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan , Cet-II  Kencana  Prenada  Media, Jakarta,  2008,
materil,  maupun  hukum  pidana  formil.  Adapun asas-asas yang dimaksud adalah:
a.  Pertama,  asas  manfaat.  Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya  kemanfaatan  (baik  materil maupun  spiritual)  bagi  korban  kejahatan, tetapi  juga  kemaslahatan  bagi  masyarakat secara  luas,  khususnya  dalam  upaya mengurangi  jumlah  tindak  pidana  serta menciptakan ketertiban masyarakat.
b.  Kedua,  asas  keadilan.  Penerapan  asas keadilan  dalam  upaya  melindungi  korban kejahatan  tidak  bersifat  mutlak,  karena  hal ini  dibatasi  pula  oleh  rasa  keadilan  yang harus  juga  diberikan  kepada  pelaku kejahatan.
c.  Ketiga, asas keseimbangan. Tujuan hukum, disamping  memberikan  kepastian  dan perlindungan terhadap kepentingan
manusia, juga untuk memulihkan
keseimbangan  tatanan  masyarakat  yang terganggu  menuju  pada  keadaan  yang semula ( restituo in integrum ), asas keseimbangan  memperoleh  tempat  yang penting  dalam  upaya  pemulihan  hak-hak korban.
d.  Keempat,  asas  kepastian  hukum,  dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi APH  pada  saat  melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban
kejahatan 12 .
h. 61.
12 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  Cet.  Ke-2,
Kencana, Jakarta, 2011, h. 3-5.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Realitanya korban selalu menjadi pihak yang  paling  dirugikan,  karena  selain  korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa  dirinya,  baik  secara  materil,  fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung  derita  berganda  sebab  tanpa disadari  sering  diperlakukan  hanya  sebagai sarana  untuk  terwujudnya  sebuah  kepastian hukum.  Korban  menderita  karena  diharuskan mengemukakan  kembali,  mengingat  bahkan mengulangi  ( rekonstruksi )  kejahatan  yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di  pengadilan.  Keberpihakan  hukum  terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa, terlihat  dari  adanya  beberapa  peraturan perundang- undangan  yang  memberikan  ”hak istimewa”  kepada  tersangka  atau  terdakwa dibandingkan  kepada  korban.  Pada  saat seseorang  diduga  melakukan  kejahatan,  sejak saat  yang  bersangkutan  dimintai  keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan  apa  yang  dituduhkan,  ketika  dalam proses  penyidikan,  tersangka  diperkenankan didampingi  oleh  penasihat  hukum.  Demikian pula  pada  saat  tersangka  ditahan,  masa penahanannya  dibatasi  untuk  jangka  waktu tertentu. Bahkan, setelah terdakwa divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk
13 Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan, Kertas  Kebjakan; Sistem Peradilan PidanaTerpadu Yang
mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan peninjauan kembali.
Kondisi tersebut sangat berbeda dengan  korban.  Ketika  dimintai  keterangannya sebagai  saksi  di  tingkat  penyidikan  maupun pengadilan,  sering  dijumpai  korban  harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau  pengawalan  yang  memadai  dari  aparat keamanan 13 .  Kondisi  tersebut  tidak  hanya terjadi dalam ”kasus kecil,” tetapi dalam ”kasus besar”  (kasus  yang  menjadi  perhatian  publik) pun,  seperti  kasus  pembunuhan,  terorisme, kejahatan/pelanggaran
HAM konsep
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan,  terkandung  pula  beberapa  asas hukum  yang  membutuhkan  perhatian.  Hal  ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum  harus  mewarnai  baik  hukum  pidana materil,  maupun  hukum  pidana  formil.  Adapun asas-asas  yang  dimaksud  adalah:  Pertama, asas manfaat. Perlindungan korban tidak hanya ditujukan  bagi  tercapainya  kemanfaatan  (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi  juga  kemaslahatan  bagi  masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan  ketertiban  masyarakat.  Kedua, asas keadilan. Penerapan asas keadilan dalam upaya  melindungi  korban  kejahatan  tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku  kejahatan.  Ketiga,  asas  keseimbangan. Tujuan  hukum,  di  samping  memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan  manusia,  juga  untuk  memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang
Berkeadilan  Jender  Dalam  Penanganan Kasus  kekerasan  Terhadap  Perempuan , KOMNAS Perempuan, Jakarta, 2005, h. 42-44.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terganggu  menuju  pada  keadaan  yang  semula (restituo  in  integrum),  asas  keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan  hak-hak  korban.  Keempat,  asas kepastian  hukum.  Asas  ini  dapat  memberikan dasar  pijakan  hukum  yang  kuat  bagi  aparat penegak  hukum  pada  saat  melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan  hukum  pada  korban  kejahatan. Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak  yang  paling  dirugikan.  Karena  selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan  yang  menimpa  dirinya,  baik  secara materil,  fisik  maupun  psikologis,  korban  juga harus  menanggung  derita  berganda  sebab tanpa  disadari  sering  diperlakukan  hanya sebagai  sarana  untuk  terwujudnya  sebuah kepastian  hukum.  Korban  menderita  karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan  mengulangi  (rekonstruksi)  kejahatan yang  pernah  dialaminya  pada  saat  sedang menjalani  proses  pemeriksaan,  baik  pada tingkat  penyidikan  maupun  setelah  kasusnya diperiksa di pengadilan.
Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, dimohonkan
berkaitan  dengan  adanya  Laporan  Polisi
Nomor:
STTLP/2015/X/2020/SPKT-III, tertanggal  01  November  2020,  terkait  kasus dugaan  tindak  pidana  penelantaran  dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap  istri  dan  anaknya,  sehingga  dalam proses penyidikan, istri sebagai korban membutuhkan  perlindungan  secara  hukum dengan  adanya  kepastian  dari  negara,  agar dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  diri dan  anaknya,  dari  potensi-potensi  ancaman kekerasan dana intimidasi dari suami, sehingga melalui  penasihat  hukum  istri,  mengajukan
permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  Medan Kelas I-A Khusus, yang pada prinsipnya dalam posita  dan  petitum,  memohon  agar  dapat diberikan  perlindungan  terhadap  istri  dan anaknya,  dari  potensi  ancaman  dari  pihak suami, selama proses penyidikan tetap berjalan. Dasar permohonan tersebut didasarkan karenaa istri sebagai warga negara asing yang harus  menetap  sementara  waktu  di  Indonesia demi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan memberikan perlindungan  kepada  anaknya  yang  berusia  2 tahun,  dikarenakan  konflik  yang  terjadi  antara suami  istri  tersebut,  pada  akhirnya  Pengadilan Negeri  Medan  Kelas  IA  Khusus  mengeluarkan
Penetaaapan Nomor : 1/PEN.PID/2020/PN.MDN, tertanggal 01 Desember 2020, yang pada amarnya menetapkan:
1.  Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2.  Memberikan  perlindungan  bagi  Pemohon dan  Anak  Pemohon  selama  1  (satu)  tahun dan melaporkan kepada apparat kepolisian apabila ada tindakan mengintimidasi, mengawasi,  dan  pengancaman  terhadap Pemohon  dan  AnakPemohon,  segera mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum  yang  berlaku  di  Negara  Republik Indonesia;
3.  Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kepada  pihak  kepolisian  i.c.  Kepolisian Daerah  Sumatera  Utara  agar  memberikan perlindungan kepada Pemohon tersebut;
4.  Memberikan izin kepada Pemohon sebagai pemegang  hak  asuh  sementara  atas  Anak Pemohon  sampai  ada  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  mengenai  hak asuh Anak.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Membaca  penetapan  tersebut  diatas, pada  prinsipnya  negara  hadir  untuk  memenuhi hak korban sebagaimana diamanatkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT, namun dalam implementasinya  perintah  pengadilan  melalui penetapan  tersebut  belum  dilaksanakan  dan dijalankan  oleh  Pihak  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara,  dan selanjutnya pada tanggal 16  Desember  2020,  Pengadilan  Negeri  Medan Kelas  IA  Khusus,  kembali  mengeluarkan
Penetaapan dengan
Nomor:
02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tertanggal
16  Desember  2020,  yang  pada  amarnya menetapkan:
1.  Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2.  Memberikan  perlindungan  bagi  Pemohon dan  Anak  Pemohon  selama  1  (satu)  tahun dan melaporkan kepada apparat kepolisian apabila ada tindakan mengintimidasi, mengawasi,  dan  pengancaman  terhadap Pemohon  dan  AnakPemohon,  segera mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum  yang  berlaku  di  Negara  Republik Indonesia;
3.  Memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan kepada  pihak  kepolisian  i.c.  Kepolisian Daerah  Sumatera  Utara  agar  memberikan perlindungan kepada Pemohon tersebut;
4.  Mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlaku lagi Penetapan Nomor : 1/PEN.PID/2020/PN.MDN,  tertanggal  01
Desember 2020.
14 Fathul Djannah, Kekerasan Terhadap  Istri ,  LKIS,  Yogyakarta,  2007,  hlm.
Berdasarkan Penetapan Nomor 1 dan 2 diatas,  dengan  jangka  waktu  15  (lima  belas) hari, menimbulkan permasalahan bagi Pemohon  selaku  warga  negara  asing,  karena dianggap  proses  hukum  di  Indonesia  tidak berkeadilan dan berpihak pada perempuan dan anak.
Kekeliuran
pengadilan dalam mengeluarkan penetapan tersebut justru berdampak  secara  negatif  dalam  pemikiran Pemohon,  terlebih  karena  Pemohon  warga negara  asing,  sehingga  muncul  anggaapan, hukum  di  Indonesia  dijalankan  tidak  secara objektif, namun terkesan  subjektif.
Pasal 1  Angka  1  UU  PKDRT,
menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kekerasan  sebaagaimana  dimaksud dalam  UU  PKDRT  menegaskan  tentang perbuatan  kepada  seseorang  dan  berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan, termasuk ancaman  yang  bertentangan  dengan  hak kemerdekaan individu 14 .
Kasus  KDRT  memperlihatkan  suatu pola  yang  menunjukkan  siklus  kekerasan diantara  pasangan  suami  istri,  yang  terdiri  dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Fase  ketegangan  atau  ketegangan  yang meningkat Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai  menyalahkan  pasangannya  dan menggunakan  penganiayaan  kecil  untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban  (istri)  akan  mencoba  menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk
menyelamatkan rumah tangga.
b.  Fase  akut  atau  penganiayaan  akut  Pada tahap  kedua,  ketegangan  yang  telah meningkat  dapat  meledak  menjadi  tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran
kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan  rasa  marahnya  dengan  jalan melawan.
c.  Keadaan  tenang  atau  fase  bulan  madu
Setelah  terjadi  penganiayaan  pada  istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya  yang  telah  melewati  batas. Umumnya  pelaku  akan  minta  maaf  dan berjanji  tidak  mengulangi  penganiayaan lagi.  Permintaan  maaf  suami  tersebut membuat istri merasa bahagia dan
mempunyai harapan kembali 15 . Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Penetapan Nomor:
02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tertanggal 16  Desember  2020,  dalam  menetapkan pemberian  perlindungan  terhadap  Pemohon adalah  berdasarkan  permohonan  Pemohon dengan  sesuai  dengan  Pasal  10  UU  PKDRT, bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga berhak  mendapatkan  perlindungan,  pelayanan
15 Wini Tamtiari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan  dari  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga? , Kerja Sama Ford Foundation dengan
dan  pendampingan  secara  khusus  dari  setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. Diantaranya kepolisian,  instansi  sosial,  Pengadilan  dan Lembaga  hukum  lainnya  yang  terkait  dalam masalah tersebut.
