## MEMBANGUN BUDAYA HUKUM PANCASILA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DI ABAD 21
C.F.G. Sunaryati Hartono email: hartono.sunaryati@gmail.com

## Abstract
This article discusses the weaknesses of Indonesian (internal) legal culture.  The author argues that this weakness points to the attitudes, behavior, and beliefs about the proper place of law in daily life as  entertained  by  individuals  working  in  the  government,  law  making  institutions  as  well  as  those working in the law enforcement sector. Moreover, this internal weakness in Indonesian legal culture, poses a threat to the unity of Indonesia as a nation.  One solution offered is to return to and revive the State  ideology  and  philosophy,  Pancasila,  as  the  basis  to  develop  a  more  viable  and  healthy Indonesian legal culture.
Keywords: Pancasila, Legal Culture, Nation

## Abstrak
Tulisan ini mengangkat persoalan lemahnya budaya hukum internal Indonesia.  Disebutkan bahwa masalah  utama  pengembangan  hukum  Indonesia  adalah  lemahnya  budaya  hukum  internal  dari terutama  orang-perorangan  maupun  instansi  pemerintah,  pembuat  hukum  maupun  penegak hukum. Ditengarai pula bahwa hal ini menimbulkan ancaman terhadap kesatuan-persatuan bangsa Indonesia.  Satu  usulan  terpenting  adalah  keniscayaan  kita  kembali  menghidupkan  budaya berhukum di Indonesia sejalan dengan falsafah bangsa dan bernegara, Pancasila.
Kata Kunci: Pancasila, Budaya Hukum, Bangsa

## Pendahuluan
Setiap  tanggal  17  Agustus,    Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa  selalu memperingati  dan  merayakan  hari  ulang  tahun  kemerdekaan,  dan  saat  ini Indonesia telah memasuki fase awal dasawarsa abad ke-21.
Keadaan  kehidupan  nasional  pada  masa  penjajahan  baik  oleh  bangsa Belanda  maupun  oleh  bangsa  Jepang  sangat  menyedihkan  dan  memprihatinkan. Keprihatinan  bukan  disebabkan  karena  tingkat  ekonomi  dan  kesejahteraan bangsa yang masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tidak hanya di  kawasan  Asia  tetapi  juga  di  kawasan  ASEAN,  terlebih  dari  itu  dikarenakan
watak ( volksgeist) dan  solidaritas bangsa Indonesia pada saat  ini justru semakin memburuk 1 .
Sementara  itu  dibandingkan  dengan  keadaan  ekonomi,  keamanan  dan sosial  di  tahun  1940-an  sampai  dengan  1980-an,  keadaan  sosial,  ekonomi  dan keuangan nasional serta perkembangan di bidang pendidikan dan teknologi justru sangat meningkat.
Sebenarnya  yang  menyebabkan  berkurangnya  pencapaian  tingkat ekonomi, keuangan dan kesejahteraan kita bukanlah karena selama 63 tahun ini ekonomi,  pendidikan  dan  kehidupan  sosial  bangsa  Indonesia  tidak  maju  dan membaik,  akan  tetapi ketidakpuasan  masyarakat  atas  keadaan  umum  Indonesia. Di satu pihak disebabkan tuntutan yang berlebihan ( exploding demands ), egoisme dan  individualisme  orang  Indonesia  di  abad  21  ini  sangat  meningkat,  sementara peningkatan  jumlah  penduduk  Indonesia,  yang  pada  waktu  Proklamasi Kemerdekaan  baru  berjumlah  70  juta  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  meningkat secara  tidak  terkendali.  Sehingga  pada  2008  ini  jumlah  penduduk  telah  berlipat ganda  menjadi  220  juta  orang  lebih,  atau  meningkat  3  (tiga)  kali  lipat  dari  saat pembentukan Republik Indonesia. 2
Dari kondisi tersebut di atas, maka timbul pertanyaan: pertama, mengapa bangsa  Indonesia,  ketika  tidak  memiliki  apa-apa  dan  hidup  di  bawah  standar kelayakan, justru dapat menunjukkan sifat dan semangat solidaritas bangsa yang lebih besar dan moral maupun disiplin yang lebih kuat dari pada saat ini? Kedua, mengapa kaum Pemuda, khususnya Mahasiswa waktu itu mampu menggerakkan pemimpin  bangsa  untuk  memproklamirkan  Kemerdekaan  Bangsa  Indonesia, menyusun dan melahirkan Undang-Undang Dasar dan menuntaskan perjuangan, baik  fisik  maupun  diplomatik,  melawan  Belanda,  Inggris,  dan  Amerika?    Ketiga, mengapa  kini  kaum  Pemuda  dan  Mahasiswa  hanya  dapat  memaki-maki, menyalahkan  pemimpin  bangsa,  dan  berebut  kursi  dan  kedudukan  dalam
1 Harian Kompas, Jakarta, 11 Agustus 2008, hlm 1.
2 Tulisan ini adalah naskah yang ditulis oleh penulis pada tahun 2008, namun masih relevan untuk dipublikasikan pada saat ini. (Editor)
berbagai  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  melalui  orasi  dan  demonstrasi sambil  menunjukkan  kemarahannya  dengan  merusak  pagar,  kantor  dan  aset negara  sampai  milik  pribadi  orang  yang  kebetulan  ada  di  dekat  tempat demonstrasi  diadakan,  sementara  mereka  sendiri  belum  menunjukkan prestasinya,  baik  sebagai  pembayar  pajak  atau  sebagai  pelajar/mahasiswa  yang berhasil dalam studinya? Atau sebagai pekerja/karyawan yang berkualitas?
Dalam  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  di  atas,  hal  yang  pelu dilakukan  adalah  menelusuri  pertanyaan:  Mungkinkah  perubahan  teknologi, materi,  dan  kehidupan  sosial  yang  lebih  maju  dan  terbuka  akibat  kecepatan komunikasi  antar-bangsa  secara  global  itu  tanpa  terasa  juga  menimbulkan pergeseran  identitas?  Yaitu  pergeseran  dari  identitas  nasional  ke  identitas  asing atau  internasional,  di  satu  pihak?  Tetapi  untuk  orang  lain  atau  kelompok tradisional,  mereka  justru  mencari  kebahagiaannya  dari  identitas  nasional  ke identitas  lokal/kedaerahan,  di  lain  pihak?  Bilamana  begitu,  apakah  membangun identitas  dan  watak  atau  budaya  bangsa  Indonesia  itu  ( nation  and  character building ) tidak lebih penting dari pada membangun segala aspek dan sarana fisik, seperti  gedung  bertingkat,  pusat  perbelanjaan  yang  mewah,  bahkan  juga  sistem hukum,  sistem  ekonomi  dan  sebagainya,  sebagaimana  setiap  tahun  digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional. Bilamana benar, maka untuk membangun sistem  hukum  nasional,  sebenarnya  harus  dibina  suatu  budaya  hukum  nasional terlebih  dahulu  yang  akan  mempengaruhi  kekuatan  dan  efektivitas  berlakunya dan ditetapkannya berbagai kaidah hukum nasional.
Mengapa  Penduduk  Pribumi  Penduduk  Pribumi  yang  Mendiami  Beribu Pulau  Di  Antara  Benua  Asia  dan  Benua  Australia  menjadi  satu  bangsa: bangsa Indonesia?
Untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  tersebut  perlu  ditelusuri  kembali mengapa penduduk yang berasal dari berbagai suku dan ras itu, dan menempati
beribu-ribu  pulau  di  Nusantara,  antara  benua  Asia  dan  Australia  memutuskan menjadi satu nation , yaitu Bangsa Indonesia.
Ketika  pada  awal  abad  ke-20  para  pemuda  dan  Tokoh  Pergerakan  di Nusantara ini mulai bangkit untuk membina kehidupan yang lebih baik bagi orang Indonesia  menuju  suatu  Negara  Indonesia  Merdeka,  Gubernur  Jenderal  Hindia- Belanda pada saat itu Gubernur Jenderal De Graaff pada pembukaan sidang umum Dewan Rakyat ( Volksraad ) di Batavia bertanya 3 :
“Di  mana  Indonesia?  Tidak  ada  Indonesia!  Belanda-lah  yang berkuasa menyatukan nusantara ini di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda.  Bangsa  Indonesia  itu  sama  sekali  tidak  ada,  hanya ada  rakyat  pribumi  terdiri  dari  sekian  banyak  suku.  Mereka disatukan oleh Belanda dan dicantumkan sebagai penduduk Hindia- Belanda dengan berbagai tingkat warga”
Cemoohan  dan  hinaan  Gubernur  Jenderal  De  Graaff  inilah  yang  menjadi tantangan  dan  pemicu bagi  berbagai  pemuda  dan  tokoh  di  berbagai  daerah  dari Sabang sampai Merauke untuk bangkit sebagai suatu bangsa, sebagai satu nation , sehingga  Mr.  Yamin  mempunyai  gagasan  untuk  mengadakan  Kongres  Pemuda yang  Kedua  pada  1928  dengan  tema:  “Satu  Nusa,  Satu  Bangsa,  Satu  Bahasa”, dengan  mempersatukan  semua  perkumpulan  pemuda, Jong  Java , Jong  Sumatera, Jong Celebes , dan sebagainya 4 .
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dan  melihat  serta  mempelajari sejarah,  sebenarnya  tidak  ada  rasa  Indonesia,  tidak  ada Volks Indonesia,  tetapi yang ada adalah Nation Indonesia: suatu masyarakat yang sengaja dibentuk oleh nenek moyang kita, bukan karena adanya hubungan darah, bukan karena adanya persamaan  budaya,  tetapi  karena  adanya  tekad  untuk  memperbaiki  nasib bersama, akibat penjajahan selama berabad-abad oleh orang asing, sehingga kami merasa senasib sepenanggungan dan menimbulkan tekad meneruskan kehidupan bersama secara turun-temurun.
3 Lihat Otobiografi Ben Wowor: “Seabad lingkungan saya”, Manado, 2007, hlm. 1.
4 Id.
Oleh  sebab  itu  bangsa  Indonesia  ( the  Indonesian  nation )  lahir  pada  28 Oktober  1928,  tidak  sebelumnya  dan  juga  tidak  sesudahnya.  Sehingga  mestinya kita tidak hanya memperingati 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan yang  diproklamasikan  oleh  Soekarno-Hatta  atas  nama  bangsa  Indonesia,  tetapi juga wajib memperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai hari kelahiran Bangsa Indonesia.  Karenanya,  Indonesia  sebagai  sebuah  Bangsa  belum  genap  berumur 100  tahun,  dan  baru  86  tahun  saja.  Suatu    umur  yang  bagi  manusia  perorangan sudah relatif cukup tua, tetapi tidak bagi sebuah ukuran bangsa (nation ).
Itulah sebabnya, sekalipun kita sudah beruntung untuk hidup dalam suatu ikatan  kenegaraan,  namun  Bangsa  Indonesia  memang  belum  memiliki  satu budaya  nasional.  Sehingga  masih  sangat  mudah  dipecahbelah,  baik  oleh  orang asing  yang  mempunyai  motifnya  sendiri-sendiri,  maupun  oleh  unsur-unsur tradisional dan kedaerahan yang mengira, bahwa dengan melepaskan dirinya dari ikatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  ikatan Nationhood Indonesia mereka dapat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih cepat dan lebih  jaya  untuk  sukunya  sendiri  atau  untuk  daerahnya    sendiri.  Itulah  latar belakang  proses  “pemekaran”  Daerah  yang  bertubi-tubi  di  masa  reformasi  ini. Padahal  sudah  sejak semula  motto  bangsa  Indonesia  adalah “Bersatu  kita  teguh, bercerai kita runtuh”.
Perbedaan antara Ras, Volk dan Nation
Oratio  Ernest  Renan,  Universitas  Sorbonne,  Perancis,  1889,  dengan  judul “ Qu’est  ce  qu’une  nation ”  (Apakah Nation Itu?)  menjelaskan  bahwa nation itu adalah  “sekelompok  manusia,  yang  sama-sama  pernah  mengalami  penderitaan yang  sangat  parah,  sehingga  merasa  senasib  sepenanggungan,  dan  karena  itu mempunyai  tekad  untuk  terus  hidup  sebagai  satu  kelompok  ( le  desir  de  vivre ensemble )  di  masa  depan  secara  turun  temurun” 5 .    Oleh  sebab  itu pembentukan
5 Baca  Ernest  renan:  “Apakah  bangsa  itu?”  Oratio  Dies  yang  berjudul  “Qu’est  ce  qu’une  nation?”, terjemahan Prof. Mr. Sunario, dalam bahasa Indonesia, alumni Bandung, hlm. 54.
suatu nation tidaklah  berdasarkan  persamaan  keturunan,  seperti  dalam  hal kelompok  yang  dinamakan  “ras”  ( race ).  Juga  tidak  didasarkan  pada  persamaan budaya atau agama, seperti di dalam hal suatu “ volk ” atau “bangsa Yahudi”. Tetapi pembentukan  suatu nation disebabkan  oleh  terjadinya  persamaan nasib/pengalaman bersama yang sangat berat dan menyedihkan (faktor historis) sehingga  kelompok  manusia  itu  merasa  senasib  sepenanggungan  (faktor psikologis),  dan  mempunyai  tekad  untuk  tetap  hidup  di  dalam  kebersamaan  ( le desir  de  vivre  ensemble )  untuk  selama-lamanya  secara  turun  temurun  (faktor politik).
Dengan  lain  perkataan: nation Indonesia  bukan  terbentuk  akibat persamaan  keturunan  atau  persamaan  faktor  geneologis.  Juga  bukan  terbentuk akibat  persamaan  agama  atau  budaya  (faktor  kultural),  tetapi  bangsa  Indonesia itu  tumbuh  dan  sengaja  dibentuk  oleh  para  Pejuang  kemerdekaan  kita  akibat persamaan  pengalaman  penjajahan  yang  sangat  pahit  (faktor  sejarah)  sehingga menimbulkan rasa persatuan dan senasib sepenanggungan (faktor psikologis) dan ingin  bersama-sama  tetap  menyamakan  nasib  bersama  ini  dengan  sama-sama berjuang  dan  memperjuangkan  kemerdekaan  bersama,  demi  mencapai  keadilan sosial, kesejahteraan dan kecerdasan bersama sebagai suatu bangsa ( one nation ) di  antara  bangsa-bangsa  lain  di  dunia  (faktor  politik  nasional,  maupun internasional).

## Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Nasional
Sejalan dengan arti nation , yang berbeda dengan arti “ras”, dan “ volk ”, maka ada  perbedaan  besar  antara  hukum  positif  dan  hukum  nasional.  Sebagaimana diketahui  akhiran  “al” dibelakang  kata  benda,  mengubah  kata benda  itu menjadi kata sifat, sehingga nasional berarti sesuai dengan cita-cita atau nilai-nilai nation (Indonesia), atau diperuntukkan atau berlaku bagi seluruh nation Indonesia, atau berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Jelas  bahwa  hingga  saat  ini  belum  seluruh  hukum  positif  Indonesia (sebagai  hukum  yang  berlaku  di  wilayah  Indonesia  pada  saat  ini),  sudah merupakan  hukum  nasional,  yang  didasarkan  dan  bernafaskan  cita-cita  bangsa sebagaimana diutarakan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Jan Michiel Otto 6 (dari Belanda) dan almarhum Daniel Lev 7 (dari Amerika Serikat), yang sangat lama mempelajari sejarah maupun sosiologi hukum negara- negara  berkembang,  termasuk  Indonesia,  mengemukakan,  bahwa  Indonesia seperti  banyak negara berkembang  lain,  hingga  kini  sebenarnya  belum  memiliki suatu sistem hukum nasional.
Menurut  Michiel  Otto  pada  umumnya  hukum  di  negara-negara berkembang  terdiri  dari  4  (empat)  lapis.  Lapisan  yang  paling  dalam  terdiri  dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan/adat. Di atasnya terdapat kaidah-kaidah agama. Di  atasnya  lagi  ditemukan  kaidah-kaidah  hukum  kolonial  dan  lapis  teratas dibangun  hukum  nasional  modern  yang  semakin  banyak  kaidah  dan  lembaga- lembaganya.
Akan  tetapi  dalam  lima  dasawarsa  terakhir  (dalam  rangka  globalisasi)  di atas lapisan hukum nasional itu terdapat sejumlah konvensi-konvensi dan kaidah- kaidah serta lembaga dan pranata hukum internasional. 8
Hubungan  antara  lapisan  hukum  yang  satu  dengan  lapisan  yang  lain berbeda dari negara satu ke negara lain. Akan tetapi dikeluhkan oleh Michiel Otto, bagaimanapun juga masalah yang terbesar yang dialami di dalam praktek, adalah bahwa sistem hukum beraneka-warna ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari terjadi ketidakpastian hukum.
Sebab-sebab ketidakpastian hukum itu terletak pada faktor-faktor yuridis maupun  faktor-faktor  non  yuridis. 9 Tetapi  bagaimanapun  juga,  akibat  adanya
6 Jan  Michiel  Otto  dalam  pidato  pengukuhannya  sebagai  Guru  Besar  yang  berjudul:  Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden, Universiteit Leiden, 2000.
7 Baca Daniel Lev: “Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia”, dalam  buku  Claire Holt: Culture and Politics in Indonesia, Equinox Publishing, Jakarta, hlm. 248.
8 Supra No. 5, hlm. 1.
9 Supra No. 5, hlm. 4.
perbedaan  yang  sangat  besar  antara  kenyataan  ( das sein ) dan  norma  hukumnya ( das  sollen ),  dapat  dikatakan  bahwa  negara-negara  berkembang  belum  benar- benar  merupakan  negara  hukum. 10 Hal  inilah  yang  sangat  menyulitkan penyelenggaraan pemerintahaan ( bestuur ) di negara-negara berkembang, karena penegakan hukum yang benar, sesungguhnya merupakan suatu pra-kondisi untuk mencapai  hampir semua  tujuan pembangunan,  seperti  keamanan,  pembangunan ekonomi, demokratisasi, pemeliharaan lingkungan dan sebagainya. 11
Bahkan,  menurut  Michiel  Otto,  kalau  saja  lembaga-lembaga  hukum  dan profesi  hukumnya  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  sesungguhnya  sudah terjadi  ketertinggalan  ( achterstand, Belanda).  Lebih  lanjut,  Michiel  Otto mengemukakan 3 (tiga) macam faktor yang mempengaruhi kepastian hukum yang nyata, yaitu: kaidah hukum itu sendiri; lembaga-lembaga hukum itu sendiri; dan lingkungan  masyarakat  yang  bersangkutan,  khususnya  faktor-faktor  politik, ekonomi  dan  sosial  budaya.  Namun  berdasarkan  pengalaman  yang  dialami  oleh penulis,  secara  empiris  sesungguhnya  ada  jauh  lebih  banyak  faktor  yang mempengaruhi kepastian hukum yang nyata itu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi, selain dari apa yang telah disampaikan oleh  Michiel  Otto  antara  lain,  tingkat  kecerdasan  dan  kejujuran  (integritas)  para pelaku/pejabat lembaga-lembaga hukum; sarana dan pra-sarana yang digunakan oleh lembaga-lembaga hukum; tingkat kinerja; koordinasi dan sinkronisasi antara lembaga-lembaga  hukum  (baik  lembaga  legislatif,  eksekutif,  yudikatif  dan pengawasan);  tingkat  teknologi  yang  digunakan  oleh  lembaga-lembaga  dan profesi  hukum; standard  operating  procedures ,  gaya  manajemen  (kuno  atau modern) yang digunakan oleh pelaku hukum dan pemberi layanan hukum; tolok ukur norma untuk mengukur kinerja dan profesi pejabat dan profesi hukum ( good
10 Supra, No. 5,  hlm. 5.
11 Id, hlm. 4.
governance );  dan last  but  not  least ,  besar  kecilnya  anggaran  belanja  yang disediakan/disisihkan untuk pembangunan dan reformasi hukum. 12
Bagaimanapun juga hingga kini Hukum Positif kita masih juga terdiri dari 5 (lima)  lapisan  hukum  yang  beraneka-warna  dan  aspirasinya  juga  berbeda-beda dan  kadang-kadang  bahkan  bertolak  belakang.  Jika  hukum  adat  ingin mempertahankan  eksistensi  masyarakat  adat,  maka  hukum  agama  bertujuan untuk memprioritaskan berlakunya kaidah-kaidah agama tertentu, sementara itu hukum  nasional  ingin  memperkuat  kehidupan  berbangsa  sebagai  bangsa Indonesia  dan  bernegara  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hukum Internasional ingin menghapus semua negara bangsa ( nation state ) di dunia agar semua orang hanya menjadi warga dunia di bawah kekuasaan negara yang paling adi daya.
