Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
Abd Hakim*
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia hakimyasin821@gmail.com
M. Bashri Asy’ari Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia bashri25@gmail.com
*Corresponding Author
Abstract:
Village Fund Allocation (ADD) as stimulant assistance to encourage financing of village government  administration  programs,  implementation  of  development,  community development  and  community  empowerment.  This  research  aims  to  analyze  the implementation of accountability in Village Fund Allocation (ADD) in efforts to increase community  development  and  empowerment  in  Batu  Bintang  Village,  Batumarmar District, Pamekasan Regency. This research uses a descriptive qualitative approach, namely data collected in the form of words, images and not numbers, utilizing scientific methods  and  using  a  field  exploration  approach,  the  data  needed  is  by  means  of observation, interviews, documentation and so on. The results of this research are 1. Implementation  of  ADD  management  accountability  in  Batu  Bintang  Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency. a. Transparency. The transparency referred to is the openness of village officials towards the community in implementing ADD. b. Accountable.  Accountable  means  planning,  implementation  and  evaluation  in implementing  ADD.  c.  Participative.  What  is  meant  by  participation  is  that  in implementing ADD, the community also takes part in planning and evaluation based on MusDes. 2. Implementing accountability for ADD management in efforts to increase development  and  community  empowerment  in  Batu  Bintang  Village,  Batumarmar District, Pamekasan Regency. a. Infrastructure. The infrastructure in question is road construction, building repairs and ditch construction. b. Covid-19 response post. The handling of the Covid-19 post is intended to facilitate interaction between the public and officers regarding the handling of Covid-19.
Keywords : Accountability,  Allocation  of  Village  Funds  (ADD),  Development, Empowerment.
Abstrak:
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sebagai  bantuan  stimulan  untuk  mendorong  dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembagunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian  ini bertujuan untuk   menganalisis penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa  (ADD) dalam uapaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Batubintang Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan.Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif yakni data yang dikumpulkan dalam bentuk data yang
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
berupa kata-kata, gambar,dan bukan angka-angka, memanfaatkan metode ilmiah dan menggunakan  pendekatan  esklpor  lapangan,  data  yang  dibutuhkan  dengan  cara observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  lain-lain.  Hasil  penelitian  ini  adalah  1. Penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  di  Desa  Batubintang  Kecamatan Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan.  a.  Trasparansi.  Transparansi  yang  dimaksud adalah  keterbukaan  aparatur  desa  terhadap  masyarakat  dalam  penerapan  ADD.  b. Akuntabel.  Akuntabel  yang  dimaksud  adalah  perencanaan,  pelaksaan  dan  evalusi dalam  penerapan  ADD.  c.  Pertisipatif.  Partisipstif  yang  di  maksud  adalah  dalam penerpan  ADD  masyarakat  juga  ikut  andil  dalam  perencanaan  sampai  evaluasi berdasarkan  MusDes.  2.  Penerpan  akuntabilitas  pengelolaan  ADD  dalam  uapaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Batubintang Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan.  a.  Infrastruktur.  Infrastruktur  yang dimaksud  adalah  pembangunan  jalan,  perbaikan  balai  dan  pembuatan  selokan.  b. Penangulangan  posko  Covid-19.  Penanggulangan  posko  Covid-19  yang  dimaksud untuk  mempermudah  intraksi  masyarakat  dengan  petugas  terkait  penanggulangan Covid-19.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan, Pemberdayaan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  berbentuk  republik  yang  terdiri  dari  wilayah- wilayah, provinsi, kabupaten dan kota. Dibawah kabupaten dan kota terdiri dari desa dan  kelurahan.  Desa  merupakan  bagian  terkecil  dari  pemerintah  yang  mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  serta  pemerintahan  yang  paling  dekat  dan  paling mengetahui  segala  kebutuhan  masyarakatnya.  Pola  perubahan  hubungan  tersebut adalah  perubahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pemerintah  di  tingkat  pusat maupun  daerah.  Prinsip  otonomi  yang  nyata  dan  bertanggungjawab  berdasarkan Undang-Undang Nomor  32 Tahun  2004 memberi  maksud  untuk  menangani urusan pemerintahan  yang  didasarkan  oleh  tugas,  wewenang  dan  kewajiban,  serta  benar- benar  sesuai  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya untuk  meberdayakan  daerah  termasuk  meninggkatkan  kesejahteraan  rakyat,  yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintahaan  daerah  adalah  pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantu  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip    Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan  dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat tempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karna itu,muncul adanya peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh  kabupaten/kota  yang  dalam  pembagiannya  untuk  tiap  desa  dibagikan  secara proporsional yang di sebut sebagai  Alokasi Dana Desa (ADD).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong  dalam  membiayai  program  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembagunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam  beberapa  situasi,  penggunaan  dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  ini  rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membagun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan  anggaran  tersebut  secara  baik.  Hal  ini  mengingat  bahwa  desa  yang dulunya  melaksanakan  pembangunan  hanya  mendapat  bantuan  keuangan  yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan istansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya di lakukan secara mandiri.
Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  4,  yaitu  membentuk  Pemerintahan Desa profosional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan perberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakasta masyarakat, hak asal usul,dan adat istiadat desa. 1
Akuntabilitas  menjadi  indikator  penting  atas  kemampuan  suatu  pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi  salah satu parameter dari kuat  atau  lemahnya  partisipasi  masyarakat  (Kholmi,  2011).  Peran  penting akuntabilitas  tersebut  dibuktikan  oleh  beberapa  tulisan,  seperti World  bank ;  UNDP Widodo  Sedarmayanti  dan  Raba  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  merupkan unsur utama dalam mewujudkan good governance.
Akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak  yang  lain  yang  memiliki  hak  atas  pertanggungjawaban  tersebut.  Mardiasmo mendefinisikan  akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemengang  amanah ( agent )  untuk  memberikan  pertanggung  jawaban,  menjajikan,  melapporkan,  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggugjawabnya kepada pihak  pemberi  amanah yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta perjanggungjawaban tersebut. 2
1 Septian Bayu Kristanto, ‘ Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya ’, SULUH: Jurnal Abdimas 2, no. 1 (31 August 2020): 4.
2 Masiyah  Kholmi,  ‘AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  ALOKASI  DANA  DESA  (STUDI  DI  DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)’, Jurnal  Ekonomika Bisnis 7, no. 2 (2016): 3.
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan    yang mendapatkan  dana  bantuan  berupa  Alokasi  dana  desa  (ADD),  maka  dari  itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan  khususnya  pengelolaan  ADD  ini  merupakan  sarana  yang  tepat  sebagai perwujudan  pemerintahan  yang  baik.  Menerapkan  prinsip  akuntabilitas  pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja penerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan. 3
Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat  tergantung  bagaimana  pemerintah  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  pengelolaan  ADD  serta  responsif  terhadap  aspirasi  yang  berkembang  di masyarakat,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  keberhasilan  program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi  warga  untuk  menjadi  aktif  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pengawasan pembangunan,  sehingga  berpotensi  menciptakan  proses  pembangunan  yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif. 4
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  panduan  seperti  beberapa  peneliti terdahulu  yang  membahas  tentang  Alokasi  Dana  Desa  yang  bertujuan  untuk membantu  memecahkan  permasalah  yang  diusung  peneliti.  Berikut  penelitian terdahulu yang menjdi pedoman peneliti diantaranya:
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Lina  Nasihatun  Nafidah,  yang  meneliti  tentang “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Dalam  Upaya  Meninggkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” Dalam  pembahasan di  penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dengan  bukti  adanya pertanggungjawaban, sehinga penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti saat ini  yang  akan  dilaksanakan  oleh  peneliti  yang  membahas  hal  yang  sama. 5 Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti  tentang  akuntabilitas  alokasi  dana  desa.  Sedangkan  perbedaannya  yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik yaitu di desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
Jurnal yang di susun oleh Marselina Ara Lili, yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan  Karya  Kecamatan  Lumar”.  Didalam  jurnal  ini  di  simpulkan  bahwa
3 ‘Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi  Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa  Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)
- Neliti’, accessed 1 April 2022, https://www.neliti.com/publications/82164/akuntabilitas-pemerintah-desa-pada-pengelolaan-alokasi-dana- desa-studi-pada-kant.
4 Agus Subroto, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa- Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )’ (Masters, Universitas Diponegoro, 2009), 23,
5 Lina  Nasihatun  Nafidah,”Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Bisnis dan Manajeman Islam, Vol . 3,No.1(2015), 235
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
pembangunan  dan  penggunaan  dana  di  Desa  Magmagan  Karya  juga  telah  sesuai dengan  rencana  (program  kerja)  sebagaimana  tentang  dalam  visi  misi  BPMPD Kalimatan  Barat,  terbukti    dengan  adanya  prioritas  pembangunan  yaitu  penguatan kapasitas  petani,  penguatan  ekonomi  masyarakat,  peningkatan  sarana  prasarana, peningkatkan  (kesehatan),  peningkatkan  (pendidikan),  dan  peningkatan  dan pendalaman  iman  dan  ketaqwaan. 6 Terdapat  persamaan  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengalokasian dana desa. Sedangkan  perbedaannya  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marselina  Ara  Lili membahas  pengalokasian  dana  desa  secara  umum  yaitu  dari  aspek  pembangunan ekonomi.  Sedangkan  peneliti  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  penerapan Akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa.
Jurnal yang disusun oleh Dewi Febrianto,Taufik Kurrurohman, yang berjudul “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember”.    Didalam penelitian  ini  membahas  Akuntabilitas  di  Kabupaten  Jember  yang  membahas perencaan  program  Alokasi  Dana  Desa  di  10  desa  sekecamatan  umbul  sari  secara bertahap  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan  partsisipatif  masyarakat  desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansif guna pembelajaran  kepada  masyarakat  desa  dalam  rangka  mewujudkan  pemberdayaan masyarakat  desa  melalui  forum  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa. 7 Terdapat  persamaan  dalam  penelitian  yang  ditulis  peneliti.  Dimana  penelitian  ini sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Dewi Febrianto dan Taufik Kurrohman membahas  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  ruang  lingkup kabupaten  secara  umum  dan  tidak  membahas  tentang  pemberdayaan  dan pembangunan masyarakat. Sedangkan novelty dalam penelitian ini adalah penelitian ini  selain  membahas  mengenai  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  juga melihat dari sisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi  Dana  Desa  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam  pembangunan  di  Desa, dibandingkan  dengan  sumber-sumber  dana  pendapatan  desa  yang  lain.  Apabila Alokasi  Dana  Desa  benar-benar  dikelola  dengan  baik  dan  jujur  maka  bukan  tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Seperti di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang mana dalam mengalokasikan Dana Desa secara  merata dan  menyeluruh  baik  dalam  pembangunan  atau  pemberdayaan.  Dengan  ini  penulis melaksanakan penelitian dengan judul ‘‘ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
6 Marselina Ara Lili,” Pengelolaan Alokasi  Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya , kecamatan Lumar”, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) 7 (1) , (2018).16
7 Dewi  febri  Arifiyanto,  Taufik  Kurrahman,  “Akuntabilitas  Pengelolaa  Alokasi  dana  Desa  di  Kabupaten Jember”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3), 2014,
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembagunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan 2021.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitan  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  yakni  data  yang  dikumpulkan dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  berupa  kata-kata,  gambar,dan  bukan  angka- angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data dari hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap penyajian data dalam  laporan penelitian. 8 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana  dalam  penelitian  ini  memanfaatkan  metode  ilmiah  dan  menggunakan pendekatan secara langsung atau bisa juga disebut dengan turun lapangan, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain sebagaimana untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasin  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan. Dalam hal tersebut peneliti juga lebih leluasa untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Batubintang Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan.
Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di maksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance). Bahwa  prinsip  atau  good  governance  ialah  partisipsi,  transparansi,  dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.
Keakuntabilitasan  keuanagan  desa  dikelola  berdasarkan  pedoman pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 yaitu, tranparan, akuntabel,partisipatif dan dilakaukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uaraian sebagai berikut:
a. Transparan
Prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui dan  mendapatkan  informasi  tentang  keuangan  desa.  Tingkat  akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat di katakan sangat signifikan. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informasi selaku pemerintah desa:
“Salah  satu  sumber  pendapatan  desa  itu  ada  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  itu  bersumber  dari  APBD,  dari  Daerah  atau Kabupaten.  Dan  ada  juga  dari  bantuan  provinsi,  yang  dinamakan  Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai  dari  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  pemberdayaan,
8 Moleong, Metodologi Penelitian 11.
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduka itu seperti adanya covid- 19,  itu  kan  masuk  kebagian  tidak  terduga.  Jadi  untuk  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa.” 9
Menurut  Bapak  Mahfud  untuk  pendapatan  desa  yang  bersumber  dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari bantuan provinsi. Adapun dalam penerapannya, Alokasi Dana  Desa  (ADD)  bebas  diperuntukkan  dalam  bidang  apa  saja  seperti  bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, serta dalam bidang tak terduga seperti adanya pandemi covid-19 atau bencana alam  lainnya.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Ibu  Arnawati  selaku  Kepala Urusan Keuangan yang sudah peneliti wawancarai:
“Sedangkan  untuk  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  itu  diterapkan dibidang pemerintahan. Selain dibidang pemerintahan juga bisa diterapkan dibidang pembinaan. Untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan bisa juga kalau ADD. Jadi untuk penerapan ADD itu semua bidang bisa.” 10 Menurut Ibu Arnawati selaku Kepala Urusan Keuangan bahwa  penerapan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dapat  diterapkan  pada  bidang  pemerintahan  dan pembinaan. Selain pemerintahan dan pembinaan, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. . Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti: “Penerapan  pertanggug jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang bisa dikatakan baik karena sejauh ini pemerintah desa melakukan musyawarah dengan  Kepala Dusun dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainny. Sehingga kami mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan  sampai  pengalokasian  dana  tersebut.  Contohnya  pengadaan perbaikan  jalan  plosok,  pengadaan  posko  penangulangan  Covid  19  dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak” 11
Menurut  Bapak  H.  Jufri  selaku  tokoh  di  Dusun  Tamberu  Alet  Barat  Desa Batubintang.  Penerapan  akuntabilitas  pengelolaa  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Batubintang dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karna sebagian dari tokoh  tokoh  masyarakat  di  undang  untuk  mengetahui  mekanisme  atau memberikan usulan yang mana setiap daerah yang membutuhkan.
9 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, wawancara langsung ( 21 mei 2022).
10 Asnawati, Kepala Urusan Keuangan Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 mei 2022).
11 H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, Wawancara lansung (21 mei 2022).
b. Akuntabel
yaitu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggung  jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijiakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan.
peneliti  menanyakan  terkait  tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban penerapan  Pendapatan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Batubintang Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan.  Berikut  adalah  hasil wawancara peneliti:
“Di  pelaporan  itu  nanti  setelah  semuanya  di  data -data  semuanya  sudah terkumpul,  uang  sudah  masuk,  dan  terealisasi  semua.  Nanti  kita  akan mengadakan  Musyawarah  Desa  yaitu  MusDes  pertanggungjawaban.  Itu diadakan diakhir Desember pertanggungjawaban itu.” 12
Bapak  Mahfud  mengatakan  bahwa  dalam  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data- datanya  terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan  Musyawarah  Desa  ketika  semua  data-data  yang  diperlukan  sudah rampung.  Musyawarah  Desa  ini  dinamakan  dengan  Musyawarah  Desa pertanggungjawaban  yang  biasa  dilaksanakan  diakhir  tahun  yaitu  dibulan Desember.
“Iya,  satu  tahun  sekali  pertanggungjawabannya  itu.  Kan  MusDes perencanaan,  terus  MusDes  pertanggungjawaban.  Ya  nanti  dilaporkan bahwa sisa dana itu sekian.” 13
Selanjutnya, Bapak Mahfud juga mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada  Musyawarah  Desa  perencanaan  yang  dilakukan  diawal  sebelum  adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.
Peneliti  juga  menanyakan  lebih  lanjut  terkait  dengan  tahap  pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan  Batumarmar    Kabupaten  Pamekasan.  Berikut  adalah  paparan narasumber yang sudah peneliti wawancarai:
“Pelaporannya itu nanti ke BPD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Selain itu, nanti kita juga laporan ke Bupati. Dimana laporannya itu ada seperti  ini  laporannya  yaitu  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDes  tahun  2020-2021.  Jadi  sudah  lengkap  di  PerDeskan nanti dimana PerDesnya ini disini per tanggal 05 Januari. Dan ada laporan
12 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 mei 2022).
