## WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (BW)
Mochamad Alfan Bachtiar 1 , Dipo Wahjoehono 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 alfan bachtiar 09@gmail.com , dipo@untag-sby.ac.id

## Abstract
In Islamic Law, adopted children are different from biological children in the division of inheritance. The biological child is entitled to an inheritance, while the adopted child is not an heir, so he not  is entitled to an inheritance. However, he is entitled to a maximum of 1/3 of the inheritance through a mandatory will. This becomes a question, what happens when parents want to give inheritance to their adopted children. This research discusses the mandatory will for adopted children to get inheritance by analyzing the Palembang Religious Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. This research is a type of  literature  research.  The  nature  of  his  research  is  descriptively  analytical,  using  a  qualitative approach.  The  primary  data  source  used  is  the  Palembang  Religious  Court  Decision  No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg while secondary data in the form of books and journal articles. The collected data  is  then  organized,  edited  and  analyzed  through  deductive  analogies.  The  results  of  the  study yielded  two  conclusions.  First,  in  Court  Decision  No.  35/Pdt.G/2018/PTA.  PLg,  the  judge  granted inheritance rights to adopted children through compulsory wills under article 209 of the Compilation of Islamic Law and the benefit of adopted children. Because both parents have died, the adopted child gets 1/6 of each adoptive parent so that it does not exceed 1/3 of the inheritance. Second, from the Islamic law perspective, Court Decision No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg on the will of the obligatory has been in accordance with Islamic law.
Keywords: Adoption, compulsory wills, inheritance, Islamic law.

## Abstrak
Dalam Hukum Islam, status a nak angkat berbeda dengan anak kandung dalam pembagian warisan. Anak kandung berhak mendapat warisan, sedangkan anak angkat ia bukan ahli waris sehinggat tidak berhak mendapat warisan. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana ketika orang tua ingin memberikan peninggalan kepada anak angkat. Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah bagi anak angkat untuk  mendapat  harta  waris  dengan  menganalisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Palembang  Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Penelitian  ini  berjenis  penelitian  pustaka . Sifat  penelitiannya  adalah  deskriptif analitis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  primer  yang  digunakan  yakni Putusan  Pengadilan  Agama  Palembang  Nomor  35/Pdt.G/2018/PTA.  Plg  sedangkan  data  sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Data yang terkumpul kemudian diatur, disunting dan dianalisis melalui analogi deduktif. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, dalam Putusan Pengadilan Agama  Palembang  No.  35/Pdt.G/2018/PTA.PLg,  hakim  memberikan  hak  waris  pada  anak  adopsi melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak adopsi. Karena  kedua  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia,  maka  anak  angkat  mendapat  1/6  dari  masing- masing orang tua angkat sehingga tidak melebihi 1/3 harta waris. Kedua, ditinjau dari hukum Islam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg tentang wasiat wajibah telah sesuai dengan Hukum Islam.
Kata kunci : Adopsi, wasiat wajibah, waris, hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Setiap  permasalahan  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  mengacu  pada  hukum  Islam (wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah), baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun  hubungan  dengan  manusia. 1 Salah  satu  ilmu  dalam  Hukum  Islam  adalah  Hukum Kewarisan atau biasa di sebut hukum waris. Masalah warisan dijelaskan dalam al- Qur’an dan Sunnah dengan keterangan yang konkrit. 2
Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan meny ebutkan bahwa “Perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentu  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarka Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Dari  rumusan  tersebut  dapat  dipaham i  bahwa  adanya perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarga. 3 Meski demikian,  ada  pasangan  suami  istri  yang  sulit  memiliki  anak  atau  tidak  bisa  memiliki  anak kandung sendiri, sehingga mereka mengangkat anak (adopsi). 4
Pada  prinsipnya pengangkatan anak  (adopsi)  adalah  perbuatan hukum dengan  cara mengambil  anak  orang  lain  yang  bukan  keturunannya  untuk  dipelihara  dan  diperlakukan seperti  anak  kandungnya  sendiri. 5 Proses  pengangkatan  anak  adopsi  dilakukan  melalui lembaga pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. 6
Di  Indonesia,  kegiatan  pengadopsian  diatur  dalam  UU  No.  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak, lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 tentang  persyaratan  pengangkatan  anak.  Pelaksanaan  adopsi  anak  akan  berakibat  hukum pada  beberapa  pebuatan  hukum  diantaranya  terkait  hak  pendidikan,  hak  waris,  hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkat.
Hukum Islam juga membolehkan adanya adopsi anak dengan beberapa ketentuan di antaranya tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung atau orang tua biologis. Anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan tetap  memiliki  hubungan  nasab  dengan  orang  tua  kandung.  Anak  angkat  tidak  boleh
1 Z. Abdillah, “Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al- Qu’ran Dan Hadis.” 1 (2019).
2 Ibid., 10.
3 Jiiy Ji’ronah Muayyanah, “Tinjauan Hukum  Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2010.
4 Ibid., 2.
5 Mufidah Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malang Press, 2014), 302, http://repository.uin-malang.ac.id/1893/.
6 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menggunakan nama dari orang tua angkatnya dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari anak angkatnya. 7
Perkara  hak  waris  dalam  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  boleh  menjadi  ahli  waris namun  anak  angkat  berhak  mendapatkan  hibah  atau  wasiat  dari  orang  tua  angkat  yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Pada dasarnya anak angkat (adopsi) tidak dapat menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua  angkatnya  namun  menjadi  ahli  waris  dari  orang  tua kandungnya. Namun ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pembagian waris pada anak angkat yaitu dengan pengalihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat.
Secara normatif, anak angkat tidak mendapatkan warisan karena sebab menjadi ahli waris  harus  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris,  baik  hubungan  darah  karena keturunan atau sebab perkawinan. 8
Dalam Putusan Pengadilan No.35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hakim memberikan hak waris pada anak angkat (adopsi) serta memberikan kedudukan pada anak angkat sebagai ahli waris seperti halnya pewaris lainnya. Hal ini didasari karena adanya hukum yang memberikan hak waris pada anak angkat yaitu dengan wasiat wajibah yang selama ini dipakai oleh hakim dalam memberikan hak waris pada anak angkat. Berdasarkan hal di atas, artikel ini mengkaji bagian harta waris pada anak angkat dengan judul wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris (studi Putusan No. 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg tentang wasiat wajibah).
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  anak  angkat diantaranya: Skripsi karya Suyanti berjudul “Ti njauan Hukum Islam tentang Warisan bagi anak angkat  dalam  perspektif  hukum  adat  Jawa”, 9 Skripsi  Karya  Weni  Sarlina  berjudul  “Status Hukum  dan  Hak  Waris  Anak  Angkat  dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  KUH Perdata”, 10 Skripsi  Karya  Alfun  Ni’matil  Husna  berjudul  “Status  Kewarisan  Anak  Angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”, 11 Skripsi Karya Rahmat Rizki Putra
7 Jaya C. Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” Lex Privatum , Vol. 4 no. 5 (2016), 55-57.
8 M Alfan Fathoni, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat” Vol. 1 (2018).
9 Suyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Jawa” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).
10 Weni Sarlina, “Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia,” 2020. (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2020).
11 Alfun  Ni’matil  Husna,  “Status  Kewarisan  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata  Di Indonesia,” 2017. (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2008).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berjudul “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Harta Warisan Menurut Hukum Adat Aceh dan  KHI  (Studi  dalam  Masyarakat  Adat  Kota Lhokseumawe  Kabupaten  Aceh  Utara)” 12 , dan skripsi  Hikmatul  Mahfiyyah  berjudul  “Pewarisan  terhadap  Anak  Angkat  sebagai  Ahli  Waris Tunggal menurut Hukum Adat Jawa” yang membahas tentang anak angkat sebagai ahli waris tunggal  dalam  mendapatkan  warisan  menurut  hukum  adat  Jawa. 13 Berdasarkan  beberapa penelitian  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  meski  terdapat  beberapa  penelitian  yang memiliki  kesamaan  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  meneruskan  penelitian sebelumnya dengan fokus membahas wasiat wajibah bagi anak angkat untuk mendapat harta waris.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  dengan  metode  kualitatif.  Penelitian  ini menggunakan sumber data primer yaitu: Putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.  Sumber  data  sekunder  adalah  buku  dan  artikel  jurnal.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  bantuan  bermacam-macam  materi  yang  terdapat  di  ruang  perpustakaan.  Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka penulis kemudian segera melakukan analisis secara kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif.

## Anak Adopsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam  hukum  Islam,  istilah  pengangkatan  anak  disebut  dengan tabanny yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk tabanny dalam hukum Islam  salah  satu  di  antaranya  adalah  bahwa  seseorang  mengambil  anak  orang  lain  untuk diperlakukan  seperti  anak  kandung  sendiri,  dalam  rangka  memberi  kasih  sayang,  nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. 14
Tabanny yang  dilarang  dalam  Islam  merupakan tabanny yang  dipraktekkan  oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung  dan  segala  hak-  hak  sebagai  anak  kandung,  dan  memutuskan  hubungan  hukum dengan  orang  tua  aslinya,  serta  menisbahkan  ayah  kandungnya  kepada  ayah  angkatnya.
12 Rahmad Riski Putra, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Aceh Dan  KHI  (Studi  Di  Dalam  Masyarakat  Adat  Kota  Lhokseumawe  Kabupaten  Aceh  Utara”  (sumatera  utara, 2019).”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019).
13 Hikmatul Mahfiyyah, “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa” (Universitas Jember, 2016).
14 Manangin, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”, 52.
Tabanny (pengangkatan anak) yang dianjurkan adalah pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi  beribadah  kepada  Allah  SWT.  Pengangkatan  anak  dilakukan  dengan  menanggung nafkah  sehari-hari,  biaya  pendidikan,  pemeliharaan,  dan  lain  sebagainya  tanpa  harus memutuskan  hubungan  hukum  dengan  orang  tua  kandungnya,  tidak  menasabkan  dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak- haknya. 15
Dalam Islam, adopsi tidak menempelkan nasab orang tua angkat kepada anak adopsi. Sehingga tidak mempengaruhi pernikahan atau mahram dan warisan. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 37, dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk  menikahi  Zaynab  yang  merupakan  mantan  istri  dari  putra  angkatnya  yang  bernama Zayd Bin Haritsah. Adopsi anak ini juga tidak diakui sebagai dasar dan penyebab pewarisan karena prinsip utama pewarisan adalah hubungan darah atau arham . 16
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah  anak  yang  anaknya  dialihkan  dan  dilingkungan  kekuasaan  keluarga  orang  tua,  wali yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asalnya  pada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan putusan pengadilan. 17
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  mengatur didalamnya  berkaitan  dengan  anak  angkat.  Pada  peraturan  tersebut  ditetapkan  bahwa adanya  putusan  pengadilan  menjadi  dasar  penetapan  yang  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  yang  bermuara  pada  terciptanya  ketertiban  dan  keadilan  dalam masyarakat.  Karena  di  mata  hukum  pengangkatan  anak  (adopsi)  hanya  bisa  dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan anak itu sendiri. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2017 tentang pengangkatan anak, adopsi merupakan suatu tindakan hukum yang
15 Ibid., 54.
16 Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Islam,” An-Nuha 7 (2020):
98.
17 Abd Hadi Moh. Nashiruddin Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Pembagian Harta Warisannya,” Ummul Qura XV, no. 1 (2020): 16.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dapat memindah alihkan dari lingkungan sebelumnya yang belum dalam penguasaan orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab dalam lingkup pertanggung jawaban yaitu perawatan, pendidikan dan membesarkan anak di lingkup orang tua angkat. Pengaturan lainnya  juga  terdapat  dalam  pasal  1  angka  2  Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mengatur mengenai pengertian yang sama terhadap pengangkatan anak. 18

## Pembagian Harta Warisan Anak Angkat dalam Islam
Harta  warisan  menurut  Islam  adalah  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh pewaris yang  secara  hukum  dapat  beralih  pada  ahli  waris.  Harta  peninggalan  adalah  semua  yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yan g secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli waris. 19
Ada beberapa rukun dan syarat yang yang harus terpenuhi dalam kewarisan dalam Islam. Rukun-rukun kewarisan tersebut adalah:
a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia, baik secara haqiqi (dapat dibuktikan dan  disaksikan  secara  faktual)  maupun  secara  hukmi  (karena  putusan  atau pertimbangan yang ditetapkan hakim), dan taqdiri (atas persangkaan yang dianggap pasti).
b. Ahli  Waris,  yaitu  orang  yang  memiliki  hubungan  pertalian  darah  atau  kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan perwalian, dan persamaan agama.
c. Warisan,  yaitu  harta  peninggalan  setelah  dikurangi  biaya  perawatan,  utang,  zakat harta, dan hibah atau wasiat yang tidak boleh melebihi sepetiga hartanya.
Sedangkan syarat-syarat kewarisan dalam Islam adalah:
a. Matinya pewaris (orang yang mewariskan)
Sebagai akibat kematian pewaris ialah warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian pewaris ada 3 macam yaitu mati haqiqi (kematian yang dapat dibuktikan dan disaksikan secara faktual), mati
18 Ida Ayu Made Manik Nareswari, “Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Kertha Wicara 10, no. 2 (2021).
19 Moh. Nashiruddin Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Pembagian Harta Warisnya,” Ummul Quran XV, no. 1 (2020): 26-27.
hukmi  (dianggap  mati  karena  putusan  atau  penentapan  hakim),  dan  mati  taqdiri (kematia atas persangkaan yang dianggap pasti).
b. Hidupnya ahli waris
Ahli waris yang menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar hidup pada  saat  pewaris  meninggal  dunia.  Harus  ada  ketetapan  dari  hakim  apabila  tidak diketahui  dengan  pasti  apakah  masih  hidup  atau  sudah  meninggal.  Selain  itu, disyaratkan  tidak  adanya  penghalang  mewarisi,  seperti  karena  perbudakan, pembunuhan, dan beda agama.
Lebih  jauh  lagi  dalam  Islam  menerangkan  bahwa  apabila  dalam  pembagian  harta warisan haruslah memenuhi beberapa ketentuan yaitu hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan,  syarat-syarat  pewarisan,  rukun  waris,  sebab-sebab  memperoleh  warisan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak mengenal anak angkat (adopsi) yang  statusnya  disamakan  dengan  anak  kandung  atau  dinasabkan  sebagai  anak  kandung, kecuali  hanya  sebatas  untuk  menyantuni  anak  tersebut.  Demikian  pula  dalam  Islam,  anak angkat tidak dapat menerima warisan kecuali ada wasiat dari pewaris. Hal itu tidak melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Anak angkat juga tidak termasuk dalam urutan dalam ahli waris  yang  berhak  menerima  warisan  kecuali  ada  wasiat  dari  pewaris  dan  anak  angkat tersebut tidak harus dipersamakan statusnya dengan anak kandung. 20

## Pembagian Harta Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif
Pengangkatan  anak  di  Indonesia  diatur  dengan  beberapa  instrumen  hukum. Diantaranya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983 , undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan diikuti dengan  aturan  regulasi  berupa  PP  No.  54  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara  Sahnya Pengangkatan Anak. Dalam KUH Perdata (BW) anak angkat masuk dalam anak luar kawin yang kemudian diangkat menjadi anak yang harus tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris yang tertera dalam pasal 10 Staatblad No. 129 Tahun 1927. Dalam Staatblad No. 129 tahun 1927, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari  bapak  angkat.  Anak  tersebut  dijadikan  sebagai  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Jadi, seorang anak di luar
20 Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat,” Al- Syir’ah 4, no. 2 (2006).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kawin pun yang telah diakui dan disahkan secara hukum dianggap sah sebagai anak angkat sekalipun  ia  didasarkan  pada  penetapan  pengadilan  (pengangkatan  anak  secara  undang- undang) ataupun diangkat berdasarkan nilai adat istiadat masyarakat setempat. 21
Penerapan dalam perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa eksistensi anak angkat dalam kaca mata hukum Negara Indonesia adalah sama dan setara dengan anak kandung.  hingga  dalam  mendapatkan  fasilitas  dari  orang  tua  meskipun  orang  tua  angkat adalah  sama,  dengan  catatan  si  anak  sudah  melewati  suatu  proses  administrasi  yang ditetapkan dalam undang-undang.
Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  peraturan  yang  digunakan  dan menjadi  rujukan  dalam  penentuan  hukum  dalam  masalah  hak  anak  adopsi  menegaskan bahwa  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua  angkatnya  tidak  ada  hubungan  kewarisan. Sebagai  solusi  psengakuan  mengenai  baiknya  lembaga  pengangkatan  anak  tersebut,  maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat  atau  wasiat  wajibah.  Untuk  membedakannya  dengan  kedudukan  ahli  waris, pengaturan anak angkat ini diatur dalam bab V tentang wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Wasiat  wajibah  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  atau  hakim  sebagai aparat negara untuk memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan pada orang tertentu. Hal tersebut disebut wasiat wajibah karena 22 :
a. Hilangnya  unsur  ikhtiar  bagi  pemberi  wasiat  dan  munculnya  kewajiban  melalui peraturan  perundang-undangan  atau  putusan  pengadilan  tanpa  bergantung  pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan ahli waris.
b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki- laki dua kali lipat bagian perempuan.
Dalam  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  wasiat  dapat  diberikan  secara  lisan atau tertulis. Pemberian wasiat juga dapat dibatalkan bilamana calon penerima wasiat telah melakukan perbuatan yang dapat menggugurkan sebagai calon penerima wasiat. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 23
21 Sintia Stela Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris,” Lex Privatum IV, no. 1 (2016).
22 Mifa Al Fahmi, “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam,” USU Law Journal 5, no. 1 (2017): 87.
23 Ibid., 90.
Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan  dibandingkan  pembagian  warisan  terhadap  anak  kandung  atau  ahli  waris. Aturan  yang  menjadi  landasan  hukumnya  terdapat  dalam  pasal  175  KHI.  Pasal  tersebut menjelaskan  tentang  kewajiban  ahli  waris  terhadap  pewaris,  dimana  salah  satu  kewajiban tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.  Landasan  yang  bisa  digunakan  untuk  menjadi  aturan  mengenai  wasiat  wajibah terhadap  anak  angkat  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  209  KHI  sebagai  bagian  dari  fiqh hanyalah  melaui  metode ijtihad  istishab , urf dan istihsan .  Peraturan  pemberian  wasiat wajibah terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan  dengan  fiqh  tradisional.  Bahkan  peraturan  perundang-undangan  mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai Negara Islam. Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu: 24
a. Yang  wajib  menerima  wasiat  bukan  ahli  waris.  Jika  dia  berhak  menerima  pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
b. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepadad anak yang  wajib  dibuat  wasiat  jumlah  diwasiatkan  dengan  jalan  yang  seperti  hibah umpamanya  dan  jika  dia  telah  memberikan  kurang  daripada  jumlah  wasiat  wajibah maka wajiblah disempurnakan pada saat itu.
Pengaturan tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berlaku 3 sistem  hukum,  yaitu  waris  menurut  Hukum  Adat  yang  mengacu  pada  sistem  yang  berlaku pada  masing-masing  masyarakat  adat,  waris  menurut  Hukum  Islam  yang  mengacu  pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembagian warisan menurut Islam, dan waris  menurut  Hukum  perdata  (BW)  yang  mengacu  pada  hukum  perdata  atau  undang- undang peninggalan Belanda ( Burgelijk Wetboek ). 25
Dalam  menentukan  sistem  hukum  mana  yang  akan  digunakan  oleh  hakim  dalam memutuskan  sengketa  waris,  mengacu  pada  kemauan  para  pihak  karena  semua  sistem
24 Sintia Stela Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris,” Lex Privatum , Vol. 4, No. 1 (2016), 171.
25 Ibid., 173.
tersebut  berlaku  sampai  sekarang.  Apabila  warga  negara  yang  beragama  Islam,  bisa menggunakan sistem hukum Islam yaitu KHI dalam penentuan masalah waris atau bisa juga menggunakan  hukum  adat  dan  bagi  orang  yang  non-muslim  bisa  menggunakan  hukum perdata atau BW dalam penyelesaian sengketa waris tersebut.
Wasiat  wajibah  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  hakim  sebagai aparat Negara yang memaksa atau memberi keputusan tentang wajib wasiat yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu termasuk pada anak angkat. 26
Dalam  penentuan  putusan  bagian  warisan  bagi  anak  angkat  juga  menggunakan yurisprudensi sebagai acuan hukum yang digunakan dalam menentukan bagian waris anak adopsi.  Yurisprudensi  merupakan  putusan-putusan  hakim  terdahulu  yang  telah  berkenan dengan  hukum  tetap  dan  diikuti  oleh  para  hakim  atau  badan  pengadilan  lain  dalam memutuskan  perkara  atau  kasus  yang  sama.  Kaidah  yurisprudensi  yang  digunakan  hakim dalam penentuan bagian harta untuk anak angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 245 K/AG/1997 tetang hak mew arisi anak dengan kaidah hukum “sesuai dengan ketentuan pasal 209  KHI  bahwa  anak  angkat  berhak  maksimal  1/3  bagian  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.” 27
Yurisprudensi  di  Pengadilan  Agama  juga  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah  sebesar  1/3  bagian  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya,  tanpa mempertimbangkan  apakah  pemberian  maksimal  tersebut  telah  merampas  hak-hak  ahli waris  ataukah  telah  adil  dan  bijaksana.  Sedangkan  sebagian  hakim  lainnya  memberikan wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris. 28

## Dampak Pelaksanaan Wasiat Wajibah dalam Pembagian Warisan pada Anak Angkat
Posisi anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung, misal dalam hak waris. Seorang anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya. Namun
26 Karin Aulia Rahmadhanty, “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia,” Normative 6, no. 2 (2018): 68.
27 Nia Fitriyani, “Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis” (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, n.d.).
28 Habiburrahman, “Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat,” Asy-Syari’ah 16, no. 2 (2014): 129.
ia berhak mendapatkan 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya atau wasiat wajibah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui pertimbangan hukum serta kemaslahatan. Selain  itu,  anak  angkat  juga  sudah  melakukan  apa  yang  menjadi  kewajibannya  sebagai seorang anak yaitu patuh terhadap orang tua, menyayangi orang tua dan merawat orang tua jika mereka sudah tua rentah. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa anak angkat juga berhak  mendapatkan  wasiat  wajibah  karena  mereka  juga  berjasa  merawat  orang  tua angkatnya.  Namun  perlu  dipahami  bahwasanya  wasiat  wajibah  tidak  dibuat  oleh  pewaris. Tetapi Pengadilan Agama dapat memberikan putusan pemberian wasiat wajibah bagi mereka yang dapat menerimanya yaitu anak angkat atau orang tua angkat yang diatur dalam pasal 209 KHI.
Selain  adanya  putusan  terkait  wasiat  wajibah.  Wasiat  wajibah  juga  memberikan dampak  positif  bagi  anak  angkat  diantaranya: pertama ,  anak  angkat  akan  belajar  menjadi lebih mandiri semenjak orang tua angkatnya meninggal sebab tidak ada lagi keluarga yang merawatnya. Kedua ,  anak  angkat  merasa  bahwa  dia  sangat  berharga  bagi  orang  tua angkatnya meskipun ia bukan anak kandung. Ketiga , anak angkat akan merasa benar-benar menjadi anak kandung walau kedudukan dalam waris dia tidak berhak, tetapi karena adanya putusan  Pengadilan  Agama  dia  tetap  berhak  mendapatkan  tidak  lebih  dari  1/3  harta peninggalan  pewaris.  Dalam  KHI  mengatur  adanya  wasiat  wajibah  guna  memberikan  jalan keluar apabila terjadi sengketa antara anak angkat dan anak kandung terhadap harta waris. Sebab  anak  angkat  bukanlah  ahli  waris,  sedangkan  dalam  kenyataannya  terkadang  anak angkat  lebih  baik  dari  anak  kandung  sendiri  sehingga  Pengadilan  Agama mempertimbangkannya dan memberikan bagian wasiat wajibah kepada anak angkat. 29
Putusan  Pengadilan  Agama  No.  35/Pdt.G/2018/PTA.Plg  dalam  Menentukan  Bagian Warisan Anak Angkat
Putusan  pengadilan  Nomor  35/Pdt.G/2018/PTA.Plg  merupakan  perkara  tentang kewarisan  yang  ditangani  atau  diselesaikan  dalam  pengadilan  Tinggi  Agama  Palembang. Dalam  perkara  ini,  hakim  menetapkan  bagian  masing-masing  para  ahli  waris  serta menetapkan siapa sajakah yang menjadi ahli waris pewaris tersebut. Sehingga nantinya dapat
29 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Malang: Setara Press, 2017).
menentukan  bagian  masing-  masing  ahli  waris.  Dalam  perkara  tersebut  yang  ditetapkan menjadi  ahli  waris  dari  istrinya  (almh.  H)  adalah  suami  dari  pewaris  yang  kemudian  juga meninggal dunia setelah istrinya, 4 saudara laki-laki kandung dan anak angkat perempuan. Hakim juga menetapkan ahli waris dari suami yang meninggal setelah istrinya (Alm. MA) yaitu istri  kedua,  6  saudara  laki-laki  kandung  dan  seorang  anak  angkat  perempuan  dijanjutkan dengan pembagian masing-masing ahli waris. 30
Kompetensi  Pengadilan Agama  mengenai  gugatan  waris disebutkan  dalam  pasal  49 huruf  b  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  undang-undang  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  di  dalamnya  menegaskan  bahwa  waris  adalah penentuan  siapa  saja  yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan  harta  peninggalan,  penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Maka yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa waris dalam perkara ini adalah kejelasan  status  pewaris  dan/atau  hubungan  hukum  dengan  para  ahli  waris  (para penggugat/tergugat). Hal ini juga berlaku untuk status atau hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri. Kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris.
Dalam putusan ini anak angkat menjadi bagian dari ahli waris yang sah namun dengan menggunakan  wasiat  wajibah  sebagai  bagian  yang  diperoleh  untuk  anak  angkat.  Dalam pembagiannya anak angkat dari garis ibu angkatnya mendapatkan 1/6 bagian x ½ bagian = 1/12  bagian  sedangkan  dari  garis  keturunan  ayah  angkatnya  anak  angkat  dalam  putusan tersebut  mendapat  1/3  x  ¾  =  3/12  =  ¼  bagian.  Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  adanya wasiat  wajibah  untuk  anak  angkat  adalah  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. 31

## Ketentuan Hukum Hakim dalam Memberikan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat
Dalam  konteks  sistem  hukum  di  Indonesia,  Peradilan  Agama  merupakan  salah  satu lingkungan  peradilan  yang  diakui  eksistensinya  di  Indonesia  dan  memiliki  kedudukan  yang sederajat denga peradilan lainnya. Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus yang hanya menyelesaikan perkara-perkara tertentu dan bagi golongan tertentu. Dalam menyelesaikan
30 “Putusan Pengadilan Tinggi  Agama  Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”
31 “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perkara di lingkungan Peradilam Agama sendiri terdapat 13 buah kitab fikih yang semuanya bermazhab Syafi’i sebagai sumber hukum materil untuk menyelesaikan perkara -perkara yang diajukan  dan  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama.  Namun  sumber  hukum  ini  tentu  akan berimplikasi  terhadap  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  putusan  atau  disparitas  antar Pengadilan  Agama  sehingga  lahirlah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  disusun  dan dirumuskan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  substansial  sehingga  KHI  menjadi  hukum positif dan mengikat hakim dalam memutus perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan dalam Islam. 32
Guna  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dan  untuk  memberikan  kepastian  hukum, hakim menggunakan KHI sebagai sumber hukum untuk memutus perkara dalam Pengadilan Agama. Dalam perkara kewarisan Islam, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat dapat mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya sehingga hakim menggunakan hukum ini untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pertimbangan dalam menentukan wasiat wajibah  ini  adalah  demi  kemaslahatan dan  keadilan  baik bagi  anak  angkat  ataupun orang tua angkatnya.
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  wasiat  wjibah  kepada  anak  angkat  karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum. Pasal 209 KHI memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkatnya dalam hubungan waris mewarisi. Modifikasi ini berwujud bahwa anak angkat berhak mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya begitupun sebaliknya. 33
Analisis  Yuridis  dan  Hukum  Islam  terhadap  Putusan  Hakim  dalam  Memberikan  Wasiat Wajibah pada Anak angkat
Dalam  Putusan  Pengadilan  No.  35/Pdt.G/2018/PTA.Plg,  hakim  menentukan pembagian hak pada anak angkat dengan menggunakan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan untuk menetapkan bagian harta waris anak angkat (adopsi). Kehadiran KHI yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap
32 Yulkarnain Harahap and Andi Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang- Undangan,” Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 626, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245.
33 Ade Kurniawan Akbar, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,”
Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 7.
mengakui  eksistensi  lembaga  pengangkatan  anak  serta  menjadi  sumber  hukum  Islam  bagi masyarakata muslim di Indonesia. KHI menjadi sumber hukum materil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak serta hak warisnya dalam lingkup masyarakat Islam di Indonesia. 34
KHI hadir dalam Hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 dan  diantisipasi  secara  organik  oleh  Keputusan  Menteri  Agama  No.  154  Tahun  1991.  KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua MahkamahAgung dan Menteri Agama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. KHI merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama  dari  berbagai  golongan  melalui  media  lokakarya  yang  dilaksanakan  secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang  sebagai  suatu  proses  transformasi  Hukum  Islam  dalam  bentuk  tidak  tertulis  ke dalam peraturan perundang-undangan. 35
Bentuk-bentuk  kaidah  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah-kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Penerapan kaidah wasiat yang diatur dalam KHI dilakukan dengan 2 alasan yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dan demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. 36
Sedangkan dalam pandangan Islam, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak dapat mendapatkan bagian harta waris orang tua angkatnya. Dalam Putusan Pengadilan No.  35/Pdt.G/2018/PTA.Plg  ini  memberikan  hak  waris  atau  bagian  harta  waris  bagi  anak angkat  yang  juga  menjadi  ahli  waris  dalam  putusan  tersebut  dengan  menetapkan  wasiat wajibah. Sehingga dalam padangan hukum Islam putusan pengadilan tersebut masuk pada hukum wasiat namun wasiat dalam Isalm sedikit berbeda yaitu pemberiannya tidak wajib bagi selain  ahli  waris  apabila  tidak  ada  wasiat  dari  pewaris  bak  itu  di  sampaikan  secara  lisan maupun tulisan. Namun karena beberapa pertimbangan dan keinginan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat maka hakim memberikan hak waris pada anak angkat dengan
34 Afriyanto, “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam,” Fikiran Masyarakat 3, no. 2 (2015): 85
35 Harahap and Omara, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan.”
36 Destri  Budi  Nugraheni,  Haniah  Ilhami,  and  Yulkarnian  Harahap,  “Pengaturan  Dan  Implementasi  Wasiat Wajibah di Indonesia,” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010): 312–13.
didasari  pasal  209  KHI  sebagai  sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  memberikan  wasiat wajibah pada anak angkat.
Wasiat merupakan produk ijtihad ulama Indonesia yang secara substansi sama dengan wasiat wajibah yang ditujukan kepada anak angkat. Wasiat dalam Hukum Islam tidak boleh lebih  dari  1/3  bagian  dari  harta  waris.  Sehingga  hal  ini  memberikan  batasan  dalam memberikan bagian hak wasiat wajibah kepada anak angkat. Pemberlakuan wasiat wajibah akan mempengaruhi nilai hak warisan dari ahli waris yang lain. 37
Dalam  putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, anak angkat bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya serta berhak mendapatkan bagian hak warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam putusan tersebut anak angkat mendapatkan harta bagian sebesar  1/12  dari  seluruh  harta  waris.  Artinya  dalam  penetapan  ahli  waris  dan  hak  waris hakim memutuskan untuk mengikut sertakan atau mengakui anak angkat sebagai ahli waris serta  mendapatkan  bagian  hak  waris  dengan  menggunakan  wasiat  wajibah  sebagai  dasar pembagian hak waris anak adopsi. 38
Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 37 yang artinya:
“Dan ingatlah, ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orangyang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah terus istrimu yang bertakwa kepada Allah” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah yang lebih berhak kamu  takuti.  Maka  ketika  Zaid  telah  mengakhiri  keperluan  terhadap  istrinya (menceraikannya) kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istri. Dan ketentuan itu pasti terjadi. (QS. al- Ahzab: 37). 39
Sedangkan hadis yang berkaitan dengan anak angkat dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:
37 Afriyanto, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Fikiran Masyarakat , Vol. 3, No. 2 (2015), 85
38 “Putusan Pengadilan Tinggi  Agama  Palembang
Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.”
39 Ramdhani Ria, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,” Lex et Societatis III, no. 1 (2015): 60.
“Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak seorang pun yang  mengakui  (membangsakan  darinya)  kepada  bukan  ayahnya,  padahal  ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim). 40
Dalam Fiqh Islam, wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran untuk memberikan rasa  keadilan  pada  orang- orang  yang  dekat  dengan  pewaris,  tetapi  secara  syara’  tidak memperoleh  bagian  dari  jalur  faraidh.  Namun  di  sisi  lain  keempat  Imam  Mazhab  telah mengharamkannya  jika  hal  itu  akan  memberikan  madharat  pada  ahli  waris.  Dengan pertimbangan  ini  ketentuan  pasal  209  KHI  membahas  mengenai  wasiat  wajibah  sesuai dengan teori maslahah al- ummah . Sehingga anak angkat boleh memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi sebagai berikut 41 :
1. Bahwa  dalam  Islam,  anak  angkat  hanya  dibolehkan  dalam  sebatas  pemeliharaan, pengayoman  dan  pendidikan  dan  dilarang  memberi  status  sebagai  layaknya  anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan atau penetapan pengangkatan anak oleh is.
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak melebihi 1/3 harta warisan orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.
3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak- hak ahli waris. Apabila harta  orang  tua  angkatnya  hanya  sedikit,  belum  memadai  untuk  kesejahteraan  ahli warisnya maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat. Memaksakan wasiat atau wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  yang  telah  dilarang  oleh  Allah  SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja seperti menentang hukum Allah.
4. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, maka harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan anak angkat tersebut berhak atau tidak atas wasiat atau wasiat wajibah tersebut.
40 Ibid., 59.
41 Arum Millati Ahnaf, “Status Penetapan Anak Angkat Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA. JS Dan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA. JK)” (2019).
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  mengangkat  anak  hukumnya  boleh dalam  Islam  dengan  memperhatikan  ketentuan  atau  syarat  yang  harus  terpenuhi.  Anak angkat  tidak  termasuk  dalam  nasab  orang  tua  angkatnya  sehingga  hal  ini  membuat  anak angkat  tidak  bisa  menjadi  ahli  waris  orang  tua  angkatnya.  Namun  dalam  hukum  positif  di Indonesia  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memberikan  hak  waris  anak  angkat  dengan jalan wasiat wajibah sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mendapatkan wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan.
Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan  yag  dilakukan  atas  dorongan  kemauan  sendiri  dalam  keadaan  bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat wasiat atau tidak  hanya  berlaku  untuk  orang-  orang  yang  bukan  kerabat  dekat.  Mereka  berpendapat bahwa  untuk  kerabat  dekat  yang  tidak  mendapatkan  warisan,  seseorang  wajib  membuat wasiat. 42
Hal  ini  dapat  memperkuat  bahwa  keberadaan  wasiat  wajibah  menjadi  alasan diwajibkannya wasiat wajibah untuk anak angkat. Walaupun anak angkat bukan merupakan kerabat  dekat,  namun  anak  angkat  mempunyai  keterikatan  kasih  sayang  antara  orang  tua angkat dan anak angkatnya sehingga dapat dianggap sebagai keluarga walaupun tidak terikat darah.
Dalam  putusan pengadilan Nomor  35/Pdt.G/2018/PTA.Plg,  jelas  bahwa anak angkat mendapatkan bagian warisan yang berasal dari wasiat wajibah. Walaupun tidak ada wasiat dari pewaris, hakim memberikan wasiat wajibah pada anak angkat dengan dasar pasal 209 KHI yang dalam hal ini KHI menjadi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagian  wasiat  wajibah  yang  didapatkan  oleh  anak  angkat  dalam  putusan  tersebut mendapatkan  1/12  dari  harta  peninggalan  sehingga  hal  ini  tidak  melanggar  ketentuan pemberian wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.
Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak (adopsi) memiliki perdebatan yang panjang. Secara Hukum Islam, pengangkatan anak boleh saja dilakukan namun dengan syarat yang  ketat  seperti  tidak  mengubah  status  keturunan  dan  tidak  boleh  menyamakan
42 Ade Kurniawan Akbar, “Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam,” Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 2 (2018): 169.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kedudukannya  dengan  anak  kandung.  Hukum  Islam  hanya  mengakui  pengangkatan  anak dalam  pengertian  beralihnya  tanggung  jawab  untuk  memberikan  nafkah,  mendidik, memelihara dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 37. 43
Dalam  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  mendapatkan  warisan  dari  orang  tua angkatnya karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dari bunyi ayat tersebut jelas bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Anak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya karena itu dia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yag telah ada sebelumnya dan tidak pula mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. 44
Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi. Karena prinsip pokoknya adalah adanya hubungan darah atau nasab atau keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. 45
Sedangkan  dalam  hukum  positif  anak  angkat  dapat  menjadi  ahli  waris  orang  tua angkatnya  denganmenggunakan  wasiat  wajibah.  Pengaturan  wasiat  wajibah  diatur  dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang  kewarisan,  KHI  merupakan  aturan  yuridis  formal  dengan  karakteristik  tersendiri karena  diformalkan  dalam  instrumen  instruksi  Presiden.  Pengaturan  wasiat  wajibah  dalam KHI  menunjukkan  bahwa  ketentuan  pemberian  wasiat  wajibah  hanya  diperuntukkan  bagi anak  angkat  yang  orang  tua  angkatnya  meninggal  dunia  atau  sebaliknya  diberikan  kepada orang tua angkat dari anak angkat yang telah meninggal dunia. 46
43 Ria, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” Lex Et Societatis , Vol. 3, No. 1 (2015).
44 Ibid., 60.
45 Moh. Nashiruddin Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisnya,” Ummul Qura , Vol. 15, No. 1 (2020), 15.
46 Nugraheni, Ilhami, and Harahap, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 22, (2010).
Dalam lingkup peradilan Agama para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus dalam perkara  kewarisan  Isalm,  ada  beberapa  alasan  yang  digunakan  oleh  para  hakim  untuk menggunakan  KHI  sebagai  sumber  hukum  mengingat  dalam  memutuskan  wasiat  wajibah dalam pembagian harta waris untuk anak adopsi adalah:
1. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara demi untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum.
2. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara guna menyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis.
3. KHI mengikat hakim demi mewujudkan kepastian hukum.
Dari beberapa alasan  KHI mengikat hakim  dalam memutuskan perkara  dalam  Pengadilan  Agama  diatas  dapat  di  simpulkan  bahwa  KHI  menjadi  sumber hukum utama yang digunakan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak adopsi.
KHI menjadi acuan  pertimbangan hakim  dalam  memberikan  hak  waris pada  anak  angkat  (anak  adopsi)  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  sehingga  hal  ini menjadikan  anak  adopsi  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  anak  kandung. 47 Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum sehingga pembagian waris untuk anak angkat melalui wasiat wajibah ini didasari dengan kemaslahatan dan keadilan baik untuk anak angkat itu sendiri ataupun untuk orang tua angkatnya.
Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan 1/6 bagian dari harta warisan dari ibu angkat, kemudian 1/3 bagian dari harta warisan ayah angkat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dipandang layak dan adil  jika  bagian  dari  anak  angkat  tersebut  adalah  1/6  dari  harta  warisan  kedua  orang  tua angkat.
Perincian pembagian harta waris dalam putusan pengadilan tersebut adalah: 1/6 x ½ = 1/12 bagian atau 8,33%, sehingga harta warisan dari ibu angkat yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah ½ bagian dari harta bersama setelah dikurangi 1/6 bagian (8,33%)
47 Ibid., 314-315.
dari  anak  angkat,  sehingga  sisanya  adalah:  ½  -  5/6  =  5/12  bagian  =  41,67  %,  kemudian pembagian harta waris dari ayah angkat yaitu 1/6 x 17/24 = 17/144 bagian atau 11,81%.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim  dalam  putusan tersebut berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan dari ibu dan ayah angkat, masing- masing adalah dikurangi terlebih dahulu dari wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian. Sisa  dari  perhitungan  tersebut  kemudian  dibagi  waris  kepada  para  ahli  waris  yang  berhak menerimanya.
Jadi  dalam  putusan  pengadilan  tersebut,  menyatakan  bahwa  wasiat  wajibah  yang diberikan  kepada  anak  angkat  tersebut  adalah  sebesar  1/6,  dan  karena  kedua  orang  tua angkat telah meninggal, maka anak angkat tersebut mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat. Dalam putusan tersebut hakim juga berperan sangat penting dalam menentukan berapa bagian yang layak diberikan kepada anak angkat, dan pembagian waris anak adopsi tidak melebihi dari 1/3 dari yang telah diatur.

## KESIMPULAN
Dalam  memutuskan  pembagian  hak  waris  untuk  anak  adopsi,  hakim  menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum dan pertimbangan hukum untuk memberikan hak waris untuk anak adosi. KHI merupakan hukum yang mengikat hakim dengan beberapa alasan  yaitu pertama, agar  tidak  terjadi  kekosongan  hukum. Kedua, agar  menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam kasus yang sejenis. Ketiga, agar memiliki kepastian hukum.
Analisis mengenai putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg yaitu anak angkat menjadi bagian dari ahli waris yang sah namun dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai  bagian  yang  diperoleh  untuk  anak  angkat.  Karena  kedua  orang  tua  angkat  telah meninggal, maka anak angkat tersebut mendapat 1/6 dari masing-masing orang tua angkat. Dasar hukum yang menjadi acuan adanya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Dalam  Hukum  Islam,  seorang  anak  angkat  tidak  berhak  menjadi  ahli  waris  orang  tua  yang mengangkatnya namun ia berhak mendapatkan 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya atau  wasiat  wajibah.  Berdasarkan  hal  tersebut  putusan  Pengadilan  Agama  No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg telah sesuai dengan hukum Islam karena anak angkat mendapat 1/6
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bagian dari masing-masing orang tua yang meninggal dan bagian tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta waris.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Z. “Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al- Qu’ran Dan Hadis.” 1 (2019).
Afriyanto. “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Fikiran Masyarakat 3, no. 2 (2015).
Ahnaf, Arum Millati. “Status Penetapan Anak Angkat Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah (Studi  Putusan  Nomor  2810/Pdt.G/2013/PA.  JS  Dan  Putusan  Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA. JK),” 2019.
Akbar,  Ade  Kurniawan.  “Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Te rhadap  Anak  Angkat  Menurut Hukum Islam.” Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019).
———. “Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam.” Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 2 (2018): 169.
Alfun Ni’matil Husna.  “Status  Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum  Islam  Dan  Hukum Perdata Di Indonesia,” 2017.
Amin, Moh. Nashiruddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi)
Dan Pembagian Harta Warisnya.” Ummul Qura XV, no. 1 (2020): 26 – 27.
———.  “Tinj auan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  Dan  Pembagian Harta Warisnya.” Ummul Qura XV, no. 1 (2020): 15. Cholil, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender . Malang: UIN Malang Press,
2014. http://repository.uin- malang.ac.id/1893/.
Fahmi, Mifa Al. “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam.” USU Law Journal 5, no. 1 (2017): 87. Fathoni, M alfan. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses
Pembagian Waris Anak Angkat,” 2018.
Fitriyani, Nia. “Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis.” Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Metro, n.d.
Habiburrahman. “Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat.”
Asy- Syari’ah 16, no. 2 (2014): 129.
Harahap, Yulkarnain, and Andi Omara. “Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang- Undangan.” Mimbar Hukum 22, no.
3 (2010). https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16245.
Ibrahim, Johny. Teori Dan Metodologi Penelitan Hukum Normatif .
Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
Jamal, Ridwan. “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat.” Al- Syir’ah 4, no. 2 (2006).
Jiiy  Ji’ronah  Muayyanah.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap Pengangkatan  Anak  Dan  Akibat Hukumnya  Dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Kompilasi  Hukum Islam,” 2010. Karaluhe,
Sintia Stela. “Kedudukan
Anak  Angkat Dalam
Mendapatkan Harta Warisan Dijinjau Dari Hukum Waris.”
Lex Privatum IV, no. 1 (2016).
———. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum
Waris.” Lex Privatum IV, no. 1 (2016): 173.
Mahfiyyah,  Hikmatul.  “Pewarisan  Terhadap  Anak  Angkat  Sebagai Ahli  Waris  Tunggal Menurut
Hukum Adat Jawa.” Universitas Jember, 2016.
Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.”
Lex Privatum IV, no. 55 (2016).
Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisannya.” Ummul Qura XV, no. 1 (2020): 15.
Nareswari, Ida Ayu Made Manik. “Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” Kertha Wicara 10, no. 2 (2021).
Nugraheni,  Destri  Budi,  Haniah  Ilhami,  and  Yulkarnian  Harahap. “Pengaturan  Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia.” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010). Purbasari, Indah. Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia . Malang: Setara Press, 2017.
Putra, Rahmad Riski. “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Adat Aceh Dan KHI (Studi Di Dalam Masyarakat Adat Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara.” sumatera utara, 2019.
“Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.” 2018. Rahmadhanty, Karin Aulia. “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia.” Normative 6, no. 2 (2018): 68.
Ria,  Ramdhani.  “Pengaturan  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Islam.” Lex et Societatis III, no. 1 (2015): 60.
Suyanti.  “Tinjauan  Hukum  Isl am  Tentang  Warisan  Bagi  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif Hukum Adat Jawa.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
Syarifuddin, Muhammad Lutfi. “Waris Terhadap Anak Adopsi Dalam Perspektif Islam.” An- Nuha 7 (2020): 98.
Weni  Sarlina .  “Status  Hukum  Dan  Hak  Waris  Anak  Angkat  Dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata Indonesia,” 2020.