## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedong Wani
Dian Novayanti 1,* , Irwan Sukri Banuwa 1 , Rahmat Safe’i 1 , Christine Wulandari 1 , Indra Gumay Febryano 1
1 Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 * Email: diannova_nova@ymail.com
ABSTRACT : One effort to reduce environmental damage is the launching of the Social Forestry Program by the Ministry  of  Environment  and  Forestry.  One  such  program  is  Community  Plantation  Forest  (HTR).  Farmers' perception of a program is the main basis for the willingness to participate in a program. The purpose of this study are: 1) Knowing the perception of the community, and 2) Knowing the factors that affect the public perception of the  HTR  development  program  in  KPH  Gedong  Wani.  The  research  was  conducted  in  Sinar  Ogan  Village, Srikaton,  Jati  Indah,  Jati  Baru,  and  Budi  Lestari,  which  is  the  recipient  village  of  IUPHHK-HTR.  Sampling technique using stratified random sampling and obtained as many as 95 respondents by interview method. To know  the  factors  that  influence  perception  using  multiple  regression.  The  results  of  this  study  show  the  public perception  on  the  development  of  HTR  in  the  medium  category.  Factors  that  have  significant  effect  on  public perception are formal education, informal education, HTR land area, monthly income, availability of information, and intensity of counseling.
Keywords : Perception; HTR; KPH DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v9i2.2861

## 1. PENDAHULUAN
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani merupakan salah satu otoritas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung yang seluruh kawasannya telah diokupasi oleh masyarakat perambah. Di dalam  kawasan  seluas  30.324  hektar  kini  tidak  dapat  lagi  dijumpai  areal  yang  berhutan  melainkan berupa  70,6%  pertanian  lahan  kering;  13,71%  kebun  campuran;  8,62%  pemukiman;  6,72%  lahan terbuka dan 0,28% berupa industri skala besar pengolahan hasil pertanian seperti kepala sawit, tapioka dan  lain-lainnya.  Bahkan  di  kawasan  hutan  produksi  ini  tercatat  ada  39  desa  definitif  dalam  11 kecamatan  definitif  lengkap  dengan  fasilitas  umum  termasuk  jaringan  jalan  beraspal hotmix ,  kantor desa, kantor camat, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, puskesmas, pasar, tempat ibadah, polsek, koramil dan sebagainya (Dishut Provinsi Lampung, 2013). Permasalahan ini berakar dari pertumbuhan penduduk  yang  semakin  meningkat.  Pertambahan  penduduk  menuntut  tercukupinya  kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman. (Senoaji, 2011), Wulandari  (2010)  juga  menambahkan  bahwa  masalah  degradasi  lingkungan  yang  terjadi  sering  kali berpangkal pada komponen manusia.
Untuk  mengurangi  laju  kerusakan  hutan  sekaligus  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan, maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mencanangkan  program  Perhutanan  Sosial.  Tujuan  pengembangan  perhutanan  sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar (Sumanto, 2009). Dasar hukum pelaksanaan program Perhutanan Sosial  adalah  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016  tentang  Perhutanan  Sosial.  Di  dalam  peraturan  tersebut  terdapat  skema-skema
pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, Hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
Saat  ini,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  telah  memberikan  Izin  Pemanfaatan Hasil  Hutan  Kayu  pada  Hutan  Tanaman  Rakyat  (IUPHHK-HTR)  kepada  5  Desa  yaitu  Desa  Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang terletak di Register 40 KPH Gedong Wani Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Permohonan  untuk  IUPHHK-HTR  ini  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  sejak  tahun  2014  dan  baru diberikan  ijin  oleh  Kementerian  pada  Bulan  Maret  tahun  2017.  Sekalipun  demikian,  dalam implementasinya  skema  HTR  menjadi  persoalan  lain  yang  tidak  sederhana  dalam  kawasan  hutan tersebut. Umumnya para petani tidak puas bila hanya diakui sebagai pemegang hak guna atas semua lahan  yang  telah  mereka  kuasai  sekarang.  Mereka  umumnya  menginginkan  agar  menjadi  hak  milik melalui suatu proses pelepasan kawasan hutan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mau terlibat atau  berpartisipasi  dalam  kegiatan  HTR.  Keterlibatan  masyarakat  turut  mempengaruhi  kesuksesan suatu program. Persepsi masyarakat terhadap suatu program merupakan landasan atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat atau berpatisipasi dalam suatu program tersebut.
Faktor penentu keberhasilan program HTR antara lain kesiapan aspek sosial yaitu kesempatan, kemauan,  dan  kemampuan  masyarakat  harus  diperhatikan  (Ekawati  dkk,  2008)  yang  secara keseluruhan akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat. Persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi  perilakunya  ( behavior )  salah  satunya  dalam  wujud  pengambilan  keputusan  (Fabra- Crespo,  2012).  Sebagai  langkah  awal  menuju  suatu  proses kerjasama  antar  pelaku,  perlu  dilakukan studi tentang persepsi petani penggarap terhadap program HTR yang telah dilakukan sampai saat ini (Desmiwati, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tempat dan Waktu
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juli 2017 di Desa Budi Lestari, Desa Sinar Ogan, Desa Jati Baru, Desa Srikaton, dan Desa Jati Indah yang merupakan areal HTR di Register 40 KPH  XIV  Gedong  Wani,  Kecamatan  Tanjung  Bintang,  Kabupaten  Lampung  Selatan,  Provinsi Lampung.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara  sengaja  ( purposive )  dengan  pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK- HTR) sejak tahun 2017 sehingga program HTR dapat dilaksanakan.

