## PERMASALAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK TANAH NEGARA DI KABUPATEN MUARA ENIM
Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The  implementation  of  land  registration  acceleration  for  PTSL  program  in  Muara  Enim Regency  is  inhibited  by  the  fact  that  most  of  the  community  had  no  land  rights.  The  government issues  various  regulations,  including  Ministerial  Regulation  ATR/Ka.BPN  No.  6  of  2018  as  a regulation  to  ease  acceleration  in  the  implementation.  The  method  in  the  present  study  was  legal research  method  with  judicial  normative  approach  in  studying  the  implementation  of  policy consistent  with  the  regulation  issued  by  the  government.  The  research  result  was  that  the  policy implementation by the Land Office of Muara Enim Regency was simplifying missing land rights by making SPPFBT statement as a replacement of land rights. There was no significant difference from the substance of land rights according to Government Regulation PP No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation  ATR/Ka.BPN  No.  6  of  2018  so  that  replacement  land  rights  in  the  form  of  SPPFBT statement  could  be  interpreted  as  a  simplifiedland  rights  replacement.  The  potential  impacts  were easiness  to  make  SPPFBT  without  considering  legal  principles  andprocess  of  acquisition  of  rights which could cause future dispute.
Keywords : PTSL, SPPFBT, Policy, Potential, Impact
Intisari: Pelaksanaan  kegiatan  percepatan  pendaftaran  tanah  melalui  program  PTSL  di  Kabupaten Muara  Enim  terkendala  oleh  alas  hak  yang  tidak  dimiliki  oleh  sebagian  besar  masyarakat. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi salah satunya yaitu Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018  untuk  mempermudah  percepatan  dalam  pelaksanaannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  penggunaan  SPPFBT  sebagai  dasar  pengganti  alas  hak  untuk  pendaftaran  tanah  pada program  PTSL.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  hukum  dengan  pendekatan yuridis normatif di dalam mengkaji penerapan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh  pemerintah.  Penerapan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muara Enim  yaitu  menyederhanakan  alas  hak  yang  tidak  ada  dengan  pembuatan  Surat  Pernyataan Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (SPPFBT)  sebagai  pengganti  alas  hak.  Tidak  terdapat  perbedaan yang  signifikan  terhadap  substansi  alas  hak  menurut  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  Permen ATR/Ka.BPN  No.  6  Tahun  2018  sehingga  alas  hak  pengganti  berupa  pernyataan  SPPFBT  dapat diartikan  sebagai  alas  hak  pengganti  yang  disederhanakan.  Kemudahan  dalam  proses  pembuatan SPPFBT  yang  tidak  memperhatikan  kaidah  hukum  dan  cara  perolehan  hak  dapat  menyebabkan perkara sengketa di kemudian hari.
Kata kunci : PTSL, SPPFBT, Kebijakan, Potensi, dampak

## A. PENDAHULUAN
Jaminan  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat terhadap tanahnya yaitu dengan mengadakan pendaftaran tanah. Berbagai regulasi terkait pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian Agraria  Dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  salah  satunya  yaitu Permen  (Peraturan  Menteri)  ATR/Ka.BPN  No.  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 163
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat PTSL. Di  dalam pelaksanaan PTSL  ini  Presiden  Joko  Widodo  memerintahkan  Kementerian  ATR/BPN  untuk menargetkan  seluruh  tanah  dapat  disertipikatkan  dan  terdaftar  serta  terpetakan  pada tahun 2025 mendatang. Kepala Kantor Pertanahan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PTSL  dengan mengeluarkan  surat keputusan pembetukan satuan tugas (satgas) dari  pejabat  pengawas  pada  kantor  pertanahan  hingga  perangkat  desa  di  kantor  desa. Salah  satu  kendala  dalam  kegiatan  PTSL  adalah  alas  hak  tanah  yang  merupakan  syarat dalam  proses  pendaftaran  tanah.  Surat  Edaran  dari  Menteri  ATR/Ka.BPN  Nomor 1756/15.I/IV/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  6  Tahun  2018 Pasal 22 ayat (2) yang intinya tentang penyederhanaan alas hak untuk pendaftaran tanah.
Alas  hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dapat  diganti  dengan  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan itikad baik oleh pemilik tanah. SPPFBT banyak digunakan dalam PTSL karena dari segi pelaksanaan sangat memberi kemudahan pada masyarakat. Sebelumnya masyarakat diwajibkan memiliki  kelengkapan  surat tanah dimana biaya pembuatannya sangat mahal serta waktu pembuatannya cukup lama.
Dasar  hukum  pengganti  alas  hak  menjadi  pembuatan  SPPFBT  dalam  pendaftaran tanah  dengan  program  PTSL  terdapat  pada  Pasal  22  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6  Tahun 2018.  Adapun  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  pada  Pasal  23  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  untuk  pembuktian  hak-hak  baru  dilaksanakan  penetapan  pemberian hak  dari  pejabat  yang  berwenang  dengan  kata  lain  yaitu  adanya  alat  bukti  kepemilikan yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  seperti  Camat  atau  Kepala  Desa. Ketersediaan  alas  hak  sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  untuk  PTSL  dapat  dipangkas dengan  melengkapi  SPPFBT  yang  di  dalam  pembuatannya  tanpa  melalui  proses penetapan hak keperdataannya oleh pejabat yang berwenang.
Berkaitan  dengan  fenomena  tersebut  kajian  ini  membahas  tentang  penerapan kebijakan penyederhanaan alas hak di Kabupaten Muara Enim, perbedaan substansi alas hak sebagai dasar proses pendaftaran tanah untuk PTSL menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6  Tahun  2018  dan  potensi  dampak  dari  penerapan kebijakan  dengan  menggunakan  SPPFBT  sebagai  pengganti  tidak  tersedianya  alas  hak dengan  tujuan  untuk  mengetahui  implementasi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  dan peserta PTSL di Kabupaten Muara Enim.
