## PERAN ORGANISASI DALAM DAKWAH
P-ISSN: 2085-4536 | E-ISSN: 2721-7183
Link: https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/52
DOI : https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i02.52
Dikirim: 25-03-2019 Direview: 05-04-2019
Diterbitkan: 17-04-2019
AHMAD MISBAHUL ANAM
misbahulanam@stidnatsir.ac.id STID Mohammad Natsir – Indonesia

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian :  Untuk  mengetahui  peran  organisasi  dalam  dakwah. Metode Penelitian : Kualitatif. Hasil Penelitian : Dalam khazanah Islam, aktifitas  da’wah  selalu  memiliki  kaitan  dengan  media  da’wah.  Dalam penelitian  ini  media  da’wah  yang  akan  menjadi  obyel  kajian  adalah keberadaan lembaga Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia dan apa perannya sehingga  dianggap  masih  relevan ditengah  da’wah  yang  masiv  melalui perorangan.  Pada  kasus  gugatan  terhadap  UU  Nomor  1/PNPS/1965 terlihat  peran  lembaga  ini  sangat  penting,  karena  selain  berperan melindungi  umat  dari  kerusakan  akidah,  tapi  juga  berusaha  untuk mempertahankan  kebijakan  pemerintah  dari  gugatan  pembatalan.  Secara kelembagaan  Dewan  Da’wah  telah  memerankan keberadaannya  dengan berbagai  peran  yang  strategis.  Diantara  temuan  penelitian  ini,  peran lembaga  tersebut  mewujud  sebagai  dinamisator,  konsolidator, komunikator, peredam konflik sosial serta peran eksistensialisme simbolik. Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan pendekatan peran sebagai sarana membedah obyek kajian.
Kata kunci : Peran, organisasi, lembaga da’wah

## PENDAHULUAN
Da’wah telah menjadi tren tersendiri dalam era digital hari ini, seiring  dengan  mudahnya  akses  dan  teknologi  yang  disediakan.  Bahkan membuat  setiap  orang  menjadi  lebih  dekat  dengan  kegiatan  da ’wah  dan sekaligus menjadi pelakumya, bahkan hanya dengan dirinya sendiri, tanpa bantuan  kepanitian  dan  lembaga  pelaksana  yang  harus  dibuat  terlebih
dahulu. Fasilitas media komunikasi memungkinkan hal tersebut dengan alat yang smart dan  model  kegiatan  da’wah  yang  bervareasi.  Fenomena  ini seperti  anti tesa  dengan  da’wah  konvensional  yang  memerlukan  banyak orang  terlibat  sebagai  panitia  pengelola  program  dan  sangat  tergantung dengan berbagai keterlibatan banyak hal.
Menurut  Abdul  Karim  Zaidan,  “Media  da’wah  dal am  bentuk organisasi (jam’iyyah), bekerjasa ma dengan orang lain dalam menyebarkan ajaran  Islam  dan  dalam  da’wah,  memerlukan  pengetahuan  yang  luas, kesabaran, mmpersiapkan dirinya untuk berbuat taat, menekan perasaan, menyingkirkan kepentingan-kepentingan pribadi, merendahkan diri, dapat memahami dan mengerti kepentingan orang lain dan dengan demikian itu barulah  dapat  bekerjasama  dengan  orang  lain.  Disamping  itu  dia  harus bersedia menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri dan bersedia menerima ketetapan yang ditetapkan oleh pimpinan ” 1 .
Hari ini, jika kita ingin berdakwah dan diakses oleh jama’ah maka semuanya bisa disediakan dalam media online, kapan saja dan dimana saja. Chanel- chanel da’wah sangatlah banyak dan mudah untuk dibuat, seiring dengan keinginan setiap aktivitis Islam untuk ikut terlibat dalam arena ini. Media  da’wah  konvensional  dalam  bentuk  organisasi  da’wah  berbadan hukum mulai ditinggalkan, karena rumit dan boros pembiayaan. Ada juga yang  berpandangan,  karena  lembaga  da’wah  dalam  bentuk  organisasi seperti hari ini, tidak ada dalam kehidupan Nabi maka dianggap suatu hal baru (bid’ah) yang harus ditinggalkan. Pro -kontra dalam sekup yang kecil terjadi antara  da’wah jam’iyyah (organisasi)  dan fardiyah (individu),  mana yang lebih penting, atau mana yang harus ditinggalkan dan mana yag harus diambil. Jika ditelusuri lebih dalam, dengan mengesampingkan pro-kontra diatas  sekurangnya  dengan  meletakkan  hal  terbut  sebagai  media  pilihan dalam  da’wah,  tentu  kita  bisa  melihat  peran  masing -masingnya  dalam aktivitas da’wah dengan melihat luasnya cakupan dan obyek da’wah yang ada.
Suatu ciri khas dari tradisi keislaman adalah kepercayaan bahwa Islam merupakan sebuah pandangan hidup yang menyeluruh dan terpadu. Agama  mempunyai  suatu  hubungan  yang  integral  dan  organik  dengan politik  dan  masyarakat.  Cita-cita  keislaman  itu  tercermin  dalam
1 Abdul Karim Zaidan, Dasar- dasar Ilmu Dakwah, Media Da’wah, Jakarta, hlm. 254 - 255
perkembangan hukum Islam yang merupakan sebuah hukum terpadu, yang mencakup  kewajiban-kewajiban  seorang  Muslim  kepada  Tuhan  (shalat, haji,  zakat,  puasa)  dan  kewajiban-kewajiban  kepada  sesama  manusia (hukum perdagangan, keluarga dma pidana). Oleh karena itu, tradisi Islam menawarkan suatu sistem normatif dimana agama adalah integral dengan semua  aspek  kehidupan  Muslim,  sepertu  dalam  hal  politik,  ekonomi, hukum, pendidikan dan keluarga 2 .
Aspek  kemasyarakatan  dalam  hal  ini  politik  telah  banyak mengambil  peran  sentral  bersinggungan  dengan  konsep  Islam.  Apalagi setelah  wafatnya  Nabi,  maka  eskalasi  politik  khususnya  dalam  hal penggantian  kepemimpinan,  telah  menyisakan  sedikit  kisah  yang menyedihkan,  walaupun  sangatlah  banyak  lagi  kebaikan-kebaikan  dari kepemimpinan  Islam  dalam  bentuk  lahirnya  hukum-hukum  baru. Yurisprudensi  hukum  menjadi  cara  masyarakat  Islam  melakukan  ijtihad. Nah! Pada proses ijtihad inilah peran kepemimpinan dalam hal ini putusan khilafah  Islam  banyak  mengambil  peran.  Memang  ada  musyawarah  dan masukan  dari  para  ahli,  tetapi  keputusan  diambil  berdasar  sikap  dari khalifah  sebagai  pemegang  otoiritas  kekuasaan  kepemimpinan.  Maka, dalam teori hukum Islam memilih pemimpin yang baik menjadi perhatian yang serius dan penting, walaupun tetap saja ada yang tidak memuaskan. Bahkan ada juga gerakan pembangkangan terhadap khalifah dan undang- undangnya. Kita bisa temui misalnya pada masa Khalifah Umar, lahir nabi palsu dan gerakan pemurtadan.