## 2.2 Pengolahan dan Analisis Data
a. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
Dalam penilaian tinggi rendahnya persepsi masyarakat terhadap program pembangunan hutan tanaman rakyat, untuk mengetahuinya dipergunakan indikator :
1. Penilaian masyarakat terhadap manfaat hutan tanaman rakyat
2. Penilaian masyarakat terhadap jenis tanaman HTR
3. Penilaian masyarakat terhadap persyaratan perijinan HTR
4. Penilaian masyarakat terhadap proses perijinan HTR
5. Penilaian masyarakat terhadap pewarisan HTR
6. Penilaian masyarakat terhadap hak dan kewajiban HTR
7. Penilaian masyarakat terhadap kelembagaan HTR
8. Penilaian masyarakat terhadap sosialisasi HTR
9. Penilaian masyarakat terhadap tenaga pendamping HTR
10. Penilaian masyarakat terhadap dukungan HTR
Pertanyaan  masing-masing  penilaian  berjumlah  3  buah  dengan  indeks  skor  jenjang  3. Sedangkan  untuk  nilai  tingkat  persepsi  secara  keseluruhan  dilakukan  dengan  menjumlahkan  30 pertanyaan.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat
Untuk data faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat, dicatat dan disesuaikan dengan variabelnya dan dihitung skornya untuk mengetahui kategori rendah, sedang atau tinggi. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif.
Untuk  mengetahui  hubungan  atau  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  tidak  bebas  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  regresi  dengan  model  fungsi  persepsi  masyarakat  hutan  tanaman rakyat sebagai berikut:
Ŷ = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9) Keterangan : Ŷ = Persepsi masyarakat X1  = Umur X2  = Pendidikan Formal X3  = Pendidikan Informal X4  = Luas Lahan Pencadangan X5  = Jarak ke lokasi pencadangan X6  = Pendapatan X7  = Jumlah Tanggungan X8  = Ketersediaan Info X9  = Intensitas Penyuluhan
Kemudian dilanjutkan dengan uji F dan Uji t. Uji F dipergunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Sedangkan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara sendiri-sendiri dipergunakan uji t.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan HTR
Menurut  Robbin  (2006)  persepsi  merupakan  penilaian  atau  tanggapan  seseorang  terhadap obyek  atau  kegiatan  tertentu.  Persepsi  seseorang  terhadap  suatu  obyek  akan  positif  apabila  sesuai dengan  kebutuhannya,  sebaliknya  akan  negatif  apabila  bertentangan  dengan  kebutuhan  orang tersebut.  Selain  itu  mereka  merasa  tidak  dirugikan  dengan  adanya  pembangunan  HTR  sehingga persepsi mereka tinggi.
Gambar 1. Persepsi Responden terhadap Pembangunan HTR
Persepsi  responden  yang  tergolong  sedang  sebanyak  83,2%.  Pada  kondisi  seperti  ini, responden yang memberikan persepsi sedang dapat bersifat mendukung kegiatan pembangunan HTR atau bahkan dapat menghambat kegiatan pembangunan HTR. Persepsi yang sedang ini disebabkan karena  responden  hanya  dapat  merasakan  sebagian  manfaat  positif  dengan  adanya  pembangunan HTR.  Sedangkan  sebanyak  16,8  %  responden  masuk  dalam  kategori  persepsi  rendah.  Alasan responden memiliki persepsi rendah adalah mereka kurang setuju dengan ketentuan yang ada sudah ditentukan  pada  ketentuan  HTR  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Aturan yangdibuat pemerintah pusat semestinya disertai dengan pembuatan peraturan daerah dan  aturan  lainnyayang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pada  tingkat  daerah/kabupaten,  sehingga tercipta sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti aturan bahwa lahan HTR yang sudah dimiliki oleh masyarakat, tidak dapat diwariskan kepada siapapun ketika nantinya orang tersebut meninggal dunia, dan beberapa aturan lain yang mereka kurang setuju yang akan dibahas dalam uraian berikut ini.

