## 637
Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 637-653

## IMPLEMENTASI JENIS SANKSI BAGI ANGGOTA TNI PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI PERATURAN BERLAKU
Nurliana Ritonga, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: nurliana.ritonga1984@gmail.com Ismail, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: ismailizu28@gmail.com Frandika Ferianto Ompusunggu, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com Dany Try Hutama Hutabarat, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

## ABSTRACT
Any activities or actions of members of the TNI that violate law, order and authority  and  cause  public  unrest  will  be  immediately  subject  to sanctions.  If  a criminal  case is  not immediately  resolved  in  accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops  personnel.  Crime  is  a  crime  that  is  prohibited  by  laws  and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. Indonesian law states that no citizen is immune  from  the  law, even  if  the crime  was  committed  by a citizen  or  member  of  the  TNI.  Every  member  of  the  TNI  must  have  a disciplined attitude and carry out the task of being a role model for the surrounding community, but the TNI is also an ordinary human being who can sometimes commit despicable and despicable personal actions. Any activities  or  actions  of  members  of  the  TNI  that  violate  law,  order  and authority  and  cause  public  unrest  will  be  immediately  subject  to sanctions.  If  a criminal  case is  not immediately  resolved  in  accordance with applicable law, it is very detrimental to the victim, the perpetrator (in this case the TNI members themselves) and the unit in general that develops  personnel.  Crime  is  a  crime  that  is  prohibited  by  laws  and regulations, as well as threats (punishments) in the form of certain crimes against people who violate the prohibition. To speak of evil, the following elements must be present: 1. Purpose. 2. Error (trick or error). 3. Breaking the  law  s.  4.  Prohibited  or  obligatory  actions  that  are  punishable  by  a criminal.  5.  Other  objective  elements,  such  as  time,  place  and circumstances. Criminal sanctions are a conflict of pain imposed by the state on the convict.
Keywords: Implementation, Sanction, Mmbers, TNI
638 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023

## ABSTRAK
Setiap  kegiatan  atau  tindakan  anggota  TNI  yang  melanggar  hukum, ketertiban, dan wewenang serta menimbulkan keresahan masyarakat akan langsung  dikenakan  sanksi.  Apabila  suatu  perkara  pidana  tidak  segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban,
pelaku (dalam hal ini anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel. Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh  peraturan  perundang-undangan,  serta  ancaman  (hukuman)  berupa kejahatan  tertentu  terhadap  orang  yang  melanggar  larangan  tersebut. Hukum Indonesia menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang kebal dari hukum, bahkan jika kejahatan itu dilakukan oleh warga negara atau anggota  TNI.  Setiap  anggota  TNI  harus  memiliki  sikap  disiplin  dan mengemban tugas menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, namun TNI juga manusia biasa yang terkadang bisa melakukan tindakan pribadi yang tercela  dan  tercela.  Setiap  kegiatan  atau  tindakan  anggota  TNI  yang melanggar  hukum,  ketertiban,  dan  wewenang  serta  menimbulkan keresahan  masyarakat  akan  langsung  dikenakan  sanksi.  Apabila  suatu perkara  pidana  tidak  segera  diselesaikan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  sangat  merugikan  korban,  pelaku  (dalam  hal  ini  anggota  TNI sendiri)  dan  satuan  pada  umumnya  yang  mengembangkan  personel. Kejahatan adalah tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan, serta ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu terhadap orang  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Untuk  berbicara  tentang kejahatan, unsur-unsur berikut harus ada: 1.Tujuan. 2. Kesalahan (trial or error). 3. Melanggar hukum s. 4. Perbuatan yang dilarang atau wajib yang diancam dengan pidana. 5. Unsur objektif lainnya, seperti waktu, tempat dan keadaan. Sanksi pidana adalah konflik rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana.
Kata Kunci: Implementasi, Sanksi, Anggota, TNI
PENDAHULUAN
Asas Pancasila merupakan sumber visi hidup, kesadaran dan cita- cita  hukum  bangsa  dan  negara Indonesia. TNI/ABRI adalah bagian dari bangsa  atau  rakyat  Indonesia.  Oleh karena itu asas hukum terhadap bangsa atau bangsa Indonesia juga merupakan asas hukum TNI/ABRI. Menurut KUHP TNI, Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dimasukkan ke dalam angkatan  bersenjata,  yang  harus  tetap bertugas  selama  masa  garansi  (Faisal, 2002:14).
Hukum  Indonesia  menyatakan bahwa  tidak  ada  warga  negara  yang
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 639
kebal  dari  hukum,  bahkan  jika kejahatan  itu  dilakukan  oleh  warga negara  atau  anggota  TNI.  Setiap anggota  TNI  harus  memiliki  sikap disiplin dan mengemban tugas menjadi panutan  bagi  masyarakat  sekitar, namun  TNI  juga  manusia  biasa  yang terkadang  bisa  melakukan  tindakan pribadi yang tercela dan tercela.
Setiap  kegiatan  atau  tindakan anggota  TNI  yang  melanggar  hukum, ketertiban,  dan  wewenang  serta menimbulkan  keresahan  masyarakat akan  langsung  dikenakan  sanksi. Apabila  suatu  perkara  pidana  tidak segera  diselesaikan  sesuai  dengan hukum yang berlaku, sangat merugikan korban,  pelaku  (dalam  hal  ini  anggota TNI sendiri) dan satuan pada umumnya yang mengembangkan personel.
Kejahatan  adalah tindak  pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,  serta  ancaman (hukuman)  berupa  kejahatan  tertentu terhadap  orang  yang  melanggar larangan tersebut (Moeljarno, 2009:54).  Menurut  Sianturi  (2010:8)
Untuk  berbicara  tentang  kejahatan, unsur-unsur  berikut  harus  ada:  1. Tujuan. 2. Kesalahan (trick or error). 3. Melanggar hukum s. 4. Perbuatan yang dilarang  atau  wajib  yang  diancam dengan  pidana.  5.  Unsur  objektif lainnya,  seperti  waktu,  tempat  dan keadaan.  Sanksi  pidana  adalah  konflik rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada terpidana (Ali, 2016:218).
