## JURNAL HUKUM KAIDAH
Voume :17, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Kecil Menengah Makanan Yang Tidak Mendaftarkan Produknya Ke Bpom Dan Lebel Halal Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Majelis Ulama Kota Medan)
Oleh :
Ervina Sari Sipahutar 1

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  rules  of inclusion  of Halal (legal  based  on  Islamic  law) and BPOM (Agency  for  drugs  and  food  control) labels  on  food  products  of  small  and  medium enterprises.  The  importance  of  the  study  is  to ensure  legal  protection  of  consumer’s  rights violated  by  business  actors  in  consuming  food without Halal label  based  on  Law  No.8  of  1999 on  Consumer  Protection.  The  result  of  this analysis  shows  the  factors  why  the  small  and medium  food  companies  do  not  include Halal and BPOM labels on the packaging of their food products.  It  can  be  seen  from  the  presence  of un-standardized  food  products  without Halal label. This shows the lack of supervision of food products  by  the  apparatus.  Consequently, consumer  protection  is  needed  based  on  Law no.  8  of  1999  which  states  that  the  right  of consumers is the right to get comfort and safety in consuming goods or services. This Act shows that every consumer, including Muslim consumers,  is  entitled  to  obtain  goods  and services that are comfortable and not contrary to their religious principles, that is Halal.
Keywords: State-owned enterprises, food products, BPOM , Halal Label

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui aturan pencantuman lebel halal dan BPOM pada produk  makanan  usaha  kecil  menengah. Pentingnya  hal  ini  diketahui  untuk  menjamin perlindungan  hukum  terhadap  hak  konsumen yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha  dalam mengkonsumsi  makanan  yang  tidak  memiliki
1 Ervina  Sari  Sipahutar,  Dosen  tetap  Universitas  Al Azhar, e-mail : Vina.Sofyan@gmail.co.id
lebel  halal  berdasarkan  Undang-Undang  No.8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Dari  hasil  analisis ini  nantinya  dapatlah  diketahui faktor  penyebab  badan  usaha  kecil  menengah makanan  tidak  mencantumkan  Lebel  Halal  dan juga  BPOM  pada  kemasan  produk makanannya. Hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya  produk makanan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar makanan  yang  tidak  tercantum  lebel  halal  yang menunjukkan kerangnya pengawasan para aparat  terhadap  produk  makanan    sehingga perlulah adanya perlindungan konsumen berdasarkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 disebutkan  bahwa  hak  konsumen  adalah  hak atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Undang- Undang ini menunjukan bahwa setiap konsumen, termasuk  konsumen  muslim  berhak  untuk mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dan tidak  bertentangan  dengan  kaidah  agamanya, yaitu halal.
Keywords  : Badan  Usaha  Kecil  Menengah, Produk Makanan, BPOM,  Lebel Halal

## 1. Pendahuluan
Konsumen  memiliki  resiko lebih  besar  dari pada  pelaku  usaha,  dengan  kata  lain  hak-hak konsumen  selalu  terabaikan.  Oleh  sebab  itu posisi  tawar  konsumen  menjadi  lemah  dan  hak- hak  konsumen  sangat  mudah  untuk  dilanggar. Mengingat  lemahnya  kedudukan  konsumen dibandingkan  dengan  kedudukan  produsen  yang relatif  lebih  kuat  maka  pembahasan  mengenai hak-hak  konsumen  penting  untuk  dikaji  dan dibahas.
Dalam  hukum  perlindungan  konsumen yang  menjadi  permasalahan  pokok  adalah bagaimana  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam menjalankan usaha bisnis tersebut tidak merugikan  konsumen  dan  melindungi  hak-hak konsumen. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Konsumen  yang  selanjutnya  disebut  UUPK bertujuan memberikan kepastian hukum kepada konsumen.
Dalam  undang-undang  ini  juga  dijelaskan mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang tentunya  hal  ini  diatur  untuk  memberikan kepastian  hukum  serta  melindungi  hak  para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur  karena  untuk  menghindari  sikap  negatif pelaku usaha terhadap konsumen.
Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum
untuk memberi
perlindungan kepada konsumen, 2 yang  seharusnya  didapatkan  oleh para  konsumen  atas  setiap  produk  bahan makanan yang di beli dari produsen atau pelaku usaha.  Namun  dalam  kenyataannya  saat  ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen  atau  pelaku  usaha  tersebut.  Undang- undang    tentang  perlindungan  konsumen memang  telah  diterbitkan,  namun  dalam  proses pelaksanaan  atau  aplikasi  dari  Undang-undang tersebut  belum  maksimal  atau  dengan  kata  lain peraturan yang ada dalam Undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.
Berkenaan dengan hal ini Indonesia telah mempunyai  Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1996,  Tentang  Pangan,  dimana  setiap  orang yang memproduksi  atau memasukkan  ke  dalam wilayah  Indonesia  pangan  yang  dikemas  untuk diperdagangkan wajib mencantumkan lebel halal pada  produk  pangan  didalam  dana  atau  di kemasan  pangan, 3 namun  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1996  dan  UUPK  Nomor  8 Tahun  1999  sepertinya  tidak  berjalan  dengan
2 Pasal 1 Unadang-Undang Nomer 8 Tahun 1999, “ Tentang Perlindungan Konsumen”.
3 Pasal 30 ayat (1) Unadang-Undang Nomer 7 Tahun 1996, “ Tentang Pangan”.
baik,  sehinga  belum  memberikan  kepastian hukum  untuk  mengenal  pangan  dan  produk lainya yang halal.

