Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 2, No 12 Desember 2017

## PERAN  PENTING  PEDOMAN  ETIKA  BISNIS  PERUSAHAAN  DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

## Uyu Wahyudin
Fakultas Teknik Mesin UNISA Kuningan
Email: uwahyudin81@gmail.com

## Abstrak
Segala  upaya  dalam  pemberantasannya  telah  banyak  dilakukan  oleh  berbagai pihak,  baik  itu  oleh  pemerintah  dengan  membentuk  lembaga  anti  rasuah  maupun perusahaan  dengan  membentuk  komite  etik  dan  menyusun  pedoman  etik  agar tercipta  suatu  perusahaan  yang  baik,  namun  sekali  lagi,    korupsi  masih  terus terjadi. Kenyataan ini menyebabkan para pelaku usaha mengalami distorsi dalam kinerja  mereka,  yang  pada  gilirannya  berakibat  pada  menurunnya  etos  kerja  dan kerugian  bagi  perusahaan.  Munculnya  kebiasaan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme telah  secara  nyata  menimbulkan  kerugian  materil,  serta  menjadikan  etos  kerja menjadi  sangat  rendah,  bekerja  hanya  mencari  kesempatan  untuk  korupsi.  Pada titik inilah munculnya sinisme bahwa korupsi sudah menjadi budaya, karena nyaris hampir  terjadi di  semua sektor.  Dalam kaitan inilah  kajian tentang peran penting tika  bisnis  dalam  mewujudkan  good  corporate  governance  sebagai  upaya pencegahan  korupsi  merupakan  kajian  yang  sangat  dibutuhkan  dan  sangat  serius untuk  dapat  dilaksanakan.  Peran  penting  etika  bisnis  tersebut  diwujudkan    dalam bentuk  lembaga  yang  tentu  saja  membutuhkan  pedoman  pelaksanaanya  yang sering  disebut  kode  etik  atau  pedoman  etika  bisnis  perusahaan.  Pedoman  Etika Bisnis  Perusahaan  adalah  pedoman  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  seluruh stakeholder  perusahaan  dalam  menerapkan  nilai-nilai  etika  perusahaan  serta dapat memberikan arahan dalam memecahkan dilema  etika yang dihadapi dalam melaksanakan  kegiatan  bisnis.  Penerapan  etika  bisnis  adalah  wujud  dari pengembangan budaya perusahaan, khususnya budaya kepatuhan dan antikorupsi .
Kata Kunci: Etika Bisnis, Good Corporate Governance (GCG)

## Pendahuluan
Fenomena  korupsi  bagi  sebagaian  masyarakat  Indonesia  seolah  sudah  menjadi budaya yang terbebas dari nilai-nilai dan etika, dengan berbagai bentuk dan modusnya. Berbagai  usaha  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  telah  dilakukan  baik  oleh pemerintah  dengan  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  maupun  oleh pihak perusahaan (BUMN maupun Swasta), namun tindakan korupsi masih saja terjadi.
Dengan  latar  belakang  tersebut,  maka  dibentuklah  upaya  pemberantasan  korupsi  yang juga disebut quo vadis.
Perusahaan  sebagai  bagian  yang  tidak  terlepas  dari  sorotan  karena  dalam beberapa  kasus  korupsi  keterlibatan  perusahaan  dan  atau  oknum  perusahaan  terlihat terang  benderang,  jelas  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  dalam  upaya pemberantasan korupsi ini. Dalam beberapa kasus, yang merugikan kerugian negara 6.7 triliun  rupiah,  kasus import daging  sapi,  kasus  KTP  Elektronik  dan  beberapa  kasus korupsi  lainnya  adalah  contoh  nyata  keterlibatan  perusahaan  dalam  tindak  praktik korupsi  di  Indonesia.  Kita  tak  dapat  lagi  memungkiri  bahwa  tindakan  korupsi  yang merugikan  berbagai  pihak  dan  dampak  yang  ditimbulkannya  sangat  besar,  kini  telah menjadi  masalah  yang  terlembagakan  dan  karenanya  harus  segera  diatasi  hingga  ke akar-akanya.
Membahas  tentang  persoalan  korupsi  maka  kita  secara head  to  head akan berhadapan dengan etika.  Hal ini karena korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran etika  yang  sudah  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai  hal  yang  negatif  dan  merugikan sendi-sendi kehidupan .
Persoalan  etis  ada  dimana-mana,  pada  semua  tingkatan  kegiatan  perusahaan. Perusahaan mempunyai etika tersendiri yang lebih dikenal dengan sebutan etika Bisnis dalam  mengatur  kehidupan  perusahaannya.  Etika  Bisnis  menyangkut  kaidah-kaidah pokok  tingkah  laku  individu,  perusahaan  dan  kemasyarakatan  (Stoner  dan  Freeman, 1992).  Namun  demikian  untuk  menjalankan  etika  bukan  hal  yang  mudah  karena  kita dituntut  untuk  bersikap  kritis  terhadap  kaidah-kaidah  pokok  kita  sendiri  dan  berusaha memperbaikinya  dengan  cara  menganalisanya  secara  jelas  dan  kemudian memperbaikinya. Etika harus membudaya dalam tingkah laku individu dan perusahaan, harus  melembaga  dalam  tata  aturan  perusahaan  sehingga  menjadi  budaya organisasi/perusahaan (corporate  culture) yang  di  yakini  oleh  semua  individu perusahaan dan secara sistematis mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam perusahaan maupun dengan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Budaya organisasi inilah  yang  secara  sistematis  dan  terukur  akan  mampu  mencegah  perilaku-perilaku amoral seperti korupsi.

## Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah content analisis yang bersifat studi pustaka ( library research ). Penelitian ini mengkaji pemikiran etika bisnis dan Good Corporate Governance sehingga menjadi budaya perusahaan ( corporate culture ) dalam kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi yang penulis kumpulkan dari beberapa sumber.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif karena beberapa tujuan yaitu  mengembangkan  konsep  sensitivitas  pada  masalah  bisnis  amoral  yakni  korupsi, serta menjelaskan realitas yang terjadi dengan teori yang ada.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  relevansi,  dalam  arti  bahwa  konsep etika  bisnis  perusahaan  dalam  bentuk  etika  terapan  (aplikatif)  diselaraskan  dengan aplikasi  nilai-nilai  etika  bisnis  dalam  bentuk  prinsip  dan  kebijakan  atau  sistem  yang telah  melembaga  dan  menjadi  budaya  perusahaan  sehingga  dapat  mencegah  dan mengurangi  budaya  buruk  korupsi  di  perusahaan.  Untuk  mengetahui  hal  tersebut dilakukan  dengan  cara  menganalisis  Pedoman  Etik  Perusahaan  dan  Pedoman Good Corporate Governance (GCG) pada PT Semen Indonesia (Persero) tbk.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Pengertian Etika dan Etika Bisnis
Secara  umum,  etika  sama  dengan  moral,  meskipun  ada  beberapa  penulis  yang membedakannya.  Akan  tetapi  agar  tidak  menimbulkan  kerancuan,  tulisan  ini membatasinya dengan menyamakan pengertian etika dan moral.
Etika merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk mengukur suatu tingkah laku  yang  tidak  berkenan  baik  secara  individu  maupun  kelompok.  (Riyanto: 2015). Etika  adalah  sistem  nilai  yang  berkembang  dan  telah  menjadi  fatsun  dan  diyakini kebenarannya  oleh  seluruh  masyarakat  karena  merupakan  kebiasaan  yang  telah  turun temurun  dari  nenek  moyang  mereka  yang  mengatur  bagaimana  seharusnya  manusia hidup,  bagaimana  seharusnya  manusia  berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  dan sebagainya.
Etika sejatinya berkaitan dengan pedoman dan hal lainnya memiliki sifat sopan, baik, terpuji dan sakral. (Riyanto: 2015) Akan tetapi sebagai sistem pengkajian terhadap moral,  etika    bukan  sekedar  bertugas  menyusun  sederetet  daftar  perbuatan  baik  yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan, etika justeru memiliki sifat  dasar  kritis  yang  mempertanyakan  landasan  argumentatif.  Dengan  kata  lain  etika
dapat  mengantarkan seseorang untuk mampu bersikap rasional, sadar dan kritis   untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan secara otonom, penuh dan mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya tersebut. (Zubair: 2003).
Menurut  Stoner  (1992),  kita  dapat  menghindari  persoalan  etika  dalam  bidang- bidang  lain  kehidupan  kita,  tetapi  dalam  bisnis  tidak.  Dalam  bisnis,  kebanyakan persoalan  ini  termasuk  salah  satu  dari  keempat  tingkat,  yang  tidak  saling  meniadakan. Keempat tingkat persoalan etika dalam bisnis tersebut adalah 1) masyarakat, 2) Pihak- pihak yang berkepentingan, 3) Kebijaksanaan internal dan 4) Pribadi.
Etika  bisnis  merupakan  tatanan  perbuatan  yang  bersifat  baik,  yang  digunakan sebagai  sebuah  acuan  dan  pedoman  dalam  melaksanakan  setiap  tindakan  bisnis.  Etika bisnis  dapat  disebut  sebagai  sebuah  proses  pengambilan  keputusan  yang  lebih bertanggung  jawab.  Adapun  keputusan  yang  dimaksud  disini  ialah  yang  proses pengambilan keputusannya melalui pertimbangan yang cermat dan beralasan. (Hartman dan DesJardins: 2008)
Dengan  demikian  secara  sederhana,  Etika  Bisnis  dapat  didefinisikan  sebagai cara-cara  untuk  melakukan  kegiatan  operasional  bisnis  yang  mencakup  seluruh  aspek tanpa  terkecuali,  baik  itu  kaitannya  dengan  individu  hingga  masyarakat.  Kesemuanya itu  bertalian  dengan  perjalanan  bisnis  itu  sendiri.  Pada  perjalanan  tersebut,  bisnis dijalankan dalam bingkai keadilan baik itu dilihat dari segi norma maupun hukum  dan tidak memiliki ketergantungan pada kedudukan individu maupun kelompok yang ada di masyarakat. (Riyanto: 2015)
Dalam proses perjalannya, etika bisnis harus bersandar pada prinsip-prinsip yang wajib  ditaati,  dan  harus  ditempuh  oleh  perusahaan.  Di  lain  sisi,  etika  bisnis  itu  juga harus berperan sebagai pedoman agar masing-masing komponen memiliki standar baku yang  berguna  untuk  mencegah  timbulnya  kesenjangan  dalam  memandang  etoka  moral sebagai sebuah perusahaan. (Riyanto: 2015)
Muslich (1998) mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut:
1. Prinsip  otonomi;  prinsip  ini  memandang  bahwa  masing-masing  perusahaan memiliki  kewenangan  khusus,  sesuai  dengan  bidang  yang  digelutinya,  dan dilaksanakan dengan bersandar pada visi misi yang dimilikinya.  Pada tahap lanjut, tiap-tiap  kebijakan  akan  diarahkan  dan  ditujukan  untuk  pengembangan  visi  misi
perusahaan.  Sehingga,  kemudian  kebijakan  tersebut  akan  berpihak  pada kemaslahatan dan/atau kemakmuran setiap karyawan;
2. Prinsip  kejujuran;  Secara  umum  prinsip  ini  berlaku  untuk  segala  sektor,  termasuk internal  dan  eksternal.  Apabila  prinsip  ini  dapat  dipegang  tegung,  bukan  tidak mungkin  masing-masing  sektor  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas  dapa memberi  peningkatan  tersendiri  pada  kepercayaan  lingkungan.  Sedang  pada  sisi yang  berbeda,  prinsip  ini  apabila  diamalkan  dengan  ketat  dan  penuh  dengan kesadaran akan dapat meredam segala hal terakit niat jahat bagi perusahaan;
3. Prinsip keadilan; prinsip ini adalah landasar dasar berdirinya perusahaan. Prinsip ini akan  menjangkau  setiap  bentuk  kenyamanan  karyawan  dan  segala  pihak  yang bertalian  dengan  sistem  bisnis.  Adapun  contoh  aplikatif  dari  prinsip  ini  adalah pemberian upah sepadan bagi setiap karyawan;
4. Prinsip  hormat  pada  diri  sendiri;  Menghormati  diri  sendiri  adalah  menjaga martabat diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan amoral atau tak beretika;

## B. Budaya Organisasi atau Korporasi
Budaya  organisasi  dapat  didefinisikan  sebagai  nilai,  kepercayaan,  dan  norma yang  dianut  oleh  para  karyawan  dalam  suatu  organisasi.  Budaya  tersebut  akan mempresentasikan  segala  peraturan  dan  prosedur,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, dari masing-masing departemen fungsional dalam organisasi sebagai penambahan atas peraturan  dan  prosedur  yang  dikeluarkan  oleh  manajemen  perusahaan  tersebut (Hartman dan Desjardins, 2008). Budaya organisasi memengaruhi karyawannya dalam membuat keputusan yang etis. Budaya organisasi yang etis merupakan budaya dimana para  karyawan  didorong  untuk  bertindak  secara  bertanggungjawab  dan  etis  walaupun aturan hukum tidak mewajibkannya (Hartman dan Desjardins, 2008).
Menurut Mayerson, D dan  Martin, J dalam Jurnal  Management Studies,  1987, Budaya organisasi  mewakili  sebuah persepsi yang sama  antaranggota organisasi. Oleh karena  alasan  tersebut,  harapan  yang  dikembangkan  disini  adalah  individu-individu yang  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda  atau  berada  ditingkatan  yang  tidak  sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi dengan pengertian yang serupa .
Dengan demikian, diperlukan upaya penyamaan persepsi atas budaya organisasi dari  semua stakeholder perusahaan.  Disinilah  pedoman  etika  perusahaan  mengambil
perannya  yakni  dalam  menerapkan  etika  yang  disepakati  bersama  sehingga  menjadi sebuah kebiasaan bersama dan akhirnya mewujud menjadi budaya organisasi.

## C. Korupsi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) dan kasus hukum (2002) korupsi diartikan  sebagai  tindakan  penyalah  gunaan  dan/atau  penyelewengan  uang/barang negara atau milik perusahaan. Sementara menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001, korupsi  merupakan  tindakan  melawan  hukum  dengan  tujuan  memerkaya  diri,  yang dalam prosesnya, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian negara.
Keterlibatan  Perusahaan  dan  oknum-oknum  perusahaan  yang  bekerjasama dengan  oknum  birokrat  dalam  mengeruk  uang  rakyat  menjadi  berita  yang  setiap  hari ada.  Konflik interst antara  politik  dan  bisnis  adalah  hal  yang  paling  menyebabkan sebuah  negara  mempunyai  banyak  kasus  korupsi  sehingga  perangkat  hukum  harus sangat bekerja keras untuk berfungsi sebagaimana mestinya.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini,  para  pelaku  bisnis  mengalami  distorsi  dalam kinerja  mereka,  yang  pada  gilirannya  menimbulkan  menurunnya  etos  kerja  dan kerugian bagi perusahaan. Munculnya kebiasaan korupsi, kolusi dan nepotisme bukan saja  telah  menimbulkan  kerugian  materil,  tetapi  juga  menjadikan  etos  kerja  sangat rendah, bekerja hanya mencari kesempatan untuk korupsi. Pada titik inilah munculnya sinisme  bahwa  korupsi  sudah  menjadi  budaya,  karena  nyaris  hampir  terjadi  di  semua sektor. Dalam kaitan inilah kajian tentang Peran Penting Etika Bisnis merupakan kajian yang perlu dan yang sesuatu amat dibutuhkan.

## D. Peran Penting Etika Bisnis dalam Pencegahan Korupsi
Etika  secara  moral  di  samping  merupakan  dasar  dari  prinsip  dan  aturan  yang dapat  menentukan  apakah  tindakan  yang  dilakukan  itu  benar  atau  salah,  akan  tetapi juga memberikan petunjuk  apakah akibat tindakan yang dilakukan tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara umum ataukah justru membahayakannya, apakah tindakan yang dilakukannya  bermanfaat  bagi  organisasi  dan  perusahaan  atau  membahayakan organisasi dan perusahaan.
Sementara  itu,  perusahaan  tentu  saja  mempunyai  motivasi  guna  memeroleh profit  atas  apa  yang  dilakukannya,  atas  dasar  ini  perusahaan  membangun  entitas perusahaan dan menentukan target sasaran. Pada saat inilah diperlukan prinsip-prinsip etika  ke  dalam  kegiatan  usahanya  yang  secara  keseluruhan  diterapkan  baik  dalam
entitas perusahaan, dalam menetapkan sasaran bisnis perusahaan, membangun jaringan dengan stakeholders, maupun  dalam  upaya  pengembangan  diri  para  pelaku  usaha  itu sendiri.  Penerapan  prinsip-prinsip  etika  ini  dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat tercipta suatu kegiatan bisnis yang beretika, tidak sekedar meraup untung semata, tetapi juga ikut peduli terhadap lingkungan sekitar dan  masyarakat.
Korupsi bagaikan sebuah virus yang membuat manusia lemah menjadi semakin lemah, karena tidak mempunyai  kekuatan nilai  etika dan moral  yang secara konsisten dapat diterapkan. Sejak kecil hanpir semua orang diajarkan tentang sebuah nilai bahwa mencuri  adalah  perbuatan  tidak  baik,  namun  saat  dewasa  semuanya  tergantung  kita apakah  akan  mnempertahankan  nilai-nilai  tersebut  ataukah  membuangnya  dengan alasan tertentu.
Sehubungan  dengan  korupsi,  etika  kemudian  lahir  sebagai  alat  kontrol  dalam menjalankan  sebuah  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  ada  seperangkat  nilai  yang kemudian  diyakini  untuk  dipegang  teguh  dalam  setiap  tingkah  laku  karyawan  dan pemilik perusahaan.
Keseluruhan  nilai  etika  yang  biasanya  tercantum  dalam  Kode  Etik  Perusahaan pada  umumnya  berisi  mengenai  petunjuk  dalam  tingkah  laku  sejak  diangkat  sebagai karyawan hingga kewajiban dan larangan. Sejak diangkat sebagai karyawan seseorang biasanya  telah  menandatangani  semacam  pakta  integritas  dan  amanah  untuk  tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika.
Dalam menanamkan etika bisnis kepada karyawan harus melalui peraturan yang tidak melihat dari perspektif tunggal  atau hanya  menawarkan satu  solusi  dari masing- masing  masalah  berkenaan  dengan  etik.  Pengambilan  keputusan  harus  berdasarkan pada  fakta,  dugaan,  dan  pertimbangan  etis  yang  tajam.  Hal  tersebut  dapat  tercapai melalui  pelatihan  atas  cara  berpikir  yang  unggul  dalam  menghadapi  berbagai  situasi. Pelatihan  atas  pengambilan  keputusan  yang  bertanggung  jawab  perlu  mengacu  pada pendekatan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan,  apakah  menggunakan  pendekatan kepatuhan atau integritas. (Weiss, 2009)
Pelatihan  etika  bagi  perusahaan  yang  menggunakan  metode  pendekatan integritas dapat mengikuti cara-cara berikut:
1. Menyediakan  rasionalisasi  dan  ide  bagi  karyawan  untuk  berpartisipasi  secara efektif dalam  proses pengambilan keputusan beretika;
2. Membantu karyawan untuk peka terhadap lingkungan dengan menyeleksi prioritas etika;
3. Memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran etik;
4. Menyiapkan karyawan untuk melaporkan apabila terdapat praktik bisnis yang tidak memenuhi standar etika;
5. Meningkatkan  kesadaran  dan  sensitivitas  terhadap  isu-isu  moral  dan  berkomitmen untuk menemukan solusinya;
6. Meningkatkan  efektivitas  dan  meneguhkan  moral  karyawan  dalam  menjalankan aktivitas bisnis;
7. Meningkatkan  kemampuan  karyawan  untuk  secara  sendirinya  bertindak  sesuai etika;
8. Menyediakan konsep etik dan alat bantu dalam menyusun kode etik;
Bagi  perusahaan  yang  menggunakan  metode  pendekatan  kepatuhan,  cara  yang digunakan  akan  berbeda,  karena  pada  perusahaan  yang  menggunakan  pendekatan tersebut,  pada  umumnya  segala  peraturan  telah  tercantum  dalam  kode  etik.  Berikut uraiannya:
1. Mengadakan pelatihan atas etika dengan kode etik perusahaan sebagai dasar;
2. Menyediakan  akses  bagi  karyawan  untuk  melakukan  pelaporan  jika  terjadi pelanggaran etika;
3. Memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran etik;
Pada kaitan ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sifat hubungan  antara  perusahaan  dan  para  karyawannya?  Kontrak  macam  apakah  yang adil?  Apakah  kewajiban  timbal  balik  antara  manajer  dan  karyawan  lainnya?  Hak-hak apakah  yang  dimiliki  para  karyawan?  Apakah  ada  hak  karyawan  untuk  mendapatkan perlindungan  dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan?  Untuk  bebas menyatakan  pendapat  di  tempat  kerja?  Hak  berpartisipasi  dalam  manajemen  yang mempekerjakannya.  Pemberhentian,  Upah  tambahan,  pedoman  kerja,  motivasi  dan kepemimpinan  semuanya  merupakan  kategori  etis  dalam  arti  deskriptif.  (Stoner  dan Freeman, 1992).
E. Etika  Bisnis Good  Corporate  Goverment (GCG)  Pada  PT  Semen  Indonesia (Persero) tbk
1. Profil Perusahaan
PT.  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk,  yang  sebelumnya  bernama  PT.  Semen Gresik  (Persero)  Tbk  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  multinasional company yang  bergerak  di  bidang  industri  semen  dan  berkantor  pusat  di  kabupaten Gresik Jawa Timur.
Perusahaan  ini  disahkan  pada  7  Agustus  1957.  Peresmian  perusahaan  ini dilakukan  dan  dihadari  langsung  oleh  presiden  RI  saat  itu,  Ir.  Soekarno.  Pada  awal disahkan, perusahaan ini mempunyai kapasitas 250.000 ton per tahun. Beberapa tahun kemudian  tepatnya  tahun  1995  perusahaan  melakukan  penawaran  umum  terbatas  dan menghasilkan perubahan posisi  kepemiliki  menjadi  65% untuk  negara dan 35% milik masyarakat.  18  September  di  tahun  yang  sama  menjadi  awal  konsolidasi  PT  Semen Gresik  dengan  PT  Semen  Padang  dan  PT  Semen  Tonasa.  Melalui  konsolidasi  itu ketiganya  memiliki  kapasitas  pasang  sebesar  8,5  juta  ton  per  tahun.  Empat  tahun berselang, tepatnya 30 September 1999, posisi kepemilikan saham perusahaan bergeser menjadi 51% untuk negara, 23,4% untuk masyarakat, dan sisanya 25,5% dimiliki oleh Cernex.  Kemudian,  setelah  melalui  proses  panjang,  20  Desember  2012  menjadi bersejarah  bagi  perusahaan,  sebab  PT  Semen  Gresik  kala  itu  berubah  fungsi  menjadi holding  company dan  berganti  nama  jadi  PT  Semen  Indonesia,  Tbk. ( www.semenindonesia.com )

## 2. Etika Bisnis PT Semen Indonesia
Dalam  menjalankan  bisnis,  PT.  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk,  telah melembagakan  etika  dalam  sistem  perusahaannya  yang  dinamakan  Pedoman  Etik Perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai  Budaya perusahaan ( corporate culture ). PT  Semen  Indonesia  telah  menyusun    secara  rinci  Pedoman  Etika  Perusahaan  yang berperan  untuk  memberi  pengaruh  dan  melakukan  kesesuaian  perilaku  berdasarkan prinsip berkesadaran, berfikir dan berperilaku etis, sehingga pencapaian keluaran yang konsistem  terwujud.  Dan  dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai perusahaan  ( corporate  value ).  Dengan  adanya  kode  etik  perusahaan,  secara menyeluruh,  masing-masing  yang  terikat  dengan  perusahaan  akan  memandang
dan/atau  menggunakan  standar  baku  yang  sama.  Dan  pada  proses  pengambilan keputusan berikutnya akan lebih sejalan dan berkesesuaian. (Riyanto: 2015).
Penyusunaan  Pedoman  Etika  Perusahaan  pada  PT  Semen  Indonesia  ini dimaksudkan sebagai:
a. Petunjuk  praktis  bagi  Insan  Perusahaan.  Anak  Perusahaan  dan  Afiliasi  juga pemangku kepentingan, harus senantiasa diikuti oleh semua pihak. Di sisi lain, apa yang telah disampaikan di atas tersebut juga dijadikan landasan berpikir pada setiap perumusan dan pengambilan keputusan;
b. Setiap  perilaku  yang  dianggap  terbaik  bagi  insan  perusahaan  haruslah  bersandar pada  prinsip  GCG.  Sehingga,  melalui  pola  tersebut,  perusahaan  akan  lebih  dapat mencapai  budaya  yang  diharapkan.  Perusahaan  juga  akan  dapat  lebih  mudah meningkatkan nilai saat budaya perusahaan telah tercipta dengan baik;
c. Sarana  yang  tersedia  diperusahaan  merupakan  media  pembentuk  karakter  insan perusahaan dengan etika dan tanggung jawab yang pantas.
d. Di  samping  prinsip  tersebut,  sarana  perusahaan  juga  difungsikan  sebagai  media pencipta suasana kerja yang sehat juga nyaman;
e. Di  samping  meningkatkan  kualitas  kerja  dan  produk,  sarana  juga  ditujukan  untuk meningkatkan hubungan baik juga harmonis. Saling bersinergi dan menguntungkan antara semua pihak, khususnya pemangku kepentingan dengan perusahaan;
f. Pada tahap akhir, setiap pandungan juga pengembangan nilai akan berdampak baik pada peningkatan citra perusahaan itu sendiri;
Penyusunan  Kode  Etik  Perusahaan  yang  dalam  istilah  PT.  Semen  Indonesia disebut  Pedoman  Etik  Perusahaan,  ditujukan  untuk  seluruh stakeholder yang  terlibat dalam perusahaan, yaitu:
a. Pemegang Saham
b. Perusahaan
c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi hingga Karyawan (Insan Perusahaan)
d. Mitra Kerja
e. Masyarakat juga pihak eksternal terkait.
Pedoman  Etika  Bisnis  Perusahaan  adalah  pedoman  yang  dapat  menjadi  acuan bagi  seluruh  stakeholder  perusahaan  dalam  menerapkan  nilai-nilai  etika  perusahaan serta dapat memberikan arahan dalam memecahkan dilema  etika yang dihadapi dalam
pelaksanaan  tindakan  bisnis.  Penggunaan  etika  bisnis  merupakan  wujud  dari pengembangan budaya perusahaan, khususnya budaya kepatuhan dan antikorupsi.

## 3. Kebijakan  dan  Roadmap  Good  Corporate  Goverment  (GCG)  PT.  Semen Indonesia
PT  Semen  Indonesia  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  untuk  menjalankan perusahaan  berdasarkan  prinsip good  corporate  governance. Hal  sebagaimana  disebut diwujudkan  dengan  ditandatanganinya  Surat  Pernyataan  Komitmen  Bersama  tentang Pengelolaan  perusahaan  berdasarklan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance (GCG) yang antara lain berisi:
a. Memberikan  keteladanan  dan  meweujudkan  tempat  kerja  yang  kondusif  dalam rangka pelaksanaan perusahaan  yang bersih dari segala bentuk  Korupsi, Gratifikasi, suap dan kecurangan (fraud) ;
b. Menegakkan  pedoman  etika (code  of  conduct) dan  pedoman  lainnya  yang  sejalan dengan good corporate governance bagi seluruh insan Semen Indonesia agar tercipta lingkungan perusahaan yang bersih dari segala praktek kecurangan dan pelanggaran serta menetapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran;
PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk,  secara  konsisten  merealisasikan  beberapa program  yang  mengamini  penerapan  dan  peningkatan  kualitas  GCG  tersebut  sebagai bagian  dari  realitas  program  peningkatan  kualitas  penerapan  GCG  yang  dijalankan secara bertahap, dengan gambaran sebagai berikut: ( www.semenindonesia.com )

## Gambar 1

## Gambaran Perusahaan Beretika dan Bertanggung Jawab
4. Implementasi Good Corporate Goverment PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan  mempunyai peran penting untuk  mengarahkan orang berbuat baik sesuai  aturan  dan  etika  yang  terlembaga  dan  menjadikannya  kebiasaan  sehari-hari dengan  komitmen  yang  tinggi  sehingga  menjadi  sebuah  budaya  organisasi  yang merekat  pada  setiap stakeholder perusahaan,  yang  kemudian,  apabila  dipegang  secara teguh  dan  penuh,  hal  ini  akan  mengurangi  tindak  penyalahgunaan  wewenang  yang berujung korupsi dan tindak kesewenang-wenangan lainnya.
Dalam  kaitan  ini,  melalui  komitmen  yang  juga  tinggi  serta  konsisten  terhadap penerapan Good  Corporate  Governance , yang  ditunjang  dengan  standar  etika  usaha dan  etika  perilaku  yang  diwujudkan  pada  Pedoman  Etika  Perusahaan.  PT  semen Indonesia  meyakini  dapat  mencegah  terjadinya  praktek-praktek  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  serta  dapat  meningkatkan  fungsi  pengawasan  dalam  pengelolaan perusahaan.  Konsistensi  penerapan  GCG  juga  memberi  peningkatan  khusus  terhadap kinerja yang berkelanjutan.

## PERUSAHAAN YANG BERETIKA DAN BERTANGGUNG JAWAB
Infrastruktur & Soft
Structure
Penyempurnaan Berkelanjutan Sasaran ● Organ Perusahaan
● Organ Pendukung Dewan Komisaris
● Pedoman GCG
● Pedoman Kode Etik
● Pedoman Kerja
Dewan Komisaris dan Direksi (Manual / Board) ● Charter
● IT Governance
● Pedoman pelaporan
Pelanggaran ( Whistle Blowing Policy)
● Sistem & Prosedur

## ● Penerapan
● Review
● Assesment
● Audit
● GCG menjadi Budaya dalam Perseroan
Komitmen  PT  Semen  Indonesia  juga  jelas  terlihat  dalam  menerapkan pengendalian  gratifikasi.  Hal  ini  secara  nyata  diwujudkan  dengan  penandatanganan komitmen  oleh  Direktur  Utama  dan  disaksikan  oleh  wakil  ketua  KPK  pada  tanggal  3 Desember  2013.  Komitmen  ini  kemudian  dilengkapi  dengan  penyusunan  pedoman pengendalian  gratifikasi  sebagai  panduan  atas  tata  laksana  penerimaan,  pemberian, penolakan dan pelaporan gratifikasi di lingkungan perusahaan.
Keseriusan  dan  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh  jajaran  PT  Semen  Indonesia terlihat  dari  hasil  penilaian/evaluasi  atas  penerapan Good  Corporate  Governance , dimana  Nilai  GCG Index (menggunakan  kriteria  BUMN scorecard )  PT  Semen Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika pada tahun 2009 nilai GCG index hanya  memiliki  nilai  83,88  maka  pada  tahun  2015  melonjak  menjadi  93,31.    Hal  ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 1
Nilai GCG Index dan Asesore Independen Tahun Nilai GCG Index Asesore Independen 2009 83,88 BPKP Propinsi Jatim 2010 88,37 BPKP Propinsi Jatim 2011 88,91 BPKP Propinsi Jatim 2012 84,57 BPKP Propinsi Jatim 2014 91,38 BPKP Propinsi Jatim 2015 93,31 Tim  Self  Assesment Internal
Sementara  itu,  berdasarkan  CGPI Index yaitu  dengan  menggunakan  norma penilai  berdasarkan  rentang  nilai  yang  dicapai  peserta,  bobot  nilai  yang  diperoleh  PT Semen Indonesia pada tahun 2016 adalah  83,59 dengan predikat “Terpercaya”. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2 CGPI Index No Tahapan Penilaian Bobot Nilai Rerata 1 Self Assesment 30 25,74 25,41 2 Kelengkapan Dokumen 25 21,37 20,94 3 Penyusunan Makalah 15 12,64 12,37 4 Observasi 29 23,85 23,52 Total Nilai 100 83,59 82,24
PT  Semen  Indonesia  (Persero)  Tbk,  sebagai  perusahaan  Multinasional mempunyai sistem yang baik dalam melembagakan etika bisnis dan mewujudkan good corporate  governance sebagai  budaya  organisasi  sehingga  mampu  mengurangi  upaya tindak pidana korupsi,  kolusi  dan nepotisme. Dalam perumusan Pedoman Etika Bisnis nya  PT  Semen  Indonesia  telah  mengatur  bagaimana  cara  berhubungan  dengan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan  pesaing  ( competitor ),  hubungan  dengan  pemasok  ( suplier ),  hubungan  dengan kreditor,  hubungan  dengan  investor,  hubungan  dengan  mitra  bisnis  maupun  hubungan dengan pemerintah.

## Kesimpulan
Pembangunan  ekonomi  yang  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  memerlukan partisipasi  aktif dari semua komponen  bangsa, baik  itu kalangan dunia usaha maupun masyarakat  pada  umumnya.  Keikutsertaan  segenap  komponen  bangsa  dalam  proses pembangunan akan efektif apabila disertai dengan penegakan good governance . Dengan penegakan good  governance ,  akan  tercipta  masyarakat  yang  tertib,  dunia  usaha  yang berhasil, dan aparatur penyelenggara negara yang dapat mengemban amanatnya dengan baik.
Dalam  sebuah  perusahaan,  upaya  pencegahan  korupsi  hanya  akan  terlaksana apabila  setiap  individu,  pejabat  dan  pemimpin  perusahaan  memegang  teguh  nilai-nilai moral dan etika serta takut kepada Tuhan, dan telah melembaga dalam bentuk kode etik perusahaan  yang  pada  giliranhnya  akan  menjadi  cikal  bakal  terwujudnya  budaya perusahaan.  Etika  individu  dalam  sebuah  perusahaan  akan  terbangun  dengan pembiasaan  budaya  kerja,  budaya  kejujuran  dan  budaya  displin,  dimana  pemimpin perusahaan  bertindak  sebagai  contoh  dan  teladan  serta  terdapat  hubungan  timbal  balik yang adil antara bawahan dan atasan.
Dalam upaya penyamaan persepsi atas budaya organisasi dari semua stakeholder perusahaan.  PT  Semen  Indonesia  telah  berhasil  mengambil  perannya  dengan  baik  dan telah  dirumuskan  dengan  baik  pula  dalam  Pedoman  Etika  Perusahaan  dan  Pedoman Good  Corporate  Governance serta  telah  disosialisasikan  secara  sistematis  kepada seluruh  organ  perusahaan  sehingga  didapatkan  kesamaan  pandangan  dari  semua stakeholder yang ada sehingga diharapkan dapat menjadi budaya perusahaan.

## BIBLIOGRAFI
Bertends, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
Hartman,  L.P.,  DesJardins,  J.    2008. Etika  Bisnis:  Pengambilan  Keputusan  Untuk Integritas  Pribadi  dan  Tanggung  Jawab  Sosial (Danti  Pujiati,  Penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Head,  B.,  Brown,  A.J.,  &  Connors,  C.    2008. Promoting  Integrity:  Evaluating  and Improving Public Institutions . Farnham: Ashgate Publishing Limited.Stoner.
James  A.F  dan  Freeman,  R.Edward.  1992. Manajemen. Edisi  ke  4.  Jilid  1. Jakarta:  - Intermedia.
Makmuri,  Muchlas.  2006. Perilaku  Organisasi. Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Moleong, Lexy J, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muslich. 1998. Etika Bisnis. edisi ke-1. cetakan kle-1. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
Pope,  Jeremy.  2003. Strategi  Memberantas  Korupsi:  Elemen  Sistem  Integritas Nasional. (Masri Maris, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Riyanto,  Bibit  Samad.  2013. Etika  Bisnis  Kaitannya  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi. gmpk.or.id. 07 Januari 2013.
Tim  Penyusun    KNKG.  2010. Pedoman  Etika  Bisnis  Perusahaan. Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo.
Weiss,  J.W.  2009. Business  Ethics:  A  Stakeholder  and  Issues  Management  Approach with Cases. Mason: South-Western Cengage Learning.
www.semenindonesia.com.
Zubair,  Achmad  Charris.  2003. Membangun  Kesadaran  Etika  Multikulturalisme  di Indonesia. Jurnal Filsafat. Jilid 34 No. 2.