## EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF MORAL DAN HUKUM

## Abd. Halim
Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, E-mail kicabil@yahoo.com

## Abstract
Euthanasia is a conduct  which is done by a doctor or other persons. They do a certain medical conduct to end the patient life process, or do nothing to help the patient  who severe some dieses according to medical science are difficult to  be cared, either by the patient or family asking or not, in order to patient or family interest. In the ethics perspective, euthanasia face the very basic principle, even the patient condition is in the vegetative status. In the other side, in the positive law  perspective,  Indonesia  has  not  yet  regulate  specifically  in  the  euthanasia case,  but  in  the  formal  juridic  in  the  positive  law,  there  in  the  only  one euthanasia, namely the euthanasia which is conducted by asking from the patient or  victim,  what  is  called  by  voluntary  euthanasia,  according  to  act  344 KUHP. According  to  Islamic  law,  euthanasia  is  not  allowed  as  well  as  in  the  positive law, because the right to live is not the human right but it‟s Allah rignt.

## Abstrak
Euthanasia adalah tindakan sengaja seorang dokter atau orang lain melakukan suatu  indakan  medis  tertentu  untuk  mengakhiri  hidup  seorang  pasien  atau mempercepat proses kematian pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu  kedokteran  sulit  untuk  disembuhkan  kembali,  atas  atau  tanpa  permintaan pasien  atau  keluarganya  sendiri,  demi  kepentingan  pasien  atau  keluarganya. Dari  sudut  pandang    etika/moral,  euthanasia  berhadapan  dengan  suatu  prinsip yang  sangat  mendasar,  yaitu  keharusan  menghormati  kehidupan  manusia bagaimana  pun  keadaannya,  bahkan    seandainya  ia  berada  dalam  keadaan klinis “status vegetatif” sekalipun. Dari sudut hukum positif  sejauh ini Indonesia belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai  euthanasia,  tetapi  secara  yuridis formil  dalam  hukum  positif    hanya  dikenal  satu  bentuk  euthanasia,  yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia)  sebagaimana  dapat  dipahami  dalam  Pasal  344  KUHP.  Sedangkan menurut  hukum  (agama)  Islam,  sebagaimana  menurut  etika/moral  dan  hukum positif  yang  tidak  membenarkan  euthanasia,  hukum  (agama)  Islam  juga  tidak membenarkan  euthanasia  karena  hak  hidup  atau  mati  seseorang  bukanlah merupakan  hak  otonom  manusia,  karena  yang  berhak  menghidupkan  atau mematikan hanyalah Allah.
Kata kunci: euthanasia , etika/moral, hak, hukum.

## A. Pendahuluan
Beberapa  tahun  yang  silam,  khususnya  pada  tahun  2004  dan  2005  masalah euthanasi a  kembali  mencuat  menjadi  berita  hangat  di  berbagai  media  cetak  dan elektronik.  Hal  ini  dipicu  oleh  adanya  beberapa  kasus  permintaan  suami  kepada  dokter untuk  melakukakan  euthanasia  kepada  istrinya. Pertama ,  kasus  Terri  Schiavo,  yang ketika berusia 26 tahun,  roboh (tanpa diketahui penyebabnya), kehilangan oksigen, dan kemudian nyaris lumpuh sama sekali. Terri berada dalam kondisi koma selama 15 tahun sejak  tahun  1990  dan  sejak  saat  itu  ia  mendapatkan  nutrisi  melalui  selang  makanan. Suaminya  (Michel  Schiavo)  menghendaki  agar  slang  itu  dicabut  dengan  alasan  istrinya pasti  tidak  ingin  hidup  dalam  keadaan  ( vigitatif 1 ).  Terjadi  perdebatan  antara  suami dengan  orang  tua  Terri  Bob  dan  Mary  Schindler,  yang  menghendaki  agar  pemberian makanan  lewat  slang  terus  dilanjutkan.  Setelah  melalui  perdebatan  yang  cukup  lama, pengadilan  mengabulkan  permintaan  suami  Terri.  Akhirnya  Terri    meninggal  pada  31 Maret 2005, setelah 13 hari selangnya dicabut atas perintah pengadilan.
