Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

## DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN
Robby Bagus Indrawan 1 , Risti Dwi Ramasari 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email : robby.18211111@student.ubl.ac.id

## ABSTRAK
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang berdasarkan hukum berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  warga negaranya,  salah  satu  perlindungan  hukum  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  adalah perlindungan  terhadap  anak  dengan  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak atas  kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  tercantum  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  ayat  2.  Manusia  lahir  di  dunia  ini membawa  hak-hak  pada  dirinya,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  2  KUHPerdata  yang menyatakan  bahwa  "anak  yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan,  dianggap sebagaitelah dilahirakan dimana, bilamana juga kepentingan sianak menghendakinya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ini tidak pernah ada.
Kata Kunci : Hak Keperdataan, Anak, Akibat Hukum.

## ABSTRACT
The Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries that by law is obliged to provide legal protection and certainty to its citizens, one of the legal protections provided by the  government  is  the  protection  of  children  by  regulating  it  in  Law  23  of  2002  on  Child Protection  as  amended  by  Law  No.  35  of  2014  on  Amendments  to  Law  No.  23  of  2002  on Protection of Children.  Child. Every child is entitled to survival, growth, and development and is  entitled  to  protection  from  violence  and  discrimination,  set  out  in  the  Constitution  of  the Republic of Indonesia 1945 Article 28B paragraph 2. Man born in this world carries rights to himself, it is stipulated in Article 2 of the Civil Code which states that "the child in the womb of a woman, is regarded as having been presumed where, if also the interests of the child will it and die s birth, it is considered this never existed.
Keywords : Civil Rights, Children, Legal Consequences.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  perhatian  dalam  bidang  perlindungan  anak  menjadi  salah  satu tujuan pembangunan,  hal  ini  dapat diketahui  dalam  Garis-Garis Besar  Haluan  Negara Bab II/B, Disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak,  akan  menimbulkan  berbagai  masalah  sosial  yang  dapat  mengganggu  jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
anak  adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah.  Pengertian  yang  dimaksud  merupakan  pengertian  yang  sering  kali  dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Tujuan perlindungan  anak  adalah untuk  menjamin dan  menjaga  terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia dan sejahtera.
Perlindungan yang dimaksud tidak hanya dalam hal pergaulan saja akan tetapi juga termasuk pada saat ketika seorang anak sedang berkonflik dengan hukum. Adanya perlindungan  hukum  terhadap  anak  diharapkan,  mampu  memberikan  jaminan perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu mengingat seorang anak sedang berada didalam  masa  pembentukan  usia  dan  pembentukan  jati  diri  dan  karakter,  Apabila seorang  anak  terjerat  masalah  hukum  dan  identitasnya  tidak  dilindungi  atau  tidak dirahasiakan  dan  kemudian  tidak  adanya  perlindungan  hukum  baginya  maka  anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh dan berkembang berbeda dari anak- anak lain pada umumnya. Dari sisi pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dan  generasi  muda  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  karena  anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, didalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa.
Seseorang pada masa usia anak adalah usia dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada  perbuatan  tindak  pidana.  Dalam hal  ini seorang anak  sedang  mencari  jati  diri yang  ditandai  dengan  perbuatan-perbuatan  tertentu  untuk  menentukan  sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
yang  menjadi  tumpuan  mereka  dan  fungsi  mereka  dalam  konteks  kehidupan bermasyarakat.
Ruang  lingkup  kajian  mengenai  perlindungan  anak,  secara  garis  besar  dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat :
a. Kajian  Yuridis  (baik  dalam  ruang  lingkup  hukum  publik  maupun  hukum perdata).
b. Kajian Non yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).
Dalam ruang lingkup yuridis, objek kajiannya adalah berbagai ketentuanhukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai anak dan remaja dalam mempergunakan hak-haknya yang universal.
Mengingat  keberadaan  anak  sebagai  generasi  penerus  perjuangan  cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan.
Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa  pertanggungjawaban  orangtua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terusmenerus  demi terlindungnya  hak-hak  anak.  Rangkaian  kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan terarah  guna  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental, spiritual maupun sosial.
Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang  dijiwai  oleh  akhlak  mulia  dan  nilai  pancasila,  serta  kemauan  keras  menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  yang  berbunyi  "Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya disebut  anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Hak  atas  identitas  anak  ini  berwujud  dalam  penerbitan  akta  kelahiran  oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar: nama si anak, identitas orangtua, tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  dan  kewarganegaraan,  baik  berdasarkan  garis  keturunan (jus sanguinis) maupun berdasarkan tempat lahir (jus soli). Hampir semua pakar setuju atas pengakuan hak anak atas identitas.
Hak  keperdataan  seseorang  akan  muncul  ketika  ia  dilahirkan,  kecuali kepentingan  hukumnya  menghendaki  lain  (Pasal  2  KUHPerdata).  Peristiwa  kelahiran termasuk  dalam  salah  satu  peristiwa  penting  dalam  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan  yang  membawa  konsekuensi  wajib  untuk  dilaporkan  kepada  instansi terkait. Pelaporan kelahiran tersebut akan dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang memuat informasi mengenai nama anak yang dilahirkan. Dengan demikian, akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi  dasar  identitas  seseorang  dan  oleh  karenanya  nama  yang  tercantum  dalam dokumen-dokumen seharusnya merujuk pada informasi yang tercantum di dalamnya.
Sedangkan  hak  perdata  menupakan  hak  asasi  yang  melekat  pada  diri  pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru akan hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan mati. Hak perdata berbeda dengan hak publik, hak publik itu ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat.
Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat,  dan  pemerintah  serta  negara  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak.  Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial.  Upaya  perlindungan anak  perlu  dilaksanakan  sedini  mungkin,  yakni  sejak  masih  janin  dalam  kandungan sampai  anak  berumur  21  tahun  secara  hukum  perdata  dan  18  tahun  secara  hukum pidana  di  Indonesia.  Bertitik  tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh, menyeluruh  dan  komprehensif,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  meletakan kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan  asas-asas  non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mengetahui dampak hukum terhadap hak-hak keperdataan apa saja yang dialami oleh seorang anak atas perubahan nama pada identitas anak.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  untuk  memecahkan  masalah  guna  yang  diangkat  dalam penelitian ini dan permasalahan yang akan di bahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya  maka  diperlukan    suatu  metode  penelitian.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif,  artinya  hasil  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik  penjelasan  dan  kesimpulan  yang  jelas  secara  umum  berdasarkan  fakta-fakta khusus  dari  pokok  bahasan  yang  diteliti.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan seseorang dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Sedangkan  hasil  yang  diperoleh  adalah  data  yang diperoleh  di  lapangan  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  data  primer,  meliputi wawancara  dengan  narasumber,  observasi,  studi  pustaka,  arsip/dokumen  yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dampah  Hukum  Perubahan  Nama  Pada  Identitas  AnakTerhadap  Hak-Hak Keperdataan?
Anak  dalam  bidang  hukum  perdata    hubungannya  selalu  dikaitkan  dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas seseorang masih dapat dikatakan anak, terdapat perbedaan penentuan. Dalam ketentuan hukum yang tertulis  dan  yang  tidak  tertulis,  terdapat  perbedaan  tolak  ukur,  pada  pasal  330 KUHPerdata  memberikan  pengertian  anak  adalah  orang  belum  dewasa  yang  belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian  ini  sama  dengan  yang  disebutkan  oleh  UU  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak  pada pasal  1 ayat  2 menyebutkan bahwa  anak adalah  seseorang yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  belum  pernah  kawin. Pengertian  tentang  anak  ini  diletakkan  sama  maknanya  dengan  mereka  yang  belum
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum  atau  layaknya  subjek  hukum  normal  yang  ditentukan  oleh  undang-undang perdata.
Perubahan  identitas  pada  anak  juga  memberikan  dampak  pada  hak-hak keperdataan anak, hak yang pertama dan paling dasar adalah hak administrasi negara berupa  kata  otentik  seperti  Akta  Kelahiran,  dan  Kartu  Keluarga,  anak  yang  baru  lahir dicatatkan  dalam  catatan  kelahiran  negara  dan  dibuatkan  Akta  Kelahiran  dan berdasarkan Akta kelahiran, Kartu keluarga yang dimiliki orang tua anak akan dirubah dan  anak  akan  dimasukan  dalam  Kartu  Keluarga  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari keluarga tersebut.
Jika  anak  mengalami  perubahan  nama  dari  nama  awal  yang  dicatatkan  dan didaftarkan  yang  tertulis  di  Akta  Kelahiran  maka  hak  anak  untuk  dapat  merubah identitasnya sesuai dengan identitas baru yang ditentukan oleh orang tua si anak, karena anak belum  dapat  memilih identitas  sesuai  keinginannya.  Hak  administrasi negara  ini sangat  penting  untuk  dilakukan penyesuaian  atas perubahan  nama  anak dikarenakan berkaitan dengan hal-hal lain seperti hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan seperti BPJS, imunisasi, hak waris jika salah satu atau kedua orang tua anak mengalami kematian pada saat anak masih kecil, anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dan hak pendidikan pada saat anak masuk usia dimana anak sudah waktunya mendapatkan pendidikan untuk itu di perlukan identitas anak yang sebenarnya, semua hak-hak yang keperdataan anak membutuhkan identitas dari anak tersebut agar anak mendapatkan haknya yang harusnya diterima tanpa ada permasalahan.
Jika dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa akta oleh catatan sipil adalah  suatu  tindakan  administrasi  negara  dari  suatu  lembaga  negara  yang  berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan  sipil  dari  peristiwa-peristiwa  yang  dilaporkan  dan  dicatatkan  pada  lembaga tersebut,  yang  pada  prinsipnya  memenuhi  sifat-sifat  konkret,  individual,  formal  dan final. Jika ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:
1) Untuk menjamin kepastian hukum bagi warga Negara.
2) Untuk membentuk umum.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
3) Untuk pembuktian.
4) Untuk  memperlancar  aktivitas  pemerintah  dibidang  kependudukan  atau administrasi kependudukan.
Perubahan  nama  anak  Indonesia  pada  umumnya  memiliki  beberapa  alasan seperti nama kepanjangan, nama kependekan, anak sering sakit-sakitan, nama diubah untuk membawa keberuntungan, nama anak dianggap kurang baik, tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan dan lainya.

## 2. Upaya Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdatan Atas Perubahan Identitas Pada Anak
Nama  merupakan  sesuatu  identitas  yang  harus  dicantumkan  kedalam  suatu surat  keterangan  yang  menunjukkan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan  hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan dalam penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal yang menyebabkan tidak dapat diterimanya hak-hak karena tidak sesuai dengan identitas.
Perubahan nama dan identitas pada anak merupakan kehendak orang tua maka dari itu orang tua juga yang harus memenuhi hak-hak anak dalam semua urusan. Dalam perubahan nama hak pertama anak adalah mendapatkan penyesuaian identitas dalam administrasi  negara,  maka  dari  itu  orang  tua  harus  memenuhi  hak  dari  anak  dengan melakukan  perubahan  identitas    anak  di  kantor  catatan  sipil.  Dalam  melakukan perubahan  identitas  ada  beberapa  syarat-syarat  yang  harus  di  penuhi  menurut ketentuan  Pasal  93  ayat  2  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  dokumen- dokumen yang harus dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :
1) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2) Kutipan Akta Catatan Sipil.
3) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4) Fotokopi Kartu Keluarga.
5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Selanjutnya  setelah  semua  persyaratan  tersebut  dipenuhi,  Pemohon  yang  di wakili  oleh  orang  tua  anak  mengisi  dan  menyerahkan  Formulir  Pelaporan  Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya membuat catatan  pada register
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022
akta  catatan  sipil  dan  kutipan  akta  catatan  sipil.  Perubahan  nama  selanjutnya  akan disimpan  dalam  data  kependudukan.  Prosedur  ganti nama dilakukan  melalui  tahapan sebagai berikut:
1) Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri  setempat  (sesuai  domisilinya)  dengan  menyebutkan  alasan penggantian nama tersebut.
2) Menyertakan  dokumen  KTP  suami-istri,  Kartu  Keluarga,  Akta  Perkawinan, dan  Akta  Kelahiran  anak  bersangkutan.  Untuk  anak  17  tahun  ke  atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3) Setelah  menjalani  proses  persidangan  dengan  membawa  saksi-saksi (biasanya  minimal  2  orang)  dan  melengkapi  bukti-bukti  yang  diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4) Berdasarkan  amar  keputusan  yang  dikeluarkan  Pengadilan  Negeri  tadi,  di balik  lembar  Akta  Kelahiran  akan  dibuatkan  Catatan  Pinggir  yang  memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5) Berdasarkan  amar  keputusan  itu  pula,  Pengadilan  Negeri  akan memerintahkan  Kantor  Catatan  Sipil  tempat  Akta  Kelahiran  tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.
Anak juga mendapatkan Hak untuk sehat, dalam tumbuh kembang anak sering kali anak terkena penyakit, saat anak sakit orang tua harus memenuhi hak untuk sehat anak dengan cara membawa anak ke dokter atau dengan persiapan untuk biaya sakit anak didaftarkan dengan identitas yang telah dirubah pada BPJS Kesehatan. Anak juga mendapatkan hak pendidikan yang harus memenuhi hak itu juga adalah orang tua anak untuk pendaftaran dan pembiayaan pendidikannya si anak.
Apabila  orang  tua   anak  meninggal  pada  saat  anak  masih belum dewasa  anak mendapatkan  hak  waris  yang  memenuhi  hak  waris  anak  adalah  wali  dari  anak  yang mendapatkan  hak  asuh    yang  telah  ditetapkan  Pengadilan, bukan hanya  itu  wali juga harus  memenuhi  hak-hak  anak  yang  lainnya  seperti  hak  untuk  sehat,  hak  untuk mendapat  pendidikan,  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  untuk  menggantikan orang tua anak yang telah meninggal.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  juga  pembahasan  penulis  berkesimpulan dampak  dari  perubahan  nama dan identitas  anak  adalah  perubahan hak  administrasi negara  tentang  identitas  anak  yang  harus  di  lakukan  perubahan  dan  penyesuaian, karena  berdampak  pada  hak-hak  lain si anak  seperti hak  untuk  sehat, hak  waris,  hak mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya yang membutuhkan identitas yang sesuai dengan dokumen administrasi negara. Pemenuhan hak anak atas perubahan identitas dilakukan oleh orang tua atau wali yang telah di tetapkan pengadilan dikarenakann anak belum  dewasa  dan  belum  dapat  melakukan  urusan-urusan  negara,  dan  memenuhi kebutuhannya.Berdasarkan  hasi  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  masalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan peraturan  yang  ada,  yakni  Peraturan  Pemerointah  No.  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa yang bersumber dari APBN tetapi belum maksimal dalam pelaksanaanya yang masi terdapat  kendala  baik  teknis  maupun  non  teknis.  Kendala  dalam  implementasi  tata kelola dana  desa  dalam peningkatan  taraf  kesejahteraan desa di  Pekon  Gunung Ratu adalah  dalam  prosesnya  yang  masuh  belumm  optimal.  Hal  ini  di  karenakan  kurang pemaham  aparat  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing.  Selain  itu  kendala  lain  adalah  masih  minimnya sumber daya  manusia yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Anim Suprihatini, 2008, Perlindungan Terhadap Anak, (Cempaka Putih, Jakarta). Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, (Akademi Presindo, Jakarta).
Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak , Djembatan.
Nanda  Sambas,  2013, Peradialn  Pidana  Anak  di  Indonesia  dan  Instrumen  Internasional perlindungan Anak serta Penerapannya , (Grahallmu, Yogyakarta). Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
_______________,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Internet:https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang.Html.