## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum
Evelyn Angelita Pinondang Manurung* dan Maria Osmunda Eawea Monny Program Studi Teknik Informatika, STMIK STIKOM Indonesia inboxevelyn@gmail.com

## Abstract
Development  of  technology  globally,  the  needs  of  the  community,  especially  the  younger  generation,  for technological devices in daily activities are important. As a result of these developments, technology has gradually changed the behavior of society and human civilization globally. The development of internet technology has also caused the world to become borderless and caused significant changes in human behavior. Cyberbullying among the  young  generation  today  is  an  important  issue  that  cannot  be  underestimated  at  this  time.  This  problem  can occur  in  any  country  regardless  of  the  level  of  socio-economic  development  of  a  region.  Cyberbullying  has  a negative  impact  on  the  psychological  condition  of  victims  of  bullying.  This  research  is  a  literature  review  that discusses  library  materials  and  legal  materials  related  to  cyberbullying.  This  study  aims  to  determine  the  legal aspects  related  to  cyber  bullying  behavior  so  that  every  level  of  society,  especially  the  younger  generation, understands  and  understands  legal  aspects  such  as  the  impact  /  consequences  of  cyber  bullying  behavior.  This study uses a normative juridical research method using library law sources. The fact that there are many cases of cyber  bullying  involving  students  is  evidence  that  the  public's  understanding  of  the  negative  impact  of  cyber bullying  behavior  is  low.  Every  victim  of  bullying  also  deserves  a  sense  of  security  and  legal  protection.  The existence of socialization of the legal impact of cyber bullying behavior is very necessary, none other than so that cyber bullying behavior can be prevented or minimized.
Keywords: behavior prevention; cyber bullying; legal aspects

## Abstrak
Perkembangan teknologi secara global, kebutuhan masyarakat khususnya generasi muda akan perangkat teknologi dalam  aktivitas  sehari-hari  menjadi  penting.  Akibat  dari  perkembangan  tersebut,  teknologi  secara  bertahap  telah mengubah  perilaku  masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  internet  juga menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan  perubahan  perilaku  manusia  yang signifikan.  Cyberbullying  di  kalangan  generasi  muda  saat  ini  merupakan  isu  penting  yang  tidak  bisa  dipandang sebelah mata saat ini. Masalah ini dapat terjadi di negara manapun tanpa memandang tingkat perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Cyberbullying berdampak negatif pada kondisi psikologis korban bullying. Penelitian ini merupakan  studi  literatur  yang  membahas  tentang  bahan  pustaka  dan  bahan  hukum  yang  terkait  dengan cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum terkait perilaku cyber bullying agar setiap lapisan masyarakat khususnya generasi muda memahami dan memahami aspek hukum seperti dampak/akibat dari perilaku  cyber  bullying.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan sumber  hukum  kepustakaan.  Banyaknya  kasus  cyber  bullying  yang  melibatkan  pelajar  menjadi  bukti  bahwa pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari perilaku cyber bullying masih rendah. Setiap korban bullying juga berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Adanya sosialisasi mengenai dampak hukum dari perilaku cyber bullying sangat diperlukan, tidak lain agar perilaku cyber bullying dapat dicegah atau diminimalisir.
Kata kunci: pencegahan per ilaku; cyber bullying ; aspek hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 15
Published: 25/02/2022
How To Cite:
Manurung, E, A, P., Monny, M, O, E. ( 2022). Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum. KERTHA W ICAKSANA : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (1). Pp 15 - 20. https:// doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.15-20

## I.  PENDAHULUAN
Perundungan siber (perundungan dunia maya) ialah perundungan dengan menggunakan teknolo- gi  digital.  Hal  ini  dapat  terjadi  di  media  sosial, platform  chatting,  platform  bermain  game,  dan ponsel.  Perundungan  siber  merupakan  perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membu- at  marah,  atau  mempermalukan  mereka  yang menjadi sasaran (unicef.org). Dalam dekade tera- khir,  hampir  semua  pihak  yang  bersinggungan mulai  memberikan  perhatian  dalam  hal  perun- dungan  yang  terjadi  selama  ini  di  kalangan  gen- erasi  muda  yang  terpengaruh  oleh  perangkat teknologi  yaitu  perundungan  siber.  Perkem- bangan  yang  pesat  dan  cepat  dari  penggunaan teknologi  modern  di  kalangan  generasi  muda memicu perilaku baru yang dapat mengakibatkan generasi  muda  kalangan  pelajar  terlibat  dalam perundungan  siber  baik  sebagai  pelaku  ataupun sebagai korban.
