## E-READINESS PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT (Studi Terhadap Kepri Smart Province)

## Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri & Eki Darmawan
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
na_dwiputri@yahoo.com / ekIdarmawan75@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Smart  Province  merupakan  bagian  dari  usaha  mencapai  Indonesia  Cerdas (Smart  Indonesia)  yang  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai  ke  area  terkecil  Desa  mampu  berkolaborasi  dan  bergerak  bersama. Semua  pihak  Mengetahui  peran  dan  fungsi  bagaimana  membangun kebersamaan  dan  menciptakan  dan  berbagi  manfaat  untuk  masing-masing pihak  yang  berkolaborasi.  Melihat  fenomena  ini  perlu  dilakukan  pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai  keberhasilan dari  E-Government  tersebut.  Pengukuran  e-readiness merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  dilakukan  dalam  upaya  mencapai keberhasilan  smart  government.  Kepri  Smart  Province  yang  merupakan pengejawantahan  dari  wujud  pelaksanaan  e-government  di  provinsi kepulauan  riau  masih  belum  siap  (ready)  baik  dari  factor  teknologi, institusional maupun factor manusia.
Kata Kunci : e-readiness,e-government,kepri smart province

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi berbasis komputer dan jaringan internet dapat menunjang pembuatan-pembuatan keputusan di dalam  organisasi-organisasi  modern  yang  memungkinkan  pekerjaan- pekerjaan  di  dalam  organisasi  dapat  diselesaikan  secara  cepat,  akurat,  dan efisien.  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah membangun  "Kepri  Smart  Province"  untuk  mempercepat  pembangunan  di wilayah itu secara efisien dan efektif.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 174
Sistem pelayanan masyarakat beralih basis IT akan terintegrasi dengan Dinas Komunikasi  dan  Informasi  atau  Diskominfo  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan terkoneksi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Langkah ini diharapkan akan  menjadi  upaya  untuk  memberikan  penyadaran  kepada  masyarakat tentang  pentingnya  teknologi.  Berdasarkan  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  3 tahun 2003, Pengembangan e-Gov merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam  rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas :
1.  Pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses kerja;
2.  Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi,  agar  pelayananan  publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
Kepri Smart Province merupakan teknologi informasi yang terpadu / integral, dimana masyarakat bisa mendapat akses informasi sesuai asas kesetaraan hak akses  sebagai  cara  meningkatakan  Sumber  Daya  Manusia  di  Provinsi Kepulauan  Riau.E-Government  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  ini  terintegrasi  melalui  KIIS  (Kepri  Integrated  Information  System)  yang berbasis di Dinas Kominfo.
Ada  bebrapa  sistem  informasi  dari  delapan  OPD  (Organisasi  Perangkat Daerah) yang terintegrasi, diantaranya :
1.   e-Planning dari BAPPEDA yang berisikan pagu RKPD dan pagu PPAS,
2.  e-SImda dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKKD), yang berisikan  pagu  DPA  dan  realisasi  OPD,  SIPAMOR  dari  BP2KD,  yang menampilkan  data  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  setiap Samsat per di hari di Provinsi Kepri.
3.  Masyarakat  juga  dapat  melihat  rencana  umum  pengadaan  dari  masing-
masing  OPD,  melalui  SIRUP  yang  dikembangkan Biro  Layanan  Pengadaan (LPSE).  OPD  ini  juga  mengintegrasikan  aplikasi  SPSE  hingga  masyarakat dapat  melihat  langsung  data  pelelangan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan secara elektronik.
4.  Selain itu juga ada TEPRA dari Biro Administrasi Pembangunan, SILAT dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
5.  PTSP dari Badan Penanaman Modal dan ,
6.  SIMRS  dari  RSUD  Batu  8  dan  Cek  Dare  dari  Badan  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7.  Aplikasi tersebut tidak hanya dapat dipantau melalui monitoring room KIIS di  Dinas  Kominfo,  juga  terhubung  ke  Ruang  Kerja  Gubernur,  Ruang  Kerja Sekda  dan  Kepri  Digital  Gateway  (KDG)  yang  berlokasi  di  Aula  Kantor Gubernur Lama.