Kedua ,  di  Indonesia  ada  dua  permohonan  penetapan  euthanasia,  yaitu  kasus pasangan  Ny.  Agian  Isna  Nauli  Siregar  dan  Hasan  Kusuma  (tahun  2004),  dan  Ny.  Siti Zulaeha  dan  Rudi  Hartono  (tahun  2005),  yang  kedua-duanya  mengalami  koma  selama tiga bulan dan hidupnya membutuhkan alat bantu pernafasan ( respirator ), karena  alasan kasih  sayang,  tidak  tega  melihat  istrinya  lebih  lama  menderita,  ditambah  dengan  biaya yang kian membengkak, baik Hasan Kusuma maupun Rudi Hartono memberanikan diri untuk meminta penetapan izin euthanasia dari PN Jakarta Pusat. 2
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  selain  alasan  karena  tidak tega  melihat  istri-istri  mereka  lebih  lama  menderita,  alasan  lain,  bahkan  mungkin  yang utama  yang  mendorong  mereka  untuk  melakukan euthanasia  pasif atau  semacam medical  neglection adalah  karena  pertimbangan  ekonomis  dan  finansial.  Mereka  tidak mampu  membayar  biaya  mahal  rumah  sakit  yang  cenderung  tidak  menentu  dan membengkak  terus  jumlahnya  sampai  pasien  meninggal  secara  alamiah. Reasoning di balik  tindakan  ini  sangat  jelas,  mengapa  menghabiskan  seluruh  harta  untuk mempertahankan hidup vegetatif yang tidak mungkin  disembuhkan lagi, di  mana dana
1 Istilah vegitatif didefinisikan  sebagai  kondisi  yang  ditandai  status  keadaan  bangun,  siklus bergantian  tidur/bangun,  tiadanya  tanda-tanda  kesadaran  akan  diri  sendiri  dan  lingkungan,  tiadanya tanggapan  atas  ransangan  lingkungan,  berlangsungnya  fungsi-fungsi  otonom  dan  otak,  Romo  William  P. Saunders, Euthanasia:  Kasus  Terri  Schiavo :  file://D:\DOKUMEN\KASUS-UTHANASIA.htm,  akses 9/17/2007.
2 Maksun :http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/13opi04.htm.
tersebut  lebih  dibutuhkan  justru  oleh  mereka  yang  masih  hidup.  Kenyataan-kenyataan seperti  ini  memunculkan  pertanyaan-pertanyaan.  Tindakan pro  life siapa  yang  harus diutamakan? Pro  individual  life atau pro  collective  family  life ?  Apakah  dalam  keadaan tertentu  euthanasia  diperbolehkan?;  dan  bagaimana  pula  pertimbangan  etik  moral, agama,  dan  hukum  terhadap  kemungkinan  dibolehkannya  tindakan  euthanasia?  Tulisan ini  akan  mencoba  melakukan  pembahasan  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  tersebut dengan  terfokus  pada  pertimbangan  etik  moral  dan  hukum.  Untuk  mendapatkan gambaran  dan  pembahasan  secara  terpadu,  tulisan  ini  disusun  dengan  urutan  uraian: pendahuluan,  pengertian  dan  bentuk-bentuk  euthanasia,  pandangan  moral  dan  hukum terhadap euthanasia, dan diakhiri dengan simpulan.

## B. Pengertian dan Bentuk-bentuk Euthanasia

## 1. Pengertian
Kata euthanasia berasal  dari  bahasa  Yunani, Eu artinya  baik,  sedangkan thanatos berarti  kematian.  Jadi  secara  harfiyah euthanasia berarti  kematian  yang menyenangkan dan tanpa penderitaan. Pengertian ini kemudian diperluas dan euthanasia diartikan  sebagai  “mengakhiri  hidup  manusia  secara  tanpa  sakit  dengan  tujuan menghentikan  penderitaan  fisik  yang  berat  dan  sebagai  cara  menangani  korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi”, demikian menurut David Smith dalam bukunya Life and Morality sebagaimana dikutip oleh   Syamsul Anwar. 3
Suetonis  dalam  bukunya Vita  Ceasarum merumuskan  bahwa euthanasia adalah mati  cepat  tanpa  derita.  Pada  perkembangan  selanjutnya,  istilah euthanasia diartikan sebagai  pengakhiran  kehidupan  karena  belas  kasihan  ( mercy  killing )  dan  membiarkan seseorang untuk mati ( mercy death ). Kemudian, ada juga yang mengartikannya sebagai a good or happy death . 4
Mahoney  dkk.,  dalam  bukunya Euthanasia  and  Clinical  Practice ,  sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar, mendefinisikan euthanasia sebagai tidak melakukan secara sengaja  sesuatu  perbuatan  untuk  memperpanjang  atau  secara  sengaja  melakukan  suatu perbuatan  untuk  mengakhiri  hidup  seorang  pasien  yang  kesemuanya  dilakukan  semata- mata  untuk  kepentingan  pasien  itu  sendiri. 5 Berdasarkan  definisi  ini,  Syamsul  Anwar
3 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 241-242.
4 Pseudo-euthanasia :  http://www.tempo.co.id/medika/arsip/072002/top-4.htm.
5 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , hlm. 242.
lebih lanjut  menjelaskan bahwa euthanasia berbeda dengan bunuh diri ( suicide ) karena bunuh diri tidak dilakukan dalam konteks perawatan penyakit dan sering dilakukan tanpa bantuan  orang  lain,  sementara euthanasia dilakukan  dalam  konteks  medis  dan  atas bantuan  orang  lain. Euthanasia dibedakan    juga  dengan  bunuh  diri  atas  bantuan  dokter ( assited suicide ) di mana dalam kasus bunuh diri atas bantuan dokter ini fasilitas untuk bunuh  diri  disediakan  oleh  dokter,  sedang  kematian  dirinya  dilakukan  oleh  yang bersangkutan sendiri. 6

## 2. Bentuk-bentuk euthanasia
Ketut  Gede  Wijaya  dalam  makalahnya  yang  disampaikan  pada  Seminar Pengkajian Hak untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Petrus Yoyo Kardi, membagi euthanasia ke dalam empat kategori dasar, yaitu:
Pertama ,  aktif  atas  kehendak  yang  bersangkutan  ( active  voluntary  euthanasia ) adalah  apabila  yang  bersangkutan  meminta  agar  hidupnya  diakhiri  dengan  segera  dan dokter atau orang lain mengambil tindakan-tidakan untuk mempercepat kematian orang tersebut.  Orang  tersebut  menghendaki  kematiannya  karena  sudah  tidak  sanggup menderita sakit berkepanjangan, sudah tidak mempunyai harapan sembuh, sedang dokter atau  orang  lain  merasa  kasihan  dan  tidak  tega  atas  penderitaannya  dan  berusaha mengakhiri hidupnya tanpa rasa sakit.
Kedua ,  pasif  atas  kehendak  yang  bersangkutan  ( passive  voluntary  euthanasia ) adalah  bila  orang  yang  bersangkutan  menghendaki  segala  usaha  pertolongan  untuk memperpanjang  hidupnya  dihentikan  sehingga  maut  bisa  segera  menjemputnya berhubung ia sudah tidak tahan lagi menahan penderitaan yang berkepanjangan.
Ketiga ,  aktif  dengan  tanpa  kehendak  yang  bersangkutan  ( active  non-voluntary euthanasia ) adalah bila  orang  yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi  menyatakan kehendaknya  dan  dokter  atau  orang  lain  memutuskan  untuk  menghentikan  usaha-usaha pertolongan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwanya karena penyakitnya sudah tidak tertolong lagi.
Keempat ,  pasip  tanpa  kehendak  yang  bersangkutan  ( passive  non-voluntary euthanasia ),  yakni  bila  orang  yang  bersangkutan  sudah  dalam  keadaan  parah,  sehingga tidak  mampu  lagi  untuk  menyatakan  kehendaknya  dan  dokter  atau  orang  lain  karena
6 Ibid .  Lihat  juga  K.  Bertens  dalam Perspektif  Etika: Esai-Esai  tentang  Masalah  Aktual , (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 129.
