## Sigma: Journal of Economic and Business
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. Email: senggarpurnama@gmail.com

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

## Enggar Purnama Sari
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Agust    10th  , 2019 Accepted Novem  10 th , 2019
Published Decem 20 th ,2019

## Keyword:
Kinerja Keuangan Daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan.;
Paper type: Research Paper
Abstrack: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  tahun  2014-2018. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode deskriptif.  Data  yang  dianalisis  adalah  rasio  kemandiran,  rasio efektifitas,  rasio  efisiensi, dan  rasio  aktivitas  dan  rasio  pertumbuhan realisisasi  anggaran  pada  Kabupaten  Konawe  tahun  2014-2018. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah daerah Kabupaten Konawe berdasarkan rasio kemandirian tergolong rendah  sekali,  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Konawe  berdasarkan  rata  –  rata  rasio  efektivitas  PAD  berjalan kurang  efektif,  kinerja  keuangan  berdasarkan  rata  –  rata  rasio aktivitas belanja operasi berjalan tidak baik, rata – rata rasio belanja modal juga berjalan tidak baik, kinerja keuangan berdasarkan rata – rata pertumbuhan PAD dikatakan tidak berhasil.
Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved
How to cite (APA Style):
Sari, E.P. Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemeritah Kabupaten Konawe Sigma: Journal of Economic and Business, 2(2).

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  merupakan  lembaga yang  memiliki  tugas  untuk  mengatur  roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas. Suatu  daerah  dapat  maju  dan  berkembang  apabila mampu  menciptakan  roda  pemerintahan  yang transparan,  akuntabilitasnya  tinggi,  dan  penerapan value  for  money  yang  benar.  Sebagai  organisasi yang  tidak  berorientasi  keuntungan,  pemerintah daerah  memiliki  tujuan  utama  yaitu  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Pelayanan  tersebut berupa  :  pendidikan,  kesehatan  masyarakat, keamanan,  penegakan  hukum,  transportasi  publik, infrastruktur,  dan  penyediaan  barang  kebutuhan publik  (misalnya:  penyediaan  bahan  kebutuhan pokok masyarakat).
Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung  jawab  merupakan  pilar  dari  sistem otonomi  di  Indonesia.  Prinsip  otonomi  yang nyata adalah  suatu  prinsip  bahwa  untuk  menangani urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan tugas,  wewenang, dan  kewajiban  senyatanya  telah ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh  hidup  dan berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan  kekhasan daerah.  Dengan  demikian  isi  dan  jenis  otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (Haryanto dkk, 2007: 18).
Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat  secara  demokratis,  adil, merata, dan berkesinambungan. Apabila pemerintah  telah  mampu  mengelola  potensi daerah,  baik  potensi  sumber  daya  alam,  sumber daya  manusia,  dan  sumber  daya  keuangan  secara optimal  maka  pemerintah  telah  dianggap  mampu untuk  menjalankan  kewajiban.  Kinerja  keuangan pemerintah  juga  daerah  dapat  dilihat  dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut.
Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah menjadi  tolok  ukur  pemerintah  daerah  dalam mengukur  kemampuannya  untuk  membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan  ini  dilihat  dari  ketergantungan kepada  pemerintah  pusat  lebih  kecil  dan  lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai  kegiatan-kegiatan  dan  proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu.
Menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang lebih kecil dari Provinsi dan dipimpin oleh seorang Bupati.  Selain  kabupaten,  pembagian  wilayah administratif  setelah  provinsi  adalah  kota.  Kota adalah  satuan  administrasi  negara  otonom  di bawah  provinsi  dan  diatas  kecamatan,  selain kabupaten  yang  dipimpin  oleh  Walikota.  Secara umum,  baik  kabupaten  maupun  kota  memiliki
wewenang  yang  sama.  Kabupaten  bukan  bawahan dari  provinsi,maka  Bupati  atau  Wali  Kota  tidak bertanggung jawab kepada Gubernur.
Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa kinerja  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan menggunakan  analisis  rasio  keuangan  yang  telah banyak  digunakan  untuk  menilai  kinerja  lembaga yang bersifat profit oriented maupun lembaga yang bersifat non profit  oriented.  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan incremental  budget dimana masing-masing komponen pendapatan dan belanja  besarnya  dihitung  dengan  meningkatkan sejumlah  prosesntase  tertentu  dan  mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.
Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi  Kabupaten  Konawe  antara  lain:  (1) ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  subsidi dari  pemerintah  pusat  yang  tercermin  dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran  rutin,  yaitu  subsidi  daerah  otonom maupun  dari  sudut  anggaran  pemerintah  daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah yang  tercermin  dari  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  relatif  kecil  dibandingkan dengan Pendapatan Transfer.
Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan analisis  yang  mendalam  mengenai  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  tahun 2014  s.d  2018.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut maka  penulis  tertarik  mengangkat  judul  “Analisis Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2018”.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA
Keuangan  merupakan  faktor  yang  paling mendominasi  dalam  pengukuran  kemampuan daerah  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah. Keuangan daerah juga menjadi penentu bentuk dan ragam  yang  akan  dilakukan  pemerintah  daerah. Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan  daerah  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007:230).
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan  milik  daerah  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang- Undang  No.12  Tahun  2008  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah).
Menurut Kusufi (2012:25) Keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang
dapat dijadikan  kekayaan daerah  sepanjang  belum dimiliki  atau  dikuasai  oleh  Negara  atau  daerah yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain  sesuai dengan  ketentuan  atau  perundang-undangan  yang berlaku Berdasarkan definisi tersebut dapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut:
1. Yang  dimaksud  semua  hak  adalah  hak  untuk memungut  sumber-sumber  penerimaan  daerah seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  dan  lain-lain,  dan atau  hak  untuk  menerima  sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana  alokasi  khusus  sesuai  peraturan  yang ditetapkan.  Hak  tersebut  akan  menaikkan kekayaan daerah.
2. Sedangkan  semua kewajiban adalah  kewajiban untuk  mengeluarkan  uang  untuk  membayar tagihan-tagihan  kepada  daerah  dalam  rangka
penyelenggaraan fungsi
pemerintahan,
infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

## 2.2. Akuntansi Keuangan Daerah
Data  akuntansi  yang  digunakan  dalam akuntansi  pemerintahan,    untuk  memberikan informasi  mengenai  transaksi  ekonomi  dan keuangan  pemerintah  daerah  kepada  pihak eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  masyarakat. Lingkup  akuntansi  sendiri  terbagi  menjadi  dua, yaitu  akuntansi  pemerintah  pusat  dan  akuntansi pemerintah  daerah  yang  terdiri  atas;  akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota (Halim, 2008).
Sistem akuntansi pemerintah daerah sendiri sekurang-kurangnya  meliputi  prosedur  akuntansi penerimaan  kas,  prosedur  akuntansi  pengeluaran kas,  prosedur  akuntansi  asset  tetap  atau  barang milik  daerah  dan  prosedur  selain  kas.  Sistem akuntansi pemerintah daerah juga harus berpedoman  pada  peraturan  pemerintah  yang mengatur  tentang  pengendalian  internal  dan peraturan  pemerintah  tentang  standar  akuntansi pemerintahan (Firdaus dkk, 2014).

## 2.3.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)
Menurut  Harun  (2008)  laporan  keuangan merupakan  alat  akuntabilitas  utama  pemerintah kepada  wakil  rakyat  di  parlemen  atau  lembaga- lembaga  Negara  lain  yang  berkepentingan  serta masyarakat  umum.  Iklim  reformasi  menghendaki akuntabilitas  sektor  publik  yang  lebih  transparan atau  laporan  keuangan  yang  lebih  informatif menjadi  kebutuhan.  Secara  spesifik  tujuan  khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan  informasi  yang  relevan  dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas  entitas  atas  sumber  daya  yang dipercayakan, dengan cara:
1. Menyediakan  informasi  mengenai  sumber- sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya keuangan finansial.
2. Menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana entitas  mendanai  aktivitasnya  dan  memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.
4. Menyediakan  informasi  mengenai  kondisi finansial suatu entitas dan perubahan didalamnya.
5. Menyediakan  informasi  agregat  yang  berguna untuk  mengevaluasi  kinerja  entitas  dalam  hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

## 2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan  tingkat  pencapaian  suatu  hasil  kerja atau  pengelolaan  di  bidang  keuangan  yang meliputi  anggaran  dan  realisasi  anggaran  dengan menggunakan  indikator  keuangan  yang  telah ditetapkan  oleh  kebijakan  atau  perundang- undangan  yang  diukur  selama  periode  anggaran. Dapat  disimpulkan  dari  definisi  diatas  adalah kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan hasil  ouput  pencapaian  kinerja  pemerintah  daerah dalam mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  yang digunakan  untuk  pembagunan  daerah  yang dicamtumkan dalam laporan anggaran dan realiassi dalam bentuk nominal maupun realisasi pembangunan.  Pengukuran  kinerja  sektor  publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan  pelayanan  yang  baik  kepada  publik. (Mardiasmo : 2009).

## 2.5. Analisis Rasio Keuangan
Menurut  Halim  (2004)  analisis  rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya sehingga  dapat  diketahui  kecenderungan  yang terjadi.  Beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan berdasarkan  data  keuangan  yang  bersumber  dari APBD antara lain adalah sebagai berikut:
1. Rasio Kemandirian Kriteria Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi 0,00-25,00 25,01-50,00 50,01-75,00 75,01-100,00 Intruktif Konsulatif Partisipatif Delegatif
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 76 - 84

## 2. Rasio Efektivitas
Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Rasio Efisiensi
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
4. Rasio Aktivitas
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  dalam Dwijayanti  dan  Rusherlistyanti  (2013)  rasio keserasian  yaitu  rasio  yang  menggambarkan bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja pertumbuhan  secara  optimal.  Semakin  tinggi persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja aparatur daerah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
5. Rasio Pertumbuhan
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  dalam Dwijayanti  dan  Rusherlistyanti  (2013)  rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Objek Dan Lokasi Penelitian
Objek penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dengan menganalisis rasio  pertumbuhan  PAD,  kemandirian,  efektifitas, efesiensi  dan  aktivitas  kinerja  keuangan  daerah Tahun  2014  s.d  2018.  pada  pemerintahan Kabupaten Konawe  yang beralamat jalan Puunaha Kecamatan Unaaha, Sulawesi Tenggara.

## 3.2. Jenis Data
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan  kuantitatif  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan cara pencatatan dan penganalisaan  data  hasil  penelitian  secara  eksak dengan menggunakan perhitungan statistik.

## 3.3. Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber-sumber    buku,  artikel  serta  laporan  dari objek yang akan diteliti. Data yang akan digunakan oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  Tahun 2014  s.d 2018.  Data  yang  akan  dianalisis  tersebut diperoleh langsung dari Kantor BPKAD
Kabupaten Konawe.

## 3.4. Metode  Pengumpulan Data
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan menelaah  buku-buku  yang  relevan  dengan permasalahan yang diangkat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan  literatur-literatur  yang  relevan dengan pembahasan penelitian.
2. Dokumentasi (documentation)
Selain melalui penelitian kepustakaan informasi  juga  dapat  diperoleh  dari  Metode dokumentasi  atau  studi  pustaka  adalah  suatu cara  yang  digunakan  untuk  mencari  data mengenai  hal-hal  variabel  berupa  laporan keuangan  yang  ada  pada  BPKAD  Kabupaten Konawe  yang  berhubungan  dengan  obyek yangditeliti.
3. Pencarian di internet (Internet searching)
Internet  searching merupakan  penelitian  ynag dilakukan  dengan  mengumpulkan  berbagai tambahan  referensi  yang  bersumber  dari internet guna  melengkapi  referensi  penulis serta  digunakan  untuk  menemukan  fakta  atau teori berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3.5. Analisis Data
1. Rasio kemandirian, menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  dari pihak eksteren , semakin tinggi rasio kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak eksteren (khususnya  pemerintah  pusat  dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

## Rasio KKD
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥100%
2. Rasio  efektifitas,  mengambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  rill  daerah.  Kemampuan
Kriteria Rasio Efektivitas (%) Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif ˃100,00 100,00 90,01-99,99 75,01-90,00 <75,00 Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan Rasio Efisiensi (%) Sangat Efisien Efisien Cukup Efisien
Kurang Efisien Tidak Efisien
≤60,00
>60,01-80,00 >80,01-90,00 >90,01-100,00
≥100,00
daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  dikata gorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai minimal 1 (satu) atau 100% (seratus persen).
Rasio Efektivitas 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥100%
3. Rasio Efisiensi keuangan DaeraH Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD) menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang diterima.  Kinerja  pemerintahan  daerah  dalam melakukan  pemungutan  pendapatan  dikategorikan efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari  1 (satu)  atau  di  bawah  100%.  Semakin  kecil  rasio efisiensi  berarti  kinerja  pemerintahan  semakin baik.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung rasio ini adalah: REKD
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x100%

## Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi 100% keatas Tidak Efisien 90,01%-100,00% Kurang Efisien 80,01%-90,00% Cukup Efisien 60,01%-80,00% Efisien Kurang dari 60,00% Sangat Efisien
Sumber : Kepmendagri No.6090.900.327, 1996
4 . Rasio Aktivitas  Keuangan Daerah
Rasio Belanja Operasi 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Rasio Belanja Modal 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
5. Rasio  Pertumbuhan  digunakan  sebagai  tolak ukur untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan  perolehan  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  dan  pendapatan  selama  periode waktu tertentu. Adapun rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah :
Rasio pertumbuhan = 𝑃𝑛−𝑃𝑜 𝑃𝑜 𝑥100%
Dimana : P n = Nilai variabel periode berjalan P o = Nilai variabel periode dasar

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Pendapatan Transfer (Rp) RKKD (%) Keterangan 2014 33.215.438.790 813.240.664.536 4,08 Rendah Sekali 2015 56.039.769.874 940.208.153.125 5,96 Rendah Sekali 2016 57.702.117.562 968.861.737.350 5,96 Rendah Sekali 2017 97.586.836.006 932.461.372.845 10,47 Rendah Sekali 2018 76.707.518.286 926.274.383.360 8,28 Rendah Sekali Rata-rata Rasio Kemandirian 6,95 Rendah Sekali Keterangan (%) Rendah Sekali : 0,00% - 25,00% Rendah : 25,01% - 50,00% Sedang : 50,01% - 75,00% Tinggi : 75,01% - 100,00% 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) RE (%) Keterangan 2014 31.536.111.270 33.215.438.790  105,33 Sangat Efektif 2015 79.201.768.921 56.039.769.874 70,76 Tidak Efektif 2016 78.227.274.238 57.702.117.562 73,76 Tidak Efektif 2017 104.511.637.551  97.586.836.006 93,37 Cukup Efektif 2018 123.418.588.603  76.707.518.286 62,15 Tidak Efektif Rata-rata Rasio Efektifitas 81,07 Kurang Efektif Keterangan (%) : Sangat efektif : > 100,00% Efektif : 100,00% Cukup efektif : 90,01% - 99,99% Kurang efektif   : 75,01% - 90,00% Tidak efektif : < 75,00%
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Total Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) RE (%) Ket. 2014 872.483.693.119 868.658.599.258 100,4 Tidak Efisien 2015 1.051.693.541.232 1.076.320.162.517 97,7 Kurang Efisien 2016 1.027.113.344.194 1.174.856.947.154 87,4 Cukup Efisien 2017 1.108.445.331.869 1.256.254.769.297 88,2 Cukup Efisien 2018 1.246.425.282.886 1.239.526.900.892 100,6 Tidak Efesien Rata-rata Rasio Efisiensi 94,86 Kurang Efisien Keterangan (%) Sangat efisien : < 60,00% Efisien : >60,01-80,00% Cukup efisien : >80,01-90,00% Kurang efisien : >90,01-100,00% Tidak efisien : ≥ 100,00% 4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah
Tahun Total Belanja (Rp) Belanja Operasi (Rp) RBO (%) Keterangan 2014 872.483.693.119 729.125.018.924 83,6 Tidak Baik 2015 1.051.693.541.232 755.010.454.409 71,8 Tidak Baik 2016 1.027.113.344.194 754.986.963.791 73,5 Tidak Baik 2017 1.108.445.331.869 813.236.263.954 73,4 Tidak Baik 2018 1.246.425.282.886 1.036.574.438.912 83,2 Tidak Baik Rata-rata Rasio Belanja Operasi 77,1 Tidak Baik
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 76 - 84
Keterangan (%) : Tidak Baik : 50,01-100,00% Baik : 0,00-50,00%