8.  Disamping itu Dinas Kominfo juga meluncurkan Sembilan produk terbaru yaitu, Kepri Smart Province (KSP), Kepri Digital Gateway (KDG), co-working space  (CWS),  Kepri  Digital  Exhibition  (KDE),  Kepri  Cyber  System  (KCS), Kepri  Information  Security  (KeRIS),  Kepri  Smart  Conference  (KSC)  dan PakDin Asik.
Program  tersebut  adalah  salah  satu  cara  dalam  rangka  peningkatan  kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Pemerintah  Daerah  melalui  inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk  Inovasi  Daerah.  Dari  Pasal  386  hingga  Pasal  390  UU  23/2014, menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  inovasi.  Inovasi sebagaimana  dimaksud  adalah  semua  bentuk  pembaharuan  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  merumuskan  kebijakan inovasi,  Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada  prinsip:  peningkatan  efisiensi; perbaikan  efektivitas;  perbaikan  kualitas  pelayanan;  tidak  ada  konflik
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
kepentingan;  berorientasi  kepada  kepentingan  umum;  dilakukan  secara terbuka;  memenuhi  nilai-nilai  kepatutan;  dan  dapat  dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Smart  Province  merupakan  bagian  dari  usaha  mencapai  Indonesia  Cerdas (Smart  Indonesia)  yang  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar  1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai  ke  area  terkecil  Desa  untuk  dapat  berkolaborasi  dan  bergerak bersama. Semua pihak mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan  dan  menciptakan  dan  berbagi  manfaat  untuk  masing-masing pihak yang berkolaborasi.
Integrasi  pada  sistem  pemerintahan  dilakukan  agar  seluruh  data  dan informasi  yang  digunakan  pimpinan  daerah  (Gubernur)  pada  saat mencanangkan  suatu  kebijakan  dilakukan  berdasarkan  data  yang  terkini sehingga  keputusan  yang  diambil  dapat  lebih  tepat  dan  bermanfaat  dan menghindari adanya redundansi / duplikasi data. Namun pada kenyataannya regulasi  terkait  penerapan  Kepri  Smart  Province  ini  belum  didukung  oleh regulasi-regulasi  yang  mengatur  terkait  penerapan  teknologi  informasi  ini sehingga  nantinya  hanya  akan  menjadi  teknologi  yang  belum  ada  dasar  SOP dan Kebijakan lainnya mengatur hal tersebut.
Bertitik  tolak  dari  pemaparan  tersebut,  maka  SMART  bertujuan  untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dokumen yang diarsipkan. Pengalaman  beberapa  negara  dalam  menerapkan  program  smart  city (Government  of  India,  2015;  Giffinger,  et.al,  2007;  Shapiro,  2006;  Van  Hove, 2001) menegaskan bahwa penting bagi sebuah kota untuk memiliki visi yang jelas dalam implementasi program smart city. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam  fokus  bidang  atau  aspek  yang  akan  dikembangkan  melalui  program
smart city.
Konsep smart government mengetengahkan sebuah tatanan pemerintah yang berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  layanan  umum  melalui  pemanfaatan TIK  secara  efektif  dan  efisien  .  Melihat  fenomena  penerapan  e-government yang  umumnya  terjadi  kita  menyadari  bahwa  suksesnya  penerapan  e- government  tersebut  tidak  hanya  berkaitan  pada  pemenuhan  infrastruktur TIK  semata.  Tidak  sedikit  inisiatif  e-government  yang  berakhir  dengan kegagalan  karena  keputusan  untuk  melaksanakan  proyek  tersebut  hanya didasarkan pada trend yang sedang berkembang.
Dalam upaya menghindari atau setidaknya meminimalisir kegagalan tersebut, penerapan  e-government  harus  dimulai  dengan  membentuk  kesiapan  diri suatu  organisasi,  yang  mana  tingkat  kesiapan  tersebut ditunjukkan  dari  hasil pengukuran  e-readiness.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji kesiapan  atau  e-readiness  pemerintah  provinsi  Kepulauan  Riau  dalam penerapan e-government.

