## PENGELOLAAN POTENSI EKOSISTEM MANGROVE DI KUALA LANGSA, ACEH
MANAGEMENT OF MANGROVE ECOSYSTEM POTENCY IN KUALA LANGSA, ACEH
Nabil Zurba 1* , Hefni Effendi 2 , dan Yonvitner 2
1 Mahasiswa Sekolah Pascasarjana, PS Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB *E-mail: nabil@apps.ipb.ac.id
2 Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB

## ABSTRACT
The  potency  of  mangrove  ecosystems  can  be  a  provider  of  economic  resources,  preserving  the ecological  environment  and  providing  environmental  services.  The  existence  of  mangroves in  Kuala Langsa is important to study about the economic potential, the potential of carbon sequestration in the form of biomass, coastal tourism potential and social potential of society in support of its development efforts. The result of the research shows that the potential existence of mangrove ecosystem to fishery sector is 657,563,000 IDR/year, carbon sequestration potential in the form of biomass of 180,365 ton /year,  with  the  economic  value  of  carbon  trade  of  2,344,745,000  IDR/year,  economic  potential  of coastal  tourism  reached  22,921,107,253  IDR/year.  Overall,  the  estimated  total  potential  of  existing mangrove  ecosystems  in  Kuala  Langsa  is  29,923,415,253  IDR/year.  To  manage  these  potentials,  a conservation  strategy  is  required,  performance  improvement  of  customary  institutions  and  the existence of such management institutions must be continuously strengthened.
Keywords : institutional, Kuala Langsa, mangrove, potency, strategic management

## ABSTRAK
Potensi  ekosistem  mangrove  dapat  berupa  penyedia  sumber  ekonomi,  menjaga  lingkungan  ekologi serta menyediakan jasa lingkungan. Karena itu keberadaan mangrove di Kuala Langsa penting untuk dikaji mengenai potensi ekonomi, potensi penyerapan karbon dalam bentuk biomassa, potensi wisata pesisir  serta  potensi  sosial  masyarakat  dalam  mendukung  upaya  pengembangannya.  Hasil  penelitian diperoleh  bahwa  potensi  keberadaan  ekosistem  mangrove  terhadap  sektor  perikanan  adalah  sebesar Rp. 657.563.000/tahun, potensi penyerapan karbon dalam bentuk biomassa sebesar 180.365 ton/tahun, dengan nilai ekonomi dari perdagangan karbon sebesar Rp. 2.344.745.000/tahun, potensi ekonomi dari wisata pesisir mencapai Rp 22.921.107.253/tahun. Secara keseluruhan total perkiraan potensi yang ada dari  keberadaan  ekosistem  mangrove  di Kuala  Langsa  sebesar  Rp.  29.923.415.253/tahun.  Mengelola potensi  tersebut  diperlukan  strategi  konservasi,  peningkatan  kinerja  lembaga  adat  dan  keberadaan lembaga pengelola seperti saat ini yang harus terus diperkuat.
Kata kunci: kelembagaan, Kuala Langsa, mangrove, potensi, strategi pengelolaan

## I. PENDAHULUAN
Setiap    ekosistem  memiliki  4  fungsi pokok    bagi    manusia    yaitu    pendukung kehidupan,  pemberi  kenyamanan,  penyedia sumber  daya  alam  dan sebagai filter alami limbah.  Kuala  Langsa  memiliki  kawasan mangrove  seluas  7.000 hektar  yang  ter- distribusi  di  sepanjang  pesisir  pantai  dan daerah  aliran  sungai.  Keberadaan  ekosistem
mangrove  tersebut  oleh  masyarakat  lokal dijadikan  sebagai  sumber  mata  pencaharian berupa  hasil  perikanan.  Kawasan  tersebut memiliki  potensi  dan  peranan  penting  se- bagai  penyangga  kehidupan  khususnya  bagi masyarakat  setempat.  Potensi  perikanan  dari ekosistem  mangrove  yang  telah  dimanfaat- kan  oleh  masyarakat  setempat  khususnya bagi  nelayan  sekala  kecil  ( small-scale fisheries ).
Ikan  dan  udang  yang  ditangkap  di laut  sebelum  dewasa  memerlukan  perlin- dungan  dari  predator  dan  suplai  nutrisi  yang cukup  di  daerah  mangrove  ini.  Keberadaan hutan  mangrove  juga  berfungsi  sebagai penyerap  karbon,  proses  fotosentesis  meng- ubah  karbon  anorganik  (CO 2 )  menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada  ekosistem  hutan  teresterial  bahan  ini membusuk  dan  melepaskan  karbon  kembali ke atmosfer sebagai (CO 2 ). Akan tetapi hutan mangrove justru mengandung sejumlah besar bahan  organik  yang  tidak  membusuk.  Hutan mangrove  lebih  berfungsi  sebagai  penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon. Tumbuhan  mangrove  memiliki  banyak  daun sehingga  lebih  berpotensi  menyerap  karbon lebih  banyak  dari  tumbuhan  lain.  Hasil  dari penelitian estimasi penyimpanan karbon pada mangrove dapat dijadikan acuan dasar dalam penilaian manfaat ekonomis mangrove dalam bentuk komoditi jasa lingkungan C- Sequestration .
Hutan  bakau  memiliki  nilai  estetika, baik  dari  faktor  alamnya  maupun  dari  ke- hidupan yang ada di dalamnya. Hutan mang- rove memberikan objek wisata yang berbeda dengan  objek  wisata  alam  lainnya.  Karak- teristik  hutannya  yang  berada  di  peralihan antara  darat  dan  laut  memiliki  keunikan dalam  beberapa  hal.  Para  wisatawan  juga memperoleh  pelajaran  tentang  lingkungan langsung  dari  alam.  Pengunjung  bisa  terlibat langsung  dalam  penanaman  mangrove  untuk melebarkan  kawasan  hutan.  Selain  itu biasanya  pengunjung  sekedar  melakukan jalan  santai  menyusuri  kawasan  hutan  atau justru menjadikan kawasan ini sebagai lokasi pemotretan.  Kegiatan  wisata  ini  disamping memberikan  pendapatan  langsung  bagi pengelola melalui penjualan tiket  masuk dan parkir,  juga  mampu  menumbuhkan  per- ekonomian  masyarakat  di  sekitarnya  dengan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha,  seperti  membuka  warung  makan, menyewakan  perahu,  dan  menjadi  pemandu wisata.
Pemahaman    masyarakat    tentang manfaat  hutan  mangrove  sebagai  penghasil kayu    harus  disubtitusi    dengan    menggali manfaat    ekonomi    lainnya    selain  kayu,  se- hingga  tidak  merusak  ekosistem  mangrove. Pengembangan    perhatian    kepada    manfaat non    kayu    juga    akan    mencegah  atau  me- ngurangi    kegiatan illegal  logging di  hutan mangrove.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  ka- wasan  hutan  mangove  Kuala  Langsa,  Kota Langsa, Aceh (Gambar 1). Penelitian dilaku- kan selama 4 bulan (Juni-Oktober 2015).

## 2.1.2.   Pengumpulan Data
Lokasi  pengamatan  dan  pengambilan sampel  ditentukan  pada  6  stasiun.  Metode penentuan  stasiun  pengambilan  sampel  di- lakukan  dengan  metode random  sampling berdasarkan pertimbangan keterwakilan lokasi  pengukuran  biomassa  karbon  (keter- wakilan  dalam  penelitian  ini  adalah  ketika mengukur  data  ekologi,  maka  transek  dapat juga  digunakan  untuk  mengukur  data  bio- massa  karbon).  Data  wisatawan  diperoleh dengan  metode purposive  sampling melalui mewawancara  terhadap  satu  orang  saja apabila  terdapat  lebih  dari  satu  wisatawan dalam  satu  kelompok/keluarga,  dan  data nelayan  dan  c ontingent  valuation  method dilakukan  menggunakan  metode snowball sampling, yaitu  teknik  wawancara  yang merekomendasikan  calon  narasumber  yang dianggap  berkompeten  dalam  memberikan data yang dibutuhkan.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS untuk menentukan titik koor- dinat  stasiun  penelitian,  meteran  untuk  me- ngukur  diameter  pohon,  tali  untuk  membuat plot transek (Gambar 2), cat untuk menandai jenis pohon dan ATK.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di kawasan hutan mangrove Kuala Langsa, Aceh.
Gambar 2.  Petak transek sampling ekologi dan karbon.
Keterangan :  Petak hijau muda, pengambilan sampel Semai; petak hijau lumut, pengambilan sampel Anakan; dan petak hijau tua, pengambilan sampel Pohon.
2.3. Analisis Data
2.3.1.  Perhitungan Data Vegetasi Mang- rove
Menghitung  tingkat  dominansi  jenis ekosistem mangrove yang diukur adalah jenis
tumbuhan,  jumlah  individu,  diameter  dan tinggi  tumbuhan.  Analisis  dominasi  jenis  di- hitung  dengan  menggunakan  analisis  indeks nilai penting (Kusmana, 1997).
Jarak 10 M Ke Arah daratan
Indeks Nilai Penting  : INP = KR + FR + DR  ................................ (1)
Keterangan  =  KR:  Kerapatan  Relatif,  FR: Frekuensi Relatif, DR: Dominasi Relatif

## 2.3.2.   Biomassa Mangrove
Prosedur    dalam    pengukuran    kan- dungan    karbon    dalam  biomassa  pohon  di- lakukan    dengan    cara nondestruktif (tidak merusak    tanaman)    dengan    catatan    jenis tanaman  yang  diukur sudah diketahui rumus allometrik  (Kauffman  and  Donato,  2012). Model  pendugaan  biomassa  mangrove  dapat dibangun  berdasarkan  persamaan  nilai  bio- massa  dengan  diameter  pohon  (Hilmi et  al. , 2011;  Komiyama, 2008). Apabila ditemukan jenis  mangrove  lainya  dapat  mengacu  pada literatur  yang  terbaru  dari  allometrik  tiap jenis mangrove.
Wtop = a.DBH-b ....................................... (2)
Keterangan : Wtop : Biomassa (mangrove) di atas  permukaan  tanah (kg); DBH :  Diameter setinggi  dada  (1.3  meter); a :  Koefisien; konversi; dan b : Koefisien allometrik.
Avicennia : a = 1.28 ; b = 1.17 Soneratia alba . : a = 0.184 ; b = 2.35 Rhizophora spp. : a = 0.105 ; b = 2.68 Bruguiera gymnorrhiza : a = 0.186 ; b = 2.31
C = 0,5 x W .............................................. (3)
Keterangan =  C :  Cadangan  Karbon  (tC) ,  W : Biomassa  (kg),  0,5  :  Koefisien  kadar  karbon pada tumbuhan (faktor konversi)

