## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
(Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)
Yuli Tri Cahyono 1
* Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta *yuli_tricahyono@ums.ac.id 1
This  research  is  aimed  to  examine  and  analyze  the  influence  of  tax  evasion,  tax  compliance  by  tax  payer,  self assessment  system,  awareness  of  tax  payer,  the  comprehension  on  tax  laws,  and  perceptions  of  service  quality towards the level of tax income. The total sample of this research were 95 individual tax payers. The technique to collect sample in this research is convenience sampling. The data analysis method is multiple linear regression. The results of this research shows that the variable of perceptions of service quality give the influence towards the tax income, meanwhile the variable of tax evasion, tax compliance by tax payer, self assessment system, awareness of tax payer, the comprehension on tax laws are not influence towards the tax income.
Keywords: tax evasion, self assessment system, perceptions of service quality, the level of tax income

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  penerimaan  negara  terbesar, yang  mana  kurang  lebih  65%  penerimaan  negara  saat ini  bersumber  dari  pajak.  Dominasi  pajak  sebagai sumber  penerimaan  merupakan  satu  hal  yang  sangat wajar,  terlebih  ketika  sumber  daya  alam  khususnya minyak  bumi  tidak  bisa  lagi  diandalkan.  Dana  yang digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  yang disalurkan  melalui  kebijaksanaan  pemerintah  dalam anggaran  belanja  negara  (APBN)  antara  lain  berasal dari  tabungan  pemerintah,  sehingga  apabila  sumber penerimaan  negara  yang  akan  membentuk  tabungan pemerintah  berkurang,  maka  sudah  barang  tentu  dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan akan berkurang juga. Menurut penelitian Hermawati (2014) hal  ini  akan  menghambat  kelancaran  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam  menunjang terwujudnya  masyarakat  adil  dan  makmur.  Untuk  itu upaya  perwujudannya  dalam  menuju  ke  arah  otonom yang  nyata,  dinamis,  dan  bertanggung  jawab,  antara lain  perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan (PPh).
Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official  assessment  system menjadi self  assessment system. Perubahan sistem ini memberikan kepercayaan kepada  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan  sendiri  jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam self assessment system ini Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang;
kepercayaan;  dan  tanggungjawab  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar,    dan  melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Keberhasilan self  assessment  system tidak  akan tercapai  tanpa  adanya  kerjasama  antara  petugas  pajak dengan  Wajib  Pajak.  Sistem  ini  akan  berjalan  baik apabila  masyarakat  memiliki  tingkat  kesadaran perpajakan secara sukarela ( voluntary tax compliance) yang  tinggi.  Sebaliknya  apabila  tingkat  kesadaran Wajib  Pajak  masih  rendah,  maka  akan  menimbulkan berbagai  macam  masalah,  yang  salah  satunya  adalah tax evasion.
Menurut  penelitian  Sari  dan  Afriyanti  (2012) ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  dalam self  assessment system dapat  berkembang  apabila  tidak  adanya ketegasan  dari  instansi  perpajakan.  Supaya  Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan,  hal  ini  dapat  diantisipasi  dengan melakukan  upaya  intensifikasi  pemeriksaan  terhadap Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria  untuk  diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara.
Menurut  penelitian  Dewi  dan  Widuri  (2013) kesadaran  Wajib  Pajak  juga  sangatlah  diperlukan dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak,  karena  dalam membayar  pajak,  Wajib  Pajak  harus  memiliki  rasa kerelaan  dan  sukarela,  serta  harus  menyadari  bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan
perkembangan  negara  kita  sendiri.  Apabila  kesadaran masyarakat  rendah,  target  pajak  seringkali  tidak terealisasi  dengan  baik dan  benar.  Penyebab kurangnya  kesadaran  dan  kemauan  untuk  membayar pajak antara lain adalah adanya asas perpajakan bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak.
Widodo (2010:284) menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan  dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada Wajib  Pajak  sehingga  mendorong  kepatuhan  dalam bidang  perpajakan.  Menurut  penelitian  Dewi  dan Widuri  (2013)  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak,  antara lain  kondisi  lingkungan  yang  tidak  patuh  pajak, pelayanan  fiskus  yang  mengecewakan,  tarip  pajak yang  dianggap  terlalu  tinggi,  dan  sistem  administrasi perpajakan  yang  buruk.  Dinas  Pendapatan  dan Keuangan  harus  melakukan  upaya  peningkatan kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  yang  diharapkan dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada  Wajib  Pajak sebagai  pelanggan,  sehingga  persepsi  Wajib  Pajak terhadap kualitas pelayanan akan positif.
Penelitian  ini  adalah  replikasi  dari  penelitian Dewi  dan  Widuri  (2013)  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  penerimaan  pajak  daerah Kota  Tarakan.  Namun  demikian  terdapat  beberapa perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  tersebut dengan  penelitian  ini.  Adapun  perbedaan  yang dimaksud, antara lain adalah:
a. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu kesadaran Wajib Pajak, pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  peraturan perpajakan,  dan  persepsi  Wajib  Pajak  terhadap kualitas pelayanan, sedangkan dalam penelitian ini ada  penambahan  variabel  independen  yang mempengaruhi  penerimaan  pajak,  yaitu tax evasion ,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak,  dan self assessment system.
b. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian di Kota Tarakan, sedangkan dalam penelitian ini di Kota Surakarta.
c. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013, sedangkan  penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun 2016.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  faktor- faktor yang berpengaruh terhadap  penerimaan pajak .
Kajian
Pustaka dan Pengembangan

