## Sistem Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat
Kecamatan Bantan  Bengkalis

## By
Fitrianto. M.Sh 1 dan Mukayyat SE.Sy 2
Abstrak
Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga yang berfungsi mengumpul, menyalurkan  dan  meberdayakan  harta  zakat.  BAZ  dalam  mengumpul, menyalurkan  serta  mendayagunakan  zakat  tidak  luput  dari  pencatatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sistim Akuntansi. BAZ Bantan telah menerapkan  system  tersebut  tetapi  masi  ada  kelemahan  seperti  BAZ Bantan  belum  sepenuhnya  melaksanakan  sistem  akuntansi  penerimaan dan pengeluaran zakat sebagaimana sistem akuntansi yang berlaku,  BAZ Bantan masih mempunyai fungsi tugas ganda pada bagian bendahara dan akuntansi,  bagian  bendahara  dan  akuntansi  masih  dipegang  oleh  satu orang,  Pencatatan  akuntansi  yang  digunakan  BAZ  Bantan  masih  belum lengkap,  Pengesahan  (otorisasi)  dokumen  penarikan  uang  di  bank  tidak menyertakan tanda tangan pimpinan BAZ
Kata Kunci: Badan Amil Zakat, Sistem Akuntansi dan Zakat

## A. Latar Belakang Kajian
Zakat  merupakan  kewajiban  hamba  atas  kelebihan  harta  yang dikaruniai  berkat keberhasilan dalam bekerja. Bagi orang muslim, pelunasan zakat  semata-mata  sebagai  cermin  kuwalitas  imannya  kepada  Allah  SWT. Kepentingan  zakat  merupakan  kewajiban  agama  seperti  halnya  shalat  dan menunaikan  ibadah  haji.    Islam  memandang  bahwa  harta  kekayaan  adalah mutlak  milik  Allah  SWT,  sedangkan  manusia  dalam  hal  ini  hanya  sebatas pengurusan  dan  pemanfaatannya  saja.  Harta  adalah  amanah  yang  harus dipertanggungjawabkan  setiap  pembelanjaannya  diakhirat  nanti.  Dengan demikian,  setiap  muslim  yang  harta  kekayaannya  telah  mencapai  nisab  dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. 3
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam,  dan  menjadi  salah  satu  unsur pokok    bagi  tegaknya  syariat  Islam.  Oleh  sebab  itu  hukum    zakat  adalah wajib  atas  setiap  muslim  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Zakat termasuk  dalam  kategori  ibadah  yang  telah  diatur  secara  rinci  dan  paten berdasarkan  Al-Quran  dan  As  Sunnah,  sekaligus  merupakan  amal  sosial
1 Dosen STIE Syariah Prodi Keuangan dan Oerbankan Syariah
2 Guru Madrasah  (MA) Ulul Pulah Bantan Air
3 Muhammad, Zakat  Profesi  :  Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqih  Kontemporer, (Jakarta  :  Penerbit Salemba Diniyah, 2002) h. 2.
kemasyarakatan  dan  kemanusiaan  yang  dapat  berkembang  sesuai  dengan perkembangan umat manusia. 4
Zakat  tersebut  mempunyai    potensi  yang  sangat  besar  untuk membantu  meningkatkan  kesejahteraan  umat  muslim  yang  bernasib berkekurangan.
Di  Indonesia  pengelolaan  dana  Zakat  Infaq/Shadaqah  telah  diatur Undang-Undang  Nomor    38  tahun  1999  tentang    pengelolaan  zakat, kemudian  diperbaharui  dengan  Undang  Undang  Nomor    23  Tahun  2011 tentang pengelolaan zakat.
Dengan  lahirnya  Undang  Undang  tersebut,    saat  ini  telah  didirikan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  baik  itu  oleh  swadaya  masyarakat  maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi,  Kabupaten dan Kecamatan.
Undang Undang Nomor  38 menegaskan perlunya Badan Amil  Zakat yang  berkedudukan  di  kecamatan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam BAB  III Pasal  6 ayat  2 (d) menyebutkan “Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan oleh Camat atas usul Kantor Urusan Agama Kecamatan” . Kemudian ditgaskan lagi dalam Undang Undang   Nomor 23 BAB II Bagian  Ketiga  Pasal  16  ayat  1  menyatakan,  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  BAZNAS,  BAZNAS  Provinsi,  dan  BAZNAS  Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan  usaha  milik  daerah,  perusahaan  swasta,  dan  perwakilan  Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Maka itu, pengelolaan zakat yang baik harus didukung dengan sistem pencatatan yang baik dan profesional menurut sistem akuntansi yang berlaku. Untuk  menjamin  agar  Zakat  tersebut  dikelola  dengan  baik  maka  diperlukan Sistem Akuntansi yang baik pula untuk mencatat penerimaan dan penyaluran zakat, dengan adanya sistem akuntansi tersebut maka Pengelolaan Zakat akan lebih transfaran dan akuntabel.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana Sistem Akuntansi yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran Zakat di BAZ Kecamatan Bantan?
b. Bagaimana  Pelaksanaan  Sistem  Akuntansi  Penerimaan  dan  Penyaluran Zakat BAZ Kecamatan Bantan?

## C. Kajian Teoritis Zakat dan Sistem Akuntansi
1. Zakat
a. Pengertian Zakat
4 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta : P3EI Press, 2010) h.390
Zakat memiliki kata dasar “zaka”  yang berarti keberkahan, tumbuh, suci,
bersih dan baik. 5 Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya  dengan  redaksi  yang  agak  berbeda  antara  satu  dan  lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama,  yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan  persyaratan  tertentu,  Allah  SWT  mewajibkan  kepada  pemiliknya,  untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 6 Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 BAB I pasal 1 tentang zakat  memberikan definisi zakat  adalah harta  yang wajib disisihkan oleh seorang  muslim  atau  badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  sesuai  dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 7
Kemudian  menurut  Undang  Undang  No  23  Tahun  2011  BAB  I  pasal  1 ayat 2 memberikan definisi zakat sebagai berikut : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk  diberikan kepada  yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at islam. 8
b. Landasan Hukum
Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima, dan disebut beriringan  dengan  shalat  pada  82  ayat,  dan  Allah  SWT  telah  menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma’ dari umat-Nya. 9
Allah SWT telah memerintahkan zakat dalam kitab-Nya yang mulia dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :
              10 
Didalam surat At Taubat ayat 103 Allah juga menjelaskan :
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  menjadi  ketentraman  jiwa  bagi  mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 9:103)
Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat At Taubat ayat 60 yang berbunyi :
5 Sri Nurhayati, Akuntansi Syari’ah di Indonesia, ( Jakarta : Salemba Empat, 2009) h. 268.
6 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Jakarta : gema Insani prees, 2002) h.7.
7 Undang Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
8 Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Bandung : PT. Alma’arif, Cetakan Pertama Tahun 1987) h.5.
10 Al-qur’an dan Terjemahnya, h. 13.
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang  miskin,  pengurus  zakat,  para  mualaf  yang  dibujuk hatinya,  untuk  memerdekakan  budak,  ornag-orang  yang  berhutang, untuk  jalan  Allah,  dan  orang-orang  yang  sedang  dalam  perjalanan, sebagai  sesuatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 9:60)
Selanjutnya  dijelaskan  dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari yang artinya adalah sebagai berikut:
“Zakat  itu  dipungut  dari  orang-orang  kaya  diantara  mereka,  dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”(HR. Bukhari)
Abu  Hurairah  berkata,  Rasulullah  SAW  bersabda  :  ”  Siapa  yang dikarunia  oleh  Allah  kekayaan  tetapi  tidak  mengeluarkan  zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)
c. Syarat-syarat  kekayaan  yang  wajib  dizakati 11 sebagai  berikut:  Milik penuh, Berkembang, Lebih dari kebutuhan biasa dan Bebas dari hutang.
d. Syarat dan wajib zakat 12 sebagai berikut: Islam, Merdeka, Memiliki satu nisab, dan cukup haul.
e. Jenis Harta wajib Zakat adalah : 13
1) Zakat emas dan perak
Adapun nishabnya adalah senilai harga 85 gram emas murni  (24 karat) sedangkan perak seharga 642 gram.
2) Zakat perniagaan
Zakat  perniagaan  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  atas  kepemilikan  harta yang  diperuntukkan  untuk  jual-beli  senilai  nishab  85  gram  emas murni yang telah diperdagangkan selamasatu tahun.
3) Zakat binatang ternak
Zakat  pertenakan  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  kepada  hewan  ternak. Hewan ternak meliputi : unta, sapi, dan kambing. Nishab zakat ternak dihitung dari jumlah :
a. Nishab unta : minimal 5 ekor keatas.
b. Nishab sapi : minimal 30 ekor keatas.
c. Nishab kambing : minimal 40 ekor keatas.
4) Zakat pertanian
11 Mursyidi, akuntansi zakat kontemporer … h. 91-94.
12 Sri  Nurhayati  dan  Wasilah, Akuntansi  syari’ah  Di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Penerbit  Salemba Empat, 2009) h. 272.
13 Hikmat  Kurnia  dan  A.  Hidayat, Panduan  Pintar  Zakat, (Jakarta  :  Qultum  Media,2008) h. 172-177.
Adapun nishab zakat pertanian adalah 653 kg Gabah Kering Giling dengan kadar zakat pertanian adalah 10% jika dialiri oleh air hujan dan 5% jika dialiri oleh alat irigasi.
5) Zakat profesi
Zakat profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila setara nishab emas dan memenuhi haul bagi kerja dan pendapatan rutin serta tetap.
6) Zakat rikaz
Rikaz  ialah  sesuatu  yang  terpendam  didalam  perut  bumi  seperti  emas, perak, intan, tembaga, timah, besi dan sebagainya..
7) Zakat uang simpanan atau deposito
Zakat  uang  simpanan  dikenakan  zakat  dari  jumlah  saldo  akhir  bila mencapai nishab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nishab senilai 85 gram emas. Dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.
8) Zakat investasi
Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi, seperti mobil,  rumah,  dan  tanah.  Dengan  demikian  zakat  investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan dari modalnya.
f. Yang  berhak  Menerima  Zakat 14 adlah  Fakir,  Miskin,  Amil  Zakat, Muallaf,  Riqab  (Budak),  Orang  yang  berhutang,  Fisabilillah,  Ibnu Sabil.  Manaka  dalam  Undang  undang  No  23  tahun  2011  BAB  III Bagian  kedua  pasal  25  dijelaskan  zakat  wajib  didistribusikan  kepada mustahik sesuai dengan syari’at islam.

## 2. Sistem Akuntansi

## a. Pengertian Sistem
Sistem  merupakan  bagian  terpenting  dalam  sebuah  perusahaan yang  bisa  membantu  manajemen  untuk  mengawasi  setiap  bagian  dari pekerjaan  karyawan  yang  ada  di  sebuah  perusahaan,  system  terdiri  dari unsur-unsur yang membentuk struktur system, dan tiap-tiap unsur struktur tersebut bekerja dengan suatu pola tertentu untuk memenuhi tujuan sistem. Sistem  adalah  suatu  kesatuan  (entity)  yang  terdiri  dari  bagian-bagian (disebut sub sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 15 .
b. Pengertian Akuntansi
Akuntansi  sering  di  juluki  sebagai  bahasa  bisnis,  perubahan  yang cepat  dalam  masyarakat  yang  telah  menyebabkan  semakin  kompleknya bahasa tersebut  yang di gunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan,
14 Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, h. 140-149.
15 Zaki  Baridwan, Sistem  Akuntansi  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode, (BPFE:  Yogyakarta 1994) hal.4
menginterpretasi  data  dasar  ekonomi  untuk  kepentingan  perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya. 16
Apabila  ditinjau  dari  sudut  kegiatannya,  akuntansi    dapat didefinisikan  sebagai  berikut: Akuntansi  adalah  proses  pencatatan, penggolongan,  peringkasan,  pelaporan,  dan  penganalisisan  data keuangan suatu organisasi . 17
Definisi  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  akuntansi  merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan.
c. Sistem Akuntansi 18
Sistem  pencatatan  di  dalam  perusahaan  akan  berguna  bagi perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pihak interen maupun bagi pihak  eksteren  perusahaan  dan  organisasi  yang  memerlukan. Sistem akuntansi  adalah  organisasi  formulir,  catatan,  dan  laporan  yang  di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang di  butuhkan  oleh  manajemen  guna  memudahkan  pengelolaan perusahaan. Dari  definisi  tersebut  unsur  suatu  sistem  akuntansi  pokok adalah  formulir,  catatan  yang  terdiri  dari  jurnal,  buku  besar  dan  buku pembantu, serta laporan.
d. Sistem akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 19
Salah  satu  bentuk  transfaransi  dan  akuntabilitas  organisasi pengelola  zakat  adalah  adanya  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan kepada  masyarakat.  Untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas,  organisasi  pengelola  zakat  perlu  memiliki  sistem  akuntansi. Kualitas  laporan  keuangan  organisasi  pengaruhi  oleh  seberapa  bagus sistem  akuntansi  yang  digunakan.  Sistem  akuntansi  merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan  mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan.
e. Tujuan Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 20
Tujuan  utama  dibangunnya  sistem  akuntansi  organisasi  pengelola zakat  adalah  untuk  Membantu  memperlancar  pelaksanaan  tugas manajemen,  Meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  kerja,  Meningkatkan kualitas  laporan  keuangan,  Menungkatkan  kualitas  pengambilann keputusan,  Meningkatkan  akuntabilitas  financial,  dan  Melindungi  asset organisasi
f. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 21
16 Lili M. Sadeli, Dasar-dasar Akuntansi , (Jakarta : Bumi Aksara, 2011) hal. 2.
17 Al. Haryono Yusuf, Dasar-dasar Akuntansi , ( Yogyakarta : STIE YKPN, 2003) hal. 5.
18 Mulyadi, system akuntansi, ( Yogyakarta : STIE YKPN, 1993) hal.3.
19 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, (P3EI: Yogyakarta 2009) hal.19.
20 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.19
21 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.19
Pengembangan  sistem  akuntansi  harus  mempertimbangkan  sistem pengendalian  internal  (SPI)  organisasi.  Sistem  akuntansi  yang  bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian internal  yang bagus. Elemen sistem pengendalian internal antara lain :
1) Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten
Pengendalian  internal  yang  baik  mensyaratkan  adanya  struktur organisasi  yang  menunjukan  kejelasan  garis  wewenang  dan  tanggung jawab  masing-masing  orang  atau  bagian.  Selain  itu,  keberadaan  struktur organisasi  tersebut  harus  ditunjang  oleh  pegawai  yang  kompeten, professional,  amanah,  dan  berakhlak  mulia.  Dengan  kata  lain  pegawai yang akan menjalannkan organisasi harus bersifat siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
2) Adanya sistem dan prosedur akuntansi
Sistem  dan  prosedur  akuntansi  merupakan  serangkaian  tahap  dan langkah-langkah  sistematis  yang  harus  dilalui  dalam  melakukan  fungsi akuntansi  tertentu.  Sistem  dan  prosedur  akuntansi  meliputi  :  Sistem  dan prosedur  penerimaan  kas,  Sistem  dan  prosedur  pengeluaran  kas,  Sistem dan  prosedur  akuntansi  asset  tetap,  Sistem  dan  prosedur  akuntansi  selain kas, dan Adanya sistem otorisasi.
3) Adanya Sistem Otorisasi
Sistem  otorisasi menunjukan ketentuan tentang  orang atau pejabat yang  bertanggung  jawab  mengotorisasi  suatu  transaksi  yang  terjadi  di organisasi.  Otorisasi  tersebut  biasa  berbentuk  kewenagan  dalam memberikan  tanda  tangan  pada  formulir,  dokumen  transaksi,  dan  laporan tertentu.  Sistem  otorisasi  menentukan  apakah  suatu  transaksi  dapat diproses  atau  tidak.  Jika  suatu  transaksi  tidak  mendapat  otorisasi  dari orang  yang  berwenang  maka  transaksi  tidak  dapat  dilakukan,  atau kalaupun  transaksi  tetap  dilakakukan  maka  transaksi  tersebut  di kategorikan tidak sah dan illegal. Sistem otorisasi dalam pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat meliputi pengaturan tentang: Pejabat yang berwenang
menandatangani  cek  dan  bukti  pengeluaran  kas,  Pejabat  yang  berwenang mengesahkan  laporan  pertanggung  jawaban,  Pejabat  yang  berwenang menerima dan mengeluarkan kas, Pejabat yang berwenang menendatangani  bukti  penerimaan  ZIS,  Pejabat  yang  berwenang menandatangani bukti pengeluaran ZIS
4) Adanya formulir, dokumen, dan catatan transaksi
Setiap  transaksi  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pengelola  zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti  transaksi  yang  valid  dan  sah,  transaksi  tersebut  harus  dicatat  dalam buku  catatan  akuntansi.  Kelengkapan  formulir  dan  dokumen  transaksi serta  catatan  akuntansi  sangat  penting  dalam  proses  audit  keuangan.
Auditor  dalam  melakukan  pemeriksaan  keuangan  akan  menguji  laporan keuangan dan melacaknya hingga kedokumen sumber.
Formulir  dan  dokumen  transaksi  yang  digunakan  untuk  mencatat transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat antara lain :
a) Transaksi Penerimaan Kas, terdiri dari : Kwitansi penerimaan dana ZIS, Bukti  transfer  bank  (  slip  setoran/kiriman  uang)  dari  muzakki,  Rekeing Koran bank, Print out buku tabungan,  Bukti pelunasan piutang, Dokumen pinjaman, dan Tanda terima lainnya.
b) Transaksi  pengeluaran  kas,  terdiri  dari  :  Bukti  pengeluaran  kas,  Bukti transaksi dari pihak ketiga, misalnya faktur, tagihan, dan sebagainya
c) Transaksi  pendistribusian  ZIS  terdiri  dari:  Bukti  penerimaan  ZIS  yang ditanda  tangani  mustahiq,  Berita  acara  serah  terima  bantuan,  Bukti penyaluran ZIS lainnya
d) Transaksi selain kas terdiri dari: Bukti memorial, Berita acara, dan Bukti lainnya
e) Buku Catatan Akuntansi
1) Buku Jurnal
- Jural umum
- Jurnal penerimaan kas
- Jurnal pengeluaran kas
2) Buku Besar
3) Buku Pembantu
- Buku kas umum
- Buku register cek
- Buku rekapitulasi penerimaan ZIS
- Buku rekapitulasi pengeluaran ZIS
- Buku pembantu bank - Buku pembantu persediaan
- Buku pembantu asset tetap
- Buku pembantu piutang
- Buku pembantu lainnya
5) Adanya pemisahan tugas
Elemen sistem pengendalian internal  yang juga perlu diperhatikan oleh  organisasi  pengelola  zakat  adalah  adanya  pemisahan  tugas.  Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu  orang  saja.  Harus  dipisahkan  antara  fungsi  pemegang  uang (bendahara)  dengan  pencatat  pembukuan  (akuntansi)  serta  pengotorisasi. Pemisahan  tugas  diperlukan  untuk  menjamin  dilakukannya  mekanisme check  and  balance, yaitu  agar  masing-masing  fungsi  atau  bagian  saling mengontrol dan mengawasi.
6) Adanya praktik yang sehat
Adanya  struktur  organisasi,  sistem  dan  prosedur  akuntansi,  dan pemisahan  tugas  harus  diikuti  dengan  dilakukannya  praktik  yang  sehat dalam  menjalankan  organisasi.  Beberapa  cara  yang  perlu  dilakukan
organisasi  pengelola  zakat  untuk  menciptakan  praktik  yang  sehat  antara lain :
a) Menggunakan  formulir/dokumen  bernomor  urut  tercetak  yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang.
b) Dilakukannya pemeriksaan rutin dan pemeriksaan insidental
c) Dilakukannya rotasi kerja untuk para pegawai
d) Setiap  transaksi  tidak  boleh  dilaksanakan  dari  awal,  hingga  akhir oleh satu orang saja tanpa melibatkan orang lain.
e) Secara  periodik  dilakukan  pencocokan  fisik  kekayaan  dengan catatan,  misalnya  cash  opname,  stock  opname,  dan  pemeriksaan asset tetap.
f) Dibentuk  unit  pengawas  internal (internal  audit) untuk  menjamin dilaksanakannya sistem pengendalian internal organisasi.
g. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
22
Organisasi  pengelola  Zakat  memperoleh  penerimaan  kas  dari beberapa sumber yaitu :
1) Pembayaran  zakat,  infaq/sadaqah,  dan  waqaf  tunai  (uang)  dari  para muzakki atau waqif
2) Pengembalian  piutang  oleh  peminjam  dana  OPZ,  misalnya  piutang qard hasan
3) Pengadaan pinjaman (utang)
4) Pendapatan dari amal usaha organisasi
5) Pendapatan  dari  hasil  investasi,  tabungan,  deposito,  saham, reksadana, dan penjualan asset organisasi Penerimaan  kas  organisasi  harus  dibuat  sistem  akuntansi  yang
memberikan pengendalian internal memadai.
h. Bagian atau Fungsi yang Terkait dalam Sistem Penerimaan Kas 23
Bagian  atau  fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  akuntansi  penerimaan kas antara lain : 1) Bagian Akuntansi Bagian  Akuntansi  bertanggung  jawab  mencatat  transaksi penerimaan kas ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. 2) Bagian Kasir (Bendahara) Bagian Kasir (Bendahara) bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpan kas fisik dan cek, kemudian menyetorkannya ke bank. Selain  itu,  bendahara  jugaharus  mencatat  penerimaan  kas  tersebut dalam  buku  pembantu  kas  dan  buku  pembantu  lainnya  yang diperlukan
3) Penyetor (fungsi pengumpul zakat)
22 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.75
23 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.76
Fungsi  pengumpul  ZIS  bertugas  mengumpulkan  kas  dan menyetorkannya ke bendahara (kasir). Fungsi pengumpul ZIS juga bertanggung  jawab  untuk  membuat  laporan  pertanggungjawaban penerimaan ZIS yang sudah diperoleh atau dikumpulkan. i. Dokumen Transaksi dan Buku Catatan Akuntansi 24 Dokumen transaksi dan buku catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas antara lain :
1) Kwitansi tanda terima uang
2) Formulir penerimaan ZIS
3) Bukti kas masuk
4) Memo kredit dari bank
5) Rekening Koran bank
6) Buku besar kas
7) Buku pembantu kas (buku kas umum)
8) Buku register bukti kas masuk
j. Prosedur Penerimaan Kas 25
Prosedur penerimaan kas yang dibahas dalam bab ini meliputi : 1) Prosedur penerimaan kas tunai
Urut-urutan  kegiatan  dalam  prosedur  penerimaan  kas  secara  tunai adalah : a) Fungsi  pengumpulan  ZIS  menerima  uang  tunai  dari  muzakki dan  wakif  atas  pembayaran  zakat,  infak/sadaqah,  dan  wakaf. Petugas  pengumpul  ZIS  mencatat  penerimaan  tersebut  dalam formulir penerimaan ZIS (FPZ) atau kwitansi tanda terima uang. b) Fungsi  pengumpul  ZIS  selanjutnya  menyetorkan  uang  beserta dokumen formulir penerimaan ZIS kepada bendahara (kasir). c) Bagian  kasir  (bendahara)  menerima  setoran  uang  tunai  beserta dokumen  transaksi  yang  ada  dari  fungsi  pengumpulan  ZIS. Setoran  kas  tunai  juga  bisa  berasal  dari  pihak  lain  yang menyerahkan  kas  ke  OPZ  atas  pembayaran  utang  atau pemberian  pinjaman.  Jika  setoran  uang  tunai  bukan  dari penerimaan  ZIS,  tetapi  dari  pelunasan  utang  atau  perolehan pinjaman,  maka  untuk  perolehan  kas  tunai  tersbut  perlu dibuatkan kwitansi tanda terima. d) Bendahara  kemudian  membuat  bukti  kas  masuk  (BKM).  Bukti kas  masuk  dibuat  rangkap  tiga,  satu  untuk  arsip  bendahara, sedangkan  yang  lainnya  untuk  bagian  akuntansi  dan  penyetor. Selain  mengisi  bukti  kas  masuk,  bendahara  juga  mencatat penerimaan  kas  tersebut  ke  dalam  buku  pembantu  penerimaan kas dan buku kas umum. e) Bukti  kas  masuk  dan  dokumen  transaksi  berupa  formulir penerimaan  ZIS  (FPZ)  atau  kwitansi  selanjutnya  dikirim
24 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.76
25 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.76
kebagian  akuntansi,  sedangkan  uangnya  disimpan  oleh bendahara.
f) Bagian  akuntansi    setelah  menerima  bukti  kas  masuk,  formulir penerimaan  ZIS  (FPZ)  atau  kwitansi  tanda  terima  yang  sudah mendapat  otorisasi  dari  bendahara  secara  lengkap  kemudian mencatatnya  kedalama  jurnal  penerimaan  kas,  buku  besar  kas, dan buku pembentu register bukti kas masuk. Selanjutnya bukti kas  masuk,  formulir  penerimaan  ZIS  (FPZ),  dan  kwitansi tersebut diarsipkan.
Secara  skematis,  bagan  arus  prosedur  penerimaan  kas  secara  tunai  dapat digambarkan sebagai berikut: 26
Gambar :1 Prosedur penerimaan kas tunai MUZAKKI/ WAKIF PENGUMPUL ZIS BENDAHARA (KASIR) BAGIAN AKUNTANSI
26 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.78
Mulai Membayar ZIS tunai Rp Uang Formulir penerimaan ZIS (FPZ) LPJ penerimaan Formulir penerimaan ZIS (FPZ) Rp Uang Mengisi formulir penerimaan ZIS Bukti Kas Masuk Formulir penerimaan ZIS (FPZ) Uang Dan tembusan BKM disimpan oleh bendahara Tembusan formulir penerimaan ZIS salah satunya dikirim kebagian distribusi ZIS
Bukti Kas Masuk Mengisi Bukti Kas Masuk Rp Uang Selesai Jurnal Bukti Kas Masuk Mencocokan Bukti Kas Masuk Rp Uang FPZ Formulir penerimaan ZIS (FPZ) FPZ Formulir penerimaan ZIS (FPZ) Rp Uang Formulir penerimaan ZIS (FPZ) Formulir penerimaan ZIS (FPZ)
2) Prosedur penerimaan kas melalui transfer bank 27
Organisasi  pengelola  zakat  dapat  membuka  rekening  untuk menampung  penerima  zakat,  infaq/shadaqah,  atau  wakaf.  Atas penerimaan  kas  melalui  transfer  bank  ini  perlu  diatur  sistem akuntansinya.  Penerimaan  kas  melalui  transfer  bank  ditangani  oleh bendahara dan pencatatannya dilakukan oleh fungsi akuntansi. Adapun urut-urutan  kegiatan  dalam  prosedur  penerimaan  kas  melalui  transfer bank adalah :
a) Muzakki,  wakif,  atau    pihak  ketiga  melakukan  transfer  uang ke rekening bank organisasi pengelolaan zakat.
b) Bagian  kasir  (bendahara)  secara  rutin  mengecek  saldo  rekening bank
c) Bagian  kasir  (bendahara)  menerima  bukti  transfer  dari  pengirim (jika ada). Mungkin juga pengirim tidak memberikan bukti transfer d) Atas  penerimaan  kas  melalui  transfer  bank  tersebut,  bagian  kasir (bendahara)  kemudian  mengisi  Bukti  Kas  Masuk  (BKM).  Bukti kas  masuk  bersama  bukti  transfer  bank  (jika  ada)  selanjutnya dikirim kebagian akuntansi. e) Bagian  akuntansi  menerima  Bukti  Kas  Masuk  dan  dokumen pendukung  dari  bendahara  dan  memo  kredit  dari  bank  yang menunjukkan adanya penerimaan.
f) Bagian  akuntansi  berdasarkan  Bukti  Kas  Masuk  dan  dokumen pendukung  yang  ada  serta  memo  kredit  kemudian  mencatat penerimaan  tersebut  kedalam  jurnal,  buku  besar,  dan  buku pembantu yang diperlukan.
g) Untuk  uji  silang  (cross  check)  catatan,  bagian  akuntansi  meminta laporan Koran dari bank .
