INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12826-12838 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
Sri Winarsi 1 ✉ , Ardiansah 2 , H. Sudi Fahmi 3
Pogram Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Email: sri281178@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  pengadaan  vaksin  dan  pelaksanaan  vaksinasi  Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden  Nomor  14  Tahun  2021.  Perubahan  tersebut  dilakukan  untuk  mengoptimalkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk  menganalisis implementasi peraturan ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis  secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, belum  berjalan  sesuai  ketentuan.  Persentase  partisipasi  masyarakat  dalam  vaksinasi  menunjukkan penurunan  dari  dosis  pertama  hingga  dosis  keempat.  Kendala  dalam  implementasi  kewajiban masyarakat tersebut berasal dari faktor hukum yang merumuskan kewajiban dan sanksi, kurangnya ketegasan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran,  serta  keterbatasan  sarana  dan  prasarana penegakan hukum. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah informasi, terutama terkait kehalalan dan keamanan vaksin, juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam mentaati hukum turut memperumit implementasi kewajiban vaksinasi Covid-19. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perkuatan, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan literasi masyarakat, agar implementasi kewajiban vaksinasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Kata Kunci: Vaksinasi Covid-19, Pengadaan Vaksin, Pelaksanaan Vaksinasi, Penanggulangan Pandemi Covid-19.

## Abstract
In an effort to increase the effectiveness of vaccine procurement and implementation of Covid-19 vaccination,  the  Government  in  2021  changed  Presidential  Regulation  Number  99  of  2020  to Presidential Regulation Number 14 of 2021. This change was made to optimize the response to the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. Sociological legal research with an empirical juridical approach is used to analyze the implementation of this regulation. Primary data was obtained through field research and analyzed qualitatively using a descriptive analysis approach. The research results show that the implementation of the community's obligation to get Covid-19 vaccination in Kampar Regency, in accordance with Presidential Regulation Number 14 of 2021, has not proceeded according to the provisions. The percentage of public participation in vaccination shows a decrease from the first dose  to  the  fourth  dose.  Obstacles  in  implementing  community  obligations  originate  from  legal factors  that  formulate  obligations  and  sanctions,  a  lack  of  firmness  in  law  enforcement  against violations, as well as limited law enforcement facilities and infrastructure. Apart from that, the public's inability  to  sort  out  information,  especially  regarding  the  halal  and  safety  of  vaccines,  is  also  an inhibiting factor. The community's legal culture which is still low in obeying the law also complicates the  implementation  of  the  Covid-19  vaccination  obligation.  In  this  context,  corrective  and strengthening steps are needed, both in terms of law enforcement and increasing public literacy, so that  the  implementation  of  mandatory  vaccination  can  be  more  effective  and  in  line  with  the government's objectives in controlling the spread of Covid-19.
Keywords: Covid-19 vaccination, Vaccine Procurement, Vaccination Implementation, Management of the Covid-19 Pandemic.

## PENDAHULUAN
Akhir tahun 2019 merupakan awal lahirnya bencana pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia yang ditandai dengan munculnya Corona Virus Disease 2019  yang kemudian dikenal dengan nama Virus Covid-19. Virus ini dikonfirmasi pertama kali muncul di Wuhan China pada awal bulan Desember 2019 dan menyerang manusia melalui sistem pernafasan.  Dalam waktu yang  sangat singkat virus ini kemudian menyebar  ke  berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Hanya berselang 3 bulan, tepatnya tanggal 2 Maret 2020  Indonesia  mengkonfirmasi  kasus  Covid-19.  Kemudian  virus  ini  terus  berkembang dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu lebih kurang 2 (dua) bulan, Virus Covid-19 telah menyebar di 34 Provinsi atau sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, dan tercatat pada tanggal 28 Mei 2020 sudah terdapat sebanyak 31.024 kasus Covid-19 (Ikfina Chairani, 2020).    Bertepatan  dengan  ditemukannya  kasus  Covid-19  untuk  pertama  kalinya  di Indonesia,  WHO  juga  mengumumkan  bahwa  dunia  Tengah  menghadapi  pandemi  yang disebut dengan Corona Virus Infectious Disease 2019 (Covid-19). WHO menyebutkan bahwa pandemic Covid-19 dianggap sangat membahayakan, ini dikarenakan jumlah kasus yang
sangat banyak serta tingginya angka kematian yang diakibatkannya. Berdasarkan catatan WHO hingga bulan Oktober 2020 sudah terdapat sebanyak 37 juta kasus positif Covid-19 di seluruh dunia dengan tingkat kematian mencapai 1 juta orang (Nurul Aeni, 2021).