13 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 mei 2022).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
realisasi yang isinya juga sama , cuma bedanya kalau yang realisasi itu tidak ada PerDesnya.” 14
Selanjutnya  Bapak  Mahfud  juga  menambahkan  bahwa  dalam    tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan  APBDes nantinya  akan  disampaikan  dalam  Musyawarah  Desa  (MusDes)  yang    akan disampaikan  sendiri  oleh  Kepala  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar Kabupaten  Pamekasan  yaitu  Ibu  Hasbiyah  kepada  BPD.  Selain  kepada  BPD, pelaporan  pertanggungjawaban  juga  akan  dilaporkan  kepada  Bupati  sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hasin selaku Kadus Tengger laok Desa Batubintang yang menyatakan:
“Untuk pelaporannya sendiri nanti itu ada (MusDes) pertanggungjawaban. Didalam  Musyawarah  Desa  (MusDes)  itu  nanti  melaporkan  terkait  dari realisasi  atau  penerapan  dari  pendapatan-pendapatan  desa  itu  yang digunakan dalam membiayai belanja desa (APBDes).” 15
Menurut  Bapak  Hasin  menyatakan  bahwa  dalam  pelaporan pertanggungjawaban penerapan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu tetap dengan diadakannya Musyawarah Desa  pertanggungjawaban.
Hal  ini  diperkuat  dari  observasi  yang  peneliti  lakukan  yaitu  pada  saat peneliti  melakukan  wawancara  di  Balai  Desa  Batubintang  dimana  sebagian Pemerintah  Desa  Batubintang  melakukan  diskusi  dalam  mempersiapkan  hal yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).
c. Partisipatif
Asas partisipatif di mulai dari tahap perencanaan, pada tahap perencanaan pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  masyarakat  sudah  diikut  sertakan  melalui MUSDes yang ada, di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun guna untuk  menyampaikan  pendapat  yang  telah  di  musyawarah  bersama  didusun tersebut.  Dalam  musyawarah  perencanaan  APBDes  di  bahas  dan  disepakati bersama.  Hal  ini  sesuai  dengan  paparan  hasil  wawancara  peneliti  dengan informasi selaku pemerintah desa:
“Pemerintahan desa disetiap tahunnya sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tiap dusun itu sudah ada tim, tim itu diantaranya kepala dusun dan tokokh-tokoh masyarakat desa, jadi mau buat apa di dusun tersebut nanti d i usulkan” 16
Aparatur  desa  di  Desa  Batubintang  mengundang  masyarakat  melalui undangan tertulis atau lisan yang disampaiakan setiap kepala dusun dan tokoh-
14 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 mei 2022).
15 Hasin, Kepala Dusun Tengger laok, Wawancara Langsung (24 mei 2022).
16 Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, Wawancara Langsung ( 21 Mei 2022)
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang untuk ikut musyawarah  terdiri dari  BPD,  kepala  dusun  dan  para  tokoh-tokoh  desa  untuk  mrngikuti musyawarah  sehingga  bisa  menyampaikan  inisiatif  yang  besar  untuk  ikut terlibat secara langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara yang di sampaikan oleh pemerintahan desa:
“Sampai saat ini yang kita undang untuk datang it u pasti datang, jadi kita melihat  dari  situ  dia  ikut  kegiatan  sampai  selesai,  dalam  musyawarah tersebut  perwakilan  dari  setiap  dusun  sangat  aktif  dalam  menyampaikan pendapat.” 17
Manurut  Bapak  Mahfud  dalam  musyawarah  desa,  masyarakat  aktif mengusulkan  beberapa  kengiatan,  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  masyarakat akan  di  prioritaskan,  kegiatan  mana  yang  lebih  mendesak  akan  diakomodir terlebih dahulu.hal ini selaras dengan Bapak Jufri selaku salah satu tokoh di Desa Batubintang:
“Kalo  saya  membawa  setiap  usulan yang  kemudian  di  ajukan  agar pemerintahan  desa  mengetahui  apa  saja  yang  kebutuhan  msyarakat sehingga  pemerintahan  desa  mengetahui,  contohnya  waktu  kemeren  pas marak-marakmya covid-19 masyarakat kan banyak kebutuhannya seperti masker, vitamin, dan pos penanggulangan covid- 19.” 18
Dalam  pelaksanaan  program  desa,  masyarakat  sudah  dilibatkan  dan  ikut serta mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga masyarakat merasa sangat berpatisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan paparan dari masyrakat Desa Batubintang sebagai berikut:
“Dalam  penrapan  ADD  keterlibatan  masyarakat  di  Desa  Batu  Bintang menjadi salah satu hal yang dianggap penting, terbukti ketika perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  masyarakat  dilibatkan  dalam  bentuk  MusDes sehingga masayarakat ikut berpartisipasi dalam ADD.” 19
Menurut  Bapak  Yasin  selaku  masyarakat  Desa  Batubintang  mepaparkan bahwa  dalam  pengelolaan  ADD  masyarakat  dilibatkan  sehingga  masyarakat mengetahui  bagaimana  mekanisme  penerapan  ADD  tersebut,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.
Hasil  peneltian  yang  telah  dilakukan  maka  penerapan  partisipatif menunjukkan bahwa penerapan partisipatis yang telah di lakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perncanaan, pelaksanaa, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator pertisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di  Desa  Batubintang  telah  mengajak  masyarakat  dalam  Musdes,  Musdus,  dan
17 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 Mei 2022)
18 H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, Wawancara lansung (21 mei 2022).
19 Yasin, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (22 Mei 2022).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
Muscap. Dalam Musdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan  aparatur  pemrtintah  desa  untuk  mendiskusikan  dan  mentapkan  rencana peraturan desa tentang APBDes.
