Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Imran Eka Saputra 1* , Furqan Razak 2 Ali Rahman 3 , Alqadri Nur 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia imranekasaputra.fh@umi.ac.id 1* , bmfurqanrzak0279@gmail.com 2 , alirahmann1990@gmail.com 3 , alkadrinur@gmail.com 4
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  position  of  the  triumvirate  of  ministers  in  the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The  research  results  show  that  the  position  of  the  triumvirate  of  ministers  in  the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President  are  absent.  Then  the  reason  why  the  ministers  of  the  Triumvirate  carry  out presidential  duties  is  because  they  are  considered  to  understand  the  ins  and  outs  of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs.
Keywords : Triumvirate; Ministry; Indonesia
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur E-mail: ss175@umkt.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menteri-menteri pada dasarnya merupakan kepala pemerintahan yang dimaksud arti sebenarnya pada  bidang  tertentu  dengan  tanggungjawabnya  masing-masing.  Menteri  yang  selanjutnya memutuskan  kebijakan  politik  pemerintahan  maupun  koordinasi  pada  pemerintahan  Negara.  Bukan menteri  ataupun  kementerian  Negara,  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  mengetahui  terdapat  tiga jabatan  menteri  yang  diartika  sebagai  menteri  triumvirat.  Ketiga  jabatan  Menteri  tersebut  adalah Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan.  Ketentuan  mengenai kedudukan  menteri  triumvirat  ini  diatur  tersendiri  dalam  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang berbunyi:
“Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewjibannya  dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksana  tugas  kepresidenan adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama. Selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  Majelis  Permusyawratan  Rakyat  menyelenggarakan sidang  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dari  dua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”
Berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dapat  dilihat  bahwa  Menteri  Luar  Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam  UUD  NRI  1945.  Kedudukan  Menteri  Triumvirat  termaktub  di  dalam  UUD  NRI  1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) mempunyai peranan yang begitu diperlukan. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945  menerangkan  yaitu  Menteri  Triumvirat  dapat  mengambil  peran  selaku  pelaksana  tugas kepresidenan  sedangkan  saat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  secara  bersama-sama  mangkat,  atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya.
Sejak  disahkannya  Perubahan  keempat  UUD  NRI  1945  pada  rapat  paripurna  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, Presiden dan Wakil Presiden belum pernah secara bersama-sama berhalangan baik karena mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Hal tersebut membuat UUD NRI 1945 Pasal 8 Ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan  sementara  belum  pernah  terlihat  implementasinya  atau penerapannya sampai dengan saat ini.
Sebelum disahkannya pengubahan keempat UUD NRI 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia sempat  mencatat  bahwa  di  Indonesia  pernah  terjadi  kekosongan  kekuasaan  Presiden  dan  Wakil Presiden  secara  bersamaan.  Kekosongan  kekuasaan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Indonesia  secara bersamaan  terjadi  ketika  serangan  Agresi  Militer  Belanda  yang  Kedua,  yaitu  tanggal  19  Desember 1948  di  Yogyakarta  (Hilmatiar,  2015).  Pada  dasarnya  disebabkan  oleh  pemahaman  bahwa  Presiden Republik  Indonesia  menurut  UUD  NRI  1945  tidak  secara  langsung  menjadi  kepala  eksekutif  yang sesungguhnya. Meskipun kekuasaan pemerintahan Negara (executive power) secara tegas berada pada Presiden  sebagaimana  diatur  di  dalam  UUD  NRI  1945,  dimana  menurut  Ismail  Suny,  Presiden Indonesia bukan selaku kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif, yang dimana hal tersebut juga terjadi di Amerika Serikat.
Pengangkatan menteri-menteri dilaksanakan oleh Presiden mulai dari awal memperoleh mandat MPR  pada  Sidang  Umum  MPR  sampai  pada  periode  jabatan  usai.  Pemberhentian  menteri-menteri oleh  Presiden  bisa  dilaksanakan  selama  masa  jabatannya  tersebut.  Segala  aktivitas  tersebut  pada prakteknya mampu dilaksanakan dengan secara tertutup dan tidak memerlukan nasihat, memperoleh pendapat serta mempertanggung jawabkan. Sesaat setelah Sukarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, pada  tanggal  19  Desember  1948,  disaat  Agresi  Militer  Belanda  ke-II,  dibentuklah  Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh para pimpinan pemerintahan saat itu (setingkat menteri, dan sebagainya),  dimana  Syafruddin  Prawiranegara  yang  diberikan  mandat  untuk  memegang  kekuasaan PDRI.
Berdasarkan  sejarah,  terdapat  peristiwa  fenomenal  dalam  sejarah  ketatanegaraan  Amerika Serikat  ketika  Wakil  Presiden  Harry  S.  Truman  dilantik  di  dalam  pesawat.  Hal  ini  terjadi  karena
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Presiden Franklin D. Roosevelt mengalami stroke dan meninggal pada tanggal 12 April 1945. Setelah kematian Presiden Franklin, sumpah jabatan langsung dilaksanakan kepada Harry S. Truman di dalam pesawat.  Selain  itu,  di  Brasil,  Presiden  terpilih  Trancredo  Neves  meninggal  dunia  sebelum  dilantik karena penyakit serius, sehingga digantikan oleh Jose Sarney sebagai Presiden Brasil. (Hariansah & Erliyana, 2018).
Peristiwa  fenomenal  dalam  sejarah  ketatanegaraan  memberikan  catatan  dan  panduan  penting terhadap  konsep  ketatanegaraan  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadi  dasar  untuk  menghindari  terjadinya kekosongan atau kevakuman kekuasaan. Kekosongan kekuasaan dapat menjadi masalah serius dalam ketatanegaraan,  karena  situasi  darurat  seperti  kudeta  oleh  kelompok  tertentu  bisa  terjadi,  serta pengisian  jabatan  dilakukan  dengan  cara-cara  inkonstitusional,  sehingga  pemerintahan  tidak  dapat berfungsi  dengan  baik.  Situasi  sejarah  ini  menjadi  fenomena  ketatanegaraan  yang  memberikan kontribusi  signifikan  terhadap  pengembangan  konsep  ketatanegaraan,  khususnya  di  Indonesia. (Sirajuddin, 2019).
Setelah  pengesahan  perubahan  Keempat  UUD  NRI  1945,  belum  terdapat  pengaturan  lebih lanjut  atau  peraturan  turunan  dari  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  yang  secara  tegas  mengatur mengenai  kedudukan  Menteri  Triumvirat  sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan.  Hal  ini  menjadi masalah  ketatanegaraan  di  Indonesia  jika  terjadi  kekosongan  jabatan  kepresidenan.  Menteri Triumvirat  telah  diatur  dalam  UUD  NRI  1945  sebagai  pelaksana  penyelenggaraan  jabatan kepresidenan, tetapi ketidakadaan peraturan lanjutan atau turunan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum  dan  potensi  banyaknya  permasalahan  dalam  ketatanegaraan  serta  situasi  sosial  politik  di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memahami hubungan antara Menteri Triumvirat  dalam  sistem  kementerian  negara  dan  kedudukan  Menteri  Triumvirat  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi  tambahan  bagi  peneliti  maupun  pembaca  serta  mendukung  pengembangan  hukum  di Indonesia,  khususnya  mengenai  kedudukan  atau  eksistensi  Menteri  Triumvirat  dalam  sistem kementerian  negara.  Secara  praktis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  kepada pemerintahan  untuk  mengantisipasi  keadaan  yang  memungkinkan  terjadinya  kekosongan pemerintahan di masa sekarang dan mendatang.

## II. METODE
Tipe  penelitian  dipergunakan  pada  penelitian  ini  ialah  hukum  normatif  ataupun  doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber sekunder ataupun penelitian kepustakaan, yakni penelitian  dari  data  sekunder  (Sampara  &  Husen,  2017).  Soerjono  Soekanto,  menjelaskan  bahwa penelitian  hukum  dilaksanakan  dengan  melakukan  analisis  bahan  Pustaka  ataupun  data  sekunder secara  terus  menerus,  sehingga  dapat  dikatakan  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum kepustakaan  (Qamar  et  al.,  2017).  Maka  dari  itu,  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian dengan  dilaksanakan  pada  pendekatan  dengan  norma  ataupun  lembaga  hukum,  asas  hukum,  teori hukum, dalil hukum serta perbandingan hukum (Nawi & Syahruddin, 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

## 1. Kedudukan Menteri Triumvirat
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, kedudukan menteri triumvirat ditegaskan di dalam  pada  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  NRI  1945,  yang  mengatur  bahwa  "Jika  Presiden  dan  Wakil Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  ataupun  tidak  mampu  melaksanakan  tugasnya  disaat menjabat  dengan  cara  bersamaan,  penyelenggaraan  kewajiban  kepresidenan  yakni  Menteri  Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  dengan  bersamaan.  Paling  lambat  30  hari setelah  itu,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melaksanakan  sidang  dalam  pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  pada  2  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dengan  diusungkan  dari  partai politik  ataupun  penggabungan  partaipolitik  pada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya mendapat  suarapaling  banyak  pertama  ataupun  kedua  pada  pemilihan  umum  sebelumnya,  sampai berakhir masa jabatan". Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ini mengandung ketentuan sebagai berikut:
1. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Pelaksana tugas sementara kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
3. Masa pelaksana tugas sementara kepresidenan berlangsung selama tiga puluh hari.
4. Pelaksana  tugas  sementara  kepresidenan  didasarkan  pada  empat  kondisi:  mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  selama  masa jabatannya secara bersamaan.
5. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik  yang  pasangan  calonnya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam pemilihan sebelumnya, sampai masa jabatannya habis.
6. Sistem yang digunakan adalah sistem pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan oleh MPR.  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  MPR,  berbeda  dengan  pemilihan putaran  pertama  dan  kedua  yang  dilakukan  langsung  oleh  rakyat. (Mujiburohman, 2012).
Penyebutan ketiga menteri triumvirat awalnya ada pada ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 mengenai situasi Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia  berhalangan.  Menurut  ketetapan  tersebut,  terdapat  dua  pertimbangan  yang mendasari ketentuan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:
1. Manusia  sebagai  hamba  Tuhan  secara  kodrati  tidak  luput  dari  hambatan  dan  ujian hidup,  yang  bisa  berupa  halangan  yang  disebabkan  oleh  hal-hal  di  luar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya, dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari baik secara tetap maupun sementara waktu.
2. Keadaan seperti itu, jika menyangkut Presiden dan/atau Wakil Presiden, mempunyai akibat  dan  pengaruh  nasional  yang  luas  serta  dalam,  sehingga  perlu  ada  kepastian hukum yang mengatur kondisi tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pasal  5  Tap  MPR  No.  VII/MPR/1973  mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:
1. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat  harus  menyelenggarakan  Sidang  Istimewa  dalam  waktu  paling  lambat  satu bulan  untuk  memilih  dan  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  masa jabatannya  berakhir  sesuai  dengan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang digantikan.
2. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri  Luar  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan-Keamanan  secara  bersama-sama melaksanakan  jabatan  Pemangku  Sementara  Jabatan  Presiden,  dengan  pengaturan kerja yang ditentukan oleh Menteri-menteri terkait.
3. Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.
Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  bersamaan,  maka penyelenggaraan  tugas  kepresidenan  dilakukan  oleh  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama.  Ketetapan  ini  diharapkan  dapat mencegah kesulitan ketatanegaraan yang berkepanjangan (Tutik, 2017).
Bukan  hanya  ketetapan  itu.  Paasal  8  ayat  (3)  juga  mempertegas,  yakni  yang  memegang jabatan  ketiga  menteri  itu  memiliki  ketetapan  konstitusi  yang  berbeda  disbanding  dengan  menteri lainnya.  Apabila  adanya  kosongnya  jabatan  Presiden  ataupun  Wakil  Presiden  secara  bersama, keduanya  dengan  cara  bersamaan  mendapatkan  kewenangan  konstitusional  dalam  bekerja  selaku penyelenggara  kewajiban  kepresidenan  berdasarkan  UUD  NRI  1945.  Berarti,  pada  segala  hal  yang terkait pada UUD NRI 1945 itu, sehingga yang memegang jabatan ketiga menteri itu memiliki tempat lebih diperlukan, bukan hanya itu sangat penting dibanding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, pada situasi jelas biasanyaa terlihat cukup tua dibanding ketiga menteri-menteri itu.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 2. Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Selanjutnya,  terjadi  lagi  proses  regenerasi  ketiga,  yang  diadopsi  ke  dalam  amandemen keempat  konstitusi  UUD  1945,  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  8  ayat  (3),  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  atau  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai  politik  yang  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”
Dengan  demikian,  ketiga  generasi  aturan  hukum  tersebut  di  atas,  baik  langsung  atau  tidak langsung,  telah  memberikan  makna  bahwa  penggunaan  asas  Triumvirat  (tiga  serangkai)  ini terlegitimasi secara legal, termasuk menguatkan ketetapan pasal 12, jo, Pasal 22 ayat(1), UUD 1945 untuk memosisikan Presiden dalam alternatif tunggal apabila terjadi kekacauan atau huru-hara yang menjadi  dilematis  terhadap  kedudukannya  atau  membahayakan  situasi  negara.  Dengan  demikian, presiden  dapat  melakukan  peluang  pasal-pasal  tersebut  sebagai  alasan  pembenar  (legimate)  untuk keselamatan dan pengamanan kedudukan presiden secara objektif.
Relevansi  logis  ini  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  sosio  yuridis,  tanpa  perlu  meminta persetujuan  MPR  karena  sifatnya  yang  absolute  objective  right  bersamaan  dengan  extraprivileges value.  Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan  alasan  pembenar  pengamanan  situasi  darurat  negara, presiden  dapat  saja  mengeluarkan  mandat  atau  surat  perintah  atau  apa  pun  yang  namanya  seperti dekrit dan sejenisnya karena sifatnya yang socio relative itu.

## 3. Perbandingan UUD 1945 Naskah Asli Dan Hasil Amandemen
Di  zaman  reformasi,  sketsa  Menteri  tiga  serangkai  ialah  keadaan  terbaru  pada  sistim pemerintah  presidensial.  Amandemen  UUD  1945  diwaktu  itu,  bisa  dinyatakan  selaku  penyaringan presidensial  dindonesia.  Keadaan  badan  legislatif  yang  dominan  di  era  orde  lama  serta  baru,  jadi Pemberitahuan khusus kepada kedua belah pihak yang termasuk pada transaksi. Logika pertama pada sistim  presidensial,  ialah  terbentuk  pemerintah  yang  bertahan.  Pertahanan  ini  tentunya  perlu diciptakan  pada  kecepatan  kepemimpinan  peningkatan  kecepatan  lengsernya  Presiden  dan  Wakil Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  ataupun  belum  bisa  melaksanakan tugasnya  (Sirajuddin, 2019).
Dalam  amandemen  ketiga  UUD  1945,  diatur  ketentuan  yang  cukup  kompleks  apabila Presiden  dan  wakil  Presiden  sekaligus  meninggal  dunia,  mengundurkan  diri,  diberhentikan  ataupun belum  mampu  menjalankan  keharusannya.  Model  ini  dijelaskan  pada  pasal  8  yang  apabila diperbandingkan  pada  UUD  1945  paragraf  asli,  mempunyai  pembeda  yang  sangat kompleks (Sirajuddin, 2019).
Perbandingan  antara  Pasal  8  UUD  1945  Naskah  Asli  dan  Pasal  8  UUD  1945  Hasil Amandemen  menunjukkan  perubahan  signifikan  dalam  tata  cara  pengisian  kekosongan  jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 8 UUD 1945 Naskah Asli menyatakan bahwa "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatannya,  ia  diganti  oleh  Wakil  Presiden  sampai habis waktunya." Ketentuan ini relatif sederhana dan hanya mengatur penggantian Presiden oleh Wakil Presiden tanpa prosedur lebih lanjut.
Namun, Pasal 8 UUD 1945 Hasil Amandemen menambahkan beberapa ketentuan penting untuk mengatur situasi kekosongan jabatan secara lebih komprehensif:
1. Penggantian  oleh  Wakil  Presiden: Amandemen  pertama  tetap  mempertahankan  ketentuan bahwa  jika  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden hingga akhir masa jabatannya.
2. Kekosongan  Wakil  Presiden: Amandemen  kedua  menambahkan  prosedur  untuk  mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang dalam waktu enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Kekosongan Bersamaan: Amandemen ketiga mengatur situasi di mana Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan.  Dalam  keadaan  ini,  pelaksana  tugas  kepresidenan  dipegang  oleh  Menteri  Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama.  Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai  politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presidennya  meraih  suara  terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, hingga masa jabatannya berakhir.
Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan prosedur yang lebih jelas  dalam  menghadapi  kemungkinan  kekosongan  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden,  serta untuk  memastikan  kelangsungan  pemerintahan  yang  stabil  dan  terhindar  dari  kevakuman kekuasaan yang dapat mengganggu fungsi pemerintahan
Hubungan Antara Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Kementerian Negara Republik Indonesia

## 1. Hubungan Antara Menteri Triumvirat
Dalam  konsep  Triumvirat,  kekuasaan  pemerintahan  dipegang  oleh  tiga  orang  sebagai satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan.  Pembentukan setiap  lembaga  harus  didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  berlaku  sebagai  legitimasi  yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Perintah untuk menunjuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan  merupakan perintah  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan bahwa  kekosongan  kekuasaan  tidak  terjadi.  Konsep  Triumvirat  ini  memberikan  landasan hukum  yang  jelas  untuk  situasi  di  mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dapat melaksanakan  tugas  mereka  secara  bersamaan,  dengan  mengandalkan  tiga  menteri  utama sebagai pelaksana tugas sementara kepresidenan (Pramana et al., 2023).
Pembagian  tugas-tugas  Presiden  kepada  menteri-menteri  dalam  konsep  Triumvirat mencerminkan mekanisme untuk memastikan kelangsungan pemerintahan. Dalam hal ini, wajar jika menteri-menteri  tersebut  disebut  sebagai  kepala  pemerintahan  berdasarkan  bidang  yang  menjadi tanggung  jawabnya  masing-masing.  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri Pertahanan  yang  ditunjuk  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menjalankan  tugas-tugas  Presiden  sesuai  dengan  bidang-bidang  mereka.  Menteri-menteri  ini menjalankan  kekuasaan  yang  sangat  luas,  mencakup  urusan  luar  negeri,  urusan  dalam  negeri,  dan urusan  pertahanan,  yang  tidak  dimiliki  oleh  menteri-menteri  lainnya.  Dengan  demikian,  mereka memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan, terutama dalam situasi  darurat  di  mana  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  mereka. Pembagian tugas ini memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien tanpa terjadi kevakuman kekuasaan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.(Pramana et al., 2023).
Lembaga-lembaga  negara  di  Indonesia  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  dengan  tujuan melangsungkan  fungsi  negara  dan  pemerintahan  secara  aktual.  Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan kedua  fungsi  tersebut,  perlu  dibentuk  suatu  kesatuan  proses  yang  saling  berhubungan.  Meskipun setiap lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda-beda, secara konsep, lembaga- lembaga tersebut harus bekerja sama dan memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga membentuk kesatuan  untuk  mewujudkan  fungsi  negara  secara  praktis  dan  merealisasikan  tujuan  negara  jangka panjang secara ideologis. Secara normatif, antar lembaga negara wajib menciptakan mekanisme check and balances, yaitu saling mengawasi, mengontrol, dan mengimbangi kekuasaan untuk menghindari dominasi kekuasaan. Lembaga-lembaga negara harus bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan pemerintahan, meskipun mereka memiliki wilayah kekuasaan dan kewenangan masing-masing yang berbeda.  Mekanisme  check  and  balances  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  antara  eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan  absolut,  sehingga  tercipta  keseimbangan  dan  akuntabilitas  dalam  menjalankan pemerintahan.  Dengan  demikian,  setiap  lembaga  dapat  menjalankan  perannya  secara  efektif  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
efisien,  serta  berkontribusi  pada  pencapaian  tujuan  negara  secara  keseluruhan  (Kusnardi  &  Siragih, 1978). Sedangkan untuk Menteri Triumvirat ini termasuk dalam Kekuasaan Eksekutif sebab Menteri Triumvirat  termasuk  dalam  komponen  Kementrian  Negara.  Dengan  adanya  mekanisme  tersebut memberikan implikasi positif sebab mencegah dominasi salah satu lembaga. Wajib dipisahkan secara tegas kekuasaan antar lembaga negara agar terhindar dari ketimpangan kekuasaan (Huda, 2020). Menurut Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan,"  terdapat  beberapa  alasan  mengapa  pelaksana  tugas  Kepresidenan  adalah  Menteri  Luar Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  (Triumvirat).  Alasan-alasan  tersebut  antara lain adalah:
1. Pemahaman  Tugas  dan  Wewenang: Ketiga  menteri  ini  membantu  Presiden  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  sehingga  mereka  dianggap  memahami  seluk-beluk urusan pemerintahan.
2. Menteri  Luar  Negeri: Menteri  ini  menjalankan  politik  luar  negeri  sehari-hari,  sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan internasional dan diplomasi.
3. Menteri  Dalam  Negeri: Pejabat  ini  mengendalikan  pemerintahan  dalam  negeri,  termasuk pemerintahan  daerah,  sehingga  memiliki  wawasan  yang  luas  tentang  administrasi  dan kebijakan domestik.
4. Menteri  Pertahanan: Menteri  ini  mengendalikan  politik  pertahanan,  yang  meliputi keamanan  dan  pertahanan  negara,  sehingga  berperan  penting  dalam  menjaga  stabilitas  dan kedaulatan nasional.
Dengan demikian, alasan utama mengapa pelaksana tugas Kepresidenan dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan adalah karena mereka dianggap memahami secara  mendalam  urusan  pemerintahan  dan  memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam  bidang  masing- masing.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pemerintahan  tetap  berjalan  efektif  dan  stabil  meskipun  terjadi kekosongan pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden.(Soemantri, 2015).
Mengenai ketentuan berkenaan dengan, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan Berpendapat, yang melaksanakan tugas keperesidenan tetap dari lingkungan  eksekutif,  yaitu  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Luar  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan secara bersama-sama.

## 2. Triumvirat Pelaksana Tugas Kepresidenan
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa, kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat sementara, artinya akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi. Tidak dapat  dipastikan  bahwa  akan  selalu  ada  Wakil  Presiden  yang  setiap  saat  siap  untuk  menggantikan Presiden apabila jabatan tersebut lowong (Hariansah & Erliyana, 2018).
Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka agar roda pemerintahan tetap berjalan,  harus  ada  yang  mengisi  jabatan  tersebut  sesuai  dengan  amanat  Pasal  8  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan,  pelaksana  tugas  kepresidenan  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama.  Selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  umum  sebelumnya,  sampai  masa jabatannya berakhir.
Namun,  pengaturan  tentang  tata  cara  pelaksana  tugas  kepresidenan  ini  tidak  diatur  secara terperinci, seperti di hadapan siapa sumpah jabatan diucapkan, serta tugas dan wewenang pelaksana tugas kepresidenan tersebut apakah sama dengan tugas Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika ada pembatasan  tertentu.  Masa  jabatan  pelaksana  tugas  ini  relatif  pendek,  yaitu  selama  tiga  puluh  hari, karena  MPR  ditugaskan  oleh  UUD  untuk  menyelenggarakan  sidang  guna  memilih  Presiden  dan Wakil Presiden dari dua paket calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang  pasangan  calonnya  meraih  suara  terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  pemilihan  sebelumnya, hingga habis masa jabatannya.
Dengan  demikian,  meskipun  Pasal  8  ayat  (3)  memberikan  kerangka  dasar  untuk  situasi darurat  tersebut,  terdapat  kebutuhan  untuk  peraturan  lebih  rinci  yang  mengatur  mekanisme pelaksanaannya, termasuk prosedur sumpah jabatan dan pembatasan tugas serta wewenang pelaksana tugas  kepresidenan,  agar  tidak  terjadi  ketidakpastian  hukum  dan  potensi  permasalahan  dalam ketatanegaraan dan situasi sosial politik di Indonesia (Mujiburohman, 2012).
Pasal  8  ayat  (3)  yang  menyebutkan:  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyeleggarakan sidang  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  ketentuan  ini  penulis  sebut  dengan  Pemilihan Presiden Putaran ketiga dengan syarat Jika Presiden mankat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan  kewajibanya  dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan.  Sedangkan  Pemilihan  presiden putaran pertama Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih langsung oleh rakyat yang diusulkan  oleh  Partai  politik  atau  gabungan  partai  pilitik  (Pasal  6A  ayat  (1  dan  2)),  Pemilihan Presiden Putaran kedua apabila tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 6A ayat (3).
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  telah  disebutkan  sebagai  berikut;  “Bahwa  Presiden  pemegang  kekuasaan  pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap Menteri memimpin kementerian Negara unuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan  guna  mencapai  tujuan  Negara  sebagaimana  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Dengan demikian, sudah jelas bahwa kepala negara sangat memerlukan bantuan para menteri demi  terlaksananya  tujuan  negara  yang  telah  diinginkan  oleh  rakyat.  Dalam  urusan  pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah ditegaskan dalam  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  bahwa  urusan  pemerintahan  yang  nomenklaturnya  secara  tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan Luar Negeri yang diurus oleh Menteri Luar Negeri, urusan Dalam Negeri yang diurus oleh Menteri Dalam Negeri, dan urusan Pertahanan yang diurus oleh Menteri Pertahanan.
Sampai saat ini, belum ada aturan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Aturan pelaksanaan yang memuat tugas-tugas dari Menteri Luar Negeri, Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama  sebagai  pelaksana  tugas kepresidenan  jika  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap  belum  ada.  Hal  ini  menyebabkan adanya  kekosongan  hukum  yang  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas kepresidenan dalam situasi darurat tersebut.
Oleh karena itu, penting untuk segera merumuskan aturan turunan yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh ketiga menteri ini. Aturan tersebut harus mencakup pembagian  tugas,  wewenang,  prosedur  pengambilan  sumpah,  serta  batasan-batasan  yang  diperlukan agar pelaksanaan tugas kepresidenan tetap berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat mencegah potensi permasalahan dalam ketatanegaraan dan menjaga stabilitas pemerintahan serta situasi sosial politik di Indonesia. (Pramana et al., 2023).

## Perbandingan  Mekanisme  Pengisian  Jabatatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Dari  Berbagai Nagara
1) Indonesia
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, pelaksana tugas  kepresidenan  dilaksanakan  oleh  lembaga  triumvirat  yang  terdiri  dari  Menteri  Luar  Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama.  Selambat- lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah  itu,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dari  dua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang  pasangan  calon  Presiden  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.
Jika  dianalisis,  konstruksi  Pasal  8  ayat  (3)  ini  memuat  beberapa  ketentuan  utama  yang  dapat disistematisasikan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan  Tugas  Kepresidenan: Dalam  hal  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  kosong (berhalangan  tetap),  pelaksanaan  tugas  kepresidenan  dilaksanakan  oleh  tiga  menteri,  yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
b) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
c) Proses  Pengisian  Jabatan: Pengisian  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilakukan  dengan mekanisme suara terbanyak dan dilaksanakan oleh lembaga legislatif.
Dasar pengisian jabatan ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap meliputi situasi di mana  keduanya  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  secara bersamaan.  Bagir  Manan  berpendapat  bahwa  keadaan  mangkat  diartikan  apabila  secara  medis Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti berarti jika Presiden menyatakan  berhenti  atau  mengundurkan  diri,  baik  karena  kemauan  sendiri  maupun  tuntutan eksternal,  dalam  masa  jabatannya.  Keadaan  diberhentikan  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  keadaan  tidak  dapat  melakukan  kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan: (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan (2) hadir, tetapi secara  fisik  dan  mental  tidak  memungkinkan  menjalankan  kewajibannya,  misalnya  dalam  keadaan sakit.
Dengan  demikian,  Pasal  8  ayat  (3)  UUD  1945  memberikan  kerangka  hukum  yang  jelas  untuk menghadapi situasi darurat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dengan penunjukan tiga menteri utama sebagai pelaksana tugas sementara dan menetapkan prosedur pemilihan pengganti yang diatur oleh MPR dalam waktu yang ditentukan (Hariansah & Erliyana, 2018).
2) Amerika
Konstitusi  Amerika  sangat  detail  dalam  membuat  peraturan  yang  berkenaan  dengan  cabang eksekutif. Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diantisipasi melalui beberapa pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang detail. Konstitusi Amerika menyatakan bahwa:
Article I Paragraph (6) ini mengatur kondisi kekosongan Jabatan dalam keadaan tetap. Article ini menjelaskan beberapa alasan atau kondisi Presiden dianggap berhalanan tetap, karena alasan:
a) Meninggal dunia;
b) Menggundurkan diri; dan
c) Tidak mampu menjalankan tugasnya.
Jika dianalisis lebih jauh maka dapat dilihat bahwa, article ini hanya mengatur ketentuan jika Presiden  dan  Wakil  Presiden  dianggap  berhalangan  tetap,  tetapi  tidak  mengatur  ketentuan  jika presiden berhalangan sementara, misalnya sakit atau tidak berada di dalam negeri. Ketentuan ini tidak jauh  berbeda  dengan  pengaturan  berhalangan  sementara  di  konstitusi  indonesia  (Hariansah  & Erliyana, 2018).
Pasca  Amandemen  Konstitusi  ke-XXV  tahun  1967  tentang  Presidential  Succession, kedudukan Wakil Presiden dalam menggantikan posisi Presiden sebagai kepala eksekutif dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Section  1 menjelaskan  bahwa  Wakil  Presiden  menggantikan  posisi  Presiden  jika  Presiden meninggal  dunia  atau  mengundurkan  diri.  Kedudukan  Wakil  Presiden  sebagai  pengganti Presiden diatur dengan jelas untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan eksekutif.
2. Section  2 mengatur  bahwa  jika  Wakil  Presiden  menggantikan  Presiden  dan  mengakibatkan jabatan Wakil Presiden menjadi kosong, maka Presiden dapat memilih Wakil Presiden yang baru atas persetujuan Parlemen. Proses ini melibatkan mekanisme persetujuan legislatif untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sehingga memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan lancar.
3. Section  3  dan  4 menerangkan  peran  Wakil  Presiden  yang  menggantikan  tugas  Presiden. Ketentuan ini menjelaskan tanggung jawab dan wewenang yang diemban oleh Wakil Presiden saat menggantikan Presiden.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4. Dalam  hal  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berhalangan  tetap,  pelaksana  pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua DPR (Speaker of the House of Representatives) sampai terpilihnya Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  baru.  Ketentuan  ini  memberikan  solusi  sementara  untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga pemilihan pemimpin eksekutif yang baru.
Ketentuan-ketentuan  ini  menunjukkan  upaya  untuk  memastikan  adanya  prosedur  yang  jelas dalam  suksesi  kepemimpinan  eksekutif,  menghindari  kekosongan  kekuasaan,  dan  menjaga kesinambungan  pemerintahan.  Prosedur  yang  diatur  dalam  amandemen  ini  memberikan  landasan hukum  yang  kuat  untuk  menghadapi  situasi  darurat  di  mana  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden mengalami kekosongan. (Hariansah & Erliyana, 2018).
3) Republik Brazil
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan, baik posisi Presiden maupun Wakil Presiden, maka jabatan pemerintahan atau kepala eksekutif akan dilaksanakan oleh Ketua DPR, Ketua Senat  Federal,  dan  Ketua  Mahkamah  Agung  secara  bersama-sama  sampai  dengan  dilaksanakannya pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  baru.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Article  80 tentang Double Vacancy, yang bunyinya sebagai berikut:
"In the event of impediment of the President and of the Vice President, or of vacancy in the respective offices, the President of the House of Representatives, the President of the Federal Senate, and  the  Chief  Justice  of  the  Federal  Supreme  Court  are  called  successively  to  exercise  the Presidency." Ketentuan Article 80 ini dapat dianalisis sebagai berikut:
Pergeseran  Kekuasaan:  Terjadi  pergeseran  kekuasaan  dalam  hal  menjalankan  pemerintahan dari ranah eksekutif ke ranah legislatif dan yudikatif. Ketika terjadi kekosongan pada jabatan Presiden dan  Wakil  Presiden,  pemerintahan  sementara  dijalankan  oleh  tiga  lembaga  negara  yang  memiliki otoritas tinggi: Ketua DPR, Ketua Senat Federal, dan Ketua Mahkamah Agung.
Kolaborasi Lembaga: Jalannya pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh parlemen (Senat dan House of Representatives) saja, melainkan juga melibatkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.  Ini  menunjukkan  bahwa  dalam  situasi  darurat,  ketiga  lembaga  ini  bekerja  sama  untuk memastikan stabilitas pemerintahan.
Posisi  Konstitusional  yang  Kuat:  Ketiga  lembaga  ini  memiliki  posisi  konstitusional  yang sangat  kuat.  Pergeseran  kekuasaan  ini  menunjukkan  pentingnya  checks  and  balances  dalam  sistem pemerintahan,  di  mana  kekuasaan  tidak  terpusat  pada  satu  cabang  pemerintahan  saja,  melainkan tersebar  untuk  mencegah  dominasi  kekuasaan  dan  menjaga  keseimbangan  antara  cabang-cabang pemerintahan.
Secara  keseluruhan,  ketentuan  dalam  Article  80  menekankan  pentingnya  stabilitas  dan kontinuitas pemerintahan, bahkan dalam situasi darurat. Dengan melibatkan Ketua DPR, Ketua Senat Federal,  dan  Ketua  Mahkamah  Agung  dalam  menjalankan  tugas  eksekutif  sementara,  diharapkan pemerintahan  dapat  tetap  berjalan  dengan  efektif  sampai  terpilihnya  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang baru melalui pemilihan umum.
4) Republik prancis
Konstitusi  Perancis  tidak  menyebutkan  secara  detail  mengenai  tugas  dan  kedudukan  Wakil Presidennya,  konstitusi  hanya  menyebutkan  1  kali  berkenaan  dengan  Wakil  Presiden  yakni  pada article 65 yang menyatakan:
The  High  Council  of  the  Judiciary  shall  be  presided  over  by  the  President  of  the  Republic. The Minister of Justice shall be its ex officio Vice-president. He may deputize for the President of the Republic.
Secara  otomatis  jika  terjadi  kekosongan  Jabatan  Presiden  di  Perancis  maka  wakil  Presiden tidak mengantikan posisi Presiden.

## IV. KESIMPULAN
Penulis  menyimpulkan  bahwa  hubungan  antara  menteri  triumvirat  sebagai  pelaksana  tugas kepresidenan  dalam  sistem  kementerian  Negara  Republik  Indonesia  secara  normatif  belum  diatur secara  rinci.  Tidak  ada  aturan  yang  memuat  tugas-tugas  dari  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara  bersama-sama  sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan  jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Setiap lembaga dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai legitimasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Penunjukan Menteri Luar
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan  juga merupakan perintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Alasan  mengapa  pelaksana  tugas  kepresidenan  adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  (Triumvirat)  adalah  karena  ketiga  menteri  tersebut  membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mereka dianggap memahami seluk- beluk urusan pemerintahan. Menteri Luar Negeri diikutsertakan karena bertanggung jawab atas politik luar  negeri  sehari-hari.  Menteri  Dalam  Negeri  karena  mengendalikan  pemerintahan  dalam  negeri, termasuk pemerintahan daerah. Menteri Pertahanan karena mengendalikan politik pertahanan negara.
Penulis berharap Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, selaku pemegang kewenangan untuk  membuat  rancangan  undang-undang  (RUU),  perlu  membuat  aturan  turunan  undang-undang pelaksanaan  Pasal  8  Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945,  yang  mengatur  tentang  kedudukan  menteri triumvirat  sebagai  pelaksana  tugas  kepresidenan  secara  bersama-sama.  Selain  itu,  perlu  dilakukan perubahan  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara,  karena regulasi  tersebut  tidak  memiliki  pasal  yang  membahas  secara  mendalam  hubungan  antara  menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan.
Dengan demikian, adanya aturan turunan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan  menghindari  potensi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  tugas  kepresidenan,  memastikan  bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil dalam situasi darurat.

## REFERENSI
Hariansah,  S.,  &  Erliyana,  A.  (2018).  Mekanisme  Pengisian  Jabatan  Kekosongan  Jabatan  Presiden Dan  Wakil  Presiden;  Studi  Perbandingan  Dengan  Amerika  Serikat,  Brazil  Dan  Perancis. Pakuan Law Review , 4 (2).
Hilmatiar,  M.  H.  K.  (2015).  Pembentukan  Darurat  Republik  Indonesia  Tahun  1948-1949  Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Jurnal. Al-Mazahib , 3 . Huda, N. (2020). Hukum Lembaga Negara . Bandung: Refika Aditama. Kusnardi,  M.,  &  Siragih,  B.  R.  (1978). Susunan  Pembagian  Kekuasaan  Menurut  Undang-Undang Dasar 1945 . Jakarta: Gramedia. Mujiburohman,  D.  A.  (2012). Pengisian  Jabatan  Presiden  Pasca  Amandemen  UUD  1945 . Yogyakarta: Intan Media.
Nawi,  S.,  &  Syahruddin,  M.  A.  R.  (2021). Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum Empiris . Makassar: Kretakupa Print Makassar. Pramana,  D.  N.  T.  P.  A.,  Ismail,  &  Iryani,  D.  (2023).  Konsep  Pengambilan  Keputusan  Oleh Triumvirat  Pelaksana  Tugas  Kepresidenan  Jika  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Berhalangan Tetap. SETARA: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 55–70.
Qamar,  N.,  Syarif,  M.,  Busthami,  D.  S.,  Hidjaz,  M.  K.,  Aswari,  A.,  Djanggih,  H.,  &  Rezah,  F.  S. (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods) .  Makassar:  CV  Social  Politic Genius.
Sampara, S., & Husen, L. O. (2017). Metode Penelitian Hukum . Makassar: Kretakupa Print Makassar. Sirajuddin,  F.  R.  (2019).  Penataan  Ulang  Kedudukan  Menteri  Triumvirat  dan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sebagai  Lembaga  Negara  Berdasarkan  Teori  Bernegara. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi , 12 , 130.
Soemantri, S. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tutik,  T.  T.  (2017). Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Prenadamedia Group.