## a. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat HTR
Masyarakat mengaku dengan adanya ijin, mereka merasa nyaman dan aman dalam mengelola hutan. Berdasarkan data yang didapat dilapangan responden pada keempat Desa yaitu Budi Lestari, Sinar Ogan, Jati Baru dan Srikaton memiliki tingkat persepsi sedang, sedangkan persepsi tinggi hanya di  temui  di  Desa  Jati  Indah.  Persepsi  terbentuk  dikarenakan  masyarakat  masih  berpendapat  bahwa saat ini kegiatan HTR masih lebih menguntungkan pemerintah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh masyarakat.
Gambar 2. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat dari HTR
0 20 40 60 80 100 tinggi sedang rendah
0 20 40 60 80 100 tinggi sedang rendah
Total  keseluruhan  terdapat  84,2  %  responden  yang  memiliki  tingkat  persepsi  sedang  dan sebanyak  15,8%  responden  memiliki  tingkat  persepsi  yang  tinggi  terhadap  manfaat  adanya  HTR. Dengan  adanya  HTR  ini,  masyarakat  mendapatkan  akses  pengelolaan  hutan  secara  legal. Perkembangan  kegiatan  HTR  di  lokasi  penelitian  merupakan  tahap  awal  karena  masyarakat  baru mendapatkan ijin usaha pengelolaan hutan-hutan tanaman rakyat pada tanggal 1 Maret 2017 yang lalu sehingga  manfaat  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  lebih  ditujukan  pada  harapan  masyarakat dengan  mengikuti  program  pembangunan  HTR.  Dengan  adanya  program  pembangunan  HTR  ini, masyarakat  juga  berharap  nantinya  mereka  mendapatkan  manfaat  berupa  adanya  pemberian  bibit, pemberian  pupuk,  pemberian  pelatihan  untuk  meningkatkan  hasil  panen  mereka.  Dengan  adanya pemberian tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi mereka.

## b. Persepsi Masyarakat terhadap Jenis Tanaman
Jenis  tanaman  yang  dapat  dikembangkan  di  areal  HTR  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari: a. tanaman sejenis; atau b. tanaman berbagai jenis. Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya. Jenis tanaman  pokok  berbagai  jenis  sebagaimana  dimaksud  adalah  tanaman  hutan  berkayu  yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah  dan  pohon  penghasil  pangan  dan  energi.  Tanaman  budidaya  tahunan  paling  luas  40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.
Di lokasi penelitian seperti di Desa Budi Lestari, lahan di dominasi tanaman karet, akasia, sawit, dan  sengon  yang  diselang  seling  dengan  acasia.  Di  Desa  Sinar  Ogan  lahan  ditanami  karet,  acasia, sawit,  palawija.  Di  Desa  Jati  Baru  lahan  ditanami  karet,acasia,  sawit,  dan  palawija.  Desa  Srikaton seluruh  areal  sudah  dimanfaatkan  dengan  ditanami  karet  80%  sisanya  ditanami  sengon,  acasia, singkong, jagung, dan padi. Sedangkan Desa Jati Indah lahan nya ditanami karet, jati, dan acasia.

## Gambar 3. Persepsi Masyarakat terhadap Jenis Tanaman
Dari  hasil  penelitian,  sebanyak  100%  responden  setuju  dengan  ketentuan  terhadap  jenis tanaman dengan memberikan penilaian dengan kategori persepsi tinggi. Namun, bila dilihat dari jenis tanaman  yang  masyarakat  usahakan  di  lahan  hutan  tanaman  rakyat,  dalam  jangka  waktu  5  tahun belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  industri  kayu  karena  produksi  yang  dihasilkan  sebagian  besar
0 20 40 60 80 100 120 tinggi sedang rendah
adalah getah karet, dan untuk acasia serta sengon sebagian besar masih berumur sekitar 2 sampai 3 tahun.