Pada  penjelasan  PP  No.  24  Tahun  1997  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah  adalah untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan dengan sistem publikasi negatif tetapi  mengandung  unsur  positif.  Sertipikat  merupakan  hasil  dari  penetapan  keputusan pejabat  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  kuat  dengan  didasarkan  alas  hak  sebagai  syarat
164 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
pembuktian haknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1866 menyatakan bahwa  hak  dapat  dibuktikan  melalui  alat  bukti    tertulis,  saksi-saksi,  pengakuan  dan sumpah. Menurut penulis alas hak adalah pokok dasar alat bukti hak untuk menerangkan suatu  kepemilikan  atau  penguasaan  tanah  yang  secara  legal,  beritikad  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.
Akta  di  dalam  Hukum  Perdata  dapat  diartikan  sebagai  surat  yang  memuat peristiwa  atau  perbuatan  hukum  untuk  membuktikan  suatu  hak  atau  perikatan  dengan dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang sebagai dasar kepemilikan hak sehingga dapat ditafsirkan pula bahwa alas hak merupakan bagian dari sebuah akta. Alas hak adalah akta yang  dapat  disebut  sebagai  akta  otentik  karena  merupakan  alat  pembuktian  sempurna untuk  membuktikan  suatu  kebenaran  dari  yang  tertulis  di  dalamnya  dan  merupakan bukti  yang  mengikat  serta  dapat  diakui  oleh  hakim  selama  kebenarannya  itu  tidak terdapat pihak-pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya (kebenaran mutlak).
Sejak  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  sebagai  aturan  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  tidak semata-mata dapat mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terbitnya kedua  peraturan  ini  hingga  37  tahun  berjalan  hingga  tahun  1997  tidak  dapat mendaftarkan  keseluruhan  bidang  tanah  dan  hanya  30  persen  dari  total  keseluruhan bidang  tanah  atau  sekitar  55  juta  bidang  (Lubis  dan  Lubis  2010,  91).  Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  sebagai  penyempurna peraturan  pendaftaran  tanah  sebelumnya  untuk  mempercepat  pendaftaran  tanah.  Sejak diterbitkannya  peraturan  ini  maka  Peraturan  Pemerintah  No. 10  Tahun  1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  yang  berlaku  efektif  sejak  tanggal  8  Oktober  1997  (Sutedi  2014,  112).  Salah  satu penyempurna untuk mempercepat pendaftaran tanah yang tertuang pada Pasal 30 ayat (1) huruf  c  PP  No.  24  Tahun  1997  yaitu  tentang  pencatatan  pada  buku  tanah  untuk  yang masih  bersengketa  berbeda  halnya  pada  PP  No.  10  Tahun  1961  yang  mewajibkan penyelesaian  terlebih  dahulu  terhadap  yang  masih  berselisih  atau  bersengketa  sehingga dapat dilihat bahwa percepatan yang diutamakan.
Tujuan  pendaftaran  tanah  pada  PP  No.  24  Tahun  1997  dikaitkan  dengan ketentuannya sebagai perubahan untuk kemajuan proses pelaksanaan pendaftaran tanah menurut  Parlindungan  telah  memperkaya  ketentuan  Pasal  19  UUPA  dalam  hal memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  sertipikat  tanahnya,  informasi pertanahan sebagai sarana merencanakan pembangunan Negara yang menyangkut tanah serta administrasi pertanahan yang baik untuk perencanaan pertanahan yang terpelihara (Lubis dan Lubis 2010, 108).
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 165
Proses  pendaftaran  tanah  untuk  PTSL  dilakukan  dengan  melengkapi  bukti-bukti kepemilikan  atau  dokumen  alas  haknya.  Salah  satunya  berupa  surat  keterangan  tanah yang  merupakan  dokumen  dalam  penelitian  data  yuridis  yang  berupa  keterangan  saksi dan  atau  keterangan  yang  bersangkutan.  Surat  keterangan  tanah  dapat  dijumpai  di wilayah  luar  Pulau  Jawa,  karena  sebagian  besar  tanah  di  luar  Pulau  Jawa  jarang mengadopsi  tanah-tanah  adat  sehingga  dalam  pengakuan  kepemilikan  tanah  dibuat berdasarkan penguasaan tanah terdahulu dari hasil membuka hutan. Penggarapan tanah berdasarkan  penguasaan  dari  hasil  membuka  hutan  tersebut  kemudian  dibuatkan  surat ijin bebas tebang untuk mengakui dan membuktikan penguasaannya secara sah. Surat ijin bebas  tebang  tersebut  dibuat  merujuk  pada  Pasal  24  PP  No.  24  Tahun  1997  yang menyebutkan  bahwa  untuk  dapat  melakukan  pendaftaran  tanah  diperlukan  bukti kepemilikan tertulis. Pembuatan bukti kepemilikan tertulis tersebut diatur juga di dalam PMNA No. 3 Tahun 1997, masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan sama sekali dapat dibuatkan pernyataan penguasaan fisik berupa surat ijin bebas tebang yang memuat informasi penguasaan fisik bidang tanahnya.  Terhadap penguasaan tanah yang melebihi 20 tahun maka surat ijin bebas tebang dapat ditingkatkan menjadi surat kepemilikan yang disebut  dengan  surat  keterangan  tanah  beserta  berita  acara  pemeriksaan  tanah  oleh perangkat desa dan kecamatan.
Surat  pengganti  alas  hak  dapat  berupa  PSPFBT  untuk  memudahkan  dalam percepatan pendaftaran tanah dengan tidak perlu lagi mengharuskan pemilik tanah untuk melampirkan  alas  hak  berupa  Surat  Keterangan  Tanah  melainkan  cukup  dengan dibuktikan  PSPFBT  (Akbar  2017,  6).  Terdapat  banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki bukti  tertulis  terhadap  penguasaan  tanahnya  di  daerah-daerah  luar  Pulau  Jawa  dan daerah  terpencil  lainnya.  Secara  turun  temurun  mereka  telah  membuka  hutan  dan mengambil  hasil  alam  dari  atas  tanahnya.  Pada  umumnya  mereka  hanya  bisa membuktikan  hak  atas  tanahnya  dengan  bukti  nyata  bahwa  mereka  menduduki  atau menguasai  fisik  tanahnya.  (Patittingi  2011,  356).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  Pasal  24  ayat  (2)  telah  mengatur  penggunaan  SPPFBT  tersebut  dan  di  dalam pelaksanaan PTSL pemerintah telah mengeluarkan  Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  1756/15.I/IV/2016  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2017.
Pembuatan SPPFBT sebagai pengganti alas hak lebih mudah dilaksanakan dari pada pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses pembuataannya menitikberatkan pada program  percepatan  PTSL  sehingga  dapat  dibuat  dengan  spontan  dan  lebih  cepat  tanpa disertai  proses  terjadinya  suatu  hak  terdahulu.  Selain  itu  juga  di  dalam  proses

## 166 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
pembuataannya  hanya  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan  diketahui  oleh  kepala  desa sehingga  surat  dengan  mudah  diproses  di  kantor  pertanahan.  Adapun  terjadinya  suatu hak  yang  dimaksud  di  atas  berupa  perolehan  pembuktian  hak.  Cara  perolehan pembuktian  hak  atas  tanah  ada  2  macam  yaitu  berdasarkan  pembuktian  kepemilikan tanah dan penguasaan tanah (Chandra 2005, 18). Menurut Penjelasan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti  peralihan  hak  berturut-turut  sampai  ke  tangan  pemegang  hak  pada  waktu dilakukan  pembukuan  hak . Hak-Hak  baru  adalah  hak-hak  yang  baru  diberikan  atau diciptakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan hak- hak  lama  yaitu  hak-hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  yang  ada  pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan hak-hak yang belum diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Harsono 1999, 477).
SKT  maupun  SPPFBT  merupakan  sebuah  keterangan  yang  menyatakan  bahwa tanah  tersebut  berasal  dari  tanah  yang  dianggap  Sebagai  Tanah  Negara.  Salah  satu klasifikasi  terjadinya  tanah  negara  menurut  Sanusi  merupakan  tanah  yang  sejak berdirinya  negara  Indonesia  belum  pernah  dilekati  sesuatu  hak  atas  tanah  apapun (Sembiring 2018, 12). Ruang lingkup tanah negara menurut Sumardjono antara lain yaitu tanah-tanah  yang  secara  sukarela  oleh  pemiliknya,  jangka  waktunya  berakhir  dan  tidak diperpanjang  lagi,  pemegang  haknya  meninggal  tanpa  ahli  waris,  tanah  yang ditelantarkan, tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang- undangan  dan  tanah  timbul  atau  reklamasi  serta  kelompok  tanah  negara  sebagai  hasil nasionalisasi.  Menurut  penulis  tanah  negara  dapat  diartikan  sebagai  tanah-tanah  yang digolongkan  ke  dalam  tanah  yang  mempunyai  kondisi  tidak  dilekati  hak  apapun  di dalamnya  mengenai  hak  adat  atau  hak-hak  sebelum  lahirnya  UUPA  serta  tanah  yang timbul  akibat  pengalihan  guna  kepentingan  umum  maupun  objek  Reforma  Agraria. Adapun  tanah  “garapan”  yang  ada  di  Indonesia  dilakukan  di atas  tanah  adat  maupun tanah di kawasan hutan terjadi karena “pemaksaan” untuk merubah status tanah menjadi tanah negara dikarenakan tidak adanya peraturan daerah yang seharusnya meng- enclave tanah-tanah adat dan kawasan hutan tersebut.
Pelaksanaan  PTSL  yang  menitik  beratkan  pada  percepatan  dilakukan  dengan kebijakan  yang  sangat  relevan  menurut  peraturan  yang  berlaku.  Kebijakan  menurut penulis  adalah  suatu keputusan  yang  diambil  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  yang sifatnya  mengikat,  membantu dalam  pelaksanaan  keputusan  sebelumnya  yang  telah ada sehingga  mempermudah  pelaksanaan  tujuan.  PTSL  dilaksanakan  dengan  menggunakan kebijakan  sebagai  arah  tujuan  dari  sebuah  keputusan  yang  dibuat  untuk  sebuah  tujuan
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 167
yang  mudah  dilaksanakan.  Di  dalam  pelaksanaannya  terdapat  potensi  dampak-dampak yang mengakibatkan suatu perubahan yang lebih baik maupun sebaliknya. Potensi adalah kemampuan  dasar  dari  sesuatu  yang  masih  terpendam  yang  menunggu  untuk diwujudkan  menjadi  suatu  kekuatan  nyata  (Wiyono  2006,  37).  Kemampuan  yang diharapkan  dari  kebijakan  yang  dibuat  yaitu  dengan  tidak  memangkas  peraturan  dan ketentuan  yang  berlaku  pada  regulasi  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  sebelumnya sehingga  tujuan  dari  percepatan  pendaftaran  tanah  ini  menjadi  tercapai  dan  jaminan kepastian  hukum  terhadap  tanah  dan  kepemilikan  hak  atas  tanah  tetap  terlaksana menurut  Undang-Undang  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  kepada  warga  negara Indonesia.
Metode penelitian terhadap kajian ini merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disebut juga  penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mengkosepkan hukum untuk dipandang sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books) pengosepan hukum  sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas  (Amiruddin  dan  Asikin  2004,  118).  Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Muara  Enim  dikarenakan  di  daerah  ini  penggunaan  alas  hak sebagai  dasar  pendaftaran  tanah  berupa  Surat  Keterangan  Tanah  dan  Surat  Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bagi yang tidak memiliki alas hak lengkap.

## B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN ALAS HAK
Pelaksanaan  percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dilakukan oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan  berbagai  regulasi  yang  secara  relevan  dapat digunakan  untuk  menujang  kegiatannya.  PTSL  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Muara Enim  menerapkan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  regulasi  yang  ditetapkan  oleh pemerintah dikarenakan di wilayah ini terdapat karakteristik perbedaan alas hak. Adapun ketersediaan  alas  hak  yang  sebagian  besar  tidak  ada  ini  membuat  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Muara  Enim  menerapkan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  membantu  proses percepatannya.  Penulis  melakukan  penelitian  ini  untuk  dapat  menjawab  beberapa rumusan  masalah  terkait  penerapan  kebijakan  dan  potensi  dampak  akibat  dari  regulasi yang  ditetapkan  dengan  kenyataan  dilapangan.  Beberapa  rumusan  masalah  sebagai berikut yang akan dikaji yaitu:

## 1. Pelaksanaan Penyederhanaan Alas Hak dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Program  PTSL  di  Kabupaten  Muara  Enim  Provinsi  Sumatera  Selatan  ini menargetkan  sedikitnya  12.000  persil  bidang  tanah  untuk  didaftarkan.  Adapun
168 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
rekapitulasi  data  kegiatan  PTSL  Kabupaten  Muara  Enim  Tahun  2018  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Kegiatan PTSL Kantah Kabupaten Muara Enim
No Desa Kecamatan Target Realisasi Pencetakan Sertipikat 1 Babatan SDL 500 481 481 2 Gunung Raja Lubai 255 241 241 3 Tanjung Kemala Lubai 390 376 376 4 Karya Nyata SDL 200 198 198 5 Muara Dua SDL 180 158 158 6 Pagar Agung SDL 120 98 98 7 Penindaian SDL 150 127 127 8 Penyandingan SDL 100 96 96 9 Perapau SDL 80 61 61 10 Pulau Panggung SDL 300 281 281 11 Segamit SDU 125 104 104 12 Tanah Abang SDL 175 136 136 13 Muara Enim Muara Enim 1920 1873 1873 14 Muara Danau SDL 115 92 92 15 Aur LUBAI 250 246 246 16 Suka Merindu LUBAI 337 332 332 17 Menanti LUBAI 125 119 119 18 Jiwa Baru LUBAI 300 220 220 19 Air Asam LUBAI 245 232 232 20 Pagar Gunung LUBAI 500 476 476 21 Melilian Gelumbang 350 317 317 22 Tanjung Agung SDU 80 62 62 23 Fajar Bulan SDU 37 37 37 24 Plakat SDU 68 68 68 25 Datar Lebar SDU 35 33 33 26 Danau Gerak SDU 100 33 33 27 Cahaya Alam SDU 162 62 62 28 Pandan Enim Tg. Agun g 200 159 159 29 Beringin Lubai 1100 1083 1083 30 Kota Baru Lubai 321 296 296 31 Suka Merindu Lubai Ulu 355 332 332 32 Bitis Gelumbang 280 253 253 33 Pedataran Gelumbang 214 214 214 34 Teluk Limau Gelumbang 230 229 229 35 Pagar Dewa Lubai 111 111 111 37 Swarna Dwipa SDT 40 30 30 38 Tanjung Serian Muara Enim 222 218 218 39 Muara Lawai Muara Enim 378 351 351 40 Sigam Gelumbang 400 396 396 41 Putak Gelumbang 550 540 540 42 Pinang Belarik Ujan Mas 400 398 398 TOTAL 12000 11169 11169
Sumber: Olahan Data Sekunder Peneliti, 2019

## Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 169
Pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten  Muara  Enim  dilakukan  secara  sistematik  yang artinya  mengelompok  terhadap  satu  desa  yang  diprioritaskan  tanah  pekarangan  seluas 2.000  meter  persegi.    Hasil  wawancara  didapati  bahwa  seluruh  tanah  yang  terdapat  di wilayah  ini  adalah  tanah  yang  dianggap  sebagai  Tanah  Negara  oleh  Kepala  Kantor Kabupaten  Muara  Enim  atau  disebut  juga  tanah  garapan  sendiri  yang  tidak  ditemukan unsur  tanah  adatnya.  Beberapa  kendala  ditemukan  salah  satunya  yang  menjadi  kajian penulis  adalah  tidak  tersedianya  alas  hak  atau  sebagian  besar masyarakat di  wilayah  ini tidak  memiliki  alas  hak/alat  bukti  kepemilikan  tentang  tanah-tanah  yang  dimiliki  dan dikuasainya.  Meskipun masyarakat  di  wilayah  ini  tidak memiliki  alas  hak  tetapi mereka menguasai fisik bidang tanahnya dengan dibuktikan penguasaan tanah dengan tanaman maupun ditempati sebagai rumah hunian sehingga tidak pernah terjadi persengketaan di wilayah  ini.  Kegiatan  PTSL  menjadi  sebuah  kegiatan  yang  sangat  ditunggu  oleh masyarakat  untuk  dapat  didaftarkan  tanahnya  menjadi  sertipikat.  Alas  hak  yang  tidak tersedia  dari  sebagian  masyarakat  dapat  diganti  atau  disederhanakan  prosesnya  untuk mempercepat  pelaksanaan  program  PTSL  tersebut.  Adapun  alas  hak yang  tidak dimiliki dapat  dibuatkan  yaitu  berupa  SPPFBT  sebagai  pengganti  alas  hak  masyarakat  namun tetap  disebutkan  dengan  menuangkan  di  dalam  SPPFBT  tersebut  tentang  riwayat. Sebagian  warga  desa  lain  ada  yang  memiliki  alas  hak  berupa  Surat  Keterangan  Tanah (SKT),  Surat  Pernyataan  Pengakuan  Hak  (SPPH)  dan  Surat  Kepemilikan  Tanah  (SKM) yang telah dibuat dahulu oleh pejabat berwenang di desa tersebut. Surat pernyataan hibah dan  jual  beli  juga  ditemukan  dan  dianggap  sebagai  alas  hak  yang  tidak  lengkap  namun dapat diikutkan pada program PTSL 2018 di Kabupaten Muara Enim
Proses kelengkapan berkas PTSL 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mewajibkan  melengkapi  SPPFBT  sebagai  pendamping  alas  hak  ataupun  pengganti  alas hak  yang  tidak  ada.  SPPFBT  merupakan  surat  pernyataan  dari  pemilik  tanah  bahwa pemilik menguasai sebidang tanahnya dan menuangkan riwayat kepemilikannya berupa hasil  garapan  sendiri  atau  dari  perbuatan  hukum  ataupun  peristiwa  hukum  dengan diketahui  oleh  dua  orang  saksi  dan  ditanda  tangani  oleh  kepala  desa/perangkat  desa. Proses  pembuatan  SPPFBT  tersebut  dilakukan  dengan  mewajibkan  diketahui  saksi  yang berkapasistas  minimal  tetangga  yang  berbatasan.  Apabila  hal  tersebut  tidak  dapat dipenuhi maka saksi dilimpahkan kepada tetua kampung atau orang yang dianggap tahu dan  berkepentingan  terhadap  tanah  tersebut.  Isi  dari  surat  pernyataan  tersebut  tidak mengacu  pada  kepemilikan  turun  temurun  minimal  20  tahun  penguasaan  seperti  yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Permen ATR/Ka.BPN Nomor  6  Tahun  2018  sehingga  dalam  prosesnya  tergantung  pada  saksi-saksi  dan perangkat  desanya.  Masyarakat  pemilik  tanah  yang  melengkapi  SPPFBT  diwajibkan

## 170 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
memiliki  itikad  baik  dengan  dibuktikan  pembayaran  PBB  setiap  tahunnya.  Itikad  baik merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dituangkan  dan  dilakukan  oleh  pemilik  tanah yang secara jelas menguasai dan menfaatkan tanahnya untuk kepentingannya.
Dalam  pembuatan  SPPFBT  juga  ditentukan  untuk  menilai  subyek  kepemilikannya berdasarkan  perolehan  yang  tertuang  dalam  SPPFBT  dan  diumumkan  pada  daftar nominatif.   Pengumuman  daftar  nominatif  peserta  PTSL dilakukan agar  dapat diketahui langsung  secara  umum  dan  dapat  diklarifikasi  apabila  ada  sanggahan  terhadap  tanah tersebut berkaitan subyek dan obyeknya.
Penerapan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muara Enim  merupakan  kebijakan  yang  cukup  relevan  dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dengan  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  Tahun  2018 yang  menyebutkan  bahwa  yang  tidak  memiliki  alas  hak  dapat  disederhanakan  dengan melengkapi  pernyataan  penguasaan  fisik  tanahnya.  Pada  akhirnya  proses  untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Muara Enim dapat dilakukan tanpa adanya  hambatan  mengenai  alas  hak  yang  tidak  ada  maupun  ada  sehingga  di  dalam tujuannya untuk percepatan menjadi terlaksana .

## 2. Perbedaan Alas Hak Tanah yang Digunakan pada PP No. 24 Tahun 1997 dengan Permen No. 6 Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Hak-hak  yang  diberikan  atau  diciptakan  sejak  PP  No.  24  Tahun  1997  diartikan sebagai  hak-hak  baru  menurut  PP  No.  24  tahun  1997  sedangkan  yang  berasal  dari konversi  hak-hak  yang  ada  pada  Undang-Undang  Pokok  Agraria  atau  UUPA  atau  hak- hak  yang  belum  didaftarkan  menurut  PP  No.  10  Tahun  1961  adalah  hak-hak  lama. Wilayah Kabupaten Muara Enim ini merupakan wilayah dengan tanah-tanah yang belum pernah dilekati hak atas tanah seperti tanah-tanah adat yang pada umumnya di wilayah Pulau  Jawa  atau  wilayah  yang  terdapat  hak  adat  dan  kaum  adatnya.  Peraturan  daerah yang  mengkhususkan  wilayah  adat  juga  tidak  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan untuk Kabupaten Muara Enim. Tanah yang bukan eigendom tetapi bekas hak  barat  ditemukan  di  wilayah  ini  karena  sebelum  kemerdekaan  telah  terdapat banyak penduduk.  Wilayah  kabupaten  ini  sendiri  merupakan  wilayah  yang  dulunya  bekas penjajahan Belanda. Sejarah mencatat pada awal abad ke 19 terdapat kegiatan eksplorasi besar-besaran batubara oleh Pemerintahan Belanda di wilayah Tanjung Enim (bagian dari Kabupaten Muara Enim) dan menjadi sebuah tambang besar milik Belanda pada masa itu. Setelah  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pejuang,  kaum  buruh  dan  karyawan  warga Indonesia  yang  bekerja  di  tambang  tersebut  menuntut  perubahan  status  tambang batubara  menjadi  perusahaan  tambang  milik  Negara  Indonesia.  Tanah  tempat  tambang
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 171
batubara ini yang dulunya merupakan milik Belanda kini telah  menjadi milik Indonesia. Penguasaan  tanah  oleh  Pemerintahan  Belanda  di  Kabupaten  Muara  Enim  hanya  sebatas untuk eksplorasi tambang batubara dan tidak terdapat tanah eigendom milik Belanda yang dijadikan  sebagai  tanah  tempat  tinggal  mereka.  Setelah  adanya  nasionalisasi  tambang batubara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri maka status tanah di wilayah Kabupaten Muara Enim ini dianggap oleh kantor pertanahan sebagai tanah negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menjadi  acuan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Muara  Enim  dalam  proses  pelaksanaan  PTSL  untuk  tanah  masyarakat  yang memiliki alas hak lengkap dan tidak terputus riwayat kepemilikannya.  Adapun tata cara proses  pemberian  hak  atas  tanah  negara  yang  digunakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Muara Enim merujuk kepada PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak  Pengelolaan.  Berkas permohonan hak milik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999 menjadi acuan pemilik tanah dalam melakukan pendaftaran tanahnya dengan melengkapi  dokumen-dokumen  persyaratan  yang  tertera  pada  peraturan  tersebut. Adapun sebagian kelengkapan data yuridis seperti alas hak/surat-surat bukti kepemilikan tanah diajukan sebagai dokumen syarat kelengkapan permohonan pendaftaran tanah.
Berdasarkan  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  12  Tahun  2017  keputusan  penetapan  hak PTSL  ditetapkan  oleh  Ketua  Panitia  Ajudikasi.  Ketua  Panitia  Ajudikasi  program  PTSL merupakan  pelaksana  penetapan  pemberian  hak  atas  tanah  dalam  kegiatan  pendaftaran tanah  pertama  kali.  Pelimpahan  kewenangan  pemberian  hak  atas  tanah  dan  kegiatan pendaftaran  tanah  bahwa  pemberian  hak  atas  tanah  adalah  penetapan  pemerintah  yang memberikan suatu hak atas tanah negara . Pemilik tanah peserta PTSL berbasis tanah yang dianggap  sebagai  tanah  negara  yang  secara  keseluruhan  dapat  dengan  mudah  dinilai kebenaran bukti-bukti kepemilikannya oleh pelaksana panitia ajudikasi dan satgas yuridis sebagaimana  yang  ditegaskan  di  dalam  Pasal  24  PP  No.  24  Tahun  1997  pada  ayat  (1). Walaupun  di  dalam  pasal  tersebut  di  atas  untuk  menegaskan  tentang  pembuktian  hak lama tetapi tidak menutup kemungkinan hak-hak baru yaitu tentang pernyataan saksi dan keterangan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  pemilik  tanah  berupa  sebuah  bukti tertulis.
Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa alas hak dapat diartikan sebagai surat-surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah lainnya di luar  surat-surat  yang  tertulis  di  dalam  PMNA/Ka.BPN  No.  9  Tahun  1999  yang  isinya mencakup  bukti  penguasaan  fisik  dan  pernyataan  penguasaan  fisik  sebagai  dasar perolehan  hak  atas  tanah.  Pada  akhirnya  di  dalam  kegiatan  PTSL  2018  di  Kabupaten Muara Enim menggunakan alas hak tersebut di atas sebagai syarat kelengkapan bukti alas

## 172 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
hak permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Peraturan Permen ATR/Ka.BPN No. 12 Tahun  2017  ini  diperbaharui  lagi  dengan  diterbitkannya  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6 Tahun  2018  dengan  tidak  mengubah  poin  tentang  subtansi  alas  hak  yang  diperlukan untuk pengajuan permohonan pendaftaran tanah pertama kali PTSL di Kabupaten Muara Enim. Beberapa tanda bukti yang berupa surat hibah dan jual beli juga dianggap bagian dari  alas  hak  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muara  Enim  karena  surat  tersebut merupakan bagian yang disebutkan di dalam peraturan-peraturan di atas. Terdapat salah satu  inisiatif  dari  kepala  desa  yang  membuatkan  bukti  kepemilikan  yaitu  dengan membuat  Surat  Pernyataan  Pengakuan  Hak  (SPPH)  pada  saat  pengukuran  PTSL  serta pembuatannya  didampingi  dengan  pembuatan  SPPFBT  sebagai  pelengkap  dan pendamping SPPH tersebut. Pembuatan SPPFBT di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim  telah  dilakukan  secara  berkesinambungan  pada  saat  PTSL  maupun  sebelum  PTSL dilaksanakan.  Penggunaan  SPPFBT  adalah  sebagai  langkah  untuk  penyempurnaan kelengkapan  berkas  pendaftaran  tanah  pertama  kali  sebagai  pendamping  bukti  alas  hak SPPH yang dibuat. Konsep isi yang tertuang di dalam SPPFBT merupakan satu kesatuan yang mencakup secara garis besar dari isi SPPH dan keduanya diketahui oleh saksi-saksi batas  atau  saksi  yang  dianggap  penting  dan  ditandatangani  oleh  perangkat  desa  atau kepala desa.
Pada  Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menyebutkan bahwa  untuk  alat  bukti  yang  tidak  lengkap  maka  pembukuan  hak  dapat  dilengkapi dengan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanahnya  selama  20  tahun  atau  lebih  secara bertutut-turut  dengan  penguasaan  terbuka  dan  diketahui  saksi-saksi  serta  tidak  dalam keadaan  bermasalah atau  konflik adat  terhadap  tanahnya.  Pernyataan  peraturan ini  juga tertuang  senada  dengan  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  Tahun  2018  yang  menyebutkan bahwa  apabila  terdapat  alat  bukti  yang  tidak  lengkap  dapat  menyatakan  berupa pernyataan  tertulis  dan/atau  pernyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  dengan  itikad baik  oleh  yang  bersangkutan.  Kebenaran  SPPFBT  diteliti  oleh  satgas  yuridis  dengan menilai  kebenaran  isi  dari  riwayat  kepemilikannya.  Penggunaan  SPPFBT  ini  adalah sebagai  pelengkap  sehingga  pemilik  tanah  yang  telah  memiliki  alas  hak  sebelumnya menuangkan isi riwayat kepemilikan tanahnya di atas surat pernyataan tersebut. Adapun pemilik tanah tanah yang tidak memiliki alas hak tetapi dibuatkan SPPH baru oleh kepala desanya maka hal tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti dan tetap dilengkapi dengan SPPFBT  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  SPPFBT  adalah  surat  pernyataan  pelengkap untuk  menguatkan  prosedur  pendaftaran  pertama  kali  yang  sebelumnya  memiliki  alas hak.
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 173
Surat-surat sebagai tanda bukti hak menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 bahwa yang menerangkan  dan  membenarkannya  tersebut  adalah  asisten  wedana  atau  setingkat dengan  camat.  Sebagian  warga  di  Kabupaten  Muara  Enim  memiliki  Surat  Keterangan Tanah  (SKT)  yang  telah  dikuatkan  oleh  kepala desa  dan  sebagian  warga  lagi yang  tidak memiliki  alas  hak  dibuatkan  keterangan  baru  berupa  SPPH  dari  kepala  desa  tanpa dikuatkan oleh camat. Penulis menganalisis bahwa yang dimaksud surat tanda bukti hak di dalam  PP No. 10 Tahun 1961 adalah surat-surat yang dapat dibuktikan kebenarannya untuk  menguatkan  pemilik  tanah  sehingga  SPPH  dan  SPPFBT  menurut  penulis merupakan  bagian  dari  surat  tanda  bukti  hak  tersebut  dan  merupakan  satu  kesatuan . Perolehan  tanah  yang  dimuat  SPPH  dan  SPPFBT  adalah  sebuah  kesamaan  konsep  yang tertuang  di  dalamnya  sehingga  masyarakat  yang  tidak  memiliki  alas  hak  atau  bukti kepemilikan  lainnya  dapat  memiliki  atau  membuat  surat  tersebut  melalui  kepala  desa dalam  pembuatan  SPPH  serta  dalam  pembuatan  SPPFBT  masyarakat  dapat  meminta blangkonya pada Satgas Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pembuatan SPPH belum diatur pada Peraturan Daerah di Kabupaten Muara Enim sehingga mengenai penggunaan  dan  kebijakannya  telah  ada  di  desa  yang  menerapkan  pembuatan  SPPH sebagai  pengganti  alas  hak  oleh  Kepala  Desa  sedangkan  pembuatan  SPPFBT  dapat dilakukan pada Kantor Pertanahan dengan cara mengisi blangko SPPFBT yang disediakan oleh satgas yuridis.
Pelaksanaan  program  PTSL  di  Kabupaten  Muara  Enim  sangat  terbantu  dengan dikeluarkannya  Permen  ATR/Ka.BPN  Nomor  6  Tahun  2018.  Pembuktian  hak  yang terkandung  dalam  peraturan  ini dapat membantu  petugas  satgas  yuridis  dalam  meneliti dan  menilai  berkas  permohonan  pendaftaran  tanah  pertama kali  pada  program PTSL  di Kabupaten  Muara  Enim.  Pembuatan  surat  pernyataan  berupa  SPPFBT  sebagai  alat  bukti hak  yang  disederhanakan  adalah  upaya    relevan  yang  diperintahkan  oleh  PP  No.  24 Tahun  1997  Pasal  24  ayat  (2)  yang  merupakan  pengganti  alas  hak  yang  tidak  ada  atau tidak  lengkap  dari  pemilik  tanah  sebagai  alat  pembuktian  hak  tertulis.  Pernyataan  di dalam peraturan ini sebenarnya hanya tertuju pada hak-hak lama atau tanah adat namun peraturan  ini  memiliki  peraturan  pelaksanaannya  yaitu  PMNA  Nomor  3  Tahun  1997 sebagai  pelaksana  dan  petunjuk  teknis  serta  penjabaran  di  dalam  proses  pendaftaran tanah  yang  sesuai  dengan  PP  No.  24  Tahun  1997.  Adapun  yang  yang  disebutkan  pada Pasal 61 PMNA Nomor 3 Tahun 1997 yang intinya dengan melengkapi penguasaan fisik berturut-turut  sekurang-kurangnya  20  tahun  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  PP  No. 24 Tahun 1997. Konsep pengaturan penguasaan fisik berjangka waktu menurut PP No. 24 Tahun  1997  dan  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6  Tahun  2018  terdapat  perbedaan  namun konsep ini dapat dipakai sebagai acuan pembuatan SPPFBT sehingga Kantor Pertanahan

## 174 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa
Kabupaten  Muara  Enim  tetap  menggunakan  kedua  peraturan  ini  sebagai  dasar percepatan PTSL dan pada akhirnya tidak terdapat kendala yang berarti di dalam proses percepatannya.
Pembuatan  SPPFBT  dilihat  dari  sisi  lain  mengenai  isi  dari  riwayat  masih  cukup kurang.  Adapun  riwayat-riwayat  lama  untuk  tanah  yang  beralih  tidak  diurutkan  secara spesifik ke belakang atau pembuktian terbalik serta penggunaan sketsa pada SPPFBT juga perlu  dilakukan  sebagai  petunjuk  atau  gambaran  suatu  tanahnya  sehingga  SPPFBT tersebut  dapat  digunakan  secara  terang  dan  jelas.  Penggunaan  SPPFBT  tanah  yang memiliki  alas  hak  yang  diterapkan  di  Kantor  Pertanahan  Muara  Enim  cukup  relevan namun sebaliknya untuk yang tidak memiliki alas hak dan diganti hanya dengan SPPFBT maka  harus  dibuat  dengan  menerangkan  dan  menjelaskan  riwayat  dan  bentuk  luasan yang  dituangkan  dalam  berita  acara.  Adapun  inisiatif  dari  kepala  desa  atau  perangkat desa yang menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Tanah (SPPH) bagi masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka konsep isi dari SPPH tersebut tetap merujuk kepada konsep dari  isi  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  yang  sesuai  dengan  penjelasan  peraturan pendaftaran  tanah dan  dalam  pembuatannya  diketahui  oleh  asisten  wedana  atau  camat. Alasan  ini  berguna  untuk  meminimalisir  adanya  pembuatan  SPPH  dan  SPPFBT  di  luar kendali  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muara  Enim  dan  kepala  desa  karena  di  dalam pembuatannya tersebut melibatkan banyak elemen alat bukti yaitu alat bukti pengakuan, saksi dan tertulis.

## 3. Potensi Dampak yang Terjadi Akibat Kebijakan yang Diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim
Penggunaan SPPFBT mengandung unsur yang lemah jika tidak dikuatkan konsep isi yang tertuang di dalamnya. Beberapa dampak yang terjadi baik dari segi positif maupun negatifnya  dan  dapat  diuraikan  sebagai  berikut  yaitu  bahwa  SPPFBT  dapat  mengurangi persyaratan kelengkapan permohonan hak atas tanah. Dilihat dari segi positif, proses ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Menurut PMNA No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat (1),  (2)  dan  (3)  mengatur  bahwa  kemudahan-kemudahan  dalam  proses  melengkapi  alat bukti untuk pendaftaran tanah pertama kali. Alas hak yang tidak lengkap maupun tidak ada sama sekali telah disebutkan dan diatur di dalam peraturan tersebut. Adapun proses pembuatannya  dapat  dibuat  secara  langsung  pada  saat  akan  mendaftarkan  tanahnya untuk  diterbitkan  sertipikat  hak  milik  sehingga  pada  pelaksanaannya  surat  pernyataan dan  surat  keterangan  ini  dapat  mengurangi  persyaratan  yang  seharusnya  diwajibkan terhadap  pemilik  tanah  dan  mempermudah  di  dalam  proses  pembuatannya.  Harus diperhatikan  bahwa  penerbitan  surat  pernyataan  dan  keterangan  tersebut  di  atas  masih
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 175
cukup  beresiko  tentang  kelemahan  hukumnya,  karena  pembuatannya  di  atas  tidak melalui proses waktu dan kaidah panitia pemeriksa tanah di kelurahan atau desa. Hal ini diperlukan karena kaidah dan waktu tersebut dapat meminimalisir akan terjadinya proses pembuatan  surat  yang  ganda  dikarenakan  telah  di  catat  pada  proses  waktu  pembuatan dan siapa saja yang berpartisipasi dalam panitia pembuatan surat tersebut .
Perbandingan  nilai  kebenaran  antara  alas  hak  yang  telah  ada  dari  pemilik  tanah dengan  surat  keterangan  atau  surat  pernyataan  yang  dibuat  berdasarkan  poin-poin ketentuan  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun 1997  Pasal  76 ayat  (2) dan  (3)  jika  dilihat  dari  segi waktu,  alas  hak  lebih  dapat  dijamin  kebenarannya  karena  proses  pembuatannya  telah dilakukan  sebelum  dilaksanakannya  PTSL.  Berbeda  dengan  alas  hak  yang  dipermudah atau  disederhanakan  menurut  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6 Tahun 2018 yang secara instan dibuat tanpa melewati banyak proses waktu. Namun surat keterangan  dan  pernyataan  ini  dapat  dipergunakan  untuk  melancarkan  proses pendaftaran tanah pertama kali pada program PTSL.
Dilihat  dari  segi  negatif  pembuatan  SPPFBT  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten Muara  Enim  salah  satunya  yaitu  adanya  penyalahgunaan  dalam  proses  pembuatannya. Pembuatan SPPFBT yang menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 yang sangat mudah yaitu  hanya cukup dengan keterangan penguasaan fisik bidang  tanah dengan  diketahui  oleh  dua  orang  saksi.  Perkara  yang  terjadi  di  Kabupaten Muara Enim penulis sajikan sebagai berikut yaitu salah satunya adalah adanya sanggahan dari  pihak  lain  yang  mengklaim  tanah  yang  diikutkan  pada  program  PTSL.  Terdapat hanya satu berkas SPPFBT yang tidak memiliki alas hak. SPPFBT tersebut setelah dilihat dan  dipelajari  ternyata  terdapat  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum yaitu  berupa  saksi  yang  menandatangani  surat  tersebut  tidak  sesuai  dan  tidak berkapasitas yang jelas sehingga terjadi persengketaan di dalam tanah tersebut dan pada akhirnya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Muara  Enim  tidak  mengeluarkan  sertipikatnya. Adapun  keterangan  saksi  yang  mendatangani  SPPFBT  tersebut  terkesan  spontan  dan terburu-buru kemudian di dalam penandatanganan pejabat yang berwenang hanya ketua RT  dan  tidak  diketahui  oleh  lurah  atau  kepala  desa  setempat.  Menurut  penulis  hal tersebut  di  atas  sangat  berisiko  tinggi  terhadap  persengketaan  dan  terbukti  bahwa terdapat sanggahan dari pihak lain yang menyatakan bahwa pernyataan SPPFBT tersebut tidak  sesuai  dan  cacat  hukum  serta  penyanggah  menuntut  untuk  pembatalan sertipikatnya.
176 Muhammad Sandy Prayogo, Rakhmat Riyadi, Akur Nurasa

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Alas  hak  yang  tidak  dimiliki  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Kabupaten  Muara Enim dilakukan penerapan kebijakan penyederhanaan alas hak menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 dengan pembuatan SPPFBT dan  ditambah  dengan  pembuatan  SPPH  sebagai  inisiatif  dari  kepala  desa  namun untuk masyarakat yang memiliki alas hak tetap di lengkapi dengan SPPFBT.
b. Keseluruhan  wilayah  Kabupaten  Muara  Enim  merupakan  tanah  yang  dianggap sebagai  tanah  negara  sehingga  penerapan  kebijakan  dengan  pembuatan  SPPFBT dilakukan  sesuai  dengan  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  Permen  ATR/Ka.BPN  No.  6 Tahun  2018.  Adapun  isi  dari  SPPFBT  menurut  kedua  peraturan  tersebut  tidak terdapat  perbedaan  untuk  penerapannya  di  Kabupaten  Muara  Enim  yang  berbasis tanah negara.
c. Penerapan  pembuatan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  (SPPFBT) dan  Surat  Pernyataan  Pengakuan  Hak  (SPPH)  masih  dapat  menimbulkan  suatu konflik  persengketaan  atau  perkara  di  kemudian  harinya.  SPPFBT  yang  dibuat belum  memiliki  kriteria  yang  dapat  menguatkan  suatu  riwayat  kepemilikan  tanah melihat dari proses waktu pembuatan yang begitu cepat tanpa adanya panitia tanah khusus  untuk  menentukan  subjek  dan  objek  yang  saling  berhubungan  serta kapasitas saksi yang tidak sesuai dan kurang berkekuatan hukum.
2. Saran
a. Himbauan kepada masyarakat untuk membuat alas hak terlebih dahulu.
b. Pembuatan alas hak harus dengan riwayat perolehan dan proses terjadinya hak serta alas hak dituangkan dalam berita acara.
c. Penegasan konsep isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
d. Penelitian Daftar Isisan 201 dengan sebenar-benarnya
e. Pencocokan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah  dengan  keadaan  di lapangan.
Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Tanah Negara di Kabupaten Muara Enim 177

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian, S 2014, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya , Sinar Grafika, Jakarta.
Akbar,  AA  2017  ‘Surat  Keterangan  Tanah s ebagai  Syarat  Pensertipikatan  Tanah’,  Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar.
Amiruddin & Asikin, Z 2004, Pengantar metode penelitian hukum , Rajawali Pers, Jakarta.
Ario,  A  20 18,  ‘Kedudukan  Hukum  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah sebagai  Pengganti  Surat  Keterangan  Tanah  dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (Studi  di  Kabupaten  Ketapang)’,  Skripsi  pada  Progra m  Diploma  IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Chandra, S 2005, Sertipikat kepemilikan hak atas tanah , Grasindo, Jakarta.
Chomzah, AA 2003, Hukum agraria (pertanahan Indonesia) , Prestasi Pustaka, Jakarta.
Farida,  P  2011, ‘ Penegasan  alasan  hak  penguasaan  fisik  turun  temurun  dalam  praktik pendaft aran tanah’ , Jurnal Amanagapna , vol. 19, no. 4.
Harsono, B 1999, Hukum agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta.
Sembiring,  J  2018, Pengertian,  pengaturan,  dan  permasalahan  tanah  negara ,  Prenadamedia Group, Jakarta.
Kuntjojo, 2009, Metodologi penelitian , Universitas Nusantara PGRI, Kediri.
Lubis, MY & Lubis, AR 2008, Hukum pendaftaran tanah , Mandar Maju, Bandung.
Mujiburohman,  DA  2018, ‘ Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL) ’ , Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 4, no. 1.
Parlindungan, AP 1999, Pendaftaran tanah di Indonesia , Mandar Maju, Bandung.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun
1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasinal  Nomor  9  Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/  Kepala  Badan  pertanahan  Nasinal  Nomor  6 Tahun 2018.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1756/15.I/IP/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.