Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan | 1 Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 1 June 2020
Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam
Indra Halim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone indrahalim@gmail.com
Ikhsan Darwis
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar ikhsandarwis@gmail.com

## Abstract
The purpose of the study was to find out the meaning of his father for women born less than  6 months  after  the  marriage contract  from  a pregnant  marriage perspective of Islamic law and to find out the determination of the marriage guardian for women born less than 6 months after the marriage contract from a pregnant marriage Islamic law perspective.  From  the  results  of  the  study,  the  relationship  between  his  father  and daughter  born  less  than  6  months  according  to  Islamic  law  is  that  the  child  is  an illegitimate child and cannot be taboo with his biological father due to a period of birth with at least 6 (six) months of marriage . This happened the ijma of Islamic law experts as the shortest period of a pregnancy, and also all the schools of jurisprudence both Sunni and Syiah agreed that the minimum pregnancy limit was 6 (six) months because at  least  pregnant  women  were  for  six  months.  and  if  the  child  is  considered  as  a legitimate child, then the daughter's nasab remains with her biological father and the marriage  guardian's  determination  for  girls  born  less  than  6  months  according  to Islamic law, if the daughter is an illegitimate child then her guardian's determination is to use the guardian of the judge to marry him.
Keywords: Determination of Marriage Guardian, Pregnant Marriage Perspective of Islamic Law

## 2 |
Indra Halim dan Ikhsan Darwis

## A. Pendahuluan
Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak  kita  temukan  berbagai  macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah perkawinan. Melihat realitas yang terjadi saat ini serta pergaulan muda mudi masa kini banyak kita temukan terjadinya kasus-kasus  perzinahan  yang  berujung  hamilnya  si  perempuan.  Jika  seandainya  ada pasangan yang berawal dari hubungan pacaran dan kedua belah pihak keluarga tidak mempermasalahkan  hubungannya,  sehingga  suatu  ketika  kedua  pasangan  tersebut melakukan  hubungan  badan.  Hal  seperti  inilah  yang  kemudian  mengakibatkan hamilnya si perempuan sebelum dilangsungkannya pernikahan, dari kejadian tersebut, keluarga dari perempuan kecewa dan marah. Dan setelah usia kandungannya tiga bulan setengah baru dilangsungkannya pernikahan. Lalu lima bulan kemudian lahirlah anak perempuan yang kurang dari 6 bulan setelah akad nikah yang kemudian dipertanyakan statusnya. Dengan kata lain siapakah yang akan menjadi wali nikahnya nanti. Hal ini mungkin  dianggap  sepeleh  oleh  sebagian  kalangan  yang  notabenenya  kurang memahami masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut serta menganggap  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  benar  dan  bisa  terjadi  dikalangan mereka.
Dengan demikian persoalan perwalian nasabiyah dalam perkawinan berkaitan langsung dengan sah atau tidak sahnya status sebagai anak menurut hukum. Artinya apabila anak itu sah sebagai anak, maka anak itu memiliki hubungan perwalian dengan ayahnya, kakeknya, paman-pamannya dan seterusnya, kebalikannya apabila anak itu berstatus  sebagai  anak  tidak  sah,  maka  anak  itu  tidak  memiliki  hubungan  perwalian dengan  ayahnya,  kakeknya  dan  seterusnya.  Pada  dasarnya,  upaya  menghubungkan anak zina menjadi  anak  sah dengan tujuan perlindungan hak anak memang terkesan mulia. Akan tetapi usaha tersebut juga menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, karena berhubungan dengan masalah hukum. Dalam kaidah fiqih diterangkan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan. Ketika upaya perkawinan tersebut menimbulkan kemudharatan yang tidak kalah pentingnya, maka
harus  ditinjau  kembali  sehingga  nantinya  upaya  yang  mulia  tersebut  benar-benar sebagai  kemaslahatan  yang  murni  dan  tidak  menimbulkan  kemudharatan  lainnya. Dengan  permasalahan  diatas  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  menuangkannya dalam bentuk penelitian.
Dari  paparan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang terkait  dengan  masalah  tersebut  ialahBagaimana  hubungan  nasab  terhadap  ayahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam dan Bagaimana penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil perspektif hukum Islam.

## B. Tinjauan Pustaka
Dalam  melakukan  penelitian,  penulis  berpedoman  dari  beberapa  referensi tentang teori-teori  yang  berkaitan dengan masalah  yang  akan dibahas sehingga akan membantu  penulis  di  dalam  melakukan  penelitian.  Para  pakar,  pemikir  dan  praktisi hukum  Islam  telah  menuangkan  pokok-pokok  pemikirannya  dalam  berbagai  tulisan baik  dalam  bentuk  buku,  kumpulan  dan  artikel-artikel  yang  tersebar  dimedia  massa adalah sebagai berikut:
Menurut  Syarifuddin  Latif,  dalam  bukunya  yang  berjudul  Status  hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dan anaknya perspektif hukum adat dan hukum Islam.  Salah  satu  kajiannya  yaitu  status  hukum  anak  yang  lahir  akibat  pernikahan wanita  hamil  menurut  hukum  Islam.  Beliau  menyatakan  bahwa,  berbicara  tentang status  keabsahan  anak  yang  lahir  dari  pernikahan  wanita  hamil  diluar  nikah  dengan laki-laki yang menghamilinya dan menikahinya, oleh Wahbah al-Zuhayli mengatakan sebagaimana yang dikutip Sarifuddin Latif bahwa ulama sepakat membolehkan laki- laki  yang  berzina  untuk  menikahi  wanita  yang  dizinahinya.  Jika  wanita  tersebut melahirkan  anak  setelah  lewat  6  bulan  dari  waktu  akad  nikah  dilaksanakan,  maka ditetapkan nasab anak itu kepadanya. Namun jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dilaksanakan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan
4 | Indra Halim dan Ikhsan Darwis
kepadanya,  kecuali  bila  ia  mengakui  bahwa  anak  itu  adalah  anaknya,  dan  tidak mengatakan secara jelas bahwa anak itu adalah hasil dari perbuatan zina. 1
Mengacu pada pernyataan Wahbah al-Zuhayli tersebut, dapat dipahami bahwa status  keabsahan seorang  anak  yang lahir dari pernikahan  wanita hamil  diluar nikah dengan  laki-laki yang  menghamilinya,  tergantung  dari  pengakuan  atau pengingkarannya. Sekalipun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dilaksanakan. 2 Dengan  demikian,  beliau  menyimpulkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari pernikahan  wanita  hamil  diluar  nikah  dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  dan menikahinya, sekalipun kurang dari 6 bulan ditetapkan sebagai anak sah, seperti halnya dengan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak bermasalah. 3
Dalam  ensiklopedi  Islam  disebutkan  bahwa  nasab  adalah  pertalian kekeluargaan  berdasarkan  hubungan  darah  melalui  akad  perkawinan  yang  sah. 4
Muhammad  Ali  ash-Shabuni  dalam  Pembagian  waris  menurut  Islam  (terj), berpendapat bahwa Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau  senggama  syubhat  (zina).  Nasab  merupakan  sebuah  pengakuan  syara‟  bagi hubungan  seorang  anak  dengan  garis  keturunan  ayahnya  sehingga  dengan  itu  anak tersebut  menjadi  salah  seorang  anggota  keluarga  dari  keturunan  itu  dan  dengan demikian  anak  itu  berhak  mendapatkan  hak-hak  sebagai  akibat  adanya  hubungan nasab. Seperti hukum waris, perwalian dan nafkah. 5
1 Syarifuddin Latif, Op. cit., h. 77
2 Ibid., h. 78
3 Ibid., h. 85
4 Abdul Aziz Dahlan,,dkk, Ensiklopedi Islam , jilid IV (Cet.III ; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994 ) h. 13
5 Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam, Terjemah. AM. Basmalah ( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 39
Menurut Abdul Manan, asal  usul seorang anak (nasab) dapat  diketahui  dari salah satu diantara dari tiga sebab. Pertama, dengan cara al - Firasy yaitu berdasarkan kelahiran  karena  adanya  perkawinan  yang  sah.  Kedua,  dengan  cara iqrar yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ketiga, dengan cara al-bayyinah yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si Fulan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darahnya dengan ayahnya dan Anak yang  tidak  diketahui  hubungan  ayahnya  dengan  sendirinya  mempunyai  hubungan keperdataan  dengan  ibunya  yang  melahirkannya  dan  bisa  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ayahnya, jika ayahnya itu memang mengakuinya. 6
Sedangkan  menurut  Sayyid  Sabiq,  hukum  perempuan  menunjuk  laki-laki sebagai  walinya  yaitu  apabila  seorang  perempuan  berada  di  suatu  tempat  yang  di dalamnya  tidak  ada  penguasa,  sedangkan  dia  tidak  memiliki  wali,  maka  dia  boleh menyerahkan  urusannya  kepada  salah  seorang  tetangga  yang  dia  percayai  untuk menikahkannya.  Dalam  kondisi  ini  orang  itulah  walinya  karena  mau  tidak  mau manusia harus menikah. Berdasarkan hal ini, Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, dia dinikahkan oleh orang yang dia serahi urusannya. Ringkasnya dia kembali kepada prinsip bahwa kaum muslimin adalah walinya. Kemudian Syafi‟I berkata,  apabila  dalam  sebuah  perkumpulan  ada  seorang  perempuan  yang  tidak memiliki  wali,  lalu  dia menyerahkan  urusannya  kepada  seorang  laki-laki  hingga  dia dinikahkannya, maka hal itu diperbolehkan. 7
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, menurut jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa  wali.  Mereka  berpendapat  bahwa  apabila  seorang  wanita  menikahkan  dirinya
6 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Cet. I ; Jakarta: Kencana, 2006), h. 76
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Terjemahan. Lely Shofa Imama., dkk, Jilid II (Cet. I ; Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 644

## 6 |
Indra Halim dan Ikhsan Darwis
sendiri, maka hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Daruqutni dan  Ibnu  Hibban  dari  Aisyah.  Jumhur  ulama  juga  mengemukakan  hadis  lain  yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni dan Abu Hurairah yang artinya “wanita tidak boleh  menikahkan  wanita  lain  dan  tidak  boleh  pula  menikahkan  dirinya  sendiri”. Disamping itu, dalam sebuah riwayat dikatakan wanita mana saja yang menikah tanpa seizin  walinya,  maka  nikahnya  batal,  dan  apabila  wali  enggan  menikahkan  seorang perempuan,  maka  pihak  penguasa  (hakim)  bertindak  sebagai  wali  bagi  orang  yang tidak mempunyai wali. 8
Sedangkan  dalam  Ensiklopedi  Ijmak  (Persepakatan  Ulama  dalam  hukum Islam), telah disepakati bahwa bagi wanita yang tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim)  yang  wajib  ditaatilah  yang  menjadi  walinya  yang  mengawinkannya  dengan lelaki  yang  disenanginya  dari  mereka  yang  boleh  kawin  dengannya. 9 Bila  wali menghalangi  wanita  yang  diwalinya,  maka  wanita  itu  dapat  mengajukan  perkaranya kepada penguasa, dan penguasa ini mengawinkannya.
Dalam  buku  Hukum  Islam:  Solusi  Permasalahan  keluarga,  menjelaskan bahwa dalam ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam pasal 21 ayat (1) KHI yaitu: wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus  keatas  yakni  ayah,  kakek  dari  pihak  ayah  dan  seterusnya.  Kedua,  kelompok kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  anak laki-laki  seayah  dan  keturunan  anak  laki-laki  mereka.  Ketiga,  kelompok  kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan anak laki-
8 Abdul Azis Dahlan,. dkk, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid IV (Cet. I ; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1336
9 Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, Ensiklopedi Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam) , (Cet. I ; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 473
laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka. 10

## C. Metode Penelitian
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  untuk  menemukan  data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan library research, yaitu  mengumpulkan  data  lewat  buku-buku  perpustakaan  atau  karya  ilmiah  lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Pada  penelitian  kepustakaan,  data  atau  bahan  yang  di  peroleh  adalah  data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
a. Bahan Hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
1) Dalil al-Qur‟an dan Hadis yang berkenaan dengan perwalian dan nasab.
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.
3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
b. Bahan Hukum sekunder yaitu, bahan hukum  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi:
1) Kepustakaan, salah satunya yaitu; buku Status hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah dan anaknya perspektif hukum adat dan hukum Islam. Salah  satu  kajiannya  yaitu  status  hukum  anak  yang  lahir  akibat pernikahan wanita hamil menurut hukum Islam, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan perwalian dan nasab.
10 Muhammad Saifullah, dkk, Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga , (Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16

## 8 |
Indra Halim dan Ikhsan Darwis
2) Materi  yang  di  download  dari  internet  sebagai  pelengkap  ( suplement ) yang  ada kaitannya dengan penetapan wali nikah  bagi perempuan  yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dari perkawinan hamil.
c. Bahan  Hukum tertier yaitu,  bahan  hukum  memberikan  petunjuk  dan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  skunder  yang meliputi:
a) Penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal atas perundang- undangan.
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
c) Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.

## 2. Pendekatan Masalah
Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Syar‟i,  yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Quran, sunnah Nabi, ijtihad ulama, dan kaidah-kaidah ushuliyah.
b. Pendekatan  Yuridis,  yaitu  pendekatan  masalah  dengan  berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perwalian pada khususnya.

## 3. Metode Pengelolahan dan Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan,  baik  data  primer  maupun  data  skunder,  kemudian diolah  melalui  metode  kualitatif,  yaitu  pengolahan  gagasan,  ulasan,  pandangan  dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan urgensi penetapan wali nikah bagi  perempuan  yang  lahir  dari  perkawinan  hamil  kemudian  diterapkan  kedalam pembahasan ini.
Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara berpikir deduktif yaitu  mengumpulkan  data  yang  bersifat  umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang bersifat khusus.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Nasab Terhadap Ayahnya Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam
Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah  dengan  perkawinan  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dengan kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang  sah  antara  ayah  dan  ibunya.  Dan  sahnya  seorang  anak  di  dalam  Islam  adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki- laki.  Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan  manusia,  namun  ditentukan  oleh  perkawinan  yang  dengan  nama  Allah disucikan. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian  yang  sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.
Namun  tidak  semua  anak  lahir  dari  perkawinan  yang  sah,  bahkan  ada kelompok anak  yang lahir sebagai  akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah  atau  anak  luar  nikah,  kedudukan  hukum,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak  luar  nikah,  baik  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  sah  maupun  dari hasil  perbuatan  zina  diasumsikan  relatif  banyak  terdapat  di  Indonesia  dan  sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.
Dari  masalah  anak  yang  lahir  diatas  kita  dapat  mengambil  suatu  pelajaran yang sangat besar dimana dalam hal ini kita akan menemukan masalah yaitu apakah ayah  biologisnya  bisa  dianggap  sebagai  bapaknya  apabila  anak  perempuan  tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil. Dan kemudian masalah selanjutnya apakah  lelaki  yang  dianggap  sebagai  bapaknya  itu  bisa  menjadi  wali  untuknya  atau tidak, ataupun siapakah yang akan menjadi wali dari anak perempuan tersebut, maka

## 10 | Indra Halim dan Ikhsan Darwis
terlebih  dahulu  kita  harus  melihat  dulu  kepada  siapa  anak  perempuan  tersebut dinasabkan, apakah kepada ibunya atau kepada lelaki yang telah menghamili ibunya tersebut (bapaknya).
Dalam  hukum  Islam  para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya. Apakah anak-anak tersebut itu menjadi  anak  yang sah bagi ayahnya atau tidak. Menurut imam Syafi‟i, imam Malik dan kawan-kawan ; apabila  salah  seorang  laki-laki  mengawini  seorang  perempuan  yang  belum  pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki- laki  yang  menyebabkan  perempuan  itu  mengandung.  Perhitungan  enam  bulan  ini dihitung dari waktu berkumpul.
Kalau menelaah masalah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam Undang- undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42 :
„Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah‟.
Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99:
Anak yang sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Kalau melihat sekilas bunyi pasal diatas, maka anak perempuan tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah  dan  ketika  dia  dikatakan  anak  yang  sah  maka  anak  perempuan  tersebut  tersebut memiliki  hubungan  keperdataan  (nasab)  juga  dengan  ayahnya  sehingga  ayahnya tersebut  bisa  menjadi  wali  terhadap  anak  perempuan  itu.  Jadi  kesimpulannya  kalau merujuk kepada pendapat para ulama maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari  semenjak
pernikahannya, baik itu dihitung dari akad maupun watak (hubungan bilogis). Di mana hal ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai wali. Sedangkan kalau merujuk kepada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan pernikahan yang sah walaupun anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau anak hasil hubungan zina, dengan demikian maka ketika merujuk kepada aturan tersebut maka wali anak tersebut adalah lelaki yang menikahi ibunya tersebut atau bapak biologisnya.

## 2. Penetapan Wali Nikahnya Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam
Berbicara masalah penetapan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil, juga merupakan suatu pelajaran yang sangat besar dimana  dalam  hal  ini  kita  juga  akan  menemukan  masalah  yang  sama,  seperti  yang sudah  dijelaskan  sebelumnya  mengenai  penetapan  nasab,  yaitu  apakah  ayah biologisnya  bisa  dianggap  sebagai  bapaknya  apabila  anak  perempuan  tersebut  lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil. Dan kemudian selanjutnya apakah lelaki yang dianggap sebagai bapaknya itu bisa menjadi wali untuknya atau tidak, ataupun siapakah  yang  akan  menjadi  wali  dari  anak  perempuan  tersebut,  karena  masalah perwalian dan hubungan keperdataan (nasab) adalah satu keterikatan dimana bisa ada perwalian bila ada hubungan keperdataan (nasab).
Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa nasab anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut penulis terdapat dua hal yaitu pertama, apabila merujuk  pada  pendapat  ulama  fikih,  anak  perempuan  tersebut  tidak  bisa  dinasabkan dengan  bapaknya,  sebab  para  ulama  memberikan  batasan  minimal  usia  kandungan yaitu  6  bulan  walaupun  dalam  perkawinan  yang  sah.  Kedua,  kalau  merujuk  pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang  sah

## 12 | Indra Halim dan Ikhsan Darwis
karena  ia  lahir  dalam  hubungan  pernikahan  yang  sah  walaupun  anak  perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau anak hasil hubungan zina.
Begitu juga halnya dalam penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang 6 bulan. Kalau merujuk pada pendapat ulama, anak perempuan tersebut tidak bisa diwalikan dengan bapaknya karena tidak  ada  hubungan nasab dengannya. Padahal pada prinsipnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, yaitu wali dari pihak keluarga perempuan, dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama). Untuk bertindak wali hakim  sebagai  wali  dalam  pernikahan,  apabila  seorang  calon  mempelai  perempuan dalam kondisi:
1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2. Walinya Mafqud (hilang, tidak diketahui keberadaanya)
3. Wali berada ditempat yang jauh
4. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
5. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
Apabila  kondisinya  salah  satu  dari  enam  point  di  atas,  maka  yang  berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.
Dan jikalau kita merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan  yang  sah.  Jadi  anak  perempuan  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  hamil walaupun  kurang  dari  6  (enam)  bulan  masa  kehamilan  dari  perkawinan  sah  ibunya, maka  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dan  dapat  memiliki  hak  terhadap  kedua  orang tuanya yaitu:
1. Hak radla’
2. Hak hadlanah
3. Hak walayah (perwalian)
4. Hak nasab
5. Hak waris, dan
6. Hak nafkah. 11
Dan anak perempuan tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan (nasab) dengan bapaknya, dan haknya mengenai perwalian bisa kepada bapaknya.
Jadi menurut penulis, dalam hal penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang  lahir  kurang  dari  6  bulan  dari  perkawinan  hamil  terdapat  dua  rujukan.  Yang pertama  kalau  kita  merujuk  pada  pendapat  ulama  maka  penetapan  walinya  harus menggunakan wali hakim, karena anak perempuan tersebut tidak memliki hubungan keperdataan  (nasab)  dengan  bapaknya.  Sedangkan  yang  kedua  yaitu  kalau  merujuk pada hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  anak  perempuan  tersebut  tetap sebagai anak yang sah walaupun anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan. dan  penetapan  wali  nikahnya  tetap  menggunakan  wali  nasab,  karena  tetap  ada hubungan  keperdataan  (nasab)  dengan  bapaknya.  Dari  kedua  rujukan  tersebut semuanya memiliki dasar atau landasan yang kuat, dan tergantung dari kita pedoman mana  yang  harus  dikuti  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  telah  dibahas  dalam penelitian ini.

## E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
11 Imam Mahfud Fauji, Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil , (Penelitian, Ponorogo: Program Strata 1 STAIN Ponorogo, 2009), h. 56

## 14 | Indra Halim dan Ikhsan Darwis
Urgensi penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan  setelah  akad  nikah  dari  perkawinan  hamil  perspektif  hukum  Islam,  maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a) Adapun  hubungan  nasab  terhadap  ayahnya  bagi  anak  perempuan  yang  lahir kurang  dari  6  bulan  menurut  hukum  Islam  adalah  anak  tersebut  adalah  anak tidak sah dan tidak bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya karena tenggang waktu  kelahiran  dengan  pelaksanaan  perkawinan  sedikitnya  6  (enam)  bulan sejak  perkawinan  dilaksanakan.  Hal  ini  terjadi ijma para  pakar  hukum  Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan, dan juga seluruh madzab fiqih baik Sunni maupun Syi‟ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 (enam)  bulan  sebab  sekurang-kurangnya  wanita  hamil  adalah  selama  enam bulan. dan apabila anak tersebut dianggap sebagi anak yang sah, maka nasab anak perempuan tersebut tetap pada ayah biologisnya.
b) Adapun penetapan wali nikahnya bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum Islam, apabila anak perempuan tersebut adalah anak tidak  sah  maka  penetapan  walinya  adalah  harus  menggunakan  wali  hakim untuk menikahkannya. Dan jikalau anak perempuan tersebut dianggap sebagai anak  yang sah, walaupun lahir kurang dari 6 bulan, maka penetapan walinya tetap menggunakan wali nasab.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  selanjutnya  penulis  mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Karena  adanya  perbedaan  pendapat  antara  ulama  fiqih  klasik  dengan  hukum yang berlaku di Indonesia (Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), mengenai penetapan nasab dan wali nikah bagi anak  perempuan  yang  lahir  kurang  dari  6  bulan  dari  perkawinan  hamil, semestinya pemerintah Indonesia memberikan aturan yang lebih spesifik
mengenai  penetapan  nasab  dan  wali  nikah  tersebut  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  agar  kita  yang  sebagai warga  Negara  Indonesia  memiliki  acuan  yang  kuat  dalam  menyelesaikan masalah tersebut diatas.
2. Dan  semenstinya  pemerintah  membuat  aturan  yang  dapat  menimbulkan  efek jerah bagi  yang selalu melakukan hubungan perzinahan baik remaja  maupun orang yang tua, baik yang sudah kawin maupun yang belum. Agar kasus-kasus yang seperti  dalam penelitian ini bisa terkurangi  bahkan habis  dalam Negara Indonesia.

## F. Daftar Pustaka
Ali  ash-Shabuni,  Muhammad. Pembagian  waris  menurut  Islam, Terjemah.  AM. Basmalah. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
Asfia Roehan Dedi, Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir  Kurang  Dari  6  Bulan  (Studi  Kasus  di  KUA  Kec.  Ngalian  Kota Semarang) , Penelitian, Semarang: Program Strata 1 IAIN Walisongo, 2011
Dahlan, Abdul Azis. et. al. Ensiklopedi Hukum Islam . Jilid IV. Cet. I ; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
, et. al. Ensiklopedi Islam . Jilid. IV. Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
Departeman Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN ), Proyek peningkatan Tenaga  Keagamaan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, Jakata: 2003
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Sygma, 2005
Fauji  Mahfud  Imam, Wali  Nikah  Anak  Hasil  Kawin  Hamil ,  Penelitian,  Ponorogo:
Program Strata 1 STAIN Ponorogo, 2009
Http. Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan . Html (Di akses pada tanggal 04 Maret 2014)

## 16 | Indra Halim dan Ikhsan Darwis
Http://jumaidi-eljumeid.blogspot.com/2009/11/perkawinan-wanita-hamil-dan-status- anak. html. Diakses pada hari selasa tanggal 05 april 2014
Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Cet.I; t.t.: t.p., 2010
. Status  Hukum  pernikahan  Wanita  Hamil  Diluar  Nikah  Dan Anaknya Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam . Cet. I; Yogyakarta: Trus Media Publishing, 2012