## 2. Perumusan Masalah
Mengingat  luasnya  cakupan  masalah pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen,  maka ruang  lingkup  permasalahan  dalam  penelitian  ini di  batasi,  yakni  yang  dilihat  hanya  perlindungan terhadap  konsumen  mengenai  produk  makanan tanpa  lebel  halal  yang  diproduksi  oleh  usaha kecil.
Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  rumusan  masalah  yang  akan  di bahas dalam skripsi ini adalah:
a. Bagaimana  prosedur  memperoleh  lebel halal pada produk pangan ?
b. Apakah  faktor  penyebab  produsen  kecil menengah  makanan  tidak  memiliki  Lebel Halal ?
c. Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  konsumen  dalam  memperoleh perlindungan terhadap haknya berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ?

## 3. Kerangka Konsepsional
Perlindungan  Konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen . konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain, maupun makhluk  hidup lain  dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik berbentuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH
badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  didalam  wilayah  hukum.
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang berasal  dari  sumber  hayati  dan  air,  baik  yang diolah  maupun  yang  tidak  diolah,  yang diperuntukkan  sebagai  makanan  atau  minuman bagi  konsumen  manusia,  termasuk  bahan tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan  dan bahan  lain  yang  digunakan  dalam  proses penyiapan,  pengolahan  dan  atau  pembuatan makan dan atau minuman.
Label  Pangan  adalah  setiap  keterangan mengenai  pangan  yang  berbentuk  ganbar, tulisan,  kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain yang  disertakan  pada  pangan,  dimasukkan kedalam,  ditempelkan  pada  ataun  merupakan bagian  kemasan  pangan.,  Usaha  kecil  adalah usaha  dengan  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp.  200.000.000,.(  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  )  dengan  hasil penjualan baling banyak Rp. 1.000.000.000.,
Tulisan halal adalah tulisan yang dicantumkan  pada  label  atau  penandaan  yang memberikan jaminan tentang  halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam.

## 4. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  Normatif.  Tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  Normatif dengan  pendekatan  Yuridis  Normatif,  dikatakan
demikian  karena  dalam  penelitian  ini  digunakan cara-cara  pendekatan  terhadap  masalah  yang diteliti dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  meneliti bahan pustaka yang ada. 4
Mengingat  tipe  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  dan  juga  deskriptif  analisis yakni  suatu  penelitain  yang  mengkaji  suatu masalah  dengan  cara  meninjau  dari  segi peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta melakukan studi kasus. Dalam studi hukum, pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan konseptual (conceptual approach).
Pendekatan perUndang-undangan digunakan  untuk  meneliti  aturan-aturan  yang berkaitan  dengan  pengaturan  perlindungan  bagi konsumen, yakni Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumsen. Sedangkan  pendekatan  konseptual  digunaka karena  isu  hukumnya  menggunakan  isu  hukum pada  level  teori  hukum  (konsep).  Dalam  hal  ini, konsep  yang  digunakan  adalah  tentang  konsep dasar  perlindungan  konsumen,  hak-hak  serta kewajiban  atas  konsumen  dan  pelaku  usaha, sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha  yang  melanggar  hak-hak  konsumen  dan lain-lain.

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
5.1  Peraturan Yang Mengatur Tentang
Pencantuman  LabeL  Halal  Pada    Produk Pangan
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  menguraikan
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singakat”, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
beberapa  peraturan  yang  mengatur  tentang pencantuman  label  halal  pada  produk  pangan, tata  cara  pendaftaran  dan  faktor  penyebab produsen  tidak memiliki label  halal  pada  produk pangannya.
Dalam  hal  ini,  perlindungan  konsumen terhadap  produk-produk  di  pasaran  menjadi tugas pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari  mengkonsumsi  pangan  yang  tidak  halal. Oleh  karena  itu,  peraturan-peraturan  yang mengatur tentang pencantuman label halal  pada  produk  pangan  harus  benar-benar diterapkan  agar  tidak  ada  lagi  konsumen  yang merasa dirugikan.
Adapun peraturan-peraturan yang terkait
tentang  pencantuman  label  halal  pada  produk pangan yaitu :
1. UU No. 8  Tahun 1999  Tentang

## Perlindungan Konsumen.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang  berkaitan  dengan  Label  halal  mengenai perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha pada Pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi : (1) Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa :
a. tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi secara  halal,  sebagaimana  penyataan “halal yang di cantumkan dalam label.

## 2.     UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Di  dalam  UU  No.  7  Tahun  1996  Tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan, yaitu mengenai Label dan Iklan Pangan Pasal 30 dan 34.
Bunyi  dan  penjelasa  pasal  30  dan  34  adalah sebagai berikut :
Pasal 30,
(1) Setiap  orang  yang  memproduksi  atau memasukan  kedalam  wilayah  Indonesia pangan yang dikemas untuk di perdagangkan  wajib  mencantumkan  Label pada,  di  dalam  dan/atau  di  kemasan pangan.
(2) Label,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya
keterangan mengenai :
a.  Nama produk;
b.  Daftar bahan yang di gunakan;
c.  Berat bersih atau isi bersih;
d.  Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan
pangan kedalam wilayah Indonesia;
e.  Keterangan tentang halal;
f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
Penjelasan pasal 30 ayat (2) huruf e yaitu, keterangan  halal  untuk  suatu  produk  pangan sangat  penting  bagi  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  memeluk  agama  islam.  Namun, pencantuman  pada  label  pangan  dan/atau memasukan  pangan  ke  wilayah  Indonesia  untuk diperdagangkan  mengatakan  bahwa  pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat islam . Pasal 34,
(1) Setiap  orang  yang  menyatakan  dalam Label  atau  iklan  bahwa  pangan  yang diperdagangkan  adalah  sesuai  dengan persyaratan  agama  atau  kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan
persyaratan  agama  atau  kepercayaan tersebut.
Penjelasan  Pasal  34  ayat  (1)  yaitu,  dalam ketentuan  ini  benar  tidaknya  suatu  pernyataan halal  dalam  label  atau  iklan  pangan  tidak  hanya

## JURNAL HUKUM KAIDAH
dapat  dibuktikan  dari  segi  bahan  baku,  tetapi mencakup pula proses pembuatannya.
3.    PP  No.  69  Tahun  1999  Tentang  Label dan Iklan Pangan
Di dalam PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label  dan  Iklan  Pangan  pasal  yang  berkaitan dengan  kehalalan  produk  pangan  yaitu  pasal  3 ayat (2), pasal 10 dan pasal 11.
Bunyi pasal 3 ayat (2) ini ialah : Pasal 3 ayat (2)
Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi  atau  memasukan  pangan ke wilayah Indonesia;
d. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa Bunyi dan penjelasan pasal 10 yaitu : Pasal 10
(1) Setiap  orang  yang  memproduksi  atau memasukan  pangan  yang  dikemas  ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan  dan  menyatakan  bahwa pangan  tersebut  halal  bagi  umat  islam,
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan  keterangan  atau  tulisan halal pada Label.
(2) Pernyataan  tentang  halal  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari label.
Pencantuman  keterangan  halal  atau tulisan  “halal”  pada  label  pangan  merupakan kewajiban  bagi  pelaku  usaha.  Apabila  pihak yang memproduksi dan/atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa  produknya  halal  bagi  uamat  islam. Penggunaan  bahasa  atau  huruf  selain  bahasa Indonesia  dan  huruf  Latin  harus  digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia dan huruf Latin.
Keterangan  tentang  kehalalan  pangan tersebut  mempunyai  arti  yang  sangat  penting dan  di  maksudkan  untuk  melindungi  konsumen
muslim  dari  mengkonsumsi  pangan  yang  tidak halal.  Kebenaran  suatu  pernyataan  halal  pada label  pangan  tidak  hanya  dibuktikan  dari  segi bahan  baku,  bahan  tambahan  pangan,  atau bahan  yang  digunakan,  tetapi  harus  pula dibuktikan dalam proses produksinya. Sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  pasal  11 yaitu :
(1) Untuk  mendukung  kebenaran  penyataan halal  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau  memasukan  pangan  yang  dikemas kedalam wilayah Indonesia unuk diperdagangkan,  wajib  memeriksa  terlebih dahulu  pangan  tersebut  pada  lembaga pemeriksa  yang  telah  terakreditasi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2) Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksd  pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri
Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan  yang  memeliki  kompetensi dibidang tersebut.
Pencantuman  tulisan  halal  pada  dasarnya bersifat  sukarela.  Namun  setiap  orang  yang memproduksi  dan/atau  memasukkan  pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan  menyatakan  produknya  halal, sesuai  ketentuan  ia  wajib  mencantumkan  tulisan halal  pada  label  produknya  untuk  menghindari timbulnya  keraguan  pada  konsumen  muslim terhadap kebenaran pernyataan halal tersebut.
Dengan  demikian  untuk  kelangsungan usahanya, pangan yang dinyatakan halal tersebut  diperiksa  terlebih  dahulu  oleh  lembaga yang  telah  diakreditasi  oleh  Komite  Akreditas

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 173 Nasional (KAN). Pemeriksaan tersebut
dimaksud  untuk  memberikan  ketentraman  dan keyakinan  konsumen  muslim  bahwa  pangan yang akan di konsumsi memang aman dari segi agama.  Lembaga  keagamaan  yang  dimaksud adalah Majelis Ulama
Indonesia (MUI),
pedoman  ini  bersifat  umum  dan  antara  lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga mendirikan  sebuah  lembaga  yaitu  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetik Majelis  Ulama  Indonesia  atau  yang  disingkat LPPOM MUI yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti,
mengkaji, menganalisa dan
memutuskan apakah produk-produk baik pangan  dan  turunannya,  obat-obatan  dan kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim  khususnya  di  wilayah  Indonesia,  selain itu  memberikan  rekomendasi,  merumuskan ketentuan  dan  bimbingan  kepada  masyarakat. Lembaga  ini  didirikan  atas  keputusan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  berdasarkan  surat keputusan  nomor  018/MUI/1989,  pada  tanggal 26 Jumadil Awal 1409 H atau 6 Januari 1989.
Sebagai  lembaga  otonom  bentuk  MUI,
LPPOM  MUI  tidak  berjalan  sendiri.  Keduanya memiliki  kaitan  erat  dalam  mengeluarkan keputusan.  Sertifikat  halal  merupakan  langkah yang  berhasil  dijalankan  sampai  sekarang. Didalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syari ’at islam  dan  menjadi  syarat  pencantuman  label halal  dalam  setiap  produk  pangan,  obat-obatan dan kosmetik.

## A. Faktor-faktor  Penyebab  Produsen  Kecil Tidak Memiliki Label Halal
Hasil  Wawancara  yang  saya  lakukan dengan  salah  satu  produsen  atau  pelaku  usaha kecil makanan yang memproduksi roti, menceritakan  kendala  yang  dihadapi  pelaku usaha atau produsen makanan dalam mencantumkan label halal, yaitu :
1. Kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha  atau produsen  makanan  tentang  pentingnya label  halal  pada  produk  makanan  yang  di produksinya;
2. Pelaku  usaha  atau  produsen  makanan tersebut  adalah  seorang  muslim  jadi pelaku usaha menganggap tidak lagi harus memiliki label halal pada produknya karena pelaku  usaha  makanan  yakin  produknya tersebut halal.
3. Rumitnya  proses  untuk  mendapatkan sertifikasi halal;
4. Faktor  biaya  dan  syarat-syarat  serta proses untuk mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama sehingga  membuat  pelaku  usaha  atau produsen makanan enggan untuk mengurusnya.

## 5.2.  Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Konsumen Dalam Memperoleh Perlindungan Terhadap Haknya
Faktor utama kelemahan konsumen adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya  didapatkan  oleh  konsumen.  Oleh karena  itu,  seharusnya  UUPK  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  konsumen.  Perlindungan hukum konsumen dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah  untuk  memberikan  kepastian  hukum serta  melindungi  konsumen  agar  terpenuhi

## JURNAL HUKUM KAIDAH
seluruh  hak-hak  yang  seharusnya  mereka dapatkan.
Bahwa  sebagaimana  tercantum  pada pasal  2  UUPK  setiap  pelaku  usaha  dan konsumen dalam
menyelengarakan perlindungan  konsumen  wajib  memperhatikan lima prinsip yaitu :
1. Prinsip  manfaat,  prinsip  ini  bertujuan  agar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen  harus  memberikan  manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara total.
2. Prinsip  keadilan,  prinsip  ini  bertujuan  agar masyarakat  dapat  berpartisipasi  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen  untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara adil dan bijaksana.
3. Prinsip keseimbangan, prinsip ini dimaksudkan  memberikan  keseimbangan antara  kepentingan  konsumen,  pelaku usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  materil maupun spiritual.
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen,  prinsip  ini  bermaksud  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan
keselamatan konsumen dalam
penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Prinsip  Kepastian  Hukum,  prinsip  ini dimaksud  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, dimana  dalam  hal  ini  turut  menjamin adanya kepastian hukum tersebut.
Perlindungan
terhadap konsumen dipandang  secara  materil maupun formal makin
terasa penting mengingat lajunya ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  merupakan penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi produsen  atas  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam mengejar  dan  menacapai  kedua  hal  tersebut konsumenlah  yang  merasakan  dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap  kepentingan  konsumen  merupakan suatu hal mendesak dan harus dicari solusinya.
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang secara  materil  maupun  formal  makin  terasa penting mengingat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi  yang  merupakan  penggerak  bagi produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang atau  jasa  yang  dihasilkan  dalam  rangka mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  mengejar  dan menacapai  kedua  hal  tersebut  konsumenlah yang  merasakan  dampaknya.  Dengan  demikian upaya-upaya  untuk  memberikan  perlindungan yang  memadai  terhadap  kepentingan  konsumen merupakan suatu hal mendesak dan harus dicari solusinya.

## Penyelesaian Melalui Peradilan Umum
Walaupun putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat  final  dan  mengikat,  pihak-pihak  tidak setuju  atas  putusan  tersebut  dapat  mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  untuk diputuskan dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberaratan ke pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri  dapat  diajukan  upaya  hukum  kasasi  ke Mahkamah  Agung  RI  yang  akan  diputuskan dalam waktu 30 hari dengan waktu 14 hari untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH
mengajukan kasasi. 5
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan dijelaskan  dalam  pasal  48  UUPK,  dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperlihatkan  ketentuan  dalam  pasal  45 UUPK.
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan, dalam  dunia  bisnis  merupakan  suatu  masalah tersendiri,  dikarenakan  dalam  penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sangat membutuhkan  biaya  banyak,  sedangkan  kita tahu  bahwa  dunia  bisnis  sangat  mengehendaki penyelesaian  sengketa  dengan  harga  murah dan cepat. Disamping itu penyelsesaian sengketa  di  dalam  pengadilan  dapat  merusak hubungan  pelaku  bisnis  dengan  siapa  saja  dia pernah terlibat sengketa, dikarenakan penyelesaian  sengketa  dalam  pengadilan  akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak. Secara umum, ada beberapa kritikan yang dapat dikemukakan  terhadap  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan, yaitu :
1.  Penyelesaian sengketa yang sangat lambat
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan umumnya sangat lambat dikarenakan proses pemeriksaan  yang  sangat  formalitas  dan sangat teknis.
2.  Biaya perkara yang mahal
Biaya  perkara  yang  mahal  dalam  proses penyelesaian  sengketa  dalam  pengadilan, lebih-lebih  jika  dikaitkan  dengan  waktu  yang sangat  lama,  karena  semakin  lama  proses
5 .  Heys Hanata, Perlindungan Konsumen, artikel ini diakses pada tanggal 20 November 2017, dari
http://heyshanata.blogspot.com/2012/11/perlindungan -konsumen.html
penyelesaian  sengketa  semakin  banyak  pula biaya  yang  harus  dikeluarkan,  belum  lagi biaya pengacara yang sangat tidak sedikit.
3.  Pengadilan pada umunya tidak responsif
Tidak responsif atau tidak  tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya  pengadilan  dalam  membela  dan melindungi  kepentingan  umum.  Belum  lagi kritikan  yang  menganggap  pengadilan  hanya memberi  pelayanan  orang  kaya  saja  atau lembaga besar, yang mengakibatkan munculnya statement “hukum menindas orang miskin,  tetapi  orang  berduit  yang  mengatur hukum”.
4.  Putusan  pengadilan  tidak  menyelesaikan masalah
Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan  masalah,  bahkan  dianggap semakin memperumit masalah  karena  secara objektif  putusan  pengadilan  tidak  mampu memuaskan  dan  tidak  mampu  memberikan kedamaian  dan  ketentraman  kepada  para pihak.\
Upaya hukum yang telah disebutkan diatas dapat tempuh  oleh  konsumen  yang  merasa  dirugikan akibat  mengkonsumsi  produk  pangan  yang  tidak berlabel halal yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Walaupun  terdapat  upaya  hukum  yang  dijamin oleh UUPK, ternyata dalam prakteknya konsumen  sering  mengalami  kesulitan  dalam mengajukan  gugatan,  antara  lain  karena  pelaku usaha  yang  akan  digugat  oleh  konsumen  tidak jelas,  baik  nama  atau  alamatnya  maka  gugatan pun  tidak  dapat  ditentukan  karena  tidak  ada pihak yang dimintai pertanggung jawaban.
Berdasarkan  hal  diatas,  dapat  dilihat  bahwa peran  label  halal  dalam  kemasan  sangat  penting yaitu  dalam  hal  pemberian  informasi  produk

## JURNAL HUKUM KAIDAH
tersebut  dan  dalam  hal  penuntutan  bila  terjadi kerugian  pada  pihak  konsumen  (terdapat  nama dan  alamat  yang  jelas  pelaku  usaha  pada  label kemasan produk pangan).

## 6. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan pembahasan diatas  maka  kesimpulan  yang  dapat  penulis paparkan adalah sebagai berikut :
1. Adapun  Prosedur  untuk  memperoleh
Label hal pada poduk pangan yaitu:
a.  Sebelum produsen mengajukan sertifikasi  halal  terlebih  dahulu  harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan  halal  dapat  merujuk  kepada buku  panduan  penyusunan  sistem jaminan  halal yang  dikeluarkan    oleh LPPOM MUI; b.  Berkewajiban  mengangkat  secara resmi  seorang  atau  tim  Auditor  Halal Internal  (AHI)  yang  bertanggung jawab  dalam  menjamin  pelaksanaan produksi halal;
c.  Berkewajiban menandatangani kesediaan  untuk  di  inspeksi  secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI;
d.  Membuat  laporan  berkala  setiap  6 bulan  tentang  pelaksanaan  sistem jaminan halal.
2. Sebab  Produsen  kecil  tidak  memiliki  label halal pada kemasan pangannya yaitu:
a.  Kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha atau  produsen  makanan  tentang
pentingnya  label  halal  pada  produk makanan yang di produksinya;
b.  Pelaku usaha atau produsen makanan  tersebut  adalah  seorang muslim jadi pelaku usaha menganggap  tidak lagi  harus memiliki label  halal  pada  produknya  karena pelaku usaha makanan yakin produknya tersebut halal.
c.  Rumitnya  proses  untuk  mendapatkan sertifikasi halal;
d.  Faktor  biaya  dan  syarat-syarat  serta proses  untuk  mendapatkan  sertifikasi halal membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga membuat pelaku usaha atau produsen makanan enggan untuk mengurusnya.
3. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan konsumen  dalam  memperoleh  perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha  akibat  mengkonsumsi  pangan  tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil telah mendapatkan pengaturan dalam
UUPK. UUPK memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui  2  cara,  yaitu  dengan  cara  damai atau  melalui  gugatan  ke  pengadilan  atau BPSK.

## Daftar Bacaan
Agung,  Marya  dan  Eka, Solusi  Bila  Terjadi kasus  Bisnis. Jakarta:  Raih  Asa  Sukses, 2010.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Amin,  Ma’ruf, Fatwa  dalam  Sistem  Hukum Islam . Jakarta: Elsas, 2011
Ashofa, Burhan, Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2004
Atho, Mudzhar H.M., Membaca Gelombang Ijtihad;  Antara  Tradisi  dan  Liberasi . Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
Al-bugha  Musthafa  dan  muhyiddin  Misto, Pokok-pokok  Ajaran  Islam. Jakarta: Robbani Press, 2005
Barkatullah,  Abdul, Hak-hak  Konsumen . Bandung: Nusa Media, 2010.
Djamali,  Abdoel, Pengantar  Ilmu  Hukum Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 2006.
Dea Ariska, Perlindungan Hukum
Konsumen  Terhadap  Makanan  dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal ,
Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2107
Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan Terjemahannya .  Jakarta:  PT.  Pantja Cemerlang, 2010.
Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa MUI  sejak  1975 .  Jakarta:  Erlangga, 2011