Menurut  “Pe-integrasian  ini  dengan pertimbangan  bahwa  restoratif  dan  restitusi merupakan  lembaga  pidana  yang  dapat memberikan  manfaat  bagi  korban,  pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penyelesaian konflik dnegan mengembalikan kepada keadaan  semula  dan  penggantian  kerugian finansial,  sebagai  korban  tindak  pidana  yang telah  menimpanya.  Banyaknya  korban  KDRT yang  setelah  menjalani  perawatan  di  rumah sakit,  harus  pulang  kerumah  dan  mendapat perlakuan  kekerasan  lagi  dari  suami,  hal  ini tentu  saja  menjadi  permasalahan  yang  sangat krusial,  mengingat  dalam  UU  PKDRT  secara tegas memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, namun  dalam prakteknya  perlindungan  itu  tidak  pernah didapat  oleh  korban.  Bentuk  perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan dengan upaya  pencegahan  dan  upaya  pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga merupakan  tindakan  secara  represif  untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan  bagi  pihak-pihak  lain  sebagai  suatu pembelajaran  untuk  tidak  mengulangi  dan melakukan  perbuatan  untuk  yang  kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, meskipun
sudah dalam proses
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2005, h. 18.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum/penyidikan,  dan  karena  pelaku  tidak ditahan,
mengakibatkan UU PKDRT memerlukan  kerjasama  antara  pemerintah, pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  agar tingkat  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah tangga  menurun  dan  untuk  penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tanggal khususnya  melalui  pemulihan  kesehatan  baik fisik  maupun  psikis  sebagai  perlindungan  hak korban,  termasuk  salah  satunya  perlindungan dari  negara  melalui  penetapan  pengadilan, dimana  tanggungjawab  perlindungan  tersebut dilimpahkan  kembali  kepada  kepolisian  untuk memenuhi  hak  korban  tersebut 16 .  Hal  ini menjadi  kurang  efeektif,  dikarenakan  pelaku dan  korban  masih  tetap  dapat  bertemu  dalam proses  penegakan  hukum  di  kepolisian, sehingga  potensi  terjadinya  kekerasan  justru semakin besar, idealnya
penetapan
perlindungan kepada korban dengan melibatkan Lembaga yang berwenang langsung dalam  pendampingan  hak-hak  korban  dan perempuan  dan  anak 17 ,  seperti  LPSK,  KPAI, Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (vertikal),  serta  LSM  yang  perspektif korban,  sehingga  pemenuhan  hak  korban  dari potensi second  victimization/double  victims , dapat dicegah.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan pengadilan  berdasarkan  penetapan  tersebut diatas,  dirasa  belum  sesuai  dengan  tujuan penegakan  hukum,  dikarenakan  kepastian hukum terkait penetapan tersebut, hanya diatas kertas  saja,  namun  tidak  berjalan  dan
16 Angkasa, “ Kedudukan Korban Dalam  Distem  Peradilan  Pidana ”,  Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003, h. 244.
17 Suryono  Ekotama,  Harum  Pudjianto,
terlaksana, idealnya pengadilan yang mengeluarkan penetapan dalam perkara
pidana, tidaklah sama sifatnya dalam penetaapan pada perkara perdata, yang hanya bersifat declaratoir dan tidak daya eksekutorial, sehingga  tidak  menekankan  adanya  perintah wajib pada pihak yang ditetapkan pada putusan pengadilan  tersebut  untuk  menjalankan  isi penetapan tersebut, sesuai dengan amanat UU PKDRT  yang  memberikan  dan  menjamin  hak korban KDRT.

## C.  Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagaimana ditegaskan pada  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945, memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  setiap orang unutk tidak disiksa. Fenomena ketimpangan hak dan kewajiban dalam kehidupan  rumah  tangga,  baik  di  area  publik dan  domestik  yang  melahirkan  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Relasi suami istri yang  idealnya  dibangun  dalam  suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dari suaminya,  baik  fisik,  psikis,  seksual  maupun ekonomi.  Korban  KDRT  sulit  mengungkapkan penderitaan  yang  dialaminya  kepada  penegak hukum,  karena  kuatnya  pandangan  bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian, selain itu, dikhawatirkan  suami  akan  semakin  berlaku kasar  terhadap  dirinya  setelah  istri  kembali  ke rumahnya dikarenakan tidak adanya dan  G.Wiratana, Abortus  Provocatus  Bagi Korban Pemerkosaan
Perspektif
Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana ,
Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, h. 176-177.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlindungan  hukum  dari  kepolisian  dan/atau pengadilan.  Bahkan  sebahagian  istri  yang menjadi  korban  KDRT  memilih  menahan penderitaan  yang  dialaminya  karena  merasa khawatir terhadap masa depannya jika suaminya  berurusan  dengan  penegak  hukum. Pemenuhan  hak  korban  KDRT  berdasarkan Pasal 10 huruf a UU PKDRT dalam Penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. MDN, belum  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan dan  kemanfaatan  pada  korban,  disebabkan tidak  adanya  tindakan  tegas  aparat  penegak hukum  apabila  perlindungan  terhadap  korban berdasarkan penetapan pengadilan tidak dilaksanakan, karena penetapan tersebut hanya bersifat deklanatoir dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Implementasi
perintah perlindungan  yang  belum  perspektif  korban dibuktikan  belum  adanya  perintah  tegas penetapan pengadilan membatasi gerak pelaku, larangan  memasuki  tempat  tinggal  bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi  korban  (Penjelasan  Pasal  31 Ayat  (1)  huruf  a  UU  PKDRT),  sehingga penetapan  pengadilan  dalam  perkara  pidana hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu  keadaan  saja  sehingga  tidak  perlu dieksekusi,  yang  berakibat  tidak  memiliki kekuatan hukum berdasarkan produk pengadilan tersebut.
Daftar Bacaan
1. Buku
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam  Penanggulangan  Kejahatan , Cet-II Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008. Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan Antara Norma dan Realita
(Edisi 1, Cet. I, Raja Grafindo Persada,
Jakaarta, 2007.
Fathul  Djannah, Kekerasan  Terhadap  Istri , LKIS, Yogyakarta, 2007.
Muladi, Perlindungan  Korban  dalam  Sistem Peradilan  Pidana ,  Cet.  I,  Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
Muladi,  Demokrasi, Hak  Asasi  Manusia,  dan Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  The Habibie Center, Jakarta, 2002.
Mufidah  Ch,  dkk, Haruskah  Perempuan  dan Anak  Dikorbankan ,  Malang,  Pilar Media, 2006.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer ,  Cet.  Ke-2,  Kencana, Jakarta, 2011.
Suryono  Ekotama,  Harum  Pudjianto,  dan G.Wiratana, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif
Viktimologi, Kriminologi  dan Hukum Pidana ,  Cet.  I,  Universitas  Atmajaya, Yogyakarta, 2001.
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan  Sosiologis ,  Cet.  I,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Titon  Slamet  Kurnia, Reparasi  (Reparation) Terhadap  Korban  Pelanggaran  HAM di Indonesia, Cet-I, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005. Wini Tamtiari, Awig-Awig, Melindungi Perempuan  dari  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga? ,  Kerja  Sama  Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan  dan  Kebijakan  UGM, Yogyakarta, 2005.

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## 2. Makalah dan Jurnal
Angkasa, “ Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan  Pidana ”,  Disertasi  Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2003.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap
Perempuan,  Kertas  Kebjakan;  Sistem Peradilan PidanaTerpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, KOMNAS
Perempuan, Jakarta, 2005.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.

## 4.  Internet
Penetapan  Nomor  :  1/PEN.PID/2020/PN.MDN, tertanggal 01 Desember 2020. Penetaapan
Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN.MDN, tertanggal 16 Desember 2020.