27 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.78
Secara  skematis,  bagan  arus  prosedur  penerimaan  kas  melalui  transfer dapat digambarkan sebagai berikut: 28
Gambar : 2 Prosedur penerimaan kas melalui transfer bank MUZAKKI/ WAKIF BANK BENDAHARA (KASIR) BAGIAN AKUNTANSI
Sumber :Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat oleh Mahmudi
k. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 29
Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan serangkaian proses atau tahap-tahap  yang  perlu  diikuti  terkait  pdengan  pengeluaran  kas  yang terjadi  dalam  organisasi.  Jaringan  sistem  akuntansi  pengeluaran  kas ini  meliputi  prosedur  baku  yang  harus  dilaksanakan  (Standard
28 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.80
29 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.61
Mulai Membayar ZIS via bank Formulir  transfer Memproses transfer Formulir  transfer Memo kredit/ rekening koran Membuat BKM jika ada transfer Jurnal Memo kredit/ rekening koran Mencocokan BKM dan memo kredit Memo kredit/ rekening koran Rp Uang Bukti Kas Masuk Bukti Kas Masuk Formulir transfer Formulir transfer Rp Uang Formulir transfer Formulir transfer Rp Uang Membuat memo kredit/ rekening koran Bukti Kas Masuk (BKK) Mengecek saldo kas bank Mulai
operating  procedure/SOP),  bagian  atau  fungsi  yang  terkait,  dokumen transaksi  yang  dibutuhkan,  catatan  akuntansi,  dan  otorisasi.  Sistem akuntansi  pengeluaran  kas  sangat  vital  bagi  organisasi  karena mengandung  resiko  paling  besar  untuk  terjadi  penyelewengan  dan penyimpangan.  Oleh  karena  itu,  organisasi  pengelola  zakat  perlu mendesain  sistem  akuntansi  pengeluaran  kas  yang  menjamin  adanya pengendalian  internal  yang  memadai  untuk  melindungi  asset keuangan  organisasi  dari  kehilangan,  pencurian,  penggelapan,  dan penyelewengan. Lebih dari itu, organisasi pengelola zakat merupakan lembaga  yang  diamanahi  mengelola  dana  umat,  maka  sudah semestinya perlu ekstra hati-hati dalam mengelola dana umat tersebut supaya tidak salah urus dan tidak menyimpang dari ketentuan syar’i.
l. Pengendalian Internal Pengeluaran Kas 30
Prinsip  umum  sistem  pengendalian  internal  pengeluaran  kas  yang perlu diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat antaralain:
1) Setiap  pengeluaran  kas  harus  didukung  dengan  adanya  dokumen atau bukti transaksi yang valid dan sah.
2) Setiap pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pimpinan
3) Pengeluaran  kas  dengan  jumlah  besar  dilakukan  dengan menggunakakn cek.
4) Cek  dapat  dicairkan  di  Bank  setelah  mendapatkan  otorisasi  dari manager keuangan dan atau Direktur (pimpinan).
5) Penandatanganan cek ahrus dipisahkan dari orang yang memegang bukti cek.
6) Cek yang dikeluarkan adalah cek atas nama
7) Harus  ada  pertanggungjawaban  dari  pemegang  buku  cek  tentang nomor-nomor  cek  yang  digunakan  untuk  membayar  dan  cek  yang dibatalkan.
8) Jika  pengeluaran  dilakukan  melalui  buku  tabungan,  maka pemegang  buku  tabungan  harus  dipisahkan  dengan  yang menandatangani slip pengambilan.
9) Semua buku cek, buku tabungan, deposito dan surat-surat berharga disimpan di brankas.
10) Pemegang kunci brankas dipisahkan dari pemegang nomor (sandi) pembuka brankas.
11) Pengeluaran kas yang jumlahnya  relative  kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
12) Dana kas kecil diselenggarakan dengan sistem impress, yaitu saldo dana  kas  kecil  dipertahankan  sama,  penggantian  dana  kas  kecil hanya  sebesar  jumlah  yang  dikeluarkan,  sehingga  saldo  kas  kecil selalu sama dengan pada saat pembentukan dana kas kecil. 13) Dilakukan  rekonsiliasi  bank  oleh  pegawai  yang  bertugas mengerjakan pembukuan kas.
30 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.61
m. Bagian atau Fungsi yang Terkait dalam Sistem Pengeluaran Kas 31
Bagian  atau  fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  akuntansi  pengeluaran kas antaralain: 1) Bagian akuntansi Bagian akuntansi bertanggungjawab mencatat transaksi pengeluaran kas yang terjadi ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. 2) Bagian kasir (bendahara) Bagian  kasir  (bendahara)  bertanggungjawab  mengambil  cek  dan atau  buku  tabungan  dalam  berankas,  mengisi  dan  memindahkan otorisasi  atas  cek  dan  atau  buku  tabungan  kepada  pimpinan,  dan mengeluarkan  uang  untuk  pihak  yang  berkepentingan.  Selain  itu, bendahara  juga  harus  mencatat  pengeluaran  kas  tersebut  dalam buku pembantu  kas, buku register cek, dan buku pembantu lainnya yang diperlukan. 3) Pimpinan (Manager Keuangan dan Direktur Utama) Pimpinan berwenang dalam memberikan otorisasi atau tandatangan atas  cek  dan  atau  slip  pengambilan  tabungan    untuk  pengeluaran kas  di  bank.  Selain  itu,  pimpinan  juga  berwenang  untuk memberikan otorisasi pada bukti kas keluar. 4) Pemeganng Kunci Brankas Pemegang  kunci  brankas  bertanggungjawab  memegang  dan menyimpan  kunci  brankas.  Jika  karena  kekurangan  SDM, pemegang kunci brankas dapat dirangkap oleh bendahara 5) Pemegang Nomor/Kode Brankas Pemegang  nomor  atau  kode  brankas  bersama-sama  dengan pemegang kunci brankas bertangungjawab membuka brankas. Jika karena  kekurangan  SDM,  pemegang  nomor/kode  brankas  dapat dirangkap oleh bagian akuntansi. 6) Pemegang Dana Kas Kecil Pemegang Dana Kas Kecil bertanggungjawab mengelola kas kecil organisasi,  mencatat  pengeluaran  kas  kecil  dalam  buku  pembantu kas kecil, serta mengajukan pengisian kembali kas kecil.
n. Dokumen Transaksi dan Buku Catatan Akuntansi 32
Dokumen  Transaksi  dan  Buku  Catatan  Akuntansi  yang  digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas antara lain :
1) Faktur dan surat tagihan dari pihak ke tiga
2) Surat permohonan pencairan dana
3) Dokumen anggaran
4) Rencana penggunaan dana
5) Bukti kas keluar
6) Kwitansi
7) Surat keputusan pembuatan kas kecil
31 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.62
32 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.73
8) Surat pengeluaran kas kecil
9) Memo kredit
10) Jurnal pengeluaran kas
11) Buku besar kas
12) Buku pembantu kas (buku kas umum)
13) Buku register bukti kas keluar
14) Buku register cek
15) Buku pembantu kas kecil
o. Prosedur Pengeluaran Kas 33
Kas yang dimiliki organissasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1) Kas di bank dalam bentuk rekening giro dan tabungan
2) Kas  ditangan,  dalam  bentuk  uang  kas  tunai  yang  ada  dibendahara atau disimpan di brankas
3) Kas kecil, dalam bentuk uang tunai yang ada dipengelola dana kas kecil
p. Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek (rekening giro) 34
Urut-urutan  kegiatan  dalam  prosedur  pengeluaran  kas  melalui  cek adalah : 1) Bagian akuntansi menerima permintaan pembayaran dari pihak luar atau surat pengajuan pencairan dana dari pihak internal organisasi. Permintaan  pembayaran  dari  pihak  luar  dilengkapi  dengan dokumen  transaksi    yang  valid  seperti  faktur,  surat  tagihan, kwitansi,  dan  sebagainya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  eksternal yang  melakukan  penagihan.    Sementara  itu  pihak  internal  yang mengajukan pencairan dana juga harus didukung dengan dokumen berupa surat permohonan pencairan dana yang sudah disetujui (acc) manager  keuangan,  dokumen  anggaran  dan  rencana  penggunaan dana. 2) Bagian  akuntansi  kemudian  menyiapakan  bukti  kas  keluar  (bkk) pada  saat  akan  dilakukan  pembayaran.  Bukti  kas  keluar  dibuat rangkap tiga.
3) Bagian    akuntansi  memintakan  otorisasi  bukti  kas  keluar kepimpinan    (manager  keuangan  dan  atau  direktur  utama)  dengan dilampiri  dokumen-dokumen  pendukung  yang  ada.  Setelah mendapat  otorisasi  dari  pimpinan,  selanjutnya  bukti  kas  keluar dikirim kebagian kasir (bendahara), sedangkan dokumen-dokumen pendukung diarsip sementara oleh bagian akuntansi. 4) Bagian  kasir  (bendahara)  menerima  bukti  kas  keluar  dari  bagian akuntansi,  selanjutnya  jika  pengeluaran  akan  dilakukan  melalui cek,  bendahara  mengambil  buku  cek  dibrankas  kemudian  mengisi cek  yang  akan  dikeluarkan  dan  memintakan  otorisasi  atas
33 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.63
34 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.64-65
pengeluaran  cek  tersebut  kepimpinan  dengan  disertai  dokumen bukti kas keluar yang telah diotorisasi oleh pimpinan.
5) Setelah  mendapatkan  otorisasi  dari  pimpinan,  bagian  kasir (bendahara)  kemudian  memberikan  endorsement  (membubui  cap ”LUNAS”)    pada  bukti  kas  keluar  dan  mencatat  nomor  cek  yang bersangkutan pada bukti kas keluar. 6) Bendahara  kemudian  menyerahkan  cek  kepada  pihak  yang  akan dibayar  disertai  dengan  bukti  kas  keluar  dan  atau  kwitansi pebayaran  lembar  pertama,  sedangkan  tembusannya  masing- masing  diberikan  kepada  bagian  akuntansi  dan  bagian  kasir (bendahara) untuk diarsip. 7) Bagian akuntansi setelah menerima tembusan bukti kas keluar dan kwitansi  pembayaran  yang  sudah  mendapat  cap  “LUNAS”  dan otorisasi  secara  lengkap  kemudian  mencatatnya  ke  dalam  jurnal pengeluaran kas, buku besar kas, dan buku pembantu register bukti kas  keluar.  Selanjutnya  bukti  kas  keluar  dan  kwitansi  tersebut diarsipkan sesuai dengan nomor urutnya.
Secara  skematis  bagian  arus  prosedur  pengeluaran  kas  dengan  cek  dapat digambarkan sebagai berikut: 35
35 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.66
Gambar 3 Prosedur pengeluaran kas dengan cek PIHAK KETIGA BAGIAN AKUNTANSI PIMPINAN
BENDAHARA (KASIR) BANK Mulai Mengaju kan dana Faktur/surat tagihan Faktur/surat tagihan Membuat bukti kas keluar Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Otorisasi Otorisasi Menyiapkan Cek Pencairan Cek Dokumen lain Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) Cek Cek Cek Cek Cek Rp Uang Rp Uang Rp Uang Jurnal Selesai Bukti kas keluar (BKK)

## q. Prosedur Pengeluaran Kas Melalui Tabungan 36
Prosedur  pengeluaran kas melalui tabungan hampir sama dengan prosedur pengeluaran kas melalui cek. Bedanya hanyalah pada pengeluaran kas melalui cek digunakan  rekening  giro untuk  pencairan dana, sedangkan pengeluaran tabungan dengan rekening tabungan. Pada pengeluaran cek digunakan buku cek, sedangkan pengeluaran tabungan dengan slip penarikan. Adapun urut-urutan kegiatan dalam prosedur pengeluaran kas melaui buku tabungan adalah :
1) Bagian  akuntansi  menerima  permintaan  pembayaran  dari  pihak  luar atau  surat  pengajuan  pencairan  dana  dari  pihak  internal  organisasi. Permintaan  pembayaran  dari  pihak  luar  dilengkapi  dengan  dokumen transaksi  yang  valid,  seperti  faktur,  surat  tagihan,  kwitansi,  dan sebagainya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  eksternal  yang  melakukan penagihan.  Sementara  itu  pihak  internal  yang  mengajukan  pencairan dana  juga  harus  didukung  dengan  dokumen  berupa  surat  permohonan pencairan dana yang sudah disetujui (acc) manager keuangan, dokumen anggaran, dan rencana penggunaan dana.
2) Bagian  akuntansi  menyiapkan  Bukti  Kas  Keluar  (BKK).  Bukti  Kas Keluar dibuat rangkap tiga
3) Bagian  akuntansi  memintakan  otorisasi  bukti  kas  keluar  kepimpinan (manager  keuangan  dan  atau  direktur  utama).  Setelah  mendapat otorisasi  dari  pimpinan,  selanjutnya  bukti  kas  keluar  dikirim  kebagian kasir (bendahara).
4) Jika  pengeluaran  akan  dilakukan  melalui  penarikan  tabungan,  bagian kasir  (bendahara)  selanjutnya  mengambil  buku  tabungan  di  brankas, kemudian  mengisi  slip  penarikan  tabungan  dan  memintakan  otorisasi atas penarikan tabungan  tersebut ke pimpinan dengan disertai dokumen bukti kas keluar yang telah diotorisasi oleh pimpinan.
5) Setelah mendapatkan otorisasi dari pimpinan, bagian kasir (bendahara) kemudian    mengambil  uang  di  bank  selanjutnya  memberikan endorsement  (membubui  cap  ”LUNAS”)    pada  bukti  kas  keluar  dan mencatat nomor rekening tabungan   yang bersangkutan pada bukti kas keluar.
6) Bendahara  kemudian  menyerahkan  uang    kepada  pihak  yang  akan dibayar  disertai  dengan  bukti  kas  keluar  dan    kwitansi  pembayaran lembar  pertama,  sedangkan  tembusannya  masing-masing    diberikan kepada bagian akuntansi dan bagian kasir (bendahara) untuk diarsip.
7) Bagian  akuntansi  setelah  menerima  tembusan  bukti  kas  keluar  dan kwitansi    yang  sudah  mendapat  cap  “LUNAS”  dan  otorisasi  secara lengkap kemudian mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar  kas,  dan  buku  pembantu    register  bukti  kas  keluar.  Selanjutnya bukti kas keluar tersebut diarsipkan sesuai dengan nomor urutnya.
36 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat., h.66-67
Secara  skematis  bagian  arus  prosedur  pengeluaran  kas  melalui pengambilan tabungan dapat digambarkan sebagai berikut: 37
Gambar 4 Prosedur pengeluaran kas PIHAK KETIGA BAGIAN AKUNTANSI PIMPINAN BENDAHARA (KASIR) BANK
Mulai Mengaj ukan data Faktur/sur at tagihan Faktur/sur at tagihan Membuat bukti kas keluar Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) dan dokumen lainnya Otorisasi Otorisasi Menyiapkan slip penarikan tabungan pencairan Dokumen lain Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) Bukti kas keluar (BKK) Slip penarikan tabungan Slip penarikan tabungan Slip penarikan tabungan Slip penarikan tabungan Slip penarikan tabungan Rp Uang Rp Uang Rp Uang Jurnal Selesai Bukti kas keluar (BKK)

## D. PENYAJIAN DATA DAN HASIL
Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  berdiri  atas  usulan  dari  salah seorang pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan Bapak Zulkarnain, S.Ag  kemudian  dilanjutkan  dengan  musyawarah    di  Kantor  Camat  Bantan.  Dari hasil musyawarah tersebut maka terbentuklah kepengurusan berdasarkan SK No. 22  /  SK  /  2008  tentang  pengangkatan  pengurus  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan Bantan    dan  ditunjuk  sebagai  Ketua  Pengurus    Drs.  Nasuha.  Kepengurusan  ini mulai  berjalan  pada  2  Desember  2008  setelah  dilantik  oleh  Sekretaris  Daerah Kabupaten  Bengkalis    Bapak  Drs.  H.  Sulaiman  Zakaria,  Dipl,  PS,  M.Si  pada tahun 2008. 38
Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai  Amil  Zakat  selalu  mensosialisasikan  zakat  kepada  masyarakat  yang memiliki harta cukup nisab dan haulnya untuk  mengeluarkan zakat.  Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan memiliki program kerja diantaranya :
a. Mengadakan sosialisasi untuk mengajak masyarakat membayar zakat
b. Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA untuk berzakat
c. Mengadakan  sosialisasi  kepada  pengusaha,  pemilik  toko  untuk berzakat
d. Mengadakan  sosialisasi  kepada  seluruh  kepala  dinas  UPTD  dan seluruh pegawai negeri sipil yang berada di Kecamatan  Bantan untuk berzakat
e. Mengadakan  sosialisasi  dengan  melakukan  khutbah  juma’t  dengan judul tentang Zakat diseluruh wilayah Kecamatan Bantan
Badan  Amil  Zakat  menerima  zakat,  infaq  dan  sedekah  yang  dibayar muzakki  baik  yang  datang  langsung  ke  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  maupun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada kemudian  diserahkan dan dicatat oleh  petugas  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan.  Apabila  seluruh  peneriman  zakat, infaq dan sedekah telah terkumpul semua, maka zakat, infaq dan sedekah tersebut dapat  dibagikan  kepada  mereka  yang  berhak  menerima  sesuai  dengan  ketentuan Al Qur’an.
Jenis  zakat  yang  dipungut  BAZ  Kecamatan  Bantan  adalah  Zakat Perdagangan dan Zakat Profesi
a. Sistem Akuntansi Penerimaan Zakat
Sebelum penulis menjelaskan tentang sistem akuntansi penerimaan zakat, terlebih  dahulu  penulis  akan  menyajikan  data  jumlah  penerimaan  zakat  dari muzakki tahun 2010 dan 2011 data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
38 Wawancara,  Drs.  Nasuha,  Ketua  Pengurus  BAZ  Kecamatan  Bantan,  19  Juni  2012,  Pukul 9.30.
Tabel.1 Penerimaan zakat BAZ Kecamatan Bantan NO TAHUN PENERIMAAN JUMLAH 1 2010 Zakat Rp    80.341.000 2 2011 Zakat Rp    84.154.500 Total Rp  164.495.500 Sumber : laporan keuangan BAZ Kecamatan Bantan
Adapun sistem akuntansi penerimaan zakat dapat dijelaskan  di bawah ini :
Bagian  yang  terkait  dalam  Sistem  Penerimaan  Zakat  pada  BAZ  Kec. Bantan sebagai berikut: 39
1). Unit Pengumpul Zakat
Unit  Pengumpul  Zakat  adalaha  petugas  yang  ditunjuk  oleh  Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan untuk melakukan pengumpulan zakat yang dibayar muzakki kemudian menyetorkan ke Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan
2). Bendahara
Bendahara adalah bagian yang ditunjuk untuk menerima zakat yang di  kumpulkan  oleh  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  kemudian  menyimpan dan menyetorkan uangnya ke bank dengan Dokumen Transaksi dan Buku Catatan  Akuntansi  Penerimaan  Zakat 40 sebagai  berikut : Bukti  Setoran Zakat  (BSZ), Tanda  Terima Pembayar  Zakat, Buku Kas  dan Slip Setoran Bank
39 W Dokumentasi Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan
40 Dokumentasi Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan
Prosedur penerimaan  Zakat  Badan Amil Zakat  (BAZ) Kecamatan Bantan dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar : 5 Prosedur penerimaan zakat MUZAKKI UPZ BENDAHARA BANK
Sumber : Data olahan peneliti Mulai Mem bayar Zakat Rp Uang BSZ Rp Uang Mengisi Bukti Setor Zakat (BSZ) dan Tanda Terima Pembayar Zakat (TTPZ) Rp Uang BSZ Selesai Slip setoran BSZ, DPZ, dan Slip Setoran Bank kemudian diarsipkan Slip setoran Mengisi slip setoran Rp Uang Slip setoran BSZ Tanda Terima Pembayar Zakat (TTPZ) Dicatat kedalam buku kas BSZ, DPZ, dan Slip Setoran
Bank kemudian diarsipkan Tanda Terima Pembayar Zakat (TTPZ) Bukti Setoran Zakat (BSZ) Rp Uang Rp Uang TTPZ Tanda Terima Pembayar Zakat (TTPZ)

## b. Sistem Akuntansi Penyaluran Zakat
Sebelum  penulis  menjelaskan  lebih  jauh  tentang  sistem  akuntansi penyaluran  zakat,  terlebih  dahulu  penulis  akan  menyajikan  data  jumlah penyaluran zakat yang telah didistribusikan kepada mustahik tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel. 2 Penyaluran Zakat BAZ Kecamatan Bantan NO TAHUN PENYALURAN JUMLAH 1 2010 Zakat Rp    30.905.000 2 2011 Zakat Rp    60.230.000 Total Rp    91.135.000 Sumb er : laporan keuangan BAZ Kecamatan Bantan
Adapun sistem akuntansi penyaluran zakat BAZ Kecamatan Bantan dapat dijelaskan sebagai berikut : 41
a. Bagian yang terkait dalam Sistem Penyaluran Zakat pada BAZ sebagai berikut: Bendahara, Pendistribusian dan Bank
b. Dokumen  Transaksi    dan  Buku  Catatan  Akuntansi  Penyaluran  Zakat pada BAZ sebagai berikut: Slip Penarikan Bank, Buku Tabungan, dan Tanda Terima Penyaluran Zakat
c. Prosedur Penyaluran Zakat
Urut-urutan kegiatan penyaluran zakat dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Setelah  di  adakan  rapat  dari  seluruh  pengurus  zakat  mengenai pendistribusian zakat  dan disetujui, kemudian bendahara mendapat perintah dari pimpinan BAZ untuk mengambil uang dibank
2) Bendahara  mengisi  slip  penarikan  uang  dan  menandatangani  slip penarikan,  kemudian  menyerahkan  slip  penarikan  uang  dan  buku tabungan kepada petugas Bank
3) Bendahara menerima uang dan buku tabungan diserahkan kembali oleh bank, kemudian uangnya simpan sebelum didistribusikan
Prosedur  penyaluran  Zakat  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  Kecamatan  Bantan dapat dilihat pada gambar IV.3 sebagai berikut :
Gambar : 6 Prosedur penyaluran zakat BENDAHARA BANK BAGIAN PENDISTRIBUSIAN MUSTAHIK
Mulai Mengisi Slip Penarikan Memeriksa Slip Penarikan dan mengotorisasi Rp Uang Selesai Melakukan otorisasi Dicatat kedalam buku kas Tanda Terima Pendistribusian Zakat (TTPZ) Rp Uang Rp Uang Tanda Terima Pendistribusian (TTP) Buku Tabungan Buku Tabungan Menyiapkan Tanda Terima Pendistribusian Rp Uang Tanda Terima Pendistribusian Zakat (TTPZ) Rp Uang Tanda Terima Pendistribusian (TTP) Slip Penarikan Slip Penarikan Buku Tabungan Rp Uang Rp Uang

## E. Analisis Data Hasil Penelitian
1. Sistem Akuntansi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Bantan
Jika dilihat dari struktur organisasi  yang dimiliki Badan Amil Zakat (BAZ)  Kecamatan  Bantan  sudah  menunjukan  struktur  organisasi  yang sesuai dengan ketentuan dalam  Keputusan Menteri Agama No. 373 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 yang membagi kepada Tiga bagian yaitu  Dewan  pertimbangan,  Komite  pengawas,  dan  Badan  pelaksana. Namun  dilihat  dari  prosedur  yang  dijalankan  oleh  masing-masing  bagian, tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  bagian  belum  berjalan  dengan maksimal,  dikarenakan  pegawai  yang  ada  didalam  kepengurusan  BAZ masih  memiliki  tugas  ganda,  shingga  Sitem  Akuntansi  belum  berjalan dengan  baik.  Kemudian    dari  prosedur  tersebut    penulis  tidak  menjumpai bagian  akuntansi  yang  tugas  dan  wewenangnya  untuk    mencatat  seluruh transaksi  kejadian  dan  membuat  laporan  keuangan  yang  ada  dalam  BAZ Kecamatan  Bantan  sehingga  akan  membentuk  sistem  akuntansi  yang  baik dan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  PSAK  109.  Badan  Amil  Zakat Kecamatan  Bantan  dalam  melakukan  pencatatan  setiap  transaksi  kejadian hanya  menggunakan  pencatatan  biasa  atau  menggunakan  pencatatan  single entry.
Formilir  dan  dokumen  pendukung  yang  dimiliki  Badan  Amil  Zakat (BAZ) Kecamatan Bantan sudah memilik dokumen yang baik. Baik formulir penerimaan  maupun  formulir  penyaluran  sehingga  setiap  transaksi  yang terjadi telah direkam didalam kertas dan sebagai bukti dokumen pencatatan awal.
2. Pelaksanaan  Sistem  Akuntansi  Penerimaan  dan  Penyaluran  Zakat pada  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  Menurut  Sistem Akuntansi yang Berlaku
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  melalui  wawancara  dari pegawai Badan  Amil  Zakat  Kecamatan Bantan,  maka penulis menganalisis dan  menyimpulkan  bahwa  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  belum sepenuhnya  melaksanakan  sistem  akuntansi  penerimaan  dan  penyaluran zakat sebagaimana sistem akuntansi yang berlaku karena :
1. Masih  ada  jabatan  ganda,  bagian  akuntansi  dan  bendahara  masih dipegang  oleh  satu  orang  yang  seharusnya  dipisahkan  antara  bendahara dengan bagian akuntansi
2. Pencatatan  Jurnal,  Buku  Besar,  Neraca  Saldo  belum  dibuat  sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih berbentuk sangat sederhana
3. Pengesahan (otorisasi) dokumen  penarikan  uang  di  Bank  tidak menyertakan tanda tangan pimpinan Badan Amil Zakat.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan pada Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut:
1. Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  belum  sepenuhnya  melaksanakan sistem  akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  zakat  sebagaimana  sistem akuntansi yang berlaku
2. Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  masih  mempunyai  fungsi  ganda pada  bagian  bendahara  dan  akuntansi,  bagian  bendahara  dan  akuntansi masih dipegang oleh satu orang
3. Pencatatan  akuntansi  yang  digunakan  Badan  Amil  Zakat  Kecamatan Bantan masih belum lengkap
4. Pengesahan  (otorisasi)  dokumen  penarikan  uang  di  bank  tidak menyertakan tanda tangan pimpinan BAZ
G. SARAN
Adapun saran penulis atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Kecamatan Bantan adalah sebagai berikut:
1. Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  harus  memisahkan  bagian bendahara  dengan  bagian  pencatatan  dan  pembuat  laporan  keuangan (akuntansi)
2. Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  Bantan  mencatat  setiap  transaksi  yang dilakukan hendaknya dicatat kedalam Jurnal, buku besar, buku pembantu
3. Pengesahan  dokumen  harus  melalui  pimpinan  BAZ  untuk  pengendalian internal BAZ
4. Dengan  adanya  penelitian  ini  kedepan  Sistem  Akuntansi  ini  bisa diterapkan oleh BAZ Kecamatan Bantan dalam mengelola zakat.

## Daftar Bacaan
As-Syahatah, Husein (2004) Akuntansi Zakat, Jakarta : Pustaka Progresif. Baridwan, Zaki (1994) Sistem Akuntansi, Yogyakarta : BPFE. Hasan, M. Ali,(2006) Zakat dan Infak, Jakarta : Prenada Media Group. Hafiduddin,  Didin  (2002) Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern, Jakarta  :  Gema Insani Prees.
Kustiawan, Teten (2012) Pedoman Akuntansi  Amil Zakat, Jakarta :  FOZ (Forum Zakat).
Kurnia,  Hikmat  dan  A.  Hidayat  2008 Panduan  Pintar  Zakat, Jakarta  :  Qultum Media.
Muhammad  (2002) Zakat  Profesi  :  Wacana  Pemikiran  Zakat  dalam  Fiqih Kontemporer, Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah. Mursyidi  (2003) Akuntansi  Zakat  Kontemporer, Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muhammad, Rifqi (2010) Akuntansi Keuangan Syari’ah, Yogyakarta : P3EI.
Mulyadi (1993) Sistem Akuntansi, Yogyakarta : STIE YKPN. Mulyadi (1992) Pemeriksaan Akuntan, Yogyakarta : STIE YKPN.
Mahmudi  (2009) Sistem  Akuntansi  Organisasi  Pengelolaan  Zakat, Yogyakarta  :
P3EI.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah  (2009) AkuntansiSyariah  di  Indonesia, Jakarta  : Salemba Empat.
Qardawi,  Yusuf  (2002), Hukum  Zakat, terj.  Salman  Harun  dkk,  Bogor  :  Pustaka Litera Antar Nusa.
Ridwan Kamus Ilmiah Populer , Jakarta : Pustaka Indonesia.
Sabiq, Sayyid Fiqih Sunnah 3, Bandung : PT. Al Ma’arif Bandung.
Sadeli, Lili (2011) Dasar-dasar Akuntansi , Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sudarsono,  Heri  (2004) Konsep  Ekonomi  Islam  Suatu  Pengantar, Yogyakarta  : Penerbit Ekonisia.
Sudarsono,  Heri  (2003) Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan Ilustrasi . Yogyakarta : Edisi II ,Cetakan III,Ekonisia. Teguh,  Muhammad  (2005) Metodologi  Penelitian  Ekonomi  dan  teori  Aplikasi , Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
Tim  Penyusun  Buku  Panduan  Skripsi  STIE  Syari’ah  Bengkalis,  (2007) Buku Panduan  Skripsi ,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  (STIE)  Syari’ah Bengkalis.
Umar, Husein (2001) Riset Akuntansi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. --------------------- Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yusuf, Al. Haryono (2003) Dasar-dasar Akuntansi, Yogyakarta : STIE YKPN.