LA NAKKA DALAM BINGKAI PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU 1960-1965
Muhammad Zainuddin Badollahi 1
1 Politeknik Negeri Pariwisata Makassar muhammadzainuddinb@gmail.com
Hilda Anjarsari 2
2 Universitas Hasanuddin Hildaanjar221@gmail.com
Intan Lisu Tandungan 3
3 Universitas Hasanuddin Intanlisutandungan@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the condition of Barru during the reign  of  La  Nakka,  but  also  to  find  out  what  reactions  arose  among  local authorities  when  Barru  changed  from  an  autonomous  region  to  a  level  II district. In addition, to find out what policies were issued during his reign. This  study  uses  the  methods  of  source  collection,  verification,  interpretation and writing. The results of the study found that as the first Regent in Barru, La  Nakka  succeeded  in  building  an  independent  district  in  agriculture, education and transportation facilities. The opening of a road in Pekkae that connects Soppeng with  Barru Regency is one of the  proofs of  its success. In addition, La Nakka also built many schools for the advancement of education in Barru Regency.

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Barru pada masa pemerintahan La Nakka, selain itu juga mengetahui reaksi apa saja yang timbul dikalangan penguasa lokal ketika Barru berubah dari daerah swapraja  menjadi  Kabupaten  tingkat  II.  Selain  itu  juga  untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan selama pemerintahannya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yaitu pengumpulan  sumber,  Verifikasi,  interpretasi  dan  penulisan.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  sebagai  Bupati  pertama  di  Barru,  La Nakka  berhasil  membangun  Kabupaten  yang  mandiri  di  bidang pertanian,  pendidikan  dan  sarana  transportasi.  Pembukaan  jalan  di Pekkae  yang  menghubungkan  Soppeng  dengan  Kabupaten  Barru  salah satu  bukti  keberhasilannya.  Selain  itu  La  Nakka  juga  banyak membangun sekolah untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Barru.
Kata Kunci: Barru, La Nakka, Kebijakan.
134 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Sejak  kebangkitan  Nasional  yang  berawal  pada  waktu  didirikannya  “ Budi  Utomo”  pada  1908  dan  pergerakan  nasional  yang  dinyatakan  bermula dari  Sumpah  Pemuda  1928  hingga  daerah  ini  diduduki  oleh  Jepang,  partai- partai politik maupun organisasi-organisasi sosial dilarang, bahkan rakyat juga dilarang  berkumpul  lebih-lebih  lagi  membicarakan  persoalan  politik  (Kadir, 1984:112).
Perhatiaan Jepang terhadap Asia Tenggara tidak lebih dari hanya ingin mendapatkan  sumber  daya  alam.  Ini  dibutuhkan  untuk  melaksanakan modernisasi  setaraf  Eropa  dan  Amerika  sebagai  modal,  dan  juga  disebutkan karena  Asia  relatif  lebih  dekat  dengan  Jepang.Pendudukan  Jepang  dengan segala aksinya telah menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme (Tanaka, 1982:93). Tidak dipungkiri bahwa Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang juga sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Barru.
Jepang  berusaha  memutuskan  semua  hubungan  dengan  zaman  kolonial Belanda  secara  simbolis.Sifat  turun  temurun  raja-raja  yang  swapraja  tidak diterima.Hubungan-hubungan  perjanjian  Belanda  dengan  mereka  semuanya dibatalkan.Gerakan  yang  aktif  pada  zaman  Belanda  juga  dibubarkan.Dengan pengecualian penting, perkumpulan Islam yang berpengaruh (Reid, 1996:17).
Keadaan  pemerintahan  terus  mengalami  perubahan  dari  setiap periodenya.Sejak  masuknya  kolonial  Belanda  pada  1905,  telah  membawa perubahan-perubahan  dalam  sistem  pemerintahan.  Kemudian  disusul  periode pemerintahan Jepang dengan sistem pemerintahan militernya, dan pada masa pendudukan  kembali  Kolonial  Belanda  yang  kemudian  membentuk  Negara federasi.Setelah  pengakuan  kedaulatan  sebagai  hasil  Konferensi  Meja  Bundar (KMB), muncul berbagai gejolak sebagai ungkapan rasa tidak puas dari rakyat Barru.  Hal  ini  terbukti  dengan  peristiwa  pada  tanggal  22  Apil  1950  dengan adanya  revolusi  yng  meminta  agar  NIT  dan  RIS  melebur  kedalam  RI,  dan meminta agar Barru pada saat itu dijadikan sebagai Daerah Otonom.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.34 tahun 1952 daerah Sulawesi Selatan,  terdiri  atas  tujuh  daerah  Swatantra,  berdasarkan  penyesuaian Penetapan  Gubernur  Timur  Besar  No.21  tanggal  24  Februari  1940  (Bijblad No.14377).  berdasarkan  PP.  Bo.21  Sulawesi  selatan  terdiri  atas  Kota  besar Makassar, Afdelling Makassar, Afdelling Parepare, Afdelling Mandar, Afdelling Luwu, Afdelling Bonthain, dan Afdelling Bone. pada 1952 penduduk Sulawesi Selatan sekitar 4.380.000 jiwa. Dari angka-angka ini dapat diperkirakan bahwa pada  1940-an  penduduk  Sulawesi  selatan  sekitar  3.000.000  jiwa  (Sjafei, 1981/1982:1).
| 135 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Sejak  1952,  tindakan  protes  dan  tuntutan  agar  Barru  dijadikan Kabupaten terus dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI). Sementara itu,  dilain  pihak  partai  Bangsawan  Nasional  Indonesia  (PBNI)  justru menentang  pembentukan  Kabupaten  akan  tetapi  mereka  berkeinginan  utuk tetap  mempertahankan  pemeritahan  Swapraja  (Departemen  P&K  Seksi Kabupaten  Barru,  1983:3).  Hal  ini  mempunyai  kesan  tersendiri  dalam mewarnai  percaturan  politik  pemerintahan  di  Sulawesi  Selatan  terkhusus Barru.
Kabupaten  Barru  dahulu  sebelum  terbentuk  adalah  sebuah  kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa  pemerintahan  Belanda  dibentuk  Pemerintahan  Sipil  Belanda  dimana wilayah  Kerajaan  Berru,  Tanete  dan  Soppeng  Riaja  dimasukkan  dalam wilayah  Onder  Afdeling  Barru,  yang  bernaung  dibawah  Afdeling  Parepare. Sebagai  kepala  Pemerintahan  Onder  Afdelling  diangkat  seorang  kontrolir Belanda  yang  berkedudukan  di  Barru,  sedangkan  ketiga  bekas  kerajaan tersebut  diberi  status  sebagai  Zelfbestuur  (Pemerintahan  Kerajaan  Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari- hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.
Kerajaan  Barru  menjadi  Swapraja  pada  masa  Kalimullah  Djonjo Karaeng Lembang Parang yaitu di tahun 1908 kerajaan Barru menjadi Onder Afdelling  dan  dibawah  pengawasan  Controlleur  Belanda  hingga  tahun  1942. Kemudian  Jepang  datang  tahun  1942  dan  melanjutkan  pemerintahannya hingga tahun 1945. Setelah Jepang berakhir kembali kerajaan Barru dibawah penguasaan  Controlleur  Steller  yang  berkuasa  di  Barru  sampai  tahun  1946. Pada tanggal 9 September 1945 Andi Sadapoto yaitu putera Karaeng Lembang Parang diangkat menjadi raja untuk menggantikan Ayahnya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  1959  tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, Pada tanggal 24 Februari  1960  Daerah  Barru  ditetapkan  sebagai  sebuah  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Barru  dengan  ibukota  Barru.  Kabupaten  Barru  terbagi  dalam  7 Kecamatan  yang  memiliki  40  Desa  dan  14  Kelurahan,  berada  ±  102  Km  di sebelah Utara Kota Makassar, ibukota Sulawesi Selatan.
Bupati  pertama  Kabupaten  Barru  adalah  La  Nakka.  Pada  masa  La Nakka diangkat menjadi Bupati Barru kondisi politik dapat dikatakan belum sepenuhnya  stabil.Hal  ini  tentunya  diakibatkan  oleh  adanya  ganguan keamanan yang bertendensi politik. Baik itu dari DI/TII maupun dari Komunis dapatlah  dibayangkan  bagaimana  pahitnya  kehidupan  yang  dialami masyarakat  Barru  pada  saat  itu,  yang  tidak  hanya  dialami  oleh  masyarakat
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Barru  tapi  seluruh  masyarakat  Sulawesi  Selatan  bahkan  sampai  di  Sulawesi Tenggara.
La Nakka adalah seorang perwira militer yang berpangkat Kapten yang berjuang  bersama  Saleh  Lahade  dan  Andi  Mattalatta,  Mereka  pertama  kali mendarat  di  Garongkong  di  Kabupten  Barru.  La  Nakka  sendiri  berasal  dari Bulukumba.  Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  sebagai  Bupati  pertama di  Barru  sangat  banyak  rintangan  yang  dihadapi,  situasi  politik  yang  tidak stabil  akibat  adanya  pemberontakan  DI/TII  di  Sulawesi  Selatan  juga memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  Kabupaten  Barru  pada  saat  itu. Kebijakan politik dikeluarkan untuk menjaga stabilitas politik dimana banyak tentara dikerahkan untuk menjaga keamanan dan meredam pemberontakan.
Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai bupati pertama di Barru sangat banyak rintangan yang dihadapi, situasi politik yang tidak stabil akibat adanya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan juga memberikan dampak yang  cukup  besar  bagi  Kabupaten  Barru  pada  saat  itu.  Kebijakan  politik dikeluarkan  untuk  menjaga  stabilitas  politik  dimana  banyak  tentara dikerahkan untuk menjaga keamanan dan meredam pemberontakan.
Dibidang  ekonomi  pertentangan  kepentingan  menyebabkan  kondisi hidup  rakyat  terbelakang,  karena  cara-cara  produksi  lama  tidak  mampu menghadapi  kapitalisme  kolonial  yang  mempunyai  organisasi  dan  teknologi modern  yang  mampu  mengubah  keadaan  ekonomi  yang  ada  (Kartodirjo, 1990:233). Sebagai Kabupten baru dalam rangka membangun daerah La Nakka sebagai  Bupati  Barru  mengeluarkan  kebijakan  perbaikan  ekonomi  pada program mereka, misalnya dalam hal perpajakan daerah. Sebagai daerah yang terdiri  dari  pegunungan  dan  daerah  pesisir  tentu  saja  orientasi  pekerjaan masyarakat  yang  ada  di  Barru  yaknin  petani  dan  nelayan.  Kebijakan  panca usaha  tani  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  juga  diterapkan  di  Barru hal ini bisa dilihat dari peningkatan hasil pertaniannya.
Kenaikan  produktivitas  pertanian  disalurkan  pada  investasi  disektor industry maka pemupukan dan lain-lainnya itu agaknya akan dapat sungguh- sungguh  memberikan  sumbangan  yang  dinamis  pada  keadaan  ekonomi umumnya  (Geertz,  1983:153-154).  Kondisi  ekonomi  yang  mulai  stabil  di Kabupaten Barru membawa angin segar bagi masyarakat Barru. Dalam masa pemerintahan  La  Nakka  banyak  sarana  yang  dibangun  seperti  jalan  dan tempat  rekreasi.  Kondisi  politik  mulai  stabil  (Wawancara  :  Ambo  Dalle  (84 tahun), Barru 13 Februari 2016).
Pada  rentan  waktu  1960  hingga  1965  banyak  hal  yang  dialami  oleh Kabupaten  Barru  sebagai  sebuah  kabupten  yang  baru  berdiri  ditengah kegoncangan politik yang dialami oleh Indonesia pada  saat itu.  Selama masa jabatan  5  tahun  di  Barru  banyak  hal  yang  telah  dilakukan  oleh  La  Nakka
| 137 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
sebagai  seorang  Bupati.  Dari  sini  penulis  ingin  melihat  perkembangan Kabupaten Barru sebagai sebuah Kabupaten baru dan kebijakan apa saja yang telah  dikeluarkan  oleh  La  Nakka  untuk  membangun  Barru.  Penulis  melihat periode 5 tahun jabatan La Nakka.
Chairil dalam tulisannya Barru pada Periode Pendudukan Jepang 1942- 1945,  menunjukkan  bahwa  ambisi  Jepang  membangun  kawasan persemakmuran  bersama  Asia  Timur  Raya  di  bawah  kekuasaannya diwujudkan dengan mengadakan perang Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang  di  Indonesia  1942-1945  merupakan  periode  penting  dalam  sejarah Indonesia  karena  terjadi  perubahan  mendasar  pada  sendi-sendi  kehidupan masyarakat  Indonesia.Politik  imperialisme  Jepang  di  Indonesia  terlihat berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam serta mengupayakan mobilisasi tenaga  kerja  untuk  kepentingan  perang.  Daerah  Barru  dimata  pemerintahan Jepang merupakan daerah yang sangat mendukung akan kepentingan ekonomi Jepang.  Karena  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.Terbukti  dengan dimasukkannya beberapa organisasi perusahaan Swasta Jepang di Barru untuk menguasai  dan  mengelolah  sumber  daya  alam  yang  ada.Pendudukan  ini menumbuhkan  rasa  patriotism  dan  nasionalisme  yang  mengakibatkan munculnya  gerakan-gerakan  penentangan  terhadap  sikap  Jepang  (Chairil, 2000:46).
Asrullah  M,“  Reaksi  masyarakat  Sulawesi  Selatan  Terhadap  Negara Indonesia    Timur”,  memberikan  gambaran  reaksi  dari  rakyat  tidak  hanya dilakukan  lewat  mimbar  parlemen  NIT,  dimana  telah  dijelaskan  bahwa  sejak 1945 hingga 1950, Makassar menjadi pusat kekuasaan dan ajang pertentangan politik dari berbagai aliran. Pembentukan NIT dapat dinilai sebagai kreatifitas lokal  yang  menginginkan  Negara  Indonesia  berada  dalam  wujud  federal  yang demokratis.NIT  memeparkan  sejarahnya  sendiri  namun  paham  federal kemudian  tenggelam  oleh  paham  unitaris  sehingga  hari  ini  Negara  Indonesia Timur tidak lagi muncul kepermukaan (Asrullah, 1994:121.)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  teknik  yang  dilakukan sebagai  upaya  memperoleh  fakta-fakta  dan  prinsip-prinsip  guna  mewujudkan kebenaran  dari  suatu  permasalahan  yang  ada.  Penelitian  yang  dilakukan adalah berupa penelitian sejarah (historis). Untuk mendapatkan hasil penulisan yang  berdasarkan  penelitian  sejarah,  maka  penelitian  ini  diupayakan  untuk membuat  suatu  tulisan  sejarah  (histografi).  Langkah-langkah  yang  ditempuh untuk  menghasilkan  tulisan  sejarah  adalah  dengan  mengikuti  metode  sejarah yang  mencakup  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  (Louis, 1973:18).
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Penelitian  menggunakan  data-data  arsip  yang  ditemukan  pada  Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Sulawesi Selatan dengan berpedoman pada Inventaris Arsip Propinsi Sulawesi Tahun 1946-1960, Arsip Pemerintahan Propinsi  Sulawesi  Selatan  Tenggara  (  1960-1964)  Vol  I,    Arsip  Statis  H.A. Rachman  Tamma,  dan  mengumpulkan    data-data  mengenai  laporan-laporan penting,  surat-surat  penting  bahan-bahan  dokumentasi  (mengumpulkan  foto dan  Sk  pelantikan  La  Nakka)  yang  sesuai  dengan  topik  penelitian  penulis. Lokasi  penelitian  adalah  Kabupaten  Barru.  Penelitian  dilakukan  sejak  bulan Januari-Juni 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Sistem Pemerintahan Barru Sebelum Proklamasi
Pada  pertengahan  1906  Barru  mulai  diduduki  tentara  Belanda,  setelah mengalami kekalahan perang yang pada saat itu dipimpin oleh  Arung Tuwung Andi  Koro  Petta  Bau  (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Barru, 1983:38).  Kekalahan  yang  sama  juga  dialami  oleh  kerajaan-kerajaan  di Sulawesi  Selatan  pada  saat  itu.  Sejalan  dengan  itu  dilakukan  penataan pemerintahan demi mempertahankan kekuasaannya didaerah ini. Tahun 1906 hingga 1916 pembagian wilayah administrasi pemerintahan terhadap daerah di Sulawesi  dan  daerah  taklukan  lainnya  masih  bersifat  sementara  berdasarkan keputusan  sementara  Gubernur  N.H.A.  Swart.  Tertanggal  31  Desember  1906 No.  6041/2  tentang  pembagian  wilayah  administrasi  pemerintahan  untuk daerah  Sulawesi  dan  daerah  taklukannya  (Muhlis  dkk,  1985:138).  Hal dikarenakan  masih  adanya  ketidakpuasan  atas  kehadirannya  di  daerah  ini, berupa  munculnya  perlawanan-perlawanan  yang  dipimpin  oleh  penguasa  dan bangsawan-bangsawan Sulawesi Selatan (Pawiloy, 1987:61).
Sementara  itu  sejak  daerah  Barru  ditaklukan  oleh  Belanda,  Struktur pemerintahan  tidak  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  struktur pemerintahan  pada  masa  pemerintahan  tradisional.  Hal  ini  diakibatkan  oleh gejolak  yang  timbul  dari  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  elit  lokal pada saat itu (Wawancara : Saifullah Ismail, 13 Februari 2016. Barru).
Akibat dari adanya perlawanan yang dilakukan oleh elit penguasa lokal di  Barru,  penataan  pola  pemerintahan  yang  baru  sedikit  tersendat.  Daerah Sulawesi  Sulawesi  dibagi  menjadi  7  daerah  Afedelling  yakni  Afdelling Makassar, Bone, Bonthain, Parepare, Mandar dan Buton beserta pesisir timur Sulawesi.  Barru  sendiri  dimasukkan  dalam  Afedelling  Parepare  yang  disebut Onderafedeling Barru. Afdelling Parepare terdiri atas empat Zelfbestuur yakni Mallusetasi, Soppeng Riaja, barru dan Tanete.
Pada  1926  terjadi  perubahan.  Struktur  pemerintahan  di  Barru    dengan dibentuknya  Barru  menjadi  Federasi  dalam  tiga  buah  Zelfbestuur
| 139 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
(pemerintahan  kerajaan  sendiri)  yang  masing-masing  dikepalai  oleh  Raja  dari turunan  bangsawan  tinggi  (Hoofds  Zelfbestuur)  yang  masing-masing  bergelar Arung,  yaitu  Kepala  Arung  Barru,  Kepala  Arung  Sopeng  Riaja  dan  Kepala Arung  Tanete.  Seperti  kebanyakan  daerah  di  Sulawesi  Selatan,  raja  yang menjabat  dipilih  oleh  pihak  pemerintah  Hindia  Belanda.  Hal  ini  dilakukan untuk meredam pemberontakan dari pihak kerajaan.
Pada  1938  di  Barru  terjadi  juga  perubahan  (reorganisasi)  dalam  bidang susunan pemerintahan yaitu Onderafdeling Barru dikepalai seorang Controlieur yang dibantu oleh seorang Adspiran controlieur (Belanda totok) dan tiga orang pamong  praja  bumi  putera  (Hulp  Bestuursasissten  dan  Ass  Hulp  Best)  yang membantu tiga buah pemerintahan Zelfbestuur schap di Barru, Soppeng Riaja dan  Tanete.  Ketiganya  berdiri  sendiri  dan  masing-masing  menjadi  penguasa didaerahnya  sebagai  kepala  eksekutif  dan  yudikatif  dan  diberikan  hak sepenuhnya  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  sehari-hari  didaerahnya masing-masing  sesuai  dengan  dasar  yang  telah  diletakkan  dalam  peraturan Zelfbestuur regelan 1938 dan pedoman pelaksanaannya diatur dan ditentukan publikasinya.
Tahun  1942  ketika  Jepang  menang  atas  Belanda  terjadi  restrukturruasi pada  pemerintahan  di  Indonesia  yang  berlaku  umum  untuk  semua  wilayah yang  pernah  dijajah  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Perubahan  ini  terjadi pada  penamaan  instansi  dan  penyebutan  daerah.  Hal  ini  dilakukan  guna menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan Belanda yang telah bercokol di Indonesia lebih dari 350 tahun lamanya.
Sebelum  ditandatanganinya  piagam  penyerahan  tanpa  syarat  seperti tersebut  diatas,  bala  tentara  Dai  Nippon  melakukan  serangan  terhadap kedudukan  pemerintah  Hindia  Belanda  di  Indonesia  dalam  dua  arah,  yakni dari  arah  Barat  dan  Utara.  Dari  arah  Barat  melalui  Melaya,  terus  ke Singapura, Plaju dan Jawa sedangkan dari arah Utara melalui Philipina, kota Tarakan, Sulawesi dan Indoensia Bagian Timur (Darwas, 1990:101).
Jepang  dalam  masa  pemerintahannya  tetap  memadukan  sistem pemerintahan  militer  dan  pemerintahan  sipil.  Hal  ini  dilakukan  karena menyadari bahwa masyarakat Sulawesi Selatan sudah  terbiasa dengan sistem pemerintahan  bangsawan  berdasarlan  pangadereng  yang  harus  dihormatinya (Pawiloy  &  Abduh,1979/1989)  Dengan  tujuan  untuk  menarik  simpati  rakyat dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya.
Pada masa pemerintahan Jepang, Sulawesi Selatan dibagi menjadi enam daerah  kecil  yang  masing-masing  disebut  kanriken  yakni  (1)  Makassar  Ken Karikan  dengan  ibu  kota  Makassar  meliputi  Gowa,  Maros,  Pangkajene  dan Kepulauan,  Takalar,  dan  Jeneponto,    (2)  Parepare  Ken  Karikan  dengan ibukota Parepare meliputi Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
(3)  Luwu  Ken  Karikan  dengan  ibu  kota  Palopo  meliputi,  Palopo,  Masamba, Malili,  Makale  dan  Rantepao.  (4)  Bone  Ken  Karikan  meliputi  Bone,  Soppeng dan  Wajo.  (5)  Mandar  Ken  Karikan  meliputi  Majene,  Polewali,  Mamasa  dan Mamuju, (6) Bonthain Ken Karikan meliputi Bonthain, Bulukumba, Sinjai dan Selayar (Departemen Dalam negeri Propinsi Sulawesi Selatan, 1991:237).

## Sekilas Tentang La Nakka

## La Nakka Semasa Sekolah
Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu  yang  menyatakan  bahwa  hanya  golongan  bangsawan  saja  yang  dapat mengeyam  bangku  sekolah  memberikan  peluang  yang  besar  bagi  La  Nakka untuk  menimba  ilmu.  Ia  sempat  sekolah  di  sekolah  milik  pemerintah  Hindia Belanda  di  Makassar  dan  mengikuti  pendidikan  umum  di  Normaal  School Makassar  (S.G.B)  sebelum  melanjutkan  studinya  ke  Bogor  tepatnya  pada tanggal 1 Agustus 1932 mengikuti cursus pertanian di Bogor. Ia bersekolah di sana  selama  setahun  dan  menyelesaikan  studinya  pada  tanggal  31  Agustus 1933. Ia kemudian bekerja terhitung dinas dengan gaji Rp.20 sebulan.
Setelah menyelesaikan studinya di Bogor, La Nakka kembali ke Sulawesi Selatan  dan  menjadi  guru  pertanian  di  Parepare  mulai  tanggal  1  September 1933  hingga  31  Agustus  1940,  di  Parepare  ia  sempat  menjadi  guru  pertanian selama  7  tahun  sebelum  akhirnya  dipindahkan  ke  Bonthain  untuk  menjadi guru pertanian juga disana pada tanggal 1 September 1940 sampai 31 Agustus 1943. Ia mengajar di sana selama 3 tahun dan akhirnya menikah.

## La Nakka Dewasa dan Masa Kerjuangannya
Dalam  kehidupan  rumah  tangga  La  Nakka  menikah  sebanyak  3  kali. Istri pertamanya adalah orang Bulukumba yang merupakan sepupu sekalinya dan memiliki dua orang anak yakni Alm. Mahsun lahir tanggal 1 Agustus 1935 di Bulukumba, Almarhumah S. Saima lahir tanggal 2 Juni 1938 (Wawancara: Lela  Nakka,  3  April  2016).  Istri  keduanya  adalah  I  Duppa  lahir  di  Parepare, mereka  melangsungkan  pernikahan  di  Bulukumba  dan  Parepare.  Pernikahan ini  dilangsungkan  pada  tanggal  15  September  1938.  Dari  perkawinan  ini lahirlah  3  orang  anak  yakni  Moh.  Natsir  16  Juni  1941  (sekarang  menjabat sebagai  pengurus  dewan  harian  UPRI  Makassar),  S.  Saleha  lahir  pada  17 November 1942 pada masa pendudukan Jepang, dan anak bungsunya adalah S. Sapiah yang lahir pada 15 Desember 1944. Istri ketiga La Nakka adalah orang Jawa,  ketika  dia  memutuskan  untuk  terjun  sebagai  tentara  dan  berjuang  di Jawa tepatnya di Jogyakarta. Ia lama menetap disana dan akhirnya bertemu dengan  seorang  gadis  dan  menikahinya.  Dari  pernikahannya  ini  ia  mendapat seorang  anak  laki-laki  yang  diberi  nama  Sabaruddin  yang  dilahirkan  pada
| 141 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
tanggal  24  Desember  1948,  sebelum  akhirnya  meninggalkan  Jogyakarta  dan kembali ke Makassar.
September 1943 ia diangkat oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai Kepala  Kantor  Pembikinan  Kapal  (Minsen  Unkokasi  Parepare),  Ia  menjabat selama  2  tahun  hingga  Agustus  1945.  Ketika  Indonesia  Mulai memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kekacauan politik  terjadi  dimana-mana  sehingga  terjadi  restrukturasi  pada  bidang pemerintahan secara besar-besaran. September 1945 hingga Desember 1945 La Nakka  memutuskan  untuk  mengubah  jalur  hidupnya  dan  berjuang  untuk kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya. Ia bergabung dengan PRI (Penunjang Republik  Indonesia)  Parepare  dan  bertugas  sebagai  ketua  Gerakan  Pandu Nasional Indonesia Parepare.
La Nakka kemudian bergabung dalam dunia militer dan pada Januari – Juli  1946  dan  ikut  dalam  Persiapan  Sulawesi  bahagian  urusan  ekspedisi  di Situbondo  bersama  dengan  Kahar  Muzakkar  sebagai  pimpinannya  dan  A. Mattalatta  sebagai  Wakil  Pimpinan.  Pada  bulan  Juli-Desember  1946  ia tergabung dalam TNI dengan pangkat Letnan Satu (Arsip Pribadi La Nakka).1
La  Nakka  tidak  hanya  malang  melintang  dalam  dunia  keguruannya  ia juga  terlibat  dalam  dunia  milliter  untuk  berjuang  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  tetap  mempertahankan  kedaulatan  NKRI.  Pengalaman  dalam dunia  kemiliteran  tidak  diragukan  lagi  pasca  pulang  dari  Yogyakarta  tahun 1951.  Ia  ditunjuk  kembali  sebagai  anggota  sekolah  kader  di  Parepare  pada setahun kemudian menjadi kepala keuangan sekolah tersebut (Arsip Pribadi La Nakka).2
La  Nakka  memutuskan  untuk  mengakhiri  karirnya  diketentaraan  pada 31  Desember  1952  dan  diberhentikan  dengan  hormat  dari  pangkat  dan jabatannya  dalam  dinas  ketentaraan  atas  permohonan  sendiri  dengan  ucapan terima  kasih  atas  jasa-jasanya  selaku  anggota  militer  dan  diberikan  hak menurut  ketentuan  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Darurat  No.19 tahun 1950 (Arsip Pribadi La Nakka).3
Pada  tanggal  24  Februari  1958  mendapat  surat  dari  pusat perbendaharaan  Negara  di  Makassar  menyampaikan  surat  Penetapan pemberhentian  pension  oleh  Menteri  Pertahanan  RI  tanggal  22  Oktober  1957 No.Kpts.15167/7618/1-19/1957. Kemudian mendapat surat Keputusan menteri pertahanan  No.  MP/N/401/57  tanggal  7  Mei  1957.  La  Nakka  juga  dijadikan sebagai  anggota  Dewan  Legiun  Veteran  RI  berdasarkan  surat  penetapan
1 Arsip Pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.
2 Arsip pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.
3 Arsip Pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha, anak kedua La Nakka.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Markas  Besar  Legiun  Veteran  Republik  IndonesiaNo.  151/12/Prt/NBLV/II/58 tanggal 10 November 1957 terhitung mulai tanggal 25 Januari 1957.
Selama  karir  ketentaraanya  ia  sempat  dianugerahi  beberapa  medali diantaranya:
1. 5 Oktober 1954 “Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia “ sesuai ketentuan dalam pasal 3 dari Undang-undang No. 20 tahun 1954 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
2. Pada  tanggal  17  Agustus  1958  No.  32204  dianugerahi  “Satyalencana Kesetiaan”,  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  11  dari  Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
3. Pada  tanggal  17  Agustus  1958  No.09189  dianugerahi  “Satyalencana Bakti” sesuai ketentuan dalam pasal 2 dari Undang-Undang Darurat No. 70 tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
4. Pada  tanggal  17  Agustus  1958  No.53983  dianugerahi  “Satyalencana Peristiwa  Aksi  Militer  Kesatu”  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  16  dari Undang-Undang Darurat No. 2  tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
5. Pada  tanggal  17  Agustus  1958  No.53983  dianugerahi  “Satyalencana Peristiwa  Aksi  Militer  Kedua”  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  16  dari Undang-Undang Darurat No. 2  tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan
6. Tanggal 10 November 1958 No.36901 dianugerahi Tanda Jasa Pahlawan didalam  perjuangan  gerilya  membela  kemerdekaan  Negara    ditanda tangani oleh Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI.
7. Tanggal 29 Januari 1959 No. 43585 dianugerahi “Satyalencana Gerakan Operasi  Militer  I”  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  3  dari  Peraturan Pemerintah  No.  59    tahun  1958  ditanda  tangani  oleh  Menteri Pertahanan.
8. Tanggal  29  Januari  1959  No.  08919  dianugerahi  Satyalencana  Gerakan Operasi  Militer  III”  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  9  dari  Peraturan Pemerintah  No.  59    tahun  1958  ditanda  tangani  oleh  Menteri Pertahanan.
9. Tanggal  29  Januari  1959  No.  57920  Satyalencana  Gerakan  Operasi Militer  IV  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  12  dari  Peraturan  Pemerintah No. 59  tahun 1958 ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan.
10. Tanggal  29  Januari  1959  No.  57920  Satyalencana  Gerakan  Operasi Militer  VI  sesuai  ketentuan  dalam  pasal  12  dari  Peraturan  Pemerintah
| 143 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
No.  59    tahun  1958  ditanda  tangani  oleh  Menteri  Pertahanan  (Arsip Pribadi La Nakka)
Atas semua tanda jasa dan baktinya kepada Negara Republik Indonesia La  Nakka  akhirnya  dijadikan  sebagai  kepala  Kantor  Urusan  Legiun  Veteran lingkungan  Makassar  terhitung  mulai  tanggal  24  Maret  1958  berdasarkan Keputusan Menteri Muda Urusan Veteran RI No. 143/Kpts/tahun 1959 tanggal 3  November  1959,  sebelum  akhirnya  diusulkan  Oleh  A.  Mattalatta  sebagai Bupati barru yang pertama karena dianggap mampu untuk membangun Barru menjadi sebuah Kabupaten yang mandiri dan menjadi Kabupaten yang dapat bisa memperbaiki taraf hidup warganya.
La  Nakka  ditetapkan  sebagai  Bupati pertama  Kabupaten  Dati  Tingkat II  Barru  pada  tanggal  1  Februari  1960  dan  berakhir  pada  1  Februari  1965 dengan  pangkat  Kapten.  Selain  sebagai  guru,  anggota  militer  dan  Bupati pertama Kabupaten Tingkat II Barru ia juga adalah seorang ayah dan suami yang selalu dicintai oleh keluarganya. Dalam ingatan sang anak beliau adalah orang  yang  tegas,  bertanggung  jawab,  tidak  banyak  bicara,  sangat  peduli dengan  kehidupan  sosial,  dan  penyayang  (Wawancara:  Siti  Suleha,  2  April 2016).

## Barru Pada Masa Pemerintahan La Nakka

## Reaksi Penguasa Lokal
Kehadiran  pemerintah  Kolonial  dan  pendudukan  Jepang  praktis  tidak mengubah  lapisan  sosial  masyarakat  di  Sulawesi  Selatan.  Baik  pada  zaman kolonial  maupun  pendudukan  Jepang,  penguasa  pribumi    dijadikan  sebagai penghubung  antara  penguasa  dan  penduduk  setempat.  Dengan  kata  lain pemerintah  Kolonial  tetap  memelihara  dan  memperkuat  hirarki  sistem pemerintahan  tradisional  yang  ada  dengan  raja,  dalam  situasi  ini  penguasa pribumi secara langsung menjadi broker kepentingan kolonial dan kepentingan masyarakat setempat.
Kelompok-kelompok  yang  pro  terhadap  Belanda  senantiasa melancarakan  pemberontakan  dan  mengahasut  warga  yang  peduli  terhadap Republik,  pada  akhirnya  bentrokan  tak  terelakkan  antar  kedua  kaum  ini. Disatu  sisi  golonngan  bangsawan  ingin  melanggengkan  sistem  feodalisme sedang  disisi  lain  kaum  revolusioner  ingin  pemerintah  yang  demokratis berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
Perjalanan  roda  pemerintahan  pada  masa  Republik  Indonesia  Serikat (RIS) di Barru terus mengalami goncangan dan kritikan-kritikan dari berbagai pihak  atau  menimbulkan  rasa  tidak  puas  dikalangan  masyarakat,  sehingga
Arsip pribadi La Nakka yang dipegang oleh Siti Saleha anak kedua La Nakka.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pada  tahun  1955  KPN  Patotoreng  mengundurkan  diri  dan  diganti  oleh  La Kitta  hingga  tahun  1958.  Selanjutnya  La  Kitta  juga  mengundurkan  diri  dan diganti oleh KPN Aco pada tahun 1958 hingga 1960, lalu digantikan La Hudu sebelum  pada  akhirnya  La  Nakka  dipilih  menjadi  Bupati  pertama  di Kabupaten Barru (Putri, 2002:41).
Terbentuknya  Komite  Nasional  Indonesia  (KNI)  yang  dimaksudkan untuk  mendemokratisir  pemerintahan  swapraja.  Sebagaimana  resolusi  yang dikeluarkan  Komite  Nasional  Indoensia,  yang  salah  satu  poinnya  adalah menjadikan  daerah  swapraja  Barru  sebagai  daerah  otonom  dalam  wilayah Republik Indonesia. Mosi dari KNI ini ternyata mendapatkan tantangan hebat dari  kelompok-kelompok  yang  ingin  tetap  mempertahankan  daerah  swapraja, sehingga  keadaan  Barru  pada  saat  itu  memanas  hingga  terbentuknya  Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Barru pada tahun 1960.
Pada  dasarnya  perubahan  status  pemerintahah  yang  ada  di  Kabupaten Barru sejak berubah menjadi sebuah Kabupaten banyak menggeser kedudukan penguasa  elit  lokal.  Dimana  banyak  jabatan-jabatan  adat  yang  dihilangkan kemudian  diganti  dengan  struktur  yang  baru  mengikuti  sistem  pemerintahan yang ada.

## Kebijakan Politik
Sebagai  seorang  pemimpin  dibutuhkan  kharisma, Kharisma  inilah  yang dipunyai  oleh  seorang  La  Nakka  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya. Kharisma adalah watak pribadi yang luar biasa. Seseorang dianggap sah atau memiliki  watak  pribadi  istimewa,  misalnya  kepahlawanan,  kesederhanaan, kejantanan, kejujuran dan kebijaksanaan atau semacam itu (Nasikun, 1987:38- 39).
Diawal  tahun  1961  sebagai  tindak  lanjut  dari  pemantapan  birokrasi pemerintahan  daerah.  Maka  reorganisasi  pemerintahan  di  Barru  terus berlangsung.  Lingkungan  pemerintahan  bekas  bekas  swapraja  dan  distrik- distrik  yang  tradisional  di  lebur  menjadi  5  (lima)  buah  lingkungan pemerintahan administratif yang disebut Kecamatan, yakni kecamatan Barru, Tanete Rilau, Tanete Riaja, Soppeng riaja dan Mallusetasi.
Dengan  terbentuknya  Kecamatan-kecamatan  itu,  maka  dengan sendirinya sistem pemerintahan swapraja dan distrik-distrik di Barru terhapus. Pejabat-pejabat  dialihkan  menjadi  pegawai  negeri  daerah  otonom.  Di  tingkat pemerintahan bawahpun diadakan reorganisasi, yakni dibentuk Desa gaya baru dalam  lingkungan  Kecamatan-kecamatan.  Desa  gaya  baru  dikepalai  oleh seorang  pejabat  yang  disebut  kepala  desa  diangkat  pula  seorang  imam  desa yang  dipilih  bersama-sama  dengan  kepala  desa.  Dibawah  desa  tersebut terdapat RK dan RT ( Putri, 2002:41).
| 145 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Dibidang politik La Nakka mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian tunjungan  terhadap  pegawai  Daerah  Tingkat  II  Barru.  Dampak  yang  besar dari  kebijakan  politik  yang  dikeluarkan  oleh  La  Nakka  adalah  pemberian tunjangan bagi pegawai yang membawa angin segar untuk kesejahteraan para pegawainya,  disamping  itu  pendirian  rumah  dinas  untuk  pegawainya  juga merupakan  hal  positif  untuk  pegawai  sehingga  pegawai  mempunyai  rumah tinggal.  Dampak  lain  adalah  pengunduran  diri  La  Nakka  untuk  lepas  dari jabatannya  membawa  hal  baru  bagi  Kabupaten  Barru  sebab  karena  hal  ini maka  di  pilih  lagi  seorang  bupati  baru    pada  tahun  1965  yakni  H.  Machmud Sewang  (1965-1980)  yang  menggantikan  La  Nakka.  Hal  ini  didasarkan  atas Undang-Undang No.1 Tahun 1957 maka ditetapkan :
Memperlakukan mutasi-mutasi peraturan pemerintah No. 16 tahun 1959 tentang  pemberian  tunjangan  daerah  tidak  aman  kepada  Pegawai  negeri  sipil berlaku  pula  bagi  pegawai  Daerah  Tingkat  II  Barru  yang  namanya  tersebut dalm lampiran surat keputusan ini.
Bahwa  peraturan  ini  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1  Nopember  1960 sampai tanggal 30 April 1961 selama enam bulan.
Bahwa  bila  ternyata  dikemudian  hari  ternyata  mendapat kekeliruan/kesalahan  dalam  penetapan  ini,  akan  diubah/diperbaiki  seperlunya (Inventaris Barru tahun 1920-1976 , Nomor Registrasi 93).
Latar  belakang  militer  yang  dimiliki  oleh  La  Nakka  juga  berpengaruh dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  tingkat  kedisiplinan  yang  tinggi dan loyalitas terhadap Negara selalu ia tunjukkan dengan cara mengabdi pada Negara  dan  membangun  Barru  sebagai  sebuah  Kabupaten  yang  selalu  setia pada  NKRI.  Hal  ini  terbukti  ketika  dikeluarkannya  “seruan  bersama”  yang menyerukan kepada segenap golongan masyarakat di Dati II Barru untuk :
1. Dengan  penghianatan  Andi  Selle  Mattola  (salah  satu  bawahan  kahar Muzakkar dalam melakukan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan) yang  penjelasannya  berulang-ulang  kali  disiarkan  melalui  surat-surat kabar,  maka  oleh  Komandan  Resimen  142  sekali  lagi  memperingatkan kepada  rakyat  untuk  segera  melaporkan  kepada  yang  berwajib  ( pemerintah-Tentara  atau  Polisi)  bilamana  ada  yang  mendengar  atau melihat pasukan bekas Jon 003.
2. Supaya rakyat jangan memberi pertolongan atau memberi perlindungan kepada Andi Selle atau pasukannya karena P. J. M. Presiden  Panglima Tertinggi  Angkatan  Bersenjata  R.I./Pemimpin  Besar  Revolusi  telah menyatakan bahwa mereka adalah musuh Negara.
3. Oleh  karena  gerombolan  Kahar  Muzakkar  dengan  semua  pengikutnya harus  dihancurkan  sebelum  17-8-1964,  maka  kepada  mereka  yang  ada keluarganya/anaknya  di  hutan  menjadi  musuh  Negara,  supaya  segera
146 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
mengajaknya  untuk  menyerahkan  diri  kepada  yang  berwajib  sebelum terlambat.
4. Barang siapa sengaja melindungi gerombolan Kahar Muzakkar termasuk Andi  Selle  dan  kawan-kawanya  atau  sengaja  tidak  melaporkan  bila  ia melihat atau mendengar dimana mereka berada, maka dapat digolongkan sebagai  musuh  Negara  dan  diambil  tindakan  menurut  hukum  yang berlaku (.Inventaris Arsip Barru 1920-1976, Nomor Registrasi 190).
Seruan  ini  tidak  hanya  berbahasa  Indonesia  tapi  juga  ditulis  dalam bahasa  Bugis  dengan  tujuan  agar  semua  orang  di  Barru  mengerti  akan  hal tersebut.  Pada  dasarnya  seruan  ini  bertujuan  untuk  memberitahukan  kepada masyarakat  agar  berhati-hati  terhadap  Andi  Selle  dan  bekerjasama  dengan pemerintah  dalam  rangka  menumpas  pemberontakan  Andi  Selle  agar  tercipta kondisi yang stabil diseluruh wilayah Sulawesi Selatan.

## Kebijakan Ekonomi
Dalam  sejarah  pembagunan  Indonesia,  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  bukan  lagi  merupakan  hal  baru.  Upaya-upaya pemerintah  dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  dan  mengurangi  angka ketimpangan  kemiskinan  telah  diupayakan  melalui  berbagai  perundang- undangan dan peraturan sebagai perangkat pendukungnya.
Ketimpangan  jelas  menjadi  penanda  adanya  masalah  dan  kesetaraan merupakan  kondisi  terbaik  yang  dibutuhkan  untuk  menopang  keberlanjutan sebuah negara. Martin Ravallion, ekonom yang pernah bekerja di Bank dunia menunjukkan  bahwa  ketimpangan  berpengaruh  terhadap  program penghapusan kemiskinan (Prastowo dkk, 2014:4)
Untuk  membangun  komunikasi  yang  efektif  dengan  petani  hingga terciptanya  kondisi  yang  menguntungkan  bagi  petani  maka  perlu  untuk memperbaiki sumber-sumber komunikasi yang berorientasi kota dan konsumsi, saluran-saluran komunikasi menembus wilayah pedesaan dengan lemah dengan isi yang tidak relevan, petani memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang terbatas  dan  tidak  terorganisasi  tidak  berpolitik,  ketidakmerataan  dan kemampuan ekonomi dan perbedaan akses kepada informasi mengenai inovasi, inovasi  tidak  memadai,  struktur  sosial  pedesaan  yang  menekan,  prasarana tidak  memadai,  kebijaksanaan  pertanian  yang  buruk  dan  keterpencilan  dan isolasi  geografis  (Rogers,  1985:56)  Berangkat  dari  hal  ini  maka  dikeluarkan kebijakan  ekonomi    berkaitan  dengan  pertanian  agar  bisa  membantu kehidupan petani.
Tujuan  pembangunan  pertanian  meliputi  peningkatan  produksi, produktivitas,  kualitas  dan  nilai  tambah  serta  daya  saing  yang  dimaksudkan untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penyediaan
| 147 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
bahan baku untuk pangan serta non pangan dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan  memungkinkan  untuk  terjadinya  perbaikan  dan  peningkatan kehidupan ekonomi dari setiap masyarakat yang terlibat didalamnya.
Khusus  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  pengembangan dan  peningkatan  sistem perekonomian  di  Indonesia  baru  dilakukan  pada  saat Indonesia  diakui  kemerdekaannya  oleh  Belanda  setelah  Konferensi  Meja Bundar  di  Den  Haag  1949.  Setahun  setelah  Konferensi  tersebut,  yaitu  tahun 1950 dikeluarkanlah suatu program ekonomi yang dinamakan Rencana Urgensi Perekonomian  (RUP)    pada  masa  kabinet  kerja  pertama  Republik  Indonesia yang  dipimpin  oleh  Mohammad  Natsir  dari  masyumi.  Rencana  ini dimaksudkan  untuk  membangun  sektor  industri  dan  pertanian  (Sahajuddin, 2011:9).
10  Juni  1961  La  Nakka  bersurat  kepada  para  pelaksana  pemerintah wilayah  dalam  daerah  tingkat  II  Barru  dalam  hal  ini  Dinas  Pertanian  untuk mengirimkan daftar rincian:
1. Nama-nama penggarap tanah-tanah  sawah ornamen dan ambsveleden
2. Luasnya  tanah-tanah ornamen dan ambsvelden yang  digarap  atau dikerjakan tiap-tiap petani dan hasilnya.
3. Luasnya  tanah-tanah ornamen (tanah  ulyat)  dan ambsvelden (tanah pemerintah/negara) yang digarap dalam tiap-tiap desa (Inventaris Arsip Barru, Nomor Registrasi 335).
Hal dimaksudkan agar adanya pemerataan kepemilikan lahan pertanian yang  dipunyai  oleh  setiap  petani  dan  desa-desa  dalam  Kabupetan  Barru. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat nantinya perincian sawah garapan menjadi acuan untuk membuat kebijakan dibidang pertanian.
Tahun  1963  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Barru  mengeluarkan Instruksi No.10./Desa/1963 yang berisi “ Untuk mencegah penyiaran-penyiaran sokongan  desa  dan  sekolah-sekolah  dan  lain-lain,  dirasa  perlu  diadakan  suatu pemungutan  secara  merata  untuk  seluruh  rakyat,  maka  mulai  tanggal  1 November 1963 dan seterusnya dianjurkan kepada setiap rumah tangga dalam Dati  II  Barru  untuk  menyumbangkan  segenggam  beras  yang  diambil  dari persedian  masak  (setiap  hendak  memasak  diambil  segenggam  beras)  dengan ketentuan  beras  ini  tidak  boleh  diganti  dengan  membayarnya  berupa  mata uang.  Untuk  gerakan  pengumpulan  beras  ini,  disetiap  rumah  tangga dianjurkan  utnuk  menggantung  pundi-pundi  (penyimpan)  beras  didapur. Setiap  beras  tersebut  dikumpulkan  oleh  ketua  rukun  tetangga,  kemudian menyerahkannya  kepada  kepala  desa.  Pemerintah  menjual  kepada  J.B.P.P. setempat  dan  harganya  disetor  langsung  kepada  bendahara  desa  dan penggunaan  harga  beras  ini  dipakai  untuk  ongkos  administrasi  desa,  gaji-gaji pegawai,  perbaikan  mesjid,  sekolah-sekolah,  jalan-jalanan  desa,  bendungan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
desa dan lain-lain (Inventaris Arsip Barru Tahun 1920-1976,  Nomor Registrasi 131).
Selama  masa  pemerintahan  La  Nakka  tidak  hanya  pertanian  yang diperhatikan  tapi  juga  masalah  Koperasi.  Di  daerah  Soppeng  Riaja  dibentuk sebuah  Koperasi  yang  diberi  nama  “Lampoko”  pada  tanggal  29  Juni  1963. Koperasi  ini  adalah  koperasi  pertama  yang  ada  didaerah  ini  adapun  struktur organisasi dalam koperasi ini tidak jauh  berbeda dengan koperasi lainnya yang ada  didaerah  lain.  Ketua  I  koperasi  adalah  H.    Muhammade  dan  ketua  II adalah Lambaseng. Ada ketetapan setoran yang harus dibayarkan oleh anggota yakni  Rp.  5.000  untuk  simpanan  pokok,  dan  Rp.  250  untuk  simpanan  wajib (Inventaris Arsip Barru Tahun 1920-1976,  Nomor Registrasi 287).
Dampak  dari  semua  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  La  Nakka  cukup dirasakan  oleh  warga  masyarakat  dalam  lingkup  Daerah  Tingkat  II  Barru. Dalam  rangka  membangun  daerah  Tingkat  II  Baru  guna  mendukung pelaksanaan  pembangunan  Barru  dalam  hal  ini  menggali  sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak, terutama pajak hasil bumi yang dikenakan kepada penggarap tanah, pajak kekayaan, pajak benda, dan pajak pendapatan. Disamping  pajak,  hasil  pertanian  juga  merupakan  salah  satu  sumber  utama perekonomian Barru, sehingga tidak mengherankan jika Barru dikenal sbeagai lumbung  padi.  Berkat  pajak  yang  dibayarkan  maka  Kabupaten  Barru  dapat membangun  daerahnya  dengan  membiayai  pembukaan  sarana  dan  prasarana untuk  kemaslahatan  bersama  seperti  pembukaan  jalan  di  Pekkae  untuk menghubungkan  Barru  dan  Soppeng,  tempat  rekreasi,  sekolah-sekolah,  dan kantor.

## Kebijakan Sosial Budaya  dan Dampaknya
Pada  tanggal  23  Agustus  1963  diadakan  rapat  di  gedung  DPRD Kabupaten Barru, rapat ini dihadiri oleh Dewan Guru-guru agama dan Bupati sendiri,  tujuan  dari  diadakannya  rapat  tersebut  adalah  untuk  memberantas buta  agama  di  Kabupaten  Barru.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut  maka Bupati  Barru  yakni  LaNakka  mengeluarkan  Instruksi  kepada  semua  Guru- guru  agama  dengan  bekerjasama  guru-guru/  kepala  sekolah  dalam  Daerah Tingkat  II  Barru,  terhitung  mulai  tanggal  2  Desember  1963  swapraja melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Ibadah  sembahyang  berjamaah  bagi  kelas  5  (lima)  dan  6  (enam)untuk Sekolah  Dasar  dan  seluruh  kelas  untuk  Sekolah  Lanjutan  Pertama  baik Negeri maupun swasta pada waktu sembahyang Dzuhur, khusus bagi yang belajar  pagi.  Dan  bagi  yang  belajar  sore  diwajibkan  untuk  sembahyang pada waktu Ashar.
2. Menyediakan  waktu/ruangan  serta  membawa  alat  dan  pakaian  untuk melaksanakan sembahyang Jumat.
| 149 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
3. Hal-hal  yang  bersangkut  paut  dalam  pelaksanaan  instruksi  ini  supaya dilaporkan kepada kami sekali sebulan.
4. Selesai (Inventaris Arsip Barru 1920-1976.  Nomor Registrasi 382).
Seperti  telah  disinggung  di  bab  sebelumnya  La  Nakka  adalah  seorang yang  sangat  taat  beragama,  Baginya  untuk  membangun  sebuah  daerah  tidak hanya diperlukan sebuah keerdasaan intelektual semata tapi akhlak dan aqidah juga sangat diperlukan itulah alasan  mengapa ia kemudian menerapkan wajib melaksanakan ibadah sembahyang disekolah-sekolah bagi anak Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Atas agar pendidikan agama dilakukan sedini mungkin dan menjadi dapat menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka agar dapat menjadi siswa yang cerdas tidak hanya dalam hal keilmuan tapi juga keagamaan. Surat instruksi  yang  dikeluarkan  oleh  La  Nakka  ini  ditembuskan  kepada  beberapa instansi terkait dan semua guru-guru agama dan kepala-kepala sekolah.
Bidang  Kebudayaan  juga  tak  luput  dari  perhatian  La  Nakka  dengan mengeluarkan  surat  untuk  semua  kepala  kecamatan  dalam  lingkup  Daerah Tingkat  II  baru  yang  berisi  tentang  anjuran  dalam  mengadakan  perlombaan kesenian.  Perlombaan  dalam  bidang  kesenian  itu  dilakukan  dalam  rangka untuk  memperingati  Hari  Proklamsi  17  Agustus  untuk  tahun  1964/1965 adapun  peserta  yang  dianjutkan  untuk  ikut  berpartisaspi  adalah  para  pelajar dan  umum  sesuai  dengan  tingkat  umurnya  sebagai  contoh  lomba  yang  dapat diikuti adalah tari-tarian, lagu-lagu daerah, deklarasi sajak. Adapun penilaian dilakukan dnegan cara yang berbeda-beda tergantung dari lomba misalnya :
1. Untuk  tarian  daerah  dinilai  dari  pakaian,  tabuhan,  jumlah  pemain, cara tariannya, sejarah ringkas perkembangannya.
2. Untuk  lagu-lagu  daerah  dinilai  dari  teks  orisinil,  terjemahan  teks tersebut  adalah  bahasa  Indonesia,  plot  dan  irama  lagu  serta pengarangnya,  musik  yang  digunakan  untuk  mengiringi  (Inventaris Arsip Barru 1920-1976  Nomor Registrasi 356).

## KESIMPULAN
Iklim  pemerintahan  di  Indonesia  selalu  saja  berubah  mengikuti  pola perubahan zamannya, Barru misalnya berasal dari sebuah kerajaan besar yang terkenal dimasanya. Pola pemerintahan di Barru berubah dari sistem kerajaan, Onderafdelling,  Swapraja,  kan  keriken  dan  akhirnya  menjadi  sebuah Kabupaten  Tingkat  II  Barru.    Bupati  pertama  Kabupaten  Barru  adalah  La Nakka.  Semasa  menjabat  La  Nakka  menitik  beratkan  perhatiannya  pada pembukaan lahan pertanian untuk petani untuk meningkatkan produksi beras, pembuka  jalan  di  Pekkae  untuk  menghubungkan  Kabupaten  Barru  dengan Soppeng.  Selain  itu  pendidikan  juga  menjadi  perhatian  yang  tidak  kalah
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pentingnya  dalam  masa  pemerintahannya.  Baginya  pendidikan  adalah  salah satu cara untuk menghindarkan kita dari penjajahan.
La Nakka menjadi bupati pertama di Kabupaten Barru selama 5 tahun dimulai dari 1960 hingga 1965, banyak perubahan yang terjadi di Barru selama masa  jabatannya  ini.    Dalam  karir  kemiliterannya  ia  mendapat  banyak penghargaan,  background  militer  dan  guru  pertanian  yang  ia  miliki membantunya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Barru.
La Nakka bukanlah putra asli dari Kabupaten Barru sebab ia lahir dan dibesarkan  di  daerah  Bulukumba  oleh  kedua  orang  tuanya,  dalam  kehidupan rumah  tangganya  ia  sempat  menikah  sebanyak  3  kali  dan  memiliki  6  orang anak.
Sistem pembangunan pendidikan yang diterapkan oleh La Nakka adalah ketika ia mengeluarkan suatu kebijakan untuk setiap kepala keluarga (KK) di Kabupaten  Barru  untuk    mengumpulkan  segenggam  beras  setiap  kali memasak.  Segenggam  beras  ini  nantinya  dikumpulkan.  Kemudian  dijual kembali  lalu  uangnya  digunakan  untuk  membangun  sekolah,  membayar  gaji pegawai dan guru dan membangun sarana dan prasarana di Kabupaten Barru.
Dalam  masa  jabatannya  La  Nakka  memerintah  tidak  dengan  cara otoriter hal ini dikarenakan didikan dari orang tuanya sejak kecil, selain cerdas ia  juga  dikenal  sebagai  sosok  yang  religius,  kerendahan  hatinya  menjabat terbukti  ketika  pertama  kali  menggaji  pegawainya  ia  menggunakan  uang pribadinya sendiri, selain itu ia juga  membangun rumah dinas untuk pegawai menggunakan  uang  tabungannya.  Hubungannya  dengan  para  pegawai  cukup dekat. Semasa menjabat ia juga menaruh perhatiannya terhadap bidang seni di Kabupaten  Barru  dengan  mengadakan  lomba-lomba  pada  hari-hari  besar seperti 17 Agustus-an.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsip Pribadi La Nakka Asrullah.(1994). Reaksi  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Terhadap  Negara Indonesia Timur. Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.
Chairil. (2000). Barru Periode pendudukan Jepang 1942-1945 .Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.
Darwas, Rasyid. (1990). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah Tingkat II Kabupaten Barru . Ujung Pandang : Balai Kajian dan Nilai Tradisional.
Departemen  Dalam  Negeri  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  (1991). Sejarah Perkembangan Pemerintah di Sulawesi Selatan . Ujung Pandang.
| 151
p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
Departemen Pendidikan dan Seksi kebudayaan Barru. 1983. Sejarah dan  Adat Istiadat Daerah Tingkat II Kabupaten Barru .
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1993. Sejarah  dan  Adat  Istiadat Daerah Tingkat II Kabupaten Barru .
Geertz.  Clifford.  1983. Involusi  Pertanian  Proses  Perubahan  Ekologi  di Indonesia , Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
Inventaris  Arsip  Barru  1920-1976    No.  Reg.  335  Surat  BKDH  Barru  kepada para  pelaksana  Pemerintahan  wilayah  se  Kabupaten  barru  Mengenai Masalah Permintaan nama-nama Penggarap tanah/Sawah Ornamen dan Ambsvelden di Daerah Tingakat II Barru salinan 10 Juni 1961.
Inventaris Arsip Barru 1920-1976  No Reg 131. Surat menyurat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru yang berhubungan dengan masalah perlombaan Desa Tahun 1963-1968 di Daerah Kabupaten Barru.
Inventaris Arsip Barru 1920-1976  No Reg. 382. Instruksi BKDH Barru Nomor :  11  /  KDH  /  1963  mengenai  masalah  pemberantasan  buta  agama  di Daerah Tingkat II Barru.
Inventaris Arsip Barru 1920-1976  No Reg. 287. Verslag rapat pembentukan koperasi Lampoko Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
Inventaris  Arsip  Barru  1920-1976  No.  Reg.  356.  Surat  kepala  inspeksi kebudayaan  Daerah  Tingkat  II  Barru  kepada  kepala  Kecamatan  se- Kabupaten Barru mengenai anjuran perlombaan kesenian masing-masing Kecamatan.
Inventaris Arsip Barru 1920-1976 No.  Reg. 93. Surat keputusan BKDH Barru No  :  52/1962  mengenai  pemberian  tunjangan  keuangan  daerah  kacau kepada  pegawainegeri  sipil/daerah  di  Kabupaten  Barru.  Salinan  23 Februari 1962.
Inventaris  Arsip  Barru  1920-1976  No.  Reg.  190.  Seruan  bersama  muspida Kabupaten  Barru  No  :  009  tahun  1964  mengenai  larangan  kepada masyarakat  Barru  untuk  tidak  memberi  bantuan  kepada  pasukan penghianatAndi Selle Mattola (Jon 003/korem IV). 23 April 1963.
Kadir, Harun. Dkk. 1984 .Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950 .Ujungpandang :Lembaga Penelitian Unhas dengan Bapeda Tk.1 Provinsi Sulawesi Selatan.
Kartodirdjo,  Sartono.  1990. Pengantar  sejarah  Indonesia  Baru:  Sejarah Pergerakan  Nasional  dari  Kolonialisme  dampai  Nasionalisme, Jakarta:Gramedia pustaka Utama.
152 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Muhlis.dkk.1985. Sejarah  Kabupaten  daerah  Tingkat  II  Sidenreng  Rappang . Ujung Pandang : Laporan Penelitian Unhas.
Nasikun.  Mohtar  Mas’oedf.  1987. Sosiologi  Politik .  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada
Pawiloy, Sarita. Abduh Muhammad. 1989. Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945- 1949 Daerah Sulawesi Selatan . Ujung Pandang : Depdikbud.
Pawiloy,  Sarita.  1987. Sejarah  Perjuangan  Angkatan  45  di  Sulawesi  Selatan . Ujung Pandang : Dewan Harian 45 Propinsi Sulsel.
Prastowo.  Yustinus.  dkk.  2014. Ketimpangan  Pembangunan  Indonesia  Dari Berbagai Aspek . Jakarta : Infid.
Putri, Ana Amrina Eka. 2000. Barru Sampai Dengan Terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Barru. Makassar : Unhas, Ilmu Sejarah.
Reid,  Anthony.  1996. Revolusi  Nasional  Indonesia .  Jakarta  :  Pustaka  Sinar
Harapan.
Rogers.  M.  Everett.  1985. Komunikasi  dan  Pembangunan  Perspekstif  Kritis . Jakarta: LP3S.
Sahajuddin.  2011. Petani  Garam  di  Arungkeke  1950-1985  Suatu  Refleksi Kehidupan . Makassar : Pustaka Sawerigading
Sjafei, Suwadji dkk. 1981/1982. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme  di  Sulawesi  Selatan. Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional  Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi sejarah Nasional.
Tanaka,  Akira.  1982, Jepang  Modern  dan  Asia  Tenggara ,  ed,  Review  Jepang , Pusat kebudayaan Jepang, Jakarta