## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019
Faiza Aina Nurrizqi 1) ; Masruri Muchtar 2) ; Pardomuan Sihombing 3)
1) faizanurrizqi@gmail.com , Prodi DIV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN*
2) masruri.m@pknstan.ac.id , Prodi DIV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN
3) robinson@bps.go.id , Badan Pusat Statistik *penulis korespondensi

## Abstract
Based on the distribution, Papua and West Papua held the highest poverty rates in Indonesia but based on the number of poor people, East Java was the highest. Related to poverty alleviation efforts, local governments have two budget instruments under their respective authorities,  namely local revenue (PAD)  and general allocation funds (DAU) as components of fiscal capacity according to PMK-116/PMK.07/2021. Coupled with the fact that East Java was the province that received the largest general allocation fund in 2019, this study aims to analyze the  effect  of  local  revenue  and  general  allocation  funds  on  poverty  in  districts/cities  in  East  Java  Province. Through a panel data regression model for 36 regencies/cities in East Java Province in 2017-2019, this study finds  that  local  revenue  has  positive  significant  effect  on  poverty  in  districts/cities  in  East  Java  Province. Meanwhile, the general allocation fund has a negative effect on poverty. The results of this study imply the need for  an  evaluation  for  district/city  local  governments  in  East  Java  to  improve  the  efficiency  of  local  revenue allocation in regard to poverty alleviation. In addition, the results of this study indicate that there is a possibility for efficiency improvement in the allocation of general allocation funds over time.
Keywords: General Allocation Fund, Local Revenue, Poverty Rate

## Abstrak
Menurut  persebarannya,  Papua  dan  Papua  Barat  merupakan  provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  tertinggi  di Indonesia, namun berdasarkan jumlah penduduk miskin, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memiliki dua instrumen anggaran yang penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai komponen kapasitas fiskal daerah menurut PMK-116/PMK.07/2021. Didukung dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penerima dana alokasi umum terbesar pada tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  terhadap  tingkat  kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Melalui model regresi data panel dengan data 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa  Timur  tahun  2017-2019,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  tingkat  kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Sementara  itu,  dana  alokasi  umum berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  mengimplikasikan  perlunya  evaluasi  bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi alokasi pendapatan asli daerah agar lebih banyak ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kemungkinan perkembangan efisiensi pengalokasian dana alokasi umum seiring berjalannya waktu.
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Sejak Indonesia merdeka, kemiskinan masih menjadi isu pembangunan ekonomi yang belum terselesaikan. Dalam Todaro & Smith (2014), kemiskinan absolut didefinisikan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, pakaian,  dan  tempat  tinggal.  Sementara  itu,  Supriyatna  (1997,  sebagaimana  dikutip  dalam Kadji, 2012) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi seseorang dalam segala keterbatasan  yang  diluar  dari  kehendaknya.  Ia  juga  menjelaskan,  kriteria  suatu  penduduk menjadi  penduduk  miskin  yaitu  tingkat  pendidikan,  produktivitas  tenaga  kerja,  tingkat pendapatan, dan kesejahteraan hidup penduduk yang rendah. Hal tersebut akan terus membawa penduduk terjebak dalam  lingkaran ketidakmampuan. Banyak literatur  yang mengangkat  isu kemiskinan ini, namun penggunaan kata ‘kesejahteraan ekonomi’ di berbagai literatur tentang kemiskinan di negara- negara berkembang lebih banyak ditemukan (Lipton & Ravallion, 1995). Meskipun kemiskinan di Indonesia sendiri menunjukkan tren penurunan walaupun tidak begitu
signifikan,  namun  kemiskinan  itu  tetap  ada.  Adapun  perkembangan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia disajikan dalam gambar 1.

## Gambar 1 Jumlah Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin
Sumber: Badan Pusat Statistik (n.d.)
Berdasarkan  gambar  1,  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  sebenarnya  terus  mengalami penurunan, terutama pada tahun 2019, namun mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2020  yang  disebabkan  oleh economic  shock akibat  pandemi  Covid-19.  Jika  dilihat persebarannya,  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (n.d.)  provinsi  dengan  persentase  kemiskinan tertinggi  di  Indonesia  untuk  tahun  2019  yaitu  Provinsi  Papua  dengan  tingkat  kemiskinan 27,53% dan Provinsi Papua Barat sebesar 22,17%. Meskipun demikian, menurut pengukuran jumlah kemiskinan absolut, jumlah penduduk miskin justru paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (n.d.), Provinsi Jawa Timur  menduduki  peringkat  pertama  sebagai  provinsi  dengan  jumlah  kemiskinan  terbanyak selama 10 tahun berturut-turut (lihat tabel 1).
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Tiap Provinsi 2012-2021 Provinsi Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jawa Timur 4.789 4.703 4.617 4.333 4.112 4.419 4.573 Jawa Barat 4.436 4.224 4.168 3.616 3.399 3.920 4.195 Jawa Tengah 4.577 4.507 4.451 3.897 3.743 3.981 4.110 Sumatera Utara 1.464 1.456 1.454 1.325 1.282 1.283 1.344 Nusa Tenggara Timur  1.160 1.150 1.151 1.142 1.146 1.154 1.169
Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik, (n.d.)
Tingginya  jumlah  penduduk  miskin  menggambarkan  adanya  ketidakmerataan kesejahteraan sosial yang dapat dilihat melalui beberapa indikator mulai dari tingginya angka pengangguran, angka putus sekolah, anak terlantar, hingga jumlah lansia dan penyandang cacat yang hidup miskin (Wijaya et al., 2018). Mengingat falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila pada  sila  kelima  berbunyi  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”,  maka  jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini termasuk pengentasan kemiskinan menjadi  salah  satu  pekerjaan  rumah  bagi  negara.  Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan. Strategi pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat
sangat sesuai dengan adanya kebijakan desentralisasi dalam rangka penanggulangan masalah- masalah sosial termasuk kemiskinan (Kadji, 2012).
Menanggapi  hal  tersebut,  pemerintah  pusat  dengan  kebijakannya  telah  memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Hastuti  (2018),  desentralisasi  fiskal merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta  pengambilan  keputusan  yang  lebih  demokratis.  Sejalan  dengan  Christia  &  Ispriyarso (2019) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah akan meningkatkan layanan publik dari sisi kualitas,  mengingat  desentralisasi  fiskal  merupakan  perwujudan  otonomi  daerah.  Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri terkait sumber  keuangannya  sehingga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, mengurangi ketimpangan antar daerah, dan tujuan lainnya hingga paling akhir yaitu demi kesejahteraan masyarakat (Nurhemi & Suryani, 2015, sebagaimana dikutip dalam Hastuti, 2018).
Bentuk desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat yang pertama yaitu menyerahkan beberapa kewenangan pemungutan pajak dari pusat ke daerah. Jenis penerimaan tersebut termasuk dalam pendapatan asli daerah, jika dilihat dari definisi pendapatan asli daerah dalam  undang-undang.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  atau  disebut  dengan  Undang-Undang HKPD, pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah  yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya,  bentuk  desentralisasi  fiskal  lainnya  yaitu  penyaluran  dana  transfer  ke daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HKPD, yang termasuk dalam dana transfer ke daerah yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana  otonomi  khusus,  dana  keistimewaan,  dan  dana  desa.  Pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  atas  pengelolaan  dana  transfer  ke  daerah  tersebut  untuk  membiayai  urusan pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan penggunaan dana transfer  ke  daerah  tersebut  atas  beberapa  jenis  saja,  mengingat  dana  transfer  tertentu  telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana desa.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang mengatur lebih lanjut  terkait  perhitungan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  direfleksikan  oleh  pendapatan daerah  dikurangi  dengan  pendapatan  yang  telah  ditentukan  penggunaannya  dan  belanja tertentu.  Dengan  kata  lain,  yang  termasuk  dalam  perhitungan  kapasitas  fiskal  daerah  yaitu pendapatan  asli daerah,  dana alokasi  umum, dan lain-lain pendapatan daerah  yang sah. Tiga komponen  pendapatan  daerah  tersebut  menggambarkan  kemampuan  keuangan  daerah  untuk membiayai  program  dan  kegiatan  daerah  yang  penggunaannya  diatur  sendiri  oleh  masing- masing daerah sesuai dengan prioritas.
Salah satu program pembangunan yang menjadi prioritas sesuai dengan arahan Presiden dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024  yaitu pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  salah  satunya  melalui  strategi  pengentasan kemiskinan. Salah satu langkah tindak lanjut hal  tersebut  yaitu melalui transfer dana alokasi umum (DAU)  yang pengalokasiannya  ditujukan untuk  pemerataan keuangan masing-masing daerah (Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, n.d. ) . Per tahun 2021, pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar 421,34 triliun rupiah sebagai transfer dana alokasi umum
ke  seluruh  provinsi  dan kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, sebuah  fenomena  yang  perlu  disoroti  yaitu  selain  Jawa  Timur  merupakan  provinsi  dengan jumlah kemiskinan tertinggi namun ternyata juga merupakan provinsi penerima dana alokasi umum  terbesar.  Per  tahun  2019,  seluruh  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur mendapatkan  transfer  dana  alokasi  umum  secara  kumulatif  termasuk  DAU  kabupaten/kota yaitu sebesar 41,79 triliun rupiah. Di sisi lain, terdapat komponen kapasitas fiskal lainnya yang penggunaannya  diatur  sendiri  oleh  masing-masing  daerah,  yaitu  pendapatan  asli  daerah. Melalui dua komponen kapasitas fiskal tersebut, seharusnya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan masing-masing dapat berupaya mengambil langkah untuk  pengentasan  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  terdapat  hubungan  yang  perlu  dikaji  antara jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan dan besaran dana alokasi umum yang diterima dengan jumlah kemiskinan yang ada. Tentu saja hal tersebut juga dapat merefleksikan kualitas pengelolaan komponen kapasitas fiskal oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Penelitian  terdahulu  yang  membahas  hubungan  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur masih terbatas. Penelitian oleh  Wijaya et al. (2018)  membahas  tentang  pengaruh  dana  desa,  pengalokasiannya  serta  DAU  terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2015-2016. Hasil penelitiannya menemukan bahwa  DAU  berpengaruh  positif  terhadap  kenaikan  jumlah  kemiskinan.  Sementara  itu, penelitian lain dengan objek penelitian di Jawa Timur tidak banyak menyoroti terkait DAU dan PAD terhadap kemiskinan. Penelitian oleh Susilowati et al. (2017) menyoroti pengaruh dana desa, belanja modal, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Lalu, penelitian oleh Elda et al., (2018) mengamati variabel pendidikan, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan.  Lain  halnya  dengan  penelitian  oleh  Putri  (2015)  yang  mengamati  faktor-faktor determinan  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  namun  terbatas  pada  variabel  indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan belanja publik. Penelitian lain yang menyoroti sisi keuangan daerah terhadap kemiskinan menggunakan objek penelitian daerah lain, seperti penelitian lain oleh Syahidin & Abd. Jalil (2020), Paseki et al. (2014), dan Kadafi & Murtala (2020) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
Berdasarkan fenomena  yang terjadi di  Provinsi  Jawa Timur dan penelitian-penelitian terdahulu yang belum banyak menyoroti tingkat kemiskinan dari sisi keuangan daerah di Jawa Timur,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  pengaruh  dari  dua  komponen keuangan daerah yaitu dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan ruang lingkup penelitian yaitu periode tahun 2017- 2019.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Kebijakan Fiskal
Negara memiliki dua instrumen kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut Mankiw (2016), kebijakan fiskal dapat dilakukan untuk memengaruhi perekonomian dengan  cara  mengubah  belanja  pemerintah  atau  meningkatkan  pajak.  Hal  tersebut  akan memengaruhi output barang dan jasa, investasi, hingga keseimbangan suku bunga. Pengertian lain  dari  kebijakan  fiskal  yaitu  tindakan  penyesuaian  dalam  pendapatan  dan  pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi yang lebih baik serta mencapai laju pembangunan ekonomi tertentu sesuai dengan rencana pembangunan (Sudirman, 2011).
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sudirman  (2011),  terdapat  tiga  tujuan  kebijakan  fiskal yaitu  mencapai  stabilitas  perekonomian,  mengurangi  ketergantungan  pada  pinjaman  luar negeri,  meningkatkan  pendapatan  nasional  per  kapita.  Untuk  mendukung  tercapainya  tujuan
tersebut,  maka  sejak  tahun  2001  mulai  diluncurkan  gagasan  terkait  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan urusan daerahnya masing-masing. Penjelasan terkait desentralisasi fiskal akan diuraikan pada bagian berikutnya.

## Desentralisasi Fiskal
Menurut Hastuti (2018), desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dengan lebih baik serta pengambilan keputusan dengan lebih  demokratis.  Sejalan  dengan  Christia  &  Ispriyarso  (2019)  yang  menjelaskan  bahwa otonomi daerah akan meningkatkan layanan publik dari sisi kualitas, mengingat desentralisasi fiskal merupakan perwujudan otonomi daerah.
Desentralisasi fiskal pertama kali diluncurkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah (Hastuti, 2018). Dalam laman publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Haryanto (2015) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal ditujukan untuk memberi ruang bagi daerah dalam mengembangkan aspek kemandirian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desentralisasi fiskal  dengan  penuh  maka  pemerintah  pusat  selain  menyerahkan  kewenangan  pengelolaan pajak-pajak tertentu namun juga meningkatkan pendanaan kepada daerah melalui dana transfer ke daerah (TKD) sebagai langkah minimalisasi ketimpangan antar daerah maupun antara pusat dan daerah.
Peraturan terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat  dan daerah telah beberapa kali direvisi dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah atau disebut dengan Undang-Undang HKPD. Dalam Undang-Undang HKPD, diatur terkait jenis-jenis transfer ke daerah yaitu DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

## Kapasitas Fiskal Daerah
Istilah  kapasitas  fiskal  daerah  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  116/PMK.07/2021  tentang  Peta Kapasitas  Fiskal  Daerah.  Adapun  pengertian  kapasitas  fiskal  daerah  yaitu  kemampuan keuangan  setiap  daerah  yang  dihitung  dengan  cara  pendapatan  daerah  dikurangi  pendapatan daerah yang telah ditentukan peruntukannya dan belanja daerah tertentu. Adapun pendapatan daerah  yang dimaksud  terdiri  atas:  a) pendapatan  asli daerah (PAD), b) pendapatan transfer, dan c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan antara lain yaitu pajak rokok, dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan hibah.

## Kemiskinan
Dalam  Todaro  &  Smith  (2014),  kemiskinan  absolut  didefinisikan  sebagai  sebuah keadaan  di  mana  seseorang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  akan  makanan, pakaian,  dan  tempat  tinggal.  Sementara  itu,  Supriyatna  (1997,  sebagaimana  dikutip  dalam Kadji, 2012) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi seseorang dalam segala keterbatasan  yang  diluar  dari  kehendaknya.  Ia  juga  menjelaskan,  kriteria  suatu  penduduk menjadi  penduduk  miskin  yaitu  tingkat  pendidikan,  produktivitas  tenaga  kerja,  tingkat pendapatan, dan kesejahteraan hidup penduduk yang rendah. Hal tersebut akan terus membawa penduduk terjebak dalam lingkaran ketidakmampuan. Sejalan dengan penuturan oleh Nasikun (2001, sebagaimana dikutip dalam Suryawati, 2005) bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi hidup  dalam  tingkat  pendapatan  rendah  ataupun  kekurangan  uang  saja,  namun  juga  kondisi hidup  dalam  tingkat  kesehatan  dan  pendidikan  yang  rendah,  ketidakberdayaan,  hingga ketidakadilan  dalam  hukum.  Ia  selanjutnya  juga  menjelaskan  empat  bentuk  kemiskinan diantaranya yaitu sebagai berikut.
a. kemiskinan  absolut:  kondisi  di  mana  suatu  penduduk  benar-benar  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.
b. kemiskinan relatif: kemiskinan akibat adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.
c. kemiskinan  kultural:  kemiskinan  sebagai  akibat  adanya  faktor  budaya  masyarakat  seperti malas, boros, tidak kreatif, dan sebagainya.
d. kemiskinan  struktural:  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  sulitnya  akses  terhadap  sumber daya yang bukannya mengurangi namun justru malah menambah kemiskinan.

## Penelitian Terdahulu dan Hipotesis
Penelitian yang membahas terkait pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum cukup bervariasi,  dengan  variabel  dependen  yang  berbeda-beda.  Beberapa  penelitian  membahas pengaruh  pendapatan  asli  daerah  dan/atau  dana  alokasi  umum  terhadap  belanja  daerah (Rusmita, 2016), pertumbuhan ekonomi (Marianus & Badrudin, 2016; Paat et  al., 2017; dan Paseki  et  al.,  2014),  pertumbuhan  ekonomi  sebagai intervening  variable (Panggabean  et  al., 2022) , dan pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian daerah (Ariani & Putri, 2016) .
Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang membahas pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan secara langsung juga banyak ditemukan. Penelitian yang  membahas  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  kemiskinan  yaitu  Marianus  & Badrudin  (2016)  yang  menemukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga membahas terkait pengaruh dana alokasi umum sebagai komponen dari dana perimbangan dengan hasil dana  perimbangan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Hal  tersebut  sejalan dengan penelitian oleh Paat et al. (2017) karena menggunakan variabel yang sama. Pengaruh pendapatan  asli  daerah  terhadap  kemiskinan  secara  negatif  berhasil  dikonfirmasi  dalam penelitian  ini,  namun  dana  perimbangan  justru  menunjukkan  pengaruh  positif  terhadap kemiskinan.  Penelitian  lain  yang  membahas  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap kemiskinan yaitu Kadafi & Murtala (2020), namun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010- 2017.
Penelitian lain yang meneliti adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang bermacam-macam. Beberapa penelitian mengonfirmasi bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan seperti Syahidin & Abd. Jalil (2020)  yang melakukan studi dengan objek penelitian yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, Paseki et al. (2014) juga melakukan studi yang sama dengan objek penelitian yaitu Kota Manado. Sejalan dengan dua penelitian tersebut, Kadafi & Murtala (2020) menemukan bahwa dana  alokasi  umum  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Aceh. Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  umum  mendukung  program pengurangan tingkat kemiskinan di setiap daerah penelitian.
Di  samping  penelitian-penelitian  tersebut,  terdapat  beberapa  penelitian  yang menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Bawimbang et al. (2021) dan  Istimal (2012) menjelaskan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Manado (Bawimbang et al., 2021) dan di Kota Tangerang (Istimal, 2012). Sementara itu, Wijaya et al. (2018) justru menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, karena perbedaan hasil yang beragam juga dapat dipengaruhi oleh objek penelitian yang dipilih dan waktu yang diteliti.
Berdasarkan  teori  dan  penelitian  terdahulu,  maka  dirumuskan  hipotesis  penelitian  ini yaitu sebagai berikut.
H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan
H 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

## METODE
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif  yang dilakukan  melalui  pendekatan  kuantitatif  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda. Pemilihan metode ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Pratomo (2015) dan Syahidin & Abd. Jalil (2020), namun kedua penelitian tersebut masih menggunakan jenis data time series atau deret waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data cross section dan time series seperti pada penelitian oleh Wijaya et al. (2018). Adapun data panel terdiri atas 36 data kabupaten/kota di Jawa Timur selama 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan  2019  sesuai  dengan  teknik  sampling  jenuh,  dengan  pengecualian  yaitu  Kabupaten Sidoarjo  dan Kota Surabaya  yang dianggap sebagai outlier karena memiliki perbedaan  yang cukup ekstrim pada angka DAU dan PAD dibandingkan data observasi lainnya. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder  yang bersumber dari website Badan Pusat  Statistik  dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan (POV) dan empat variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), indeks pembangunan manusia (IPM), dan PDRB per kapita (PDRB). Adapun operasionalisasi masing- masing variabel dijabarkan sebagai berikut.

## Tingkat Kemiskinan (POV)
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (n.d.),  pengukuran  kemiskinan  di  Indonesia  mengacu pada Handbook  of  Poverty  and  Inequality dari  Bank  Dunia.  Adapun  untuk  mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik memiliki beberapa indikator kemiskinan diantaranya yaitu 1)  Persentase  Penduduk  Miskin  ( Head  Count  Index P0),  2)  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan ( Poverty Gap P1), dan 3) Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Severity P2).
Adapun ukuran tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai variabel  dependen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  persentase  penduduk  miskin ( Head Count Index P0) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan Maret. Adapun persentase penduduk miskin, mengutip dari Badan Pusat Statistik (n.d.), dihitung menggunakan rumus berikut ini.
𝑃 𝛼 = 1 𝑛 ∑ [ 𝑧 − 𝑦 𝑖 𝑧 ] 𝛼 𝑞 𝑖=1
𝛼 :  0 𝑧 :  garis kemiskinan 𝑦 𝑖 :  rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan oleh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
𝑞 :  jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
𝑛 :  Jumlah penduduk

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Mafaza  et  al.  (2016),  pendapatan  asli  daerah  merupakan  satu  dari  beberapa sumber pendanaan bagi daerah yang terdiri atas beberapa komponen antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Serupa dengan definisi secara yuridis, pendapatan asli daerah dalam Pasal 1  ayat  20  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat Dan Daerah didefinisikan sebagai “pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  yang  dapat  dilihat  di website Portal  Postur  APBD  Direktorat  Jenderal

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Adapun  satuan  yang digunakan dalam variabel Pendapatan Asli Daerah ini yaitu milyar rupiah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan komponen dari transfer dana ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal yang penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sehingga disebut sebagai block grant (Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.). Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang memiliki besaran yang berbeda untuk tiap-tiap daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan definisi tersebut,  penelitian ini menggunakan data Dana  Alokasi  Umum  tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun satuan data yang digunakan yaitu dalam milyar rupiah.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Penulis menggunakan variabel kontrol yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan  alat  ukur  yang  merangkum  rata-rata  capaian  pada  dimensi  kunci  pembangunan manusia yang terdiri atas a) umur yang panjang dan hidup sehat, b) memiliki pengetahuan, dan c) taraf hidup yang layak (United Nations Development Programme, 2022). Hal tersebut sejalan dengan penghitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik di mana IPM diturunkan dari tiga dimensi dengan  masing-masing  indikatornya.  Pertama,  dimensi  kesehatan  diukur  dengan  indikator angka harapan hidup (AHH). Kedua, dimensi pendidikan menurut metode baru diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pengeluaran. Melalui tiga dimensi tersebut, didapatkan angka IPM sesuai dengan formula berikut ini.
𝐼𝑃𝑀 = √𝐼 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 3 × 100

## Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB)
Variabel  kontrol  selanjutnya  yaitu  indikator  makroekonomi  pendapatan  domestik regional  bruto  (PDRB)  per  kapita.  Variabel  PDRB  per  kapita  menurut  Hidayat  &  Woyanti (2021) merupakan gambaran tingkat pendapatan masyarakat di mana fluktuasi PDRB per kapita merefleksikan  daya  beli  masyarakat  yang  menduduki  suatu  daerah.  Badan  Pusat  Statistik menerbitkan  data  PDRB  per  kapita  atas  dasar  harga  konstan  dan  atas  dasar  harga  berlaku. Penelitian ini menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan satuan dalam ribu rupiah. Adapun penurunan PDRB per kapita dari produk domestik regional bruto berdasarkan formula berikut ini.

## 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
Berdasarkan  penjelasan  setiap  variabel  sebelumnya,  maka  dilakukanlah  pengujian dengan model regresi data panel. Terdapat tiga model regresi yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu model common effect, random effect, dan fixed effect . Adapun pengujian yang dilakukan untuk pemilihan model regresi  yang paling tepat menurut  Sihombing (2022) yaitu uji Chow Likelihood Ratio  Test, uji Lagrange Multiplier Breusch Pagan, dan Uji Hausman. Setelah itu diketahui model regresi yang digunakan, penelitian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan sebagaimana disajikan pada tabel 2.
Volume 3 No. 2, 2023
Tabel 2 Uji Asumsi Klasik Uji Keterangan Normalitas asumsi  bahwa  error  telah  terdistribusi  secara  normal (Gujarati  & Porter, 2009) Multikolinearitas gejala  multikolinearitas  terjadi  ketika  adanya  hubungan  linear sempurna atau tidak sempurna antar variabel-variabel bebas. (Gujarati & Porter, 2009)
Heteroskedastisitas  asumsi bahwa variansi dari setiap  gangguan 𝑢 𝑖 merupakan bilangan yang konstan yang nilainya sama dengan 𝜎 2 atau memenuhi asumsi homoskedastisitas (Gujarati & Porter, 2009) . Autokorelasi gejala  autokorelasi  terjadi  jika  terdapat  korelasi  antar  variabel pengamatan yang diurutkan sesuai deret waktu dan ruang (Gujarati & Porter, 2009).
Sumber: (Gujarati & Porter, 2009)
Setelah diketahui hasil pengujian asumsi klasiknya, maka tahapan dilanjutkan dengan pengujian goodness of fit , uji simultan, dan terakhir yaitu uji parsial. Sehingga dapat disintesis model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
𝑃𝑂𝑉 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑙𝑛𝑃𝐴𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑙𝑛𝐷𝐴𝑈 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐼𝑃𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑙𝑛𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan uji analisis regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel, uji statistika  deskriptif  dilakukan  untuk  memahami  persebaran  data  yang  digunakan  dalam penelitian. Adapun hasil pengujian statistika deskriptif disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3 Analisis Statistika Deskriptif Var. Mean Std. Dev Min Max POV 11.24009 4.402192 3.81 23.56 LNPAD 5.738534 .4876113 4.907864 6.888348 LNDAU 6.795192 .362878 5.966455 7.48626 IPM 70.47278 4.80893 59.9 81.32 LNPDRB 10.22962 .621547 9.388235 12.6534

## Sumber: diolah penulis dari STATA
Dari hasil uji statistika deskriptif, diketahui bahwa rata-rata variabel tingkat kemiskinan (POV)  yaitu  11,24009  dengan  standar  deviasi  4,402192.  Perbedaan  antara  nilai  tingkat kemiskinan maksimum dan minimum cukup tinggi dengan rentang dari 3,81 s.d. 23,56. Hal ini menunjukkan  adanya  ketimpangan  tingkat  kemiskinan  yang  signifikan  antar  kabupaten  dan kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, variabel logaritma natural PAD (LNPAD) memiliki nilai rata-rata yaitu 5,738534 dan standar deviasi 0,4876113. Tidak jauh berbeda dengan hasil tersebut, nilai rata-rata variabel logaritma natural DAU (LNDAU) yaitu 6,795192 dan variabel logaritma  natural  PDRB  (LNPDRB)  yaitu  10,22962.  Selisih  antara  nilai  maksimum  dan minimum  variabel-variabel  tersebut  tidak  begitu  signifikan  karena  telah  mengalami transformasi  ke  dalam  bentuk  logaritma  natural.  Variabel  terakhir  yang  digunakan  yaitu variabel  IPM  memiliki  nilai  rata-rata  70,47278  dengan  nilai  maksimum  81,32  dan  nilai minimum 59,9.
Setelah memahami persebaran data, penelitian dilanjutkan dengan pemilihan estimasi model regresi yang paling sesuai. Pengujian yang dilakukan untuk menentukan estimasi model regresi yaitu Uji Chow , Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiple , dan Uji Hausman . Berdasarkan ketiga uji tersebut, didapatkan hasil bahwa model random effect merupakan model regresi yang paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan dengan
pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengujian layak. Adapun ikhtisar uji asumsi klasik disajikan dalam tabel 4 berikut ini.
Tabel 4 Ikhtisar Uji Asumsi Klasik Uji P value Hasil Uji Normalitas 0.2525 Data terdistribusi normal Heteroskedastisitas 0.0085 Tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas Multikolinearitas 3.28 Tidak terjadi gejala multikolinearitas Autokorelasi 0.0000 Terjadi gejala autokorelasi

## Sumber: diolah penulis dari STATA
Dari  hasil  uji  asumsi  klasik  ditemukan  bahwa  model  regresi  tidak  memenuhi  asumsi homoskedastisitas dan mengalami gejala autokorelasi. Oleh karena itu, penulis menggunakan model Prais-Winsten regressions with panel-corrected standard errors and AR(1) disturbances (Greene, 2018) sebagaimana digunakan dalam penelitian oleh Emara (2015) dan Engelhardt & Prskawetz (2005). Adapun hasil uji regresi Prais-Winsten dirangkum dalam tabel 5 berikut ini. Tabel 5 Ikhtisar Hasil Pengujian dengan Prais-Winsten regressions with panel-corrected
standard errors and AR(1) disturbances Variabel Coefficient Panel-corrected std. err. t-Stat Prob. Cons 78.33641 6.835155 11.46 0.000 LPAD .9982348 .5724944 1.74 0.081 LDAU -1.933492 .9602279 -2.01 0.044 IPM -.8019156 .0553534 -14.49 0.000 LPDRB -.3080779 .2501962 -1.23 0.218 R-squared 0.8972 Wald 876.87 Prob>chi2 0.0000

## Sumber: diolah penulis dari STATA
Berdasarkan hasil pengujian goodness of fit , dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas  dalam  model  penelitian  ini  yaitu  PAD,  DAU,  IPM,  dan  PDRB  per  kapita  mampu menjelaskan  variabel  terikat  tingkat  kemiskinan  sebesar  89,72  persen  sedangkan  sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selain itu, variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai Prob>chi2 kurang dari 0,05. Selanjutnya, variabel PAD, DAU, dan IPM menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat  kemiskinan  sedangkan  variabel  PDRB  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hasil pengujian ini, maka hipotesis penelitian akan dijelaskan lebih dalam pada bagian berikut ini.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan
Hipotesis  pertama  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendapatan  asli  daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima karena hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah  justru  berpengaruh  signifikan  dengan  arah  positif  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini berbeda dengan penelitian oleh Marianus & Badrudin (2016) yang  menemukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengaruh negatif pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan juga ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Paat et al.  (2017)  dengan  objek  penelitian  Kota  Bitung.  Oktaviani  (2018)  dengan  penelitiannya  di Provinsi  Jawa  Tengah  juga  menjelaskan  hal  serupa  di  mana  ketika  terdapat  peningkatan pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp  1,  akan  terjadi  penurunan  tingkat  kemiskinan  sebesar 0,00017 poin.
Meskipun  hipotesis  penelitian  ini  tidak  diterima,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian terdahulu oleh Kawulur et al. (2019) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di 11 kabupaten Provinsi Sulawesi Utara  periode  2015-2017.  Hasil  tersebut  juga  tidak  sesuai  dengan  hipotesis  penelitiannya. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumber daya ekonomi asli daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Kawulur et al., 2019). Hal tersebut seharusnya dapat memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  diharapkan  mampu  menekan  angka kemiskinan. Sebagaimana Kadafi & Murtala (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pertumbuhan  pendapatan  asli  suatu  daerah  yang  positif  seharusnya  mencerminkan pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  dan  salah  satu  indikatornya  yaitu  penurunan  tingkat kemiskinan.
Meskipun  demikian,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijustifikasi  sebagaimana  sebuah penelitian  di  China  oleh  Lustig  &  Wang  (2020)  menemukan  bahwa  sistem  pajak  justru mendorong  tingkat  kemiskinan  di  daerah  pedesaan  meningkat  menurut  garis  kemiskinan internasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sistem pajak telah membuat penduduk yang tidak  miskin  sebelum  dikenakan  pajak  justru  terjerembab  di  bawah  garis  kemiskinan  dan jumlah  ini  jauh  lebih  besar  dibandingkan  jumlah  penduduk  miskin  yang  terbebas  dari kemiskinan. Hal ini menjadi relevan, karena pendapatan asli daerah sendiri terdiri atas beberapa komponen  pungutan  pajak  diantaranya  yaitu  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Jika memerhatikan bagaimana pajak telah memengaruhi kemiskinan menurut penelitian  Lustig & Wang  (2020)  tersebut,  maka  penting  untuk  memastikan  pengaturan  pendapatan  asli  daerah telah  sesuai  dengan  fungsi  redistribusi.  Selain  itu,  dalam  rangka  menekan  kemiskinan, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga harus memberikan perhatian lebih  untuk  meningkatkan  efisiensi  alokasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  lebih  banyak ditujukan untuk program pengentasan kemiskinan atau berorientasi pro poor agar tidak terjadi hal yang sebaliknya.
Pengaruh  pendapatan  asli  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur yang  justru meningkatkan kemiskinan menurut penelitian ini juga menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembangunan daerah. Hal ini merupakan  perwujudan  dari  desentralisasi  fiskal  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  dengan  menyerahkan  beberapa  kewenangan  pemungutan  pajak  dan  kewenangan pengelolaannya.  Sebagaimana  Kajian  Fiskal  Regional  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2018, Provinsi Jawa Timur masih memiliki rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah yaitu sebesar 30,45% di tahun 2018. Sementara itu, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer daerah dengan proporsi sebesar 67,48% di tahun 2018. Dengan rasio tersebut, belanja daerah di Provinsi Jawa Timur baru dibiayai dengan pendapatan asli daerah sebesar 38,13% saja  di  tahun  2018.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  masih  memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat ke daerah.
Meskipun hasil penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh negatif dari pendapatan asli daerah  terhadap  tingkat  kemiskinan,  hal  ini  lantas  tidak  menutup  kemungkinan  adanya perubahan  menuju  lebih  baik  di  masa  yang  akan  datang.  Sebagaimana  dalam  penelitiannya, Abdillah & Mursinto (2016) menemukan bahwa desentralisasi fiskal pada jangka pendek tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  daerah.  Namun  penelitiannya  berhasil membuktikan bahwa pada jangka panjang, perbaikan implementasi desentralisasi fiskal dapat menekan tingkat kemiskinan yang diindikasikan melalui alokasi pendapatan asli daerah yang difokuskan pada pengembangan program-program pengentasan kemiskinan.
Pentingnya efisiensi alokasi dari pendapatan asli daerah karena dalam banyak penelitian terdahulu komponen APBD ini sering dikaitkan dengan tingkat kemandirian daerah (Albasiah, 2013; Ariani & Putri, 2016; Kaunang et al., 2016). Tingkat kemandirian daerah dalam hal ini
mengukur kemampuan suatu daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, pembangunan, dan pemberian  layanan  dengan  menggunakan  dana  yang  diupayakan  secara  mandiri  melalui pungutan pajak dan retribusi daerah (Kaunang et al., 2016), hasil usaha dari badan usaha milik daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pratomo, 2015). Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari desentralisasi fiskal, yakni memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan aspek kemandirian.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan
Hipotesis selanjutnya yaitu pengaruh dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian hipotesis ini menyimpulkan bahwa dana  alokasi  umum  di  Provinsi  Jawa  Timur  telah  menurunkan  tingkat  kemiskinan  untuk penelitian  tahun  2017-2019.  Penelitian  ini  didukung  dengan  penelitian  terdahulu  yang menemukan bahwa dana alokasi umum juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di beberapa daerah penelitian seperti Kabupaten Aceh Tengah (Syahidin & Abd. Jalil, 2020), Provinsi Aceh (Kadafi & Murtala, 2020), dan Kota Manado (Paseki et al., 2014). Tak sejalan dengan  hasil  penelitian  ini,  penelitian  oleh  Bawimbang  et  al.  (2021)  dan  Istimal  (2012) menemukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Manado (Bawimbang et al., 2021) dan di Kota Tangerang (Istimal, 2012). Hal tersebut sangat  mungkin  terjadi,  karena  perbedaan  hasil  yang  beragam  juga  dapat  dipengaruhi  oleh objek penelitian yang dipilih dan waktu yang diteliti.
Hal tersebut terbukti, di mana satu-satunya penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 oleh Wijaya et  al.  (2018)  justru  menemukan  bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh  positif  terhadap kemiskinan.  Hal  ini  mengimplikasikan  adanya  kemungkinan  perkembangan  efisiensi pengalokasian  dana  alokasi  umum  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Timur  yang  ditujukan  untuk  program  pengentasan  kemiskinan.  Sebagaimana  kita  ketahui, menurut Undang-Undang HKPD, dana alokasi umum (DAU) merupakan bagian dari transfer ke daerah  yang ditujukan untuk  pemerataan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Selain itu, pengelolaan dana alokasi umum sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah untuk  pelaksanaan  program  daerahnya  sesuai  dengan  prioritas  masing-masing.  Jelas  bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah, sehingga  diharapkan  program  pengentasan  kemiskinan  dapat  terus  diupayakan  dan ditingkatkan.

## PENUTUP
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana hubungan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai komponen kapasitas fiskal daerah dapat memengaruhi tingkat kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan menggunakan model regresi data panel pada data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019, ditemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat  kemiskinan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  sedangkan  dana  alokasi  umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  pengaruh  pendapatan  asli  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur  terhadap  peningkatan  tingkat  kemiskinan  menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi alokasi pendapatan asli daerah agar lebih banyak ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Mengingat pendapatan asli daerah  mewakili  tingkat  kemandirian  suatu  daerah.  Selain  itu,  penelitian  ini  memberikan optimisme  bahwa  pada  jangka  panjang,  perbaikan  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Penelitian ini menunjukkan telah adanya perbaikan pengelolaan dana alokasi umum di Provinsi Jawa Timur yang diindikasikan dengan adanya pengaruh negatif dana alokasi umum terhadap  tingkat  kemiskinan.  Sebuah  kemajuan  dibandingkan  hasil  yang  ditunjukkan  oleh penelitian  terdahulu  yang  juga  meneliti  pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap  tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai provinsi penerima dana alokasi umum tertinggi di Indonesia, hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana alokasi umum di Provinsi  Jawa  Timur  telah  dan  masih  diupayakan  untuk  mendorong  program  pengentasan kemiskinan.
Pada akhirnya, meskipun penelitian ini dapat menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah  dan  dana  alokasi  umum  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  secara kuantitatif,  akan  tetapi  penelitian  ini  belum  dapat  mengevaluasi  bagaimana  pengelolaan  dua komponen  kapasitas  fiskal  daerah  tersebut  benar-benar  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami dan melakukan evaluasi terhadap program- program pengentasan kemiskinan yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan asli daerah atau dana alokasi umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralization, economic growth and  income  inequality  on  poverty  rate  of  Indonesia’s  33  provinces. International Journal of Advanced Research, 4 (2), 405–414.
Albasiah,  O.  A.  (2013).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat Kemandirian  Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah:  Studi  Kasus  Kota  Malang  (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1 (2), 1–10. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/394
Ariani,  K.  R.,  &  Putri,  G.  A.  (2016).  Pengaruh  Belanja  Modal  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper, 364–369. http://hdl.handle.net/11617/7321
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Kemiskinan dan Ketimpangan [2022]. Retrieved May 19, 2022, from https://bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1 Bawimbang,  P.  M.  I.,  Rorong,  I.  P.,  &  Siwu,  H.  F.  D.  (2021).  Pengaruh  belanja  langsung, belanja  tidak  langsung  dan  dana  alokasi  umum  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  kota Manado. Jurnal EMBA, 9 (2), 523–531.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15 (1), 149–163.
Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(2022). Postur APBD. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=12&pemda=00 Elda, W. A., Sudarti, S., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2 (1), 167–180.
Emara, N. (2015). Fertility and female employment: A panel study on developing countries.
Munich Personal RePEc Archive, 68697. https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=68007408212111501800608902912408 311300503504607809001709911800406408709510811302907711400700711505902 306206401709511907401909112101203707304507409706707912112308502301906 605402008401510806708908411902401106702106910200311111801910612308212 3023080084088&EXT=pdf&INDEX=TRUE
Engelhardt, H., & Prskawetz, A. (2005). A pooled time-series analysis on the relation between fertility  and  female  employment. European  Demographic  Research  Papers, 1.
https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/EDRP/edr p_2005_01.pdf Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin. Haryanto,  J.  T.  (2015).  Desentralisasi  fiskal  seutuhnya.  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi- fiskal-seutuhnya
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  fiskal  dan  stabilitas  politik  dalam  kerangka  pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara . https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/293/147/#:~:text=Pelaksana an%20desentralisasi%20fiskal%20di%20Indonesia,Pusat%20dan%20Daerah%20(PK PD).
Hidayat,  S.,  &  Woyanti,  N.  (2021).  Pengaruh  PDRB  per  kapita,  belanja  daerah,  rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi terhadap ipm di Indonesia. Jurnal Ekonomi,
Bisnis Dan Akuntansi (JEBA), 23 (4).
http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/2919/1946
Istimal, I. (2012). Dampak dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di kota Tangerang.
Jurnal Liquidity, 1 (1), 59–66. https://doi.org/10.32546/lq.v1i1.155
Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana otonomi  khusus  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  provinsi  Aceh  periode  2010-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 3 (2), 23–31.
Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan konsep teoritisnya. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG, 1–7.
Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  Provinsi  Jawa  Timur.  (2019).  Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/smst22018/16_kfr_ smst22018_jatim.pdf
Kaunang,  C.  E.,  Naukoko,  A.  T.,  &  Londa,  A.  T.  (2016).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi, 16 (02), 355–365. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12412
Kawulur, S., Koleangan, R. A. M., & Wauran, P. C. (2019). Analisa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan di 11 kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19 (03), 107–117.
Lipton,  M.,  &  Ravallion,  M.  (1995).  Poverty  and  policy.  In  H.  Chenery  &  T.  N.  Srinivasan (Eds.), Handbook of Development Economics (1st ed., Vol. 3, pp. 2551–2657). Elsevier. https://ideas.repec.org/h/eee/devchp/4-41.html
Lustig, N., & Wang, Y. (2020). The impact of taxes and transfers on income inequality, poverty, and the urban-rural and regional income gaps in China. Center for Global Development Working  Paper, 547.  https://www.cgdev.org/sites/default/files/WP547-Lustig-Wang- Incidence-Analysis.pdf
Mafaza, W., Mayowan,  Y., & Sasetiadi,  T. H. (2016). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah  dalam  pendapatan  asli  daerah  (studi  pada  dinas  pendapatan  pengelolaan keuangan  dan  aset  Kabupaten  Pacitan). Jurnal  Perpajakan  (JEJAK),  11 (1). https://core.ac.uk/reader/296878730
Mankiw, N. G. (2016). Macroeconomics (9th ed.). Worth Publishers.
Marianus, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Telaah Bisnis, 17 (2), 81–98.
Oktaviani,  A.  N.  (2018).  Pengaruh  pinjaman  daerah,  pendapatan  asli  daerah  terhadap kemiskinan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Tengah. Economics  Development Analysis Journal, 7 (3), 305–313. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25264 Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumate, V. A. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah (pad),  dana  perimbangan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  serta  dampaknya  terhadap kemiskinan  di  kota  Bitung. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah, 18 (4). https://doi.org/10.35794/jpekd.15774.19.1.2017
Panggabean,  H.  L.,  Hariani,  D.,  &  Yanuar  B,  A.  (2022).  Pengaruh  dana  alokasi  umum, pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  khusus  terhadap  kemiskinan  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening tahun 2015-2019. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6 (2), 2200–2208. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836 Paseki, M. G., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di kota Manado tahun 2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 14 (3), 30–42.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor  116/PMK.07/2021  tentang  Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Pratomo, A. A. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan  belanja  daerah  terhadap  tingkat  kemiskinan  DKI  Jakarta [Skripsi,  Universitas Diponegoro]. https://core.ac.uk/download/pdf/76925711.pdf
Pusat  Kajian  Anggaran  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  (n.d.).  Dana  alokasi  umum.  Dewan Perwakilan Rakyat. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus- 259.pdf
Putri, A. M. P. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1–9.
Rusmita,  S.  (2016).  Pengaruh  dana  alokasi  umum  (dau)  dan  pendapatan  asli  daerah  (pad) terhadap  belanja  daerah  di  provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan, 5 (3), 237–257. Sihombing, P. R. (2022). Aplikasi STATA untuk Statistisi Pemula . Gemala. Sudirman,  I.  W.  (2011). Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan  Empirikal .  Kencana. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eu2lDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1 &dq=teori+kebijakan+fiskal&ots=H2Clj7uE_a&sig=f9A4Ak1oUfJuseftFO4cAP_DM lk&redir_esc=y#v=onepage&q=teori%20kebijakan%20fiskal&f=false
Suryawati,  C.  (2005).  Memahami  kemiskinan  secara  multidimensional. Jurnal  Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8 (3), 121–129.
Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja  modal,  dan  produk  domestik  regional  bruto  terhadap  kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1 (14), 514–526.
Syahidin, & Abd. Jalil, M. (2020). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di kabupaten Aceh Tengah. Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER), 2 (1), 1–15. https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i1.162
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development (12th ed.). Pearson Education.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
United  Nations  Development  Programme.  (2022).  Human  Development  Reports. https://hdr.undp.org/data-center/human-development- index?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_ Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid
=Cj0KCQjwidSWBhDdARIsAIoTVb1CEJ4O9IkSzdx0qKtjBTtZPAniDeMihehcRthJ oMoOk2gil_Hdu5saAg-DEALw_wcB#/indicies/HDI
Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh dana desa, alokasi dana desa dan dana alokasi  umum terhadap  kemiskinan di  provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2 (1), 156–166.