## Hipotesis

## Pengertian Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  UU  Nomor  4  Tahun 2012  Pasal  1  Angka  3  tentang  Anggaran  dan  Belanja Negara mendefinisikan penerimaan perpajakan sebagai semua  penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak dalam  negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional. Besar/kecilnya  penerimaan  pajak  sangat  dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak, peraturan yang diterapkan, kualitas pelayanan di KPP, dan kondisi internal (kepribadian) Wajib Pajak, seperti tax  evasion ,  tingkat  kepatuhan,  tingkat  pemahaman terhadap  isi  peraturan  perpajakan,  kesadaran  sebagai wajib  pajak,  dan  persepsi  terhadap  kualitas  pelayanan pajak.

## Tax Evasion
Tax  evasion diartikan  sebagai  suatu  skema memperkecil  pajak  yang  terutang  dengan  cara melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak melaporkan  sebagian  penjualan  atau  memperbesar biaya  dengan  cara  fiktif.  Dengan  demikian  dari  sisi hukum, tax  evasion adalah  termasuk  dalam  tindakan yang ilegal.

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  penelitian  Sari  dan  Afriyanti  (2012) kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  syarat  agar penerimaan  pajak  negara  meningkat.  Dalam  hal  ini terdapat  pengaruh  positif  antara  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

## Self Assessment System
Menurut  penelitian  Dewi  dan  Widuri  (2013) untuk pelaksanaan self assessment system, Wajib Pajak harus  memiliki  pemahaman  terhadap  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  Wajib  Pajak  dapat mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  terutang  serta membayar  pajak  tepat  pada  waktunya  tanpa  ada tindakan  pemaksaan,  memasukkan,  dan  melaporkan
pada  waktunya  informasi  yang  diperlukan  sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku  yang dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  penelitian  Dewi  dan  Widuri  (2013) kesadaran  perpajakan  adalah  suatu  kondisi  ketika seseorang  mengetahui,  mengakui,  menghargai,  dan menaati  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai  Peraturan Perpajakan
Menurut  penelitian  Dewi  dan  Widuri  (2013) pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  Wajib  Pajak dapat  memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan dan  Undang-Undang  serta  tata  cara  perpajakan  dan menerapkannya untuk  melakukan  kegiatan perpajakan seperti  membayar  pajak,  melaporkan  SPT,  dan sebagainya.
Persepsi Wajib Pajak mengenai
Kualitas

## Pelayanan
Pelayanan  adalah  urutan  kegiatan  yang  terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang  yang orang lain  atau  mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan kepuasan pelanggan. Jika dikaitkan dengan terminologi  perpajakan,  maka  pelayanan  dapat didefinisikan  sebagai  pelayanan  dalam  bentuk  jasa  di bidang  perpajakan.  Persepsi  adalah  proses  yang digunakan  individu  mengelola  dan  menafsirkan  kesan indera  mereka  dalam  rangka  memberikan  makna kepada lingkungan mereka.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Tax Evasion terhadap Penerimaan Pajak Menurut  penelitian  Putra  et  al  (2011)  banyak Wajib  Pajak  yang  melakukan tax  evasion dengan alasan karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia,  sehingga  menimbulkan  pemikiran  Wajib Pajak  bahwa  beban  pajak  yang  dibayarkan  juga  tidak akan masuk ke Kas Negara. Tidak mengherankan jika negara banyak berhutang, dan rakyat dirugikan karena pajak  yang  dibayarkan  tidak  dapat  digunakan, melainkan  dikorupsi,  dan  sisanya  untuk  membayar hutang  negara.  Secara  matematis,  semakin  rendah tingkat tax  evasion ,  maka  akan  semakin  tinggi
penerimaan  negara.  Hal  ini  menginspirasi  rumusan hipotesis:
H 1 : Tax  Evasion berpengaruh  terhadap  tingkat penerimaan pajak oleh KPP Pratama Surakarta. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Menurut  penelitian  Afriyanti  (2012)  kepatuhan Wajib  Pajak  merupakan  syarat  agar  penerimaan  pajak meningkat. Secara logika, semakin patuh Wajib Pajak melaporkan  dan  melunasi  kewajiban  perpajakannya, maka  penerimaan  pajak  pada  KPP  akan  meningkat. Hal ini menjadi dasar rumusan hipotesis:
H 2 :  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  tingkat  penerimaan  pajak  oleh  KPP Pratama Surakarta.
Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak
Kepatuhan  diperlukan  dalam self  assessment system dengan  tujuan  pada  penerimaan  pajak  yang optimal.  Masalah  yang  terjadi  pada self  assessment system yaitu  adanya  Wajib  Pajak  yang  seharusnya menyampaikan  SPT,  tetapi  ternyata  enggan  untuk membuat  dan  melaporkannya.  Menurut  penelitian Anggriawan (2015) self assessment system berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Secara logika,  semakin  tinggi  tingkat self  assessment  system, maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat.hal ini menjadi dasar rumusan hipotesis:
H 3 : Self  assessment  system berpengaruh  terhadap tingkat  penerimaan  pajak  oleh  KPP  Pratama Surakarta.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak
Menurut  penelitian  Dewi  (2013)  kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap pemungutan Wajib Pajak  yang dapat dilihat dari tercapainya target Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran Wajib  Pajak,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat penerimaan  pajak  pada  KPP.  Kesadaran  akan perpajakan  haruslah  ditumbuhkan  pada  setiap  Wajib Pajak agar  mempunyai rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya  serta  dapat  berkontribusi  terhadap penerimaan  pajak  yang  akan  dirasakan  manfaatnya
lewat  kemajuan  pembangunan  daerah.  Hal  ini membentuk rumusan masalah:
H 4 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat  penerimaan  pajak  oleh  KPP  Pratama Surakarta.
Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai Peraturan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak
Menurut  penelitian  Arisandy  (2017)  masih banyak  Wajib  Pajak  yang  belum  paham  secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada dan  masih  banyak  pula  yang  belum  mampu  untuk mengisi  SPT-nya  sendiri.  Secara  logika,  semakin tinggi  tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai peraturan  perpajakan  akan  mendorong  semakin besarnya pula tingkat penerimaan pajak pada KPP. Hal ini menjadi dasar rumusan hipotesis:
H 5 :  Tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap tingkat  penerimaan  pajak  oleh  KPP  Pratama Surakarta.
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Penerimaan Pajak
Menurut  penelitian  Dewi  (2013)  hasil  kualitas pelayanan  yang  diberikan  merupakan  hal  yang  dapat memberikan  kepuasaan  terhadap  Wajib  Pajak.  Secara matematis, semakin tinggi persepsi kualitas pelayanan akan mengakibatkan maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan  pajak  oleh  negara.  Ketentuan  perpajakan yang  telah  ditetapkan  dapat  menjadi  sumbangan terbesar  penerimaan  negara  yang  akan  berakibat meningkatnya  pembangunan.  Dengan  demikian  dapat dirumuskan hipotesis:
H 6 :  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak oleh KPP Pratama Surakarta.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  kuantitatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang menekankan  pada  pengujian  teori-teori  melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka, melakukan  analisis  data  dengan  prosedur  statistik, realitas  bersifat  obyektif,  dan  berdimensi  tunggal.  Di dalam  penelitian  ini  hubungan  atau  pengaruh  yang diteliti  meliputi tax  evasion ,  tingkat  kepatuhan  Wajib
Pajak, self assessment system , kesadaran Wajib Pajak, pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai  peraturan  pajak, dan persepsi Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan pada KPP Pratama Surakarta.

## Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah metode convenience sampling, yaitu pengumpulan  informasi  dari  anggota  populasi  yang secara senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk  memperoleh  sejumlah  informasi  dasar  secara cepat  dan  efisien.Teknik  pemilihan  sampel  ini  dipilih karena  pertimbangan  lokasi  yang  mudah  untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan  sampel  yang  akan  digunakan  dalam penelitian.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen Penerimaan Pajak
Tingkat  penerimaan  pajak  adalah  semua penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak  dalam negeri  dan  pajak  perdagangan  internasional.  Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Variabel Independen
Tax Evasion
Tax  Evasion adalah  suatu  skema  memperkecil pajak  yang  terutang  dengan  cara  melanggar  ketentuan perpajakan  seperti  dengan  cara  tidak  melaporkan sebagian  penjualan  atau  memperbesar  biaya  dengan cara  fiktif.  Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),”  skor 3 untuk “Netral  (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  penelitian  Adrianti  (2013)  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  suatu  keadaan  ketika Wajib  Pajak  mampu  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.
Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen  pengukuran dalam  bentuk  kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor  5  untuk  “Sangat  Setuju  (SS),”  skor  4  untuk “Setuju (S),”  skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Self Assessment System
Menurut  Resmi  (2003:27) self  assessment system adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang memberikan  wewenang  kepada  Wajib  Pajak  untuk menentukan  sendiri  jumlah  pajak  terhutang  setiap tahunnya  sesuai  dengan  UU  perpajakan  yang  berlaku. Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen  pengukuran dalam  bentuk  kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor  5  untuk  “Sangat  Setuju  (SS),”  skor  4  untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2  untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran untuk mematuhi  ketentuan  hukum  perpajakan  yang  berlaku terkait  ketentuan  pajak  dengan  benar  dan  sukarela. Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen  pengukuran dalam  bentuk  kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor  5  untuk  “Sangat  Setuju  (SS),”  skor  4  untuk “Setuju (S),”  skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
Pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai  Peraturan Perpajakan
Menurut  penelitian  Dewi  dan  Widuri  (2013) yang dimaksud dengan pemahaman peraturan perpajakan  adalah  Wajib  Pajak  dapat  memahami  dan mengetahui  tentang  peraturan  dan  Undang-Undang serta  tata  cara  perpajakan  dan  menerapkannya  untuk melakukan  kegiatan  perpajakan  seperti  membayar pajak,  melaporkan  SPT,  dan  sebagainya.  Variabel  ini diukur  dengan  instrumen  pengukuran  dalam  bentuk kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
Persepsi Wajib Pajak mengenai Peraturan

## Perpajakan
Menurut  Dewi  (2013:32)  kualitas  pelayanan dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan dengan terpenuhnya harapan atau kebutuhan pelanggan.  Pelayanan  dikatakan  berkualitas  apabila dapat  menyediakan  produk  atau  jasa  (pelayanan) sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan.  Variabel  ini diukur  dengan  instrumen  pengukuran  dalam  bentuk kuesioner  dengan  lima skala  likert. Untuk  setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”

## Metode Analisis Data
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  yang bertujuan  untuk  menguji  apakah tax  evasion, tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak, self  assessment  system , kesadaran  Wajib  Pajak,  pemahaman  Wajib  Pajak mengenai  peraturan  perpajakan,  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis, maka  dilakukan  uji  asumsi  klasik,  yang  meliputi  uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas  untuk  menentukan  kelayakan  data untuk  dipakai  dalam  analisis  regresi.  Selanjutnya dilakukan  uji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi linier  berganda  untuk  menyimpulkan  terdukung  atau tidaknya hipotesis. Adapun model persamaan regresinya adalah sebagai berikut.
Y = α + β 1 TE+β 2 TK+β 3 SAS+β 4 KWP+β 5 PPP+β 6 PTP+e
Keterangan:
Y = Tingkat penerimaan pajak α = Konstanta TE = Tax Evasion TK = Tingkat kepatuhan Wajib Pajak SAS = Self Assessment system KWP = Kesadaran Wajib Pajak PPP = Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak PTP = Persepsi terhadap kualitas pelayanan ß1 ... ß 6 = Koefisien Regresi

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan kuesioner  kepada  responden  yang  terdaftar  sebagai WPOP pada KPP Pratama Surakarta tahun 2016  yang terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak.    Data  pokok  dan  data  primer diperoleh  dengan  menggunakan  metode  survei  secara langsung  kepada  responden  dan  hasil  jawaban  dari kuesioner diolah guna pengujian hipotesis. Penyebaran kuesioner pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta  terkait  dengan  faktor-faktor  penerimaan pajak adalah sebagaimana terlihat pada tabel IV.1.
TABEL I KRITERIA PENGAMBILAN SAMPEL No Keterangan Jumlah Sampel 1 Sampel WPOP pada KPP Pratama Surakarta 100
2 Kuesioner tidak kembali 0 3 Kuesioner rusak atau tidak dapat dipakai 0 4 Sampel yang dibuang ( outlied sample ) ( 5 ) Jumlah sampel penelitian 95
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Tabel  I  menunjukkan  jumlah  kuesioner  yang disebar  sebanyak  100  kuesioner  yang  telah  ditetapkan penulis.  Kuesioner  yang  kembali  sebanyak  100 kuesioner atau dengan tingkat pengembalian sebanyak 100%,  karena  diisi  dengan  lengkap  oleh  responden. Namun  demikian  dikarenakan  variabel tax  evasion yang  kurang  reliabel,  maka  ada  pembuangan  sampel ( outlied  sample )  sehingga  jumlah  sampel  penelitian menjadi 95.

## Hasil Uji Validitas
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  semua item  pernyataan  untuk  variabel tax  evasion, tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak, self  assessment  system , kesadaran  Wajib  Pajak,  pemahaman  Wajib  Pajak mengenai  peraturan  perpajakan,  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  kualitas  pelayanan,  dan  penerimaan  pajak mempunyai  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05. Dengan  demikian  semua  item  pernyataan  untuk mengukur  variabel  dalam  penelitian  ini  dinyatakan valid.

## Hasil Uji Reliabilitas
TABEL II HASIL UJI RELIABILITAS Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tax Evasion(TE) 0,605 Reliabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TK) 0,807 Reliabel Self Assessment System (SAS) - - Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 0,683 Reliabel Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak mengenai Peraturan Perpajakan (PPP) 0,694 Reliabel Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan (PTP) 0,905 Reliabel Penerimaan Pajak (PP) 0,678 Reliabel
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Dari  hasil  uji  reliabilitas  yang  terlihat  pada Tabel  II  dapat  diperoleh  bahwa  seluruh  item pernyataan  dari  masing-masing  variabel  dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai cronbach’s  alpha dari  masing-masing  variabel lebih  dari  0,60.  Menurut  penelitian  Phillips  et  al (1991) variabel yang instrumen pertanyaannya  kurang dari tiga butir tidak perlu diuji reliabilitasnya.  Adapun variabel self  assessment  system dalam  penelitian  ini hanya  memiliki  dua  butir  pertanyaan  sehingga  tidak perlu diuji reliabilitasnya.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Data
TABEL III HASIL PENGUJIAN NORMALITAS Variabel Kolmogrov- Smirnov P- Value Keterangan Unstandardized Residual 0,560 0,912 Normal Sumber: Data primer diolah penulis, 2017 Hasil uji normalitas pada Tabel III menunjukkan nilai signifikansi ( p-value ) sebesar 0,912 yang  lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  model  regresi  layak  digunakan, karena  memenuhi  asumsi  normalitas  (data  penelitian terdistribusi secara normal).
Hasil Uji Multikolinearitas
TABEL IV HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINEARITAS Variabel Tolerance VIF Keterangan Tax Evasion(TE) 0,816 1,226 Tidak Terjadi Multikolinearitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TK) 0,567 1,764 Tidak Terjadi Multikolinearitas Self  Assessment  System (SAS) 0,899 1,113 Tidak Terjadi Multikolinearitas Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 0,727 1,375 Tidak Terjadi Multikolinearitas Tingkat Pemahaman Wajib  Pajak  terhadap Peraturan Perpajakan (PPP) 0,813 1,231 Tidak Terjadi Multikolinearitas Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan (PTP) 0,598 1,671 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Berdasarkan  Tabel  IV  terlihat  bahwa  masing- masing  variabel  bebas  mempunyai  nilai VIF lebih kecil  dari  10  dan  nilai tolerance lebih  besar  dari  0,1. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  gejala multikolinearitas  dalam  model  regresi,  sehingga memenuhi syarat analisis regresi.

## Hasil Uji Heterokedastisitas
TABEL V

## HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
Variabel Sig Simpulan Tax Evasion(TE) 0,948 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TK) 0,334 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Self Assessment System (SAS) 0,362 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 0,095 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Tingkat  Pemahaman  Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan (PPP) 0,427 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Persepsi  terhadap  Kualitas Pelayanan (PTP) 0,775 Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Berdasarkan  Tabel  V  terlihat  bahwa  masing- masing variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih besar  dari  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  setiap  variabel  tidak  mengandung  adanya heterokedastisitas,  sehingga  memenuhi  persyaratan untuk analisis regresi.

## Uji Hipotesis Regresi Linear Berganda
TABEL VI

## HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA
Model Unstandardized Coefficients t Sig B Std.Error (Constant) 29,481 5,559 5,303 0,000 TE -0,040 0,122 - 0,329 0,743 TK 0,021 0,136 0,155 0,877 SAS -0,305 0,431 - 0,707 0,482 KWP 0,158 0,207 0,763 0,447 PPP 0,311 0,191 1,627 0,107 PTP 0,422 0,178 2,368 0,020 Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Dari  tabel  IV.17  yang  merupakan  hasil pengujian  regresi  linier  berganda  dapat  ditulis persamaan model regresi sebagai berikut. PP= 29,481 – 0,040 TE + 0,021TK - 0,305 SAS + 0,158KWP + 0,311PPP + 0,422PTP + e
Berdasarkan  persamaan  regresi  tersebut,  dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1) Nilai  konstanta  sebesar  29,481  dengan  parameter positif.  Hal  ini  berarti    bahwa  apabila tax  evasion (TE), tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  (TK), self assessment  system(SAS), kesadaran  Wajib  Pajak (KWP),  tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap peraturan  perpajakan  (PPP),  dan  persepsi  terhadap kualitas pelayanan (PTP) diasumsikan konstan atau sama  dengan  0,  maka  variabel  nilai  perusahaan yang diukur adalah sebesar 29,481.
2) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel tax  evasion adalah  -0,040.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa apabila tax evasion meningkat, sedangkan variabel lainnya  dianggap  konstan,  maka  akan  terjadi penurunan  penerimaan  pajak.  Sebaliknya,  jika terjadi penurunan tax evasion , maka akan berakibat kenaikan penerimaan pajak.
3) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  +0,021.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  apabila  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  meningkat,  sedangkan  variabel lainnya  dianggap  konstan,  maka  akan  terjadi kenaikan  penerimaan  pajak.  Sebaliknya,  jika terjadi  penurunan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak.
4) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel self assessment  system adalah      -0,305.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  apabila  pelaksanaan self assessment  system semakin  konsisten,  sedangkan variabel  lainnya  dianggap  konstan,  maka  akan terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 30,5%. Sebaliknya,  jika  pelaksanaan self  assessment system semakin tidak  konsisten,  maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak.
5) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  kesadaran
Wajib Pajak adalah +0,158. Hasil ini menunjukkan bahwa  apabila  kesadaran  Wajib  Pajak  semakin meningkat,  sedangkan  variabel  lainnya  dianggap konstan,  maka  akan  terjadi  kenaikan  penerimaan pajak.  Sebaliknya,  jika  kesadaran  Wajib  Pajak menurun, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak.
6) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  tingkat pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  peraturan perpajakan  adalah  +0,311.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  apabila  tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap  peraturan  perpajakan  semakin  baik, sedangkan  variabel  lainnya  dianggap  konstan, maka  akan  terjadi  kenaikan  penerimaan  pajak. Sebaliknya,  jika  tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap  peraturan  perpajakan  semakin  rendah, maka akan terjadi penurunan penerimaan pajak.
Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  persepsi terhadap  kualitas  pelayanan  adalah  +0,422.  Hasil  ini menunjukkan bahwa apabila persepsi terhadap kualitas pelayanan  meningkat,  sedangkan  variabel  lainnya dianggap  konstan,  maka  akan  terjadi  kenaikan penerimaan  pajak.  Sebaliknya,  jika  terjadi  penurunan persepsi  terhadap  kualitas  pelayanan,  maka  akan terjadi penurunan penerimaan pajak.
Uji F (Uji Ketepatan Model)

## TABEL VII
HASIL UJI F-TEST Model Squares df F hitung Sig Regression 295,694 6 3,359 0,005 Residual 1291,190 88 Total 1586,884 94
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Berdasarkan  Tabel  VII  dapat  diperoleh  bahwa nilai  F hitung sebesar  3,359  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,005  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  model  regresi  yang  digunakan sudah tepat ( fit of goodness ).

## Uji t
TABEL VII HASIL UJI T Variabel t hitung Sig Keterangan Tax Evasion (TE) -0,329 0,743 H 1 Ditolak Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (TK) 0,155 0,877 H 2 Ditolak Self  Assessment  System (SAS) -0,707 0,482 H 3 Ditolak Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 0,763 0,447 H 4 Ditolak Tingkat Pemahaman Wajib  Pajak  terhadap Peraturan Perpajakan (PPP) 1,627 0,107 H 5 Ditolak Persepsi terhadap Kualitas Pelayanan (PTP) 2,368 0,020 H 6 Diterima
Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Berdasarkan Tabel VIII dapat diuraikan tentang bagaimana  pengaruh  tiap-tiap  variabel  independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:
1) Pengaruh Tax  Evasion Terhadap  Penerimaan Pajak
Variabel tax  evasion menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  -0,329 lebih kecil dari t tabel (1,661) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,743 lebih besar dari α = 0,05, sehingga H 1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tax  evasion tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak.
2) Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak
menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  0,155  lebih  kecil
dari  t tabel (1,661)  dengan  tingkat  signifikansi sebesar  0,877  lebih  besar  dari  α  =  0,05,  sehingga H 2 ditolak.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3) Pengaruh Self  Assessment  System Terhadap Penerimaan Pajak
Variabel self assessment system menunjukkan nilai t hitung sebesar  -0,707  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,482  lebih besar  dari  α  =  0,05,  sehingga  H 3 ditolak.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa self  assessment  system tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4) Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak
Variabel kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar  0,763  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,447  lebih besar dari α = 0,05, sehingga H 4 ditolak.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
5) Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak Mengenai  Peraturan  Perpajakan  Terhadap Penerimaan Pajak
Variabel tingkat pemahaman
Wajib Pajak mengenai  peraturan  perpajakan  menunjukkan  nilai t hitung sebesar  1,627  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,107 memiliki nilai  yang  lebih  besar  dari  α  =  0,05,  sehingga  H 5 ditolak.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai  peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan
pajak. 6) Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan

## Terhadap Penerimaan Pajak
Variabel persepsi kualitas pelayanan  menunjukkan nilai  t hitung sebesar  2,368  lebih  besar  dari  t tabel (1,661)  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,020 lebih  kecil  dari  α  =  0,05,  sehingga  H 6 diterima.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  persepsi  kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## Uji R 2

## TABEL IX
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R 2 ) Model R 2 Adjusted R 2 Regression 0,186 0,131 Sumber: Data primer diolah penulis, 2017
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi ( adjusted R 2 ) sebesar 0,131. Hal ini berarti bahwa  sebesar  13,1%  variabel  dependen  yaitu penerimaan pajak dipengaruhi oleh variabel independen,  sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar  86,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Tax  Evasion Terhadap  Penerimaan Pajak.
Hasil penelitian menujukkan bahwa tax evasion tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini berarti tax  evasion tidak  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi penerimaan pajak.
Tax  Evasion secara  umum  bersifat  melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan  melanggar  hukum (fraud) lainnya.  Hal  ini merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi  dasar  penetapan  pajak  dengan  cara menyembunyikan  sebagian  dari  penghasilannya.  Di Indonesia membayar pajak merupakan sebuah kewajiban,  sehingga  seluruh  warga  negara  harus membayar  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan. Kerugian  penerimaan  pajak  dari tax  evasion sulit untuk diperkirakan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  et  al  (2011). Pendapat ini diperkuat dengan hasil deskriptif jawaban responden atas pernyataan kuesioner.
Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

## Terhadap Penerimaan Pajak.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hal  ini  berarti  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi penerimaan pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan negara. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek  penting  mengingat  sistem  perpajakan  Indonesia menganut self  assessment  system yang  dalam prosesnya  secara  mutlak  memberikan  kepercayaan kepada  Wajib  Pajak.  Kewajiban  dan  hak  perpajakan dibagi  dalam  dua  kepatuhan,  yaitu  kepatuhan  formal dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  dan
material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  No.544/KMK.04/2000. Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  baik  akan meningkatkan  penerimaan  pajak.  Sesuai  pasal  17C KUP  Jis  KMK  Nomor  544/KMK.04/2000  Direktorat Jenderal  Pajak  telah  mengeluarkan  kriteria  Wajib Pajak  patuh.  Wajib  Pajak  patuh  adalah  Wajib  Pajak yang  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dapat  diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran  pajak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianti (2013) yang membuktikan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak,  tetapi bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Afriyanti (2012) dan Pertiwi (2015). Pendapat ini diperkuat  dengan  hasil  deskriptif  jawaban  responden atas pernyataan kuesioner.
Pengaruh Self  Assessment  System Terhadap Penerimaan Pajak.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa self assessment  system tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan  pajak.  Hal  ini  berarti self  assessment system tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan pajak.
Kepatuhan  diperlukan  dalam self  assessment system dengan  tujuan  untuk  mencapai  penerimaan pajak  yang  optimal.  Sistem  pemungutan  seperti  ini yang mengandalkan pada kepercayaan terhadap Wajib Pajak  sangat  rentan  terhadap  penyalahgunaan. Self assessment  system dalam  praktiknya  di  Indonesia masih  sulit  berjalan  dengan  baik,  sehingga  Wajib Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Hal  ini  membuat  penerimaan  pajak  di Indonesia masih rendah dan belum cukup optimal dari yang ditargetkan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anggriawan  (2015) yang  membuktikan  bahwa self  assessment  system berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Pendapat  ini diperkuat  dengan  hasil  deskriptif  jawaban  responden atas pernyataan kuesioner.

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Penerimaan Pajak.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  kesadaran Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak.  Hal  ini  berarti  kesadaran  Wajib  Pajak  tidak
memiliki  kemampuan  mempengaruhi  penerimaan pajak.
Wajib  pajak  dikatakan  memiliki  kesadaran apabila memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak, semakin  tinggi  pula  tingkat  penerimaan  pajak  negara. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit  untuk  diwujudkan  seandainya  dalam  definisi pajak tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat  memaksa.  Masyarakat  dituntut  melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan  membayar pajak secara sukarela  dan  penuh  kesadaran  demi  pembangunan perekonomian. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar  pajak  masih  belum  mencapai  tingkat sebagaimana yang diharapkan, namunmasih ada upaya yang  dapat  dilakukan  sehingga  Wajib  Pajak  sadar sepenuhnya untuk membayar pajak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi  (2013) yang membuktikan bahwa  kesadaran  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak Mengenai Peraturan
Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak. Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan pajak. Hal ini berarti tingkat pemahaman  Wajib Pajak mengenai  peraturan  perpajakan  tidak  memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan pajak.
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang pajak mengakibatkan sikap Wajib Pajak cenderung  apatis  terhadap  pajak  yang  akhirnya berpengaruh  terhadap  perilaku  atau  praktik  Wajib Pajak  dalam  hal  kedisiplinan  membayar  pajak.  Oleh sebab  itu  Wajib  Pajak  harus  memiliki  pemahaman mengenai  peraturan  perpajakan  walaupun  semakin tinggi  atau  rendahnya  pemahaman  Wajib  Pajak mengenai  peraturan  perpajakan  tidak  mempengaruhi penerimaan pajak.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) yang membuktikan  bahwa  tingkat  pemahaman  Wajib Pajak mengenai  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak,  tetapi  bertolak  belakang dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  (2013). Pendapat ini diperkuat dengan hasil deskriptif jawaban responden atas pernyataan kuesioner.

## Pengaruh  Persepsi  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Penerimaan Pajak.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  tingkat pemahaman  persepsi  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  berarti  persepsi kualitas  pelayanan  memiliki  kemampuan  untuk mempengaruhi penerimaan pajak.
Upaya  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas  pelayanan  dapat  dilakukan  dengan  cara meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam  bidang  perpajakan,  perbaikan  infrastruktur seperti  perluasan  tempat  pelayanan  terpadu  (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi yang dapat memberikan  kemudahan  kepada  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  baik persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  kualitas  pelayanannya, maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  penerimaan  pajak. Kualitas  pelayanan  merupakan  tingkat  keunggulan untuk  memenuhi  keinginan  Wajib  Pajak.  Kualitas pelayanan  dapat  dinilai  berdasarkan  persepsi  Wajib Pajak dengan membandingkan harapan saat menerima layanan  dengan  pengalaman  sebenarnya  atas  layanan yang diterima.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Komala  (2013)  yang membuktikan  bahwa  persepsi  kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak,  tetapi bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  (2013).  Pendapat  ini  diperkuat dengan  hasil  deskriptif  jawaban  responden  atas pernyataan kuesioner.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  pengaruh tax  evasion ,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak, self assessment  system ,  kesadaran  Wajib  Pajak,  tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan
perpajakan,  dan  persepsi  kualitas  pelayanan  terhadap penerimaan pajak, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tax evasion tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H 1 dalam penelitian ini ditolak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung sebesar  -0,329 lebih kecil dari t tabel (1,661) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,743 lebih besar dari α = 0,05.
2. Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak,  sehingga  H 2 dalam penelitian  ini  ditolak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan nilai  t hitung sebesar  0,155  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661)  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,877 lebih besar dari α = 0,05.
3. Self assessment system tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H 3 dalam penelitian ini ditolak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung sebesar  -0,707 lebih kecil dari t tabel (1,661) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,482 lebih besar dari α = 0,05.
4. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H 4 dalam penelitian ini ditolak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung sebesar  0,763  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661)  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,447 lebih besar dari α = 0,05.
5. Tingkat  pemahaman  Wajib  Pajak  mengenai peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak, sehingga H 5 dalam penelitian ini ditolak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung sebesar  1,627  lebih  kecil  dari  t tabel (1,661)  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  0,107  memiliki  nilai yang lebih besar dari α = 0,05.
6. Persepsi  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak, sehingga H 6 dalam penelitian ini diterima.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  t hitung sebesar  2,368  lebih  besar  dari  t tabel (1,661)  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari α = 0,05.

## Implikasi
Implikasi  pada  penelitian  ini  didasarkan  dari simpulan  bahwa  pemerintah  harus  lebih  baik  dalam mengawasi,  mengakomodir,  mendistribusikan,  dan mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

## Keterbatasan
Penelitian  yang  dilakukan  ini  mempunyai keterbatasan,  sehingga  perlu  diperhatikan  bagi peneliti-peneliti  selanjutnya.  Adapun  keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai berikut: 1.  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  kuesioner,  sehingga  peneliti  tidak dapat  mengontrol  responden  dalam  menjawab instrumen penelitian.
2.  Penelitian  ini  hanya  menguji  enam  faktor  yang berhubungan  penerimaan  pajak  sehingga  hasilnya kurang  tergeneralisasi.  Dilihat  dari  nilai adjusted R 2 , hanya  sebesar  13,1%    variabel  dependen dipengaruhi  oleh  variabel  independen,  sedangkan sisanya  86,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang belum ada dalam penelitian ini.
3.  Ruang  lingkup  penelitian  ini  hanya  dilakukan  di KPP  Pratama  Surakarta,  sehingga  hasil  penelitian ini kurang maksimal dan tidak dapat digeneralisasi.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  dan  keterbatasan  dalam penelitian  ini,  peneliti  memberikan  saran  sebagai berikut:
1. Pengukuran  variabel  selain  dengan  menggunakan kuesioner,  perlu  diperkuat  dengan  wawancara sehingga  data  yang  diperoleh  dari  responden  akan lebih valid.
2. Dilihat dari nilai adjusted R 2 , masih terdapat 86,9% variabel  yang  belum  ada  didalam  penelitian  ini yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Oleh karena  itu,  penelitian  berikutnya  disarankan  dapat menambah  variabel-variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  penerimaan  pajak,  seperti  jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, efektivitas administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak.
3. Penelitian  selanjutnya  disarankan  dapat  dilakukan di  lebih  dari  dari  satu  KPP,  agar  hasil  penelitian dapat  digeneralisasi  dengan  ruang  lingkup  yang lebih luas.

## Referensi
[1] Adrianti,  Wella.2013.  “ Pengaruh  Ekstensifikasi pajak  dan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  terhadap  tingkat  penerimaan  pajak penghasilan  pada  kantor  pelayanan  pajak Pratama Kota Tanjung Pinang.”
[2] Anggriawan, Angga.2015. “Pengaruh  Self
Assessment  System  dan  Efektivitas  Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.”
[3] Arisandy,  Nelsi.2017. “Pengaruh  Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.” Vol 14, No 1, ISSN 1829-9822.
[4] Chaudry,  Imam  Sharif  dan  Farzana  Munir.2010. “ Determinants  of  low  tax  revenue  in  Pakistan .” No 2, Vol 30.
[5] Dewi,  Olivia  dan  Retnaningtyas  Widuri.2013. ” Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan  pajak  daerah  kota  Tarakan.” No  2, Vol 3.
[6] Friskianti  dan  Handayani.2014. ”Pengaruh  Self Assesment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidak percayaan kepada pihak fiskus  terhadap  tindakan  tax  evasion.” AAJ Volume  3  Nomer  4  2014  ISSN  (Online):  2252- 6765. http://www.journal.unnes,ac,id
[7] Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19, Edisi 5”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
[8] Hermawati,  Adya.2014.  “ Analisis  Faktor  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  penghasilan dan implikasinya terhadap peningkatan penerimaan negara.” No 1, Vol 3.
[9] Jones,  Douglas  H.1982. “Jones:  Comment  on Statistical Evidence of Discrimination.” No 380, Vol  77.  Journal  of  the  American  Statistical Association.
[10] Komala,  Kirana  Cipta  dan  Maria  Goretti.2013. “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.”
[11] Lainutu,  Amina.2013.  “ Pengaruh  Jumlah  Wajib Pajak Pph 21 terhadap Penerimaan Pph 21 Pada KPP Pratama Manado.” No 3, Vol 1.
[12] Mardiasmo.  2013. Perpajakan. Edisi  revisi. Yogyakarta: CV Andi.
[13] Pertiwi,  Resti  M,  dkk  2015.  “ Pengaruh Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  dan  Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Badan Terhadap
Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  Badan JAB.” No 1, Vol 6.
[14] Philips,  et  al.  1991. “Assessing  Construct Validity in Organizational Research.” No 3, Vol
36, pp.421-158.
[15] Putra,  Firmanto  Rahmad,  dkk.  2011. “Dampak Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang.”
[16] Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan.  Republik  Indonesia,  Undang-
Undang  Nomor  4  Tahun  2012  Pasal  1  Angka  3
tentang Anggaran dan Belanja Negara.
[17] Republik Indonesia, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.
[18] Resmi,  Siti.  2009. “  Perpajakan  Teori  dan
Kasus”, Jakarta, Salemba Empat.
[19] Sari,  Maria  M.  Ratna  dan  Ni  Nyoman Afriyanti.2012.  “ Pengaruh  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan Pph pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur.” No 1, Vol 7.
[20] Sugiyono.  2010. “Statistika  untuk  Penelitian” .
Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
[21] Waluyo.  2013. Perpajakan  Indonesia. Edisi  11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
[22] www.Pajak.go.id