Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal

## Bagas Nurcahya Ifieliano, Aam Suryamah, dan Holyness N Singadimedja
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia Author’s Email Corresponden: bagasnurcahya@gmail.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalam bidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020  merupakan  kebijakan yang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnya dapat melakukan baik aksi korporasi penambahan  modal  maupun pengurangan modal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modal adalah  melalui  aksi  korporasi  penambahan  modal  yang  dapat  dilakukan  melalui right  issue dikarenakan  aksi  korporasi  ini  dapat  menambah  jumlah  saham  dan volume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun, kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  ini  tidak  dapat  secara  langsung mempengaruhi  aksi  korporasi right  issue .  Hal  ini  dikarenakan  kebijakan  insentif pajak  penghasilan  ini  dikenakan  terhadap  pajak  penghasilan  secara  umum, sementrara  aksi  korporasi right  issue merupakan  bentuk  transaksi  saham  yang termasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan cara pemungutan pajak tersendiri.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terus  meningkat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  menyebabkan semakin meningkatnya daya beli serta pendapatan masyarakat. 90
Indonesia melalui Nawa Cita Presiden Joko Widodo Jilid II mencanangkan transformasi  ekonomi  untuk  semakin  meingkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Pemerintah  menetapkan  target  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5,4%-6%.
90 Artana Yasa dan Sudarsana Arka, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disp aritas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 69.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan  dengan  berbagai  macam  kebijakan,  salah  satunya  adalah  kebijakan dalam bidang pasar modal.
Pasar  modal  pada  dasarnya  memiliki  fungsi  kesejahteraan  dan  indikator ekonomi. 91 Melalui  pasar  modal,  dunia  usaha  akan  terbantu  dari  segi  sumber pembiayaan  yang  akan  berakibat  pada  peningkatan  kinerja  usaha,  memperluas lapangan  kerja,  atau  sebagai  wadah  distribusi  pendapatan  kepada  masyarakat. Perkembangan  dalam  bidang  pasar  modal  dapat  secara  selaras  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga terdapat hubungan antara pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi. 92
Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk  mengatur  serta  mengawasi  jalannya  kegiatan  dalam  pasar  modal. Kewenangan mengatur yang dimaksud berkenaan dengan menentukan kebijakan yang  dapat  mendorong  perkembangan  pasar  modal  di  Indonesia.  Salah  satu kebijakan  yang  dilakukan  adalah  kebijakan free  float ,  dimana  yang  dimaksud dengan kebijakan ini adalah agar tetap tercatat sebagai perusahaan terbuka, maka setiap emiten diwajibkan untuk memenuhi syarat minimal pemegang saham non- pengendali.
Guna  mendorong  implementasi  kebijakan free  float ,  BEI  juga  melakukan komunikasi  dengan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Komunikasi  tersebut  bertujuan sebagai pendukung untuk dapat diimplementasikannya kebijakan free float serta bermanfaat  bagi  likuiditas  pasar  modal.  Untuk  mendukung  kebijakan free  float , terdapat kebijakan insentif pajak penghasilan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. 93
Dengan  adanya  kedua  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  semakin mendorong  perkembangan  dalam  bidang  pasar  modal  di  Indonesia  terkhusus dalam aspek peningkatan likuiditas pasar modal. Dukungan dari kebijakan insentif pajak penghasilan melalui Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 ini menurut BEI menghendaki adanya emiten yang terdaftar di bursa untuk mempertahankan atau meningkatkan kepemilikan saham publik. 94
Terhadap  fenomena  tersebut,  penulis  menyadari  adanya  urgensi  untuk mengkaji  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  terhadap  implementasi  kebijakan free float , dimana salah satu cara meningkatkan kepemilikan saham publik adalah dengan  aksi  korporasi  penambahan  modal  atau right  issue .  Adapun  contoh
91 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal , Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 15-16.
92 R. Atje B Jovanovic, “Capital Market and Development”, Europian Economic Review, Vol.37, 1989, hlm. 636.
93 Finna Ulfah , “17 Emiten Belum Penuhi Free Float 7,5%, apa kata BEI?”, https://market.bisnis.com/read/20210301/7/1362178/17-emiten-belum-penuhi-free-float-75-persen- apa-kata-bei , diakses pada 4 Oktober 2021 .

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
implementasi free float melalui aksi korporasi right issue dilakukan oleh PT. Chandra Asri  Petrochemical  Tbk.  Pengkajian  insentif  pajak  penghasilan  terhadap  aksi korporasi right  issue dalam  pemenuhan  kebijakan free  float menjadi  penting, sehingga penulis merumuskan idenntifikasi masalah sebagai berikut:
1) Apakah  terdapat  implikasi  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 terhadap aksi korporasi right issue dalam pemenuhan kebijakan free float ?
2) Bagaimana  keterkaitan  antara  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan dengan  likuiditas  pasar  modal  dalam  kebijakan free  float berdasarkan asas-asas hukum perpajakan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  normatif. Metode  normatif  merupakan  metode  yang  dilakukan  atas  peraturan  perundang- undangan,  baik  dari  prespektif  peraturan  secara  hierarkis  maupun  harmonisasi antar  peraturan. 95 Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach) dan  pendekatan  analitis  ( analytical approach ). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melihat hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  bersifat  komprehensif,  inklusif,  dan  sistematis. Selain  itu,  penelitian  analitis  dilakukan  dengan  melihat  makna  yang  terkandung dalam suatu peraturan dan mengkaitkannya dengan konsep yuridis. 96

## PEMBAHASAN
Implikasi  Kebijakan  Insentif  Pajak  Penghasilan  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Untuk  mengkaji  implikasi  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  berdasarkan Peraturan Pemerintah pada dasarnya diperlukan penjelasan mengenai subjek pajak penghasilan,  kebijakan free  float ,  dan  aksi  korporasi right  issue. Terkait  dengan pajak  penghasilan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  2020  tentang Penurunan  Tarif  Pajak  Penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  Badan  Dalam  Negeri  yang Berbentuk Perseroan Terbuka telah jelas bahwa yang menjadi objek dari peraturan perundang-undangan  ini  adalah  perseroan  terbuka  atau  emiten.  Adapun  aspek perpajakan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun 2020 adalah pajak penghasilan.
95 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 46.
96 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 249 dan 256.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Emiten  pada  dasarnya  merupakan  badan  hukum  yang  hidup  dikarenakan terdapat undang-undang yang menghendakinya, dimana menurut Yahya Harahap, perseroan  terbatas  (yang  dalam  hal  ini  termasuk  emiten)  sebagai  badan  hukum adalah  makhluk  hukum. 97 Suatu  perseroan  terbatas  menurut  Ross  Grantham merupakan pengemban hak dan kewajiban. Emiten sebagai badan hukum memiliki implikasi terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, termasuk kewajiban terkait perpajakan termasuk pajak penghasilan.
Timbulnya kewajiban ini dapat dilihat dari subjek pajak penghasilan itu sendiri Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Undang- Undang Cipta Kerja) menjelaskan bahwa subjek pajak penghasilan terdiri atas:
a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. Badan; dan
c. Bentuk usaha tetap.
Adapun berdasarkan Pasal 111 subjek hukum badan merupakan badan yang didirikan dan berkedudukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Erly Suandy menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah suatu bentuk usaha atau non-usaha yang antara lain mencakup: 98
a. Perseroan Terbatas (PT);
b. Perseroan Komanditer;
c. Persekutuan;
d. Perseroan atau perkumpulan lainnya;
e. Firma;
f. BUMN atau BUMD;
g. Kongsi;
h. Yayasan;
i. Perkumpulan koperasi;
j. Dana pensiun;
k. Lembaga;
l. Bentuk usaha lainnya.
Telah jelas bahwa emiten merupakan suatu Perseroan Terbatas (PT) terbuka, sehingga  dalam  hal  ini  emiten  masuk  ke  dalam  subjek  pajak  penghasilan sebagaimana  tertera  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  berimplikasi emiten sebagai subjek pajak penghasilan wajib membayarkan pajak penghasilan.
Kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  diharapkan  dapat  mendukung implementasi  kebijakan free  float. Kebijakan free  float itu  sendiri  merupakan kebijakan  yang  mengharuskan  emiten  untuk  memenuhi  jumlah  dan  persentase
97 Yahya Harahap, “Seperate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 26, No. 3, Tahun 2007, hlm. 44.
98 Ibid

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kepemilikan saham tertentu, dimana berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan  Oleh  Perusahaan  Tercatat jo Surat  Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 bagian V dijelaskan bahwa:
“Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan  Pemegang  Saham  Utama  paling  sedikit  50.000.000  (lima  puluh  juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari jumlah saham dalam modal disetor.”
Salah satu cara untuk memenuhi kebijakan free float adalah dengan cara aksi korporasi right  issue .  Hal  ini  dilakukan  oleh  PT.  Chandra  Asri  Petrochemical penerbitan  saham  yang  senilai  dengan  Rp.  15.000.000.000.000  atau  USD 1.100.000.000. 99 Penerbitan  saham  ini  meningkatkan  jumlah  saham  beredar sebanyak  3.794.366.013  lembar  saham.  Penambahan  jumlah  saham  beredar tersebut  berimplikasi  pada  kenaikan  jumlah  saham  beredar  dimana  sebelumnya terdapat  17.833.520.260  lembar  saham,  kemudian  meningkat  menjadi 21.627.886.273 lembar saham.
Suatu  sistem  hukum  memerlukan  harmonisasi  serta  kesesuaian  antar perangkat hukum, hal inilah yang dimaksud pembentukan hukum harus didasarkan dengan prinsip subsumsi. Yang dimaksud dengan prinsip subsumsi adalah harus terdapat hubungan yang antar peraturan baik dalam peraturan yang lebih rendah maupun  yang  lebih  tinggi. 100 Guna  menentukan  implikasi,  maka  perlu  terlebih dahulu dilakukan analisis terkait hubungan ketentuan right issue dengan ketentuan kebijakan insentif pajak penghasilan.
Aksi korporasi right issue berdasarkan Pasal 43 ayat (1) merupakan penerbitan saham baru dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham. Tujuan dari pelaksanaan right issue itu sendiri adalah untuk mendapatkan modal tambahan dari  investor. 101 Pajak  penghasilan  disisi  lain  juga  memiliki  kriteria  tersendiri mengenai hal-hal yang dijadikan objek pajak penghasilan.
Objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimana secara umum objek pajak penghasilan adalah
“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang dapat  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun”
99 Laporan Informasi atau Fakta Material Siaran Pers Chandra Asri 15 September 2021
100 Ibrahim R, Legal Reasoning, Bali: Unmar Denpasar, 2017, hlm. 16.
101 Ade Hari Siswanto, “Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka”, Lex Jurnalica, Volume 16, Nomor 3, 2019, Hlm. 2.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Dengan melihat skema aksi korporasi right issue dapat dilihat bahwa terdapat aspek  perdagangan  berdasarkan  Pasal  34  POJK  Nomor  32  Tahun  2015. Perdagangan  dalam  pasar  modal ini  mencakup  transaksi  jual  beli  saham. 102 Penerbitan  saham  dalam  lingkup  aksi  korporasi right  issue dianggap  sebagai penawaran umum terbatas 103 , dimana yang dimaksud penawaran umum itu sendiri berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 41 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik adalah kegiatan menjual efek kepada masyarakat.
Aksi korporasi right issue merupakan suatu transaksi yang bersifat penjualan, hal  ini  relevan  dengan  pendapat  Michael  Simmons  dan  Elaine  Dalgleish  yang mengatakan bahwa right issue merupakan penjualan saham yang terlebih dahulu ditawarkan  kepada  pemegang  saham 104 ,  sehingga  dengan  demikian, right  issue dapat masuk ke dalam objek pajak penghasilan. Transaksi saham yang termasuk penjualan  saham  masuk  ke  dalam  objek  pajak  penghasilan  yang  bersifat  final, dimana berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa yang dapat dikenakan pajak:
“Penghasilan  dari  transaksi  saham  dan  sekuritas  lainnya,  transaksi  derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham...”
Dari  penjabaran  di  atas  telah  jelas  bahwa  aksi  korporasi right  issue dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Adapun yang dimaksud sebagai pajak  penghasilan  bersifat  final  bahwa  pajak  penghasilan  ini  tidak  perlu digabungkan  dengan  pajak  penghasilan  lain  dalam  perhitungan  pajak  terutang serta  pajak  tersebut  tidak  bisa  dikreditkan,  sehingga  pajak  penghasilan  yang bersifat  final  tidak  akan  dihitung  lagi  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT) pajak penghasilan. 105
Kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 menghendaki adanya pengenaan pajak penghasilan wajib pajak  badan  dalam  negeri  berbentuk  perusahaan  terbuka  yang  memungkinkan pengenaan tarif pajak penghasilan paling rendah 19% untuk tahun 2020 dan 2021 serta 17% untuk tahun 2022.
102 Nahara Eriyanti, “Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syaria h (Studi Transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal)”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Volume 2, Nomor 2, 2019, Hlm. 197.
103 Ni Putu Sentia Dewi dan I Nyoman Wijana Asmara Putra, ” Pengaruh Pengumuman Right Issue Pada Abnormal R eturn Dan Volume Perdagangan Saham”, E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Volume 3, Nomor 3, Tahun 2013, Hlm. 163.
104 Michael Simmons dan Elaine Dalgleish, Michael Simmons dan Elaine Dalgleish, Corporate Action: a Guide to Securities Event Management, Wiley, 2006 , hlm. 15.
105 Hillary S.P Ratuela dkk, “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 13, Nomor 4, 2018, Hlm. 857.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Aksi korporasi right issue tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap pengenaan  insentif  pajak  penghasilan  dikarenakan  penjualan  saham right  issue bersifat final dan memiliki tarif tersendiri dalam pengenaannya. Pengenaan pajak penghasilan  bersifat  final  yakni  tidak  digabung  dalam  perhitungan  pajak penghasilan lainnya yang berbentuk non-final 106 serta dilaksanakan secara sendiri dimana  pengenaan  pajak  dianggap  telah  selesai  pada  saat  dipotong  dari penghasilan ataupun disetor sendiri oleh wajib pajak. 107 Hal ini selaras dengan Pasal 4  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  282/Kmk.04/1997  Tentang Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek (KMK Nomor 282 Tahun 1997) dimana dijelaskan bahwa pengenaan pajak dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek. Pasal 2 KMK Nomor 282 Tahun 1997 juga menetapkan tarif tersendiri atas transaksi penjualan saham di bursa efek yakni sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, sehingga yang dipergunakan bukanlah tarif umum insentif  pajak  penghasilan  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 2020.
Melalui insentif pajak penghasilan tersebut pada dasarnya dapat meringankan beban penyetoran pajak penghasilan wajib pajak, namun, kebijakan insentif pajak penghasilan  ini  tidak  dapat  secara  langsung  mempengaruhi  aksi  korporasi right issue. Meskipun tidak terdapat implikasi secara langsung, namun kebijakan insentif pajak penghasilan ini tetap memiliki implikasi secara tidak langsung. Hal ini dapat dilihat  dari  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020  itu  sendiri, terkhusus dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa emiten dapat memperoleh tarif pajak penghasilan 3% lebih rendah dalam hal:
a. Jumlah  keseluruhan  saham  yang  disetor  paling  sedikit  40%  dan diperdagangkan di BEI;
b. Saham dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak; dan
c. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
Dari ketentuan tersebut, emiten diharuskan untuk memiliki 40% serta dimiliki oleh  300  pihak  yang  masing-masing  memiliki  saham  kurang  dari  5%.  Emiten dengan  ketentuan  ini  diharuskan  untuk  memastikan  bahwa  saham  yang diperdagangkan di bursa dimana saham yang diperdagangkan di bursa bukanlah saham pengendali berada di titik paling sedikit 40%. Hal ini tentu dapat mendorong emiten  untuk  menambah  porsi  kepemilikan  saham  publik,  dimana  dengan didukung  pemilik  saham  memiliki  saham  kurang  dari  5%,  jumlah  saham  non-
106 Mazda Eko, “Analisi s Pengenaan Pajak Final Dan Non- Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di Bei”, Jurnal Ekonomi , Volume 6, Nomor 2, 2015, hlm. 2.
107 Setiadi, “PPH Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pt. Wijaya Karya Pracetak Gedung, Jakarta), Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Volume 4, Nomor 2, 2019, Hlm. 110.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
pengendali  akan  bertambah  dikarenakan  apabila  emiten  hendak  secara  yuridis mendapatkan keringanan pembayaran pajak penghasilan lebih rendah 3%.
Dengan  demikian,  tidak  terdapat  implikasi  langsung  dari  insentif  pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 terhadap aksi  korporasi right  issue .  Implikasi  dari  insentif  pajak  penghasilan  ini  dikenakan terhadap tarif umum pajak penghasilan yang tidak bersifat final dan dihitung dalam SPT pajak penghasilan tahunan, sedangkan perpajakan aksi korporasi right issue bersifat final dan dianggap telah selesai setelah terjadinya pemotongan.

## Keterkaitan  antara  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  dengan  likuiditas pasar modal dalam kebijakan free float berdasarkan asas kemanfaatan
Kebijakan  pajak  penghasilan  harus  dilandaskan  pada  asas-asas  perpajakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara baik. Adam Smith dalam buku nya yang  berjudul An  Inguiry  into  the  Nature  and  Causes  of  The  Wealth  of  Nations menjelaskan  bahwa  seyogyanya  kebijakan  perpajakan  harus  didasari  dengan equality, certainty, convenience of payment , dan economic of collections . Asas-asas ini kemudian disebut sebagai four cannons atau the four maxims .
Kebijakan pajak penghasilan berdasarkan equity haruslah seimbang dengan kemampuan subjek pajaknya. Kebijakan pajak penghasilan juga harus memiliki sifat certainty, dalam artian pajak yang dibayar tidak mengenal kompromi dan terdapat kepastian  hukum.  Pajak  penghasilan  yang  dipungut  juga  sebaiknya  dilakukan berlandaskan  asas convenience  of  payment atau  sedekat-dekatnya  dengan diterimanya  penghasilan/keuntungan  yang  dikenakan  pajak.  Pemungutan  pajak penghasilan  ini  juga  harus  dilakukan  secara  efisien,  dimana  berdasarkan  asas economic  of  collections sepatutnya  jangan  sampai  mengakibatkan  biaya pemungutan pajak lebih besar dari pajak itu sendiri. 108
Selain  kebijakan  pajak  penghasilan  harus  berlandaskan  asas-asas  tersebut. Kebijakan pajak penghasilan haruslah berdasarkan asas kemanfaatan. W.J. Langen berfokus  bahwa  perpajakan  pada  ujungnya  harus  mendapatkan  manfaat  berupa peningkatan kesejahteraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengakibatkan kebijakan pajak termasuk pajak penghasilan haruslah berdasarkan asas  kemanfaatan  serta  kesejahteraan. 109 Dimana  dalam  hal  ini  apabila  dikaitkan kemanfaatan  dan  kesejahteraan  didapatkan  sebagai  bagian  dari  peningkatan likuiditas pasar modal dan pertumbuhan ekonomi.
Pada dasarnya kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilan diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. 110 Guna memenuhi kebijakan free  float, emiten  dapat  melakukan  aksi  korporasi  pengurangan  modal  dan  aksi
108 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 25-24 109 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
korporasi penambahan modal. Melalui aksi korporasi pengurangan modal, pada dasarnya  tidak  akan  mempengaruhi  likuiditas  dikarenakan  jumlah  saham  secara nominal  tidak  akan  mengalami  kenaikan.  Berbeda  dengan  aksi  korporasi penambahan modal melalui aksi korporasi right issue yang secara jelas merupakan bentuk penambahan modal melalui penerbitan saham.
Aksi korporasi right issue atau penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih  Dahulu  (HMETD)  merupakan  penambahan  modal  sebagaimana  tertera dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa:
“Seluruh  saham  yang  dikeluarkan  untuk  penambahan  modal  harus  terlebih dahulu  ditawarkan  kepada  setiap  pemegang  saham  seimbang  dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.”
Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32  /POJK.04/2015  Tentang  Penambahan  Modal  Perusahaan  Terbuka  Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK Nomor 32 Tahun 2015), dimana dikatakan bahwa:
“Jika Perusahaan Terbuka bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan  saham  dan/atau  Efek  Bersifat  Ekuitas  lainnya  baik  yang  dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perusahaan  Terbuka  tersebut  wajib  memberikan  HMETD  kepada  setiap pemegang  saham  sesuai  dengan  rasio  tertentu  terhadap  persentase kepemilikan sahamnya.”
Melalui ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUPT dan Pasal 2 POJK Nomor 32 Tahun 2015,  dapat  dilihat  bahwa  aksi  korporasi right  issue memberikan  ruang  untuk meningkatkan modal atau jumlah saham beredar, dengan ketentuan bahwa harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi saham yang sama.
Aksi korporasi yang dilakukan merupakan aksi korporasi yang relevan dengan peningkatan likuiditas. Aksi korporasi right issue yang dilakukan oleh berimplikasi pada peningkatan modal emiten serta jumlah saham yang beredar. Peningkatan modal serta jumlah saham yang beredar pada dasarnya akan berimplikasi terhadap peningkatan  likuiditas.  Peningkatan  jumlah  saham  beredar  ini  akan  kemudian meningkatkan  frekuensi  perdagangan,  sehingga  volume  perdagangan  dalam pasar  modal  akan  meningkat.  Volume  perdagangan  merupakan  salah  satu indikator likuiditas pasar modal. 111
Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat hubungan antara aksi korporasi right issue dengan likuiditas pasar modal, selain itu, tidak terdapat implikasi langsung
111 Ni Luh Nonik Tika Silvi yani dkk, “Pengaruh Likuiditas Perdagangan Saham Dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Berada Pada Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009- 2013 (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia”, e -Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi SI, Volume 2, No. 1, 2014, hlm. 3.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
dari insentif pajak penghasilan terhadap aksi korporasi penjualan saham terkhusus aksi  korporasi right  issue. Kebijakan free  float yang  dapat  mendorong  likuiditas pasar  modal  melalui  aksi  korporasi right  issue tidak  dapat  secara  langsung mendapatkan  manfaat  dari  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020.
Tidak  terdapatnya  pengaruh  langsung  insentif  pajak  penghasilan  terhadap aksi  korporasi right  issue mengakibatkan  tidak  maksimalnya  dukungan  dan dorongan  likuiditas  pasar  modal  dalam  pemenuhan  kebijakan free  float. Emiten yang memenuhi kebijakan free float berdasarkan Pasal V.1 dan V.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham (Peraturan BEI Nomor 1-A) tidak  mendapatkan  dampak  secara  langsung  dari  kebijakan  insentif  pajak penghasilan.
Pasal  2  dan  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020  menghendaki adanya tarif pajak penghasilan menjadi paling rendah 19% untuk tahun Pajak 2020 dan 2021 serta 17% untuk tahun Pajak 2022 dan setelahnya. Hal ini merupakan tarif pajak  penghasilan  perusahaan  terbuka  yang  dikenakan  terhadap  objek  pajak penghasilan,  berdasakan  Pasal  111  Undang-Undang  Cipta  Kerja  objek  pajak penghasilan termasuk:

## Penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima Hadiah Laba usaha Keuntungan penjualan atau pengalihan harta Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan  sebagai  biaya  dan  pembayaran tambahan pengembalian pajak Bunga Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun Royalti Penerimaan pembayaran berkala Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta Keuntungan selisih kurs mata uang asing Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva Iuran Premi asuransi Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari penghasilan yang belum dikenakan pajak Penghasilan dari usaha syariah Imbalan bunga Surplus Bank Indonesia
Dapat diketahui bahwa emiten dalam pelaksanaan kegiatan usaha berkenaan dengan  beberapa  objek  penghasilan  seperti  laba  usaha,  imbalan  pekerjaan, penerimaan  pembayaran  berkala.  Kebijakan  insentif  penghasilan  dapat meringankan tarif akhir dalam perhitungan, namun dengan catatan emiten harus memenuhi persyaratan kebijakan insentif pajak penghasilan seperti paling sedikit 40%  saham  diperdagangkan  di  bursa  efek,  saham  dimiliki  oleh  300  pihak,  dan masing-masing  pihak  memiliki  saham  kurang  dari  5%,  yang  mana  secara  tidak langsung apabila emiten memenuhi persyaratan tersebut  terdapat kemungkinan peningkatan likuiditas pasar modal.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Tidak  terdapatnya  pengaruh  langsung  atas  kebijakan  insentif  pajak penghasilan  atas  wajib  pajak  badan  berbentuk  perusahaan  terbuka  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 berimplikasi terhadap kebijakan ini tidak  dapat  secara  maksimal  mendorong  likuiditas  pasar.  Dalam  hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  ini  tidak  dapat memaksimalkan  aspek  kemanfaatan  yang  ditargetkan.  Kebijakan  ini  tidak  dapat mengimplementasikan asas kemanfaatan dalam perpajakan menurut W.J. Langen, dimana menjelaskan bahwa kebijakan pajak harus dapat bermanfaat, yang mana salah satunya bermanfaat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 112
Asas kemanfaatan yang tidak dapat diimplementasikan secara penuh dalam kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  berakibat  terhadap  kontribusi  insentif  pajak penghasilan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020.  Terdapat kontribusi yang tidak maksimal terhadap bidang pasar modal terutama dalam hal mendorong  likuiditas  pasar  modal.  Kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  terkait pasar  modal  seharusnya  disesuaikan  dengan  objek  pajak  penghasilan,  yakni berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  dimana objek  pajak  penghasilan  terkait  pasar  modal  adalah  penghasilan  dari  transaksi saham termasuk transaksi penjualan saham.

## KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, terdapat kesimpulan yang dapat diambil yakni:
1. Emiten  atau  perusahaan  terbuka  merupakan  salah  satu  subjek  pajak penghasilan yakni pajak badan. Emiten saat ini diwajibkan untuk memenuhi jumlah  minimal  pemegang  saham  non-pengendali  melalui  kebijakan free float. Kebijakan free float dapat dipenuhi oleh emiten salah satunya dengan melalui  aksi  korporasi right  issue .  Aksi  korporasi right  issue pada  dasarnya berkaitan dengan transaksi saham sehingga right issue merupakan pajak yang bersifat final yang memiliki jumlah tarif dan cara pembayaran secara tersendiri. Hal ini mengakibatkan tidak adanya implikasi langsung antara kebijakan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang menghendaki  adanya  penurunan  tarif  umum  pajak  penghasilan  dan  cara pembayaran  pajak  penghasilan  secara  umum,  sehingga  dalam  hal  ini penurunan pajak penghasilan tidak bisa timbul seketika setelah adanya aksi korporasi right issue.
112 Fahmi Asshidiqi dan Ferry Irawan, “Pengaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang -Undang Cipta Kerja Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kemanfaatan”, Jurnal Kertha SeMeia, Volume 9, Nomor 10, 2021, hlm. 1925.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
2. Aksi korporasi right issue merupakan aksi korporasi yang dapat mendorong likuiditas pasar. Kebijakan insentif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2020  diharapkan  turut  mendorong  likuiditas pasar.  Tidak  terdapatnya  implikasi  langsung  antara  kebijakan  insentif  pajak penghasilan dan aksi korporasi right issue mengakibatkan tidak tercapainya manfaat  kebijakan  secara  langsung,  dikarenakan  emiten  harus  memenuhi beberapa persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 terlebih dahulu, dan pengurangan tarif pun baru akan dikenakan pada SPT Tahunan. Kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  ini  tidak  dapat  mendorong  likuiditas pasar  modal  secara  langsung  sehingga  tidak  dapat  mengimplementasikan asas manfaat secara maksimal.

## Saran
Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain,  Kebijakan free  float dan  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 harus memiliki tujuan jelas. Dengan merumuskan tujuan yang jelas, emiten dapat mengetahui aksi korporasi yang tepat guna  memenuhi  kedua  kebijakan  tersebut.  Adapun  perumusan  kebijakan  yang tepat dapat menciptakan harmonisasi antara aksi korporasi dan kebijakan insentif pajak  penghasilan.  Kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  harus  secara  langsung mendorong  likuiditas  pasar  modal.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara memberikan  insentif  pajak  penghasilan  terhadap  objek  pajak  penghasilan  yang bersifat final dan dibayarkan secara langsung. Dengan demikian, asas kemanfaatan dari  kebijakan  insentif  pajak  penghasilan  dapat  diterima  dampaknya  seketika setelah terjadinya suatu transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Hari  Siswanto,  “Right  Issue  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan  Terbuka”, Lex Jurnalica, Volume 16, Nomor 3, 2019.
Artana Yasa dan Sudarsana Arka, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , Vol. 8 No. 1, 2015. Fahmi Asshidiqi dan Ferry Irawan, “Pe ngaturan Pembebasan Pajak Dividen Dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  Berdasarkan  Asas  Keadilan  Dan  Asas Kemanfaatan”, Jurnal Kertha SeMeia, Volume 9, Nomor 10, 2021, Finna  Ulfah , “17  Emiten  Belum  Penuhi  Free  Float  7,5%,  apa  kata  BEI?”, https://market.bisnis.com/read/20210301/7/1362178/17-emiten-belum- penuhi-free-float-75-persen-apa-kata-bei , diakses pada 4 Oktober 2021 .

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Hillary S.P Ratuela dkk, “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 13, Nomor 4, 2018.
Ibrahim R, Legal Reasoning, Bali: Unmar Denpasar, 2017.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
Laporan Informasi atau Fakta Material Siaran Pers Chandra Asri 15 September 2021 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal , Jakarta: Kencana, 2019.
Mazda Eko, “Analisis Pengenaan Pajak Final Dan Non -Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di Bei”, Jurnal Ekonomi , Volume 6, Nomor 2, 2015. Michael  Simmons  dan  Elaine  Dalgleish, Corporate  Action:  a  Guide  to  Securities Event Management, Wiley, 2006 .
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
Nahara Eriyanti, “Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  (Studi  Transaksi  di  Pasar  Perdana  dan  Pasar  Sekunder  Pada  Pasar Modal)”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Volume 2, Nomor 2, 2019. Ni  Luh  Nonik  Tika  Silviyani  dkk,  “Pengaruh  Likuiditas  Perdagangan  Saham  Dan Kapitalisasi  Pasar  Terhadap  Return  Saham  Perusahaan  Yang  Berada  Pada Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2013 (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Di Bursa Efek Indonesia”, e -Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi SI, Volume 2, No. 1, 2014.
Ni Putu Sentia Dewi dan I Nyoman Wijana Asmara Putra, ” Pengaruh Pengumuman Right Issue Pada Abnormal Return D an Volume Perdagangan Saham”, E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Volume 3, Nomor 3, 2013.
R. Atje B Jovanovic, “Capital Market and Development”, Europian Economic Review, Vol.37, 1989.
Setiadi, “PPH Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi (Studi Kas us Pt. Wijaya Karya Pracetak  Gedung,  Jakarta), Jurnal  Bisnis  dan  Akuntansi  Unsurya, Volume  4, Nomor 2, 2019.
Yahya Harahap, “Seperate Entity, Limited Liability, dan Piercing the Corporate Veil”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 26, No. 3, Tahun 2007.