kasihan,  mengakhiri  hidup  orang  tersebut  dengan  cara  yang  tidak  menimbulkan  rasa sakit sehingga orang tersebut bebas dari penderitaannya. 7
Selain  keempat  bentuk euthanasia yang  diuraikan  di  atas,  ada  beberapa    bentuk pengakhiran  kehidupan  yang  sangat  mirip  dengan euthanasia ,  tetapi  sebenarnya  bukan euthanasia. Menurut  Leenen,  kasus  demikian  disebut  sebagai pseudo-euthanasia dan secara  hukum  tidak  dapat  diterapkan  sebagai euthanasia. Dalam  bahasa  Indonesia disebut euthanasia semu.  Adapun  bentuk-bentuk  semu  dari euthanasia itu  adalah: pertama , memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah tidak ada gunanya ( zinloos ); kedua ,  penolakan  perawatan  medis    oleh  pasien  atau  keluarganya; ketiga , memberhentikan pengobatan (perawatan) medis karena mati otak ( braindeath ); keempat , pengakhiran hidup pasien akibat persediaan peralatan medis yang terbatas ( emergency ), dan kelima , euthanasia akibat “sikon”. 8

## C. Euthanasia dalam Pandangan Moral
Dari  sudut  pandang    etika/moral, euthanasia berhadapan  dengan  suatu  prinsip yang  sangat  mendasar,  yakni  kita  harus  menghormati  kehidupan  manusia.  Bahkan  kita harus menghormatinya dengan mutlak. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” ( the sanctity of life ). Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai absolut. 9 Paus  Yohanes  Paulus  II  menegaskan  bahwa  nilai intrinsic dan  martabat  luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Manusia, bahkan jika ia sakit parah atau cacat berat fungsi tubuhnya, adalah dan senantiasa tetap seorang manusia.  Dia  tidak  akan  pernah  menjadi  sepotong  “sayuran”  atau  seekor  “binatang” sekalipun ia berada dalam keadaan klinis “status vegetatif”. 10
Meskipun  dalam  diskusi-diskusi  tentang  masalah euthanasia prinsip  kesucian kehidupan sebagaimana ditegaskan oleh Paus Yuhanes Paulus II tersebut mulai dikritik, misalnya  oleh  Peter  Singer  dan  Helga  Kuhse  yang  menyatakan  bahwa  paham  kesucian kehidupan berasal dari suasana pemikiran moral Kristen tidak boleh diberlakukan untuk
7 Petrus  Yoyo  Karyadi, Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Azasi  Manusia ,  (Yogyakarta:  Media Pressendo, 2001), hlm. 31.
8 Ibid., hlm. 33-34; lihat juga Chrisdiono M. Achadiat, http://www. temp.co.id/medika/arsip/072002/top-4.htm.
9 K.  Bertens, Euthanasia,  Aborsi  dan  Kesucian  Hidup ,  http://www.kompas.com/kompas- cetak/0110/01dikbud/euth40.htm.
10 Romo William P. Saunders, Euthanasia: Kasus Terri Schiavo , hlm. 2.
semua  orang,  tetapi  kenyataannya,  tidak  ada  satu  agama  pun  yang  dapat  mengizinkan euthanasia . 11 Hal  ini  disebabkan  karena  semua  agama  memandang  bahwa: Pertama , pengakuan martabat manusia sebagai pribadi unik, yang memiliki rasionalitas, kehendak, dan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  serta  pribadi  yang  senantiasa  berkembang menuju kepada kesempurnaan. Kedua , pengakuan martabat sebagai makhluk sosial yang hidup  dalam  kebersamaan,  saling  membantu  dan  menolong  dalam  usaha memperkembangkan  diri.  Oleh  karena  makna  dan  tujuan  kehidupan  bersama  itulah muncul  kewajiban  untuk  menghormati  kehidupan  setiap  individu. Ketig a,  pengakuan hidup  jasmani  sebagai  indikasi  mutlak  akan  kehiduapan.  Manusia  hanya  mungkin mengembangkan  diri,  baik  secara  personal  maupun  komunal  selama  ia  masih  hidup. Keempat , pengakuan iman kepercayaan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa hidup adalah karunia-Nya yang sangat berharga dan istimewa. 12
Berdasarkan    alasan-alasan  di  atas  maka  penilaian  moral  terhadap euthanasia didasarkan  pada  pengertian  istilah euthanasia itu  sendiri.  Sebagai  perbuatan  moral, euthanasia aktif  langsung  sebagaimana  disebutkan  di  muka,  tidak  pernah  dapat dibenarkan  karena  sama  dengan  pembunuhan.  Mengingat  kematian  menjadi  tujuan  dan dengan  demikian  sama  dengan  merampas  hak  untuk  hidup,  berbeda  dengan euthanasia aktif tidak langsung masih dapat dibenarkan.
Adapun mengenai euthanasia pasif dapat dilakukan dan dipertanggung jawabkan apabila obat  ataupun tindakan medis bagi  orang  yang bersangkutan maupun bagi  pihak yang bertanggung jawab sudah merupakan via extraordinaria (prasarana luar biasa) dan disertai alasan kuat  untuk tidak memperpanjang  penderitaan. Menurut Kristiantoro, ada tiga  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  syarat via  extraordinaria, yaitu: pertama , dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi; kedua ,  harga  obat  dan  biaya  tindakan  medis  sudah  terlalu  mahal,  dan ketiga , dibutuhkan  usaha  ekstra  untuk  mendapatkan  obat  atau  tindakan  medis  tersebut.  Dalam kasus-kasus seperti ini, orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. 13
Kasus-kasus  terbsebut  di  atas,  menurut  hemat  penulis  lebih  tepat  kalau dikategorikan  sebagai euthanasia semu  atau pseudo-euthanasia menurut  Chrisdiono.  Ia
11 K. Bertens, Perspektif Etika , hlm. 129.
12 Lihat Kristiantoro,  “Euthanasia, Perspektif Moral Hidup”, dalam http://www.kompas.com/kesehatan/news/0410/16/144848.htm.
13 Ibid., hlm. 2-3.
tampak mirip dengan euthanasia , tetapi sebenarnya bukan euthanasia , sebagaimana telah diuraikan di muka.
D. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Postif dan Hukum Islam
Sejauh ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia . Akan tetapi secara yuridis formal dalam hukum positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk euthanasia ,  yaitu euthanasia yang  dilakukan  atas  permintaan  pasien/korban  itu  sendiri ( voluntary  euthanasia )  sebagaimana  dapat  dipahami  dalam  Pasal  344  KUHP  bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan  dengan  kesungguhan  hati  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun”. 14
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  344  KUHP  tersebut  dapat  dipahami  bahwa pembunuhan  atas  permintaan  korban  sekalipun  tetap  diancam  pidana  bagi  pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai  perbuatan  terlarang,  walaupun  pasal  tersebut  tidak  menyebut  istilah euthanasia secara eksplisit.
Mengacu  pada  ketentuan  pasal  tersebut,  maka  munculnya  kasus  permintaan tindakan euthanasia masing-masing oleh Hasan Kusuma terhadap istrinya Ny. Again dan Rudi  Hartono  terhadap  istrinya  Ny.  Zulaeha.  Akan  tetapi  secara  konseptual  ia dikualifikasi sebagai non-voluntary euthanasia, tetapi secara yuridis formal (KUHP) dua kasus ini tidak bisa dikualifikasi sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.  Secara  yuridis  formal  kualifikasi  (yang  paling  mungkin)  untuk  kedua  kasus tersebut adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan  berencana  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  340  KUHP.  Dalam ketentuan  Pasal  338  KUHP  secara  tegas  dinyatakan Barang  siapa  sengaja  merampas nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun .
Sementara  itu,  dalam  ketentuan  Pasal  340  KUHP  dinyatakan Barang  siapa dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dulu  merampas  nyawa  orang  lain  diancam,
14 Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 143.
karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 15
Hubungan  hukum  dokter-pasien  dapat  pula  dikaji  dari  sudut  perdata,  yakni berkaitan  dengan  perjanjian/perikatan  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  1313,  1314,  1315, 1319, dan 1320 KUHP Perdata. Pasal 1320, misalnya, mengatur mengenai syarat-syarat sahnya  suatu  perjanjian,  antara  lain:  kemauan  (yang  bebas  tentunya)  dari  kedua  belah pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, harus diingat pula adanya pasal 351 KUHP. Dalam  pengertian  pasal  ini,  suatu  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  pasien  tanpa  izin, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.
Apabila seorang dokter bertindak dengan memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal-pasal KUHP di atas (khususnya pasal 344), maka dokter itu telah melakukan euthanasia dan  sebagaimana  telah  dibahas  di  atas,  menurut  hukum  merupakan  tindak pidana.  Namun,  kajian  dan  telaah  dari  sudut  medis,  etika,  moral,  maupun  hukum  oleh masing-masing  pakar  akhirnya  menyimpulkan  adanya  beberapa  bentuk  pengakhiran kehidupan  yang  sangat  mirip  dengan euthanasia ,  tetapi  sebenarnya  bukan euthanasia . Menurut  Leenen, kasus  demikian disebut sebagai pseudo-euthanasia dan secara hukum tidak  dapat  diterapkan  sebagai euthanasia .  Dalam  bahasa  Indonesia,  mungkin  istilah yang  tepat  adalah euthanasia semu.  Bentuk-bentuk pseudo-euthanasia sebagaimana diuraikan oleh Leenen, 16 ialah:
1. Pengakhiran  perawatan  medis  karena  gejala  mati  otak  atau  batang  otak.  Dahulu, berakhirnya pernafasan dan detak jantung merupakan gejala utama yang menentukan kematian  seseorang.  Akan  tetapi,  dengan  perkembangan  kedokteran  yang  sangat pesat,  kini  telah  dibedakan  antara  mati  klinis  dan  mati vegetatif (yakni  mati  yang sebenarnya atau true death ).
