E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Deny Akbar Santoso 1* , Ermanto Fahamsyah 2 , Firman Floranta Adonara 3 1*,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia Email: 1* 200720201061@mail.unej.ac.id, 2 ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id,
3 floranta77@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan  revolusi  4.0  mendasari  terciptanya cryptocurrency ,  secara  universal awalnya cryptocurrency memanglah  dimaknai  hanya  sebagai  mata  uang  belaka, namun  dikala  ini  telah  mengalami  perluasan  sudut  pandang  maupun  fungsinya. Perihal  itu  dibuktikan  dengan  telah  digunakannya cryptocurrency sebagai  suatu jaminan;  berlandaskan  perihal  itu  maka  dapat  dikonsipsikan  bahwasanya cryptocurrency dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Selaras perihal itu,  maka  diperlukannya  kajian  mendalam  terkait  penggunaan cryptocurrency sebagai  objek  jaminan  fidusia;  pokok  permasalahannya  yaitu  keistimewaan  serta kepastian  hukum  penggunaan cryptocurrency sebagai  objek  jaminan  fidusia.
Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh korelasi antara cryptocurrency dengan jaminan  fidusia.  Teknik  peradilan  normatif,  undang-undang,  dan  konseptual digunakan dalam metodologi penelitian ini. Hasil penelitian ini yakni crytocurrency yang  dipergunakan  sebagai  jaminan  fidusia  tidak  melanggar  norma  hukum  yang sudah ada dan berlaku, alhasil dapat dikatakan sah karena selaras dengan teori dari Roscoe  Pound  yang  menyatakan  bahwasanya  di  mana  hukum  selaku  alat pembaharuan  masyarakat. Cryptocurrency mempunyai  keisitimewaan  sebagai komoditi yang mempunyai hak atau kepentingan, berbentuk digital aset dan dapat dimiliki  oleh  perseorangan  maupun  badan  hukum;  serta  dapat  diklasifikasikan kedalam  hukum  kebendaan  yang  bersifat  memberikan  jaminan  sepanjang  dapat dibuktikannya  hak  kepemilikannya,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  terobosan atau  perkembangan  dalam  hukum  jaminan,  khususnya  sebagai  objek  jaminan fidusia. Cryptocurrency yang digunakan sebagai jaminan fidusia akan berlaku asas droit de suit (Pasal 1 angka 1 UU.4/1999); penjaminan atas cryptocurrency berlaku asas  publisitas  (Pasal  11  UU.4/1999  jo.  PP.21/2015).  Senyampang  perihal  itu , cryptocurrency hanya  dapat  dipergunakan  sebagai  jaminan  tambahan  bukan sebagai  jaminan  pokok,  karena  sifat cryptocurrency memliki  harga  yang  sangat flutuatif.
Kata kunci: Cryptocurrency, Jaminan Fidusia, Status Hukum.

## Abstract
The  improvement  of  revolution  4.0  is  the  foundation  of  cryptocurrency  being created. In beginning, cryptocurrency was used for normal currency, but now it has an extension of viewpoints and functions. It has been proven by cryptocurrency was used as a guarantee object; so cryptocurrency also can be conceived as a fiduciary
guarantee  object  and  it  needs  deep  research  about  that.  The  privilege  and  legal certainty of cryptocurrency that is used as a fiduciary guarantee object is the main problem of this thesis. The objective of this study is to gather bitcoin and fiduciary guarantee items. This study employs a legal normative methodology; a legislative approach and notion. In accordance with Roscoe Pond's view that the law is a tool of social engineering, the conclusion of this study is that a cryptocurrency that once served as  a fiduciary assurance does not  violate the law and may be considered legitimate.  Cryptocurrency  has  the  privilege  of  a  commodity  that  has  rights  and interests, in digital assets form that can be had with a person or a legal entity; and it can be classified as a law of goods that has the quality to give guarantee as long as it can be proved the ownership. So it can be used as a breakthrough or progress in  the  law  of  warranty,  specifically  as  an  object  of  fiduciary  warranty.  The cryptocurrency used as the fiduciary warranty will be applied with the droit de suite principle (Article 1 point 1 Of The Law. 4/1999); the cryptocurrency guarantee will be  applied  with  the  publicity  principle  (Article  11  of  The  Law.  4/1999  jo. Government Regulations. 21/2015. Accordingly, with all that has been explained before, cryptocurrency only can be used as an additional warranty and not  as a main warranty because its characteristic has a fluctuating price.

## Keywords: Cryptocurrency, Fiduciary Warranty, Law Status

## Pendahuluan
Kebutuhan  pertumbuhan  global  dan  peningkatan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang semakin pesat telah memunculkan periode revolusi industri 4.0, yang telah memiliki implikasi luas bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu dampak fundamental  dari  perkembangan  tersebut  ialah  pada  sektor  ekonomi  yang  mengalami pergeseran yang signifikan. Pergesearan tersebut memunculkan dinamika baru, sehingga mengakibatkan  terjadinya  perpaduan  antara  ekonomi  dengan  digital,  sehingga memunculkan  istilah  baru  yaitu  ekonomi  digital  atau digital  economics .  Perubahan fundamental  yang  terjadi  pada  sektor  ekonomi  ialah  terciptanya  uang  digital  ( digital currency) atau yang lebih dikenal dengan istilah cryptocurrency . Fenomena cryptocurrency saat  ini  sudah  menjadi  salah  satu  bahasan  pokok  di seluruh  dunia,  tak  tekecuali  di  Indonesia.  Selaras  hal  tersebut,  pada  tahun  2022  lalu khususnya dalam pertemuan G20 yang di adakan di Nusa Dua-Bali, Indonesia juga sedikit banyak membahas mengenai keberadaan cryptocurrency (Doni, 2022). Cryptocurrency ialah  sebuah  alat  tukar  digital  yang  diciptakan  dengan  teknik  khusus,  yaitu  teknologi berbasis kriptogarfi yang terdapat pada sebuah blockchain (Ida Bagus Prayoga Bhiantara, 2018) . Blockchain merupakan sebuah teknologi sebagai media atau alat pencatatan pada sistem transasksi yang saling terhubung dengan menggunakan kode-kode algoritma yang cukup  unik  dan  rahasia  ( enkripsi )  yang  berbasis  pada  jaringan  dan  komputer  sehingga tidak  bisa  dengan  mudah  untuk  dirubah  dan  bersifat  kekal  (Patrick  Schueffel,  2017). Disisi lain, kode enkripsi yang terdapat pada blockchain tersebut juga berfungsi sebagai pengontrol dari jumlah cryptocurrency yang telah ada dan beredar serta mengonfirmasi pendistribusiannya  yang  berjalan  secara  independen  dan  juga  otomatis  (Palmira  Rotua Simbolon,  2019).  Hal  tersebut  selaras  dengan  tujuan  awal  dari  diciptakannya cryptocurrency yaitu terciptanya suatu alat transaksi yang dapat dilakukan secara cepat dan  independen  sehingga  tidak  diperlukannya  lagi  campur  tangan  dari  pihak  ketiga seperti  perbankan  maupun  pemerintah.  Secara  sederhana, cryptocurrency ialah  sistem
nilai  tukar  digital  yang  memiliki  fungsi  sepadan  dengan  nilai  tukar  standar,  sehingga menstimulus  pengguna  melakukan  transaksi  digital  dengan  beragam  kebutuhan.  Di Indoenesia  sendiri,  istilah  yang  dipergunakan  dalam  penyebutan cryptocurrency ialah koin kripto atau juga asset kripto atau hanya kripto saja.
Perkembangan  terkait  pengguna  atau  pemilik  dari cryptocurrency di  Indonesia setiap tahunnya telah mengalami peningkatan yang sangatlah pesat. Pada tahun 2021 saja, jumlah pengguna atau pemilik cryptocurrency di Indonesia telah mencapai sekitar ± 7,4 juta user ,  hal  tersebut  juga  memberikan  dampak  terhadap  posisi  Indonesia  sebagai pengguna jasa atau pemilik cryptocurrency tertinggi ke-4 dunia dari 10 negara sebagai pengguna cryptocurrency (Briggita  Raras,  2022).  Berdasarkan  pernyataan  tersebut membuktikan bahwasanya animo masyarakat Indonesia terutama kaum milenial terhadap cryptocurrency sangatlah  tinggi.  Akan  tetapi,  meskipun  animo  yang  ditunjukan masyarakat  sangatlah  tinggi,  hal  tersebut  tidak  berdampak  terhadap  fungsi  dari cryptocurrency di Indoneisa, yaitu tetap tidak dapat diterima sebagai sebuah mata uang yang sah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dapat bertentangan dengan Pasall 23 B UUD  RI  1945  serta  Pasal  1  (1)  &  (2),  Pasal  2  (1),  dan  Pasal  21  (1)  UU  No.7  2011 mengenai  Mata  Uang.  Pasal-Pasal  tersebut  secara  tegas  dan  jelas  mengisyaratkan bahwasannya di Indonesia hanya menerima Rupiah selaku mata uang yang sah dan resmi yang diakui sebagai alat transaksi. Berdasarkan hal tersebut, maka sejak 2019 pemerintah Indonesia  menggolongkan cryptocurrency kedalam  komoditas  berjangka,  dengan dikeluarkannya.  Diawali  dengan  Peraturan  Bappebti  No.5/2019,  yang  membahas ketentuan  teknis  penerapan  pasar  fisik  aset  kripto  di  Bursa  Berjangka,  Indonesia  telah memulai proses pengaturan mata uang kripto. Pasal 1 (7) Peraturan Bappebti No.5/2019, cryptocurrency dinyatakan  sebagai  komoditas  asset  digital  tidak  terwujud.  Itu  sesuai dengan  permohonan  regulator  keuangan  seperti  BI  dan  OJK,  yang  ingin  bank  dan lembaga  keuangan  lainnya  berhenti  menerima  pembayaran  cryptocurrency  dan memblokir pelanggan untuk menggunakannya.
Seiring  perkembangan  tahun,  pengaturan cryptocurrency terus  mengalami pembaharuan  terkait  dengan  peraturan  perundang-undangannya;  hal  tersebut dimaksudkan  serta  diharapkan  agar  dapat  disesuaikan  dengan  keadaan  serta perkembangan  zaman  kedepan.  Contohnya  saja  pada  tahun  2023,  menjadi  penguatan secara  fundamental  terhadap  keberadaan cryptocurrency di  Indonesia,  hal  itu  terbukti dengan  adanya  UU  No.4  Tahun  2023  mengenai  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat UU No.4/2023). Bahwa pengawasan industri mata uang kripto,  yang sebelumnya merupakan lingkup  Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka Komoditi  (selanjutnya  disebut  Bappebti),  telah  dialihkan  ke  Kantor  Kejaksaan  Agung (OJK)  merupakan  perkembangan  positif  yang  seharusnya  berdampak  jangka  panjang bagi  keberlangsungan  industri  mata  uang  kripto  di  Indonesia.  Pada  UU  No.4/2023 tersebut, terdapat 2 Pasal penting yang berkaitan dengan cryptocurrency yaitu pada Pasal 10 ayat (4) serta Pasal 213, selaras hal tersebut saat ini cryptocurrency selain tergolong sebagai suatu komoditas juga tergolong Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat ITSK).
Saat ini pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia khususnya pada sub sektor bisnis menunjukkan proses yang semakin maju dan berkembang dari waktu ke waktu, dimana penekanannya berorentasi pada suatu perubahan atau perkembangan itu sendiri. Selaras hal tersebut, saat ini cryptocurrency termasuk sebagai aset kekayaan milik seseorang yang tegolong  sebagai  instrument  investasi  terbarukan  yang  tidak  berwujud  dan  berbentuk digital. Pada dasarnya, setiap objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan merupakan aset
yang termasuk dalam kekayaan milik seseorang dan memiliki suatu hak kebendaan. Aset menurut  Masyarakat  Profesi  Penilai  Indonesia  (2018),  aset  dalam  lingkup  yang  luas, termasuk SDA, manusia, dan ekonomi, sedangkan dalam sudut pandang keuangan serta akuntansi, hanya sumber daya ekonomi saja yang dianggap sebagai aset.
Selaras hal tersebut diperkuat dengan adanya edaran Menko Perekonomian No.S- 302/M.Ekon/9/2018.  Aset  Kripto  tetap  tidak  diperbolehkan  dimanfaatkan  untuk  alat tukar,  tapi  digolongkan  komoditas  yang  boleh  diperdagangkan  pada  bursa  berjangka. Dalam  konteks  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak Derivatif  lainnya,  komoditas  mengacu  pada  setiap  dan  setiap  aset  yang  dapat diperdagangkan  dan/atau  dilindungi  nilai,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud, termasuk produk, layanan, hak, dan kepentingan lainnya, dan semua derivatif. Selain itu, digital aset juga bisa dijadikan jaminan karena sudah memiliki nilai di dunia bisnis dan diakui  legalitasnya  serta  digunakan  oleh  masyarakat  umum  (Irham  Rahman,  2020). Dalam konteks hutang piutang, jaminan merujuk pada objek tertentu yang diberikan oleh debitur  kepada  kreditur.  Tujuan  dari  pemberian  jaminan  adalah  agar  kreditur  merasa yakin  bahwa  debitur  akan  dapat  menyelesaikan  seluruh  kewajibannya  (Deny  Akbar Santoso, 2019). Jaminan perbendaharaan diatur dalam Buku II KUH Perdata, yang masuk akal  mengingat  bahwa  jaminan  properti  adalah  jenis  jaminan  umum  (selanjutnya disingkat  KUHP.  Wahyu).  Mengenai  Pasal  2  KUHP.  Pendeta  menguraikan  perbedaan antara benda-benda material dan immaterial, serta perbedaan antara benda bergerak dan tidak  bergerak  dan  yang  dapat  dibagi  dan  yang  tidak  dapat  dibagi  (Abdulkadir Muhammad, 2014).
Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang telah terjadi pada masa sekarang, yaitu saat ini cryptocurrency telah mengalami perkembangan yang sangat masif. Hal itu seperti yang telah terjadi di negara Ukraina dan Indonesi, di Ukraina terdapat lembaga gadai yang telah menyediakan jaminan gadai terhadap koin kripto dengan minimum jaminan Bitcoin yaitu  minimal  0.01  BTC  (Rp.  3.416.320,24,-)  dan  maksimal  3  BTC  (Nadia  Imanda , 2020),  (Rp.  1.024.896.072,60,-)  yang  bernama Skarbnytsya dan Cryto  Zastavarna . Sedangkan di Indonesia terdapat satu exchange atau lembaga bursa jual beli asset kripto bernama Triv yang telah meluncurkan produk terbarunya, yaitu gadai kripto. Saat ini Triv hanya menyediakan jasa gadai dengan ketentuan dengan jenis kripto berupa Bitcoin (Btc), Ether (ETH) dan Tether (USDT) , dengan jumlah nilai pinjamannya paling rendah yaitu sejumlah  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  serta  paling  tinggi  yaitu  kurang  lebihnya sejumlah  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  rupiah)  (Triv  –  Triv,  2021).  Hal  tersebut dikarenakan dengan menggadaikan cryptocurrency, user tidak perlu memperjual-belikan aset kriptonya jika user tersebut membutuhkan dana segar dan cepat.
Berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  dengan  meningkatnya  inovatif  dibidang ekonomi  serta  teknologi  informasi  yang  kian  sangatlah  masif;  saat  ini cryptocurrency telah  mengalami  perkembangan  serta  perluasan  sudut  pandang  maupun  fungsi  yang awalnya  hanya  dipandang  sebagai  suatu  mata  uang  digital  ataupun  sebagai  instrument investasi terbarukan belaka, akan tetapi pada saat ini nyatanya cryptocurrency juga dapat digunakan  sebagai  suatu  objek  jaminan  yang  berupa  objek  gadai.  Menanggapi  hal tersebut, penggunaan dari cryptocurrency sebagai suatu jaminan sendiri masih menjadi suatu fenomena baru di Indonesia dikarenakan belum terdapatnya pengaturan yang secara jelas maupun spesifik yang mengatur akan hal tersebut. Senyampang dengan hal tersebut, maka  penulis  mencoba  untuk  menelaah  terkait  apakah cryptocurrency juga  dapat dipergunakan  sebagai  suatu  objek  jaminan  selain  jaminan  gadai;  maka  dengan  adanya kajaian ini diharapkan dapat menambah kejelasan tekait penggunaan dari cryptocurrency
sebagai suatu objek jaminan terbarukan khususnya pada jaminan fidusia. Selaras dengan pemaparan tersebut diatas, maka diperlukannya suatu kajian lebih mendalam lagi terkait hal  tersebut  yaitu  dengan  tajuk:  Penggunaan Crytocurrency Sebagai  Objek  Jaminan Fidusia.

## Metode Penelitian
Pada  sebuah  karya  ilmiah  yang  mempunyai  nilai  kebenaran  ilmiah,  harus menggunakan  metode  penulisan  yang  benar  dan  tepat.  Metode  tersebut  dipakai  untuk menggali,  menganalisa  dan  membuat  rumusan  mengenai  bahan-bahan  yang  didapat untuk  mencapai  suatu  kesimpulan  yang  dapat  diterima  suatu  kebenaran  ilmiah. Senyampang hal tersebut, kebenaran ilmiah juga bisa menjadi jawaban atas isu hukum yang  sedang  diteliti.  Adapun  metode  yang  diterapkan  pada  karya  ilmiah  yang  ditulis ialah tersusun dari 1. Tipe pengkajian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu isu hukum  yaitu  yuridis normatif ( Legal Research );  2. Pendekatan hukum dan konseptual berfungsi  sebagai  panduan  penulis  untuk  menemukan  jawaban;  3.  Bahan  hukum berfungsi  sebagai  dasar  pemecahan  masalah  yang  timbul  dari  materi  hukum  primer, skunder, dan non hukum; dan 4. Analisis materi hukum adalah proses yang digunakan untuk  memecahkan  masalah  dan  menemukan  jawaban  dengan  menggunakan  metode induktif (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
A. Keistimewaan Cryptocurrency Sebagai Perkembangan Objek Jaminan Fidusia
Seiring  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  mengakibatkan  terdorongnya kemajuan digitalisasi yang tersasa di hampir seluruh aspek kehidupan manusia; salah satu perkembangan yang terasa ialah terkait dengan adanya inovasi finansial. Hal itu semakin  memudahkan  kegiatan  manusia  sebagai  perseorangan  maupun  suatu  badan atau lembaga dengan kehadiran inovasi tersebut. Pada saat ini terdapat sebuah inovasi finansial  yang  sedang  marak  dan  menjadi  pokok  perbincangan  masyarakat,  yaitu cryptocurrency . Pada dasarnya suatu cryptocurrency tersebut diciptakan ialah dengan maksud untuk menggantikan peran dari mata uang konvensional atau mata uang fiat, juga adanya keinginan terciptanya suatu taransaksi yang dapat dilakukan secara cepat dan  independen  sehingga  tidak  diperlukannya  lagi  campur  tangan  dari  pihak  ketiga seperti perbankan maupun pemerintah.
Hal  itu  selaras  dengan  terminologi  dari cryptocurrency yang  artinya  sebuah bentuk mata uang yang dapat digunakan untuk alat tukar, alat penyimpanan suatu nilai, serta unit akun. Tetapi, mata uang digital  tidak mempunyai  status  pengaturan resmi dari otoritas lembaga finansial secara universal . Yakni cryptography yang bermakna kode  bersifat  rahasia,  serta currency berarti  mata  uang.  Dengan  demikian, cryptocurrency mengacu  pada  sebuah  mata  uang  berjenis  digital  dengan memanfaatkan  kriptografi  guna  mengamankan  transaksi  serta  pengelolaan  asetnya ( Ananda, 2022) . Sistem pembayaran dalam cryptocurrency berbasis pada jaringan peer- to-peer disentralisasi. Dalam jaringan ini, tidak ada otoritas sentral atau perantara, dan sistemnya  sepenuhnya  dikontrol  oleh  pengguna  melalui  jaringan  konsensus  yang memungkinkan  verifikasi  transaksi  tanpa  harus  melibatkan  pihak  ketiga  (Rahmadi Indra  Tektona,  Nadya  Ulfa  Safilia,  2020).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka cryptocurrency dapat diartikan sebagai metamorfosa dari mata uang konvensional atau mata uang fiat menjadi mata uang tidak berwujud atau mata uang digital. Selaras hal itu, sebelum membahas mengenai penggunaan crytocurrency sebagai jaminan fidusia,
maka  seyogyanya  mengetahui crytocurrency sebagai  komoditi  digital  aset  serta klasifikasi dari crytocurrency sebagai hukum benda.
B. Cryptocurrency Sebagai Komoditi Digital Asset
Secara universal cryptocurrency memanglah diartikan sebagai sebuah mata uang yang berbentuk digital, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia; di karenakan apabila cryptocurrency diartikan sebagai sebuah mata uang yang sah di Indonesia,  maka  akan  bertentangan  dengan  perundangan  berlaku  sebelumnya  yaitu Pasal  23B  UUD  RI.1945  Jo  Pasal  1  (1  &  2),  Pasal  2  (1),  dan  Pasal  21  (1)  UU No.7/2011.  Salaras  hal  tersebut,  sejak  tahun  2019  pemerintah  Indonesia  melalui Bapeppti  telah  mengatur  tentang  keberadaan cryptocurrency di  Indonesia  yaitu sebagai  sebuah  komoditi  berbentuk  aset  digital  atau  tidak  berwujud.  Pada  dasarnya suatu aset dapat dikelompokkan atas aset kekayaan secara real atau terlihat ( tangible asset ) serta aset  kekayaan secara tidak terlihat  ( intangible asset ).  Beberapa  macam aset  digital  disektor  ekonomi  yang  tersedia  di  Indonesia,  yaitu:  1). Investasi  Koin kripto; 2). Investasi reksa dana mapun investasi saham; 3). Sosial media  (Firda Dwi  Muliawati,  2022).  Pada  dasarnya  digital  aset  merupakan  perkembangan  dari konsep  aset  secara  konvensional  atau  nyata;  Digital  aset  merujuk  pada  asset  yang tercatat dalam bentuk digital dan dapat dikendalikan pemiliknya. Dalam digital aset, informasi  tentang  kepemilikan  dan  transaksi  terkait  aset  tersebut  disimpan  secara elektronik dan dapat diakses oleh pemilik aset melalui sistem yang telah ditentukan, hal itu sama dengan kepemilikan dari cryptocurrency yang hanya tercatat pada suatu akun digital (dalam hal ini tercatat pada akun exchange ) dan juga dapat dikendalikan langsung oleh sang pemiliknya (diperjual-belikan) atau di simpan sebagai instrumen investasi ( Pedro Franco, 2015) .
Selaras hal itu, penetapan cryptocurrency sebagai suatu komoditas digital aset dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut  merupakan hal  yang tidak  beralasan atau  serta  merta,  melainkan  melalui  proses  yang  sangatlah  panjang.  Senyampang dengan  pada  itu,  apabila  melihat  pengaturan cryptocurrency di  Indonesia  sudah beberapa  kali  dirubah.  Akan  tetapi,  substansi  dari  pengaturannya  tidak  banyak berubah;  yang  pada  intinya  ialah  tetap  menyatakan cryptocurrency merupakan komoditi berupa digital aset  yang dapat diperjualbelikan melalui bursa perdagangan berjangka. Dalam hal  ini, aset  tersebut  dapat  diperdagangkan dalam bentuk kontrak berjangka  atau  derivatif  lainnya.  Sejalan  dengan  hal  itu,  maka  sejak  saat  itu  pula masyarakat Indonesia lebih memilih cryptocurrency untuk digunakan sebagai media investasi  dari  pada  sebagai  alat  pembayaran.  Hal  itu  sejalan  dengan  fakta  bahwa keberadaan cryptocurrency saat  ini dirasa  mempunyai tujuan lain disbanding hanya untuk mata uang saja. Komoditi meliputi barang, jasa, serta kepentingan lain, termasuk mata  uang  asing,  serta  instrument  keuangan  yang  dapat  diperdagangkan  dengan mudah.  Aset-aset  ini  bisa  ditukar  dengan  berbagai  produk  berjenis  sama  serta  bisa disimpan  dalam  periode  tertentu.  Investor  dapat  membeli  dan  menjual  komoditi  ini melalui  bursa  berjangka,  dan  harga  dari  suatu  komoditi  ditentukan  berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Harga komoditi tidak ditentukan oleh penyalur atau  penjualnya  (Khairunnisa  Harahap  et  al.,  2022).  Di  sisi  lain,  digital  aset  dapat diartikan sebagai asset tercatat elektronik dan bernilai yang bisa dimiliki serta dikuasai badan hukum ataupun perseorangan. Aset digital dapat berupa cryptocurrency , token, atau bentuk lainnya, yang disimpan dalam dompet digital dan diperjualbelikan pada pasar kripto ( Pedro Franco, 2015) .
Senyampang dengan hal itu, alasan cryptocurrency dikategorikan sebagai digital aset dalam komoditi berjangka ialah (Bapebbti, 2020):
1. Pada dasarnya komoditi memiliki hak, sehingga berkategori komoditi sesuai Pasal 1 ayat (2) UU No.10/2011 mengenai perubahan dari UU No.32/1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi (UU10/ 2011);
2. Cryptocurrency pada  dasarnya  menggunakan  sistem blockchain,  blockchain sendiri diklasifikasikan kedalam suatu hak ataupun kepentingan;
3. Harga  dari cryptocurrency sangatlah  fluktuatif  setiap  waktunya,  sehingga perdagangannya sangatlah likuid;
4. Perdagangan cryptocurrency dilakukan  secara  bebas  dan  tanpa  intervensi  dari pemerintah, menjadikannya memiliki struktur pasar yang sempurna;
5. Cryptocurrency sebagai  sebuah  komoditi  digital,  aset  kripto  memiliki  standar tertentu  yang  serupa  dengan  standar  komoditi  lainnya.  Aset  kripto  memiliki teknologi yang digunakan, memiliki nilai atau harga yang dapat diperdagangkan, serta  memiliki  manfaat  sebagai  alat  pembayaran  dalam  proyek  atau  komunitas tertentu. Sebagai komoditi digital, aset kripto juga dapat memenuhi persyaratan dan standar kelayakan yang ditetapkan dalam pasar komoditi.;
6. Permintaan  dan  penawaran  pasar  aset  kripto  sangat  tinggi  di  tingkat  nasional maupun  global.  Aset  kripto  telah  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  telah muncul bursa aset  kripto di  seluruh dunia. Di  Indonesia, banyak pedagang aset kripto dan pengguna yang aktif melakukan transaksi;
7. Cryptocurrency telah  menjadi  semakin  populer  dan  dapat  dijadikan  sebagai subjek kontrak dalam bursa berjangka  untuk langkah perlindungan hukum bagi pelaku  usaha  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengatur perdagangan aset kripto;
8. Hasil  rapat  koordinasi  mengenai  organizir  asset  kripto  untuk  komoditas  yang diperjual belikan dalam bursa berjangka dihadiri oleh beberapa lembaga seperti BI, OJK, Bappebti, BIN, BNN, Kementerian Keuangan dan menyepakati tindak lanjut sebagai berikut:
a. Mata  uang  digital  memiliki  potensi  besar  dalam  mendorong  pertumbuhan bisnis startup domestik dan mencegah keluarnya investasi ke luar negeri;
b. Meskipun  masih  dilarang  sebagai  alat  tukar  sesuai  UU  No.7/2011,  asset kripto  bisa  dianggap  komoditas  yang  dapat  diperjual  belikan  dalam  bursa berjangka.
c. Pengaturan perdagangan asset kripto untuk komoditas dalam bursa berjangka ditegaskan  bahwa  ruang  lingkup  komoditas  yang  boleh  diperdagangkan dalam bursa berjangka telah dijelaskan didalam UU No.10/2011, yang masuk sebagai yurisdiksi Bappebti.
Pengaturan  cryptocurrency  telah  dipandang  sesuai  dengan  teori  ekonomi  neo- klasik, di mana investasi memiliki efek positif pada pembangunan ekonomi di negara tuan rumah. Investasi asing dapat membawa modal yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di negara tersebut. Aliran modal dan keuntungan kembali dapat mendorong peningkatan  tabungan  total  di  negara  tuan  rumah  dan  memberikan  kontribusi  pada pertumbuhan dan pendapatan pemerintah melalui pajak dan pembayaran (Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, 2020). Selaras hal tersebut, menjadi dasar penggunaan cryptocurrency tidak hanya sebagai alat pembayaran saja melainkan juga aset untuk berinvestasi  dikarenakan adanya rasa nyaman, cepat,  tanpa kesulitan karena adanya sistem kriptografi yang terdapat dalam blockchain (Firda Nur Amalina Wijaya, 2019).
Senyampang hal tersebut, suatu pengiriman uang atau remitansi yang menggunakan cryptocurrency dalam metode investasi tidak bertentangan dengan ketentuan BI, sebab remitansi umumnya yang melalui exchange tetap memanfaatkan rupiah, lalu ditukar menjadi cryptocurrency melalui exchange, lantas baru dapat dilakukannya pengiriman atau penukaran terhadap cryptocurrency (Firda Nur Amalina Wijaya, 2019). Berdasarkan  hal  diatas,  bahwasanya  dapat  pahami cryptocurrency merupakan digital aset berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta alasan-alasan lain yang telah  disampaikan  diatas,  sehingga  badan  hukum  maupun  individu  diperbolehkan untuk memiliki dan memanfaatkan cryptocurrency . .

## C. Crytocurrency Sebagai Objek Kebendaan
Memperhatikan  Peraturan  OJK  No.77/POJK.01/2016,  tentang  Layanan Pinjaman Uang Basis Teknologi (POJK/ No.77/POJK.01/2016), maka dengan adanya perkembangan inovasi finansial dapat semakin mempermudah orang atau perusahaan untuk medapatkan dana pinjaman. Senada dengan hal tersebut, saat ini cryptocurrency termasuk sebagai salah satu instrument investasi terbarukan milik perseorangan atau perusahaan yang menjadikannya sebagai salah satu bagian dari aset harta kekayaan. T.E. Holland mengatakan bahwa barang atau benda dapat diartikan sebagai objek hak, yang  artinya  apa  saja  yang  oleh  hukum  diperlakukan  sebagai  objek  yang  berkaitan dengan hak dan kewajiban ( A`an Efendi & Ahmad Suhaimi, 2021) . Selaras dengan hal tersebut,  apabila  berbicara  tentang  harta  kekayaan  pastilah  merupakan  suatu  benda, serta pada dasarnya hampir setiap harta kekayaan dapat dijadikan sautu jaminan.
Sitematika  hukum  keperdataan  Indonesia  telah  mengatur  terkait  benda sebagaimana dalam KUH.Pdt, khususnya pada Buku II tentang hukum harta kekayaan atau lebih umum disebut dengan hukum benda. Pada Pasal 499 KUH.Pdt menyatakan bahwa: kebendaan yaitu seluruh barang, ataupun hak yang bisa dikuasai dengan hak kepemilikan.  Akan  tetapi,  KUH.Pdt  sendiri  tidak  secara  eksplisit  mengisyaratkan mengenai benda tidak berwujud seperti halnya hak cipta, cryptocurrency . Berdasarkan penjelasan-nya, benda dalam KUH.Pdt dapat terbagai menjadi 3 (tiga) bagaian, yaitu benda  (pemaknaan zaak )  yang  dibagi  menjadi  benda  berwujud  maupun  tidak berwujud;  benda  (pemaknaan goed )  yang  diartikan  sempit  karena  sifatnya  yang kongkrit;  serta  hak  (pemaknaan recht )  diartikan  dalam  arti  benda  tidak  berwujud ( immaterial ) ( Trias Palupi Kurnianingrum, 2017) . Selain pembagian benda yang sudah ditetapkan oleh KUH.Pdt, akan tetapi terdapat pula penggolongan benda, yaitu: Pasal 503  KUH.Pdt  yaitu  benda  yang  bertubuh,  berwujud  ( material )  dan  yang  tidak berwujud  ( immaterial) ;  Pasal  504  KUH.Pdt  yaitu  benda  bergerak  ataupun  tidak bergerak; Pasal 505 KUH.Pdt yaitu benda yang habis dalam pemakaian dan tidak habis pemakaian; Pasal 1332 KUH.Pdt yaitu benda didalam perdagangan dan tidak dalam perdagangan ( extra commercio ); Pasal 1334 KUH.Pdt yaitu benda yang sekarang ada ( tegen  woordige) dan  yang  akan  datang  ( toekomstige) ;  Pasal  1163  KUH.Pdt  yaitu benda  yang  bisa  dibagi  ( dellbaar ) serta  tidak  bisa  dibagi  ( on  dellbaar );  Pasal  1694 KUH.Pdt  yaitu  benda  yang  bisa  diganti  ( vervangbaar )  serta  tidak  bisa  diganti ( onvervangbaar ) ( Martha Eri Safira, 2017) .
Pada  dasarnya  setiap  benda  tidak  memiliki  pemaknaan  yang  spesifik,  hal  itu dikarenakan pemaknaan dalam setiap sistem hukum maupun yuris berbeda-beda dan juga  memiliki  sifat  yang  dinamis  karena  mengikuti  perkembangan  zaman. Senyampang hal itu, suatu benda pastilah memiliki unsur ekonomis yang artinya dapat dinilai  atau  diukur  dengan  uang;  serta  mempunyai  sifat  personalitas  yaitu  bisa
dialihkan kepada orang lain dengan cara  yaitu diperjanjikan atas kebendaan ( zkelijk overeenkomsitein ) serta dengan segala akibat hukum yang ada ( Dio Ariesky, 2016) . Selaras hal itu, setiap benda pastilah identik sebagai objek kepemilikan, maka akan  melekatnya  hak  kebendaan,  terlebih  jika  benda  tersebut  pergunakan  sebagai jaminan.  Hukum  Perdata  telah  memberikan  ketentuan  atas  benda  sebagai  hak kebendaan, yaitu haruslah memenuhi 3 (tiga) ketentuan: Pertama, benda tersebut dapat untuk  dikuasai  dan dimiliki  oleh manusia; Kedua, benda tersebut  harus mempunyai nilai  bagi  manusia  (manfaat  ataupun  ekonomis); Ketiga, benda  tersebut  harus merupakan suatu kebulatan. Hak kebendaan yakni hak yang secara mutlak terhadap objek  tertentu,  serta  adanya  hak  yang  dapat  memberi  kekuasaan  secara  langsung terhadapt  objek  serta  juga  bisa  dipertahankan  dari  klaim  orang  lain  ( Trisadini Prasastinah  Usanti,  2012) .  Jika  suatu  benda  digunakan  sebagai  jaminan  dalam  bentuk benda bergerak, maka bisa dipergunakan untuk jaminan berbentuk gadai atau jaminan fidusia.  Tetapi,  jika  benda  tersebut  tidak  bergerak,  maka  bisa  dipergunakan  untuk jaminan berbentuk hipotek atau hak tanggungan ( Moch. Isnaeni, 2016) . Dalam sistem hukum jaminan, terdapat 2 jenis, yakni jaminan bersifat umum serta bersifat khusus. Ada dua kategori jaminan khusus yang berbeda: jaminan perbendaharaan dan jaminan pribadi. Ada beberapa jenis jaminan Treasury, termasuk:
1. Penjaminan  pribadi (Guaranty  personal) mengacu  pada  janji  pihak  ketiga  untuk memastikan bahwa debitur akan memenuhi semua komitmen kontraktual mereka.
2. Jaminan kebendaan,  yaitu jaminan  yang bersumber dari adanya perjanjian  antara debitor dan kreditor, jaminan kebendaan ini juga merupakan suatu hak yang bersifat absolut dan melekat terhadap suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu kredit dan bisa dipertahankan dari klaim pihak manapun; benda jaminan. Selain itu, ciri-ciri dari hak kebendaan ialah: Pertama, hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa saja; Kedua, mempunyai sifat droit de suit atau hak yang mengikuti (zaaksgevolg) , yaitu hak yang tetap mengikuti bendanya berada meskipun benda  tersebut  berpindah  tangan; Ketiga, memiliki  aturan  bahwa  hak-hak  material anak  sulung  lebih  diutamakan  daripada  hak-hak  anak  kedua; Keempat, mempunyai sifat droit de preverent (hak terlebih dahulu), yaitu adanya prefrensi dari pihak yang memiliki  hak  kebendaan  perihal  pelunasan  yang  harus  didahulukan  atas pembayarannya. Menurut KUH.Pdt macam-macam hak kebendaan dapat terbagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan, meliputi:
a. Hak  kebendaan  dengan  sifat  memberikan  kenikmatan  dari  benda  kepemilikan sendiri, contohnya hak kepemilikan terhadap asset bergerak;
b. Hak  kebendaan  dengan  sifat  memberikan  kenikmatan  dari  benda  orang  lain, contohnya hak pungut dan hak pakai dari asset tidak bergerak.
2. Hak kebendaan yang memberi jaminan, meliputi:
a. Gadai, untuk jaminan benda yang tidak bergerak;
b. Hipotek, untuk jaminan benda bersifat tetap. Hak  kebendaan  dengan  sifat  memberikan  suatu  jaminan  adalah  harta  yang ditempatkan sebagai jaminan untuk pembayaran atas suatu kewajiban ( Rocky Marbun et  al.,  2016) ,  menerapkan  kebijakan  di  mana  kepentingan  uang  anak  sulung diprioritaskan  di  atas kepentingan anak-anak  berikutnya;  dikarenakan  hak  jaminan merupakan hak kebendaan memberikan rasa aman ( zakerheidsreh).
Sesuai  pengklasifikasian  dari  macam-macam  benda  pada  Buku  II  KUH.Pdt, cryptocurrency dapat  diklasifikasikan  sebagai  benda  tidak  berwujud  dikarenakan
berbentuk  digital;  benda  bergerak  dikarenakan  bisa  dipindahkan  (kepemilikannya) malaui  cara  diperjual-belikan;  benda  yang  dapat  diperdagangkan  dikarenakan  dapat diperjual  belikan  pada  pasar  komoditas  berjangka  dan  adanya supplay  and  deman dengan  syarat  selama  dapat  dibuktikannya  kepemilkan  hak  atas  miliknya;  serta tergolong  kedalam  jaminan  hak  kebendaan  khusus  yang  bersifat  memberikan  suatu jaminan.
D. Kepastian Hukum Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia Seiring  meningkatnya  pengguna  dari cryptocurrency ,  hal  tersebut  juga berdampak  terhadap  status  penggunaan cryptocurrency itu  sendiri  di  Indonesia; terlebih  dengan  munculnya  salah  satu  terobosan  yang  berupa  jasa  gadai  terhadap cryptocurrency melalui platform Triv.  Selaras  hal  tersebut,  jika  pada  saat  ini cryptocurrency telah  menjadi  objek  gadai,  serta  berdasarkan  klasifikasi  terhadap cryptocurrency dalam hukum benda, maka hal tersebut dapat memunculkan asusmsi serupa yaitu cryptocurrency sebagai objek fidusia.
Senyampang  dengan  pengunaan cryptocurrency sebagai  suatu  jaminan,  hal tersebut juga menimbulkan berbagai pertanyaan maupun asumsi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai salah satu objek jamianan khususnya sebagai jaminan fidusia. Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  untuk  mengatasi  kekhawatiran  publik; Melakukan  hal  itu  sesuai  dengan  tujuan  menyeluruh  hukum  untuk  memastikan kejelasan  hukum,  keadilan,  dan  kepraktisan  ( Fence  M.  Wantu,  2012) .  Dalam  konteks hukum, kepastian hukum adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa aturan hukum harus  jelas  dan  pasti,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dan  memberikan panduan yang umum bagi setiap individu untuk bertindak dalam masyarakat. Prinsip ini berfungsi sebagai batasan dan acuan bagi masyarakat dalam berinteraksi satu sama lain  ( Peter  Mahmud  Marzuki,  2008) .  Hukum  dan  kepastian  hukum  saling  berkaitan, terutama  dalam  hal  norma  hukum  tertulis.  Kurangnya  kepercayaan  pada  hukum merusak  legitimasi  aturan  hukum  dan  merusak  kegunaannya  sebagai  mekanisme norma sosial.
E. Regulasi Penggunaan Crytocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Kepastian  hukum  dapat  tercermin  dalam  suatu  perbuatan  yang  dianggap  sah apabila  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sah  menurut  hukum. Akan  tetapi,  terkadang  masih  saja  di  dapati  adanya  suatu  perbuatan  yang  telah dilakukan  akan  tetapi  perbuatan  tersebut  belum  terdapat  pengaturan  hukum  yang mengakomodirnya.  Di  sisi  lain,  terdapat  suatu  pembenar  lain  terkait  dengan  suatu perbuatan  yang  masih  dapat  dikatakan  sah  menurut  hukum  yaitu  apabila  selama perbuatan tersebut tidaklah melanggar norma hukum lain yang sudah ada dan berlaku, maka  perbuatan  tersebut  masih  dapat  dikatakan  perbuatan  yang  sah;  kendati  belum adanya  atau  eksisnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengakomodir perbuatan  itu  ( Putri  Azura  Hana  Haryadi dan  Taupiqqurrahman,  2022) .  Tesis  Roscoe Pound,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adalah  kendaraan  revitalisasi  komunitas, memberikan  kepercayaan  pada  klaim  ini.  Gagasan  tersebut  mengemukakan  bahwa salah satu peran legislasi adalah mengubah norma-norma budaya yang ada ( Nazaruddin Lathif,  2007) .  Dapat  dipahami  bahwa  Indonesia,  sebagai  negara  yang  berlandaskan hukum,  berkewajiban  untuk  memastikan  keamanan,  ketertiban,  dan  kenyamanan masyarakat  terpenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Adapun  perubahan  yang terjadi harus diiringi dengan kesepakatan baru  yang konsisten di dalam masyarakat, dan reformasi menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan kesempurnaan hukum ( Roscoe Pound, 1959) . Disisi lain, hukum juga harus memiliki ciri prospektif, sehingga
hukum dapat mengatur inidvidu dan/atau masyarakat untuk berprilaku dalam waktu kedepan.
Senyampang hal tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan terkait dengan  penggunaan cryptocurrency sebagai  objek  dari  jaminan  fidusia  memanglah belum  ada  yang  secara  spesifik  mengaturnya,  hanya  berdasarkan  UU  No.4/2023, POJK  No.77/POJK.01/2016  serta  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat  UU.4/1999); akan tetapi  selama hal  tersebut tidak melanggar norma hukum lain yang sudah ada dan sah berlaku, maka penggunaan cryptocurrency sebagai  objek  jaminan  fidusia  dapat  dikatakan  masih  dapat digolongkan perbuatan yang sah.
F. Penggunaan Crytocurrency Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, terdapat klausula untuk memperbolehkannya suatu layanan jasa keuangan berupa pinjam-meminjam dengan berbasiskan sistem elektronik dan jaringan internet. Senyampang dengan hal tersebut, diketahui bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai benda dan juga memiliki hak  kebendaan,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  terbarukan  dalam sistem hukum jaminan. Hal tersebut senada dengan kesimpulan dari pemaparan materi dari Prof. Rosnidar Sembiring yang beliau sampaikan dalam Konfrensi Nasional VII Hukum  Perdata  bahwa, cryptocurrency sebagai  komoiti  digital  aset  yang  tidak berwujud  dapat  dijadikan  objek  jaminan  dan  untuk  lembaga  jaminan  Aset  Kripto adalah Lembaga Gadai dan Jaminan Fudisia. Pengertian Fidusia yakni penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan ( eigendom overdact) , sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU.4/1999, menyebutkan: Fidusia ialah pengalihan suatu kepemilikan benda berdasar pada  kepercayaan  dengan  ketetapan  benda  yang  bersangkutan  dibawah  penguasaan pemiliknya.
Berdasarkan hal tersebut, sebelum terlalu jauh melangkah maka terlebih dahulu mengetahui asas-asas pokok jaminan fidusia, yaitu (H. Tan Kamelo, 2004):
1. Asas Spesialitas dalam sistem jaminan fidusia menjelaskan bahwa objek jaminan tersebut harus spesifik dan merupakan jaminan untuk membayar utang tertentu. Hal  ini memberikan posisi  yang lebih kuat  bagi  penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dalam hal ini, objek jaminan fidusia harus jelas dan pasti pada satu sisi, dan pada sisi lainnya jumlah utang debitur harus dapat ditentukan dengan pasti (verrekiningbaar, deductable); Pasal 1 dan 2 UU.4/1999.
2. Menurut  konsep  accesoir  dalam  jaminan  fidusia,  perjanjian  jaminan  fidusia merupakan kelanjutan dari perjanjian awal. Oleh karena itu, kehadiran perjanjian utama sebagai dasar hutang diperlukan untuk legalitas perjanjian jaminan fidusia, dan penghapusan perjanjian utama diperlukan untuk penghapusan objek jaminan fidusia; Pasal 4 UU.4/1999.
3. Perjanjian jaminan fidusia merupakan kelanjutan dari perjanjian awal berdasarkan doktrin accesoir jaminan fidusia. Menurut Pasal 4 UU.4/1999, perjanjian jaminan fidusia tidak dapat sah tanpa perjanjian utama yang berfungsi sebagai dasar utang, dan objek jaminan fidusia tidak dapat diberhentikan tanpa perjanjian utama telah diakhiri.
4. Prinsip Preferen atau Droit de Preference memberikan penerima jaminan fidusia hak  prioritas  untuk  menagih  pembayaran  pembayaran  utang  dari  keuntungan penjualan objek jaminan fidusia, lebih diutamakan daripada kreditor lain. Bahkan jika  debitur  menjadi  pailit  atau  dilikuidasi,  hak  prioritas  penerima  fidusia  tetap utuh. Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU.4/1999
Berdasarkan  uraian  diatas,  jika  diakitkan  dengan  penggunaan crytocurrency sebagai  objek  jaminan  fidusia  maka  pembebanan crytocurrency atas  penguasaan benda yang dijaminkan tetap berada di penguasaan debitur sehingga berlaku asas droit de  suit dan  juga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  UU.4/1999,  serta  terkait penjaminannya  harus  didaftarkan  berdasarkan  Pasal  11  UU.4/1999  jo.  Peraturan Pemerintah  No.21/2015  mengenai  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  (selanjutnya disingkat PP.21/2015), yaitu wajib disertai akta dari notaris serta terdaftar di Kantor Fidusia  sehingga  tanggal  diterbitkannya  jaminan  fidusia  samadengan  tanggal tercatatnya  di  buku  fidusia.  Sehingga  berlaku  asas  publisitas.  Penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia tidaklah menjadi permasalahan apabila debitur  memiliki  niat  baik  untuk  tidak  mengalihkan  cryptocurrency  tersebut  tanpa persetujuan. Namun, bila terjadi penjualan atau pengalihan, maka cryptocurrency tidak lagi berada di bawah kendali debitur dan dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu,  untuk  memberikan  jaminan  fidusia  pada  cryptocurrency,  diperlukan  kerja  sama dengan  pihak  yang  terpercaya  guna  mencegah  terjadinya  perselisihan  di  kemudian hari.
Senyampang dengan hal tersebut, berdasarkan penjelasan dari Staf Ahli Bidang Reformasi  Birokrasi  serta  Regulasi  Kemenparekraf  menyatakan  bahwa  aturan penjaminan  terhadap Non-Fungible  Token (selanjutnya  disingkat NFT) maupun cryptocurrency lainnya  masih  dalam  persiapan  ( Deka Rilana,  2022).  Di  sisi  lain, dikarekanan  bukti milik dari asset kripto dibawah pengelola penyedia penyimpanan berbentuk dokumen (bukti simpan aset kripto), maka sebaiknya sebelum dan setelah dilakukan  penjaminan  terhadap cryptocurrency sebagai  objek  jaminan  fisudia  juga dilaporkan  kepada  Bappepti  dan  juga  OJK  selaku  otoritas  yang  menaungi cryptocurrency serta  pihak exchange selaku  pihak  sekuritas  guna  mendapatkan perlindungan  sebagai  konsumen.  Serta  sesuai  dari  uraian  di  atas,  dikarenakan cryptocurrency memiliki  voltalitas  serta  likuiditasi  yang  sangat  tinggi  maka penggunaan cryptocurrency sebagai  objek  jaminan  fidusia  hanya  dijadikan  agunan tambahan  saja  bukan  agunan  pokok,  hal  tersebut  sesuai  Pasal  12  ayat  (3) Peraturan bappebti 5/2019 ( Shannon Lorelei Wibowo, 2022) . Selaras hal tersebut, dengan semakin berkembang  dan  bertambahnya  jenis cryptocurrency saat  ini,  Bapebbti  telah mengeluarkan  edaran  No.11/2022  mengenai  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto Diperdagangkan di  Pasar (Peraturan  Bappebti No11/2022);  pada peraturan tersebut, aset kripto  yang telah diakui di  Indonesia, ialah sebanyak 383 jenis aset  kripto. Hal tersebut  menandakan  bahwa  ketentuan  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fisudia ialah jenis aset kripto yang telah diakui dan terdaftar di Bappebti.

## Kesimpulan
Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal di lembaga pendidikan menjadi  kunci  utama  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  dan  mencapai  standar pendidikan  berkualitas.  Teori-teori,  khususnya  pendekatan  Manajemen  Sumber  Daya Manusia (MSDM), membantu memberikan panduan yang berharga dalam pengelolaan SDM secara strategis. MSDM melibatkan perencanaan yang matang, rekrutmen selektif, pelatihan  terarah,  dan  evaluasi  kinerja  berkesinambungan.  Konsep  kebutuhan  SDM menjadi  landasan  penting  untuk  mengidentifikasi  kompetensi  yang  dibutuhkan, memastikan kecocokan antara kebutuhan lembaga dan kualifikasi karyawan. Rekrutmen dan  seleksi  berbasis  kompetensi  menjadi  kunci  untuk  memperoleh  staf  berkualitas.
Pengembangan  potensi  SDM  melalui  program  pelatihan  terstruktur  penting  untuk meningkatkan  kemampuan  staf  pendidikan.  Evaluasi  kinerja  yang  obyektif  dan  adil membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan SDM. Dalam konteks ini, komunikasi efektif, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna sangat  ditekankan.  Integrasi  teori-teori  ini  memungkinkan  lembaga  pendidikan mengatasi  permasalahan  dan  mencapai  pendidikan  berkualitas.  Selain  itu,  untuk meningkatkan  pengelolaan  SDM,  strategi-strategi  seperti  penguatan  rekrutmen  dan seleksi  berbasis  kompetensi,  peningkatan  pelatihan  dan  pengembangan  SDM,  serta penekanan  pada  komunikasi  efektif  dan  kolaborasi  dapat  diimplementasikan  untuk memperbaiki hubungan dan mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif.

## BIBLIOGRAFI
Ariesky, Dio. (2016). Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Bhiantara,  Ida  Bagus  Prayoga.  (2018).  Teknologi  Blockchain  Cryptocurrency  Di  Era Revolusi  Digital.  Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan  Teknik  Informatika (Senapati) Ke-9.
Efendi,  A'an.,  &  Suhaimi,  Ahmad.  (2021).  Filsafat  Hukum  Teori-Teori  Kepemilikan. Rajagrafindo Persada, Depok.
Franco,  Pedro.  (2015).  Understanding  Bitcoin:  Cryptography,  Engineering,  and Economics. TJ International Ltd, Great Britian UK, United Kingdom.
Harahap,  Khairunnisa.,  Anggraini,  Tuti.,  &  Asmuni.  (2022).  Cryptocurrency  Dalam Persfektif Syariah:  Sebagai  Mata Uang Atau Aset  Komoditas. Jurnal  Niagawan, Volume 11, Nomor 1.
Haryadi, Putri Azura Hana., & Taupiqqurrahman. (2022). Potensi Dan Keabsahan Non- Fungible  Token  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia.  Jurnal  Reformasi  Hukum, Volume 26, Nomor 2.
Imanda,  Nadia.  (2020).  Aset  Kripto  Sebagai  Objek  Lembaga  Jaminan  Gadai  Dalam Praktik  Peer-To-Peer  Lending.  Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: Universitas Airlangga.
Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan. LaksBang Predsindo, Surabaya.
Kamelo, H. Tan. (2004). Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Alumni, Bandung.
Kurnianingrum, Trias Palupi. (2017). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Lathif, Nazaruddin. (2007). Teori Hukum Sebagai  Sarana/Alat  Untuk Memperbaharui Atau  Merekayasa  Masyarakat.  Jurnal  Palar  (Pakuan  Law  Review),  Volume  3, Nomor 1.
Marbun, Rocky., Bram, Deni., Isnaeni, Yuliasara., & A, Nusya. (2012). Kamus Hukum Lengkap  Mencakup  Istilah  Hukum  &  Perundang-Undangan  Terbaru.  Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
---. (2016). Penelitian Hukum. Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi). (2018). Kepi & Spi (Kode Etik Penilai Indonesia Dan Standar Penilaian Indonesia) Edisi Vii – 2018. Kspi-Mappi, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
Nitha,  Dewa  Ayu  Fera.,  &  Westra,  I  Ketut.  (2020).  Investasi  Cryptocurrency Berdasarkan  Peraturan  Bappebti  No.  5  Tahun  2019.  Jurnal  Magister  Hukum Udayana, Volume 9, Nomor 4.
Pound,  Roscoe.  (1959).  An  Introduction  To  The  Philosophy  of  Law.  Yale  University Press, London.
Rahman, Irham., Sudarmanto, Hery Lilik., & Satriyani Cahyo Widayati. (2020). Kajian Yuridis  Jaminan  Kebendaan  Pada  Digital  Aset  Sebagai  Objek  Jaminan.  Jurnal Transparansi Hukum, Volume 3, Nomor 2.
Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Perdata. Nata Karya, Ponorogo.
Santoso, Deny Akbar. (2019). Eksekusi Lelang Benda Jaminan Hak Tanggungan Akibat Debitur Wanprestasi. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember.
Schueffel, Patrick. (2017). The Concise Fintech Compendium. School Of Management Fribourg, Switzerland.
Simbolon,  Palmira  Rotua.  (2019).  Keabsahan  Penggunaan  Cryptocurrency  Sebagai Instrument  Keuangan  Komoditas  Berjangka  Di  Indonesia.  Skripsi  Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
Tektona, Rahmadi Indra., & Safilia, Nadya Ulfa. (2020). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam. Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 1.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.
Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## Copyright holder:
Deny Akbar Santoso, Ermanto Fahamsyah, Firman Floranta Adonara (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: