## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)
Oleh:
Windu Wulan 1)* , Haura Atthahara 1) , Ani Nurdiani Azizah 1) , Harmiati 2) , Mulyadi 2) * Email Korespondensi 1 : 1710631180154@student.unsika.ac.id
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan  Universitas Singaperbangsa, Karawang Indonesia
2 Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu

## Indonesia
Abstract
One  of  government’s  efforts  to  overcome  poverty  is  to  develop  the  Micro,  Small  and  Medium Enterprises  (MSME)  sector.  In  developing  MSME  sector  the  central  government  and  local governments  carry  out  a  support  system  development  program  for  MSMEs.  One  of  them  is Department  of  Cooperatives  and  SMEs  Karawang  Regency.  However  in  practice,  MSMEs  in Karawang  Regency  have  difficulties  in  developing  their  products,  one  of  which  is  the  lack  of public  interest  in  MSME  products.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  to  implement support  system  development  program  for  MSMEs  at  the  Department  of  Cppperatives  and  SMEs Karawang  Regency  by  using  the  implementation  indicators  form  Quade  (Akib,  2010)  namely  1) the  disered  policy,  2)  the  target  group,  3)  implementing  organization,  4)  environmental  factors. The  research  methodology  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  the discussion of this study are the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SME) of Karawang Regency has implemented a support system depelovment program for MSMEs well, such  as  MSME  actors  in  the  promotion  and  marketing  of  their  products  through  events  or  good activities  organized  by  the  local  government.  As  well  as  other  local  governments  as  well  as through  cooperation  carried  out  by  private  parties  such  as  hotels  modern  shopping  center  or malls. However, in this implementation it is still influenced by environmental factors such as low public interest in MSME products.

## Key Wards : Implementation; MSMEs; Karawang Regency

## Abstrak
Salah satu upaya pemerintah dalam  mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam mengembangkan sektor UMKM, Pemerintah pusat serta  Pemerintah  daerah  menjalankan  program  pengembangan  sistem  pendukung  bagi  UMKM. Salah  satunya  adalah  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Karawang.  Namun  dalam pelaksanaannya,  UMKM  di  Kabupaten  Karawang  kesulitan  dalam  mengembangkan  produknya yang salah satunya adalah kurangnya minat masyarakat bagi produk UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM  di  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kabupaten  Karawang  dengan  menggunakan  indikator implementasi  dari  Quade  (Akib,  2010,  p.  4)  yaitu  1)  kebijakan  yang  diimpikan,  2)  kelompok sasaran,  3)  organisasi  yang  melaksanakan,  4)  faktor  lingkungan.  Metodologi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  pembahasan  dari  penelitian  ini adalah  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  Kabupaten  Karawang  telah melaksanakan  program  pengembangan  sistem  pendukung  bagi  UMKM  dengan  baik  seperti memfasilitasi para pelaku UMKM dalam promosi serta pemasaran produknya melalui event-event atau  kegiatan-kegiatan  baik  yang  diselenggarakan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  daerah lain serta melalui kerjasama yang dilakuka oleh pihak swasta seperti hotel dan pusat perbelanjaan modern  atau  mall.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  di  pengaruhi  oleh  faktor  lingkungan seperti salah satunya rendahnya minat masyarakat terhadap produk UMKM.
Kata kunci: Implementasi; UMKM; Kabupaten Karawang
A. Pendahuluan Indonesia merupakan Negara dengan  tingkat  kemiskinan  yang tinggi, yang mana tingkat kemiskinan  masyarakat  Indonesia dikategorikan berada dibawah standar  dunia.  Pada  Maret  2019, Badan Pusat Statistika (BPS) merilis standar  garis  kemiskinan  masyarakat Indonesia. Masyarakat miskin Indonesia memiliki pendapatan sebesar  Rp.  14.175  setiap  harinya atau  sekitar  1  dollar  AS,  sedangkan standar  kemiskinan  dunia  adalah  2 dollar  AS  pendapatan  setiap  harinya (Badan Pusat Statistik, 2019).
Salah  satu  upaya  pemerintah dalam  mengatasi  kemiskinan  dengan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Hal  tersebut  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  yang  ada.    Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah dalam rangka membangun  perekonomian  nasional. Badan  Pusat  Statistik  memberikan definisi terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdasarkan  pada  banyaknya  tenaga kerja.  Suatu  usaha  yang  memiliki  1 orang  sampai  4  orang  tenaga  kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, usaha yang memiliki 5 orang sampai dengan  19  orang  dikelompokkan sebagai  usaha  kecil.  Sedangkan untuk  usaha  yang  memiliki  tenaga kerja  20  orang  hingga  99  orang
dikelompokkan  ke  dalam  usaha menengah    (Wowor  et  al.,  2020,  p.
540). Dengan dikembangkannya Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan tingginya angka kemiskinan di Indonesia  salah  satunya  disebabkan oleh  tingginya  angka  pengangguran yang mana dengan dikembangkannya Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  diharapkan dapat  membuka  lapangan  pekerjaan sehingga  dapat  mengurangi  angka pengangguran  sekaligus  kemiskinan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya,  para  pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami  kesulitan  dalam  proses pengembangan produk dan usahanya seperti  contohnya  mengenai  promosi produk,  pemasaran  produk,  status badan hukum serta perijinan.
Dalam  merealisasikan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  serta  upaya  pemerintah mengatasi  permasalahan  yang  telah disebutkan  diatas,  maka  Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah menjalankan program pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menegah.  Salah  satu  pemerintah daerah  yang  menjalankan  program tersebut adalah Pemerintah
Kabupaten  Karawang  melalui  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor 57  tahun  2016  tentang  Urusan Pemerintah  Daerah  yang  mana  salah satu  urusan  yang  menjadi  Tugas Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan
Menengah (UKM) Kabupaten Karawang adalah melakukan pengembangan  serta  pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten  Karawang  mempunyai  9 program  yang  tercantum  dalam Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (UKM) Kabupaten Karawang  tahun  2016-2021.  Salah satu program tersebut adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  yang  mempunyai tujuan  berasarkan  Rencana  Kerja (Renja)  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten  Karawang  tahun  2016- 2021, yaitu: 1. Terlaksananya sosialisasi dukungan  informasi  penyediaan permodalan  melalui  intermediasi Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM) dengan lembaga keuangan dan Sumber pendanaan lainnya.
2. Terlaksananya expo produk Usaha  Kecil,  Menengah  (UKM), gebyar  UMKM,  promosi  dan corporative fair tingkat kabupaten  dan  provinsi,  serta pembuatan leaflet. Namun dalam pelaksanaannya,  masih  banyak  para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten
Karawang  yang  kesulitan  dalam mengembangkan usahanya pada proses  pemasaran  serta  promosi produk dikarenakan minimnya outlet yang  dapat  memasarkan  produk olahan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  di  Kabupaten Karawang  membuat  para  pelaku
UMKM kebingungan dalam memasarkan produk olahannya (Khumaini,  2017).  Tidak  hanya minimnya outlet yang dapat memasarkan  produk,  terdapat  hal lain  yang  membuat  para  pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah mengalami kesulitan dalam mengembangkan  produknya  adalah dikarenakan  masyarakat  Kabupaten
Karawang  lebih  tertarik  melakukan transaksi pembelian di  pasar  modern atau Supermarket. Oleh  karena  itu, jika hal tersebut terus menerus terjadi maka  akan  mengakibatkan  produk Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  akan  mengalami  kesulitan dalam  proses  pengembangan  serta pemasaran  produk  khususnya  pada jenis  makanan.  Hal  tersebut  juga salah  satunya  dikarenakan  sebagian besar  produk  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang  khususnya  pada  bidang pangan belum memiliki atau
memenuhi  aspek  legalitas  seperti Sertifikat  Halal,  Sertifikat  Pangan Industri  Rumah  Tangga  (S-PIRT), Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  (SHAT) dan  lain  sebagainya.  Padahal  aspek legalitas merupakan salah satu syarat penting  dalam  memasarkan  produk melalui Pasar Modern atau Supermarket .  Tercatat  bahwa  dari jumlah  42.000  Usaha  Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai  jenis  usaha  yang  terdaftar pada  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil, Menengah Kabupaten
Karawang  hanya  400  Usaha  Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM)  yang sudah memenuhi aspek legalitas.
Oleh  karena  itu  dari  latar  belakang yang  telah  diuraikan  diatas,  peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program
pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) Kabupaten Karawang. Pelaksanaan atau Implementasi  kebijakan  merupakan suatu rangkaian pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi  kebijakan  memiliki kedudukan  yang  sangat  penting dalam  kebijakan  public  dikarenakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan  akan  menjadi  sia-sia tanpa adanya implementasi (Abdoellah & Rusfiana, 2016, p. 57). Sedangkan  menurut  Quade  (Akib,
2010, p. 4) alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukan  bukti  bahwa  dalam proses implementasi kebijakan terjadi  aksi,  interaksi  dan  reaksi terhadap faktor implementasi kebijakan.  Quade  juga  menyatakan bahwa  dalam  proses  implementasi kebijakan  yang  ideal  akan  terjadi suatu  interaksi  dan  reaksi  dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya  tekanan  yang  diikuti tawar  menawar  ataupun  transaksi. Melalui  transaksi  tersebut  diperoleh umpan  balik  yang  oleh  pengambil kebijakan  dapat  digunakan  sebagai bahan  masukan  dalam  perumusan kebijakan selanjutnya.
Oleh  karena  itu,  peneliti akan  melakukan  penelitian  yang berjudul  „‟Implementasi  Program
Pengembangan  Sistem  Pendukung Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (Studi Kasus di Kabupaten  Karawang)‟‟.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi bagaimana  Dinas  Koperasi  dan UKM  Kabupaten  Karawang  dalam
mengimplementasikan Program
pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Karawang.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  penelitian  kualitatif deskriptif. Menurut Saryono  (Nurdin &  Hartati,  2019,  p.  75)  penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan,  menggambarkan  dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan  dari  pengaruh  sosial yang  tidak  dapat  dijelaskan,  diukur atau digambarkan melalui pendekatan  kuantitatif.  Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan untuk mengetahui implementasi program pengembangan  sistem  pendukung umkm di Kabupaten Karawang. Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi  dan  wawancara.
Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap  objek  penelitian  untuk melihat  dari  dekat  kegiatan  yang dilakukan. Sedangkan
untuk wawancara  adalah  suatu  cara  dalam pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui  komunikasi  verbal  untuk memperoleh  informasi  langsung  dari sumbernya  (Nurdin  &  Hartati,  2019, p.  178).  Sedangkan  untuk  sumber data, peneliti menggunakan 2 sumber data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data yang  dikumpulkan  secara  langsung dari  sumber  datanya.  Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti dari  berbagai  sumber  yang  telah ada(Siyoto  &  Sodik,  2015,  p.  67).
Untuk data primer, peneliti mendapatkan melalui hasil wawancara  serta  observasi  di  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM). Sedangkan untuk data  sekunder  didapatkan  melalui peraturan perundang-undangan,
dokumen  resmi  pemerintah,  laporan kegiatan,  berita  online  dan  lain sebagainya. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam penelitian ini untuk menganalisis  implementasi,  peneliti menggunakan variabel yang dikemukakan  oleh  Quade.  Menurut Quade  dalam  (Akib,  2010,  p.  4) terdapat  empat  variabel  yang  harus diperhatikan ketika melakukan analisis mengenai implementasi yaitu: 1. Kebijakan yang Diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan  agar  orang  yang menetapkan  kebijakan  berusaha untuk mewujudkan.
2. Kelompok  Target,  yaitu  subyek yang  dapat  mengadopsi  pola interaksi  baru  melalui  suatu kebijakan  serta  subyek  harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi  yang  Melaksanakan, yaitu unit atau satuan pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 4. Faktor  Lingkungan,  yaitu  suatu elemen  sistem  yang  terdapat pada  lingkungan  yang  dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka implementasi program
pengembangan  sisem  pendukung Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  di  Kabupaten  Karawang menggunakan indikator Implementasi  dari  Quade  (Akib, 2010, p. 4)  adalah:

## Kebijakan yang di Impikan
Kebijakan  yang  di  Impikan yaitu dilihat dari pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan. Dalam implementasi program pengembangan  sistem  pendukung Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah ini  merupakan  suatu  program  yang diimpikan oleh masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal  tersebut  dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupten Karawang  memberikan  kemudahan terkait  dengan  sarana  dan  prasarana dalam  proses  promosi  produk, desain  kemasan  produk  Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),  serta  informasi  terkait dengan permodalan melalui program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  Dinas Koperasi  dan UKM Kabupaten Karawang memberikan  bantuan  kepada  para pelaku UMKM dalam proses pembuatan  atau  desain  terhadap kemasan  produk  UMKM  serta  logo UMKM  tersebut  yang  dilakukan secara gratis. Mengenai informasi permodalan,  Dinas  Koperasi  dan UKM Kabupaten Karawang ini juga membatu  para  pelaku  UMKM terhadap informasi permodalan melalui  program  ini  seperti  salah satunya  menganai  Kredit  Usaha
Rakyat  (KUR)  yang  mana  Dinas
Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Karawang  membantu  para  pelaku UMKM  dengan  cara  membantu melengkapi  berkas-berkas  dalam pengajuan  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) tersebut.
Dalam  promosi  produk,  Dinas Koperasi  dan  UMK  Kabupaten Karawang  memanfaakan  sejumlah event-event atau  kegiatan-kegiatan besar  yang  tedapat  di  Kabupaten Karawang. Seperti, Karawang Creative Night (KCN), Hut Kabupaten  Karawang  dan  lain sebagainya.  Dalam  program  ini, Dinas Koperasi dan UKM memberikan  sarana  serta  prasarana untuk  para  pelaku  UMKM  dalam mempromosikan  produknya  seperti disediakannya  tempat  atau  stand yang  dapat  diisi  oleh  para  pelaku UMKM  dalam  mempromosikan produknya secara gratis.
Tidak hanya melalui event-event tersebut,  Dinas  Koperasi  dan  UKM dalam mempromosikan produk UMKM melakukan kerjasama dengan beberapa tempat penginapan atau  hotel-hotel  yang  terdapat  di
Kabupaten  Karawang  antara  lain seperti  Hotel  Resinda  serta  Hotel Mercure.  Promosi  tersebut  dengan cara  melalui  diciptakannya  suatu tempat  yang  terdapat  dalam  Hotel tersebut  untuk  diisi  oleh  produk Usaha  Mikro,  Kecil  Menengah (UMKM) yang diberi nama „‟Pojok UMKM‟‟.  Dengan  adanya  “Pojok UMKM”  tersebut  diharapkan  para turis  yang  sedang  menginap  atau berkunjung  di  beberapa  tempat penginapan atau hotel di Kabupaten Karawang dapat mengenal beberapa produk olahan UMKM di Kabupaten  Karawang.  Tidak  hanya bekerjasama dengan tempat penginapan atau hotel dalam melakukan  promosi  produk  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  Proses  promosi  produk Usaha  Mikro,  kecil  dan  Menengah (UMKM)  juga  dilaksanakan  di beberapa  pusat  perbelanjaan  atau mall salah  satunya  bekerjasama dengan Mall Festive Walk Kabupaten Karawang melalui “UMKM Galerry”. Untuk  promosi  produk  ke  luar Kabupaten Karawang, Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Karawang  memanfaatkan  undangan kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh
Pemerintah Daerah lain dengan cara mengikutsertakan  beberapa  UMKM yang terdapat di Kabupaten Karawang  untuk  ikut  serta  dalam undangan  kegiatan  tersebut.  Tidak hanya mengikutsertakan para UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang juga memfasilitasi sarana dan  prasarana  seperi  tempat  atau stand  dan  lain  sebagainya  secara gratis  yang  dapat  digunakan  oleh UMKM  dalam  mengikuti  undangan yang  diselenggarakan  Pemerintah Daerah  luar  Kabupaten  Karawang. Agar  produk  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah dapat di Promosikan melalui  tempat  penginapan,  pusat perbelanjaan  serta  kegiataan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah lain, terdapat beberapa syarat yang  terpenting  adalah  produk tersebut  telah  memenuhi  aspek legalitas  produk  khususnya  pada produk pangan.
Dalam  proses  promosi  serta pemasaran  produk  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM) harus dibarengi dengan aspek
legalitas terhadap produk khususnya pada produk pangan seperti Sertifikat  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (S-PIRT),  Sertifikat  Halal, ataupun  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah (SHAT).  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Karawang juga membantu  para  pelaku  UMKM dalam  proses  pemenuhan  aspek legalitas  terutama  pada  para  pelaku UMKM  yang  menjual  produk  jenis pangan  yang  mana  hal  tersebut terdapat pada program Pengembangan Iklim Usaha. Untuk pemasaran produk UMKM,  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Karawang telah meresmikan  galeri  pusat  oleh-oleh di Kabupaten Karawang yang bertempat dilingkungan Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten
Karawang. Galeri tersebut berisikan produk-produk olahan Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM) Kabupaten Karawang.
Tidak  hanya  melalui  galeri, Dinas  Koperasi  dan  Usaha,  Kecil, Menengah  Kabupaten  Karawang juga    telah  bekerjasama  dengan salah  satu platform belanja online yaitu  Tokopedia  dalam  proses pemasaran  produk.  Pemanfaatan platform belanja online tersebut  dalam  proses pemasaran produk sangat dibutuhkan  pada  saat  ini.  Selain memudahkan transaksi jual beli, hal tersebut juga salah satunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya event-event atau expo produk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) sebagai sarana promosi  serta  pemasaran  produk. Semua  proses  kegiatan  promosi serta  pemasaran  produk  tersebut
dilakukan  secara  gratis  dan  para pelaku UMKM tidak dipungut biaya sepeserpun. Namun dalam menjalankan program  tersebut,  masih  terdapat beberapa permasalahan salah satunya  mengenai  permasalahan anggaran.  Dilihat  dari  Rencana Strategis  (Renstra)  serta  Rencana Kerja  (Renja)  Dinas  Koperasi  dan Usaha  Kecil,  Menengah  kabupaten Karawang  bahwa  anggaran  pada
Program Pengembangan Sistem Pendukung  bagi  Usaha,  Mikro, Kecil dan Menengah berjumlah Rp. 367.601.000-,. Adapun rincian
kegiatan  pada  anggaran  program Pengembangan  Sistem  Pendukung bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM) dapat  dilihat pada tabel  1 sebagai berikut.
Tabel. 1 Rincian Kegiatan dan Anggaran No. Kegiatan Anggaran (Rp.) 1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan melalui intermediasi
UMKM dengan lembaga
keuangan  dan sumber pembiayaan lainnya.
73.602.000,- 2. Expo produk
Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah, Gebyar UMKM,
promosi dan 293.999.000,-
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) cooperative fair tingkat kabupaten,  dan provinsi  serta pembuatan leaflet Jumlah 367.601.000,- Sumber:  Renja  Dinkopukm  Kab. Karawang, 2019 Minimnya anggaran pada Program pengembangan sistem pendukung  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  tersebut  merupakan salah satu penyebab program tersebut  belum  dirasakan  secara menyeluruh oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Kelompok Target Kelompok Target yaitu dilihat  dari  subyek  yang  dapat mengadopsi  pola  interaksi  baru melalui suatu kebijakan serta subyek harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Kelompok  target  dalam  program pengembangan  sistem  pendukung bagi  UMKM ini adalah para pelaku
UMKM  khususnya  UMKM  yang masih baru yang memerlukan pengembangan serta proses promosi produk  ataupun  informasi  terkait permodalan.  Menurut  data  dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, tercatat sebanyak kurang lebih sekitar
42.000 Usaha, Mikro, Kecil, Menengah  (UMKM)  yang  terdaftar pada  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Karawang. Untuk mendapatkan Program Pengembangan  Sistem  Pendukung
bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  tersebut,  para  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah harus terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang.    Untuk  memudahkan proses  pendaftaran,  Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Kabupaten  Karawang  hadir  lebih dekat dengan masyarakat khususnya kepada  para  pelaku  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM) melalui Pelayanan Administrasi Publik Terpadu Kabupaten (PATEN)  yang  dilaksanakan  secara bergilir  di  tiap-tiap  kecamatan. Hadirnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang  pada  program  Paten bertujuan untuk memudahkan masyarakat  khususnya  para  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  yang  belum  terdaftar secara  resmi  sebagai  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  yang  terhalang jarak  tempuh  untuk  mendaftarkan usahanya  secara  resmi.  Sehingga program Pengembangan Sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  dapat dirasakan  secara  menyeluruh  oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.

## Organisasi yang Melaksanakan
Organisasi  yang  melaksanakan yaitu  dilihat  dari  unit  atau  satuan pemerintah yang memiliki tanggung jawab  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan.  Dalam  program pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah (UMKM), Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah  Kabupaten  Karawang merupakan  organisasi  yang  utama yang  menjadi  implementator  dalam menjalankan program tersebut. Namun, dalam menjalankan program  tersebut,  Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten  Karawang  mengalami kekurangan  sumber  daya  manusia. Diketahui  bahwa  Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki  jumlah  pegawai  sebanyak 26  orang  yang  berstatus  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  atau  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  yang  mana hampir  seluruhnya  adalah  usia matang sehingga dalam menjalankan tugasnya terutama pada program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami  kesulitan  dalam  proses pembuatan desain logo serta kemasan  produk  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM) sehingga diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam proses pembuatan desain logo serta kemasan produk tersebut.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Kabupaten  Karawang tentu  membutuhkan  Sumber  Daya Manusia  yang  berkualitas  dalam menjalankan  tugasnya.  Hal  tersebut bertujuan  agar  program-program yang  telah  dibuat  dapat  terlaksana dengan  pencapaian  yang  baik.
Karena dalam sebuah suatu organisasi,  Sumber  Daya  Manusia
(SDM)  menjadi  faktor  penting dalam  mewujudkan  keberhasilan suatu program  yang telah dirancang tersebut.
Tidak hanya Dinas koperasi dan
UKM  Kabupaten  Karawang,  dalam program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  ini  juga melibatkan beberapa organisasi atau instansi  pemerintahan  lain  seperti salah satunya adalah Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten  Karawang  yang  juga ikut  membantu  dalam  implementasi program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM)  terkait dengan  penyelenggaraan  kegiatan atau event-event yang  berada  di
Kabupaten  Karawang  seperti  dalam menyelenggarakan kegiatan
pameran  batik  yang  menjadi  suatu agenda  setiap  tahunnya,  agenda Karawang  Creative  Night (KCN), dan juga agenda workshop bagi para pelaku  usaha  untuk  menciptakan produk  lokal  yang  mencerminkan ciri khas yang dimiliki oleh Kabupaten  Karawang.  Hal  tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam membantu  mewujudkan  program pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM).

## Faktor Lingkungan
Faktor  Lingkungan  yaitu  dilihat dari  suatu  elemen  sistem  yang terdapat pada lingkungan yang dapat mempengaruhi  suatu  implementasi kebijakan. Dalam proses pengimplementasian program pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  terdapat  beberapa  faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu implementasi program tersebut antara lain seperti:
1) Masyarakat  kurang  mendukung mengenai  produk  UMKM  dan lebih memilih menggunakan produk  yang  terdapat  dalam pasar  modern  atau supermarket bahkan  lebih  memilih  produk buatan  luar  negeri  sehingga mengakibatkan para pelaku UMKM kesulitan dalam pengembangan produk dikarenakan  kalah  saing  dengan produk-produk Supermarket dan produk luar negeri.
2) Melekatnya budaya instan dikalangan  Para  pelaku  UMKM di Kabupaten Karawang sehingga  membuat  para  pelaku UMKM  enggan  mendaftarkan diri  kepada  Dinas  Koperasi  dan UKM Kabupaten Karawang dikarenakan  khawatir  dikenakan biaya  serta  persyaratan  yang menyulitkan sehingga mengakibatkan  UMKM  tersebut tidak  mendapatkan  program- program  yang  terdapat  pada Dinas Koperasi dan UMKM. 3) Masih sempitnya pemikiran masyarakat  khususnya  generasi milenial  dalam  berwirausaha. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten  Karawang  memiliki sedikitnya  5  kawasan  industri sehingga generasi muda mempunyai  pemikiran  seperti “kerja  diperusahaan  sebagai karyawan lebih menjamin daripada membuka usaha sendiri”. 4) Lahan atau tempat juga mempengaruhi dalam implementasi program pengembangan sistem pendukung  bagi  UMKM  ini, seperti belum adanya
pengembangan terkait pemukiman bagi home industry .
D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan mengenai penelitian Implementasi Program Pengembangan  Sistem  Pendukun Bagi  Usaha,  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang dengan menggunakan teori  implementasi  menurut  Quade (Akib,  2010,  p.  4)  bahwa  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM) Kabupaten Karawang telah melaksanakan program pengembangan sistem
pendukung  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)  Kabupaten  Karawang  yaitu seperti menyelenggarakan event- event atau  kegiatan-kegiatan  baik yang  diselenggarakan  di  Kabupaten Karawang ataupun yang diselenggarakan  diluar  Kabuapeten Karawang,  serta  Dinas  Koperasi  dan
Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) bekerjasama  dengan  pihak  swasta seperti tempat penginapan serta pusat perbelanjaan  modern  atau mall yang berada  di  Kabupaten  Karawang.  Hal tersebut  diperuntukkan  untuk  proses promosi  serta  pemasaran  produk
UMKM. Dalam program pengembangan  sistem  pendukung bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  yang  menjadi sasaran  dalam  program  ini  adalah
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah
(UMKM)  khusunya  yang  berada  di daerah  kabupaten  Karawang  yang baru  saja  merintis  UMKM  dan memerlukan pengembangan terhadap usahanya. Sedangkan, Dinas Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Karawang merupakan implementator utama  dalam  program  tersebut  yang dibantu oleh beberapa intansi pemerintah lain seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam menyelenggarakan  suatu  event  atau kegiatan  di  Kabupaten  Karawang. Namun dalam pelaksanaannya, Masih  banyak  faktor  lingkungan yang  mempengaruhi  implementasi program  ini di  Kabupaten Karawang seperti  rendahnya  minat  masyarakat terhadap produk UMKM, melekatnya budaya instan di kalangan  para  pelaku  UMKM  yang membuat para pelaku UMKM enggan  mendaftarkan  usahanya  ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Karawang  sehingga  mengakibatkan pelaku UMKM tersebut sulit mendapatkan  program  tersebut,  dan lain sebagainya. Rekomendasi/Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu:
1. Penambahan sumber daya manusia  pada  Dinas  Koperasi dan  UKM  kabupaten  Karawang agar  proses  implmentasi  dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Dinas Koperasi dan UKM melakukan  pendataan  terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang khususnya pada  wilayah  yang  jauh  dengan
kantor  Dinas  Koperasi  dan UKM Kabupaten Karawang. 3. Segera merancang kembali anggaran agar implementasi program  pengembangan  sistem pendukung  bagi  usaha  mikro,
kecil dan menengah dapat berjalan  sesuai  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan  dan  dapat dirasakan  secara  merata  oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Karawang.
4. Memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat agar lebih meghargai serta memilih produk UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Abdoellah,  A.  Y.,  &  Rusfiana,  Y.  (2016). TEORI  DAN  ANALISIS  KEBIJAKAN
PUBLIK . ALFABETA. Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:  Apa,  Mengapa  dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 , 1–11.
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian  Sosial.  In  Lutfiah  (Ed.),
Jakarta: Bumi Aksara . Media Sahabat Cendekia.  https://difarepositories.uin- suka.ac.id/152/1/metodologi penelitian sosial.pdf Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). DASAR
METODOLOGI  PENELITIAN.  In Ayup (Ed.), Literasi Media Publishing (Cetakan 1). Literasi Media Publishing. Wowor,  B.  M.  E.,  Kindangen,  P.,  Pondaag, J., Wowor, B. M. E., Kindangen, P., & Pondaag, J. (2020). ANALISIS
DAYA  SAING  PRODUK  PADA USAHA  KECIL  MENENGAH  THE MANGO  MANADO  ANALYSIS  OF PRODUCT  COMPETITIVENESS  IN THE  MANGO  MANADO  SMALL AND  Jurnal  EMBA  Vol  .  8  No  .  4 Oktober  2020  ,  Hal  .  538-548. Jurnal EMBA , 8 (4), 538–548.
Media Massa dan Media Sosial Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Profil
Kemiskinan Indonesia 2019 .
https://www.bps.go.id/pressreleas e/2019/07/15/1629/persentase- penduduk-miskin-maret-2019- sebesar-9-41-persen.html
Khumaini,  M.  A.  (2017,  November  15).  Ini
Kendala UKM Karawang
Kesulitan  Memasarkan  Produk. Antaranews.Com . https://megapolitan.antaranews.c om/berita/34831/ini-kendala- ukm-karawang-kesulitan- memasarkan-produk
Dokumen Resmi dan Undang-Undang Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2016  tentang  Urusan  Pemerintah Daerah  yang  mana  salah  satu urusan yang menjadi Tugas Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi) Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil dan Menengah (UKM).
Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas  Koperasi dan  Usaha  Kecil
Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah Kabupaten Karawang Tahun 2019.