Perundungan  siber  adalah  segala  bentuk kekerasan  yang  dialami  anak  usia  sekolah  dan dilakukan  teman  seusia  mereka  melalui  dunia internet.  Perundungan  siber  adalah  kejadian  di- mana  seorang  anak  atau  remaja  diejek,  dihina, diintimidasi,  atau  dipermalukan  oleh  anak  atau remaja lain melalui media internet, teknologi dig- ital  atau  telepon  seluler.  Bentuk  dan  metode  tin- dakan  perundungan  siber  beragam.  Bisa  berupa pesan ancaman melalui e-mail, mengunggah foto yang  mempermalukan  korban,  membuat  situs web  untuk  menyebar  fitnah  dan  mengolok-olok korban  hingga  mengakses  akun  jejaring  sosial orang lain untuk mengancam korban dan membu- at  masalah.  Motivasi  pelakunya  juga  beragam, ada  yang  melakukannya  karena  marah  dan  ingin balas  dendam,  frustrasi,  ingin  mencari  perhatian, bahkan  ada  pula  yang  menjadikannya  sekedar hiburan  pengisi  waktu  luang.  Tidak  jarang  moti- vasinya terkadang hanya ingin bercanda.
Perundungan  siber  yang  berkepanjangan  ber- potensi  menghambat  rasa  percaya  diri  anak, membuat  anak  menjadi  murung,  khawatir,  dan selalu  merasa  bersalah  atau  gagal  karena  tidak mampu  mengatasi  sendiri  gangguan  yang  men- impanya.  Anak-anak  atau  remaja  pelaku  perun- dungan siber biasanya memilih untuk menganggu anak  lain  yang  dianggap  lebih  lemah,  tak  suka melawan,  dan  tak  bisa  membela  diri.  Pelakunya sendiri  biasanya  adalah  anak-anak  yang  ingin berkuasa  atau senang  mendominasi.  Sang  pelaku biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi,  dan  lebih  populer  di  kalangan  teman-
teman  sebayanya.  Sedangkan  untuk  korban  bi- asanya anak-anak atau remaja yang sering diejek dan  dipermalukan  karena  penampilan  mereka, warna  kulit,  keluarga  mereka,  atau  cara  mereka bertingkah  laku  di  sekolah.  Namun,  bisa  juga  si korban  perundungan  siber  justru  adalah  anak yang  populer,  pintar,  dan  menonjol  di  sekolah sehingga  membuat  iri  teman  sebayanya  yang menjadi  pelaku.  Perundungan  siber  lebih  mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional kare- na si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya ( biroumumpbj.kemdikbud.go.id ).
Penggunaan  teknologi  komunikasi  oleh  gen- erasi  muda  usia  remaja  jauh  melebihi  orang  de- wasa, seperti dalam pesan instan dan situs jejaring sosial (Valkenburg  &  Peter,  2011). Meluasnya penggunaan  teknologi  mengakibatkan  hubungan interpersonal  menjadi  lebih  kompleks  karena adanya perubahan dalam bentuk komunikasi dari interaksi  tatap  muka  menjadi  interaksi  virtual (Brochado,  Soares  &  Fraga,  2016). Perubahan gaya  komunikasi  yang  semulanya  tatap  muka menjadi  secara  virtual  tersebut  berpotensi  men- imbulkan  dampak  perilaku  negatif  yang mengarah  kepada  perilaku  perundungan.  Perun- dungan  siber  adalah  bentuk  modern  dari  perun- dungan  tradisional  yang  dilakukan  dengan menggunakan  bentuk  media  elektronik  melalui Internet atau telepon seluler (Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattaner, 2014).