## c. Persepsi Masyarakat terhadap Persyaratan Perijinan
Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebanyak 75,8 % responden (gambar 4) memberikan persepsi yang tinggi terhadap persyarakatan perijinan. Berdasarkan data hasil penelitian masyarakat pada Desa Budi Lestari, Sinar Ogan dan Jati Baru memiliki persepsi yang tinggi terhadap persyaratan perizinan.  Masyarakat pada desa tersebut berpendapat bahwa persyaratan yang harus dikumpulkan mudah  untuk  dipenuhi.  Mereka  hanya  diminta  untuk  mengumpulkan  KTP,  yang  selanjutnya  kepala desa akan mengeluarkan surat keterangan domisili.
Sedangkan  masyarakat  pada  Desa  Srikaton  dan  Jati  Indah  memiliki  persepsi  yang  sedang terhadap proses perizinan, hal tersebut dikarenakan terjadinya migrasi pendatang sehingga sebagian penduduk  tidak  mempunyai  surat  keterangan  ijin  tinggal.  Hal  ini  mengacaukan  administrasi  desa. Dengan demikian perlu dilakukan penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pengawasan dari institusi di atasnya.

## Gambar 4. Persepsi Masyarakat terhadap Persyaratan Perijinan
Dalam  gambar  4,  sebanyak  24,2  %  responden  tergolong  memiliki  persepsi  yang  sedang terhadap persyaratan perijinan. Salah satu persyaratan perijinan adalah adanya peta areal, sedangkan sampai perijinan IPUHHK-HTR keluar, masyarakat mengatakan bahwa mereka belum membuat peta areal.  Adanya  persyaratan  perijinan  yang  mudah  tersebut  menyebabkan  masyarakat  dengan  mudah untuk bergabung menjadi anggota HTR dan dapat ikut melaksanakan pembangunan HTR.

## d. Persepsi Masyarakat terhadap Proses Perijinan
Dalam  gambar  5,  sebanyak  93,7  %  responden  memberikan  persepsi  yang  sedang  terhadap proses  perijinan.  Mereka  berpendapat  bahwa  walaupun  persyaratan  bagi  masyarakat  yang  ingin mengajukan ijin pemanfaatan HTR (IUPHHK-HTR) mudah dipenuhi, waktu yang dibutuhkan agar ijin IUPHHK-HTR  keluar  tergolong  lama.  Usulan  pencadangan  HTR  telah  dilakukan  mulai  tahun  2014. Kelima  Desa  tersebut,  baru  akhirnya  mendapatkan  ijin  IUPHHK-HTR  pada  bulan  Maret  2017  dan diserahkan melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
0 50 100 tinggi sedang rendah
Gambar 5. Persepsi Masyarakat terhadap Proses Perijinan
Untuk biaya pengurusan, responden hanya mengeluarkan sedikit biaya atau bahkan tidak sama sekali karena untuk pengumpulan kartu identitas, pendamping yang ditunjuk oleh KPH Gedong Wani mendatangi  rumah  warga  yang  akan  mengajukan  ijin.  Sebanyak  6,3  %  responden  memiliki  persepsi yang tinggi terhadap proses perijinan karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses perijinan tersebut.  Masyarakat  yang  memiliki  persepsi  tinggi  ini  mengatakan  bahwa  mereka  tidak  mengikuti proses perijinan yang berjalan dan secara tiba-tiba perijinan langsung keluar.

## e. Persepsi Masyarakat terhadap Pewarisan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83.MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  tentang  perhutanan  sosial,  IUPHHK-HTR  berlaku  untuk jangka 35 tahun dan tidak dapat diwariskan. Masyarakat berpendapat hal ini tidak adil untuk mereka, karena mereka merasa bahwa lahan tersebut telah turun temurun dikelola oleh mereka dan sebagian masih  menganggap  bahwa  lahan  tersebut  sebagai  hak  milik.  Dengan  adanya  ketentuan  bahwa  ijin IUPHHK  HTR  tidak  dapat  diwariskan,  maka  ketika  pemegang  ijin  telah  meninggal  dunia,  ijin  harus dikembalikan kepada negara. Seseorang hanya dapat mengelola lahan tersebut sampai orang tersebut meninggal dunia walaupun ijin tersebut setelah 35 tahun dapat diperpanjang lagi.

## Gambar 6. Persepsi Masyarakat terhadap Pewarisan
Dari gambar 6, secara keseluruhan sebanyak 100% responden kurang setuju dengan ketentuan tersebut. Alasannya karena mereka telah lama mengelola lahan dan menjadi sumber penghasilan tetap bagi  mereka.  Mereka  sangat  berharap  bahwa  lahan  tersebut  dapat  diwariskan  kepada  anak  cucu mereka agar menjadi jaminan kehidupan ekonomi mereka.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  sebaiknya  aturan  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mengelola
0 50 100 tinggi sedang rendah 0 50 100 150 tinggi sedang rendah
hutan  sampai  jangka  waktu  yang  telah  diberikan  pada  saat  pemegang  ijin  telah  meninggal  dunia asalkan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
f. Persepsi Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban pemegang ijin IUPHHK-HTR telah diatur dalam
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  dan  juga  telah  tercantum  di  SK  IUPHHL-HTR  yang  telah diterima oleh masing-masing ketua gapoktan. Dari hasil wawancara seperti pada gambar 7, sebanyak 2,1 % responden memberikan nilai sedang dan sisanya sebanyak 97,9 memberikan nilai rendah.
Gambar 7. Persepsi Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban
Pada  saat  dilakukan  wawancara,  beberapa  responden  mengaku  belum  pernah  melihat  SK IUPHHK-HTR  yang  telah  diterima  oleh  ketua  gapoktan  mereka.  Namun  demikian,  ketika  diberi penjelasan bahwa salah satu kewajiban mereka adalah menyusun RKU dan RKT mereka tidak merasa keberatan. Mereka meminta untuk dibantu pihak seperti akademisi dan penyuluh untuk menyusun RKU dan RKT.
Adanya persepsi masyarakat yang tergolong rendah dan sedang terhadap hak dan kewajiban dikarenakan  adanya  kewajiban  membayar  provisi  sumber  daya  hutan.  Selain  itu,  masalah  hak  yang diterima masyarakat seperti mendapatkan fasilitasi dalam hal pembiayaan dan akses pasar juga belum didapatkan.

## g. Persepsi Masyarakat terhadap Kelembagaan Hutan
Kelompok  tani  dibuat  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  pengurusan  administrasi  dalam pengajuan  ijin  HTR,  memudahkan  transfer  informasi  mengenai  HTR,  dan  memudahkan  administrasi pengajuan pinjam dana bergulir untuk pembangunan HTR nantinya. Yang terjadi di lapangan adalah bahwa  kelembagaan  HTR  di  daerah  penelitian  merupakan  kelembagaan  baru  yang  sengaja  dibuat demi kepentingan pelaksanaan HTR. sebanyak 72,6% responden merasa peran KTH penting. Dengan adanya kelompok tani hutan, proses pengurusan ijin HTR menjadi lebih mudah dan informasi tentang HTR juga mudah diperoleh.
0 20 40 60 80 100 120 tinggi sedang rendah
Gambar 8. Persepsi Masyarakat terhadap Kelembagaan Hutan
Walaupun  mereka  setuju  dengan  peran  KTH,  namun  mereka  merasa  belum  saling  mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini wajar dikarenakan mengingat kelembagaan KTH yang  mereka  bentuk  baru.  Selain  itu,  mereka  juga  beranggapan  bahwa  keaktifan  setiap  anggota kelompok dalam kelompoknya sangat rendah. KTH selama ini baru berperan dalam proses pengajuan ijin dan dapat dibilang bahwa yang berperan hanya anggota tertentu saja dan ketua nya, sedangkan dalam  kegiatan  lainnya  peran  KTH  belum  terilihat.  Di  Desa  Sinar  Ogan,  Budi  Lestari,  Srikaton,  Jati Indah,  dan  Jati  Baru,  frekuensi  pertemuan  antar  anggota  kelompok  maupun  antar  kelompok  sangat tinggi pada saat proses pengajuan baru berjalan. Namun begitu ijin telah keluar, frekuensi pertemuan tersebut menurun dengan drastis bahkan hampir tidak pernah dilakukan lagi.

## h. Persepsi Masyarakat terhadap Tenaga Pendamping
Pendampingan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan HTR. Pendampingan HTR dilakukan oleh penyuluh kehutanan dan pihak dari KPH Gedong Wani sendiri.
Gambar 10. Persepsi Masyarakat terhadap Tenaga Pendamping
Berdasarkan gambar 10, persepsi masyarakat terhadap tenaga pendamping sebanyak 16,8 % responden berpesepsi tinggi. Menurut responden dalam kategori ini, jumlah tenaga pendamping HTR selama  ini  telah  memadai.  Tenaga  pendamping  juga  menguasai  materi  serta  dalam  penyampaian materi disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan masyarakat. Sedangkan sebanyak 17 % resonden  termasuk  golongan  persepsi  sedang,  dan  sebanyak  62%  responden  masuk  ke  dalam golongan persepsi rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa jumlah tenaga pendamping dan materi yang diberikan masih kurang.
Saat ini, pendampingan yang berjalan baru bersifat teknis. Untuk pendampingan yang bersifat non  teknis  seperti  penguatan  kelembagaan  masih  sangat  kurang.  Padahal  penguatan  kelembagaan merupakan faktor penting dalam menyiapkan masyarakat untuk mengelola HTR (Hakim, 2009). Hal ini perlu  diperhatikan,  karena  pendampingan  penguatan  kelembagaan  dapat  membangun  masyarakat yang mandiri dalam mengelola hutan.
0 50 100 tinggi sedang rendah 0 50 100 tinggi sedang rendah