Tampaklah  betapa  sulitnya  bangsa  kita  mempertahankan  identitas  ke- Indonesia-an, di bawah sistem hukum yang masih beraneka-ragam dan berlapis- lapis, dan semakin pluralistis dan saling berbentrokan kepentingannya.
Karena itu, jika hal ini benar-benar tidak kita inginkan, dan apabila benar- benar  kita  bertekad  mempertahankan  identitas  kita  sebagai  sebuah  bangsa  di abad-abad  yang  akan  datang,  dan  benar-benar  tetap  ingin  mempertahankan kemerdekaan  yang  kita  peroleh  dengan  nyawa,  darah  dan  air  mata  dari  beribu- ribu pejuang kemerdekaan dan korban revolusi kemerdekaan, tidak ada jalan lain dari  pada  sikap  tetap  setia  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang  telah  menjadi  tali pengikat bangsa ini, yang di masa yang akan datang benar-benar harus kita jiwai dan  terapkan  sebagai volksgeist Indonesia,  baik  di  dalam  setiap  tindakan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  maupun  di  dalam  kehidupan  pribadi  kita sehari-hari.
Mungkin  juga  masih  perlu  ditambahkan  perlunya  sikap  kerja  keras, disiplin, jujur dan menepati janji ( pacta sunt servanda) serta senantiasa menjaga
12 Bandingkan Sunaryati Hartono: Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 44-53.
keseimbangan,  keharmonisan,  kepatutan,  dan  sopan  santun  dalam  pengambilan keputusan maupun proses negosiasi menuju permufakatan, sebagaimana dituntut dari setiap orang maupun bangsa yang adil dan beradab.

## Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai-Nilai Universal
Sudah banyak yang menulis dan berbicara tentang Pancasila sebagai dasar kehidupan  bernegara  dan  falsafah  kehidupan  berbangsa  bagi  bangsa  Indonesia. Karena  itu  rasanya  tidak  perlu  penulis  tambahkan  dengan  memberikan  uraian tentang Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara.
Yang  ingin  penulis  sampaikan  di  sini  adalah  betapa  luas  dan  dalam pemikiran founding parents kita pada 1940-an dengan menyetujui lima moral dan falsafah  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak  hanya  ideal  bagi  kehidupan berbangsa  dan  negara  kita,  tetapi  sudah  dianggap  ideal  oleh  tokoh-tokoh  umat manusia, jauh sebelum abad ke-20.
Ahli  falsafah,  Benedict  Spinoza  mengatakan  tentang  persamaan  (hak hidup) manusia: “ The highest good of those who follow after virtue is common to all, and  all  may  equally  enjoy  it ”. 13 (Hal  yang  paling  berharga  bagi  mereka  yang menjalankan  kebajikan,  juga  dikejar  (diinginkan)  oleh  semua  orang,  dan  semua orang sama-sama boleh menikmatinya).
Pendapat  Spinoza  tersebut  menunjuk  pada  asas  peri  kemanusiaan  dan persamaan (hak) asasi manusia, diikuti oleh asas Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan  mengatakan:  “ The  good  which everyone  who  follows after  virtue  seeks  for himself he will desire for other men; and his desire on their behalf will be greater, the greater knowledge he has of God ”. 14 (Kebaikan yang dikejar oleh orang bijak untuk dirinya  sendiri,  akan  ia  harapkan  juga  untuk  orang  lain;  dan  harapan  atau keinginan  ini  semakin  besar,  sesuai  dengan  semakin  meningkatnya pengenalannya kepada Tuhan).
13 Benedict  Spinoza:  “Ethics  Wardsworth  Classics  of  World  Literature”,  terjemahan  W.H.  White, 2000, hlm 187.
14 Id.
Spinoza  menunjukkan  secara  gamblang  betapa  eratnya  hubungan  antara kepercayaan  dan  kepasrahan  kepada  (kehendak)  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan keyakinan  akan  Hak  Asasi  Manusia  dan  nilai  peri  kemanusiaan.  Khususnya, semakin tebal kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, semakin besar pula kasih kita kepada manusia. Dengan perkataan lain, kasih kita kepada Tuhan Yang Maha  Esa  tersalur,  antara  lain,  melalui  kasih  kita  kepada  sesama  manusia,  dan (dalam  kaitan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara)  kasih  kita  kepada  sesama anak bangsa dan warga negara Indonesia.
Apabila  apa  yang  kita  inginkan  untuk  diri  sendiri,  juga  diinginkan  oleh orang  lain,  yang  juga  berhak  ‘memiliki’  atau  ‘mencapai’  apa  yang  diinginkannya itu, maka keadaan yang dituju itu adalah keadaan persamaan dan keadilan untuk semua, yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut ‘keadilan sosial’.
Sebagaimana  diketahui  istilah  ‘keadilan  sosial’  merupakan  kata  majemuk yang  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  ‘keadilan’  dan  ‘sosial’,  dapat  diartikan  secara bermacam-macam.    Kita  mengenal  keadilan  komutatif,  yang  menyangkut hubungan  antara  dua  orang  yang  terikat  oleh  suatu  kontrak,  dan  yang  hak  dan kewajibannya  kurang  lebih  (harus)  seimbang.  Kita  juga  mengenal  keadilan distributif, yang mengharuskan kepada warga negara untuk memberikan hak dan kewajiban  yang  sebanding  kepada  warga  negaranya 15 ,  sesuai  dengan kemampuannya.  Sedangkan  kata  ‘sosial’  sering  dipakai  dalam  arti  ‘untuk masyarakat’  atau  ‘oleh  masyarakat’  atau  ‘mempunyai  sifat  kemasyarakatan’.
Tetapi, menurut Black’s Law Dictionary, ‘ social justice concern obligations of individual  to  the  community,  which  end  is  the  common  good’ . 16 (Keadilan  sosial menyangkut  kewajiban  manusia  perseorangan  terhadap  masyarakatnya  yang bertujuan mencapai kebaikan bersama).
Dalam  kaitannya  dengan  Indonesia,  sebaiknya  kita  periksa  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan,  bahwa  kita:  “membentuk  suatu
15 Black’s Law Dictionary, 1991, hlm. 864.
16 Id.
Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial”.  Dengan demikian,  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  itu  dipakai  kata-kata ‘kesejahteraan  umum’  dan  ‘keadilan  sosial’  dalam  konteks  kehidupan internasional dan global.
Selanjutnya  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan: “......  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  di  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  Persatuan Indonesia,  dan  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Dalam  konteks  anak  kalimat  yang  terakhir, keadilan  sosial  merupakan  salah  satu  tujuan  pembentukan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti, seluruh rakyat Indonesia maupun setiap anak bangsa  dapat  menikmati  kehidupan  yang  aman,  damai,  cerdas,  maju,  sejahtera lahir  batin,  dan  bahagia,  sebagaimana  kita  mengharapkan  kehidupan  seperti  itu bagi diri kita sendiri dan bagi anak keturunan kita.
Jika  demikian,  maka  ‘keadilan  sosial’  tidak  hanya  menunjuk  pada kewajiban  negara  terhadap  warga  negara,  tetapi  juga  menunjuk  pada  kewajiban kita  sebagai  perseorangan  kepada  masyarakat  dan  negara  (fungsi  sosial  warga negara).  Selanjutnya  keadilan  sosial  itu  tidak  menyangkut  kehidupan internasional  dan  global  saja,  tetapi  terlebih-lebih  tertuju  pada  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  secara  internal.  Di  samping  itu  keadilan  sosial  tidak hanya  menunjuk  pada  unsur  kemakmuran  atas  aspek  ekonomi  saja,  tetapi  lebih dari  itu  mencakup  keadilan  dari  aspek  moral,  hukum  sosial/kemasyarakatan,
kejiwaan  rasional,  dan  lain  sebagaimana  yang  dialami  manusia  di  dalam  segala kebutuhannya secara holistik.
Adapun  cara  mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  umum  atau  aspek keadilan  sosial  itu  adalah  melalui  proses  pengambilan  keputusan  yang  sesuai dengan  budaya  Indonesia,  yaitu  musyawarah  untuk  mencapai  kata  sepakat.  Di dalam bahasa moderen sekarang, hal ini disebut ‘negosiasi untuk mencapai win- win solution’ .
Memang proses ini lebih lambat dari pada proses pengambilan keputusan melalui  pemungutan  suara  terbanyak  (atau  sistem voting ).  Tetapi  juga  di  dunia barat sekarang sudah diakui, bahwa cara ini jauh lebih baik dibandingkan sistem voting , yang adversarial (bertentangan) dan selalu menimbulkan fihak yang kalah di samping pihak yang menang.
Di sisi yang lain, dalam perkembangan bangsa, anak bangsa Indonesia tidak pernah  mau mengaku kalah.  Hal  ini  terbukti dari  hasil-hasil  Pemilu  dan  Pilkada, yang  oleh  pihak  yang  kalah  suara  selalu  dianggap  dan  disebabkan  karena  telah terjadi  kecurangan-kecurangan.  Bagi  orang  Indonesia,  kalah  dalam  pertarungan berarti  telah  dipermalukan,  dan  karena  itu  kalah  atau  menang  merupakan masalah hidup dan mati.
Bagi  orang  barat,  kekalahan  merupakan  “ your  stepping  stone  to  success” , atau batu loncatan ke arah sukses, sehingga kita tidak perlu malu kalau kita kalah. Sejalan  dengan  upaya  untuk  mencapai win-win  solution ,  Perserikatan  Bangsa Bangsa (PBB) sendiri telah lama menggunakan cara ‘musyawarah untuk mufakat’ dalam proses pengambilan keputusan.
Ironisnya,  sementara  bangsa-bangsa  lain  sudah  mulai  sadar  akan  nilai ‘musyawarah untuk mufakat’ atau mencapai ‘ win-win solution’ , bangsa Indonesia justru meniru apa yang oleh bangsa-bangsa lain dianggap kurang memadai.
Begitu  pula  dengan  pembangunan  sistem  ekonomi  nasional.  Sementara negara-negara maju satu persatu meninggalkan sistem ekonomi liberal ala Adam Smith, Indonesia sejak 1980-an justru mulai menerapkan, sekalipun pasal 33 UUD
1945  dengan  gamblang  memerintahkan:  perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat;  dan perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  asas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Asas-asas  tersebut  di  atas  yang  merupakan  asas-asas  yang  menjadi  dasar pembangunan ekonomi nasional mirip dengan asas-asas yang dianut oleh Jerman pada  1950-an  ( soziale  marktwirtschaft )  atau  Jepang  setelah  Perang  Dunia  Ke-2 melalui  sistem human  capitalism yang  fokus  pada  keadilan  sosial  dan kebahagiaaan manusia dan tidak pada uang serta materi seperti sistem ekonomi liberal.
Apa  yang  diuraikan  sebelumnya  berkaitan  dengan  Pasal  33  UUD  1945, lebih diperjelas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan: fakir miskin  dan anak- anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara;  negara  mengembangkan  sistem jaminan sosial bagi seluruh  rakyat dan  memberdayakan masyarakat  yang lemah dan  tidak  mampu  sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan;  dan  negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Apa yang tertuang di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 kiranya tidak terlepas dan berkaitan erat  dengan Pasal 27 UUD 1945, ayat 1, dan 2, serta Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada  kecualinya;  dan  tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Sementara  Pasal  28A,  mempertegas,  bahwa  setiap  orang  berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Membaca kembali sila-sila Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan berbagai pasal di dalam UUD 1945, termasuk yang sudah diamandemen, tampaklah betapa luas,  modern  dan  sangat  mulia  falsafah  hidup  berbangsa  dan  bernegara  bangsa Indonesia yang sejak pertama eksistensinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, sudah dicantumkan  dengan  huruf  emas  di  dalam  Pembukaan  atau  Preambul  Undang- Undang dasar 1945.
Dari  manapun  kita  mulai  meninjau,  baik  dari  sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, ataukah dari sila Keadilan Sosial, atau sila Peri Kemanusiaan, sila Persatuan Bangsa,  maupun  Musyawarah  untuk  mufakat,  setiap  sila  atau  nilai  itu  akan bertemu  atau  berkaitan  dengan  sila-sila  yang  lain,  sehingga  kelima  sila  dari Pancasila  ini  sesungguhnya  merupakan  satu  falsafah  yang  utuh  menyeluruh (holistik) tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan yang dapat dan harus diterapkan dan digunakan dalam setiap situasi yang kita hadapi, dan untuk setiap masalah yang harus kita pecahkan.
Hal  yang  menarik,  justru  di  abad  globalisasi  di  abad  21  ini,  di  mana  kita sebagai  negara  berkembang  harus  menghadapi  berbagai  pilihan  untuk survival pribadi  maupun  sebagai  sebuah  bangsa,  ketika  kita  wajib  meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengalaman kelangsungan lingkungan dan lebensraum (ruang  kehidupan)  kita,  baik  sebagai  individu,  apalagi  sebagai bangsa,  falsafah  Pancasila  itulah  yang  paling  besar  kemungkinannya memungkinkan  bangsa  Indonesia  bertahan  dalam  pertarungan  antar  bangsa. 17
Sehingga  Pancasila  itulah  yang  sudah  tepat  menjadi  kompas  bagi  pembangunan bangsa dan negara di abad ke 21 ini.

## Budaya Hukum Indonesia
Lawrence  Friedman,  yang  pertama-tama  mengemukakan  dan  membahas tentang  konsep  ‘budaya  hukum’  atau  ‘ legal  culture’ ,  mengatakan:  “ legal  culture
17 Bandingkan: H.B. Maynard, Jr. & Susan E. Mehrtens: “The Fourth Wave”, Berret-Koehler Pub, San Francisco, Robert Ozaki, “Human Capitalism”, Kodamsha Internasional Tokyo, New York, London. 1991 yang mengatakan di halaman 181, dan selanjutnya: “The twenty-first century will witness the prevalence of a people-oriented economic system in one from or other”.
determines when, why and where people turn for help to law, or to other institutions, or just to decide to ‘lump it’ ”. 18 (budaya hukum menentukan kapan, mengapa dan ke mana orang akan pergi untuk meminta bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lain (untuk memperoleh keadilan), atau hanya ‘membiarkannya saja’).
Lawrence  Friedman  juga  membedakan  antara  budaya  hukum  internal, yang menyangkut praktik-praktik dan kebiasaan para profesi hukum, dan budaya hukum  eksternal,  yang  menyangkut  opini,  kepentingan  dan  tekanan-tekanan terhadap  hukum  oleh  kelompok  masyarakat  itu  sendiri,  khususnya  mengenai seberapa  besar  masyarakat  pada  umumnya  menuntut  atau  menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum. 19
Apabila  kita  menggunakan  kriteria  yang  digunakan  oleh  Lawrence Freidman, maka dapat dikatakan, bahwa kurang lebih 20 tahun terakhir, mungkin sebagai reaksi dari masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru,  lebih  sering  terdengar  tuntutan  masyarakat  untuk  menyelesaikan  suatu masalah “melalui jalur hukum”, sesuai dengan asas negara hukum atau the rule of law (supremasi hukum).
Tendensi tersebut merupakan hal yang positif dan menunjuk pada semakin kuatnya  kesadaran  akan  kebenaran  nilai  persamaan,  hak  hidup  dan  hak  asasi manusia,  sesuai  dengan  sila  peri  kemanusiaan,  dan  bahkan  juga  sila  Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sila Keadilan Sosial. Namun, perkembangan budaya hukum eksternal ini tidak diimbangi oleh budaya hukum internal para pengemban profesi hukum dan lembaga-lembaga hukum Indonesia.
Pengacara  Indonesia  terlalu  sering  mengandalkan  kekuatan  uang  untuk memenangkan  perkara,  dan  sebenarnya  terlalu  sering  menyalahgunakan penguasaan  ilmu  hukum  untuk  menyimpang  dari  makna  dan  tujuan  hukum  itu sendiri, guna memenangkan perkara.
18 Lawrence  Friedman:  “The  concept  of  legal  culture:  A.  Reply”  dalam  buku  David  Nelken  (ed), 1997, hlm. 33-40.
19 Baca “melalui pengadilan”.
Para  panitera  pengadilan  dan  para  hakim  pengadilan-pun  sudah  terlalu sering bertekuk-lutut pada iming-iming uang dan hidup mewah serta lupa, bahwa ia ditempatkan di kursi panitera atau hakim bukan sekadar untuk mencari nafkah, tetapi untuk mengemban suatu misi, yaitu agar setiap orang, setiap warga negara, kaya  maupun  miskin,  pandai  maupun  bodoh,  pria  maupun  wanita,  anak  kecil maupun  kakek  atau  nenek,  orang  desa  maupun  orang  kota,  warga  negara Indonesia  maupun  warga  negara  asing,  semuanya  akan  memperoleh  keadilan. Tidak  hanya  sesuai  ketentuan-ketentuan  harafiah  pasal-pasal  di  dalam  undang- undang,  tetapi  terlebih-lebih  sesuai  dengan  rasa  keadilan,  kepatutan,  dan kewajaran,  berdasarkan  pertimbangan  hakim  yang  bijaksana  seimbang  dan berperikemanusiaan  yang  bersumber  pada  persatuan  bangsa  dan  ajaran  Tuhan Yang Maha Esa.
Juga para jaksa dan polisi begitu mudah tergiur oleh tumpukan uang, dan lupa,  bahwa  apapun  yang  ia  lakukan  sehari-hari  adalah  untuk    dan  atas  nama Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  jika  ia  menganiaya  seseorang,  ia melakukannya  atas  nama  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jika  menerima suap,  maka  hal  tersebut  dilakukan  juga  atas  nama  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  sehingga  Republik  ini  menjadi  penerima  suap,  penjahat  atau  bahkan pembunuh akibat perbuatan terkutuk oknum jaksa dan/atau polisi.
Demikianlah  sesuatu  yang  acap  terjadi  di  dalam  masyarakat,  dan  masih banyak realitas  lainnya  yang  membuktikan,  bahwa  yang  sangat  buruk  dan  perlu diperbaiki  adalah  justru  budaya  hukum  Indonesia,  khususnya  budaya  hukum internal Indonesia, yaitu budaya hukum para pengemban profesi hukum, budaya hukum  sumber  daya  manusia  di  dalam  lembaga-lembaga  hukum,  seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga para pengacara, notaris, para panitera pengadilan, para hakim pengadilan, dari Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi juga termasuk di dalamnya para dosen dan guru besar,  yang  tanpa  mempertimbangkan  kemampuan  mahasiswanya  meluluskan mereka  begitu  saja,  sebagai  Sarjana  Hukum.  Padahal  ia  tidak  cukup  dibekali
dengan ilmu hukum, dengan moral dan budaya hukum untuk dapat mengemban tugas “atas nama KeTuhanan Yang Maha Esa”, atau “atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang berdasar kepada Pancasila.
Demikian  juga  para  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta para penyelenggara negara lainnya, yang menyusun Undang-Undang Dasar serta  peraturan  Hukum  Nasional  kita,  sampai  kepada  keputusan-keputusan lembaga pemerintah “untuk dan atas nama” Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan  santainya  melalaikan  kewajibannya  dan  mempertunjukkan  moral  dan budaya yang buruk dengan tanpa malu menerima ‘honorarium tambahan” untuk pekerjaan atau tugas yang mestinya sudah merupakan tugas sehari-harinya, dan untuk itu sudah menerima honorarium yang tinggi dan fasilitas yang memadai.

## Peranan  Pendidikan  Tinggi  Hukum  dalam  Memperbaiki  Budaya  Hukum Internal maupun Eksternal
Jika  demikian,  maka  untuk  mengembalikan  wibawa  hukum  di  negeri  ini, lepas  dari  materi  atau  kaidah  apapun  yang  akan  dimasukkan  ke  dalam  sistem hukum  nasional,  yang  akan  dan  harus  dilakukan  adalah  memperbaiki  budaya hukum  internal,  terutama  memperbaiki  moral  dan  perilaku  ( behaviour )  para profesi  hukum,  baik  yang  sudah  menjadi  Sarjana  Hukum,  tetapi  juga  terlebih mereka yang belum menjadi Sarjana Hukum.
Karena itu, yang harus diukur dalam setiap tingkat ujian mahasiswa bukan hanya penguasaan mata kuliah ilmu hukum saja, tetapi yang sangat penting adalah mengukur bagaimana sikap atau pilihan moral dan etikanya di dalam suatu situasi hukum yang cukup rumit.
Artinya  yang  harus  diukur  dan  diuji  bukan  hanya  penguasaan  peraturan dan/atau  pasal-pasalnya,  tetapi  terutama  pilihan  moral  dan  sikap  suatu pertimbangan  etisnya  dalam  suatu  situasi  yang  mengandung  konflik  moral, sehingga  orang  yang  memutuskan  apa  yang  harus  dilakukannya  benar-benar
dapat  mempertanggungjawabkan  pilihannya  itu  secara  etis  dan  bermoral berdasarkan falsafah kenegaraan yang dianut bangsa kita ini.
Konsekuensi  dari  semua  ini  adalah  bahwa  mata  kuliah  Filsafat  Hukum harus  benar-benar  dikaitkan  dengan  pembahasan  Etika  Hukum  yang dipermasalahkan  oleh  setiap  aliran  Filsafat  Hukum,  misalnya,  apa  sebenarnya yang  merupakan  inti  filsafat  hukum  yang  dianut  Socrates  tentang  “kekuasaan”, “kebenaran”  dan  “keadilan”  dan  sebagainya  dibandingkan  dengan  Hobbes  atau filsafat Macchiavelli, atau Spinoza atau Locke, Rousseau atau von Savigny, Roscoe Pound, Soepomo, Soediman, Bismar Siregar, Mochtar Kusumaatmadja, dan masih banyak lagi.
Manakala kesalahan penegakan hukum dan pembangunan hukum terletak pada budaya hukum internal, maka yang bersalah dalam pembangunan hukum itu adalah para pengemban profesi hukum itu sendiri, yang tidak dapat dibanggakan. Hal  ini  berbeda  misalnya  antara  generasi  sarjana  hukum  Inggris,  Perancis, Belanda,  Amerika,  Jepang,  Korea,  Singapura,  dan  generasi  Sarjana  Hukum Indonesia pada permulaan abad ke-20.
Oleh  sebab  itu  jelaslah,  bahwa  membenahi  hukum  nasional  Indonesia, dalam berbagai arti dan bentuknya 20 , harus dimulai dengan membenahi lembaga- lembaga  hukum  itu  sendiri  dari  dalam  melalui  proses  dan  program  reformasi lembaga-lembaga  hukum.  Dari  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Agung,  dan  semua  badan- badan pengadilan, termasuk Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama, serta quasi pengadilan, Kejaksaan Agung dan seluruh lembaga kejaksaan, kepolisian, dan para panitera  dan  panitera  pengganti,  para  juru  sita,  lembaga  pelelangan,  dan  semua Asosiasi  Pengacara  dan  Penasehat  Hukum,  para  notaris  dan  termasuk  reformasi sistem Pendidikan Tinggi Hukum dan Fakultas Hukum.
20 Baca  Sunaryati  Hartono:  “Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional”,  Alumni, Bandung,  serta,  “Bhineka  Tunggal  Ika  sebagai  Asas  Hukum  Nasional”,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2006, hlm. 41.
Dalam  proses  ini,  lembaga-lembaga  pendidikan  tinggi  hukum,  khususnya fakultas  hukum  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  sebagai  “produsen” profesi hukum kita di masa depan.
Memang  benar,  begitu  banyak  Ilmu  Hukum  baru  dan  metode-metode Penelitian  Hukum  baru  yang  masih  harus  diajarkan  dalam  rangka  mengejar ketertinggalan  Sarjana  Hukum  Indonesia  dengan  sarjana  hukum  asing  dan sarjana-sarjana ilmu yang lain. 21 Namun, ilmuwan yang sangat pandai, tetapi tidak bermoral ternyata mampu merusak kehidupan seluruh masyarakat menjadi tidak sesuai lagi dengan martabat kemanusiaan manusia, sehingga tidak kita perlukan di Indonesia.  Dalam  bahasa  Belanda  dikenal  andagium  “ hoe  groter  geest,  hoe groter  beest ”  (semakin  pandai  seseorang,  semakin  timbul  naluri kebinatangannya).
Satu  hal  yang  penulis  sesalkan  ialah  apabila  peningkatan  kecerdasan bangsa,  sebagaimana  diupayakan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  menjadi  tujuan berbangsa  dan  bernegara,  ternyata  hanya  akan  menghasilkan  manusia-manusia dan  pengemban  profesi  hukum  yang  pandai,  tetapi  kejam  dan  tidak  manusiawi, tidak  berpegangan  pada  ajaran  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  melupakan  mengapa  kita semua,  sebagai  keturunan  para  pejuang  kemerdekaan  Indonesia,  menjadi  satu bangsa,  bangsa  Indonesia,  yang  telah  bertekad  untuk  bekerja  keras  mencapai keadilan sosial untuk seluruh bangsa dan setiap warga negara di muka bumi ini.
Semuanya  itu  hanya  untuk  mengejar  kekayaan  (hedonisme)  yang  tidak halal  untuk  lebih  dari  7  (tujuh)  turunan,  karena  terseret  keserakahan  arus globalisasi dan pengaruh falsafah kapitalisme tradisional, yang nota bene menurut George Soros dan pemilik modal lainnya, sedang menghembuskan nafasnya yang
21 Bandingkan:  Michiel  Otto,  di  mana  beliau  mengatakan  bahwa  untuk  pembangunan  hukum penguasaan  metode  penelitian  multidisipliner,  khususnya  antara  hukum,  ilmu  hukum  dan manajemen  pemerintahan  serta  ilmu-ilmu  sosial  budaya,  dan  lingkunan  merupakan  suatu keharusan.
terakhir 22 ,  dan  karena  itu  masih  bersikukuh  menguasai  seluruh  dunia  melalui perusahaan-perusahaan trans-nasional dan pasar-pasar modal.

## Penutup
Sistem  hukum  nasional  yang  diidam-idamkan  oleh para Founding Parents Indonesia, lebih dari 60 tahun yang lampau belum juga terbentuk, karena banyak di  antara  warga  negara  Indonesia  belum  sadar  akan  arti  dan  konsekuensi berbangsa Indonesia.
Akibatnya,  kepastian  hukum  yang  telah  lama  didambakan  oleh  bangsa Indonesia, masih jauh dari harapan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum itulah yang akhir-akhir  ini  semakin  menghambat  terbentuknya  negara  hukum  dan  negara kesejahteraan yang riil/nyata. Padahal kepastian hukum  yang riil/nyata menjadi pra-kondisi bagi pembangunan nasional di segala bidang.
Yang  menyulitkan  pembangunan  hukum  nasional  itu  adalah kecenderungan  kebanyakan    sarjana  hukum  kita  sendiri  yang  hanya  melihat hukum  sebagai  kaidah  atau  norma  hukum  belaka.  Padahal  baik  Lawrence Friedman, Jan Michiel Otto, Daniel Lev dan banyak sarjana hukum asing maupun Indonesia  memandang  hukum  sebagai  sistem,  yang  terdiri  dari  sekian  banyak faktor  yang  saling  pengaruh-mempengaruhi.  Secara mutatis  mutandis ,  manakala salah satu faktor dalam sistem hukum itu akan diubah, maka seluruh faktor-faktor lainnya dari sistem hukum itu harus diubah pula.
Akibatnya  semakin  lama  menunda  pembentukan  sistem  hukum  nasional, semakin  sulit  dan  semakin  panjang  waktu  yang  diperlukan  untuk  proses pembentukan hukum nasional dan pembangunan di segala bidang. Pada 1940-an, misalnya  dunia  yang  baru  bangkit  dari  Perang  Dunia  ke-2  lebih  menghormati kedaulatan  negara-negara  nasional,  sehingga  pada  saat  itu  pengaruh  hukum internasional tidak terlalu berperan dibandingkan 3-4 dasawarsa terakhir, ketika
22 Baca George Soros: “The crisis of global capitalism”, public affair, New York, 1998, juga Robert Ozaki:  “Human  Capitalism”,  Kodansha  International,  Tokyo,  1991,  dan  Yoshihara  Kunio: “Globalization  and  National  Identity,  Falcon  Press,  Petaling  Jaya,  2001,  serta  Heinz  Lampert: “Ekonomi Pasar Sosial” (Soziale Marktwirtschaft), Puspa Swara, 1994.
arus  globalisasi  sudah  mulai  merambah  kedaulatan  negara-negara  nasional dengan  semboyan  satu  dunia  untuk  semua.  Oleh  sebab  itu  kiranya,  program pembentukan  sistem  hukum  nasional  termasuk  reformasi  sistem  peradilan  dan reformasi  birokrasi,  dan  sekian  banyak  program  reformasi,  termasuk  reformasi pendidikan tinggi hukum perlu dilakukan dan diselesaikan secepat mungkin.
Bagaimanapun juga, karena segala usaha dan upaya tergantung dari mutu intelektual  maupun  mutu  moral  dan  integritas  manusia  yang  harus mengerjakannya,  maka  tugas  utama  terletak  di  lembaga-lembaga  sektor pendidikan tinggi di satu pihak, dan di pundak para pendidik dan orang tua untuk mengembangkan  kesadaran  berbangsa  Indonesia  dan  budaya  bangsa  Indonesia yang  bersumber  pada  falsafah  Pancasila,  terutama  kepada  mereka  yang  akan menjadi pengemban profesi hukum.

## Daftar Pustaka
Buku Berge,  JB.  JM  ten,  et  al.  (ed),  Recht  als  norm  en  als  aspirate,  Ars  Aqui  Libri, Nijmegen, 1986.
Fukuyama,  Francis,  Trus:  The  Social  Virtues  and  The  Creation  Of  Prosperity,
Hamish Hamilton, London, 1995.
Hartono, Sunaryati, Apakah The Rule Of Law itu?, Alumni, Bandung, 1969.
_________,  ___________,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1996.
_________, ____________, Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Holt,  Claire  (ed),  Culture  and  Politics  in  Indonesia,  An Equinox Classic  Indonesia Book, Equinox Publishing, Jakarta, 2007.
Kunio, Yoshihara, Globalization and National Identity, Falcon Press, Petaling Jaya,
2001.
Lampert, Heinz, Ekonomi Pasar Sosial, Puspa Swara, Jakarta, 1994. Langbroek,  Ph.M.,  Ombudsprudentie,  Boom  Juridische  Uitgevers,  &  Rijpkema,  P (ed), Den Haag, 2004.
Lev,  Daniel,  Judicial  Institutions  and  Legal  Culture  in  Indonesia  (dalam  Holt,  C: Culture and Politics in Indonesia).
Machiavelli, The Prince, Wardsworth Classics of World Literature, 1997.
Maynard,  Herman  Bryant  Jr  &  Mehrtens,  Susan  E,  The  Fourth  Wafe,  Berreth- Koehler Publisher, San Francisco, 1993.
Nice, Richard W (ed), Treasury of the rule of law, Little Field, Adams & Co, 1965. Otto,  Jan  Michiel,  Reele  Rechtszekerheid  In  Ontwikkeling-sladen,  Universiteit Leiden, 2000.
Ozaki, RobertS, Human Capitalism, Kodamsha International. Plato, Republic, Wardworth Classic of World Literature, 1997. Prins, Winkler, Elsevier, 1950 (tentang Ethiek, Recht dan Rechtsfilosofie). Renan, Ernest, Qu’est ce qu’une nation? Terjemahan Sunario. Rivera, David Allen, The World Order Exposed, Thinker’s Library, 1997. Rizky, Rudy (ed), Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terkahir, Cetakan Negara RI, 2008.
Spinoza, Benedict, Ethics, wardsworth classics of world literature, 1997. Soros, George, The Crisis of Global Capitalism, Public Affair, New York, 1998. Vickers, Adrian, A History of Modern Indonesia. Cambrige University Press, 2005. Whirter, Darien, A. Mc., The Legal 100, Coral Publishing, 1998. Wowor, Ben, Se-abad Lingkungan Saya, Manado, 2007
Lain-lain: Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, 1991.