## 2.3.3.   Nilai Manfaat Perikanan
Pendugaan  nilai  ekonomi  sumber daya  perikanan  dihitung  melalui  pendekatan Effect On  Production (EOP).  EOP  merupa- kan  penilaian  ekonomi  yang  memandang sumber  daya  alam  sebagai  input  dari  produk akhir yang kemudian digunakan oleh masya- rakat  (Adrianto,  2006).  Analisis  data  dilaku- kan  dengan  cara  mentrasformasikan  data  ke
dalam  bentuk  logaritma,  kemudian  dilanjut- kan  dengan  analisis  regresi  dan  dilanjutkan dengan  perhitungan  surplus  konsumen. Adrianto (2006) menyatakan nilai  konsumen surplus  yang  merupakan  nilai  manfaat langsung  ekosistem  mangrove  persatuan individu nelayan, sebagai berikut.
CS = U- TC ................................................ (4)
Keterangan  =  CS  =  Consumen  Surplus;  U  = Fungsi Utilitas; dan TC = Total Cost.
2.3.4.   Analisis Travel Cost Method (TCM) Metode  biaya  perjalanan/ Travel  cost Method (TCM)  ini  digunakan  untuk  meng- kaji nilai ekonomi wisata pesisir Kuala Lang- sa.  Pengkajian  dilakukan  terhadap  semua biaya  yang  dikeluarkan  oleh  individu  yang melakukan  kegiatan  wisata  di  pesisir  Kuala Langsa.  Mengetahui  pola  dari  pengeluaran konsumen, maka dapat di hitung berapa nilai ( value )  yang  diberikan  konsumen  terhadap sumberdaya  alam  dan  lingkungan  (Adrianto, 2006).  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  meng- konsumsi  jasa  dari  sumberdaya  alam  yang digunakan  sebagai proxy untuk  menentukan harga dari sumberdaya tersebut (Fauzi 2004).
Menurut  Adrianto  (2006)  bahwa  tahap pertama  dari  TCM  yaitu  menduga  jumlah kunjungan  berdasarkan  fungsi  biaya  per- jalanan dan beberapa faktor lain yang terkait dengan  permintaan  terhadap  kunjungan. Berikut  fungsi  permintaan  terhadap  kun- jungan wisata:
1. Membuat persamaan permintaan rekreasi Ln V  = f(X 1 ,X 2 ,X 3 ,X 4 ,X 5 )
Keterangan:  V  =  Jumlah  kunjungan (kali);  X 1 =  Biaya  perjalanan  rata-rata (Rp); X 2 = Jarak (Km); X 3 = Pendapatan (Rp);  X 4 =  Pekerjaan  (dikuantifikasi- kan); X 5 = Pendidikan; X 6 = Usia.
2. Fungsi permintaan ditransformasikan
Q = β 0 X 1 β1 X 2 β2 .................. X n βn LnQ=  β 0 +  β 1 L n X 1 +β 2 L n X 2 ..........  + L n X n LnQ= ((β 0 +β 2 (L n X 2 )+ ........... β n (L n X n )+ β 1 (L n X 1 )
LnQ    = β + β 1 L n X 1
2.3.5.  Analisis Contingent Valuation Method (CVM)
Penilaian    yang  berdasarkan    pre- ferensi ( Contingent Valuation Method ) adalah  metode  yang  digunakan  untuk  me- lihat    atau  mengukur    seberapa    besar    nilai suatu    barang    berdasarkan    estimasi  sese- orang. Contingent  Valuation  Method juga dapat  dianggap  sebagai  suatu  pendekatan untuk  mengetahui    seberapa    besar    nilai yang    diberikan    seseorang    untuk  memper- oleh    suatu    barang    ( willingness    to    pay , WTP), FAO dalam Adrianto (2006).
Nilai  yang  akan  diperoleh  dengan wawancara  kepada  individu  untuk  memberi- kan  sejumlah  satuan  moneter  yang  ingin dibayarkan.  Dalam  pelaksanaannya  respon- den  diwawancarai  secara  langsung  dengan cara menanyakan kesediaan untuk membayar terhadap  sumberdaya  yang  ada  bersifat non marketable .  Kondisi  responden  yang  seolah- olah dihadapkan pada pasar yang sesungguh- nya  saat  terjadi  transaksi  inilah  yang  disebut sebagai contingent .
CVM  menggunakan  WTP  sebagai parameter  bagi  perhitungan  total.  Estimasi WTP  dapat  juga  dilakukan  dengan  menduga hubungan  antara  WTP  dengan  karakterisitik responden yang mencerminkan tingkat peng- hargaan pengguna terhadap sumberdaya yang selama  ini  dimanfaatkannya  atau  dikunjungi (Ln V), yang dapat dihitung sebagai berikut :
WTP = β 0 +β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 ...................... (5)
Keterangan : WTP = Kesediaan untuk mem- bayar;  Ln  V=  Jumlah  kunjungan  (Trip  per bulan);  X 1 =  Biaya  perjalanan  (Rp  per  trip); X 2 = Jarak (km); X 3 = Pendapatan (Rp); X 4 =  Pekerjaan  (dikuantifikasikan:  PNS;  4, karyawan  swasta;  3,  wiraswasta;  2,  belum bekerja;  1);  X 5 =  Pendidikan  (dikuantifi- kasikan:  Strata  dua;  4,  Strata  satu;  3,Pelajar; 2,  Tidak bersekolah;1); X 6 = Usia (tahun); β 0 =  Intersep  atau  standar  terendah  β 1 β 2 β 3; = Koefisien Peubah.
2.3.5.   Analisis Stakeholder
Analisis Stakeholder di  gunakan untuk  mengindentifikasi  kelompok  pemang- ku  kepentingan  yang  penting  dan  menilai hubungan  antar  pemangku  kepentingan,  arti penting  dan  kekuatan  relatif  (Mumtas  dan Wichien  2013).  Analisis Stakeholder dilaku- kan melalui pemetaan tiap pemangku kepen- tingan  ke  dalam  matriks  analisis  pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan  pengaruh.  Hasil  jawaban  kuisioner  di transformasikan  menjadi  data  kuantitatif melalui  skoring  dengan  membuat  penilaian kuantitatif tingkat  kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan.
Posisi  kuadran  menggambarkan  ilus- trasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh tiap-tiap stakeholder yang  terkait  dengan pengelolaan  mangrove.  Berikut  adalah  pen- jelasan  dari  masing-masing  kuadran  tersebut :  Kuadran  1  memiliki  kepentingan  yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah; Kuadran 2 memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang tinggi;  Kuadran  3  memiliki  kepentingan  dan pengaruh  yang  rendah;  Kuadran  4  memiliki kepentingan  yang  rendah  tetapi  pengaruh tinggi.
Pengelolaan potensi mangrove di Kuala Langsa melibatkan 8 stakeholder terkait yaitu Dinas  Perikanan  dan  Kelautan,  Dinas Kehutanan,  Dinas  Pariwisata,  BAPEDA,  pa- wang laot, kepala desa, LSM dan wisatawan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Jenis dan Kerapatan Vegetasi
Mangrove
3.1.1. Kondisi Umum Wilayah Studi
Kuala  Langsa  sebagai  salah  satu wilayah yang ada dikota Langsa. Secara geo- grafis Kuala Langsa terletak antara 04º24’35. 68”-04º33’47.03”  Lintang  Utara  dan  97º53’ 14’59-98º04’42’16”  Bujur  Timur  dengan batas - batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara:  Selat  Malaka;  sebelah  Selatan: Kecamatan  Langsa  Kota;  sebelah  Timur: Kecamatan  Langsa  Timur;  sebelah  Barat: Kabupaten Aceh Timur
Secara  administratif  Kuala  Langsa termasuk kedalam wilayah Kecamatan Lang- sa  Barat,  Kota  langsa  (BAPPEDA  Langsa 2015),  yang  memiliki  ketingian  25  meter diatas  permukaan  laut.  Terdapat  banyak aktifitas  di  Kuala  Langsa  termasuk  aktifitas yang sangat  bergantung  kepada  ekosistem di wilayah pesisir seperti penangkapan ikan dan wisata  pesisir.  Penduduk  di  Kuala  langsa mencapai  2.027  jiwa  dengan  1.113  jumlah penduduk laki laki dan 914 jumlah penduduk wanita yang terdiri dari 497 kepala keluarga, mayoritas  penduduk  kuala  langsa  adalah nelayan  dengan  jumlah  760  orang,  minoritas adalah  TNI/Polri  dan  pensiunan  PNS/TNI selebihnya  bekerja  pada  bidang  lainnya seperti  PNS,  tukang,  montir,  pedagang  dan Wiraswasta (Gambar 3).
Hasil  pengamatan  dan  identifikasi vegetasi  mangrove  di  6  stasiun  ditemukan sebanyak  520  batang  vegetasi  mangrove kategori pohon (diameter >10 cm), 130 jenis kategori  anakan (diameter 2-10 cm) dan 187 jenis  semai.  Pada  ketiga  lokasi  sampling ditemukan  mangrove  dengan  jenis  yang sama,  berarti  mangrove  di  Kuala  Langsa bersifat  homogen.  Jenis  mangrove  yang tumbuh secara  alami  di  Kuala  Langsa cukup
beragam  dan  homogen  antar  stasiun,  artinya pada  6  stasiun  sampling  selalu  ditemukan  7 jenis yang sama yaitu jenis Avicenia marina, Avicenia  alba,  Avicenia  oficinalis,  Son- neratia  alba,  Rhizophora  apiculata,  Rhizo- phora  mucronata dan Bruguiera  gymnorr- hiza .  Setiap  jenis  mangrove  memiliki  ciri khas  morfologi  tertentu  yang  berbeda  antar jenis,  lokasi  untuk  tumbuh  serta  sebarannya juga  berbeda  antar  setiap  jenis. Soerianegara (1987)  menyatakan  daerah  pantai  dan  muara sungai menunjukkan bahwa beberapa spesies mangrove memang lebih mampu beradaptasi dengan  baik, karena  dipengaruhi  pasang surut air laut.
Stasiun  1  vegetasi  mangrove  tingkat pohon  didominasi  oleh Sonneratia  alba (INP) sebesar 92,26 tingkat semai didominasi Rhizophora mucronata (INP) sebesar 195,17 dan  tingkat  anakan  didominasi  oleh Rhizo- phora mucronata (INP) sebesar 246,11 Pada stasiun  2  vegetasi  mangrove  tingkat  pohon didominasi  oleh Rhizophora  mucronata (INP) sebesar 87,59 tingkat semai didominasi oleh Rhizophora mucronata (INP)  sebesar 174,18 sedangkan tingkat anakan didominasi oleh Soneratia alba (INP) sebesar 91,60 Pada stasiun  3  vegetasi  mangrove  tingkat  pohon
Gambar 3 Jenis pekerjaan masyarakat di Kuala Langsa.
3% 4% 70% 12% 5% 1% 0% 3% 2% 0% Pedagang Petani Nelayan Buruh Pengrajin PNS Abri/Polri Peternak Pertukangan Pensiunan (PNS/TNI)
didominasi  oleh Rhizophora  Mucronata (INP)  sebesar  88,37  tingkat  semai  juga didominasi Rhizophora mucronata (INP) sebesar  164,18  sedangkan  tingkat  anakan didominasi oleh Soneratia alba (INP) sebesar 82,89.
Stasiun  4  vegetasi  mangrove  tingkat pohon  didominasi  oleh Sonneratia  alba (INP) sebesar 90,15 tingkat semai didominasi Rhizophora mucronata (INP) sebesar 185,24 dan tingkat anakan didominasi oleh Rhizophora mucronata (INP) sebesar 238,12 Pada  stasiun  5  vegetasi  mangrove  tingkat
pohon  didominasi  oleh Rhizophora  mucro- nata (INP)  sebesar  83,95  tingkat  semai didominasi  oleh Rhizophora mucronata (INP)  sebesar  163,28  sedangkan  tingkat anakan didominasi oleh Soneratia alba (INP) sebesar 89,40 Pada stasiun 6 vegetasi mang- rove  tingkat  pohon  didominasi  oleh Rhizo- phora  Mucronata (INP)  sebesar  85,56 tingkat  semai  juga  didominasi Rhizophora mucronata (INP)  sebesar  172,27  sedangkan tingkat  anakan  didominasi  oleh Soneratia alba (INP)  sebesar  80,77  disajikan  pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis dan kerapatan vegetasi mangrove.
Jenis Domi- nasi Dominasi relatif Kerapatan Kerapatan Relatif Fre- kuensi Frekuensi relatif Indeks Nilai Penting Rhizophora mucronata 2,56 27,84 416,67 30 0,5 24,32 89,12 Sonneratia alba 3,2 34,81 400 28,8 0,5 24,32 87,93 Rhizophora apiculata 0.67 7,33 277,78 16,4 0,33 16,22 39,95 Avicennia officinalis 0,65 7,08 111,11 8 0,33 16,22 31,3 Bruguiera gymnorrhiza 1,79 19,46 72,22 5,2 0,06 2,70 27,36 Avicennia alba 0,08 0,85 116,67 8,4 0,17 8,11 17,36 Avicennia marina 0,24 2,61 44,44 3,2 0,17 8,11 13,92
Secara  Keseluruhan  Jenis  vegetasi mangrove  yang  ditemukan  paling  penting peranannya  (berdasarkan  INP)  di  lokasi penelitian  adalah  Jenis Rhizophora  mucro- nata 89,12 jenis Sonneratia alba berada pada peringkat  kedua  dengan  87,93  dan Rhizo- phora  apiculata di  tempat  ketiga  dengan 39,95  seterusnya  secara  berurutan  ditempati oleh  jenis Avicennia  officinalis,  Bruguiera gymnorrhiza,  Avicennia  alba, dan Avicennia marina. Berdasarkan  hasil  analisa  vegetasi mangrove  pada  stasiun  I,  II  dan  III,  hasil perhitungan  kerapatan  relatif  jenis  (RDi), frekuensi  relatif  jenis  (RFi)  dan  penutupan
relatif  jenis  (RCi)  maka  akan  diperoleh  nilai penting  suatu  jenis  mangrove  pada  tingkat pohon.
Indeks  nilai  penting  menggambarkan kedudukan  ekologis  suatu  jenis  dalam  suatu komunitas  vegetasi  atau  menunjukkan  pe- nguasaan  ruang  suatu  jenis  pada  suatu tempat.  Apabila  INP  suatu  jenis  vegetasi bernilai  tinggi,  maka  jenis  itu  sangat mempengaruhi  kestabilan  ekosistem  tersebut (Fachrul,  2007).  Sunarto  (2008)  menyatakan bahwa salah satu  faktor  yang mempengaruhi perluasan  atau  penambahan  areal  mangrove adalah  substrat.  Kuala  Langsa  memiliki  tipe
substrat berlumpur, sehingga jenis rhizophora dapat makin banyak tumbuh dan berkembang karena  didukung  area  tumbuh  yang  sesuai. Menurut  Mirerra  (2013)  Substrat  jenis berlumpur  atau  lempung  berpasir  memang merupakan substrat  yang sangat cocok untuk tempat  tumbuhnya  jenis Rhizopora  mucro- nata  dan  sonneratia  alba.  Soneratia  juga salah  satu  jenis  yang  memiliki  INP  tinggi  di Kuala  Langsa  karena  pembuahan  terjadi sepanjang tahun dan bunganya mengembang penuh  dimalam  hari  dimana  ngengat  sering hinggap,  hal  ini  yang  memudahkan  terjadi penyerbukan  oleh  serangga  jenis  lain, burung  maupun  kelelawar  pemakan  buah. Sonneratia  juga  banyak  di  temukan  di daerah  muara  seperti  di  Kuala  Langsa  dan jenis ini dapat mengembang secara padat.pada  daerah  pesisir  jenis  sonneratia dapat  berkembang  secara vegetatif,  hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Noor et  al.  (2009) Jenis  Sonneratia  Menyukai  tanah  yang bercampur  lumpur  dan  pasir,  kadang-kadang pada batuan dan karang. Sering ditemukan di lokasi pesisir  yang terlindung dari hempasan gelombang  juga  di  muara.  Di  lokasi  dimana jenis  tumbuhan  lain  telah  ditebang,  maka jenis  ini  dapat  membentuk  tegakan  yang padat.  Perbungaan  terjadi  sepanjang  tahun. Bunga  hidup  tidak  terlalu  lama  dan mengembang penuh di malam hari, diserbuki oleh ngengat, burung dan kelelawar pemakan buah. Di jalur pesisir yang berkarang mereka tersebar  secara  vegetatif.  Kunang-kunang sering  menempel  pada  pohon  ini  dikala malam.

## 3.1. Valuasi Ekonomi Perikanan EOP
Sumberdaya  perikanan  yang  terdapat pada ekosistem mangrove merupakan perpaduan  antara  ikan  ekosistem  terestrial, peralihan dan perairan. Sumberdaya terestrial kebanyakan  hidup  di  sekitar  mangrove seperti kepiting sedangkan ikan peralihan dan perairan  hidup  di  akar  mangrove  dan  kolom air  (Akpaniteaku et  al .,  2014).  Beberapa sumber  daya  yang  umum  dijumpai  di
ekosistem  mangrove  dijelaskan  sebagai berikut:
Biswas et  al .  (2008)  menyatakan  ikan penetap sejati, yaitu ikan yang seluruh siklus hidupnya  dijalankan  di  daerah  hutan  mang- rove seperti ikan Gelodok Periopthalmus sp . Ikan  penetap  sementara,  yaitu  ikan  yang berasosiasi  dengan  hutan  mangrove  selama periode  anakan,  tetapi  pada  saat  dewasa cenderung  menggerombol  di  sepanjang pantai  yang  berdekatan  dengan  hutan  mang- rove,  seperti  ikan  belanak  ( Mugilidae ),  ikan Kuweh  ( Carangidae ),  dan  ikan  Kapasan, Lontong  ( Gerreidae ).  Ikan  pengunjung  pada periode  pasang,  yaitu  ikan  yang  berkunjung ke  hutan  mangrove  pada  saat  air  pasang untuk  mencari  makan,  contohnya  ikan Kekemek,  Gelama,  Krot  ( Scianidae ),  ikan Barakuda,  Alu-alu,  Tancak  ( Sphyraenidae ), dan  ikan-ikan  dari  familia Exocietidae serta Carangidae . Garcia et  al. (2000) juga menyatakan ikan  pengunjung  musiman.  Ikan-ikan  yang termasuk  dalam  kelompok  ini  menggunakan hutan  mangrove  sebagai  tempat  asuhan  atau untuk  memijah  serta  tempat  perlindungan musiman  dari  predator.  Berbagai  jenis  fauna yang  relatif  kecil  dan  tergolong  dalam invertebrata,  seperti  udang  dan  kepiting ( Krustasea ), gastropoda dan  juga bivalva ( Moluska ), Cacing ( Polikaeta ) hidup di hutan mangrove.  Kebanyakan  invertebrata  ini hidup  menempel  pada  akar-akar  mangrove, atau  di  lantai  hutan  mangrove.  Sejumlah invertebrata  tinggal  di  dalam  lubang-lubang di  lantai  hutan  mangrove  yang  berlumpur. Melalui  cara  ini  mereka  terlindung  dari perubahan  temperatur  dan  faktor  lingkungan lain  akibat  adanya  pasang  surut  di  daerah hutan mangrove.
Udang  merupakan  jenis  ikan  kon- sumsi  air  payau,  badan  beruas  berjumlah  13 (5  ruas  kepala  dan  8  ruas  dada)  dan  seluruh tubuh  ditutupi  oleh  kerangka  luar  yang disebut  eksosketelon.  Umumnya  udang  yang terdapat di pasaran sebagian besar terdiri dari udang laut.  Hanya  sebagian  kecil  saja yang
Tabel 2. Sumberdaya perikanan yang berasoiasi dengan mangrove Kuala Langsa.
No Nama sumberdaya perikan Nama ilmiah spesies 1 Belanak Moolgarda seheli 2 Kuwe Gnathanodon speciosus 3 Gelama Otolithoides pama 4 Kapasan Geres punctatus 5 Kerang darah Anadara granosa 6 Kepiting bakau Scylla serrata 7 Udang putih Penaeus indicus 8 Udang windu Penaeus monodon 9 Udang galah Macrobrachium rosenbergii 10  Kembung Rastrelliger kanagurta 11  Lemuru Sardinella sp 12  Tembang Brevoortia tyrannus 13  Teri Stolephorus Sp 14  Tiram mutiara Pincatada margaritifera
terdiri  dari  udang  air  tawar,  terutama di daerah sekitar sungai besar dan rawa dekat pantai.  Udang  air  tawar  pada  umumnya termasuk  kedalam  keluarga Palaemonidae , sehingga  para  ahli  sering  menyebutnya sebagai kelompok udang palaemonid . Udang laut, terutama dari ke-luarga Penaeidae , yang bisa  disebut  udang Penaeid oleh  para  ahli (Boutson et al . 2009) .
Sebanyak  rata  rata  200  Ton  potensi perikanan  ekosistem  mangrove  yang  tercata oleh  Dinas  perikanan  kota  langsa  dalam  tiga tahun  terakhir,  jumlah  yang  tidak  sebanyak perikanan  tangkap  di  laut,  karna  nelayan  di Kuala  Langsa  umumnya  banyak  mencari ikan  di  laut.  Berikut  adalah  hasil  tangkapan ikan yang berasosiasi dengan mangrove oleh nelayan.Komponen  jumlah  tangkapan  me- rupakan  salah  satu  indikator  utama  dalam penentuan  potensi  mangrove  untuk  per- ikanan,  harga  pasar,  umur,  dan  pengalaman menjadi  nelayan  juga  mempengaruhi  jumlah tangkapan  sumberdaya  perikanan.  Tingkat signifikansi hubungan nilai jumlah tangkapan dengan  beberapa  variabel  lain  ditunjukkan dengan  nilai  R- square sebesar  52%  dan  P- value sebesar  0,005,  sehingga  sebesar  52% jumlah ikan hasil tangkapan  dapat dijelaskan oleh  variabel  dari  persamaan  tersebut,
sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar persamaan.
Persamaaan  regresi  berganda  untuk jumlah  tangkapan  (V)  terhadap  beberapa variabel  bebas  yaitu  presepsi  terhadap  harga (X 1 ),  umur  nelayan  (X 2 ),  pendidikan  (X 3 ), tanggungan  (X 4 ),  pengalaman  (X 5 ),  dan pendapatan  (X 6 ),  kemudian  akan  dilihat faktor  apakah  yang  paling  mempengaruhi secara  positif  dan  faktor  apakah  yang  akan mempengaruhi  secara  negatif.  Persamaan jumlah jumlah hasil tangkapan ikan di Kuala langsa adalah sebagai berikut:
Ln V=   -2.463 – 0.076 x1 – 0.116 x2 + 0.024 x3 + 0.056 x4 + 0.160 x5
+ 0.596 x6 ....................................... (6)
Persamaan  regresi  diatas  varia-bel harga  ikan (𝑋 1 ) dan  umur (𝑋 2 ) memiliki pengaruh  negatif  terhadap  jumlah  tangkapan (𝑉) namun  variabel  umur (𝑋 2 ) memiliki pengaruh  negatif  paling  besar.  Akibatnya, jika  umur  nelayan  semakin  tua  maka  per- sentase  jumlah  tangkapan  ikan  akan  menga- lami  penurunan.  Dengan  kata  lain  ber- tambahnya  usia  nelayan  sebesar  1  persen akan  menurunkan  jumlah  tangkapan  ikan sebesar  0,116%.  Dari  persamaan  regresi diatas  juga  terlihat  variabel  lama  pendidikan
(𝑋 3 ) ,  banyak  tanggungan (𝑋 4 ) ,  lama  pe- ngalaman (𝑋 5 ) ,  dan  penghasilan (𝑋 6 ) me- miliki  pengaruh  positif  terhadap  jumlah tangkapan (𝑉) tetapi  variabel  penghasilan (𝑋 6 ) memiliki pengaruh positif paling besar. Artinya  semakin  besar  penghasilan  yang dimiliki  nelayan  maka  persentase  jumlah tangkapan ikan akan mengalami peningkatan. Dengan  kata  lain  meningkatnya  jumlah penghasilan  yang  dimiliki  nelayan  sebesar  1 persen akan meningkatkan jumlah tangkapan ikan sebesar 0,596%.
Mirera et  al. (2013)  menyatakan semakin  besar  penghasilan  yang  diperoleh dari  menangkap  sumberdaya  disuatu  ekosis- tem  maka  akan  berepotensi  meningkatkan jumlah tangkapan nelayan.
Nilai Consumen  Surplus mangrove Kuala Langsa disektor perikanan cukup besar yaitu Rp. 657.563.000/tahun. Hal ini menjelaskan bahwa upaya penangkapan ikan oleh  nelayan  di  Kuala  Langsa,  maka  total keuntungan  per  individu  nelayan  juga semakin  besar,  sehingga  total  nilainya  akan lebih  besar.  Moksnes  (2002)  menyatakan mangrove  sebagai  tempat  pembesaran  benih ikan  dan  krustacea  akan  memberi  manfaat yang  tinggi  jika  dikelola  dengan  baik.  Eko- sistem  mangrove  merupakan  area  mencari makan  ikan,  tempat  memijah  dan  tempat untuk  berlindung  maka  dengan  mengelola ekosistem mangrove, masyarakat secara tidak langsung akan mendapatkan keutungan dari
sektor pengelolaan sumber daya perikanan.

