19

## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM
M. Arif  Hakim STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia
Email: arif.hakim79.ah@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran  untuk  mengatur  dan  mengawasi  ekonomi,  memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu  Yusuf,  Yahya  bin  Umar,  Al-Ghazali,  Ibnu  Taymiyah,  dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.
Kata Kunci: Pasar, Ekonomi, Intervensi

## Abstract
STATE’S  ROLE  IN  CONTROLLING  MARKET MECHANISM  IN  ISLAMIC  PERSPECTIVE This  article discusses the concept of Islam about relationship between state and market mechanism. In Islam, the state has the role to control and observe  the  economy,  to  keep  the  market  in  fair  competitions,  to
M. Arif  Hakim
maintain clear information and economic justice. Using historical approach,  it  is  understood  that  marker  mechanism  has  been conducted  since  the  time  of  Prophet  Muhammad  according  to Tradition. In the next era, Muslim’s scholars have contributed on market mechanism discourse, such as Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali,  Ibnu  Taymiyah  and  Ibnu  Khaldun.  The  concept  of supply and demand is one factor of pricing. In case of distortion, it is possible for the state to intervene the market.
Key Words: Market, Economy, Intervention

## Pendahuluan
A.
Pasar  adalah  sebuah  mekanisme  pertukaran  produk  baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak  awal  peradaban  manusia.  Islam  menempatkan  pasar  pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada  masa  Rasulullah  dan  Khulafaur  Rasyidin  menunjukkan adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu.
Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi  harga  seandainya  perubahan  harga  terjadi  karena mekanisme  pasar  yang  wajar  yaitu  hanya  karena  pergeseran permintaan dan penawaran. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya  moralitas  dalam  kegiatan  ekonominya,  antara  lain persaingan  yang  sehat  dan  adil,  kejujuran,  keterbukaan,  dan keadilan.  Jika  nilai  ini  telah  ditegakkan,  maka  tidak  ada  alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar.
Pembahasan

## B. Sejarah Pemikiran Ekonomi dalam Islam
1.
Kontribusi  Kaum  muslimin  yang  sangat  besar  terhadap kelangsungan  dan  perkembangan  pemikiran  ekonomi  pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat.
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  Khulafaur  Rasyidin  merupakan contoh  empiris  yang  dijadikan  pijakan  bagi  para  cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan,  efisiensi,  pertumbuhan  dan  kebebasan,  yang  tidak lain  merupakan  objek  utama  yang  menginspirasikan  pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.
Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah SAW 2.
Pasar  berperan  sangat  penting  dalam  perekonomian masyarakat  muslim  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  Khulafaur Rasyidin.  Bahkan,  Rasulullah  SAW  sendiri  pada  awalnya adalah  seorang  pebisnis,  demikian  pula  Khulafaur  Rasyidin  dan kebanyakan sahabat. Pada usia tujuh tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah.
Kemudian,  sejalan  dengan  usianya  semakin  dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri, ataupun  bermitra  dengan  orang  lain.  Kemitraan  dengan  skema mudharabah dan musyarakah dapat  dianggap  cukup  populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah Satu mitra bisnisnya adalah  Khadijah  seorang  wanita  pengusaha  yang  cukup  disegani di  Makkah,  yang  akhirnya  menjadi  istri  beliau.  Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Suriah, Yaman  dan  lain-lain)  dengan  membawa  modal  dari  Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah pun, Muhammad juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar lokal sekitar kota Makkah.
Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan al-Amin (yang terpercaya).  Setelah  menjadi  Rasul,  Muhammad  memang  tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang  tidak  memungkinkan.  Pada  saat  awal  perkembangan  Islam di  Makkah,  Rasulullah  SAW  dan  masyarakat  Muslim  mendapat gangguan  dan  teror  yang  sangat  berat  dari  masyarakat  Kafir Mekkah (terutama suku Quraisy, suku Rasulullah sendiri) sehingga
M. Arif  Hakim
perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim  telah  berhijrah  ke  Madinah,  peran  Rasulullah  bergeser menjadi pengawas pasar ( al-Muh } tasib ). Beliau mengawasi jalannya mekanisme  pasar  di  Madinah  dan  sekitarnya  agar  tetap  dapat berlangsung secara Islam.
Pada  saat  itu,  mekanisme  pasar  sangat  dihargai.  Beliau menolak  untuk  membuat  kebijakan  penetapan  harga  manakala tingkat  harga  di  Madinah  pada  saat  itu  tiba-tiba  naik  sepanjang kenaikan  terjadi  karena  kekuatan  permintaan  dan  penwaran yang  murni,  yang  tidak  dibarengi  dengan  dorongan-dorongan monopolistik  dan  monopsonistik,  maka  tidak  ada  alasan  untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata (al-Arif dan Amalia, 2014: 265):
“Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kami!”. Beliau menjawab, “Allah  itu  sesungguhnya  adalah  penentu  harga,  penahan,  pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.
Dalam  hadis  di  atas,  jelas  dinyatakan  bahwa  pasar merupakan hukum alam ( sunnatullah ) yang harus dijunjung tinggi. Tak  seorangpun  secara  individual  dapat  mempengaruhi  pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah.  Pelanggaran  terhadap  harga  pasar,  misalnya  penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat merupakan suatu  ketidakadilan  yang  akan  dituntut  pertanggungjawabannya di  hadapan  Allah.  Sebaliknya,  dinyatakan  bahwa  penjual  yang menjual  dagangannya  dengan  harga  pasar  adalah  laksana  orang yang berjuang di jalan Allah., sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada  Allah.
Penghargaan  Islam  terhadap  mekanisme  pasar  berdasar pada  ketentuan  Allah  bahwa  perniagaan  harus  dilakukan  secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 29 dinyatakan:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  cara  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

