## Dana Desa Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Banjar
Dewi Indah Rosalina*, M. Rusmin Nuryadin Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
* rossalinaoc@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the effect of village funds on reducing the number of poor people in  Banjar Regency and how government policies reduce the  number of  poor people. This research is included in a mixed type of research, namely quantitative and qualitative research with the object of research being village funds in 19 Districts of Banjar Regency in 2018-2020 and as the independent variable (x) and the poverty level as the dependent variable (y) namely the number of poor people in 19 Districts of the Regency.  Banjar  2018-2020.  As  an  analytical  material  to  examine  more  deeply, interviews were conducted with several Village Heads and the Banjar Regency PMD Service. The analytical method used in this study is simple regression of panel data with a fixed effect model. The results of this study indicate that village funds have no significant effect on reducing the number of poor people in Banjar Regency, however, based on the results of interviews, with the policies that have been implemented, village funds have an effect on reducing the number of poor people, although the effect is still very small. Keywords: Village Fund, Poverty, Community Empowerment, Development, Policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh dana  desa  terhadap penurunan jumlah penduduk miskin  di  Kabupaten Banjar dan  bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui program dana desa. Penelitian ini termasuk dalam  jenis  penelitian campuran yaitu  penelitian  kuantitatif dan  kualitatif dengan objek penelitian dana desa di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 dan sebagai variabel bebas (x) dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat (y) yaitu jumlah penduduk miskin di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar Tahun 2018 -2020. Sebagai bahan  analisis  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dilakukan wawancara dengan  beberapa Kepala Desa dan Dinas PMD Kabupaten Banjar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah regresi  sederhana data  panel dengan  model fixed effect.  Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa dana desa  tidak  berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah  penduduk miskin  di  Kabupaten Banjar  namun, berdasarkan hasil wawancara, dengan kebijakan yang sudah diterapkan saat ini  dana desa berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun pengaruhnya masih sangat kecil. Kata kunci: Dana Desa, Pemberdayaan masyarakar, Pembangunan, Kebijakan

## PENDAHULUAN
Dalam satu dekade terakhir perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif tetapi, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan terus menurun sehingga laju  penurunan kemiskinan cenderung melambat. Kemiskinan adalah  suatu  masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia ini,  karena tidak
ada satupun negara di dunia ini yang sudah terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Pada maret tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mencapai 192,48 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 70,52 jiwa dan jumlah penduduk miskin di  daerah perdesaan sebanyak 121,97 jiwa. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal,  penduduk miskin di Kalimantan Selatan lebih banyak berada di daerah perdesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Hal ini m engindikasikan bahwa kemiskinan di  perdesaan masih menjadi  masalah  besar  yang  harus  dihadapi pemerintah. Tetapi pada dasarnya penyebab kemiskinan di suatu daerah berbeda-beda. Kompleksitas dan  perbedaan masalah kemiskinan yang dihadapi ini  tergantung pada kondisi utama yang dihadapi masing-masing daerah, sehingga  upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, tetapi juga oleh pemerintah kota/desa.
Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin dan Dana Desa Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016 No Kabupaten Persentase Penduduk Miskin dan Dana Desa 2014 2015 2016 Po DD Po DD Po DD 1 TANAH LAUT 4.38 7.21 4.58 36.7 4.65 80.3 2 KOTABARU 4.76 11 4.62 53.6 4.56 120 3 BANJAR 2.87 15.4 3.26 73.3 3.1 164 4 BARITO KUALA 5.19 10.8 5.37 52 5.22 117 5 TAPIN 3.63 6.99 3.88 34 3.7 76.3 6 HULU SUNGAI SELATAN 6.77 7.99 6.45 38.9 6.29 87.4 7 HULU SUNGAI TENGAH 5.65 8.93 5.81 43.2 6.18 96.9 8 HULU SUNGAI UTARA 7 11.9 7.07 56.1 6.76 127 9 TABALONG 6.21 6.77 6.59 33.6 6.35 75.4 10 TANAH BUMBU 5.21 8.04 5.55 36.7 5.27 89 11 BALANGAN 6.29 8.54 5.87 41.1 5.67 92.1 12 KOTA BANJARMASIN 4.27 3.71 4.44 0 4.22 0 13 KOTA BANJAR BARU 4.35 2.3 4.9 0 4.62 0 14 KALIMANTAN SELATAN 4.81 4.72 4.52
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Pada  Tahun 2014  sampai  tahun  2016 terjadi  kenaikan  dana desa  pada  setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Kabupaten yang menerima kucuran dana desa
paling besar adalah kabupaten Banjar, kenaikan yang cukup signifikan sebesar 91,07 miliar rupiah dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu sebesar 73,26 miliar rupiah menjadi 164,33 miliar rupiah pada tahun 2016. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar justru mengalami kenaikan yaitu meningkat dari 2,87% pada tahun 2014 menjadi 3,26% pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan  kembali pada tahun 2016 yaitu menjadi 3,1%.
Dari tabel 1 terlihat bahwa tren kemiskinan di Kalimantan Selatan selama periode tahun 2014-2016 cukup berfluktuasi. Tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Banjar. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Kalimantan Selatan sangat jauh di bawah persentase kemiskinan Kalimantan Selatan yang mencapai angka 5,01% pada tahun 2015. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar sempat mengalami kenaikan  di  tahun  2015  dan  menurun  kembali  pada  tahun  2016.  Pada  tabel  1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Banjar mendapat kenaikan dana desa yang sangat besar dibandingkan tahun -tahun sebelumnya dan mendapatkan dana desa tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dana ini diharapkan agar  dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan  pemberdayaan masyarakat desa, namun, kenaikan dana desa yang diterima Kabupaten Banjar pada tahun 2015 masih dinilai kurang efektif, karena persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2015 justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,26%, naik 0,39% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 dana desa yang diterima Kabupaten Banjar kembali meningkat  yaitu  sebesar 164,33 miliar  rupiah, meningkat  124% dari  tahun sebelumnya. Kenaikan ini  akhirnya mampu menurunkan persentase kemiskinan pada tahun 2016 menjadi 3,10%, turun 0,16% dari tahun 2015.
Melihat  dana desa yang  terus  meningkat meningkat diiringi  dengan penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar, maka diindikasikan bahwa dana desa berpengaruh  terhadap  penurunanjumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Banjar  di Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Inilah  yang  membuat  peneliti  tertarik  untuk  meneliti tentang “DANA DESA DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJAR”