## 3.2. Potensi Karbon dalam Bentuk Biomassa
Hasil  perhitungan  dengan  metode allometrik  pada  vegetasi  mangrove  di  6 stasiun  didapatkan  hasil  sebanyak  360.370 Ton, potensi biomassa dan 180.365 Ton/Tahun,  Potensi  karbon  adalah  50%  dari potensi Biomassa (Smith and Whelan, 2006), potensi  penyerapan  karbon  ke  dalam  bio- massa  terbesar  adalah  dari  jenis Sonneratia alba sedangkan Rhizophora  mucronata dan Bruguiera  gymnorrhiza menempati  posisi kedua  dan  ketiga ,  Rhizophora  apiculata, Avicennia  alba,  Avicennia  officinalis  dan Avicennia marina secara berurutan menyusul di  belakangnya,  dapat  juga  di  lihat  pada Tabel 3.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Daniel et al . (2011) bahwa ekosistem mangrove memiliki tingkat penyerapan  lima  kali  lebih  cepat  terhadap unsur  karbon  di  udara  jika  dibandingkan dengan  hutan  di  daratan  dan  ekosistem pesisir lainnya. Menurut Forseth (1995) suatu komunitas  vegetasi  mangrove  dengan  luas daun keseluruhan kurang lebih 5 hektar dapat menyerap  900  kg  CO 2 dari  udara  dan melepaskan  600  kg  O 2 dalam  waktu  2  jam. Keberadaan  mangrove  maka  sangat  penting bagi  kelestarian  wilayah  pesisir  dan  ber- manfaat  bagi  kelangsungan  hidup  makhluk hidup.
Tabel 3. Nilai karbon pada setiap jenis mangrove.
Biomassa Karbon Biomassa Karbon Biomassa Karbon Avicennia marina 117 58 650 325 4.550 2.275 Avicennia alba 352 176 1.953 977 13.671 6.835 Avicennia officinalis 308 154 1.712 856 11.984 5.992 Sonneratia alba 3.080 1.540 17.109 8.554 119.763 59.881 Rhizophora apiculata 585 293 3.253 1.626 22.771 11.385 Rhizophora mucronata 2.965 1.482 16.472 8.236 115.304 57.652 Bruguiera gymnorrhiza 1.869 935 10.384 5.192 72.688 36.344 360.730 180.365 Potensi Manggrove Kuala Langsa (Ton)
Total Jenis Potensi perPlot (Kg) Potensi perHektar (Kg/Ha)
Menurut  Daniel et  al .  (2011)  pe- ngelolaan  hutan  mangrove  berkelanjutan cocok  untuk  penyerapan  dan  penyimpanan karbon. Selain melindungi daerah pesisir dari abrasi  tanaman  mangrove  mampu  menyerap emisi  yang  terlepas  dari  lautan  dan  udara. Penyerapan  emisi  gas  buang  menjadi  maksi- mal  karena  mangrove  memiliki  sistem  akar napas  dan  keunikan  struktur  tumbuhan pantai.  Salah  satu  akibat  kelebihan  jumlah karbon  di  atmosfer  adalah  terganggunya  ke- seimbangan energi antara bumi dan atmosfer, sehingga memicu terjadinya perubahan iklim global. Terjadinya peningkatan unsur karbon dalam bentuk gas-gas asam arang (CO2), gas buang knalpot (CO), metana (CH4) serta gas rumah  kaca  dalam  jumlah  yang  meng- khawatirkan  telah  memicu  pemanasang global.
Metode  perdagangan  karbon  sudah mulai  banyak  di  terapkan  dinegara  maju seperti  Amerika,  Kanada,  prancis  dan Jepang,  dengan  dipelopori  oleh  protokol Kyoto  tahun  2011,  maka  daerah  yang  me- miliki luasan ekosistem yang dapat menyerap karbon  akan  mendapatkan  kompensasi  be- rupa biaya yang akan dibayarkan oleh negara yang  memproduksi  karbon  dari  industri mereka,  besaran  yang  dibayarkan  adalah tahunan dan disesuaikan dengan kemampuan ekosistem  tersebut  menyerap  karbon  dalam satuan  Ton,  pembayaranya  dilakukan  oleh lembaga  khusus  yang  menangani  bidang karbon,  negara  yang  industrinya  menghasil- kan  karbon  mewajibkan  semua  industri  ter- sebut  membayar  kredit  karbon  (Keohane, 2009).
Harga  jual  karbon  yang  saat  ini berlaku  adalah  US  $  2-7  setiap  ton  karbon per  tahun.  Kunci  keberhasilannya  adalah kemajuan informasi yang dimiliki baik dalam Pengukuran  karbon  dalam  bentuk  biomassa dan  upaya  konservasi  dari  masyarakat  agar tidak  dilakukan  penebangan  liar.  Pekerjaan ini  berarti  sudah  bersifat resource  and community  based  management (Marsono, 2004).  Potensi  penyerap  karbon  di  Kuala Langsa mencapai 180.365 ton/Tahun, dengan
asumsi  harga  jual  karbon  adalah  5  US  dolar (kurs  dengan  rupiah  13.000)  maka  nilai karbon total pertahun mencapai Rp. 2.344.745.000.

## 3.3. Valuasi Ekonomi Wisata

## 3.3.1. Travel Cost Method
Komponen  biaya  perjalanan  me- rupakan  kumulatif  biaya  yang  dikeluarkan wisatawan untuk sampai ke wisata mangrove Kuala  Langsa.  Biaya  perjalanan  terdiri  dari biaya  transportasi,  biaya  konsumsi,  pen- dapatan  yang  hilang  selama  melakukan kegiatan  wisata  dan  biaya  lainnya  yang medukung  kegiatan  wisata.  Proporsi  biaya yang  dikeluarkan  oleh  wisatawan  tentunya berbeda-beda,  sesuai  dengan  tujuan  wisata dan lokasi yang dituju. Setelah ditelaah lebih rinci,  terdapat  pola  biaya  yang  dikeluarkan wisatwan  pada  lokasi  tersebut.  Wisatawan mengeluarkan  proporsi  biaya  yang  lebih tinggi  untuk  konsumsi  dan  Transportasi (Adrianto, 2004).
Berdasarkan  gambar  wisatawan  di Kuala  Langsa  paling  banyak  (40%  res- ponden)  mengeluarkan  biaya  sekitar  Rp. 20.000  untuk  keperluan  transportasi  dan makanan  sedangkan  jumlah  minoritas  ter- dapat pada golongan biaya perjalanan sebesar Rp.  40.000  yaitu  dengan  jumlah  responden 3%.  Hal  ini  dapat  dilihat  langsung  dimana mayoritas  pengunjung  hanya  duduk-duduk dan  jalan-jalan  serta  membeli  makanan ringan seperti jagung bakar dan kelapa muda walaupun  hanya  beberapa  wisatawan  yang membeli  makanan  berat  seperti  nasi  dengan lauk  ikan  bakar  dan  mie  kepiting.  Yulius (2009)  menjelaskan  bahwa  wisata  pantai merupakan  bagian  dari  wisata  pesisir  yang memanfaatkan  pantai  sebagai  objek  wisata. Selanjutnya Dahuri et al . (2008) mendefinisi- kan  pariwisata  pantai  sebagai  kegiatan rekreasi  yang  dilakukan  di  sekitar  pantai seperti  berenang,  memancing,  wisata  kuliner menu khas pesisir, berjalan-jalan atau berlari- lari  di  sepanjang  pantai,  serta  menikmati keindahan  suasana  pesisir  dan  dapat  juga bermeditasi.
Persamaaan  regresi  berganda  untuk jumlah  kunjungan  wisatawan  (V)  terhadap beberapa  variabel  bebas  yaitu  presepsi terhadap  biaya  perjalanan  (X 1 ),  jarak  (X 2 ), pendapatan  (X 3 ),  pekerjaan  (X 4 ),  pendidikan (X 5 ), usia (X 6 ), kemudian akan dilihat faktor apakah  yang  paling  mempengaruhi  secara positif  dan  faktor  apakah  yang  akan mempengaruhi  secara  negatif  Persamaan jumlah  kunjungan  wisata  di  Kuala  langsa adalah sebagai berikut:
Ln V = 11,716 - 0,723 x1 - 0,146 x2 – 0.066 x3 + 0.162 x4 + 0.024 x5
– 0.025 x6 ........................................ (7)
Persamaan  regresi  diatas  variabel pekerjaan (𝑋 4 ) dan  pendidikan (𝑋 5 ) me- miliki  pengaruh  positif  terhadap  jumlah kunjungan  wisatawan  (V)  namun  variabel pekerjaan (𝑋 4 ) memiliki  pengaruh  positif paling  besar.  Akibatnya,  jika  tingkat  pe- kerjaan  semakin  tinggi  maka  persentase jumlah  kunjungan  wisatawan  akan  menga- lami  peningkatan.  Dengan  kata  lain  mening- katnya  tingkat  pekerjaan  sebesar  1  persen akan  menaikkan  jumlah  kunjungan  wisata- wan sebesar 0,162%. Dari persamaan regresi diatas  juga  terlihat  variabel  biaya  perjalanan (𝑋 1 ) ,  jarak (𝑋 2 ) ,  pendapatan (𝑋 3 ) ,  dan  usia (𝑋 6 ) memiliki  pengaruh  negatif  terhadap jumlah  kunjungan  wisatawan (𝑉) tetapi variabel  biaya  perjalanan (𝑋 1 ) memiliki pengaruh  negatif  paling  besar.  Artinya semakin  besar  biaya  perjalanan  yang  di- keluarkan  maka  persentase  jumlah  kun- jungan  wisatawan  akan  mengalami  pe- nurunan.  Dengan  kata  lain  meningkatnya biaya  perjalanan  sebesar  1  persen  akan menurunkan  jumlah  kunjungan  wisatawan sebesar  0,723%. Phaneuf  and  Smith  (2005) menyatakan  Pendekatan  biaya  perjalanan dapat  digunakan  untuk  memberi  masukan kebijakan.  Church et  al .  (2014)  juga menyatakan  jasa  ekosistem  kultural  akan bermanfaat  bagi  masyrakat  dari  aspek perlindungan.
Nilai Consumen  surplus rata-rata  di wisata  mangrove  Kuala  Langsa  cukup  besar yaitu  Rp.  13.756  trip/individu,  dan  nilai surplus  konsumen  total  kunjungan  di  Kuala Langsa adalah 21.394.707.253/tahun. Hal ini menjelaskan biaya proporsi yang dikeluarkan wisatawan  untuk  dapat  berwisata  di  Kuala Langsa.
Nilai Consumen  surplus dari  wisata- wan ini adalah sejumlah biaya yang dikeluar- kan  oleh  wisatawan  untuk  dapat  menikmati keindahan  dari  wisata  pesisir.  Sebagaimana dijelaskan  Steckenreuter  and  Wolf  (2013), akses  sumberdaya  memiliki  nilai  untuk melindungi  hal  tersebut  yang  membutuhkan biaya.  Pajak  sebagai  salah  satu  bentuk  biaya pengguna  memiliki  pengaruh  terkait  bagai- mana  para  pembuat  kebijakan  dapat  meng- gunakannya  sebagai  instrumen  untuk  per- lindungan lingkungan.
Besarnya  nilai  surplus  konsumen membuat  para  pelaku  wisata  yang  mayoritas adalah  penduduk  Kota  Langsa  setuju  (58 responden)  untuk  semakin  mengembangkan hutan  mangrove  Kuala  Langsa  sebagai tempat  wisata sedangkan  yang kurang setuju (5 responden) dan tidak setuju (3 responden) menginginkan  agar  hutan  di  Kuala  Langsa diutamakan  hanya  untuk  konservasi  saja. Data  tersebut  sesuai  dengan  peryataan Douvere  (2008)  menyatakan  bahwa  sebuah sistem biaya pengguna merupakan hak untuk penggunaan  laut  yang  dilindungi  di  bawah sistem  hukum  negara  atau  pemerintah,  yang mensyaratkan  bahwa  entitas  atau  individu yang  menggunakan  laut  harus  membayar biaya sesuai dengan peraturan negara. Sistem ini  menetapkan  bahwa  laut  merupakan  aset milik  negara,  serta  semua  entitas  dan individu  yang  berniat  menggunakan  laut untuk  melaksanakan  produksi  dan  kegiatan ekonomi  lainnya,  harus  membayar  dalam penggunaannya.
3.3.2. Contingen Valuation Method
Hasil valuasi dengan keinginan masyarakat  untuk  membayar  ( willingness topay ;  WTP)  untuk  memperbaiki  kualitas
lingkungan  pesisir  dan  laut  kawasan  Kuala Langsa  Rp.  106.000/Individu/Tahun.  Nilai ini menunjukkan kesediaan wisatawan untuk menjaga  lingkungan  agar  tetap  bersih  dan sumber  daya  pesisir  yang  terbebas  dari kerusakan  dan  pencemaran.  Dari  persamaan regresi  diatas  variabel  biaya  perjalanan (𝑋 1 ) memiliki  pengaruh  positif  terhadap  nilai willingness  to  pay (𝑊𝑇𝑃) .  Akibatnya,  jika biaya  perjalanan  naik  maka  persentase  nilai willingness  to  pay (𝑊𝑇𝑃) akan  mengalami peningkatan. Dengan kata lain bertambahnya biaya perjalanan sebesar 1 persen menaikkan nilai willingness to pay (𝑊𝑇𝑃) sebesar 0.052 persen.  Dari  persamaan  regresi  diatas  juga terlihat variabel jarak (𝑋 2 ) , pendapatan (𝑋 3 ) , pekerjaan (𝑋 4 ) ,  pendidikan (𝑋 5 ) dan  usia (𝑋 6 ) memiliki  pengaruh  negatif  terhadap nilai willingness    to    pay (𝑊𝑇𝑃) tetapi variabel  pekerjaan (𝑋 4 ) memiliki  pengaruh negatif  paling  besar.  Artinya  semakin  tinggi tingkat  pekerjaan  maka  persentase  nilai willingness  to  pay (𝑊𝑇𝑃) mengalami  pe- nurunan.  Dengan  kata  lain  meningkatnya tingkat  pekerjaan  sebesar  1  persen  akan menurunkan  nilai willingness  to  pay (𝑊𝑇𝑃) sebesar 0,386%.
Ln V= 14.401 + 0.052 x1 - 0.059 x2 - 0.141 x3 – 0.386 x4 – 0.009 x5
– 0.284 x6 ....................................... (8)
Bindir et  al .  (2013)  dan  Jobstvogi et al. (2014) dijelaskan bahwa biaya perjalanan dan  tingkat  perkejaan  memiliki  pengaruh yang  tinggi  terhadap  jumlah  kesediaan membayar.  Upaya  perlindungan  merupakan salah  satu  cara  menjaga  lokasi  wisata  tetap lestari,  oleh  karena  itu  perlunya  kesadaran dari  wisatawan  bahwansanya  dibutuhkan upaya  dari  manusia  sendiri  berupa  biaya dalam  perbaikan  lingkungan  walaupun  eko- sistem  dapat  memperbaiki  diri  sendiri  Chen and Bau, 2016; Lange, 2015). Jumlah wisata- wan  kuala  langsa  mencapai  14  400 orang/tahun  maka  jumlah  dana  WTP  yang terkumpul untuk rehabilitasi dan konservasi
hutan mangrove Kuala  Langsa Mencapai  Rp 1.526.400.000.  Pemanfaatan  dana  ini  dapat diserahkan  kepada  lembaga  hukum  milik desa  yang  dikordinasikan  dengan  dinas pariwisata  untuk  membuat  program  rehabili- tasi  mangrove.  Seperti  honor  penjaga  mang- rove dan penanaman kembali mangrove yang rusak dan biaya membuat pembibitan seperti untuk membeli polybag dan pupuk.

