## PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN DESTINASI EKOWISATA MANGROVE SIAK
Nurul Asyifa * & Suhirman
http://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.04 Diserahkan : 19 Juni 2023
Diterima: 26 Juni 2023
Diterbitkan: 30 Juni 2023
*Penulis korespondensi, e-mail:
28822008@mahasiswa.itb.ac.id
Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Riau berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemerintah Provinsi Riau adalah pengembangan kepariwisataan. Ekowisata mangrove atau bakau merupakan salah satu cara dalam mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak memiliki 3 (tiga) destinasi ekowisata mangrove antara lain Ekowisata Mangrove Rawa Mekar Jaya, Ekowisata Mangrove Sungai Rawa, dan Ekowisata Mangrove Mengkapan. Artikel ini menjelaskan bahwa pengembangan kepranataan destinasi wisata merupakan bagian yang melekat dari pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Hal ini ditandai dengan peran-peran dari para stakeholder yang sangat berpengaruh bagi pengembangan pariwisata ini. Penelitian ini menganalisis aspek kepranataan yang berperan dalam pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis Social Network Analysis (SNA).
Kata Kunci: Ekowisata, Mangrove, Pariwisata, Peran, dan Siak.
Kepariwisataan  bersifat  multidimensi  karena  mencakup berbagai  aspek  seperti  budaya,  lingkungan  alam,  sejarah, kuliner, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menarik minat wisatawan.  Kepariwisataan  ini  juga  bersifat  multidisiplin karena melibatkan berbagai bidang ilmu dan sektor industri, seperti  pariwisata,  ekonomi,  manajemen,  geografi,  budaya, lingkungan,  dan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  individu yang  harus  dipenuhi  serta  interaksi  antara  masyarakat setempat,  wisatawan,  pengusaha,  serta  Pemerintah. Kepariwisataan  melibatkan  berbagai  kegiatan  yang  terkait dengan perjalanan, kunjungan, dan pengalaman wisata. Hal- hal  yang  berkaitan  dengan  pariwisata  tersebut  seperti transportasi,  akomodasi,  atraksi  wisata,  aktivitas  rekreasi, promosi pariwisata, pengembangan infrastruktur, pengelolaan  destinasi,  dan  interaksi  antara  berbagai pemangku  kepentingan  seperti  wisatawan,  masyarakat setempat,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  wirausaha. Kepariwisataan  memiliki  potensi  untuk  mendorong pemerataan  ekonomi,  memberikan  peluang  usaha,  dan memberikan  manfaat  kepada  berbagai  pihak  (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Dalam Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dijelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  upaya pengembangan  dan  perlindungan  usaha  mikro,  kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) dalam sektor pariwisata.
Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau  Sumatera.  Sektor  pariwisata  Provinsi  Riau  saat  ini berada  pada  fase  pengembangan.  Provinsi  ini  memiliki beberapa  objek  wisata  alam  maupun  budaya.  Untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  pariwisata  di
Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau mencanangkan strategi  dengan  pendekatan  yang  umum  diadopsi  oleh banyak  daerah  dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata. Strategi ini menekankan pengembangan industri kreatif dan citra  pariwisata  yang  kompetitif  untuk  memperkuat  posisi Provinsi  Riau  sebagai  tujuan  pariwisata  yang  menarik. Strategi ini meliputi (Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2019) :
1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata
2. Peningkatan promosi pariwisata
Adapun  beberapa  program  kerja  yang  sudah  direncanakan dan  akan  dilaksanakan  dalam  pengelolaan  tersebut  sebagai berikut:
1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
Siak  Sri  Indrapura  merupakan  salah  satu  Kawasan Pengembangan  Pariwisata  Nasional  (KPPN)  di  Provinsi Riau  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional (RIPPARNAS)  Tahun  2010-2025.  Kabupaten  Siak merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi Riau  dengan  pusat  pemerintahan  berada  di  Kota  Siak  Sri Indrapura.  Kabupaten  Siak  secara  geografis  memiliki  luas 8.556,09  Km  2  atau  9,74%  dari  total luas wilayah Provinsi Riau.
