KESENJANGAN INVESTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA
Imamudin Yuliadi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, Telepon:+62-274-387656 E -mail: imamudin2006@yahoo.co.id
Diterima 13 Januari 2012 / Disetujui 16 Agustus 2012
Abstract: The development of local participation and economic potential is the aim of the policy of regional autonomy through regional expansion. The policy of regional expansion also brings new problems such as the problem of economic and bureaucratic burden that must be borne by the government and local communities. This study used some formulas to describe the objects of the research that has been established regarding the economic potential of the region, SMEs and entrepreneurship, investment gap and fiscal gap. To explain the policy implications of the expansion of the region to economic justice, then the economic analysis in this research comes with regional economic and investment disparities study. The object of this study is the province of Gorontalo which is a result of the policy of regional expansion. This research is a descriptive-analytic because in addition to get an overview of each condition variable such research, as well as to know the relation between the variables in the study.
Keywords: expansion area, economic decentralization, economic gap, general allocation fund
Abstrak: Pengembangan partisipasi dan potensi ekonomi daerah merupakan tujuan dari ke- bijakan otonomi daerah melalui pemekaran wilayah. Di sisi lain kebijakan pemekaran wilayah juga membawa masalah baru yang tidak ringan yaitu beban ekonomi dan birokrasi yang harus diemban pemerintah dan masyarakat daerah. Penelitian ini menggunakan beberapa formula untuk menjelaskan obyek-obyek penelitian yang telah ditetapkan menyangkut potensi ekonomi daerah, UMKM dan kewirausahaan, kesenjangan investasi, dan kesenjangan fiskal. Untuk menjelaskan sejauhmana implikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap keadilan ekonomi, maka analisis ekonomi dalam penelitian ini dilengkapi dengan studi kesenjangan investasi dan ekonomi daerah. Obyek penelitian ini adalah provinsi Gorontalo yang merupakan hasil dari kebijakan pemekaran wilayah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena selain untuk mendapatkan gambaran kondisi masing-masing variabel penelitian tersebut juga untuk mengetahui kaitan antarvariabel dalam penelitian.
Kata kunci: pemekaran wilayah, desentralisasi ekonomi, kesenjangan ekonomi, dana alokasi umum

## PENDAHULUAN
Kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah menjadi pemicu lahirnya semangat otonomi daerah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan sen- tralisasi di era orde baru membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antardaerah di Indonesia, antara Jawa dengan
luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia (KABARI) dengan kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dengan segala implikasinya. Arus reformasi membawa angin segar bagi pening- katan partisipasi ekonomi dan politik seluruh komponen masyarakat di Indonesia termasuk keinginan pemekaran wilayah sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah. Kebijakan oto- nomi daerah menjadi salah satu semangat re-
formasi untuk mendorong potensi ekonomi daerah meskipun akhir-akhir ini perlu ada eva- luasi secara menyeluruh menyangkut efektivi- tas dan efisiensi kebijakan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan potensi ekonomi daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya ada- lah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi ter- baik yang dimilikinya secara optimal. Eksplo- rasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur di daerah untuk memanfaatkan potensinya. Namun persoalannya ternyata cu- kup kompleks karena kecurigaan dan kekha- watiran terjadinya disintegrasi menjadi alasan pemerintah pusat untuk secara hati-hati meru- muskan kebijakan otonomi daerah seperti da- lam rumusan UU No.25 tahun 1999 yang diang- gap tidak selaras dengan UU No.22 tahun 1999 karena pemberian kewenangan yang cukup besar tidak diimbangi dengan perubahan men- dasar dalam rangka penguatan dari sisi penda- naan
Pemekaran wilayah provinsi Gorontalo da- ri provinsi Sulawesi Utara tidak lepas kebijakan pemekaran wilayah yang diterapkan pemerin- tah di era reformasi ini.. Kekhawatiran akan munculnya kekuatan disintegrasi yang me- nunggangi semangat otonomi daerah menjadi alasan mengapa persoalan otonomi daerah dirumuskan dengan sangat hati-hati dan sifat- nya gradual di samping mempersiapkan ke- lengkapan unsur-unsur penunjang di daerah.
Kerangka Teori dan Kajian Pustaka. Pemba- ngunan ekonomi mempunyai makna pening- katan kapasitas ekonomi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan kualitas ke- hidupan masyarakat melalui peningkatan pela- yanan masyarakat. Pembangunan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemba- ngunan sehingga terwujud peningkatan kese- jahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuhkan investasi baik da- ri kalangan pemerintah maupun swasta. Inves- tasi dalam perekonomi merupakan motor peng-
gerak yang dapat memperluas kapasitas pro- duksi dan sekaligus meningkatkan kesejahtera- an ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan investasi di samping dapat memperce- pat pertumbuhan ekonomi juga sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan la- pangan kerja. Peranan investasi dalam per- ekonomian yaitu untuk mendorong pertum- buhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas pro- duk dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat ber- kembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun di samping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.
Penelitian yang dilakukan oleh Pramono Hadi (2009) tentang hubungan antara pertum- buhan ekonomi, distribusi pendapatan dan kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini mengungkapkan adanya relasi dan dinamika dalam proses pembangunan ekonomi di sam- ping meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diikuti oleh munculnya persoalan tentang distribusi pendapatan dan maraknya kemiskin- an di masyarakat. Kualitas SDM dan kurangnya infrastruktur menjadi faktor pemicu munculnya kesenjangan ekonomi antarwilayah dalam pro- ses pembangunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Roy W Bahl (1997) tentang evaluasi dampak reformasi fiskal intrapemerintah di Cina menyatakan bahwa reformasi fiskal secara menyeluruh di Cina pada tahun 1994 mengubah struktur pajak-pa- jak penting, mengubah tanggungjawab ad- ministrasi perpajakan dan menyempurnakan pengaturan-pengaturan bagi hasil. Selain itu dilakukan pemangkasan kemampuan daerah untuk melakukan pendekatan-pendekatan da- lam memobilisasi dana. Isu penting dari pene- litian tersebut adalah porsi penerimaan daerah setelah pembagian menjadi bertambah besar. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi yaitu pertama , formula pembagian yang dilak- sanakan tahun 1988 dapat dinogsiasikan untuk lebih menguntungkan pemerintah daerah. Ke-
dua , kinerja ekonomi yang buruk dan benca alam tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk mencapai jumlah yang telah ditetapkan. Ketiga , pemerintah daerah menggunakan kewe- nangannya untuk memberikan konsesi pajak dan kontrak yang menguntungkan dan hal ini mengurangi aliran penerimaan ke pemerintah pusat.
Nano Prawoto, dkk (2010) melakukan peneli- tian tentang penangangan kawasan tertinggal di  Jawa  Tengah  melalui peningkatan kapasitas ekonom dan penyediaan infrastruktur yang dapat medorong pertumbuhan ekonomi dan arus distribusi barang ke daerah-daerah. Pena- nganan daerah terasing memerlukan keterpa- duan antarinstansi pemerintah dan pengusaha dalam meningkatkan partisipasi ekonomi ma- syarakat setempat. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kendala utama dalam menyelesaikan persoalan pembangunan ekonomi pada masyarakat terasing. Permasa- lahan produksi dan distribusi bahan pangan dan barang modal menjadi kendala utama un- tuk mengatasi keterisolasian masyarakat ter- asing.
Francois Vaillancourt (1996) melalui kajian tentang aspek pendanaan infrastruktur pada keuangan pemerintah daerah di Maroko dan Tunisia. Penelitian ini mengkaji mengenai ma- salah system pendanaan sektor investasi lokal. Tarif pajak yang dipungut secara terpusat dite- tapkan oleh pemerintah pusat sedangkan tarif pajak daerah ditetapkan secara terpusat atau lokal tetapi masih dalam interval yang ditetap- kan pusat. Transfer dana dari pusat ke daerah memiliki dua peran utama yaitu pertama, dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan pe- nyediaan pelayanan tertentu dimana daerah tidak mampu memenuhi secara baik. Kedua, dana ini digunakan untuk pemerataan potensi pajak di antara pemerintah-pemerintah daerah.
Ernesto Rezk (1996) melakukan penelitian tentang federalisme fiskal dan desentralisasi di Argentina. Desentralisasi pengeluaran terutama berlangsung melalui delegasi yang bersama konsentrasi pemungutan pajak yang demikian besar pada pusat menggiring derajat otonomi keuangan ke arah lebih kecilnya bagian sub- nasional dan pertanggungjawaban fiskalpun
beralih tangan dikarenakan akuntabilitas yang melekat pada sumber penerimaan. Sistem bagi hasil merupakan mekanisme koordinasi pajak yang lebih disukai di Argentina tidak saja anta- ra pusat dan provinsi tapi juga antara provinsi dan Dati II.
Untuk mengatasi persoalan pembangunan di daerah pemekaran, maka perlu dirumuskan strategi untuk mempercepat pembangunan in- frastruktur dan peningkatan kualitas SDM di daerah. Strategi untuk mengundang investor asing (PMA) ke daerah merupakan langkah strategi sekaligus cukup berat karena menuntut kesiapan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air minum, jaringan telekomunikasi menjadi kendala uta- ma dalam menarik investor asing ke daerah. Adanya kepastian hukum menyangkut pajak, ijin usaha, pemanfaatan lahan juga menjadi kendala paling besar dalam mendorong masuk- nya investasi asing di daerah. Kesenjangan in- vestasi sebagai dampak kebijakan pemekaran wilayah harus direspon dengan strategi pemba- ngunan ekonomi daerah yang berwawasan penguatan ekonomi rakyat melalui dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas infrastruktur, kredit keuangan, fasilitas pema- saran, dan sebagainya, sehingga dapat mewu- judkan peningkatan kesejahteraan bagi masya- rakat di daerah.

## METODE PENELITIAN
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel. Di samping itu untuk mendu- kung kedalaman analisis penelitian ini juga mempertimbangkan hasil-hasil kajian dan penelitian lain yang relevan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumen- tasi dan kompilasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data dan laporan realisasi pembangunan daerah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Bappeda dan kantor-kantor dinas yang terkait.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian dilaku-
kan dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu analisis kesenjangan investasi, analisis regresi dan analisis kesenjangan fiskal. Model analisis kesenjangan investasi sebagai berikut:
  n f x I I r i i 2  
(1)
dimana:
r adalah tingkat ketimpangan investasi di provinsi –i, I i adalah nilai investasi di provinsi – i , I adalah Nilai investasi total, f i adalah jumlah penduduk di provinsi – i, n adalah jumlah total penduduk.
Dari formulasi tersebut dapat diketahui implikasi kebijakan pemekaran wilayah terha- dap kesenjangan investasi di provinsi Goronta- lo, sehingga dapat dirumuskan langkah strate- gis untuk mengatasi masalah tersebut.

## Analisis Perekonomian di Provinsi Gorontalo
Latar Belakang Sejarah dan Kondisi Geo- grafis. Provinsi Gorontalo merupakan peme- karan dari provinsi Sulawesi Utara yang terle- tak di jazirah utara pulau Sulawesi dan meru- pakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis katulistiwa. Berda- sarkan UU No. 38 tahun 2001 bahwa provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai provinsi ke-32 le- pas dari provinsi Sulawesi Utara. Batas wilayah provinsi Gorontalo adalah sebelah utara Laut Sulawesi, samudera pasifik dan Republik Phi- lipina, sebelah timur dengan provinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan Teluk Tomini dan sebe- lah barat provinsi Sulawesi Tengah. Gorontalo menurut sejarah telah ada sejak 400 tahun yang lalu dan merupakan kota tertua di samping kota Makasar, Pare-pare, dan Manado. Sejak awal berdirinya Gorontalo menjadi pusat pe- nyebaran agama Islam di Indonesia timur yaitu dari Ternate, Bone, dan Gorontalo. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Gorontalo telah memprokla- mirkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942. Setelah Indonesia merdeka maka rakyat Gorontalo menyatakan diri bergabung dengan NKRI.
Wilayah provinsi Gorontalo meliputi da-
ratan dan lautan di mana sebagian besar wila- yah dataran terdiri dari pegunungan dan bukit- bukit yang diselingi lembah yang membentuk dataran. Luas provinsi Sulawesi Utara 12.215,45 km 2 yang terbagi dalam beberapa daerah kabu- paten/kota. Wilayah provinsi Gorontalo terle- tak pada ketinggian 0–2.400 m dpa dengan jum- lah pulau-pulau kecil yang mengitarinya seba- nyak 67 buah. Provinsi ini mempunyai garis pantai sepanjang 590 km dengan luas teritorial 10.500 km 2 dan luas daerah zone ekonomi eksklusif (ZEE) 40.000 km 2 . Wilayah provinsi Gorontalo ada pada mulut Laut Pasifik yang menghadap negara Korea, Jepang, dan Amerika latin. Wilayah ini sangat strategis ditinjau dari aspek pengembangan ekonominya karena terle- tak di antara 2 daerah kawasan pembangunan terpadu (KAPET) yaitu Batui di Sulawesi Te- ngah dan Bitung – Manado di Sulawesi Utara. Kondisi geografis ini membuka peluang cukup besar bagi daerah Gorontalo untuk berkembang karena dilalui lalu lintas barang dan manusia dari berbagai wilayah pertumbuhan.
Iklim di wilayah Gorontalo secara garis be- sar ada dua macam yaitu kemarau dan peng- hujan jadi termasuk daerah tropis yang dipe- ngaruhi oleh angin muson. Curah hujan terjadi pada bulan Maret, Mei dan Oktober tidak mera- ta dengan angka tahunan berkisar antara 207,77 mm dan jumlah hari hujan 90 – 139 hari. Suhu udara rata-rata 23 - 31 0 C. Tekanan udara berki- sar 11.21.5 MOB dengan kecepatan angin rata- rata 1,9 knot.
Keadaan Ekonomi. Struktur perekonomi- an di provinsi Gorontalo ditinjau dari kontri- busi sektor-sektor ekonomi lebih banyak di topang oleh sektor industri dan jasa. Sedangkan peranan sektor pertanian relatif stabil. Tabel 1 menjelaskan struktur ekonomi provinsi Goron- talo.
Angka pada Tabel 1 menunjukkan bahwa struktur ekonomi di Gorontalo didominasi sek- tor pertanian (30 persen) dan jasa (20,9 persen). Pengembangan sektor agribisnis menjadi andal- an utama provinsi ini, mengingat kondisi alam dan kultur masyarakat yang paham betul mengenai bagaimana potensi dan pengembang- an sektor agribisnis. Pengembangan sektor per- tanian juga dikaitkan dengan peningkatan nilai
tambah produk pertanian melalui industri pe- ngolahan produk pertanian seperti jagung se- hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dalam mengembangkan sektor perta- nian ini. Sektor jasa juga menjadi andalan dari provinsi Gorontalo terutama pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain yang terkait seperti hotel, rumah makan, dan jasa transportasi. Keadaan ini bisa dimaklumi me- ngingat Gorontalo – seperti halnya provinsi Sulawesi Utara - merupakan salah satu daerah tujuan wisata andalan khususnya wisata bahari. Pada tahun 2004 kontribusi sektor jasa sebesar 20,92 persen dan  tahun 2005 meningkat tajam menjadi 26,31 persen. Pada tahun-tahun selan- jutnya mengalami penurunan yaitu sebesar 24,95 persen pada tahun 2006 dan 24,84 persen pada tahun 2007.
Secara umum kebijakan pemekaran wila- yah menjadi provinsi baru ke-32 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Keada- an ini bisa dibuktikan secara langsung melalui angka-angka dalam PDRB yang terus mening- kat pascakebijakan pemekaran wilayah. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2000 me- nunjukkan kinerja yang positif dimana pada tahun 2003 sebesar Rp1.769.188 juta kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp1.891.763 juta. Bahkan pada tahun 2006 dan 2007 me- ningkat tajam menjadi Rp2.027.723 juta dan Rp2.175.816 juta. Fenomena ini memberikan bukti konkret mengenai keberhasilan kebijakan pemekaran wilayah bagi daerah-daerah lain bahwa kebijakan ini menjadi terobosan strategis
dalam mendorong potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pada data Tabel 1 juga menunjukkan bah- wa kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih paling kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya di samping sektor pertambangan dan pengga- lian. Pada tahun 2003 kontribusi sektor   listrik, gas dan air minum sebesar Rp10.546 juta kemu- dian pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp11.804 juta. Keadaan ini memberikan sinyal bagi pengambil kebijakan di daerah dan pusat bahwa persoalan infrastruktur menjadi hal pen- ting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu pertimbangan para inves- tor adalah ketersediaan infrastruktur untuk me- nunjang pengembangan sektor industri pengo- lahan.
Investasi di Gorontalo. Aktivitas investasi di Gorontalo mengalami pasang surut pascake- bijakan pemekaran wilayah. Nilai investasi bisa dilihat dari besarnya investasi menurut sektor- sektor ekonomi dan juga bisa dianalisis berda- sarkan sifat atau asal investasi yang telah dise- tujui pemerintah baik PMDN maupun PMA. Nilai PMDN yang telah disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah dari tahun 2000 sampai tahun 2006 kurang menguntung- kan. Nilai investasi PMDN pada tahun 2001 sebesar Rp1.709,4 milyar namun pascakebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2001 iklim investasi di Gorontalo benar-benar kurang me- muaskan. Hampir tidak ada investor daerah
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000  (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha Tahun 2003 2004 2005 2006 Pertanian 557.678 575.307 618.182 667.260 Pertambangan dan Penggalian 16.871 17.438 19.122 21.274 Industri Pengolahan 175.163 184.178 192.882 181.447 Listrik, Gas dan Air Bersih 10.546 11.804 12.446 12.640 Bangunan 136.057 142.126 149.000 167.512 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel 262.173 268.830 281.981 301.344 Pengangkutan dan Komunikasi 152.938 187.254 204.781 224.738 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 148.773 178.719 172.323 185.139 Jasa-jasa 308.990 326.106 377.007 414.462 Jumlah 1.769.188 1.891.763 2.027.723 2.175.816 Sumber: BPS, Gorontalo dalam Angka, 2007
yang berinvestasi di Gorontalo kecuali pada tahun 2004 yang nilainya sebesar Rp0,7 milyar. Keadaan ini menyiratkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah benar-benar menimbulkan persoalan dalam upaya mendorong investasi di Gorontalo khususnya investasi PMDN. Ada beberapa kemungkinan mengapa investasi PMDN pascakebijakan pemekaran wilayah di Gorontalo kurang menggembirakan yaitu (1) Selama ini kebijakan dan aturan menyangkut investasi diatur oleh pemerintah Sulawesi Utara di Manado sehingga investasi PMDN lebih ba- nyak dikendalikan dan diarahkan di kawasan Sulawesi Utara dibandingkan ke Gorontalo, (2) Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang investasi di Gorontalo. Keadaan ini dianggap kurang memberikan insentif bagi para pengusaha domestik untuk berinvestasi di Gorontalo meskipun sebenarnya potensi eko- nominya cukup besar.
Sedangkan nilai investasi PMA di Goron- talo relatif lebih positif dan stabil dibandingkan nilai investasi PMDN meskipun nilainya kecil. Tabel 3 menjelaskan perkembangan investasi PMA di Gorontalo dari tahun 2000 sampai 2007. Data tabel nilai investasi PMA yang dise- tujui pemerintah pascakebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo pada tahun 2000 sebesar Rp0,2 milyar. Namun pada tahun 2001 nilai investasi PMA nihil sampai dengan tahun 2002. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun awal kurang menggembirakan dalam upaya mendo- rong investasi PMA di daerah ini. Namun pada
tahun 2004 sampai tahun 2007 nilai investasi PMA relatif cukup menggembirakan. Pada ta- hun 2004 nilai investasi PMA sebesar Rp85,6 milyar artinya ada peningkatan yang cukup be- sar, kemudian pada tahun 2005 turun lagi men- jadi Rp3,5 milyar dan meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi Rp14,6 milyar. Fakta terse- but menegaskan bahwa kebijakan pemekaran wilayah relatif memberi dampak yang cukup bermakna dalam jangka menengah yaitu 3–4 tahun. Keadaan ini dimungkinkan karena ada- nya reformasi di bidang perdagangan dan in- vestasi yang memberikan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wi- layah provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi Gorontalo berdampak signifikan terhadap pe- nurunan investasi PMA pada tahun-tahun awal, tapi kemudian ada peningkatan PMA karena adanya restrukturisasi dan reorganisasi dalam tata laksana pemerintahan.
Analisis Kesenjangan Investasi PMDN di Gorontalo. Pemekaran wilayah provinsi Goron- talo  dari  provinsi  Sulawesi  Utara  pada  tahun 2001 membawa perubahan yang sangat berarti baik pada perekonomian di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo khususnya menyangkut upaya untuk mendorong iklim investasi baik PMA maupun PMDN. Untuk mengetahui dam- pak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan investasi, maka perlu dianalisis dengan menggunakan formulasi sebagai ber- ikut:
  n f x I I r i i 2   (2)
Tabel 3. Nilai Investasi PMA yang Disetujui Pemerintah di Gorontalo (Milyar rupiah) Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Investasi 0,2  -  -  0,1 85,6 3,5 14,6 1,6 Sumber: BPS, Indikator Ekonomi
Tabel 2. Nilai Investasi PMDN yang Disetujui  Pemerintah di Gorontalo (Milyar rupiah)
Tahun 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007
Investasi -  1.709,4  - - 0,7 - - -
Sumber: BPS, Indikator Ekonomi
di mana: r adalah tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi – i, I i adalah nilai investasi PMDN di provinsi – i, I adalah nilai investasi PMDN total, f i adalah jumlah penduduk di provinsi – i, n adalah jumlah total penduduk Analisis kesenjangan investasi PMDN di sini adalah nilai investasi PMDN yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan in- vestasi PMDN di Gorontalo ditinjau dan diban- dingkan dalam lingkup perekonomian di ka- wasan timur Indonesia (KATIMIN) maupun kawasan pulau Sulawesi. Analisis kesenjangan investasi PMDN di Gorontalo dalam lingkup perekonomian di kawasan pulau Sulawesi da- pat dilihat pada Tabel 4.
Hasil analisis kesenjangan investasi PMDN provinsi Gorontalo yang disetujui pemerintah menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam konteks perekonomian di pulau Sulawesi. Kesenjangan (gap) investasi PMDN dilihat dalam kaitan dengan nilai inves- tasi PMDN Gorontalo dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh provinsi di pulau Sula- wesi yang meliputi provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ke- senjangan (gap) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo dibanding- kan dengan total investasi di pulau Sulawesi ditunjukkan dengan nilai pada kolom ( I i – I). Pada tahun 2001 yaitu pada saat kebijakan pe- mekaran wilayah provinsi Gorontalo diadakan
besarnya kesenjangan (gap) sebesar -18.305,7. Kemudian pada tahun 2002 yaitu satu tahun pascakebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari wilayah provinsi Sulawesi Utara besarnya gap menjadi -3.485,7 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Goron- talo dari provinsi Sulawesi Utara dalam kon- teks perekonomian di Sulawesi mempunyai dampak yang cukup besar dalam menurunkan kesenjangan (gap) investasi PMDN di Gorotalo. Penurunan kesenjangan (gap) investasi PMDN terus berlanjut sampai tahun 2003 dan 2004 di mana besarnya kesenjangan -2970.2 dan -2.859,3. Tetapi pada tahun 2007 kesenjangan meningkat tajam menjadi -7802.4  artinya investasi PMDN di Gorontalo pascakebijakan pemekaran wila- yah dalam jangka pendek dan menengah relatif kesenjangannya menurun namun dalam jangka panjang cenderung ada peningkatan.
Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kesenjangan investasi di provinsi Gorontalo, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesen- jangan investasi PMDN (r) yang mengukur besarnya investasi PMDN di provinsi Goronta- lo dibandingkan dengan nilai investasi total di pulau Sulawesi dikaitkan dengan jumlah pen- duduk. Nilai kesenjangan investasi PMDN (r) di provinsi Gorontalo pada saat diterapkan ke- bijakan pemekaran wilayah pada tahun 2001 relatif tinggi ditunjukkan dengan nilai r yang cukup besar yaitu 18.762.239. Pascakebijakan pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2002 rasio kesenjangan investasi PMDN turun menjadi
Tabel 4. Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Provinsi Gorontalo dalam Konteks Perekonomian Sulawesi
Tahun I i - I (I i – I) 2 f i n f i /n
2000 -31934,1  1019786743  833600  14881371  0,056016  57124725 2001 -18305,7  335098652  845200  15095500  0,05599  18762239
2002 -3485,7  12150104 856900  15312700  0,05596 679920,89 2003 -2970,2 8822088 868800  15532700  0,055934  493451,24 2004 -2859,3 8175596,5 880900  15755900  0,055909  457091,18 2005 -4034,5  16277190 893100  15981900  0,055882  909601,4 2006 -4578,7  20964494 904100  16194200  0,055829  1170419
2007 -7802,4  60877446 915300  16409100  0,05578  3395745,4
Sumber: BPS, (diolah)
Keterangan: r adalah tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Gorontalo, I i adalah nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo, I adalah nilai investasi PMDN total di Sulawesi, f i adalah jumlah penduduk di provinsi Gorontalo, n adalah jumlah total penduduk Sulawesi
679.920,89 . Gejala kesenjangan terus berlanjut pada tahun 2003 sebesar 493.451,24, dan tahun 2004 turun lagi menjadi 457.091,18. Tetapi mu- lai tahun 2005 dan seterusnya ada gejala pe- ningkatan rasio kesenjangan investasi dimana pada tahun 2005 besarnya rasio kesenjangan sebesar  909.601,4 dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi  1.170.419  artinya bahwa kebijakan pe- mekaran wilayah provinsi Gorontalo dari wila- yah provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pen- dek dan menengah berpengaruh terhadap pe- nurunan kesenjangan investasi namun dalam jangka panjang ada kecenderungan peningkat- an rasio kesenjangan investasi PMDN.
Untuk lebih melengkapi informasi menge- nai dampak kebijakan pemekaran wilayah pro- vinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara, maka per- lu dianalisis kesenjangan investasi PMDN pro- vinsi Gorontalo dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN). Ka- wasan timur Indonesia (KATIMIN) di sini meli- puti pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Malu- ku Utara, NTT, NTB, Papua, dan Papua Barat. Tabel 5 menunjukkan besarnya nilai kesenjang- an investasi PMDN di Gorontalo yang disetujui pemerintah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kesen- jangan (gap) investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo dibanding- kan dengan keseluruhan investasi PMDN di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yaitu pa-
da kolom ( I i – I). Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kesenjangan (gap) PMDN di Gorontalo dalam konteks perekonomian di KATIMIN mengalami fluktuasi. Kesenjangan (gap) investasi PMDN pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum adanya kebijakan pemekar- an wilayah provinsi Gorontalo sebesar -919,9 dan pada tahun 2002 yaitu satu tahun pasca kebijakan pemekaran wilayah menurun menja- di -305,4 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan penurunan kesenjangan (gap) investasi PMDN pada tahun pertama. Namun pada tahun ke dua (2003) mengalami peningkatan kesenjangan yang sangat tajam menjadi -27.999,5 artinya dampak dari kebijak- an pemekaran wilayah terhadap kesenjangan regional di Gorontalo mempunyai dampak yang besar. Tetapi kemudian pada tahun selan- jutnya yaitu 2004 mengalami penurunan kesen- jangan yang besar menjadi -184,1 artinya kebi- jakan pemekaran wilayah berfluktuasi meng- ikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di provinsi Gorontalo maupun secara re- gional di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).
Analisis kesenjangan investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo menjadi jelas dengan melihat rasio r yang me- nunjukkan kesenjangan investasi dikaitkan de- ngan jumlah penduduk. Rasio kesenjangan in- vestasi PMDN di Gorontalo dalam konteks ana- lisis kesenjangan investasi di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) sebelum diterapkannya
Tabel 5. Analisis Kesenjangan Investasi PMDN Provinsi Gorontalo dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)
Tahun I i - I (I i – I) 2 f i n f i /n 2000 -32854  1079385316 833600 26822371 0,031079 33545714,49 2001 -23630,8  558414708,6 845200 27233200 0,031036 17330762,15 2002 -3791,1  14372439,21  856900 27650500 0,03099 445407,6114 2003 -30969,7  959122318,1 868800 28073500 0,030947 29682279,37 2004 -3043,4 9262283,56  880900 28503000 0,030906 286255,6779 2005 -5797,4  33609846,76  893100 28938700 0,030862 1037259,937 2006 -5390,8  29060724,64  904100 29341400 0,030813 895451,5172 2007 -28524,3  813635690,5 915300 29749800 0,030767 25032798,46 Sumber: BPS, (diolah)
Keterangan: r adalah Tingkat ketimpangan investasi PMDN di provinsi Gorontalo, I i adalah Nilai investasi PMDN yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo, I adalah Nilai investasi PMDN total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN), f i adalah jumlah penduduk di provinsi Gorontalo, n adalah Jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)
kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2000 sebesar 33.545.714,49. Pada tahun 2002 yaitu satu tahun setelah kebijakan pemekaran wila- yah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000 nilai r turun menjadi 445.407,6114. Namun pada tahun 2003 rasio ke- senjangan investasi PMDN di Gorontalo naik tajam menjadi 29.682.279,37 dan pada tahun 2004 turun lagi menjadi 286.255,6779 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara meng- alami fluktuasi mengikuti perubahan kondisi lokal di daerah pemekaran.
Analisis Kesenjangan Investasi PMA di Gorontalo. Daerah pemekaran membutuhkan suntikan dana besar untuk mendorong pe- ngembangan potensi ekonominya. Peranan in- vestasi PMA sangat penting dalam pengem- bangan perekonomian Indonesia pada umum- nya dan di daerah pada khususnya untuk men- ciptakan lapangan kerja, meningkatkan pro- duksi barang dan jasa, mendorong peningkatan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuknya investasi PMA di dae- rah – terutama daerah pemekaran - akan me- nimbulkan efek berganda (multiplier effect) bagi pengembangan ekonomi lokal melalui trans- formasi teknologi, pengembangan ekonomi unggulan dan penciptaan nilai tambah per- ekonomian daerah. Analisis kesenjangan inves- tasi PMA di provinsi Gorontalo ditinjau dalam konteks perekonomian di Sulawesi dan di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) meng-
alami dinamika yang cukup signifikan. Dalam analisis kesenjangan investasi PMA di sini ada- lah nilai investasi PMA yang telah disetujui pemerintah. Analisis kesenjangan investasi PMA di provinsi Gorontalo dalam lingkup perekono- mian di kawasan pulau Sulawesi dapat dilihat pada Tabel 6.
Hasil analisis kesenjangan investasi PMA provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderung- an berfluktuasi dari tahun ke tahun. Penelitian di atas menjelaskan mengenai investasi PMA yang disetujui pemerintah dan dalam konteks perbandingan antara investasi di Gorontalo de- ngan nilai investasi PMA di seluruh Sulawesi. Kesenjangan (gap) investasi PMA dilihat dalam kaitan dengan nilai total investasi di Gorontalo dibandingkan dengan nilai investasi di seluruh provinsi di pulau Sulawesi yang meliputi pro- vinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Goron- talo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kesenjangan (gap) investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo dibandingkan dengan total investasi di pulau Sulawesi ditunjukkan dengan nilai pada kolom ( I i – I). Pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Uta- ra besarnya kesenjangan (gap) sebesar -74,2. Kemudian pada tahun 2001 yaitu pada saat kebijakan pemekaran wilayah provinsi Goron- talo diterapkan besarnya gap menjadi -81,1 ada sedikit kenaikan. Kemudian pada tahun 2002 kesenjangan meningkat menjadi -420,7, keada-
Tabel 6. Analisis Kesenjangan Investasi PMA Provinsi Gorontalo dalam Konteks Perekonomian Sulawesi
Tahun I i - I (I i – I) 2 f i n f i /n 2000 -74,2 5505,64 833600  14881371 0,134455  308,4058 2001 -81,1 6577,21 845200  15095500 0,133994  368,2593 2002 -420,7 176988,49 856900  15312700  0,133536  9904,291 2003 -425,1 180710,01 868800  15532700  0,133081  10107,76 2004 -284,2 80769,64 880900  15755900  0,13263 4515,767 2005 -307,1 94310,41 893100  15981900  0,132175  5270,251 2006 -347,1 120478,41 904100  16194200  0,131683  6726,145 2007 -6208,7  38547955,69  915300 16409100  0,131189 2150206
Sumber: BPS, (diolah)
Keterangan: r adalah tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Gorontalo, I i adalah nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo, I adalah nilai investasi PMA total di Sulawesi, f i adalah jumlah penduduk di provinsi Gorontalo, n adalah jumlah total penduduk Sulawesi
an ini menyiratkan bahwa kebijakan pemekar- an wilayah di Gorontalo berpengaruh terhadap kesenjangan (gap) PMA di Gorontalo. Kondisi ini terus berjalan relatif stabil sampai tahun 2006 kemudian pada tahun 2007 meningkat ta- jam menjadi -6.208,7. Fakta menunjukkan bah- wa kebijakan pemekaran wilayah relatif tidak menimbulkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka panjang cenderung menimbulkan kesenjangan (gap) yang cukup berarti.
Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kesenjangan investasi di suatu daerah, maka dianalisis dengan instrumen rasio kesenjangan investasi PMA (r) yang mengukur besarnya investasi PMA di suatu daerah dibandingkan dengan nilai investasi PMA total disuatu wilayah. Nilai rasio kesenjangan ini dikaitkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dengan  jumlah  penduduk  secara  total.  Rasio kesenjangan investasi PMA (r) di provinsi Go- rontalo sebelum kebijakan pemekaran wilayah pada tahun 2000 relatif cukup baik ditunjukkan dengan nilai r yang cukup kecil yaitu 308.4058. Pada saat kebijakan pemekaran wilayah provin- si Gorontalo dari Sulawesi Utara pada tahun 2001 besarnya nilai kesenjangan investasi PMA relatif stabil yaitu sebesar 368.2593. Pada tahun 2002 meningkat tajam menjadi 9904,291 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo berpengaruh terhadap kesenjangan investasi PMA pada tahun pertama.
Analisis kesenjangan investasi PMA pro- vinsi Gorontalo yang disetujui pemerintah da-
lam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dikaitkan dengan jumlah penduduk di kawasan tersebut. Kawasan timur Indonesia (KATIMIN) dalam penelitian di sini meliputi pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Maluku Utara, NTT, NTB, Papua Barat dan Pa- pua. Tabel 7 menunjukkan besarnya nilai kesen- jangan investasi PMA yang disetujui pemerin- tah dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).
Pada Tabel 7 dapat dilihat kesenjangan (gap) investasi PMA di provinsi Gorontalo di- bandingkan dengan investasi secara total di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) yang ditunjukkan pada kolom ( I i – I). . Nilai investasi PMA di sini adalah yang disetujui oleh peme- rintah.  Dari tabel di atas terlihat bahwa gap investasi PMA di provinsi Gorontalo diban- dingkan dengan besarnya investasi PMA secara total di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kesenjangan (gap) investasi PMA pada tahun 2000 yaitu satu tahun sebelum adanya kebijak- an pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara sebesar -1741.2. Kemu- dian pada tahun 2001 berubah menjadi -6710.8 artinya bahwa kebijakan pemekaran wilayah dan pada tahun ke dua (2003) mengalami pe- ningkatan menjadi -2288.1 artinya dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesen- jangan regional berangsur-angsur berkurang seiring adanya kebijakan penunjang di daerah seperti kemudahan dalam berinvestasi dan
Tabel 7. Analisis Kesenjangan Investasi PMA Provinsi Gorontalo dalam Konteks Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)
Tahun I i - I (I i – I) 2 f i n f i /n 2000 -1741,2 3031777,44 833600 26822371 0,031079  94223,20174 2001 -6710,8 45034836,64 845200 27233200 0,031036 1397685,323 2002 -708,5 501972,25 856900 27650500 0,03099  15556,31981 2003 -2288,1 5235401,61 868800 28073500 0,030947 162021,7258 2004 -829,4 687904,36 880900 28503000 0,030906 21260,04107 2005 -582,1 338840,41 893100 28938700 0,030862 10457,22061 2006 -798,1 636963,61 904100 29341400 0,030813 19626,83443 2007 -6656 44302336 915300 29749800 0,030767 1363031,958
Sumber BPS, (diolah)
Keterangan : r adalah tingkat ketimpangan investasi PMA di provinsi Gorontalo, I i adalah nilai investasi PMAyang disetujui pemerintah di provinsi Gorontalo, I adalah nilai investasi PMA total di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN), f i adalah jumlah penduduk di provinsi Gorontalo, n adalah jumlah total penduduk di Kawasan Timur Indonesia (KATIMIN)
penurunan bea dan pajak daerah. Pada tahun- tahun selanjutnya kesenjangan investasi PMA berfluktuasi mengikuti dinamika perekonomian baik di tingkat lokal di provinsi Sulawesi Utara maupun secara global di kawasan timur Indo- nesia (KATIMIN).
Analisis kesenjangan investasi PMA di provinsi Gorontalo dalam konteks perekono- mian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN) menjadi jelas dengan melihat nilai rasio kesen- jangan investasi r yang menunjukkan kesen- jangan investasi dikaitkan dengan jumlah pen- duduk. Nilai rasio kesenjangan investasi PMA di Gorontalo dalam konteks analisis kesenjang- an investasi di kawasan timur Indonesia (KA- TIMIN) sebelum diterapkannya kebijakan pe- mekaran wilayah pada tahun 2000 sebesar 94223,20174. Pada tahun 2001 nilai r turun men- jadi 1397685,323 artinya bahwa kebijakan peme- karan wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan kesen- jangan investasi PMA. Keadaan ini terus meng- alami fluktuasi sampai tahun 2003 dan pada tahun 2004 nilai r turun tajam menjadi 21260,04107. Kemudian pada tahun verikutnya yaitu dari 2005 mengalami peningkatan sangat tajam menjadi 10457,22061. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah provinsi Gorontalo dari provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar terhadap kesenjangan investasi PMA dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia (KATIMIN).

## SIMPULAN
Kebijakan pemekaran wilayah menjadi salah satu alternatif solusi untuk mendorong pertum- buhan ekonomi daerah di Indonesia. Permasa- lahan utama dalam pembangunan ekonomi pada daerah pemekaran adalah bagaimana me- nyiapkan kerangka kebijakan yang dapat men- dorong penyediaan infrastruktur dan SDM yang memadai. Rendahnya ketersediaan infra- struktur dan kurang memadainya kualitas SDM menjadi kendala utama pembangungan di
daerah pemekaran seperti halnya di provinsi Gorontalo. Kebijakan pemekaran wilayah di provinsi Sulawesi Utara menjadi dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo membe- rikan dampak yang bervariasi antara konteks ekonomi di kawasan pulau Sulawesi dan ka- wasan timur Indonesia. Kesenjangan investasi juga berbeda antara satu tahun dengan tahun berikutnya baik PMA maupun PMDN, sehing- ga diperlukan peningkatan kinerja dan koor- dinasi antarlembaga untuk meningkatkan iklim investasi di provinsi Sulawesi Utara. Dampak dari pemekaran wilayah yang ditimbulkan juga tidak sama dari waktu ke waktu. Namun yang jelas kebijakan pemekaran wilayah bagi daerah induk menyebabkan pengurangan sumber daya baik SDM, SDA, infrastruktur, jaringan, dan sebagainya, sehingga diperlukan upaya me- ningkatkan kerjasama dan sinergi baik dengan provinsi Gorontalo sebagai daerah pemekaran- nya maupun dengan daerah lain termasuk dengan pemerintah pusat. Ketersediaan jaring- an infrastruktur merupakan kendala utama untuk meningkatkan iklim investasi di provinsi Sulawesi Utara sehingga investor PMA dan PMDN mau berinvestasi di daerah tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi terhadap im- plikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesenjangan antardaerah di samping keterse- diaan infrastruktur juga dipengaruhi oleh pemerataan jumlah penduduk antarwilayah di Sulawesi Utara. Karena tentu saja dengan ca- kupan wilayah yang semakin sempit memberi ruang bagi penduduk yang semakin sedikit untuk beraktivitas ekonomi. Provinsi Gorontalo berpotensi menjadi provinsi yang maju melalui pembangunan sektor agroindustri, perikanan, perkebunan dan UMKM. Integrasi dan koor- dinasi antarbidang dalam pemerintahan dan keterlibatan pihak pengusaha dan stakeholders menjadi kata kunci untuk mendorong pertum- buhan ekonomi di daerah pemekaran wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Arsyad. 1985. Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986 , edisi perta-
ma. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universi- tas Indonesia dan Sinar Harapan.
Asmara, H. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia . Jakarta: Penerbit PT Grame- dia.
Badan Pusat Statistik. 2007. Kabupaten Sulawesi Utara  dalam Angka . Sulawesi Utara: BPS.
Bidani, B, and M. Ravallion. 1993. A Regional Poverty Profile for Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 29 (3), 37 – 68
Boediono. 1979. Econometric Models of the Indo- nesian Economy for Short Run Policy Analy- sis . Disertation Ph.D, University of Pen- sylvania.
Branson, William H. 2000. Macroeconomic Theory and Policy , third edition. New York: Har- per and Row Publisher.
Edy Suandi Hamid. 2005. Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU) Upaya Meng- atasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi
Daerah . Yogyakarta: UII Press.
Glassburner, Bruce dan Chandra Aditiawan. 1982. Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Ma- kro , Edisi kedua. Jakarta: LP3ES.
Godet. 1994. Structural Analysis Methods Using Qualitative Approach Toward Economics Investment. Journal of Economics Sciences , vol. 7
Hit, Ireland, Hokisson. 1999. Policy Analysis Models and Concept for Building Compe- tences .  Engelwood Cliff: Prentice Hall.
Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review , 45, 1-28.
Nurzaman, SS. 2007. Perencanaan Wilayah dalam Sistem yang Dinamis . Bahan kuliah Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Bandung: ITB.
William C. Blanchfield. 1976. Economic Develop- ment . Ohio: Copyright Grid, Inc.