## 3.4. Ekonomi Total
Rekomendasi  dasar  bagi stakeholder dalam  menentukan  rencana  jangka  pendek strategi  pengelolaan  adalah  nilai  ekonomi total dari tiga kriteria yang menjadi penilaian yaitu  nilai  ekonomi  perikanan  sebanyak  Rp. 657.563.000/Tahun  nilai  ekonomi  penyerap karbon  untuk  kredit  karbon  sebanyak  Rp. 2.344.745.000/Tahun  dan  nilai  ekonomi  dari keberadaan  mangrove  bagi  wisatawan  dan kesedian  membayar  untuk  kelestarian  hutan mangrove  sebanyak  Rp.  22.921.107.253 /tahun. Sedangkan jumlah nilai dari ekonomi total  sumberdaya  hutan  mangrove  Kuala Langsa dalam 1 tahun Rp. 25.923.415.253.
Berdasarkan  potensi  nilai  ekonomi total  yang  sudah  diketahui,  sangat  penting bagi stakeholder untuk  dapat  mempertahan- kan  ataupun  menaikan  jumlah  nilai  ekonomi total  yang  akan  diperoleh  pada  tahun-tahun berikutnya  tetapi  tetap  mempertahankan kondisi  hutan  mangrove  agar  juga  tetap lestari.
Menurut  Edwards  (2009),  valuasi lingkungan penting terhadap pendataan sum- ber  daya  berharga  untuk  perlindungan  dan mengidentifikasi  yaitu  nilai  manfaat  seperti pada  taman  nasional  yang  pengunjung  per- oleh,  misalnya  melalui  retribusi,  izin  dan sumbangan.  Kegunaan  non  pasar  tehnik valusai  sebagai  alat  untuk  kebijakan  pe- ngelolaan sumberdaya alam saat ini dianggap umum  di  beberapa  negara.  Banyak  instansi mapun  lembaga  yang  menggunakan  valuasi lingkungan  untuk  keberlanjutan  pembiayaan guna mendukung keputusan dalam penerapan biaya  pengguna  seperti  pada  taman  nasional dan daerah perlindungan laut.
3.5. Analisis Stakeholder
Koordinasi  yang  dilakukan  masing- masing stakeholder di  dalam  pengelolaan potensi  sumberdaya  dalam  ekosistem  mang- rove  dapat  dijelaskan  dengan  analisis stake- holder .  Pemetaan stakeholders didapatkan dari  hasil  diskusi  mendalam  ( indepth  inter- view )  terhadap  prinsip  pengelolaan  potensi sumberdaya  dalam  ekosistem  mangrove. Pemetaan  dilakukan  berdasarkan  tingkat  ke- pentingan  dan  pengaruh stakeholder ter- hadap  pengelolaan  potensi  sumberdaya  da- lam  ekosistem  mangrove,  dalam  hal  ini  ke- pentingan merupakan pendangan / visi stake- holder terhadap  prinsip  pengelolaan  sedang- kan  pengaruh  adalah  indikasi  dari  hal-hal yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait dengan  masing-masing  prinsip  pengeloaan tersebut.  Berdasarkan  hasil  pemetaan stake- holder sebagaimana disajikan pada Gambar 5 dan dapat disimpulkan sebagai berikut.
Stakeholder dengan  tingkat  kepen- tingan  ( interest )  dan  pengaruh  ( power )  yang tinggi diklasifikasikan sebagai Players (Kuadran  II). Stakeholder ini  harus  lebih
aktif  dilibatkan  secara  penuh  (Reed et  al., 2009)  termasuk  dalam  mengevaluasi  strategi baru. Stakeholder yang  diklasifikasikan  se- bagai players dalam  penelitian  ini  adalah DKP,  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Kehutanan, Kepala  Desa  Kuala  Langsa,  Pawang  Laot Kuala Langsa dan BAPEDA.
Stakeholder dengan  tingkat  kepen- tingan ( interest ) yang rendah tetapi memiliki pengaruh  ( power )  yang  tinggi  diklasifikasi- kan  sebagai Actors (Kuadran  IV). Stake- holder ini  dapat  mendatangkan  resiko  se- hingga  keberadaannya  perlu  dipantau  dan dikelola  dengan  baik  (Reed et  al., 2009). Stakeholder ini relatif pasif, akan tetapi dapat berubah  menjadi key  palyers karena  suatu peristiwa.  Hubungan  baik  dengan stake- holder ini  terus  dibina.  Untuk  itu  segala  in- formasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan  sehingga  mereka  dapat  terus  ber- peran  aktif  dalam  pencapaian  tujuan. Stakeholder yang  diklasifikasikan  sebagai context  setters dalam  penelitian  ini  adalah: Nelayan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Gambar 4. Hubungan pengaruh dan kepentingan.
Stakeholder dengan  tingkat  kepen- tingan  ( interest )  dan  pengaruh  ( power )  yang rendah  diklasifikasikan  sebagai Bystanders (Kuadran  III).  Diperlukan  sedikit  pertim- bangan  untuk  melibatkan stakeholder ini lebih  jauh  karena  kepentingan  dan  pengaruh yang  dimiliki  biasanya  berubah  seiring berjalannya waktu (Reed et al., 2009). Stake- holder ini  harus  tetap  dimonitor  dan  dijalin komunikasi  dengan  baik. Stakeholder yang diklasifikasikan sebagai crowd dalam penelitian ini adalah wisatawan.
Selanjutnya  Douvere  (2008)  menjelas- kan  Perencanaan  tata  ruang  pesisir  dan  laut bertujuan  untuk  menyediakan  mekanisme strategis  dan  pendekatan  berbasis  rencana terpadu  untuk  pengelolaan  laut  yang  me- mungkinkan untuk melihat  ''gambaran”  yang lebih  besar  dan  untuk  mengelola  mengguna- kan potensi konflik, efek kumulatif dari
aktivitas manusia, dan perlindungan laut.
Perencanaan tata ruang pesisir dan laut menyediakan  kesempatan  tidak  hanya  untuk mengelola  dan  memahami  lingkungan  laut, tetapi  juga  memungkinkan  perencanaan jangka  panjang  dalam  cara  proses-proses menjadi  lebih  transparan,  perencanaan  dan alokasi  untuk  kedua  pengembang  atau pemertintah dan manajer lingkungan.

## 3.6. Rencana Jangka Pendek
Prioritas rencana jangka  pendek pada grafik  rencana  perbaikan  ada  pada  strategi pengembangan  sosial,  Namun  indikator  dari domain  lain  yang  mempunyai  kondisi  buruk merupakan  salah  satu  prioritas  perbaikan pengelolaan  yang  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan  karakteristik  sumber- daya  ekosistem  mangrove  sendiri,  dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4  Rencana jangka pendek pengelolaan.
1 2 3 4 5 Penyuluhan terhadap nelayan akan urgensi perlindungan habitat DKP, Pawang laot
Pengawasan area spawning dan nursery ground
Pawang laot, Nelayan
Melepaskan tangkapan kepiting, udan dan ikan jika sedang bertelur DKP, Pawang laot, Nelayan
Pemberian sanksi bagi pelanggar perlindungan habitat DKP, Pawang laot, Kades
Pengendalian pencemaran dan pembangunan di sekitar habitat
DKP, Nelayan, Kades, BAPEDA
Sosialisasi tentang perikanan berkelanjutan
DKP, Nelayan, Pawang laot
Penyuluhan urgensi pemanfaatan hasil hutan non kayu
Dishut, Kades, LSM
Pengawasan penebangan liar dan pembangunan liar
Dishut, BAPEDA, Kades
Penanaman kembali kawasanan mangrove yang rusak
Dishut, Kades, LSM Sosialisasi Metode Cap and Trade Dishut, LSM, Kades Mengaplikasikan kredit karbon pada industri skala besar Dishut Mengaplikasikan kredit karbon pada industri skala kecil Dishut
Mengaplikasikan kredit karbon pada setiap kepala keluarga
Dishut, Kades
Membentuk pokja pengawasan hutan dan kredit karbon
Dishut, Kades, LSM
Membuat badan hukum pengelola wisata
DISPAR, Kades
Sosialisasi wisata pesisir berkelanjutan DISPAR, Kades, BAPEDA Mempromosikan wisata melalui media online DISPAR Membuat pokja pengelolaan wisata pesisir DISPAR, Kades Melengkapi fasilitas yang masih kurang DISPAR, Kades Mengelola dana CVM untuk kelestarian hutan mangrove DISPAR, Kades Tahun Ke Meningkatkan kordinasi dan partisipasi aktif stakeholder dengan membentuk pokja perlindungan habitat DKP, Pawang laot, Kades,
Nelayan
Meningkatkan kordinasi tiap stakeholder dalam pengelolaan ekosistem mangrove dengan mengadakan pertemuan rutin sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi dan koordinasi
Semua Stake holder
Langkah Taktis
Stakeholder
Dahuri et  al .  (2008)  menjelaskan perencanaan  ruang  kawasan  pesisir  diharap- kan dapat mendorong peran serta masyarakat dan  swasta  dalam  pembangunan.  Tata  ruang yang  dimaksud  mencakup  penetapan  per- untukan  lahan  yang  terbagi  menjadi  empat mintakat  yaitu:  (i)  zona  preservasi,  (ii)  zona konservasi,  (iii)  zona  penyangga,  (iv)  zona budidaya  (zona  pemanfaatan).  Pemetaan langkah  taktis  pada  rencana  jangka  pendek perbaikan dimaksudkan untuk mempermudah penerapan.
Setiap  stakeholder  memiliki  kepen- tingan,  kebutuhan,  dan  sudut  pandang  yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dapat terwujud. Dalam melakukan koordinasi antar stakeholder belum  terdapat  kelembagaan yang  secara  fokus  mengintegrasikan  seluruh stakeholder  dalam  pengelolaan  perikanan yang  komperhensif.  Untuk  itu  diperlukan suatu model pengelolaan yang dapat mengakomodir  semua  kepentingan stake- holder dengan  memperhatikan  potensi  dan peran  yang  dapat  dilakukan  dalam  penge- lolaan  potensi  sumberdaya tangible dan intangible dari ekosistem mangrove di Kuala Langsa. Penyusunan Rencana Jangka Pendek urutannya  sesuai  analisis tactical  decision (yang menghasilkan strategi).