## KAJIAN PUSTAKA

## Dana Desa
Dana desa  adalah dana yang  dianggarkan pemerintah pada setiap  tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dikucurkan kepada setiap
desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Penggunaan dana desa adalah sebagai strategi  yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakatnya serta mengentaskan kemiskinan di perdesaan.

## Pembangunan Infrastruktur Desa
Pembangunan infrastruktur sangat penting karena infrastruktur memegang peranan sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur adalah suatu sistem dan  di  dalam  sistem  infrastruktur ada  bagian-bagian  berupa  sarana  dan  prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pembangunan infrastruktur dimulai dari tingkat paling  rendah yaitu pada pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan desa merupakan  bagian  yang  terintegrasi  dalam  proses  pembangunan  nasional  karena pedesaan merupakan bagian terbesar wilayah nasional.

## Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat  golongan  masyarakat  yang  ada  di  dalam  kondisi  kemiskinan  dan keterbelakangan. Upaya tersebut ditujukan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dengan  cara  mendorong, memotivasi,  dan  membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. Penggunaan dana desa  untuk pemberdayaan masyarakat desa harus  bisa meningkatkan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi  baik  yang  dikembangkan  oleh  BUMDes  maupun  oleh  kelompok  usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Penggunaan  Dana  Desa  dibidang  pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha  maupun infrastruktur.

## Kemiskinan
Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang ada di bawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan ukuran atau suatu indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan kemampuan daya beli yang  sama  dari  tahun  ke  tahun.  Standar  ini  tidak  bisa  berubah walaupun  tingkat kemakmuran masyarakat berubah. Oleh karena itu, kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antar-waktu.

## Kebijakan Pemerintah
Kebijakan  pemerintah  merupakan  serangkaian perlakuan  yang  ditentukan dan dibuat  oleh  pemerintah  yang  memiliki  pengaruh  penting  terhadap  orang  banyak. Implikasi dari definisi ini adalah kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi, jika tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sebagian orang saja, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

## Hubungan Dana Desa dengan Tingkat Kemiskinan
Program dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa khususnya penduduk miskin dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yang secara keseluruhan melibatkan penduduk desa itu sendiri, baik penduduk miskin  maupun bukan penduduk miskin. Dengan  melaksanakan program - program pembangunan desa dan pemberdayaan desa diharapkan sarana prasarana desa terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang  kemudian akan  berpengaruh terhadap  tingkat  pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka pendapatan itu  akan berada dia tas garis kemiskinan sehingga akan menurunkan penduduk miskin.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di 19 kecamatan di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2020 dengan melihat pengaruh dana desa terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian campuran yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, sehingga menggunakan data sekunder dan data primer.

## Definisi Operasional Variabel

## Dana Desa
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana desa. Dana desa adalah dana yang dianggarkan pemerintah pada setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  Dana  tersebut  dikucurkan  kepada setiap  desa  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan  desa  melalui  APBD  kabupaten/kota  yang  digunakan  untuk  membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  pelaksanaan  program  dana  desa  yaitu pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam penelitian ini dana desa yang dimaksud adalah dana desa di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 yang diukur dengan satuan Rupiah (Rp) per tahun.

## Kemiskinan
Menurut  BPS  penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang  memiliki  rata -rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam penelitian ini variabel terikat  yang  digunakan yaitu  data  penduduk miskin  perkecamatan di  19  Kecamatan Kabupaten Banjar tahun 2018-2020, ukurannya adalah jumlah penduduk miskin dalam jiwa pertahun.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data  yang  digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara.
1) Dalam  penelitian  ini  teknik  wawancara  dilakukan  untuk  menjawab  rumusan masalah yang pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung  pada Kepala Desa Malintang  Baru, Kepala Desa  Manarap Baru, dan Kepala Keuangan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar.
2) Teknik dokumentasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang  kedua. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder.Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar.

## Teknik Analisis Data

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif pada  penelitian ini  digunakan untuk  memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai variabel bebas yaitu dana desa dan variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan yang dilihat dari nilai  mean (nilai  rata-rata),maximum (nilai maksimum), minimum (nilai minimum), dan standar deviasi.

## Model Regresi Sederhana Data Panel
Penelitian  kuantitatif dalam penelitian ini  menggunakan regresi  sederhana data panel yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.
Y it = β0 + β1 it + u it
Model tersebut diterjemahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:
M it = β0 + β1DD it + u it
Mit  = Kemiskinan (jiwa/tahun) β0  = Koefisien Intersep β1,  =  Koefisien Regresi
DD = Dana Desa (Rupiah/tahun)
u = Error
I     = 1, 2, 3, ….., 19 (data cross-section 19 kecamatan di  Kabupaten Banjar) t = 1, 2, 3 (data time series, tahun 2018-2020).

## HASIL DAN ANALISIS

## Deskripsi Statistik Variabel Penelitian
Berdasarkan tabel 2, dari 57 kecamatan yang menjadi objek penelitian, didapatkan nilai rata-rata (mean) untuk variabel tingkat kemiskinan (y) adalah sebesar 7126.035 yang artinya rata-rata jumlah penduduk miskin di 19 Kecamatan Kabupaten Banjar selama 3 tahun sebesar 7.126 jiwa. Nilai minimum variabel tingkat kemiskinan bernilai 574 yang berarti bahwa jumlah penduduk  miskin  terendah sebesar 574 jiwa.  Jumlah penduduk miskin terendah ini terjadi di Kecamatan Telaga Bauntung pada tahun 2018. Sedangkan Nilai maksimum dari variabel tingkat kemiskinan bernilai 17453.00, yang artinya jumlah penduduk miskin tertinggi dari 19 kecamatan di Kabupaten Banjar selama 3 tahun yaitu sebesar 17.453 jiwa. Hal ini terjadi pada Kecamatan Aluh -aluh pada tahun 2019. Nilai standar deviasi tingkat kemiskinan sebesar 4444.519 (dibawah rata -rata) yang artinya variabel tingkat kemiskinan memiliki variasi data yang rendah.
Tabel 2 Analisis Deskripsi Statistik Variabel
Tingkat Kemiskinan (Y) Dana Desa (X) Mean 7126.035 10.700.000.000 Maximum 17453.00 19.400.000.000 Minimum 574.0000 2.710.000.000 Std. Dev. 4444.519 4.620.000.000 Observations 57 57 Data diolah dengan eviews 10
Variabel dana desa (x) memiliki  nilai  rata-rata (mean) sebesar 10.700.000.000, artinya jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah di Kabupaten Banjar selama tahun
2018 sampai tahun 2020 rata-ratanya sebesar Rp10.700.000.000 miliar. Sedangkan nilai maksimum dari variabel dana desa sebesar 19.400.000.000, artinya dana desa tertinggi yang  pernah  dikucurkan pemerintah adalah  sebesar  Rp19.40 0.000.000 miliar.  Nilai minimum  untuk  variabel dana  desa  yaitu  sebesar 2.710.000.000, artinya  dana  desa terkecil yang dikucurkan pemerintah yaitu Rp2.710.000.000 miliar. Nilai standar deviasi dari variabel bebas ini sebesar 4.620.000.000 (dibawah rata-rata), hal ini menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki variasi data yang rendah.

## Analisis Regresi Sederhana Data Panel
Dibawah ini terdapat tabel hasil analisis regresi sederhana data panel menggunakan Fixed  Effect Model  dengan jumlah  observasi sebanyak  19  Kecamatan yang  ada  di Kabupaten Banjar selama periode 2018-2020 (3 tahun). Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3 maka dapat dirumuskan model data panel sebagai berikut:
M it = 6288.979 + 0,000000078DD it
Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (c) sebesar 6288.979 , artinya apabila Dana Desa sebesar 0, maka pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 6288.979 . Variabel Dana Desa  memiliki  nilai  koefisien yang positif sebesar 0,000000078 , hal ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, jika terjadi kenaikan dana desa 1 miliar rupiah maka tingkat kemiskinan akan meningkat pula sebesar 0,000000078%. Nilai Probabilitas F-statistik sebesar 0,000000. Nilai ini lebih kecil dari α 5% (0,05) yang artinya dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, artinya model ini signifikan dan layak digunakan untuk penelitian ini.
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Sederhana Data Panel (Fixed Effect Model)
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic Prob. C 6288.979 869.7332 7.230929 0.0000 Dana Desa 0,000000078 0,0000000809 0.964789 0.3409 R-squared 0.992953 Mean dependent var 7126.035 Adjusted R-squared 0.989334 S.D. dependent var 4444.519 S.E. of regression 459.0097 Akaike info criterion 15.36564 Sum squared resid 7795527 Schwarz criterion 16.08250 Log likelihood -417.9208 Hannan-Quinn criter. 15.64424 F-statistic 274.3904 Durbin-Watson stat 2.675467 Prob(F-statistic) 0.000000
Uji Statistik Uji R 2
Nilai Koefesien determinasi (R 2 ) yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 0.989334. Hal ini berarti bahwa variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel dana desa sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% (100%-2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Dapat kita katakan bahwa Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Banjar tahun 2018-2020 dipengaruhi oleh Dana Desa, dengan ditunjukkan hasil regresi pada Adjusted R-squared sebesar 0.989334atau 98%, sedangkan 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

## Uji R
Perhitungan nilai  koefisien korelasi (R)  adalah dengan  mengakarkan nilai  dari koefisien  determinasi  (R 2 ),  maka  dapat  dihitung  nilai  koefisien  korelasi  sebesar √0.989334 =  0.994652703208.  Nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0.994652703208, artinya pengaruh variabel dana desa dan variabel tingkat kemiskinan dalam penelitian memiliki pengaruh yang sangat kuat yaitu sebesar 99,46%.

## Uji T
Berdasarkan tabel 5.12 di atas, dapat dilihat bahwa Variabel dana desa mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.3409. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai probabilitasnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α 5% (0.3409 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana desatidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar.

## Pembahasan Hasil Penelitian

## Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan Melalui Dana Desa
Untuk  menjawab  rumusan masalah  yang  pertama  yaitu  dilakukan wawancara dengan tiga narasumber yaitu Bapak Syahril selaku Kepala Desa Desa Malintang Baru Kecamatan Gambut sebagai narasumber 1, Bapak Arif selaku Kepala Desa Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar sebagai narasumber 2 dan Bapak Azmi selaku Kepala Bidang Keuangan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar sebagai narasumber 3.
1. Kebijakan Program Dana Desa Di Desa Malintang Baru
Kebijakan program dana desa yang dilaksanakan di Desa Malintang Baru mengacu pada RPJMD dan RPJMN. Bapak Syahril mengatakan bahwa semua program dana desa yang  dilaksanakan dasarnya dari  pemerintah kemudian desa  mengembangkan lagi kebijakan tersebut menjadi program-program yang sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini  didasarkan pada pernyataan “Kebijakan untuk mengurangi  kemiskinan melalui program dana desa sudah banyak yang diterapkan karena banyak program -program pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dijalankan  untuk  membantu penduduk miskin dan mengentaskan kemiskinan. Program program yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD dan RPJMN, setelah itu baru dimusyawarahkan lagi program mana  yang  akan  dijalankan.  Meskipun  dana  desa  dikelola  dan  dianggarkan  oleh pemerintahan desa sendiri namun pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan terkait program  dana  desa  seperti  program  BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai).  Pemerintah mewajibkan sebagian dana desa dialokasikan untuk program BLT. Kebijakan ini baru saja dikeluarkan pemerintah saat pandemic covid-19. Kemudian dari desa sendiri ada program bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni dan program jambanisasi yaitu kami membangun wc untuk penduduk yang tidak mempunyai wc. Kemudian ada program pembangunan infrastruktur yang sistemnya padat karya yaitu memanf aatkan tenaga lokal sehingga menyediakan lapangan kerja khususnya untuk penduduk miskin, program ini dapat membantu keberlangsungan hidup bagi penduduk miskin. Ada juga program  pelatihan pemberdayaan masyarakat yang  tidak  terealisasi  karena kendala anggaran yaitu pelatihan budi daya ikan yang harusnya dilaksanakan awal tahun ini saat air  lagi  pasang tetapi karena anggaran turun ketika musimnya sudah lewat sehingga program ini tidak dapat terealisasi.”
Narasumber 1  kembali  memberi penegasan tentang  program  d ana  desa dalam penurunan jumlah penduduk miskin, berdasarkan pernyataan “Intinya dana desa sudah mencukupi saja  sesuai dengan pembangunan dan  pemberdayaan di  desa  ini,  tetapi tinggal  kesadaran masyarakatnya lagi  apakah ingin  maju  atau tidak, karena banyak program bantuan dana dari pemerintah pusat maupun dana desa sehingga setiap bertemu yang menjadi pertanyaan mereka kepada saya hanyalah kapan mendapatkan bantuan dana lagi.  Masyarakat sudah terbiasa mendapatkan bantuan dana sehingga  menjadi manja dan tidak mau mencari pekerjaan dan hanya mengharapkan dana bantuan terus menerus. Bantuan dana yang salah sasaran juga menjadi penyebab tidak berkurangnya penduduk miskin, sebagai contoh program BST  dari kementrian sosial. Program  ini
masih mengacu pada data lama yang ada di kementrian sosial, sehingga warga yang kini sudah sejahtera dan tidak  termasuk kategori  miskin masih  mendapat bantuan dana tersebut.”
2. Kebijakan Program Dana Desa Di Desa Manarap Baru
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Narasumber 2 yaitu Bapak Muhammad Arif  selaku Kepala Desa  Manarap Baru  Kecamatan Kertak  Hanyar, beliau  berkata “Sedikit banyak dana desa berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Manarap Baru,  karena dari kementrian desa sekarang ada kebijakan program untuk pembangunan infrastruktur menggunakan sistem padat karya tunai yang pekerjanya itu diutamakan warga miskin  kemudian baru warga  biasa, jadi  yang  diutamakan padat karya  tunai  itu  memperbanyak  warga  bekerja  membangun  desanya  sehingga berpengaruh terhadap penanggulangan karena membuka lapangan pekerjaan. Saat ini juga ada program BLT, kebijakan ini baru saja diterapkan pemerintah semenjak adanya pandemi  covid-19.  Bantuan  ini  menjaring  warga-warga  miskin  yang  kehilangan pekerjaannya di masa pandemi covid-19 atau yang memang tidak bekerja dan tidak menerima  bantuan lain  dari  kementrian seperti  PKH,  BST,  bantuan UMKM,  dan bantuan prakerja. Pelatihan  pelatihan pemberdayaan  masyarakat juga  banyak yang sudah dijalankan seperti pelatihan menjahit, pelatihan membuat telur asin, dan pelatihan otomotif (bengkel). Sedangkan penggunaan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dari  segi  program pembangunan yang menggunakan sistem  padat karya tunai  juga banyak yang sudah terealisasi yaitu pembangunan TK/Paud, pembangunan jembatan, pembangunan jalan desa, pembangunan perpustakaan, dan pembangunan balai serba guna”
