## Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah

## Mhd. Ansori 1

## Fakultas Hukum Univesitas Batanghari Jambi

## Abstrak
Pengawasan  adalah  sebagian  dari  wewenang  pemerintahan  secara  menyeluruh,  karena  pada  tingkat  terakhir Pemerintah  Pusat  yang  harus  bertanggung  jawab  mengenai  seluruh    penyelenggaraan,  membenarkan    diadakannya pengawasan    atas  segala    tindakan    daerah,  karena  keutuhan  Negara  Kesatuan  harus  terpelihara.  Otonomi  daerah sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal, kalau implementasi otonomi daerah dilakukan Pemerintah Daerah maka kewenangan itu harus dikelola secara  adil,  jujur,  dan  demokratis.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pemerintah  pusat  menggunakan  asas desentralisasi,  tugas  pembantuan  serta  dekonsentrasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sementara itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan  tugas pembantuan.  Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui,  menganalisa  pengawasan  otonomi  daerah.  Tipe  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah.
Kata Kunci : Pengawasan, Pelaksanaan,Otonomi Daerah.

## Abstract
Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity  of  the  Unitary  State  must  be  maintained.  Regional  autonomy  as  autonomy  for  regional  people  and  not "regional"  autonomy  in  the  sense  of  a  particular  region  /  territorial  at  the  local  level,  if  the  implementation  of regional autonomy  is  carried  out  by  the  Regional  Government,  that authority  must  be  managed  fairly,  honestly  and democratically. In administering the government, the central government uses the principles of decentralization, co- administration  and  deconcentration  in  accordance  with  the  prevailing  laws  and  regulations,  while  the  regional governments  in  administering  the  government  use  the  principles  of  decentralization  and  co-administration.  The purpose  of  this  paper  is  to  find  out,  analyze  the  supervision  of  regional  autonomy.  The  type  of  research  used  is normative juridical research, using a conceptual approach, a legislative approach and a historical approach.
Keyword : Supervision, Implementation,Regional Autonomy.

## PENDAHULUAN
Penyelenggara  pemerintahan  daerah  adalah  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dalam  menyelenggarakan pemerintahan,  pemerintah  pusat  menggunakan  asas  desentralisasi,  tugas  pembantuan,  serta  dekonsentrasi sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sementara  itu  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  menggunakan  asas  desentralisasi  dan  tugas  pembantuan. 2 Pengertian Pemerintahan  Daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  juncto  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  terutama  dalam  penyelenggaraan  otonomi, daerah  dibekali  dengan  hak  dan  kewajiban  tertentu. 3 Agar  dapat  melaksanakannya  dengan  baik  dan  benar “hukum  merupakan  instrumen  utama  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia”, 4 serta  sikap
1 Mhd.Ansori, Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  Dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung ,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2005), hlm. 27.
3 Ibid , hlm. 28
4 H.Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 21.
mentalitas  aparatur  pemerintahan  daerah  merupakan  salah  satu  kunci  penting  keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut. 5
Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut  tentu  harus  diawasi,  karena  sistem  pengawasan  juga menentukan kemandirian satuan otonomi, kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi. 6
Menurut  Baswir  pengawasan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus-menerus  atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. 7 Pengawasan menjadi suatu kalimat yang  agak  menakutkan  bagi  Pemerintah Daerah,  bukan  saja  karena  implikasi  dari  pengawasan  itu  sendiri, tetapi  juga  dari  banyaknya  pengawasan,  bagi  Pemerintah  Daerah,  hal  tersebut  seperti  permainan  kuis bergambar serupa tapi tak sama. 8
Dari  uraian  tulisan  diatas  maka  penulis  merumuskan  masalah  yang  terbatas  pada  “Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan otonomi daerah?”
Tujuan  tulisan  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pengawasan  pelaksanaan  otonomi  daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengawasan  otonomi  daerah  yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  melalui  wakilnya  terkadang mengganggu  kemandirian  otonomi  daerah,  tentunya  diperlukan  aturan  yang  tepat  agar  terlaksana  dengan baik.
Pemikiran pentingnya pembagian kekuasaan telah diterjemahkan kedalam sendi  kehidupan bernegara yang  artinya  dalam  setiap  kekuasaan  harus  terdapat  kekuasaan  lain  yang  mengawasi,  pentingnya pengawasan ini menurut John Stuart Mills adalah demi melindungi kepentingan kaum pinggiran, minoritas, atau rakyat banyak. 9
Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10 Secara  skematis,  pengawasan  dibedakan  dua  jenis,  yaitu  “pertama  pengawasan  administratif  yang berbentuk  pengawasan  melekat  dan  pengawasan  fungsional,  dan  yang  kedua  pengawasan  oleh  kekuasaan kehakiman, baik secara keperdataan maupun secara administratif”. 11 Pendapat dari Paulus Efendi Lotulung “pengawasan  adalah  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kekeliruan-kekeliruan,  baik  disengaja  maupun tidak  disengaja,  sebagai  usaha preventif, atau juga  untuk memperbaikinya  apabila sudah  terjadi  kekeliruan itu, sebagai usaha represif”. 12
Konsep pengawasan secara garis besar dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a. Pengawasan  preventif,  yaitu  berupa  hak  memberikan  pengesahan  terlebih  dahuku  terhadap  semua keputusan daerah sebelum peraturan daerah dijalankan.
b. Pengawasan represif, berupa hak menunda atau membatalkan sesuatu keputusan daerah (yang belum atau sudah  berjalan)  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  undang-undang,  peraturan- peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 13
Masih dalam hal pengawasan, yang “sifatnya fakultatif yaitu dalam rangka memberikan pertimbangan kepada  Pemerintah  Daerah  terhadap  rencana    yang  menyangkut  kepentingan  daerah” 14 dan  dapat  menjadi
5 Hasan Mustafa, “SDM dan Otonomi Daerah”, (Palu: 2002), hlm. 5.
6 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001), hlm. 39.
7 Ihyaul Ulum MD, Audit Sektor Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 129.
8 Lihat  Sebastian  Schrnieg,  “DPRD  dan  Pengawasan”,  http://sebastianschrnieg.  wordpress.com,  tanggal  diakses  16 Agustus 2018.
9 O.C.Kaligis, Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana  Khusus  dalam  Pemberantasan  Korupsi, (Bandung: PT.ALUMNI, 2006), hlm. 33.
10 Rozali Abdullah, Op.Cit., hlm. 180.
11 Muchsan, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparatur  Pemerintah  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 39.
12 Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm. 89.
13 B.N.Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 59.
14 Juanda, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala Daerah, (Bandung: PT.Alumni, 2008), hlm. 285.
“sarana  dalam  menciptakan check  and  balances  system pelaksanaan  pemerintahan  sampai  pada  tingkat terendah”. 15 Ada beberapa pengawasan yang dapat menilai akuntabilitas Pemerintah yaitu:
1. Pengawasan  internal,  sebagai  pengawasan  yang  dijalankan  oleh  pengawas  terhadap  bawahannya  dalam unit kerjanya;
2. Pengawasan  fungsional,  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  BPKP,  BPK  dan  pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukanoleh DPR dan DPRD;
3. Pengawasan  yudisial  sebagai  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  MA  dan  MK,  sebagai  pengawasan terhadap Pemerintah dan DPR dalam bidang hukum dan terlaksananya kaidah konstitusi. 16 Pengawasan dipandang dari “ kelembagaan ” yang dikontrol dan melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern dan kontrol ekstern. (1) Kontrol intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ  yang  secara  struktural  adalah  masih  termasuk  organisasi  dalam  lingkungan  pemerintah;  (2) Kontrol  ekstern  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan/organ  secara  struktur  organisasi  berada  di luar pemerintah dalam arti eksekutif. 17
Pengawasan  umuumnya  ditujukan  terhadap  wetmatigheid,  rechmatigheid,  dan  doelmatigheid. Pengawasan  wetmatigheid  ialah  pengawasan  yang  menitikberatkan,  apakah  pelaksanaan  telah  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  pengawasan  rechmatigheid  adalah  pengawasan  yang meletakkan segi operasional pada hukum yang berlaku dengan menguji kepada dasar hukum yang berlaku, pengawasan  doelmatigheid  adalah  pengujian  terhadap  efektifitas,  efisiensi,  dan  keserasian  pelaksanaan operasional. 18
Pengawasan itu sendirijelas mempunyai tujuan, yakni:
1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
2. Untuk  mengetahui  kesulitan-kesulitan  apa  yang  dijumpai  oleh  Kepala  Daerah  dan  para  penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari;
3. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan;
4. Pengawasan  dilakukan  untuk  mendorong  harmonisasi  antara  kebutuhan/keinginan  rakyat  dengan  para penyelenggara pemerintahan di daerah;
5. Untuk  mensinergikan  antara  program/kebijakan  pemerintah  dengan  program/kebijakan  pemerintah daerah. 19
Pengertian  Otonomi  Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  juncto  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli 20 : a. Benyamien  Hoesein,  “otonomi  daerah  adalah  pemerintahan  oleh  dan  untuk  rakyat  di  bagian  wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat”.
b. Ateng Syarifuddin, “otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”.
c. Syarif Saleh, “hak mengatur dan memerintah daerah sendiri di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat”.
d. F.Sugeng Istianto, “hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”
15 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 261.
16 La  Ode Husen, Hubungan Fungsi  Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 32.
17 Paulus Effendie Lotulung dalam Irfan Fachruddin. Op. Cit., hlm. 92.
18 H.Bohari, Pengawasan Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,1992), hlm. 24.
19 Adrian  Sutedi, Implikasi  Hukum  atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah, (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 206.
20 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 13.
e. Mariun, “otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki  oleh  daerahnya  sendiri.  Otonomi  daerah  merupakan  kebebasan  untuk  dapat  berbuat  sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”.
f. Philip Malwood, “otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana  keberadaannya  terpisah  dengan  otoritas  yang  diserahkan  oleh  pemerintah  guna  mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”.
Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal, kalau pun implementasi otonomi daerah dilakukan Pemerintah Daerah maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. 21 Menurut  Teguh  Yuwono,  mengutip  pendapat  Rondineli  terdapat  empat  bentuk  otonomi  daerah,  yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, privatisasi. 22

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  ini  menggunakan ”pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah” 23 .
Bahan-bahan hukum  yang telah  diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Identifikasi bahan hukum baik primer, sekunder,  maupun  tertier  dilakukan  secara  kritis,  logis,  dan  sistematis,  dikumpulkan  berdasarkan  sistem kartu  ( card  system ),  “yang  memuat  sumber  yang  tepat  dari  mana  catatan  itu  diambil,  informasi  atau pendapat  yang  digunakan,  pokok  masalah  serta  kartu  yang  digunakan  adalah  kartu  kutipan,  kartu  ulasan, kartu  ikhtisar” 24 hal  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  proses  pengolahan  data  hukum  tersebut,  dengan demikian bahan hukum akan disusun dan digolongkan menurut bentuk, jenis dan tingkatnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti:UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,dan lain-lain.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti:rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Contohnya: kamus, ensiklopedia, indeks komulatif,dan lain-lain Kemudian dianalisa dengan cara :
1) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
2) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3) Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan adalah  sebagian  dari wewenang  pemerintahan  secara menyeluruh, karena pada tingkat terakhir  Pemerintah  Pusatlah  yang  harus  bertanggung  jawab    mengenai    seluruh    penyelenggaraan membenarkan  diadakannya pengawasan  atas segala  tindakan  daerah, karena keutuhan Negara Kesatuan harus terpelihara. 25 Dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Pengawasan administratif berbentuk pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (2) menyatakan pengawasan melekat dimaksud dilakukan:
a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas  dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
21 J.Kaloh, Mencari  Bentuk  Otonomi  Daerah  Suatu  Solusi  Dalam  Menjawab  Kebutuhan  Lokal  dan  Tantangan  Global, (Jakarta; Rineka Cipta, 2007), hlm. 10.
22 Ani Sri Rahayu, Op.Cit., hlm. 24.
23 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju,2008), hlm. 92.
24 Ibid., hlm. 106.
25 Irawan Soedjito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, (Jakarta: BinaAksara, 1983), hlm. 10.
b. Melalui  perincian  kebijaksanaan  pelaksanaan  yang  dituangkan  secara  tertulis  yang  dapat  menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasannya;
c. Melalui  rencana  kerja  yang  menggambarkan  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan,  bentuk  hubungan  antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
d. Melalui  prosedur  kerja  yang  merupakan  petunjuk  pelaksanaan  yang  harus  jelas  dari  atasan  kepada bawahan;
e. Melalui  pencatatan  hasil  kerja  serta  pelaporannya  yang  merupakan  alat  bagi  atasan  untuk  mendapatkan informasi  yang  diperlukan  bagi  pengambilan  keputusan  serta  penyusunan  pertanggungjawaban,  baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
f. Melalui  pembinaan  personil  yang  terus  menerus  agar  para  pelaksana  menjadi  unsur  yang  mampu melaksanakan  dengan  baik  tugas    yang  menjadi tanggungjawabnya  dan  tidak  melakukan  tindakan  yang bertentang dengan maksud serta kepentingan tugasnya. 26
Pengawasan  ini  sangat  efektif  untuk  mengendalikan  aparat  pemerintah,  efektifitas  ini  sehubungan dengan  tiga  sifat  yang  dimilikinya  yakni  tepat,  cepat,  murah, 27 dan  pengawasan  fungsional  diatur  dalam Pasal  2  ayat(1)  Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983,  yang  dimaksud  pengawasan  fungsional  adalah pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang  diadakan  khusus  untuk  membantu  pimpinan  dalm menjalankan  fungsi  pengawasan  di  lingkungan  organisasi  yang  menjadi  tanggungjawabnya,  pada hakekatnya pengawasan ini bersifat relatif. 28
Secara singkat penulis akan uraikan pengawasan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana termuat dalam pasal 218 yang berbunyi  sebagai berikut :
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan  oleh pemerintah yang meliputi:
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
(2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  (a)  dilaksanakan  oleh  aparat  pengawas  intern Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  penjelasan  disebutkan  pasal  218  ayat  (1)  huruf  (a)  “pengawasan  yang  dimaksud  dalam ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai  dengan  standar  dan  kebijakan  pemerintah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan”.  Huruf  (b); “yang dimaksud dengan “Perda dan Peraturan Kepala Daerah” dalam ketentuan ini meliputi Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten/  Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa”.Selanjutnya pengawasan terhadap peraturan daerah ini mekanismenya diatur dalam Pasal 145 yaitu sebagai berikut:
(1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
(2) Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  bertentangan  dengan    kepentingan  umum  dan/  atau peraturan perundang-undangan  yang lebih tinggi  daat dibatalkan oleh pemerintah.
(3) Keputusan  pembatalan    Perda  sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (2)    ditetapkan    dengan  Peraturan Presiden  paling lama 60 hari  sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
(4) Paling  lama  7  hari  setelah  keputusan    pembatalan  sebagaimana    dimaksud  pada ayat  3,  kepala  daerah harus  memberhentikan  pelaksanaan  Perda  dan  selanjutnya  DPRD  bersama  kepala  daerah  mencabut perda tersebut.
(5) Apabila  provinsi  /  kabupaten  /  kota  tidak  dapat  menerima  keputusan  pembatalan  Perda  sebagaimana dimaksud  ada  ayat  (3)  dengan  alasan  yanga  dapat  di  benarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
(6) Apabila  keberatn  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dikabulkan  sebagian  atau  seluruhnya,  putusan Mahkmah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
26 Muchsan, Op. Cit. , hlm. 40.
27 Ibid, hlm. 41.
28 Ibid, hlm. 43.

## Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(7) Apabila  Pemerintah  tidak  mengluarkan  Peraturan  Presiden  untuk  membatalkan  Perda  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud pernyatan berlaku.
Dalam  Penjelasan  Umum  angka  (9)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah disebutkan sebagai berikut :
Pengawasan  atas  penyelenggaran  pemerintah  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  terkait  dengan  penyelenggaraan urusan  pemerintah  dan  utamanya  terhadap  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah.  Dalam  hal pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  dan  peraturan  daerah  Pemerintah  melakukan  dengan  2 (dua) cara sebagai berikut :
1) Pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  (RAPERDA),  yaitu  terhadap  rancangan  peraturan daerah  yang  mengatur  pajak  daerah,  APBD,  dan  RUTR  sebelum  disahkan  oleh  kepala  daerah  terlebih dahulu  dievalusai  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  Raperda  provinsi,  dan  oleh  Gubernur  terhadap Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap raperda kabupaten / kota.  Mekanisme ini dilakukan agar peraturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapi daya guna dan hasil guna yang optimal.
2) Pengawasan  terhadap  semua  peraturan  daerah  yang  termasuk  dalam  angka  1,  yaitu  setiap  peraturan daerah  wajib  disampaikan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  provinsi  dan  Gubernur  untuk kabupaten/kota  untuk  memperoleh  klarifikasi.  Terhadap  peraturan  daerah  yang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  sesuai  mekanisme  yang  berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapt menerapkan sanksi kepada penyelenggaran pemerintah daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali  suatu  daerah  otonom,  pembatalan  pengangkatan  pejabat,  penangguhan  dan  pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  terkait pengawasan termuat pada bab Pembinaan dan Pengawasan, yang terdiri dari beberapa pasal, diantaranya :

## Pasal 373
(1) Pemerintah  Pusat  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Provinsi.
(2) Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  melkukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

## Pasal 377
(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Menteri  teknis  dan  kepala  lembaga  pemerintah  nonkementerian  melaksanakan  pengawasan  teknis terhadap  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  provinsi  sesuai  dengan  bidang  tugas  masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.
(3) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

## Pasal 378
(1) Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  melakukan  pengawasan  umum  dan  pengawasan  teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam  melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaiman dimaksud  pada  ayat(1),  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  meminta  bantuan  untuk  melakukan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.

## Pasal 379
(1) Gubernur  sebagai  kepala  daerah  provinsi  berkewajiban  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.
(2) Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1),  gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.

## Pasal 380
(1) Bupati/wali  kota  sebagai  kepala  daerah  kabupaten/kota  berkewajiabn  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1),  gubernur dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.
Pembinaan  lebih  ditekankan  pada  memfasilitasi  upaya  pemberdayaan  Daerah  Otonom,  sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. 29
Untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan beberapa unsur yaitu :
a. adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
b. adanya  suatu  rencana  yang  mantap  sebagai  alat  penguji  terhadap  pelaksanaan  suatu  tugas  yang  akan diawasi;
c. tindakan  pengawasan  dapat  dilakukan  terhadap  suatu  proses  kegiatan  yang  sedang  berjalan  maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
d. tindakan  pengawasan  berakhir  dengan  disusunnya  evaluasi  akhir  terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya
e. untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif, maupun secara yuridis. 30
Secara garis besar pengawasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :
a. Pengawasan  preventif,  yaitu  berupa  hak  memberikan  pengesahan  terlebih  dahulu  terhadap  semua keputusan daerah sebelum peraturan daerah dijalankan.
b. Pengawasan represif, berupa hak menunda atau membatalkan sesuatu keputusan daerah (yang belum atau sudah  berjalan)  yang  dianggap  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  undang-undang,  peraturan- peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 31
Ada  beberapa  cara  untuk  mengubah  tata  kerja  pemerintah  diantaranya,  menyusun  sistem  keuangan internal  yang  dapat  menjamin  pengawasan  yang  efektif  atas  penggunaan  sumber  daya,  membentuk mekanisme  pengawasan  internal,  meningkatkan  efektifitas  pengawasan,  melaksanakan  pengawasan  yang efektif atas harta kekayaan. 32
Masih dalam hal pengawasan, yang “sifatnya fakultatif yaitu dalam rangka memberikan pertimbangan kepada  Pemerintah  Daerah  terhadap  rencana    yang  menyangkut  kepentingan  daerah” 33 dan  dapat  menjadi “sarana  dalam  menciptakan check  and  balances  system pelaksanaan  pemerintahan  sampai  pada  tingkat terendah”. 34 Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk  menjamin  agar  pemerintahan  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 35
Ada  banyak  konsep  yang  telah  muncul  untuk  pengukuran  kinerja,  salah  satu  diantaranya  adalah pedoman  yang  disusun  bersama  antara  Lembaga  Administrasi  Negara  dengan  Badan  Pengawas  Keuangan
29 Deddy.S.B,  Dadang.S, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2002), hlm. 9.
30 Muchsan, Op. Cit., hal. 38.
31 B.N.Marbun, Loc. Cit.
32 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. xxxiv.
33 Juanda, Loc. Cit.
34 Agussalim Andi Gadjong, Loc. Cit.
35 HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. (Jakarta; Rajawali Pers, 2005), hlm. 147.
dan Pembangunan, mereka menggunakan singkatan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk pedoman  tersebut,  yang  menarik  dalam  Laporan  itu  adalah  uraian  tentang  Rancangan  Indikator Kinerja. 36 Pelaksanaan AKIP harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin  penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian  sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 37
Dengan  demikian  otonomi,  adalah  kebutuhan  dibukanya  kesempatan  pada  daerah  untuk  menata  diri sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya; lebih dari itu, agar daerah berkembang sejalan dengan sejarah atau asal-usul daerah tersebut. 38
Dari uaraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas;
b. Adanya  suatu  rencana  yang  mantap  sebagai  alat  penguji  terhadap  pelaksanaan  suatu  tugas  yang  akan diawasi;
c. Tindakan  pengawasan  dapat  dilakukan  terhadap  suatu  proses  kegiatan  yang  sedang  berjalan  maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
d. Tindakan  pengawasan  berakhir  dengan  disusunnya  evaluasi  akhirterhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya;
e. Untuk  selanjutnya  tindakan  pengawasan  akan  diteruskan  dengan  tindak  lanjut  baik  secara  administratif maupun secara yuridis. 39
Oleh  karena  itu,  “hukum  merupakan  instrumen  utama  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Indonesia”, 40 H.W.R.Wade mengidentifikasi lima pilar negara hukum sebagai berikut:
1. semua tindakan pemerintah harus menurut hukum,
2. pemerintah  harus  berprilaku  di  dalam  suatu  bingkai  yang  diakui  peraturan  perundang-undangan  dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi,
3. sengketa  mengenai  keabsahan  tindakan  pemerintah  akan  diputuskan  oleh  pengadilan  yang  murni independen dari eksekutif,
4. harus seimbang antara pemerintah dan warga negara,
5. tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang. 41
Dari uraian tulisan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan itu tindakan yang dilakukan secara terus- menerus,  berawal  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dalam  hal  pengawasan  pelaksanaan  otonomi  daerah dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundangn-undangan  terkait  serta  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.

## SIMPULAN
Pengawasanpelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  melalui  wakilnya  jangan sampai mengganggu kemandirian otonomi daerah, tentunya diperlukan aturan yang cermat dan bijaksana.
36 H.  Syahruddin,  Werry  Darta  Taifur,  “Peranan  DPRD  Untuk  Mencapai  Tujuan  Desentralisasi”,  (Padang:  Pusat  Studi Kependudukan Universitas Andalas,2002), hlm.60.
37 BPKP, “Akuntabilitas Instansi Pemerintah”, (Jakarta: Modul Edisi Kelima, 2007), hlm. 7.
38 J.Kaloh, Op.Cit., hlm. 31.
39 Muchsan, Op.Cit., hlm. 38.
40 H.Abdul Latief, Op. Cit. , hlm. 21.
41 La Ode Husen, Op. Cit., hlm. 45.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung , Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Jukum Tata Negara, Jakarata:Rajawali Pers,2009. Bohari, H, Pengawasan Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Pers,1992. Fachruddin,  Irfan, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah, Bandung: PT.Alumni, 2004.
Gadjong, Agussalim Andi, Pemerintahan Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Husen,  La  Ode, Hubungan  Fungsi  Pengawasan  DPR  dengan  BPK  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: CV.Utomo, 2005. Juanda, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  Antara  DPRD  dan  Kepala Daerah, Bandung: PT.Alumni, 2008. Kaligis,  O.C, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung: PT.ALUMNI,2006. Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta; Rineka Cipta, 2007. Latief, H.Abdul, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001. Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. MD Ulum, Ihyaul, Audit Sektor Publik, Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2007. Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung:Mandar Maju,2008. Pope, Jeremy, Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. Rahayu,  Ani  Sri, Pengantar  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Teori,  Hukum  dan  Aplikasinya ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018.
S.B,  Deddy,  S,  Dadang, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2002.
Sutedi,  Adrian, Implikasi  Hukum  atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Soedjito,  Irawan, Pengawasan  Terhadap  Peraturan  Daerah  dan  Keputusan  Kepala  Daerah, Jakarta: BinaAksara, 1983.
Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta; Rajawali Pers, 2005.

## Jurnal
BPKP, Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Jakarta: Modul Edisi Kelima, 2007.
Syahruddin, H, Taifur, Werry Darta, Peranan DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi,  Padang: Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas,2002. Hasan Mustafa, SDM dan Otonomi Daerah, Palu: 2002.

## Internet
Sebastian Schrnieg, “DPRD dan Pengawasan”, http://sebastianschrnieg. wordpress.com, tanggal diakses 16 Agustus 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah .  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015.