Dalam  sistem  politik  modern,  sisa-sisa  perlawanan  terhadap konstitusi negara tidak saja bersifat fisik berupa pemberontakan, tapi juga masuk  lewat  kontruksi  hukum.  Bahkan,  eskalasi  anti  moral,  semakin mendapatkan celah yang prospek seiring dengan kecenderungan wujudnya negara sekular termasuk didalamnya ideologi ateisme. Jika kita mengikuti karya-karya  yang  menyinggung  pembahasan  epistimologi  perang peradaban  khususnya  pada  tema  ghazwu  al-fikr,  maka  tawaranya  adalah sekularisasi pada semuah aspek kehidupan. Bahasa sederhananya, “sekular adalah  keniscayaan  dalam  perilaku  pemerintah  dan  kebijakan  yang dihasilkannya”.  Dengan  ungkapan  kesombongan,  “berikan  hak  Kaisar kepada Kaisar dan berikan hak Gereja kepada Gereja”, kepedulian yang merusak  tatanan.  Nilai-nilai  agama  tak  usah  masuk  dalam  kehidupan
2 John L. Esposito, Agama dan Perubahan Sosiopolitik, Aksara Persada, 1985, hlm. 1
kenegaraan.  Padahal  kehidupan  bernegara  memerlukan  etika  dan  moral, tidak  sekedar  estetika  dan  rasionalitas.  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, membingkai  kesadaran  negara  hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  warisan  para  perintis  kemerdekaan  sebagai  acuan  dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Memang ada semacam kutukan demokrasi, bahwa konsekweksi logis – tapi dipaksakan- dalam negara modern yang demokrasi, semua suara akan diberikan tempat yang sama. Nilai orang baik dan orang jelek sama, tiada perbedaan dimata negara demokrasi. Akibatnya, kalolah pada awalnya ada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  maka  pada  suatu  saat  akan  dapat dituntut untuk dicabu, ataupun direvisi, tentunya tetap melalui proses yang panjang untuk sampai pada diputuskan. Kebebasan dijadikan jargon dan stimulus agar ada kesan, bahwa pelakunya termasuk memiliki kepentingan yang  sama.  Kebijakan  negara  yang  dilahirkan  tidak  lagi  menjadi  budaya mengadili, tapi hanya ingin dijadikan dasar bahwa dengan kedudukan yang sama setiap insan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek.
Melihat fenomena kemasyarakat yang politis seperti ini, gerakan da’wah memang tidak bisa lagi hanya berhenti pada aspek tabligh, hanya menyampaikan  ajakan  saja  dengan  media  fardiyah  (peronal)  tanpa didukung oleh entitas sosial berupa lembaga berbadan hukum yang legal. Binaan (membina) saja ternyata tidak cukup dalam da’wah dengan basis pribadi,  tapi  juga  harus  ada  d ifa’an (pertahanan)  yang  berbentuk  badan hukum  sebagai  konsekwensi  logis  dari  konsep  imamah,  syura,  jama’ah, comunitas (qaryah thayyibah) dan lain-lain. Karena sebagai makhluk sosial, pastilah  interaksinya  tidak  sebatas  pada  hal-hal  individu,  tapi  juga menyangkut hajat orang banyak yang dalam hal ini wujudnya bisa berupa kemungkaran  konstitusi  atau  kebijakan  politik  yang  tidak  adil.  Kondisi seperti ini, berkonsekwensi terhadap wujudnya p ertahanan da’wah dalam bentuk lembaga legal yang bisa dan mampu “bertarung” dalam lapangan legislasi.  Walaupun  tidak  menafikan  adanya  fenomena da’wah  fardiyah dengan media  sosial  sebagai  patner  da’wah yang  telah  menjadi  pilihan personal  menyampaikan  pesan-pesannya  dengan  mudah,  tidak  serepot mengurus da’wah melalui lembaga.
Urgensi lembaga dala m kegiatan da’wah dalam kontek kebijakan undang-undang bisa kita ambil contoh saat Ahmadiyah yang diwakili oleh beberapa  aktivisnya  mencoba  menggugat  kedudukan  UU  Nomor 1/PNPS/1965 yang mengatur tentang pencegahan dan penodaan agama.
Harapannya! Jika gugatan diterima dan undang-undang dibatalkan, maka akan ada kebebasan dan jaminan hukum terhadap fenomena penyebaran kesesatan yang sangat mendasar “akidah” . Respon gugatan yang diajukan ke  MK  oleh  Ahmadiyah  segera  ditangkap  oleh  Dewan  Da’wah  sebagai lembaga  yang  konsen  terhadap  fenomena  kerusakan  akidah.  Dalam misinya  memang  memasukkan  aspek  akidah  sebagai  usaha  penguatan ummat.
Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 oleh  perorangan  yang  mengatas  namakan  komunitas  Ahmadiyah  telah dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun 2009, 2012 dan 2017 dengan tujuan pembatalan  undang-undang  tersebut  karena  dianggap  telah  melanggar HAM dan diskriminatif. Pokok permohonan pengujian terkait pasal 1, 2 dan 3 UU Pencegahan Penodaan Agama, yang berbunyi ;
Pasal 1 berbunyi,
“Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  di  muka  umum menceritakan,  menganjurkan    atau  mengusahakan  dukungan  umum, untuk melakukan penafsiran  tentang  sesuatu  agama  yang  dianut  di
Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan  keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari
pokok- pokok ajaran agama itu”.
Pasal 2 berbunyi,
(1)  Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi   perintah  dan  peringatan  keras  untuk  menghentikanperbuatannya itu di dalam   suatu keputusan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri. (2)  Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau  sesuatu  aliran  kepercayaan,  maka  Presiden  Republik Indonesia dapat membubarkan  Organisasi  itu  dan  menyatakan Organisasi atau aliran tersebut  sebagai  Oraganisasi/aliran  terlarang,  satu dan lain setelah Presiden
mendapat  pertimbangan  dari  Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan   Menteri Dalam Negeri.