## 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun PAD (Rp) Pn – P0 (Rp) RPP (%) Keterangan 2014 33.215.438.790 - - - 2015 56.039.769.874 22.824.331.084 68,7 Berhasil 2016 57.702.117.562 1.662.347.688 3,0 Tidak Berhasil 2017 97.586.836.006 39.884.718.444 69,1 Berhasil 2018 76.707.518.286 -20.879.317.720 -21,4 Tidak Berhasil Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD 29,9 Tidak Berhasil Keterangan (%) Sangat Berhasil : 85,01%-100,00% Berhasil : 70,01%-85,00% Cukup Berhasil : 55,01%-70,00% Kurang Berhasil : 30,01%-55,00% Tidak Berhasil : <30,00% 4.2. Pembahasan 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Konawe  tergolong  masih sangat  rendah  dan  pola  hubungannya  termasuk pola  hubungan  Instruktif.  Terjadi  fluktuasi  dari tahun  2014  sampai  tahun  2018.  Berawal  pada tahun  2014  Rasio  Kemandirian  sebesar  4,08%, kemudian  meningkat  menjadi  5,96%  penyebab peningkatan  tersebut  adalah  pertumbuhan  PAD yang cukup besar di sektor pajak daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  pada  tahun  2015. Pada  tahun  2016  rasio  kemandirian  tetap  sebesar 5,96%.  Pada  tahun  2017  terjadi  kenaikan  menjadi 10,47% yang disebabkan oleh meningkatnya PAD dari  sektor  pajak  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang sah, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 8,28% disebabkan  oleh  menurunnya  realisasi  pendapatan asli daerah, dan rata-rata rasio kemandirian adalah 6,95%.
Penyebab  rendahnya  rasio  kemandirian keuangan  daerah  selama  lima  tahun  pada pemerintah  Kabupaten  Konawe  dengan  rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah dan dalam kategori  kemampuan  keuangan  rendah  sekali dengan  pola  hubungan  instruktif  yaitu  peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, capaian ini tidak terlepas  dari  keadaan  keuangan  Kabupaten Konawe  yang  masih  banyak  bertumpu  pada  dana perimbangan baik dari provinsi maupun dari pusat melalui  transfer  pusat  dan  provinsi  terbukti  dari besarnya  pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh Kabupaten  Konawe  pada  tahun  2014  sebesar  Rp. 813.240.664.536,-  dengan  realisasi  PAD  sebesar Rp. 33.215.438.790,- pada tahun 2015
Rp940.208.153.125,- dengan realisasi PAD
sebesar  Rp56.039.769.874,-  pada  tahun  2016
Rp968.861.737.350,- dengan realisasi PAD sebesar  Rp57.702.117.562,-  pada  tahun  2017 Rp932.461.372.845,- dengan realisasi PAD
sebesar  Rp97.586.836.006,-  dan  pada  tahun  2018 Rp926.274.383.360,- dengan realisasi PAD sebesar  Rp76.707.518.286,-  hampir  keseluruhan pendapatan  daerah  sepenuhnya  bersumber  dari dana  transfer  pusat  dan  provinsi.  Situasi  ini  yang membuat otonomi dalam hal kemandirian keuangan  masih  sulit  tercapai  di  Kabupaten Konawe.

## 2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Menunjukan  bahwa  efektivitas  kinerja keuangan  Kabupaten  Konawe  untuk  tahun  2014 berjalan  sangat  efektif  disebabkan  penerimaan pendapatan asli daerah telah terrealisasikan dengan baik  bahkan  melebihi  dari  anggaran  dengan persentase  sebesar  105,33%  ,  sedangkan  tahun 2015 dan 2016 berjalan tidak efektif karena terjadi penurunan di sektor  retribusi daerah dan lain-lain PAD  yang  sah.  Untuk  tahun  2017  sudah  Cukup Efektif karena hampir semua penerimaan pendapatan  asli  daerah  di  sektor  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah telah mencapai target  yang  dianggarkan  dan  diperoleh  persentase sebesar  93,37%.  dan  tahun  2018  berjalan  tidak efektif karena menurunnya realisasi di  sektor lain- lain PAD yang sah.
Penyebab  efektivitas  kinerja  keuangan Kabupaten  Konawe  Masih  kurang  efektif  karena rata-rata efektivitasnya 81,07%. Hal ini disebabkan karena  penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  retribusi daerah  masih  kurang  dari  yang  dianggarkan sebelumnya  terbukti  dari  persentase  capaian  PAD yang cenderung dibawah target anggaran Kabupaten  Konawe,  pada  tahun  2014  anggaran sebesar  Rp31.536.111.270,-  dengan  realisasi  PAD sebesar  Rp33.215.438.790,-  dengan  persentase capaian  sebesar  105,33%,  pada  tahun  2015 anggaran  sebesar  Rp79.201.768.921,-  dengan realisasi  PAD  sebesar  Rp56.039.769.874,-  da persentase  capaian  sebesar  70,76%,  pada  tahun 2016 anggaran sebesar Rp78.227.274.238,- dengan realisasi  PAD  sebesar  Rp57.702.117.562,-  dan persentase  capaian  sebesar  73,76%,  pada  tahun 2017  anggaran  sebesar  Rp104.511.637.551,- dengan  realisasi  PAD  sebesar  Rp97.586.836.006,- dan  persentase  capaian  sebesar  93,37%,  dan  pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp123.418.588.603,- dengan  realisasi  PAD  sebesar  Rp76.707.518.286,- dengan persentase capaian sebesar 62,15%.

## 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Realisasi  total  belanja  daerah  Kabupaten Konawe  dimulai  pada  tahun  2014  belanja  daerah Kabupaten Konawe adalah sebesar Rp. 872.483.693.119,-  kemudian  pada  tahun  2015
82 Sari / Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Konawe
meningkat menjadi Rp. 1.051.693.541.232,- peningkatan  tersebut  terjadi  karena  besarnya belanja barang dan jasa, pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 1.027.113.344.194,- penyebab penurunan  tersebut  adalah  menurunya  belanja bunga,  pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan menjadi  Rp1.108.445.331.869,-  yang  disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai,  dan pada tahun 2018  juga  kembali  mengalami  peningkatan sehingga  menjadi  Rp.  1.246.425.282.886,-  yang disebabkan  oleh  peningkatan  belanja  pegawai  dan belanja  hibah,  realisasi  belanja  daerah  Kabupaten Konawe  rata-rata  selalu  mengalami  kenaikan  tiap tahunnya  kecuali  pada  tahun  2016  dimana  terjadi penurunan belanja daerah.
Penyebab  penurunan  tersebut  pada  tahun 2016  adalah  kecilnya    belanja  bunga  dengan persentase  sebesar  34,55%  dan  kecilnya  belanja modal  gedung  dan  bangunan  dengan  persentase sebesar  24,17%  persentase  tersebut  merupakan persentase terendah selama tahun 2014 s.d 2018.

## 4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah
Realisasi  total  belanja  daerah  Kabupaten Konawe dari tahun 2014 sampai dengan 2018 rata- rata mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 belanja daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp872.483.693.119 naik menjadi
Rp1.051.693.541.232  pada  tahun  2015  kenaikan tersebut  disebabkan  karena  meningkatnya  belanja barang  dan  jasa.  Kemudian mengalami  penurunan pada  tahun  2016  menjadi  Rp1.027.113.344.194 yang  disebabkan  oleh  penurunan  belanja  bunga, dan  pada  tahun  2017  terjadi  kenaikan  belanja daerah  menjadi  Rp1.108.445.331.869  karena meningkatnya  belanja  barang  dan  jasa,  kemudian naik kembali pada tahun 2018 menjadi Rp1.246.425.282.886  disebabkan  meningkatnya belanja bantuan keuangan.

## 5.  Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan  Asli Daerah
Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode  berikutnya.  Dari  tabel  4.6  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  tahun  2014  ke  tahun  2015  hanya mencapai  68,7%  dengan  kategori  pertumbuhan yang tinggi penyebab pertumbuhan tersebut adalah peningkatan  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan lain-lain  PAD  yang  sah,  artinya  bahwa  potensi yang  ada  pada  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  meliputi:  pajak  daerah, retribusi  daerah,  laba  BUMD  serta  pendapatan lain-lain yang sah telah dikelola secara maksimal.
Pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  tahun  2016  sebesar  3%,  pertumbuhan tersebut  tidak  terlalu  signifikan  dikarenakan penurunan  retribusi  daerah  yang  hanya    mencapai 30%  dari  target  anggaran  yang  ditetapkan. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun  2017  sebesar  69,1%  sudah  jauh  lebih  baik diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat  semakin  membaik  sehingga  terjadi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai  wajib  pajak  serta  membayar  retribusi  atas penggunaan  jasa-jasa  fasilitas  pemerintah  daerah. Namun  jika  dilihat  pertumbuhan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  tahun  2017  sampai  dengan tahun  2018  terlihat  bahwa  terjadi  penurunan sebesar  21,4%,  dan  hal  tersebut  juga  diikuti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun  2017.  Kondisi  ini  diakibatkan  oleh menurunnya  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi menjadi sumber utama .
5 . KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
a) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Konawe  jika  dilihat  dari  rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah sekali  dan  pola  hubungannya  termasuk  pola hubungan Instruktif. b) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Konawe  jika  dilihat  dari  rata-rata rasio  efektivitas  PAD  tahun  2014-2018 diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe berjalan kurang efektiv. c) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Konawe  jika  dilihat  dari  rata-rata rasio efisiensi PAD tahun 2014-2018 diketahui bahwa  efisiensi  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Konawe berjalan kurang efisien. d) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Konawe  jika  dilihat  dari  rata-rata rasio  aktivitas  dari  sisi  Rasio  Belanja  Operasi tahun  2014-2018  diketahui  bahwa  belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe berjalan  tidak  baik,  sedangkan  untuk  rata-rata Rasio  Belanja  Modal  2014-2018  diketahui berjalan  tidak baik.
e) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Konawe  jika  dilihat  dari  rata-rata pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tahun 2014-2018 diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  dapat dikatakan tidak berhasil.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 76 - 84

## 5.2. Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah a. Bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Konawe  harus  mampu  mengoptimalkan penerimaan  dari  potensi  pendapatannya yang  telah  ada.  Inisiatif  dan  kemauan Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.
b. Peningkatan PAD bisa dilakukan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe dengan cara melaksanakan secara optimal  pemungutan  pajak  dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian  secara  sistematis  dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam
pemungutan PAD oleh aparatur daerah.
c. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe harus  mencari  alternatif-alternatif  yang memungkinkan  untuk  dapat  mengatasi kekurangan  pembiayaannya,  dan hal ini memerlukan  kreativitas  dari  aparat pelaksanaan  keuangan  daerah  untuk mencari  sumber-sumber  pembiayaan baru  baik  melalui  program  kerjasama pembiayaan  dengan  pihak  swasta  dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
d. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe diharapkan dapat mengurangi
ketergantungannya  terhadap  bantuan dari pemerintah pusat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan
diharapkan  untuk  lebih  mendalam  mengenai kinerja  keuangan  pada  pemerintahan  daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga  hasil  penelitiannya  bisa  lebih  andal dan  akurat.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya dapat  menerapkan  analisis time  series pada setiap  sumber  pendapatan  asli  daerah, sehingga  dapat  menjadi  acuan  yang  lebih baik  dalam  menilai  potensi  penerimaan daerah.  Di  waktu  yang  akan  datang diharapkan  penelitian  selanjutnyamelakukan penelitian  dilingkup  yang  lebih  luas  dari penelitian  ini  sehingga  hasil  yang  didapat juga dapa bermanfaat dalam lingkungan yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Astriandy,  Christo.  2018. Analisis  Penerapan Prinsip  Good  Government  Governance
Dalam Pengelolaan Keuangan Desa . Skripsi.  Yogyakarta:  Universitas  Sanata Dharma.
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga.
Billah,  October  2001. Workshop  and  Seminar  on Good  Governance .  Surabaya:  kerjasama Utrecht University dan Airlangga
University.
BPKP  (Badan  Pengawas  Keuangan  Pemerintah).
2011. Menyoal  Penyerapan  Anggaran . Paris  Review  Tahun  III  No.  6.  Desember 2011.
Halim,  Abdul.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama . Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  2016. Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:
Salemba Empat.
Hartono,  Jogiyanto.  2010. Metodologi  Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE.
Kepmedagri. No.690.900.327 Tahun 1996. Kooiman,  J.  1993. Moderen  Governance  New
Government-Society  Interactions .  London: Sage Publications. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe. Mahsun,  Mohammad.  2006. Pengukuran  Kinerja
Sektor Publik . Yogyakarta:  Penerbit BPFE. Mahmudi.  2006. Manajemen  Kinerja  Sektor
Publik .  Akademi  Manajemen  Perusahaan
YKPN.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Pareda  M,  Sondakh  J,  Ilat  J.  2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Manado:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Sam Ratulangi. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja
Prasojo,  E.,  &  Kurniawan,  T.  (2008). Reformasi Birokrasi  dan  Good  Governance :  Kasus
Best  Practices  dari  Sejumlah  Daerah  di Indonesia.  Dipresentasikan  dalam  The  5th
International Symposiumof J ournal Antropologi Indonesia. Sedarmayanti.  2009. Sumber  Daya  Manusia  dan Produktivitas  Kerja .  Bandung:  CV  Mandar Maju.
Silalahi,  Ulber.  2009. Metode  Penelitian  Sosial .
Bandung: PT. Refika Aditama Ulfa,  Nadiya.  2018. Implementasi  Prinsip  Good Governance  Dalam  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  D  esa  (APBDes) . Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Ulum,  Ihyaul.  2004. Sebuah  Pengantar  Akuntansi Sektor Publik . Malang: UMM Press.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Widjaja.  2001. Titik  Berat  Otonomi  Daerah Tingkat  II  Cetakan  Keempat. Devisi  Buku Perguruan  Tinggi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada