Pengaturan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  dalam  Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

## Erika Natalina Br Ginting
Erikanatalinaginting6@gmail.com
Yetniwati Yetniwati@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 19 Nopember 2020; Accepted: 20 Nopember 2020; Published: 20 Nopember 2020

## Abstract
This study aims to 1) indentify and analiyze the arrangement of copyright forms as objects of the foundationary guarantee; 2) to find out and analyze the copyright execution arrangements of the debt breaks promises/defaults.  As for the formulation of problems that will be studied regarding 1) what form of copyright can be used as an object of the dictionary guarantee; 2) how  do  the  copyright  execution  arrangements  of  the  debt  defaut/breaks  his  promise.  The research  method  used  is  a  normal  judicial  research  type.  The  result  show  that  1)  the foundational  guarantee  of  copyright  has  not  been  specifically  regulated  how  it’s implementation and the current regulations are only limited to being the norm in law without any implementing regulations until now, because law 42 of 1999 only regulates fiduciary with the  guarantee  of  a  tangible  movable  object.  2)  copyright  as  an  object  of  fiduciary  guarantee raises  legal  problems  in  the  future  when  the  debitor  is  in  default,  execution  will  be  difficult because copyright is an intangible object and  there is no appraisal institution that interprets the value of copyright.
Keywords : copyrights, fiduciary guarantee.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bentuk hak cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia;  2)  untuk    mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan eksekusi  hak  cipta  apabila  debitur  ingkar  janji/  wanprestasi.  Adapun  perumusan  masalah
Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020   Halaman 413-430
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana bentuk hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan  fidusia;  2)  bagaimana  pengaturan  eksekusi  hak  cipta  apabila  debitur wanprestasi/ingkar  janji.  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  1)  pengaturan  Jaminan  fidusia  terhadap  hak cipta belum diatur secara khusus bagaimana pelaksanaanya dan peraturan yang ada saat ini hanya sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada pengaturan pelaksana sampai sekarang,  karena  undang-undang  42  Tahun  1999  hanya  mengatur  tentang  fidusia  dengan jaminan  benda  bergerak  yang  berwujud  2)  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia menimbulkan  problematika  hukum  kedepannya  manakala  debitur  cidera  janji/wanprestasi, eksekusi  akan  sulit  dilakukan  karena  hak  cipta  termasuk  benda  yang  tidak  berwujud  dan belum ada lembaga aprasial yang menafsirkan nilai dari hak cipta.
Kata kunci : hak cipta; jaminan fidusia;

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  tentang  Pengaturan  Hak  Cipta  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dalam  mewujudkan  tujuan pemerintah  untuk  meneruskan  dan  memelihara  pembangunan  yang  berkelanjutan  maka dibutuhkan  pemasukan  dana  yang  besar,  kebutuhan  akan  dana  tersebut  dapat  diperoleh melalui  jaminan  fidusia,  jaminan  fidusia  sangat  memberikan  manfaat  bagi  para  pihak  yang menggunakannya  khususnya  bagi  pemberi  fidusia,  tetapi  pemberi  fidusia  tetap  menguasai benda yang dijaminkannya. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau cautie , yaitu pencapaian debitur dalam memenuhi dan melunasi kewajibanya kepada kreditur yang  dilaksanakan  dengan  cara  menahan  benda  tertentu  yang  memiliki  nilai  ekonomis sebagai agunan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya 1
Salah  satu  lembaga  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem  jaminan  hukum  di  Indonesia adalah  lembaga  jaminan  fidusia,  fidusia  ini  sendiri  merupakan  istilah  yang  lama  yang  sudah dikenal dalam bahasa Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.Istilah  Jaminan  Fidusia  ini  dikenal  dalam  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah :
“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996 tentang Hak Tnggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,
1 Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm. 66
sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. 2
Lahirnya  jaminan  fidusia  tertuang  dalam  sebuah  aturan  hukum  berupa  undang- undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi payung  hukum  bagi  para  pihak  dalam  melaksanakan  fidusia.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu, Pasal 1 angka 2 jaminan fidusia dimaknai sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  dengan  hak tanggungan.  Satu  hal  yang  relatif  baru  setelah  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang hak cipta khususnya Pasal 16 ayat (3) dimana Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan  Fidusia,  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  memberikan  peluang terhadap Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Lebih lanjut lagi jika hak cipta  dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  dan  Hak  cipta  merupakan  bagian  dari  benda bergerak  yang  tidak  berwujud (benda  immaterial) ,    akan  muncul  beberapa  problematika hukum ketika hak cipta dijadikan sebagai alat jaminan salah satunya terletak pada prosedural manakala  debitur  melakukan  wanprestasi/ingkar  janji  yang  mengakibatkan  dilakukan  sita terhadap  objek  jaminan  dalam  hal  ini  adalah  hak  cipta.  Munculnya  problematika  tersebut harus dijelaskan bagian mana dari hak cipta tersebut yang akan dieksekusi karena Pada hak cipta  melekat  yang  disebut  dengan  hak  eksklusif  antara  lain  berupa  hak  ekonomi  dan  hak moral.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk mengantikan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, tentu dengan Peraturan yang lebih luas dan dimuat lebih modern dari pada  Undang-Undang  sebelumnya.  Terdapat  norma  hukum  didalam  Pasal  16  terkait keberlakuan  hukum  tentang  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  di  Indonesia.  Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis atau