Pasal 3 berbunyi ,
“Apabila  setelah  dilakukan  tindakan  oleh  Menteri  Agama bersama-sama  Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh
64 | Peran organisasi dalam...
Presiden Republik Indonesia  menurut  ketentuan  dalam  pasal  2 terhadap orang, Organisasi atau
aliran  kepercayaan,  mereka  masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka  orang,  penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang   bersangkutan  dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.
Pasal-pasal inilah yang dikatakan komunitas Ahmaduyah sebagai pokok  pengujian  dalam  laporannya.  Para  pihak  yang  terkait  dengan pengajuan ini terdiri dari dua kubu, satu kubu yang pro dengan Ahmadiyah yaitu meminta pembatalan UU tersebut dan yang kontra yakni yang tetap mendukung  adanya  UU  ini  sebagai  sarana  pengaturan  atas  masalah pencegahan dan penodaan Agama. Dua arus mainstrem pihak terkait yang pro  Ahmadiyah  adalah  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indoesia (YLBHI)  dan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan (Komnas  Perempuan)  dan  yang  kontra  disuarakan  oleh  Dewan  Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Para pihak ini memiliki kedudukan yang sah didepan hukum (legal standing) dalam forum Mahkamah Konstitusi.
Dalam keterangan para pihak terkait, UU ini memiliki hubungan dengan  sila  pertama,  “Ke - Tuhanan  Yang  Maha  Esa”  yang  tidak  bisa dipisahkan  dengan  Agama.  Dimana  dalam  negara  hukum  menempatkan nilai-nilai  agama  melandasi  gerak  kehidupan  bangsa  dan  negara,  bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individual dan prinsip komunisme.
Penelitian  ini  akan  mengungkap  bagaimana  le mbaga  da’wah, maksudnya suatu entitas da’wah dalam bentuk organisasi legal mengambil peran  dalam  sengketa  konstitusi  didepan  MK  terhadap  suatu  undang- undang yang menguntungkan kegiatan da’wah, melawan para penggugat . Untuk  melihat  urgensi  da’wah  dalam  bentuk  organisasi,  peneliti menga itkan  dengan  posisi  Dewan  Da’wah  sebagai  lembaga  berbadan hukum  sebagai  pihak  terkait  dalam  hal  permohonan  warga  negara Indonesia  selaku  penganut  komunitas  Ahmadiyah  yang  menganggap menjadi  korban  pemberlakuan  UU  No  1/PNPS/1965.  Komunitas tersebut memohon kepada MK sebagai pihak pemutus tingkat pertama dan terakhir untuk melakukan pengujian undang-undang tersebut sebagai pihak penggugat.  Sedang  DDII  bertindak  mengkanter  permohonan  didepan mahkamah,  untuk  meyakinkan  agar  UU  tersebut  tetap  ada.  Dalam
penelitian ini tidak menyinggung materi, isi dan argumentasi secara detail sebagai suatu peristiwa di dalam forum terhormat, kecuali hanya sebatas mencupliknya untuk memberikan bahan keterangan bahwa banyak peran lembaga da’wah terkait dengan masalah tersebut . Peran-peran inilah yang coba digali, sehingga didapatkan penjelasan yang utuh.
Peran diartikan dengan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dalam  terjadinya  sesuatu  hal  atau  peristiwa  (KBBI),  atau  fungsi.  Dalam fenomena  sosial  peran  bisa  didudukkan  sebagai  media  penyambung, terhubungnya  dua  atau  berbagai  peristiwa  yang  sedang  terjadi.  Peran memiliki  sifat  aktif,  makanya  dalam  peritiwa  drama,  term  peran  biasa dinisbatkan kepada sang pelaku, misal dalam kal imat , “ia berperan sebagai bintang tamu”. Ada beberapa teori terkait dengan term “peran” yang bisa dijelaskan  dalam  kaitanya  dengan  hubungan  sosial  bermasyarakat (sosiologis). Suatu lembaga berperan memberikan advokasi hukum, artinya lembaga  tersebut  berfungsi  sebagai  pelayan  masyarakat  dalam  hal pendampingan hukum.
Sedangkan  yang  dimakasud  dengan  lembaga  atau  organisasi (badan) adalah perkumpulan orang untuk tujuan melakukan suatu usaha bersama 3 . Dalam tradisi peradaban Islam, keberadaan lembaga sebenarnya tidak semata- mata sebagai media penyelenggara da’wah, tapi juga difahami sebagai  sarana  menjalankan  perintah  agama  dalam  menerjemahkan  soal kepemimpinan, dan musyawarah, walaupun tidak sebagaimana yanga ada saat ini. Kita mengenal pembagian tugas, wewenang, pergantian pimpinan perang,  tim  penulis  mushab,  lembaga  pengelola  Masjid  dan  lain-lain. bentuk-bentuk lembaga tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh pesan surat As-Shaff ayat 4,
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan -Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.
Dengan  adanya  lembaga  sebagai  pengelola  dan  pengatur dinamisasi  orang  kepentingan  serta  nilai-nilai  yang  akan  didakwahkan didalamnya,  maka  tujuan  da’wah  akan  lebih  mudah  diraih .  Hal  ini dikarenakan da’wah difahami tidak saja bersifat reaktif terhadap masalah kekinian, tapi juga adanya masalah dan program da’wah yang harus dikelola
3 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Da’wah, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 118
66 | Peran organisasi dalam...
jangka  pendek,  menengah  dan  panjang.  Pada  aspek-aspek  inilah, kelembagan  da’wah  dapat  dipandang  memiliki  p eran-peran  yang  cukup penting sebagai gerakan dinamis berupa tindakan dan perilaku karena nilai- nilai yang ada pada individu atau organisasi 4 . Peran sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan, peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari  masyarakat.  Peran  sebagai  alat  komunikasi  dan  juga  sebagai  alat pemutus sengketa dalam rangka meredam konflik dan memutuskan suatu masalah  di  tengah  masyarakat 5 .  Secara  keilmuan  peran  memiliki  kaitan dengan  berbagai  disiplin  ilmu  yang  terkait  dengan  psikologis  dan  juga sosiologis.  Walaupun  harus  mengalami  penyesuaian  khususnya  dalam da’wah, psikologis bisa berperan pada aspek kejiwaan, demikian juga peran sosiolog is  amat  membantu  bagaimana  da’wah  lebih  mudah  diterima sebagai sarana mengubah suatu kondisi 6 .
Bahan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  laporan  sidang-sidang dalam bentuk dokumen yang terjadi antara medio 2017-2018 di Mahkamah Konstitusi,  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Bahan-bahan referensi yang lain, peneliti mengandalkan dokumen on-line baik diambil dari  media  masa,  jurnal,  makalah  dan  buku  online,  karena  karena  harus mematuhi protokol wabah covid-19 untuk mengunjungi perpustakaan.

## HASIL DAN DISKUSI
Sebagai  konsekwensi  dari  keberadaan  suatu  lembaga  da’wa h, pastilah  tujuan  dari  pendirianya  bermanfaat  bagi  masyarakat  banyak menyangkut tentang perbaikan kualitas Islam sebagai pandangan hidup dan perilaku  keseharian.  Tujuan  tersebut  biasanya  tertuang  dalam  visi  misi da’wah ,  yang  kemudian  menjelma  dalaman  bentuk  lembaga,  nilai-niai perjuangan  atau  pesan,  pelaku,  obyek,  media,  dan  pengaruh  dakwah disusun  agar  lembaga  da’wah  dapat  memberikan  peran  yang  cukup signifikan  bagi  perubahan  masyarakat.  P eran  lembaga  da’wah  dalam diskursus wacana kegiatan yang masif, yang dikelola dalam bentuk lembaga berbadan hukum menjadi suatu fenomena tersendiri, apalagi jika lembaga
4 http://repository.uinsu.ac.id/4828/5/Bab%20II.pdf , diakses pada 14 Mei 2020
5 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%20II.pdf , diakses pada 14 Mei 2020
6 http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/download/315 , diakses pada 14 Mei 2020
itu  memiliki  cabang  di  tingkat  Kota/kabupaten,  unit-unit  program  dan jangkauan  yang  luas.  Ia  akan  merespon  isu  global  dan  nasional,  tanpa melupakan  isu  lokal  sehari-hari.  Dengan  cakupan  yang  luas  inilah, menjadikan Dewan  Da’wah  sebagai  sebuah  lembaga  da’wah  berusaha memaksimalkan  peran-peran  yang  lebih  strategis  terhadap  problem keummatan baik dalam bentuk binaan maupun difaan 7 . Problem keumatan yang tidak saja pada aspek pembinaan, tapi juga aspek pertahanan ( difa’an ), melindungi  dan  menjaga  nilai  yang  telah  dibina.  Penelitian  ini  lebih menyoroti bagaimana lembaga ini merespon problem difa’an, khususnya pada  kasus  kebijakan  undang-undang  yang  dianggap  sentral  dalam melindungi akidah dan keyakinan umat beragama di Indonesia.  Kasus yang dibahas adalah dalam persoalan gugatan terhadap UU Nomor 1/PNPS/ 1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama oleh  Komunitas  Ahmadiyah.  Dalam  gugatanya  komunitas  tersebut mendalilkan  bahwa  UU  ini  perlu  dihapus  karena  telah  membatasi kebebasan  seseorang  dalam  beragama.  Perlu  juga  dicatat,  bahwa Ahmadiyah adalah satu gerakan yang lahir di India dan menjadikan Mirza Ghulam  Ahmad  sebagai  nabi  dengan  kitabnya At-Tadzkirah 8 ,  sementara ajaran Islam telah menetapkan Nabi terakhir adalah Muhammad Rasulullah dengan membawa wahyu Al- Qur'an dan berbangsa ‘Arab.
Dewan  Da’wah  sebagai  lembaga  da’wah  memanfaatkan posisinya  sebagai  legal  standingnya  (badan  hukum  publik)  berusaha memberikan  peran  yang  maksimal  dalam  hal  peran difa’an , mempertahankan  posisi  undang-undang  tersebut  tetap  berlaku  sebagai pihak terkait didepan Mahkamah Konstitusi. Posisi sebagai pihak terkait dalam gugatan tersebut, karena Dewan Da’wah ingin menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak syari’ah, pengawal akidah, perekat ummat,
7 Khittah Da’wah Dewan Da’wah yang diterbitkan lembaga ini sebagai acuan visi misinya.
8 Untuk lebih mendalaminya tentang Ahmadiyah dalam versi Indonesia bisa mendalaminya dalam Fatwa MUI tahun 2005 bahwa Ahmadiyah adalah sesat diluar Islam, juga tulisan Amin Jamaludin LPPI suatu lembaga yang mengkhususkan dalam penelitian aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Terkait Ahmadiyah, LPPI pernah melaporkan jemaah Ahmadiyah ke Polisi saat dengar pendapat dengan DPR sebanyak 3 kali 2006, 2009 dan 2011 dengan tuntutan telah melakukan penistaan terhadap agama Islam ( tempo.co, edisi 7 Maret 2011)
68 | Peran organisasi dalam...
menjaga martabat bangsa dan membangun solidaritas dunia Islam 9 . Disini terlihat  adanya  peran  aktif  yang  sangat  menonjol  terutama  pada  aspek pertahanan,  pembelaan  atau  biasa  disebut  dalam  hasanah  Islam  dengan istilah difa’ an ,  dimana  keberadaan  lembaga  dalam  kontek  relasi  dengan pemerintah maupun masyarakatnya memiliki posisi hukum dalam sengketa tersebut.  Posisi  ini  dimanfaatkan  untuk  menguatkan  UU    Nomor 1/PNPS/1965  karena  didalamnya  menyangkut  hajat  penyelamatan keyakinan  Agama  atas  suatu  nilai  penodaan  agama  yang  merupakan persoalan  serius  karena  dapat  merusak  tatanan  agama  dan  merusak kondusivitas  keberagamaan  masyarakat.    Undang-undang  ini  juga  untuk memudahkan pihak pemerintah dan juga lembaga Agama dalam merespon potensi yang akan merusak akidah dengan dalih kebebasan berekspresi dan mengeluarkan  pendapat.  Pun,  dengan  UU  Nomor  1/PNPS/1965  ini sebenarnya juga akan memberikan jaminan keamanan bagi setiap pemeluk agama dari provokasi anarkis, dan adanya kesadaran berbagai pihak untuk berhati-hati  dalam  membuat  pernyataan,  aktifitas  dan  gerakan  yang berpotensi menyinggung keyakinan agama.
