## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2028 - 2043 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6846
Analisis Konsistensi Putusan Hakim terhadap Perjanjian Nominee atas Hak Milik Tanah di Wilayah Indonesia antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI)
Imelda Martinelli 1 , Lavienda William 2 , Yessa Milianty 3
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta imeldam@fh.untar.ac.id, lavienda.205220073@stu.untar.ac.id, yessa.205220060@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
Based  on  the  legal  provisions  in  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  5  of  1960 concerning Basic Agrarian Principles, foreign nationals are not allowed to hold ownership rights over land in Indonesia. However, this restriction on land ownership does not prevent foreign nationals from making various efforts to still own land in Indonesia. Many cases have been found where foreign nationals (WNA) and Indonesian nationals (WNI) enter into nominee agreements (using a proxy) based on the principle of freedom of contract to circumvent the prevailing law. The main research object of this scientific writing is the  consistency  of  judges'  decisions  in  adjudicating  nominee  agreements  by  comparing  various  rulings, namely,  Adjudication  No.  259/Pdt.G/2020/PN.Gin,  Adjudication  No.  872/Pdt.G/2020/PN.Dps,  and Adjudication No. 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk. The research method used is normative juridical research with a  qualitative  approach.  The  results  of  the  study  concluded  that  nominee  agreements  entered  into  by foreign  nationals  and  Indonesian  nationals  for  land  ownership  in  Indonesia  constitute  a  form  of  legal evasion, rendering such agreements invalid and null and void by law. This is because Indonesian agrarian law  establishes  the  principle  that  land  and  property  ownership  must  be  clear  and  transparent,  and prohibits  foreign  nationals  from  owning  land  in  Indonesia.  It  is  hoped  that  the  government  will  enact regulations prohibiting the practice of nominee agreements to enforce the applicable laws.
Keywords: Agrarian; Agreement; Nominee; Foreign nationals; Indonesian citizens; Principle of Freedom of Contract.

## ABSTRAK
Berdasarkan  ketentuan  hukum  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, warga negara asing sejatinya tidak diperbolehkan untuk  memegang  hak  milik  atas  tanah  di  Indonesia.  Namun  Pembatasan  kepemilikan  tanah  tersebut tidak menjadi halangan bagi WNA untuk melakukan upaya apapun untuk tetap dapat memiliki tanah di Indonesia.  Telah  ditemukan  banyak  kasus  di  mana  pihak  WNA  dan  WNI  yang  membuat  perjanjian nominee (pinjam nama) yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengelabui hukum yang  berlaku.  Objek  penelitian  utama  penulisan  ilmiah  ini  adalah  konsistensi  putusan  hakim  dalam memutus  perkara  perjanjian nominee dengan  komparisi  berbagai  putusan  yaitu,  Putusan  No.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
259/Pdt.G/2020/PN.Gin, Putusan No. 872/Pdt.G/2020/PN.Dps, dan
Putusan No.271/Pdt.G/2019/PN.Dpk.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perjanjian nominee yang  diadakan  oleh  WNA  dan  WNI  atas  kepemilikan  tanah  di  Indonesia  merupakan  suatu bentuk penyelundupan hukum sehingga perjanjian tersebut sejatinya tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan hukum agraria Indonesia menetapkan prinsip bahwa kepemilikan atas tanah  dan  properti  harus  jelas  dan  transparan,  serta  melarang  kepemilikan  WNA  atas  tanah  negara Indonesia.  Pemerintah  diharapkan  kedepannya  dapat  mengesahkan  suatu  regulasi  terkait  larangan praktik perjanjian nominee guna untuk menegakkan hukum yang berlaku.
Kata  Kunci: Agraria;  Perjanjian; Nominee ;  Warga  Negara  Asing;  Warga  Negara  Indonesia;  Asas Kebebasan Berkontrak.

## PENDAHULUAN
Hukum perdata merupakan salah satu cabang pokok dari sistem hukum di Indonesia yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  pribadi  dan  komersial.  Salah  satu  elemen fundamental dalam hukum perdata adalah perikatan, yang menggambarkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain, dan pihak  lain  berkewajiban  untuk  memenuhinya.  Perjanjian,  sebagai  sumber  utama  perikatan, memainkan peran penting dalam pembentukan dan penegakan hak serta kewajiban di antara para pihak yang terlibat. 1 Perikatan memiliki pengertian yang lebih luas dari perjanjian, yang mana  tiap-tiap  perjanjian  adalah  perikatan,  tetapi  perikatan  belum  tentu  suatu  perjanjian. 2 Dalam  Pasal  1233  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa “Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik karena  persetujuan,  baik  karena  undang-undang” 3 ,  hal  ini  menegaskan  bahwa  tidak  semua perikatan memerlukan  kesepakatan  atau  perjanjian  antara  para  pihak,  tetapi  ada  juga  yang secara otomatis muncul karena peraturan hukum yang berlaku. Konsep ini banyak diuraikan oleh Subekti, seorang ahli hukum perdata terkemuka di Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  daya  tarik  besar  bagi  investor  asing karena kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, dan potensi ekonomi yang terus berkembang. Dalam misi untuk mendukung pembangunan ekonomi bangsa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing. Namun,  terdapat  beberapa  sektor  strategis  yang  dibatasi  oleh  peraturan  perundang- undangan, salah satunya adalah kepemilikan asing atas tanah dan properti. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Undang-
1 Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.
