Journal Syifa Sciences and Clinical Research (JSSCR)
Volume 5 Nomor 1, 2023
Journal Homepage: http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jsscr , E-ISSN: 2656-9612 P-ISSN:2656-8187 DOI : https://doi.org/10.37311/jsscr.v5i1.17046

## Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas X Provinsi Kalimantan Selatan
Nida Anisah 1 , Sendi Lia Yunita 2* , Ika Ratna Hidayati 3
1,2,3 Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No. 188-A Kota Malang 65145, Indonesia
* Penulis Korespondensi. Email: sendi@umm.ac.id

## ABSTRAK
Obat  merupakan  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelayanan  kesehatan. Pengelolaan obat yang tepat sangat dibutuhkan agar ketersediaan obat terjamin dan kualitas obat  terjaga.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengelolaan  obat  yang  meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan dan penyimpanan obat di Puskesmas X. Penelitian ini merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  rancangan  penelitian  observational  deskriptif, menggunakan  sumber  data  sekunder  LPLPO  dan  RKO  serta  sumber  data  primer  dengan pengamatan  langsung  dan  digunakan  13  indikator  penelitian.  Hasil  analisis  indikator kesesuaian item dengan Fornas 91,10%, ketepatan perencanaan 18,14%, kesesuaian item dan jumlah  permintaan  105%  dan  37,18%,  kesesuaian  item  dan  jumlah  penerimaan  96,83%, penyimpanan  sesuai  bentuk  sediaan  99,19%,  penyimpanan  sesuai  farmakologi  0%, penyimpanan sesuai abjad 98,37%, penyimpanan sesuai suhu 97,56%, penyimpanan narkotika dan  psikotropika  sesuai  peraturan  83,33%,  penyimpanan  obat  tidak  dipergunakan  untuk menyimpanan lainnya yang menyebabkan kontaminasi 100%, penataan memperhatikan FEFO 100%,  penyimpanan  obat  high-alert  83,33%,  penyimpanan  obat  LASA  88%.  Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas X telah memenuhi standar pada beberapa indikator.

## Kata Kunci:
Pengelolaan; Obat; Puskesmas; LPLPO
Diterima: 17-11-2022 Disetujui: 21-01-2023 Online: 01-02-2023

## ABSTRACT
Drug is an important aspect that needs to be considered in health services. Proper drug management is needed so that the availability of drugs is guaranteed and the quality of drugs is maintained. The purpose of this study was to determine drug management which includes planning, requesting, receiving and storing  drugs  at  X  Health  care  Center.  This  research  is  a  quantitative  research  with  a  descriptive observational research design, using secondary data sources LPLPO and RKO as well as primary data sources by direct observation and 13 indicators were used. The results of the analysis of indicators of conformity of items with Fornas 91.10%, accuracy of planning 18.14%, suitability of items and number of requests 105% and 37.18%, suitability of items and number of receipts 96.83%, storage according to dosage forms 99.19% , storage according to pharmacology 0%, storage in alphabetical order 98.37%, storage  according  to  temperature  97,56%,  storage  of  narcotics  and  psychotropics  according  to regulations  83.33%,  storage  of  drugs  not  used  for  other  storages  that  cause  contamination  100%, arrangement  paying  attention  to  FEFO  100%  ,  83.33%  high-alert  drug  storage,  88%  LASA  drug storage. It can be concluded that drug management at the X Health Center has met the standard in some indicators.
Copyright © 2023 Jsscr. All rights reserved.
Keywords:
Management; Drug; Health care; LPLPO
Received: 2022-11-17 Accepted: 2023-01-21 Online: 2023 -02-01

## 1. Pendahuluan
Dalam  keberhasilan  suatu  pengobatan  yang  dilakukan  di  fasilitas  kesehatan maka  obat  merupakan  salah  satu  yang  memiliki  peran  penting  dalam  terapi.  Akses terhadap obat merupakan salah satu hak asasi manusia dimana pemerintah memiliki kewajiban  untuk  menyediakan  obat  untuk  mendukung  pelayanan  kesehatan  pada masyarakat [1]. Terciptanya ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan di sarana pelayanan kesehatan harus didasari pada pengelolaan obat yang tepat. Pengelolaan obat dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dalam memenuhi kebutuhan pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  yang  berlaku  [2].  Karena  ada  atau tidaknya obat menjadi cerminan baik atau buruknya kualitas pengelolaan suatu obat di fasilitas kesehatan tersebut [3]. Selain itu tenaga kefarmasian juga perlu keterampilan untuk membangun hubungan baik dengan customer, supplier, dan stakeholder serta harus terampil  dalam  memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan  pengobatan[4].  Dalam melakukan  pelayanan  kefarmasian  di  Puskesmas,  maka  apoteker  dan  Tenaga  Teknis Kefarmasian (TTK) merujuk pada Permenkes RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas  dan  petunjuk  teknis  standar  pelayanan kefarmasian  di  Puskesmas  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia  tahun  2019.  Terdapat  beberapa  aspek  dalam  pengelolaan  obat  dan  bahan medis  habis  pakai,  yaitu  perencanaan  kebutuhan,  permintaan,  penerimaan, penyimpanan,  pendistribusian,  pengendalian,  pencatatan,  pelaporan,  pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan [5].
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cholilah, Triwijayanti dan Satibi (2021) di  Puskesmas  kota  Tegal  didapatkan  hasil  pengelolaan  obat  yang  belum  efisien  dan memerlukan perbaikan pada indikator kesesuaian item dengan pola penyakit 76,39%, ketepatan perencanaan 321,10%, ketepatan jumlah permintaan 169,84%, penyimpanan obat  tanpa  kontaminasi  98,97%,  penyimpanan  narkotika  72,92%,  penyimpanan  obat LASA 87,5%, penyimpanan obat high alert 68,15%, ketersediaan obat 36,08 bulan, ITOR 1,87 kali/tahun, item obat aman 37,94%, item obat kurang 14,01%, obat tidak diresepkan
4,59%, stok berlebih 41,76% dan nilai obat expired date (ED) 3,85% [6]. Kurang baiknya manajemen  pengelolaan  obat  dapat  mengakibatkan  kelebihan,  kekurangan  maupun kekosongan  persediaan  obat  dan  akan  berpengaruh  terhadap  mutu  pelayanan kesehatan di Puskesmas [3].
Puskesmas X merupakan salah satu Puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan  Selatan.  Selama  Pandemi  sering  terjadi  kekosongan  persediaan  obat  di Puskesmas tersebut yang membuat pasien harus membeli sendiri obat yang dibutuhkan di  luar  Puskesmas  seperti  di  apotek.  Meninjau  pentingnya  pengelolaan  obat  demi meningkatkan kualitas pelayanan obat di Puskesmas maka diperlukan analisa dengan harapan  agar  pengelolaan  obat  menjadi  lebih  baik  sehingga  mampu  menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal.

## 2.  Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  rancangan  penelitian observasional deskriptif. Digunakan sumber data primer dengan pengamatan langsung serta sumber data sekunder dengan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Sampel pada penelitian ini untuk data perencanaan, permintaan dan penerimaan adalah obat-obat di Puskesmas X tahun 2021 dan  untuk  data  penyimpanan  adalah  obat-obat  yang  tersedia  di  Puskesmas  X  pada bulan Mei tahun 2022, dengan kriteria ekslusi yaitu obat-obat program, obat hibah dan vaksin  di  Puskesmas  X.  Penelitian  ini  telah  mendapatkan  ijin  etik  dari  Komite  Etik Penelitian  Kesehatan  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Muhammadiyah  Malang  No. E.5.a/083/KEPK-UMM/V/2022.
Data  dianalisis  menggunakan  13  indikator,  yaitu  pada  tahap  perencanaan digunakan indikator kesesuaian item dengan Fornas 2019 dan ketepatan perencanaan, pada  permintaan  menggunakan  indikator  kesesuaian  item  dan  jumlah  permintaan, pada  penerimaan  menggunakan  indikator  kesesuaian  item  dan  jumlah  penerimaan. Dan  penyimpanan  menggunakan  indikator  penyimpanan  sesuai  bentuk  sediaan, penyimpan sesuai farmakologi, penyimpanan sesuai abjad, penyimpanan sesuai suhu, penyimpanan narkotika dan psikotropika sesuai peraturan tempat penyimpanan obat tidak digunakan untuk menyimpan lainnya yang menyebabkan kontaminasi, penataan memperhatikan first  expired  first  out (FEFO),  penyimpanan  obat high-alert dan penyimpanan obat look a like sound a like (LASA).

## 3.  Hasil dan Pembahasan Perencanaan
Perencanaan  obat  adalah  suatu  proses  kegiatan  seleksi  obat  dan  menentukan jenis  dan  jumlah  obat  dalam  rangka  pengadaan  obat  untuk  Puskesmas dan  sub unit pelayanan kesehatan [7]. Formularium Nasional (Fornas) merupakan daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Pengelolaan  obat  di  Puskesmas  mengacu  pada  Fornas  karena  diharapkan  dapat menaikkan  rasionalitas  penggunaan  obat  serta  mutu  dan  biaya  pengobatan  dapat terkendali, dan memaksimalkan pelayanan kepada pasien [8]. Data obat diambil dari dokumen  LPLPO  dan  RKO,  kemudian  dibandingkan  dengan  yang  tersedia  dalam Formularium  Nasional  tahun  2019  (Kepmenkes  RI  Nomor  HK.01.07/MENKES/813 /2019). Indikator kesesuaian item dengan Fornas dikatakan memenuhi standar apabila nama obat, bentuk sediaan dan dosis obat yang ada di Puskesmas sesuai dengan daftar Fornas  [3].  Pada  indikator  ini  mendapatkan  hasil  belum  sesuai  standar  dengan  nilai 91,10%.  Hasil  tersebut  sama  dengan  penelitian  Saputera,  Yunika  Sari  dan  Jannah  [8]
yang mendapatkan nilai lebih rendah pada penelitian serupa. Perencanaan obat yang tidak sesuai Fornas tetap dilakukan karena merupakan obat penunjang yang dianggap cukup  penting  untuk  kebutuhan  masyarakat  dan  permintaan  dari  dokter  untuk menyediakan  obat-obat  tersebut.  Pemakaian  obat  diluar  Formularium  dapat dilaksanakan  jika  sesuai  dengan  indikasi  medis  dan  pelayanan  kedokteran  setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota [9].
Tabel 1. Hasil indikator perencanaan Indikator Hasil Standar Kesesuaian item dengan Fornas 2019 91,10% 100% Ketepatan perencanaan 18,14% 100%
Indikator ketepatan perencanaan, membandingkan obat yang digunakan pada tahun 2021 dengan yang direncanakan untuk tahun 2021 (tabel 1). Data dikumpulkan melalui dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang dibuat pada tahun 2020 untuk melihat  data  obat  yang  direncanakan  untuk  tahun  2021  serta  dokumen  Laporan Pemakaian  dan  Lembar  Permintaan  Obat  (LPLPO)  untuk  melihat  data  obat  yang digunakan pada tahun 2021. Indikator ini mendapatkan hasil yang sangat rendah serta tidak sesuai standar dengan nilai 18,14%, hasil tersebut sejalan dengan penelitian serupa yang  dilakukan  oleh  Sulistyowati,  Restyana  dan  Yuniar  [10].  Nilai  persentase  sangat rendah  karena  perhitungan  perencanaan  menggunakan  metode  konsumsi,  dimana seharusnya  dikombinasi  dengan  metode  morbiditas  atau  berdasarkan  pola  penyakit, selain itu nilai penerimaan obat yang kecil dari dinas kesehatan sangat mempengaruhi ketersediaan obat di Puskesmas sehingga nilai pemakaian obat juga kecil, serta karena apoteker  yang  melakukan  perencanaan  juga  belum  banyak  pengalaman  dalam melakukan perencanaan.

## Permintaan
Permintaan  atau  pengadaan  obat  merupakan  tahapan  aktivitas  untuk merealisasikan aktivitas perencanaan [11]. permintaan diajukan Puskesmas  X kepada Dinas Kesehatan menggunakan format LPLPO setiap 1 bulan. Indikator kesesuaian item dan jumlah permintaan, membandingkan item dan jumlah obat yang diminta dengan yang  direncanakan.  Data  dikumpulkan  melalui  dokumen  Rencana  Kebutuhan  Obat (RKO) untuk melihat data obat yang direncanakan serta dokumen Laporan Pemakaian dan  Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO)  untuk  melihat  data  obat  yang  diminta. Hasil penelitian dari kesesuaian item sudah sesuai standar dengan nilai 105% namun pada kesesuaian jumlah belum sesuai standar dengan nilai 37,18% (tabel 2).
Tabel 2. Hasil indikator permintaan Indikator Hasil Standar Kesesuaian item permintaan 105% 100-120% Kesesuaian jumlah permintaan 37.18% 100-120%
Jumlah permintaan obat lebih kecil dari perencanaan karena perhitungan jumlah yang direncanakan sudah memperhatikan waktu tunggu dan stok cadangan sehingga jumlahnya  akan  menjadi  lebih  tinggi.  Selain  itu  adanya  perubahan  kebutuhan  di
Puskesmas sehingga menyebabkan jumlah obat yang diminta oleh Puskesmas berbeda dengan yang direncanakan. Hasil tersebut berkebalikan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] yang mendapatkan hasil kesesuaian jumlah  permintaan  lebih  tinggi,  disebabkan  SDM  yang  ada  kurang  tepat  dalam membuat  perencanaan  karena  adanya  ketakutan  akan  terjadinya  kekosongan  atau kekurangan obat di Puskesmas sehingga stok obat yang diminta sangat berlebih.

## Penerimaan
Penerimaan  adalah  suatu  kegiatan  dalam  menerima  obat-obatan  yang diserahkan dari ruang farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri  sesuai  dengan  permintaan  yang  telah  diajukan  [12].  Kegiatan  penerimaan memiliki  tujuan  agar  sediaan  yang  diterima  sesuai  dengan  kebutuhan  berdasarkan permintaan  yang  diajukan  oleh  Puskesmas,  dan  memenuhi  persyaratan  keamanan, khasiat, dan mutu[5].
Tabel 3. Hasil indikator penerimaan
Indikator Hasil Standar Kesesuaian item penerimaan 96,83% 100-120% Kesesuaian jumlah penerimaan 52,60% 100-120%
Indikator kesesuaian item dan jumlah penerimaan, membandingkan item dan jumlah obat yang diterima dengan yang diminta. Data dikumpulkan melalui dokumen LPLPO  untuk  melihat  data  obat  yang  diminta  maupun  yang  diterima.  Baik  dalam kesesuaian item maupun jumlah mendapatkan hasil yang belum sesuai standar dengan nilai 96,83% dan 52,60% (tabel 3). Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] yang mendapatkan hasil sesuai dengan standar pada penelitian serupa. Hasil penelitian tidak sesuai tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan obat dari  GFK  menyebabkan  pendistribusian  obat  ke  Puskesmas  sedikit  sehingga penerimaan  obat  yang  dilakukan  Puskesmas  juga  sedikit.  Dimana  ketersediaan  obat merupakan  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kepuasan  pasien  terhadap pelayanan kefarmasian[13].

## Penyimpanan
Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan agar sediaan farmasi yang diterima aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan dan kualitas tetap terjamin [14]. Pada  penyimpanan  obat  di  Puskesmas  X,  terdapat  rak  untuk  penyimpanan  sediaan padat seperti tablet dan kapsul, penyimpanan sediaan setengan padat seperti krim, gel dan salep, serta sediaan cair seperti sirup, suspensi dan cairan infus. Sedangkan untuk injeksi diletakkan terpisah di gudang obat Puskesmas (tabel 4). Data penyimpanan obat diambil dari pengamatan langsung di Puskesmas dan mengisi lembar observasi data. Pada indikator penyimpanan sesuai bentuk sediaan belum mendapatkan hasil sesuai standar  dengan  nilai  99,19%.  Hal  tersebut  dikarenakan  terdapat  sediaan  cair  yang disimpan  pada  rak  penyimpanan  sediaan  setengah  padat.  Kecilnya  lemari penyimpanan  obat  menyebabkan  sediaan  cair  tersebut  diselipkan  pada  rak  setengah
padat. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] yang mendapatkan hasil sesuai standar pada penelitian serupa, dimana penyimpanan obat sudah terpisah antara sediaan padat, sediaan semi padat dan sediaan cair.
Penyimpanan  obat  berdasarkan  farmakologi  digunakan  untuk  memudahkan pencarian dan menghindari kesalahan pengambilan obat [15]. Indikator penyimpanan sesuai  farmakologi  mendapatkan  hasil  tidak  sesuai  standar  dengan  nilai  0%,  hasil tersebut sejalan dengan penelitian Asrina dan Angreni [16]. Dimana Puskesmas tidak sama sekali melakukan penyimpanan sesuai farmakologi. Puskesmas tidak melakukan penelitian sesuai farmakologi  karena obat-obatan di  Puskesmas hanya menggunakan obat generik saja, tidak seperti di apotek yang memiliki berbagai macam obat generik bermerek dan karena obat yang tidak terlalu banyak sehingga tenaga kefarmasian di Puskesmas sudah hafal mengenai farmakologi dari masing-masing obat.
Tabel 4. Hasil indikator penerimaan
Indikator Hasil Standar Penyimpanan sesuai bentuk sediaan 99.19% 100% Penyimpanan sesuai farmakologi 0% 100% Penyimpanan sesuai abjad 98.37% 100% Penyimpanan sesuai suhu 97,56% 100% Penyimpanan narkotik dan psikotropik sesuai peraturan 83,33% 100% Penyimpanan obat tidak digunakan untuk menyimpan barang lain yang menyebabkan kontaminasi 100% 100% Penataan memperhatikan FEFO 100% 100% Penyimpanan obat high-alert 83,33% 100% Penyimpanan obat LASA 88% 100%
Penyimpanan sesuai abjad digunakan agar mudah mencari obat, menghindari kesalahan  pengambilan  obat  dan  memudahkan  pengawasan  mutu  sediaan  [17]. Indikator penyimpanan sesuai  abjad  mendapatkan hasil tidak sesuai  standar dengan nilai 98,37%. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nasif, Sari dan Rahmadriza [15]  yang  mendapatkan  hasil  sesuai  standar  pada  penelitian  serupa.  Hasil  penelitian tidak sesuai standar disebabkan terdapat obat yang tidak disimpan sesuai abjad, dimana obat  tersebut  termasuk  dalam  golongan  obat  LASA  yang  harus  disimpan  berjarak sehingga obat tidak disimpan sesuai abjadnya.
Suhu  di  kecamatan  wilayah  pelayanan  Puskesmas  X  pada  siang  hari  dapat mencapai 35 ℃ , sehingga dalam hal ini Puskesmas menggunakan pendingin ruangan pada ruang penyimpanan obat seperti AC agar mutu obat tetap terjamin. Dilihat dari kartu pengendali suhu ruang penyimpanan obat di Puskesmas X berkisar antara 20 ℃
sampai 25 ℃ . Indikator penyimpanan obat sesuai suhu mendapatkan hasil tidak sesuai standar dengan nilai 97,56%. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] yang mendapatkan hasil sesuai standar pada penelitian serupa. Hasil penelitian tidak sesuai karena terdapat obat yang seharusnya disimpan pada suhu 25-  30 ℃ ,  namun  saat  peneliti  melakukan  pengamatan  langsung  di  Puskesmas,  suhu ruang  penyimpanan  hanya  24,7 ℃ ,  walaupun  hanya  kurang  sedikit  dari  suhu penyimpanan  seharusnya,  namun  jika  tidak  diperhatikan  dengan  benar  maka  dapat menurunkan  mutu  obat.  Untuk  penyimpanan  pada  suhu  dingin  di  Puskesmas  X menggunakan vaccine  refrigerator atau  tempat  penyimpanan  vaksin.  Menurut Permenkes No 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, disebutkan bahwa tempat menyimpan vaksin hanya diperuntukkan khusus untuk menyimpan vaksin saja [18]. Puskesmas juga belum memiliki kartu pengendali suhu untuk mencatat suhu lemari pendingin  obat,  dimana  hal  tersebut  jika  tidak  diperhatikan  dengan  baik  dapat mempengaruhi mutu dari obat.
Penyimpanan  obat-obat  khusus  seperti  narkotik  dan  psikotropik  diatur  pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2015. Disebutkan bahwa tempat penyimpanan narkotika dan  psikotropika  dapat  berupa  gudang,  ruangan,  atau  lemari  khusus.  Penyimpanan dalam lemari khusus harus memenuhi syarat yaitu terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan memiliki dua kunci yang berbeda, harus ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, dan kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker  penanggung  jawab  atau  apoteker  yang  ditunjuk  dan  pegawai  lain  yang dikuasakan. Serta tempat penyimpanan narkotik dan psikotropik dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotik dan psikotropik [19]. Indikator penyimpanan narkotik  dan  psikotropik  sesuai  peraturan  mendapatkan  hasil  tidak  sesuai  standar dengan nilai 83,33%. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh  Cholilah,  Wijayanti  dan  satibi  [6].  Hasil  tidak  sesuai  karena  terdapat  kriteria penyimpanan  yang  tidak  sesuai,  kriteria  tersebut  yaitu  dalam  lemari  penyimpanan narkotik dan psikotropik masih digunakan untuk menyimpan obat lain yang termasuk dalam  golongan  obat-obat  tertentu  (OOT).  Dimana  penyimpanan  obat-obat  tertentu menurut BPOM RI (2019) tidak harus disimpan pada lemari  dengan dua kunci yang berbeda [20].
Kontaminan  yang  disimpan  bersama  dengan  obat  dapat  menyebabkan penurunan kualitas dari obat tersebut. Barang yang menyebabkan kontaminasi seperti makanan dan minuman atau bahan kimia. Kontaminan tersebut dapat mempengaruhi sifat fisika ataupun kimia dari obat, ketika kestabilan obat terganggu maka obat dapat rusak ataupun kadaluarsa sehingga bisa menyebabkan kerugian terhadap Puskesmas [11].  Indikator  penyimpanan  obat  tidak  dipergunakan  untuk  penyimpanan  barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi mendapatkan hasil sesuai standar dengan nilai 100% yang artinya tidak ada satupun obat yang disimpan bersama dengan kontaminan. Namun dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] mendapatkan  hasil  tidak  sesuai  standar  karena  ditemukan  kontaminan  berupa makanan dan minuman pada tempat penyimpanan obat yang disebabkan kurangnya kontrol  dari  petugas,  petugas  kurang  tegas  dalam  memberikan  larangan  meletakkan makanan dan minuman pada tempat penyimpanan obat serta kurang kesadaran dan kedisiplinan dari petugas.
First expire First Out (FEFO) adalah suatu sistem penataan obat berdasarkan masa kadaluwarsanya.  Semakin  cepat  masa  kadaluarsa  obat  maka  akan  menjadi  prioritas untuk  dipakai  dalam  pelayanan.  Indikator  penataan  memperhatikan  FEFO mendapatkan hasil sesuai standar dengan nilai 100% yang artinya  semua obat sudah
disimpan  dengan  tanggal  kadaluarsa  lebih  cepat  diletakkan  didepan  atau  atas. Hasil tersebut  sejalan  dengan  penelitian  Cholilah,  Wijayanti  dan  satibi  [6]  pada  penelitian serupa.  Selain  penataan dengan  memperhatikan FEFO  Puskesmas  X  juga  melakukan penataan dengan sistem FIFO ( First In First Out ). Metode FIFO dan FEFO merupakan metode  yang  berkesinambungan,  karena  jika  obat  yang  datang  pertama  kali  maka biasanya  ekspirednya  akan  lebih  dahulu  dari  pada  barang  yang  baru  dating  [21]. Meskipun  FIFO  dan  FEFO  berkesinambungan,  namun  Puskesmas  X  lebih mengutamakan sistem FEFO, dikarenakan tidak semua obat yang masuk lebih dahulu maka  tanggal  kadaluwarsanya  juga  lebih  dahulu.  Penataan  memperhatikan  FEFO dinilai  lebih  efektif  karena  dapat  mencegah  stok  penyimpanan  obat  yang  hampir kadaluwarsa terlalu lama sehingga juga dapat menghindari potensi kerugian [11].
Menurut buku Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di  Puskesmas tahun  2019,  obat  high-alert  termasuk  dalam  aspek  khusus  yang  harus  diperhatikan dalam  penyimpanan,  yaitu  disimpan  terpisah  dan  diberikan  penandaan  yang  jelas untuk  menghindari  kesalahan  pengambilan  dan  penggunaan  [22].  Indikator penyimpanan  obat  high-alert  mendapatkan  hasil  tidak  sesuai  standar  dengan  nilai 83,33% dikarenakan terdapat obat high-alert yang disimpan pada rak tanpa nama dan tidak diberikan penandaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Cholilah, Wijayanti dan satibi [6] yang mendapatkan nilai lebih rendah pada penelitian serupa. Hasil tidak sesuai  standar  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  dari  tenaga  kefarmasian  di Puskesmas akan pentingnya pemberian label obat dan adanya pemikiran bahwa obat- obat di Puskesmas hanyalah obat biasa.
Menurut buku Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di  Puskesmas tahun  2019,  obat  LASA  seharusnya  disimpan  dengan  penandaan  khusus  dan  tidak berdekatan  [22].  Indikator  penyimpanan  obat  LASA  mendapatkan  hasil  tidak  sesuai standar  dengan  nilai  88%  dikarenakan  terdapat  obat  LASA  yang  masih  disimpan berdekatan  dan  tidak  diberikan  penandaan.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian Cholilah  Wijayanti  dan  satibi  [6]  pada  penelitian  serupa.  Hasil  tidak  sesuai  standar karena masih ada pemikiran bahwa obat-obat di Puskesmas hanyalah obat biasa dan tidak  berbahaya,  tidak  seperti  obat-obat  di  rumah  sakit  yang  bervariatif  dan  karena kurangnya  kesadaran  dari  tenaga  kefarmasian  di  Puskesmas  akan  pentingnya pemberian label obat.

## 4.  Kesimpulan
Ketersediaan  obat  yang  belum  maksimal  dapat  menyebabkan  terjadinya kekosongan  obat  di  Puskesmas  sehingga  perlu  dilakukan  koordinasi  dan  evaluasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  pengelolaan  obat  di  Puskesmas  X  telah  memenuhi  standar  pada  2  indikator sehingga masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

## Referensi
[1] G. E. Pramukantoro and Sunarti, “Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015,” vol. 15, no. 1, pp. 50– 60, 2018.
[2] F.  Rahma,  “Perencanaan  dan  pengadaan  pbat  di  Puskesmas  ‘X’  berdasarkan permenkes nomor 74 tahun 2016,” J. Adm. Kesehat. Indones. , vol. 6, no. 74, pp. 15 – 20, 2018, doi: 10.20473/jaki.v6i1.2018.15-20.
[3] A. D. Setiawati and P. Utami, “Evaluasi Pengelolaan O bat di Puskesmas Kasihan
1 Tahun 2019,” Proc. 1 UMY Grace 2020 , vol. 1, no. 1, pp. 47 – 59, 2020.
[4] I. R. Hidayati, A. Fudholi, and Satibi,  “Analisis Kinerja Instalasi  Farmasi  Rsud Kanjuruhan  Kabupaten  Malang  Dengan  Pendekatan  Balanced  Scorecard,” J. Manaj. dan Pelayanan Farm. , vol. 3, no. 3, pp. 191 – 196, 2013.
[5] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas . Jakarta, 2016.
[6] Cholilah, T. Wij ayanti, and Satibi, “Analisis Mutu Pengelolaan Obat di Puskesmas Kota Tegal,” J. Manaj. DAN PELAYANAN Farm. (Journal Manag. Pharm. Pract. , vol. 11, no. 4, p. 274, 2021, doi: 10.22146/jmpf.69095.
[7] L.  Aripa,  S.  Sudarman,  and  B.  Alimin,  “PELAKSANAAN  PENGEL OLAAN OBAT DI PUSKESMAS BAROMBONG KOTA MAKASSAR The Implementation of  Drug  Management  in  Barombong  Public  Health  Centre,  Makassar  Lusyana Aripa 1 , Sumardi Sudarman 2 , Brunosius Alimin 3 ,” J. Promot. Prev. , vol. 1, no. 2, pp. 18 – 29, 2019.
[8] M.  M.  A.  Sapute ra,  N.  Yunika  Sari,  and  F.  Jannah,  “Evaluasi  Manajemen Pengelolaan  Obat  Tahap  Selection  Dan  Procurement  Di  Puskesmas  Cempaka Putih  Tahun  2018,” J.  Insa.  Farm.  Indones. ,  vol.  4,  no.  1,  pp.  85 – 94,  2021,  doi:
10.36387/jifi.v4i1.686.
[9] A.  Rezeki,  B.  N.  Fhory ,  M.  S.  R.  Yasa,  S.  Syahriah,  and  N.  Wathan,  “Evaluasi ketersediaan  obat  di  beberapa  puskesmas  wilayah  kabupaten  X  tahun  2019,” Sasambo J. Pharm. , vol. 2, no. 2, pp. 65 – 72, 2021, doi: 10.29303/sjp.v2i2.120.
[10]  W.  D.  Sulistyowati,  A.  Restyana,  and  A.  W.  Y uniar,  “EVALUASI PENGELOLAAN OBAT DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN JOMBANG DAN  FAKTOR- FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI,”  vol.  1,  no.  2,  pp.  60– 75, 2020.
[11]  Satibi, S. D. Prasetyo, M. R. Rokhman, and H. Aditama, Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
[12] S. Chaira, E. Zaini, and T. Augia, “Evaluasi Pengelolaan Obat pada Puskesmas di Kota  Pariaman,” J.  Sains  Farm.  Klin. ,  vol.  3,  no.  1,  p.  35,  2016,  doi: 10.29208/jsfk.2016.3.1.97.
[13]  A. N. Fadila, I. R. Hi dayati, S. L. Yunita, M. Titani, and R. N. Atmadani, “Patient Satisfaction  of  Pharmaceutical  Services  During  the  Covid-19  Pandemic  in  the Public Healthcare Center of Singosari, Malang,” KnE Med. , vol. 2022, pp. 1 – 14, 2022, doi: 10.18502/kme.v2i3.11846.
[14]  F.  P.  Gurning,  S.  Fadhila  Siregar,  U.  Rahmah  Siregar,  R.  Rusmayanti,  and  F. Nurhasanah,  “Analisis  Manajemen  Pengelolaan  Obat  Pada  Masa  Pandemi  Di Puskesmas Sering Kecamatan Medan Tembung,” J. Kesehat. Masy. , vol. 9, no. 5, pp. 688 – 695, 2021.
[15]  H.  Nasi f,  Y.  O.  Sari,  and  Z.  Rahmadriza,  “Profil  Penyimpanan  Obat  pada Puskesmas di Kota Padang Sumatera Barat,” J. Sains Farm. Klin. , vol. 8, no. 3, p. 309, 2021, doi: 10.25077/jsfk.8.3.309-315.2021.
[16] R. Asrina and R. Angreni, “Profil Penyimpanan Obat di Pus kesmas Pacongkang Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng,” J. Farm. Sandi Karsa , vol. 7, no. 1, pp. 15 – 21, 2021.
[17] Y.  P.  Ranti,  J.  Mongi,  C.  Sambow,  and  F.  Karauwan,  “Evaluasi  Sistem Penyimpanan  Obat  Berdasarkan  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek  M Manado,” J. Biofarmasetikal Trop. , vol. 4, no. 1, pp. 80 – 87, 2021.
[18]  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi . Jakarta, 2017.
[19]  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  and  Indonesia, Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi . Jakarta, 2015.
[20]  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia, Peraturan  Badan Pengawas Obat  dan Makanan  Nomor  10  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan . Jakarta, 2019.
[21] K. A. Lestari, A. B. Riyanta, and H. Purwantiningrum, “G ambaran Penyimpanan Obat di Apotek Merpati Kota Tegal,” Gambaran Penyimpanan Obat di Apot. Merpati Kota Tegal , vol. 10, no. 2, pp. 1 – 7, 2021.
[22]  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas .  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2019.