Penelitian ini sengaja dilakukan untuk melihat seberapa penting peran da’wah  dalam  bentuk  lembaga dalam  ikut  serta  memasyarakatkan nilai-nilai  Islam  sehingga  terwujud  masyarakat  agamis  dan  menjadikan Islam  sebagai  pandangan  hidupnya.  Apalagi  jika  merunut  sejarah perjuangan  intelegnesia  Muslim  di  Indonesia,  keberadaan  lembaga pembinaan  Islam  telah  lahir  sebelum  Indonesia  merdeka.  Keberadaan Serikat Dagang Islam, Muhamadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad menjadi cikal bakal da’wah Islam melalui lembaga. Tak terhitung lagi lembaga -lembaga da’wah  setelah era  kemerdekaan,  dimana  salah  satunya  adalah  Dewan Da’wah  Islamiyah  Indonesia  yang  lahir  pada  tahun  1967.  Lembaga - lembaga seperti ini dalam sistem demokrasi adalah bagian dari civil society dengan  istilah  organisasi  non-pemerintah  (ornop),  dimana  mereka menikmati  hak-hak  politik,  hal  sipil  dan  otonomi  organisasi,  sementara pemerintahan  menjalankan  kekuasaan  yang  akuntabel  berdasar  hasil pemilu 10 . Keberadaan l embaga da’wah dimaksudkan sebagai patner dalam ikut serta mengatur masyarakat dengan dasar nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia.   Kedinamisan lembaga da’wah sebagai pembina masyarakat bukan  partisan,  dimana  tujuannya  adalah  utamanya  adalah  memperbaiki
9 AD/ART Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.
10 https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11072/8313
kondisi, sehingga satu waktu boleh jadi melakukan kontrol tapi satu waktu melakukan  penguatan,  baik  kepada  masyarakat  ataupun  kepada pemerintah. Peran penguatan dalam penelitian ini menjadi fokus bahasan, dimana  keberadaan  lembaga  da’wah  menguatkan  kebijakan  pemerintah dalam hal ini UU Nomor 1/PNPS/1965 karena isinya adalah perlindungan terhadap nilai- nilai keyakinan sebagaimana kepentingan da’wah Islam ini sendiri.  Penguatan  kebijakan  ini  dilakukan  karena  adanya  gugatan pembatalan  undang-undang  ini  oleh  komunitas  Ahmadiyah  yang keberadaannya  sudah  dinilain  sesat  berdasar  Fatwa  MUI  2005  serta larangan beroperasi di Indonesia dan juga negara-negara di Timur Tengah. Apa  saja  peran  lembaga  da’wah menghadapi  kondisi  seperti  ini.  Setelah melakukan  berbagai  cara  memahami  kegiatan  lembaga  dalam  kasus  ini, ternyata  ditemukan  beberapa  fakta  lapangan  banyak  sekali  peran-peran positif  berdakwah  melalui  lembaga  atau  organisasi.  Berikut  ini  akan dipaparkan berbagai peran tersebut.
Pertama , peran dinamisator, dimana lembaga melibatkan dirinya dalam  suatu  sengketa  dengan  pihak  lain  pada  suatu  peristiwa  hukum  di Mahkamah Konstitusi. Menggerakkan ingatan orang tentang kepentingan bersama melindungi keyakinan agama yang sedang mendapatkan ancaman perusakan.  Peran  ini    tergambar  secara  jelas  dalam  tujuan  lembaga  ini didirikan yaitu berperan sebagai penegak syari’ah, pengawal akidah, perekat ummat. Sendi syari’ah (ajaran) harus ditegakkan tidak saja dalam kontek tabligh, tapi juga dalam wilayah hukum, karena bentuk negara hukum ini sendiri menuntut adanya peran dari masyarakat. Ajaran agama tidak berdiri sendiri  bersifat  privat  (pribadi-pribadi)  tapi  juga  masuk  wilayah  publik, dimana maksud dari tujuan syari’at adalah wujudnya kebahagiaan bersama. Apalagi,  sengketa  hukum  yang  digugat  adalah  persoalan  yang  mendasar yaitu  akidah,  nilai  dasar  dan  inti  pada  suatu  keyakinan  yang  telah mendapatkan  jaminan  eksistensinya  dari  undang-undang.  Menjaganya berarti  memberikan  respon  konstruktif  sebagaimana  pemohonan  yang dalam  hal  ini  Ahmadiyah  meminta  pembatalan  undang-undang  yang mengatur  tentang  penodaan  dan  pelecehan  agama  atau  UU  No. 1/PNPS/1965.
Peran  Dewan  Da’wah  ketika  terlibat  dalam  mas alah  sengketa hukum ini, menjadi pihak terkait dalam usaha merekatkan ummat untuk tidak  terlibat  gerakan  diluar  hukum,  dimana  hal  tersebut  justru  akan memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat dan kepada Islam
ini  sendiri.  Cara  ini  ditempuh  sebagai  cara  konstitusional  sehingga  yang akan  memberikan  putusan,  pengawasan  dan  pembinaan  adalah  negara, dimana  negara  adalah  melindungi  warganya.  Cara  cerdas  ini  selain konteknya  adalah  difa’an,  juga  untuk  memberikan  pembinaan  kepada ummat atau jama’ah bahwa manakala ada sengketa hendaklah ditempuh secara  legal  melalui  lembaga  yang sah,  tidak  main hakim  sendiri.  Dalam bahasa da’wahnya ada aspek tandhiman (legal hukum ya ng berlaku) pada suatu wilayah, tanpa meninggalkan aspek syari’ah (nilai -nilai dasar agama) sebagai pedoman dalam gerak da’wah. Mengaitkan masalah da’wah dengan aturan negara adalah suatu bukti bahwa Dewan Da’wah adalah lembaga legal  yang  menghormati  kebijakan  negara  dalam  bentuk  undang-undang dan  sejenisnya  dan  juga  dapat  menepis  tuduhan-tuduhan  yang  negatif seperti  gerakan  subversif,  terorisme  dan  makar  terhadap  pemerintah. Peran-peran ini barangkali juga dipengaruhi oleh para pendirinya yang juga banyak  terlibat  dalam  penderian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dimana  Mohammad  Natsir  pernah  duduk  sebagai  Perdana  Menteri, Syafruddin  Prawiranegara  (Menku),  Prawoto  Mangkusasmito  (MA), Mohammad Rasyidi (Menag pertama) dan beberapa tokoh nasional yang lainya.
Dewan Da’wah juga terlihat melakukan p eran kontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara. Dalam sengketa di MK ini, perhatian lembaga berusaha untuk menjeburkan diri melakukan pengawalan UU No. 1/PNPS/1965 sebagai payung hukum terhadap suatu kenyataan destruktif lapangan,  yaitu  adanya  indikasi  dan  gerakan  perusak  dasar-dasar  suatu keyakinan. Karena jika, UU No.1/PNPS/1965 ini dibatalkan dalam suatu proses  hukum  yang  legal,  maka  konsekwensinya  adalah  tiadanya perlindungan hukum terhadap keyakinan. Setiap individu bebas melakukan pelecehan  dan  penodaan  agama  tanpa  harus  beresiko  berurusan  dengan hukum, atau dengan kata lain, justru individu yang melakukan penodaan (malah)  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Atau  malah,  orang  atau lembaga yang membela keyakinannya akan dipersalahkan, kondisi dibuat netral tidak ada yang benar dan yang salah. Jika perlindungan hukum hilang, maka  gerakan  masa  akan  merugikan  stabilitas  kehidupan  bernegara  dan bermasyarakat.  Maka  peran  mengawal  kebijakan  yang  telah  menjadi konstitusi  negara  menjadi  penting,  karena  sejatinya  yang  dapat melaksanakan  agama  atau  memaksa  nilai-nilai  agama  sebagai  wujud  dari
dasar negara Berketuhanan Yang Maha Esa adalah negara itu sendiri dan inilah fungsi negara hukum yang baik.
Kedua , peran konsolidatif atau ukhuwah (persaudaraan), dimana l embaga  da’ wah  sejatinya  adalah  lembaga  yang  memiliki  peran  perekat (ukhuwah) terhadap kepentingan Islam dan misi lembaga sejenisnya serta menumbuhkan  partisipasi  dari  masyarakat  luas  sebagai  anggota  maupun simpatisanya.  Keterlibatan  lembaga  dalam  urusan-urusan  mendasar  dan umum ini akan menumbuhkan solidaritas jama’ah untuk banyak terlibat dalam  program- program  da’wahnya.  Apalagi  jika  kita  mengaca  pada landasar dibentuknya suatu lembaga ummat adalah mewujudkan ukhuwah persatuan  ummat  baik  tingkat  lokal,  nasional  dan  internasional,  karena umat Islam adalah ummat yang satu. Kesatuan ummat ini direkat dengan akidah,  tauhid  yang  satu.  Dalam  peritiwa  sengketa  ini,  Dewan  Da’wah sejalan  juga  dengan  tanggapan  dan  reaksi  masyarakat  terhadap  gerakan Ahmadiyah yang mengembangkan ajaran dan faham tersebut dalam bentuk sikap  dan  aksi  penolakan.  Penolakan  dan  pelarangan  kegiatan  juga dilakukan oelh sejumlah kepala daerah ; Subang Jabar (1976), Sidrap Sulsel (1986),  Kerinci  Jambi  (1989),  Bulungan  Kaltim  (1989),  Sumut  (1994), Pasaman  Barat  (2001),  Lombok  Timur  NTB  (2002),  Kuningan  Jabar (2004) dan Tasikmalaya Jabar (2005) 11 .
Penolakan  atas  pelecehan  dan  penodaan  yang  dilakukan Ahmadiyah,  adalah  juga  konsekwensi  dari  Fatwa  MUI  Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005  yang  menyatakan  :  (1)  Menegaskan kembali  keputusan  fatwa  MUI  dalam  Munas  II  tahun  1980  yang menetapkan  bahwa  Aliran  Ahmadiyah  berada  di  luar  Islam,  sesat  dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al- ruju’ ila al -haq), yang  sejalan  dengan  al- Qur’an  dan  al -Hadist,  dan  (3)  Pemerintah berkewajiban  untuk  melarang  penyebaran  faham  Ahmadiyah  di  seluruh Indonesia  dan  membekukan  organisasi  serta  menutup  semua  tempat kegiatanya.
Peran  konsolidasi  dalam  sengketa  ini  juga  bisa  ditelusuri  dari banyaknya lembaga  da’wah  yang  tergabung  dalam  Forum  Ukhuwah
11 Putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 110-113
72 | Peran organisasi dalam...
Islamiyah  (FUI) 12 .  Terlibat  juga  para  ahli  dan  pakar  terkait  yang dipersengketakan  untuk  memberikan  kajian  dan  pandangannya  terkait dengan nilai-nilai kesesatanya ataupun kesalahan-kesalahan terkait dengan aspek  hukum  dan  sosiologisnya.  Dalam  sidang  tersebut  Dewan  Da’wah mengajukan 6 ahli yaitu M Amin Djamaluddin, Daud Rasyid Sitorus, Abdul Chair  Ramadhan,  Amidan  Shaberah,  Musni  Umar  dam  Yusril  Ihza Mahendra.  Para  ahli  ini  menyerahkan  keteranganya  baik  secara  lisan ataupun tertulis dibawah sumpah dalam persidangan tersebut 13 .
Beberapa  kenyataan  diatas  dapat  dijadikan  sandaran,  bahwa suatu  lembaga  da’wah  dalam  hal  ini  Dewan  Da’wah  telah  berada  dalam kepentingan yang sama, baik dengan keyakinan yang benar dari masyarakat, visi dan misi lembaga da’wah yang lain dan kepentingan pemerintah sebag ai pihak  yang  legal  untuk  melaksanakan  kebijakan  negara.  Isu-isu  yang memiliki  dampak  yang  luas  dan  menyangkut  undang-undang  negara, menjadi lebih efektif untuk dirawat dalam rangka menumbuhkan gerakan konsolidasi bersama, sehingga masing-masing lembaga tidak hanya sibuk dengan urusannya sendiri dengan program- program da’wah yang telah di rancang.  Aspek  konsolidasi,  atau  ukhuwah  harus  menjadi  prioritas bersama,  satu  diantaranya  adalah  bersama-sama  menangani  hal-hal  yang secara kepentingan adalah misi bersama.
Ketiga ,  peran  komunikatif ,  dimana  lembaga  da’wah  da’wah memerankan keberadaannya sebagai sumber informasi yang otoritatif bisa dipertanggung-jawabkan  baik  secara  isi  maupun  akibat  hukum  yang ditimbulkan. Peran ini juga bisa menjadi acuan dan contoh kepada jama’ah bagaimana mengatasi masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan materi  hukum  di  depan  pengadilan.  Peristiwa  hukum  seperti  ini  akan mengedukasi  masyarakat  agar  tidak  gampang  melakukan  aksi-aksi  masa yang boleh jadi akan meningkatkan emosi jamaah yang sulit diatasi. Apa yang dilakukan lembaga da’wah yang mau bersengketa didepan pengadilan ini juga bermanfaat pada tumbuhkan kesan positif dimata pemerintah dan masyarakat bahwa umat Islam selalu menghormati hukum dan mau terlibat didalamnya. Menghilangkan kesan sebelumnya, s eakan lembaga da’wah itu
12 Putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 113. FUI adalah perkumpulan lembaga- lembaga da’wah Islam di Indonesia, dimana dalam forum inilah lembaga - lembaga melakukan musyawarah terkait masalah da’wah.
13 ibid , hlm. 172
dibuat hanya untuk kepentingan sendiri, tertutup, tidak egaliter dan tidak profesional. Peran inklusif seperti ini harus terus dimainkan oleh lembaga da’wah,  sehingga  akan  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  luas bagaimana membangun komunikasi dengan pihak luar, dan ini adalah ciri Islam yang rahmatan lil’alamin.
Keempat ,  peran  peredam  konflik  sosial.  Dalam  budaya  sosial, masyarakat biasanya berkumpul dalam berbagai bentuk komunitas karena kepentingan  dan  tujuan  yang  sama. Lembaga  da’wah  juga  demikian, memeliki visi, misi dan tujuan yang sama antar orang-orang yang terlibat. Bahkan,  antar  lembaga  da’wah  pun,  jika  diperhatikan ,  bahwa  masing- masing lembaga selalu mencantumkan nilai-nilai mulia dari Islam sebagai basis pergerakanya, bahwa lembaga dibuat untuk menjaga nilai dasar Islam yaitu  akidah.  Dengan  satunya  akidah,  maka  akan  memudahkan  sebuah konflik  yang  ada  dalam  masyarakat  Islam  ditangani.  Ada  patokan  dasar untuk kembali (ruju’) ke jalan yang benar. Dimana lembaga bisa melakukan inisiasi melakukan dialog langsung terhadap sebuah fenomena sosial, baik mewakili dirinya ataupun menjadi pihak terkait sebagaimana dalam kasus gugatan  di  pengadilan.  Pada  kasus  gugatan  pembatan  UU  Nomor 1/PNPS/1965  Dewan  Da’wah  secara  kelembagaa n  memposisikan  diri sebagai legal standing ikut berperkara dalam pengadilan MK dengan peran sebagai  pihak  terkait  untuk  menguatkan  posisi  UU  dan  melemahkan argumentasi hukum yang diajukan pihak penggugat.
Keterlibatan lembaga dalam hal ini adalah melindungi mayoritas keyakinan  Muslimin  untuk  tidak  bertindak  main  hakim  sendiri  karena adanya  ancaman  pencabutan  UU  penodaan.  Konflik  sosial  akan  hilang dengan sendirinya, karena dengan eksisnya UU tersebut akan mendorong pemerintah  melakukan  menertiban  berdasar  perintah  konstitusi.  Bisa dibayangkan!  Seandainya    UU  tersebut  dicabut  maka  sama  saja  akan mengundang konflik berkepanjangan karena tidak adanya pembatasan atas kebebasan yang merusak keyakinan. Secara sosial, fenomena yang paling sulit didamaikan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan. Apalagi jika yang  bermasalah  adalah  sama-sama  soal  keyakinan,  yang  satu  memiliki keyakinan sesat tentang masih adanya nabi palsu setelah nabi terakhir, yang satunya meyakini Nabi yang benar berdasar argumen-argumen yang kuat berupa  Wahyu,  Hadist,  sejarah  dan  silsilah  yang  dapat  dipercaya keotentikannya.
Bisa  difahami  memang  peran  lembaga  sosial  dalam  hal  ini lembaga  da’wah  tentu  memiliki  konstribusi,  karena  wilayah  garapanya adalah pada aspek kejiwaan. Jika negara biasanya menangani wilayah formil, maka lembaga da’wah menangani aspek material yaitu nilai, equal dengan dasar  negara  berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  memiliki  nilai satunya keyakinan tentang keesaan. Dalam wacana Islam, selain pengakuan Tuhan Yang Esa, ditambah dengan paket satunya keyakinan bahwa Nabi terakhir penutup semua utusan adalah Muhammad saw. Dua hal ini adalah diantara paket doktrin yang harus diyakini umat Islam seluruh dunia dalam kerangka  Rukun  Iman  dan  menjadi  dasar  indikator  apakah  seseorang tersebut  berada  dalam  barisan  Islam  atau  ada  diluar.  Rukun  Iman menyatukan  perbedaan dan menguatkan kebersamaan.
Perjuangan  menguatkan  undang-undang  ini  sebagai  sarana pengaturan  masyarakat  senada  dengan  pesan  Natsir,  “Tiap -tiap  manusia mempunyai  dorongan  kuat  untuk  mempertahankan  kehidupan  dan menjamin  kelanjutan  jenisnya  dengan  melengkapi  hajat-hajat  hidupnya, yang  primer  dan  selanjutnya  untuk  mempertinggi  taraf  kehidupannya sebagai  manusia.  Ini  fitrah” 14 .  Pada  aspek  material  kebutuhan  primer manusia  adalah  makan,  sedang  dalam  gerakan  da’wah  kebutuhan primernya  adalah  nilai-nilai  ideologis  yaitu  terjaminnya  keimanan. Gangguan  keimanan  akan  menstimulus  munculnya  perlindungan  dan perlawanan  terhadap  entitas  yang  kontra.  Maka,  bisa  difahami  mengapa lembaga ini mengambil peran dalam kasus tersebut.
Kelima , peran eksistensialisme simbolik, dimana sebuah lembaga perlu  melakukan  aksi  nyata  untuk  meneguhkan  keberadaannya (eksistensinya) dalam pergulatan persoalan yang menyangkut hajat da’wah itu sendiri, baik pada level lokal maupun global dalam bentuk peran aktif dimasyarakat. Pada kasus ini, peran aktif yang dilakukan adalah ikut terlibat dalam perkara pengadilan dalam kasus gugatan UU nomor 1/PNPS/1965 oleh  komunitas  Ahmadiyah.    Apalagi  pihak  penggugat  yaitu  komunitas Ahmadiyah  ternyata  juga  memiliki  jaringan  global  dan  dukungan  politik yang  kuat,  dari  kawasan  Eropa  khususya  Inggris.  Dalam  kegiatan komunikasi,  suatu  simbol  memerankan  eksistensi  tentang  siapa  dirinya kepada kalayak sebagai bukti bahwa ia masih ada dan aktif melakukan hal- hal yang diharapkan oleh para jama’ah. Masyara kat bina’an, terutama para
14 M. Natsir, Fiqh Da’wah, Media Dakwah, Jakarta, 2006, hlm. 41
simpatisan  ideologis  sangat  senang  jika  simbol  hubungan  antar  mereka menyasar hal-hal yang sangat mendasar, seperti pada kasus diatas. Kesan komunikasinya sangat kuat, karena masuk pada nilai yang paling esensial, soal keyakinan kepada Rasul sebagai media yang merelly pesan dari Allah kepada  para  pengikutnya.  Peran  simbolik  ini  akan  semakin  bertambah besar  kesannya  dibenak  jama’ah,  karena  isu -isu  yang  ditangani  ternyata memiliki bobot global.
Simbol dalam bentuk kegiatan ini akan memberikan ketenangan dan  kepuasan  bagi  para  jama’ah  dan  simpatisan,  karena  mereka  merasa dibela  kepentingannya  dalam  menjaga  keyakinan.  Peran  simbolik  dalam kasus  gugatan  ini  dalam  konsep  pewarisan  nilai,  akan  mendistribusikan nilai- nilai positif yang ada pada lembaga sebagai kekayaan sejarah da’wah di Indonesia dan dunia.
Keenam , peran contoh ( uswah ). Dalam kasus diatas, peran contoh ditampilan  dalam  keberanian  menginisiasi  sebagai  pihak  terkait  dengan konsekwensi  harus  melakukan  kajian  dengan  para  ahli,  menyiapkan advokat  yang  membuat  pembelaan,  menghadirkan  saksi  ahli  dan menghadiri sidang-sidang. Keterlibatan lembaga dalam penanganan kasus seperti  ini  akan  menanamkan  kepercayaan,  karena  masyarakat  ataupun lembaga-lembaga  sejenis  akan  terstimulus  bagaimana  sebaiknya menghadapi kasus-kasus yang menyangkut kebijakan.
Al-Bayanuni menyebutnya dengan konsep qudwah dimana aksi- aksi yang dilakukan  akan menjadi acuan. Proses qudwah adalah melihat aksi, lalu mencoba ( al-hissi : eksperimen ) 15 karena apa yang dilakukan terasa menarik dan memiliki kecocokan nilai. Peran kekuatan qudwah pada kasus ini  memiliki  korelasi  dengan  liputan  media  televisi  sebagai  berita  utama, sehingga ada proses hubungan antara aksi dengan para penonton. Bobot beritanya menjadi menarik karena isunya sensitif, up to date dan ideologis antara yang pro dan kontra.
Dalam dunia komunikasi masa dikenal dengan demonstrasi aksi yang bertujuan untuk meyakinkan audien, diadopsi oleh bagian marketing untuk  menggaet  pasar  yang  lebih  luas.  Kita  kenal  istilah  test  drive  bagi mobil keluaran terbaru, nyaman atau tidak bagi pembeli. Dalam qudwah juga
15 https://Academia.edu/40424720/Analisa , diakses pada 19/05/2020
demikian,  apa  yang  nampak  dari  pelaku  pertama  akan  dijadikan  contoh untuk diikuti.

## KESIMPULAN
Bentuk  kelembagaan  sebagai  media da’wah,  sejatinya  menjadi sat u keniscayaan karena da’wah dalam artian yang luas tidak semata -mata aktivitas  menyampaikan  dan  pembinaan  saja. Bahkan,  tatkala  da’wah dibawa  keranah  kegiatan  kemayarakatan  maka  interaksi  perannya sesungguhnya akan terintegrasi dengan seluruh kehidupan ini sendiri, baik dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Konsekwensi dari ini semua, mengharuskan peran-peran yang konstruktif, berdaya jangkau segala aspek dan menyentuh hajat masyarakat dan pemerintah.
Terkait hal tersebut Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia terlihat sekup  dan  daya  jangkaunya  sebenarnya  khas  tetapi  luas  secara  fatsum politik  kenegaraan.  Kekhasannya  terdapat  peran  dan  fungsi  lembaga sebag ai  penegak  syari’ah,  pengawal  akidah,  perekat  ummat,  menjaga martabat  bangsa  dan  membangun  solidaritas  dunia  Islam.  Pada  kasus gugatan  terhadap  UU  Nomor  1/PNPS/1965  terlihat  peran  lembaga  ini sangat  penting,  karena  selain  berperan  melindungi  umat  dari  kerusakan akidah, tapi juga berusaha untuk mempertahankan kebijakan pemerintah dari  gugatan  pembatalan.  Bagi  Dewan  Da’wah,  pembelaan  terhadap tangantang da’wah bisa dimaknai dengan cara membela keyakinan ummat dan  juga  pembelaan  terhadap  UU  pemerintah  yang  menguntungkan pekerjaan da’wah Islam.
Secara  organisasi Dewan  Da’wah Islamiyah  Indonesia  telah memerankan  fungsi  kelembagaan  secara  strategis  berupa  keterlibatan dalam aksi konstitusional. Jika dulu pendirinya terlibat diruang parlemen dalam  merumuskan  kebijakan  negara,  kini  para  penerusnya  melakunya melalui  lembaga  yudikatif  yaitu  Mahkamah  Konstitusi.  Diantara  temuan dalam  penelitian  ini,  peran-peran  lembaga  yang  dapat  di  mainkan  dalah peran  sebagai  dinamisator,  konsolidator,  komunikator,  peredam  konflik sosial, peran eksistensialisme simbolik dan peran qudwah (contoh). Dengan melihat  peran  yang  sangat  vareatif  tersebut,  kita  dapat  menyimpulkan bahwa kelembagaan da’wah memiliki peran yang si gnifikan bagi pembinan dan pertahan da’wah di tengah masyarakat yang sangat majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim Zaidan, Dasar- dasar Ilmu Dakwah, Media Da’wah, Jakarta
AD/ART Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
Fatwa MUI tahun 2005 http://ejournal.uin- suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/download/315,  diakses pada 14 Mei 2020
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%20II.pdf,  diakses  pada 14 Mei 2020
http://repository.uinsu.ac.id/4828/5/Bab%20II.pdf, diakses pada 14 Mei 2020
https://Academia.edu/40424720/Analisa, diakses pada 19/05/2020 https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11072/8313
John L. Esposito, Agama dan Perubahan Sosiopolitik, Aksara Persada Khitt ah Da’wah Dewan Da’wah
M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Da’wah, Kencana, Jakarta, 2009
M. Natsir, Fiqh Da’wah, Media Dakwah, Jakarta, 2006
Putusan MK Nomor 56/PUU-XV/2017 tempo.co, edisi 7 Maret 2011)