2 Ridwan  Mutaqin  dan  Deny  Haspada , Perjanjian  Nominee  Antara  Warga  Negara  Asing  dengan  Warga Negara  Indonesia  dalam  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Hak  Milik  yang  Dihubungkan  dengan  Pasal  1313  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2018, hlm.1.
3 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM)  yang  membatasi kepemilikan  tanah  bagi  warga  negara  asing  (WNA)  dengan  sangat  ketat.  Pembatasan  ini sering kali memprovokasi WNA mencari cara-cara alternatif untuk tetap dapat memiliki aset di  Indonesia.  Salah  satu  metode  yang  cukup  umum  digunakan  adalah  melalui  perjanjian Nominee . perjanjian Nominee adalah perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum  tidak  dapat  menjadi  subjek  hak  atas  tanah  tertentu  (hak  milik),  dalam  hal  ini  WNA dengan WNI sehingga WNA tersebut dapat menguasai atau memiliki tanah hak milik secara de facto ,  namun  secara  legal-formal  ( dejure )  tanah  tersebut  diatasnamakan  milik  WNI.  Dalam konteks  hukum  Indonesia,  praktik  ini  tentunya  memunculkan  berbagai  permasalahan  dan tantangan.
Pasal  1319  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  jenis  perjanjian,  yaitu perjanjian  yang  telah  diberi  nama  khusus  oleh  undang-undang,  yang  disebut  perjanjian ( Nominaat Contract ), dan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu, yang dengan kata  lain  dikenal  sebagai  perjanjian  tanpa  nama  tetapi  dapat  ditemui  dalam  kehidupan bermasyarakat  ( inominaat  contract ). 4 Secara  yuridis,  perjanjian Nominee menimbulkan berbagai  pertanyaan  dan  spekulasi  mengenai  validitas  dan  keabsahan  dari  perjanjian tersebut.  Ditegaskan  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata  bahwa  “ Untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. ” 5
Jika syarat-syarat dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal  demi  hukum  dan  dapat  diputuskan  bahwa  akta-akta  yang  membebani  tanah  sebagai obyek  perjanjian Nominee batal  karena  mengandung  unsur  penyelundupan  hukum.  Hal  ini dikarenakan  perjanjian  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  sah  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUH  Perdata  yang  merujuk  pada  suatu  sebab  yang  halal,  yang  dimana  perjanjian Nominee sendiri merupakan suatu bentuk kecurangan hukum yang tidak dapat ditolerir namun sering dijumpai dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Perjanjian Nominee dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, melibatkan David John  Lock  dan  Ann  Lilian  Lock  pasangan  WNA  berkewarganegaraan  Australia  sebagai Penggugat I dan II (yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat), serta Anak Agung Gede Oka  Yuliartha  yang  berkewarganegaraan  Indonesia  sebagai  Tergugat.  Pada  tahun  2005, diawali  dengan  sebuah  kepercayaan  para  Penggugat  mentransfer  sejumlah  dana  kepada Tergugat  untuk  digunakan  dalam  pembelian  tanah  dan  pembangunan  Villa  Puncak  Bukit
4 J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.116.
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
( Hilltop Hideaway ) berlokasi di Banjar Tegal Bingin, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Total dana yang diinvestasikan Para Penggugat untuk pembelian tanah, biaya-biaya  terkait,  serta  pembangunan  Villa  Puncak  Bukit  adalah  AUD  860.000  (delapan ratus  enam  puluh  ribu  Dollar  Australia).  Tanah  tersebut  dibeli  atas  nama  Tergugat sebagaimana  tertera  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor:  2725/Desa  Mas,  meskipun  hanya dipakai  atau  dipinjam  namanya  untuk  keperluan  Para  Penggugat  sebagai  keperluan  formal dalam pendaftaran hak milik. Oleh karena itu, Surat Perjanjian dibuat Para Penggugat untuk mengikat Tergugat oleh Notaris/PPAT Anak Agung Bagus Putrajaya (Turut Tergugat I), antara lain:
1. Akta Perjanjian Nomor 10, Tanggal 20 September 2005;
2. Akta Perjanjian Nomor 12, Tanggal 20 September 2005;
3. Akta Kuasa Nomor : 11, Tanggal 20 September 2005;
4. Akta Kuasa Nomor : 13, Tanggal 20 September 2005.
Pada  tahun  2009  pasca  krisis  moneter,  Para  Penggugat  dan  Tergugat sepakat  untuk menutupi  biaya  perawatan,  listrik,  air  termasuk  gaji  staf  Para  Penggugat  menyerahkan tanggungjawab kepada Tergugat untuk mengolah Villa Puncak Bukit / Hilltop Hideaway dan melaporkan  kepada  Para  Penggugat  setiap  bulannya,  namun  Tergugat  tidak  melakukan pelaporan  sebagaimana  yang  telah  dibicarakan  sebelumnya,  sehingga  pada  Mei  2017  Para Penggugat  menyampaikan  keinginannya  kepada  Tergugat  agar  Villa  Puncak  Bukit  / Hilltop Hideaway tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan bagi juga kepada Tergugat setelah modal  milik  Para  Penggugat  dikembalikan.  Namun,  tanpa  alasan  yang  jelas  Tergugat  justru menolak  untuk  menjual  bahkan  Tergugat  mengancam  akan  memblokade  akses  masuk  Villa Hilltop Hideaway tersebut. Perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas melanggar hak subyektif Para  Penggugat  yang  dikualifikasikan  sebagai  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( onrechtmatige daad ) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:
“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian” . 6 Sejak  tahun  2018  hingga  2020  Para  Penggugat  mengupayakan  berbagai penyelesaian secara non-litigasi namun tidak diindahkan oleh Tergugat.
Tergugat  memberikan  pembelaan  dengan  fakta  bahwa    selama  pembangunan  Villa tersebut Tergugat dan Ayah Tergugat  tidak mendapatkan upah sepeserpun, dan setelah Villa selesai dibangun pada Tahun 2007 villa tersebut ditempati dan dikelola oleh Para Penggugat. Total  gaji secara keseluruhan dari tahun 2007 sampai bulan Juli 2020 yang  belum diterima oleh ayah Tergugat sebesar Rp.1.278.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), disamping itu Para Penggugat memiliki Tunggakan Hutang kepada Tergugat:
6 Ibid

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
- Membangun  dapur  baru  dan  kantor  baru  dilokasi  villa,  termasuk  memasang  listrik baru dan juga memasang internet, dengan total biaya pengeluaran secara keseluruhan sebesar Rp.237.113.045,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah);
- Sisa hutang untuk biaya operasional villa yang diperoleh dari meminjam di Lembaga Perkreditan Desa Adat Mas saat ini sebesar Rp.163.123.300,- (Seratus enam puluh tiga juta  seratus  dua  puluh  tiga  ribu  rupiah),  dari  hutang  sebelumnya  sebesar  Rp. 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
Jadi  hutang  Para  Penggugat  kepada  Tergugat  secara  keseluruhan  adalah  sebesar Rp.1.678.236.345,00  (satu  miliar  enam  ratus  tujuh  puluh  delapan  juta  dua  ratus  tiga  puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
Dalam  kasus  perjanjian Nominee yang  diuraikan,  akta-akta  terkait  objek  perjanjian dianggap  batal  karena  adanya  unsur  penyelundupan  hukum.  Ini  berarti  bahwa  perjanjian tersebut dibuat untuk menghindari atau menyiasati ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak  memenuhi  syarat  sebab  yang  halal.  Ketidakpatuhan  terhadap  syarat-syarat  yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan dengan demikian dinyatakan batal demi hukum. Penulis tertarik untuk mengeksplorasi  aspek  yuridis  perjanjian Nominee antara  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dan Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  berdasarkan  pada  komparisi  kasus  Putusan  Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin,  Putusan  Nomor  872/Pdt.G/2020/PN.Dps,  dan  Putusan  Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk  dengan  mengevaluasi  kepatuhannya  terhadap  syarat-syarat  sah perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  serta  konsistensi  putusan  hakim.  Dengan demikian,  studi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi pengembangan  pemahaman  hukum  perdata  di  Indonesia,  khususnya  dalam  konteks perjanjian Nominee yang melibatkan pihak asing.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulis  berfokus  pada  studi  kasus  putusan  nomor  259/Pdt.G/2020/PN.Gin melalui pendekatan yuridis normatif, yang berporos pada analisis putusan pengadilan sebagai objek  penelitian  utama.  Pendekatan  ini  melibatkan  penelaahan  dokumen-dokumen  hukum seperti  undang-undang,  peraturan,  dan  putusan  pengadilan  untuk  memahami  penerapan hukum dalam kasus Perjanjian Nominee . Dalam penulisan ilmiah ini, Kami melakukan analisis terhadap  pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Nomor  259/Pdt.G/2020/PN.Gin  dan membandingkannya  dengan  Putusan  Nomor  271/Pdt.G/2019/PN.Dpk  dan  Putusan  Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps  untuk  mengidentifikasi  isu-isu  hukum  yang  relevan  dengan Perjanjian Nominee , argumen para pihak, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan. Metode ini memerlukan pengumpulan data sekunder melalui studi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
literatur  hukum  dan  dokumen-dokumen  terkait,  serta  penerapan  teknik  analisis  putusan untuk menguraikan substansi hukum dan fakta-fakta yang mendasari putusan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketidakberlakuan  Perjanjian Nominee antara  WNA  dengan  WNI  Atas  Hak  Milik Tanah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Asas  kebebasan  berkontrak  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  memberi kebebasan  bagi  siapapun  yang  hendak  membuat  suatu  perjanjian  dalam  menentukan  isi perjanjian,  pelaksanaan  dan  persyaratan  perjanjian,  bentuk  perjanjian,  dan  undang-undang yang  berlaku  dalam  perjanjian  tersebut. 7 Dalam  ketentuan  Pasal  1338  KUH  Perdata, dinyatakan  bahwa:  (1)  Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya;  (2)  Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang- undang  dinyatakan cukup  untuk itu;  (3) Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik. 8 Dengan  adanya  asas  ini  memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk  mengadakan perjanjian tanpa terkecuali sehubungan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu  perjanjian  diperlukan  4  (empat)  syarat,  yaitu:  (1)  sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.
Perjanjian pinjam nama atau perjanjian nominee merupakan salah satu bentuk nyata dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Menurut kamus hukum Black’s Law Dictionary ,  pengertian  dari nominee adalah “One  designated  to  act  for  another  as  his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of another, or as  the  grantee  of  another” . 9 Dengan  mana  terjemahannya  ialah,  pihak  yang  ditunjuk  untuk bertindak sebagai wakil pihak lain atau sebagai penjamin pihak lain dalam melakukan suatu hal  atau  peristiwa  hukum.  Istilah  perjanjian nominee sejatinya  tidak  dikenal  dalam  sistem hukum Indonesia,  mengingat konsep perjanjian ini tidak diatur secara khusus. Unsur-unsur dalam perjanjian nominee antara lain 10 :
7 Asser-Rutten, 1998, Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 148.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9 Garner, Bryan A, Black’s Law Dictionary, 8th ed, hlm. 172.
10 Natalia  Christine  Purba, Keabsahaan  Perjanjian  Inominat  dalam  Bentuk  Nominee  Agreement  (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing) , Depok, Fakultas Hukum UI, hlm. 45.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
a. Adanya  perjanjian  pemberi  kuasa  berdasarkan  kepercayaan  antara  pemilik  yang sebenarnya  ( beneficial  owner )  sebagai  pemberi  kuasa  dengan  peminjam  nama ( nominee ) sebagai penerima kuasa;
b. Kuasa yang bersifat khusus dengan tindakan hukum terbatas yang dituangkan dalam surat perjanjian; dan
c. Nominee yang bertindak sebagai wakil beneficial owner di hadapan hukum.
Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya dan pemandangan  alam  yang  menarik  perhatian  Warga  Negara  Asing  (WNA)  untuk  berwisata hingga berinvestasi di bidang pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan  penguasaan  tanah  kepada  WNA  berupa  hak  pakai  dan  hak  sewa  atas  properti yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  42  dan  Pasal  45  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA). 11 Meskipun demikian, investasi yang dilakukan oleh WNA seringkali diiringi dengan niat untuk memiliki tanah tersebut dengan status hak milik. 12 Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah.  Kepemilikan  tanah  bagi WNA  di  Indonesia dilarang oleh Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas yang ditentukan dalam UUPA, serta Pasal 21 ayat (1)  UUPA  yang  telah  jelas  dinyatakan  bahwa  hanya  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang dapat mempunyai hak milik. Pembatasan kepemilikan tanah tersebut tidak menjadi halangan bagi  WNA  untuk  melakukan  upaya  apapun  untuk  tetap  dapat  memiliki  tanah  di  Indonesia. Perjanjian nominee antara  WNA  dan  WNI  menjadi  celah  hukum  yang  seringkali  digunakan dalam  perkara  ini,  di  mana  nama  WNI  digunakan  dan  ditunjuk  sebagai nominee untuk didaftarkan sebagai pemilik pada sertifikat hak milik atas suatu tanah yang sebenarnya dibeli oleh WNA. Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi WNA, perikatan tersebut kemudian dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  dan/atau  suatu  akta  notariil  yang  berisi  pernyataan  bahwa WNI yang namanya terdaftar dalam sertifikat hak milik tanah hanya merupakan pihak yang namanya dipinjam, sementara pemilik sesungguhnya atas tanah tersebut adalah WNA.
Dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Gianyar  pada  tanggal  22  Juli  2021  sebagaimana  telah  diuraikan  pada penjelasan latar belakang, pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat mengadakan perikatan dengan membuat perjanjian nominee di hadapan notaris berupa:
a. Akta  Perjanjian  Nomor  10,  tanggal  20  September  2005  yang  menyatakan  bahwa pemilik sesungguhnya  dari  tanah  yang  berlokasi di  Banjar  Tegal  Bingin,  Desa  Mas,
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
12 Maria  Sumardjono, Alternatif  Kebijakan  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Beserta  Bangunan  Bagi  Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing , Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kec.  Ubud,  Kab.  Gianyar  adalah  Para  Penggugat,  sedangkan  Tergugat  hanyalah meminjamkan namanya untuk didaftarkan sebagai pemilik tanah;
b. Akta  Perjanjian  Nomor  12,  tanggal  20  September  2005  yang  menyatakan  bahwa pemilik sesungguhnya  dari  tanah  yang  berlokasi di  Banjar  Tegal  Bingin,  Desa  Mas, Kec.  Ubud,  Kab.  Gianyar  adalah  Para  Penggugat,  sedangkan  Tergugat  hanyalah meminjamkan namanya untuk didaftarkan sebagai pemilik tanah, serta segala resiko atas tanah dan keuntungan ada pada pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat sama sekali tidak dibebani;
c. Akta Kuasa Nomor  11, tanggal 20 September 2005; dan
d. Akta Kuasa Nomor  13, tanggal 20 September 2005. 13
Sehubungan dengan perjanjian tersebut yang dituangkan dalam bentuk akta notariil, sejatinya  perjanjian  tersebut  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA yang  telah  jelas menegaskan  bahwa: “Hanya  warga  negara  Indonesia  dapat  mempunyai  hak milik” . 14
Menurut pendapat Dr. Ir. Anita Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H., meskipun perjanjian nominee dilakukan  secara  notariil  dan  seolah-olah  tidak  menyalahi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  karena  tidak  berbentuk  pemindahan  hak  secara  langsung,  namun apabila isi dari perjanjian tersebut diperiksa dengan seksama, perjanjian tersebut secara tidak langsung  dimaksudkan  untuk  memindahkan  tanah  hak  milik  kepada  WNA. 15 Berdasarkan ketentuan  UUPA  yang  melarang  kepemilikan  tanah  Indonesia  oleh  WNA,  maka  sejatinya perjanjian nominee pada  Putusan  Nomor  259/Pdt.G/2020/PN.Gin  telah  melanggar  syarat objektif  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata,  yakni  suatu  sebab  yang  halal.  Di  mana meskipun  para  pihak  dapat  membuat  perjanjian  apa  saja  (asas  kebebasan  berkontrak), namun  para  pihak  tidak  diperbolehkan  untuk  mengadakan  suatu  perjanjian  yang bertentangan  dengan  perundang-undangan,  ketertiban  umum,  moral,  dan  kesusilaan. 16 Dengan  demikian,  perjanjian nominee perkara a  quo adalah  tidak  sah  sekalipun  perjanjian tersebut  dibuat  dalam  akta  notariil  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata  dan harus  dinyatakan  batal  demi  hukum dengan  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  26 ayat (2) UUPA yang berbunyi:
13 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
15 Dr.  Ir.  Anita  Dewi  Anggraeni  Kolopaking,  S.H.,  M.H., Penyelundupan  Hukum  Kepemilikan  Hak  Milik  Atas Tanah di Indonesia , Bandung, 2013, hlm. 166.
16 Yosia Hetharie, Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing  (WNA)  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura, 2019, hlm. 5.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
“Setiap  jual-beli,  penukaran,  penghibahan,  pemberian  dengan  wasiat  dan  perbuatan- perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada  orang  asing,  kepada  seorang  warga-negara  yang  disamping  kewarganegaraan Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing  atau  kepada  suatu  badan  hukum  kecuali yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  termaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (2),  adalah  batal  karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya  tetap  berlangsung  serta  semua  pembayaran  yang  telah  diterima  oleh  pemilik tidak dapat dituntut kembali” . 17
2. Analisis  Penerapan  Hukum  dalam  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Praktik Perjanjian Nominee Antara WNA dan WNI Atas Hak Milik Tanah di Indonesia
Penerapan hukum oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan merupakan hal yang krusial  untuk  menjamin  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Setiap  putusan  harus  berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  jelas  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Kewenangan  hakim  menjadi  elemen  kunci  dalam  proses  penegakan  hukum  dan keadilan.  Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan selama persidangan. Di mana untuk menjalankan tugasnya,  hakim  harus  memastikan  bahwa  keputusannya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip keadilan, serta mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Hal ini mencakup analisis terhadap undang-undang yang berlaku, yurisprudensi yang relevan, serta bukti  dan  argumen  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  terlibat.  Selain  daripada  itu,  hakim turut  diberi  kewenangan  untuk  mengevaluasi  kredibilitas  saksi  dan  keabsahan  bukti,  serta menggunakan penilaiannya untuk memutuskan hasil akhir dari persidangan.