Covid-19 merupakan jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada  manusia.  Covid-19  merupakan  zoonosis  (ditularkan  antara  hewan  dan  manusia), namun demikian sampai saat ini belum dapat diidentifikasi secara pasti hewan apa yang menjadi  sumber  penularannya.  Bukti  ilmiah  yang  didapatkan  hanya  terkait  mekanisme penularannya, yakni melalui percikan batuk/bersin (droplet). Adapun orang yang memiliki resiko tinggi terjangkit Covid-19 adalah orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19, termasuk orang yang merawat pasien Covid-19 (Ririn Noviyanti Putri, 2020). Menurut  data  yang  dirilis  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 1 Maret 2021 adalah 1.334.634 orang dengan jumlah kematian 36.166 orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat Covid-19 adalah  sekitar  2,7%.  Jika  dilihat  dari  persentase  angka  kematian  yang  di  bagi  menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih  tinggi  dibandingkan  golongan  usia  lainnya.  Sedangkan  berdasarkan  jenis  kelamin, 56,4% penderita yang meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan 43,6% sisanya adalah perempuan.
Pada tanggal 3 September 2020 Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Keputusan  Presiden  ini  difungsikan  sebagai  payung  hukum  pembentukan  Tim Pengembangan  Vaksin  Covid-19  yang  merupakan  implementasi  kewenangan  Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, tim nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dokumen resmi ini mencakup berbagai aturan terkait  pelaksanaan Tim Pengembangan Vaksin  Covid-19, mulai  dari pengaturan struktur keanggotaan,  tugas  dan  fungsi,  serta  beban  pembiyaannya.  Meski  tidak  seluruh  jajaran kementerian  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewenangan  terhadap  satuan  tim  nasional tersebut, tetapi tim tetap turut melibatkan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan pihak lain yang dianggap perlu.
Selanjutnya Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Cirus  Disease  2019  (Covid-19).  Peraturan  Presiden  ini  mengatur  percepatan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan melalui percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dalam  pelaksanaan  Covid-19.  Cakupan  pelaksanaan  pengadaan  Vaksin  dan  pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 meliputi:
1. Pengadaan Vaksin Covid-19.
2. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
3. Pendanaan pengadaan Vaksin Covid -19 dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Vaksin Covid-19 merupakan hal yang ditunggu-tunggu untuk segera dapat mengakhiri Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19).  Langkah  Presiden  Jokowi  menerbitkan Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19  dilakukan  sebagai  percepatan pengadaan Vaksin Covid-19. Peraturan Presiden 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 adalah ikhtiar nyata pemerintah dalam rangka membangun  kepastian hukum Vaksinasi  Covid-19, yang sekaligus merupakan langkah luar biasa.
Berdasarkan Data Rekapan Cakupan Vaksinasi  Covid-19 Kabupaten Kampar sampai bulan Maret 2023, dapat dilihat bahwa target Dosis I pada Kecamatan Kampa adalah sebesar 16.356  jiwa,  namun  yang  terlaksana  hanya  sebesar  74,67%,  untuk  Dosis  II  ditargetkan sebanyak 13.544, terlaksana hanya sebesar 61,84% dan target Dosis III sebanyak 5.380 hanya terlaksana  sebanyak  24,56%.  Kemudian  target  Dosis  I  pada  Kecamatan  Kampar  sebesar 33,041 jiwa terlaksana sebanyak 77,80%, kemudian pada target Dosis II sebanyak 24.695 hanya terlaksana sebanyak 58,15% dan pada target Dosis III sebanyak 9.607 hanya dapat dilaksanakan  sebanyak  22,62%.  Selanjutnya  target  pelaksanaan  Vaksin  Dosis  I  pada Kecamatan Kampar Utara sebanyak 12.167 jiwa, terlaksana sebanyak 82,47%, target Dosis II sebanyak 9.421 hanya terlaksana sebanyak 63,86% dan target Dosis III sebanyak 3.952 hanya terlaksana sebanyak 26,79%.
Beranjak dari rendahnya capaian target Vaksinasi sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, penulis melakukan penelitian melalui tesis dengan judul Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan  Vaksinasi  Covid-19  Di  Kabupaten  Kampar  Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

## METODE PENELITIAN
Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis  yang  membahas  tentang  Implementasi  Kewajiban  Masyarakat  Untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid -19 Di Kabupaten Kampar  berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.
Jenis  penelitian  ini  menekankan  pada  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  jalan  terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian  . Penelitian  hukum  sosiologis  mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata (actual,  behaviour),  sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak  tertulis,  yang  dialami  setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kewajiban  Masyarakat  untuk  Mendapatkan  Vaksinasi  Covid-19  di Kabupaten  Kampar  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan segala perbuatan/tindakan baik dari pemerintah  maupun  warga  negaranya  berlandaskan  kepada  hukum  positif,  maka penerapan asas salus populis suprema lex esto merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah  Indonesia  dalam  pembentukan  peraturan  peraturan  perundang-undangan dalam  rangka  penanggulangan  penyebaran  Covid-19,  termasuk  dalam  Pembentukan Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan  Pademi  Covid-19.  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pademi Covid-19 telah membagi dan menetapkan  2  (dua)  hal  pokok,  yakni  tanggungjawab  negara/pemerintah  untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia pada satu sisi, dan pada sisi lainnya kewajiban warga negara untuk mengikuti program Vaksinasi dalam dalam rangka sama- sama melindungi, baik melindungi diri sendiri dari ancaman Covid-19 maupun melindungi orang lain dari resiko penyebaran Covid1-19.
Di  sisi  lainnya,  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi  dalam Rangka Penanggulangan Pademi Covid-19 telah memberikan kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti Vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Kewajiban tersebut dirumuskan di dalam Pasal 13A ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19  berdasarkan pendataan  sebagaim aan  dimaksud  pada  ayat  (1)  “wajib”  mengikuti  Vaksinasi  Covid -19. Kemudian pada ayat (3) terdapat pengecualian bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang
tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19, diperbolehkan  untuk  mengikuti  Vaksin  Covid- 19.  Perumusan  kata  “wajib”  tentunya mengandung risiko yang apabila tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum, yakni  sanksi/hukuman  sebagaimana  dirumuskan  di  dalam  Pasal  13A  ayat  (4)  yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19  yang  tidak  mengikuti  Vaksinasi  Covid-19  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dapat dikenakan sanksi administrati, berupa:
1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau
3. Denda
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  13B  juga  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  telah ditetapkan  sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  Covid-19,  yang  tidak  mengikuti  Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  13A  ayat  (4)  dapat  dikenakan  sesuai  ketentuan  undang-undang tentang  wabah  penyakit  menular.  Ketentuan  Pasal  13B  ini  jika  mengacu  pada  Pasal  14 Undang-Undang  Nomor  1948  tentang  Penanggulangan  Penyakit  Menular,  maka  sanksi tersebut merupakan sanksi pidana dengan ancaman pidana selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau  denda  setinggi-tingginya  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  atau  pidana  kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Sementarai  itu  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  hanya  menetapkan  sanksi pidana  denda  sebagaimana  dirumuskan  di  dalam  Pasal  446  yang  menyebutkan:  setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah dan/atau dengan  sengaja  menghalang-halangi  pelaksanaan  penanggulangan  KLB  dan  wabah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  400  dipidana  dengan  denda  paling  banyak  RP. 500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah).  Harapan  memutus  mata  rantai  melalui  Peraturan presiden  ini  tidak  serta  merta  menjadi  kabar  gembira  bagi  masyarakat.  Perumusan  kata “wajib”  di  dalam  Pasal  13A  ayat  (2)  yang  kemudian  diikuti  beberapa  sanksi  dendan  dan administratif, menimbulkan perdebatan “apakah Vaksinasi merupakan hak atau kewajiba?”. Munculnya  perdebatan  ini  dikarenakan  banyak  pandangan  yang  menilai  bahwa  Vaksin merupakan bagian dari hak kesehatan, dan sebagai hak maka setiap orang boleh menolak atau menerimanya.
Sehubungan dengan hal tersebut, terlebih dahulu harus lebih didalami konsepsi antara hak dan kewajiban warga negera, terutamanya dalam upaya Pembangunan kesehatan pada
masa pandemi Covid-19. Pentingnya pemahaman antara hak dan kewajiban bertujuan agar pemahaman dalam penelitian ini tidak mencampur adukkan antara hak warga negara akan kesehatan dan kewajiban warga negara dalam kesehatan. Antara hak dan kewajiban warga negara ada di Tingkat individu, kelompok dan masyarakat. Di Tingkat masyarakat mereka mengacu pada perkembangan hak, dan kewajiban warga negara di negara. Pada Tingkat makro, fokusnya adalah pada keberadaan antara hak dan kewajiban secara universal dalam masyarakat dengan tingkat kesetaraan yang ditentukan. Pada Tingkat kelompok, mereka memperhatikan  hak  dan  kewajiban  untuk  membentuk  dan  bertindak,  dan  sebagai penjelasan  warga  negara.  Mereka  memasukkan  ideologi  dan  tuntutan  akan  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dibuat  oleh  berbagai  kelas  dan  status  kelompok  (Fahdian Rahmandani & Samsuri, 2019).
Sebagai warga negara yang baik, maka setiap orang tidak boleh hanya mendahulukan hak-haknya dan mengabaikan kewajibannya. Baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh hanya menuntut pelaksanaan hak-haknya yang dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Lusy Liany, 2020). Hak bisa diartikan sebagai segala sesuatu  yang  harus  diperoleh  oleh  seseorang.  Segala  sesuatu  yang  diperoleh  ini  bisa berbentuk  kebebasan,  kewenangan  maupun  kekuasaan  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu (Reza Pahlawan, 2022).  Hak tersebut didapatkan atau diperoleh individu secara penuh dan bertanggungjawab. Bahkan hak sudah dimiliki manusia semenjak dirinya berada  di  dalam  kandungan  (Firda  Aulia  Izzati,  2023).  Lebih  lanjut,  hak  warga  negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan  sesuai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (berdasarkan  hukum  positif  Indonesia).  Atau  dapat  dikatakan  bahwa  hak  warga  negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut (Johan Yasin, 2009).
Kewajiban  merupakan  sisi  lain  yang  tidak  dapat  dilepaskan.  Hampir  setiap pembahasan tentang hak selalui mensyaratkan konsep kewajiban. Sekalipun harus diakui bahwa hak lebih populer dibandingkan dengan kewajiban. Dalam istilah asing, kewajiban seringkali disebut dengan istilah duty dan obligation. Meskipun seringkali dianggap memiliki makna  yang  sama,  namun  Sastry  menyebutkan  terdapat  perbedaan  dalam  penggunaan waktu  antara  duty  dan  obligation.  Artinya,  tidak  selalu  hak  dikaitkan  dengan  obligation. Namun  berbeda  dengan  duty.  Dalam  konsep  hukum,  sekalipun  maknanya  sama  namun memiliki  posisi  yang  berbeda.  Dalam  rangka  pelaksanaan  kewajiban  masyarakat  untuk mengikuti Vaksin Covid-19 sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang  Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pademi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan telah menyusun program-program pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang meliputi:
1. Membuat perencanaan dan pendataan sasaran vaksinasi.
2. Mempersiapkan vaksin dan logistik.
3. Mempersiapkan Tim Pelaksana Vaksinasi.
4. Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  kelompok  sasaran  dengan  melibatkan lintas program, lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan.
5. Menetapkan jadwal dan melaksanakan kegiatan vaksinasi.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala.
Program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tersebut  mendapat  dukungan  penuh  dari  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  melalui pendanaan  yang  memadai  dalam  rangka  pelaksanaan  vaksinasi  bagi  masyarakat. Pendanaan  program-program  yang  telah  dibentuk  oleh  Dinas  Kesehatan  mendapatkan dukungan  yang  kuat  dari  DPRD  Kabupaten  Kampar  selaku  lembaga  yang  memiliki kewenangan penganggaran. Penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kampar meliputi  anggaran  penanganan  Covid-19,  Vaksinansi,  hingga  penyelenggaraan  jenazah korban  Covid-19.  Bahkan  DPRD  Kabupaten  Kampar  melalui  APBD  perubahan  telah mengalihkan  anggaran  yang  seharusnya  digunakan  untuk  Pembangunan  fisik  untuk digunakan  dalam  rangkan  penanganan  Covid-19.  APBD  dianggarkan  untuk  pengadaan vaksin, alat pelindung diri, honor tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tentunya pengalihan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan  Vaksinasi  di  Kabupaten  Kampar  dalam  rangka  memutus  mata  rantai penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan. Pada Vaksinasi Pertama ditarget sebanyak 725.500 jiwa mengikuti Vaksin. Dari jumlah target tersebut terealisasi sebanyak 612.332 atau sebesar 84,40%.
Jumlah capaian target Vaksin  pertama terlihat cukup tinggi, namun angka tersebut terus menurun drastis. Pada tahap kedua hanya tercapai sebanyak 497.109 jiwa atau sebesar 68,52%.  Angka  ini  kembali  turun  pada  Vaksin  ketiga  yakni  hanya  sebesar  215.060  atau sebesar 29,64%. Kemudian kembali turun sangat drastis ke angka 4.371 atau hanya sebesar 0,60%. Sementara itu pada capaian target Vaksin pada lokasi penelitian penulis dapat dilihat bahwa  target  Dosis  I  pada  Kecamatan  Kampa  adalah  sebesar  16.356  jiwa,  namun  yang terlaksana hanya sebesar 74,67%, untuk Dosis II ditargetkan sebanyak 13.544, terlaksana hanya  sebesar  61,84%  dan  target  Dosis  III  sebanyak  5.380  hanya  terlaksana  sebanyak
24,56%. Kemudian target Dosis I pada Kecamatan Kampar sebesar 33,041 jiwa terlaksana sebanyak  77,80%,  kemudian  pada  target  Dosis  II  sebanyak  24.695  hanya  terlaksana sebanyak  58,15%  dan  pada  target  Dosis  III  sebanyak  9.607  hanya  dapat  dilaksanakan sebanyak 22,62%. Selanjutnya target pelaksanaan Vaksin Dosis I pada Kecamatan Kampar Utara sebanyak 12.167 jiwa, terlaksana sebanyak 82,47%, target Dosis II sebanyak 9.421 hanya terlaksana sebanyak 63,86% dan target Dosis III sebanyak 3.952 hanya terlaksana sebanyak 26,79%.  Ditinjau  dari  konsepsi  negara  hukum,  Vaksinasi  Covid-19  merupakan  tanggung jawab negara dalam rangka memenuhi, melindungi dan memajukan hak asasi warga negara. Perlindungan atas hak asasi manusia merupakan salah satu unsur utama yang terkandung di dalam Negara Hukum.
Antara hak asasi manusia dan Negara Hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Hak asasi sebagai hak dasar warga negara yang melekat semenjak ia dilahirkan, keberadaannya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum sejalan dengan apa yang  disampaikan  oleh  A.V  Dice  yang  menyebutkan  3  (tiga)  ciri  penting  dalam  sebuah negara hukum, yakni: (1) supremasi hukum (supremacy of law), dalam pengertian bahwa tidak boleh adanya kesewenang-wenangan, orang hanya dapat dihukum apabila melanggar hukum. (2) Persamaan di hadapan hukum (equality before the law), berlaku bagi seluruh warga negara, baik kaya, miskin, pejabat maupun non-pejabat. (3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan.
Ditinjau  dari  konsepsi  hak  asasi  manusia,  maka  hak  asasi  tersebut  diklasifikasikan menjadi  2  (dua)  bentuk,  yakni:  non  dergable  right  dan  derogable  rights.  Hak  atas kelangsungan hidup merupakan salah satu hak non dergable right. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewajiban Vaksinasi bagi masyarakat merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam negara hukum dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan kesehatan warga negara.
Demikian pula halnya terhadap pelanggaran ketentuan wajib Vaksin oleh masyarakat maupun pembiaran oleh negara terhadap tindakan masyarakat yang melanggar ketentuan wajib  Vaksin  merupakan  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  berdampak  langsung  terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup warga negara.
2. Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Kewajiban Masyarakat untuk Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 di  Kabupaten  Kampar berdasarkan Peraturan  Presiden Nomor 14 Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Keberhasilan pelaksanaan wajib Vaksin bagi masyarakat di Kabupaten Kampar sangat bergantung  pada  sejauh  mana  masyarakat  sadar  dan  patuh  terhadap  hukum,  sebagai kaidah-kaidah  atau  norma-norma  yang  mengatur  tata  cara  pencegahan  Covid-19. Kepatuhan hukum masyarakat merupakan hal yang saling terkait dengan kesadaran hukum, karena  kesadaran  hukum  suatu  masyarakat  akan  berdampak  besar  terhadap  kepatuhan hukum suatu masyarakat.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  penulis  dengan  beberapa  pasien  yang  belum  Vaksin diperoleh informasi pasien tersebut merasa tidak perlu di Vaksin sehingga menyebabkan mereka tidak melakukan Vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data rekapan Vaksin Kabupaten Kampar sampai dengan bulan Maret 2023, terlihat bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar untuk mengikuti program Vaksinasi Covid-19 terus menurun. Dari Vaksin pertama sebesar  84,40%.  Menjadi  68,52%  pada  Vaksin  kedua.  Kemudian  menjadi  29,64%  pada Vaksin ketiga. Kemudian pada vaksin keempat hanya sebesar 0,60%.
Pada dasarnya semua masyarakat Kabupaten Kampar memenuhi indikator pertama ini. Hal ini dikarenakan dalam hukum dikenal adanya fiksi hukum (semua orang dianggap tahu dengan peraturan tersebut ketika peraturan tersebut diundangkan). Karenanya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak Vaksin karena ketidaktahuan adanya peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian  tidak  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Kampar  memahami  isi  dan susbtansi peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah.  Karena  rendahnya  pengetahuan  akan  substansi  terhadap  Peraturan  Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagai payung hukum pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19, menyebabkan rendah pula keinginan masyarakat untuk bersikap terhadap peraturan- peraturan  hukum  (legal  attitude).  Hal  ini  pula  juga  mengakibatkan  pola  perilaku  hukum (legal behaviour) masyarakat tidak sesuai dengan tujuan Peraturan presiden ini.
Apabila merujuk pada kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh N.Y Bull tersebut di atas maka kesadaran hukum masyarakat Kabupaten  Kampar dalam mengikuti  program wajib Vaksin  masih  berada  pada  tingkatan  heteronomous.  Hal  ini  dikarenakan  rata-rata masyarakat Kabupaten Kampar mengikuti Vaksin dosis pertama dengan persentase sebesar 84,40%  bukan  murni  karena  kesadaran  yang  timbul  dari  dalam  diri,  melainkan  karena
masyarakat  mengikuti  Vaksin  untuk  memperoleh  sertifikat  vaksin  sebagai  salah  satu persyaratan untuk dapat mengurus administrasi pada kantor-kantor pemerintahan.
Setelah didapat sertifikat vaksin dan masyarakat sudah bisa mengakses layanan pada kantor-kantor  pemerintah, maka masyarakat tidak  lagi memperdulikan kewajiban Vaksin. Hal  ini  terbukti  dengan  menurunnya  jumlah  masyarakat  yang  mengikuti  Vaksin  kedua menjadi  68,52%  pada  Vaksin  kedua.  Kemudian  kembali  menurun  menjadi  29,64%  pada Vaksin  ketiga.  Dan  menurun  dengan  sangat  drastic  pada  Vaksin  keempat  yang  hanya sebesar 0,60%.
Kepatuhan/ketaatan  hukum  masyarakat  merupakan  salah  satu  bagian  dari  budaya hukum.  Melalui  budaya  hukum,  kita  dapat  melihat  tradisi  perilaku  atau  kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku  bagi semua subyek hukum. Kepatuhan/ketaatan  ini  diawali  dengan adanya kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa  takut  dengan  sanksi  yang  akan  dijatuhkan.  Kesadaran  hukum  baik  secara  langsung maupun  tidak  langusng,  sangat  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  hukum.  Dalam masyarakat  modern  (maju),  faktor  kesadaran  hukum  berpengaruh  langsung  pada kepatuhan hukum masyarakat, karena pada dasarnya mereka berkeyakinan bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhannya, karena kepatuhan hukum mereka lebih karena diminta, bahkan dipaksa atau karena perintah agama. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya dan begitu pula sebaliknya.
Kepatuhan/ketaatan masyarakat Kabupaten Kampar dalam mengikuti program wajib Vaksin sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Covid-19,  apabila  ditinjau  dari  teori  yang  dikemukakan  Soerjono  Soekanto,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kepatuhan/ketaatan  masyarakat  Kabupaten  Kampar  merupakan kepatuhan/ketaatan  yang  sifatnya  comlience.  Khusus  di  Kabupaten  Kampar,  sanksi  yang diberikan bagi masyarakat sasaran yang tidak mau mengikuti program Vaksinasi Covid-19 adalah melalui pemberhentian pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak memberikan layanan administrasi kependudukan.
Dengan  kata  lain,  masyarakat  mengikuti  program  Vaksinasi  Covid-19  hanya  untuk mengharapkan suatu imbalan, yakni terhindarnya diri mereka dari sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui penegak hukum yang telah ditunjuk. Budaya hukum
masyarakat Kabupaten Kampar dalam mentaati kewajiban Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  Dan  Pelaksanaan Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19  masih  rendah.  Hal  ini dibuktikan  dengan  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  untuk  mendapatkan  Vaksin Covid-19 terutama pada Vaksin kedua, ketiga dan keempat.

## SIMPULAN
Dalam  rangka  implementasi  kewajiban  masyarakat  untuk  mendapatkan  vaksinasi Covid-19  di  Kabupaten  Kampar  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021 tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan Pandemi Corona Cirus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Kesehatan  telah  menyusun  program-program  pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  yang meliputi: Membuat perencanaan dan pendataan sasaran vaksinasi, Mempersiapkan Vaksin dan  logistic,  Mempersiapkan  Tim  Pelaksanana  Vaksinasi,  Melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  dan  kelompok  sasaran  dengan  melibatkan  lintas  program,  lintas  sektor  dan organisasi  kemasyarakatan,  Menetapkan  jadwal  dan  melaksanakan  kegiatan  Vaksinasi, Melakukan  evaluasi  dan  monitoring  secara  rutin  dan  berkala.  Namun  Implementasi kewajiban tersebut oleh masyarakat belum dijalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penurunan  presentase masyarakat Kabupaten Kampar yang mengikuti Vaksinasi Covide-19 dari Vaksin pertama ke Vaksin kedua, ketiga hingga Vaksin keempat. Hambatan dan upaya dalam implementasi kewajiban  masyarakat  untuk  mendapatkan  Vaksinasi  Covid-19  di  Kabupaten  Kampar berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Cirus Disease 2019 (Covid- 19) datang dari faktor hukum yang merumuskan kata “wajib” mengikuti Vaksin dan “apabila  masyarakat  sasaran  tidak  mau  mengikuti  Vaksin  maka  akan  dike nakan  sanksi administratif  hingga  pidana  denda”,  faktor  ketidakjelasan  penegak  hukum  terhadap pelanggaran wajib Vaksin, faktor kurangnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum bagi  pelanggar  wajib  Vaksin,  faktor  ketidakmampuan  masyarakat  memilah  berbagai informasi hoax tentang kehalalan dan kemanan Vaksin, faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah untuk mentaati hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahdian  Rahmandani,  &  Samsuri.  (2019).  Hak  dan  Kewajiban  Sebagai  Dasar  Nilai  Intinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial
Dan Budaya, 4(1).
Firda Aulia Izzati. (2023). Novitasari, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). Jurnal Kalacakra, 4(1).
Ikfina Chairani. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia.
Johan  Yasin.  (2009).  Hak  Azasi  Manusia  dan  Hak  Serta  Kewajiban  Warga  Negara  dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2).
Lusy Liany. (2020). Penyuluhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. Jurnal Balireso, 5(1).
Nurul  Aeni.  (2021).  Pandemi  Covid-19:  Dampak  Kesehatan,  Ekonomi,  dan  Sosial.  Jurnal Litbang, 17(1).
Reza Pahlawan. (2022). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara Terkait Vaksinasi Covid- 19  dari  Perspektif  Hubungan  Warga  Negara,  Negara  dan  Antarmanusia.  Jurnal Kewarganegaraan, 6(1).
Ririn Noviyanti Putri. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2).
Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.