Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 4, Number 2, Desember 2018, pp. 120-126 P-ISSN: 2407-4551
Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Pembelajaran PPKn Dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi
Putu Ronny Angga Mahendra 1 *
1 Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Dwijendra, Denpasar
A B S T R A K Globalisasi  menghadirkan  tatanan  baru dunia  yang  lebih  terbuka  akan informasi  dan  modernisasi.  Globalisasi  tidak  hanya  memberikan  nilai positif  bagi  kehidupan  manusia,  tetapi  juga  tidak  lepas  dari  pengaruh negatif  yang  dibawanya    dalam    berbagai    sisi    kehidupan    manusia. Dihadapkan    pada  persoalan  globalisasi,  tulisan  ini  memberikan  potret bagaimana  implementasi.  Pancasila  sebagai  sumber  nilai  bagi  adanya hukum  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia  di  tengah-tengah  pusaran globalisasi.  Pancasila  dalam  pusaran  globalisasi    harus    tetap    menjadi prinsip    dan    ideologi    kebangsaan    yang  mampu  membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di  dunia  bukan  sebaliknya. PPKn  dalam  tujuannya  bagaimana  mampu menghasilkan sifat dan perilaku warga yang baik dan bertanggung jawab serta  bermanfaat  bagi  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Salah  satu  cara dalam  mencapai  tujuan  ini  adalah  dengan  memanfaatkan  suatu  identitas yang ada dalam suatu masyarakat dalam pembelajaran. Keberadaan suatu identitas bangsa akan ditopang oleh  kebudayaan  daerahnya  masing-masing,  dan  kebudayaan  adalah  salah  satu  pembentuk  karakter masyarakat.

## A B S T R A C T
Globalization presents a new order of a more open world of information and modernization. Globalization not only provides positive value for human life but also can not be separated from the negative influence it carries on various sides of human life. Faced with the problem of globalization, this paper provides a portrait of how it is implemented. Pancasila as a source of value for the existence of the law and personality of the Indonesian nation in the midst of the vortex of globalization. Pancasila in the vortex of globalization must remain a national principle and ideology that can evoke confidence and confidence that we are a respectable nation  in  the  world,  not  the  other  way  around.  PPKn  in  its  aim  how  to  be  able  to  produce  excellent  and responsible nature and behavior of citizens and benefit the community, nation, and state. One way to achieve this  goal  is  to  use  an  identity  that  is  in  a  society  in  learning.  The  culture  of  each  region  will  support  the existence of national identity, and culture is one of the forms of community character.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: ronnyangga@undwi.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 31 Oktober 2018 Accepted 30 November 2018 Available online 31
Desember 2018
Kata Kunci: Resonansi Kebangsaan; Globalisasi; PPKn
Keywords: National Resonance; Globalization; PPKn

## 1. Pendahuluan
Bangsa Indonesia memiliki suatu keanekaragaman budaya dengan segala keunikan dan penciri/ ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini pula yang menjadikan bangsa ini  menjadi  suatu  bangsa  yang  besar,  beragam/berbhineka,  serta  berbeda  dengan  bangsa lainnya.  Keberagaman  yang  dimiliki  ini  merupakan  suatu  unsur  kebanggaan  anak  bangsa sekaligus  suatu  tantangan  yang  wajib  untuk  dipertahankan  serta  diwarisi  kepada  generasi selanjutnya.  Akan  tetapi  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  ditandai  dengan  semakin derasnya  arus  globalisasi,  perlahan  budaya  asli  Indonesia  sudah  mulai  terlupakan.  Akibatnya adalah  tidak  jarang  bangsa  Indonesia  kaum  mudanya  lebih  memilih  kebudayaan  baru  yang mungkin saja dinilainya lebih modern dibandingkan dengan budaya lokal.
Sejak  munculnya  penguatan  dalam  proses  globalisasi  pada  akhir  abad  ke-20  dan memasuki  abad  ke- 21,  konsep  perubahan  (change)  adalah  istilah  yang sering  diungkapkan berbagai  kalangan  dan  kesempatan.  Perubahan  di  sini  telah  menyentuh  semua  lapisan  aspek kehidupan manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya sampai pada konsep negara nasional atau negara bangsa (nation-state). Akibat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengakibatkan batas negara secara ekonomi dan sosial budaya menjadi rancu dan samar. Semua ini kadang terbungkus dalam satu wadah yang disebut globalisasi.  Status  orang  saat  ini  tidak  hanya  sebagai  warga  negara  akan  tetapi  juga  sebagai warga  dunia/  global.  Suatu  hal  yang  mustahil  kita  dapat  melakukan  filtrasi  atau  menyaring segala bentuk pengaruh budaya melalui produk iptek.
Era Globalisasi juga telah mampu merubaha suatu tatanan dunia yang meliputi setiap sisi kehidupan  di  belahan  dunia  manapun  dengan  cepat  dapat  tersampaikan  dan  disaksikan  oleh masyarakat  dimanapun  berada.  Globalisasi  membawa  suatu  dampak  atau  pengaruh  positif dilihat dari aspek politik, seperti pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Dari aspek  ekonomi,  seperti  terbukanya  pasar  internasional,  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan meningkatkan  devisa  negara.  Dari  aspek  sosial  budaya,  kita  dapat  meniru  pola  berpikir  yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju.
Namun  demikian,  globalisasi  pun  tidak  lepas  dari  pengaruh  negatif  yang  dibawanya dalam berbagai sisi kehidupan pula. Dari aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam  negeri  karena  banyaknya  produk  luar  negeri    membanjiri  Indonesia.  Berbagai  hasil sandang,  papan  dan  barang-barang  impor  memenuhi  pasar  domestik  tanpa  peduli  nasib  para penghasil produk lokal yang kesusahan untuk bersaing dengan produk-produk impor tersebut. Aspek  yang  paling memprihatinkan  akibat  pengaruh  dari  globalisasi  adalah  kehidupan  sosial budaya masyarakat yang selama ini dikenal sebagai komunitas tradisional yang hidup guyub- rukun,  sederhana,  rajin,  gotong-royong,  dan  religius.  Masyarakat  memperagakan  individualis, krisis nilai-nilai kebangsaan, lebih mementingkan kepentingan individu atau golongannya dari pada untuk kepentingan Negara atau pemerintah.
Masyarakat  Indonesia,  berangsur  telah  berubah  menjadi  masyarakat  konsumen  dari arus  barang-barang  produksi  dari  negara-negara  kapitalis,  yang  lazim  dibeli  secara  kredit, bergaya  hidup  mewah  yang  penuh  ditempeli  atribut-atribut  konsumtif  dan  hedonis.  Impian masyarakat yang adil dan makmur seakan utopis di tengah sebagian besar masyarakat dilanda utang  di  counter-counter  HP,  developer  perumahan,  showroom  motor  dan  mobil,  toko elektronik,  toko  komputer,  tempat  pegadaian,  bank-bank  penyalur  kredit,  dan  sebagainya. Kenyataan ini memperkuat betapa besarnya pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. Kita tidak bisa  mencegah  atau  menutup-tutupi  mensterilkan  diri  dari  pengaruhnya  dari  budaya  asing. Barangkali  solusi  yang  mampu  dilakukan  adalah  memberi  pengertian  dan  penjelasan  bahwa terdapat dua pengaruh yang ada yakni positif dan negatif. Hal positif tentu akan bermanfaat dan perlu diserap, sedangkan hal yang negatif tidak perlu diserap dan perlu dihindari karena tidak memberikan  manfaat  kehidupan.  Cara  lai  untuk  membentengi  generasi  muda  dengan  ajaran agama,  budi  pekerti,  akhlak,  keteladanan,  dan  norma-norma  lain  yang  baik.  Perlu  pula diperkenalkan norma hukum serta akibat-akibat pelanggaran terhadap norma tersebut. Keinginan  manusia  untu  membuat  kehidupannya  berjalan  semakin  cepat  dan  mudah dengan berbagai inovasi tentu juga menjadi alasan mendasar munculnya kreativitas dan inovasi
yang terus berkembang. Hasil kemajuan iptek telah memberikan warna baru pada kehidupan masyarakat dewasa ini, perubahan secara struktur pola pikir, tata cara hidup, dan tentunya akan memberi  warna  baru  pula  dalam  sosio-kultur  yang  terdapat  pada  suatu  masyarakat.  Akan muncul  suatu  perubahan  kultur  atau  paradigma  masyarakat  dalam  memandang  diri  dan kebudayaannya.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  salah  satu  unsur  kehidupan  manusia  itu  adalah kebudayaan/budayanya.  Semakin  manusia  berbudaya  maka  semakin  dia  mampu mempertahankan kehidupan dalam segala bentuk persaingan di dalamnya.

## 2. Hasil dan pembahasan
1. Pancasila dalam globalisasi Pancasila  lahir  dari  sebuah  perjanjian  luhur  berdasarkan  suatu  hasil  musyawarah  para pendiri bangsa dan negara Indonesia dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali masa persidangan yaitu pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dan 10-16 Juni 1945. Presdiden Soekarno pada saat berpidato  dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 mengatakan mengenai pentingnya bangsa  Indonesia  memiliki  sebuah  “philosofiche  gronslaag  atau  filosofi  dasar  yang  memuat pandangan tentang dunia dan kehidupan. Hal ini merupakan suatu hal yang abadi yang harus tetap  dijaga,  tetap  dipertahankan  selama  berdirinya  negara.  Oleh  sebab  itu  perumusan  dasar negara  ini  dilakukan  melalui  penggalian  mendalam  terhadap  pandangan  hidup  dan  falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai peradaban kebudayaan dan keluhuran budi  yang  mengakar  dan  tertanam  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Hal  itu  pula  yang kemudian menjadi landasan dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
Globalisasi  sebagai  fenomena  arus  global  dalam  peradaban  manusia  telah mentransformasi kehidupan masyarakat secara ekonomi maupun sosial budaya. Arus globalisasi yang terus berlangsung menyebabkan seseorang atau sekelompok orang maupun satu negara saling  dihubungkan  dan  saling  membutuhkan.  Hal  itu  pulalah  yang  menyebabkan  budaya- budaya  asing  dapat  dengan  mudah  masuk  ke  dalam  suatu  negara. Mudahnya masyarakat suatu  bangsa  menerima  suatu  budaya  asing  dalam  kehidupannya,  disebabkan  karena  unsur budaya asing tersebut membawa kemudahan bagi kehidupan masyarakat bangsa tersebut.
Pada  umumnya,  unsur  budaya  yang  membawa  perubahan  sosial  budaya  dan  mudah diterima  masyarakat  karena  beberapa  hal.  Pertama,  unsur  kebudayaan  tersebut  membawa manfaat yang besar. Kedua, peralatan yang mudah dipakai dan memiliki manfaat. Ketiga, unsur kebudayaan  yang  mudah  menyesuaikan  dengan  keadaan  masyarakat  yang  menerima  unsur tersebut.  Karena  sisi manfaat  inilah,  masyarakat  suatu  bangsa  secara  tidak  sadar  melupakan ideologi  negaranya.  Derasnya  pengaruh  nilai-nilai  budaya  global,  tentu  saja  menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti semakin tajamnya kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan timbul kecemburuan sosial, menajamnya konflik rasial, memudarnya nilai-nilai budaya asli dan sebagainya.
Bagi  bangsa  Indonesia,  derasnya  pengaruh  nilai-nilai  budaya  global  mengaburkan keberadaan  Pancasila  sebagai  ideologi,  falsafah  hidup  bangsa  dan  dasar  negara.  Budaya  yang cenderung  mengedepankan  demokrasi,  namun  masih  kurang  mengedepankan  sikap  dan perilaku yang toleran. Akibatnya, sebagai bangsa yang majemuk, kebhinekaan Indonesia terus diuji  dengan  berbagai  peristiwa  kekerasan,  kerusuhan  yang  berbau  SARA.  Masyarakat  mulai lupa  akan  identitas  diri  sebagai  bangsa  Indonesia,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan mengubah arah ideologi Pancasila. Jika hal tesebut terjadi maka rasa nasionalisme bangsa akan hilang.  Di  tengah  pusaran  arus  globalisasi  dunia,  bangsa  dan  negara  Indonesia  tak  mesti kehilangan  jati  diri,  kendati  hidup  di  tengah-tengah  pergaulan  dunia.  Rakyat  yang  tumbuh  di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang  sebenarnya  sudah  jelas  tergambar  dari  nilai-nilai  luhur  Pancasila.  Di  era  globalisasi  ini peran  Pancasila  tentulah  sangat  penting  untuk  tetap  menjaga  eksistensi  kepribadian  bangsa Indonesia.
Namun  demikian,  diperlukan  suatu  pengawasan  dalam  mengaudit  berbagai  peraturan perundang-undangan  mulai  dari  UU  sampai  ke  peraturan  paling  rendah.  Saat  ini  belum  ada
mekanisme dan kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawasan eksekutif (executive review) yang secara khusus diberi tugas untuk memasyarakatkan dan mengawasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana mestinya. Mekanisme yang ada hanya pengawasan hukum melalui peradilan (judicial review) baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang maupun melalui Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang. Saat  ini  telah  timbul  beberapa  persoalan  yang  mencerminkan  krisis  identitas  bangsa, antara lain: Pertama,  Menurunnya penghayatan terhadap nilai–nilai Pancasila. Kedua, Euforia demokrasi yang kebablasan. Dalih “Demokrasi” telah membawa berbagai tindakan yang justru menimbulkan  keresahan,  unjuk  rasa  kerap  diwarnai  perusakan  berbagai  fasilitas  publik,  aksi brutal main hakim sendiri hingga konflik yang menimbulkan korban jiwa sering kita saksikan di berbagai  media  massa.  Keamanan,  ketertiban  dan  kepatuhan  terhadap  rambu-rambu  hukum pun menjadi terancam. Atas nama keadilan, demokrasi dan HAM, berbagai rambu-rambu hukum dilanggar.  Bahkan  ekses  dari  demokratisasi  kerapkali  diwarnai  dengan  berbagai  konflik kekerasan.  Ketiga,  daya  perekat  (Kohesi)  sosial  masyarakat  menurun  sehingga  rentan  konflik bernuansa kekerasan.
Realitas  kehidupan  sosial  masyarakat  dalam  keberagaman  sering  diwarnai  berbagai letupan  konflik  yang  berlatar  belakang  mayoritas-minoritas,  pribumi-pendatang,  perbedaan suku  maupun  agama.  Tatkala  bangsa  kita  masih  menganggap  mayoritas  adalah  prioritas, penghormatan terhadap keberagaman itu sendiri takkan pernah terjadi. Seringkali pula masih ditemukan adanya kecurigaan atau kesinisan dari kelompok yang sudah lebih dulu tinggal dan menetap terhadap pendatang.
Keempat, kesenjangan yang memicu kecemburuan sosial. Era global tidak  saja  membawa letupan-letupan    konflik    akibat    ekses    budaya,  tapi  dilatarbelakangi  pula  pada  distribusi ekonomi yang tidak merata. Kesenjangan antar-kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi, pendapatan  per  kapita,  kesempatan  memperoleh  pendidikan,  perbedaan  dalam  mengakses fasilitas  pemerintah,  telah  memicu  kecemburuan  sosial.  Persoalan-persoalan  tersebut menimbulkan  prasangka  atau  kontroversi  hingga  berakhir  dengan  konflik  yang  berbuah kekerasan.
2. Kepentingan Politik dan Krisis Keteladanan Masyarakat    seringkali    mengajukan    tuntutan    kepada    pemerintah  dan  jika  tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis yang menimbulkan korban jiwa dan materi. Ketidakpuasan  satu  kelompok  terhadap  kelompok  yang  lain  diekspresikan  dalam  bentuk penggalangan  massa  secara  kolosal  untuk  pamer  kekuatan  dan  melakukan  tindakan  anarkis. Tidak  jarang  pula  elit  menggunakan  emosi  rakyat  sebagai  alat  untuk  memaksakan  kehendak mereka.  Kerap  emosi-emosi  tersebut  ditunggangi  elit-elit  tertentu  sebagai  alat  mencapai kepentingan tertentu.  Sebagai contoh ketidakteladanan sebagai tontonan konsumsi public yakni kasus yang menjerat pejabat pemerintahan maupun elit partai pada setiap level elit.  Minimnya keteladanan  ini  menyebabkan  rakyat  apatis  dan  menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap pemerintah.
Budaya politik yang mengedepankan demokrasi namun masih kurang mengedepankan sikap dan perilaku yang tidak etis, masih mengedepankan ego kelompok atau golongan daripada kepentingan  nasional.  Tarik-menarik  kepentingan  partai  baik  dilatari  oleh  berbagai  agenda sesaat  maupun  dalam  rangka  pemenangan  pemilihan  kepala- kepala  daerah  dan  perwakilan yang akan duduk di lembaga legislatif. Praktek politik pun berlanjut ketika mereka menempati jabatan-jabatan  politik  baik  di  pemerintahan  maupun  di  legislatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari sangat  kuatnya  pengaruh  kepentingan  kelompok  atau  partai  dalam  proses  perumusan perundang-undangan  yang  mengatur  kehidupan  kemasyarakatan  di  segala  bidang.  Proses tersebut dapat diamati dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), lebih banyak didominasi  oleh  kepentingan-kepentingan  politis  bersifat  pragmatis  daripada  cita-cita membangun  suatu  sistem  hukum  yang  memiliki  jiwa  dan  karakter  ke-Indonesia-an  untuk mendukung  pencapaian  tujuan  hidup  berbangsa  dan  bernegara.Berbagai  produk  UU  dan perubahan-perubahannya  belum  mampu  sepenuhnya  dirasakan  membawa  keadilan  bagi
seluruh  rakyat.  Karena  perubahan-perubahan  tersebut  sarat  akan  kepentingan  kelompok/ golongan dari pada kepentingan nasional.
Situasi  tersebut  kemudian  mengalami  komplikasi  dengan  permasalahan  etika  politik yang rawan manipulasi, akuntabilitas politik yang rendah, permasalahan korupsi yang terdapat pada  lembaga-lembaga  penting  penyelenggaraan  negara.  Para  petualang  politik  pun  mencari- cari  momentum  yang  tepat  bagi  mereka  untuk  nimbrung  dalam  kekisruhan  politik  demi mendapatkan  keuntungan  dalam  situasi  tersebut.  Kondisi  demikian  memperlihatkan terabaikannya etika politik yang diharapkan mampu menjinakkan perebutan kekuasaan. Etika politik  gagal  mengatur  kepentingan-kepentingan  kelompok  dengan  membangun  institusi- institusi  yang  lebih  adil  terutama dalam  membangun  sistem  demokrasi  yang  sehat  dan subtansial.