## Mekanisme Pasar menurut Abu Yusuf (731-798 M)
3.
Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam kitabnya al-Kharaj .  Selain  membahas  prinsip  perpajakan  dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun ar- Rasyid di Baghdad, kitab itu juga membahas beberapa prinsip dasar mekanisme  pasar.  Tulisan  pertamanya  menjelaskan  tentang  naik dan  turunnya  produksi  yang  dapat  memengaruhi  harta.  Ia  telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran ini tidak dikatakan secara eksplisit (Al Arif dan Amalia, 2014).
Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi  kelangkaan  barang  maka  harga  cenderung  akan  tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga barang cenderung akan turun atau lebih rendah (Karim, 2006). Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara  harga  dan  kuantitas  hanya  memerhatikan  kurva demand . Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.
Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa  Abu  Yusuf  dapat  dijelaskan  dalam  teori  permintaan.  Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya barang yang diminta. Jika harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan  jumlah  komoditi  yang  dibeli.  Begitu  juga  jika  harga komoditi  turun  maka  akan  direspon  oleh  konsumen  dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.
Abu  Yusuf  membantah  pemahaman  seperti  itu,  karena pada  kenyataannya  tidak  selalu  terjadi  bahwa  jika  persediaan barang  sedikit  maka  harga  akan  mahal,  dan  jika  persediaan barang  melimpah,  harga  akan  murah.  Ia  menyatakan  (Amalia, 2010:  131):
“Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal. Dan kadang- kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”
Dapat  saja  harga-harga  tetap  mahal  ketika  persediaan barang  melimpah,  sementara  harga  akan  murah  meskipun
M. Arif  Hakim
persediaan barang berkurang. Tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat  umum  mengenai  hubungan  terbalik  antara  persediaan barang  ( supply )  dan  harga,  karena  pada  kenyataannya  harga tidak  bergantung  pada  permintaan  saja,  tetapi  juga  bergantung pada  kekuatan  penawaran.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  atau penurunan  harga  tidak  selalu  berhubungan  dengan  peningkatan atau  penurunan  permintaan,  atau  penurunan  atau  peningkatan dalam produksi.
Dalam  hukum  penawaran  terhadap  barang  dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan  mempunyai  kemiringan  positif.  Hukum  penawaran mengatakan bahwa jika harga komoditi naik maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga jika  harga  komoditi  turun  maka  akan  direspon  oleh  penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan. Di lain pihak, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang memengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran  dalam  permintaan  atau  jumlah  uang  yang  beredar  di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut.
Dalam  hal ini, telaahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus  diterima  sebagai  pernyataan  hasil  pengamatannya  saat  itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah. Dengan demikian meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme  pasar  (yakni  tentang  variabel-variabel  lain),  namun pernyataannya  tidak  menyangkal  pengaruh supply   dan  demand dalam penentuan harga.
Analisis  ekonomi  yang  kontroversial  lainnya  dari  Abu Yusuf  adalah  masalah  pengendalian  harga  ( tas’ir ).  Ia  menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada Hadis Rasulullah SAW. Di mana, para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan  masalah  kenaikan  harga  dengan  menambah suplai  bahan  makanan  dan  mereka  menghindari  kontrol  harga. Padahal  kecenderungan  dalam  pemikiran  ekonomi  Islam  adalah
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar membersihkan  pasar  dari  praktik  penimbunan,  monopoli,  dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Abu  Yusuf  tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini (Karim, 2006).
Tas’ir 4. (Penetapan Harga) menurut Yahya bin Umar (W.  901  M)
Dalam  kitabnya Ahkam  as-Suq ,  Yahya  bin  Umar memfokuskan  perhatiannya  pada  hukum-hukum  pasar  yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas’ir /penetapan harga (Karim, 2006). Tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan  masyarakat.
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Yahya  bin  Umar  berpendapat bahwa tas’ir (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan  berbagai  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  (Amalia,  2010). Tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga ( tas’ir) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan  intervensi  harga.  Hal  ini  akan  berbeda  jika  kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum,  berhak  melakukan  intervensi  harga  ketika  terjadi  suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.
Evolusi Pasar menurut al-Ghazali (1058-1111 M) 5.
Dalam  kitabnya Ihya’  ‘Ulumuddin ,  al-Ghazali  juga membahas topik ekonomi, termasuk pasar. Ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan (Karim, 2006: 323- 324):
“Dapat  saja  petani  hidup  di  mana  alat-alat  pertanian  tidak  tersedia. Sebaliknya,  pandai  besi  dan  tukang  kayu  hidup  di  mana  lahan

