## PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PPN DAN MEKANISME PENGISIAN E-FAKTUR PADA PT BUKIT ANGKASA MAKMUR
Oleh:
1 Dewi Aprida*, 2 Putri Juniasih
1,2 Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan Jl. RE. Martadinata No.55, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216
Email: dewiaprida1@gmail.com 1 , puterijuniasih@gmail.com 2
*Corresponding Author: dewiaprida1@gmail.com

## ABSTRACT
The  tax  sector  is  a  very  important  revenue  source  in  development  financing.  One  of  the efforts  made  to  increase  revenue  comes  from  Value  Added  Tax.  Value  Added  Tax  is imposed on the value of goods or services in circulation from producers to consumers, in English  it  is  called  Value  Added  Tax  (VAT).  The  purpose  of  preparing  this  final assignment is to find out the calculation, deposit, reporting of VAT and the mechanism for filling  in  e-invoices  at  PT  Bukit  Angkasa  Makmur.  Collecting  this  data  with  descriptive research, namely by collecting the required data so that the writer can analyze and draw conclusions from the data collected. The results of the study show that PT Bukit Angkasa Makmur calculates the VAT rate of 10% which is linked to the Tax Imposition Basis (DPP) in  accordance  with  the  Value  Added  Tax  Law.  The  results  of  the  August  2021  VAT calculation show that the output tax is greater than the input tax so that underpayment and underpayment of VAT will be paid for the next period. PT Bukit Angkasa Makmur as the issuer of the Tax Invoice, when issuing the Output Tax Invoice PT Bukit Angkasa Makmur fills  in  the  E-invoice  and  makes  Periodic  VAT  SPT  using  the  E-invoice.  Deposits  were made  on  September  18,  2021,  and  reporting  was  made  at  the  end  of  the  month,  namely September 30, 2021.
Key words : E-Invoice Calculation Mechanism

## ABSTRAK
Sektor  pajak  merupakan  penerimaan  yang  sangat  penting  dalam  pembiayaan pembangunan.  Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  berasal dari  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Pajak  Pertambahan  Nilai  dikenakan  dari  nilai  barang  atau jasa  dalam  peredaran  dari  produsen  ke  konsumen.  Tujuan  dari  penyusunan  penelitian yaitu  untuk  mengetahui  penghitungan,  penyetoran,  pelaporan  PPN  dan  mekanisme pengisian  e-faktur  pada  PT  Bukit  Angkasa  Makmur.  Pengumpulan  data  ini  dengan penelitian  deskriptif,  yaitu  dengan  cara pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  sehingga peneliti  dapat  menganalisa  dan  menarik  kesimpulan  yang  dilihat  dari  data  data  yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Bukit Angkasa Makmur menghitung tarif  PPN  sebesar  10%  yang  dikaitkan  dengan  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  sesuai dengan  UU  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Hasil  penghitungan  PPN  Masa  Agustus  2021 menunjukan  pajak  keluaran  lebih  besar  dari  pada  pajak  masukan  sehingga  terjadinya kurang  bayar  dan  kurang  bayar  PPN  akan  dilakukan  pembayaran  untuk  periode
selanjutnya.  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  sebagai  penerbit  Faktur  Pajak,  saat  penerbitan Faktur Pajak Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur  melakukan pengisian dengan E-faktur dan pembuatan SPT Masa PPN menggunakan E-faktur. Penyetoran dilakukan pada tanggal 18 September 2021, dan pelaporan dilakukan pada akhir bulan yaitu 30 September 2021.
Kata kunci : Mekanisme Penghitungan E-Faktur

## PENDAHULUAN
Pemerintah  berperan  penting  dalam  mengefektifkan  sumber  penerimaan  negara, yaitu  pajak.  Pajak  merupakan  kewajiban  yang  harus  dibayar  masyarakat  baik  pribadi maupun  badan  dari  pendapatan  atau  penghasilannya  kepada  pemerintah  yang  ditujukan untuk  kegiatan  pembangunan  di  segala  bidang.  Pajak  adalah  sumber  penerimaan  negara yang  diharapkan  dapat  mengurangi  beban  perekonomian  negara  dan  mengurangi  beban hutang  luar  negri.  Di  samping  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara,  pajak  juga bertujuan  untuk  membina  kesadaran  serta  tanggung  jawab  negara,  karena  pada  dasarnya pembayaran  pajak  merupakan  perwujudan,  pengabdian  dan  peran  serta  warga  negara dalam  membiayai  kepentingan  negara.  Salah  satu  jenis  pajak  yang  digunakan  untuk membiaya kepentingan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean  yang  dilakukan  oleh  pabrikan,  penyalur  utama  atau  agen  utama,  importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.
Pajak  yaitu  pembayaran  wajib  yang  terkait  dengan  kegiatan  tertentu.  Pendapatan yang  dikumpulkan  melalui  pajak  digunakan  untuk  membeli  masukan  yang  diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa atau dipasok pemerintah untuk mendistribusikan daya beli antar warga. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak  ada  imbalanya  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk.  Peralihan  kekayaan  seperti  itu hanya  dapat  berupa  perampasan,  pencopetan  (dengan  paksa),  atau  pemberian  hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah  tidak  dikatakan  sebagai  perampokan  atau  pemberian  hadiah  secara  sukarela, disyaratkan  bahwa  pajak,  sebelum  diberlakukan,  harus  mendapatkan  persetujuan  dari rakyat terlebih dahulu.
Pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  nonpenalti,  tapi  merupakan  pengalihan  sumber daya yang bersifat wajib dari swasta ke sektor publik, dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa menerima imbalan khusus atau nilai yang sama, guna mencapai beberapa  tujuan  negara  di  bidang  perekonomian  negara.  Ada  jenis  pajak  yang  banyak dijumpai  di  berbagai  negara,  seperti  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  termasuk  ke  dalam kategori  pajak  langsung,  karena  langsung  dikenakan  terhadap  individunya,  contoh:  Pajak yang  dikenakan  atas  penghasilan  pegawai.  Selain  itu  pajak  juga  sebagai  suatu  kewajiban sebagian  dari  kekayaan  untuk  kas  negara  Pajak  konsumsi  dikategorikan  sebagai  pajak tidak langsung karena dikenakan kepada individu secara tidak langsung melalui pemakaian atas transaksi yang mereka lakukan, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu bentuk lain  dari  pajak  penjualan.  Pada  dasarnya  PPN  merupakan  pajak  penjualan  yang  dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.
Dalam  PPN  pihak  yang  menanggung  beban  pajak  adalah  konsumen  akhir/pembeli. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas  dasar  nilai  tambahan  yang  timbul  pada  semua  jalur  produksi  dan  distribusi,  seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.
Sebagai  bukti  bahwa  PPN  adalah  kewajiban  pembeli,  kita  bisa  menemukan  PPN pada  lembaran  struk  belanja  atau  pembelian.  Pada  struk  tersebut  kita  dapat  menemukan
tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni Value Added Tax (VAT). Setiap  pembelian  barang  yang  ada  hubungannya  secara  langsung  dengan  barang  yang dihasilkan/dijual,  maka  atas  pajak  yang  dikenakan  terhadap  barang  tersebut,  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  merupakan  pajak  masukan  yang  besarnya  10%  dari  hasil beli  barang,  sedangkan  bila  barang  tersebut  akan  menambahkan  10%  dari  harga  jual sebelum  pajak  sebagai  PPN  yang  merupakan  pajak  pengeluaran  untuk  masa  pajak  yang bersangkutan.
Berbagai macam-macam pajak meurut Undang-undang dan Ketetapan Pajak adalah sebagai  berikut  pajak menurut Undang-undang Perpajakan tentang Ketentuan Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  pada  pasal  1  angka  1  UU  No.  16  KUP  tahun  2009  menyebutkan bahwa  :  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Definisi  pajak  menurut  H.  Rochmat  Soemitro,  dalam  buku  “Hukum  Pajak”  yang ditulis  oleh  Adrian  Suredi,  (2019:2)  :  “Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum”.
Definisi menurut Sommerfeld Ray M.,Banderson Herschel M., dan Brock Horace R., dalam buku “Hukum Pajak” yang ditulis oleh Adrian Suredi (2019:2) : “Pajak adalah suatu pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran hukum,  namun  wajib  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu, tanpa  mendapat  imbalan  yang  langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

## METODE PENELITIAN
Data yang diperoleh dalam melaksanakan penelitian diperoleh melalui:
1. Studi  Kepustakaan  ( Library  Research) yaitu  peneliti  mendapatkan  data-data  untuk pembuatan  penelitian  ini  secara  langsung  dari  perusahaan  yang  bersangkutan.  Teknik pengumpulan  data-datanya dengan cara observasi.
2. Studi Lapangan ( Field Research) yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mempelajari  berbagai  bentuk  bahan-bahan  tertulis  yang  berkaitan  dengan  penelitian untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  perpajakan,  catatan-catatan  dan  referensi lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data-data  tersebut  peneliti  menggunakan  tiga  teknik pengumpulan data agar peneliti mendapatkan data yang lebih mudah, yaitu
1. Observasi  adalah  cara  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  dengan mengamati  dan  mencatat  aktivitas  perusahaan  secara  langsung  untuk  mendapatkan data-data pada objek                      penelitian yang dituju.
2. Wawancara  adalah  cara  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  dengan mengajukan pertanyaan kepada pembimbing atau pegawai guna memperoleh data yang jelas, terpercaya dan relevan.
3. Dokumentasi  adalah  cara  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  dilakukan  melalui data-data buku yang telah diberikan oleh karyawan yang bersangkutan untuk dipelajari oleh  peneliti,  peneliti  juga  mencari  informasi  informasi  yang  berkaitan  dengan  judul

## PPN Masukan = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif PPN
maupun dari buku-buku yang ada kaitanya dengan judul yang dipilih.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PT  Bukit  Angkasa  Makmur  merupakan  perusahaan  Wajib  Pajak  Badan  yang  telah dinyatakan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  yang melakukan  penyerahan  atas  penjualan barang  dagang.  Sehingga  berkewajiban  untuk  melakukan  perhitungan,  penyetoran, pelaporan pajak  terutangnya,  dalam  observasi  ini  pajak  terutang  yang  dimaksud  adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN yang dikenakan oleh perusahaan adalah atas Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai PPN Keluaran dan PPN atas Barang Kena Pajak yang diperoleh oleh perusahaan dari pihak lain sebagai PPN Masukan.
Pada saat terjadinya penyerahan maupun perolehan Barang Kena Pajak di PT Bukit Angkasa  Makmur,  Bagian Finance selalu  memperhatikan  perhitungan  PPN  yang dikenakan atas transaksi yang terjadi agar tidak terjadi kesalahan dan bagian Finance juga memperhatikan  surat  penawaran  atau Purchase  Order (PO)  atas  penyerahan  maupun perolehan Barang Kena Pajak yang selalu disetujui oleh kedua belah pihak perusahaan atau pihak terkait.
Pengenaan  tarif  PPN  atas  penyerahan  maupun  perolehan  Barang  Kena  Pajak  yang diterapkan oleh PT Bukit Angkasa Makmur yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP yang berasal dari besarnya nilai objek pajak. Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 tahun 2009.
PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur
1. Subjek PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur
a. PT Kekal Jaya Makmur
b. PT Imco Sukses Abadi
c. PT Taewon Indonesia
2. Objek PPN Masukan PT Bukit Angkasa Makmur
a. Single Face M125 x 2 B/F 1000
b. Glue Imco 450 HB
c. Sheet NG
Perhitungan  PPN  Masukan  berdasarkan  faktur  pajak  yang  diterima  dari supplier. Setiap supplier yang merupakan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) harus  melampirkan faktur pajak  untuk  perhitunan  PPN  masukan.  Adapun  rumusan  perhitungan  PPN  Masukan adalah.
Berikut ini adalah data pembelian barang dengan PT Bukit Angkasa Makmur bulan Agustus 2021 :
1. Pada  tanggal  6  Agustus  2021  membeli  barang  dagang  kepada  PT  Kekal  Jaya  Abadi sebesar Rp 6.146.400.
2. Pada tanggal 16 Agustus 2021 membeli  barang dagang kepada PT Imco Sukses Abadi sebesar Rp 3.000.000.
3. Pada tanggal 31 Agustus 2021 membeli  barang   dagang kepada PT Taewon Indonesia sebesar Rp 54.808.000.
Rp 6.146.400 x 10% = Rp 614.6400
Rp 3.000.000 x 10% = Rp 300.000
Rp 54.808.000 x 10% = Rp 5.480.800
PPN Keluaran = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif PPN
Berdasarkan  data  pembelian  di  atas  maka  perhitungan  Pajak Pertambahan  Nilai adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Masukan  pada  tanggal  6  Agustus  2021  dari  PT Kekal Jaya Abadi sebesar Rp 6.146.400 adalah :
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada tanggal 16 Agustus 2021 dari PT Imco Sukses Abadi sebesar Rp 3.000.000 adalah :
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada tanggal 31 Agustus 2021 dari PT
4. Taewon Indonesia sebesar Rp 54.808.000 adalah :
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  diperoleh  jumlah  PPN  Msukan  PT  Bukit  Angkasa Makmur  yang  dapat  dikreditkan  selama  masa  Agustus  2021  adalah  sebesar  Rp 166.002.700.

## PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur
4. Subjek PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur
a. PT Agrindo Maju Lestari
b. PT Abacus Kencana Industries
c. CV Margo Jaya
5. Objek PPN Keluaran PT Bukit Angkasa Makmur
a. Corrupad A/F Tanpa Angle B/F BC-BX-1D
b. Angle Corrupad 1000 x 4 ply B/F x 70/70
c. Carton Putih Layer 4789
PPN  Keluaran  adalah  pajak  pertambaha  nilai  yang  muncul  akibat  adanya  transaksi jual  -  beli  barang  atau  jasa.  Penjualan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  atau  Jasa  Kena Pajak  (JKP)  dalam  hal  ini  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  adalah  PKP  memiliki beberapa transaksi yang dikenakan PPN salah satunya yaitu penjualan Barang Angle Corrupad dimana  sesuai Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 121/PMK. 03/2015 tentang DPP Nilai lain. Berikut ini adalah rumusan perhitungannya adalah
Berikut  ini adalah data  Penjualan  barang dengan PT Bukit Angkasa Makmur bulan Agustus 2021 :
1. Pada tanggal 14 Agustus 2021 melakukan penjualan Corrupad A/F Tanpa Angle B/F BC-BX-1D kepada PT Agrindo Maju Lestari sebesar Rp 11.475.000
2. Pada tanggal 15 Agustus 2021 menjual barang dagang Angle Corrupad kepada PT
Rp 11.475.000 x 10% = Rp 1.147.500
Rp 1.368.000 x 10% = Rp 136.800

## PPN Keluaran – PPN Masukan = Kurang/ Lebih Bayar

## Abacus  Kencana Industries sebesar Rp 12.750.000
6. Pada tanggal 23 Agustus 2021 menjual barang dagang  kepada CV Margo Jaya sebesar Rp 1.368.000
Berdasarkan  data  Penjualan  di  atas  maka  perhitungan  Pajak   Pertambahan Nilai  adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 14 Agustus 2021 dari PT Agrindo Maju Lestari sebesar Rp 11.475.000 adalah :
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 15 Agustus 2021 dari PT Abacus Kencana Industries sebesar Rp 12.750.000 adalah :
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran pada tanggal 23 Agustus 2021 dari CV Margo Jaya adalah  :
7. Perhitungan Kurang Bayar PPN PT Bukit Angkasa Makmur Langkah  setelah  menghitung  PPN  Masukan  dan  PPN Keluaran  selanjutnya  PT  Bukit Angkasa  Makmur  melakukan  pengkreditan  PPN  Masukan  dan  PPN  Keluaran  Pajak Masa Agustus 2021 sebagai berikut :

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Perhitungan  PPN  yang  dilakukan  oleh  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  sudah  sesuai dengan ketentuan akuntansi. Dalam perhitungan PPN-nya PT Bukit Angkasa Makmur menggunakan tarif 10% dan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku yaitu  UU  No.  42  tahun  2009.  Perusahaan  ini  sudah  ditetapkan  sebagai  Pengusaha Kena Pajak.
2. PT Bukit Angkasa Makmur ini telah melakukan penyetoran yang sudah sesuai dengan UU  yang  berlaku.  Penyetoran  atas  pajaknya  dilakukan  pada  tanggal  30  bulan berikutnya  setelah Masa  Pajak  berakhir.  Untuk  pembayaran  PPN  PT  Bukit  Angkasa Makmur Pada tanggal 18 September 2021.
3. Pelaporan  PPN  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  dilaksanakan  paling lambat  sebulan berikutnya  setelah  berakhir  masa  pajak.  PPN  Masa  Agustus  2021  dilaporkan  pada
PPN KELUARAN Rp 29.980.791 PPN MASUKAN Rp 16.600.270 KURANG / LEBIH BAYAR - Rp        13.380.521
Rp 12.750.000 x 10% = Rp 1.275.000
tanggal  24  September  2021  dengan  mengirimkan  CSV  dari  E-  faktur  dan  lampiran- lampiran induk PPN 1111 dengan disertai bukti bayar untuk proses pelaporan PPN.
4. Pengisian  Faktur  Pajak  PPN  pada  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  dilakukan  saat terjadinya  penyerahan  BKP/JKP.  Saat  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  menjual  Barang Kena  Pajak  maka  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  menerbitkan  Faktur  Pajak  Keluaran, sedangkan  pada  saat  Pembelian  Barang  Kena  Pajak,  PT  Bukit  Angkasa  Makmur menerima Faktur Pajak Masukan.
5. Pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Bukit Angkasa Makmur sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Saran
1. Diharapkan  agar  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  mempertahankan  cara perhitungan  PPN yang dilakukan setiap terjadinya transaksi pada hari yang bersangkutan, agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan pelaporan atau pembukuan.
2. Diharapkan PT Bukit Angkasa Makmur melakukan  penyetoran tepat waktunya yaitu pada  akhir  Masa  PPN  bulan  yang  bersangkutan  atau  awal  bulan  berikutnya, diharapkan  mempertahankan  kedisiplinan  dengan  peraturan  yang  ada  melakukan proses prosedur yang benar.
3. Sebaiknya  saat  mengupload  Faktur  Pajak  harus  berhati  hati  agar  tidak  terjadi kesalahan pengetikan nomor Faktur Pajak
4. Pengisian  PPN  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu hendaknya tetap mempertahankan tata cara pengisian dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan e-faktur dan SPT Masa PPN.
5. Sistem  Pencatatan  yang  dilakukan  PT  Bukit  Angkasa  Makmur  sudah  dilakukan dengan baik, dan pencatatan sesuai dengan  ketentuan akuntansi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayat,  Ahmad  dan  Mulyo  Agung.  2017. Akuntansi  Perpajakan. Jakarta  Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2019. Modul  Pelatihan  Pajak  Terapan  Brevet  AB  Terpadu . Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Sutedi, Adrian. 2019. Hukum Pajak .  Jakarta: Sinar Grafika.
Sofyani,  Hafiez.,  Afrizal  Tahar.,  dan  Alek  Murtin.  2 0 1 9 . Perpajakan  Indonesia . Yogyakarta: Baskara Media.
Undang-Undang  RI Nomor  42  Tahun 2009  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.