2 Salim,HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 56.
f; sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Hak  eksklusif  pada  dasarnya  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta terkait dengan hak cipta yang dibuat. Hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral.  Oleh  karena  hak  cipta  memiliki  hak  ekonomi,  berarti  pada  diri  si  pencipta  dapat memperoleh  keutungan  ekonomi  atas  suatu  karya  yang  didalamnya  melekat  hak  cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 16  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  hak  cipta  dapat  dijadikan  objek  jaminan  fidusia. 3 Menurut Abdulkadir  Muhammad,  salah  satu  hak  khusus  yang  melekat  terhadap  Hak  Kekayaan Intelektual  termasuk  Hak  Cipta,  adalah  Hak  Ekonomi,  yaitu  untuk  memperoleh  keutungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah  benda  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  secara  yuridis normatif hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (3) “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hal ini terdapat isu hukum yaitu  kekaburan  norma  dimana  didalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  membuka peluang  untuk  memberlakukan  Hak  Cipta  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia,  sehingga membuka peluang bagi pemilik hak cipta untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini penerima fidusia atau lembaga keuangan akan kesulitan dalam melakukan eksekusi hak ekonomi manakala debitur wanprestasi karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai    lembaga  penilaian  terhadap  mekanisme  penilaian  nilai  ekonomi  dari  sebuah  Hak Cipta.  Lembaga  Keuangan  baik  Bank  maupun  Nonbank  akan  menerima  hak  cipta  sebagai sebuah agunan kredit. Tetapi, pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan  penjabaran  pengaturan  pelaksanaan  lebih  lanjut  terkait  dengan  jaminan  bagi bank  (sebagai  kreditur)  untuk  mendapatkan  kepastian  pengembalian  dana  yang  telah dipinjamkan  kepada  debitur,  karena  Pengaturan  dalam  pasal  16  ayat  (3)  tersebut  tidak terlepas  dengan  ketentuan  perundang-undangan  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.
3 Kartikasari, Rani. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No.2 Juli, 2016, hlm.295
Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, setidaknya ada 2 (dua) faktor yang harus diperhatikan yaitu :
1 .Secured artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan  peraturan yang jelas yang berkaitan  dengan  pengikatan  yuridis  formal  sehingga  apabila  terjadi  cidera  janji  oleh debitur  maka  kreditur  dapat  melakukan  tindakan  eksekusi  yang  memiliki  pengikatan dasar yuridis yang akurat dan kuat.
2. Marketable artinya  jaminan  yang  hendak  dieksekusi  tersebut  tidak  menimbulkan masalah  ataupun  kesulitan  kedepannya  dengan  tujuan  agar    dapat  segera  dijual  dan diuangkan untuk memenuhi  kewajiban debitur tersebut dan segera dapat dilunasi 4
Pelaksanaan  hak  cipta  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  sangat  berkaitan  dengan peraturan  hukum  Perbankan  dan  praktisi  lembaga  Keuangan  di  Indonesia  sehingga    tidak terjadi  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaanya.  Hambatan  tersebut  berkaitan    dengan  hal tersebut dibawah ini, antara lain :
1. Pengaturan bentuk hak cipta yang dapat dijadikan jaminan didalam jaminan fidusia 2. Pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji (Wanprestasi)
Hambatan  tersebut  timbul  karena  belum  adanya  peraturan  pelaksana  yang  khusus mengenai  benda  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  dan  hambatan  tersebut menimbulkan  resiko  kehati-hatian  yang  sangat  besar  bagi  pihak  perbankan  untuk  dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (intangible) yang  sampai  saat  ini  belum  ada  pengaturan  secara  baku  bagaimana menilai  atau  menaksir  nilai  ekonomis  dari  sebuah  hak  cipta.  Jaminan  fidusia  terhadap  hak kekayaan    intelektual  (HKI)  belum  diatur  secara  khusus  Karena,  undang-undang  42  tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud seperti mobil,  sepeda  motor.  Sehingga  menjadi  kendala  dalam  proses  pendaftaran  jaminan  fidusia dan akan menjadi kendala terkait dengan pengaturan eksekusi terhadap Hak Cipta yang akan dilakukan  finance  bila  terjadi  kredit  macet  akan  sulit  mengeksekusi  benda  yang  tidak berwujud.
Berdasarkan ketentuan diatas, isu hukum yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah  kekaburan  norma  dimana  pasal  16  ayat  3  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2014
4 Handayani , Marthauli, Widya “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta” ,Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol  16  No.2,Juni, 2019, hal. 2.
tentang  hak  cipta  yang  diakomodir  undang-undang  nomor.  42  tahun  1999  tentang  jaminan fidusia  hanya  sebatas  norma  saja  tanpa  ada  peraturan  pelaksana  penjaminan  fidusianya. jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  eksekusi,  memunculkan  permasalahan  eksekusi  hak  cipta karena akan dibutuhkan secara tegas bagian mana hak cipta yang dieksekusi apabila pemberi fidusia  cidera  janji  atau  wanprestasi.  Berdasarkan  uraian    pada  latar  belakang  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaturan  Hak  Cipta  Sebagai Objek  Jaminan    Fidusia  dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia”.
Permasalahan  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  uraikan    diatas,  maka  penulis  merumuskan pokok  permasalahan  penelitian  ini  sebagai  berikut  :  pertama  Bagaimana  pengaturan  bentuk Hak  Cipta  yang  dapat  dijadikan  jaminan  didalam  jaminan  Fidusia,  kedua  Bagaimana pengaturan  eksekusi  hak  cipta  apabila  debitur  ingkar  janji  (Wanprestasi).  Tujuan  penelitian ini  pertama Untuk mengetahui  dan menganalisis  bentuk    Hak  Cipta  dapat  dijadikan  jaminan didalam jaminan Fidusia didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua Untuk mengetahui  dan  menganalis  pengaturan  eksekusi  hak  cipta  apabila  debitur  ingkar  janji (Wanprestasi).  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  Penelitian yuridis  Normatif, dimana penelitian  yuridis  Normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  dan menafsirkan  bahan  kepustakaan  primer,  peraturan  perundang-undangan  dan  dengan menggunakan  beberapa  pendekatan.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  dan mendapatkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  berkenaan  dengan masalah yang diteliti.
Setelah bahan hukum terkumpul maka penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menguraikan, menjelaskan dan  memaparkan  konsep-konsep  yang  terkandung  dalam  bahan  hukum    dan  kemudian ditarik kesimpulan dari berbagai konsep tentang hasil penelitian.
a . Menginventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam mengkaji penelitian ini
b.      Mengsistemanisasi  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti dalam penelitian ini.
c.  Menginterpretasikan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
d.  Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.
e.  Menarik  kesimpulan  dari  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini .

## B. Pembahasan
1. Pengaturan  Hak  Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia
perkembangan  HKI  memudahkan  pemegang  hak  cipta  khususnya  dalam memperoleh  pinjaman  pada  lembaga  keuangan  ataupun  pada  lembaga  pinjaman  lainnya. Lembaga jaminan dapat menerima jaminan apabila objeknya adalah benda-benda bergerak, Hak Cipta termasuk dalam benda bergerak yang mempunyai sifat immaterial, karakteristik benda tersebut menjadikan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, dan hak cipta dapat  diterima  sebagai  objek  jaminan  karena  memiliki  nilai  ekonomis.  Berdasarkan  Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud  yang termasuk didalam bagian hak kekayaan intelektual (intellectual  property  right). Hak cipta apabila  dibandingkan  dengan  hak  kekayaan  intelektual  lainnya  memiliki  kedudukan  yang sama, sebagai suatu asset yang dapat dialihkan, sehingga membuat hak cipta menjadi objek yang relevan apabila dijadikan objek transaksi dalam bisnis.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Undang-Undang  Hak  Cipta  pertama  kali  diatur didalam Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1982 Tentang  Hak  Cipta.  Setelah berlaku  kemudia diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah lagi dengan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1999.  Untuk    memenuhi  peraturan  yang  memadai  maka  Undang- Undang  yang  sebelumnya  mengalami  perubahan  dengan  Undang-Undang  yang  baru  yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan pengaturan hak cipta kembali mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
TRIPS  atau Trade  Related  Aspect  on  Intellectual  Property  Rights adalah  perjanjian  yang mengatur  tentang  HKI.  Yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  HKI  dalam perdagangan  dan  melancarkan  arus  perdagangan  dan  merumuskan  aturan  dalam
pelaksanaan  perlindungan  HKI.  Aturan  dasar  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta  dalam  TRIPs diatur  didalam  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  14.  Aturan  dasar  tersebut  telah  diakomodasi dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang sekarang telah diperbaharui dengan UU Hak Cipta yang baru didalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta di Indonesia diatur didalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang  melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaanya,  yang  timbul  secara  otomatis  setelah  suatu ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi  pembatasan  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Hak  cipta  dalam  pengertian  ini  menjelaskan  adanya  asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah  jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus  mendaftarkannya.  TRIPS  mengakui  bahwa  ciptaan  yang  layak  mendapatkan perlindungan  hukum  manakala  ciptaan  tersebut  merupakan  ekspresi  atau  perwujudan  ide (Pasal  9  ayat  2 TRIPs). selain  itu  syarat  keaslian atau originality ciptaan mempunyai  bentuk yang khas dan menunjukan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi (alter ago) dari sipencipta. 5
Hak  cipta  yang  merupakan  hak  eksklusif    tersebut  terdiri  atas  hak  ekonomi (economic rights) .  Hak  ekonomi  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  serta produk  hak  terkait. 6 Hak  cipta  termasuk  dalam  hukum  benda  yang  mempunyai  sifat immaterial,  hal  ini  yang  menjadi  alasan  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  objek  Jaminan  Fidusia. Karakteristik  benda  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  adalah  benda  yang  dapat dinilai  dengan  uang  atau  mempunyai  suatu  nilai  ekonomis. 7 Manfaat  ekonomi  tersebut  baru didapat setelah saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak ketiga dengan  tujuan  menggunakan,  mengumunkan,  memperbanyak  karya  ciptanya  dengan  hasil mendapatkan  royalti,  selain  hak  ekonomi  Hak  Cipta  juga  memiliki  hak  moral,  hak  moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta. 8
Berbicara  tentang  hak  cipta  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  moral  karena didalam  hak  cipta  itu  sendiri  melekat  hak  moral  sepanjang  jangka  waktu  perlindungan  hak
5 Hidayah, Khoirul. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual . Setara Press. 2018 hlm 31-32
6 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7 https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminanfidusia/diakses pada 09 Agustus 2020, pukul 22.55 WIB.
8 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain dan tidak dapat sesuka hatinya  mengambil  maupun  mengubah  karya  cipta  seseorang  menjadi  atas  namanya. 9
Berkaitan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  karena  Hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan baik  seluruhnya  maupun  sebagian,  antara  lain  karena  pewarisan,hibah,  atau  perjanjian tertulis, jaminan fidusia. 10 Dalam hal ini memperkuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, karena hak cipta tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud tetapi memiliki nilai yang dapat  dinilai  dengan  uang  dan  dapat  dipindah  tangan  kan  melalui  perjanjian  jual  beli  dan dapat digunakan sebagai jaminan utang seperti barang-barang bergerak lainnya.
Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  sebelumnya    tidak  mengatur  tentang  hak  cipta sebagai objek jaminan fidusia, setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dalam pasal  16  ayat  (3)  yang  dinyatakan    bahwa  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  Objek  Jaminan Fidusia,  yang  disebutkan  juga  bahwa  dalam  pelaksanaan  Hak  Cipta  sebagai  Objek  Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan PerUndang-Undangan. 11 Dengan berlakunya Pasal 16 ayat  3  tersebut  diharapkan,  para  seniman  atau  pelaku  industri  dapat  mempermudah melakukan  kredit  di  Lembaga  Perbankan  atau  lembaga  pinjaman  Nonbank,  Dengan menjaminkan hasil karya mereka menjadi jaminan fidusia.  Pengaturan dalam Pasal 16 ayat 3 ini masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut terakit pembebanan hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia dalam hal hak cipta apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan.
Didalam  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dirumuskan  pengertian jaminan fidusia, yaitu:
“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak beregrak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap  kreditor lainnya”. 12
Ini  berarti  undang-undang  jaminan  fidusia  secara  tegas  menyatakan  Jaminan  Fidusia  adalah agunan  atas  kebendaan  atau  jaminan  kebendaan (Zakelijke  zekerheid,  security  right  in  rem)
10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
11 Pasal 16 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
12 Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm 153
yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  Fidusia,  yaitu  hak  yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi  pemberi  fidusia  (Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia).  Karakteristik kebendaan  yang  digunakan  sebagai  objek    jaminan  fidusia  adalah  harus  memiliki  nilai ekonomis  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  apabila  dimasa  yang  akan  datang  debitor  tidak dapat  melaksanakan  kewajiban  utangnya  atau  wanprestasi.  Sehingga  objek  yang  menjadi jaminan tersebut dapat melunasi utang milik debitor. Dalam hubungan nya hak cipta sebagai objek  jaminan  fidusia,  tentu  hak  cipta  tersebut  harus  memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat dinilai  dengan  uang.  Lembaga  jaminan  yang  memungkinkan  pembebanan  dalam  Objek  nya Hak Cipta adalah lembaga jaminan fidusia berupa benda bergerak  yang tidak berwujud.
Dari  uraian  diatas,  sehubungan  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang secara  khusus  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  hak  cipta  yang  dapat  dijadikan pembebanan fidusia dapat digunakan beberapa kriteria sebagai agunan kredit, antara lain
1. Hak  Cipta  harus  sudah  terdaftar  pada  Direktorat  jenderal  Hak  Kekayaan    Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Hak  Cipta  tersebut  harus  memiliki  estimasi  nilai  ekonomis  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hak  cipta  tersebut  sudah  dikelola  pleh  lembaga  Manajemen  Kolektif,  sehingga  nilai royaltinya sudah dapat diketahui
4. Sertifikat  hak  kekayaan  inteletual  sudah  termasuk  dalam  jenis  angunan  yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.
5. Jika  diperlukan  maka  diberikan  jaminan  lain  berupa  personal  guarantee  atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut. 13
Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dalam pelaksanaanya Hak Cipta sebagai objek jaminan  fidusia  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini dinyatakan  hak  cipta  mempunyai  nilai  ekonomi  akan  tetapi  hak  cipta  adalah  benda  tidak berwujud  akan  sulit  dalam  menentukan  nilai  ekonominya  karena  berbeda  dengan  benda bergerak  lainya  seperti  kendaraan  bermotor.  Berdasarkan  Pasal  6    Undang-Undang  jaminan fidusia  menyatakan  bahwa  dalam  akta  jaminan  fidusia    mengharuskan  adanya  uraian
13 Setianigrum, Budi, Reni. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, Jurnal Media Hukum, Vol.23.no.2 Hlm 235.
mengenai  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia,  indentias  pihak  penerima  fidusia  dan pemberi fidusia.
Membandingkan unsur –unsur benda yang diatur didalam Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Fidusia  dengan  karakteristik  Hak  Cipta,  maka  dapat ditemukan  bahwa  hak  cipta  sudah  memenuhi  syarat  yang  dapat  dijadikan  objek  jaminan sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  yaitu  sebagai  objek  yang  dapat  dimiliki  dan  dialihkan,  bernilai  ekonomi,  dan  benda tidak  berwujud.  Penyerahan  hak  milik  yang  dilakukan  oleh  pemberi  fidusia  secara kepercayaan  sebagai  jaminan  hutang  kepada  penerima  fidusia  tidaklah  dengan  norma  yang kuat  sebagaimana  pengalihan  hak  milik  dalam  perjanjian  jual-beli.  Apabila  dibandingkan didalam  perjanjian  jaminan  fidusia,  pengalihan  hak  masih  bergantung  dengan  suatu  syarat yaitu apabila pemberi fidusia  melakukan wanprestasi. 14
Sebagaimana  diketahui  bahwa  kredit,  diberikan  kepada  debitor  berdasarkan “kepercayaan”  dari  kreditor  akan  kesanggupan  pihak  debitor  untuk  membayar  kembali utangnya  kelak,  dalam  hukum  jaminan  berlaku  suatu  prinsip  kepercayaan  yang  dipandang sebagai  jaminan  pokok. 15 Menurut  penulis,  dalam  hal  memperoleh  kepastian  hukum  bagi pihak  kreditor.  Masih  kurang  sempurna  dan  masih  terdapat  ketidakjelasan peraturan  dalam pelaksanaanya,  norma  yang  kabur    tersebut  seperti  masalah  nilai  dari  ekonomi  hak  cipta sebagai benda tidak berwujud, kepemilikan, dan pengalihan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.  Sebelum  melaksanakan  perjanjian,  maka  sangatlah  penting  Hak  Cipta  sebagai  objek jaminan  fidusia  tersebut  terlebih  dahulu  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual. Pendaftaraan ini dilakukan dengan tujuan pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta  tersebut  dan    menghindari  debitor  tidak  melaksanakan  prestasinya.  Sehingga  apabila pemberi  fidusia  melakukan  wanprestasi  dapat  dilakukan  eksekusi  tanpa  harus  melalui putusan pengadilan.
Isu hukum tersebut terjadi karena masih kurangnya pengaturan regulasi yang khusus yang mengatur hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sehingga kedepannya tidak menimbulkan resiko bagi pihak kreditor untuk dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminannya.  Sejak  diresmikanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta
14 Kamelo,  Tan. Hukum  Jaminan  Fidusia  suatu  Kebutuhan  yang  didambakan ,  Alumni,  Bandung,  2006, hlm.190
sampai saat ini penulis belum menemukan peraturan yang baku yang khusus yang mengatur tentang  pelaksanaan  hak  cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia    yang  memenuhi  standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia dan pemberlakuan asas kehati- hatian  Bank,  dimana  bank  harus  mendapatkan  kepastian  pengembalian  dana  yang  telah dipinjamkan kepada seniman.

## 2. Pengaturan Eksekusi Hak Cipta Apabila Debitur Ingkar Janji/Wanprestasi
Undang-Undang  hak  cipta  terbaru  yakni  UU  Nomor  28  Tahun  2014  memberikan peluang  untuk  pencipta  dan  /atau  pemegang  hak  cipta  untuk  dapat  diangunkan  hak  cipta sebagai jaminan fidusia. Apabila berbicara mengenai benda sebagai objek jaminan maka Pasal 499 KUHPerdata menyatakan pengertian benda (zaak) dalam persefektif hukum dinyatakaan dalam pasal 499 KUH Perdata, sebagai berikut 16
“Menurut paham undang-undang yang dinamakan  dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
Berdasarkan ketentuan tersebut adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda yang material yang berwujud (tangible goods) ,  sedangkan hak  merupakan benda immaterial yang    tidak  berwujud  karena  tidak  dapat  diraba  atau  disebut  juga  dengan intangible  goods. Kedua  barang  tersebut  adalah  bagian  dari  harta  kekayaan  seseorang  yang  bernilai  ekonomi. Berkaitan dengan hal diatas hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehinggga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immaterial. Hak cipta sebagai benda immaterial tidak terlepas dari hak ekonomi dari ciptaan itu sendiri yang merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta.
Hak  ekonomi  yang  melekat  pada  pemegang  hak  cipta  menjadikan  hak  cipta  dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
“Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baikyang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  yang  tetap  berada  dalam
16 Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm 48
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasanan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor lainnya”. 17
Karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu hak cipta dapat dijadikan dijadikan jaminan fidusia tetapi  hanya  sebatas  hak  ekonominya  saja,  karena  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan  kepada siapapun selama pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Salah satu ciri dari jaminan kebendaan yang baik adalah apabila hak tanggungan atau objek jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.  Dan tentunya dengan peraturan yang jelas apabila debitur  (pemberi  Fidusia)  cedera  janji. 18 Tahun  1985,  ini  sebelum  dikeluarkannya  Undang- Undang  Fidusia,  belum  adanya  kepastian  hukum  atau  kejelasan  terkait  bagaimana  cara mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Banyak  yang  menafsirkan  eksekusi  jaminan  fidusia dilakukan  dengan  prosedur  gugatan  biasa  yang  panjang,  mahal  dan  melelahkan.  Dan  pada saat  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985,  ada  prosedur  yang  lebih  mudah lewat  eksekusi  dibawah  tangan.  tetapi  dengan  syarat  yang  lebih  berat  dan  objek  fidusianya hanya berlaku pada rumah susun saja. 19
Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani  dengan  Jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan 20 Kantor  Pendaftaran  berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa lahirnya fidusia adalah pada saat didaftarkan di Kantor pendaftaran  Jaminan  Fidusia. 21 Kewajiban  pendaftaraan  objek  jaminan  dengan  jaminan fidusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Melihat pada Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  Fidusia  yang  mengatur bahwa: “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta notaris dalam bahasa Indonesia  dan  merupakan  akta  jaminan  fidusia”.  Dengan  demikian  suatu  ciptaan  itu  harus didaftarakan  terlebih  dahulu  di  Direktor  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam  artian  bahwa secara  akta  notaris  saja  tidak  cukup  untuk  memperkuat  suatu  pembuktian  apabila  terjadi wanprestasi.
17 Ibid. hlm 153
18 Ibid, hlm 229
19 Ibid , hlm 229
20 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
21 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Didalam  fidusia  tidak  ada  kewajiban  bagi  debitor  untuk  menyerahkan  barang  yang difidusiakan,  jadi  barang  yang  difidusiakan  tetap  berada  dalam  penguasaan  debitor  sebagai pemegang  hak  cipta.  Sehingga  ada  bukti  yang  berwujud  karena  fidusia  wajib  didaftarkan  di Dirjen HKI maka sertifikat Fidusia menjadi Bukti Hak Cipta dijaminkan dengan fidusia  Karena akan  sangat  berguna  dalam  hal  pembuktian  apabila  ada  sengketa  yang  terjadi  kedepannya. Mengingat  ketentuan  pasal  29  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia  yang  menyebutkan  bahwa  :  “ apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia  dapat  dilakukan  eksekusi. 22 .  Dengan  mengingat  bahwa  sertifikat  Jaminan  Fidusia memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  setara  dengan  putusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  dengan  kekuatan  eksekutorial  ini,  penerima  fidusia  dapat  langsung melaksanakan  eksekusi  melalui  pelelangan  umum  atas  objek  Jaminan  Fidusia  tanpa  melalui putusan pengadilan. 23
Setiap jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja, melainkan harus diperjanjikan terlebih  dahulu  dan  harus  terdapat  perjanjian  yang  mengikat  yang  menjadi  perjanjian pokoknya.  Karena adanya  jaminan  utang  piutang  dan  jaminan  fidusia  tersebut  maka  apabila debitur  wanprestasi,  yaitu  tidak  melakukan  kewajibanya  untuk  membayar  utangnya  pada waktu yang telah ditentukan, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang akan dieksekusi. Ketentuan Eksekusi jaminan fidusia diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 24 Akibat hukum apabila debitor wanprestasi dalam hal ini debitor adalah pemegang hak cipta, maka  berdasarkan  kesepakatan  pencipta  yang  menjaminkan  hak  ekonominya  secara keseluruhan  maka  konsekuensi  yang  harus  diterima  manakala  dikemudian  hari  pencipta sebagai debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi,  kreditor dapat melakukan eksekusi hak ekonomi dari hak cipta yang dijaminkan atau sita oleh sipenerima Jaminan Fidusia selaku kreditor,  dan  apabila  pemberi  fidusia  hanya  sepakat  menjaminkan  hanya  sebagian  hak ekonominya, dan dikemudian hari tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka hak ekonomi dari  pencipta  yang  dijaminkan  hanya  sebagian  yang  dapat  dieksekusi  atau  disita  oleh sipenerima jaminan fidusia selaku kreditor.
22 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
23 Wijaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. . hlm 50
24 Salim,HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada hlm 90
Dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia,  pemberi  fidusia  atau  disebut sebagai  debitor  diwajibkan  untuk  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia. Sebaliknya dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia  berhak  mengambil  benda  yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. 25 Kewenangan  melakukan  eksekusi  baru  dapat  dilakukan  oleh  kreditur  apabila  debitur melakukan  wanprestasi  dengan  memperhatikan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  29  dan  Pasal  31  Undang-Undang  Jaminan Fidusia dan janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi. 26
Apabila  hak  cipta  diterima  sebagai  objek  jaminan  fidusia  dan  apabila  debitor menyerahkan ciptaanya sebagai jaminan, yang kemudian diikat dengan perjanjian fidusia dan dikemudian  hari  debitor  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  untuk  memenuhi  prestasinya maka  ciptaan  yang  yang  dijadikan  jaminan  tersebut  dapat  dilakukan  eksekusi  dengan  cara ketentuan  dalam  Undang-Undang    Jaminan  Fidusia,  kreditor  dapat  melakukan  upaya pelunasan(eksekusi) yaitu:
1.  Eksekusi  objek  jaminan  Fidusia  berdasarkan  Grosse  atau  dengan  Titel  Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia
Ketentuan  ini  diatur  didalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia. Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  15  ayat  (20)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  sertifikat jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,  setiap  akta  yang  mempunyai  akta  yang  mempunyai  title  eksekutorial  dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan akta notaries di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhann  Yang  Maha  Esa”  memiliki  kekuatan  sama  dengan  kekuatan putusan hakim. 27
25 Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta, Sinar Grafika, 2009 . hlm 296
26 Ibid, hlm 296
27 Munir Fuandy, Hukum Jaminan Utang, Penerbit  Erlangga, 2013 hlm 143 .
2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan  Umum Ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Fidusia  menentukan  bahwa  apabila debitur  cedera  janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual  benda  yang  menjadi Objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan  sendirinya.  Melalui  eksekusi  pelelangan  umum eksekusi  hak  cipta  dapat  dengan  mudah  dieksekusi  dan  adanya  kemudahan  dalam pelaksanaannya apabila debitur (pemberi Fidusia) cedera janji dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahului dari kreditor (Penerima Fidusia).
3.  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  berdasarkan  kesepakatan  Pemberi  dan  Penerima  Fidusia Melalui penjualan di Bawah Tangan
Eksekusi  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  Fidusia  dapat  dilakukan  melalui penjualan  dibawah  tangan,  sepanjang  terdapat  kesepakatan  antara  pemberi  Fidusia  dan penerima  Fidusia.  Penjualan  dibawah  tangan  dapat  saja  dilakukan  walaupun  penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Ini berarti  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tidak  hanya  harus  dengan  pelelangan  umum tergantung dari kesepakatan para pihak. 28
Ketentuan-ketentuan  tentang  cara  eksekusi  jaminan  fidusia  sebagaimana  diatur didalam Pasal 29 UU jaminan fidusia bersifat mengikat yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan  para  pihak,  penyimpangan  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  berakibat  bahwa penyimpangan penyimpangan dimaksud batal demi hukum.

## C. Kesimpulan
1.  Didalam  pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta memperbolehkan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  membuka  peluang  terhadap  hak  cipta  untuk  dijadikan  objek jaminan  fidusia.  Hak  cipta  termasuk  benda  bergerak  tak  berwujud  yang  lahir  secara deklaratif, tentu  saja  dasar  hukum  utama  yang  menjadi  pijakan  berkaitan  dengan  hak cipta  sebagai  objek  jaminan  fidusia  tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dengan  tetap memperhatikan  sebagian  atau  seluruhnya hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminkan. penegasan dalam peraturan pelaksanaan pemberlakuaan  pasal  tersebut  objek  hak  cipta  yaitu  benda  dari  hak  cipta  yang dijaminkan  harus  diiringi  dengan  surat  bukti  kepemilikan  yang  nantinya  didaftar
28 Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm 236
sebagai  dokumen  pendukung  bagi  notaris  dalam  membuat  akta  pembebanan  jaminan fidusia atas hak cipta.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terbukanya peluang untuk hak cipta dijaminkan secara fidusia merupakan hal yang baru yang perlu dikaji kembali melalui pengamatan hukum,  Penulis  berpendapat  bahwa  secara  teori  Hak  Cipta  dapat  dijadikan  Jaminan Fidusia  tetapi  secara  kenyataannya  sangat  sulit  apabila  tidak  ada  aturan  yang  lebih khusus.  Dibutuhkan  adalah  pembentukan  norma  hukum  baru  atau  aturan  yang  lebih khusus  mengenai  hak  cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  agar  lembaga  keuangan dapat  dengan  mudah  menerima  Hak  Cipta  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  dan  dikaji kembali norma-norma yang berlaku pada penerapaanya.
2.  Pengaturan  pasal  16  ayat  (3)  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  berpotensi menimbulkan problematika hukum didalam praktenya apabila tidak ada regulasi yang benar  benar  mengatur  ketentuan  pelaksanaan  pengikatan  hak  cipta  yang  dapat dijadikan  objek  jaminan  fidusia  dan  masalah  hukum  lainnya  adalah  manakala  debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, eksekusi hak cipta akan sulit dilakukan karena hak  cipta  termasuk  benda  yang  tidak  berwujud  dan  pelaksanaan  eksekusi  nya  akan menimbulkan resiko bagi pihak lembaga peminjaman untuk menilai objek jaminannya yang  tidak  berwujud  seperti  hak  cipta.  Dan  pelaksanaan  eksekusinya  hanya  mengacu pada  aturan  utamanya  yakni  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku
Fuandy, Munir. Hukum Jaminan Utang, Penerbit  Erlangga, 2013
Hidayah, Khoirul. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual . Setara Press. 2018
HS.  Salim. Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia .  Jakarta:PT.Raja  Grafindo  Persada, 2017.
J.Satrio. Perkembangan Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia . Bandung: Citra Aditys Bakti, 1993.
Marzuki,Peter, Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
Sjahputra, Imam. Hak Atas Kekayaan Intelektual.Harvarindo , 2017
Usman, Racmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

## B. Jurnal
Handayani, Widya. “Marthauli.  Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2014  Tentang  Hak  Cipta. Jurnal  Legislasi  Indonesia”. 2019.
Kawung,  Zevanya.  Juwita.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Hak  Cipta  Yang  Dapat  dijadikan  Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 16 Angka (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014”. lex privatium , 2019.
Kartikasari, Rani.“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Jurnal Ilmu Hukum , 2016.*
Setianingrum,  Reni,  Budi.  “Mekanisme  Penentuan  nilai  Ekonomis  dan  Pengikatan  Hak  Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Jurnal Media Hukum , 2016

## C. Peraturan Perundang-undangan
---------,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
---------,Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
D. Internet Andian Tarinp
“Pengertian Pengaturan”. http://andiantarinp.wordpress.com .Definisi.Pengaturan diakses pada 10 desember 2019.
Binus.University. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia https://business- law.binus.ac.id/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan fidusia diakses pada 09 Agustus 2020.