Berbagai  peristiwa  di  tingkat  elit  menjalar  dan  ikut  mempengaruhi  sosial  politik  di daerah,  membawa  masyarakat  kepada  krisis  figur  elite  politik  yang  dapat  menjadi  patron masyarakat. Akibatnya, kelompok- kelompok masyarakat mulai dari rakyat biasa, partai politik, lembaga  swadaya  masyarakat,  kelompok  agama,  golongan  dan  lain  sebagainya  terbiasa  dan cenderung  berpikir  untuk  kelompok  atau  golongannya  sendiri  tanpa  memperhatikan kepentingan  yang  lebih  besar.  Berbagai  peristiwa  tidaklah  berdiri  sendiri,  tetapi  memiliki resonansi,  yang  saling  berkaitan,  memberikan  pengaruh  dan  ikut  menggetarkan  tatanan kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Resonansi  ini  dapat  diamati  dari  peristiwa  yang terjadi di bangsa ini maupun dalam kehidupan global yang cepat merambat ke berbagai pelosok kehidupan masyarakat melalui perkembangan media. Kecepatan informasi global, media sosial, regulasi  di  bidang  komunikasi,  kebebasan  akses  situs,  alat  politik,  bahkan  menjadi  alat propaganda dan berbagai tindak kekerasan dan gejolak sosial di suatu daerah.
3. Semangat Kebangsaan dan Keteladanan
Masalah kebangsaan tidak cukup dengan menggunakan akal dan logika tetapi juga hati. Kejujuran,  nafas  spiritual,  empati  dan  nilai-nilai kebaikan  hendaknya  terpelihara  dan  mengisi kultur  sosial  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  kita.  Nilai-nilai  kebangsaan sangat penting yang tidak sekedar mengingatkan kita akan sejarah berdirinya NKRI. Negara ini tidak  dibangun  dalam  sehari tetapi  memakan  usia  dan  mengurai  darah,  airmata.  Apa  yang menjadi  sejarah  perjalanan  bangsa  ini  tidak  cukup  dengan  peringatan  seremonial  pada momentum satu  waktu  tertentu,  tetapi  pengorbanan  jiwa  dan  raga  di  masa  lalu harus mampu membangkitkan generasi masa kini dan akan datang, menginspirasi, mengembangkan dan memelihara semangat kebangsaan, serta hasrat mewujudkan cita-cita menuju bangsa yang makmur.
Elite  pemerintah  maupun  pejabat  negara  mempunyai  tugas  yang  tidak  ringan  karena berkewajiban untuk menciptakan kesatuan dan rasa kebersamaan yang merupakan dasar pokok bagi  terwujudnya  suatu  nation  and  state  building  yang  kokoh.  Bangsa  ini  memerlukan keteladanan  dalam  setiap  sikap  dan  perilaku  dari  para  penyelenggara  negara,  baik  pejabat negara yang      menjalankan      fungsi      eksekutif,      legislatif,    maupun  yudikatif.  Aparatur pengelenggara  negara  dan  pemerintahan  tidak  menyalahgunakan  kekuasaan  dan kewenangannya dan harus selalu memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (law in action). Meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat, profesional, taat hukum, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari KKN.
Seluruh  elemen  bangsa  bersikap  peka  dan  turut  dalam  kehidupan  politik  dan pemerintahan  negara  yang  bersifat  konstruktif,  atas  dasar  persamaan  tanggung  jawab  sesuai dengan  peran  dan  kedudukannya  masing-masing.  Dalam  membangun  semangat  kebangsaan memerlukan role yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Pertama, para elit di lembaga pemerintah maupun legislatif mengedepankan visi kebangsaan yang tercermin dari setiap  sikap  dan  perilakunya  di  tengah  masyarakat,  mengedepankan  kepentingan  bangsa daripada  kepentingan  golongan  dan  partai  demi  kokohnya  ketahanan  nasional.  Kedua,  partai politik    senantiasa    memberikan    pemahaman    nilai- nilai  demokratisasi  kepada  masyarakat dengan mengedepankan rasa nasionalisme daripada kepentingan sempit yang merusak harmoni kerukunan masyarakat. Ketiga, peran pejabat pemerintahan senantiasa memiliki sense of crisis
(rasa peka terhadap krisis yang terjadi). Kepekaan terhadap perubahan dan kemampuan analisa dampaknya.  Kepedulian  terhadap  rakyat  yang mengalami  kesulitan ekonomi  tercermin dalam kebijakan  maupun  dalam  tindakan  nyata  dari  setiap  para  pejabat  pemerintahan.  Keempat, peran  pejabat  pemerintahan  dalam  membangun komunikasi publik. Ruang komunikasi publik yang  disediakan  mampu  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan negara. Pikiran    jernih    akan    melahirkan    keinginan    yang    baik.    Keinginan  yang  baik  akan lahirkan  pilihan  yang  baik.  Pilihan-pilihan  yang  baik  akan  lahirkan  kebiasaan-kebiasaan  yang baik. Kebiasaan yang baik akan menciptakan situasi yang baik. Situasi yang baik akan merajut masa  depan  yang  baik.  Optimis  dan  senantiasa  bersyukur  atas  segala  sesuatu  yang  telah  kita miliki. Hidup bukan hanya selalu mengambil dan mempunyai, tetapi hidup juga untuk memberi dan berbagi. Dengan demikian, proses reformasi dan transformasi character building mengarah pada terbentuknya spirit nasionalisme yang tinggi, rasional dan obyektif, akuntabel, demokratis- populis, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta etis profesional.