Definisi  perundungan  siber  yang  menyatakan perundungan  siber  merupakan  tindakan  agresif yang  dilakukan  secara  sengaja  baik  oleh  seke- lompok orang maupun individu yang menggunakan  medium  atau  kontak  elektronik secara  berulang  dan  dalam  waktu  tertentu  ter- hadap  korban  yang  tidak  bisa  (lemah)  memper- tahankan  dirinya (Smith,  2004). Perundungan siber  juga  diartikan  sebagai  bentuk  agresi  el- ektronik  melalui  e-mail,  panggilan  telepon seluler,  pesan teks,  kontak  pesan  instan, foto,  si- tus jejaring sosial dan halaman web pribadi (Orte- ga,  2012), website,  blog,  online  video  game  dan telepon  selular  penggunaan  teknologi  informasi dan  komunikasi (Garaigordobil  &  Martinez- Valderrey,  2015). Aktivitas  ini  ditujukan  untuk melakukan  pelecehan  psikologis  pada  orang  lain atau  teman  sebaya (Garaigordobil  &  Martinez Valderrey, 2015).
Sebagai suatu bentuk kekerasan, perundungan siber  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  ter- hadap  korban.  Bahwa  dampak  perundungan  ter-
Halaman 16 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum
hadap  korban  tergantung  pada  frekuensi,  jangka waktu dan keparahan tindakan perundungan yang dialami  korban.  Semakin  serius  bentuknya,  se- makin  lama  terjadinya  dan  semakin  sering  frek- uensinya maka akan semakin besar kemungkinan korban  mengalami  dampak negatif  (Tokunaga, 2010).
Berbagai  penelitian  secara  konsisten  menun- jukkan  pengaruh  negatif  perundungan  siber  ter- hadap capaian akademik korban. Adanya temuan mengatakan  bahwa  anak  yang  dirundung  lewat media  online  dan  secara  langsung  di  sekolah menghadapi  berbagai  kesulitan  dalam  proses pembelajaran seperti mendapatkan nilai yang ren- dah,  mengalami  gangguan  konsentrasi  dan  absen dari  sekolah (Beran  &  Li, 2005). Penelitian juga menunjukkan  bahwa  perundungan  siber  me- nyebabkan  korban  sering  tidak  masuk  sekolah, bolos dan memandang sekolah sebagai tepat yang tidak  aman (Katzer,  2009). Perundungan  siber masih terus berkembang seiring dengan tingginya dinamika  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  memfasilitasi  terjadinya  perun- dungan siber (Binahayati Rusyidi, 2020).
Perilaku perundungan siber dapat memberikan dampak  negatifatau  buruk,  diantaranya  korban perundungan  mengalami  depresi,  kecemasan, ketidaknyamanan,  prestasi  akademik  di  sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya,  menghindar  dari  lingkungan  sosial,  dan yang  paling  membahayakan  adalah  upaya mengakhiri hidup. Perundungan siber yang diala- mi  kalangan  pelajar  secara  berkepanjangan  akan menimbulkan  stres  berat,  melumpuhkan  rasa percaya  diri  sehingga  memicunya  untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang seper- ti  membolos  dari  sekolah,  kabur  dari  rumah, mengkonsumsi minuman keras atau menggunakan  narkoba. Perundungan  siber juga dapat membuat mereka menjadi murung, dilanda rasa  khawatir,  dan  selalu  merasa  bersalah  atau gagal. Sedangkan dampak yang paling menakutkan  adalah  apabila  korban perundungan siber sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya oleh  karena  tidak  sanggup  menghadapi  masalah yang  tengah  dihadapinya.  Maka  tindakan- tindakan  pencegahan  harus  segera  dilakukan  un- tuk  menanggulangi  masalah-masalah  tersebut. Tindakan  pencegahan  bisa  dilakukan  mulai  dari diri  sendiri,  misalnya  menambah  wawasan  dan pengetahuan  tentang  penggunaan  teknologi,  dan mulai  memahami  bahwa  perilaku  perundungan adalah perbuatan melanggar hukum.