Kejahatan di lingkungan Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  memerlukan ketentuan  yang  memungkinkan  akses penuh antar komandan untuk menangani kasus pidana di lingkungan TNI.  itu  Ketetapan  KASAD  No. SKEP/239/VII/1996 dikeluarkan sebagai rancangan Ketetapan Kekaisaran  No.  Skep/711/X/1989 tentang Kebijakan Penanganan Masalah Pidana di Angkatan Bersenjata Republik. Penanganan kejahatan senjata api di Indonesia. Dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana, Marechaussee harus melakukan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1997.  Pasal  69  Undang- Undang  XXXI  Tahun  1997:  hak penelitian; 1. Bahkan terhadap rakyat 2. Polisi  Militer  (POM)  3.  Kejaksaan Militer  di  Peradilan  Militer  (Kejaksaan Militer).
Satpol  PP  misalnya,  merupakan salah  satu  pilar  penegakan  hukum  di lingkungan  TNI.  Setiap  prajurit  TNI wajib  menjalankan  tugasnya.  Pangkat militer  ditentukan  oleh  seberapa banyak  yang  dapat  Anda  lakukan  di militer  (Kanter,  1981:308).  Menurut peran Maréchaussée yang  merupakan peran teknis, secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan  dalam  pelaksanaan  operasi pertahanan  dan  keamanan.  Selain  itu,
640 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
pengawasan yang ketat dan berkesinambungan oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan  hukum,  disiplin  dan ketertiban,  syarat  utama  dalam kehidupan  militer,  yang  tercermin dalam perilaku, komponen dan investasinya.
Dari  sudut  pandang  hukum, militer  adalah  bagian  (baik  secara material  maupun  formal)  dari  hukum positif  yang  mengatur  pembenaran yurisdiksi  militer,  prinsip  dan  aturan yang  mengatur  tindakan  dan  mandat, dan  menghukum  pelanggar  dengan hukuman  pidana.  Ini  menentukan bagaimana  dan  kapan  penjahat  harus bertanggung jawab atas kejahatan, dan juga  menentukan  metode  menuduh, menghukum dan melakukan kejahatan, untuk  memastikan  keadilan  dan ketertiban umum (Sianturi, 2010:18).
Dari  uraian  tersebut  mudah dipahami, karena di pengadilan militer (atau di pengadilan militer) tidak hanya hukum  pidana  militer,  tetapi  juga ketentuan  hukum  pidana  umum  dan hukum  pidana  umum  (yang  pada prinsipnya  juga  berlaku  di  bawah hukum pidana militer). Dengan sedikit pengecualian), aparat penegak hukum, terutama  yang  bekerja  di  pengadilan militer,  harus  menguasai  baik  hukum pidana  umum  maupun  hukum  pidana militer.
Selain  itu,  urusan  kemiliteran termasuk  dalam  subjek  kejahatan umum  dan  subjek  urusan  militer.
Dalam  pelanggaran  militer  campuran, tentara  dikenakan  pelanggaran  umum dan  pelanggaran  militer  bersamaan (pelanggaran tindakan tunggal, pelanggaran ideal). Jika ketentuan Pasal 1  ayat  2  KUHP  yang  semula  mengatur tentang  penggunaan  ketentuan  pidana bagi  tersangka  kedua,  tentu  harus mengikuti  syarat  umum  di  atas.  kasus dengan  kalimat  yang  lebih  ringan (Sianturi,  2010:18).  Akan  tetapi,  Pasal 63  KUHP  mengatur  hal  lain,  yaitu penerapan  ketentuan  pokok  hukum pidana (§ 1). Khusus (terpisah) adalah antara  lain  penimbangan  ancaman hukum  pidana,  yang  dalam  hal  tindak pidana campuran diatur dalam ketentuan hukum pidana KUHP tentang bagaimana  bertindak  sesuai  dengan pasal tersebut. 63 KUHAP STPO.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ilmiah adalah metode  yang  peneliti  gunakan  untuk memperoleh  data.  Metode  ilmiah mengacu pada kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian  menawarkan  prosedur  dan kondisi  yang  paling  ketat  (Hadari, 1985:25).  Dengan  kata  lain,  metode penelitian  tidak  hanya  membuat pengetahuan  yang  objektif  dan  benar seluas mungkin, tetapi juga melestarikan pengetahuan dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan yang hebat.
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 641
Sesuai  dengan  masalah  dan tujuan  penelitian,  jenis  penelitiannya adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan secara analitis,
mendeskripsikan,  menganalisis  dan menjelaskan  masalah  yang  diajukan. Penelitian  ini  dilakukan  melalui penelitian  kepustakaan.  Penelitian material diperoleh melalui pendekatan hukum  normatif,  yaitu  pendekatan hukum  dengan  mempelajari  hukum primer dan sekunder, atau pendekatan problem-driven dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan, literatur, karya dan pendapat ilmiah dll. (Soerjono, Sri, 1995:13).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menerapkan Sanksi Kepada Anggota TNI  Karena  Melakukan  Tindak Pidana
Dalam  hal  metode  penuntutan pidana  yang  diterapkan  di  lingkungan militer,  terdapat  perbedaan  penting dari  lingkungan  peradilan  umum.  Di sekitar  pengadilan  militer,  tempat penuntutan  personel  militer  yang terlibat  dalam  kegiatan  kriminal, penanganan  kasus  ini  diserahkan kepada  ABRI  Den  Pom  (Polisi  Militer). Pegawai TNI yang terlibat dalam proses pidana  ditangkap  karena  melakukan tindak  pidana  di  penyidik  Den  POM ABRI.  Laporan  telah  dinyatakan lengkap,  laporan  dan  tersangka  telah diserahkan ke pengadilan militer.
Pengajuan perkara ke pengadilan  militer  didasarkan  pada Pasal  XVIII  ayat  (1)  dan  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  1  Drt  Tahun 1958,  dimana  PAPER  yang  akan melimpahkan  perkara  ke  pengadilan militer  disertai  dengan bill  of  lading . Ketika tuntutan kedutaan diperintahkan  oleh  jaksa  militer, tuntutan  tersebut  diinstruksikan  oleh jaksa militer. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan Militer yang memuat KUHAP, ketentuan  Pasal.  130,  yang:  Penuntut militer bertanggung jawab atas penuntutan.  Tuduhan  dalam  kasus militer  itu  sendiri  seperti  tuduhan publik.  Ini  berisi  identitas  pelaku, tempat dan waktu kejahatan. Selain  itu,  dikemukakan  oleh Bapak  Sukemi  Sunandar  bahwa  dalam penyusunan dakwaan oleh jaksa militer perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut; 1. Persyaratan Formal: Penuntut militer  mengajukan  pengaduan yang menyebutkan tanggal lahir/umur tersangka, jenis kelamin,  kebangsaan,  agama,  dan lokasi. 2. Persyaratan Substantif Dalam persyaratan  substantif  ini,  surat dakwaan memuat isi surat dakwaan yaitu  perkara,  tempat  dan  waktu dilakukannya  tindak  pidana,  serta segala  keadaan  atau  pertanyaan sebelum,  sesudah  atau  sesudah tindak  pidana  yang  merupakan
642 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
tindak  pidana.  atau  ekspedisi. tindakan mencurigakan.
Tentang penanganan perkara di bawah yurisdiksi militer, Pasal 142:
1. Presiden memerintahkan terdakwa untuk  dipanggil  ke  forum,  dan ketika dihadapkan oleh penjaga, dia dibebaskan.
2. Jika  terdakwa  tidak  ditangkap  di pengadilan  dan  tidak  muncul  pada hari  persidangan  ini,  dewan  juri akan menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.
3. Jika  terdakwa  dipanggil  secara melawan  hukum,  hakim  ketua memutuskan  sidang  utama  dan memerintahkan  penarikan  kembali sehari setelah sidang.
4. Jika  ditetapkan  bahwa  orang  yang telah  dipanggil  secara  sah  tidak hadir  di  persidangan  tanpa  alasan yang  masuk  akal,  hakim  ketua memerintahkan dia untuk dihadirkan secara paksa ke pengadilan berikutnya.
5. Jika ada lebih dari 1 tersangka dan mereka tidak semua hadir pada hari persidangan,  pertanyaannya  dapat didiskusikan di antara mereka yang hadir.
6. Panitera  membuat  berita  acara petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4, kemudian menyampaikannya kepada ketua rapat.
Menurut  Irma  dkk,  (2022:54-
63)  Setelah  hakim  ketua  membuka
sidang  dengan  pemberitahuan,  pada awal  sidang  hakim  ketua  menanyakan nama  keluarga,  nama  depan,  pangkat, nomor  pendaftaran,  jabatan,  satuan, tempat  dan  waktu  kepada  terdakwa. pada  hari  putusan  kelahiran/umur tersangka,  jenis  kelamin,  kebangsaan,
agama dan tempat tinggal mengingatkannya untuk mempertimbangkan  semua  yang  dia dengar  dan  lihat  di  pengadilan.  Selain itu,  Ketua  Mahkamah  Agung  juga ditanya  apakah  dirinya  seorang  jaksa penuntut umum atau bukan. Selanjutnya  Ketua  Mahkamah  Agung memerintahkan penuntut umum untuk membacakan penjelasan alasan penyelesaiannya  dan  memerintahkan terdakwa  untuk  tetap  dalam  keadaan utuh. Setelah jaksa membacakan dakwaan, presiden menanyakan kepada terdakwa apakah dia mengetahui apa yang dia ketahui dalam dakwaan,  dan  jika  terdakwa  tidak mengerti  atau  ragu-ragu,  presiden meminta  penjelasan  kepada  penuntut. Setelah jaksa menjelaskan dakwaannya, presiden juga menanyakan  apakah  terdakwa  atau jaksa  keberatan  dengan  kewenangan hakim  untuk  menyelidiki  kasus  yang didakwakan  kepada  terdakwa,  atau apakah  penuntutan  tidak  dapat diterima.  karena  harus  dimusnahkan. Keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa  dikenal  dalam  hukum  acara sebagai "pengecualian" atau
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 643
"pemberhentian".  Pengecualian  adalah obat sebelum zat diuji.
Jika tidak, tes akan dilakukan di hadapan  saksi.  Menurut  ketentuan Pasal 152 KUHP:
1. Presiden  memverifikasi  bahwa semua saksi yang disebutkan hadir dan memerintahkan agar para saksi tidak  saling  kontak  di  pengadilan selama persidangan.
2. Dalam  hal  saksi  tidak  hadir, walaupun telah dipanggil sebagaimana mestinya dan presiden  mempunyai  cukup  alasan untuk  meyakini  bahwa  saksi  tidak hadir,  presiden  memerintahkan agar  saksi  itu  dibawa  ke  sidang utama.
Pemeriksaan saksi dalam hukum acara di pengadilan militer pada hakekatnya adalah mendengar saksi di pengadilan  umum.  Ketika  mendengar saksi, mereka terlebih dahulu menanyakan  identitasnya,  seperti: Nama  saksi,  tempat  dan  tanggal  lahir, profesi,  agama,  kebangsaan,  tempat tinggal, jika saksi adalah keluarga/profesional. Transaksi,
testimony,  terdakwa  mengerti  bahwa saksi  dipanggil  untuk  sidang  ini,  saksi siap  untuk disumpah, saksi siap untuk bersaksi. Setelah semua bukti didengar oleh  hakim,  kasus  dilanjutkan  dengan pemeriksaan tersangka.
Setelah  mendengar  keterangan saksi,  tugas  jaksa  militer  dilakukan secara pidana atau pidana yang disebut
“penuntutan”. Tuntutan pada dasarnya adalah  keputusan  terdakwa  untuk menjatuhkan  denda  oleh  jaksa  militer.
(Dany dkk, 2022:11-19). Dasar penuntutan  adalah  fakta-fakta  yang dibuat di pengadilan, seperti kesaksian, keterangan  dan  keterangan  terdakwa, serta transaksi hukum yang meringankan dan memberatkan terdakwa.  Dalam  kasus  jaksa  militer, pengacara,  jika  didakwa  dengan pengacaranya,  memiliki  pilihan  untuk mengajukan pembelaan atau "pembelaan" setelah pembelaan. Setelah  sesi  tanya  jawab berakhir,  proses  dilanjutkan  dengan ajudikasi atas putusan hakim. Perintah pengadilan  itu  sebenarnya  memuat kalimat pertama “berdasarkan kebenaran oleh Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Kemudian  nama  terdakwa, organisasi, satuan, uraian tindak pidana yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  alasan- alasan  yang  memberatkan  tindak pidana,  termasuk  saksi-saksi,  barang bukti, tuntutan jaksa, penilaian hal-hal yang  meringankan  dan  memberatkan, pelunakan putusan para juri.
Kejahatan di sini berarti perbuatan/perasaan/gerakan  manusia atau  gerak  tubuh  atau  perbuatan  dan perhitungan  yang  disusun  sedemikian rupa sehingga perkataannya mencakup semua unsur kejahatan yang dilakukan atau didakwakan. Kata-kata substansial ini ditujukan kepada terdakwa, karena harus  jelas,  tepat,  dan  singkat  agar terdakwa  memahami  sepenuhnya  apa
644 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
yang  didakwakan  kepadanya  sehingga ia dapat melakukan pembelaannya.
Penanganan  tindak  pidana  di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)  menuntut  organisasi  untuk mengadopsi pendekatan terpadu antara  pejabat  yang  berwenang  untuk menangani kasus pidana di lingkungan TNI.  itu  Ketetapan  KASAD  No. SKEP/239/VII/1996 dikeluarkan sebagai rancangan Ketetapan Kekaisaran  No.  Skep/711/X/1989 tentang Kebijakan Penanganan Masalah Pidana di Angkatan Bersenjata Republik. Penanganan kejahatan senjata api di Indonesia. Dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana, Marechaussee wajib melakukan penyidikan  menurut  tata  cara  dan prosedur  yang  diatur  dalam  Kitab
Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1997  Pasal  69  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1997:  peneliti hukum;  1.  Bahkan  terhadap  rakyat  2. Polisi  Militer  (POM)  3.  Kejaksaan Militer  di  Peradilan  Militer  (Kejaksaan Militer).
Satpol  PP  misalnya,  merupakan salah  satu  pilar  penegakan  hukum  di lingkungan  TNI.  Menurut  peran Maréchaussée yang  merupakan  peran teknis,  secara  langsung  menentukan keberhasilan  program  TNI  dan  dalam pelaksanaan  operasi  pertahanan  dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang ketat  dan  berkesinambungan  oleh
polisi  diperlukan  untuk  meningkatkan pengetahuan  hukum,  disiplin  dan, ketertiban,  syarat  utama  dalam kehidupan  militer,  yang  tercermin dalam perilaku, komponen dan investasinya.
Dari  sudut  pandang  hukum,
telepon  militer  adalah  bagian  (baik secara  material  maupun  formal)  dari hukum positif yang mengatur pembenaran yurisdiksi militer, prinsip dan  aturan  yang  mengatur  tindakan dan mandat, dan menghukum pelanggar dengan hukuman pidana. Ini menentukan  bagaimana  dan  kapan penjahat harus bertanggung jawab atas kejahatan,  dan  juga  menentukan metode  menuduh,  menghukum  dan melakukan kejahatan, untuk memastikan  keadilan  dan  ketertiban umum. Peringatan penting untuk hal di atas  adalah  siapa  yang  menganut hukum  pidana  (Zaid  dkk,  2020:169- 174).  Jadi  bukan  sistem  peradilan pidana  yang  hanya  berlaku  bagi manusia. Artinya, dari sisi ini peradilan, dalam  hal  ini  militer  (dan  yang sederajat),  hukum  pidana  militer merupakan  salah  satu  hukum  pidana yang  dirancang  khusus  untuk  militer (dan  yang  sederajat)  di  samping menerapkan  hukum-hukum  hukum pidana  lainnya  (umum  dan  khusus dalam pengertian pembagian).
Dari  uraian  tersebut  mudah dipahami, karena di pengadilan militer (atau di pengadilan militer) tidak hanya
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 645
hukum  pidana  militer,  tetapi  juga ketentuan  hukum  pidana  umum  dan hukum  pidana  umum  (yang  pada prinsipnya  juga  berlaku  di  bawah hukum  pidana  militer).  dengan  sedikit pengecualian), aparat penegak hukum, terutama  yang  bekerja  di  pengadilan militer,  harus  menguasai  baik  hukum pidana  umum  maupun  hukum  pidana militer.
Kejahatan militer terdiri dari;
1. Jenis  pelanggaran  umum  dikaitkan dengan pelanggaran khusus. Kelompok  kriminal  khusus  adalah kejahatan militer.
2. Kejahatan  militer  yang  biasanya dimasukkan  dalam  KUHP  dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Kejahatan  militer  murni,  yaitu kejahatan militer murni, tindakan pemaksaan dilarang/yang  pada  prinsipnya hanya  dapat  dilakukan  oleh seorang prajurit karena keadaan khusus atau karena kepentingan militer  memerlukan  kualitas kejahatan.  Itu  biasa  karena, seperti yang akan kita lihat nanti dalam deskripsi pelanggaran ini, pelanggaran  itu  merupakan perpanjangan  dari  aksi  militer. Ada  contoh  kejahatan  militer murni;
1) Seorang prajurit yang berperang  dengan  sadar menyerahkan diri seluruhnya  atau  sebagian kepada musuh yang dibentengi,  tanpa  berusaha untuk mempertahankan suatu  tuntutan  (Pasal  73
KUHAP);
2) Tindak  Pidana  Desersi  (ps- 87 KUHPM);
3) Keluar  stasiun  (PS-118 KUHPM).
2. Delik  militer  campuran,  yaitu delik militer campuran, dilarang atau  perbuatan  yang  pada prinsipnya diatur dalam undang-undang lain, tetapi diatur dalam KUHP (atau dalam undang-undang  pidana  militer lainnya)  hanya  karena  keadaan khusus  tertentu.  karakteristik militer  atau  alasan  lain,  yang memerlukan  ancaman  pidana yang  lebih  serius,  bahkan mungkin  lebih  serius  daripada ancaman  pidana  dalam  tindak pidana  asal  beratnya  PS-52 KUHP.  Alasan  penimbangan adalah:  karena  ancaman  pidana dianggap  berat  menurut  KUHP mengingat  ciri  khas  seorang anggota militer. Misalnya: seorang  prajurit  dipersenjatai untuk  keselamatan  karena  dia menggunakan  senjata  ini  untuk memberontak;  Para  prajurit  di ruangan  itu  tidak  dibatasi  oleh tembok, karena mereka menyembah  kopral,  tetapi  satu mencuri  dari  ruangan  itu.(  SR Kanter, Hukum Militer , 1985)
646 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Selain  itu,  urusan  kemiliteran termasuk  dalam  subjek  kejahatan umum  dan  subjek  urusan  militer. Dalam  pelanggaran  militer  campuran, tentara  dikenakan  pelanggaran  umum dan  pelanggaran  militer  bersamaan (pelanggaran
tindakan tunggal, pelanggaran ideal). Jika kata-kata Ps. 1 Siapkan.  2  KUHP  yang  secara  umum mengatur penggunaan ketentuan hukum  pidana  yang  lebih  sesuai  bagi tersangka,  penggunaan  pidana  umum dengan  hukuman  yang  lebih  ringan tentu  diperlukan  dalam  hal  ini.  Tapi masalahnya.  63  Sr  mengatur  lain-lain, yaitu:  penerapan  ketentuan  hukum pidana  yang  terpenting  (ayat  1). Pembobotan  khusus  (secara  terpisah) ancaman  pidana,  termasuk  seperti dalam  delik  campuran,  ketentuan pidananya  diatur  dalam  KUHAP menurut ketentuan Ps. 63 KUHP.

## Hambatan Penerapan Sanksi Kepada
Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana
Sedangkan menurut Pasal 65(2) UU  TNI  No.  34  Tahun  2004,  prajurit yang  melakukan  kejahatan  pada umumnya diadili di pengadilan umum, sedangkan  prajurit  militer  yang melakukan  kejahatan  militer  diadili. Kejahatan  yang  akan  diadili  di  depan pengadilan  militer.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional  Indonesia)  Namun  pada kenyataannya  hal  tersebut  belum tercapai, karena masih banyak kendala
dalam  penegakan  darurat  militer. Singkatnya,  untuk  mengubah  sistem hukum  dan  mekanismenya  diperlukan perubahan  total  dalam  sistem  hukum, bukan hanya perubahan umum.
Padahal,  UU  TNI  melarang  dia hadir di pengadilan karena pelanggaran tersebut  dilakukan  sebagai  kejahatan militer  biasa.  Namun,  hal  itu  tidak mungkin dilakukan karena mekanisme yang  ada,  seperti  susunan  badan peradilan,  mekanisme  penahanan, tugas  dan  tanggung  jawab  aparat penegak  hukum  masih  mengacu  pada ketentuan  lama,  hingga  UU  No.  1997 tentang  peradilan  militer.  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan  Militer  UU  harus  segera diubah  oleh  DPR  dan  menciptakan celah  baru  dalam  mekanisme  hukum bagi  personel  militer  yang  melakukan kejahatan umum, tidak hanya melemparkan  prajurit  TNI  yang bertugas di pengadilan umum. Perlu dicatat bahwa di pengadilan  militer  ada  surat  kuasa untuk  kejahatan  yang  akan  dibawa  ke pengadilan  militer  untuk  diadili,  atau kejahatan  yang  dilakukan  oleh  militer untuk mendisiplinkan mereka sehingga tidak  dapat  diakui  oleh  militer. pengadilan,  tetapi  dengan  disiplin hukum  yang memadai dan/atau untuk alasan yang dibebaskan untuk membayar  untuk  tujuan  umum  atau militer. Namun demikian, bukan berarti Papera  memiliki  kekuasaan  tak terbatas untuk begitu saja
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 647
memberhentikan  kasus  atau  memilih kasus mana yang dibawa ke pengadilan militer.  Kewenangan  dokumen  juga dibatasi oleh penilaian Auditor Jenderal. Menurut Pasal 67 (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembuktian di Pengadilan Militer. Oleh karena  itu,  Jaksa  Agung  berhak melakukan pengawasan terhadap dokumen dalam pelaksanaan tugasnya. Jika ada perselisihan antara Surat-surat dan  penuntut,  baik  di  pengadilan militer atau hanya sidang disiplin, kasus tersebut  berada  di  bawah  yurisdiksi yang  diberhentikan,  atau.  membawa kasus  ke  pengadilan  atau  hanya melakukannya. dan apakah itu ditutup karena alasan militer atau publik.
1. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan,  atau  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  bulan,  atau  denda paling  banyak  Rp.  6.000.000,00
(enam juta rupiah)
2. Mudah dibuktikan
3. Peristiwa  itu  tidak  mendapat banyak publisitas, juga bukan untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia  dan/atau  kepentingan umum. Ketiganya harus terpenuhi sepenuhnya.  Jadi  jika  tidak  ada  yang datang, kasusnya akan muncul sebagai kasus  pidana  dan  akan  dirujuk  ke pengadilan  militer  untuk  disidangkan. Anggapan  Papera  dapat  mengubah undang-undang  sesuka  hati  adalah
tidak  benar,  karena  tindakan  Papera berasal dari Pengadilan Audit.
Mekanisme  tersebut  di  atas sangat  berbeda  dengan  mekanisme penanganan  perkara  pidana  umum  di pengadilan umum, guna menyesuaikan dengan  budaya  militer  itu  sendiri  dan untuk  pertahanan  militer.  Oleh  karena itu,  menjadi  masalah  besar  ketika tentara  yang  melakukan  kejahatan biasa  diadili  tanpa  pengaturan  lebih lanjut, karena hukum acara pengadilan militer tidak berubah. Faktor penghambat pelaksanaan  Pasal  65  (2)  Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara  Nasional  Indonesia.  Saat  ini, tentara  yang  melanggar  hukum  adat masih diadili di pengadilan militer. Ada beberapa  alasan  mendasar  mengapa anggota  TNI  yang  melakukan  tindak pidana  biasa  tidak  boleh  dimintai keterangan di pengadilan, antara lain:
1. Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1997  tentang  KUHAP  yang  belum diubah,  prajurit  TNI  tidak  dapat diadili  di  pengadilan  perdata  jika
KUHAP belum diubah sebagai dasar hukum substantif. Perubahan dasar hukum  substantif  harus  dilakukan sebelum  pengujian  undang-undang di  pengadilan  militer.  Selain ketentuan  yang  berkaitan  dengan mekanisme  penyidikan,  mulai  dari penyidikan hingga penyidikan yudisial,  serta  pertanyaan  terkait hak dan kewajiban penegak hukum di lingkungan peradilan militer, juga
648 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
mengacu  pada  ketentuan  lama, misalnya  B.  Militair.  ,  Penegakan pejabat  di  bidang  hukum.  polisi militer masih dekat, penyidik masih bekerja  sama  dengan  jaksa  militer, semua  elemen  peradilan  masih dekat dengan militer, seperti hakim militer, ulama dan penasihat hukum yang  bertugas.  halaman.  menjadi militer.  Oleh  karena  itu,  Prajurit yang melakukan kejahatan menurut common  law  tidak  dapat  diadili. Bagaimana  sistem  hukum  dapat diubah jika hukum acara, yaitu cara berpikir  tentang  tuntutan  hukum, tidak  berubah?  Hal  ini  juga membuktikan  bahwa  Pasal  65(2) Undang-Undang  Nomor  34  tentang Tentara Nasional Indonesia saat ini tidak dimiliki oleh militer.
2. Tak  bisa  dimungkiri,  TNI  dan  Polri seringkali mudah dikalahkan, sehingga tak jarang terlihat adu fisik dengan  prajurit  TNI  dan  Polri.
Masalah  kecil  pun  bisa  menjadi perselisihan besar, hal ini dalam arti solidaritas  dan  semangat  korps antara  pegawai  TNI  dan  Polri, sehingga  menjadi  satu  dengan teman-temannya  yang  tergabung dalam  TNI  atau  Polri.  dan  dia mendukung orang-orang yang diselamatkannya  untuk  membalas dendam.  Terjadi  adu  mulut  antara anggota TNI dan polisi.
Faktor lain yang mempermudah terjadinya konflik antara TNI dan Polri
adalah besarnya anggaran dan kesenjangan pendapatan antara prajurit  TNI  dan  Polri.  Hal  ini  terlihat dari perbandingan kondisi pelayanan di
TNI dan Polri, misalnya kondisi Koramil dibandingkan  dengan  kondisi  Polsek pada  umumnya,  menjadi  jelas  bahwa kondisi  Polsek  lebih  baik;  bahwa  kita berada di gedung yang lebih besar dan memiliki  layanan  yang  lebih  baik.  dan lebih  banyak  lagi  di  Koramil.  Dari  sini dapat  disimpulkan  bahwa  anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan  kantor  polisi  lebih tinggi  daripada  anggaran  untuk Koramil. Selain  itu,  ketika  kekuatan  dan kekuatan  polisi  secara  langsung mempengaruhi  masyarakat,  polisi secara otomatis memperoleh pendapatan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti transportasi  dan  peralatan  untuk memberikan layanan atau bisnis. (Anisa dkk, 1998:75-81). (petugas polisi sering bertanggung  jawab  untuk  mengelola tempat  kontraktor  dan  dibayar  oleh kontraktor).  Hal  ini  memberikan penghasilan  tambahan  bagi  para perwira  yang  bertugas,  sehingga memicu kecemburuan sosial di kalangan prajurit TNI. Akibat wajar dari ketidakmungkinan membangun mekanisme investigasi personel militer yang  berkembang  pesat  adalah  bahwa polisi  suatu  hari  nanti  dapat  menjadi subjek  investigasi  kapital.  Secara
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 649
filosofis,  pengadilan  militer  diciptakan bukan  hanya  untuk  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  rakyat  dan prajurit  TNI,  tetapi  juga  untuk perlindungan  militer  di  lingkungan militer.  Ini  tentang  manfaat  kursus ringan, misi utama TNI dalam menjaga dan melindungi
keselamatan masyarakat.  Terlihat  bahwa  aspek militer  ini  berkaitan  dengan  kekuatan prajurit  dan  alat  utama  sistem persenjataan  TNI  (Alutista).  Unsur- unsur  militer  mengandung  hierarki komando yang ketat dan konsisten dari atas  ke  bawah,  yang  disusun  secara berurutan.  Oleh  karena  itu,  perwira yang memiliki izin dan kualifikasi untuk menguji  pendirian  militer  harus menjadi  perwira  yang  sah.  yang memiliki  pemahaman  mendalam  dan mendetail tentang budaya militer, tugas dan  fungsi  TNI,  serta  memahami sepenuhnya  arti  militer.  Sementara peradilan umum militer dipaksa tunduk pada  mekanisme  penyidikan,  penegak hukum  sipil  tidak  serta  merta memahami, memahami dan memantau apa  yang  dimaksud  dengan  militer karena  mereka  bukanlah  aparat penegak  hukum  militer.  Misalnya,
seorang prajurit yang telah meninggalkan tentara. Menurut hukum militer, kejahatan ini serius karena jelas bertentangan  dengan  tujuan  militer yang  membahayakan  keberhasilan tujuan  militer  sehingga  kelompok individu yang berjuang untuk pemerintah  Republik  tidak  dapat
dihancurkan.  Bisa  dibayangkan  betapa ironisnya  jika  TNI  lolos  dari  tugas operasional,  padahal  operasi  tersebut membutuhkan personel TNI. 87. Pasal 3 KUHPM  menetapkan  bahwa  desersi yang dilakukan selama perang diancam dengan  hukuman  penjara  paling  lama delapan  tahun  enam  bulan.  Bisa dibayangkan betapa ironisnya jika TNI lolos  dari  tugas  operasional,  padahal operasi tersebut membutuhkan personel  TNI.  87.  Pasal  3  KUHAP menetapkan  bahwa  desersi  yang dilakukan  selama  perang  diancam dengan  hukuman  penjara  paling  lama delapan  tahun  enam  bulan.  Bisa dibayangkan betapa ironisnya jika TNI lolos  dari  tugas  operasional,  padahal operasi tersebut membutuhkan personel TNI. 87. Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM) mengatur bahwa desersi yang dilakukan  selama  perang  diancam dengan  hukuman  penjara  paling  lama delapan  tahun  enam  bulan.  Bisa dibayangkan betapa ironisnya jika TNI lolos  dari  tugas  operasional,  padahal operasi tersebut membutuhkan personel TNI. Ketentuan tentang delik desersi hanya  diatur  dalam  KUHP  dan  tidak dalam  KUHP,  karena  desersi  bukanlah delik  pidana  menurut  KUHP.  Dari contoh  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa spirit KUHP dan KUHP berbeda dalam  hal  kejahatan  yang  merugikan. Contoh  lain: jika  seorang tentara  telah bekerja  di  teater  selama  lebih  dari  6
650 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
bulan,  ia  kembali  ke  negaranya  untuk mencari  istri  dan  anak-anaknya.  Suatu ketika  dia  melukai  istri  dan  anak- anaknya di bawah tekanan aksi militer, yang  menghancurkan  pasukan  musuh dalam pelayanannya. Dengan demikian jelas  bahwa  Pasal  351  KUHP  berlaku untuk kejahatan umum yang dilakukan oleh  tentara.  Namun  perlu  diketahui bahwa  tindak  pidana  kekerasan tersebut  disebabkan  oleh  gangguan jiwa  seorang  sersan  yang  baru  saja menyelesaikan  tugasnya.  di  mana  dia telah  tinggal  selama  lebih  dari  enam bulan  di  tempat-tempat  di  luar tugasnya. . Namun, hakim militer yang mengadili prajurit tersebut menjatuhkan hukuman penjara kepada prajurit tersebut, namun memperhitungkan alasan dinas militer prajurit  yang  baru  saja  menyelesaikan tugas  operasionalnya  dan  mengalami gangguan jiwa terkait operasi operasional.  tentara  untuk  mencoba tentara. mereka membela kepentingan bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia,  sedemikian  rupa  sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat dianggap hampir minimal menjengkelkan
dengan  unsur  mitigasi.  Hal  ini  tidak dipahami oleh hakim perdata dan dapat menyebabkan  hukuman  penjara  yang lebih  berat,  yang  berakhir  dengan menjalani  hukumannya,  di  mana  ia menghabiskan lebih dari enam bulan di kantornya  di  daerah  terpencil.  Hakim militer yang mengadili prajurit tersebut tetap  memvonis  prajurit  tersebut
dengan  hukuman  penjara,  namun  ia memutuskan  bahwa  alasan  prajurit militer tersebut baru saja menyelesaikan  tugas  operasionalnya adalah  karena  ia  memiliki  gangguan jiwa terkait aktivitas fungsional. tentara untuk  mencoba  tentara.  mereka membela  kepentingan  bangsa  dan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, sedemikian  rupa  sehingga  sanksi  yang dijatuhkan  dapat  dianggap  hampir minimal  menjengkelkan  dengan  unsur mitigasi.  Hal  ini  tidak  dipahami  oleh hakim perdata dan dapat menyebabkan hukuman  penjara  yang  lebih  berat, yang  berakhir  dengan  menjalani hukumannya, di mana ia menghabiskan lebih  dari  enam  bulan  di  kantornya  di daerah  terpencil.  Hakim  militer  yang mengadili  prajurit  tersebut  tetap menjatuhkan hukuman penjara kepada prajurit tersebut, namun dengan alasan prajurit tersebut baru saja menyelesaikan  tugas  operasional  dan mengalami  gangguan  jiwa  terkait operasi  operasional.  tentara  untuk mencoba tentara. membela kepentingan  bangsa  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedemikian  rupa  sehingga  sanksi  yang dijatuhkan  dapat  dianggap  hampir minimal  menjengkelkan  dengan  unsur peringanan.

## KESIMPULAN
1. Menerapkan sanksi kepada anggota  TNI  karena  melakukan tindak  pidana.  Penanganan  tindak
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 651
pidana  di  lingkungan  Tentara
Nasional Indonesia (TNI) menuntut organisasi untuk mengadopsi pendekatan terpadu antara pejabat yang berwenang untuk menangani kasus  pidana  di  lingkungan  TNI. Oleh  karena  itu,  Surat  Keputusan Staf  Angkatan  Darat  Ibukota dengan Nomor : SKEP/239/VII/1996 tentang Kewenangan Penyelesaian Perkara Pidana Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikurangi menjadi  rancangan  Surat  Perintah Nomor Staf Angkatan Darat: Skep / 71l/10/1989 tentang penyelesaian perkara  pidana  di  angkatan bersenjata. Dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana, Marechaussee  harus  melakukan penyidikan sesuai dengan kebijakan  dan  prosedur  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1997Penuntut  militer  di pengadilan militer (Militaire Oditur).  Satpol  PP  misalnya, merupakan  salah  satu  pilar penegakan  hukum  di  lingkungan TNI. Menurut Maréchaussée, dinas teknis secara langsung menentukan keberhasilan program TNI dan dalam melakukan operasi pertahanan  dan  keamanan.  Selain itu,  pengawasan  yang  ketat  dan berkesinambungan  oleh  polisi
diperlukan  untuk  meningkatkan pengetahuan  hukum,  disiplin  dan ketertiban,  syarat  utama  dalam kehidupan  militer,  yang  tercermin dalam  perilaku,  komponen  dan investasinya.  Bahkan  terhadap rakyat  2.  Polisi  Militer  (POM)  3. Penuntut  militer  di  pengadilan militer (Militaire Oditur). Satpol PP misalnya,  merupakan  salah  satu pilar penegakan hukum di lingkungan  TNI.  Menurut  fungsi Konstabularis  yang  merupakan fungsi  teknis,  secara  langsung menentukan keberhasilan pembangunan TNI dan penyelenggaraan operasi pertahanan  dan  keamanan.  Selain itu,  pengawasan  yang  ketat  dan berkesinambungan  oleh  polisi diperlukan  untuk  meningkatkan pengetahuan tentang hukum, disiplin  dan  ketertiban,  syarat utama  kehidupan  militer.  yang tercermin  dalam  sopan  santun, pesta  dan  investasinya.  Satpol  PP misalnya,  merupakan  salah  satu pilar penegakan hukum di lingkungan  TNI.  Menurut  peran Maréchaussée  yang  merupakan peran  teknis,  secara  langsung menentukan keberhasilan program TNI  dan  pelaksanaan  operasi pertahanan  dan  keamanan.  Selain itu,  pengawasan  ketat  dan  terus menerus oleh para Polisi diperlukan  untuk  meningkatkan pengetahuan tentang hukum,
652 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
disiplin dan ketertiban, yang paling penting  dalam  kehidupan  militer, yang  tercermin  dalam  moral, keberanian,  dan  komitmen.  Satpol PP misalnya, merupakan salah satu pilar penegakan hukum di lingkungan TNI. Menurut Maréchaussée peran yang merupakan  peran  teknis,  secara langsung menentukan keberhasilan  program  TNI  dan dalam pelaksanaan operasi pertahanan  dan  keamanan.  Selain itu, peningkatan kesadaran hukum secara langsung menentukan keberhasilan  pembangunan  dan operasi pertahanan dan keamanan TNI.  Selain  itu,  pengawasan  yang ketat  dan  berkesinambungan  oleh polisi diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang  hukum,  disiplin  dan ketertiban,  kebutuhan  terbesar dalam  kehidupan  militer,  yang tercermin  dalam  perilaku,  berbagi dan investasi.
2. Hambatan penerapan
sanksi
kepada anggota TNI yang melakukan  tindak  pidana.  Faktor penghambat  pelaksanaan  Pasal  65 (2)  Undang-Undang  Nomor  34
Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia. Saat ini, tentara yang melanggar hukum adat masih diadili  di  pengadilan  militer.  Ada beberapa alasan mendasar mengapa  anggota  TNI  yang melakukan  tindak  pidana  biasa
tidak boleh dimintai keterangan di pengadilan,  antara  lain  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang KUHAP yang belum diubah, prajurit  TNI  tidak  dapat  diadili  di pengadilan  perdata  jika  KUHAP belum diubah sebagai dasar hukum substantif. Perubahan dasar hukum substantif harus dilakukan sebelum pengujian undang-undang di pengadilan militer. Selain ketentuan  yang  berkaitan  dengan mekanisme penyidikan, mulai dari penyidikan  hingga  penyidikan yudisial,  serta  pertanyaan  terkait hak dan kewajiban penegak hukum di  lingkungan  peradilan  militer, juga mengacu pada ketentuan lama, misalnya  B.  Militair  Penegakan pejabat  di  bidang  hukum.  polisi militer  masih  dekat,  penyidik masih  bekerja  sama  dengan  jaksa militer,  semua  elemen  peradilan masih dekat dengan militer, seperti hakim militer, ulama dan penasihat hukum  yang  bertugas.  halaman. menjadi  militer.  Oleh  karena  itu, Prajurit yang melakukan kejahatan menurut  common  law  tidak  dapat diadili.  Bagaimana  sistem  hukum dapat  diubah  jika  hukum  acara, yaitu cara berpikir tentang tuntutan  hukum,  tidak  berubah? Hal  ini  juga  membuktikan  bahwa Pasal 65(2) Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional  Indonesia  saat  ini  tidak dimiliki  oleh  militer.  Tak  bisa
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 653
dimungkiri, TNI dan Polri seringkali mudah dikalahkan, sehingga  tak  jarang  terlihat  adu fisik dengan prajurit TNI dan Polri. Masalah  kecil  pun  bisa  menjadi perselisihan  besar,  hal  ini  dalam arti solidaritas dan semangat korps antara  pegawai  TNI  dan  Polri, sehingga  menjadi  satu  dengan teman-temannya  yang  tergabung dalam  TNI  atau  Polri.  dan  dia mendukung  orang-orang  yang diselamatkannya  untuk  membalas dendam.  Terjadi  adu mulut  antara anggota TNI dan polisi.

## Daftar Pustaka
EY  Kanter  SH.  dan  SR  Sianturi  SH. (1981). Hukum Pidana Militer di
Indonesia. AHMPTHM  Alumni, Batavia Hadari Nawawi. (1985). Social Research  Methods.  Yogyakarta: Gajah Mada Press Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Junindra Martua, Nur Amida, Muhammad yusuf,  April  Julianto,  Anisa Octaviani. (1998). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga.” COMUNITARIA , 2(1). Moch  Faisal  Salam.  (2002). KUHP , Bandung: Mandar Maju. Moeljarno. (2009). Pokok-pokok Hukum Pidana . Batavia: PT. Rineka Cipta
M.  Ali  Zaidan.  (2016). Criminal  Policy. Batavia: Sinar Graphic Nurhaliza  Nasution,  Suriani  Suriani, Ismail Ismail, Dany Try Hutama Hutabarat.  (2022). “EX-Officio
Law Review”, 1(1). Nurkhalizah,  Siti,  Siti  Rochmani,  and Dany  Try  Hutama  Hutabarat Septimar, Zahra Maulidia. (2021).  “Nusantara  Hasana Journal.” Nusantara  Hasana Journal, 1(1). Salman  Al,  Zaid  Dhaim,  Rahmiwita
Emmi,  and  Afif.  (2020). “Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan",
6(1). Sianturi  SR.  (2010). Hukum  Militer  di Indonesia. Batavia: Pengembangan  Hukum  Badan TNI Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. (1995). Normative Legal Research. Jakarta: Rajawali Press SR Kanter. (1985). Hukum Militer Edisi Revisi. BPK.  Gunung  Mulia, OD/3323/114/85 SR  Sianturi.  (2010). Military  Criminal
Law  and  Indonesia. Batavia: Agence de development juridique  des  copiae  armées nationales indésiennes
Suriani  Suriani,  Dany  Try  Hutama Hutabarat,  Irma  Sari.  (2022). “Citra Justicia”, 23(2).