## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI KASUS KABUPATEN GOWA)
Rina Fadillah Fendi 1 , Muh. Amiruddin 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rinafadillah97@gmail.com

## Abstrak
Di  Negara  Republik  Indonesia,  dikenal  dengan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diatur  dalam  kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara materil. Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan  dengan  maksud  melukai  atau  menganiaya  seseorang  dengan  tujuan  untuk  menyebabkan  rasa  sakit kepada  orang  lain  sampai  tidak  berfungsinya  salah  satu  anggota  badan  atau  bahkan  menyebabkan  kematian. Tindak penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Kasus yang terjadi diantara Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dan Sultan Dg. Lulung Bin Adam merupakan Tindak Penganiayaan Berat yang  diatur  dalam  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP.  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian Lapangan.  dengan  pendekatan  case  low  dan  sosiologi  hukum  dengan  sumber  data  dari  Pengadilan  Negeri Sungguminasa.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  skripsi  tersebut  adalah  wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan  yakni:  field  research  dan  liberary.  Hasil  peneltian  ini  menjelaskan  bagaimana  penerapan  pidana  yang dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  penganiayaan  dan  apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka  berat,  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditarik kesimpulan  yaitu    pelaku  pidana  penganiayaan  yang  mengakibatkan  luka  berat  pada    studi  kasus No.45/pid.B/2018/PN.Sgm dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Kata Kunci : Pemidanaan, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim, Kejahatan Tubuh

## Abstract
In  the  Republic  of  Indonesia,  it  is  known  as  the  criminal  act  of  persecution  which  is  regulated  in  the Criminal  Code,  which  is  formulated  materially.  Torture  is  a  criminal  act  committed  with  the  intention  of injuring or ill-treating someone with the aim of causing pain to another person to the point that one of the limbs is not functioning or even causes death. Persecution is contained in articles 351-358 of the Criminal Code. The case  that  occurred  between  Indrayansyah  Dg  Nyikko  als  Indra  Bin  Zainuddin  Dg  Ngemba  and  Sultan  Dg. Lulung  Bin Adam is an act  of serious maltreatment  as regulated in Article 351 paragraph (2) of  the Criminal Code. The research conducted in this research is field research. with a case low approach and legal sociology with data sources from the Sungguminasa District Court. Furthermore, the data collection methods used in this thesis are interviews, observation, documentation, and reference tracing. Then the data management technique is carried out in several stages, namely: field research and liberary. The results of this research explain how the punishment  that  can  be  imposed  on  perpetrators  of  persecution  and  what  is  the  basis  for  the  judge's consideration in imposing criminal maltreatment resulting in serious injury. Based on this, it can be concluded that the perpetrator of maltreatment that resulted in serious injuries in case study No.45 / pid.B / 2018 / PN.Sgm was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.
Keywords: Criminalization, Persecution, Judge's Consideration, Body Crimes

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sangat mengedapankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di negara ini  jelas  menjadi  komponen  penting  dalam  membangun  kehidupan  yang  aman,  tentram  dan damai.  Salah  satu  bidang  hukum  dalam  rangkan  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.
Hukum  pidana  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  pedoman  yang  sangat  penting  dalam mewujudkan  suatu  keadilan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  adalah  dasar yang kuat dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah  dasar  yang  kuat  dalam  rangka  menentukan  perbuatan  yang  terlarang  dan  memiliki sanksi  yang  tegas  bagi  yang  melanggarnya.  Ketentuan  umum,  kejahatan  hingga  dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.
Ada beberapa banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia, diantara salah satunya yaitu Tindak Pidana Penganiayaan. Seringkali Tindak Pidana Penganiyaan terjadi dalam kehidupan sehari-hari  bahkan  hampir  tiap  hari.  Begitu  banyaknya  tindak  penganiayaan  yang  kita  lihat dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  salah  satu  faktor  terjadinya  tindak  pidana  tersebut  yaitu perilaku  masyarakat  yang  kurang  terkontrol  baik  itu  karena  pengaruh  lingkungan  yang kurang baik maupun rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok  dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.
Dalam  KUHP,  delik  penganiayaan  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan  yang  apat merugikan  orang  lain  terhadap  fisik  bahkan  dapat  merimbas  pada  hilangnya  nyawa  orang lian. Tidak hanya itu terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka  berat  ataupun  menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang  jelas  harus  dipandang  sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut mendapat keadilan.
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan suatu  perkara  pidana  termasuk  salah  satunya  tindak  pidana  penganiayaan.  Dalam  suatu perkara putusan hakim disuatu pihak berguna bagi terdakwa dalam hal memperoleh kepastian hukum  tentang  statusnya.  Sedangkan  di  lain  pihak  apabila  dikaji  melalui  visi  hakim  dapat dikatakan  sebagai  mahkota  dan  puncak  pencerminan  nilai-nilai  keadilan,  kebenaran  hakiki, penguasaan  hukum  atau  fakta  secara  nyata,  mumpuni,  faktual,  serta  visualisasi  etika, mentalis,dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan  menuangkan  dalam  tulisan  penelitian  hukum  dengan  judul:  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Luka  Berat  (Studi  Kasus Kabupaten Gowa)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  lapangan.  dengan pendekatan  case  low  dan  sosiologi  hukum  dengan  sumber  data  dari  Pengadilan  Negeri Makassar.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  skripsi  tersebut  adalah wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan penelusuran  refensi.  Kemudian teknik  pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary.
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialahcase law dan sosiologi Hukum  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  Hakim  yang  bersangkutan  di Pengadilan Negeri Sungguminasa.Adapun langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum tersebut  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu  interventarisasi  peraturan- peraturan  yang  berkaitan  dengan  instrument  Undang-Undang  tentang  tindak  pidana penganiayaan.  Selain  itu  mempergunakan  bahan-bahan  tulisanyang  berhubungan  dengan persoalan  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang  jelas  dan  akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Sanksi  Pidana  pada  Tindak Kejahatan  Penganiayaan  Yang  Mengakibatkan  Luka  di  Pengadilan  Negeri Sungguminasa
Ada beberapa hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan dan memberatkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, alasan-alasan yang meringankan tersebut adalah :
a. Belum pernah dihukum
Hasil dai penjelasan ibu Yulianti Muhidin, S.H jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa tersebut.
b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
Sikap  terdakwa  dalam  persidangan  dapat  menjadi  prtimbangan  hakim  dalam meringankan putusan,
c. Terdakwa berkaata terus terang aatau jujur
Jadi maksudnya yaitu, terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak berbohong ketika diberikan prtanyaan di dalam perssidangan, hal ini dapat dijadikan seorang hakim sebagai alasan dalam meringfankan sanksi pidana yang akan
dijatuhkan.  Karena  jawaban  yang  terus  terang  tersebut  akan  mempermudah  hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya
d. Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan
Apabila  korban  sudah  memaafkan  perbuatan  yang  sudah  dilakukaan  oleh  terdakwa maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan putusan yang diberikan
e. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.
Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  menyesali  perbuatan  yang  sudah dilakukannya,  serta  terdakwa  berjanji  tidak  akan  mengulangi  kesalahannya  kembali, maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  pertimbangan  bagi  seorang  hakim dalam meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terdakwa.
Begitu  juga  sebaliknya,  berdasarkan  hal  yang  sudah  dijabarkaan  diatas, terdapat  alasan  yang  dijdikan  pertimbangan  hakim  dalam  memperberat  menjatuhkan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhinya yaitu :
a. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana yang dilakukan
Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) yaitu, saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya
b. Hilangnya nyawa
Pada  tindak  pidana  penganiayaan  akibat  minuman  berakohol,  apabila  sampai menghilangkan nyawa orang lain, maka hakim dapat memberikan pemberatan sanksi yang aka dijatuhkan
c. Terdakwa pernah diuhukum sebelumnya
Ini  menjadi  pertimbangna  hakim  dalam  memberatkan  putusan  karena  dalam  hal  ini, terdakwa  tidak  merasa  jera  dengan  hukuman  yang  pernah  diberika  oleh  hakim sebelumnya
d. Terdakwa bersikap tidak sopan di dalam persidangan
Sesuai  dengan  Pasal  176  KItab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  apabila terdakwa  berlaku  tidak  sopan  di  dalam  persidangan,  maka  pemeriksaan  pada  waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.
e. Perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat.
Terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  akibat  dari  perbuatan  pelaku  ini  akan menimbulkan  keresahan  pada,  masyarakat,  khususnya  pada  masyarakat  yang  ada
disekitar  tempat  terjadinya  tindak  pidana  tersebut.  Keresahan  tersebut  timbul  karena masyarakat  khawatir  akan  menjadi  korban  selanjutnya.  Keresahan  yang  dialami masyarakat  harus  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  dalam  mengambil  putusan terdakwa.  Hal  tersebut  dijadika  pemberatan  untuk mencegah terjadinya  pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
Apabila  terdakwa  berbelit-belit  dalam  menjawab  dan  memberikan  keterangannya dalam  persidangan,  maka  hal  ini  dapat  menjadi  pertmangan  hakim  dalam memberatkan,  karena  terdakwa  dapat  menghambat  dan  membuat  jalannya persidangan menjadi lama dari biasanya. 1

## g. Menimbulkan kerugian materil bagi korban
Sangat  jelas  tindak  pidana  penganiaaan  akibat  perbuatan  dari  pelaku  ini  akan menimbulkan akiba yang merugikan bagi pihak korban. Biaya pengobatan untuk luka yang  disebabkan  oleh  terdakwa,  dan  bahkan  juga  dari  tindak  pidana  penganiayaan akibat  penganiayaan  tersebut  dapat  mengakibatkan  korban  meninggal.  Maka  hal  ini dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  sebagai  alasan  pembera  dalam  menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam putusa terhadap pelaku tindak pidana 2

## h. Riwayat hidup
Riwayat  hidup  terdakwa  juga  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  untuk dijadikan  sebagai  alasan  pemberat,  apabila  diketahui  terdakwa  mempunyai  riwayat hidup  yang  buruk  dan  diketahui  sering  mengganggu  orang  lain,  maka  al  ini  akan dijadikan sebagai pemberat oleh hakim menjatuhkan putusan.

## B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sungguminasa
Delik penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa  Indrayansyah  Dg  Nyikko  als  Indra  Bin  Zainuddin  Dg  Ngemba  dalam  kasus  No. 45/Pid  B/2018/Pn.Sgm  yang  kemudian  telah  diputuskan  sehingga  pelaku  tindak  pidana diputus  beralah  oleh  Majelis  Hakim  dengan  menjatuhkan  vonis  kepada  Terdakwa  selama  2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara.
1 Yulianti Muhidin, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa  13 Februari 2020.
2 Elly Sartika, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa  12  Februari 2020.
Perbuatan  terdakwa  sebelum  di  vonis  oleh  hakim  haruslah  dibuktikan  terlebih  dahulu dalam  proses  persidangan.  Hal  ini  kemudian  menjadi  tugas  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam membuktikan bersalah terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh hakim.
Jaksa dapat menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu :
a) Keterangan saksi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa;
Amar Putusan
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan  Terdakwa  Indrayansyah  Dg  Nyikko  alias  Indra  Bin  Zainuddin  Dg Ngemba tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “penganiayaan  mengakibatkan  luka  berat”  sebagaimana  dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang bambu, dan sebilah parang dengan ukuran  60  (enam  puluh)  centimeter  dengan  bergagang  kayu  berwarna  hitam, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

## KESIMPULAN
Berdasarakan  segala  pertimbangan  yang dijadikan  Majelis  Hakim  dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis sudah tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  oleh  Majelis  Hakim sangat penting dalam menentukan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat secara  keseluruhan  serangkaian  perbuatan  terdakwa  yang  kemudian  harus  diuji  dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana.Oleh karena dakwaan yang telah diajukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  unsur-unsur  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa
telah  terpenuhi  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada  dan  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan sepanjang  persidangan,  maka  dakwaan  subsidair  tidak  perlu  lagi  diuji  dan  dibuktikan kesemua unsur-unsurnya.
Dengan  memperhatikan  pula  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  bahan  pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  pun  sudah  sangat  bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian para saksi, keterangan terdakwa,  surat  dakwaan  hingga  Majelis  Hakim  menjatuhkan  vonis  2  (dua)  tahun  dan  6 (enam)  bulan  pidana  penjara  sudah  sangat  sepadan  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Farid Zainal, hukum pidana 1 jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,2010.
Barda  Nawawi  Arief. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penangulangan Kejahatan. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.2001.
Chazawi  Adami, Kejahatan  Terhadap  tubuh  dan  nyawa, Jakarta.  PT  RajaGrafindo Persada.2010
http://artonang.blogspot.co.id/2016/06pengertian-dan-macam-macam- keputusan,.html ,(diakses 19 Juli 2019
http://pusatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/upload/2015/05/Undang-UndangNomor-48-tahun- 2009-Tentang-Kekuasaan_Kehakiman.pdf
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana:  Bagian  Kedua (  Jakarta:  Sinar Grafika, 1995), h 406; dikutip dalam Lilik Muliyadi.
m. mobomarket.co.id/gudang-hukum-indonesia-4294370138.html
M.  Syamsuddin, Kontruksi  Baru  Budaya  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif  (  Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012 ).
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia:
A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
PAF, Lamintang, Theo Lamintang, delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, Jakarta. Sinar Grafika.2010
Rodliyah  dan  Salim  HS. Hukum  Pidana  Khusus  Unsur  dan  Sanksi  pidananya, Depok:  PT, Grafindo Persada, 2017.
Surat Putusan Nomor.45/Pid.B/2018/PN.Sungguminasa
UIN  Alauddin  Makassar, Pedoman  penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah:  Makalah,  Skripsi,  Tesis Disertai dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Pers).