## II.  METODE
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  terkait  judul  penelitian  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode  penelitian    yuridis    normatif    (metode penelitian  hukum    normatif).  Metode  penelitian yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder belaka.  Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk mendapatkan  bahan-bahan  berupa:  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dengan  demikian  objek  yang  dianalisis  dengan pendekatan  yang  bersifat  kualitatif    adalah metode  penelitian  yang  mengacu  pada  norma- norma    hukum    yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 2003).

## III.PEMBAHASAN
Fasilitas  di  media  siber  memungkinkan siapa  pun  untuk  mengakses  akun  media  so- sial,  misalnya,  milik  orang  lain  atau menggunakan  akun  anonim  untuk  membuat akun  media  sosial  baru.  Dibandingkan dengan di dunia nyata (offline), perundungan di dunia online mudah dilakukan dan cender- ung  aman.  Perundungan  di  media  siber  bisa dilakukan oleh identitas yang disembunyikan. Artinya,  perangkat  media  siber  memung- kinkan seseorang untuk membangun identitas lain  (anonymous)  atau  realitas  diri  palsu  se- hingga pengguna lain tidak mengetahui iden- titas  sebenarnya (Agger,  2004). Tak  dapat dipungkiri  bahwa  perangkat  teknologi  inter- net  bukan  saja  berdampak  positif  tetapi  juga membawa  dampak  negatif.  Teknologi  inter- net  dapat  menimbulkan  perilaku  kejahatan yang  awalnya  bersifat  konvensional  berubah menjadi kejahatan online/digital.
Umumnya  istilah  perundungan  identik dengan  tindakan  kekerasan  terhadap  anak yang masih di usia sekolah dan paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Adapun bentuk perundungan siber yang acap terjadi pada ka- langan  pelajar  diantaranya  perundungan  ver- bal  seperti  memaki,  menghina,  meneriaki, mempermalukan, menuduh, menyebar gossip atau menyebar fitnah, kemudian perundungan mental  atau  psikologis,  merupakan  jenis  pe- rundungan  yang  sangat  berbahaya  dikare-
Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 17
nakan langsung menyerang mental atau psikis korban seperti meneror lewat  platform pesan singkat,  aplikasi  media  sosial  dengan  mem- permalukan  atau  mencibir  korban. Adapun jenis-jenis  perundungan  siber  adalah  sebagai berikut.
Flaming (terbakar) yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh am- arah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tin- dakan  provokasi,  mengejek,  ataupun  penghnaan yang menyinggung pengguna lain.
Harassment (gangguan)  yaitu  pesan-pesan yang  berisi  gangguan  pada  e-mail,  sms,  mauun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara ter- us  menerus.  Pelaku  harassment  akan  sering menulis  komentar  pada  korban  yang  dimak- sudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Cyberstalking ,  mengganggu  dan  mencemar- kan  nama  baik  seseorang  secara  intens  sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
Denigration (pencemaran  nama  baik),  yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di inter- net  dengan  maksud  merusak  reputasi  dan  nama baik orang tersebut.
Impersonation (peniruan)  berpura-pura  men- jadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
Outing dan trickery , yaitu outing menyebarkan rahasia  orang  lain,  atau  foto-foto  pribadi  orang lain.  Sedangkan trickery adalah tipu  daya,  mem- bujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapat- kan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
Perilaku  perundungan  merupakan  suatu pelanggaran hukum  karena ada jerat hukum bagi pelaku perundungan. Upaya pencegahan perilaku perundungan  siber  penting  diterapkan  kepada semua  lapisan  masyarakat  utamanya  kepada  ka- langan  pelajar.  Upaya  pencegahan  dapat  dil- akukan  dengan  mengenalkan  aspek  hukum  dari perilaku  perundungan  siber  diantaranya  aspek hukum  yang  melekat  dan  dampak  hukum  dari akibat perilaku perundungan siber.  Adapun regu- lasi  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  dampak hukum  dari  perilaku  perundungan  siber      yaitu: Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini diatur  mengenai  pasal  tentang  perlakuan  keke-
jaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  atau penganiayaan  terhadap  anak.  Peraturan  ini  dian- taranya mengatur: Pasal 76 huruf C; Setiap orang dilarang  menempatkan  membiarkan,  melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 angka 1; Setiap orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  76  huruf  C,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Di  sisi  lain  Undang-Undang  Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikan hak kepada anak korban kekerasan (perundungan) untuk  menuntut  ganti  rugi  materil/imma teril  ter- hadap  pelaku  kekerasan. Hal  ini  diatur  dalam Pasal 71 huruf D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) hu- ruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 se- bagai berikut: Pasal 71 huruf D ayat (1) UU No- mor 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak yang men- jadi  korban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 59  ayat  (2)  huruf  b,  huruf  d,  huruf  f,  huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pen- gadilan  berupa  hak  atas  restitusi  yang  menjadi tanggung  jawab  pelaku  kejahatan.  Demikian  da- lam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  i  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan  kepada  anak  korban  kekerasan  fisik dan/atau psikis.
Atau  secara  umum  pihak  korban  dapat mengajukan  gugatan  perdata  untuk  menuntut ganti  rugi  kepada  pelaku  kekerasan  atas  dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum  menggunakan  Pasal  1365  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal 1365
KUHPerdata:  Tiap  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan keru- gian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Fungsi  dan  peran  serta  sekolah,  keluarga, pemerintah,  dan  penegak  hukum  sangat  penting bila  ditinjau  dari  aspek  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014.  Pada  prinsipnya  seluruh  elemen masyarakat baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,  dan  orang  tua  atau  wali,  berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya  (Pasal  20 UU No 35 Tahun 2014).
Kemudian  regulasi  yang  mengatur  dampak hukum  dari  perilaku  perundungan  siber  tertuang
Halaman 18 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum
dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE).  Diantaranya  Pasal  27  ayat  3:  Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik. Kemudian  juga  tertuang  dalam  Pasal  45  ayat  1: Setiap orang yang  memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),ayat  (2),  ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Pasal  28  (2):  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  per- musuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA).  Demikian  juga  tertuang dalam Pasal 45 ayat 2: Setiap orang yang memen- uhi unsur sebagaimana dimaksud   Pasal 28 ayat (1)  atauayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam regulasi Indonesia peraturan perundang -undangan yang paling banyak mengatur dampak hukum  dari  aktivitas  atau  transaksi  pada  media elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Ta- hun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  El- ektronik  (UU  ITE).  Sebelum  adanya  UU  ITE, regulasi  yang  kerap  digunakan  adalah  Pasal  310 ayat  (1)  dan  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.  Namun  menurut  Putusan  Mahkamah  Kon- stitusi  Nomor  50/PUU-VI/2008,  penghinaan  dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310  ayat  (1)  dan  (2)  KUHP  tersebut  tidak  dapat digunakan  untuk  perbuatan  perundungan  siber. Pencegahan  perilaku  perundungan  siber  sudah menjadi  isu  penting.  Semua  pihak  dapat melakukan  pencegahan  dengan  upaya-upaya pemahaman  aspek  hukum  terkait  perundungan siber  seperti  pihak  keluarga,  sekolah,  dan  para penegak hukum.

## IV. SIMPULAN
Fenomena  perundungan  siber  berkembang pesat  dan  menjadi  salah  satu  isu  krusial  dalam masyarakat  luas.  Perundungan  siber  men- imbulkan  berbagai  dampak  negatif  yang  dapat menghambat aspek perkembangan kemampuann- ya  yang  bisa  jadi  tidak  hanya  mengakibatkan trauma sesaat namun juga dalam jangka panjang.
Perundungan  siber merupakan  suatu  persoalan yang memerlukan fokus dan perhatian yang lebih. Pengenalan  aspek  hukum  sebagai  upaya  dari pencegahan terkait perundungan siber merupakan hal  yang  penting  untuk  diketahui  dan  dipahami oleh  generasi  muda  utamanya  kalangan  pelajar agar  pemanfaatan  perangkat  digital  dan  internet dipakai untuk kepentingan yang baik. Pengenalan aspek  hukum  perundungan  siber  juga  mem- berikan  manfaat  kepada  kalangan  pelajar pengguna teknologi internet sebagai pengetahuan untuk  mencegah  perilaku-perilaku  negatif  akibat penggunaan  teknologi  internet.  Setiap  lapisan masyarakat  diharapkan  mengetahui  bahwa  setiap pelanggaran atau perilaku negatif ada konsekuen- si  hukumnya  begitu  pun  dengan  perilaku  perun- dungan siber. Pencegahan terhadap perundungan siber juga  harus  menjadi  fokus  penting  bagi  se- tiap pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agger,  B.  (2004).  The  Virtual  Self,  A  Contemporary Sociology.  Malden,  MA:  Blackwell  Publishing Ltd
Beran, T., & Li, Q. (2005). Cyberharassment: A study of a new method for an old behavior. Journal of Educational Computing Research, 32, 265–277.
Brochado, S., Soares, S., & Fraga, S. (2016). A scop- ing  review  on  studies  of  cyberbullying  preva- lence among adolescents. Trauma, Violence, &
Abuse, 18(5), 523–531. doi: 10.1177/154838016641668
Garaigordobil,  M.,  &  Martinez-Valderrey,  V.  (2015).
Effects  of  cyberprogram  2.0  on  “face-to-face” bullying,  cyberbullying,  and  empathy.  Psico- thema, 27(1), 4551. doi: 10.7334/ psicothema2014.78
https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/
apa-itu-cyberbullying (diakses  20  September 2021)
https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id/web/berita-apa- itu-cyber-bulliying.html (diakses  21  September 2021)
Katzer,  C.,  Fetchenhauer,  D.,  &  Belschak,  F.  (2009). Cyberbullying:  WhoAretheVictims?  A  Com- parison of Victimization in Internet Chatrooms and  Victimizationin  School.  Journal  of  Media Psychology, 21(1):25–36.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age:  A  critical  review  and  meta-analysis  of cyberbullying  research  among  youth.  Psycho- logical  Bulletin,  140(4),  1073-1137.  doi:
10.1037/a0035618

## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 19
Ortega, F. B, Lee, D. C, Katzmarzyk, P. T., Ruiz, J. R., Sui,  X.,  Church,  T.  S.,  &  Blair,  S.  N.  (2012). The  intriguing  metabolically  healthy  but  obese phenotype: cardiovascular prognosis and role of fitness,  Eur  Heart  J.  34(5),  389-97.  doi: 10.1093/eurheartj/ehs174
Rusyidi,  B. (2021). Memahami Cyberbullying Di Ka- langan  Remaja.  Jurnal  Kolaborasi  Resolusi Konflik, 2(2), 100-110. https://
doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118
Smith,  W.  J.  (2004).  Balancing  security  and  human rights: Quebec schools between past and future. Education and Law Journal, 14(1), 99–136
Soekanto  S.,  &  Mahmudji  S.,  (2003).  Penelitian
Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Ja- karta:  Raja Grafindo Persada.
Tokunaga,  R.  S.  (2010).  FollowingYou  Homefrom- School: A Critical Reviewand Synthesis of Re- search  on  Cyberbullying  Victimization.  Com- puters in Human Behavior 26 (3): 277–287.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor- masi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Per- lindungan Anak
Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online commu- nication among adolescent: an intergrated mod- el of its attraction, opportunities and risks. Jour- nal  of  Adolescent  Health,  48(2),  121-127.  doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.08.02

## Perundungan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum