Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 121-127| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2407. 121-127

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA MELEBIHI

## WAKTU KERJA (STUDI PADA PERUSAHAAN UD. INDRA JAYA SEAFOOD SUPPLIER)
Ayu Adi Ulansari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Pekerjaan yang dikerjakan di luar jam kerja merupakan suatu hal yang di luar kewajiban para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja diluar waktu kerja pada perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier, serta faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum  terhadap  pekerja  yang  bekerja  melebihi  batas  waktu  kerja  di  perusahaan  UD.  Supplier  Seafood  Indra Jaya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja  lebih banyak  dari  waktu  yang  ditentukan  undang-undang.  Pasalnya,  jika  dijumlahkan,  terkadang  perusahaan diharapkan  mempekerjakan  pekerja  lebih  dari  14  jam  dalam  seminggu.  Mengenai  kewajiban  pengusaha terhadap pekerja yang melebihi waktu kerja, perusahaan UD. Supplier Seafood Indra Jaya telah melakukannya secara  optimal  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  dikarenakan  pekerja  yang bekerja  di  luar  jam  kerja  di  perusahaan  telah  dimintai  persetujuan  terlebih  dahulu,  diberikan  uang  lembur, diberikan  waktu  istirahat  yang  cukup,  serta  menyediakan  makanan  dan  minuman.  Faktor  penghambat  dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi jam kerja di perusahaan UD. Supplier Seafood Indra Jaya  yaitu  adanya  tuntutan  konsumen  untuk  mengirimkan  barang  tepat  waktu  (deadline),  kinerja  pekerja  yang kurang maksimal dalam menyiapkan barang untuk dikirim, dan juga kurangnya tenaga yang dimiliki saat ini.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Waktu Kerja.

## Abstract
Work that is done outside working hours is something that is outside the obligations of the workers. This study aims to analyze the implementation of legal protection for workers who work outside of working time at the UD company.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier,  as  well  as  inhibiting  factors  in  the  application  of  legal  protection  to workers  who  work  beyond  the  working  time  limit  at  UD  company.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier.  This  type  of research used in this research is empirical legal research. The results showed that the company UD. Indra Jaya Seafood  Supplier  in  hiring  more  workers  than  the  time  stipulated  by  law.  The  reason  is,  if  you  add  up, sometimes companies are expected to employ workers more than 14 hours a week. Regarding the obligations of employers  to  workers  who  exceed  working  hours,  UD  company.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier  has  done  it optimally  in  accordance  with  the  prevailing  laws  and  regulations.  This  is  because  workers  who  work  outside working hours at the company have been asked for prior approval, are given overtime pay, are given adequate rest time, and provide food and drinks. The inhibiting factor in the application of legal protection for workers who exceed working hours at UD company. Indra Jaya Seafood Supplier, namely the demands of consumers to deliver goods on time (deadline), less than optimal performance of workers in preparing goods for delivery, and also a lack of manpower currently.
Keywords: Legal Protection, Workers, Working Time

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang aktif meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan  tujuan  untuk  kemakmuran  rakyat  Indonesia  ( Hosein,  2016 ).  Pembangunan  tersebut  tentu didukung  oleh  para  tenaga  kerja  yang  tanpa  mengenal  lelah,  bekerja  untuk  meningkatkan  nama perusahaan tempat ia bekerja, serta memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memperhatikan para tenaga kerja  ini,  karena  tanpa  mereka  pembangunan  di  Indonesia  tidak  bisa  terlaksana  ( Ramaputra  et  al.,
2020 ). Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan cara memberikan tuntunan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik serta teknis serta sosial dan ekonomi  melalui  norma  yang  berlaku  dalam  lingkungan  kerja  tersebut  ( Abdusalam,  2009 ).  Pekerja dalam dunia kerja tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Peluang kerja tersebut disambut baik  oleh  masyarakat  demi  terwujudnya impian  penghidupan  yang  layak  seperti  yang  tertuang  pada Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  yang  menyebutkan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan". Demikian juga pada Pasal 28 D ayat (2) UUD  1945  dicantumkan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  bekerja  dan  mendapat  imbalan  dan perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Dalam  undang-undang  juga  telah  disebutkan  bahwa  negara  dan  pihak  swasta  mempunyai kewajiban untuk memperhatikan hak-hak pekerja seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  tersebut  merupakan  wujud  daripada  peran  pemerintah  dan  pengusaha  dalam melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia. Hal ini terutama terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan  swasta  karena  kadang  masih  kurang  mendapatkan  perlindungan  atas  hak-haknya, khususnya bagi tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu kerja. Waktu kerja adalah hal yang sangat penting  untuk  diperhatikan  pada  dunia  ketenagakerjaan.  Hal  ini  mengingat  bahwa  pekerja/buruh adalah manusia kodrati dengan segala keterbatasan fisik dan psikis serta disamping perannya sebagai salah  satu  faktor  produksi  maka  perlu  mengatur  dan  memperhatikan  waktu  kerja.  Mengenai perlindungan hukum  pada  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu kerja, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Pada  Pasal  77  ayat  (1)  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa "Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja".
Dewasa  ini,  masih  sering  terjadi  masalah  terkait  ketenagakerjaan  walaupun  peraturan  yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan, seperti yang kita ketahui juga bahwa dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan  yang  berdiri  dan  berkembang  dengan  baik  dan  pesat,  hal  ini  tentu  saja mempengaruhi pekerja ( Purnamawanti & Zulkarnaen, 2004 ). Seperti salah satu masalah yang sering terjadi  adalah  pelanggaran  jam  atau  waktu  kerja  tenaga  kerja  dan  tidak  membayarkan  upah  kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang sesuai pada peraturan yang telah tertuang pada  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Salah  satu  perusahaan  yang ingin  diteliti  terkait  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  bekerja  melebihi waktu  kerja,  yaitu  perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier.  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier adalah perusahaan yang terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, yang bergerak sebagai pemasok  ikan  laut  ke  beberapa  restoran  dan  hotel  yang  ada  di  Bali.  Berdasarkan  hasil  pengamatan awal penulis, tidak jarang perusahaan tersebut memperkerjakan pekerja/karyawannya melebihi waktu kerja. Tentunya  perusahaan  memiliki  alasan  tertentu  sehingga  memperkerjakan pekerjanya  melebihi waktu kerja, dan hal tersebut lah yang ingin peneliti teliti lebih lanjut. Masalah perlindungan hukum terhadap  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  kerja,  merupakan  suatu  hal  yang  menarik  untuk dibahas.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  kerja  pada  pada perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier,  dan  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  bekerja  melebihi  batas  waktu  kerja  pada perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum empiris, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif analitik, dimana kajian empiris mengkaji law  in  action .  Kajian  empiris  dunianya  adalah das  sein (apa  kenyataannya)  ( Ali  &  Heryani,  2012 ). Pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  sosiologi  hukum.  Pendekatan  sosiologi hukum  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  secara  langsung  ke  lapangan,  guna  melihat  langsung kenyataan  sosial  yang  sebenarnya  terjadi.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer yang artinya  bahan hukum  yang berpusat pada peraturan UU yang berlaku di Indonesia, dan
bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengkajian  kepustakaan.  Bahan hukum  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah  menggunakan  metode  deduktif  induktif  atau sebaliknya, untuk memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok   masalah   yang dibahas  dan  akhirnya  berdasarkan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  maupun pengelolaan-pengelolaan tersebut di atas lalu disajikan dalam bentuk jurnal secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  yang  Bekerja  Melebihi  Waktu  Kerja Pada Pada Perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier
Menurut Satjipto Raharjo, Teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi berbagai  kepentingan  di  lain  pihak  ( Raharjo,  2000 ). Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum  adalah kegiatan  untuk melindungi  individu  dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-  kaidah yang  menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan hidup antar sesama manusia ( Muchsin, 2003 ).
Menurut  C.S.T.  Kansil,  perlindungan  hukum  merupakan  penyempitan  arti  dari  perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek hukum  dalam  interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta  lingkungannya.  Sebagai  subyek  hukum manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  tindakan  hokum  ( Kansil,  1989 ). Terkait  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  yang bekerja melebihi  waktu jam kerja, hal tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa bahwa  Setiap  pengusaha wajib  melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja. Dan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7  (tujuh)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu  untuk  6  (enam)  hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8  (delapan)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa,  Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  melebihi  waktu  kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Dan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  melebihi  waktu  kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
Mengenai kewajiban pengusaha memberikan upah bagi pekerja yang lembur,  tercantum  dalam Pasal  88  ayat  3  huruf  b.  Adapun  Pasal  88  ayat  3  huruf  b,  menyebutkan  bahwa  upah  kerja lembur merupakan  salah  satu  bagian  dari  kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  pekerja/buruh. Untuk peraturan  pelaksananya,  pada  tahun  2004,  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Menerbitkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  Kep.  102/Men/Vi/2004 Tentang  Waktu  Kerja  Lembur  Dan  Upah  Kerja  Lembur.  Tekait pengaturan mengenai kewajiban pengusaha memperkerjakan buruh melebihi waktu jam kerja/lembur dan cara pengupahan diatur jelas dalam KepMen ini yaitu dari pasal 7-12.  Adapun  penjabaran  dari pasal  7-12  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  Kep. 102/Men/Vi/2004  Tentang  Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, antara lain; Pada pasal 7 diatur  mengenai  kewajiban  pengusaha  dalam  memperkerjakan  pekerja  melebihi  waktu  jam  kerja, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 7 (1) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh  selama  waktu  kerja  lembur  berkewajiban:  membayar  upah  kerja  lembur;  memberi kesempatan  untuk  istirahat  secukupnya;  memberikan  makanan  dan  minuman  sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih. (2) Pemberian  makan  dan minum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf c tidak boleh diganti dengan uang.
Selanjutnya pada pasal 8 sampai dengan pasal 10 diatur mengenai sistem pemberian upah bagi pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  jam  kerja,  adapun  bunyi  pasal  8  sampai  dengan  pasal  10 tersebut, adalah sebagai berikut; " Pasal 8 (1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan, (2)  Cara  menghitung  upah  sejam  adalah  1/173  kali  upah  sebulan.  Pasal  9  (1)  Dalam  hal  upah pekerja/buruh  dibayar  secara  harian,  maka  penghitungan  besarnya  upah  sebulan  adalah  upah  sehari dikalikan  25  (dua  puluh  lima)  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  6  (enam)  hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1  (satu)  minggu.  (2)  Dalam  hal  upah  pekerja/buruh  dibayar  berdasarkan  satuan  hasil,  maka  upah sebulan  adalah  upah  rata-rata  12  (dua  belas)  bulan  terakhir.  (3)  Dalam  hal  pekerja/buruh  bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja  dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah dari upah  minimum  setempat.  Pasal  10  (1)  Dalam  hal  upah  terdiri  dari  upah  pokok  dan  tunjangan tetap  maka  dasar  perhitungan  upah  lembur  adalah  100  %  (seratus  perseratus)  dari  upah.  (2)  Dalam hal  upah  terdiri  dari  upah  pokok,  tunjangan  tetap  dan  tunjangan  tidak  tetap,  apabila  upah  pokok tambah  tunjangan  tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah".
Dan juga, Pada pasal 11 sampai dengan pasal 12 Keputusan Menteri ini diatur mengenai cara penghitungan  upah  kerja  lembur,  adapun  bunyi  pasal  11  sampai  dengan  pasal  12  tersebut,  adalah sebagai berikut: "Pasal 11 Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut : Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja: a.1. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam; a.2. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  hari  libur  resmi  untuk waktu  kerja  6  (enam)  hari kerja  40 (empat  puluh) jam seminggu  maka: b.1. perhitungan  upah  kerja lembur  untuk  7  (tujuh)  jam  pertama  dibayar  2 (dua)  kali  upah  sejam,  dan jam  kedelapan  dibayar 3 (tiga)  kali  upah  sejam  dan  jam  lembur  kesembilan  dan  kesepuluh  dibayar  4  (empat)  kali  upah sejam.  b.  2.  apabila  hari  libur  resmi  jatuh  pada  hari  kerja  terpendek  perhitungan  upah  lembur  5 (lima)  jam  pertama  dibayar  2  (dua)  kali  upah  sejam,  jam  keenam  3  (tiga)  kali  upah  sejam  dan  jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari istirahat  mingguan  dan/atau  hari  libur  resmi  untuk  waktu  kerja  5  (lima)  hari  kerja  dan  40  (empat puluh)  jam  seminggu,  maka  perhitungan  upah  kerja  lembur  untuk  8  (delapan)  jam  pertama dibayar  2  (dua)  kali  upah  sejam,  jam  kesembilan  dibayar  3(tiga)  kali  upah  sejam  dan  jam kesepuluh  dan  kesebelas  4  (empat)  kali  upah  sejam.  Pasal  12  Bagi  perusahaan  yang  telah melaksanakan  dasar  perhitungan  upah  lembur  yang  nilainya  lebih  baik  dari  Keputusan  Menteri  ini, maka  perhitungan  upah  lembur  tersebut  tetap  berlaku”.  Dilihat  dari  pengaturan  dalam  Keputusan Menteri  diatas,  mengenai  Waktu  Kerja  Lembur  Dan  Upah  Kerja  Lembur  secara  rinci  sudah diatur  secara  jelas. Maka dari itu, para pengusaha wajib untuk melaksanakannya.
UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier  merupakan  perusahaan  yang  didirikan  oleh  Bapak  I Nyoman  Sudiasa,  SE.,  yang  beralamat  di  Jl.  Pantai  Kedonganan, Gang Mawar No 8 Kedonganan Kuta,  Bali.  Perusahaan  ini  bergerak  dalam  bidang  usaha seafood  supplier yang  mempekerjakan sebanyak  10  pekerja.  Pekerja  di  perusahaan  ini  dibagi  dalam  4  bagian  pekerjaan,  yaitu:  marketing, pembukuan, bagian gudang dan bagian pengiriman. Terkait  waktu  kerja  dalam  perusahaan  tersebut, beliau  menjelaskan  bahwa  waktu  normal  bekerja  dalam  perusahaannya  yaitu  dari  Hari  Senin- Sabtu,  pukul  8.00-16.00  WITA.  Selain  itu,  dalam  sehari  terkadang  pekerja,  bekerja  melebihi  waktu kerja  lebih/lembur  disaat-saat  tertentu,  yaitu  kadang  2  jam  dalam  1  hari  (hari  kerja  normal perusahaan), serta kadang juga pada hari Minggu pekerja juga bekerja setengah hari, dari pukul 8.00- 12.00 WITA). (Hasil wawancara pada hari Senin, 15 Januari 2018)
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  terlihat  bahwa  perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood Supplier,  dalam  memperkerjakan  pekerjanya  melebihi  waktu  kerja  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.  Hal  tersebut  dikarenakan  perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier  memperkerjakan pekerjanya  sampai  dengan  hari  Sabtu,  serta  terkadang  memperkerjakan  pekerjanya  pada  hari  Senin- Jumat, lebih dari 7 jam,  dan juga  terkadang pekerjanya bekerja pada Minggu. Apabila dijumlahkan, terkadang  perusahaan  tersebut  diperkirakan  dapat  memperkerjakan  pekerjanya  lebih  dari  14  jam dalam seminggu. Sebagaimana  diketahui  bahwa  pasal  77  ayat  (2)  huruf  b.  Undang-Undang Nomor
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  menyatakan  bahwa;  Waktu  kerja  lembur  hanya  dapat dilakukan  paling  banyak  3  (tiga)  jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  14  (empat  belas)  jam  dalam  1  (satu) minggu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  pekerja  pada  perusahaan  UD.  Indra  Jaya Seafood Supplier, bekerja melebihi waktu kerja, dan perusahaan tersebut wajib memenuhi kewajiban sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  yaitu  Pada  pasal  7  diatur  mengenai  kewajiban  pengusaha  dalam  memperkerjakan pekerja melebihi waktu jam kerja, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: a. membayar upah kerja lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
c. memberikan  makanan  dan  minuman  sekurang-kurangnya  1.400  kalori  apabila  kerja  lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih.
Terkait  hal  tersebut,  berdasarkan  keterangan  Bapak  I  Nyoman  Sudiasa,  SE.,  dalam memperjakan  pekerjanya  melebihi  waktu  kerja,  beliau  sudah  meminta  persetujuan  dari  para pekerjanya sebelum memperkerjakan mereka melebihi waktu jam kerja. (Hasil wawancara pada hari Senin, 15 Januari 2018). Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pekerja di UD. Indra Jaya Seafood Supplier,  yaitu  Bapak  I  Putu  Indra  Prasetya  Wiguna,  selaku  pekerja  dalam  bidang  pengiriman. Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Putu Indra Prasetya WIguna, beliau mengatakan bahwa memang benar dalam melakukan kerja lembur, para pekerja sudah dimintai persetujuan terlebih dahulu (Hasil wawancara  pada  hari  Senin,  15  Januari  2018).  Dalam  hal  meminta  persetujuan  kepada  pekerja,  hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1601  j  KUHPerdata,  yang  didalamnya  menyebutkan  bahwa,  suatu reglemen (peraturan  perusahaan)  yang  ditetapkan  oleh  majikan  hanya  mengikat  buruh,  jika  buruh telah  menyatakan  setuju  dengan  reglemen  itu.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  wajib  untuk  seorang pengusaha  meminta  persetujuan  terlebih  dahulu  kepada  pekerja  apabila  ingin  memperkerjakannya melebihi waktu jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Untuk  upah  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  jam  kerja  di  UD.  Indra  Jaya  Seafood Supplier,  selanjutnya  Bapak  I  Nyoman  Sudiasa,  SE.  menjelaskan  bahwa  bagi  pekerja  yang  bekerja melebihi  waktu  jam  kerja,  beliau  berikan  upah.  Adapun  upah  yang  diberikan  beliau  saat  kerja melebihi  waktu  jam  kerja  yaitu  berkisar  Rp.  50.000  sampai  dengan  Rp.  100.000/hari,  tergantung waktu  jam  kerja  lebih,  dan  juga  beban  kerja  lembur.  Selain  itu,  beliau  juga  tidak  lupa  untuk memberikan mereka waktu istirahat yang cukup dan juga memberikan makanan dan  minuman.  Hal tersebut  beliau  ungkapkan  demi  alasan  kemanusiaan,  dan juga pekerja yang lembur dapat bekerja secara maksimal (Hasil wawancara pada hari Senin, 15 Januari 2018).
Dilihat  dari  beberapa  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  perusahaan  UD.  Indra  Jaya Seafood  Supplier,  dalam  memperkerjakan  pekerjanya  melebihi  waktu  kerja  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.  Hal  tersebut  dikarenakan  apabila  dijumlahkan,  terkadang  perusahaan  tersebut diperkirakan  dapat  memperkerjakan  pekerjanya  lebih  dari  14  jam  dalam  seminggu.  Mengenai kewajiban  pengusaha  terhadap  pekerja  yang  melebihi  waktu  jam  kerja,  perusahaan  UD.  Indra  Jaya Seafood  Supplier  sudah  melakukannya  cukup  optimal  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hal  tersebut  dikarenakan  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  jam  kerja  di  perusahaan tersebut  sudah  dimintai  persetujuan  terlebih  dahulu,  diberikan  upah  lembur,  diberikan  waktu istirahat yang cukup, serta memberikan makanan dan minuman.
2. Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja yang  Bekerja Melebihi  Batas  Waktu  Kerja  Pada  Perusahaan  UD.  Indra Jaya Seafood Supplier
Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja tentunya akan timbul hambatan-hambatan serta apa saja yang berkaitan dengan perwujudan perlidungan hukum terhadap pekerja. Dalam hal ini adanya banyak aspek yang akan  menghambat  perwujudan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja, antara  lain  prosedur  pelaksaan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  serta  hubungan  pengusaha dan pekerja dalam perwujudan pelaksanaan perlindungan hukum. Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Nyoman Sudiasa, SE., selaku pemilik/owner perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier, dalam pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerjanya,  tidak  jarang  beliau  mengalami  hambatan- hambatan.  Ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  kadang  tidak  bisa  dilakukan sepenuhnya  karena  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu  tidak  memungkinkan  untuk  menaati
sepenuhnya,  terlebih  lagi  dalam  bidang  bisnis  distribusi  yang  penuh  dengan  tuntutan  dari  pihak konsumen (Hasil wawancara pada hari Senin, 15 Januari 2018).
Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  perlindungan  hukum  kepada  pekerja  yang  bekerja melebihi  waktu  jam  kerja  pada  perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Adanya Tuntutan Konsumen Untuk Mengirim Barang Tepat Waktu ( Deadline )
Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Nyoman Sudiasa, SE., beliau mengatakan bahwa tuntutan konsumen  yang  membeli  barangnya  untuk  mengirim  barang  tepat  waktu  merupakan  salah  satu faktor  penghambat  untuk  melaksanakan  ketentutan  waktu  jam  lembur  sesuai  undang-undang. Berdasarkan  slogan  bisnis  "konsumen  adalah  raja",  adalah  pedoman  yang  mendasarinya melakukan  hal  tersebut.  Terlebih  lagi  perusahaan  UD.  Indra  Jaya  Seafood  Supplier  saat  ini mempunyai beberapa langganan yang cukup banyak, hingga ke restaurant dan hotel yang berada di  Ubud,  Gianyar.  Selain  itu,  melihat  persaingan  usaha  dewasa  ini  rasanya  apabila  kita  tidak memperhatikan  tuntutan  konsumen,  maka  konsumen  akan  berpaling  kepada  perusahaan pesaingnya,  maka  dari  itu  terkadang  untuk  mengirim  barang  ke  konsumen,  beliau  memerlukan tenaga  dan  waktu  ekstra  para  pekerjanya  dengan  memperkerjakan  melebihi  waktu  jam  kerja normal,  dan  kadang  melebihi  waktu  jam  kerja  normal  yang  dibolehkan  oleh  undang-  undang. Mau  tak  mau  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  sulit  untuk  dihindari,  hal  ini  demi  memenuhi kebutuhan ekonomi, dan persaingan usaha  yang  kian  lama  kian  ketat  (Hasil  wawancara  pada hari  Senin,  15 Januari 2018).
2. Kurang Maksimalnya Kinerja Pekerja Untuk Menyiapkan Barang Yang Akan Dikirim Selain  faktor  adanya  tuntutan  konsumen  untuk  mengirim  barang  tepat  waktu  ( deadline ),  kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk menyiapkan barang yang akan dikirim juga menjadi salah satu faktor  penghambat  untuk  melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja  lembur  sesuai  peraturan- perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari Bapak I Nyoman Sudiasam, SE., terkadang dalam pekerjanya juga dalam menyiapkan barang yang akan dikirim kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan tambahan waktu kerja untuk memaksimalkan pekerjaannya. Hal tersebut menurut  beliau  adalah  hal  yang  manusiawi,  karena  manusia  tidak  luput  juga  dari  kesalahan. Sebagai  contoh,  disaat  beliau  memantau  persiapan  barang  yang  ingin  dikirimkan  ke  konsumen, tidak  jarang  beliau  melihat  persiapannya  masih  terdapat  beberapa  kekurangan.  Tentu  sebagai perusahaan  yang  mementingkan  kualitas  barang  terhadap  konsumen,  beliau  ingin  konsumennya mendapatkan barang dengan hasil yang memuaskan. Maka dari itu apabila beliau melihat masih terdapat  barang  yang  belum  sesuai,  beliau  menerapkan  waktu  kerja  lembur  untuk  pekerjanya, itupun beliau selalu  meminta persetujuan dari pekerjanya (Hasil wawancara  pada hari Senin, 15 Januari 2018)
3. Kurangnya Tenaga Kerja Yang Dimiliki Saat Ini Sebagaimana yang diketahui bahwa UD. Indra Jaya Seafood Supplier memiliki pekerja tetap sejumlah 10 orang yang dibagi ke beberapa bidang pekerjaan.  Namun,  jumlah  pekerja  tersebut,  dirasa  masih  kurang,  terlebih  lagi  apabila  terdapat order barang yang memerlukan tenaga lebih, tentu jumlah tersebut masih kurang.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Bapak  I  Nyoman  Sudiasa,  SE.,  terkadang  perusahaannya menerima pesanan barang dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier  ini  juga  melakukan  pengiriman  hingga  diluar  kabupaten  Badung,  yang  dimana  dalam perjalanan  tidak  jarang  ditemui  kemacetan.  Melihat  keadaan  tersebut,  dengan  jumlah  pekerja  yang ada,  mau  tidak  mau  disaat  terdapat  pesanan  barang  dengan  jumlah  besar,  beliau  harus memperkerjakan  pekerjanya  melebihi  waktu  jam  kerja  yang  diamanatkan  oleh  peraturan- perundangan.  Beliau  juga  mengatakan  bahwa  sulit  rasanya  apabila  tidak  memperkerjakan  pekerja melebihi  waktu  jam  kerja  dengan  jumlah  pekerja  yang  dimilikinya  saat  ini  (Hasil  wawancara  pada hari Senin, 15 Januari 2018).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier,  dalam  memperkerjakan  pekerjanya  melebihi  waktu  kerja  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang.  Hal  tersebut  dikarenakan  apabila  dijumlahkan,  terkadang  perusahaan  tersebut  diperkirakan
dapat memperkerjakan pekerjanya lebih dari 14 jam dalam seminggu. Mengenai kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang melebihi waktu jam kerja, perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier sudah melakukannya  cukup  optimal  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  tersebut dikarenakan  pekerja  yang  bekerja  melebihi  waktu  jam  kerja  di  perusahaan  tersebut  sudah  dimintai persetujuan  terlebih  dahulu,  diberikan  upah  lembur,  diberikan  waktu  istirahat  yang  cukup,  serta memberikan  makanan  dan  minuman. Adapun  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  perlindungan hukum  bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di perusahaan UD. Indra Jaya Seafood Supplier, yaitu  adanya  adanya  tuntutan  konsumen  untuk  mengirim  barang  tepat  waktu  (deadline),  kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk menyiapkan barang yang akan dikirim, dan juga kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  pembahasan  ini  antara  yakni Sebaiknya  para pengusaha  lebih  memperhatikan  lagi  ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja, karena dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, para pekerja  tersebut  memiliki  hak-hak  yang  perlu  dipenuhi  oleh  para  pengusaha. Kemudian,  sebaiknya pemerintah  selain  memperhatikan  para  pekerja,  juga memperhatikan  para  pengusaha,  hal  tersebut dikarenakan  tidak  semua  yang  terdapat  dalam  perundang-undangan  masih  sesuai  dengan  kondisi sekarang,  mengingat  persaingan  usaha  kian  menguat,  dan  hukumpun  seharusnya  harus  bisa menyesuaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdusalam. (2009). Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revi). Restu Agung. Ali, A., & Heryani, W. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum . Prenamedia Group. Hosein,  Z.  A.  (2016).  Peran  Negara  Dalam  Pengembangan  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  menurut UUD 1945. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (3), 503–528. Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Purnamawanti,  P.,  &  Zulkarnaen,  I.  (2004).  Permasalahan  Hukum  Tentang  Tenaga  Kerja  Anak  di Indonesia. Lex Jurnalica , 2 (1), 29–68. Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum . PT Citra Aditya Bakti.
Ramaputra,  N.  A.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Seputra,  I.  P.  G.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 240–245.