Pada Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, majelis hakim yang memeriksa dalam mengadili  perkara a  quo menyatakan  bahwa  perjanjian nominee yang  dilakukan  oleh  Para Penggugat  dan  Tergugat  atas  tanah  sengketa  merupakan  penyelundupan  hukum  yang dilakukan  untuk  mengelabui  ketentuan  pada  Pasal  9  ayat  (1)  dan  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA dikarenakan  status  Para  Penggugat  adalah  WNA  yang  sejatinya  tidak  diperbolehkan  untuk memegang  status  hak  milik  atas  tanah  yang  berkedudukan  di  Indonesia,  sehingga  akta perjanjian dan akta kuasa yang dibuat oleh para pihak telah bertentangan dengan UUPA dan syarat objektif perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini menimbulkan akibat hukum di  mana  perjanjian  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sebagaimana  ketentuan  Pasal 1335 KUH Perdata dan dinyatakan batal demi hukum. Kemudian pada amar putusan, majelis hakim  menolak  gugatan  yang  diajukan  oleh  Para  Penggugat  Konvensi.  Majelis  hakim  turut mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvensi  (Tergugat  Konvensi)  untuk  seluruhnya, menyatakan  bahwa  akta  perjanjian  dan  akta  kuasa  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tidak  sah,
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
batal  demi  hukum,  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  serta  tanah  sengketa dalam perkara a quo adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. 18
Selain  menganalisis  putusan  hakim  pada  Putusan  Nomor  259/Pdt.G/2020/PN.Gin sebagai objek penelitian utama pada penulisan ilmiah ini, berikut penulis turut menyertakan tabel yang berisi pertimbangan hakim pada beberapa putusan praktik penyelundupan hukum perjanjian nominee antara WNA dengan WNI:
Tabel 1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Kasus Perjanjian Nominee
Antara WNA dengan WNI Keterangan Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk Duduk Perkara Louise  Marie  France  Sumadi  alias Louis Marie France Weiss (Penggugat)  yang  merupakan  WNA berkewarganegaraan  Australia  dan Desak  Nyoman  Karmini  (Tergugat) yang  merupakan  WNI  melakukan perjanjian nominee yang  dibuat  di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian  dan  Akta  Kuasa  yang menyatakan bahwa Tergugat hanya meminjamkan namanya saja kepada Penggugat  sebagai  pemilik  atas tanah  yang  berada  di  Jalan  Bukit Permai  100X,  Jimbaran,  Bandung, Bali, dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5030, NIB 00672, Surat  Ukur  tertanggal  23-05-1998, nomor  633/1998,  luas  500m 2 terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali. Penggugat  kemudian  mendalilkan
Lambertus  Hugo  Johannes  Maria Pruest  (Penggugat)  yang  merupakan WNA  berkewarganegaraan  Belanda dan  Shinta  Purnamawati  (Tergugat) yang  merupakan  WNI  pernah melangsungkan pernikahan di Wilayah  Hukum  Belanda pada  tahun 2004  dan  bercerai  pada  tahun  2012 dengan putusan Pengadilan Haarlem, Belanda.  Pernikahan  dan  perceraian tersebut  telah  didaftarkan  dan dicatatkan  pada  Kedutaan  Besar Republik  Indonesia  di  Belanda, namun tidak pernah dicatatkan pada Catatan  Sipil  di  Wilayah  Hukum
Negara Indonesia. Semasa perkawinan,  Penggugat  membeli tanah  dan  bangunan  di  Indonesia yang  terletak  di  Perum  Pesona Khayangan Blok CK No. 31 RT.005/RW.027,  Kel.  Mekar  Jaya,
18 Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
bahwa  Tergugat  telah  melakukan Perbuatan  Hukum  dengan  cara menggadaikan dan/atau meletakkan  hak  tanggungan  atas Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  5030, NIB  00672,  Surat  Ukur  tertanggal 23-05-1998,  nomor  633/1998,  luas 500m 2 terletak  di  Kel.  Jimbaran, Kec.  Kuta,  Kab.  Badung,  Provinsi Bali  kepada  PT  Bank  Perkreditan Rakyat Padma (Turut Tergugat I). Depok,  Indonesia  dengan  nama Tergugat  sebagai  pemilik  pada Sertifikat Hak Milik No. 7280/Mekarjaya a.n. Shinta Purnamawati  sebagaimana  telah diubah  menjadi  Sertifikat  Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai  No.  127807/Mekarjaya  a.n. Shinta  Purnamawati.  Penggugat  dan Tergugat  kemudian  membuat  Akta Kuasa No. 4 tanggal 17 Februari 2006
(Akta  Kuasa  Jual  kepada  Djatnika Sukarta  dan  Penggugat), Power  of
Attorney No.  05  tanggal  17  Februari 2006  (Kuasa  Jual  atas  objek  perkara dari  Tergugat  kepada  Penggugat), dan Akta Perjanjian No. 06 tanggal 17 Februari  yang  dibuat  di  hadapan notaris  yang  pada  pokoknya  berisi tentang:
a. Uang  yang  dipakai  Tergugat untuk  membeli  objek  perkara merupakan uang milik Penggugat; b. Tergugat  tidak  berhak  untuk menyampaikan  gugatan  ganti rugi  kepada  Penggugat  atas objek perkara;; dan c. Tergugat  tidak  berhak  menjual ataupun  mengalihkan  kepada pihak  lain  atau  pewaris  dari pihak Tergugat. Penggugat  kemudian  mendalilkan pada  gugatannya  bahwa  Tergugat mengaku-ngaku bahwa objek

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
perkara tersebut adalah miliknya dan membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan  oleh  Djatmika  Sukarta pada  tahun  2012,  serta  telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah dan rumah tersebut. Pertimbangan Hakim - Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 18  Oktober  2005  merupakan akta  otentik  yang  dibuat  dalam bentuk  akta  notariil,  sehingga akta  tersebut  menjadi  bukti sempurna terkait adanya perjanjian pinjam nama ( nominee )  antara  Penggugat dengan Tergugat. Namun dikarenakan Penggugat merupakan  WNA  yang  dilarang memiliki hak milik atas tanah di wilayah  Indonesia  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (1) dan  Pasal  26  UUPA,  maka perjanjian a  quo menjadi  tidak sah  sebab  tidak  memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian menurut  Pasal  1320  KUH
Perdata dan menjadi batal  demi hukum; - Dikarenakan  objek  sengketa merupakan milik Tergugat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1)  UUPA jo. Pasal  570  KUH Perdata jo. Pasal  37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang - Berlandaskan  Pasal  21  ayat  (1)
jo. Pasal  26  ayat  (2)  UUPA,  Akta Kuasa  No.  4  tanggal  17  Februari 2006, Power  of  Attorney No.  05 tanggal  17  Februari  2006,  dan
Akta Perjanjian No. 06 tanggal 17
Februari  dinyatakan  batal  demi hukum.
Sehingga tindakan Tergugat  yang  tetap  menguasai tanah  dan  rumah  tersebut  tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Pendaftaran Tanah, maka Tergugat bebas untuk menikmati objek sengketa secara  leluasa  dan  untuk berbuat  sepenuhnya  atas  objek sengketa  tersebut,  termasuk untuk mengalihkan atau menjaminkan tanah tersebut.
Sebagaimana uraian pembahasan pada poin 3.1, telah jelas bahwa kepemilikan tanah di  Indonesia  secara  tidak  langsung  oleh  WNA  melalui  perjanjian nominee merupakan  suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merupakan bentuk penyelundupan hukum yang  dilakukan  untuk  mengelabui  pengawasan  negara  dan  asas  nasionalitas  yang diberlakukan pada UUPA. Sehingga sudah seharusnya perjanjian nominee tersebut dinyatakan tidak  sah  dan  batal  demi  hukum  dengan merujuk  pada  ketentuan  Pasal  26  UUPA. Sehingga apabila  kita  menganalisis  Putusan  Nomor  259/Pdt.G/2020/PN.Gin  dari  kacamata  hukum, maka  pertimbangan  yuridis  majelis  hakim  sejatinya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum pada  KUH  Perdata  dan  UUPA.  Dengan  mana  putusan  tersebut  juga  sejalan  dengan pertimbangan hakim pada dan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk dan Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  keberadaan  perjanjian nominee antara WNA dengan WNI terhadap hak milik tanah di wilayah Indonesia tidak diakui keberadaannya  karena  bertentangan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku,  yaitu  UUPA  dan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga pada hakikatnya, pemegang hak milik atas suatu tanah ialah nama yang terdaftar pada sertifikat hak milik c.q. WNI yang meminjamkan namanya kepada WNA.