## TINJAUAN PUSTAKA
E-Government Menurut  Akadun  (2009,  h.130)  Electronic  administration berkembang  dengan  mengadopsi  electronic  business,  electronic  commerce, electronic market. Yang lebih dulu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam institusi  bisnis  dengan  menggunakan  jasa  internet.  Pelaksanaan  electronic government  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  penyelenggaraan pemerintahan.  Manfaat  yang  diperoleh  dengan  diterapkannya electronic government menurut Indrajit (2002, h.5) antara lain:
a. Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  para  stakeholder- nya  (masyarakat,  kalangan  bisnis,  dan  industri)  terutama  dalam  hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
178
b. Meningkatkan  transparansi,  kontrol,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  rangka  penerapan  konsep Good  Corporate Governance ;
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun  stakeholder-nya  untuk  keperluan aktivitas seharihari;
d. Memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  sumber- sumber  pendapatan  baru  melalui  interaksinya  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan; dan
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan  tepat  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  sejalan dengan perubahan global dan trend yang ada; serta
f. Memberdayakan  masyarakat  dan  pihakpihak  lain  sebagai  mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
E-Government adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  Inovasi  bagi  pelayanan publik.  Inovasi  adalah  merupakan  salah  satu  wujud  dari  adanya  reformasi birokrasi.  Penyakit-penyakit  birokrasi  yang  selama  ini  selalu  menjadi penyebab  lambannya  proses  administrasi  secara  perlahan  mulai  berubah dengan  adanya  reformasi  birokrasi  khususnya  dalam  hal  pelayanan  publik  . Pemerintah  mulai  berinovasi  agar  tercipta  pemerintahan  yang  bersih,  efektif dan  efisien  .Adapun  pengertian  dari  pada  Inovasi  itu  sendiri  adalah merupakan sebuah proses dimana beberapa individu atau sekelompok orang mengidentifikasi  masalah  yang  dianggap  paling  krusial  kemudian mengembangkan solusi terhadap masalah tersebut. Tidak hanya solutif tetapi juga  dapat  menghasilkan  kontribusi  signifikan  bagi  peningkatan  terhadap
efektivitas,  efisiensi,  serta  kualitas  pelayanan  publik    (Howie  dalam  holidin 2016 : 35).
Efisiensi  dalam  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah merupakan  salah satu aspek yang penting, menurut Thamrin (2013 : 90) ada beberapa  hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik  kepada  masyarakat antara lain : a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada syarat- syarat yang berhubungan  langsung  dengan  pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan  tetap memperhatikan  keterpaduan  antara  persyaratan  dengan  output  (hasil),  b) harus  dicegah  terjadinya  pengulangan  pemenuhan  persyaratan,  dalam  hal proses  pelayanan  masyarakat  yang  bersangkutan  dipersyaratkan  adanya kelengkapan  persyaratan  dari  satuan  kerja/instansi  pemerintah  lain  yang terkait,  c)  hasil  (output)  pelayanan  yang  diterima  oleh  masyarakat  tidak menuntut  biaya  di  luar  ketentuan  yang  berlaku,  d)  kondisi  dan  kemampuan masyarakat untuk membayar, dan e) didasarkan pada ketentuan perundang- undagan  yang  berlaku.  Sedangkan  efektif  itu  sendiri  berkaitan  dengan ketepatan  waktu  dalam  penyelenggaraannya  seperti  adanya  satandar operasional dan prosedur untuk masing-masing layanan yang diberikan.
Di  zaman  yang  sudah  modern  ini  alternatif  untuk  menciptakan  pelayanan yang  efektif  dan  efisien  adalah  dengan  bantuan  dari  teknologi.  Pemerintah dapat  menerapkan  konsep  pemerintahan  berbasis  elektronik  dalam meningkatkan  pelayanan.  Adapun  pengertian  dari  pada  e-government menurut  Bank  Dunia  dalam  indrajit  (  2004  :2)  adalah  berkaitan  dengan penggunaan  teknologi  informasi  (seperti  :  wide  area  network,  internet,  dan komunikasi  bergerak)  oleh  lembaga  pemerintah  yang  mempunyai kemampuan  untuk  mentransformasikan  hubungan  pemerintah  dengan warganya,  pelaku  dunia  usaha  (bisnis),  dan  lembaga  pemerintah  lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain : pemberian
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
layanan  pemerintahan  yang  lebih  baik  kepada  warganya,  peningkatan interaksi  dengan  dunia  usaha  dan  industry,  pemberdayaan  masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintah lebih efisien. Hasil yang diharapkan  dapat  berupa  pengurangan  korupsi,  peningkatan  transparansi, peningkatan  kenyamanan,  pertambahan  pendapatan  dan/atau  pengurangan biaya.
Menurut  Indrajit  (2004  :  5)  manfaat  dari  pada  diterapkannya  konsep  e- government bagi suatu Negara, antara lain:
• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat,  kalangan  bisnis,  dan  industri)  terutama  dalam  hal  kinerja efektivitas dan efisieni di berbagai bidang kehidupan bernegara;
• Meningkatkan  transparansi,  control,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  rangka  penerapan  konsep  Good  Corporate Governance;
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun  stakehodernya  untuk  keperluan aktivitas sehari-hari;
• Memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan  sumber- sumber  pendapatan  baru  melalui  interaksinya  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan; dan
• Menciptakan  suatu lingkungan  masyarakat  baru  yang dapat  secara  cepat dan  tepat  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
• Memberdayakan  masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  mitra pemerintah  dalam  proses  pengambilan  berbagai  kebijakan  publik  secara merata dan demokratis.
Dengan berbagai manfaat yang diberikan oleh e-government tentunya sangat
membantu  pemerintah,  namun  untuk  Negara  berkembang  seperti  Indonesia penerapan  e-government  itu  sendiri  masih    berjalan  lamban.  Ada  beberapa elemen  sukses  menurut  indrajit  (2004)  dari  pada  manajemen  proyek  e- government antara lain :

## a. Political environment
Yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana politik dimana  proyek  yang  bersangkutan  berada  atau  dilaksanakan. Berdasarkan  hasil  kajian,  ada  dua  tipe  proyek  sehubungan  dengan  hal ini. Pertama “Top Down Project” (TDP) dimana eksistensi sebuah proyek ditentukan  oleh  adanya  inisiatif  dari  lingkungan  eksekutif  (misalnya presiden atau perdana menteri) sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, atau  disponsori  oleh  kalangan  legislatif  (lembaga  perwakilan  rakyat) sebegai  pemberi  mandate.  Kedua  adalah  “Bottom  Up  Projects”  (BUP) yang dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan  (birokrat)  yang  berada  di  salah  satu  lembaga  pemerintahan atau departemen.
b. Leadership
Ruang lingkup dari kepemimpinan untuk mengelola ada tiga hal, yaitu :
• Beragam  tekanan  politik  yang  terjadi  terhadap  proyek  e-government yang  berlangsung  baik  dari  kalangan  yang  optomis  maupun  yang pesimis;
• Bermacam-macam  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dan  dialokasikan oleh  proyek  e-government  yang  bersangkutan,  seperti  misalnya sumber  daya  manusia,  finansial,  informasi,  peralatan,  fasilitas  dan lain sebagainya;
• Sejumlah  kepentingan  dari  berbagai  kalangan  terhadap  keberadaaan proyek e-government yang dijalankan.
c.     Planning
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
Perencanaan merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap  awal  inilah  gambaran  menyeluruh  dan  detail  dari  rencana keberadaan sebuah inisiatif e-government diproyeksikan.
d.     Stakeholders
Stakeholders  disini  adalah  berbagai  pihak  yang  merasa  memiliki kepentingan  (langsung  maupun  tidak  langsung)  terhadap  proyek penyelenggaraan proyek e-government terkait.
e.     Transparancy/visibility
Transparansi  dalam  proyek  e-government  sangat  erat  kaitannya  dengan keberadaan  stakeholder,  dalam  arti  kata  adalah  bahwa  harus  selalu tersedia  seluruh  data  dan  informasi  mengenai  seluk-beluk  dan  status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholders yang beragam tersebut.
f. Budgets
Bukanlah  merupakan  sebuah  rahasia  lagi  bahwa  kekuatan  sumber  daya finansial  yang  dianggarkan  pada  sebuah  proyek  e-government merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhadil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek.
g. Technology
Adalah  merupakan  suatu  kenyataan  bahwa  pilihan  teknologi  yang  akan diimplementasikan  di  dalam  sebuah  proyek  e-government  sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia.
h. Innovation
Berkaitan  dengan  kemampuan  untuk  menciptakan  ide-ide  dan menerapkan  ide-ide  di  dalam  mengimplementasikan  e-government terutama  karena  banyaknya  stakeholder  yang  terlibat  dan  tingginya kompleksitas proyek terkait.
Selain  delapan  elemen  sukses  diatas  terdapat  juga  maslaah  pokok  dalam
penerapan  e-government  seperti  menurut  aziz  (2008)  dalam  seminar pelayanan publik dan e-government, terdapat tiga masalah pokok aplikasi e- government  antara  lain  berkaitan  dengan  masalah  budaya,  kepemimpinan dan infrastruktur  :
• Masalah yang berkaiatan dengan budaya yaitu resistensi dan penolakan terhadap e-gov,kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e-gov, serta tidak mau berbagi data dan informasi.
• Masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu konflik antara pusat dan daerah, peraturan, alokasi anggaran dan pembakuan.
• Serta masalah yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu ketimpangan digital, infrastruktur tidak menunjang serta kurangnya sistem layanan
Selain  ketiga  masalah  pokok  diatas  keberhasilan  e-government  juga ditentukan dari e-readiness pemerintah  dan e-readiness masyarakat. Adapun pengertian  e-readiness  itu  sendiri  adalah  merupakan  kesiapan  stakeholders dalam  menerapkan  e-government.  Berikut  ini  adalah  model  e-government readiness menurut stevanus (2006)
Gambar 1. Model e-government readiness
Keberhasilan tahapan E-goverment
E-government readiness E-readiness pemerintah E-readiness masyarakat pengguna Kemauan dan kapasitas
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## 184
Sumber : Stevanus (2006)
Sebuah pre-condition diperlukan  untuk  melakukan  transformasi pemerintahan  menuju  e-government,  kondisi  ini  dipahami  sebagai  e- readiness.  Pengukuran  e-  readiness  perlu  dilakukan  pada  sektor  pemerintah sebagai  actor  utama  e-government  maupun  pada  masyarakat  sebagai pengguna.  Adapun  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  E-Readiness  yaitu; Faktor  Teknologi,  Faktor  Institusional  dan  Faktor  manusia  atau  dapat  dilihat pada tabel II.1 dibawah ini :

## Tabel II.1 Faktor-Faktor E-Readiness
Faktor Teknologi Faktor Manusia Faktor Institusional  Ketersediaan
(Availability)
 Kehandalan (Reliability)
 Penetrasi
Internet
(Ketercakupan)
 Biaya  Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat
 Pendidikan
 Kompetensi TIK
 Online Service
 Integrasi
 Willingness (Political Will)
 Kebijakan Anggaran  Kebijakan program
 Intsrumen Hukum
Sumber : Nento, 2017
Ketika kesiapan atau e-readiness dapat diketahui melalui faktor-faktor diatas maka  selanjutnya  kita  akan  dapat  melihat  kesiapan  baik  dari  pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna serta celah yang harus diperbaiki dan lebih  diperhatikan  oleh  pemerintah  guna  keberhasilan  penerapan  e- government tersebut.
E-Govemment readiness merupakan bentuk kemampuan untuk memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  peningkatan  kinerja  pemerintahan dalam  pembangunan  clan  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan melihat  metode  evaluasinya,  analisis e-readiness meliputi:  infrastruktur
teknologi,  penggunaan  atau  adopsi  TI  dalam  masyarakat  maupun  bisnis, kapasitas  SDM,  kebijakan  pemerintah  dan  perkembangan  bisnis  sector Teknologi Informasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelirian  ini  adalah  kualitatif  dimana dalam  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  tulisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  atau  proses penjaringan informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar  penelitian  deskriptif  ini  adalah  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Dalam  Penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena dengan  digunakannya  penelitian  kualitatif  dapat  memperoleh  dan menganalisa  data  lebih  dalam  yang  didapat  melalui  wawancara.  Selanjutnya pengolahan data dilakukan secara kualitatif dimana setiap data yang ada akan dikonversi ke dalam deskripsi analisa kesiapan berdasarkan faktor.

## PEMBAHASAN
Kepri Smart Province merupakan gagasan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang pintar berbasis digital multimedia  dengan  mempermudah  pekerjaan  pemerintahan  dan  layanan publik. Kepri Smart Province terdiri dari 36 aplikasi dari 15 OPD.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018

## Gambar IV.1 Aplikasi Kepri Smart Province
Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Aplikasi-aplikasi  Kepri  Smart  Province  tersebut  diharapkan  membantu pekerjaan pemerintahan dan layanan publik. Selanjutnya di dalam Kepri Smart Province  terdapat  PPID,  yang  mana  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  yang  dikelola  dengan  berbasis  digital  seperti  data  keuangan, informasi  barang  dan  jasa,  informasi  layanan  public,  gambaran  umum Kepulauan  Riau,  rencana  strategis,  dan  visi  misi.  Pengelolaan  data  berbasis digital  sehingga  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  seputaran Kepulauan Riau bisa langsung mengkasesnya.
Kemudian  di  dalam  KSP  terdapat  Kepri  Creative  Hub  (KCH)    yang  bertujuan untuk  mendapatkan  ide-ide  kreatif  yang  muncul  dari  masyarakat  untuk dijadikan usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi  Kepulauan  Riau.  Bukan  hanya  aplikasi,  PPID  dan  KCH  akan  tetapi Youtube, Live Streaming, Social Media juga membantu mewujudkan provinsi yang pintar berbasis digital yang menjadi gagasan dari Kepri Smart Province.
Kesiapan  pemerintah  dalam  penerapan  E-Government  atau  dapat  dilihat  E- Readinnes  pemerintah  terlebih  dahulu  sebagai  dasar  acuan  pelaksanaan program  berbasis  teknologi.  Adapun  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  E- Readiness yaitu; Faktor Teknologi, Faktor Institusional dan Faktor manusia.

## Faktor Teknologi
Teknologi  menawarkan  kesempatan  untuk  berbagi  informasi,  partisipasi publik, dan kolaborasi. Teknologi dapat dimafaatkan untuk memberi informasi lebih  banyak  kepada  publik  dengan  cara  yang  memungkinkan  orang memahami  apa  yang  pemerintah  mereka  lakukan  dan  untuk  mempengaruhi keputusan.  Pemerintah  daerah  dapat  mengembangkan  ruang  online  yang mudah  diakses  dan  aman  sebagai  platform  untuk  memberikan  layanan, melibatkan  masyarakat,  dan  berbagi  informasi  dan  gagasan.  Namun,  akses teknologi  yang  adil  dan  terjangkau  merupakan  tantangan  tersendiri,  oleh karena  itu  diperlukan  komitmen  untuk  mencari  peningkatan  konektivitas online  dan  mobile,  sekaligus  juga  mengidentifikasi  dan  mempromosikan penggunaan  mekanisme  alternatif  untuk  keterlibatan  warga  negara  (Maria, 2017: 21).
Keberhasilan dari penerapan E-Government pada Kepri Smart Province sangat bergantung  pada  perangkat  teknologi  yang  tersedia.  Pemanfaatan  dan pengembangan  e-gov  sangat  ditentukan  dengan  adanya  dukungan  teknologi yang  handal  pada  setiap  unit  kerja,  seperti  banyaknya  komputer  yang tersedia,  ketersediaan  fasilitas  jaringan  internet,  serta  perangkat  pendukung teknologi lainnya.
Tabel.  VI.1  Sarana  dan  Prasarana  Teknologi  Dinas  Komunikasi  dan

## Informatika Provinsi Kepulauan Riau
No Sarana dan Prasarana Jumlah
188
1 Komputer/PC 59 unit 2 Laptop 15 unit 3 Personal komputer lain-lain 6 Unit 4 UPS 66 Unit 5 Peralatan jaringan lain-lain 2 Unit 6 Switch hub 2 Unit 7 Wireless access point 2 unit 8 Pesawat telepon 8 unit 9 Alat komunikasi radio SSB 8 Unit 10 Unit transceiver VHF portable 20 Unit

## Sumber: Data Olahan Dinas Kominfo Kepulauan Riau
Ketersediaan  teknologi  di  Kepri  masih  sangat  lemah,  hal  ini  dibuktikan  dari kurangnya jaringan yang ada di beberapa pulau dan Desa di Kepri. Dari data di atas menunjukkan masih sangat lemahnya infrastruktiur teknologi yang ada di Dinas Kominfo Kepri sendiri. Hal ini menunjukkan :
a. Upaya  penerapan  e-gov  belum  optimal,  rintisan  baru  pada  sosialisasi mengenai e-gov yang dikelola oleh pemerintah daerah.
b. Belum optimalnya SKPD dalam pengelolaan/update data dan infromasi pada website.
c. Penyebaran  informasi  hasil  pembangunan  daerah  melalui  berbagai media massa belum optimal.
Untuk  Kepri  Smart  Province  sendiri  belum  ada  data asset  yang  dicatat,  serta panduan  teknis  pengelolaan  yang  belum  jelas.  Temuan  dilapangan    Kepri Smart Province menjadi gedung terbengkalai dengan peralatan canggih yang tidak  termanfaatkan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Kabid.  Pengelolaan  dan Layanan  Informasi  Publik  di  PPID  KSP  sendiri  menjelaskan  bahwa permasalahan  yang  ada  di  KSP  adalah  SDM  dan  Infrastruktur  jaringan  di banyak  desa  di  beberapa  Kabupaten/Kota  di  Kepri  belum  memadai. Selanjutnya  masalah  ketersediaan  data  yang  semestinya  menjadi  tugas  KSP untuk menyediakan juga belum dipenuhi oleh OPD yang ada di Kepri sendiri
sehingga tidak bisa memenuhi layanan masyarakat terkait kebutuhan data.

## Faktor Institusional
Era  demokrasi  dan  reformasi  menuntut  Pemerintah  Provinsi  untuk menyediakan  layanan  yang  inovatif,  perbaikan  efisiensi  administrasi,  dan peningkatan  kualitas  layanan  publik.  Hal  tersebut  bisa  diatasi  dengan memanfaatkan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  yang mempercepat layanan kepada masyarakat, menghemat waktu dan biaya. Dari penjelasan PPID di Kominfo Kepri untuk Provinsi Kepulauan Riau masalah yang dihadapi terkait integrasi data dan aplikasi yakni :
a.  Sistem  informasi  /  sumber  data  masih  tersebar  di  setiap  SKPD  pengelola maupun  penyelenggara  kegiatan  pemerintah  dan  hak  aksesnya  masih bersifat lokal;
b.  Duplikasi  data  terjadi  di  beberapa  pengelola  dan  penyelenggara  sistem informasi pemerintah dan belum terintegrasi;
c.  Sinergi informasi digital antar instansi belum ada;
d.  Validasi data secara elektronik belum dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat;
e.  Keamanan terhadap kerusakan data digital belum terjamin;
f.  Ego sektoral organisasi sebagai pemilik data.
Dari masalah tersebut menggambarkan bahwa masih lemahnya integrasi data dan aplikasi di Kepri. Ditambah dengan ego sektoral OPD secara institusi yang masih mempertahankan datanya agar tidak bisa diakses oleh publik.

## Faktor Manusia
Penerapan  E-Government  juga  harus  ditunjang  dengan  infrastruktur  lainnya seperti  infrastruktur  manusia.  Karena  jika  infrastruktur  manusia  tidak diperhatikan  maka  penerapan  E-Government  tidak  dapat  tercapai  dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
sikap  aparatur  dalam  penerapan  E-Government,  aparatur  tersebut  harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung penerapan E-Government (Indrajit, 2002).
Untuk mendukung Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia,  sarana  dan  prasarana  serta  sarana  pendukung  lainnya.  Sampai  31 Desember 2017, jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Kepulauan  Riau  sebanyak  98  orang  terdiri  dari  PNS  sebanyak  33  orang,  PTT sebanyak 16 orang dan THL sebanyak 49 orang.
Data  diatas  menunjukan  masih  banyaknya  kebutuhan  SDM  di  Bidang Komunikasi  dan  Informasi,  hal  ini  juga  menunjukkan  lemahnya  kualitas  SDM yang  ada  dan  kurangnya  SDM  yang  memang  berlatar  belakang  pendidikan serta memiliki soft skill di bidang komunikasi dan Informatika.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  yakni  tentang e-readines pemerintah provinsi  kepulauan  riau  dalam  penerapan  e-government  khususnya  dalam pelaksanaan Kepri smart province , bahwa temuan penelitian ini menyatakan bahwa  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  melalui  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  dalam  menjalankan Kepri  smart  province masih  memiliki kelemahan  atau  belum ready (siap)  di  semua  faktor  yang  dilihat  dari penelitian ini seperti faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional. Pada faktor teknologi mengerucut pada sarana dan prasarana teknologi yang masih minim, sedangkan pada faktor manusia kecenderungan kelemahannya pada  kemampuan  penyelenggara  dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  yang mengelola  dan  menjalankan  program  KSP,  serta  untuk  faktor  institusional yang menjadi kelemahan utama adalah belum adanya regulasi daerah sebagai penguatan  koordinasi  antar  kelembagaan  masing-masing  perangkat  daerah
untuk saling berintegrasi data dan informasi public

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun .2009.Teknologi Informasi Administrasi. Bandung, Alfabeta.
Government  Of  India,  Ministry  Of  Urban  Development.  2015.  Smart  Cities
Mission Statement & Guidelines. Official Report Of Smart City Mission Transformation On June, 2015.
Indrajit, Richardus E. (2002) Electronic Government. Yogyakarta, Andi Kurniawan,  Agung.  (2005)  Transformasi  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta,
Pembaruan
Indrajit,  Richardus  Eko.  2004.  Electronic  Government.  Andi  Yogyakarta.
Yogyakarta
Thamrin, Husni. 2013. Hukum pelayanan publik di Indonesia. Aswaja Presindo.
Yogyakarta
Azis,  Herry  Abdul.  2008.  “the  integration  of  e-government  :  challenges,
policies  and  implementation”.  Jakarta  :  public  services  and  e- government conference, Bappenas, on Dec 19th 2008.
Lauranti,  Maria.,  Afrina,  Eka.,  Mawesti,Dia.,  et.al.,  (2017).  Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa
Stevanus,  wijaya  dkk.  2006.  Kajian  teoritis  :model  e-govermnet  readiness pemerintah  kabupaten/kotamadya  da  keberhasilan  e-government”. Yogyakarta : seminar nasional aplikasi teknologi informasi 2006, Juni 2006.
Kencono, Dewi Sekar. 2017. Analisis Struktur Kelembagaan Penyelenggara E-
Goverment  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  Tahun  2013. Semarang: Politika Jurnal Ilmu Politik.
Intruksi  Presiden  No.3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017