## PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Putu Radyati Sugiadnyana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: rarasugiadnyana22@gmail.com
Dewa Gede Sudika Mangku Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com
Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail : raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura dalam perspektif hukum  internasional  serta  dampak  putusan  Mahkamah  Internasional  atas sengketa  Pulau  Batu  Puteh.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan (Statue  approach), pendekatan  kasus (Case approach) , dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach) . Studi normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Materi yang dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara Damai yaitu seperti Negosiasi, Pencarian  Fakta,  Jasa-jasa  Baik  dan  Jalur  Damai  lainnya,  apabila  tidak  juga menemukan  penyelesaian  maka  dapat  menempuh  Jalur  Hukum  melalui International  Court  of  Justice /  Mahkamah  Internasional.  Putusan  Mahkamah Internasional  berdampak  terhadap  kedua  belah  pihak  yakni  terhadap  batas territorial dan hubungan diplomatic.
Kata Kunci: Pulau Batu Puteh, Penyelesaian Sengketa, Dampak Putusan

## Abstract
This research aims to study and study the settlement of Batu Puteh Island between Malaysia and Singapore in the perspective of international law and influence the decision
of the International Court of Justice on Batu Puteh Island. This research is a research that uses normative legal research methods using negotiations, case approach, and accessing Conceptual. This normative study is carried out by collecting primary, secondary, and legal  legal  materials.  The  material  collected  was  then  arranged  systematically  and analyzed using descriptive methods. From the results of this study indicate that the Batu Puteh Island dispute that must be done by Singapore and Malaysia is a settlement of a dispute  by  Peace  such  as  Negotiations,  Fact  Finding,  Good  Services  and  other  Peace Paths, and can also be found also can be found International Court. The decision of the International  Court  of  Justice  opposes  both  parties  against  territorial  borders  and diplomatic relations.
Keywords: Batu Puteh Island, Dispute Resolution, Decision Impact.
Pendahuluan Hukum Internasional merupakan  suatu  aturan  yang mengatur  hubungan  antar  negara yang  bersifat  lintas  batas  negara. Setiap  negara  tidak  diwajibkan untuk  terikat  maupun  tunduk terhadap  Hukum  Internasional, melainkan itu diserahkan kembali ke setiap  negara  untuk  tunduk  atau tidak terhadap        Hukum Internasional.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan  kaidah-kaidah  dan asas-asas  yang  mengatur  hubungan atau  persoalan  yang  melintasi  batas negara-negara (hubungan internasional)  yang  bukan  bersifat perdata  (Sefriani,2016:2).  Menurut John O’Brien mengemukakan bahwa Hukum Internasional adalah sistem hukum  yang  terutama  berkaitan dengan hubungan antarnegara (Sefriani,2016:2).  Istilah  Hukum Internasional ( International Law) dan Hukum  Bangsa-Bangsa  ( Law  Of Nations) menurut  Oppenheim,  ia menunjukkan  bahwa  dua  istilah  itu sebenarnya  tidaklah  persis  sama, masing-masing
istilah itu mempunyai  lingkup  materi  yang berbeda. Dikatakannya  bahwa hukum  internasional  meliputi  2 bagian,  yakni  hukum  internasional publik dan hukum perdata internasional (Istanto,2010:3). Hukum  Laut  Internasional merupakan  segala  aturan  atau kaidah-kaidah hukum yang dimana mengatur  tentang  suatu  hak  dan kewenangan suatu negara terhadap kawasan  laut  dibawah  yurisdiksi negaranya.  Pembahasan  tentang hukum  laut  internasional  tidak lepas  membahas  tentang  sejarah terbentuknya maupun aturan hukum  yang  mengatur  tentang Hukum  Laut  Internasional  saja, tetapi  mencakup  tentang  sengketa perebutan  suatu  wilayah,  batas wilayah setiap negara dan membahas  hal  lainnya  yang berhubungan  dengan  hukum  laut internasional. Hukum Laut Internasional  sudah  banyak  terjadi suatu  sengketa  tentang  perebutan antar  batas  wilayah  suatu  negara dengan  negara  lain.  Menurut Merrils Sengketa merupakan ketidaksepahaman mengenai sesuatu (Sefriani,2016:297). Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal yaitu dalam  bentuk  klaim  terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau
dapat  juga  dalam  bentuk  klaim terhadap  seluruh  bagian  dari wilayah  negara  yang  berbatasan (Kusumaatmadja,2003:164).
Penyelesaian  suatu  sengketa
menurut hukum internasional dengan  dua  cara  yaitu  dengan  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai dan  penyelesaian  sengketa  secara kekerasan. Para pihak yang bersengketa  dalam  menyelesaikan sengketa, dalam hukum internasional  setiap  negara  yang memiliki sengketa, wajib menyelesaikan  sengketanya  melalui cara damai terlebih dahulu. Penyelesaian  sengketa  secara  damai dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu  Jalur Politik dan Jalur Hukum (Sefriani,2016,297).  Para  pihak  yang bersengketa apabila dalam menyelesaikan  sengketa  tidak  bisa menyelesaikan  sengketa  dengan jalur  damai  maka  dalam  hukum internasional  para  pihak  yang bersengketa  dapat  menyelesaikan sengketanya  dengan  melalui  jalur kekerasan.  Penyelesaian  sengketa secara  kekerasan  ada  2  cara  yaitu melalui  Jalur  Perang  dan  Jalur  Non Perang.
Salah  satu  contoh  sengketa hukum  laut  internasional  yang diputus oleh Mahkamah Internasional  yaitu  Sengketa  Pulau Batu  Puteh.  Sengketa  Pulau  Batu
Puteh ini terjadi di Selat Johor yaitu antara Singapura dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Pulau Batu Puteh. Pulau Batu Puteh ini terletak diantara  selat  Singapura  dan  selat laut China Selatan. Pulau Batu Puteh tersebut  merupakan  pulau  yang tidak berpenghuni dimana memiliki luas dengan lebar 60 m dan panjang 137 m. Pulau Batu Puteh yang  dapat
disebut  dengan  Pedra  Barca  dalam bahasa  Portugis  ini  sangat  tersohor dengan keunikannya baik di negara Singapura  maupun  di  negara Malaysia.  Pulau  Batu  Puteh  ini berada  dikoordinat  1°19 ′ 48 ″ LU  dan 104°24 ′ 15 ″ BT disebelah selatan
Malaysia sekitar sejauh 14 kilometer dan  berada  disebelah  utara  dari Pulau  Bintan  negara  Indonesia dengan  jarak  sejauh  13  kilometer (Bahri,2011:2).
Penyebab awal terjadinya sengketa ini saat Malaysia membuat peta  pada  tahun  1979  yang  dimana peta tersebut menggambarkan Pulau Batu Puteh berada didalam wilayah negara  Malaysia.  Pada  tahun  1980 negara Singapura mengajukan protes  resmi  terhadap  peta  yang telah  dibuat  oleh  Malaysia  tersebut. Singapura mengklaim bahwa adanya  Mercusuar  Horsburgh  yang dibangun  pada  tahun  1851  oleh Singapura  di  Pulau  Batu  Puteh ketika  kerajaan  Inggris  masih berkuasa dan pembangunan tersebut  merupakan  otoritas  dari kerajaan Inggris. Singapura menganggap  adanya  mercusuar tersebut yang dikelolanya merupakan adanya indikasi penguasaan  efektif  dari  pihak Singapura (Borotoding,2013:4). Sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara damai oleh negara Singapura dan negara Malaysia setelah melakukan  negosiasi  bilateral  yang ditandatangani  pada  tahun  2003, maka kedua pihak sepakat menyelesaikan  sengketa  ini  melalui jalur  hukum  yakni  membawa sengketa ini ke International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional (Borotoding,2013:50).
Pada  tahun  23  Mei  2008 Mahkamah Internasional mengeluarkan  keputusan  bahwa kedaulatan  dari  Pulau  Batu  Puteh tersebut  jatuh  ke  tangan  Singapura. Putusan  Mahkamah  Internasional bersifat  mengikat,  final  dan  tidak dapat  diganggu  gugat.  Dasar pertimbangan  Mahkamah  dalam memutuskan  sengketa  ini  yaitu faktanya, Malaysia yang mempunyai  hak  kepemilikan  awal terhadap pulau ini tidak menunjukan keberatannya terhadap tindakan  dari  Singapura  di  Pulau
Batu Puteh dalam kurun waktu yang lama.  Negara  Malaysia  harus menerima putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional  dan  menyerahkan yurisdiksi Pulau Batu Puteh kepada Negara Singapura, dengan mempertimbangkan hasil dari pemungutan  suara  dengan  hasil  12 suara  untuk  Singapura  dan  4  suara untuk Malaysia (Bahri,2011:6).
Mahkamah  Internasional  selain memutuskan  Pulau  Batu  Puteh Mahkamah
Internasional juga memutuskan Middle  Rocks ( Middle Rocks merupakan sekumpulan karang  yang  terletak  1  kilometer sebelah  selatan  dari  Pulau  Batu
Puteh)  menjadi  milik  dari  Malaysia yang sudah dipertimbangkan berdasarkan  hasil  dari  pemungutan suara  dengan  hasil  15  banding  1 untuk  Malaysia,  selain  itu South Ledge (terletak di 3,8 kilometer antara sebelah selatan Pulau Batu Puteh dan Middle  Rocks sehingga  berada dikawasan  kedua  negara  yang tumpang tindih) dinyatakan sebagai milik  negara  yang  perairannya termasuk “pulau” tersebut (Bahri,2011:7). Berkaca  dari  sengketa  tersebut pihak-pihak yang bersengketa seharusnya menyelesaikan sengketa melalui  jalur  damai  terlebih  dahulu seperti Negosiasi, Jasa-jasa baik dan jalur  damai  lainnya,  jika  tidak menemukan  jalan  keluarnya  maka dapat menyelesaikan sengketa tersebut  melalui  jalur  Hukum  yaitu ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan  latar  belakang  diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah  tersebut,  maka  diangkat judul  penelitian  sebagai  berikut:
“PENYELESAIAN SENGKETA
PULAU  BATU  PUTEH  DI  SELAT JOHOR  ANTARA  SINGAPURA DENGAN  MALAYSIA  DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” dengan tujuan untuk  mengetahui  penyelesaian sengketa  internasional  dan  dampak dari  adanya  putusan  Mahkamah Internasional  terhadap  sengketa Pulau  Batu  Puteh  dalam  perspektif Hukum Internasional.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  objek  penelitian  adalah Pulau Batu Puteh yang diperebutkan oleh  Singapura  dan  Malaysia. Metode  yang  digunakan  adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji peraturan perundang-undangan yang  berlaku  atau  diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum  tertentu.  Jenis  pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan  kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conceptual  approach) .  Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan untuk menelaah dan menganalisa ketentuan- ketentuan  mengenai  perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa  pulau  batu  puteh  dalam hukum internasional. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) penelitian ini menggunakan  pendekatan  kasus (case  approach) bertujuan  untuk mengetahui kronologi maupun akibat yang ditumbulkan atas kasus yang bersangkutan sehingga mengetahui  memang  benar  telah terjadi  dan  mengetahui  solusi penyelesaian sengketa tersebut, serta menggunakan pendekatan konseptual (conceptual  approach) bertujuan untuk memahami konsep- konsep penyelesaian sengketa internasional dalam sengketa perebutan wilayah pulau batu puteh antara  Singapura  dan  Malaysia dalam  ilmu  hukum  khususnya hukum internasional.
Sumber  bahan  hukum  yang
digunakan untuk menganalisis dalam  penelitian  ini  adalah  Bahan hukum  primer  merupakan  bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam penelitian  ini  penulis  mengkaji ketentuan  yang  berasal  dari  hukum internasional  yaitu  dari  UNCLOS 1982  dan  piagam  PBB  serta ketentuan-ketentuan lain yang berasal  dari  hukum  internasional.
Bahan  hukum  sekunder,  diartikan sebagai  bahan  hukum  yang  tidak mengikat  tetapi  menjelaskan  atau memperkuat mengenai bahan hukum  yang  meliputi  literature- literatur,  jurnal  hukum,  hasil penelitiandan artikel-artikel hukum
yang  berkaitan  dengan  pokok permasalahan  dalam  penyusunan skripsi.  Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan  yang  memberikan  petunjuk atau  penjelasan  tambahan  terhadap sumber  data  primer  dan  sekunder yang  terdiri  dari  Kamus  hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI).  Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan  cara  menggali  kerangka normatif  dengan  menggunakan bahan  hukum  yang  membahas tentang  teori  hukum  internasional dan penyelesaian sengketa internasional  dan  dikumpulkan berdasarkan  topik  permasalahan yang telah dirumuskan dan dianalisis serta diklarifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dapat dikaji  secara  kompeherensif.  Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif  yang  dimana  yaitu menjelaskan,  mendeskipsikan  dan menghubungkan bahan hukum yang didapat  dan  menarik  kesimpulan menjadi permasalahan yang konkret sehingga  mencapai  hasil  yang diinginkan.

## Hasil Dan Pembahasan
Penyelesaian Sengketa Antar Batas Negara  Antara  Singapura  dan Malaysia Atas Pulau Batu Puteh Berdasarkan Hukum Internasional Sengketa  Pulau  Batu  Puteh merupakan  salah  satu  contoh sengketa  hukum  laut  yang  terjadi pada tahun 1980. Sengketa perebutan wilayah ini terjadi antara Singapura  dan  Malaysia  yang memperebutkan  Pulau  Batu  Puteh yang  berada  diselat  Johor  dimana pulau  ini  merupakan  pulau  yang tidak berpenghuni atau disebut Terra Nullius . Pada tanggal 2 Agustus 1824
sebuah  perjanjian  persahabatan yaitu  “Perjanjian Crawfurd ”  yang ditandatangani  oleh East  India Company , Sultan Johor, serta petinggi Malaysia dari Johor untuk mempersiapkan penyerahan singapura  penuh  kepada East  India Company yang  mencakup  semua pulau  dalam  rentang  10  mil  dari geografis Singapura (Borotoding,2013:48). Kematian dari Sultan Mahmud III
pada  tahun  1812  dari  Johor,  2 putranya  mengklaim  suksesi  dari kesultanan Johor. Kepewarisan Putra Sulung  Sultan  Mahmud  III  yaitu Hussein yang berbasis di Singapura diakui  oleh  Inggris,  sedangkan Abdul  Rahman  putra  bungsunya yang  berbasis  di  Riau  diakui oleh Belanda (Borotoding,2013:49).  Berdasarkan Perjanjian Anglo-dutch , pada tanggal 25  Juni  1825  Sultan  Abdul  Rahman mendonasikan  bagian  pulau  yang ditugaskan  kepada  Sultan  Husein. Perjanjian Anglo-dutch merupakan perjanjian yang menjelaskan tentang diijinkan  untuk  tukar  menukar wilayah,  pada  sengketa  Pulau  Batu Puteh  perjanjian  ini  merupakan cerminan  hukum  dari  penyelesaian politik  yang  dicapai  antara  kedua colonial  untuk  membagi  wilayah territorial Kesultanan Johor menjadi 2  untuk  ditempatkan  dibawah pengaruh dari masing-masing. Pada tahun 1850 dibangunnya Mercusuar Horsburgh  oleh  Singapura,  yang dimana mercusuar tersebut menjadi pintu  masuk  ke  selat  Singapura (Mahardika,2018).
Pada  tahun  1963  Singapura  dan serawak  dan  sabah  atau  Koloni Inggris  secara  resmi  bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun
hal tersebut tidak dapat mengurangi kerusuhan yang terjadi di Singapura yang  penyebabnya  yaitu  adanya perlakuan  khusus  yang  diberikan kpada  Etnis  Melayu  dan  adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa Singapura berupa kontribusi  pengenaan  pajak.  Pada tahun  1965  Negara  Singapura akhirnya  memisahkan  diri  dan meninggalkan  Federasi  tersebut sehingga negara Singapura menjadi negara yang berdaulat dan demokratis (Borotoding,2013:50).
Awal  sengketa  Pulau  Batu  Puteh ini terjadi pada tanggal 21 Desember 1979  Malaysia  membuat  peta wilayahnya  dan  peta  tersebut berjudul  “ Territorial  Waters  and Continental  Shelf  Boundaries  of
Malaysia” . Didalam peta yang dibuat oleh Malaysia tersebut menggambarkan  bahwa  Pulau  Batu Puteh  termasuk  didalam  wilayah negara Malaysia, dalam hal tersebut tanpa disadari Malaysia mengklaim Pulau  Batu  Puteh  termasuk  bagian dari kedaulatan Malaysia. Singapura tidak tinggal diam, pada tahun 1980 Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta yang telah dibuat oleh Malaysia  dan  Singapura  meminta peta tersebut diperbaiki (Borotoding,2013:50). Sengketa kepemilikan  dari  Pulau  Batu  Puteh yang terjadi antara Malaysia dengan Singapura  merupakan  kasus  yang sudah  terjadi  selama  29  tahun (Bahri,2011:3).
Malaysia dan Singapura  mengadakan  pertemuan pada tahun 1993 sampai tahun 1994, dalam pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas mengenai sengketa perebutan wilayah Pulau Batu Puteh. Singapura memperluas  klaimnya
terhadap Malaysia atas Middle Rock dan juga South Ledge (Syarifuddin,2019).  Pertemuan  yang dilakukan  kedua  negara  tersebut tidak menghasilkan resolusi maupun penyelesaian  terhadap  sengketa tersebut.
Berdasarkan  pertemuan  tersebut tidak  menemukan  resolusi  apapun maka,  kedua  negara  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  perebutan wilayah  ini  melalui  Mahkamah Internasional. Malaysia dan Singapura  pada  tanggal  6  Februari 2003 menandatangani “ Special Agreement” dan kedua pihak membawa  sengketa  tersebut  ke Mahkamah Internasional, salah satu alternative  penyelesaian  sengketa secara hukum atau Judicial Settlement dalam  Hukum  Internasional  adalah penyelesaian  melalui  Mahkamah Internasional. Dalam Special Agreement sengketa ini Malaysia dan Singapura pihak meminta Mahkamah untuk menentukan kedaulatan  atas  Pulau  Batu  Puteh, Middle  Rock, dan South  Ledge serta sepakat  menerima  putusan  dari Mahkamah (Adolf,2004:58).
Pada tanggal 24 Juli 2003 Malaysia dan  Singapura  mengikuti  jalannya persidangan  mengenai  sengketa tersebut. Selama jalannya persidangan, Singapura dan Malaysia saling melakukan pembuktian  atas  kepemilikan  dari Pulau Batu Puteh untuk meyakinkan Mahkamah.  Menurut  Pandangan Singapura dengan adanya mercusuar  yang  dibangun  oleh Singapura  sendiri  pada  tahun  1850 ketika  Inggris  masih  berkuasa merupakan indikasi adanya penguasaan efektif (Effective Occupation) atas Pulau Batu  Puteh
tersebut  secara  teoritis  menguatkan klaim  dari  Singapura  dan  semenjak pembangunan  mercusuar  tersebut tidak  ada  protes  dari  Malaysia (Bahri,2011:4). Singapura juga berpendapat bahwa hak kepemilikan  atas  Pulau  Batu  Puteh juga diperoleh dari kerajaan Inggris sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan berlanjut  terus  ke  penerus  sahnya yakni Republik Singapura (Borotoding,2013;51). Meskipun demikian  keberadaan  mercusuar tersebut  nampaknya  tidak  dapat membuat  kedaulatan  Pulau  Batu Puteh ada pada Singapura.
Mengetahui hal tersebut Malaysia menyangkal karena pendirian mercusuar tersebut merupakan atas ijin  dari  Malaysia  yang  dimana sebagai  pemilik  pulau  tersebut (Mahardika,2018). Malaysia menambahkan dengan adanya mercusuar  tersebut  merupakan untuk  kepentingan  navigasi  dan tidak  adanya  hubungannya  dengan kedaulatan negara (Syarifuddin,2019).             Menurut Malaysia,   mereka  memiliki     hak kepemilikan atas Pulau Batu  Puteh dan Pulau Batu Puteh merupakan bagian dari Johor, selain itu  juga Pulau    Batu   Puteh    merupakan sumber penghidupan  bagi  nelayan local negara Malaysia (Bahri,2011;5). Kehadiran     Singapura     tersebut memiliki     tujuan    yaitu   untuk membangun    serta     memelihara sebuah mercusuar yang ada di Pulau Batu  Puteh  (dengan      ijin     dari pemegang kedaulatan wilayah), dan Singapura   tidak  bisa   mengklaim Pulau Batu Puteh atas dasar tersebut (Borotoding,2013;50).    Berdasarkan hal tersebut,         Mahkamah
Internasional                     telah
mempertimbangkan
baik-baik mengenai  argumentasi  dan  bukti- bukti  yang  telah  diungkapkan  oleh Singapura  dan  Malaysia  didalam persidangan. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 2008 Mahkamah Internasional  telah  memutuskan suatu putusan terkait sengketa Pulau Batu  Puteh,  Kedaulatan  Pulau  Batu Puteh  jatuh  ke  tangan  Singapura, yang dimana Mahkamah Internasional  telah  memutuskan melalui perhitungan suara.
Dalam perhitungan suara tersebut terdiri  dari  beberapa  hakim,  untuk kedaulatan  Pulau  Batu  Puteh adapun hasil dari pemungutan suara yaitu  dengan  12  suara  untuk Singapura  dan  4  suara  untuk Malaysia,  dengan  hasil  tersebut maka  kedaulatan  Pulau  Batu  Puteh jatuh ke tangan Singapura (Borotoding,2013;55).  Untuk Middle Rock hasil  pungutan  suara  yaitu  15 suara  untuk  Malaysia  berbanding  1 suara  untuk  Singapura  maka kedaulatan atas Middle Rock jatuh ke Tangan  Malaysia.  Sedangkan  untuk
South Ledge dalam putusan Mahkamah South  Legde dinyatakan sebagai milik negara yang
perairannya  termasuk  ke  dalam South Legde . South Legde tidak dapat dikatakan  sebagai  pulau  yang sebenarnya  karena  sekumpulan karang hanya muncul apabila ketika air  sedang  surut,  yang  dimana sekumpulan  karang  tersebut  lebih kecil dari Middle Rock (Bahri,2011;4). South  Legde berada  diantara  Pulau Batu  Puteh  dan Middle  Rock , sehingga  berada  di  kawasan  negara yang sudah tumpang tindih. Keputusan  Mahkamah  terhadap
South  Legde bersifat  terbuka  karena Mahkamah hanya memutuskan soal
kedaulatan  pulau,  bukan  batas wilayah (Bahri,2011;7). Putusan dari Mahkamah  Internasional  mengenai sengketa  Pulau  Batu  Puteh  antara Singapura  dan  Malaysia  bersifat final,  mengikat,  dan  tidak  ada banding.  Malaysia  dan  Singapura dapat  menerima  putusan  dari Mahkamah  tersebut  dan  Malaysia akan  segera  bekerjasama  dengan Singapura  untuk  menetapkan  garis demarkasi maritime kedua negara. Persengketaan  mengenai  wilayah muncul akibat  adanya  perbedaan penerapan          prinsip     terhadap penetapan batasan landas  kontinen diantara negara tetangga sehingga dapat menimbulkan  wilayah yang “tumpang      tindih”     yang     dapat menimbulkan            persengketaan (Mahardika,2018). Di  dalam  suatu wilayah     negara     berhak    untuk melakukan      atau     melaksanakan kedaulatan atas semuanya  baik atas benda,    orang,    peristiwa      atau perbuatan hukum yang  terjadi  di wilayahnya. Namun demikian,  atas wilayahnya     negara   wajib   untuk tidak menggunakan haknya tersebut bagi    tindakan-tindakan       yang membahayakan  perdamaian   serta keamanan       internasional     sesuai dengan Pasal 7 Draft Deklarasi PBB. Hukum      Internasional   dalam menyelesaikan penyesaian sengketa membuat aturan-aturan yang sangat fleksibel.      Penyelesaian  sengketa dalam           perspektif       hukum internasional      dapat     diselesaikan melalui 2 jalur yaitu jalur damai dan jalur  kekerasan. Sesuai  Pasal 33 Piagam PBB menyatakan “Para pihak dalam  suatu  persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional,  harus
pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi,
arbitrase,
pengadilan,  menyerahkan  kepada organisasi-organisasi  atau  badan- badan  regional,  atau  cara-cara penyelesaian  damai  lainnya  yang mereka  pilih.”,  maka  kedua  pihak yang  memiliki  sengketa  harus menyelesaikan  sengketanya  melalui jalur damai terlebih dahulu.
Berdasarkan  Pasal  33  PBB,  cara penyelesaian  sengketa  secara  damai dapat dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Penyelesaian secara diplomatic, yaitu berupa negosiasi, penyelidikan,  mediasi  dan konsiliasi. Disamping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan  dipilih  atau diinginkan oleh para pihak jika para  pihak  sudah  sepakat, seperti  negosiasi  tanpa  pihak ketiga  atau  melibatkan  pihak ketiga dalam negosiasi.
b. Cara penyelesaian secara hukum  yaitu  arbitrase  dan pengadilan.  Biasanya  mengacu pada  badan-badan  peradilan yang  terdapat  dan  diatur  oleh berbagai organisasi internasional, baik  yang bersifat regional maupun global. (Adolf,2004;14). Kewajiban  suatu  negara  dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui Jalur Damai terlebih dahulu ini  bertujuan  untuk  menjaga  dan menahan  diri  dari  suatu  tindakan- tindakan  yang  dimana  tindakan tersebut dapat memperburuk situasi dari kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa  hukum  laut  internasional saat  ini  diatur  didalam United Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea (UNCLOS 1982), yang
dimana  berlaku  setelah  melalui perundingan  yang  cukup  panjang dan  sudah  disepakati  oleh  negara- negara peserta perundingan Konvensi Hukum Laut PBB (Borotoding,2013;45). UNCLOS 1982 terdiri  dari  320  pasal  dan  9  Annex,
UNCLOS 1982 ini mulai diterapkan atau  berlaku  yaitu  pada  tahun  1994 yang  dimana  sesuai  pada  Pasal  308 Konvensi yaitu setelah 12 bulan atau 1  tahun  setelah  tanggal  penyerahan instrument  ratifikasi  ke-60  atas konvensi  tersebut,  yang  dimana untuk  disimpan  pada  Sekjen  PBB (Wulandari,2005).  Sebelum  adanya UNCLOS 1982 kerangka penyelesaian  sengketa  hukum  laut dilaksanakan seperti pada umumnya (Syarifuddin,2019).
Konvensi  tersebut  telah  diratifikasi oleh  168  pihak  yang  dimana  salah satunya  Singapura  dan  Malaysia,
Malaysia melakukan ratifikasi UNCLOS  1982  pada  tanggal  14
Oktober 1996, sedangkan Singapura telah  meratifikasi  UNCLOS  1982 pada  tanggal  17  November  1994 (Natalia, 2013). Sebagai negara yang meratifikasi  UNCLOS  1982  harus tunduk pada segala peraturan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.
Dalam hal penyelesaian sengketa  hukum  laut  diselesaikan melalui mekanisme seperti penyelesaian sengketa pada umumnya  serta  institusi  peradilan internasional  seperti  Mahkamah
Internasional (International  Court  of Justice .  Dalam  UNCLOS  1982  juga membahas  tentang  suatu  negara yang bersengketa harus menyelesaikan  sengketanya  secara damai  terlebih  dahulu,  hal  tersebut tercantum  dalam  Pasal  279  yang menyatakan bahwa:
“Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara  mereka  perihal  interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara  damai  sesuai  dengan  Pasal  2 ayat  3  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari  penyelesaian  dengan  cara sebagaimana  ditunjukkan  dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.” Penyelesaian  sengketa  dalam perspektif  hukum  internasional dapat  juga  melalui  Penyelesaian sengketa  secara  Kekerasan  yang dimana  ada  2  jalur  yaitu  yang pertama  Jalur  Perang  dan  yang kedua  yaitu  Jalur  Non  Perang. Dalam  sengketa  Pulau  Batu  Puteh Malaysia  dan  Singapura  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk menyelesaikan  sengketa  ini  tetapi pihak Malaysia dan Singapura tidak dapat  menemukan  solusi  apapun yang telah dilakukan untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut.
Maka  dalam  hal  menyelesaikan sengketa  Pulau  Batu  Puteh,  jika Malaysia  dan  Singapura  dalam menyelesaikan  sengketa  Pulau  Batu Puteh  ini  dapat  dilakukan  secara damai maka hal pertama yang harus dilakukan  oleh  Singapura  dan
Malaysia yaitu menyelesaikan sengketa  tersebut  melalui  Negosiasi terlebih  dahulu.  Negosiasi  dalam pelaksanaannya  memiliki  2  bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral,  negosiasi  juga  dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatic pada konferensi internasional  atau  dalam  suatu lembaga atau organisasi internasional (Lestari,2007;37). Dibalik  itu  cara  Negosiasi  ini memiliki kelemahan yaitu manakala kedudukan para pihak tidak
seimbang  (salah  satu  pihak  berada diposisi yang kuat dan pihak lainnya dalam  posisi  yang  lemah),  dalam keadaan tersebut pihak yang berada dalam  posisi  untuk  menekan  pihak lainnya.  Hal  ini  sering  kali  terjadi manakala  dua  pihak  bernegosiasi untuk  menyelesaikan  sengketa  di antara mereka (Adolf,2004;19). Dalam  Sengketa  Pulau  Batu Puteh  kedua  belah  pihak  sudah melalui jalur negosiasi yaitu dengan mengadakan
serangkaian pertemuan  antar  pemerintah  pada tahun 1993 sampai tahun 1994, yang tidak  menghasilkan  resolusi  untuk menyelesaikan  sengketa  Pulau  Batu Puteh  tersebut.  Maka  kedua  belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum dan membawa  sengketa  tersebut  ke Mahkamah  Internasional  dengan menandatangani  sebuah  Perjanjian Khusus  ( Special  Agreement) pada tanggal  6  Februari  2003.  Dalam perspektif Hukum Internasional, jika suatu negara yang memiliki sengketa dalam  menyelesaikan  sengketanya melalui  Jalur  Negosiasi  tidak  dapat jalan  keluarnya  maka  ada  alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti: 1. Pencarian Fakta Selanjutnya  Jalur  yang  dapat ditempuh  oleh  Malaysia  dan Singapura dalam menyelesaikan  sengketa  Pulau Batu  Puteh  ini  iyalah  melalui jalur  Pencarian  Fakta.  Dalam sengketa  Pulau  Batu  Puteh  ini, para  pihak  yaitu  Malaysia  dan Singapura dapat menggunakan cara  ini  untuk  menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa Pulau
Batu  Puteh  ini,  Malaysia dengan Singapura dapat membentuk  sebuah  badan sebagai  pihak  ketiga  untuk menyelidiki  fakta-fakta  yang terjadi  dan  fakta-fakta  terkait atas  kepemilikan  Pulau  Batu Puteh  ini.  Selanjutnya  fakta- fakta  yang  didapat  mengenai kepemilikan  atau  fakta  yang terjadi  dilapangan  kemudian disampaikan  kepada  Malaysia dengan  Singapura  sehingga dari fakta-fakta yang didapatkan  tersebut  Malaysia dan  Singapura  dapat  mencari jalan keluarnya untuk menyelesaikan  sengketa  Pulau Batu Puteh ini.
2. Jasa-jasa Baik Dalam  perspektif  Hukum Internasional dalam menyelesaikan  suatu  sengketa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Jasa-jasa Baik. Keikutsertaan  pihak  ketiga dalam jalur Jasa-jasa Baik dalam hal  ini  pihak  ketiga  hanyalah sebagai fasilitator dalam peyelesaian  suatu  sengketa. Namun  pihak  lainnya  tidak berkewajiban  untuk  menerima permintaan  tersebut,  dengan kata  lain  permintaan  tersebut sifatnya  tidak  mengikat  dan tidak  boleh  dipandang  sebagai tindakan yang tidak bersahabat atau Unfriendly  Cat (Sudika Mangku,2012).
Dalam  sengketa  Pulau  Batu Puteh  antara  Malaysia  dengan Singapura  ini,  kedua  belah pihak ini jika dalam menyelesaikan sengketa tidak
dapat  melalui  negosiasi  maka kedua belah pihak bisa melalui jalur  Jasa-jasa  Baik  terlebih dahulu.  Dimana  para  pihak dapat  melalui  pihak  ketiga, pihak ketiga ini dapat membantu  para  pihak  yang bersengketa  ini  untuk  mencari titik temu dalam menyelesaikan  sengketa  Pulau Batu Puteh tersebut agar dapat menyelesaikan  sengketa  secara damai  terlebih  dahulu  agar tidak berlarut-larut terus terjadi. 3. Mediasi
Mediasi  merupakan  suatu cara penyelesaian melalui pihak  ketiga,  dalam  jalur Mediasi  ini  pihak  ketiga tersebut  dinamakan  dengan Mediator. Dalam mediasi seorang  mediator  memiliki peran yang aktif mencari solusi yang  sangat  tepat  untuk melancarkan terjadinya kesepakatan  antar  para  pihak yang  bersengketa  sehingga adanya kontak antar para pihak (Sudika Mangku,2012). Seorang mediator  bisa  berupa  negara, organisasi
internasional misalnya  PBB,  atau  bisa individu  seperti  politikus  ahli hukum  atau  bisa  seorang ilmuan.
Dalam  sengketa  Pulau  Batu Puteh antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa dapat  menggunakan  pihak ketiga  atau  dalam  jalur  ini dapat  disebut  juga  dengan mediator.  Jika  kedua  belah pihak  menggunakan  mediator maka  intervensi  yang  dapat dilakukan mediator  yaitu
mediator  memberikan  saran kepada Malaysia dan Singapura  untuk  melakukan negosiasi ulang dengan adanya pihak  ketiga  untuk  membantu para  pihak  yang  bersengketa dengan  memberikan  usulan atau  upaya  yang  baru  untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 4. Konsiliasi Selanjutnya  dalam  perspektif hukum  internasional  ada  jalur Konsiliasi. Konsiliasi merupakan salah satu penyelesaian  sengketa  yang dimana  sifatnya  lebih  formal dibandingkan  dengan  mediasi. Konsiliasi  adalah  salah  satu cara penyelesaian sengketa oleh pihak  ketiga  atau  oleh  suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak  yang  disebut  Komisi Konsiliasi.  Persidangan  suatu Komisi  Konsiliasi  biasanya terdiri dari 2 tahap yaitu tertulis dan lisan (Adolf,2004;22). Apabila  dalam  menyelesaikan suatu  sengketa  para  pihak  tidak dapat  menyelesaikan  sengketanya melalui  cara  diatas,  maka  dalam menyelesaikan  sengketa  para  pihak dapat  menggunakan  Jalur  Hukum melalui International  Court  of  Justice atau Mahkamah Internasional dengan menandatanganin Perjanjian Khusus (Special Agreement) sehingga kedua belah pihak sepakat
membawa  kasus  ini  ke  Mahkamah Internasional  dengan  harapan  agar sengketa  ini  dapat  diputus  dengan adil dan agar kasus ini tidak berlarut- larut  terjadi  dan  kedaulatan  atas Pulau Batu Puteh jelas.
Dampak Putusan Mahkamah Internasional  Atas  Sengketa  Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura Mahkamah Internasional merupakan suatu organisasi hukum utama  PBB  yang  dimana  bertugas untuk  memeriksa  perselisihan  atau sengketa  yang  terjadi  antar  negara dan memutuskan putusannya.
Mengenai  putusan  dari  Mahkamah Internasional  ini  bersifat  mengikat para  pihak  yang  bersengketa, sehingga  negara  yang  memiliki sengketa  wajib  memenuhi  putusan yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Internasional  (Borotoding,2013;57). Mahkamah  Internasional  sebagai organ utama PBB mempunyai tugas utama yaitu: (Suwardi,2006;61) a. Memutuskan  perkara  antar negara  baik  antar  negara anggota  PBB  maupun  negara bukan anggota PBB.
b. Memberikan  pedoman  dan mensupport  kerja  dari  organ utama PBB lainnya dan untuk badan khusus melalui pendapat hukumnya (Advisory Opinion).
c. Terlibat  dalam  kegiatan extra- judicial.
Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Hag Belanda. Anggota dari Mahkamah Internasional  tersebut  terdiri  dari ahli  hukum  yakni  15  hakim  yang telah  dipilih  dari  kurang  lebih  15 negara yang berdasarkan kecakapannya  dalam  hukum  dan miliki  masa  jabatan  selama  9  tahun (Borotoding,2013;58). Mahkamah internasional merupakan Mahkamah  Pengadilan  Tertinggi diseluruh dunia. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu
sengketa berpedoman kepada perjanjian  internasional  yaitu  salah satunya  traktat  dan  kebiasaan kebiasaan  internasional  sebagai sumber-sumber hukum.
Mahkamah Internasional
memiliki  sifat  yang  fakultatif  yaitu para  pihak  yang  bersengketa  harus saling  setuju  terlebih  dahulu  untuk menyelesaikan  sengketanya  melalui Mahkamah  Internasional.  Jika  salah satu  pihak  yang  bersengketa  tidak setuju maka Mahkamah Internasional tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa tersebut (Dewanto,2005;28). Dalam hal pengajuan  sengketa  ke  Mahkamah Internasional ada 2 perbedaan yaitu:
a. Melalui Special  Agreement yaitu adanya perjanjian bilateral terlebih  dahulu  dan  dapat diajukan ke Mahkamah Internasional oleh kedua negara atau salah satu pihak saja. Dalam Special  Agreement harus  tertera secara jelas mengenai permasalahan serta nama negara yang bersengketa. b. Dilakukan  secara  sepihak  oleh negara pemohon. Negara pemohon  harus  meyatakan secara  singkat  mengenai  alasan atau deklarasi penerima penerimaan Compulsory Jurisdiction Mahkamah sehingga negara  pemohon  beranggapan bahwa  Mahkamah  memiliki jurisdiksi menyelesaikan sengketa pemohon (Dewanto,2005;39). Dalam  Mahkamah  Internasional mempunyai Struktur sebagai berikut yaitu: 1. Hakim Mahkamah
Internasional.
2. Hakim Ad Hoc
3. Chamber
4. The Registry
Dalam  berperkara  sesuai dengan  Pasal  34  Statuta  Mahkamah Internasional  yang  menyatakan bahwa “ Only States may be parties in case  before  the  Court” Maka  dalam memutuskan suatu sengketa Mahkamah Internasional tidak dapat menerima  gugatan  dari  individu. Namun pada ayat (2) dan
(3) pasal  tersebut  memberikan kemungkinan  kerjasama  dengan organisasi  internasional.  Berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan  perkaranya  kepada Mahkamah Internaisonal (International Court of Justice) yaitu: 1. Negara yang merupakan anggota  dari  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  secara otomatis  dapat  mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Internasional. 2. Negara  yang  bukan  anggota dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) dapat mengajukan  sengketa  kepada Mahkamah Internasional yang menjadi  wilayah  kerja  dari Mahkamah Internasional.
3. Negara  bukan  anggota  dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat mengajukan sengketa  kepada  Mahkamah Internasional  yang  bukan menjadi  kerja  dari  dari Mahkamah Internasional, dengan syarat membuat Dekalrasi  untuk  tunduk  pada ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (Adolf,2008;35). Mahkamah  Internasional  dalam menyelesaikan sengketa yang
diserahkan kepadanya harus menerapkan sumber-sumber hukum internasional  yang  sesuai  dengan Pasal  38  ayat  1  Statuta  Mahkamah Internasional (Statute of the
International Court of Justice) yaitu:
1. Konvensi atau perjanjian internasional (International Conventions), 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
(International
Custom),
3. Prinsip-prinsip  hukum  umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang  beradab (General  Principles of  Law  Recognized  by  Civilized Nations).
4. Putusan-putusan  pengadilan (Judicial Decision)
5. Pendapat dari para  ahli (Doctrine).
Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Internasional  sesuai dengan  Pasal  55  (1)  Statuta Mahkamah  Internasional  biasanya menggunakan  pemungutan  suara dari  para  hakim  yang  hadir  dalam penyelesaikan suatu sengketa. Suatu sengketa  yang  diperiksa  oleh Mahkamah  Internasional  dapat berakhir  karena  hal-hal  berikut: (Adolf, 2004;89)
1. Adanya kesepakatan para pihak 2. Tidak dilanjutkannya persidangan 3. Dikeluarkannya Putusan Dalam memutuskan suatu sengketa antar negara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional pada dasarnya bersifat final,  mengikat  dan  tidak  ada banding.  Prinsip  ini  berlaku  untuk semua  putusan  dari  Mahkamah Internasional baik dalam system Full Court atau Chamber (Dewanto,2005;52). Sesuai dengan pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional  disebutkan  bahwa keputusan dari Mahkamah Internasional adalah final dan tidak dapat  banding,  apabila  terjadi perselisihan  mengenai  makna  dan ruang  lingkup  dari  keputusan, Mahkamah  akan  menafsirkannya atas  permohonan  sesuatu  pihak (Winarti,2014). Pada pasal 59 Statuta Mahkamah  Internasional  terkait dengan kekuatan mengikat putusan mengatakan bahwa hanya mempunyai  kekuatan  mengikat terhadap  pihak-pihak  dan  hanya berhubungan dengan perkara khusus tersebut. Pada umumnya, putusan Mahkamah  Internasional  selalu dipatuhi  oleh  semua  pihak  yang bertikai. Dalam hal salah satu negara yang  bertikai  tidak  mematuhi  dan melaksanakan kewajiban yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Internasional,  maka  sesuai  dengan Pasal  94  Piagam  PBB  Mahkamah dapat  menyerahkan  masalah  ini kepada Dewan Keamanan (Dewanto,2005;52).  Selain  itu  ada beberapa  sanksi  yang  diterapkan untuk memaksa negara yang bertikai tersebut mematuhinya yaitu sebagai berikut: (Winarti,2014)
1. Diberlakukannya  peringatan bahaya  berkunjung  ke  negara tertentu terhadap warga negaranya.
2. Pengalihan  investasi  atau penanaman modal asing.
3. Pemutusan hubungan diplomatic. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama.
6. Dikucilkan  dari  pergaulan internasional. Terkait dengan adanya keputusan dari Mahkamah Internasional mengenai  sengketa  Pulau  Batu Puteh  antara  Malaysia  dengan Singapura  tentunya  berimplikasi atau adanya dampak terhadap batas territorial dari kedua negara tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional kedaulatan Pulau  Batu  Puteh  jatuh  ketangan Singapura, maka Malaysia kehilangan  wilayahnya  dan  harus merubah  petanya  yang  berjudul “Territorial  Waters  and  Continental Shelf Boundaries of Malaysia” dengan mengeluarkan Pulau Batu Puteh dari wilayahnya (Borotoding,2013;60).
Selain  itu  juga  penyelesaian sengketa terhadap Pulau Batu Puteh antara  Malaysia  dengan  Singapura ini  tentunya  akan  menyebabkan terganggunya  hubungan  diplomatic terhadap  dua  pihak  tersebut  yaitu Malaysia  dengan  Singapura.  Kedua belah  pihak  telah  menetapkan sebuah komite yang bernama Komite Teknis  Bersama  untuk  membatasi batas  maritime  disekitar Pulau  Batu Puteh  dan Middle  Rocks serta menentukan kepemilikan dari South Legde. Pada tanggal 3 Juni 2008 kedua pihak  telah  melakukan  pertemuan, yang  hasil  peertemuan  tersebut Komite  setuju  bahwa  teknik  sub- komite akan dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan  survei  bersama  untuk mempersiapkan jalan bagi pembicaraan mengenai isu-isu disekitar wilayah. Simpulan
Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan pada Bab I sampai
Bab IV penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Sengketa  Pulau   Batu  Puteh    ini diperebutkan  oleh  Malaysia  dan Singapura pada tahun 1980. Awal mula terjadinya pada saat Malaysia memasukan Pulau Batu Puteh ke dalam  peta   barunya,    sehingga Singapura mengajukan protes resmi terhadap   peta   tersebut.   Dalam Penyelesaian Sengketa sesuai  Pasal 33  Piagam  PBB  dan  Pasal  279 UNCLOS  1982  bahwa  para  pihak menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu. Maka dalam menyelesaikan  sengketa  Pulau  Batu Puteh yang harus dilakukan Singapura  dan  Malaysia  yaitu penyelesaian  sengketa  secara  damai seperti  Negosiasi,  Pencarian  Fakta- fakta,  Jasa-jasa  Baik,  dan  apabila tidak  menemukan  penyelesaian kedua belah pihak dapat menempuh Jalur  Hukum  melalui  Mahkamah Internasional.  Pada  tanggal  28  Mei
2008 Mahkamah Internasional memutuskan  putusan  kedaulatan Pulau  Batu  Puteh  jatuh  ke  Tangan Singapura. Dalam  sengketa  Pulau  Batu Puteh sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mahkamah  Internasional  dengan “Special  Agreement”. Mahkamah Internasional  pada  tanggal  28  Mei 2008 memutusakan kedaulatan Pulau  Batu  Puteh  jatuh  ke  tangan Singapura, putusan tersebut berdampak  kepada  Singapura  dan Malaysia  yaitu  terhadap  batas territorial dan Hubungan Diplomatik  antara  Singapura  dan Malaysia.

## Saran
Pulau  Batu  Puteh  merupakan pulau  yang  sangat  tersohor  dimana yang  memiliki  luas  yang  hamper sama dengan seluas lapangan sepak bola  yaitu  sekitar  lebar  60  m  dan panjangnya  137  m.  Untuk  menjaga hubungan  baik  antara  Malaysia dengan Singapura, seharusnya Malaysia  dengan  Singapura  dalam menyelesaikan kasus ini kedua belah pihak harus menghilangkan keegoisan  mereka  sehingga  dapat melakukan  pertemuan  ulang  dalam membahas  sengketa  ini.  Dalam pertemuan  ini  kedua  belah  pihak seharusnya  menghadirkan  pihak ketiga yakni mediator untuk membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa ini sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan melalui Cara damai  terlebih dahulu.
Mahkamah  Internasional  sudah memutuskan sengketa tersebut pada tanggal  23  Mei  2008  yang  dimana hasil putusan tersebut Bahwa Pulau Batu  Puteh  jatuh  ke  tangan Singapura.  Dengan  adanya  putusan tersebut maka adanya dampak yang terjadi antara Singapura dan
Malaysia,  kedua  belah  pihak  harus tetap  menjaga  hubungan  baik tersebut dan mencari solusi terhadap dampak  yang  ditimbulkan  dari adanya  putusan  terhadap  sengketa Pulau Batu Puteh tersebut sehingga dapat  menimbulkan  keharmonisan serta kedamaian.
Daftar Pustaka Buku: Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta:  Sinar Grafika. Dewanto,  Wisnu  Aryo.  2005. Mahkamah Internasional. Sidoarjo: CV CITRAMEDIA. Istanto,  Sugeng.  2010. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kusumaatmadja,  Mochtar.  1978. Hukum  Laut  Internasional. Bandung: PT. Karya Nusantara. Parthiana,  I  Wayan.  2014. Hukum Laut  Internasional  dan  Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
Puspitawati,  Dhiana.  2017. Hukum Laut  Internasional. Depok:  K  E N C A N A.
Sefriani.  2016. Hukum  Internasional Suatu  Pengantar, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono,  2009. Metode  Penelitian
Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suwardi,  Sri  setianingsih.  2006. Penyelesaian
Sengketa Internasional. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Artikel dalam Jurnal Ilmiah: Astiti,  Made.  2018, Penyelesaian Sengketa  Internasional  Terkait Pencemaran  Laut  Timor  Akibat Tumpahan  Minyak  Montara
Antara Indonesia Dan Australia,
e-Journal Komunitas Yustisia,
Volume  1  No  1,  Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bahri,  Saiful.  2011. Tinjauan  Yuridis Penyelesaian  Sengketa  Pulau
Batu  Puteh  (Pedra  Branca) Antara
Malaysia-Singapura Melalui Mahkamah Internasional
Tahun  2008. Jurusan  Ilmu
Hukum. Universitas Andalas. Mahardika, Enstin Noor Tri Yoga.
2018. Penyelesaian   Sengketa
Antara    Malaysia     Dengan Singapura  Berdasarkan  Putusan Internasional Court Of  Justice. Volume I. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2012. Suatu  Kajian  Hukum  Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam  Tubuh  Asean. Volume XVII  No  3  Edisi  September, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Natalia,  Kiki.  2013. Penyelesaian Sengketa  Batas  Wilayah  Antara
Indonesia  dan  Malaysia  Di Perairan  Selat  Malaka  Ditinjau Dari UNCLOS 1982. Calyptra: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2  No  2,  Fakultas  Hukum Universitas Surabaya.
Syarifuddin,  Irsyad.  2019. Sengketa
Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara  Malaysia  dan  Singapura Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum Internasional. Volume II. Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta. Winarti,  Indien.  2014. Eksistensi Mahkamah Unternasional Sebagai  Lembaga  Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Rechtidee Jurnal Hukum.  Volume  9  No  1,
Fakultas  Hukum  Universitas Trunojoyo Madura.
Skripsi: Borotoding,  Moses.  2013. Putusan Mahkamah Internasional tentang Sengketa Pulau Batu Puteh
(Pedra Branca) Antara Malaysia dan  Singapura  Ditinjau  dari Aspek  Hukum  Internasional. Skripsi Fakultas Hukum Bagian  Hukum  Internasional. Universitas Hasanuddin. Lestari,  Ayu.  2007. Mekanisme
Penyelesaian  Sengketa  GATT Dan  WTO  Ditinjau  Dari  Segi Hukum  Penyelesaian  Sengketa Internasional  Secara  Damai. Skripsi.  Fakultas  Hukum, Universitas Sumatera Utara.
Sakti,  Lingga  Sena.  2019. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran  Lingkungan  Laut Akibat  Tumpahan  Minyak  Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan  Singapura  Menurut Hukum Laut Internasional (Studi  Kasus:  Tabrakan  Kapal Antara  Kapal  MT  Alyarmouk Dengan  MV  Sinar  Kapuas). Skripsi.  Fakultas  Hukum  dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Setiawati,  Novi.  2019. Penyelesaian
Sengketa  Kepulauan  Dalam Perspektif  Hukum  Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau  Dokdo  antara  Jepang- Korea Selatan). Skripsi Program Studi Ilmu    Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha.

## Instrumen Hukum Internasional
United  Nations. 1982. United  Nations Convention  Of  The  Law  Of  The Sea (UNCLOS 1982). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Statute  Of  The  International  Court  Of Justice
Treaty of Amity and Coorperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)