Hal  ini  diperkuat  dari  observasi  yang  peneliti  lakukan  yaitu  pada  saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Batubintang dimana Pemerintah Desa Batubintang melakukan diskusi dengan Masyarakat desa dan para tokoh masyarakat  dalam  mempersiapkan  hal  yang    berkaitan  dengan  penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).
Dari  paparan  data  narasumber  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam tahap partisitipatif juga akan diadakan Musyawarah Desa yang dikenal dengan MusDes.
2. Penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
a. Infasrtuktur
Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan  dilaksanakan  pada  saat  dana  telah  dicairkan.  Hal  ini  seperti  yang  di paparkan oleh Ibu hasbiyah ketika di Wawancara oleh peneliti:
“Pelaksanaan  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilaksanakan  ketika dananya sudah ada atau sudah dicairkan, dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)  di  bidang  pemerintahan  untuk  kesejahteraan  desa  termasuk operasional  pemerintahan,  termasuk  pembinaan  juga  disitu  masuk  atau dapat dibiayai melaluli pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya  juga  bisa  dibiayai  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Akan  tetapi, kalau ada yang lebih prioritas itu yang dilaksanakan terlebih dahulu, seperti jalan pedalam dll.” 20
Menurut Ibu Hasbiyah dalam pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu  dapat  diterapkan  dalam  segala  bidang  kegiatan  desa  mulai  dari  bidanag pemerintahaan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.
Selain  itu,  peneliti  juga  menanyakan  terkait  dengan  penerapan  Alokasi  Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut  paparan  informan  terkait  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu:
“Setiap tahunnya meningkat tergantung dari kegiatannya juga, dan jatah kan sekarang setiap perangkat desa itu kan naik, otomatis kan meningkat. Selain itu juga, kegiatannya kan meningkat dan lebih ba nyak lagi.” 21
20 Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, Wawancara Langsung (22 Mei 2022)
21 Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 Mei 2022)
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
Menurut  Bapak  Mahfud  memaparkan  bahwa  dalam  penerapan  Alokasi  Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa sudah meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan  jatah  yang  dapat  dibiayai  oleh  pendapatan  desa  yang  bersumbe  dari Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Bapak  Hasin  selaku pemerintah Desa Batubintang yaitu:
“Untuk  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  disini  ya  kalau  ditanya  soal peningkatan ya meningkat. Contoh ADD ini kan dapat diterapkan disemua bidang kan seperti di pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes.” 22
Menurut Bapak Hasin selaku Pemerintah Desa Batubintang juga memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang mengalami peningkatan  dibidang  pemerintahan  dimana  untuk  penerapan  Alokasi    Dana  Desa (ADD) dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan-kegiatan desa  seperti halnya dalam  pembangunan dan  pemberdayaaan  yang  bersumber  dari  ADD.  Lebih    lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal  yang sama. Berikut hasil wawancara peneliti:
“Peningkatannya sendiri  menurut  saya  meningkat,  seperti  kegiatan poskamling,  lalu  di  Balai  Desa  itu  sekarang  sudah  bagus  tempatnya.  Jadi misal  mau  mengadakan  acara  Desa  Siaga  atau  kegiatan  lainnya  misal penyuluhan dan lain- lain sudah enak sekarang.” 23
Menurut Ibu Sitti Maimuna, mengatakan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak mengetahui sumber dana dari peningkatan kegiatan belanja desa  itu sendiri apakah  bersumber  dari  PADes,  DD,  ataupun  ADD.  Ibu  Sitti  Maimuna  mengatakan bahwa  terjadi  peningkatan  pada  kegiatan  poskamling  serta  perbaikan  Balai  Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa.  Lebih  lanjut  peneliti  juga  melakukan  wawancara  kepada  masyarakat  desa terkait dampak ADD terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang.
“Ya  dampaknya  kalau  menurut  saya  ya  banyak,  jadi  masyarakat  itu  bisa menikmati hasil pembangunan. Kalau dulu sebelum ada dana desa, kita itu untuk mengangkut, salah satu aja ya di bidang pertanian itu dulu sebelum jalan masuk ke persawahan, masyarakat mengangkut padi itu masih dipikul dipundaknya.  Akan  tetapi  sekarang,  dekat  sudah  kan,  mobil  sudah  bisa masuk sekarang. Jadi, untuk perekonomian itu banyak dampaknya” 24
Ibu punisa juga mengatakan bahwa selain berdampak pada Desa Batubintangitu sendiri, penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat  desa  di  Desa  Batubintang  juga  berdampak  pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa  baik  dalam  bidang  pemerintahan,  bidang  pembangunan,  bidang  pembinaan,
22 Hasin, Kadus Tengger laok Desa Batubitang, Wawancara Langsung (24 Mei 2022).
23 Sitti Maimuna, Masyarakat Batubintang, Wawancara Lansung (24 Mei 2022).
24 Punisa Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
bidang  pemberdayaan,  maupun  bidang  tak  terduga  yang  dapat  dirasakan  secara langsung  oleh  masyarakat  desa  dan  akan  berdampak  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat  desa,  seperti  kemudahan  akses  jalan  menuju  persawahan  serta peningkatan  perekonomian  masyarakat  desa.  Peneliti  juga  menanyakan  kepada masyarakat  yang  lain  terkait  dampak  pengalokasian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang: “Dampak yang dirasakan ya yang saya rasakan dampaknya baik, jelas ya kan sudah ada buktinya seperti pembangunan desa yang paling dirasakan itu. Contoh  seperti  pembangunan  jalan,  irigasi,  gorong-gorong,  penerangan jalan, dan lain-lain. Seperti yang di jurang itu juga, itu kan dananya selama satu  periode.  Kegiatan  desa  ya  masyarakat  ikut,  tetapi  memang  tidak semuanya. Ya banyak kegiatan desa Siaga, kerja bakti, dan lain-lain itu saya mengikuti. Dan untuk dananya sendiri saya kurang tau, rinciannya ya saya kurang tau seperti pembangunan jalan itu biasanya dicantumkan ada kayak keramiknya  menghabiskan  dana  sekian.  Tetapi  untuk  rinciannya  itu biasanya ada dibalai desa.” 25
Menurut Bapak Ahmad, adanya penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki dampak  yang  baik  terlebih  penerapan  dalam  hal  pembangunan.  Bapak  Ahmad mengatakan bahwa dalam hal pembangunan masyarakat desa lebih merasakan dari adanya  belanja  desa.  Dalam  kegiatan-  kegiatan  desa,  masyakarat  ikut  serta  meski tidak  pada  setiap  kegiatan.  Adapun  untuk  dana  yang  digunakan  dalam  kegiatan belanja desa seperti pembangunan atau perbaikan jalan Bapak Ahmad mengatakan sudah  dicantumkan  dalam  bentuk  coran  keramik.  Adapun  untuk  rinciannya  Bapak Ahmad  mengatakan  bahwa  hal  tersebut  dicantumkan  di  Balai  Desa  Batubintang. Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang sama kepada masyarakat desa lainnya  terkait  dampak  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  meningkatkan pembangunan dan pembredayaan masyarakat desa di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan:
“Dampaknya  ya  kalau  dari  segi pembangunan  sangat  dirasakan  seperti perbaikan jalan. Terus dipemberdayaan juga seperti ada kegiatan-kegiatan desa dalam pembangunan itu kami di panggil untuk kerja sehinga kami bisa merasakan  pemberdayaan  tersebut,  karna  setiap  ada  pembangunan,  kuli nya itu tidak ngambil dari luar desa masudnya masyarakat sini yang jadi kuli dek, jadi untuk pemerintah desa hari ini saya merasakan kinerjanya sangat bagus.” 26
Menurut Bapak Moh Baidawi menyatakan bahwa dampak yang dirasakan  dari segi  pembangunan  dan  pemberdayaan  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  desa khususnya  dibidang  pemberdayaan  melihat  sejauh  ini  setiap  ada  kegiatan pambangunan  yang  selalu  melibatkan  masyarakat  dalam  pembangunan  tersebut sehingga  damak  baik  terhadap  masyarakat  dalam  membantu tambahan pendaptan bagi masyarakat desa di Desa Batubintang.
25 Ahmad, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022).
26 Moh Baidawi, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022).

## b. Posko Penanggulangan Covid-19
Di Desa Batubintang membangunan beberapa posko pepnanggulangan Covid- 19  dan  petugasnya  adalah  masyarakat  setempat.  Lebih  lanjut  penelti  menanyakan terkait dampak penerapan pembangunan dan  pemberdayaan terhadap masyarakat terkait posko penanggunalangan Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti:
“Alat pelindung diri seperti masker, ada pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di tahun 2021 Batubintang untuk kegiatan-kegiatannya ya begitu-begitu saja ya  mungkin  karena  covid  jadi  kegiatan  desa  dibatasi.  Tapi  kalau  bantuan seperti  pembagian  beras  itu  rutin  sehingga  saya  merasakan pemberdayaannya mas.” 27
Menurut Ibu Lailatul Fitriyah selaku masyarakat desa mengatakan bahwa untuk pemberdayaan  terhadap  masyarakat  sangat  dampak  seperti  pemberian  alat pelindung  diri  berupa  pembagian  masker  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah  desa langsung  dengan  melakukan  kunjungan  langsung  ke  kediaman    masyarakat  desa. Adapun  dalam  peningkatannya  sendiri    Ibu  Lela  mengatakan    bahwa  tidak  terjadi peningkatan kegiatan desa di tahun 2021 dikarenakan kegiatan  desa yang dibatasi. Meski begitu tahap pemberian bantuan seperti pembagian  beras rutin dilakukan oleh pemerintah  desa  kepada  masyarakat.  Lebih  lanjut  peneliti  menanyakan  tentang jumlah  posko  penanggulangan  Covid-19  terhadap  aparatur  desa.  Sesuai  hasil wawancara berikut ini:
“Dalam pembangunan posko penanggulangan Covid -19 disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang. Jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang ada empat belas (14) sehingga jumlah posko penanggulangan Covid-19  berjumlah  empat  belas  (14)  juga.  Hal  ini  di  maksudkan  agar mempermudah dalam berintraksi antara masyarakat dengan petugas posko penanggualangan Covid-19 di masing- masing Dusun.” 28
Menurut  B apak  Moh,  Ruba’i  selaku  Kasi  Pelayanan  Desa  Batubintang mangatakan bahwa sejak adanya Covid-19 sebagian Alokasi Dana Desa di salurkan ke pembangunan posko penanggulangan Covid-19.
Hal  ini  diperkuat  dari  obsevasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  adanya  fasilitas posko penaggulangan Covid-19 yang lebih baik sehingga dapat dipergunaka secara efektif  dalam  menanggulangi  Covid-19  dan  mempermudah  intraksi  dengan masyarakat seperti pembagian masker, pengecekan suhu tubuh dan lain-lain.
Trasparansi:  Prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui  dan  mendapatkan  informasi  tentang  keuangan  desa.  Salah  satu  sumber pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari  APBD,  dari  Daerah  atau  Kabupaten.  Dan  ada  juga  dari  bantuan  provinsi,  yang dinamakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Itu  peruntukannya,  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduka itu seperti adanya covid-19, itu kan masuk kebagian tidak
27 Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (22 Mei 2022).
28 Moh,Ruba’i, Kasi Pelayanan Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022).
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
terduga.  Jadi  untuk  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Selain  itu  seperti  pembangunan  atau perbaikan Balai Desa.
Penerapan pertanggung jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang  bisa  dikatakan  baik  karena  sejauh  ini  pemerintah  desa  melakukan musyawarah  dengan    Kepala  Dusun  dan  beberapa  tokoh-tokoh  masyarakat  lainnya. Sehingga  kami  mengetahui  bagaimana  mekanisme  dari  perencanaan  sampai pengalokasian  dana  tersebut.  Contohnya  pengadaan  perbaikan  jalan  plosok,  pengadaan posko penangulangan Covid 19 dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak.  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Batubintang  dikatakan  cukup  baik  dalam pelaksanaannya.  Karna  sebagian  dari  tokoh  tokoh  masyarakat  di  undang  untuk mengetahui  mekanisme  atau  memberikan  usulan  yang  mana  setiap  daerah  yang membutuhkan.
Akuntabel:  Perwujudan  kewajiban  untuk mempertanggung  jawabkan  pengelolaan dan  pengendalian  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijiakan  yang  dipercayakan  dalam rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  diterapkan.  Dalam  tahap  pelaporan  dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan  dilakukan  setelah  semua  data-datanya  terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh  oleh  desa.  Dimana  selanjutnya,  akan  diadakan  Musyawarah  Desa  (MusDes) ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa (MusDes) ini dinamakan  dengan  Musyawarah  Desa  (MusDes)    pertanggungjawaban  yang  biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.
Dalam  tahap  pelaporan  pertanggungjawaban  ini  dilakukan  dalam  satu  tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa (MusDes) perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  serta  ada  Musyawarah  Desa  (MusDes)  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan  satu  tahun  anggaran  satu  kali  yaitu  diakhir  tahun  setelah  penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.
Selanjutnya pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang dilanjutkan ke Bupati. Dimana laporan itu berisi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun  2020-2021.  Tahapan  pelaporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  atau penerapan  APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang akan  disampaikan  sendiri  oleh  Kepala  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar Kabupaten  Pamekasan  yaitu  Ibu  Hasbiyah  kepada  BPD.  Selain  kepada  BPD,    pelaporan pertanggungjawaban  juga  akan  dilaporkan  kepada  Bupati  sebagai    bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes.
Pertisipatif:  Pada  tahap  perencanaan  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  masyarakat sudah diikut sertakan melalui MusDes yang ada di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun baik itu kepala dusun atau para tokoh-tokoh di dusun tersebut guna untuk menyampaikan  pendapat  yang  telah  di  musyawarah  bersama  didusun  tersebut.  Dalam musyawarah perencanaan APBDes di bahas dan disepakati bersama.
Aparatur  desa  di  Desa  Batubintang  mengundang  masyarakat  melalui  undangan tertulis atau lisan yang disampaiakan setiap kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat  yang  diundang  untuk  ikut  musyawarah  terdiri  dari  BPD,  kepala  dusun  dan para  tokoh-tokoh  desa  untuk  mrngikuti  musyawarah  sehingga  bisa  menyampaikan inisiatif yang besar untuk ikut terlibat secara langsung.
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
Dalam pelaksanaan program desa, masyarakat dilibatkan dan ikut serta mulai dari perencanaan  sampai  pertanggungjawaban  sehingga  masyarakat  merasa  sangat berpatisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Dalam pengelolaan ADD masyarakat dilibatkan  sehingga  masyarakat  mengetahui  bagaimana  mekanisme  penerapan  ADD tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.
Partisipatis dilakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perncanaan, pelaksanaa, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator pertisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Batubintang telah mengajak masyarakat dalam Musdes, Musdus, dan Muscap. Dalam  Musdes  pemerintah  desa  mengundang  tokoh  masyarakat,  BPD,  dan  aparatur pemrtintah  desa  untuk  mendiskusikan  dan  mentapkan  rencana  peraturan  desa  tentang APBDes.
Penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  uapaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  di  Desa  Batubintang  Kecamatan Batumarmar Kabupaten pamekasan.
Infrastuktur:  Dalam  infrastuktur  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Batubintang Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan  dilaksanakan  pada  saat  dana  telah dicairkan  dan  penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  bidang  pemerintahan  untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, dan pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melaluli pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
ADD  dapat  diterapkan  disemua  bidang,  pembangunan  bisa,  pembinaan,  dan  yang lainnya  juga  bisa.  Jadi  melihat  dari  kegiatan  dibidang  pemerintahan  sendiri  mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes. Peningkatannya AAD di desa batubintang, seperti kegiatan poskamling  serta perbaikan Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat  desa  dalam  kegiatan-kegiatan  desa.  Dampaknya  bagi  masyarakat  itu  bisa menikmati hasil pembangunan. salah satunya  di bidang pertanian, nelayan. masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang  pembangunan,  bidang  pembinaan,  bidang  pemberdayaan,  maupun  bidang  tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif  bagi  kesejahteraan  masyarakat  desa  kedepan  seperti  kemudahan  akses  jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Posko  Penanggulangan  Covid-19:  Dalam  pembangunan  posko  penanggulangan covid-19 Desa Batubintang membangunan beberapa posko penanggulangan Covid-19 dan petugasnya adalah masyarakat setempat. Terkait dampak penerapan pembangunan dan pemberdayaan  terhadap  masyarakat  terkait  posko  penanggunalangan  Covid-19  dan pemerintahan desa memberikan beberapa alat pelindung diri  pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di tahun 2021  untuk  kegiatan  yang  ada  di  Desa  Batubintang  dan  kegiatan  desa  dibatasi  oleh pemerintahan desa supaya tidak terjadi penyebaran Covid-19 secara meluas.
Fasilitas  posko  penaggulangan  Covid-19  yang  baik  sehingga  dapat  dipergunakan secara  efektif  dalam  menanggulangi  Covid-19  dan  mempermudah  intraksi  dengan
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan
masyarakat  seperti  pembagian  masker,  pengecekan  suhu  tubuh  dan  lain-lain.  Serta memberikan  rasa  nyaman  baik  bagi  pemerintahan  desa  maupun  masyarakat  dalam mengunakan posko penanggulangan Covid-19.
Dalam  adanya  posko  penanggulgan  Covid-19  perlu  adanya  kominikatif  dan kolaboratif  sebangai  bentuk  kerja  sama  dari  masyarakat  dalam  mendorong  optimisme pemerintah  desa  untuk  terlepar  dari  kondisi  pamdemi  sihingga  kerjasama  antara pemerinrah  desa  dan    masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  mengatasi penyebaran  Covid-19  sehinnga  adanya  posko  penanggulangan  Covid-19  sangat memperdayakan masyarakat di Desa Batubintang tersebut.
Pembangunan posko penanggulangan covid-19 menjadi salah satu alternatif dalam memberdayakan  masyarakat  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten Pamekasan, dikarenakan semua yang menjadi petugas dalam poskopenanggulan covid -19 di dominasi masayrakat setempat yang disesuaikan dengan dusun dusun yang ada di desa tersebut. Yang menjadai alasan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk kepekaan desa terhadap  kebutuhan  masyarakt  dan  mempermudah  pemerintah  dalam  menyalurkan berbagi  macam  bantuhan  yang  sifatnya  bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan covid-19.

## PENUTUPAN
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ang  berjudul  “Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  meningkatkan  Pembagunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan” yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang diterapkan bersadarkan tranparansi, akuntabel dan partisipatif. Berdasrkan tiga poin di atas di katakan baik karena sejauh ini pemerintahan desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan berberapa tokoh masyarakat.  Sehingga  masyarakat  menegetahui  mekanisme  dariperencanaan  sampai pengelokasiannya.  Dalam  tahap  pelaporan  pertanggungjawaban  di  lakukan  ketika MusDesa perrencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yang dilaksanakan diaksir tahun setelah penerapan terlaksana. Dalam Partisipatif aparatur desa mengundang beberapa  masyarakat  mulai  dari  kepala  dusun  dan  para  tokoh-tokoh  desa,  untuk mengikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan kebutuhan masyarakat atau inisiatif yang besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang.
2. Dalam  penerapan  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  alokasikan  terdahap infastuktur  dan  pembangunan  posko  penanggulangan  Covid-19.  Dalam  infrastuktur penerapan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD)  di  bidang  pemerintahan  untuk  kesejahteraan  desa  termasuk  operasional pemerintahan, dan pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melaluli pendapatan yang  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Pembangunan  posko  penanggulangan covid-19  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam  memberdayakan  masyarakat  Desa Batubintang  Kecamatan  Batumarmar  Kabupaten  Pamekasan,  dikarenakan  semua  yang
Abd Hakim, M. Bashri Asy’ari
menjadi  petugas  dalam  poskopenanggulan  covid  -19  di  dominasi  masayrakat  setempat yang disesuaikan dengan dusun dusun yang ada di desa tersebut. Yang menjadai alasan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk kepekaan desa terhadap kebutuhan masyarakt dan  mempermudah  pemerintah  dalam  menyalurkan  berbagi  macam  bantuhan  yang sifatnya  bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat  terkait  penanggulangan covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Subroto, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung Tahun 2008 )’ (Mast ers, Universitas Diponegoro, 2009), 23. Ahmad, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022).
Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan,  Kecamatan  Lawang,  Kabupaten  Malang)  - Neliti’,  accessed  1  April  2022, https://www.neliti.com/publications/82164/akuntabilitas-pemerintah-desa-pada- pengelolaan-alokasi-dana-desa-studi-pada-kant.
Asnawati, Kepala Urusan Keuangan Desa Batubintang, Wawancara Langsung (21 mei 2022). Dewi  febri  Arifiyanto,  Taufik  Kurrahman,  “Akuntabilitas  Pengelolaa  Alokasi  dana  Desa  di Kabupaten Jember”, Jurnal Riset Akunt ansi dan Keuangan, 2(3), 2014,
H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, Wawancara lansung (21 mei 2022).
Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, Wawancara Langsung ( 21 Mei 2022). Hasin, Kepala Dusun Tengger laok, Wawancara Langsung (24 mei 2022). Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (22 Mei 2022).
Lina  Nasihatun  Nafidah,”Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Bisnis dan Manajeman Islam, Vol . 3,No.1(2015), 235.
Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, wawancara langsung ( 21 mei 2022).
Marselina  Ara  Lili,”  Pengelolaan  Alokasi    Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya , kecamatan Luma r”, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) 7 (1) , (2018).16. Masiyah Kholmi, ‘AKU NTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI  DESA  KEDUNGBETIK  KECAMATAN  KESAMBEN  KABUPATEN JOMBANG)’, Jurnal Ekonomika Bisnis 7, no. 2 (2016): 3.
Moh Baidawi, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022). Moh,Ruba’i, Kasi Pelayana n Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022). Moleong, Metodologi Penelitian 11. Punisa Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (23 Mei 2022). Septian Bayu Kristanto, ‘ Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya ’, SULUH: Jurnal Abdimas 2, no. 1 (31 August 2020): 4.
Sitti Maimuna, Masyarakat Batubintang, Wawancara Lansung (24 Mei 2022). Yasin, Masyarakat Desa Batubintang, Wawancara Langsung (22 Mei 2022).