Dengan adanya teknologi kedokteran, sekarang juga dimungkinkan jantung dan paru- paru  tetap  berfungsi  (secara  otonom),  walaupun  fungsi  otak  telah  berhenti.  Fungsi berpikir,  kognitif,  komunikasi  dengan  lingkungan,  atau  merasakan,  dapat berlangsung jika otak masih berfungsi dengan baik. Walaupun pernafasan dan detak jantung masih  ada, jika  otak tidak  lagi  berfungsi maka kehidupan secara  intelektual
15 Ibid., hlm.  141-142;  lihat  juga  Titto-Arema, Euthanasia  Perspektif  Medis  dan  Hukum  Pidana Indonesia , dalam http://tittoarema.blogspot.com/2006/01/euthanasia-perspektif-medis-dan-hukum.html.
16 Chrisdiono M. Achadiat, hlm. hlm. 2-3.
dan  psikis/kejiwaan  telah  berakhir.  Mati  otak  menjadi  tanda  bahwa  seseorang  telah meninggal dunia dalam proses kematiannya.
Ilmu  hukum  menyebutkan  tentang  mati,  namun  tidak  pernah  ada  penjelasan  lebih lanjut mengenai hal itu. Teknologi dan ilmu kedokteran yang berkembang demikian pesat mendorong perlunya perumusan soal ini. Dewan Kesehatan Belanda pada 1974 pernah mengusulkan kriteria mati otak, yaitu otak yang mutlak tak lagi berfungsi dan fungsi otak mutlak tidak dapat dipulihkan lagi. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada tindak euthanasia karena  sebenarnya  pasien  telah  meninggal  dunia  dengan  tidak berfungsinya otak, walaupun (mungkin) pernafasan dan detak jantungnya masih ada (karena  fungsi  otonomnya).  Dalam  kaitan  ini,  penting  sekali  menentukan  kriteria mengenai mati otak/batang otak berdasarkan pengetahuan iptek.
2. Pasien  menolak  perawatan  atau  bantuan  medis  terhadap  dirinya.  Sebagaimana  telah disinggung di depan, KUH Perdata telah mengatur tentang perikatan atau perjanjian. Demikian juga dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat  yang harus dipenuhi,  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  ialah  kehendak  bebas.  Artinya, perjanjian atau perikatan itu bebas dari paksaan, tipuan, atau salah pengertian. Selain itu,  suatu  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  izin  pasien  dapat  dikategorikan  sebagai penganiayaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  KUHP.  Secara  umum,  dapat dikatakan  bahwa  dokter  tidak  berhak  melakukan  tindakan  apa  pun  terhadap  pasien jika tidak diizinkan atau dikehendaki oleh pasien sendiri.
Beberapa  ahli  berpendapat  bahwa  jika  pasien  memberi  izin  seperti  ini  maka  tetap digolongkan  sebagai auto-euthanasia ,  yang  hakikatya  adalah euthanasia pasif  atas permintaan  pasien.  Kategori  yang  mirip  dengan  ini  adalah euthanasia aktif  tidak langsung  yakni  memberikan obat  penenang atau penghilang rasa sakit dengan dosis terapi  setiap  kali  pasien  kesakitan.  Tujuan  utama  langkah  ini  sama  sekali  bukanlah untuk  memperpendek  hidup  pasien,  melainkan  mengurangi  atau  menghilangkan penderitaannya, namun dengan efek samping/risiko hidupnya dipersingkat.
3. Berakhirnya  kehidupan  akibat  keadaan  darurat  karena  kuasa  tidak  terlawan  ( force majeure ).  Keadaan  ini  sebenarnya  telah  diatur  dalam  Pasal  48  KUHP.  Misalnya,  di suatu  RS  hanya  ada  dua  buah  alat  bantu  nafas  (respirator)  yang  telah  terpakai  oleh pasien  yang  membutuhkan.  Jika  kemudian  datang  pasien  ketiga  yang  juga memerlukan  respirator  tersebut,  dokter  harus  memilih  kepada  siapa  respirator  itu dipasang. Harus diingat bahwa dokter tidak berhak melepaskan respirator dari kedua
pasien  pertama  tanpa  izin  yang  bersangkutan.  Seandainya  pasien  ketiga  meninggal karena tidak mendapat respirator, dokter tidak mungkin disalahkan karena ia berada dalam situasi darurat dan tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Penghentian perawatan/pengobatan/bantuan medik yang diketahui tidak ada gunanya lagi.  Bagaimanapun  juga,  ilmu  kedokteran  tetap  mempunyai  batas.  Hal  ini  erat hubungannya dengan kompetensi  seorang dokter. Sesuatu  yang berada di  luar batas ilmu  kedokteran,  bukan  merupakan  kewenangan  dokter  untuk  menanganinya.  Bagi dokter yang bekerja di luar kompetensinya dan apalagi tanpa izin pasien, maka dapat dikatakan ia telah melakukan penganiayaan terhadap pasien. Yang penting diketahui, kriteria  mediklah  yang  harus  selalu  dijadikan  pedoman  untuk  menentukan  apakah suatu  langkah  pengobatan  atau  perawatan  berguna  atau  tidak.  Tentunya  semua  itu berdasarkan pengetahuan, kemampuan, teknologi, maupun pengalaman yang dimiliki oleh dokter atau rumah sakit tersebut. Dengan demikian, seyogianya seorang dokter tidak memulai atau meneruskan suatu pengobatan/perawatan, jika secara medik telah diketahui  tidak  dapat  diharapkan  hasil  apa  pun,  walaupun  langkah  ini  akan mengakibatkan  kematian  pasien.  Penghentian  perawatan  seperti  ini  tidak dimaksudkan  untuk  mengakhiri  atau  memperpendek  hidup  pasien,  melainkan  untuk menghindari  dokter  bertindak  di  luar  kompetensinya.  Dapat  pula  dikatakan  bahwa langkah  tersebut  mencegah  terjadinya  penganiayaan  terhadap  pasien,  berdasarkan Pasal 351 KUHP tadi. Dorongan dalam diri dokter untuk selalu berusaha menolong pasiennya,  harus  diimbangi  dengan  sikap  rasional  terhadap  kemungkinan  kesulitan dari segi etika, moralitas, dan juga hukum.
Semua  hal  di  atas  adalah  uraian  menurut  perspektif  hukum  positif.  Lantas bagaimana  menurut  perspektif  hukum  Islam?  Terkait  dengan  hal  ini,  Syamsul  Anwar telah  mengelaborasi  secara  tedas  dan  tuntas  dalam  karyanya  yang  berjudul Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. Menurut Syamsul Anwar dalam karyanya itu, para filsuf hukum  Islam  telah  menyepakati bahwa ada lima kepentingan pokok mengenai  manusia yang  harus  dilindungi  dan  perlindungan  terhadap  kelima  nilai  pokok  tersebut    menjadi tujuan  hukum.  Kelima  kepentingan  itu,  menurut  al-Ghazali  sebagaimana  dikutip Syamsul  Anwar,  disebut maslahah  ad-daruriyah (kepentingan/kemaslahatan  primer), yang  meliputi:  (1)  perlindungan  terhadap  religiusitas  ( hifz  ad-din ),  (2)  perlindungan terhadap  jiwa  manusia  ( hifz  an-nafs ),  (3)  perlindungan  terhadap  akal  ( hifz  al-„aql ),  (4)
perlindungan terhadap keluarga/keturunan ( hifz  an-nasl ), dan (5) perlindungan terhadap harta kekayaan ( hifz al-mal ). 17
Salah  satu  dari  lima  kepentingan  pokok  tersebut  adalah  melindungi  jiwa/hidup manusia.  Hal  ini  terbukti  dari  sejumlah  ayat  Al-Qur’an  dan  hadis  nabi  yang  melarang tindakan  bunuh  diri,  membunuh  orang  tanpa  alasan  yang  benar,  dan  membunuh  anak karena takut miskin/kelaparan. Sebaliknya, Al-Qur’an dan hadits memerintahkan kepada umat manusia untuk mempertahankan jiwa sedemikian rupa, dan karena alasan ini pula seseorang  dalam  kondisi  darurat  dibenarkan  memakan  makanan  yang  diharamkan, seperti bangkai, babi, dan semacamnya demi mempertahankan kelangsungan hidup. 18
Menurut Syamsul, agama (hukum) Islam  tidak cenderung melihat hidup sebagai hak  pribadi  manusia  yang  otonom  dan  karena  itu  manusia  dapat  menentukan  sendiri apakah  ia  akan  hidup  atau  akan  mengakhirinya,  melainkan  bahwa  hidup/jiwa  manusia merupakan  hak  bersama  antara  hak  Allah  dan  hak  manusia  itu  sendiri.  Hak  Allah tercermin  pada  keharusan  dihormati  dan  dilindunginya  jiwa,  sedangkan  hak  manusia tercermin dalam hal adanya kewenangan untuk memberi pengampunan terhadap pelaku kejahatan pembunuhan tanpa alasan yang benar. 19

## E. Penutup
Euthanasia adalah  tindakan  sengaja  seorang  dokter  atau  orang  lain  dengan melakukan  suatu  tindakan  medis  tertentu  untuk  mengakhiri  hidup  seorang  pasien  atau mempercepat  proses kematian pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang  hidup  pasien  yang  menderita  suatu  penyakit  yang  menurut  ilmu kedokteran  sulit  untuk  disembuhkan  kembali,  atas  atau  tanpa  permintaan  pasien  atau keluarganya  sendiri,  demi  kepentingan  pasien  atau  keluarganya. Euthanasia dibedakan menjadi  empat bentuk,  yakni euthanas ia aktif atas kehendak  yang bersangkutan  ( active voluntary  euthanasia ), euthanasia pasif  atas  kehendak  yang  bersangkutan  ( passive voluntary  euthanasia ), euthanasia aktif  dengan  tanpa  kehendak  yang  bersangkutan ( active  non-voluntary  euthanasia, dan euthanasia pasif  tanpa  kehendak  yang bersangkutan ( passive non-voluntary euthanasia ).
Dari  sudut  pandang  etika  dan  moral euthanasia menghadapi  suatu  prinsip etika/moral yang sangat mendasar, yakni harus menghormati kehidupan manusia, bahkan
17 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, hlm. 254.
18 Ibid ; hlm. 255.
19 Ibid : hlm. 257.
seandainya  ia  berada  dalam  keadaan  klinis  “status  vegetatif”  sekalipun.    Dari  sudut pandang hukum positif,  sejauh ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasi a.  Secara  yuridis  formil  dalam  hukum  positif    hanya  dikenal  satu  bentuk euthanasia ,  yaitu euthanasia yang  dilakukan  atas  permintaan  pasien/korban  itu  sendiri ( voluntary euthanasia ) sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 344 KUHP.
Dari sudut pandang hukum (agama) Islam, sebagaimana menurut etika/moral dan hukum  positif  yang  tidak  membenarkan euthanasia ,  hukum  (agama)  Islam  juga  tidak membenarkan euthanasia karena  hak  hidup  atau  mati  seseorang  bukanlah  merupakan hak  otonom  manusia,  melainkan  yang  berhak  menghidupkan  atau  mematikan  hanyalah Allah.
Kajian  dan  telaah  dari  sudut  medis,  etika,  moral,  maupun  hukum  oleh  masing- masing  pakar  akhirnya  menyimpulkan  adanya  beberapa  bentuk  pengakhiran  kehidupan yang  sangat  mirip  dengan euthanasia, tetapi  sebenarnya  bukan euthanasia .  Kasus demikian  (termasuk  kasus  Terri)  disebut  sebagai pseudo-euthanasia dan  secara  hukum tidak  dapat  diterapkan  sebagai euthanasia. Dalam  Bahasa  Indonesia,  mungkin  istilah yang tepat untuk kasus seperti ini adalah euthanasia semu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K., Perspektif Etika : Esai-Esai tentang Masalah Aktual . Yogyakarta: Kanisius. 2001
Bertens, K. Euthanasia,
Aborsi dan Kesucian
Hidup , dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/01dikbud/euth40.htm.
Kristiantoro, Euthanasia, Perspektif Moral Hidup , dalam http://www.kompas.com/kesehatan/news/0410/16/144848.htm.
Lamintang dan Samosir. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. 1983.
M. Achadiat, Chrisdiono Romo, http://www. temp.co.id/medika/arsip/072002/top-4.htm Maksun : http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/13opi04.htm Awar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: RM Books. 2007.
P. Saunders, William. “Euthanasia: Kasus Terri Schiavo: File://D/DOKUMEN/KASUS- EUTHANASIA.htm. Diakses pada 9/17/2007.
Yoyo  Karyadi, Petrus. Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Azasi  Manusia .  Yogyakarta: Media Pressendo. 2001.