## PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Yenni Wiranti , Nasichatus Sholechah, Dian Latifani Universitas Negeri Semarang

## Abstrak
Penyelesaian  gugatan  sederhana  merupakan  bentuk  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019  agar  diadakannya  reformasi  dibidang  hukum perdata membutuhkan putusan yang segera dan tidak berlarut-larut. Salah satu peraturan yang dikeluarkan  oleh    Mahkamah  Agung  adalah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Kemudian  pada  tahun  2016 Mahkamah  Agung  mengeluarkan  peraturan  Nomor  14  Tahun  2016  terkait  tata  cara penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  yang  didalamnya  memuat  gugatan  sederhana  dan gugatan  biasa. Sengketa  perdata  pada  umumnya  diselesaikan  didepan  majelis  hakim sekurang-kurangnya  3  (tiga)  orang  hakim,  namun  berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa gugatan sederhana karena persidangannya dilakukan dengan hakim tunggal.

## Kata Kunci: Penyelesaian, Gugatan, Sederhana

## Abstract
The  settlement  of  a  simple  lawsuit  is  a  form  of  the  2015-2019  National  Medium  Term Development  Plan  (RPJMN)  so  that  reforms  in  the  field  of  civil  law  require  an  immediate and  lasting  decision.  One  of  the  regulations  issued  by  the  Supreme  Court  is  the  Supreme Court  Regulation Number  2 of  2015 concerning Procedures for  Simple Lawsuit Resolution. Then  in  2016  the  Supreme  Court  issued  regulation  Number  14  of  2016  related  to  the procedures  for  the  settlement  of  sharia  economic  cases  which  contained  simple  claims  and ordinary lawsuits. Civil disputes are generally resolved in front of a panel of judges at least 3 (three) judges, but  this  is  different  from simple claim dispute resolution because the trial  is conducted with a single judge.
Key Words: Settlement, Lawsuit, Simple

## PENDAHULUAN
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah membawa  perubahan  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  khususnya  dalam  pelaksanaan kekuasaan  kehakiman.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum. 1 Sejalan  dengan  ketentuan tersebut,  maka  salah  satu  prinsip  penting  negara  hukum  adalah  jaminan  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  campur  tangan  pihak  kekuasaan ekstrayudisial  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  ketertiban,  keadilan, kebenaran,  dan  kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan  pengayomankepada  masyarakat
1 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 194.
dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggarakan  peradilan  yang berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesian. 2
Peran  dan  fungsi  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  serta  bebas  dari  pengaruh kekuasaan  lainnya,  memberi  kewenangan  kepada  badan  peradilan  menjadi  katup  penekan ( preasure valve ) terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun  dan  kewenangan  itu  berlaku  terhadap  pelanggaran  atas  segala  bentuk  perbuatan yang tidak konstitusional ( inconstitutional ), ketertiban umum ( public policy ). Dan kepatutan. Sehubungan  dengan  peran  dan  kewenangan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  katup  penekan dalam negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir ( the last resort ) upaya penegakkan hukum, keberatan, dan keadilan.  Tidak  ada  badan  atau  kekuasaan  lain  yang  mempunyai  kedudukan  untuk menegakkan  hukum,  kebeneran,  dan  keadilan  apabila  timbul  sengketa  atau  pelanggaran hukum  ditengah-tengah  kehidupan  masyarakat  selain  dari  kekuasaan  kehakaiman  melalui badan peradilan. 3
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu Proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara  harus  dilaksanakan  dengaan  asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat (4)). 4 Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. 5 Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarutlarut. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.
Penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  diperlukan  aturan  khusus  ,maka  dari  itu Mahkamah  Agung  juga  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  pada  Bab  III  terdapat  Tata  Cara Pemeriksaan Perkara dengan Acara Sederhana. Istilah Gugatan sederhana lazim  disebut  juga  dengan  Gugatan  Sederhana,  yaitu  gugatan  perdata  ringan dengan  proses  penyelesaian  perkara  cepat.  Beberapa  pembatasan  telah  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016.  Misalnya,  dalam  pengajuan Gugatan,  nilai  objek  perkara  maksimal  Rp.  500.000.000,00  ( lima  ratus  juta  rupiah )  atas perubahan  objek  perkara  Rp.  200.000.000,00  ( dua  ratus  uta  rupiah )  dengan  proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara
2 Ibid., hal 196.
3 Yahya  Harahap,  2008, Kekuasaan  kehakiman  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar grafika), hal. 5.
4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5 Muhammad Akbar, 2017, Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Al-Adl 10, No.1, hal. 144.
ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. 6
Kedudukan  Hakim  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  tata  cara penyelesaian  Gugatan  sederhana  adalah  hakim  tunggal  yang  diatur  dalam  pasal  1  Ayat  3 Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  tata  cara  penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Hal  ini menjadi  hal  yang  tidak  biasa  karena  sengketa  perdata  selalu  disidangkan  didepan  majelis hakim  yang merupakan  bagian dari asas kehakiman di  Indonesia. Dalam  gugatan sederhana Hakim  tunggal  adalah  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  tidak  hanya berbentuk  majelis  akan tetapi  dapat  seorang diri.  Penggunaan hakim tunggal  dalam  gugatan sederhana mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan. Perbedaan pendapat antar hakim tidak akan terjadi  jika  menggunakan  hakim  tunggal  karena  hanya  satu  orang  yang  memutus  gugatan tersebut.  Kedudukan  hakim  di  Peraturan  Mahkasmah  Agung  Gugatan  Sederhana  adalah hakim tunggal. Berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 11 ayat 1 dalam Undang- Undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  adalah  3  orang.  Pada  akhirnya  kedua ketentuan  ini  bertentangan  satu  sama  lain.  Walaupun  telah  ditentukan  bahwa  setiap pengadilan  sekurang-kurangnya  3  hakim,  hal  ini  dapat  disimpangi  kecuali  undang-undang menentukan lain.
Pasal  1  ayat  2  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menjelaskan bahwa  Mahkamah  Agung  adalah  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  1945,  telah  melakukan  terobosan  baru  untuk  lebih  meningkatkan penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  penyelesaian  perkara  diperadilan khususnya  perkara  perdata.  Proses  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 menyebutkan  adanya  asas  penting  dalam  Hukum  Acara  Perdata  yaitu  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan.  Yang  dimaksud  dengan  sederhana  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian perkara  yang  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif;  cepat  adalah  proses  beracara  yang diselesaiakan  dengan  tepat  waktu  dan  tidak  terlalu  lama,  biaya  ringan  adalah  biaya  yang digunakan  dalam  penyelesaian  perkara  di  lembaga  peradilan  yang  terjangkau  oleh masyarakat. Namun, hal demikian tidak sampai mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam  mencari  keadilan  dan  kebenaran  dengan  berpedoman  pada  asas  sederhana,  cepat  dan biaya ringan. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas. Maka dari itu, lembaga  peradilan  khususnya  di  tingkat  pertama,  harus  dirancang  sedemikian  rupa  agar
6 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  Peubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses sederhana, cepat dan biaya ringan. 7
Tersedianya  lembaga  peradilan  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  pencari keadilan dengan proses penyelesaian perkara yang cepat dengan biaya murah merupakan cita pelayanan negara di bidang hukum yang didambakan setiap pencari keadilan.
Pada  prinsipnya,  peradilan  di  Indonesia  sudah  menganut  prinsip-prinsip  peradilan yang baik, khususnya peradilan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip  tersebut  coba  diterjemahkan  ke  dalam  berbagai  sistem  peradilan,  termasuk dan terutama sistem peradilan perdata. 8
Dalam  pelaksanaannya,  penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan  negeri membutuhkan  proses  yang  lama  dan  tidak  sesederhana  yang  diharapkan.  Pasalnya,  proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur,  antara  lain  tahap  persiapan,  pengajuan  dan  pendaftaran  gugatan,  serta  tahap persidangan  yang  terkadang  bisa  diselesaikan  selama  lebih  dari  setahun  di  satu  tingkat  di Pengadilan  Negeri.  Selain  tahapan  dan  prosedur  yang  panjang,  tidak  ada  perbedaan  nilai objek  dan  tuntutan  serta  apakah  pembuktiannya  sederhana  atau  tidak  yang  membuat penyelesaian  perkara  perdata  sederhana  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  tidak  efisien. Selain itu, penerapan sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan pertama, pengadilan banding  dan  akhirnya  di  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  tertinggi  negara,  juga membuat  proses  penyelesaian  sengketa  berlangsung  lama.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut, Mahkamah  Agung  juga  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun  2014  yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 ( lima ) bulan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi di Pengadilan Negeri. paling lambat 3 ( tiga ) bulan. Diharapkan dalam waktu maksimal satu setengah tahun.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membantu penulisan Jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan ciri  meneliti  bahan  pustaka”.  Pendekatan  penelitian  :  1)  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach )  adalah  “pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” 9 , yaitu dengan menelaah aturan-aturan hukum yang terkait dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu  berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Pendekatan  konsep  ( conceptusl approach ),  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  guna  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian,
7 Nevey  Varida,  2018, Gugatan  Sederhana  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  (Small  Claim Lawsuit In Indonesian Justice System) , Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 3, hal. 383.
