## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 1 Maret 2016, hal. 112-116

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama (Studi Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat kabupaten Lombok Tengah)
Deviana Mayasari, S.Pd., M.Si & Susi Susanti (Dosen perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  01-03-2016 Disetujui:  30-03-2016 Abstrak : Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan,  bahwa  rata-rata  masyarakat  di  Desa Bonder,  kecamatan  praya  barat,  Kabupaten  Lombok  Tengah  mayoritas  beragama  Islam. Mereka melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Tetapi berbeda dengan pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa kebanyakan  masyarakat  melakukan  perceraian  menurut  syariat  islam,  yaitu  hanya  sebatas menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  tanpa  mengajukan  ke  pengadilan,  dalam  penelitian  ini tertarik  mengungkapkan  permasalahan  1)  Apa  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Masyarakat  di Desa Bonder  Kecamatan  Praya Barat  Kabupaten Lombok  Tengah  Melakukan Perceraian  Tidak  Melalui  Pengadilan  Agama?,  2)  Bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan terhadap  masyarakat  di  Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok  Tengah Yang  Melakukan Perceraian Tidak Melalui Pengadilan Agama?
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskritip kualitatif. Tehnik sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling  dan snowball sampling. Subjek peneltian  ini  adalah  tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  tokoh  masayarakat.  Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data primer,  metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  dokumentasi  dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaktif.
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan perceraian tidak melalui  Pengadilan  Agama,  antara  lain  disebabkan  faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan kebiasaan masyarakat setempat, dan 2) Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat di Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok  Tengah  yang    melakukan perceraian  tidak  melalui  Pengadilan  Agama  meliputi  a)  Keabsahan  perceraian  terhadap perempuan  yang  diceraikan  diluar  pengadilan  adalah  ikatan  perkawinan  antara  suami-istri tersebut belum putus secara hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja, b) Suami dan isteri masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing,
c) Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian.
Kata Kunci:
Masyarakat,  Perceraian, dan Pengadilan Agama
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pengamatan  yang  dilakukan,  bahwa  rata-rata masyarakat di Desa Bonder, kecamatan Praya Barat, Kabupaten  Lombok  Tengah  mayoritas  beragama Islam.  Mereka  melakukan  suatu  perkawinan berdasarkan  ketentuan  undang-undang  Nomer  1 tahun  1974  pada  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2).  Tetapi berbeda  dengan  pelaksanaan  perceraian  yang dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa  Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah bahwa kebanyakan masyarakat melakukan perceraian  menurut  syariat  islam,  yaitu  hanya sebatas  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  tanpa mengajukan ke pengadilan. Padahal perceraian yang dilakukan  diluar  pengadilan  tidak  menjamin
kepastian  hukum  dan  dapat  menimbulkan  masalah di  kemudian  hari.  Perceraian  yang  tidak  dilakukan di  depan  pengadilan  di  pandang  oleh  masyarakat merupakan  hal  yang  biasa  yaitu  merupakan fenomena umum. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan  bahwa  bila  menyelesaikan  masalah perkawinan  di  depan  pengadilan  maka  akan menghabiskan  biaya  yang  cukup  besar.  Pandangan tersebut juga disebabkan karena mereka berpendapat  bahwa  jika  telah  sah  menurut  ajaran Islam maka tidak perlu lagi diperkuat dengan siding di  Pengadilan.      Sedangkan  dalam  undang-undang perkawinan  dan  KHI  sudah  ditentukan  bahwa perceraian  yang  dilakukan  oleh  sepasang  suami isteri  harus  dilakukan  didepan  pengadilan  agama bagi  yang  beragama  islam  dan  pengadilan  umum
bagi  yang  beragama  lain  (non  islam),  (Surahman, 2006: 66).
Desa  Bonder  merupakan  salah  satu  desa  yang ada  di  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok Tengah, yang sebagian besar penduduknya memiliki profesi  sebagai  petani  dan  buruh  tani.  Hal  ini mendorong adanya kecendrungan masyarakat untuk mencari  nafkah  ke  luar  daerah  seperti  Sumbawa bahkan  ke  luar  Negeri  seperti  ke  wilayah  Malaysia termasuk bagi masyarakat yang telah menikah. Bagi seseorang yang suaminya pergi merantau tentu pada fase  awal  akan  mengalami  kesulitan  dalam  hal ekonomi,  sementara  itu  tuntutan  kebutuhan  terus mengalami peningkatan, dan kondisi ini mengakibatkan  tidak  jarang  pihak  istri  pulang kerumah  orangtuanya,  sehingga  gejala  ini  tidak jarang  yang  berujung  pada  adanya  keinginan  dari pihak  istri  untuk  bercerai  bahkan  ketika  suaminya masih di Luar Negeri.
Dalam  praktik  perceraian  yang  terjadi,  lebih cendrung  menggunakan  pola  penyelesaian  secara adat  dan  tidak  melalui  jalur  pengadilan.  Hal  inilah yang  mendorong  peneliti  melakukan  penelitian dengan judul
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan
Perceraian  Tidak  Melalui  Pengadilan  Agama (Studi  Di  Desa  Bonder  Kecamatan  Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah).

## B. METODE PENELITIAN
1. Metode yang digunakan
Penelitian  ini  menggunkan  metode  deskritip kualitatif.  Deskritif  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,  (sebagai    lawan  dari  metode  experimen) dimana  peneliti  adalah  instrument  kunci,  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode gabungan atau triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010: 52).
2. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Bonder Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok  Tengah pada tahun 2015.

## 3. Metode Penentuan Subyek
Maka  subyek  dalam penelitian  atau narasumbernya adalah tokoh  agama,  tokoh  adat,  dan  tokoh  masyarakat pendukung lainya.
4. Metode Pengumpulan Data
1) Metode Observasi
2) Metode Wawancara
3) Dokumentasi
5. Jenis dan Sumber Data
1) Jenis data
2) Sumber data
a. Data Primer
b. Data sekunder
6. Teknik Analisis Data
a) Reduksi Data
b) Display Data/penyajian Data
c) Verifikasi data/ kesimpulan awal

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian a) Faktor-faktor
yang mempengaruhi masyarakat di desa bonder kecamatan praya barat  kabupaten  lombok  tengah  melakukan perceraian tidak melalui pengadilan agama Perceraian  adalah  merupakan  perbuatan  hukum yang  tidak  dapat  dilakukan  dengan  main-main. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Terlepas  dari  itu,  mencegah  perbuatan  yang dilarang  lebih  baik  dari  pada  sebuah  kebenaran  yang masih dipertentangkan, karenanya prinsip kehati-hatian lebih  dipentingkan  dalam  pergaulan  suami  istri, sehingga  tidak  akan  timbul  rasa  bersalah  dalam menjalankan  kewajiban  sebagai  suami  istri,  dan  tidak memberi ruang orang ketiga yang masuk dalam keuarga atas  izin  suami  (pernikahan  muhallil)  dan  tidak  semua suami  atau  istri  mau  melakukan  dengan  rela.  Fakta bahwa masyarakat taat untuk mencatatkan pernikahannya  pada  Kantor  Urusan  Agama,  sehingga masyarakat tersebut juga dianggap taat terhadap Hukum yang  berlaku  dalam  tatanan  pemerintahan  yang  dalam hal  ini  adalah  Penggunaan  Hukum  Islam  dalam penyelesaian permasalahan Hukum perkawinan. Sehingga pernikahan  yang  tercatat  pada  Kantor Urusan Agama  dianggap  belum  pernah  melakukan  perceraian bila belum mendapat putusan dari pengadian Agama.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  di Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten Lombok  Tengah  melakukan  perceraian  tidak  melalui Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekonomi
Praktek  cerai  di  luar  Pengadilan  Agama  juga didasarkan  pada  kenyataan  bahwasanya  proses  yang dilalui  lebih  mudah  dan  tidak  memerlukan  biaya  yang banyak.  Selengkapnya  terlihat  dari  hasil  wawancara dengan  Bapak  Sahrun  yang  merupakan  orang  yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.
“Biaya  perceraian  itu  mahal  jika  dilakukan  di pengadilan,  makanya  saya  memilih  dilakukan  di kampung  saja,  yang  penting  syah  kata  orang  yang syah juga kan. Intinya kan adanya kata talak dan ada saksi (Wawancara dengan Bapak Sahrun, tanggal 12 Okober 2015).” Lebih lanjut Bapak Sahrun mengungkapkan bahwa. Biaya  perceraian  di  pengadilan  mahal  ibu.....,  dan lama  prosesnya  karena  harus  menjalani  beberapa persidangan.  Itupun  harus  pake  biaya  ini  itu  lah (Wawancara  dengan  Bapak  Sahrun,  tanggal  12  Okober 2015).
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sunar  yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.
“Dende  repot  ke  pengadilan,  sudah  jauh,  dipersulit lagi  dan  membutuhkan  biaya  sedangkan  kami masyarakat  bawah  dan  pelosok-pelosok  tidak memiliki  cukup  biaya  untuk  melakukan  perceraian

## 114 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 112-116
di  Pengadilan  (Wawancara  dengan  Bapak  Sunar, tanggal 12 Okober 2015).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa    sebagaian  besar  masyarakat  desa Bonder  melakukan  perceraian  di  desa  Bonder  yang dilakukan  di  depan  penghuulu,  karena  kebanyakan masyarakat  beranggapan  bahwa  biasanya  proses perceraian  di  Pengadilan  Agama  berlarut-larut  karena harus menjalani beberapa persidangan. Selain itu, faktor ekonomi  menjadi  alasan  masyarakat  desa  Bonder melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan. Perceraian  di depan  penghulu  langsung  dapat  diputuskan  jika pasangan  suami-isteri  yang  akan  bercerai  telah  benar- benar  menginginkan  perceraian.  Meskipun  ada  upaya pendamaian,  namun  hal  itu  tidak  berlarut-larut  dan tidak  melibatkan  banyak  orang  melainkan  hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai. Oleh karena itu,  faktor  ekonomi  sangat  mempengaruhi  cara  atau sikap masyarakat untuk memilih tempat perceraian.
Akan  tetapi,  ada  masyarakat  yang  melakukan persecaraian  di  Pengadilan.  Selengkapnya  terlihat  dari hasil wawancara dengan Bapak Ian berikut ini.
“Saya  melakukan  perceraian  di  Pengadilan, walaupun biayanya mahal akan tetapi saya diberikan surat  cerai  yang  syah.  Biar  tidak terganggu  jika  ada masalah  dikemudian  hari  (Wawancara  dengan Bapak Ian, tanggal 12 Okober 2015).” Lebih lanjut terlihat hasil wawancara dengan Bapak Furqan yang merupakan  orang  yang  pernah  melakukan perceraian di pengadilan berikut ini.
“Jangan  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan, itu  kan  dianggap  tidak  syah.  Kalo  bercerai  di pengadilan lebih baik dari pada di depan penghulu. Artinya  ya...  enaknya  semua  urusan  itu  harus  di tempatnya  aja,  seperti  di  pengadilan  (Wawancara dengan Bapak Furqan, tanggal 9 Okober 2015).” Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa    ada  sebagaian  masyarakat  yang melakukan  pereceraian  di  pengadilan,  hal  tersebut dilatarbelakangi  oleh  adanya  kekuatan  hukum  jika perceraian melalui Pengadilan Agama bukan oleh tokoh masyarakat  dan  tokoh  keagamaan  masyarakat  umum dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum  Islam  saja  tanpa  mendapatkan  akta  perceraian. Perceraian  di  luar  pengadilan  tidak  dianggap  syah karena  pertimbangan  perlindungan  pada  hak-hak  istri dan  lebih  menjamin  kemaslahatan  untuk  kedua  belah pihak. Selain itu, untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu  mudah  terjadi,  dengan  pertimbangan  tidak  ada keberatannya  apabila  diambil  ketentuan  dengan  jalan undang-undang  bahwa  setiap  perceraian  apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan. .
2. Faktor Agama
Masyarakat  menilai  bahwa  perceraian  tersebut  sah menurut  agama,  walaupun  tanpa  melalui  Pengadilan. Dengan  cara  ini  sangat  mudah  dan  biayanya  murah. Faktor-faktor  pendorong  praktek  perceraian  di  Desa Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok Tengah.  Selengkapnya  terlihat  dari  hasil  wawancara dengan Bapak Sakar yang merupakan orang yang pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.
“Saya  melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan, karena  saya  beranggapan  bahwa  cukup  secara agama  saya  ceraikan  maka  itu  syah.  Itu  juga  yang biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  Bonder.  Yang
penting  secara  agama  sudah  syah  (Wawancara dengan Bapak Sakar, tanggal 13 Okober 2015).” Adapun  hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Burhan selaku Tokoh Agama mengungkapkan bahwa.
“Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut  sah menurut agama, walaupun tanpa melalui Pengadilan (Wawancara  dengan  Bapak  Burhan,  tanggal  13 Okober 2015).”

## 3. Faktor Masyarakat Setempat
Praktek  cerai  di  Luar  Pengadilan  di  Desa  Bonder Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten  Lombok  Tengah merupakan  praktek  yang  biasa  dilakukan  oleh masyarakat.  Pada  dasarnya,  proses  perceraian  yang dilaksanakan  di  depan  tokoh  agama  masyarakat. Selengkapnya  terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan Bapak  Osen  yang  merupakan  orang  yang  pernah melakukan perceraian di luar pengadilan berikut ini.
Perceraian  dikampung  sudah  menjadi  kebiasaan masyarakat  Bonder  ibu.....  Masyarakat  memilih melakukan  perceraian  di  kampung  dan  dihadiri  oleh masyarakat  karena  sudah  menjadi  kebiasaan  kami  di desa Bonder. Biasanya semua yang meminta perceraian adalah  pihak  laki-laki.  Setelah  kami  kasih  tau  alasan permasalahan  yang  dialami,  maka  tokoh  masyarakat menyiapkan  semua  apa  yang  dibutuhkan  dalam perceraian  (Wawancara  dengan  Bapak  Osen, tanggal 14 Okober 2015).
Lebih lanjut Bapak Wahyu mengungkapkan bahwa. “Kami  sudah  terbiasa  melakukan  perceraian  di kampung,  cukup  ada  saksi  perceraian  dikatakan syah.  Kebanyakan  masyarakat  yang  melakukan perceraian di kampung adalah masyarakat desa asli Bonder  yang  masih  kental  dengan  kebiasaan. Kemarin  saya  cukup  mengucapkan  talak  di  depan orang-orang.  Selesai  dan  saya  syah  bercerai (Wawancara  dengan  Bapak  Wahyu,  tanggal  14 Okober 2015).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  praktek  cerai  di  Luar Pengadilan di Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten Lombok  Tengah  merupakan  praktek  yang  biasa dilakukan  oleh  masyarakat  adapun  faktor  penyebabnya adalah faktor sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Akan  tetapi  implikasi  cerai  di  luar  Pengadilan  Agama dan  implikasinya  pada  masyarakat  yaitu  tidak  legalnya secara  hukum yang  ada  di  Indonesia,  dan  perceraian di luar  pengadilan  hanya  syah  secara  agama,  hal  tersebut dibuktikan  dari  adanya  catatan  berupa  tulisan  tangan dari  Tokoh  tersebut  yang  disertai  dengan  tanda  tangan Tokoh  tersebut  sebagai  legalitas  perceraian.  Catatan  ini berfungsi  untuk  informasi  tentang  status  baru  yang dialami  oleh  pasangan  suami-isteri  yang  telah  bercerai. Selain  itu,  catatan  tersebut  juga  berguna  sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan  perkawinan  yang  baru.  Akan  tetapi,  ada masyarakat  yang  melakukan  perceraian  di  Pengadilan. Selengkapnya  terlihat  dari  hasil  wawancara  dengan Bapak Anton sebagai pelaku berikut ini.
“Saya  melakukan  perceraian  di  Pengadilan,  karena legalitasnya  kuat  secara  hukum.  Dikeluarga  kami pernah  terjadi  dua  kali  perceraian,  yang  dilakukan oleh  pihak  keluarga  kami.  Akan  tetapi  semuanya dilakukan  di  pengadilan.  Ya......biar  amanlah  ibu secara  hukum,  ada  dikasih  surat,  syah  kami  cerai. Walaupun  jika terjadi  masalah kemudian  hari,  saya
sudah  punya  surat  cerai  dari  pengadilan (Wawancara  dengan  Bapak  Anton,  tanggal  14 Okober 2015).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  ada  sebagaian  masyarakat  yang melakukan  perceraian  di  pengadilan  dengan  alasan legalnya  secara  hukum  yang  kemudian  akan  diberikan surat  cerai  oleh  pihak  pengadilan,  dan  perceraian  di pengadilan  syah  secara  agama  dan hukum,  hal  tersebut dibuktikan  dari  adanya  surat  cerai  yang  diberikan  oleh pihak  pengadilan.  Surat  tersebut  berfungsi  untuk informasi  tentang  status  baru  yang  dialami  oleh pasangan  suami-isteri  yang  telah  bercerai.  Selain  itu, surat cerai tersebut juga berguna sebagai pedoman bagi pasangan suami-isteri dalam melaksanakan perkawinan yang baru.
b) Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat  di  Desa  Bonder  Kecamatan Praya  Barat  Kabupaten  Lombok  Tengah Yang    Melakukan  Perceraian  Tidak  Melalui Pengadilan Agama
Melakukan  perceraian  tidak  melalui  Pengadilan Agama merupakan tindakan sewenang-wenang. Terbukti melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan Agama dengan sewenang-wenang itu aHukum Islamrnya  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  agama dengan  dalil  telah  ditinggalkan  suaminya  bahkan suaminya  telah  kawin  lagi  dengan  selingkuhannya. Dengan  demikian  melakukan  perceraian  tidak  melalui Pengadilan  Agama  yang  dilakukan  dengan  sewenang- wenang itu telah menyebabkan madharat seperti:
1) Tidak Ada Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Melakukan  perceraian  tidak  melalui  Pengadilan Agama  tidak  manusiawi  karena  tidak  melindungi  hak- hak  istri  dan  anak-anaknya.  Suami  dengan  seenaknya melepas  tanggung  jawab  tanpa  mempertimbangkan akibat hukumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada hasil wawancara  dengan  Bapak  Lalu  Hidayat  sebagai  Tokoh Agama  berikut  ini.  Dalam  Hukum  Islam  juga  jelas mengatur bilamana perkawinan putus karena melakukan  perceraian  tidak  melalui  Pengadilan  Agama maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas  istrinya  baik  berupa  uang  atau  benda. Dan aturan iddah juga dengan jelas mengatur bahwa  suami wajib
memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama  dalam  iddah.  Dan  suami  yang  menmelakukan perceraian  tidak  melalui  Pengadilan  Agama  istrinya tetap  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  bagi  anak- anaknya  hingga  dewasa/mandiri  (Wawancara  dengan Bapak Lalu Hidayat, tanggal 22 Okober 2015).
2) Menciderai Lembaga Peradilan
Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah  mahkamah  konstitusi.  Selengkapnya  dapat dilihat  pada  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Laohil sebagai toloh masyarakat berikut ini.
“Pemerintah  telah  menfasilitasi  kepentingan  bagi masyarakat.  Seharusnya  masyarakat  menggunakan haknya  dengan  benar.  Semua  kasus  hukum diselesaikan di pengadilan karena kita negara hukum.
Termasuk  masyarakat  harus  mengurus  perceraiannya di  Pengadilan.  Masyarakat  yang  dengan  sengaja membuat  aturan  sendiri  menurut hawa nafsunya  dan tidak  menggunakan  aturan  yang  telah  disediakan merupakan tindakan mencidraan terhadap pengadilan. Seperti  nikah  kedua  tanpa  izin  pengadilan  dan melakukan perceraian di luar pengadilan (Wawancara dengan Bapak Laohil, tanggal 23 Okober 2015).” 3) Menyuburkan Nikah Muhalil
Nikah muhalil  adalah  nikah  yang  dilakukan  oleh seseorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  yang  telah dimelakukan  perceraian  tidak  melalui  Pengadilan Agamanya  dengan  melakukan  perceraian  tidak  melalui Pengadilan Agama. Seperti contoh mantan suaminya itu ingin kembali (menikah lagi) dengan mantan istrinya itu. Pernikahan  itu  baru  dapat  dilakukan,  setelah  mantan istrinya itu sudah pernah kawin dengan laki-laki lain dan kemudian  diceraikan  oleh  suami  kedua  serta  melewati masa  iddah.  Selengkapnya  dapat  dilihat  pada  hasil wawancara  dengan  Bapak  M.  Firdus  selaku  tokoh masyarakat berikut ini.
“Di kalangan masyarakat desa Bonder nikah muhalil lebih  dikenal  dengan  nikah  kontrak. Pernikahan  ini direkayasa,  dengan  cara  mantan  suami  mencari seseorang  yang  bersedia  kawin  dengan  mantan istrinya  dengan  ketentuan  perjanjian  sesudah dicampuri  dimelakukan  perceraian  tidak  melalui Pengadilan.  Dengan  demikian,  mantan  suaminya boleh  nikah  lagi  dengan mantan  istrinya  itu  setelah habis masa iddahnya. Perbuatan semacam ini sangat tercela bagi kedua belah pihak suami-istri. Malahan ada yang memberi imbalan tertentu terhadap orang yang  bersedia  mengawini  mantan  istrinya  itu,  asal saja  segera  diceraikannya  (Wawancara  dengan Bapak M. Firdaus, tanggal 24 Okober 2015).”

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. SIMPULAN
Berdasarkan  penjalasan  dari  bab-bab  terdahulu, maka  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yaitu  sebagai berikut:
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  di Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten Lombok Tengah melakukan perceraian tidak melalui Pengadilan  Agama,  antara  lain  disebabkan  faktor ekonomi,  yaitu  proses  perceraian  di  Pengadilan dianggap  memerlukan  biaya  sehingga  masyarakat memilih  perceraian  didepan  penghulu  yang  tidak memerlukan  biaya,  faktor  sosial  dan  kebiasaan masyarakat  setempat  yaitu  adanya  praktek perceraian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  diluar modin  resmi  atau  Pegawai  Pembantu  Pencatatan Nikah  Desa,  serta  faktor  Agama  yaitu  dimana masyarakat menganggap bahwa perceraian  tersebut sah  menurut  agama,  walaupun  tanpa  melalui pengadilan.
2. Dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  masyarakat  di Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat  Kabupaten Lombok  Tengah  yang    melakukan  perceraian  tidak melalui  Pengadilan  Agama  meliputi  a)  Keabsahan perceraian  terhadap  perempuan  yang  diceraikan diluar  pengadilan  adalah  ikatan  perkawinan  antara suami-istri  tersebut  belum  putus  secara  hukum, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja, b) Suami  dan  isteri  masih  mempunyai  hak  dan

## 116 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hal 112-116
kewajiban  terhadap  pasangan  masing-masing,  c) Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan setelah  terjadinya  perceraian  adalah  dibawah pengasuhan  ibunya  selama  anak  tersebut  masih dibawah umur, walaupun demikian biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  menjadi  tanggungan ayahnya,  karena  hubungan  nasab  antara  anak dengan  ayahnya  tidak  pernah  putus,  d)  Terhadap harta  benda perkawinan dalam Pasal 37 Undangundang  Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian, maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masingmasing  sementara  dalam  Pasal  97  Hukum Islam  disebutkan  bahwa  janda  atau  duda  cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.

## 2. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  dapat disarakan sebagai berikut:
1. Para  tokoh  agama  atau  tokoh  masyarakat  terutama pejabat  Desa  Bonder  Kecamatan  Praya  Barat Kabupaten  Lombok  Tengah  seharusnya  membantu kinerja  para  pejabat  pengadilan,  karena  pejabat Desa  dan  pihak  kecamatan  adalah  aparat  terdekat dengan masyarakat, diharapkan dengan keterlibatan para  pejabat  terkait  lebih  dapat  memahami  dan menaati  peraturan  yang  mewajibkan  bercerai  di muka sidang pengadilan.
2. Perlu  adanya  sosialisasi  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Hukum  Islam  di  bidang  hukum kepada masyarakat tentang keuntungan perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan kerugian perkawinan yang tidak dicatatkan serta keuntungan dan  kerugian  perceraian  di  luar  Pengadilan, sehingga  masyarakat  mendapat  perlindungan hukum secara baik dan benar.
3. Kepada  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  untuk mengajukan  perceraian  langsung  ke  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  tidak  lagi  diluar pengadilan,  demi  mendapat  pengakuan  hukum secara Negara

## DAFTAR RUJUKAN
Syafuddin  Tokoh  tersebut,  2013. hukum  perceraian .  Jakarta: Sinar Garfika. Najih  Mokhammad,  2012. pengantar  hukum  Indonesia . Malang: Setara Press. Usman Sution, 2002. Kawin Lari dan Kawin Antara Agama . Yogyakarta: Liberty Mardani,  2011. Hukumm  Perkawinan  Islam  Di  Dunia  Islam Modern , Yogyakarta : Graham Ilmu Ali Zaenuddin, Hukum  Perdata  Islam di  Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika Sudarsono, 1991. Hukum Perkawinan Nasional , cet 1, Jakarta : PT Rineke Cipta Tri Rama K. 2000 . Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Mitra Pelajar Arikunto  Suharsimi,  2006. Metode  penelitian  Teori  dan Praktek , Rineka Cipta Bandung. Sugiyono,  2008. Memahami  penelitian  kualitatif .  Bandung: Alfabeta Cholid,  et.al,  2002. Metodologi  Penelitian :  Bumi  Aksara, Jakarta. Nurhijaya Hartati,  2011. Mencegah  Selingkuh  dan  Cerai : PT Gramedia, Jakarta
______________, 2007. Undang-Undang Perkawinan dan
Pelaksanaan Pengangkatan Anak . Fokusmedia ______________,
1989.
undang-undang pokok perkawinan . Jakarta: Sinar Grafika.