## IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK KONVENSIONAL

## Ady Putra Cesario
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Email: ady_cesario@yahoo.com

## Abstrak
Manajemen  risiko  merupakan  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama bagaimana implementasi manajemen risiko di bank konvensional, kedua bagaimana  risiko  bank  jika  gagal  menerapkan  manajemen risiko  bank.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif,  hasil  dari  penilitian menyimpulkan  bahwa, pertama, manajemen  risiko  sangat  penting  untuk meningkatkan bank dalam keadaan sehat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai dasar  bank  menerapkan  manajemen  risiko.  Beberapa  bank  gagal  menerapkan manajemen  risiko,  kegagalan  tersebut  mengakibatkan  bank  mengalami  kerugian salah  satunya  meningkatnya  angka  kredit  bermasalah. Kedua, risiko  dapat ditanggung bank jika bank gagal menerapkan manajemen risiko, antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum dan yang paling buruk bank dapat  mengalami  pailit  jika  kerugian  akibat  kegagalan  bank  menerapkan manajemen risiko terus terjadi.
Kata kunci: Bank Konvensional, Manajemen Risiko, Penerapan.

## Abstract
Risk  management  is  a  series  of  methodologies  and  procedures  used  to  identify, measure, monitor and control risks arising from all bank business activities. The problems  raised  in  this  research  are,  first,  how  is  the  implementation  of  risk management in conventional banks, second, what is the risk of the bank if it fails to implement bank risk management. This research is normative juridical, the results of the research conclude that, first, risk management is very important to improve banks  in  a  healthy  state,  Financial  Services  Authority  Regulation  Number 18/POJK.03/2016  concerning  Implementation  of  Risk  Management  for Commercial Banks as a basis for banks implementing risk management. Several banks  failed  to  implement  risk  management,  this  failure  resulted  in  the  bank experiencing losses, one of which was an increase in the number of non-performing loans. Second, risks can be borne by the bank if the bank fails to implement risk management, including: credit risk, liquidity risk, strategic risk, legal risk and at worst a bank may experience bankruptcy if losses due to bank failure to implement risk management continue to occur.
Keywords: Conventional Banks, Risk Management, Implementation.

## A. Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1
Lembaga  keuangan  memiliki  fungsi  sebagai  lembaga  perantara  dari  pihak yang  memiliki  kelebihan  dana (surplus  of  funds) dengan  pihak  yang  kekurangan dana (lack of funds) , dan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau  institusi  pada  hakikatnya  berada  dan  ada  ditengah-tengah  masyarakat. Lembaga  yang  merupakan  organ  masyarakat  merupakan  sesuatu  yang keberadaannya  adalah  untuk  memenuhi  tugas  sosial  dan  kebutuhan  khusus masyarakat.  Berbagai  jenis  lembaga  ada  dan  dikenal  dalam  masyarakat  yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan. 2
Keberadaan  bank  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  sangat mempunyai nilai  strategis  dalam  kehidupan  perekonomian  suatu  negara,  sebab  lembaga  ini merupakan  perantara  bagi  pihak-pihak  yang  berkelebihan  dana  dan  pihak  yang membutuhkan  dana.  Dengan  demikian  perbankan  akan  bekerja  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistim pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian. 3 Panyaluran dana yang dilakukan oleh bank, yaitu dalam bentuk kredit kepada masyarakat  yang  mana  diharapkan  akan  membantu  masyarakat  dalam mensejahterakan  kehidupannya  dan  menghasilkan  usaha  untuk  mendukung pembangunan  nasional.  Pemberian  kredit  harus  berdasarkan  kepercayaan  yaitu pinjam  meminjam  yang  dilakukan  antara  kreditor  dan  debitor  dilandasi  oleh kepercayaan,  bahwa  pada  suatu  waktu  tertentu  sesuai  kesepakatan  pinjaman tersebut akan dikembalikan beserta imbalan jasa tertentu. 4
Kredit  diartikan  sebagai  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  perjanjian  kredit  dapat  diartikan  sebagai perjanjian  pinjam-meminjam  antara  bank  sebagai  kreditor  dengan  pihak  lain
1 Muh Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 36.
2 Neni  Sri  Imaniyati, Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Bandung  :  PT  Refika Aditama, 2010, hlm. 2
3 Joey  Allen  Fure, Fungsi  sebagai  Lembaga  Keuangan  Di  Indonesia  Menurut  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan , Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 116.
4 As.  Mahmoeddin, Etika  Bisnis  Perbankan, Cet.1,  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan,1994. hlm. 99
sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 5
Pengertian  tentang  perjanjian  kredit  belum  dirumuskan  baik  dalam  UU Perbankan  ataupun  Rancangan  Undang-Undang  tentang  perkreditan,  oleh  karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit. Subekti menyatakan  dalam  bentuk  apapun  juga  pemberian  kredit  itu  adakan,  dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana  diatur  oleh  KUHPerdata  Pasal  1754  sampai  dengan  Pasal  1769. 6 Hubungan  kreditor  dan  debitor  dalam  perjanjian  kredit  menimbulkan  hak  dan kewajiban. Dalam hal perjanjian kredit, hak dan kewajiban tersebut muncul sejak adanya consensus antara kedua belah pihak.
Perjanjian kredit biasanya terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accessoir (perjanjian  tambahan).  Perjanjian  pokok  berupa  perjanjian kredit yang dibuat bersama debitor dalam rangka kegiatan usaha dengan kata lain perjanjian  yang  mendasari  dibuatnya  perjanjian  lain,  sedangkan  perjanjian accessoir merupakan perjanjian tambahan yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi, sifat dari perjanjian accessoir , yaitu mengikuti perjanjian pokok. 7 Perjanjian kredit memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor atas peristiwa hukum yang terjadi. Prakteknya masih adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang  terjadi  dalam  hubungan  hukum  antara  kreditor  dan  debitor.  Debitor  tidak dapat  memenuhi  prestasinya  membayar  utang  kepada  kreditor  dengan  berbagai alasan.  Sebab  yang  sering  terjadi  bisnis  yang  di  rancang  oleh  debitor  tidak mempunyai planning bisnis yang baik, modal yang dikeluarkan oleh kreditor sering digunakan untuk keperluan konsumtif, kemudian adanya keadaan memaksa force majeure yang tidak bisa diduga oleh debitor.
Hukum  perdata  mengenal  adanya force  majeure atau  keadaan  memaksa.
Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitor tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa  yang  timbul  diluar  dugaan  tersebut. 8 Istilah  force  majeure  dalam perjanjian  sering  disebut  dengan  istilah-istilah overmacht,  act  of  God ,  keadaan memaksa,  keadaan  darurat,  keadaan  kahar,  dan  keadaan  diluar  kemampuan manusia. 9 Seperti pada awal Maret 2020 di mana ada penyebaran virus corona atau Covid-19  yang  telah  menyebar  secara  luas  keseluruh  wilayah  dunia  dan  WHO mencatat  korban  yang  telah  terinfeksi  dan  korban  meninggal  cukup  banyak. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor ekonomi dan bisnis.
5 Republik  Indonesia,  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  tentang Perbankan..
6 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia , Bandung : Alumni, 1982, hlm. 3.
7 H.  Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia, Ed.1,  Cet.4,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo, 2008, hlm.30.
8 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa ,  Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 72.
9 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 214.
Bank  merupakan  golongan  bisnis  dengan  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi High  Risk, dari  risiko  tersebut  bank  kemudian  mengidentifikasi,  mengukur  dan menganalisa risiko yang timbul dari kegiatan bisnisnya dari mulai hubungan bank dengan  debitor  atau  yang  lain.  Maka  dari  itu  penerapan  manajemen  risiko  bank sangat penting dalam permasalahan ini.
Manajemen  risiko  bank  merupakan  serangkaian  metodologi  dan  prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Salah satu aspeknya adalah prinsip kehati-hatian, prinsip ini adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati- hatian  dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang  dipercayakan  padanya. Prinsip  ini  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan. Penerapan  pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  dalam  dunia  perbankan  merupakan suatu  kewajiban  atau  keharusan  bagi  bank  untuk  memperhatikan,  mengindahkan dan melaksanakannya. 10
Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan  sehat, likuid dan solvent .  Dengan  diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian diharapkan  kadar  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perbankan  tetap  tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. 11 Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadinya  kredit  yang  bermasalah suatu  saat  nanti.  Hukum  perbankan  mengenal  beberapa  prinsip  yang  sering digunakan dalam pemberian kredit, antara lain prinsip kepercayaan, prinsip kehati- hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. 12 Idealitanya sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum, manajemen  risiko  bank  merupakan  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko diterapkan oleh bank agara meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan ditanggung oleh bank  sendiri.  Realitanya  banyak  bank  yang  gagal menerapkan  manajemen  risiko yang  berdampak  pada  meningkatnya  risiko  yang  ditanggung  bank  salah  satu risikonya adalah meningkatnya angka kredit bermasalah pada bank tersebut. Bank Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  pada  semester  I  tahun  2021  mencatat  angka rasio  kredit  bermasalah  atau  non  performing  loan  (NPL)  Bank  Pembangunan Daerah Jawa Tengah naik sebesar 3.73%. 13
10 Lindryani Sjofjan, SH., MH, Prinsip Kehati-hatian Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan  syariah  Sebagai  Upaya  Menjaga  Tingkat  Kesehatan  Bank  Syariah, Pakuan  Law Review, Vol. 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2015, Hlm. 3.
11 Ibid., Hlm. 4 12 I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, dkk, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis  Dalam  Pemberian  Kredit  Pada  PT. BPR  Gianyar  Partasedana ,  Bagian  Hukum  Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 4.
13 Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah,  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah: Tetap Tumbuh Positif di Tengah Pandemi, diakses dari https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng- tetap-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi, pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 12.30 WIB.
Idealitanya  risiko  di  jelaskan  oleh  Ferry  N.  Idroes  merupakan  sebagai ancaman  atau  kemungkinan  suatu  tindakan  atau  kejadian  yang  menimbulkan dampak  yang  berlawanan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai.14  Definisi  risiko sering  digunakan  untuk  analisis  investasi,  merupakan  kemungkinan  hasil  yang sering  dipakai  untuk  analisis  investasi,  adalah  kemampuan  hasil  yang  diperoleh menyimpang  dari  yang  diharapkan.15  Ayat  1  pasal  4  POJK  Nomor 18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum menjelaskan bahwa: risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: risiko kredit,  risiko  pasar,  risiko  likuiditas,  risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Realitanya bank menghadapi  risiko yang cukup besar, antara lain: penurunan nilai laba yang terus menurun, nilai NPL akan naik drastis apabila kondisi penyebaran Covid-19 tidak membaik berdampak pada kualitas usaha debitor, risiko hukum perjanjian kontrak, risiko kepercayaan masyarakat  dalam  penyimpanan  dana  kepada  bank  akan  menururn,  dan  risiko terburuk bank mengalami pailit.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini    merupakan    penelitian    yuridis    normatif    (legal research). 16 Penelitian    ini    menggunakan    pendekatan    peraturan    perundangan- undangan  dan konseptual. 17 Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  bahan hukum primer dan sekunder. 18 Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi Manajemen Risiko di Bank Konvensional
Proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan  dan  pengendalian  risiko  serta sistem informasi manajemen risiko harus dilakukan dimana sesuai ayat 1 pasal 10 POJK  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang Penerapan  Manajemen  Risiko mengatur bahwa, Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material.
Implementasi bank menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya moral hazard . Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
a. Identifikasi risiko
Pelaksanaan proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk
14 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 4.
15 Mamduh.M.Hanafi, Manajemen Risiko, UPP STIM YKPN, Yogayakarta, 2012, hlm 1.
16 Iqbal   Hasan, Pokok-Pokok  Materi   Metodologi   Penelitian  dan  Aplikasinya,  Ghalia Indonesia,  Jakarta,  2002, hlm. 11.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.
18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.
dan kegiatan usaha bank. 19 Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas  bisnis  bank,  dan  dilakukan  dalam  rangka  menganalisis  sumber  dan kemungkinan  timbulnya  risiko  serta  dan  dampaknya.  Proses  identifikasi  risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas baru yang telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. 20
b. Pengukuran risiko Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. 21
c. Pemantauan risiko Bank  harus  memiliki  sistem  dan  prosedur  pementauan  yang  mencakup pementauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepetuhan limit internal, dan hasil stress  testing atau  konsistensi  pelaksanaan  dengan  kebijakan  dan  prosedur yang ditetapkan. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan  cara  mengestimasi  potensi  kerugian  bank  pada  kondisi  pasar  yang  tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifiksai pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank. 22
d. Pengendalian risiko
Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko data dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. 23
Tahapan  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko harus dilakukan bank untuk meminimalisir risiko. Implementasi manajemen risiko tersebut  jika  dilakukan  dengan  maksimal  akan  berakibat  pada  meningkatnya indikator  kesehatan  bank.  Didalam  penerapan  manajemen  risiko  ternyata  juga dipengaruhi  oleh  integritas  pegawai  bank  tersebut,  seperti  contoh  pada  Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta dan Cabang Blora.
Polri menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit  proyek  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  Jawa  Tengah  cabang  Jakarta tahun  2017-2019.  Keduanya  adalah  Dirut  PT  Samco  Indonesia  Boni Marsapatubiono  dan  Dirut  PT  Mega  Daya  Survey  Indonesia  Welly  Bordus Bambang.  Kasus  ini  merupakan  pengembangan  dari  terpidana  Bina  Mardjani selaku  mantan  bos  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  Jakarta  yang  telah divonis  selama  7  tahun.  Dalam  proses  pemberian  kredit  tersebut  telah  terjadi perbuatan  melawan  hukum,  yakni  persyaratan  yang  tidak  terpenuhi.  Kemudian
19 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah  di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 44.
20 Ibid, hlm. 45.
21 Ibid, hlm. 45.
22 Ibid, hlm 46.
23 Ibid, hlm. 47.
ditemukan adanya commitment fee sebesar 1% dari nilai pencairan kredit. Terhadap kelima  proyek  tersebut  pertanggal  31  Mei  2020  telah  dinyatakan  pada  posisi kolektibilitas  5  (macet),  sehingga  mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp. 71.279.545.538,- . Adapun jumlah asset recovery dalam perkara tersebut sebesar Rp.  2.681.583.434,-  .  Tersangka  Welly  Bordus  Bambang  pada  2018-1019  telah mengajukan 7 fasilitas kredit ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta  sebesar  Rp.  57  Miliar. 24 Mantan  Pimpinan Bank  Pembangunan  Daerah Jawa Tengah Cabang Blora Rudatin Pamungkas divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus korupsi pembiayaan proyek perumahan yang merugikan negara sekitar Rp115 miliar pada 2018 hingga 2019. 25
Perkara  diatas  membuktikan  bahwa  intergritas  pegawai  mempengaruhi kesehatan  bank  karena  lebih  memilih  menguntungkan  diri  sendiri  dari  pada meningkatkan kesehatan bank, meningkatkan laba perusahaan atau memaksimalkan  fungsi  bank  sebagai  Lembaga  perantara  atau Financial Intermediary.
2. Risiko Bank Gagal Menerapkan Manajemen Risiko Bank
Bank  merupakan  golongan  bisnis  dengan  tingkat  risiko  yang  sangat  tinggi High  Risk, dari  risiko  tersebut  bank  kemudian  mengidentifikasi,  mengukur  dan menganalisa risiko yang timbul dari kegiatan bisnisnya dari mulai hubungan bank dengan  debitor  atau  yang  lain.  Menurut  Philip  Best  menyatakan  bahwa  risiko adalah  kerugian  secara  finansial,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Dilihat  dari  sisi  landasan  hukumnya,  manajemen  risiko  merupakan  aplikasi  dari pringsip  kehati-hatian  yang  secara  umum  dianut  perbankan  dan  juga  merupakan kewajiban  karena  diamanatkan  oleh  Undang-undang  RI  Nomor  21  tahun  2008 tentang perbankan. Manajemen yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. 26
Ayat  2  Pasal  1  POJK  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan tentang definisi resiko adalah potensi  kerugian  akibat  terjadinya  suati  peristiwa  tertentu.  Ayat  1  pasal  4  POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan bahwa, risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
a. Risiko Kredit;
Risiko  akibat  kegagalan  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban kepada  Bank,  termasuk  Risiko  Kredit  akibat  kegagalan  debitur,  Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
24 Bareskrim Tahan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian  Kredit BPD Jateng, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-6370552/bareskrim-tahan-2-tersangka-dugaan-korupsi- pemberian-kredit-bpd-jateng, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.13 WIB.
25 Eks Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora DIvonis 13 Tahun Penjara, diakses  dari  https://nasional.tempo.co/read/1612237/eks-pimpinan-bank-jateng-cabang- blora-divonis-13-tahun-penjara, pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.17 WIB.
26 Dian Isnawati,” Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta”.(UIN Sunan Kalijaga,2014), hlm. 123.
b. Risiko Pasar;
Risiko  pada  posisi  neraca  dan  rekening  administratif,  termasuk transaksi derivatif , akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
c. Risiko Likuiditas;
Risiko  akibat  ketidakmampuan  Bank  untuk  memenuhi  kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
d. Risiko Operasional;
Risiko  akibat  ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya  proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
e. Risiko Hukum;
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
f. Risiko Reputasi;
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
g. Risiko Stratejik;
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan  suatu  keputusan  stratejik  serta  kegagalan  dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
h. Risiko Kepatuhan
Risiko  akibat  Bank  tidak  mematuhi  dan/atau  tidak  melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
Kerugian  yang  dialami  bank  dengan  terus  menerus  dengan  jumlah  yang sangat besar ternyata dapat meningkatkan risiko yang sangat besar antara lain, bank dapat  mengalami  kepailitan.  Jika  dilihat  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  UU Kepailitan,  hanya  beberapa  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai teknis kepailitan bank.
Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, hanya beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai teknis kepailitan bank. Sehingga dari  sisi  proses  secara  umum  kepailitan  bank  tidak  berbeda  dengan  kepailitan debitur  biasa.  UU  Kepailitan  hanya  memberikan  3  (tiga)  norma  yang  mengatur secara khusus kepailitan bank, sehingga terdapat beberapa hal yang berbeda bagi kepailitan bank dari kepailitan debitur pada umumnya, yaitu : 1. Pasal 2 ayat (3) mengatur  bahwa  dalam  hal  debitor  adalah  bank,  permohonan  pernyataan  pailit hanya  dapat  diajukan  oleh  Bank  Indonesia.  2.  Pasal  7  ayat  (2)  yang  mengatur mengenai  tidak  ada  keharusan  penggunaan  jasa  advokat  dalam  hal  permohonan diajukan  oleh  kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Badan  Pengawas  Pasar  Modal,  dan Menteri  Keuangan.  3.  Pasal  223  yang  mengatur  bahwa  jika  debitur  bank  maka pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang adalah Bank Indonesia.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  pada  bagian  sebelumnya,  maka dapat ditarik suatu kesimpulan  sebagai berikut: pertama, manajemen risiko penting dilakukan dengan tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus dilakukan bank untuk meminimalisir risiko. Implementasi manajemen risiko tersebut jika dilakukan dengan maksimal akan berakibat pada meningkatnya indikator kesehatan bank. Namun sebagai contoh naiknya angka kredit bermasalah Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah  Cabang  Jakarta  dan  Cabang  Blora sebesar  3.73%  ternyata  juga  dapat  dipengaruhi  integritas  pegawai  bank  tersebut. Kedua, secara  sistematis  risiko  dapat  terjadi  ketika  manajemen  risiko  tidak diterapkan dengan baik antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum dan risiko  stratejik.  Namun  risiko  yang  lebih  besar  dapat  terjadi  yaitu  bank  dapat mengalami  kepailitan  jika  kerugian  terus  menerus  dialami  dan  ditanggung  oleh bank dalam jumlah besar.
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka   dapat   diberikan   ssaran   yang   nantinya   diharapkan   dapat   memperbaiki penerapan  manajemen  risiko  bank. Pertama, selain  indikator  manajemen  risiko bank yang tersebut diatas, pegawai bank juga harus memiliki integritas dan watak yang baik kemudian berasio pada kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi oleh perusahaan. Kedua, bank merupakan bisnis dengan risiko yang sangat besar, risiko tersebut  harus  diminimalisir  agar  bank  tetap  dalam  keadaan  sehat,  namun terwujudnya bank dalam keadaan sehat tidak dapat dilakukan oleh satu divisi saja, maka dari itu semua divisi  perusahaan harus bersama-sama meminimalisir risiko dengan menerapkan manajemen risiko yang sangat ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Darmaangga,  I  Dewa  Gede  Cahaya  Dita,  dkk, Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian Sebagai  Analisis  Dalam  Pemberian  Kredit  Pada  PT.  BPR  Gianyar Partasedana ,  Bagian  Hukum  Perdata  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana.
Djumhana, Muh, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. Hanafi, Mamduh.M, Manajemen Risiko, UPP STIM YKPN, Yogayakarta, 2012. Hasan,  Iqbal,  Pokok-Pokok    Materi    Metodologi    Penelitian    dan    Aplikasinya, Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2002.
Idroes,  Ferry  N.  Manajemen  Risiko  Perbankan  Pemahaman  Pendekatan  Pilar Kesepakatan Basel II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , Bandung : PT Refika Aditama, 2010.
Isnawati,  Dian,  Implementasi  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  (KCP)  Ambarukmo  Yogyakarta.  UIN Sunan Kalijaga,2014.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2012.
Rustam,  Bambang  Rianto, Manajemen  Risiko  Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Sjofjan, Lindryani, SH., MH, Prinsip Kehati-hatian Prudential Banking Principle dalam  Pembiayaan  syariah  Sebagai  Upaya  Menjaga  Tingkat  Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review, Vol. 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2015. Soemadipradja,  Rahmat  S.S. Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa , Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Subekti, Jaminan-Jaminan  Untuk  Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia , Bandung: Alumni, 1982.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

## Jurnal
Fure,  Joey  Allen, Fungsi  sebagai  Lembaga  Keuangan  Di  Indonesia  Menurut Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perbankan ,  Lex  Crimen  Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.
H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed.1, Cet.4, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008.
Mahmoeddin,  As, Etika  Bisnis  Perbankan, Cet.1,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan,1994.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

## Data Elektronik
Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Tengah,  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa Tengah:  Tetap  Tumbuh  Positif  di  Tengah  Pandemi,  diakses  dari https://www.bankjateng.co.id/bank-jateng-tetap-tumbuh-positif-di-tengah- pandemi, pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 12.30 WIB.
Bareskrim  Tahan  2  Tersangka  Dugaan  Korupsi  Pemberian  Kredit  BPD  Jateng,
diakses  dari  https://news.detik.com/berita/d-6370552/bareskrim-tahan-2- tersangka-dugaan-korupsi-pemberian-kredit-bpd-jateng,  pada  tanggal  12 Desember 2022, Pukul 04.13 WIB.
Eks Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora DIvonis 13 Tahun  Penjara, diakses  dari  https://nasional.tempo.co/read/1612237/eks- pimpinan-bank-jateng-cabang-blora-divonis-13-tahun-penjara, pada
tanggal 12 Desember 2022, Pukul 04.17 WIB.