Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Membandingkan Keberhasilan Pengembangan Food Estate Berbasis Reforma Agraria Di Desa Karangwangi, Mekarmukti dan Desa Sukawargi, Cisurupan, Kabupaten Garut
Dwi Wulan Pujiriyani * , Sugiasih, Sutaryono Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
* luciawulan@stpn.ac.id

## Abstract
Food estate is a concept for developing food production which is carried out in an integrated manner and consists of agriculture, plantations and even animal husbandry on large areas of land. This article aims to examine the development of food estates based on  agrarian  reform  which  is  being  carried  out  in  Java,  especially  in  West  Java.  The material for this article was obtained through qualitative methods. The type of qualitative method used is multiple case studies. Data collection is divided into two, namely primary data  collection  techniques  and  secondary  data.  Secondary  data  was  obtained  through document study, while primary data was obtained through observation and interviews. The  research  results  show  that  food  estates  in  West  Java,  especially  in  the  case  of development in Sukawargi Village, have shown quite encouraging results. Farmers can streamline  production  costs  while  increasing  production  yields.  The  Agribusiness Operational  Cooperation  (KOA)  partnership  model  allows  farmers  to  gain  increased income and also be free from the ties of middlemen. There has been a significant change where farmers, who previously continued to carry out traditional agricultural practices passed down from generation to generation, have changed to modern agriculture based on agricultural mechanization and innovation. Different things happen in Mekarwangi Village where basic problems related to agricultural supporting infrastructure are not yet available. This condition shows that Mekarwangi Village needs to be encouraged to fulfill  the  basic  prerequisites  for  food  estate  development  so  that  its  success  and sustainability can also be ensured.

## Keywords: Agrarian Reform; Agriculture; Food Sustainability; Partnership

## Abstrak
Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai  pengembangan food  estate berbasis reforma agraria yang sedang dilakukan di Jawa khususnya di Jawa Barat. Bahan untuk tulisan  ini  diperoleh  melalui  metode  kualitatif.  Jenis  metode  kualitatif  yang  digunakan adalah  studi  kasus  jamak.  Pengumpulan  data  dibagi  menjadi  dua  yaitu  teknik pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi dokumen,  sementara  data  primer  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa food  estate di  Jawa  Barat  khususnya  pada  kasus pengembangan  di  Desa  Sukawargi  ternyata  menunjukkan  hasil  yang  cukup menggembirakan. Petani bisa melakukan efisensi biaya produksi sekaligus peningkatan hasil  produksi.  Model  kemitraan  Kerja  sama  Operasional  Agribisnis  (KOA) memungkinkan petani bisa memperoleh peningkatan pendapatan dan juga terlepas dari ikatan tengkulak. Terjadi perubahan yang signifikan dimana petani yang semula masih menekuni praktik pertanian tradisional turun temurun, berubah menjadi pertanian modern
yang  berbasis  pada  mekanisasi  dan  inovasi  pertanian.  Hal  berbeda  terjadi  di  Desa Mekarwangi  dimana  problem  dasar  terkait  infrastruktur  pendukung  pertanian  belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Mekarwangi perlu didorong untuk bisa memenuhi  prasyarat  dasar  pengembangan food  estate sehingga  keberhasilan  dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan.

## Kata Kunci: Reforma Agraria; Pertanian; Keberlanjutan Pangan; Kemitraan

## Pendahuluan
Salah satu program reforma agraria yang saat ini sedang dirintis adalah reforma agraria untuk  pengembangan food  estate yang dilakukan di  Provinsi  Jawa Barat.  Perlu dipahami sebelumnya bahwa secara konseptual food estate merupakan istilah populer dari kegiatan  usaha  budidaya  tanaman  skala  luas  (>25  ha)  yang  dilakukan  dengan  konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Konsep dasar food estate diletakkan atas dasar  keterpaduan  sektor  dan  subsektor  dalam  suatu  sistem  agribisnis  dengan memanfaatkan  sumber  daya  secara  optimal  dan  lestari,  dikelola  secara  profesional, didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  teknologi  tepat  guna  yang berwawasan  lingkungan  dan  kelembagaan  yang  kokoh.  Jenis  komoditas  pertanian prioritas  yang  akan  dikembangkan  dalam food  estate yaitu:  padi,  jagung,  kedelai,  ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam. Dalam konteks Jawa Barat, terdapat 10 kabupaten yang saat  ini  teridentifikasi  untuk  dikembangkan  sebagai  lokasi  reforma  agraria  untuk food estate yaitu:  Cianjur,  Garut,  Subang,  Bandung,  Bandung  Barat,  Ciamis,  Pangandaran, Tasikmalaya,  Sukabumi  dan  Bogor.  Status  tanah  objek  reforma  agraria  untuk pengembangan food estate ini beragam terdiri dari: tanah eks HGU, aset bank tanah, tanah negara hasil penyelesaian SKP, tanah timbul, Her-redist, pelepasan kawasan hutan dan tanah kas desa (Dharmawan, 2023).
Penelitian ini memposisikan diri pada kajian evaluatif pasca reforma agraria atau pasca  redistribusi  yang  selama  ini  masih  jarang  dilakukan.  Melalui  tulisan  ini  akan diketahui  potensi  pengembangan food  estate berbasis  reforma  agraria  untuk  mengikat subjek  penerima  dari  alih  penguasaan  dan  alih  pemilikan  tanah  pasca  redistribusi termasuk di dalamnya juga konsistensi subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  reforma  agraria  sebagai  mekanisme  yang  bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Soetarto et al., 2007; Lestari et al., 2022).  Namun  kondisi  pasca  reforma  agraria,  tidaklah  selalu  sesuai  sebagaimana  yang diharapkan. Ada beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk mengalihkan sertipikat tanahnya kepada pihak lain dalam rangka memperoleh modal usaha atau pengembangan usaha  tani.  Listyanti  et  al.  (2018)  menyebutkan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya  pengalihan  sertifikat  tanah  yang  diperoleh  dari  redistribusi  yaitu:  1)  adanya faktor ekonomi yang sangat lemah atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan tanah  yang digarapnya/dikelolanya antaranya petani penggarap harus mengeluarkan biaya-biaya keperluan untuk menggarap tanah redistribusi tersebut seperti, membeli bibit tanaman yang akan digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan, pupuk tanaman  supaya  tanamannya  subur,  membeli  alat-alat  untuk  menunjang  petani  dalam menggarap tanahnya dan juga petani diharuskan untuk membayar biaya administrasi yang penarikannya  dilakukan  oleh  paguyuban  tani;  2)  tingkat  pendidikan  dimana  dengan pendidikan  yang  terbilang  cukup  rendah  mengakibatkan  masyarakat  kurang  bisa menangkap  dan  memahami  informasi  mengenai  redistribusi  tanah;  3)  tidak  adanya pengawasan  dan  kontrol  dari  pemerintah  diantaranya  memberikan  pengawasan  serta
kontrol saat pembagian tanah redistribusi. (Listyanti et al., 2018) juga mencatat bahwa jual  beli  tanah  redistribusi  yang  dilakukan  sebelum  10  tahun,  dikategorikan  tidak memenuhi  syarat  obyektif  karena  tanah  yang  diperjualbelikan  masih  merupakan  tanah negara. Oleh karenanya, perjanjian jual beli tanah redistribusi yang terjadi menjadi batal demi hukum.
Peralihan  tanah-tanah  yang  diperoleh  dari  redistribusi  melalui  proses  jual  beli menunjukkan  bahwa  penguasaan  atau  pun  pemilikan  lahan  pasca  redistribusi  perlu diantisipasi.  Dalam  hal  ini,  Ibnudin  (2016)  menyebutkan  beberapa  karakteristik  petani yang cenderung akan mengalihkan SHM yang diperoleh dari redistribusi yaitu: 1) petani yang  bermitra.  Petani  yang  berusaha  dengan  cara  bermitra  lebih  membutuhkan  modal yang besar dan usaha di bidang agribisnis juga mempunyai risiko gagal yang cukup besar. Kadang-kadang  kegagalan  usaha  dan  kerugian  dapat  menimbulkan  hutang,  sehingga untuk menopang beban hidupnya dan membayar hutang, apalagi ke pihak lain yang bukan bank atau digadaikan petani dengan terpaksa menjual asetnya atau mengalihkan SHMnya ke  pihak  lain.  2)  Petani  dengan  tingkat  kemiskinan  tinggi  atau  tergolong  yang  paling miskin di kelompoknya. Tanah merupakan aset yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin  untuk  mendapatkan  akses  ke  aset  lain.  Akses  tanah  yang  diperoleh  dapat memudahkan  proses  penjualan  atau  pemindahan  tanah  untuk  dijadikan  jaminan  untuk usaha-usaha  yang  produktif.  3)  Petani  yang  hanya  memiliki  1  bidang  tanah  dengan kesejahteraan yang kurang atau sangat miskin.  4) Petani penerima yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terjadi karena sebagai kepala rumah laki-laki cenderung lebih dominan dibandingkan perempuan dalam mengambil  keputusan serta secara psikologis  laki-laki lebih berani mengambil risiko dan berpikir praktis. Melalui penelitian ini dapat dianalisis peluang  mekanisme  pertanian  kemitraan  dalam  mengikat  subjek  penerima  agar  tidak melakukan jual beli tanah pasca redistribusi.
Untuk  selanjutnya  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mengenai pengembangan food  estate berbasis  reforma  agraria  yang  sedang  dilakukan  di  Jawa khususnya di Jawa Barat yaitu Kabupaten Garut. Kajian ini cukup berbeda dengan kajian food  estate sebelumnya  karena  sebagian  besar food  estate menggunakan  konteks  luar Jawa  (Saribanon  et  al.,  2016);  (Kamin  &  Altamaha,  2019);  (Wulandani  &  Anggraini, 2020); (Nurleni,  2021); (Pardede et  al.,  2022); (Salsabilla et  al.,  2022); (Elviana et  al., 2022); (Manihuruk, 2022); dan (Prasetiyo et al., 2022). Basis utama yang dipahami dalam program food  estate adalah  pengembangan  kawasan  pertanian  berbasis  ekstensifikasi. Masalah  utama  yang  ingin  dijawab  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  perbandingan pengembangan food estate di dua desa yang ada di dua kecamatan di Kabupaten Garut dan bagaimana perbandingan pemenuhan prasyarat dasar pengembangan food estate di kedua desa ini sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan?

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus jamak. Penelitian kualitatif dinilai sesuai untuk melakukan pendalaman potensi pertanian kemitraan berbasis reforma agraria karena dapat mengintegrasikan berbagai data secara lebih fleksibel baik dari data sekunder berupa statistik pertanian, data spasial maupun data tekstual terkait pengembangan pertanian kemitraan berbasis reforma agraria yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut khususnya di Desa Mekarwangi  dan  Desa  Sukawargi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Mei  2023. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  yaitu  teknik  pengumpulan data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  dokumen. Dokumen yang digunakan berasal dari laporan kegiatan penataan akses reforma agraria, peraturan perundangan, surat keputusan dan dokumen lain yang relevan. Sementara itu,
data  primer  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara . Instrumen  penelitian menggunakan panduan observasi dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive . Informan terdiri dari stakeholder sekunder dan stakeholder primer  yang  terkait  dengan  program  reforma  agraria  dan food  estate di  dua  lokasi. Penelitian ini menggunakan dua strategi analisis data yaitu metode ilustratif dan analisis naratif. Metode ilustratif adalah metode analisis data kualitatif yang mengambil konsep teoritis  dan  memperlakukannya  sebagai  kotak-kotak  kosong  ( empty  boxes )  yang  akan diisi dengan berbagai contoh dan deskripsi pelaksanaan program food estate .

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten Garut merupakan salah satu lokasi pengembangan food estate di Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan wilayah yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berbasis pertanian. Merujuk pada pengembangan food estate di kabupaten ini, perlu diperhatikan bahwa terdapat dua jalur pengembangan food estate yaitu pengembangan food estate yang dilakukan  melalui  kementerian  pertanian  dan  pemerintah  daerah  setempat,  serta pengembangan food  estate yang  menjadi  bagian  dari  program  reforma  agraria  yang dilakukan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini secara khusus oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat.
Pembangunan food  estate di  Kabupaten  Garut  dilakukan  di  6  kecamatan  yang berada  di  Kabupaten  Garut  dengan  total  luas  5.000  hektar,  yaitu:  Koridor  1  meliputi Kecamatan  Cibalong,  Kecamatan  Cisompet,  dan  Kecamatan  Pameungpeuk.  Kemudian Koridor  2  meliputi  Kecamatan  Cikajang,  Kecamatan  Cisurupan,  dan  Kecamatan Pamulihan  (Hanapi,  2021).  Di  Kabupaten  Garut,  pengembangan food  estate diarahkan pada  pengembangan  komoditas  cabai,  bawang  merah,  dan  kentang.  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  bertanggung  jawab  menyiapkan  lahan  dan infrastruktur.  Setelah  siap,  tanggung  jawab  penanaman  dan  pendampingan  berada  di Kementerian  Pertanian  (Antara  &  Sabini,  2022).  Kabupaten  Garut  menjadi  salah  satu kawasan pengembangan food estate hortikultura, yang menerapkan desain Closed Loop, di mana petani tidak lagi mencari pasar dari produk yang dihasilkannya melainkan petani didorong menghasilkan produk sesuai permintaan pasar (Yanuar et al., 2022; Fitriana et al.,  2024).  Desain Closed  Loop diyakini  mampu  mendukung  perkembangan  agribisnis yang berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat membuat pendapatan petani di Kabupaten Garut  meningkat  melalui  desain Closed  Loop ,  Poktan  telah  bekerja  sama  dengan  PT Calbee  Wings  Food  sebagai offtaker -nya  dan  mendapat  kepastian  pasar.  Untuk pengembangan food  estate dengan  jenis  komoditas  kentang  industri  sudah  berhasil melakukan panen perdananya di lahan seluas 50 hektar dengan harga pembelian senilai Rp. 7.650 per kilogram dan produktifitasnya mencapai 20 ton per hektar.
Pengembangan food  estate salah  satunya  dilakukan  di  Desa  Karangwangi, Kecamatan  Mekarmukti.  Desa  Karangwangi  adalah  salah  satu  Desa  di  Kecamatan Mekarmukti yang mempunyai luas wilayah 1012 Hektar. Jumlah penduduk Karangwangi sebanyak 4.893 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.424 dan perempuan 2.469 dengan jumlah kepala  keluarga  sebanyak  1.542  KK.  Batas-batas  administrasi  Desa  Karangwangi Kecamatan Mekarmukti yaitu: sebelah utara Kecamatan Bungbulang, sebelah timur Desa Cijayana, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah Barat Kecamatan Bungbulang.
Gambar 1. Peta Desa Karangwangi Sumber: Diolah Peneliti, 2023
Secara  historis,  Desa  Karangwangi  merupakan  desa  pemekaran  dari  Desa Tegalega.  Pada  Tahun  1978  Desa  Mekarjaya  Kecamatan  Bungbulang  dimekarkan menjadi  2  desa,  yaitu  Desa  Sinarjaya  Kecamatan  Bungbulang  dan  Desa  Tegalega Kecamatan Bungbulang. Kemudian Tahun 1998 Desa Tegalega Kecamatan Bungbulang dimekarkan  menjadi  2  desa  yaitu  Desa  Tegalega  Kecamatan  Bungbulang  dan  Desa Pasirwangi  Kecamatan  Bungbulang.  Tahun  1950  Desa  Mekarjaya  Kecamatan Bungbulang mempunyai tanah Pangangonan seluas + 240 Ha, yang secara administratif sekarang  berada  di  Desa  Karangwangi  Kecamatan  Mekarmukti.  Berdasarkan  sejarah tersebut  dan  dari  cerita  leluhur  (tidak  terdapat  bukti  tertulis),  bahwa  pembagian  tanah Pangangonan  tersebut  dibagi  menjadi  3  bagian,  dengan  rincian  pembagian,  (a)  Desa Mekarjaya seluas ± 120 Ha; (b) Desa Tegalega seluas ± 60 Ha; (c) Desa Karangwangi seluas ± 60 Ha.
Food estate di Desa Karangwangi akan dikembangkan di eks tanah pengangonan yang dulunya menjadi sumber konflik. Pemerintah Desa Karangwangi mengajukan tanah pengangonan untuk  ditetapkan menjadi  tanah objek redistribusi  tanah. Setelah melalui proses  yang  cukup  Panjang,  maka  tanah  pengangonan  di  Desa  Karangwangi  dapat diselesaikan.  Paling  tidak  terdapat  3  (tiga)  dokumen  yang  menjadi  dasar  penyelesaian konflik  dan  penetapan  tanah pengangonan tersebut  menjadi  objek  redistribusi  tanah, yakni: 1) Berita Acara Rapat Koordinasi dengan Desa Tegalega; 2) Surat Bupati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut; dan 3) Surat dari Kementerian ATR/BPN kepada Kepalan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Ketiga  dokumen  tersebut  pada  prinsipnya  digunakan  sebagai  dasar  untuk penegasan bahwa tanah pengangonan di Desa Karangwangi adalah Tanah Negara yang dapat digunakan sebagai objek redistribusi tanah. Pada akhirnya redistribusi tanah dari tanah  pengangonan  tersebut  dilakukan  dalam  2  bentuk,  yakni  sejumlah  300  bidang diberikan kepada perorangan dan sejumlah 422 bidang diberikan secara komunal. Tanah yang diredistribusikan kepada perorangan adalah tanah-tanah yang sudah dikuasai warga dalam  jangka  waktu  lama,  tidak  berpindah-pindah  dan  tidak  ada  konflik.  Sedangkan sisanya adalah tanah pengangonan yang dikuasai warga dan terjadi konflik dengan pihak lain (Pak Tigor) yang mengklaim  bahwa tanah tersebut  adalah Tanah Desa Mekarjaya yang disewa selama 30 tahun.
Gambar 2. Lokasi Food Estate Tanah Komunal di Desa Mekarwangi Sumber: Data Penelitian, 2023
Lokasi  pengembangan food estate di  Desa Mekarwangi  berada di  dekat  pantai. Sebagaimana lanskap dominan di wilayah ini, Lokasi pengembangan food estate berada di kawasan perbukitan di seberang Pantai Cicalobak dan sebagian lagi berada di dataran yang landai.  Sebagian tanah  sudah ditanami dengan tanaman pangan seperti singkong, tetapi sebagian lainnya masih berupa hamparan. Seperti kondisi sebagian besar lahan di Desa Mekarmukti, lahan di  lokasi  ini juga termasuk lahan  lahan jenis tadah hujan  dan tidak didukung teknologi irigasi air yang mengakibatkan lahan tidak dapat dimanfaatkan dengan  optimal  ketika  musim  kemarau.  Merujuk  pada  Jonharnas  &  Sitindaon  (2017), karakter  pertanian  di  lahan  tadah  hujan  salah  satunya  adalah  produktivitas  yang  lebih rendah dibandingkan dengan lahan irigasi. Salah satu kendala utama pada lahan sawah tadah hujan adalah ketersediaan air yang sangat tergantung kepada curah hujan, sehingga lahan  biasanya  mengalami  kekeringan  pada  musim  kemarau.  Kasno  et  al.  (2020) menambahkan  bahwa  produktivitas  padi  lahan  sawah  tadah  hujan  dapat  ditingkatkan dengan pengelolaan hara spesifik lokasi dan pemberian bahan organik, serta pengelolaan air  yang  baik.  Pada  lahan  tadah  hujan,  ketersediaan  air  menjadi  masalah  utama  dalam perencanaan pengelolaan lahan dan pola tanam.  Hal  ini  disebabkan musim  hujan yang Pengelolaan  air,  perbaikan  kesuburan  tanahmelalui  pemberian  bahan  pembenah  tanah, pencegahan  hama  dan  penyakit,  rotasi  tanaman,  pengelolaan  bahan  organik  tanah  dan pemupukan  yang  dilakukan  sesuaidengan  karakteristik  tanah  dan  kebutuhan  tanaman merupakan  pengelolaan  lahan  terpadu  yang  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  hasil padi.
Untuk  pengembangan food  estate Desa  Mekarwangi,  belum  memiliki offtaker yang  berkomitmen  untuk  menjadi  mitra.  Kondisi  ini  tentunya  akan  menjadi  kendala karena  salah  satu  permasalahan  yang  dibutuhkan  petani  adalah  ketergantungan  pada tengkulak yang tentunya tidak akan memberikan fleksibilitas petani dari sisi harga jual produksi pertanian. Ketika mitra atau offtaker mampu memberikan jaminan penyerapan produksi  pertanian  serta  harga  jual  yang  lebih  tinggi,  petani  dapat  berpeluang memperoleh  peningkatan  harga  produksi  pertanian  yang  signifikan  termasuk  jaminan kestabilan harganya. Yanuar et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan mitra sangat penting  untuk  memberikan  manfaat  pada  peningkatan  pendapatan  dan  efisiensi  usaha tani. Ketika kemitraan belum disiapkan, tentunya usaha pertanian yang dijalankan masih harus bersiap kembali dengan masalah petani yaitu harga jual produksi pertanian yang tidak menentu.
Pengembangan food estate selanjutnya dilakukan di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan.  Desa  Sukawargi  adalah  salah  satu  Desa  di  Kecamatan  Cisurupan  yang mempunyai luas wilayah 373 Hektar. Jumlah Penduduk desa Sukawargi adalah 11.535 jiwa  (laki-laki  sejumlah  5.715  Jiwa  &  Perempuan  5.821  Jiwa).  Mata  Pencaharian mayoritas petani dan peternak. Mayoritas masyarakat Desa Sukawargi memiliki Hunian permanen. Potensi Pertanian adalah tanaman hortikultura, seperti cabe, kentang, wortel, tomat. Jumlah Gapoktan adalah 10 kelompok tani dengan kelembagaan berupa Koperasi Anugerah Tani Selecta (230 anggota) yang diikat oleh Gapoktan Sahabat Tani. Jarak Desa terhadap  Kecamatan  adalah  8  km  dan  sedangkan  jarak  Kecamatan  terhadap  Pusat Kabupaten adalah 20 km. Jenis Transportasi Umum yang ada di desa ini adalah angkutan elf. Batas-batas administrasi Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan yaitu: sebelah utara Desa Sukatani, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat Kecamatan Cikajang.
Gambar 3. Peta Desa Sukawargi Sumber: Diolah Peneliti, 2023 Lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan food estate di desa ini merupakan lokasi eks HGU yang diredistribusikan pada tahun 2019 seluas 107 hektar  dengan  jumlah  543  bidang.  Lokasi  pengembangan food  estate dimaksud  sering disebut dengan Selekta dan sudah mendapatkan intervensi dari pemerintah kabupaten dan funding.  Setelah  tanah  dikuasai  masyarakat  dan  disertifikatkan  pada  tahun  2019,  pada tahun  2020  diajukan  pengembangannya  ke Upland oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut. Beberapa syarat penting yaitu: 1) luas lahan mencapai 200 ha; 2) terdapat kelompok; 3) ada jalan usaha tani. Secara faktual sudah tersedia 107 ha dan sudah ada  10 (sepuluh) kelompok tani dengan anggota lebih dari 300 petani dan sudah dibangun jalan selebar 5 m dan diperkeras selebar 2,5 m.
Pada  akhirnya  pengajuan  pendanaan  disetujui,  dan  Proyek Up  Land dimulai, melalui The  Development  of  Integrated  Farming  System  in  Uplands  Areas  Project (Pembangunan Central  Farmer  Warehouse Gapoktan  Sahabat  Tani  Desa  Sukawargi Kecamatan Cisurupan Tahun 2022) senilai Rp.33 M selama 5 tahun. Bantuan fisik berupa pembangunan akses jalan, Gudang, ruang pembibitan, peralatan usaha tani dan armada (angkutan) untuk  pemasaran produk pertanian. Bantuan saprotan berupa  benih,  pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama. Bantuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan  melalui  berbagai  pelatihan,  baik  budi  daya  pertanian  maupun  pengelolaan usaha  tani  melalui  kelompok  tani.  Pembangunan  untuk  kepentingan  keagamaan  juga dilakukan, yakni pembangunan masjid dan perlengkapannya.
Gambar 4. Angkutan Produk Pertanian dan Embung, Dukungan UPLAND untuk Food Estate di Desa Sukawargi Sumber: Data Primer, 2023 Disamping Proyek Upland, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pertanian juga memberikan bantuan infrastruktur dalam bentuk sumur bor yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sejak Upland masuk, maka para petani menjadi lebih bersemangat dan  melakukan  berbagai  perubahan  perilaku.  Sebelum  Upland  masuk,  petani  Bertani selalu dengan berhutang kepada tengkulak untuk keperluan bibit, pupuk dan obat-obatan. Pada saat panen, maka hasil panen mau tidak mau harus diserahkan ke tengkulak untuk membayar  hutangnya,  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh  sangat  kecil.  Pada  saat  ini hasil panen dikelola sendiri oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk oleh petani  sendiri.  Hasilnya  dipasarkan  sendiri  ke  pasar  di  Garut,  Bogor,  Tangerang  dan Jakarta dengan armada (truck) yang dimiliki oleh Gapoktan. Hal ini menjadikan petani mampu meningkatkan pendapatannya.
Gambar 5. Lokasi Food Estate Di Desa Sukawargi
Sumber: Data Primer, 2023 Melalui  program UPLAND ,  petani  mampu  melakukan  efisiensi  biaya  produksi secara signifikan. Harga panen pun jauh lebih tinggi. Petani juga tidak terbebani dengan input produksi pertanian karena UPLAND menyediakan bibit, pupuk kimia dan pestisida yang  dibutuhkan  untuk  jalannya  usaha  pertanian.  Melalui  kemitraan  ini,  petani  hanya cukup menyediakan lahan dan tenaga kerjanya saja. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Garut  mendukung  proses  pensertifikatan  lahan  di petani.

## 1.   Perbandingan  Pengembangan  Food  Estate  di  Desa  Karangwangi  dan  Desa Sukawargi
Pada dasarnya untuk dapat berhasil, pengembangan food estate memerlukan empat prasyarat utama. Prasyarakat pertama adalah adalah kesesuaian serta kelayakan tanah dan agroklimat wilayah food estate karena terkait dengan kesuburan tanah. Terdapat tiga jenis lahan marjinal di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian bukaan baru, yaitu lahan rawa dan gambut, tanah sulfat masam, serta tanah masam. Prasyarat kedua yaitu kesesuaian infrastruktur pertanian di wilayah sekitar untuk menunjang kebutuhan usaha tani. Hal ini tidak hanya terbatas pada irigasi tetapi juga tranportasi hasil dan input usaha tani. Prasyarat ketiga kelayakan budidaya dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan kualitas hasil tanam dan persoalan hama. Prayarat ketiga ini memastikan bahwa sudah tersedia teknologi pendamping, seperti pemupukan dan pengendalian hama karena hama biasanya akan datang dalam jumlah luar biasa banyak untuk lahan yang baru dibuka. Prasyarat keempat adalah kelayakan  sosial-ekonomi.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tingkat  minat  sumber  daya  manusia untuk mengelola lahan baru (Amanda, 2022).
Dari beberapa prasyarat keberhasilan pengembangan food estate , Desa Karangwangi ternyata  tidak  memenuhi  salah  satu  prasyarat  keberhasilan  pengembangan  infrastruktur yaitu  kelayakan  infrastruktur  baik  irigasi  maupun  akses  jalan.  Kondisi  ini  terjadi  karena Lokasi food estate di Desa Karangwangi saat ini memang belum ada rintisan pembangunan infrastruktur pertanian dasar. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan irigasi atau sumber air untuk  usaha  pertanian  dan  akses  jalan  yang  memadai  untuk  memobilisasi  input  maupun output  pertanian  belum  ada.  Apabila  dipaksakan  untuk  dilanjutkan  dengan  mengabaikan prasyarat  dasar  ini, besar  kemungkinan  akan  banyak  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  petani untuk  pengembangan  usaha  taninya  seperti  misalnya  biaya  produksi  yang  tinggi  karena akses  jalan  yang  tidak  memadai.  Berbeda  dengan  Desa  Mekarwangi,  Desa  Sukawargi memenuhi  keseluruhan  prayarat  yang  diperlukan  yaitu  kelayakan  tanah,  kelayakan infrastruktur irigasi dan akses jalan, kelayakan teknologi dalam pemanenan serta kelayakan sosial ekonomi. Secara detail, prasyarat pemenuhan keberhasilan pengembangan food estate dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Pemenuhan Prasyarat Keberhasilan Pengembangan Food Estate
No Prasyarat Keberhasilan Food Estate Kabupaten Garut Kec. Mekarmukti Kec. Cisurupan Desa Karangwangi Desa Sukawargi 1 Kelayakan tanah   2 Kelayakan Infrastruktur (irigasi dan akses jalan) -  3 Kelayakan teknologi dalam pemanenan   4 Kelayakan sosial ekonomi  
Keterangan: (-) = tidak memenuhi, (  ) = memenuhi Sumber: Data primer, 2023
Selain  pemenuhan  prasyarat  keberhasilan,  lokasi  pengembangan food  estate juga dapat  dievaluasi  dari  kesesuaian  programnya.  Kesesuaian  program  dengan  konsep  dasar food estate mencakup lima hal utama yaitu: 1) kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25ha),  2)  komoditas  yang  diusahakan  adalah  tanaman  pangan  dan/atau  ternak  dalam konsep  multikomoditas, 3)  penerapan  inovasi teknologi/pertanian modern,  4) penyediaan sumberdaya lahan dan 5) pengembangan model bisnis. Keseluruhan hal ini dapat dilakukan sebagai  prediksi  untuk  memastikan  keberlangsungan food  estate .  Hasil  identifikasi menunjukkan  bahwa  Desa  Karangwangi  belum  memenuhi  dua  prasyarat  kesesuaian program dengan konsep dasar food estate yaitu penerapan inovasi teknologi atau pertanian
modern  dan  pengembangan  model  bisnis.  Sementara  itu  ketiga  prasyarat  lainnya  seperti kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas, komoditas yang diusahakan dan penyediaan sumberdaya lahan, semuanya terpenuhi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Evaluasi Keberlangsungan Food Estate
No  Kesesuaian Program dengan Konsep Dasar Food Estate Kabupaten Garut Kec. Mekarmukti Kec. Cisurupan Desa Karangwangi Evaluasi  Desa Sukawargi Evaluasi 1 Kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) 89 ha  107 ha  2 Komoditas yg diusahakan (tanaman pangan, ternak) - multikomoditas Hortikultura, padi tadah hujan, produk perikanan laut  Hortikultura, peternakan, perikanan  3 Penerapan inovasi teknologi/pertanian modern Tidak ada X Panel surya untuk irigasi  4 Penyediaan sumberdaya lahan Tanah negara eks Pangangonan  Tanah eks HGU PT Hardjasari  5 Pengembangan model bisnis Tidak ada X Koperasi Anugerah Tani Selecta 
Keterangan: (X) = tidak memenuhi, (  ) = memenuhi Sumber: Data Primer, 2023
Berbeda  dengan  Desa  Mekarwangi,  Desa  Sukawargi  memenuhi  keseluruhan prasyarat  untuk  keberlangsungan food  estate atau  kesesuaian  program  dengan  konsep dasar food  estate yaitu:  kegiatan  usaha  budidaya  tanaman  luas,  komoditas  yang diusahakan,  penerapan  inovasi  teknologi  pertanian  modern,  penyediaan  sumber  daya lahan dan pengembangan model bisnis. Perbandingan antara Desa Karangwangi dan Desa Sukawargi  menunjukkan  bahwa  Desa  Sukawargi  mampu  memenuhi  keseluruhan prasyarat food estate dibandingkan dengan Desa Mekarwangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa  potensi  keberhasilan  dan  keberlanjutan  program food  estate di  Desa  Sukawargi lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Desa  Mekarwangi.  Desa  Sukawargi  memberikan gambaran sebuah profil pertanian modern berbasis mekanisasi dengan optimalisasi hasil pertanian  yang  tinggi.  Sebaliknya,  Desa  Mekarwangi  memiliki  kelemahan  dari  sisi penerapan  inovasi,  pengembangan  model  bisnis  dan  kelayakan  infrastruktur  pertanian. Sebagaimana  disebutkan  Samaria  et  al.,  2016;  Firdaus  &  Adri,  2021;  dan  Fajri  et  al., 2023,  mekanisasi  pertanian  dapat  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  dan produktivitas lahan, serta menurunkan ongkos produksi.

## Kesimpulan
Food  estate di  Kabupaten  Garut  merupakan  salah  satu  dari  sepuluh  Lokasi pengembangan food estate berbasis reforma agraria yang dilakukan di Jawa Barat. Lokasi pengembangan food estate berbasis reforma agraria di Jawa Barat tidak memiliki irisan dengan program food estate dari Kementerian lain yaitu Kementerian pertahanan ataupun Kementerian pertanian. Hal ini terlihat dari lokasi yang berbeda. Lokasi food estate dari Kementerian  pertahanan  berada  di  lima  kabupaten  yaitu:  Kabupaten  Indramayu, Sumedang,  Majalengka,  Subang  dan  Karawang.    Sementara  itu  Lokasi food  estate
berbasis reforma agraria berada di sepuluh kabupaten yaitu:  Subang, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Cianjur, dan Garut. Food estate di  Kabupaten  Garut  khususnya  pada  kasus  pengembangan  di  Desa  Sukawargi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Petani bisa melakukan efisensi biaya produksi sekaligus peningkatan hasil produksi. Model kemitraan Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA) memungkinkan petani bisa memperoleh peningkatan pendapatan dan juga terlepas dari ikatan tengkulak. Terjadi perubahan yang signifikan dimana petani yang semula  masih  menekuni  praktik  pertanian  tradisional  turun  temurun,  berubah  menjadi pertanian  modern  yang  berbasis  pada  mekanisasi  dan  inovasi  pertanian.  Hal  berbeda terjadi di Desa Karangwangi dimana program food estate baru sebatas identifikasi potensi dan belum ada realisasinya secara faktual di lokasi. Desa Karangwangi baru diposisikan sebagai lokasi potensi sehingga perhitungan tentang perubahan usaha pertanian maupun output di tingkat petani belum bisa dilakukan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Desa Karangwangi  ternyata  tidak  memenuhi  salah  satu  prasyarat  keberhasilan  pengembangan infrastruktur yaitu kelayakan infrastruktur baik irigasi maupun akses jalan. Selain itu, hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa Desa Karangwangi belum memenuhi dua prasyarat kesesuaian program dengan konsep dasar food estate yaitu penerapan inovasi teknologi atau pertanian modern dan pengembangan model bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Mekarwangi perlu didorong untuk bisa memenuhi prasyarat dasar pengembangan food estate sehingga keberhasilan dan keberlanjutannya juga bisa dipastikan.

## Daftar Pustaka
Amanda, G. (2022). Guru Besar IPB Paparkan Empat Pilar untuk Muluskan Food Estate . https://ekonomi.republika.co.id
Antara,  &  Sabini,  F.  W.  (2022). Benahi  Program  “Food  Estate.” https://koran- jakarta.com/benahi-program-food-estate?page=all
Dharmawan,  D.  A.  (2023). Reforma  Agraria  untuk  Kemakmuran  Rakyat (Paparan Presentasi).
Elviana, R., Rishelin, N., & Zahrina, N. (2022). Strategi Pengembangan Food Estate Di Sumatera Barat Sebagai Lumbung Pangan Masyarakat. Jurnal PASTI (Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri) , 16 (3), 310.
Fajri, N., Yasar, M., & Bulan, R. (2023). Analisis Pengembangan Mekanisasi Pertanian Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian , 8 (1), 289–295.
Firdaus,  F.,  &  Adri,  A.  (2021).  Pemanfaatan  Mekanisasi  Alsintan  Dan  Pengaruhnya Terhadap  Usaha  Penangkaran  Benih  Padi  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi , 5 (2), 220–230. Fitriana, W., Martius, E., Analia, D., Agustar, A., Wahyuni Syarfi, I., Gracia Jorie, D., & Aprilia,  D.  (2024).  Model  Sistem  Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Pedesaan Berbasis  Inclusive  Closed  Loop. Journal  of  Agribusiness  and  Community Empowerment (JACE) , 7 (1), 14–24.
Hanapi. (2021). Pemkab Garut Akan Bangun Food Estate di 6 Kecamatan . Ibnudin,  U.  (2016).  Faktor  Penentu  Pengalihan  Sertifikat  Tanah  Hasil  Program Redistribusi (Kasus Pada Petani Di Desa Karossa Kecamatan Tassoko Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat). Sosiohumaniora , 18 (3), 248–254.
Jonharnas, J. H., & Sitindaon, S. H. (2017). Peran Lahan Sawah Tadah Hujanterhadap Ketahanan Pangan Nasional Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jurnal Agroteknologi , 7 (2), 15.
Kamin,  A.  B.  M.,  &  Altamaha,  R.  (2019).  Modernisasi  Tanpa  Pembangunan  Dalam Proyek  Food  Estate  Di  Bulungan  Dan  Merauke. BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 5 (2), 163–179.
Kasno, A., Setyorini, D., & Suastika, I. W. (2020). Pengelolaan Hara Terpadu pada Lahan Sawah Tadah Hujan sebagai Upaya Peningkatan Produksi Beras Nasional. Jurnal Sumberdaya Lahan , 14 (1), 15.
Lestari, I. P., Yunani, A., & Hidayat, Y. (2022). Implementation of the Agrarian Reform Program Through Land Redistribution in the Effort to Increase the welfare of the Community of the Village of Tinggiran Darat, Mekarsari District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province. Journal of Development Studies , 1 (1), 13– 26.
Listyanti,  A.  A.,  Jamilah,  L.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah Redistribusi di Desa Mekarmukti Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Juncto  Buku  III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata The buying and selling agreement of land redistrib. Prosiding Ilmu Hukum , 4 , 195–201.
Manihuruk, F. M. (2022). Pelatihan Pengolahan Hasil Ternak Itik di Kawasan Lumbung Pangan  Nasional,  Kabupaten  Sumba  Tengah. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat AKA , 2 (2), 1–5.
Nurleni, E. (2021). Konstelasi Narasi Tentang Ketahanan Pangan Dalamprogram Food Estate Di Eks Plg Kalimantan Tengah: Dimanakah Narasi Peladang Perempuan?. Journal Sosiologi , 4 (1), 14-25.
Pardede, P. D. K., Yofiendi Indah Indainanto, Nasution, F. A., Muhammad Imanuddin Kandias  Saraan,  &  Nasution,  L.  N.  (2022).  Mencermati  Perkembangan  Food Estate  Di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan. Jurnal  Kajian  Agraria  Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP) , 1 (2), 23–29.
Prasetiyo, D., Maswadi, M., & Firtrianti, W. (2022). Strategi Pengembangan Food Estate di Kabupaten Landak. Jurnal Pertanian Agros , 24 (3), 1231–1242. Salsabilla, S., Deksino, G. R., & Dewi, D. T. T. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Food Estate Sebagai Faktor Pendukung Penyediaan Logistik Wilayah Untuk Pertahanan Negara. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2), 2436–2444.
Samaria,  Vandalisna,  &  Ismail,  T.  (2016).  Dampak  Mekanisasi  Pertanian  Terhadap Perubahan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Komunitas Petani Padi  Sawah (Kasus Desa To’Pongo’ Kabupaten Luwu). Jurnal Agrisistem , 12 No.1 (1), 38–58. Saribanon, N., Munandar, A., & Sukartono, I. (2016). Pengembangan Model Food Estate untuk  Peningkatan  Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Nunukan  Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Lingkungan Indonesia , IV (7), 351–358.
Soetarto, E., Sihaloho, M., & P, H. (2007). Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 1 (2), 271–282. Wulandani, B. R. D., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Wanasaba. SELAPARANG  Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 4 (1), 386.
Yanuar,  R.,  Tinaprilla,  N.,  Rachmania,  M.,  &  Harti,  H.  (2022).  Dampak  Kemitraan Closed  Loop  Terhadap  Pendapatan  dan  Efisiensi  Usahatani  Cabai. Jurnal Agribisnis Indonesia , 10 (1), 180–199.