## M. Arif  Hakim
pertanian  tidak  ada.  Namun,  secara  alami  mereka  akan  saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan  makanan,  tetapi  petani  tidak  membutuhkan  alat- alat  tersebut.  Keadaan  ini  menimbulkan  masalah.  Oleh  karena  itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya  masing-masing  sehingga  terbentuklah  pasar.  Petani, tukang  kayu  dan  pandai  besi  yang  tidak  dapat  langsung  melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang  yang  mau  melakukan  barter,  maka  ia  akan  menjual  kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai  persediaan.  Pedagang  kemudian  menjualnya  dengan  suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.”
Dari  pernyataan  tersebut,  al-Ghazali  menyadari  kesulitan yang timbul akibat sistem barter, dan karena itu diperlukan suatu pasar.  Selanjutnya,  ia  juga  memperkirakan  kejadian  ini  akan berlanjut  dalam  skala  yang  lebih  luas,  mencakup  banyak  daerah atau negara.
Al-Ghazali mempunyai wawasan yang sangat komprehensif mengenai  berbagai  problem  barter  yang  dalam  istilah  modern disebut sebagai (Karim, 2006; bandingkan dengan Amalia, 2010):
Kurang memiliki angka penyebut yang sama.
a. Barang tidak dapat dibagi-bagi.
b. Keharusan adanya dua keinginan yang sama.
c.
Meskipun  dapat  dilakukan,  pertukaran  barter  menjadi sangat tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang- barang, misalnya barter antara unta dan kunyit.
Secara  eksplisit,  al-Ghazali  juga  menjelaskan  tentang perdagangan regional (Karim, 2006; Chamid, 2010). Selanjutnya ia menyadari bahwa perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang  karena  perdagangan  membuat  barang-barang dapat  dijangkau  pada  waktu  dan  tempat  yang  tepat.  Didorong oleh kepentingan pribadi orang-orang, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang. Al-Ghazali  menyadari  bahwa  perdagangan  merupakan  hal  yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas kegiatan perdagangan,
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
al-Ghazali  menyebutkan  perlunya  rute  perdagangan  yang terjamin dan aman, serta negara harus memberikan perlindungan sehingga  pasar  dapat  meluas  dan  perekonomian  dapat  tumbuh. Ia  memperlihatkan  pemahaman  yang  baik  mengenai  interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian  dari  skema  yang  sudah  dirancang  secara  Ilahiyah.  Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis.
Walaupun  tidak  membahasnya  dengan  menggunakan istilah-istilah modern, terdapat banyak bagian dari kitab-kitabnya yang  memperlihatkan  kedalaman  pemikiran  al-Ghazali  tentang teori  permintaan  dan  penawaran.  Ia  berbicara  mengenai  “harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar”, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai harga yang adil di kalangan ilmuwan Muslim atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Barat.
Ia  pun  memiliki  wawasan  tentang  konsep  elastisitas permintaan  ketika  menyatakan  bahwa  pengurangan  marjin keuntungan  dengan  mengurangi  harga  akan  menyebabkan peningkatan  penjualan,  dan  karenanya  terjadi  peningkatan  laba (Karim,  2006).  Al-Ghazali  juga  menyadari  permintaan  “harga inelastis”.  Dalam  hal  ini,  ia  menjelaskan  bahwa  karena  makanan merupakan  kebutuhan  pokok,  maka  motivasi  laba  harus seminimal  mungkin  mendorong  perdagangan  makanan,  karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang  berlebihan.  Ia  menyatakan,  bahwa  karena  laba  merupakan ‘kelebihan’,  laba  tersebut  pada  umumnya  harus  dicari  melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.
Al-Ghazali  bersikap  sangat  kritis  terhadap  laba  yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga “yang  lebih  tinggi”  daripada  “harga  yang  berlaku”,  penjual  harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan, meskipun itu bukan  suatu  kedzaliman  jika  tidak  ada  penipuan  di  dalamnya. Berkaitan  dengan  hal  ini,  ia  menyatakan  bahwa  laba  normal seharusnya berkisar antara 5-10 persen dari harga barang. Lebih

## M. Arif  Hakim
jauh  ia  menekankan  bahwa  penjual  seharusnya  didorong  oleh “laba” yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yaitu “akhirat”.
Iklan palsu, menurut al-Ghazali, dianggap sebagai salah satu kejahatan pasar dan harus dilarang. Lebih jauh, ia memperingatkan para  pedagang  agar  tidak  memberikan  informasi  yang  salah mengenai berat, jumlah atau harga barang penjualannya. Pemberian informasi yang salah tersebut merupakan bentuk penipuan yang harus dilarang keras. Namun demikian, menunjukkan kualitas yang sudah nyata dari suatu barang merupakan suatu kemubadziran. Ia sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Oleh karena  itu,  ia  mengutuk  praktik-praktik  pemalsuan,  penipuan dalam  mutu  barang  dan  pemasaran,  serta  pengendalian  pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.
Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar  harus  mencerminkan  kebajikan,  yakni  memberikan  suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi.  Tambahan  ini  bukan  merupakan  kewajiban  tetapi hanya merupakan kebajikan.
Mekanisme Pasar menurut Ibnu Taimiyah (1258 M) 6.
Pemikiran Ibn Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui kitabnya yang sangat terkenal, yaitu al-Hisbah fi al-Islam dan Majmu’ Fatawa . Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara  umum,  beliau  telah  menunjukkan  keindahan  mekanisme pasar di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks (Al Arif dan Amalia, 2014).
Ibnu  Taimiyah  (dalam  Karim,  2006)  mengatakan  bahwa naik  turunnya  harga  tidak  selalu  disebabkan  oleh  tindakan sewenang-wenang  dari  penjual.  Bisa  jadi  penyebabnya  adalah
29
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar penawaran  yang  menurun  akibat inefisiensi produksi,  penurun jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan  pasar. Ibnu  Taimiyah  menyebutkan  dua  sumber  persediaan,  yaitu produksi  lokal  dan  impor  barang-barang  yang  diminta.  Untuk menggambarkan  permintaan  terhadap  suatu  barang  tertentu, ia  menggunakan  istilah raghbah  fi  al-syai’ yang  berarti  hasrat terhadap  sesuatu/barang.  Hasrat  merupakan  salah  satu  faktor terpenting dalam permintaan, selain pendapatan. Perubahan dalam supply digambarkannya  sebagai  kenaikan  atau  penurunan  dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.
Pernyataan    Ibnu  Taimiyah  di  atas  menunjuk  apa  yang sekarang  dikenal  dengan  perubahan  fungsi  penawaran  dan permintaan,  yaitu  ketika  terjadi  peningkatan  permintaan  pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau  sebaliknya  penurunan  permintaan  pada  harga  yang  sama dan  pertambahan  persediaan  pada  harga  yang  sama.  Jika  terjadi penurunan persediaan yang disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga  dipastikan  akan  mengalami  kenaikan,  dan  begitu pula  sebaliknya.
Namun  demikian,  kedua  perubahan  tersebut  tidak selamanya  beriringan.  Ketika  permintaan  meningkat  sementara persediaan  tetap,  maka  harga-harga  akan  mengalami  kenaikan. Ibnu Taimiyah menyebut kenaikan harga terjadi karena penurunan jumlah  barang  dan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Penurunan jumlah barang dapat disebut juga sebagai penurunan persediaan, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dapat disebut juga sebagai kenaikan permintaan. Suatu kenaikan harga yang disebabkan oleh penurunan supply atau kenaikan demand dikarakteristikkan sebagai perbuatan Allah SWT untuk menunjukkan mekanisme pasar yang bersifat impersonal.
Ketika  menganalisis  implikasi  perubahan supply dan demand terhadap  harga,  Ibnu  Taimiyah  tidak  memerhatikan pengaruh  tingkat  harga  terhadap  tingkat supply dan demand . Lebih  jauh,  ia  mengemukakan  bahwa  penetapan  harga  yang

## M. Arif  Hakim
dilakukan  pemerintah  dengan  cara  menghilangkan  keuntungan para  pedagang  akan  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  harga, penyembunyian  barang  oleh  para  pedagang  serta  rusaknya kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang demikian dapat menyebabkan hilangnya persediaan barang- barang  dari  peredaran.  Ia  menyadari  bahwa  persediaan  barang- barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara  drastis.  Oleh  karena  itu,  ia  begitu  teliti  dalam  mengamati hubungan langsung antara harga dengan supply yang ada.
Ibnu  Taimiyah  membedakan  dua  jenis  penetapan  harga, yakni  penetapan  harga  yang  tidak  adil  dan  cacat  hukum  serta penetapan  harga  yang  adil  dan  sah  menurut  hukum.  Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan bebas, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand .
Secara  implisit,  Ibnu  Taimiyah  juga  mengisyaratkan pandangannya  tentang  kompetisi  yang  sempurna,  khususnya ketika membahas fungsi pasar. Masyarakat mempunyai kebebasan sepenuhnya  untuk  masuk  atau  keluar  pasar.  Ibnu  Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar dan menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang  dan  pembeli  atau  pihak-pihak  tertentu  lainnya.  Ia menekankan  perlunya  pengetahuan  tentang  pasar  dan  barang- barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.
Ia mengutuk keras pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan, dan sekaligus mendukung homogenitas dan  standarisasi  produk.  Ia  memiliki  konsep  yang  jelas  tentang perilaku  yang  baik  dan  pasar  yang  tertib,  dengan  pengetahuan, kejujuran, aturan main  yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar.
Dalam kondisi darurat, misalnya terjadi bencana kelaparan, Ibnu  Taimiyah  merekomendasikan  pemerintah  agar  melakukan penetapan  harga  serta  memaksa  para  pedagang  untuk  menjual barang-barang    kebutuhan  pokok.  Pada  dasarnya,  memaksa
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup adalah hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup kuat, tindakan tersebut dapat dibenarkan.
Dalam  melakukan  regulasi  harga,  harus  dibedakan  antara para  pedagang  lokal  yang  memiliki  persediaan  barang  dengan para importir. Dalam hal ini, para importir tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang  dagangannya  seperti  halnya  rekanan  importir  mereka. Penetapan  harga  akan  menimbulkan  dampak  yang  merugikan persediaan barang-barang impor mengingat penetapan harga tidak diperlukan  terhadap  barang-barang  yang  tersedia  di  tempat  itu, karena akan merugikan para pembeli.
Meskipun  menentang  keras  praktik  monopoli,  Ibnu Taimiyah  mempersilakan  orang-orang  membeli  barang-barang dari para pelaku monopoli, karena jika hal itu dilarang, masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.
Ibnu  Taimiyah  melarang  para  pedagang  dan  pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan  sebelumnya  sehingga  dapat  memperoleh  harga  yang lebih rendah, sebuah kasus yang menyerupai monopsoni. Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak meengetahui harga yang sebenarnya di pasar.
Teori Harga menurut Ibnu Khaldun (1332-1406 M) 7.
Bagi Ibnu Khaldun (dalam Karim, 2006), harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari  hukum  ini  adalah  harga  emas  dan  perak,  yang  merupakan standar  moneter.  Semua  barang-barang  lainnya  terkena  fluktuasi harga  yang  tergantung  pada  pasar.  Jika  suatu  barang  langka  dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya  rendah.
“Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi (persediaan) makanan” (Chamid, 2010: 251).

## M. Arif  Hakim
Karena  itu,  Ibnu  Khaldun  menguraikan  teori  nilai  yang berdasarkan  tenaga  kerja,  sebuah  teori  tentang  uang  yang kuantitatif,  dan  sebuah  teori  tentang  harga  yang  ditentukan oleh  hukum  permintaan  dan  penawaran  (Chamid,  2010).  Teori tentang harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi.
Selanjutnya  ia  menjelaskan  bahwa  harga  suatu  produk terdiri  dari  tiga  unsur,  yaitu  gaji,  laba  dan  pajak  (Karim,  2006). Setiap  unsur  ini  merupakan  imbal  jasa  bagi  setiap  kelompok dalam masyarakat, gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.
Gaji  merupakan  unsur  utama  dari  harga  barang-barang. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang  dikandungnya  (Amalia,  2010),  Harga  tenaga  kerja  adalah basis  harga  suatu  barang.  Namun  harga  tenaga  kerja  itu  sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.
Sedangkan  pajak  bervariasi  menurut  kekayaan  penguasa dan  penduduknya.  Karenanya,  jumlah  pajak  ditentukan  oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan  pendapatan  penduduk  dan  kesiapannya  untuk membayar.
Dengan  demikian,  besarnya  ketiga  jenis  pendapatan gaji,  laba  dan  pajak  ini  ditentukan  oleh  hukum  permintaan  dan penawaran. Jika gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan  inflasi  dan  produsen  kehilangan  minat  untuk  bekerja. Jika  laba  sangat  rendah,  pedagang  terpaksa  melikuidasi  saham- sahamnya  dan  tidak  dapat  memperbaruinya  karena  tidak  ada modal.  Jika  laba  terlalu  tinggi,  para  pedagang  akan  melikuidasi saham-sahamnya  pula  dan  tidak  dapat  memperbaruinya  karena tekanan inflasi. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan  fungsinya.  Jika  pajak  terlalu  tinggi,  tekanan  fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
menurun  dan  hilanglah  insentif  mereka  untuk  bekerja  (Karim, 2006).
Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Pasar
8.
Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau al- Hisbah , yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap  pasar.  Sementara  dalam  kitabnya al-Hisbah  fi  al-Islam , Ibnu  Taimiyah  banyak  mengungkap  tentang  peranan al-Hisbah pada  masa  Rasulullah  SAW.  Rasulullah  SAW  sering  melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar (Al Arif dan Amalia,  2014) .
Seringkali  dalam  inspeksinya,  beliau  banyak  menemukan praktik  bisnis  yang  tidak  jujur  sehingga  beliau  menegurnya. Rasulullah  SAW  juga  banyak  memberikan  pendapat,  perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan  dengan  jelas  bahwa al-Hisbah telah  ada  sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama al-Hisbah baru datang di masa kemudian.
Al-Hisbah adalah  lembaga  yang  berfungsi  untuk memerintahkan  kebaikan  sehingga  menjadi  kebiasaan  dan melarang  hal  yang  buruk  ketika  hal  itu  telah  menjadi  kebiasaan umum.  Sementara,  tujuan al-Hisbah menurut  Ibnu  Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di  dalam  wilayah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  untuk mengaturnya,  mengadili  dalam  wilayah  umum  khusus  lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.
Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga  awal  abad  ke-20  M.  Selama  periode  Dinasti  Mamluk, al- Hisbah memiliki  peranan  penting,  terbukti  dengan  sejumlah kemajuan  ekonomi  yang  dicapai  pada  masa  itu.  Di  Mesir, al- Hisbah tetap  bertahan  sampai  masa  pemerintahan  Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan institusi ini masih banyak dijumpai

## M. Arif  Hakim
di  Maroko  hingga  awal  abad  ke-20  M.  Di  Romawi  Timur,  yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga  serupa  juga  telah  diadopsi.  Adopsi  lembaga  ini  tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu Mathessep , yang kemungkinan berasal dari kata Muhtasib . Pada  pemikiran  ekonomi  Islam  kontemporer,  eksistensi al-Hisbah seringkali dijadikan acuan bagi  fungsi negara terhadap perekonomian,  khususnya  dalam  pasar.  Namun,  elaborasi al- Hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa al-Hisbah akan diperankan oleh  negara  secara  umum  melalui  berbagai  institusinya.  Jadi, al- Hisbah melekat  pada  fungsi  negara  dalam  pasar  dan  tidak  perlu membentuk  lembaga  khusus.  Sementara  itu,  sebagian  lainnya berpendapat  perlunya  dibentuk  secara  khusus  lembaga  yang bernama al-Hisbah ini.  Jadi, al-Hisbah adalah  semacam  polisi khusus  ekonomi.  Bahkan  lembaga  ini  merupakan  suatu  agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau  pemerintah  itu  sendiri.  Namun,  dengan  melihat  fungsi al- Hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu agen independen, tampak al-Hisbah akan  melekat  pada  fungsi  pemerintah  secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh  kementerian,  departemen,  dinas  atau  lembaga  lain  yang terkait.
Pada  dasarnya  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian yang  Islami  (Misanam  dkk.,  2008),  memiliki  dasar  rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:
Derivasi dari konsep kekhalifahan.
1. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif ( 2. fard al- kifayah ), serta Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan
3. falah .
Pemerintah  adalah  pemegang  amanah  Allah  untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan  keadilan  serta  tata  kehidupan  yang  baik  bagi  seluruh  umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah , untuk
Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
merealisasikan falah . Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan  peran  pemerintah  ini  memiliki  landasan  kokoh  dalam  al- Qur’an  dan  Sunnah,  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan  amanah  tersebut  pemerintah  akan  menjunjung tinggi prinsip musyawarah ( syura ) sebagai salah satu mekanisme pengambilan  keputusan  yang  penting  dalam  Islam.  Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.
Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan fardh  al-kifayah karena  kemungkinan  masyarakat  gagal  untuk menjalankannya  atau  tidak  dapat  melaksanakannya  dengan  baik. Kemungkinan  kegagalan  masyarakat  dalam  menjalankan fardh  al- kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu: Asimetri dan kekurangan informasi. 1. Pelanggaran moral.
2. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.
3.
Kegagalan  pasar  juga  merupakan  latar  belakang  perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama Ketidaksempurnaan  mekanisme  kerja  pasar;  dan  tidak  berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.
Selain itu untuk menghasilkan harga yang adil ini, maka harus terpenuhi  syarat  teknis  dan  syarat  moral  sekaligus.  Pemerintah memiliki  tugas  penting  dalam  mewujudkan  tujuan  ekonomi  Islam secara  keseluruhan.  Sebagaimana  telah  diketahui,  tujuan  ekonomi Islam  adalah  mencapai falah yang  direalisasikan  melalui  optimasi mahslahah .  Oleh  karena  itu,  sebagai  pengemban  amanah  dari  Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah  menciptakan  ke- mashlahat -an  bagi  seluruh  masyarakat. Menurut al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi  kenabian  dalam  menjaga  agama  Islam  dan  mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah  adalah  untuk  memastikan  agar  setiap  orang  dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Pemerintah  mempunyai  peranan  penting  dalam  mewujudkan pasar  yang  Islami.  Intervensi  pemerintah  dalam  pasar  bukan  hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang

## M. Arif  Hakim
besar dan penting. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atas permainan pasar,  tetapi  ia  akan  berperan  aktif  bersama  pelaku-pelaku  pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan  pasar. Peran  pemerintah  dalam  pasar  ini  secara  garis  besar  dapat diklasifikasikan  menjadi  dua  bagian,  yaitu:  pertama,  peran  yang berkaitan  dengan  implementasi  nilai  dan  moral  Islam;  kedua,  peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Beberapa  contoh  peran  pemerintah  yang  berkaitan  dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut (Misanam dkk., 2008):
Memastikan  dan  menjaga  implementasi  nilai  dan  moral
1. Islam secara keseluruhan. Memastikan  dan  menjaga  agar  pasar  hanya  memperjual- 2. belikan barang dan jasa yang halalan thayyiban . Baang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya harus dilarang secara tegas. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat ( 3. fair play ), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus- kasus  pelanggaran  nilai-nilai    ini.  Pada  masa  Rasulullah SAW  beliau  terjun  sendiri  ke  pasar  untuk  menjalankan fungsi al-muhtasib ini.
Menjaga  agar  pasar  hanya  menyediakan  barang  dan  jasa 4. sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam  syariah  Islam  dan  kepentingan  perekonomian nasional.  Barang  dan  jasa  untuk  kemewahan  dan bersenang-senang  akan  sangat  dibatasi  bahkan  dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang- barang  primer.  Untuk  itu,  pemerintah  harus  membuat perencanaan  pasar  yang  berbasiskan  prioritas  kebutuhan dan  mengarahkan  para  pelaku  pasar  untuk  memenuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku  pasar  aktif  (produsen)  untuk  menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan prioritas syariah dan kepentingan nasional.

## Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar
Sedangkan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah sebagai berikut (Misanam dkk., 2008): Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme 1. pasar  dapat  bersaing  dengan  sempurna.  Pemerintah harus  menjamin  kebebasan  masuk  dan  keluar  pasar, menghilangkan  berbagai  hambatan  dalam  persaingan seperti  monopoli,  menyediakan  informasi,  membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing
2. dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen  kecil  dan  konsumen  miskin.  Termasuk  dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga
3. yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak  dimungkinkan  terjadi  pada  pasar.  Monopoli  tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.
Dalam  menjalankan  perannya,  pemerintah  mempunyai beberapa  instrumen  kebijakan,  antara  lain  sebagai  berikut (Misanam dkk., 2008):
Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik.
4. Pemerintah  dapat  berperan  efektif  dalam  mengelola kekayaan publik. Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada  sektor  ini  dapat  mempunyai  pengaruh  besar  dalam perekonomian secara keseluruhan.
Instrumen  yang  berkaitan  dengan  upaya  mendorong
5. kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, al- hisbah , perlindungan bagi masyarakat lemah.
Pricing  policy
6. ,  di  mana  negara  meregulasi  harga  dengan cara  intervensi  pasar,  penetapan  harga,  atau  mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat,
M. Arif  Hakim
daerah,  atau  sektor  tertentu  yang  dipandang  merupakan kepentingan publik. Pricing policy ini juga perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
Kebijakan  fiskal,  yaitu  pengelolaan  APBN  disesuaikan
7. dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Kebijakan pembiayaan dan moneter.
8. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.
9.

## C. Kesimpulan
Pasar  adalah  sebuah  mekanisme  pertukaran  produk  baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak  peradaban  awal  manusia.  Islam  menempatkan  pasar  pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh  mekanisme  pasar  sebagai harga  yang  adil.  Beliau  menolak  adanya  suatu  intervensi  harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.
Untuk  lebih  menjamin  berjalannya  mekanisme  pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW  sendiri  telah  menjelaskan  fungsi  sebagai  pengawas  pasar ( al-Hisbah )  yang  berfungsi  untuk  mengawasi  pasar  dari  praktik perdagangan  yang  tidak  jujur  atau  berpotensi  mengakibatkan cederanya mekanisme pasar.
39

## Peran Pemerintah dalam Mengawasi  Mekanisme Pasar

## DAfTAR PUSTAka
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto  dan  Amalia,  Euis.  (2014). Teori Mikroekonomi:  Suatu  Perbandingan  Ekonomi  Islam  dan Ekonomi Konvensional . Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2.
Amalia, Euis. (2010). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer . Jakarta: Gramata Publishing.
Chamid,  Nur.  (2010). Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2006). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Misanam,  Munrokhim,  dkk.  (2008). Ekonomi  Islam .  Jakarta: Rajagrafindo Persada. Sudarsono, Heri. (2007). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-7.
Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015
M. Arif  Hakim
halamanini bukan sengaja untuk dikosongkan