## 3.7. Pengelolaan Potensi Ekosistem Mangrove
Berdasarkan analisis stakeholder kendala dalam pengelolaan potensi mangrove Kuala  Langsa  sudah  dapat  diketahui  yaitu belum  terkoordinirnya  sistem  pengelolaan secara  terpadu,  seperti  belum  ada  lembaga hukum  milik  desa  yang  bisa  menampung hasil  dari  pengelolaan  potensi  karbon,  per- ikanan  dan  wisata  pesisir.  Pengelolaan  per- ikanan  dikuala  langsa  diarahkan  oleh  Dinas Perikanan,  yakni  dengan  adanya  peraturan menangkap  ikan  dan  penggunaan  alat  tang- kap  yang  ramah  lingkungan.  Pengelolaan potensi  karbon  belum  diterapkan  di  Kuala Langsa  dikarenakan  belum  adanya  tenaga ahli  dalam  sosialisasi  dan  pengukuran  data
karbon  di  lapangan  dan  peraturan  daerah tentang  pengelolaan  karbon  seperti  metode Cap  and  Trade belum  diterapkan.  Penge- lolaan  wisata  juga  belum  maksimal,  antara masyarakat  sebagai  pengelola  dan  dinas sebagai  fasilitator  belum  memiliki  badan hukum seperti KOMPEPAR (Koperasi Pengerak  Pariwisata),  tanpa  adanya  badan hukum  maka  wisata  pesisir  akan  sulit  untuk berkembang.
Pembangunan  di  wilayah  pesisir  dan laut tersebut akan terjadi terus menerus, akan tetapi  dalam  prosesnya  melibatkan  berbagai sektor.  Pelaksanaan  pembangunan  tersebut akan masuk dalam lingkup penggunaan biaya atas  pemakaian  lahan  baik  yang  berada  di darat maupun di laut. Sistem perundangan di Cina  pada  Januari  2002,  selain  penerapan perundangan  serta  menerapkan  beberapa prinsip yang membantu perundangan tersebut berjalan. Salah satu prinsipnya yaitu melaku- kan  penerapan  sistem  biaya  pengguna. Sebuah  wilayah  pesisir  dan  laut  yang  masuk ke  dalam  kategori  teluk  ( bay )  memerlukan sebuah rencana pengelolaan sehingga sebuah kajian  komprehensif  terhadap  dinamika kegiatan  ekonomi  maupun  dampak  ling- kungan  termasuk  dalam  konteks  ini  ling- kungan  sosial  menjadi  sebuah  kebutuhan (Adrianto, 2006).

## 3.8. Strategi Pengelolaan
Besarnya  potensi  perikanan  maka diperlukan  upaya  konservasi  untuk  menjaga hutan  mangrove  tetap  lestari  sehingga  dapat berfungsi  sebagai nursery dan feeding ground bagi  benih-benih  ikan.  Dinas  per- ikanan  beserta  masyarakat  harus  melindungi dan  membatasi  eksplorasi  sumberdaya  ikan di  daerah nursery dan feeding  ground . Melarang  menangkap  sumberdaya  perikanan yang  masih  dibawah  ukuran  yang  legal,  hal ini  dilakukan  agar  ikan  yang  kecil  dapat berkembang  terlebih  dahulu  menjadi  besar dan memiliki nilai jual yang tinggi, dan juga melarang  tangkapan  ikan  yang  sedang bertelur, apabila tertangkap harap dilepaskan kembali  dengan  tujuan  agar  memperbayak
peluang  tertangkap  lagi  sumberdaya  tersebut di masa yang akan datang. Selain itu menurut Anderies et  al .  (2004),  menyebutkan  sistem sosial-ekologi  adalah  sistem  ekologi  yang berhubungan  erat  dan  terpengaruh  oleh  satu atau  lebih  sistem  sosial.  Sistem  sosial- ekologi  mengandung  unit  yang  saling  ber- gantung  dan  berinteraksi  antara  satu  sama lain yang melibatkan berbagai subsistem.
Potensi  karbon  yang  cukup  besar, bagi  dinas  terkait  agar  membuat  sosialisasi dan  pelatihan  pengelolaan  potensi  karbon agar  pemahaman  akan  potensi  dan  cara mengukurnya dapat dipraktekkan oleh teknisi dinas,  masyarakat  dan  mahasiswa.  Setelah pemahaman  akan  potensi  karbon  sudah  di pahami  oleh  masyarakat,  maka  dinas  dapat mencoba pilot  project pada peraturan daerah tentang  sistem Cap  and  Trade dalam  sistem pengelolaan mangrove.
Keohane  (2009)  dan  Chetty et  al. (2009) menyatakan pilot project bisa dimulai dengan menetapkan perda kredit karbon pada perusahaan  industri.  Mekanismenya  adalah mengestimasi  jumlah  karbon  yang  di  hasil- kan  dalam  produksi  tahunan  makan  di  ke- nakan  biaya  sejumlah  tertentu  untuk  karbon yang di  hasilkan.  Harrison 2012 dan Marron et  al .  (2013)  juga  menyatakan  industri  juga diberikan  batas  toleran  karbon  (karbon  yang dapat  diserap  oleh  alam)  sejumlah  tertentu, dimana  jika  industri  tersebut  menghasilkan karbon  dari  proses  produksi  usahanya dibawah  nilai  toleran,  maka  industri  tersebut dapat  menjual  kredit  karbonnya  ke  industry lain  yang  kelebihan  karbon  pada  saat  proses produksi.
Pengelolaan  potensi  wisata  pesisir yang  cukup  besar  dapat  dimaksimalkan dengan  tindakan  apikatif  yang  segera  dapat dilakukan  adalah  membuat  lembaga  badan hukum  yang  akan  dikelola  oleh  masyarakat untuk  dapat  mengelola  wisata  mangrove secara terpadu, seperti menfaatkan WTP dari wisatawan  untuk  biaya  pemeliharaan  dan penanaman manrove  yang rusak agar jumlah mangrove  tidak  berkurang,  lembaga  hukum juga  memudahkan  desa  untuk  mendapatkan
bantuan  dana  dari  pemerintah  ataupun  pihak asing.  Penerapan  WTP  dapat  diaplikasikan dalam  bentuk  tiket  masuk  area  kawasan wisata  pesisir  Kuala  Langsa,  didalam  kom- ponen  biaya  tiket  masuk  harus  ada  biaya untuk  perawatan  dan  pemeliharaan  ekositem mangrove agar tetap lestari.
Tingginya  nilai  ekonomi  total  maka sangat  besar  peluang  ekspolitasi  berlebih terhadap  sumberdaya,  maka  perlu  dilakukan tindakan  perlindungan  terhadap  ekosistem mangrove agar tetap lestari yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang berbasis ekosistem, artinya  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  harus memperhatikan  keberlanjutan  terhadap  eko- sistem  mangrove,  para  stakeholder  harus berkerjasama  dalam  membuat  kebijakan  dan pengawasan.  Ferrol-Schulte et  al .  (2013) menjelaskan  bahwa  sistem  sosial-ekologi dalam konteks wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan  didefinisikan  sebagai  system yang  melibatkan  perantara  sosial  terkait dengan  kelembagaannya”.  Pengelolaan  sis- tem sosial  ekologi pesisir dan laut dilakukan secara  adaptif  dan  holistik.  Sistem  sosial ekologi  dan  jasa  ekosistem  memiliki  keter- kaitan  dimana  manusia  sebagai  pengguna yang  melakukan  tindakan  serta  sebagai penerima manfaat.

## IV. KESIMPULAN
Nilai  ekonomi  dari  hutan  mangrove berdasarkan  manfaat  dari  perikanan  tangkap di  Kuala  langsa  adalah  sebesar  Rp. 657.563.000/tahun.  Potensi  yang  tinggi  dari sektor  perikanan  Kuala  Langsa  harus  dijaga keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya konservasi. Potensi karbon tersimpan sebagai jasa  lingkungan  dari  hutan  mangrove  di Kuala  Langsa  adalah  sebesar  180.365 ton/Tahun,  dengan  nilai  jual  sebanyak  Rp. 2.344.745.000/tahun.  Potensi  besar  yang belum dimanfaatkan ini sangat penting untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan sumber- dayanya.  Surplus  konsumen  wisata  pesisir adalah  sebesar  Rp  21.394.707.253/tahun  dan Peran  partisipasi  dalam  bentuk  biaya  yang
dikeluarkan  oleh  wisatawan  adalah  sebesar sebanyak  Rp.  1.526.400.000/tahun.  Peman- faatan  potensi  bernilai  jual  tinggi  ini  dapat diterapkan  dengan  penerapan  tiket  masuk  ke lokasi  wisata.  Mangrove  di  Kuala  Langsa masih dalam kategori baik karena masyarakat masih menjaga dan tidak merusak ekosistem mangrove  serta  belum  terkikis  karena bencana  alam.  Semua Stakeholder harus meningkatkan nilai ekonomi total yang tinggi ini  dan  juga  harus  tetap  menjaga  ekosistem mangrove  tetap  terjaga  dan  lestari,  agar pengelolaan mangrove di Kuala Langsa dapat berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, L. 2004. Modul pengenalan konsep dan  metodologi  valuasi  ekonomi sumberdaya  pesisir  dan  laut.  IPB.
Bogor. 19hlm.
Adrianto,  L.  2006.  Pengantar  penilaian  eko- nomi  sumber  daya  pesisir  dan  laut.
Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan Lautan. Bogor. IPB. 66hlm.
Akpaniteaku,  R.C.  2014.  Assessment  of  the approach  and  potential  of  mud  crab aquaculture. Global  J.  of  Fisheries and Aquaculture , 2(3):148-151. Anderies,  J.M.,  M.A.  Janssen,  and  E. Ostrom.  2004.  A  framework  to analyze  the  robustness  of  socialeco- logical system s  from  an  institutional perspective. Ecology  and  Society . 9:11-8.
Bindir,  S.,  O.  Unal,  K.  Bindir,  and  A.T. Williams. 2013. Willingness to pay as an  economic  Instrument  for  Coastal Management:  Cases  from  Mersin. Turrkey. Tourism  Management ,  36: 279-283
Biswas,  S.R.,  A.  Mallik,  J.  Choudhury,  and Nishat A. 2008. A unified framework for the restoration of Southeast Asian mangroves-bridging  ecology,  society and  economics. Wetlands  Ecology and Management , 17:365-383.
Boutson,  A.,  C.  Mahasawade,  S.  Mawa- sawade,  S.  Tunkijjanukij,  and  T. Arimoto. 2009. Use of escape vents to improve  size  and  species  selectivity of  collapsible  pot  for  blue  swimming crab  portunus  pelagicus  in  Thailand. Fisher-ies Science, 75:25-33.
Chen,  C.  and  Y.  Bau.  2016.  Establising  a Multi-criteria  evaluation  structure  for tourist  beaches In Taiwan: A founda- tion  for  sustainable  beach  tourist. Ocean  and  Coastal  Management, 121: 88-96
Chetty, Raj, Looney, Adam, Kroft, and Kory.
2009.  Salience  and  taxation:  theory and  evidence. Am.  Econ.  Rev .,  99(4): 1145–1177.
Church,  A.,  S.  Gibson,  and  J.O.  Kanter. 2014.  UK  national  ecosistem  assess- ment  followon.  Work  package  report 5:  Cultural  ecosistem  services  and indicators. UNEP-WCMC, Cam- bridge. 56p.
Dahuri,  R.,  Y.  Rais,  S.P.  Ginting,  dan  M.J. Sitepu.  2008.  Pengelolaan  sumber- daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.  Pradnya  paramita.  Jakarta. 67hlm.
Daniel, C.D., J. Kauffman, D. Murdiyarso, S. Kurnianto,  M.  Stidham,  and  M.  Kan- ninen.  2011.  Mangroves  among  the most  carbon  rich  forests  in  the tropics. Nature  geoscience ,  4(5):293- 297. doi: 10.1038/ngeo1123.
Douvere, F. 2008. The importance of marine spatial  planning  in  advancing  eco- system based  sea  use  management.
Marine Policy, 32:762-771.
Edwards,  P.E.T.  2009.  Sustainable  financing for  coastal  management  in  Jamaica: The  potential  for  revenues  from tourist  user  fees. Marine  Policy , 33:376- 385.
Fachrul,  M.F.  2007.  Metode  sampling  bio- ekologi. Bumi Aksara. Jakarta. 78hm.
Fauzi,  A.,  B.  Leimona,  dan  Muhtadi.  2004.
Strategi  pengembangan  dan  pem- bayaran  Jasa  lingkungan  di  Indo-
nesia.  Laporan  Lokakarya  Nasional. Jakarta. 66hlm.
Ferrol-Schulte, D., M. Wolf, S. Ferse, and M. Glaser.  2013.  Sustainable  livelihoods approach  in  tropical  coastal  and marine  social-ecological system s:  A
Review. Marine Policy , 42:253-258.
Forseth,  I.N.  and  J.M.  Norman.  1995. Modelling  of  solar  irradiance,  leaf energy  budget  and  canopy  photosyn- thesis.  photosynthesis  and  production in a changing evironment: A field and laboratory  manual.  Chapman  and Hall. 207-219pp.
Garcia,  S.M.  and  D.J.  Staples.  2000. Sustainability  reference  Systems  and indicators  for  responsible  marine capture  fisheries:  A  review  of concepts  and  elements  for  a  set  of guidelines.  Mar.  Fresh  water  Press.
385-426pp.
Harrison  and  Katyhrn.  2012.  A  tale  of  two taxes:  The  fate  of  environmental  tax reform in  Canada.  Rev. Policy  Res ., 29(3):383–407.
Hilmi,  E.,  A.  Sahri,  N.  Andriyani,  and  A.D.
Syakti.  2011.  Strategi  konservasi karbon  ekosistem  mangrove  berbasis sistem  REDD  dan  demonstrative activities.  Universitas  Jenderal  Soe- dirman. 13hlm.
Jobstvogt,  N.,  V.  Watson,  and  J.O.  Kenter. 2014. Looking below the surfave: The cultural ecosistem service  valuesof Uk  marine  protected  area  (MPAs).
Ecosystem Services , 10:97-110.
Kauffman,  J.B.  and  D.C.  Donato.  2012. Protocols for the measurement, moni- toring  and  reporting  of  structure, biomass  and  carbon  stocks  in  mang- rove  forest.  Working  Paper  86. Bogor. 40p.
Keohane and Nathaniel. 2009. Cap and trade,
rehabilitated:  Using  tradable  permits tocontrol US   greenhouse gases. Rev. Environ. Econ. Policy, 3(1):42–62.
Komiyama,  A.S.  2008.  Common  allometric equation  for  estimating  the  tree
weight  of  mangroves, J.  Trop  Ecol . 21:471-477.
Kusmana,  C.S.  Sabiham,  K.  Abe,  and  H Watanabe.  1992.  An  estimation  of above ground   tree  biomass  of  a mangrove  forest  in  East  Sumatra, Indonesia. Tropics , 1(4):243-257. Lange, G. 2015. Tourism in Zanzibar: Incen- tives  for  sustainable  management  of the  coastal  environtment. Ecosystem Services , 54: 5-11.
Marron,  Donald,  Toder,  and  Eric,  2013. Carbon  taxes  and  corporate  tax reform. Tax Policy Center. 18p.
Marsono,  D.  2004.  Peran  rosot  hutan  dalam pelestarian  bumi.  Konservasi  Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup. BIGRAF  Publishing  Bekerjasama dengan  Sekolah  Tinggi  Teknik  Ling- kungan YLH. Yogyakarta. 9hlm.
Mirera,  O.D.,  J.  Ochiewo,  F.  Munyi,  and  T. Muriuki. 2013. Heredity or traditional knowledge: Fishing tactics and dynamics  of  artisanal  mangrove  crab ( Scylla )  fishery. Ocean  and  Coastal Management, 84:119-129.
Moksnes, P.O. 2002. The relative importance of  habitat-specific  settlement  pre- dation  and  juvenile  dispersal  for distribution  and  abundance  of  young juvenile shore  crab Carcinus  maenas
L. J.  Exp.  Mar.  Biol.  Ecol .,  271:41- 73.
Mumtas,  M.  and  C  Wichin.  2013.  Stake- holder  analysis  for  suitenable  land marked  management  of  PAK  Pha- nang River Basin, Thailang. Procedia- Social and Behavioral Science 91:349-356.  doi:10.1016/j.  sbspro.20 13.08.432.
Noor,  Y.R.,  M.  Khazali,  dan  I.N.N. Suryadipura.  2009.  Panduan  penge- nalan  mangrove  di  Indonesia.  Bogor (ID). 186hlm.
Phaneuf,  D.J.  and  V.K.  Smith.  2005.
Recreational  demand  models,  Hand- book  of  Enviromental  Economics.
672-751pp.
Reed,  M.,  A.  Graves,  N.  Dandy,  H.
Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell,  C.H.  Quinn,  and  L.C.  Stringer. 2009. Who’s and why? A Thypology of  stakeholder  analysis  methods  for natural  resource  management. J.  of Environtmental  Management, 90(5): 1933-1949.doi:10.1016/jjenvman. 2009.01.001.
Smith,  T.J.,  and  K.R.T.  Whelan.  2006. Development  of  allometric  relations for  three  mangrove  species  in  south Florida  for  use  in  the  Greater Everglades  Ecosystem  restoration. Wetlands  Ecology  and  Management, 14: 409-419.
Steckenreuter,  A.  and  I.D.  Wolf.  2013.  How to  use  persuasive  communication  to ecourage  visitors  to  pay   park user
fee s. Tourism Management , 37:58-70. Sunarto, 2008. Peranan ekologis dan antropogenis  ekosistem  mangrove. Unpad  Press.  Universitas  Padjajaran. 30hlm.
Soerianegara,  I.  1987.  Masalah  penentuan Batas  lebar  jalur  hijau  hutan  mang- rove.  Prosiding  Seminar  III  Ekosis- tem Mangrove. Jakarta. 250hlm.
Yulius.  2009.  Kajian  pengembangan  wisata pantai  kategori  rekreasi  di  Teluk Bungus  Kota  Padang,  Provinsi  Suma- tera  Barat.  Tesis.  Institut  Pertanian Bogor. Bogor. 54hlm.
Diterima : 23 Agustus 2016 Direview : 3 November 2016 Disetujui : 20 Mei 2017