4. Cerminan Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi  yang  dikehendaki  sebagai  pilihan  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah demokrasi  yang  selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  karakter  bangsa  Indonesia.  Namun dalam  perjalanan  sistem  demokrasi  Pancasila  lebih  banyak  diucapkan  dalam ruang-ruang seminar  daripada  tercermin  dalam  semangat  kebangsaan,  sehingga  yang  terwujud  adalah kebebasan  atas  nama  demokrasi  tapi  bias  berbagai  kepentingan  politik.  Saat  ini  pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi relatif kurang memenuhi harapan. Kondisi ini tidak  lepas  dari  penerapan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  selama  orde  baru  terkesan digunakan sebagai salah satu alat untuk mempertahankan kekuasan. Pasca reformasi, tiba-tiba konflik  kesukubangsaan,  agama,  pelapisan  masyarakat  mengusik  kerukunan  berbangsa  dan bernegara. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari.
Globalisasi pun mendapatkan jalan mulus dalam mengisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.  Semacam  muncul  stimulus  perubah  kepribadian  pelbagai  pihak  dalam  waktu sekejap.  Para  pemburu  kekuasaan  pun  menjadikannya  senjata  dalam  berseteru,  meraup  aset dan pengaruh. Pada situasi seperti ini sebaiknya semua pihak harus kembali memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai kini bangsa Indonesia masih tetap utuh dan bersatu, hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila telah ada sejak dahulu kala dan melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peran  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  dan  dasar  negara  memegang    peranan penting. Pancasila  menjadi  filter  nilai-nilai  mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap  berada  di  atas  kepribadian  bangsa  Indonesia.  Pasalnya,  setiap  bangsa di  dunia  sangat memerlukan  pandangan  hidup  agar  mampu  berdiri  kokoh  dan  mengetahui  dengan  jelas  arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dengan pemahaman terhadap ideologi Pancasila, keberagaman dalam kehidupan sosial budaya masyarakat  Indonesia  baik  dari  segi  ras,  etnis,  budaya,  bahasa,  dan  agama,  tidak  menjadikan bangsa ini tercerai-berai, akan tetapi justru merupakan kekuatan bangsa dan Negara Indonesia di tengah pergaulan dunia.
Meskipun konstitusi Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, MPR memutuskan  untuk  mempertahankan  bagian  pembukaan  ( Preambule )  yang  memuat  dasar negara. Keputusan untuk mempertahankan pembukaan UUD 1945 adalah penegasan terhadap kokohnya  ideologi  negara  yang  berdasarkan  Pancasila.  Keputusan  tersebut  seharusnya  tidak berhenti  pada  upaya  mempertahankan  landasan  konstitusi      tersebut,      tetapi      diperlukan langkah-langkah selanjutnya agar berbagai produk perundang-undangan yang lahir terhindar dari kepentingan-kepentingan politis bersifat pragmatis. Oleh karena itu, harus ada grand design yang  jelas  terhadap  berbagai  produk  hukum  yangberlandaskan  dan  dijiwai  oleh  norma  dasar ( grund norm ) landasan ideal Pancasila dan UUD.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  lembaga  pengawasan  eksekutif  ( executive  review ) sehingga  Pancasila  dan  UUD  1945  tercermin  dan  terjabarkan  dalam  berbagai  norma  hukum yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  UU  sampai  ke peraturan paling rendah. Lembaga baru tersebut tidak hanya diberi tugas pengkajian, koordinasi pendidikan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga diberi kedudukan hukum ( legal  standing )  untuk  mengajukan  pengujian  konstitusionalitas  dan  legalitas  atas  undang- undang  dan  peraturan  di  bawah  undang-undang  terhadap  norma  hukum  yang  lebih  tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agar Pancasila dan UUD tercermin pada setiap produk  hukum,  maka  para  pembuat  peraturan  perundang-undangan  dan  pelaksana  dituntut untuk  tidak  hanya  harus  cerdas,  memiliki  pengetahuan  yang  dalam  dan  luas,  serta  bijaksana, tetapi  juga  harus  memiliki  kesadaran  konstitusional  ( constitutional  awareness )  dan  kepekaan konstitusional ( constitutional sensitivity ).
4. Simpulan dan saran
Pergaulan   dunia   yang   damai   dan   bermartabat,   sebagaimana digagas para pendiri Bangsa Indonesia memerlukan dukungan bukti dalam implementasi Pancasila secara konsisten dalam penyelenggaraan  pemerintahan      Negara.      Pancasila      akan      senantiasa      menjadi inspirasi  dalam  tiap  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  dalam  perumusan berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  Negara  Indonesia  memiliki landasan  moralitas  dan  haluan  kebangsaan  yang  jelas  dan  visioner.  Suatu  pangkal  tolak  dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.
Dengan landasan pijak yang kokoh dan karakter kepribadian dan spirit yang kuat maka tidak akan mudah terombang-ambing dalam deras arus globalisasi dan dipengaruhi oleh sistem hukum dari luar yang memiliki karakter kepribadiannya sendiri dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, penyelenggara negara wajib untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang  luhur  sebagaimana  ditandaskan  dalam penjelasan  umum  UUD 1945. Dengan keteladanan para pemimpin akan mempengaruhi budaya masyarakat yang pada akhirnya akan memantapkan karakter bangsa.
Pada  akhirnya  diharapkan  seluruh  elemen  bangsa  bersikap  peka  dan  turut  dalam kehidupan  politik  dan  pemerintahan  negara  yang  bersifat  konstruktif,  atas  dasar  persamaan tanggung  jawab  sesuai  dengan  peran  dan    kedudukannya    masing-masing.    Sebagai    kalimat penutup,    “Mari  kita  menyongsong  Indonesia  yang  lebih  baik  dengan  sentuhan  wawasan kebangsaan di setiap profesi.”
Daftar Rujukan Abdul Azis Wahab, Sapriya. 2011. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: Alfabeta.
Ahmadi,  Koiru.  2012. Mengembangkan  Pendidikan  Berbasis  Keunggulan  Lokal  Dalam  KTSP . Jakarta: Prestasi Pustaka. Febriansyah, Ferry Irawan. 2012. Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang. Perspektif , 17(3). Latif,  Yudi. 2011. Negara  Paripurna:  Historitas, Rasionalitas  dan  Aktualitas  Pancasila .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pranata,  Dewa.  2017. Ngayah  Tak  Sekedar  Mayah ,  https;//dewapranata. Diakses  pada 17 November 2017.
Sapriya,  dkk.  2014. Konsep  Dasar  Pendidikan  Kewarganegaraan ,  Lab.  Pendidikan Kewarganegaraan UPI, Bandung. Solihatin, Etin. 2012. Strategi Pembelajaran PPKn . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Suja, Wayan. 2010. Kearifan Lokal Sains Bali . Denpasar: Paramita. Trisna, Mahardika, Cecep Darmawan. 2016. Civic Culture Dalam Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. Humanika , 23(2).