Program unggulan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak  dan  Pemerintah  Provinsi  Riau  adalah  pengembangan kepariwisataan.  Salah  satu  destinasi  wisata  yang dikembangkan  di  Kabupaten  Siak  adalah  wisata  alam terutama  ekowisata  hutan  mangrove.  Kepariwisataan memiliki  peranan  penting  dalam  revitalisasi  budaya  serta dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  bangsa, sehingga  dalam  pelaksanaan  kepariwisataan,  harus berlandaskan  prinsip-prinsip  manfaat,  kekeluargaan, kerjasama, kesetaraan, keadilan, dan menjaga keseimbangan kehidupan.  Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor pembangunan  ekonomi  di  setiap  wilayah  dan  termasuk dalam  program  pembangunan  nasional.  Melalui  kegiatan pariwisata, pemerintah berupaya  meningkatkan pendapatan atau  devisa  negara,  terutama  melalui  kunjungan  wisatawan asing.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia secara umum, khususnya  di  Kabupaten  Siak,  Provinsi  Riau.  Pariwisata sebagai  industri  gaya  baru  mampu  meningkatkan pertumbuhan  SDM,  penghasilan,  kualitas  kehidupan,  dan dapat sekaligus menghidupkan sektor lain di dalam wilayah destinasi  wisata.  Sebagai  salah  satu  sektor  yang  memiliki kompleksitas  yang  cukup  tinggi,  pariwasata  mampu membangkitan  sektor-sektor  lainnya  seperti  industri penginapan,  makanan  dan  minuman,  transportasi, cinderamata, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Industri pariwisata  adalah  sektor  jasa  yang  termasuk  dalam  industri
ketiga dan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan terkait peluang kerja (Spillane, 1993).
Kabupaten Siak  telah mengembangkan salah satu destinasi ekowisata, yaitu wisata alam yang terutama difokuskan pada hutan mangrove. Hutan mangrove ini memiliki luas sekitar 6.820,53  hektar  (Diskominfo  Kabupaten  Siak,  2017). Ekowisata mangrove atau bakau merupakan salah satu cara dalam mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di  Kabupaten  Siak.  Kabupaten  Siak  memiliki  3  (tiga) destinasi  ekowisata  mangrove  antara  lain  Ekowisata Mangrove  Rawa  Mekar  Jaya,  Ekowisata  Mangrove  Sungai Rawa,  dan  Ekowisata  Mangrove  Mengkapan.  Melalui  tiga destinasi ekowisata  ini,  dilakukan usaha untuk memperbanyak area hijau di Kabupaten Siak. Dengan adanya kawasan  ekowisata  mangrove  ini,  menjadi  bukti  nyata  dari dedikasi  Pemerintah  Kabupaten  Siak  dan  partisipasi masyarakat dalam  mewujudkan visi  Hijau. Selain berfungsi sebagai  destinasi  pariwisata,  pengembangan  ekowisata mangrove  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan,  melestarikan  hutan,  mencegah  praktik penebangan  liar,  serta  memberikan  warisan  berharga  bagi generasi mendatang.
Hutan  mangrove  merupakan  salah  satu  bentuk  ekowisata yang  berperan  penting  dalam  menjaga  kelestarian  alam. Potensi  ekowisata  di  hutan  mangrove  sangat  besar  karena keunikan  kondisinya  dan  konsep  daerah  yang  dapat
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2020.

## Gambar 1. Ekowisata Mangrove Siak
diproyekseikan  menjadi  tujuan  pariwisata,  dengan  selalu mempertahankan  keaslian  lingkungan  mangrove  serta keberagaman  makhluk  hidup  yang  berekosistem  di dalamnya.  Pemanfaatan  kawasan  mangrove  sebagai pengembangan  ekowisata  merupakan  pilihan  yang  sangat tepat  dan  logis  di  kawasan  pesisir,  karena  ekowisata mangrove dapat memberikan manfaat finansial, berkontribusi  dalam  upaya  pelestarian  alam,  serta mendorong  upaya  kegiatan  konservasi  ekosistem  (Karlina, 2015).  Dengan  pelaksanaan  pengembangan  ekowisata mangrove ini, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan upaya inovatif  untuk  mengangkat  Kabupaten  Siak  sebagai  Kota Hijau  yang  terkenal  dan  tujuan  wisata  yang  diakui  baik  di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Berdasarkan uraian pada  sebelumnya  yang  telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini  dirumuskan  antara  lain  belum  diketahuinya  aktor  serta perannya terhadap pengembangan Ekowisata Mangrove Siak dalam upaya konservasi mangrove. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Siapa saja stakeholder dan apa saja peran mereka terhadap pengembangan Ekowisata Mangrove Siak?
2. Apa rekomendasi terhadap kepranataan dalam pengem- bangan Ekowisata Mangrove Siak?

## Ekowisata
Ekowisata merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada keberlanjutan  lingkungan,  melibatkan  pendidikan,  serta interpretasi  tentang  alam,  budaya,  dan  komunitas  lokal. Ekowisata bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam  mengenai  pentingnya  menjaga  kelestarian ekologis, menghargai keragaman hayati, dan mempromosikan  kehidupan  berkelanjutan  (Black,  1999). Ekowisata diperkenalkan pada awalnya oleh Hector Ceballos & Lascurain (1987) dimana  mereka  mengemukakan bahwa wisata alam atau pariwisata ekologi melibatkan perjalanan ke tempat-tempat alami yang masih terjaga dan minim gangguan manusia  atau  polusi,  dengan  maksud  untuk  belajar, menghargai, dan menikmati keindahan alam, keanekaragaman  flora  dan  fauna,  serta  aspek  budaya  dari masyarakat, baik yang terkait dengan masa lalu maupun masa kini.  Ekowisata  merupakan  bentuk  wisata  alam  yang berfokus pada  upaya  mengurangi dampak  negatif, menjaga kelestarian  spesies  dan  habitat  alam,  serta  berperan  dalam upaya  pelestarian  lingkungan,  sambil  memberikan  manfaat ekonomi  yang  tidak  langsung  kepada  masyarakat  setempat (Goodwin,  1997).  Terdapat  beberapa  prinsip  dalam pengembangan Ekowisata antara lain (Eplerwood, 1999):
1. Mencegah dan menanggulangi dampak
2. Edukasi mengenai konservasi lingkungan
3. Memberikan  manfaat  ekonomi  yang  dapat  langsung dirasakan oleh kawasan tersebut
4. Adanya  partisipasi  dari  masyarakat  lokal  dalam  proses perencanaan
5. Pendapatan untuk masyarakat lokal
6. Memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan alam
7. Daya  dukung  atau  kemampuan  lingkungan  untuk menopang kegiatan tertentu
8. Berpotensi  menghasilkan  pendapatan  yang  signifikan bagi negara
Sedangkan  menurut  (Page  &  Dowling,  2002),  terdapat  3 prinsip-prinsip utama ekowisata yakni sebagai berikut:
1. Prinsip Konservasi
Prinsip  konservasi  berarti  memiliki  kesadaran, responsibilitas, dan  dedikasi  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan alam dan budaya, serta melaksanakan kaidah- kaidah  usaha  yang  bertanggung  jawab  dan  ekonomi berkelanjutan.  Prinsip  konservasi  alam  memiliki kepedulian,  tanggung  jawab  dan  komitmen  terhadap pelestarian  alam  serta  pembangunan  yang  mengikuti kaidah  ekologi,  sedangkan  prinsip  konservasi  budaya adalah  kepekaan  dan  penghormatan  kepada  nilai-nilai sosial  budaya  dan  tradisi  keagamaan  masyarakat setempat.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat Masyarakat  lokal  harus  secara  maksimal  terlibat  dalam tahapan perencanaan dan pengembangan ekowisata.
3. Prinsip Ekonomi Pengembangan
ekowisata bertujuan untuk memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara  efisien, sehingga  pemanfaatannya  dapat  berkelanjutan  dan mendukung keberlanjutan bagi generasi masa depan.

## Kepranataan Destinasi Pariwisata
Pranata atau institusi merujuk pada peraturan yang berkaitan dengan aktivitas tertentu dalam masyarakat (Nurmansyah et al.,  2019).  Menurut  Robert  Melver  dan  C.H.  Page  pranata sosial  adalah sebuah lembaga  sosial  yang  berfungsi  sebagai sistem  atau  aturan  yang  telah  dibentuk  untuk  mengatur interaksi  antara  individu-individu  yang  menjadi  bagian dari suatu  komunitas  (Soekanto,  1984).  Sedangkan  menurut Suhirman (2022), pranata merupakan jaringan hubungan dari komunitas  lokal,  kelompok  fungsional,  dunia  usaha,  dan pemerintah  yang  berkepentingan  dengan  pengembangan destinasi wisata. Kepranataan adalah proses mengenali  dan menetapkan  batasan  serta  tanggung  jawab  dalam penyelesaian  masalah  sosial  dan  ekonomi.  Selain  itu, kepranataan  juga  mengidentifikasi  keterkaitan  kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara berbagai lembaga yang terlibat  dalam  tindakan  kolektif  (Stoker,  2018).  Dalam sebuah  kepranataan  terdapat  karakteristik  antara  lain (Santosa, 2009):
1. Pranata  sosial  diatur  oleh  norma-norma  yang  dianut dalam  masyarakat  dan  diatur  melalui  adat  istiadat, perilaku, kebiasaan, serta peraturan hukum.
2. Proses  pembentukannya  membutuhkan  waktu  yang lama dan memiliki sifat yang permanen.
3. Mengarah pada pencapaian suatu tujuan.
4. Mempunyai alat yang digunakan untuk memenuhi suatu tujuan.
5. Mempunyai lambang atau simbol.
6. Mempunyai peraturan dan tradisi.
Aspek  kepranataan  dalam  pariwisata  membantu  perencana dalam mendefinisikan ruang lingkup dan arena perencanaan, aktor  yang  berkepentingan  dan  akan  dilibatkan,  model komunikasi  dan  metode  perencanaan,  serta  model pengambilan  keputusan  dalam  perencanaan  (Suhirman, 2022). Perencanaan sebagai proses pembentukan keputusan & tindakan kolektif  telah mendorong  rencana  untuk  fokus pada  proses-proses  kepranataan  (institutional  design)  atau desain  kelembagaan  dalam  perencanaan,  baik  kepranataan formal  maupun  informal  (Alexander,  2005).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kelembagaan  menjadi  issue  penting dalam  perencanaan  karena  perencanaan  membutuhkan aktor-aktor  baik  berupa  individu  maupun  kelompok  yang diakomodir  dalam  suatu  wadah  yakni  organisasi  untuk mencapai  tujuan  bersama  dengan  memperhatikan  norma- norma yang berlaku.
Pendekatan  Pentahelix  telah  menjadi  model  kepranataan untuk pengembangan destinasi pariwisata di berbagai negara. Pentahelix  adalah  suatu  konsep  inovasi  yang  diterapkan dengan  tujuan  meningkatkan  tingkat  perekonomian  suatu negara  atau  daerah,  konsep  ini  melibatkan  lima  pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, sektor bisnis (swasta), media, lembaga  akademik,  dan  komunitas. Setiap unsur  ini memiliki  peran  dan  pengaruh  yang  penting,  dan  ketika
mereka  bekerja  sama  dalam  kolaborasi  untuk  mencapai tujuan tertentu maka hasil yang optimal dapat tercapai.

## Analisis Kepranataan Destinasi Pariwisata
Artikel  ini  menjelaskan  bahwa  pengembangan kepranataan destinasi  wisata  merupakan  salah  satu  komponen  yang melekat  dengan  pengembangan  destinasi  Ekowisata Mangrove Siak. Hal ini ditandai dengan peran-peran dari para stakeholder  yang  sangat  berpengaruh  bagi  pengembangan pariwisata  ini.  Pencetus  ide  dari  pengembangan  Ekowisata Mangrove Siak ini awalnya berasal dari masyarakat lokal yang tergabung  dalam  komunitas  atau  kelompok  masyarakat pecinta  alam  &  peduli  lingkungan.  Pada  awalnya  kawasan tersebut  merupakan  tempat  untuk  melangsirkan  bibit mangrove. Lalu komunitas tersebut membentuk Pokdarwis (Kelompok  Sadar  Wisata)  dan  diakui  oleh  Pemerintah Kabupaten Siak dengan terbitnya SK dari Kepala Desa Rawa Mekar Jaya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu  destinasi  atau  daerah  tujuan  parwisata  di  Kabupaten Siak, serta menjadi salah satu ikon Kota Hijau (Hartono et al.,  2022).  Dengan  begitu  diharapkan  pengembangan destinasi  ekowisata  mangrove  ini  dapat  berjalan  secara sistematis dan mengikuti aturan hukum yang berlaku.
Pengembangan  Ekowisata  Mangrove  Siak  tidak  hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, terdapat juga kerjasama dari berbagai pihak seperti beberapa wirausaha yang ada di desa & masyarakat yayasan lintas pesisir. Hubungan yang terjalin antara  para  stakeholder  ini  merupakan  langkah  awal  dari implementasi  ide  masyarakat  lokal  dalam  pengembangan pariwisata  ini. Terdapat kerjasama  baik  dalam  memberikan pendapat maupun berupa bantuan secara materi demi upaya

## Tabel 1. Aktor dan peran
Aktor Peran Dinas Pariwisata Melakukan  koordinasi  untuk  menjalankan  tugas-tugas  di  Dinas  Pariwisata sesuai dengan program-program yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah Memberikan  fasilitas,  mendorong  investasi,  mengembangkan  sektor pariwisata,  mengelola  aktivitas  pariwisata,  serta  mengalokasikan  dana  untuk meningkatkan potensi pariwisata. Kepala Desa Mengeluarkan regulasi, mengawasi isu-isu terkait pertanahan, keamanan, dan ketertiban,  melaksanakan  tindakan  perlindungan  masyarakat,  mengelola administrasi  kependudukan,  serta  melakukan  penataan  dan  pengelolaan wilayah. Kelompok  Masyarakat  Pecinta  Alam  dan  Peduli Lingkungan Mengupayakan serta membina kelestarian lingkungan. Pokdarwis Berperan  aktif  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  dalam perkembangan  pariwisata,  serta  mendorong  terwujudnya  keindahan  Sapta Pesona. Masyarakat Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan. Wirausaha/UMKM Menyediakan aneka kuliner, home stay, suvenir. Meningkatkan kualitas SDM. NGO Bekerja sama dalam upaya pengembangan pariwisata. Lingkar Temu Kabupaten Lestari Kerja  sama  antar  kabupaten  untuk  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan. Wisatawan Berkontribusi  dalam  segi  ekonomi,  budaya,  hingga  keberlangsungan pariwisata.
Sumber: Hasil analisis, 2023.
pengembangan  aksesibilitas  menuju  ke  lokasi  pariwisata. Masyarakat serta pokdarwis juga mencari bantuan kerjasama kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak,  pihak  swasta, serta  NGO  (Non  Government  Organization).  Selain  itu, Kabupaten Siak  juga  tergabung  dalam  sebuah forum  yakni Lingkar  Temu  Kabupaten  Lestari  yang  merupakan  sebuah forum  kolaborasi  kabupaten  yang  bertujuan  untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pemerintah  melakukan  usaha  dengan  cara  memfasilitasi komunitas  yang  mengelola  ekowisata  mangrove  ini  yakni Pokdarwis.  Terdapat  beberapa  kegiatan  seperti  diklat  atau pelatihan  yang  dilakukan  oleh  Pokdarwis  yang  berkaitan dengan  kegiatan  pariwisata.  Kegiatan  ini  meliputi  segi pengelolaan,  pengembangan  serta  pemeliharaan  agar wawasan  tentang  pengembangan  ekowisata  dapat  berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Siak juga menyerahkan penghargaan atau reward bagi anggota Pokdarwis yang aktif dalam  kegiatan-kegiatan  tersebut  untuk  memotivasi  para anggota. Selain itu Pemerintah Kabupaten Siak juga bekerja sama dengan Pokdarwis dalam bidang promosi atau branding bersama dengan destinasi wisata lain yang ada di Kabupaten Siak (Hartono et al., 2022).
Dinas  Pariwisata  adalah  salah  satu  pihak  yang  berperan dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata.  Kinerja  mereka didasarkan pada  peraturan dan sesuai dengan visi  dan misi serta prinsip dari Bupati Kabupaten Siak. Visi tersebut adalah menciptakan  Siak  sebagai  destinasi  wisata  di  Sumatera dengan mempromosikan kearifan lokal sebagai identitasnya. Namun,  hal  ini  tidak  dapat  terwujud  tanpa  kerjasama  dari
berbagai  pihak.  Dinas  Pariwisata  melakukan  kerjasama dengan  beberapa  aktor,  termasuk  Dinas  Pariwisata  di kabupaten/kota  lain,  Pemerintah  Provinsi,  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  kelompok  sadar  wisata (Pokdarwis),  dan  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM).  Namun, dalam praktiknya, peran Lembaga Adat Melayu (LAM) hanya sebatas sebagai  tamu  terhormat dan tidak  dilibatkan dalam tahapan serta langkah-langkah perumusan program kegiatan pariwisata.  Kabid  Pemasaran  Pariwisata  Siak  mengakui bahwa  tidak  ada  kewajiban  untuk  mengikut  sertakan Lembaga Adat Melayu dalam tahapan pengelolaan pariwisata (Wazni & MS, 2021).
Pengembangan  Ekowisata  Mangrove  Siak  ini  sangat bergantung oleh para stakeholder yang memiliki peran masing- masing.  Aktor-aktor  yang  berperan  dalam  pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove di Kabupaten Siak antara lain:
1. Dinas Pariwisata
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
3. Kepala Desa
4. Kelompok masyarakat pecinta alam & peduli lingkungan
5. Pokdarwis
6. Masyarakat
7. Wirausaha / UMKM
8. NGO
9. Lingkar  Temu  Kabupaten  Lestari  (forum  kolaborasi kabupaten)
10. Wisatawan
Berikut  ini  merupakan  tabel  yang  menjelaskan  beberapa aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  pengembangan  Ekowisata
Sumber: Hasil analisis, 2023.

## Gambar 2. Hasil Visualisasi Jaringan
Sosial
Mangrove  Siak  serta  peran  terhadap  pengembangan pariwisata tersebut.
Dari  tabel  analisa  stakeholder  yang  sudah  dijelaskan  di  atas yang  menampilkan  beberapa  aktor-aktor  serta  perannya masing-masing,  terdapat  peran  secara  umum  dari  Pemer intah,  swasta,  komunitas,  serta  masyarakat.  Dari  tabel tersebut  dapat  dihasilkan  analisa  selanjutnya  dengan
menggunakan metode SNA (Social Network Analysis) dengan menampilkan  pola-pola  jejaring  antar  aktor-aktor  melalui software  Ucinet  dan  Netdraw  sehingga  didapatkan  hasil visualisasi jaringan sosial yang dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.
Dari hasil perhitungan Degree Centrality analisa SNA melalui software  Ucinet  dapat  diketahui  bahwa  aktor  yang  memiliki
Sumber: Hasil analisis, 2023.
(a)
(b) (c)
Gambar 3. (a) Degree Centrality; (b) Closeness Centrality; (c) Betweeness Centrality
koneksi dan peran terbanyak dalam pengembangan destinasi Ekowisata  Mangrove  Siak  antara  lain  Dinas  Pariwisata, Pemerintah  Daerah,  Kepala  Desa,  Masyarakat,  serta Pokdarwis. Hal ini diuraikan dalam Gambar 3 dimana nilai tertinggi dari perhitungan Degree Centrality dimiliki oleh aktor- aktor tersebut.
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  closeness  centrality  yang diuraikan  dalam  Gambar  4  untuk  mengukur  kemudahan stakeholder dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi dengan  baik  (kedekatan  hubungan  antar  aktor).  Closeness centrality ini dapat mengetahui informasi yang tersebar dalam jaringan  dan  aktor  yang  paling  efektif  untuk  menyebarkan informasi (broadcaster). Dari hasil analisa closeness centrality ini dapat  diketahui  bahwa  aktor  atau  stakeholder  yang mempunyai  hubungan  yang  paling  dekat  antara  lain  Dinas Pariwisata,  Pemerintah  Daerah,  Kepala  Desa,  masyarakat, Pokdarwis,  dan  wisatawan.  Aktor-aktor  tersebut  memiliki banyak  peran yang  serupa  dalam  jaringan sosial  atas upaya pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak.
Selain  itu  terdapat  perhitungan  betweeness  centrality  yang digunakan  untuk  menentukan  aktor  yang  mengendalikan atau  yang  menjadi  fasilitator  untuk  menyebarkan informasi dalam  suatu  jaringan.  Dari  hasil  perhitungan  betweeness centrality  dapat  disimpulkan  aktor  yang  berperan  sebagai perantara antara lain Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, Kepala  Desa,  masyarakat,  Pokdarwis,  dimana  aktor-aktor tersebut  memiliki  interaksi  tertinggi  dengan  aktor  lainnya dalam suatu jaringan. Betweeness centrality ini diuraikan dalam Gambar 5 sebagai berikut.

## Argumentasi & Rekomendasi
Pihak  Dinas  Pariwisata  diharapkan  dapat  meningkatkan promosi  serta  dapat  lebih  baik  lagi  dalam  mengatur  biaya promosi, baik  itu bekerja  sama  dengan agen  tour  and  travel, promosi  melalui  social media, dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan kepada Dinas Pariwisata dapat bekerja sama juga dengan  para  stakeholder  untuk  lebih  meningkatkan aksesibilitas ke  destinasi  wisata, baik  dengan kerja  sama  ke pemerintah  daerah  untuk  mengajukan  tambahan  anggaran maupun  kerjasama  dengan  stakeholder  lain  seperti  pihak swasta,  serta  NGO  (Non  Government  Organization).  Hal  ini bertujuan  agar  destinasi  wisata  dapat  dengan  mudah dikunjungi  oleh  para  wisatawan.  Selain  itu  dalam merumuskan  suatu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah diharapkan untuk tetap melakukan musyawarah dengan masyarakat lokal, Kepala Desa, dan Pokdarwis guna menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan  mengurangi  konflik yang  terjadi  antara  Pemerintah  dan  masyarakat  lokal,  serta mencegah  dampak  terhadap  lingkungan  dalam  usaha pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak tersebut.

## Kesimpulan
Kepranataan  destinasi  wisata  merupakan  bagian  yang melekat dari pengembangan destinasi Ekowisata Mangrove Siak.  Pengembangan  serta  keberlangsungan  Ekowisata
Mangrove  Siak  ini  sangat  bergantung  oleh  para  stakeholder yang  memiliki  peran  masing-masing.  Adanya  kolaborasi antara  masyarakat,  komunitas,  swasta,  hingga  pemerintah sangat berpengaruh dalam pengembangan destinasi ini. Para stakeholder dapat meningkatkan kinerja serta menambah relasi kerjasama dalam memajukan destinasi Ekowisata Mangrove Siak, mendukung status Kota Hijau yang sedang diterapkan di  Kabupaten  Siak,  serta  dapat  selalu  menerapkan  prinsip ekowisata  yakni  mencegah  dan  menanggulangi  dampak negatif  yang  ditimbulkan,  edukasi  mengenai  konservasi lingkungan,  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  dapat langsung dirasakan oleh kawasan tersebut, adanya partisipasi dari  masyarakat  lokal  dalam  proses  perencanaan, memberikan  pendapatan  untuk  masyarakat  lokal, memelihara  keseimbangan  dan  keselarasan  dengan  alam, daya dukung atau kemampuan lingkungan untuk menopang kegiatan tertentu, serta berpotensi menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara.

## Daftar Pustaka
Alexander,  E.  R.  (2005).  Institutional  transformation  and planning:  From  institutionalization  theory  to institutional  design.  Planning  Theory,  4(3),  209–223. DOI: 10.1177/1473095205058494
Black, R. (1999). Ecotourism and Education.
Ceballos, H., & Lascurain. (1987). Ecotourism.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, & Presiden Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Riau.  (2019).  Rancangan  Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.
Diskominfo  Kabupaten  Siak.  (2017).  Pesona  Siak. https://pesonasiak.id/
Eplerwood. (1999). The Ecotourism Society.
Goodwin, H. (1997). The British Ecotourism Market.
Hartono,  T.,  Trisakti,  F.  A.,  &  Fuadiah,  I.  (2022). Community-based  ecotourism:  peran  ‘Pokdarwis’ dalam branding Siak Hijau. PRofesi Humas Jurnal Ilmiah
Ilmu Hubungan Masyarakat, 6(2), 154. https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.26018
Karlina,  E.  (2015).  Strategi  pengembangan  ekowisata mangrove di kawasan pantai tanjung bara, kutai timur , kalimatan timur (. Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam, 12(1), 191–208.
Nurmansyah,  G.,  Rodliyah,  N.,  &  Hapsari,  R.  A.  (2019). Pengantar  Antropologi  Sebuah  Ikhtisar  Mengenal Antropolog. In CV Aura Utama Raharja.
Page,  S.,  &  Dowling,  R.  K.  (2002).  Ecotourism.  Licensing Agency.
Pemerintah  Pusat.  (2011).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan  Nasional  (RIPPARNAS)  Tahun  2010- 2025.
Santosa,  A.  (2009).  Pranata  Sosial :  Pengertian,  Tipe  dan Fungsi. Jurnal: Pendidikan Sosiologi, 1, 1–23.
Soekanto,  S.  (1984).  Beberapa  Teori  Sosiologi  Tentang  Struktur Masyarakat. Rajawali Pers.
Spillane,  J.  J.  (1993).  Ekonomi  pariwisata :  sejarah  dan prospeknya.
Stoker, G. (2018). Governance as theory: five propositions. International  Social  Science  Journal,  68(227–228),  15–24. DOI: 10.1111/issj.12189
Suhirman. (2022). Kepranataan dalam Kepariwisataan.
Wazni, & MS, Z. H. (2021). Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam  Mengembangkan  Pariwisata  Budaya  Melayu Kabupaten Siak. Jurnal PolGov, 3(2), 95–126.
Nurul Asyifa,
menyelesaikan pendidikan  S1  pada  Program  Studi Arsitektur  di  Universitas  Riau  pada tahun  2021.  Kemudian  melanjutkan pendidikan  S2  pada  Program  Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung. Suhirman,  merupakan  dosen  pada Program Studi Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung.  Beliau  menyelesaikan pendidikan  S1  di  Universitas Padjajaran pada tahun 1992. Kemudian  melanjutkan  pendidikan
S2  di  Institut  Teknologi  Bandung pada  tahun  2000,  dan  menempuh pendidikan  S3  di  Institut  Teknologi Bandung pada tahun 2011.

## Foto 3x4