Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Risna Juniati)
Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan

## Risna Juniati
Universitas  Bina Darma Palembang, risna.juniati03@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  Pengaruh  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan penyelesaian tindak lanjut temuan terhadap opini laporan keuangan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh    Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah  (APIP)  dan  penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  terhadap  opini  laporan  keuangan. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dengan  menyebarkan  kuisioner  kepada  57  orang    pada Kantor  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  sebagai  responden    yang  menjadi  sampel Penelitian.    Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  berganda.. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  opini  laporan  keuangan,    Penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  memiliki pengaruh    terhadap  opini  audit    dan  secara  simultan    Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah  dan  penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  memiliki  pengaruh  terhadap  opini  laporan keuangan.
Kata Kunci : Kapabilitas, tindak lanjut temuan, opini

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  Effect  of  Capability  of  the  Government  Internal Supervisory  Apparatus  (APIP)  and  the  completion  of  follow-up  findings  on  financial  statement opinions.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  capability  of  the  Government  Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the completion of follow-up findings on financial statement opinion. This study uses primary data by distributing questionnaires to 57 people at the Regional Inspectorate Office  of South  Sumatra  Province  as  respondents who  become  the  research  sample.  The  analytical method  used  in  this  research  is  multiple  regression  analysis.  The  results  show  that  the  capability  of the  Government  Internal  Supervisory  Apparatus  has  no  influence  on  the  opinion  of  the  financial statements,  the  settlement  of  follow-up  findings  has  an  influence  on  the  audit  opinion  and simultaneously the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus and the settlement of actions. Further findings have an influence on the opinion of financial statements.
Keywords: capability; follow-up findings; opinion

## A. PENDAHULUAN
Di  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,    Publik    bisa  mengetahui serta  mendapatkan  informasi  tentang    pengelolaan  keuangan  daerah  dan  sumber daya  apakah  telah  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan.    Pengungkapan informasi  keuangan  yang  transparan,  tentunya  menjadi  bahan  penilaian  bagi  publik bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan secara baik dan benar.
Bentuk  dari  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  bagi pemerintah  daerah  adalah  dengan  menyusun  laporan  keuangan,  dimana    laporan tersebut    harus  disampaikan    kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir disetiap tahunnya.  Setelah laporan  keuangan  di  terima,    Tim  Badan  Pemeriksa  Keuangan  akan  melakukan
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
pemeriksaan  terhadap  laporan  keuangan  tersebut  mulai  dari  perencaaan, pelaksanaan dan pelaporan, tim  Badan Pemeriksa Keuangan akan  menyampaikan laporan  hasil  pemeriksaannya  selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  Laporan Keuangan di terima. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan pada suatu pemerintah daerah.
Ada  beberapa    pihak  yang  berkepentingan  dan  membutuhkan  opini  audit  ini yang  pertama adalah Pihak eksternal dalam hal ini adalah DPRD, masyarakat dan investor  yang  mengunakan  Laporan  Audit  untuk  menilai  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  pada  entitas  Pemerintah  dan  sebagai  tolok  ukur  untuk  menilai  suatu kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Kedua Pihak Auditor dalam hal  ini  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  menggunakan  opini  audit  sebagai sarana untuk menilai amanat profesional dan perundang-ungangan dan Pihak Ketiga dalam  hal  ini  Pemerintah  yang  menggunakan  opini  untuk  menciptakan    reputasi  di mata publik atas kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan.
Namun  hasil    Opini  audit    menjadi    hal  yang  menarik  untuk  dicermati  dimana ditemui  masih  ada  pemerintah  daerah  yang  telah  mendapatkan  Opini Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP), namun tingkat penyelewengan dan korupsinya tinggi,  padahal pemerintah  daerah  dituntut  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.  Selain itu memang ditemukan banyak penyimpangan-penyimpan  pada  saat  dilakukan  audit  laporan  keuangan    sehingga mempengaruhi  pencapaian  opininya  dengan  semakin  banyak    pelanggaran  yang ada, maka opini yang diberikan juga akan semakin buruk.
Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  merupakan  impian  seluruh  institusi baik  di  pusat  maupun    daerah,  sebab  dengan  opini  tersebut  institusi  dapat mengekspresikan  akuntabilitasnya  kepada  para  stakeholdernya  (Publik).    Dengan diperolehnya  opini  WTP    tingkat  kepercayaan  atas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  akan  semakin  meningkat  dan  bermanfaat  untuk  pengambilan    keputusan, mencegah penyalagunaan anggaran dan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.
Penyebab  belum  diperolehnya  opini  WTP    antara  lain  dikarenakan  kesalahan penganggaran,    pelaksanaan  kegiatan  yang  tidak  tepat  dan      bentuk pertanggungjawaban  yang    salah  ,    aset  yang    tidak  tertib,  lemahnya  sistem pengendalian  intern  dan  penyimpangan  pada  peraturan  perundang-undangan, sumber  daya  manusia  khususnya  yang  mengelola  keuangan  daerah  dan  akuntansi yang    rendah,  serta  kurang  optimalnya    review  laporan  keuangan  yang  dilakukan oleh Inspektorat sehingga masih banyak temuan  yang dihasilkan dari  pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain  memberikan  Opini  audit  atas  Laporan  Keuangan,  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  juga  memberikan    temuan  dan    rekomendasi  yang  harus ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah    Daerah  melalui  entitas  Perangkat  Daerah    yang mendapat temuan  sebagai umpan balik bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerja  apalagi  temuan  yang  bersifat  kerugian    daerah  /Negara  harus  segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.
Berdasarkan  Instruksi  Presiden    Nomor  9  Tahun  2014  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  akuntabilitas  keuangan  Negara/Daerah  adalah  dengan melakukan  pengelolaan  keuangan  yang  efektif,  efisien,  transparan  dan  akuntabel melalui intensifikasi dan efektifitas peranan APIP. Untuk meningkatkan peranan APIP tersebut  harus  memiliki    tingkat  Kapabilitas  yang  baik  sehingga  mampu meningkatkan  kinerja  Pemerintah  Daerah.  Peningkatan  kapabilitas  Aparat Pemerintah  Internal  Pemerintah  merupakan  usaha  untuk  memperkuat  dan
meningkatkan  struktur  kelembagaan,  manajemen,  proses  bisnis  dan  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  Aparat  Pemerintah  Internal  Pemerintah  (APIP)  agar  mampu menjalankan peran serta fungsinya  secara efektif .
Salah  satu  tugas  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)    terhadap penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  melakukan  pemeriksaan secara  berkala  pada  perangkat  daerah  di  tahun  berjalan  sehingga  sudah  dapat diketahui  dan  pencegahan    apabila  ditemukan  ada  penyimpangan  dan  melakukan reviu  terhadap  laporan  keuangan.    Hasil  reviu  harus  ditindaklanjuti  oleh  perangkat sebelum  laporan  keuangan    diserahkan  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Tim Pemeriksa BPK  akan memanfaatkan hasil reviu yang dilakukan oleh  APIP sehingga akan  meminimalisir  terjadinya  suatu  temuan/kesalahan  oleh  Tim  Badan  Pemeriksa Keuangan dan akan mempengaruhi pemberian opini atas laporan keuangan.
Pemberian  opini  tidak  hanya  berdasarkan  transparansi  dan  akuntabilitas  saja, namun  ada  elemen  lain  yang  terkait  yaitu  penyelesaian    tindak  lanjut  rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  khususnya pasal 23 E ayat (2) dan (3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004  pasal  21  ayat  (1),  dimana  kedua  undang-undang  ini  mengamanatkan rekomendasi  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  harus  ditindaklanjuti oleh  setiap  entitas  yang  mendapat  temuan  dan  opini  yang diberikan  menjadi  acuan untuk perbaikan ditahun berikutnya.
Penyelesaian    tindak  lanjut  menjadi  mutlak  harus  dilakukan  sebagai  bentuk feedback  atas  pelaksanaan  audit  sebagai  langkah  awal  dalam  rangka  pengelolaan keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Diharapkan  dengan  semakin  sedikit temuan yang diaudit oleh BPK maka semakin besarlah peluang untuk mendapatkan opini WTP.

## B. KAJIAN TEORI

## 1) Kapabilitas Aparat Pengawasan  Internal Pemerintah (APIP)
Menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah  Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  dinyatakan  bahwa  pihak  yang  menjalankan pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  pemerintah termasuk  akuntabilitas  keuangan  negara  adalah  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP),  Inspektorat  Jenderal  (Itjen),  Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat Kabupaten/Kota.  APIP  sebagai  unsur  pengawasan  mempunyai  tugas  untuk melaksanakan  Audit,  Reviu,  Evaluasi,  dan  Kegiatan  Pengawasan  lainnya  yaitu Kegiatan  Pemantauan,  Konsultansi,  dan  pendampingan.  APIP  harus  dapat memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi,  dan efektivitas  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi  dengan memberikan  peringatan  dini,  meningkatkan  efektivitas  manajemen  risiko  dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  perkembangan  audit  sektor  publik  di  dunia,  Organisasi  profesi  Auditor intern  dunia  telah  mengembangkan  Internal  Audit  Capability  Model  (IACM.)    IACM adalah  suatu    Kerangka    kerja  yang  disiapkan  oleh  tim  research  IIA  dan dipublikasikan pada tahun 2010 yang   diadopsi oleh BPKP dalam rangka menyusun Peraturan  Kepala  BPKP  pada  tahun  2011.  Pada  tahun  2015  diterbitkan  Peraturan Kepala  BPKP  Nomor  6  Tahun 2015  tentang Grand  Design  Peningkatan  Kapabilitas Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  2015-2019.  Di  samping  itu,  diterbitkan  juga Peraturan  Kepala  BPKP  Nomor  16  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Teknis
Peningkatan  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah.  Rerangka  model yang    dibangun  ada  lima  tingkatan  (level)  yaitu  :  (1) Initial, (2) Infrastructure, (3) Integrated, (4) Managed  dan (5) Optimizing.
Salah  satu  elemen  penilaian  dalam  Internal  Audit  Capability  Model  (IACM) adalah Pengelolaan sumber daya manusia  melalui peningkatan   kompetensi auditor dengan    pendidikan,  pengetahuan,  keahlian  dan  keterampilan  serta    pengalaman kerja di dalam penugasan dan setiap auditor wajib untuk mengikuti jenjang/qualifikasi auditor  secara  Berkelanjutan  ( Continuing  Professional  Education ).    Peningkatan kompetensi  auditor  sangat  berpengaruh  untuk  menjaga  mutu  audit  yang dilaksanakan  oleh  auditor.  Auditor  yang  kompeten  dan  professional  tentunya  akan menilai  tingkat  keefisienan,  keefektifan    dan  ekonomis  serta  dapat    memberikan sumbang saran perbaikan  pada organisasi perangkat daerah.

## 2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Pengawasan  intern  yang  dilakukan  oleh  Aparat  Pengawas  Intern.Pemerintah (APIP)  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  SistemPengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  terdiri  dari  audit,  review, evaluasi,pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya.  Pengawasan  berfungsi membantu  agar  sasaran  yang  ditetapkan pemerintah  dapat  tercapai,  di  samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.
Hasil  kinerja APIP  dalam pelaksanaan  pengawasan dituangkan dalam bentuk Laporan  Hasil  Audit    atau  Pemeriksaan  (LHA/P).    Laporan  tersebut  disampaikan kepada  auditi  untuk  ditindaklanjuti  Penyelesaian  tindak  lanjut  beserta  bukti  tindak lanjut  atas  temuan  pemeriksaan,  disampaikan  auditi  kepada  APIP  paling  lambat  60 (enam  puluh)  hari  setelah  tanggal  diterimanya  Laporan  Hasil  Pemeriksaan    (LHP). Sedangkan  status  tindak  lanjut  terhadap  hasil  pemeriksaan  dilakukan  oleh  APIP berdasarkan  data/bukti  penyelesaian  oleh  auditi.  Status  tindak  lanjut  atas  temuan hasil  pemeriksaan  dilakukan  berdasarkan  perkembangan  penyelesaian  sebagai yaitu: selesai, apabila  saran/rekomendasi  telah  dilaksanakan/ditindaklanjuti  oleh auditi  dengan  bukti-bukti  yang  sah  dan  telah  dinyatakan  selesai  oleh  APIP; dalam proses , apabila  saran/rekomendasi  sedang  dalam  proses  penyelesaian,  akan  tetapi belum  semua  rekomendasi  dipenuhi  oleh  auditi; belum  ditindaklanjuti ;  apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya sesuai dengan saran/rekomendasi APIP; dan tidak dapat ditindaklanjuti; apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

## 3) Opini atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan suatu  laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber daya.  Pentingnya  pemeriksaan  laporan  keuangan  dilakukan  oleh  pihak  yang independen  dikarenakan  informasi  dalam  laporan  keuangan  memiliki  konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna
laporan keuangan memerlukan pihak yang independen tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  dilakukan  dalam    rangka  memberikan pendapat/  opini  atas  kewajaran  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  berdasarkan  pada  (a)  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi;  (b) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosure );  (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;  dan  (d)  efektivitas  sistem  pengendalian  intern.  Oleh  karena itu,  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  keuangan,  selain  memberikan  opini  atas laporan  keuangan,  BPK  juga  melaporkan  hasil  pemeriksaan  atas  sistem pengendalian  intern,  dan  laporan  hasil  pemeriksaan  atas  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.

## 4) Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis
Penelitian  ini  akan  menguji  masing –  masing  variabel  yaitu  Kapabilitas  APIP (X 1 )  dan  Penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  BPK    (X 2 )  berpengaruh  terhadap  Opini Laporan keuangan (Y), dan kedua variabel yaitu (X 1 dan X 2 ) secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  opini  laporan  keuangan  (Y).  sebagaimana  dituangkan  dalam gambar di bawah ini.

## Gambar  Kerangka Pikir
Keterangan: Secara Parsial --------->  Secara simultan

## 5) Hubungan Kapabilitas APIP terhadap opini laporan keuangan
Kapabilitas  APIP    merupakan  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas pengawasan yang mencakup kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM yang saling berkaitan  dan  harus  dimiliki  oleh  APIP.    Tingkat  Kapabilitas  APIP  yang  semakin tinggi  dari  level  1  ke  level  3  sesuai  dengan  target  RPJMD  2015-2019    akan membantu  pemerintah  daerah  dalam    rangka  untuk  mewujudkan  tata  kelola keuangan  yang  akuntabel  sehingga  akan  menjadikan  pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang  berlaku sehingga  menjadi  pertimbangan  bagi  BPK  dalam  memberikan  opininya,    dimana Pemberian  opini  ini  bergantung  pada  kualitas  laporan  keuangannya.  Peranan  APIP di dalam pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP    melalui  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan dan  kegiatan  pengawasan  lainnya,  kegiatan  pengawasan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan diantaranya ialah pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi,  kepegawaian,  keuangan  dan  aset,  reviu  laporan  keuangan,  reviu  Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta evaluasi sistem pengendalian internal.
Kapabilitas  APIP (X 1 )
Opini Laporan Keuangan
(Y)
Penyelesaian
Tindak Lanjut Temuan (X 2 )
Berdasarkan  rumusan  permasalahan  diatas,  maka  hipotesis  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah :
H 1 =  Pengaruh Kapabilitas APIP  terhadap opini laporan keuangan
6) Hubungan  Penyelesaian  Tindak  lanjut  temuan  terhadap  opini  laporan keuangan
Laporan  Hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  memuat  temuan dan rekomendsi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.Penyelesaian  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksaan  mutlak harus dilakukan oleh pihak-pihak yang diaudit dan menerima temuan sesuai dengan rekomendasi yang dimuat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksaan Keuangan.  Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan  Pemeriksaan  Keuangan  yang  ditindaklanjuti  diharapkan  akan  semakin  baik kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  tahun  berikutnya  hal  ini  dapat ditunjukkan  dengan  berkurangnya  jumlah  temuan  hasil  pemeriksaan  BPK  pada periode  berikutnya  dan  akan  menjadi  pertimbangan  bagi  Badan  Pemeriksa Keuangan  untuk memberikan opininya..
Berdasarkan  rumusan  permasalahan    diatas,    maka    hipotesis  dalam  penelitian adalah  :
H 2 =  Pengaruh    Penyelesaian  Tindak  lanjut    Temuan  terhadap  Opini    Laporan Keuangan.
7) Hubungan  Kapabilitas  APIP  dan  Penyelesaian  Tindak  lanjut  temuan terhadap opini  laporan keuangan
Peran  APIP  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  khususnya pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  melakukan  pengawalan  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  pelaksanaan  APBD.  APIP  melakukan reviu atas laporan keuangan , APIP yang kompeten akan  menghasilkan  hasil audit yang  baik.  Selain  melakukan  reviu  APIP  juga  melakukan  pemantauan  atas  tindak lanjut temuan BPK, semakin banyak temuan yang ditindak lanjuti maka akan menjadi pertimbangan bagi BPK untuk memberikan pendapatnya.
Berdasarkan  rumusan  permasalahan    diatas,    maka    hipotesis  dalam  penelitian adalah  :
H 3 o  =  Pengaruh  Kapabilitas  APIP  dan  penyelesaian  tindak lanjut    temuan    secara bersama-sama terhadap opini  laporan keuangan

## C. METODE PENELITIAN
1) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  melalui    kuisioner    (daftar  Pertanyaan)  yang diberikan kepada responden  yang telah ditentukan oleh peneliti..

## 2) Populasi dan sampel
Populasi dan sampel  yang   ditentukan adalah APIP yang berada pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 57 orang.
3) Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda.

## D. HASIL PENELITIAN

## 1. Uji Kualitas Data
a) Pengujian Validitas
Penelitian  ini  melakukan  uji  Validitas    atas  pertanyaan-pertanyaan    pada kuisioner  yang  di    sebarkan    kepada  57  responden,  dengan  hasil  sebagai berikut:
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Jumlah Item Rata-rata skor R. Tabel Keterangan Kapabilitas APIP 16 0,590 0,329 Valid Penyelesaian Tindak Lanjut 8 0,612 0,329 Valid Opini Audit 4 0,821 0,329 Valid Sumber: Data Olahan, 2021

## b) Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  instrumen  dilakukan  dengan  melihat  koefisien  Cronbach. Ringkasan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel Hasil Uji  Reliabilitas Variabel Jumlah Item Cronbach's α  Hitung Cronbach's α Tabel Keterangan Kapabilitas APIP 16 0,749 0,60 Valid Penyelesaian Tindak Lanjut 8 0,740 0,60 Valid Opini Audit 4 0,824 0,60 Valid Sumber: Data Olahan, 2021

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

## Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant) 3.568 5.062 .705 .484 x1 -.083 .090 -.141 -.923 .360 x2 .523 .144 .556 3.632 .001
Dependent Variable: y Sumber: Data Olahan 2021
Berdasarkan tabel Diatas menunjukkan koefisien ß merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:
Y = 3,568 - 0,83 X1 + 0,523 X2 + e Dari  persamaan  diatas  maka,  menunjukan  bahwa  konstanta  sebesar  3,568
Berdasarkan hasil analisis tersebut dinyatakan sebagai berikut :
1. jika Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut bernilai 0 maka koefisien opini audit menjadi 3,568
2. Jika Kapabilitas APIP naik satu satuan, maka opini audit akan turun  sebesar 0,83
3. Jika  Penyelesaian  tindak  lanjut  naik  satu  satuan,  maka  opini  audit  akan  naik sebesar 0,523
a) Pengujian Hipotesis
Tabel Hasil Pengujian Uji T No Variabel T hitu ng T Tabel Keterangan
1. 2. Kapabilitas Penyelesaian tindak Lanjut 0,923 3,632 2.0048 2.0048 Tidak Berpengaruh Berpengaruh
Sumber: Data Olahan 2021
Tabel Hasil Pengujian Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Hitung  F. Tabel Keterangan 1 Regression 157.227 2 78.614  8.099  3,16 Berpengaruh Residual 524.141 54 9.706 Total 681.368 56 Sumber: Data Olahan 2021 b) Uji Koefisien Determinan ( R 2 )

## Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of  the Estimate 1 .480 a .231 .202 3.115 Sumber: Data Olahan 2021

## E. PEMBAHASAN

## 1) Pengaruh Kapabilitas APIP Teradap Opini laporan keuangan
Hasil  Pengujian  menunjukkan  Kapabilitas  APIP  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  opini audit laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan  besarnya nilai T Tabel  dari  nilai  T  Hitung . Hal  ini  disebabkan  oleh  kapabilitas  APIP  merupakan kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  -tugas  pengawasan  yang  mencakup kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP yang antara satu dengan yang lain saling  terkait  dan  harus  dimiliki  oleh  APIP  dalam  mewujudkan  peran  APIP  yang efektif (Perka BPKP, Per-1633/K/JF/2011).
Adanya  keterbatasan  jumlah  aparat  Inspektorat,  tingkat    kompetensi  dan luasnya  daerah  cakupan  pemeriksaan  masih  menjadi  kendala  untuk  dapat memeriksa  seluruh  pos  keuangan  secara  cermat  dan  mendetail,  sehingga  kinerja audit intern menjadi kurang optimal.

## 2) Pengaruh  Penyelesaian  Tindak  Lanjut  Terhadap  Opini  Laporan Keuangan
Hasil  pengujian  ini  menunjukkan    penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  memiliki pengaruh  terhadap  opini  audit  .  Hal  ini  dibuktikan  dengan  besarnya  nilai  T  hitung dari nilai  T tabel.  Hasil pengujian ini  selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi  dan  Aryani  (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa  Penyelesaian  Tindaklanjut temuan  dan  rekomendasi  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  opini  audit  yang  baik pada  pemerintahan  sehingga  dapat  menjalankan  good  governance  pemerintah daerah.  Menurut  Sari  (2013),  prinsip-prinsip  tata  kelola  pemerintah  yang  baik dipengaruhi  adanyan  tindak  lanjut  rekomendasi  audit  BPK,  SPI,  dan  Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.
Hal ini dapat menggambarkan bahwa banyaknya atau besarnya penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP akan meningkatan nilai positif terhadap opini audit pada pemerintah daerah. Penyelesaian tindak lanjut ini harus memiliki tingkat ketepatan  waktu  dalam  menyelesaikan  tindak  lanjut  hasil  temuan  dan  melakukan pelayanan door to door pada perangkat daerah yang mendapatkan temuan berjalan dengan baik.

## 3) Pengaruh Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut Terhadap Opini Laporan Keuangan
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  Hipotesis  Secara  Simultan  (Uji  F)  yang dimana  uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  (X1  dan X2)  secara  bersama  sama  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Y),  dimana diperoleh nilai  F hitung  lebih besar dari nilai F Tabel.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Hasil  Penelitian  menunjukkanKapabilitas  APIP  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  opini  audit  dan    penyelesaian  tindak  lanjut  berpengaruh  terhadap  Opini Audit.  Tidak  berpengaruhnya  Kapabilitas  APIP  disebabkan  karena  keterbatasan jumlah  APIP,  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  APIP  serta    luasnya  cakupan pemeriksaan menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan detail sehingga kinerja audit menjadi kurang optimal.
Uji Koefisien determasi (Adjusted R2) menunjukan bahwa varibel yang  dipakai peneliti i yaitu Kapabilitas APIP dan Penyelesaian tindak lanjut mampu menjelaskan keberadaan variabel opini audit sebesar   (20,2%)  dan sisanya diperngaruh variabel independen  lainnya  sebesar  79,8%.  Dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti oleh peneliti.
Nilai  koefisien  Determinasi  (R2)  pada  penelitian  ini  adalah  0,202  hal  ini menunjukkan  bahwa  Kapabilitas  APIP  dan  Penyelesaian  Tindak  lanjut  dapat menjelaskan opini audit sebesar 20,2% .dan sisanya sebesar 79,8% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

## 2) Saran
Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah responden APIP yang berada pada  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Selatan,    disarankan  untuk  penelitian berikutnya  untuk  menambah  jumlah  sampel  dari  Perangkat  Daerah  yang  terlibat langsung  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen, sehingga cakupan
panelitian  tidak  dapat  meluas  untuk  mengetahui  faktor-faktor  lainnya  yang memberikan  pengaruh  terhadap  pemberian  opini  audit  oleh  BPK  RI  atas  Laporan Keuangan.  Untuk  kedepanya  diharapkan  ada  penelitian  yang  dapat  menambahkan variabel  lain  dan  menggunakan  data  yang  lebih  update  sehingga  menghasilkan pengujian yang lebih berkualitas serta memperluas cakupan solusi  bagi Pemerintah Daerah dalam mendapatkan opini audit yang lebih baik lagi di tahun berikutnya.
Disarankan    agar    Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  bersama- sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan Quality Assurance (QA) dalam  meningkatkan level Kapabilitas APIP  di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dengan semakin meningkatkan nilai Kapabilitas APIP maka akan mempengaruhi kinerja APIP dalam bidang pengawasan serta melakukan pemantauan tindak lanjut temuan BPK secara periodik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelia  Pramita  Sari,  2015  “Pengaruh  Temuan  Audit,  Tindak  lanjut  dan  kualitas Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Opini  Audit  melalui  Tingkat  Pengungkapan Laporan Keuangan”
Ristu  Pratiwi.2016,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah, Tindak lanjut temuan terhadap Opini”. Jurnal Akuntansi 2016, ecojoin.org
Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  “Pemeriksaan  Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara” Jakarta : 2004
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  “Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP)”, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Grand  Design  Peningkatan  Kapabilitas  APIP  2015 – 2019