Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
Peningkatan  Kapasitas  Pengelola  Aset  Desa  Melalui  Pendampingan Bimbingan Teknis
Capacity Building for Village Asset Management Through Technical Guidance Assistance
Khairul Shaleh * , Fitri Sukmawati, Dini Arwaty A, Sa’adah Abbas,  R. Ferry Mulyawan M.,H, Daniel Nababan
Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung
Vol. 4 No. 1, Juni 2023
DOI :
10.35311/jmpm.v4i1.177
Informasi artikel: Submitted: 08 Februari 2023 Accepted: 11 Mei 2023
*Penulis Korespondensi : Khairul Shaleh Prodi Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung E-mail : Khairul.shaleh@Widyatama.ac. id No. Hp : 081393505314
Cara Sitasi: Shaleh, K., Sukmawati, F., A, A. A., Abbas, S., M.H, R. F. M., & Nababan, D. (2023). Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Bimbingan Teknis. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 4(1), 138-144.
https://doi.org/10.35311/jmpm. v4i1.177

## ABSTRAK
Pemerintah desa memiliki aset yang terus bertambah namun kompetensi teknis perangkat belum cukup memadai untuk melakukan tata kelola adminsitrasi bagi aset tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat  dalam  bentuk  bimbingan  teknis  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  pemahaman secara  konsep  maupun  teknis  tata  kelola  aset  bagi  perangkat  pemerintah  desa.  Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh beberapa institusi pemerintah desa dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Peserta dari kabupaten Bandung sebanyak delapan pemerintah desa dan dua desa dari Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah desa mendelegasikan perangkat desa yang terdiri sekertaris desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum untuk mengikuti kegiatan  ini.  Selain  dihadiri  unsur  pemerintah  desa,  kegiatan  ini  juga  diikuti  oleh  salah  satu pendamping  desa  yang  berasal  dari  Kabupaten  Bandung.  Program  Pengabdian  Kepada Masyarakat  berupa  bimbingan  teknis  dilaksanakan  di  Ruang  Theather  Universitas  Widyatama Bandung Propinsi Jawa Barat. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis yakni memberikan pemahaman teknis pengelolaan aset desa dan penerapan penyusutan bagi aset kepada peserta khusunya bagi kepala urusan umum yang menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) adminsitasi aset desa. Program ini  memberikan  kesempatan  bagi  peserta  memperoleh  pengetahuan  teknis  sehingga  dapat menunjang tugas dan tanggungjawab perangkat desa di tempat bertugs masing-masing.
Kata kunci: Bimbingan  Teknis,  Tata  Kelola  Aset,  Pemerintah  Desa,  Sekertaris  Desa,  Kepala Urusan Umum

## ABSTRACT
The village government has assets that continue to increase but the competency of the apparatus is not sufficient enough to manage the administration of these assets. Community service activities in the form of technical guidance are carried out in order to provide a conceptual and technical understanding of asset management for village government officials. Technical guidance activities were  attended  by  several  village  government  institutions  from  Bandung  Regency  and  West Bandung  Regency. Participants  from  Bandung  district  were  eight village  governments  and  two villages from West Bandung regency. The participants consisted of the village secretary, the head of the finance section and the head of the general section. Apart from being attended by elements of the  village  government, this activity  was also attended  by one  of the  village assistants  from Bandung Regency. The Community Service Program in the form of technical guidance is carried out in the Theater Room at Widyatama University, Bandung,West Java Province. The result of technical guidance activities is that participants have a technical understanding of village asset management and the technical implementation of asset depreciation. Armed with these competencies, the head of general affairs is expected to be able to carry out the duties and functions (Tupoksi) of village asset administration. This program provides an opportunity for participants to acquire technical knowledge  so  that  they  can  support  the  duties  and  responsibilities  of  village  officials  in  their respective places of duty.
Keywords:   Technical guidance, Asset Governance, Village government, Village Secretary, Head of General Affairs

## PENDAHULUAN
Analisis Situasi
Transisi  pengelolaan  pemerintah  desa sebelum penerapan undang undang tentang desa dan setelah penerapan (Undang-undang Nomor  06.  Tahun  2014),  mengalami perubahan
yang sangat banyak. Perubahannya  dari  tahap  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan dan  pertanggunjawaban.    Perangkat  desa sebagai  pengelola  pemerintahan  desa dituntut  untuk  bekerja  secara  “professional dan  akuntabilitas”,  Semangat  yang  ada  di undang undang desa.
Bekerja  secara  professional  dan akuntabilitas  merupakan  tujuan  yang  baik, namun  tujuan  baik  ini,  dapat  terwujud  jika didukung oleh kapasitas perangkat desa yang bermutu.  Mutu  perangkat  desa  menjadi modal  bagi  desa  menjalankan  roda pemerintahan  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan perundanan undangan. Sebaliknya pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  keliru membawa pada kinerja yang buruk dan akan berimplikasi pada tingkat kepuasan pelayanan masyarakat pedesaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan  Aset Desa  terbit  atas  kesadaran  pentingnya pemerintah desa mengelola aset secara tertib administrasi dan tertib legalitas. Petugas aset desa  melakukan  tugas  penatausahaan, melaporkan  aktivitas  penggunaan,  serta pemanfaatan  untuk  memenuhi  ketentuan ketentuan  administrasi  (Firmansyah,  2018). Administrasi aset desa dapat membantu pihak pemerintah  desa  melakukan  identifikasi kepemilikan dan pengamanan terhadap aset desa (Sutaryo & Nuwandari, 2016).
Kekayaan desa yaitu asset yang dikelola langsung  oleh  pemerintah  desa.  Asset  yang dimiliki  oleh  desa  diperoleh  melalui pengadaan  dengan  menggunakan  anggaran desa, atau dapat juga diperoleh melalui hibah dari masyarakat, pemerintah pusat/propinsi/kabupaten  (Suharto,  2012). Asset  desa  yang  tidak  lancar  diklasifikasi dalam  beberapa  jenis  diantaranya  asset
tanah,  mesin  dan  peralatan,  gedung bangunan,  konstruksi  dalam  pengerjaan (KDP) dan asset lainnya.
Memenuhi ketentuan tertib administrasi pengelolaan  aset  membutuhkan  dukungan kemampuan  teknis  petugas  pengelola  aset pemerintah  desa  (Rachmawati  et  al.,  2018). Pengelola bertanggungjawab terhadap seluruh  tahapan  dalam  proses  pengelolaan aset  desa.  Tahapan  tersebut  terdiri  dari perencaaan, pengganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengamanan dan pemanfaatan.  Tahapan  tata  kelola  aset  desa yang  cukup  panjang  dan  sifatnya  teknis adminstratif  maka  petugas  pengelola  aset perlu  didukung  dengan  kompetensi  teknis sehingga  pengeloaan  aset  dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan  analisis  situasi,  Jumlah anggaran  dana  desa  terus  meningkat membuat jenis dan nilai aset pemerintah desa ikut  terus  mengalami  penambahan.  Dana desa  yang  selama  ini  berorientasi  pada program  pembangunan  desa  membuat jumlah aset desa terus bertambah.  Beberapa aset  desa  digunakan  untuk  menunjang kegiatan  publik  dan  beberapa  lainnya  untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan desa(Eka et al., 2017; Shaleh et al.,  2018).  Nilai  aset  milik  pemerintah  desa yang  terus  bertambah  membutuhkan perangkat pendukung yang lebih praktis dan memudahkan  bagi  pengurus  aset  desa (perangkat  desa)  melakukan  penataan terhadap aset desa.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  01  Tahun  2016  pengelolaan aset  desa  menjadi  bagian  yang  penting  dari pengelolaan  keuangan  desa.  Pengelolaan aset merupakan tugas baru bagi pemerintah desa seiring bertambahnya jumlah aset yang dikelola  desa.  Banyak  permasalahan  yang terjadi  dalam  pengelolaan  aset  desa,  salah satunya  pengurus  aset  yang  belum  memiliki pemahaman  teknis  cara  pengelolaan  aset yang  baik  dimulai  dari  tahap  perencanaan sampai  dengan  tahap  pelaporan.  Pengurus
aset idealnya harus mempunyai kemampuan dalam  memahami  konsep  dan  teknis pengelolaan  aset  karena  hasil  laporan pengelolaan  aset  berguna  bagi  kepala  desa untuk  pengambilan  keputusan  anggaran pada  tahun  berikutnya.  Jika  laporan  aset
disajikan dengan sebaik mungkin, maka akan meminimalisir  pengadaan  aset  yang  tidak diperlukan  desa  sehingga  anggaran  desa tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lain yang  bermanfaat  bagi  desa  maupun masyarakat.

## Gambar 1.  Permasalahan Dan Luaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa
Hasil pengamatan dan wawancara yang tim  pengabdian  lakukan  di  delapan  desa hasilnya menunjukkan bahwa  pengurus  aset belum  memiliki  pemahaman  yang  memadai berkaitan  dengan  pengelolaan  aset  desa sehingga  pengurus  aset  belum  dapat melaksanakan pengelolaan aset dengan baik sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Jika permasalahan ini tidak segera diatasi seiring dengan peningkatan anggaran yang diterima desa  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  akan  terjadi  penggunaan  anggaran yang tidak tepat oleh pemerintah desa karena informasi  aset  desa  yang  disajikan  belum memadai oleh pengurus aset.

## METODE
Permasalahan  utama  yang  terjadi  di mitra tersebut adalah kapasitas teknis sumber daya  manusia  menangani  aset  desa  masih terbatas. Tindakan awal yang tim pengabdian lakukan yaitu memberikan pemahaman teknis penatausahaan  aset  desa  kepada  bagian urusan umum pemerintah desa dengan cara konsultasi  rencana  tindak.  Peningkatan kemampuan  bendaraha  dan  pengurus keuangan  tentang  pengelolaan  aset  dapat dilakukan      dengan    pemberian     pelatihan
sehingga mampu melaksanakan penatausahaan  dan  pengelolaan  keuangan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Di bawah  ini  dokumentasi  pelatihan  yang  akan dilaksanakan  oleh  tim  pengabdian  beserta beberapa  desa  yang  ada  di  Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Gambar 3.   Tim  Pelaksanaan  PKM,  Ruang Theater-  Universitas Widyatama
Tim  pengabdian  akan  mendampingi secara langsung untuk membantu pengelolaan  aset  dan  penatausahaan  serta penyusunan  laporan  pertanggungjawaban aset  desa.  Oleh  karena  itu,  penting  adanya pemahaman tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan
pelatihan  ini pemerintah  desa  bisa meningkatkan  kapasitas  pengurus  aset  desa menjadi  mitra  desa  program  kemitraan masyarakat.  Berikut  daftar  peserta  yang berpartisipasi  dalam  kegiatan  bimbingan teknis pengelolaan aset desa.

## Metode Pelaksanaan Tahap pertama
Tahap  pertama  ini  menyiapkan  modul yang  akan  menjadi  bahan  bimbingan  teknis bagi  perangkat  desa.  Pada  tahap  ini  akan menghasilkan modul Pengelolaan Aset Desa. Tim  penyusun  modul  terdiri  dari  tim pengabdian  masyarakat  yang  berjumlah enam orang anggota. Modul pengelolaan aset desa  disusun  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 dan beberapa  referensi  pendukung  lainnya. Materi  yang  disusun  pada  modul  berkaitan dengan  fungsi  pengurus  aset  dalam penatausahaan  dan  penyusunan  laporan penggunaa aset desa.
Modul Pengelolaan Aset Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01
tahaun  2016  tentang  Pengelolaan  keuangan Desa  dan  dilengkapi  dengan  referensi  lain terkait dengan Manajemen Aset. Materi yang disusun  pada  modul  ini  diarahkan  pada pengelolaan  kekayaan  aset  mulai  dari menyiapkan  perencanaan  kekayaan  hingga pelaporan  kekayaan  sebagai  bagian  dari menyiapkan  perencanaan  kekayaan  hingga pelaporan  kekayaan  sebagai  bagian  dari proses pengambilan keputusan kepala desa.

## Tahap kedua
Tahap  kedua  ini  yaitu  memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan aset  desa.  Pelatihan  pengelolaan  aset  desa adalah  untuk  pengelolaan  aset.  Pelatihan  ini memberikan  pemahaman  teknis  kepada pengelola aset desa tentang manajemen dan pencatatan.  Diharapkan  dengan  adanya pendekatan  ini  para  pengurus  aset  dapat menangani tugas perbendaharaan keuangan dan  menyiapkan  laporan  penggunaa  aset desa untuk pemerintah desa.
Tabel 1. Daftar Narasumber Bimbingan Teknis Pengeloaan Aset Desa No. Nama Narasumber Materi 1. Khairul Shaleh Perencanaan Aset 2. Fitri Sukmawati Pengadaan Aset 3. Dini Arwaty A Pemeliharaan Aset 4. Sa’adah Abbas Pengamanan Aset 5. R. Ferry Mulyawan M.,H Penatausahaan Aset 6. Daniel Nababan Penyusutan Aset Sesi pelatihan yang diberikan sebanyak tiga  kali  dalam  setiap  modulnya  agar  para pengurus  asst  mendapatkan  pemahaman yang lebih mendalam dan dapat mengimplementasikan  kedalam  kegiatan operasional  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.  Dibawah  ini  adalah  tahapan pelatihan dan target hasil dari pelatihan.

## Tahap ketiga
Setalah  melakukan  pelatihan  seperti pada  tahap  kedua,  tahap  selanjutnya  yaitu melakukan  pendampingan  langsung  ke masing-masing  pemerintah  desa  (mitra).
Kegiatan ini yaitu mendampingi petugas aset dalam penyusunan laporan pengelolaan aset desa.  Pendampingan  ini  diharapkan  saat pengelola aset mendapatkan kesulitan dapat berkonsultasi  secara  langsung  dengan  tim pengabdian  masyarakat.  Target  yang  dingin dihasilkan  pada  tahap  terakhir  ini  adalah petugas pengelola aset dapat secara mandiri melakukan  proses  penatausahaan  dan menyusun  laporan  hasil  pengelolaan  aset desa.
Capaian hasil diukur dengan memantau implementasi  tata  kelola  aset  desa  pada masing-masing  pemerintah  desa  yang
mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aset desa. Implikasi kegiatan ini diukur  dengan  menilai  capaian  penerapan tata kelola aset desa yang telah
diselenggarakan  oleh  kepala  urusan  umum sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai pengelola aset desa.
Gambar 2. Proses Pelatihan Pengelolaan Aset Desa
HASIL DAN PEMBAHASAN Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  harus  dikelola secara  efektif  dan  efisien(Helmy  Syahrizal, 2018). Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan  kesejahteraan,  taraf  hidup masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan  Desa  (Hadi,  2013;  Risnawati, 2017).  Pelaksaan  PKM  bertempat  di Universitas  Widyatama  dimana  peserta  PKM berasal  dari  beberapa  pemerintah  desa Bimbingan  teknisi  dilaksanaan  dengan pendekatan  klinik  dan  simulasi  kasus  bagi peserta.
Gambar 4.   Simulasi Pengisan Tabel Inventaris Aset Desa
Aset  Desa  diatur  secara  rinci  dalam Permendagri  No.1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan  Aset  Desa.  Peraturan  tersebut menjelaskan  bahwa  Pengelolaan  Aset  Desa adalah  rangkaian  kegiatan  mulai  dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian aset  Desa.  Kepala  Desa  sebagai  pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.  Kepala  Desa  dapat  menguasakan sebagian  kekuasaannya  kepada  Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu  pengelola  aset  desa  dan  Unsur Perangkat  Desa  sebagai  petugas/pengurus aset  desa.  Hal  ini  dipertegas  dalam Permendagri  1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa.
Berdasarkan  analisi  situasi,  beberapa persoalan  yang  dapat  diidentifikasi  yaitu pengurus  aset  belum  memiliki  pemahaman teknis  pengelolaan  aset  dari  tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.  Idealnya  pengurus  aset  harus memiliki  pemahamn  konsep  dan  teknis
pengelolaan aset karena laporan pengelolaan aset berguna bagi kepala desa dalam rangka pengambilan
keputusan anggaran pengadaan  aset  tahun  berikutnya.  Jika laporan  aset  disajikan  dengan  baik  maka pengadaan  aset  desa  yang  tidak  perlu  bagi desa dapat dihindari sehingga anggaran desa dapat  dialihkan  pada  aktivitas  yang bermanfaat  langsung  bagi  masyarakat  desa. Hasil pengamatan dan wawancara yang kami lakukan  kepada  pengurus  aset  di  delapan Desa  belum  memiliki  pemahaman  yang
memadai berkaitan dengan pengelolaan aset desa  sehingga  pengurus  aset  belum  dapat melaksanakan pengelolaan aset dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena  itu,  perlu  pemberian  pelatihan  untuk meingkatkan pemahaman konsep dan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa kepada pengurus  aset  desa.  Tim  pengabdi masyarakat  juga  melakukan  pedampingan langsung  untuk  membantu  pengelola  aset melakukan penatausahaan dan pencatatan.
Tabel 2. Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa
Setelah
melakukan pedampingan langsung oleh tim PKM perangkat desa dapat memahami ketentuan pengelolaan aset desa, serta  dapat  memahami  dokumen  terkait pengelolaan  aset  desa  yang  harus  disusun dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  desa. Tahapan  terakhir  pelatihan  tim  PKM mengadakan  simulasi  penyusunan  laporan perbendaharaan  dan  penyusunan  laporan keuangan  desa  dalam  bentuk  laporan realisasi dan laporan kekayaan milik desa.

## KESIMPULAN
Kendala  pengelolaan  aset  desa  saat  ini yang  banyak  terjadi  di  pemerintahan  desa yakni  kapasitas  perangkat  dalam  melakukan administrasi  masih  terbatas.  Pengelolaan asset secara manual memiliki informasi yang tidak terintegrasi sehingga aset disajikan tidak secara  menyeluruh.  Keadaan  demikian menyebabkan  petugas  pengelola  aset  di pemerintah  desa  mengalami  kesulitas melakukan proses pendataan adminstrasi dan
No. Asal Institusi Peserta 1. Desa Cangkuang Kulon Kab. Bandung Pendamping Desa 2. Pemerintah Desa Cimenyan Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan 3. Pemerintah Desa Mandalamekar Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan 4. Pemerintah Desa Mekarsaluyu Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan 5. Pemerintah Desa Ciburial Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan 6. Pemerintah Desa Cikadut Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan 7. Pemerintah Desa Gudang Kahuripan Kab. Bandung Barat Kepala Urusan Umum 8. Pemerintah Desa Wangunsari Kab. Bandung Barat Kepala Urusan Umum 9. Pemerintah Desa Cileunyi Kolot Kab. Bandung 1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum
keterbatasan  melakukan  pemanfaatan  aset secara efisiensi dan ekonomis.
Langkah  untuk  mengatasi  keadaan demikian maka tim pengabdian memberikan bimbingan  teknis  penatausahaan  aset  desa kepada  bagian  urusan  umum  pemerintah desa dengan cara konsultasi rencana tindak. Pengurus  aset  memperoleh  pemahaman teknis  tentang  manajemen  dan  pencatatan aset desa. Pengurus aset memiliki kompetensi teknis penyususnan laporan pengelolaan aset desa.  Kegiatan  pengabdian  berikutnya diharapakan  dapat  membuat  sistem  tata kelola aset berbasis aplikasi perangkat lunak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Program
Pengabdian Masyarakat terselenggara  berkat  dukungan  dana  dari Universitas  Widyatama  yang  disalurkan melalui  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Eka,  P.,  Marvilianti,  D.,  Adi,  K.,  Saputra,  K.,  & Aristia,  M.  (2017).  Hubungan  Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli  Desa  (  Studi  pada  Desa-desa  di Kabupaten  Buleleng  –  Bali  ). SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF, 253–260.
Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di  Kabupaten  Tangerang. Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Kesatuan,  6(1),  001–008. https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58
Hadi,  F.  (2013).  Membangun  Berbasis  Aset : Upaya  Membangkitkan  Warga  Desa Yang  Berdaya  Dan  Aktif  Membangun Kemandiriannya. Jurnal  MANDATORY, 10(1), 15.
HELMY  SYAHRIZAL,  A.  (2018).  Strategi
Optimalisasi  Pengelolaan  Kekayaan (Aset)  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa (Studi  Kasus  Di  Desa  Sambiroto
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). Publika, 6(4). Rachmawati, R., Mulyawan, F., Gunanta, R., & Nababan, D. (2018). Asset Management Competencies and Organizational
Structure  on  the  Asset  Management Competencies and Organizational Structure on the Effectiveness of Village Asset Management. International Journal  of  Engineering  &  Technology Website:, December, 227–234. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.34.238 96 Risnawati,  D.  (2017).  Pengelolaan  Aset  Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan  Di  Desa  Krayan  Bahagia Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser. EJournal  Ilmu  Pemerintahan,  5(1),  199–
212.
Shaleh,  K.,  Yati,  M.,  &  Anni,  D.  (2018). Pemberdayaan  Berbasis  Aset  Desa : Upaya Penciptaan  Lapangan  Kerja Bagi Masyarakat  Desa. Jurnal  Akuntansi, Ekonomi  Dan  Manajemen  Bisnis,  6(2),
162–171. Suharto,  D.  G.  (2012). Desentralisasi Administratif  Dan  Desentralisasi  Politik The Operation Of Village Government In Perspective Administrative Decentralization And Political Decentralization. 153–160. Sutaryo,  &  Nuwandari,  I.  (2016).  Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal Akuntansi, 7(2), 140–162.