## 3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat
Tabel  1.  Hasil  Uji  T  pengaruh  variabel  tak  bebas  (persepsi)  terhadap  variabel  bebas  (faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi) Variabel Bebas Koefisien Regresi P value Umur (X 1 ) -0,421 0,523 Pendidikan formal (X 2 ) -1,563 0,038 Pendidikan informal (X 3 ) 2,443 0,042 Luas lahan HTR (X 4 ) -2,450 0,001 Jarak ke lahan HTR (X 5 ) 0,801 0,250 Pendapatan (X 6 ) 2,384 0,001 Jumlah tanggungan (X 7 ) -0,552 0,614 Ketersediaan info (X 8 ) 3,013 0,000 Intensitas penyuluhan (X 9 ) 1,654 0,029 Konstanta 54,706 0,000 F hitung 9,812 0,000 R 0,714 R Square 0,510
Seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel  tak  bebas(persepsi)  dilakukan analisis lanjutan dengan tahapan memasukkan  semua variabel bebas, kemudian dilakukan analisis. Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1, tidak semua variabel bebas menunjukkan peran yang nyata sebagai penduga variabel tak bebas.Hasilnya adalahvariabel umur (X 1.1 ), jarak ke lahan HTR(X 1.5 ), dan jumlah  tanggungan(X 1.7 )  dinyatakan  sebagai  variabel  bebas  yang  tidak  berpengaruh  nyata  terhadap persepsi responden. Sedangkan untuk variabel pendidikan formal(X 1.2 ), pendidikan informal(X 1.3 ), luas lahan HTR(X 1.4 ), pendapatanper bulan (X 1.6 ), ketersediaan info (X 1.8 ), dan intensitas penyuluhan (X 1.9 ) dinyatakan  sebagai  variabel  bebas  yang  berpengaruh  nyata  terhadap  persepsi  responden  terhadap pembangunan HTR. Oleh karena itu didapatkan persamaan sebagai berikut :
Y  =  54,706 -1,563 X 1.2 + 2,443 X 1.3 -2.450X 1.4 + 2,384 X 1.6 +3,013 X 1.8 + 1,654 X 1.9 Y   = persepsi masyarakat X 1.2 = pendidikan formal
X 1.3 = pendidikan informal
X 1.4 = luas lahan HTR
X 1.6 = pendapatan per bulan
X 1.8 = ketersediaan info X 1.9 = intensitas penyuluhan
Besarnya pengaruh faktor-faktor persepsi sebagai variabel bebas terhadap persepsi masyarakat terhadap pembangunan hutan tanaman rakyat sebagai variabel tak bebas dijelaskan sebagai berikut :

## a. Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Tingkat Persepsi
Dari  hasil  uji  statistik,  pendidikan  formal  masyarakat  berpengaruh  nyata  terhadap  tingkat persepsi  masyarakat  terhadap  pembangunan  hutan  tanaman  rakyat.  Dari  tabel  2,  sebanyak  35,8  %
responden  mengikuti  pendidikan  formal  selama  kurang  dari  6  tahun,  34,7%  responden  mengikuti pendidikan formal dalam rentang waktu 6 sampai 9 tahun, dan sebanyak 29,5 % responden mengikuti pendidikan formal lebih dari 9 tahun.
Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal
Variabel Kategori N % Pendidikan Formal <6 tahun Rendah 34 35,8 6-9 tahun sedang 33 34,7 >9 tahun Tinggi 28 29,5
Terbatasnya  pendidikan  yang  pernah  dicapai  mengakibatkan  kemampuan  dan  wawasan berpikir petani hutan tanaman raktat relatif terbatas. Petani berpendidikan rendah, tidak sekolah, atau tidak tamat SD, cenderung sulit menerima gagasan baru dalam program pembangunan hutan tanaman rakyat. Sebaliknya petani yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, tamat SMP atau tamat SMU mempunyai    wawasan  dan  pengetahuannya  lebih  tinggi.Dengan  semakin  luasnya  wawasan  dan pengetahuan  petani  mengakibatkan    relatif  lebih  cepat  melihat  adanya  kesempatan  atau  peluang dalam peningkatan ekonomi (Yuwono, 2006).

## b. Pengaruh Pendidikan Informal terhadap Tingkat Persepsi
Dari  tabel  3,  menunjukkan  bahwa  sebanyak  85,3  %  responden  tidak  pernah  mengikuti pendidikan  informal,  seperti  pelatihan,  kursus,  dan  training.  Sedangkan  responden  yang  pernah mengikuti  pendidikan  informal  sebanyak  1  sampai  3  kali  berjumlah  14,7%  responden.  Dari  hasil  uji statistik,  pendidikan  informal  berpengaruh  nyata  terhadap  tingkat  persepsi  responden  terhadap pembangunan hutan tanaman rakyat. Pendidikan informal berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hutan. Melalui pendidikan informal seperti pelatihan, kursus, dan training, maka akan membantu masyarakat lebih terbuka dan menerima tentang gagasan mengenai hutan tanaman rakyat.
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan informal
Variabel Kategori N % Pendidikan Informal tidak pernah Rendah 81 85,3 1-3 kali sedang 14 14,7 > 3 kali Tinggi 0 0
Sebagai  implikasi  untuk  meningkatkan  persepsi  maka  tingkat  pendidikan  harus  ditingkatkan, tetapi karena tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti  pendidikan formal, maka kursus atau pelatihan petani yang relevan perlu diberikan. Dari hasilpenelitian sebagian responden belum pernah mengikuti pelatihan hutan tanaman rakyat.

## c. Pengaruh Luas Lahan HTR terhadap Tingkat Persepsi
Dalam  tabel  4,  sebanyak  46,3%  responden  memiliki  lahan  HTR  kurang  dari  2  Ha,  sebanyak 48,4% responden memiliki lahan HTR antara 2 sampai 3 Ha, dan sisanya sebanyak 5,3% responden
memiliki lahan HTR lebih dari 3 Ha. Dari hasil uji statistik, luas lahan HTR berpengaruh nyata terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap pembangunan hutan tanaman rakyat.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan HTR Variabel Kategori N % Luas Lahan <2 ha Rendah 44 46,3 2-3 ha sedang 46 48,4 >3 ha Tinggi 5 5,3
Semakin luas lahan, persepsi masyarakat semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran  masyarakat  terhadap  penguasaan  lahan  dan  hasil  panen.  Alasan  lain  adalah  semakin luas lahan, beban tanggung jawab mereka semakin besar dengan adanya aturan PSDH. Semakin luas lahan, maka tanggungan PSDH nya pun makin besar pula.

## d. Pengaruh Pendapatan per Bulan terhadap Tingkat Persepsi
Dari tabel 5, menunjukan sebanyak 58,9% responden berpendapatan kurang dari satu juta per bulan dan tergolong rendah, sebanyak 27,4 % responden berpendapatan antara 1 sampai 3 juta per bulan dan tergolong sedang, sedangkan sebanyak 13,7% responden berpendapatan lebih dari tiga juta rupiah per bulan. Dari hasil uji statistik, pendapatan per bulan ini berpengaruh nyata terhadap persepsi masyarakat terhadap pembangunan hutan tanaman rakyat.
Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan
Variabel Kategori N % Pendapatan  per bulan < 1 juta Rendah 56 58,9 1-3 juta sedang 26 27,4 >3 juta Tinggi 13 13,7
Sumber pendapatan responden sebagian besar berasal dari getah karet baik yang berasal dari lahan sendiri dan juga dari sebagai buruh. Mereka berharap dengan mengikuti program hutan tanaman rakyat ini, dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan ikut HTR mereka berharap mendapatkan insentif modal, bibit atau pengetahuan untuk mengelola lahannya dengan lebih baik.
e. Pengaruh Ketersediaan Informasi tentang HTR terhadap Tingkat Persepsi
Berdasarkan tabel 6, sebanyak 50, 5 % responden tergolong rendah dalam hal mendapatkan informasi  mengenai  program  HTR,  sebanyak  46,3  %  responden  tergolong  sedang  dan  3,2  % responden  tergolong  tinggi  dalam  hal  mendapatkan  informasi  mengenai  HTR.  Berdasarkan  hasil  uji statistik,  ketersediaan  informasi  berpengaruh  nyata  terhadap  tingkat  persepsi  masyarakat  terhadap program HTR.
Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Ketersediaan Informasi Variabel Kategori N % Ketersediaan Info 1-3 Rendah 48 50,5 3-6 sedang 44 46,3 >6 Tinggi 3 3,2
Dikarenakan  ketersediaan  informasi  yang  diterima  masyarakat  kurang,maka  persepsi masyarakat  terhadap  program  ini  cukup  rendah.  Ketersediaan  informasi  mengenai  HTR  hanya didapatkan masyarakat dari penyuluhan dan sosialisasi. Mayoritas responden belum memiliki inisiatif untuk mencari tahu lebih jauh mengenai program HTR ini.

## f. Pengaruh Intensitas Penyuluhan HTR terhadap Tingkat Persepsi
Berdasarkan  tabel  7,  sebanyak  48,4  %  responden  berpendapat  bahwa  intensitas  penyuluhan yang  diberikan  selama  ini  tergolong  rendah  dan  sedang,  sebanyak  3,2  %  responden  berpendapat bahwa  intensitas  penyuluhan  selama  ini  tergolong  tinggi.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  intensitas penyuluhan HTR berepengaruh nyata terhadap tingkat persepsi.
Tabel 7. Distribusi Responden Berdasarkan Intensitas Penyuluhan
Variabel Kategori N % Intensitas Penyuluhan Tidak pernah Rendah 46 48,4 Kadang-kadang sedang 46 48,4 Sering Tinggi 3 3,2
Dikarenakan kurangnya intensitas penyuluhan yang diberikan pihak terkait, maka pemahaman masyarakat tentang program HTR sangat rendah. Ketersediaan informasi berpengaruh nyata terhadap tingkat persepsi masyarakat. keterkaitan antara ketersediaan informasi dengan intensitas penyuluhan dirasakan  sangat  berpengaruh,  dikarenakan  intensitas  penyuluhan  yang  rendah,  maka  ketersediaan informasi  yang  didapat  masyarakat  pun  juga  rendah,  sehingga  persepsi  yang  dibangun  pun  juga rendah.

## 4. KESIMPULAN
Tingkat  persepsi  masyarakat  terhadap  program  pembangunan  HTR  tergolong  dalam  kategori sedang.  Masyarakat  merasa  mendapatkan  manfaat  dengan  adanya  program  ini  yaitu  jaminan keamanan.  Aturan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  juga  tidak  memberatkan  masyarakat,  seperti dalam hal pengurusan ijin beserta persyaratan dan juga jenis tanaman yang telah ditetapkan. Faktor- faktor  yang  berpengaruh  nyata  dalam  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  program pembangunan HTR adalah pendidikan formal, pendidikan informal,  luas lahan HTR, pendapatan per bulan,  ketersediaan  info,  intensitas  penyuluhan.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  terdapat kecenderungan  semakin  meningkat  persepsi.  Pendidikan  informal  yang  semakin  banyak  dilakukan menyebabkan  persepsi  semakin  tinggi.  Semakin  sempit  lahan,  persepsi  masyarakat  semakin  tinggi. Semakin  tinggi  pendapatan  semakin  tinggi  persepsi  masyarakat.  dalam  hal  ketersediaan  info  dan
intensitas  penyuluhan,  semakin  tinggi  ketersediaan  info  dan  intensitas  penyuluhan  semakin  tinggi persepsi masyarakat terhadap pembangunan HTR.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, M. F., Yusran, Y., & Mas’ud, E. I. (2017). Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Vol , 9 (1), 8-16.
Desmiwati, N. F. N. (2016). Studi Tentang Persepsi dan Tingkat Partisipasi Petani Penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang." Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan 4.2): 109-124. Dishut Provinsi Lampung. (2013). Tata Hutan dan Rencana Pengelolan Hutan Jangka Panjang 2014- 2023 UPTD KPHP Gedong Wani ,  Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  Bandar Lampung Ekawati  S,  Daryono  H,  Zuraida.  (2008).  Kesiapan  Masyarakat  Sekitar  Hutan  dalam  Pembangunan Hutan  Tanaman  Rakyat.  Makalah  Seminar  Hutan  Tanaman  Rakyat  yang  diselenggarakan  oleh Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan Badan Litbang Kehutanan tanggal 14 Agustus 2008
Fabra-Crespo,  M.,  Mola-Yudego,  B.,  Gritten,  D.,  &  Rojas-Briales,  E.  (2012).  Public  perception  on forestry issues in the Region of Valencia. Forest Systems , 21 (1), 99-110
Hakim I. (2009). Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6 No.1 : 27-41
Robbins,  S.  P.,  dan  Judge,  T.  A.  (2006).  Perilaku  organisasi. Edisi  Bahasa  Indonesia.  Jakarta.  PT. Indeks Kelompok Gramedia .
Senoaji,  G.  (2011).  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Sekitar  Hutan  Lindung  Bukit  Daun  di Bengkulu. Sosiohumaniora , 13 (1), 1
Sumanto,  S.  E.  (2009).  "Kebijakan  pengembangan  perhutanan  sosial  dalam  perspektif  resolusi konflik." Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6.1
Wulandari, C. (2010). Studi Persepsi Masyarakat tentang Pengelolaan Lanskap Agroforestry di Sekitar Sub Das Way Besai, Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Vol 15 No.3
Yuwono, S. (2006). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor .