E-ISSN: 2502-6313

## PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN SEBAGAI SOLUSI KONFLIK TENURIAL DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG RINJANI BARAT
(Community Perspective to Forestry Partnership Programme as Land Tenure Conflict Solution in Protected Forest Management Unit Rinjani Barat)

## G ISTA M. R UKMINDA 1*) , R INEKSO S OEKMADI 2) D AN S OERYO A DIWIBOWO 3)
1) Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Indonesia 16129
2) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor, Indonesia 16680
3) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680

## *Email: gista.rukminda@gmail.com
Diterima 13 Agustus 2019 / Disetujui 17 Februari 2020

## ABSTRACT
As the important part of good  forest governance improvement, Indonesia actively promote Forest Management Unit  (Kesatuan Pengelolaan Hutan  or  KPH)  and  Forestry  Partnership  program  (one  type  of  Social  Forestry).  Both  are  relatively  new  institution  and  key  elements  of  forest governance  reform.  One  of  KPH  model  in  Indonesia  is  Protected  Forest  Management  Rinjani  Barat  Unit,  Lombok  Island,  or  in  short  KPHL  RB which was the best KPH in 2015 through its Forestry Partnership programme achievement facing tenurial conflict in their forest area.  This research aim to analyze how the success and failure of the Forestry Partnership programme carried out by KPHL RB from the perspective of organizational management  and  local  community  in  particular.    This  research  method  uses  both  qualitative  and  quantitative  approach  which  were  analized descriptively.  The results of the study show that,  first, through the Forestry Partnership Programme the intensity of tenure conflict between KPHL RB and local community significantly reduced up to 80 percent (indicated by changes from red to yellow color in the map). The Forestry Partnership Agreement between KPHL RB and local community that addressed the legitimacy of (bundle) right of the local community to access the forest area, are the important factor that significantly reduce the conflict. Secondly, most of the respondents perceived the Agreement as legitimate window for secure access to protected forest. Although the welfare of local community is not yet increase significantly, however, but the local community now have  a security  of  tenure  which  is  an  important  foundation  for  sustainable  livelihood  security.  From  the  perspective  of  social  institution,  it  can  be concluded that the Forest Partnership is a significant success program both for the KPHL RB as well as the local community. However, the future of this program sustainability is under question as the prime wheel of the program that is the KPHL RB, is under weak position.
Keywords: access right, Forest Management Unit (KPHL RB), forestry partnership, tenure conflict

## ABSTRAK
Sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola hutan, Indonesia kini tengah giat mempromosikan dua institusi baru: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program Kemitraan Kehutanan (salah satu tipe dari Perhutanan Sosial). Salah satu KPH model di Indonesia adalah KPH Lindung Rinjani  Barat  atau  KPHL  RB  yang  merupakan  KPH  terbaik  pada  tahun  2015  melalui  pencapaian  program  Kemitraan  Kehutanan  sebagai  solusi konflik  tenurial  di  wilayah  kerja  mereka.  Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  keberhasilan  atau  kegagalan  program  Kemitraan Kehutanan  dilihat  dari  perspektif  manajemen  organisasi  dan  pandangan  masyarakat  setempat.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, melalui program Kemitraan Kehutanan intensitas  konflik  tenurial  antara  KPHL  RB  dan  warga  lokal  berkurang  sebesar  80  persen  (di  dalam  peta  diindikasikan  oleh  berubahnya  warna merah menjadi kuning). Perjanjian Kemitraan antara KPHL RB dan warga lokal yang melegitimasi (himpunan) hak akses warga di dalam kawasan hutan,  menjadi  faktor  penentu  turunnya  intensitas  konflik  tenurial.  Kedua,  sebagian  besar  responden  (yang  merupakan  representasi  warga  lokal) menyatakan bahwa berkat perjanjian Kemitraan mereka memiliki akses yang  legitimate ke dalam kawasan hutan. Walau peningkatan kesejahteraan warga lokal belum tampak signifikan sebagai akibat Kemitraan Kehutanan, namun warga kini memiliki security of tenure (keamanan tenurial) yang menjadi landasan penting bagi sustainable livelihood security (keamanan nafkah yang berkelanjutan).  Dari perspektif institusi, dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Kehutanan merupakan program yang terbilang sukses baik di mata komunitas sekitar maupun KPHL RB. Namun demikian, masa depan keberlanjutan program ini menjadi pertanyaan ketika motor program ini, yakni KPHL RB, saat ini berada dalam kondisi yang lemah .
Kata kunci: hak akses, kemitraan kehutanan, konflik tenurial, KPHL RB

## PENDAHULUAN
Berdasarkan data KLHK (2018), Indonesia mengalokasikan  sekitar  63%  atau  seluas  120,6  juta hektar  daratannya  sebagai  Kawasan  Hutan  sedangkan sisanya  merupakan  Areal  Penggunaan  Lain.    Namun demikian, KLHK (2013) memperkirakan seluas 17,6 juta hektar – 24,4 juta hektar kawasan hutan terjadi konflik di antaranya  berupa overlap klaim  hutan  negara  dan  klaim masyarakat adat maupun masyarakat lokal, pengembangan  desa/kampung  serta  adanya  izin  sektor lain yang pada prakteknya terletak dalam kawasan hutan. Hal ini didukung hasil kajian World Bank (2014) bahwa hampir  25  juta  hektar  kawasan  hutan  terjadi  konflik, terutama  karena  kompetisi  klaim  lahan  dan  isu  tata kelola.
De Koning et  al. (2008) dalam  Fisher et  al. (2017) menyatakan  bahwa  jumlah  dan  intensitas  konflik  hutan dan  lahan  terjadi  sangat  parah  di  negara  berkembang yang  dianugerahi  dengan  kekayaan  sumber  daya  alam dan  keanekaragaman  budaya  namun  terganggu  oleh  tata kelola  yang  lemah  dan  tekanan  ekonomi  yang mengeksploitasi sumber daya.  Gritten dan Mula Yudego (2011)  dalam  Fisher et  al. (2017)  menambahkan  bahwa Indonesia adalah contoh  utama negara-negara dimaksud. Sementara  itu,  menurut  KPK  (2013)  bahwa  akar  dari persoalan  konflik  di  kawasan  hutan  dapat  dipadatkan dalam  kalimat  “tidak  adanya  kepastian  penguasaan ( tenurial  security )”.  Sehingga  kehadiran de  facto pengelola  kawasan  hutan (forest  manager) di  lapangan (on  site) sangat  dibutuhkan.  Menurut  KLHK  (2014) dalam  Hernowo  dan  Ekawati  (2014),  pembentukan Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  berperan  penting dan strategis  mengelola kawasan hutan negara di tingkat tapak.  Pembentukan  KPH  dapat  pula  dilihat  dari kegagalan  Pemerintah  dalam  mengelola  kawasan  hutan karena ketidakhadiran pengelola pada tingkat tapak.
Salah  satu  KPH  model  di  Indonesia  adalah  KPH Lindung Rinjani Barat atau KPHL RB.  Dinas LHK NTB (2017)  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2015  KPHL  RB pernah  mendapatkan  penghargaan  sebagai  KPH  terbaik se-Indonesia  karena  dianggap  mampu  menyelesaikan konflik  tenurial  di  kawasannya  melalui  kemitraan kehutanan.    Menurut  Bae et  al. (2014)  bahwa berdasarkan  data  KPHL  RB  terdapat  ±  24.000  keluarga menempati  lebih  dari  18.000  hektar  kawasan  hutan negara dari total 40.000 hektar wilayah kelola KPHL RB. Sebagian  dari  mereka  mencari  kepemilikan  formal (sertifikat) atas lahan kawasan hutan sementara sebagian lainnya  membuka  lahan  hutan  untuk  keuntungan ekonomi jangka pendek.   Di sisi  lain, sebagai  organisasi di tingkat tapak, KPHL RB memahami penyebab konflik yang  selama  ini  terjadi  di  wilayah  kelolanya  yaitu  akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan. Dengan otonomi yang  memadai  untuk  mengambil  keputusan,  KPHL  RB dengan cerdas menawarkan skema Kemitraan Kehutanan sebagai bagian dari Perhutanan Sosial untuk menyelesaikan konflik  yang ada.  Berliani  (2015) dalam
Riski  (2016)  menegaskan  bahwa  skema  kemitraan kehutanan  di  KPHL  RB  menjadi  contoh  penyelesaian konflik  yang  baik  untuk  daerah  lain. Sehingga  perlu dikaji,  bagaimana  proses  pelaksanaan  Kemitraan Kehutanan di KPHL RB terutama terkait dengan aspek tenurial?
Peraturan  Menteri  LHK  No.  P.83  Tahun  2016 mewajibkan  pengelola  hutan  (termasuk  KPH)  atau pemegang  izin  melaksanakan  pemberdayaan  masyarakat setempat  melalui  kemitraan  kehutanan.  Melalui  skema kemitraan  antara  masyarakat  dan  KPH,  bukan  saja menyelesaikan persoalan tenurial namun juga diharapkan menjadi  solusi  bagi  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraannya karena masyarakat dapat memanfaatkan  hasil  hutan  dengan  tetap  menjunjung prinsip pengelolaan hutan lestari.  Pertanyaan selanjutnya adalah,  setelah  masyarakat  mitra  mendapat  legalitas dalam  mengelola  dan  memanfaatkan  hutan,  apakah kondisi lingkungan membaik dan kesejahteraan masyarakat meningkat? Bagaimana capaian keberhasilan  atau  kegagalan  Kemitraan  Kehutanan  di KPHL  RB  dari  perspektif  pengelola  dan  masyarakat setempat?
Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di  atas,  tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Mengkaji  proses pelaksanaan kemitraan kehutanan di KPHL RB terutama terkait  dengan  aspek  tenurial;  serta  (2)  Menganalisis perspektif  pengelola  dan  masyarakat  setempat  terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  kemitraan  kehutanan  di KPHL RB.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  KPHL  RB  dengan memfokuskan  kajian  pada  kelompok  tani  anggota Koperasi  Serba  Usaha  Kompak  Sejahtera  (KSU  KS)  di Desa  Rempek,  Kecamatan  Gangga,  Kabupaten  Lombok Utara yang telah bermitra dengan KPHL RB (Gambar 1). Penentuan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara purposive dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2015 KPHL RB ini  mendapatkan  penghargaan  sebagai  KPH  terbaik  se- Indonesia  melalui  skema  Kemitraan  Kehutanan  sebagai solusi konflik dengan masyarakat setempat. Pengambilan  data  primer  dilakukan  pada  Bulan  Mei 2018.
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini dikumpulkan  melalui  kuesioner,  wawancara  mendalam (pedoman), studi pustaka (peraturan perundangan, jurnal ilmiah,  laporan,  dan  sebagainya),  serta  observasi lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematis  dan  dianalisis  dengan metode yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.
Selain  melalui  observasi  lapang  dan  studi  pustaka, data  dikumpulkan  melalui  survey  kuesioner  pada responden  dan  wawancara  mendalam  pada  narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah anggota KSU KS yang bermitra dengan KPHL RB dalam skema kemitraan kehutanan.    Pemilihan  responden  dilakukan  dengan
teknik simple  random  sampling sebanyak  30  responden dari  381  orang  anggota  KSU  KS.    Nenurut  Gay  (1976) dalam  Suryapriadi  (2013)  bahwa  untuk  penelitian deskriptif  dapat  diwakili  oleh  10%  dari  populasi  dan untuk  penelitian  korelasi  dapat  diwakili  oleh  30  subyek. Sampel responden dalam penelitian ini kurang dari target 10%  populasi  karena  keterbatasan  peneliti  saat  di lapangan (sedang mengandung/hamil), mempertimbangkan  jawaban  dari  responden  yang cenderung  homogen  serta  didukung/diperkuat  data  dan
informasi  dari  para  narasumber  yang  relatif  cukup menjawab  tujuan  penelitian.  Wawancara  mendalam dengan pedoman wawancara dilakukan kepada narasumber  yang  dipilih  secara purposive terdiri  dari  2 orang  perwakilan  tokoh  masyarakat,  2  orang  perwakilan Tim  9,  Ketua  KSU  KS,  1  orang  perwakilan  pengelola KPHL  RB,  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kepala KPHL RB periode tahun 2009  – 2017), Direktur LSM Samanta beserta 1 orang staf.
Gambar 1 Lokasi Penelitian (KPHL RB 2014)
Tabel 1 Prosedur pengumpulan dan analisis data Komponen tujuan Aspek Sumber Metode pengumpulan data Metode analisis data Output Mengkaji proses pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di KPHL RB terkait aspek tenurial Proses Kemitraan Kehutaann terbangun • Responden • Narasumber (perwakilan tokoh masyarakat, tim 9,
ketua KSU KS, pengelola KPHL RB, Kadishut LHK NTB, Direktur LSM
Samanta dan staf)
• Kuesioner • Wawancara mendalam
• Observasi lapang • Studi pustaka Deskriptif Skema dan potret pelaksanaan Kemitraan Kehutanan di KPHL RB Menganalisis keberhasilan atau kegagalan kemitraan di KPHL RB dari perspektif pengelola KPHL RB dan masyarakat • Perspektif KPHL RB • Perspektif masyarakat setempat • Responden • Narasumber (perwakilan tokoh masyarakat tim 9, ketua KSU KS,
pengelola KPHL RB,
Kadishut LHK NTB,
Direktur LSM
Samanta dan staf)
• Kuesioner • Wawancara mendalam
• Observasi lapang • Studi pustaka Deskriptif Evaluasi keberhasilan/ kegagalan kemitraan berdasarkan perspektif KPHL RB dan masyarakat setempat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses  Kemitraan  Kehutanan  Terbangun  di KPHL Rinjani Barat
Perjalanan program Kemitraan Kehutanan di RTK I Gunung  Rinjani,  KPHL  RB  tidaklah  mudah.  Konflik tenurial  yang  terjadi  menjadi  aspek  utama  yang  perlu diperhatikan  dan  tidak  terlepas  dari  sejarah  pengelolaan KPHL  RB.    Riggs et  al. (2016)  menyatakan  bahwa konflik  tenurial  di  wilayah  tersebut  telah  terjadi  lebih dari  tiga  dekade  dan  mencontohkan  berbagai  dimensi reforma  agraria  di  Indonesia.  Sementara  itu,  Mukarom (2013)  menyebutkan  bahwa  tingkat  ekskalasi  konflik tenurial  yang  terjadi  di  KPHL  RB  dibagi  menjadi  tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Tingkat eskalasi konflik  pada  ketegori  tinggi  ditandai  oleh  adanya sertifikat  tanah  milik  di  dalam  kawasan  hutan  serta adanya pemukiman. Kategori yang lebih rendah ditandai oleh penggarapan/pengelolaan lahan kawasan hutan non- program.  Tingkat  eskalasi  konflik  di  KPHL  RB diilustrasikan pada Gambar 2.
Desa  Rempek  merupakan  desa  yang  berbatasan langsung  dengan  kawasan  hutan  Register  Tanah Kehutanan  (RTK)  I  Gunung  Rinjani  –  KPHL  RB  dan desa  tersebut  dikategorikan  memiliki  tingkat  eskalasi konflik  tinggi  karena  terdapat  sertifikat  hak  milik  dan permukiman  di  dalam  kawasan  hutan.  Dari  17  dusun yang  ada  di  desa  tersebut,  tiga  di  antaranya  berada  di dalam  kawasan  hutan.    Saat  ini  terdapat  sekitar  160  KK yang  bermukim  di  kawasan  HP  bersertifikat  Prona sejumlah  84  persil.    Adapun  di  kawasan  HP (ex Government  Ground) saat  ini  terdapat  ±  300  KK  yang bermukim  dan  mayoritas  menuntut  agar  tempat  tinggal
dan  lahan  garapan  mereka  untuk  disertifikatkan  juga. Selain  itu,  sebagian  lahan  garapan  warga  Rempek  juga berada di kawasan hutan.  Warga yang menggarap lahan di  HPT (eks  areal  HPH  PT  ART)  berjumlah  sekitar  600 KK.
Sementara  itu,  KLHK  berupaya  memperbaiki  tata kelola  kehutanan  melalui  pembentukan  KPH  di  seluruh kawasan hutan Indonesia. Pembentukan KPH di Provinsi NTB dilaksanakan pada periode tahun 2006 hingga 2008, adapun  KPHL  RB  sebagai  salah  satu  KPH  Model Nasional  ditetapkan  pada  tahun  2009  sesuai  SK. 785/Menhut-II/2009  dengan  wilayah  kerja  seluas  ± 40.983  Ha.    Pada  awalnya  bentuk  organisasi  KPHL  RB adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  sesuai Peraturan  Daerah  Provinsi  NTB  Nomor  13  Tahun  2014 namun  sejak  tahun  2016  KPH  di  NTB  turun  statusnya sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  sesuai  Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016.
Saat KPHL RB hadir dengan membawa wajah baru pemerintah  melalui  berbagai  upaya  pendekatan  yang dilakukan  secara  kolaboratif, persuasive dan bottom-up , akhirnya konflik di Rempek mulai mereda. Kepercayaan masyarakat  terhadap  KPHL  RB  pun  semakin  tumbuh dengan berbagai terobosan yang dilakukan Kepala KPHL RB  beserta  para  pegawainya,  di  antaranya  yaitu  upaya reboisasi  hutan  melalui  penyediaan  bibit  tanaman Multipurpose  Tree  Species  (MPTS) yang  dibutuhkan masyarakat . Meskipun tidak sesuai RAB, namun melalui praktek  diskresinya,  Kepala  KPHL  RB  berusaha mengakomodir  bibit  unggul  tanaman  MPTS  yang diambil  dari  berbagai  anggaran  termasuk  rapat-rapat bahkan  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses  pencairan dananya (transparan).
Gambar 2 Tingkat eskalasi konflik di KPHL RB (Mukarom 2013)
Dari  tiga  opsi  penyelesaian  konflik  di  kawasan hutan  yaitu  mediasi,  perhutanan  sosial  atau  penegakan hukum, KPHL RB menawarkan skema perhutanan sosial (PS)  karena  sebagai  organisasi  di  tingkat  tapak,  KPHL RB  memahami  salah  satu  penyebab  utama  konflik  yang selama  ini  terjadi  di  wilayah  kelolanya  yaitu  akses masyarakat  untuk  memanfaatkan  kawasan  hutan. Tahapan  pertama  yang  dilakukan  yaitu  identifikasi skema PS yang sesuai  dengan potensi  dan kondisi  sosial budaya masyarakat setempat.  Setelah identifikasi, KPHL RB dibantu dengan LSM Samanta melakukan sosialisasi skema PS beserta hak dan kewajiban pemegang izin  PS. Selanjutnya,  KPHL  RB  membantu  masyarakat  dalam memilih  skema  PS  dan  menyusun  usulan  sesuai  skema yang dipilih.
Saat sosialisasi PS dilakukan, KPHL RB menggulirkan  isu  kesejahteraan  dan  kelestarian  hutan untuk menarik minat masyarakat.  Namun dari skema PS yang  ditawarkan,  ternyata  Kemitraan  Kehutanan  yang diterima  dengan  baik  oleh  mayoritas  warga  Rempek karena dianggap paling  relevan dengan karakteristik dan kebutuhan  masyarakat,  paling  praktis  birokrasinya, terdapat kesetaraan peran, adanya bagi hasil, keanggotaan  yang  dapat  diwariskan  dan  berbagai manfaat  lainnya.    Hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin bertambahnya jumlah masyarakat Rempek yang bergabung dengan program kemitraan kehutanan melalui keanggotaan  Koperasi  Serba  Usaha  Kompak  Sejahtera (KSU KS) yang pada awalnya (tahun 2013) berjumlah 67 orang, pada tahun 2018 menjadi 381 orang.  Kesepakatan Kerjasama  antara  KPHL  RB  dengan  KSU  KS  berhasil ditandatangani  pada  tahun  2014  yaitu  setahun  setelah peraturan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri LHK No. 39 Tahun 2013) disosialisasikan meskipun kemudian direvisi dan dilengkapi pada tahun 2018 karena dinamika peraturan  yang  melandasinya  (Peraturan  Menteri  LHK No. 83 Tahun 2016).
Dari  total  sekitar  2.000  Ha  luas  calon  areal Kemitraan  Kehutanan  di  HP  dan  HPT,  yang  sudah sepakat dituangkan dalam NKK adalah seluas 623,25 Ha. KPHL  RB  dan  masyarakat  sepakat  bahwa  Kemitraan Kehutanan  rencananya  akan  dilakukan  dalam  tiga  tahap yaitu  pertama  di  HPT  seluas  623,25  Ha,  tahap  kedua  di Gegumuk atau buffer  zone, dan  sisanya  tahap  ketiga adalah  di  HP  (prona  dan  sekitarnya).    Areal  Kemitraan Kehutanan  tahap  pertama  merupakan  lahan  produktif masyarakat  dan  daerah  konflik  eskalasi  sedang (penggunaan  lahan  non  program).  Mereka  merupakan petani  yang  membutuhkan  akses,  jaminan  produksi  dan pemasaran.  Mayoritas  petani  yang  menggarap  di  HPT juga  bermukim  di  HP  (areal  konflik  eskalasi  tinggi). KPHL RB dan masyarakat sepakat untuk terlebih dahulu menyukseskan  program  Kemitraan  Kehutanan  di  HPT karena  jika  program  tersebut  berhasil  maka  masyarakat lainnya  tanpa  diajakn  pun  akan  menawarkan  diri  untuk bergabung.

## 2. Perspektif Pengelola KPHL RB dan Masyarakat Setempat  terhadap  Kemitraan  Kehutanan  di KPHL RB
Perspektif  menurut  KBBI  versi  daring  (2018) adalah  1)  cara  melukiskan  suatu  benda  pada  permukaan yang  mendatar  sebagaimana  yang  terlihat  oleh  mata dengan  tiga  dimensi  (panjang,  lebar  dan  tingginya);  2) sudut  pandang,  pandangan.    Perspektif  pengelola  KPHL RB dan masyarakat setempat dimaksudkan sebagai sudut pandang atau pandangan KPHL RB dan masyarakat yang menjadi mitra KPHL RB terhadap penyebab keberhasilan  atau  kegagalan  Kemitraan  Kehutanan  di KPHL  RB  terutama  terkait  dengan  aspek  tenurial  dan konflik.

## a. Perspektif Pengelola KPHL Rinjani Barat
Menurut  pengelola  KPHL  RB,  Rempek  adalah salah  satu  contoh  konflik  tenurial  selama  34  tahun  dari yang  warnanya  merah  sekarang  sudah  menjadi  kuning. Rempek  belum  bisa  dikatakan  hijau  karena  hasilnya belum  bisa  dirasakan.  Hasil  bukan  hanya  yang  disetor dalam  bentuk  uang  namun  juga  masyarakat  harus  bisa berdiri di kaki sendiri, dapat menyadarkan orang lain dan memberikan dampak secara luas ke desa di sekitarnya.
“Perkembangan  Kemitraan  Kehutanan  di  RTK  I Gunung  Rinjani  saat  ini  masih  sampai  pada  ketenangan, kenyamanan,  dan  keamanan  masyarakat  mengakses hutan”,  kata  TGY,  sebagai  perwakilan  pengelola  KPHL RB.
Menurut  KPHL  RB,  target  KPH  saat  ini  adalah terciptanya  keamanan  warga  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  kawasan  ( security  of  tenure ).  Jika  akses pemanfaatan  dan  pengelolaan  kawasan  oleh  warga legitimate ,    maka  kawasan  hutan  akan  lebih  mudah diawasi  dan  dikendalikan.  Produk  hasil  hutan  akan tercipta kemudian.
“KPHL  RB  mencoba  menyelesaikan  masalah dengan  masalah.  Munculkan  masalah  baru  yang masyarakat tertarik.  Namun, maukah, mampukah KPHL RB  dan  bagaimana  caranya?  Bukanlah  hal  yang  mudah mempertahankan  komitmen  Kemitraan  Kehutanan  di lapangan”, tutup TGY.
Pengelola  KPHL  RB  menyadari  bahwa  setelah Naskah  Kesepakatan  Kerjasama  (NKK)  ditandatangani maka akan ada pekerjaan rumah yang menungggu untuk dibuktikan oleh KPHL RB yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan. Pengembangkan kemitraan kehutanan dibutuhkan komitmen dari semua pihak.  RPHJP KPH harus sinkron dengan  kebijakan  pusat  dan  daerah,  ketersediaan anggaran, dan jaring  kerja stakeholder merupakan faktor penentu.  Konsep awal KPH sesungguhnya luar biasa dan cocok  dikembangkan  di  tingkat  tapak  (separuh pemerintah  dan  separuh  enterpreneur),  namun  peraturan yang  ada  belum  dapat  memfasilitasi  hal-hal    tersebut. Teknologi  dan  kapasitas  produksi  pabrik  KPH  masih sangat  rendah  sedangkan  kebutuhan  pasar  sangat  tinggi.
Terobosan  ( out  of  the  box )  harus  dilakukan  karena  sulit jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Selanjutnya,  menurut  pengelola  bahwa  tercapainya security of access dan security of tenure sebagai landasan penting  bagi security  of  sustainable  livelihood di  KPHL RB,  salah  satunya  karena  faktor leadership yang  sesuai (kompeten)  dengan  kebutuhan  KPH. Leadership yang kurang mendukung mengakibatkan terjadinya penurunan prestasi KPHL RB. Komitmen pengembangan kemitraan kehutanan  dengan  demikian  amat  tergantung  pada leadership dan  kebijakannya  baik  pada  tataran  KPHL RB,  pada  tataran  Dinas  LHK  Provinsi  dan  juga  pada tataran Kementerian LHK di Pusat.

## b. Perspektif Warga Mitra
b.1 Penataan masalah tenurial
Berdasarkan  Tabel  2,  bahwa  sebesar  63,33  % responden  menjawab  dengan  bergabung  Kemitraan Kehutanan, mereka mendapatkan kemudahan, keamanan dan  kenyamanan  dalam  mengakses  hutan  dan  hasilnya. Hal  tersebut  jauh  lebih  baik  dibandingkan  sebelum bergabung karena jika ada kera jatuh saja mereka kira itu adalah  petugas  patroli.  Selain  merasa  aman  karena  tidak dikejar-kejar  petugas  juga  aman  dari  gangguan  pihak tertentu.    Petugas  KPH  juga  bisa  dihubungi  kapan  saja jika  ada  kejadian  di  lapangan.  Intinya  warga  mitra merasa  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan. Lelah bekerja pun hilang karena tidak ada beban.
Bagi  16,67  %  reponden  yang  menjawab  sama  saja karena dari dulu mereka tidak merasa bersalah mengelola hutan  asalkan  tidak  menebang  kayu,  merasa  tidak bersalah  karena  belum  mengerti  status  kawasan  hutan, serta  karena  merupakan  penggarap  baru  sehingga  tidak merasakan  pengalaman  penggarap  lainnya.  Selain  itu, mereka beranggapan bahwa Kemitraan Kehutanan belum dapat  dirasakan  hasilnya  karena  Surat  Ijin  Menggarap (SIM)  belum  keluar  dan  warga  masih  menjual  Hasil Hutan Bukan Kayu ke pengepul, bukan melalui koperasi.
Dari  uraian  di  atas,  bahwa  secara  materi, keberhasilan  kemitraan  belum  dapat  terukur.  Namun sudah  berhasil  dalam  segi  kenyamanan  masyarakat bercocok  tanam  di  kawasan  hutan.  Keberhasilan  yang kedua  yaitu  dalam  hal  keamanan  lahan  dan  tanamannya dari  pencuri  maupun illegal  logger. Kemitraan Kehutanan  membuat  masyarakat  dapat  dengan  mudah dan bisa kapan saja melaporkan kejadian apapun di lahan garapan  mereka  kepada  KPHL  RB.  Antar  penggarap tidak akan mengganggu atau mengambil lahan orang lain
karena  kejelasan  batas  lahan  garapan  dalam  peta  rincik sehingga tidak menimbulkan konflik. Hal ini mengilustrasikan  salah  satu  macam  penguasaan  sumber daya  menurut  kumpulan  hak  menurut  Schlager  dan Ostrom  (1992)  yaitu  Kemitraan  Kehutanan  menjamin hak  eksklusi  (mengeluarkan)  pihak  yang  tidak  berhak atas  sumber  daya.  Masyarakat  kini  dapat  menerima bantuan  bibit  tanaman  dari  pemerintah,  dahulu  sebelum bermitra hal tersebut masih dianggap illegal karena tidak ada  dasar  untuk  meminta  bantuan  dari  pemerintah. Namun  demikian,  terkait  komitmen  tindak  lanjut  NKK Kemitraan  Kehutanan,  belakangan  ini  sering  didengar oleh  masyarakat  dalam  diskusi  tentang statement dari KPHL RB terkait anggaran.
“Kalau  KPH  ada  uang,  kalau  KPH  ada  dana. Lalu,  pertanyaan  masyarakat  sederhana: sejauh  mana komitmen  pemerintah  meluncurkan  sebuah  program dengan aturan-aturan yang ada, kenapa harus tetap ada pernyataan  klasik  tentang  dana? ”,  kata  KI  (perwakilan tokoh masyarakat Desa Rempek).
Menurut  masyarakat,  pernyataan  tersebut  bukan merupakan  jawaban  yang  pas  untuk  diberikan  dan  hal tersebut berbeda dengan leadership KPHL RB sebelumnya.  MM  sebagai  Kepala  KPHL  RB  terdahulu memiliki prinsip untuk menghindari mengatakan  “tidak” di daerah konflik. Cara menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak kendur adalah melalui bukti dan transparansi.
b.2 Frekuensi dan intensitas konflik
Menurut  responden,  Kemitraan  Kehutanan  mampu menghilangkan  konflik  meskipun  belum  100%  karena makelar  kasus  seperti  pengepul,  pengacara  dan  politikus masih  ada,  apalagi  di  tahun  pemilu,  dan  sayangnya masyarakat  masih  ada  yang  percaya.  Makelar  yang dimaksud  adalah  pihak  yang  menjanjikan  dapat membantu masyarakat untuk sertifikasi lahan di kawasan hutan, terutama di sekitar Prona (kawasan HP).  Menurut Savath et al. (2014) bahwa lahan bukan hanya aset mata pencaharian untuk tujuan ekonomi tetapi juga berkontribusi  terhadap  modal  sosial  sebagai  penanda status sosial. Hidup di tanah yang tidak bersertifikat tidak hanya memiliki dampak ekonomi pada masyarakat tetapi juga  mengubah  hubungan  mereka  di  dalam  komunitas mereka dan dengan Pemerintah. Konflik di Rempek telah menciptakan  ketegangan  di  dalam  masyarakat  dan perasaan  ketidakadilan  sehubungan  dengan  skema sertifikasi tanah Prona tahun 1984.
Tabel 2 Jumlah dan persentase responden menurut tingkat keamanan akses.
No Tingkat keamanan akses Jumlah responden Persentase (%) 1 Sangat baik 6 20,00 2 Lebih baik 19 63,33 3 Sama saja 5 16,67 4 Lebih buruk 0 0,00 5 Sangat buruk 0 0,00 Total 30 100
Berdasarkan  Tabel,  sebesar  50,00%  responden mengaku tidak tahu apakah konflik masih ada atau tidak, sebesar  33,33  %  responden  menjawab  bahwa  konflik  di Rempek sudah tidak ada dan sebesar 16,67 % responden menjawab  bahwa  konflik  di  sana  masih  ada.  Menurut responden,  konflik  yang  pernah  terjadi  adalah  antara warga  pendatang  dengan  warga  asli  Rempek,  yaitu adanya  penyerobotan  lahan  dan  penebangan  kayu  oleh warga  pendatang.  Konflik  lainnya  yang  pernah  terjadi adalah  warga  dengan  perusahaan  kayu  (PT  ART),  serta antara  warga  dengan  instansi  kehutanan,  bahkan  hingga masuk  penjara.  Namun  responden  mengaku  sudah  tidak mendengar  konflik  terutama  dengan  pihak  instansi kehutanan semenjak ada KPHL RB.
Akses masyarakat Rempek terhadap kawasan hutan dimulai  jauh  sebelum  KPHL  RB  terbentuk  dan  konflik tenurial  yang  terjadi  di  sana  pun  telah  terjadi  lebih  dari tiga  dekade.  Setelah  ada  KPHL  RB  dan  Kemitraan Kehutanan terbangun, akses masyarakat penggarap lahan di  areal  kemitraan  menjadi  legal.  Dengan  adanya pengakuan  dan  perlindungan  tersebut  berpengaruh terhadap ketenangan, kenyamanan, keamanan masyarakat dalam mengelola hutan dan akan berpengaruh  terhadap  partisipasi  yang  baik  dari masyarakat  dalam  mencapai  cita-cita  bersama  yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.  Adapun kontrol  terhadap  pengelolaan  areal  kemitraan  masih didominasi  oleh  KPHL  RB,  yaitu  dengan  pembatasan jenis  tanaman  yang  boleh  dan  tidak  boleh  ditanam  serta kegiatan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan. Sementara  itu,  untuk  penentuan  lokasi  areal  kemitraan dan  persentase  bagi  hasil  merupakan  hasil  kesepakatan bersama antara KPHL RB dengan koperasi KSU KS.
Sekumpulan hak yang dimiliki oleh para pihak akan menentukan  posisinya  dalam  sumber  daya,  apakah  dia sebagai  pemilik,  pemilik  terikat,  penyewa  atapun pengguna  (Schlager  dan  Ostrom  1992).  Setelah bergabung dengan kemitraan, para penggarap di kawasan hutan  sekarang  mempunyai  hak  akses,  hak  pengelolaan, hak  eksklusi  bahkan  hak  pengalihan  atas  sumber  daya. Sebagai  catatan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hak pengalihan  di  kemitraan  adalah  keanggotaannya  dapat diwariskan  kepada  anggota  keluarga,  bukan  hak  untuk menjual  ke  pihak  lain.    Hak  pewarisan  keanggotaan  ini merupakan  salah  satu  hal  yang  menarik  dari  Kemitraan Kehutanan,  ketentuan  ini  tidak  terdapat  pada  skema perhutanan sosial lainnya.  Menurut Agrawal dan Ostrom
(2001),  hak  pengalihan  kepada  anggota  keluarganya merupakan hak yang baik untuk menciptakan penggunaan  sumber  daya  yang  efisien  serta  dapat menjamin  kelestarian  dan  mendorong  peningkatan  hasil. Hak pengalihan kepada anggota keluarga ini menghindari  kekhawatiran  pemanfaatan  sumberdaya oleh pihak lain.
Menurut  KLHK  (2019),  kunci  sukses  perhutanan sosial adalah a) penguatan kelembagaan dengan indikator terbentuknya  koperasi/BUMDES;  b)  pengelolaan  hutan dengan indikator meningkatnya tutupan lahan hutan; dan c)  pengembangan  usaha  (rencana  bisnis  dan  desa  sentra produksi)  dengan  indikator  peningkatan  pendapatan  dan penurunan  kemiskinan.  Bagi  pengelola  KPHL  RB  dan masyarakat  mitra,  kerjasama  kemitraan  dapat  dikatakan berhasil pada tahap resolusi konflik tenurial, yaitu diakui dan  dilindunginya  akses  masyarakat  dalam  mengelola kawasan  hutan.  Mustafa  (2002)  menyatakan  bahwa tercapainya  resolusi  konflik  pengelolaan  kawasan  hutan salah  satunya  ditandai  dengan  terbukanya  ruang  atau akses  bagi  komunitas  lokal  atau  dibukanya  ruang partisipasi  yang  mengarah  pada  perbaikan  taraf  hidup komunitas.
Adapun  bagi  masyarakat  Rempek,  keberhasilan  ini dapat  diukur  dengan  bertambahnya  jumlah  masyarakat yang bergabung dalam koperasi sebagai mitra KPHL RB. Artinya, dari  ketiga kunci  sukses perhutanan  sosial yang telah  disebutkan  di  awal,  bahwa  kemitraan  di  Rempek baru  mencapai  keberhasilan  dalam  hal  penguatan kelembagaan  yaitu  terbentuknya  koperasi  KSU  KS  dan berkembangnya jumlah anggota. Adapun untuk indikator penutupan  lahan  dan  pendapatan  belum  dapat  terukur karena  keterbatasan  data,  di  antaranya  yaitu  tidak tersedianya  citra  satelit  resolusi  tinggi  untuk  penafsiran periodik  serta  perjanjian  kerjasama  yang  masih  relatif baru  ditandatangani  sehingga  masih  minim  kegiatan. Sementara itu, jenjang kemitraan di Rempek berdasarkan Heidenem  (2002)  dalam  Kuswidanti  (2008)  berada  pada tahap coalition, yaitu  dengan  adanya  NKK  yang  telah ditandatangani  oleh  perwakilan  KPHL  RB  dan  koperasi KSU  KS (formal  agreement), adanya  keterlibatan  aktif kedua  belah  pihak  yang  bermitra (all  member  involved in), adanya dukungan fisik dan non fisik maupun materil dan imateril (new resource) serta telah adanya ketentuan bagi  hasil  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerjasama sebagai bentuk kontribusi para pihak (joint budget) .
Tabel 3 Konflik setelah ada Kemitraan Kehutanan No Keterangan Jumlah Persentase (%) 1 Masih ada 5 16,67 2 Tidak ada 10 33,33 3 Tidak tahu 15 50,00 Total 30 100

## SIMPULAN
Konflik tenurial merupakan latar belakang dibangunnya  program  Kemitraan  Kehutanan  di  Rempek (RTK  I  Gunung  Rinjani,  KPHL  RB).  Rempek  yang dahulu  berwarna  merah  (terjadi  konflik  tinggi)  kini bertransformasi ke warna kuning (konflik rendah) namun belum  hijau  karena  tujuan  utama  dari  Kemitraan Kehutanan  ini  yaitu  kesejahteraan  masyarakat  dan kelestarian  hutan  belum  dapat  terukur.    Bagi  KPHL  RB dan  masyarakat  mitra,  kemitraan  kehutanan  dapat dikatakan  berhasil  pada  tahap  resolusi  konflik  tenurial yaitu  diakui  dan  dilindunginya  akses  masyarakat  dalam mengelola  kawasan  hutan.  Tantangan  yang  masih dihadapi  yaitu  rendahnya  orientasi  bisnis (social enterpreneur) dan  faktor leadership terutama  dari pengelola KPHL RB.  Strategi pengembangan  Kemitraan Kehutanan  lebih  lanjut  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan tantangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal A, Ostrom E.  2001.  Collective action, property rights, and decentralization in resource use in India and Nepal. Politics and society. 29 (4):485-514.
Bae JS, Kim C, Kim YS, Latifah S, Afifi M, Fisher LA,
Lee  SM,  Kim  I,  Kang  J,  Kim  R,  Kim  JS.  2014. Opportunities for Implementing REDD+ to Enhance  Sustainable  Forest  Management  and Improve  Livelihoods  in  Lombok,  NTB  Indonesia. Bogor: CIFOR.
[Dinas  LHK  NTB]  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.    2017. Resolusi  konflik  tenurial:  belajar  dari  balai  KPH
Rinjani Barat Pelangan Tastura [Internet]. [diunduh 2017 September 7]. Tersedia pada:
https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/05/19/resolusi- konflik-tenurial-belajar-dari-balai-kph-rinjani-barat- pelangan-tastura/
Fisher  LA,  Kim  YS,  Latifah  S,  Mukarom  M.    2017. Managing forest conflicts: perspective of Indonesia’s  forest  management  unit  directors. Forest and Society. 1(1): 8-26.
Hernowo  B,  Ekawati  S.    2014. Operasionalisasi Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH):    Langkah Awal Menuju Kemandirian. Jakarta: Kanisius.
[KBBI]  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi  daring. 2018.  Pengertian  perspektif.      [Internet].  [diunduh 2017 September 7].
Tersedia pada:
https://kbbi.web.id/perspektif
[Kemenkumham]  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  2013.    Peraturan  Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Jakarta:
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
[Kemenkumham]  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  2016.    Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang
Perhutanan  Sosial.    Jakarta:  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  2013. Data  Eksekutif  KPH .  Jakarta:
KLHK.
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  2018. Status  Hutan  dan  Kehutanan
Indonesia 2018. Jakarta: KLHK. [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  2019.  Peran  KPH  dalam  program perhutanan  sosial  [Makalah].    Disampaikan  pada rapat  koordinasi  nasional  KPH  2019.    Yogyakarta: KLHK.
[KPK]  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.    2013. Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi Bersama
Percepatan  Pengukuhan  Kawasan  Hutan .    Jakarta: KPK.
Kuswidanti.    2008.  Gambaran  kemitraan  lintas  sektoral dan  organisasi  di  bidang  kesehatan  dalam  upaya penanganan  flu  burung  di  bidang  komunikasi komite  nasional  flu  burung  dan  pandemi  influenza (Komnas  FBPI)  [skripsi].  Depok:  Universitas Indonesia.
Mukarom  M.  2013.    Kemajuan  dan  upaya  penanganan masalah  tenurial  di  KPH  Lindung  Rinjani  Barat [Makalah].  Disampaikan  pada  rapat  koordinasi fasilitasi  dan  mediasi  permasalahan  tenurial  di KPHL  Rinjani  Barat.    Mataram:  Dinas  Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mustafa.    2002.    Dinamika  konflik  dan  model  institusi pengelolaan  kawasan  yang  berkelanjutan.  Studi kasus pada pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional  Meru  Betiri,  Jawa  Timur  [tesis].    Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Riggs  RA,  Sayer  J,  Margules  C,  Boedhihartono  AK, Langston  JD,  Sutanto.    2016.    Forest  tenure  and conflict  in  Indonesia:  contested  rights  in  Rempek Village, Lombok. Land use policy. 57 (2016):241- 249.
Riski  P.    2016.   Skema  kemitraan  yang membuat  warga desa  rempek  tersenyum  [Internet].  [diunduh  2017
September 7]. Tersedia pada:
http://www.mongabay.co.id/2016/01/04/skema- kemitraan-yang-membuat-warga-desa-rempek- tersenyum/
Savath  V,  Fletschner  D,  Peterman  A,  Santos  F,  2014. Land,  Assets,  and  Livelihoods:  Gendered  Analysis of Evidence from Odisha State in India. Washington DC: International Food Policy Research Institute.
Schlager  E,  Ostrom  E.    1992.      Property-rights  regimes and  natural  resources:  a  conceptual  analysis. Land economics. 68(3):249-262.
Suryapriadi  YE.    2013.    Kontribusi  kemampuan  kerja dan  motivasi  berprestasi  terhadap  kinerja  kpd  tata
usaha  di  SMP  Negeri  5  Kota  Bandung  [skripsi].
Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. World  Bank.  2014. Towards  Indonesian  Land  Reforms: Challenges  and  Opportunities.  A  Review  of  the
Land  Sector  (Forest  and  Non-forest)  in  Indonesia. Jakarta: World Bank