Hukum  agraria  Indonesia  menetapkan  prinsip  bahwa  kepemilikan  atas  tanah  dan properti  harus  jelas  dan  transparan,  serta  melarang  kepemilikan  WNA  atas  tanah  negara Indonesia. Dengan demikian, putusan hakim telah selaras dengan hukum positif yang berlaku di  Indonesia  dan  mencerminkan  penerapan  hukum  yang  tegas  dan  konsisten  untuk menantang kepemilikan WNA atas tanah melalui perjanjian nominee dengan WNI.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
KESIMPULAN Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, 872/Pdt.G/2020/PN.Dps,
271/Pdt.G/2019/PN.Dpk  menegaskan  bahwa  perjanjian nominee ,  di  mana  satu  pihak bertindak  atas  nama  pihak  lain  dalam  kepemilikan  properti,  tidak  sesuai  dan  bertentangan dengan prinsip hukum positif Indonesia. Perjanjian nominee tidak memenuhi 4 (empat) syarat sah  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  khususnya  dalam  klausul  suatu  sebab  yang halal  karena  telah  mengaburkan  kepemilikan  asli  dan  berpotensi  menyebabkan ketidakpastian  hukum.  Pasal  21  ayat  (1)  UUPA  mengatur  bahwa  hanya  Warga  Negara Indonesia  berhak  memiliki  tanah  dengan  hak  milik,  sementara  Pasal  26  ayat  (2)  UUPA menegaskan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  hak  milik  tanah kepada pihak asing dalam hal ini WNA adalah batal demi hukum, dapat disimpulkan bahwa perjanjian nominee adalah perjanjian yang telah batal sejak semula. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin, 872/Pdt.G/2020/PN.Dps,
271/Pdt.G/2019/PN.Dpk,  menunjukkan  penerapan  hukum  yang  tegas  dan  konsisten  oleh hakim dalam menangani kasus perjanjian nominee antara WNA dengan WNI dan menegaskan bahwa  praktik nominee merupakan  suatu  bentuk  penyelundupan  dan  kecurangan  hukum. Dalam  pertimbangan  hukum,  hakim  menegaskan  bahwa  perjanjian nominee tidak  sah berdasarkan  hukum  positif  Indonesia,  terutama  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Dalam putusan tersebut diatas, hakim menunjukkan kemampuan analitis dan interpretasinya dengan  merinci  alasan  hukum  yang  mendasari  keputusannya.  Keputusan  tersebut mencerminkan  penerapan  hukum  yang  sesuai  dengan  konteks  kasus  dan  kebutuhan  untuk mencapai  keadilan  substantif  bagi  para  pihak.  Dengan  kewenangan  ini,  hakim  berperan sebagai  penengah  yang  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  setiap  putusan mencerminkan  keadilan  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  juga mengirimkan  pesan  yang  kuat  bahwa  praktik-praktik  yang  bertentangan  dengan  hukum positif  tidak  akan  ditoleransi  oleh  pengadilan,  sehingga  dapat  membangun  kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

## SARAN
Di  mana  bumi  dipijak,  di  situ  langit  dijunjung,  WNA  yang  berada  dalam  wilayah Negara Indonesia wajib untuk tunduk pada hukum positif yang berlaku. Selain itu, perlu ada penegasan  regulasi  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  terkait  larangan  perjanjian nominee .  Pemerintah  bisa  mempertimbangkan  untuk  menyusun  peraturan  tambahan  yang lebih spesifik dan rinci mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik nominee . Penegakan hukum  yang  konsisten  dan  transparan  akan  membantu  menciptakan  kepastian  hukum  dan melindungi hak-hak properti yang sah, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem agraria yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin,
872/Pdt.G/2020/PN.Dps, 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk,  hakim telah menggunakan pertimbangan yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Namun, diperlukan penegasan dan panduan yang lebih jelas mengenai standar  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim.  Hal  ini  dapat  membantu  dalam menciptakan  konsistensi  dan  kepastian  hukum  dalam  putusan-putusan  serupa  di  masa mendatang.  Untuk  memastikan  bahwa  setiap  hakim  memiliki  pemahaman  yang  mendalam dan  menyeluruh  tentang  hukum  yang  diterapkan,  perlu  adanya  program  pelatihan  dan pendidikan berkelanjutan bagi para hakim. Program ini sebaiknya mencakup perkembangan terbaru dalam hukum, studi kasus, dan diskusi mengenai interpretasi hukum yang kompleks.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DAFTAR PUSTAKA a. Buku
Asser-Rutten.  (1998).  Seri  Dasar  Hukum  Ekonomi,  Hukum  Kontrak  di  Indonesia.  Jakarta: Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gryan, Brayan A. (2004). Black’s Law Dictionary . India: St. Paul Academic.
Kolopaking,  Anita  Dewi  Anggraeni.  (2013).  Penyelundupan  Hukum  Kepemilikan  Hak  Milik Atas Tanah di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. Subekti. (2005), Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
Sumardjono,  Maria.  (2007).  Alternatif  Kebijakan  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah  Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

## b. Jurnal
Herharie, Yosia. (2019). Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh  Warga  Negara  Asing  (WNA)  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Maluku: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Mutaqin, Ridwan dan Haspada, Deny (2018). Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan  Warga  Negara  Indonesia  dalam  Praktik  Jual  Beli  Tanah  Hak  Milik  yang Dihubungkan  dengan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 115-124.
Purba,  Natalie  Christine.  (2006).  Keabsahaan  Perjanjian  Inominat  dalam  Bentuk  Nominee Agreement  (Analisis Kepemilikan  Tanah  oleh  Warga  Negara  Asing). Depok:  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
c. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN.Dps.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.