8 Pramono  Sukolegowo,  2008, Efektivitas  Sistem  Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan  di Lingkungan Peradilan Umum , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, hal. 2.
9 Ibid.
konsep,  dan  asas  hukum  yang  relevan,  sebagai  sandaran  dalam  membangun  suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi” 10

## PEMBAHASAN

## Gugatan Sederhana
Gugatan  Sederhana  ( Small  Claim  Court )  menurut  Baldwin  merupakan  suatu pengadilan  yang  bersifat  informal,  sederhana  dan  biaya  murah  serta  mempunyai  kekuatan hukum. Small  Claim  Court adalah  untuk  pengadilan  yang  menyediakan  formalitas  bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi  gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya  yang tidak rumit dan bersifat sederhana  yang  tidak  membutuhkan  uang  yang  banyak  seperti  mengajukan  perkara  ke pengadilan umum. 11
Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing- masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap  tergugat  yang  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya,  tidak  dapat  diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat  dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana  berdomisili  di  daerah  hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam  hal  penggugat  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  tinggal  atau  domisili tergugat,  penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  menunjuk  kuasa,  kuasa  insidentil, atau  wakil  yang  beralamat  di  wilayah  hukum  atau  domisili  tergugat  dengan  surat tugas dari institusi penggugat.
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau  tanpa  didampingi  oleh  kuasa  hukum,  kuasa  insidentil,  atau  wakil  dengan  surat tugas dari institusi penggugat.
Perkara  Gugatan  Sederhana  tidak  wajib  diwakili  kuasa  hukum  atau  advokat  seperti halnya  dalam  perkara  gugatan  perdata  biasa,  namun,  para  pihak  ( penggugat  dan  tergugat ) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak melarang menggunakan jasa advokat sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4)  “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Hal ini
10 Ibid, hal.134.
11 John Balm, 2003, Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales , (Oxford : Oxford University  Press)  dalam  jurnal  karya  Efa  Laela  Fakhriah. Eksistensi  Small  Claim  Court  Dalam  Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung:Universitas Padjajaran.
didasari  pertimbbangan  nilai  gugatan  yang  dikhawatirkan  tidak  sebanding  dengan  biaya kuasa hukum itu sendiri.
Gugatan  sederhana  diperiksa  dan  diputus  oleh  Hakim  tunggal  yang  ditunjuk  oleh Ketua  Pengadilan.  Penyelesaian  gugatan  sederhana  paling  lama  25  ( dua  puluh  lima )  hari sejak hari sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
1.  pendaftaran;
2.  pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3.  penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4.  pemeriksaan pendahuluan;
5.  penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6.  pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7.  pembuktian; dan
8.  putusan
Merujuk  pada  isi  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2019,  maka Pemeriksaan  Pendahuluan  menjadi  tahapan  paling  krusial  karena  di  tahap  ini,  hakim berwenang  menilai  dan  kemudian  menentukan  apakah  perkara  tersebut  adalah  gugatan sederhana.  Di  dalam  Pemeriksaan  Pendahuluan,  apabila  dalam  pemeriksaan  Hakim berpendapat  bahwa  gugatan  tidak  termasuk  dalam  gugatan  sederhana,  maka  Hakim mengeluarkan  penetapan  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  bukan  gugatan  sederhana, mencoret  dari  register  perkara  dan  memerintahkan  pengembalian  sisa  biaya  perkara  kepada penggugat. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling  lambat  7  ( tujuh )  hari  setelah  putusan  diucapkan  atau  setelah  pemberitahuan  putusan. Keberatan  ini  diputus  majelis  hakim  sebagai  putusan  akhir,  sehingga  tidak  tersedia  upaya hukum  banding,  kasasi,  atau  peninjauan  kembali.  Disebutkan  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam:
1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan  penyelesaian  perkara  secara  damai  termasuk  menyarankan  kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3.  Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4.  Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Sesuai  dengan  Pasal  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariat,  gugatan  dalam  perkara  ekonomi  syariat dapat  diajukan secara lisan atau tertulis  dalam bentuk  cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik  dalam  pemeriksaan  perkara  dengan  acara  sederhana  yang  nilainya  paling  banyak adalah  Rp  200.000.000,00  ( dua  ratus  juta  rupiah )  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktiannya yang sederhana. 12

## Sengketa Ekonomi Syari’ah
Secara  rinci,  dapat  dikemukakan  mengenai  bentuk-bentuk  sengketa  bank  syari’ah yang  disebabkan  karena  adanya  pengingkaran  atau  pelanggaran  terhadap  perikatan  ( akad ) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena: 13
1. Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah,
2. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan,
3. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari’at Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syari’ah.
Secara  garis  besar,  sengketa  ekonomi  syari’ah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga, yakni: 14
1. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.
Sengketa ekonomi syari’ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan  Pernyataan Pailit  (PPP)  dan  juga  bisa  berupa  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  di bidang  ekonomi  syari’ah,  di  samping  itu  juga  perkara  derivatif  kepailitan  (perkara  tidak murni sebagai perkara kepailitan).
Dasar-dasar  hukum  penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah.  Pada  Masa  Reformasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh  Badan Arbitrase Muamalat  Indonesia  yang kini
12 Pasal  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat.
13 Mujahidin Ahmad, 2010, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Indonesia . (Bogor: Ghalia Indonesia), hal. 41.
14 Ibid., hal. 41.
namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 15
Setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  kompetensi  absolute Pengadilan  Agama  ditambah  dengan  penyelesaian  perkara  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Hal tersebut  menjadi  sebuah  polemik  di  tengah  masyarakat,  mengingat  fenomena  Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Kewenangan mengadili perkara ekonomi  syariah  menjadi  dualisme  penyelesaian  terutama  dalam  konteks  perbankan  syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses  peradilan  dalam  lingkup  pengadilan  negeri  dengan  dasar  Pasal  55  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai  dengan  akad  perjanjian  syariahnya.  Polemik  tersebut  menuntut  Mahkamah  Agung untuk  mempertegas  dan  menyelesaikan  dualisme  penyelesaiaan  perkara  dalam  lingkup litigasi  tersebut.  Sehingga  pada  tahun  2008  ketika  polemik  itu  muncul  Mahkamah  Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari’ah. Berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  8  tahun  2008  tersebut  mempertegas  keberadaan pengadilan  agama  dalam  eksekusi  putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional  sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk  memutus  perkara  ekonomi  syari’ah  menjadi  kompetensi  absolute  karena  didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49  Ayat  (2),  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  syari’ah  Pasal  55, dan Surat Edaran Mahkamah Aagung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.
Landasan  hukum  gugatan  sederhana  di  atas  adalah  Perma  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana.  Mahkamah  Agung  memiliki  keinginan  dan  tekad untuk  mewujudkan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan.  Hal  tersebut ditujukan untuk mereduksi stigma pandangan masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu pada ketentuan hukum acara yang ditentukan dalam HIR/RBg atau lainnya begitu rumit sehingga memakan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. 16
Penyelesaian  dengan  gugatan  sederhana  hanya  bisa  digunakan  untuk  perkara  ingkar janji  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Perkara  ingkar  janji  merupakan  perkara  yang  timbul akibat  tidak  dipenuhinya  sebuah  perjanjian  baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Contohnya  X  dan  Y  melakukan  jual  beli  terhadap  suatu  barang.  Dalam  perjalanannya,  X telah  menyerahlan  sejumlah  uang  akan  tetapi  Y  belum  memberikan  barang  yang  sudah dijanjikan sebelumnya untuk diserahkan. Dan dalam perkara perbuatan melawan hukum ialah
15 Ikhsan  Al  Hakim,  2014, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama .  Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.  9, No. 2.
16 Amran  Suhadi,  2018, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah  Hukum . (Prenada Media), hal. 38.
perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian  sebelumnya.  Contohnya,  X  ditabrak  oleh  Y  dalam  suatu  kecelakaan  lalu  lintas. Akibatnya X mengalami cidera sehingga memerlukan biaya pengobatan rumah sakit. X dapat menggugat Y terhadap seluruh kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Y.
Namun  demikian,  tidak  semua  perkara  ingkar  janji  dan  PMH  dapat  diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain: 17
 Perkara  yang  penyelesaian  sengketanya  dilakukan  melalui  pengadilan  khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah

## Majelis Hakim
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Hakim  untuk  mengambil  suatu  kebijaksanaan dalam  memutus  perkara,  diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Berdasarkan  aturan  hukum  tersebut,  terdapat  norma  hukum  mengharuskan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang hidup  dalam  masyarakat.  Untuk  memenuhi  norma  tersebut,  maka  Hakim  harus  mengambil kebijaksanaan  hukum.  Dalam  setiap  pengambilan  kebijaksanaan  oleh  Hakim,  maka  Hakim selalu  berlindung  kepada  Upaya  Hukum  yaitu  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali, artinya  apabila  Hakim  Tingkat  Pertama  mengambil  kebijaksanaan  dalam  memutus  perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik  banding  untuk  diuji  kebijaksanaan  tersebut,  demikian  pula  kebijaksanaan  hukum  yang diambil  oleh  Hakim  Tingkat  banding  apabila  melanggar  standard  suatu  norma  hukum, pengujiannya  melalui  Kasasi  Mahkamah  Agung  RI  dan  seterusnya  sampai  pengujian  di Peninjauan  Kembali,  oleh  karena  itu  diperlukan  norma  hukum  sebagai  standard  bagi  para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.
Dari  uraian  di  atas  bahwa  Hakim  dalam  memutus  perkara  ekonomi  syariah  selalu dihadapkan  pada  persoalan  keadilan,  artinya  Hakim  selalu  dituntut  berlaku  adil  dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapinya. Persoalan yang dihadapi Hakim untuk menuju suatu  keadilan  adalah  menghadapi  suatu  kasus  yang  dilatar  belakangi  oleh  perbedaan  latar belakang,  motivasi  terjadinya  suatu  kasus  dan  lain-lain  sekalipun  persoalan  hukum  dari beberapa kasus yang sama. Oleh karena itu untuk menuju suatu keadilan tersebut diperlukan
17 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2015, Buku  Saku Gugatan  Sederhana ,  (Jakarta:  PSHK  dan LeIP), hal. 11.
standard norma hukum sebagai patokan bagi para Hakim dalam memutus perkara, sehingga tidak terjadi lagi adanya Contempt of Court . 18
Dalam  Perma  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana mengatur  tentang  hakim  tunggal  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Perma  Gugatan Sederhana.  Dalam  pasal  tersebut  tidak  di  jelaskan  terkait  penggunaan  hakim  tunggal.  Ini berarti  kedudukan  hakim  di  Perma  Gugatan  Sederhana  ialah  hakim  tunggal.  Hal  demikian telah  menyimpangi  ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  11  Ayat  1  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya susunan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah 3 orang. Dengan demikian, kedudukan hakim tunggal di  Perma  Gugatan  Sederhana  masih  bertentangan  dengan  ketentuan  Majelis  Hakim  dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Sedangkan  di  dalam  Perma  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara  Ekonomi  Syariah  mengatur  tentang  hakim  yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  7  ialah hakim  tingkat  pertama  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  telah  bersertifikasi  hakim ekonomi  syariah.  Sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  merupakan  langkah  Mahkamah  Agung guna  meningkatkan  kesiapan  peradilan  agama  dalam  memeriksa  sengketa  bab  ekonomi syariah.  Sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  merupakan  bentuk  simbolisasi  bagi  para  hakim yang  telah  melalui  berbagai  tahapan  pelatihan  sebagai  hakim  yang  memiliki  kompetensi ekonomi syariah.
Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1  dijelaskan  bahwa  sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah  adalah  proses  pemberian  sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Hakim ekonomi syariah merupakan hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara- perkara  ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama/mahkamah  syari’iyah  sebagai  bagian  dari upaya  penegakan  hukum  ekonomi  syariah  yang  memenuhi  rasa  keadilan.  Untuk  menjamin efektivitas  penanganan  ekonomis  syariah,  Perma  ini  mengatur  secara  tegas  bahwa  perkara ekonomi syariah harus di adili oleh hakim ekonomi syariah. Setiap hakim yang akan menjadi hakim  ekonomi  syariah  harus  memenuhi  persyaratan  administrasi,  kompetensi,  integritas, mengikuti pelatihan dan dinyatakan oleh tim seleksi. Persyaratan administrasi meliputi sehat jasmani  dan  rohani  serta  menjabat  sebagai  hakim  selama  8  tahun.  Persyaratan  kompetensi meliputi  mampu  memahami  norma-norma  hukum  ekonomi  syariah,  mampu  menerapkan hukum  sebagai  instrumen  dalam  mengadili  perkara  ekonomi  syariah,  mampu  melakukan penemuan  hukum,  dan  mampu  menerapkan  pedoman  beracara  dalam  mengadili  perkara ekonomi syariah. Pada tahun 2019 sekitar 208 hakim yang akan mengikuti kompetensi hakim ekonomi  syariah.  Persyaratan  integritas  adalah  tidak  sedang  dalam  menjalani  hukuman. Hakim  ekonomi  syariah  diangkat  oleh  ketua  mahkamah  agung  setelah  melalui  tahapan
18 http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=8  Diakses  Rabu,  25 November 2020 11:26 WIB.
seleksi dan pelatihan. Pangkatan hakim ekonomi syariah ditetapkan melalui surat keputusan mahkamah  agung.  Lebih  lanjut  pada  Perma  ini  juga  mengatur  bahwa  perkara  ekonomi syariah  pada  pengadilan  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  dilingkungan  peradilan agama/mahkamah  syar’iyah  harus  diadili  oleh  majelis  hakim  yang  ketuanya  dan  atau  salah satu  anggota  majelisnya  merupakan  hakim  ekonomi  syariah.  Dengan  skema  yang  diatur dalam Perma tentang Sertifikasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap peradilan agama diarahkan untuk  memiliki  satu  majelis  hakim  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengadili  perkara ekonomi syariah. Dalam hal tidak terdapat hakim yang telah diangkat dan memiliki sertifikasi sebagai  hakim  ekonomi  syariah,  Ketua  Pengadilan/Mahkamah  Syar’iyah  karena  jabatannya dapet menunjuk wakil ketua atau hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah untuk mengadili perkara syariah. Dalam hak tidak terdapat hakim ekonomi syariah, Ketua Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah tingkat  pertama/banding karena jabatannya dapat memeriksa perkara ekonomi syariah. 19
Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2Ayat  (4) disebutkan  bahwa  “peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Dalam penjelasannya  dikatakan  bahwa  “Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah  pada  prinsip  dan  asas  efektif  dan  efisien.  Sederhana  adalah  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  dilakukan  dengan  cara  efesien  dan  efektif.  Asas  sederhana  dalam pratiknya  hanya  dimaknai  sebatas  masalah  administratif  belaka  tanpa  adanya  pemahaman bahwa  asas  sederhana  harus  menjadi  jiwa  dan  semangat  motivasi  penegak  hukum  yang dilaksanakan  secara  menyeluruh  pada  setiap  tingkatan  dan  institusi.  Cepat,  harus  dimaknai sebagai  upaya  strategis  untuk  menjadikan  sistem  peradilan  sebagai  institusi  yang  dapat menjamin  terwujudnya  tercapainya  keadilan  dalam  penegakan  hukum  secara  cepat  oleh pencari keadilan (Sidik Sunaryo,  2005:  47).  Bukan hanya asal  cepat  terselesaikan  saja  yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang  menjamin  rasa  keadilan  masyarakat  juga  diperhatikan.  Asas  ini  meliputi  cepat  dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan  Pasal  2  Ayat  (4)  UU  Nomor  8  Tahun  2009).  Biaya  ringan  juga  mengandung makna  bahwa  mencari  keadilan  melalui  lembaga  peradilan  tidak  sekedar  orang  yang mempunyai  harapan  akan  jaminan  keadilan  di  dalamnya  tetapi  harus  ada  jaminan  bahwa keadilan  tidak  mahal,  keadilan  tidak  dapat  dimaterialisasikan,  dan  keadilan  yang  mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005: 48). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan menyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
19 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Sertifikasi  Hakim Ekonomi Syariah.
Mekanisme  gugatan  sederhana  pada  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  cara penyelesaian  permasalahan  hukum  dengan  acara  sederhana  tapi  tetap  melalui  proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun pemeriksaan perkara tersebut dibuat sesederhana mungkin, sehingga persidangannya dapat dilakukan dengan cepat dan  berdampak  pada  pengurangan  biaya  persidangan.  Sebab,  acara  pemeriksaan  di pengadilan  terhadap  perkara  ringan  selama  ini,  berlangsung  cukup  lama  bahkan  bisa memakan  waktu  setahun.  Sesudah  diputuskan  hakim,  kemungkinan  pihak  yang  kalah  akan naik  banding  hingga  kasasi.  Akhinya  terjadilah  penumpukan  perkara  di  Mahkamah  Agung, yang  mengganggu  tugas  hakim  agung  dalam  memeriksa  perkara-perkara  yang  jauh  lebih besar nilai dan dampaknya.
Penerapan  gugatan  sederhana  dalam  penegakan  hukum  sengketa  ekonomi  syariah  di Indonesia  sudah  berjalan  seperti  perkara-perkara  Perdata  yang  di  kecualikan  dalam  Perma tersebut  seperti  Perbuatan  Melawan  Hukum,  selain  mengenai  sengketa  hak  atas  tanah,  dan cidera janji dengan nilai gugatan Rp.200.000.000,- dapat segera diputus dan para pihak yang berperkara  dapat  segera  mendapatkan  kepastian  hukum,  disamping  itu  dapat  mengurangi penumpukan  perkara  di  Mahkamah  Agung  RI.  Bahwa  isi  dari  Perma  No.  14  tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  gugatan  sederhana  di  bawah Rp.200 juta adalah sangat penting karena apabila melalui hukum acara perdata yang berlaku saat  ini  akan  memakan  waktu  yang  lama  namun  penerapan  dari  segi  hukum  acaranya  atau formilnya harus lebih mengakomodir agar dapat menjangkau kebenaran materiel.
Keberadaan  perma  ini  adalah  untuk  menjawab  sistem  peradilan  yang  selama  ini berjalan  di  Indonesia  terkenal  sulit,  lama,  dan  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Khususnya dalam hal  ini adalah dalam  penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis. Dengan keberadaan perma  ini,  maka  kerja  hakim  terkait  dengan  banyaknya  perkara  akan  banyak  berkurang waktunya  dalam  menyelesaikannya.  Perma  ini  memberikan  batasan  waktu  25  hari  untuk memutus  perkaranya,  khususnya  perkara-perkara  di  bawah  Rp.  200.000.000  (dua  ratus  juta rupiah). Keberadaan perma ini juga merupakan penemuan hukum yang telah lama di impikan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak hukumnya. Sehingga dengan adanya perma ini kerja mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain itu penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, khususnya sengketa sederhana yang cepat diputus dan dilaksanakan putusannya.
Diharapkan  bahwa  Pengadilan  Gugatan  Sederhana  dapat  menjadi  pilihan  dalam penyelesaian  perkara  berdasarkan  prinsip  yudisial  yang  sederhana,  cepat,  dan  murah  serta dapat menghindari proses litigasi  yang kompleks dan formal. Proses hukum umumnya akan memakan  waktu  lama.  Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  proses  hukum  dalam  gugatan  tersebut umumnya  dimulai  dari  sidang  pertama  dengan  peristiwa  mediasi  dan  penyidikan  identitas para  pihak  oleh  hakim  atau  penyelesaian  secara  damai.  Setelah  itu  dilanjutkan  ke  sidang- sidang  berikutnya  yaitu  jawaban  terdakwa,  jawaban  atas  pernyataan  pembelaan,  tanggapan pembela,  putusan  sela,  verifikasi  dari  para  pihak,  kesimpulan  dan  pembacaan  putusan
terakhir.  Apalagi  jika  salah  satu  pihak  tidak  setuju  dengan  putusan  pengadilan  tersebut, mereka dapat  mengajukan upaya hukum  (kasasi  dan kasasi).  Faktanya, Ada beberapa kasus seperti itu sampai ahli waris menyelesaikannya karena pihak yang mengajukan gugatan telah pergi.  Ini  bisa  memakan  waktu  tidak  hanya  berbulan-bulan  atau  bahkan  bertahun-tahun (Feraldy & Anand: 2017: 212) 20

## KESIMPULAN
Penerapan  Gugatan  Sederhana  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  di  Indonesia  cukup membantu  masyarakat  dalam  hal  menyelesaiakan  perkara  di  Pengadilan  dengan  cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Mahkamah Agung telah menerbitkan instrumen  hukum  yang  mengatur  teknis  yuridis  upaya  mewujudkan  peradilan  efektif  dan efisien  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  5  tahun  2016  tentang  Sertifikasi  Hakim  Ekonomi  Syariah,  Peraturan  Mahkamah Agung  04  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Semua Perma tersebut  di  atas  mengatur  upaya  mewujudkan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  yang efektif  dan  efisien  antar  lain  menyediakan  upaya  teknis  yuridis  yaitu  melalui  jalur  gugatan sederhana  yang  mampu  menekan  biaya  perkara,  hakim  yang  mengadili  harus  miliki kompetensi  di  bidang  ekonomi  syariah  dengan  menerbitkan  kebijakan  sertifikasi  hakim ekonomi  syariah  untuk  menjamin  kompetensi  hakim  sehingga  diharapkan  dapat  menangani perkara secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alni  Pasere  (2017), Penerapan  Asas  Peradilan  Sederhana  Pada  Perkara  Perdata  Di Pengadilan Negeri Manado, Jurnal Lex Crimen, Volume VI, Nomor 6.
Amran  Suhadi  (2018), Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah Hukum . Prenada Media.
Anita  Afriani.  An  Chandrawulan  (2019), Menakar  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume. 4, Nomor. 1.
Arman  Tjoenang  (2017), Gugatan  Sederhana  sebagai  Terobosan  Mahkamah  Agung  dalam Menyelesaikan  Penumpukan  Perkara  di  Pengadilan  dan  Permasalahannya, Jurnal Hukum Bisnis dan Invetasi, Vol. 8, Nomor. 2.
20 Dian  Lathifani,  Mitha  Ratnasari, Pengadilan  Klaim  Kecil  Untuk  Menyadari  Prinsip  Cepat  Dan Sederhana  Di  Sipil  Resolusi  Sengketa , Jurnal  Asia  Tenggara  Bisnis  Kontemporer,  Ekonomi  dan  Hukum,  Vol. 18, Edisi 4.
Dian  Lathifani,  Mitha  Ratnasari, Pengadilan  Klaim  Kecil  Untuk  Menyadari  Prinsip  Cepat Dan  Sederhana  Di  Sipil  Resolusi  Sengketa, Jurnal  Asia  Tenggara  Bisnis Kontemporer, Ekonomi dan Hukum, Vol. 18, Edisi 4.
Eri Hariyanto (2014), Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 1, No 1, 2014.
http://www.dilmil-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=8
Ikhsan  Al  Hakim  (2014), Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2.
Izzatun  Tiyas  Rohmatin  (2018), Penerapan  Asas  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan terhadap Perkara Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Volume. 2, Nomor. 2.
John Balm  (2003), Small  Claim Court in  the Coity Courts  in  England and  Wales ,  Oxford  : Oxford  University  Press.  dalam  jurnal  karya  Efa  Laela  Fakhriah, Eksistensi  Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung: Universitas Padjajaran.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (2015), Buku  Saku  Gugatan  Sederhana .  Jakarta: PSHK dan LeIP.
Muhammad Akbar (2017), Kemandirian dan Kemedekaan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Al- Adl, Volume. 10, No. 1.
Mujahidin Ahmad (2010), Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nevey  Varida  (2018), Gugatan  Sederhana  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  (Small Claim  Lawsuit  In  Indonesian  Justice  System ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE, ISSN 1410-5632, Vol. 18, No. 3.
Ni’matul Huda (2005), Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  Peubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
Pramono Sukolegowo (2008), Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 1.
Shanti  Riskawati  (2018), Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Sebagai  Instrumen  Perwujudan  Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 4, No. 1.
Silaban,  Nova  Yanti  (2020), Kedudukan  Hakim  Tunggal  Dalam  Penyelesaian  Gugatan Sederhana , Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif.  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Wildana  Arsyad,  Edi  Gunawan  (2018), Ekonomi  Syariah  Dan  Penyelesaiannya  Di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 16, No. 1.
Wiryatmo  Lukito Totok  (2020), efektivitas penerapan peraturan mahkamah agung republik indonesia  nomor  2  tahun  2015  (perma  no.  2  tahun  2015)  tentang  tata  cara penyelesaian  gugatan  sederhana  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  (Studi  di Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Kediri), Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume.  9, Nomor. 1.
Yahya  Harahap  (2008), Kekuasaan  kehakiman  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali Perkara Perdata , Jakarta: Sinar grafika.