Terkait  hal-hal  yang  membuat program  dana  desa tidak  berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, Narasumber 2 juga berpendapat bahwa jika suatu desa ingin maju dan jumlah penduduk miskin di desa ini berkurang maka masih banyak yang  perlu  ditingkatkan  lagi  seperti  kerjasama  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat, kemampuan atau softskill masyarakat yang masih kurang, dan kesadaran masyarakat  untuk  maju,  dengan  pernyataan  “Setiap  desa  pasti  punya kendala/masalahnya masing-masing, kalau untuk desa manarap baru ini menurut saya masih kurangnya SDM dan kesadaran masyarakat. Namanya pembangunan desa kan skala prioritasnya sosial dan kendalanya kadang di  pekerjanya. Di  d alam ketentuan pembangunan, desa memerlukan pekerja, tukang, dan mandor. Sementara upah untuk
pekerja tersebut berbeda-beda sesuai dengan tugasnya masing-masing, perbedaan upah tersebut menjadi kendalanya, masyarakat tidak terima diberi upah yang berbeda -beda sesuai  ketentuan  yang  sudah  dianggarkan.  Kemampuan  bertukang  juga  sangat diperlukan bagi  penduduk miskin,  karena pembangunan desa menggunakan sistem padat karya tunai sehingga penduduk miskin dapat bekerja membangun desanya, tetapi yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kemampuan masyarakat kami dalam bertukang sehingga untuk pembangunan jalan hanya dikerjakan sampai pengerasan saja tidak sampai pengaspalan sehingga harus melibatkan pihak ketiga. Berbeda dengan di pulau jawa yang masyarakatnya mempunyai skill bertukang yang tinggi sehingga yang membangun infrastrukturnya masyarakatnya semua jarang menggunakan pihak ketiga. Hal  ini  sangat  disayangkan mengingat  persentase dana  desa  untuk  pembangunan infrastruktur di desa kami 70% dan untuk pemberdayaan 30%. Pada tahun 2018 sempat ada BUMDes tetapi hanya berjalan 3 bulan. Kami memberi modal kepada masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi karena masih kurangnya minat dan skill sehingga usaha  yang  dijalankan  tidak  menghasilkan.  Masyarakat  berpikir  akan  digaji  jika menjalankan usaha, padahal kami  hanya memberikan modal dan  masyarakat yang menjalankannya, jika  usaha itu  untung maka masyarakat juga  yang  menikmatinya, tetapi karena usaha yang dikelola tidak menguntungkan sehingga masyarakat berpikir lebih baik mencari pekerjaan di lain saja darpada menjalankan usaha.”
3. Kebijakan Dana Desa Dinas PMD Kab. Banjar Terhadap Kemiskinan
Narasumber 3 Bapak Azmi selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Banjar menyatakan bahwa “Dinas PMD hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan membina desa serta membuat regulasi dan kebijakan mengenai teknis pencairan  dana  desa,  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi,  serta  pemberdayaan masyarakat” beliau  juga  berpendapat bahwa secara  umum  dana  desa  berpengaruh terhadap kemiskinan tetapi masih ada hal-hal yang menjadi kendala, dengan pernyataan:
“Sebelum adanya covid-19 angka kemiskinan memang menurun, tetapi setelah covid-19 kami  belum  tau  karena  belum  menerima  data  jumlah  penduduk miskin. Kebijakan  dana  desa  dari  pusat  itu  kan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan infrastruktur, dari kementrian desa pun kebijakan setiap tahun berbeda- beda  prioritas  penggunaan  dana  desa,  jadi  kalau  dilihat  dari  penurunan  angka kemiskinan  ada  pengaruhnya  sedikit  banyak.  Tugas  Dinas  PMD  hanya  sebagai pembinaan dan fasilitator tidak bisa ikut  campur terhadap anggaran dana desa yang
dialokasikan desa  untuk  program-program  dana  desa.  Kami  hanya  bisa  membuat regulasi untuk pembagian dana desa, membina, monitoring ke desa, melayani desa yang ingin  berkonsultasi mengenai peraturan-peraturan, kadang kendalanya ada sebagian desa yang mengalokasikan dana desa tidak sesuai dengan prioritas di aturan, sehingga harus kami berikan arahan. Kondisi biografis juga menjadi hambatan bagi kita untuk monitoring ke desa-desa mengingat di Kabupaten Banjar ini ada 290 desa yang tersebar luas  dan  jaraknya  jauh-jauh,  seperti  paramasan  kita  harus  melewati  rantau  dan kandangan baru bisa sampai kesana, begitu  juga  dengan Aluh -aluh harus memakai kelotok  dulu  baru  bisa  sampai  ke  desanya.  Begitupun  sebaliknya, kendala  yang dirasakan desa yang jauh dari Dinas PMD salah satunya saat pengajuan pencairan dana desa, berkas yang tertinggal atau tidak lengkap akan memperlambat pencairan dana desa dikarenakan jarak yang ditempuh jauh dari desa tersebut ke Dinas PMD. Kalau untuk komunikasi alhamdulillah semenjak tahun ini di sebagian sudah mulai lancar karena di sudah  ada  jaringan,  sehingga  komunikasi  bisa  melalui  whatsapp,  tetapi  untuk monitoring  tetap  menjadi  kendala karena harus  datang  langsung  ke  desa  tersebut. Sumber  daya  manusia  yang  rendah  juga  jadi  kendala untuk  desa-desa di  daerah perbatasan, karena jaman sekarang melek teknologi  adalah hal  yang  penting  untuk memudahkan urusan pekerjaan, sedangkan kualifikasi sebagai pembakal desa adalah lulusan  smp  sehingga  banyak pembakal-pembakal yang  kesusahan saat  berurusan dengan berkas-berkas yang harus dikirim melalui email atau whatsapp.”
Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas dapat  disimpulkan bahwa  kebijakan yang  diterapkan pemerintah untuk  mengurangi penduduk miskin  berpengaruh walaupun masih  sangat  minim  atau  belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi dan kendala itu berasal dari masyarakatnya sendiri  dan  masih  banyak  desa  yang  memprioritaskan  pembangunan  infrastruktur sehingga  persentase  penggunaan  dana  desa  yaitu  60%-70%  dialokasikan  untuk pembangunan dan 30%-40% untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga  kurangmya pemberdayaan masyarakat terhadap penduduk miskin.

## Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan hasil regresi data panel diatas dengan menggunakan model fixed effect menujukkan bahwa  variabel  bebas  yakni  dana  desa  berpengaruh positif  dan  tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas variabel dana desa lebih besar dari 5% (0.3409> 0,05). Hasil Uji T juga
menunjukkan  bahwa  dana  desa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh waktu penelitian yang pendek yaitu hanya 3 tahun (2018-2020)  dan  dana  desa  saat  ini  60-70%  dialokasikan  untuk  pembangunan infrastruktur, karena masih banyak desa-desa tertinggal dari segi pembangunan sehingga memprioritaskan  pembangunan  infrastruktur  daripada  memberdayakan  masyarakat. Pembangunan infrastruktur sendiri merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya baru dirasakan beberapa tahun kemudian seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan,  pembangunan  irigasi  sawah,  pengembangan  jaringan  internet  dan telekomunikasi, program-program tersebut dapat memudahkan aksesbilitas masyarakat sehingga  perekonomian  desa  dapat  berkembang.  Berdasarkan  wawancara  dengan Narasumber 1,  beliau mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak bisa langsung  selesai  dalam  1  tahun,  karena  dana  desa  juga  diprioritaskan  untuk pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu  yang  lama  ini  membuat  program  pembangunan  infrastruktur memiliki pengaruh yang kecil terhadap penurunan jumlah penduduk miskin jika dilihat dalam kurun waktu 3 tahun saja. Terlihat pada tabel 1 meskipun dari tahun ke tahun dana desa terus meningkat, namun dari 19 kecamatan hanya 10 kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, 9 kecamatan lainnya mengalami ken aikan penduduk miskin.

## Implikasi Hasil Penelitian
Dana desa diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin tetapi berdasarkan hasil wawancara langsung dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan dan berpengaruh terhadap  peningkatan  kesejahteraan  penduduk  miskin  melalui  program -program swakelola yang memberdayakan masyarakat lokal dan bantuan berupa uang dari dana desa yaitu BLT  (Bantuan Langsung  Tunai). Pemberdayaan melalui program -program pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan karena sumber daya manusianya lah yang menjadi inti dari penggunaan dana desa itu sendiri. Jika sumber daya manusianya rendah maka program swakelola seperti padat karya tunai dan BUMDes  akan terhambat karena minimnya kemampuan masyarakat
dalam bertukang dan mengelola usaha. Kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat juga  merupakan hal  yang penting,  karena program-program pengentasan kemiskinan tidak  akan berjalan dengan  baik dan  tidak  akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin jika masyarakatnya sendiri tidak mau terlibat dalam program -program yang dijalankan pemerintah desa. Hal ini mengandung implikasi agar pemerintah desa lebih  banyak mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang  sesuai  dengan program  swakelola  sehingga  banyak  sumber  daya  manusia  yang  terserap  dan pemberdayaan masyarakat dapat  berjalan sesuai dengan  semestinya. BUMDes  dapat menggerakan perokoniman masyarakat, mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dari hasil wawancara dengan kepala desa manarap baru beliau berkata bahwa masih kurangnya minat masyarakat dalam menjalankan BUMDes. Hal ini mengandung implikasi agar pemerintah desa dan pemerintah daerah yaitu  perangkat desa dan Dinas PMD mengadakan pelatihan atau bimbingan mengenai pengelolaan usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketersediaan data jumlah penduduk miskin dari  Dinas Sosial  Kabupaten Banjar dan data dana desa dari  Dinas PMD  Kabupaten Banjar. Data dana desa yang tersedia adalah dana desa per kecamatan dari tahun 2015- 2020 sedangkan data jumlah penduduk miskin per kecamatan yang tersedia hanya dari tahun  2018-2021 sehingga  peneliti  hanya bisa  menguji  data  dana  desa  dan  jumlah penduduk miskin selama 3 tahun yaitu 2018-2020. Dan masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penyususnan skripsi maupun dalam pengolahan data.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan regresi data panel dan wawancara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama , Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dana  desa berpengaruh positif dan  tidak  signifikan  terhadap tingkat  kemiskinan di Kabupaten Banjar.  Hasil  Uji  T  menunjukkan bahwa dana  desa  tidak  berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, model ini layak untuk dipakai dalam penelitian ini karena nilai probabilitas F-Statistik lebih kecil dari 5%. Kedua , Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin melalui program dana
desa  berpengaruh  walaupun  masih  sangat  minim  atau  belum  terlihat  hasil  yang signifikan. Pengalokasian dana desa masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan  persentase 70%  yang  dialokasikan untuk  pembangunan infrastruktur yang manfaatnya baru akan terasa  beberapa tahun kemudian. Sedangkan 30%  dana desa dialokasikan  untuk  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  kurangnya  program pemberdayaan masyarakat menghambat program dana desa yang lain (BUMDes  dan program padat karya) karena masih rendahnya skill dan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa.

## Saran
Berdasarkan hasil  analisis  dan kesimpulan dalam  p enelitian ini,  maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dalam hasil penelitian, antara lain: pertama , Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas PMD memperbanyak mengadakan program pemberdayaan masyarakat berupa  pelatihan,  pembinaan, dan  pengarahan  mengenai  BUMDes  sehingga  dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam menjalankan BUMDes. Kepada pemerintah desa dapat mengadakan program pelatihan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan program dana desa yang dijalankan untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan menggali potensi ekonomi di pedesaan. Kedua , Bagi peneliti selanjutnya, untuk mnyempurnakan penelitian ini sebaiknya menambah data dana desa yang akan diteliti dan memperpanjang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan akurat dan bervariasi. Kemudian untuk data dana desa dan jumlah penduduk miskin yang akan dianalisis dapat dikonversikan, sehingga yang dianalisis adalah peningkatan dana desa dan jumlah penduduk miskin pertahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, (2017). Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Banjar 2012- 2016. Kabupaten Banjar. Badan Pusat Statistik,  (2017). Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar 2012-2016. Kabupaten Banjar. Badan  Pusat  Statistik,  (2020). Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Kabupaten  Banjar 2019/2020. Kabupaten Banjar. Badan  Pusat  Statistik,  (2020). Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Kabupaten  Banjar 2019/2020. Kabupaten Banjar.
Badan Pusat  Statistik,  (2019). Indikator Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Selatan 2018. Kalimantan Selatan.
Endang Juliana. (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam MenunjangPembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan . [skripsi]. Medan. Gujarati,  D.,  &  Porter,  d.  D.  (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta:  Salemba Empat.
Hikmawati, Fenti. (2017). Metodelogi Penelitian . Depok. PT RajaGrafindo Persada.
Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Jurnal Organisasi dan Manajemen.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN .
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Sumber-sumberPendapatan Desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Pelaksanaan Program Dana Desa.
Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pelaksanaan Program Dana Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Roy,  Debby  dan  Een.  (2018).   Efektivitas Dana  Desa  (DD)  Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Sudjana, Nana dan Ibrahim. (1989). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . Bandung. Sinar Baru.
Sugiyono,  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung. Alfabeta.
Umar, H. (2007). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Yulfan,  Rina  dan  Fuad.  (2019).  Dana  Desa  Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro . Jurnal Magisma.