Vol. 9 No. 1 Oktober 2021 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Kinerja Layanan Publik Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar
Aswar Annas 1 ,  Nursafitra M 2 ,  Resky Amalia P 3
1 2 3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Pepabri - Makassar
E-mail : aswarannas@unpepabri.ac.id

## ABSTRAK
Kinerja penyelenggara pemerintahan sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan keberhasilan suatu pemerintahan apabila kualitas pelayanan yang diberikan dianggap wajar oleh penerima  pelayanan  (masyarakat).  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kinerja pelayanan  publik di  Dinas  Informasi  dan  Komunikasi  Kota Makassar.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  karyawan  sebagai informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  produktivitas  pelayanan  yang  terjadi  ketika pegawai  memberikan  pelayanan  publik dinilai  sangat  responsif.  Karyawan  telah menunjukkan bentuk  pelayanan  yang  cepat,  tepat,  dan  penuh  disiplin.  Namun  demikian,  tetap  diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif. Selama ini kualitas  pelayanan  yang  dinilai  karyawan  adalah  menunjukkan  kesopanan,  keramahan, senyuman,  dan  pelayanan  gratis. Pegawai  cukup  hormat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada pengguna  jasa  publik.  Ketanggapan  pegawai  dinilai  maksimal,  dan  kapasitas  pegawai  cukup mampu menjelaskan persyaratan administrasi yang diperlengkapi untuk memperoleh tunjangan. Namun  demikian,  peningkatan  kapasitas  SDM/operator  layanan  secara  keseluruhan  perlu ditingkatkan.  Responsivitas  layanan  dinilai  cukup  baik.  Pegawai  cukup  peduli  dalam memberikan  pelayanan  namun  tetap  perlu dilengkapi dengan  beberapa instrumen  pelayanan di masing-masing  unit  pelayanan,  seperti  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Selama  ini akuntabilitas  pelayanan  dianggap  oleh  pegawai  sebagai  tanggung  jawab  penuh  dalam memberikan  suatu  pelayanan.  Beberapa  pegawai  dapat  memahami  dan  menjelaskan  alur  dan mekanisme pemberian bantuan kepada pengguna jasa.
. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kinerja Pegawai, Kualitas Layanan, Pemerintahan Yang Baik

## ABSTRACT
The performance of government  administrators  greatly  influences public  services  and the success of a government if the quality of services provided is considered reasonable by the service  recipients  (the  community).  This  study  aimed  to  determine  the  performance  of  public services  at  the  Makassar  City  Information  and  Communication  Service.  The  research  method used  is  descriptive  qualitative  by  involving  the  community  and  employees  as  informants.  The study  results  indicate  that  service  productivity  that  occurs  when  employees  provide  public services  is  considered  very  responsive.  Employees  have  shown  a  form  of  service  that  is  fast, precise,  and  full  of  discipline.  However,  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  are  still needed to support more effective services. So far, the quality of service assessed by employees
shows  courtesy,  friendliness,  smiles,  and  free  service.  Employees  are  pretty  respectful  in providing  services  to  users  of public  services.  The  responsiveness  of employees  is  assessed as maximal, and the capacity of employees is sufficient to explain the administrative requirements that are equipped to obtain benefits. However, the overall capacity of human resources/service operators  needs  to  be  improved.  Service  responsiveness  is  considered  quite  good.  Employees are  concerned  about  providing  services  but  need  to  be  equipped  with  several  service instruments in each service unit, such as Standard Operating Procedures (SOP). So far, service accountability  is  considered  by  employees  as  full  responsibility  in  providing  a  service.  Some employees can understand and explain the flow and mechanism of assisting service users.
Keywords : Public Service, Employee Performance, Service Quality, Good Governance
1. PENDAHULUAN
Peraturan yang menyangkut
layanan publik dan sistem kinerja layanan pemerintahan  di  Indonesia  sangatlah banyak,  tetapi  masih  dijumpai  kesalahan pegawai  dalam  memberikan  layanan publik  terhadap  masyarakat,  demikian tidak berbanding lurus dengan banyaknya aturan  formal  mengenai  peningkatan kualitas layanan [1]; [2]; [3].
Terdapat  beberapa  fenomena  buruknya pelayanan publik di instansi pemerintahan  dari  segi  kenyamanan pelayanan,  waktu  pelayanan  yang  cukup lama,  prosedur  layanan  terlalu  berbelit- belit,  respon  pegawai  yang  kurang empati,  hingga  kondisi  sumber  daya manusia  atau  pegawai  kurang  kompeten di bidangnya.
Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dalam
menjalankan  organisasi  publik  mestinya menyadari  bahwa  masyarakat  mesti diberikan  kewenangan  penuh  dalam urusan administrasi yang mestinya diberikan  kemudahan-kemudahan  dalam pelayanan dasar.
Ruang-ruang  pelayanan  publik  di Kota  Makassar  telah  dikembangkan berbasis  teknologi  digital,  akan  tetapi masih  banyak  diteukan  permasalahan dasar  serta  citra  buruk  kinerja  pegawai
dalam  memberikan  layanan  publik  [4]; [5]. Kinerja pegawai di sektor pemerintahan mestinya memahami sebagai  abdi  negara  atau  pelayanan masyarakat  tentu  tujuan  dan  tugas  utama memberikan layanan  secara kompeten ke masyarakat  tanpa  diskriminasi,  oleh karenya  pemerintah  perlu  menyadari tugas  dan  fungsi  di  setiap  bidang pelayanan [6].
Dinas  Informasi  dan  Komunikasi Kota Makassar sebagai instansi penyelenggaran layanan  publik  di  bidang penyediaan  Baruga-SP4N-LAPOR  yang dikelola  langsung  melalui  bidang  humas menjalankan tugas yakni: 1)  menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pengolahan  dan  penyajian  data  berbasis website ; 2) menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan
pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi  sosial,  dan  LSM  sebagai mitra  kerja  yang  ada  dalam  masyarakat; 3)  menfasilitasi  dialog  interaktif  antara pemerintah  dengan  organisasi  sosial, masyarakat/ mahasiswa.
Banyak penelitian yang menganalisis mengenai kinerja pelayanan publik,  dengan  menilai  pelayanan  Dinas Informasi dan Komunikasi. Namun masih sangat minim ditemukan penelitian tersebut  mengambil  lokasi  di  Kota
Makassar  dengan  pendekatan  analisis menggunakan  wawancara  dan  telaah dokumen.  Oleh  karenanya  penelitian  ini bertujuan 1) Menganalisis kinerja pelayanan  publik,  dan  2)  Menganalisis pelaksanaan pelayanan dari aspek produktifitas,
kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas  di  Dinas  Informasi  dan Komunikasi  Kota  Makassar.  Penelitian ini  dapat  dimanfaatkan  bagi  pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi kerja  terhadap  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Kota  Makassar,  dan  dijadikan sebagai referensi pembanding bagi penelitian yang akan datang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja pencapaian yang dihasilkan oleh seseorang dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan kepadanya  dengan  dasar  atas  kecakapan, pengalaman  dan  kesungguhan serta waktu  [7];  [8];  [9].  Kinerja  pegawai dilihat  dari  pencapaian  pegawai  seperti prestasi  kerja  sebagai  kemampuan  yang di dapatkan oleh orang lain.
Kinerja birokrasi  sebagai susunan yang  terorganisir  secara  hirarkis  dengan struktur hubungan kewenangan yang jelas untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan mengkoordinasi secara sistematis pekerjaan  dari  banyak  orang  [10];  [11].
Keterkaitan birokasi antar dimensi kinerja dalam  layanan  sangat  eret  yaitu  [12]:  (a) Tanggung jawab menilai kesediaan pegawai  dalam  pekerjaan  yang  telah dilakukan. Seorang pegawai dalam
sebuah birokrasi atau institusi mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  keduanya  merupakan mata  rantai  yang  saling  berkaitan  antar
satu  sama  lain.  (b)  Kesediaan  untuk bekerja  sama  dengan  orang  lain  sesama anggota  organisasi.  Yang  dimaksud dengan  kerjasama  adalah  kemampuan untuk  bekerjasama  dengan  instansi  lain. (c)  Ketelitian kerja, kemampuan individu untuk  melakukan  sesuatu  dengan  cara cepat,  cermat  serta  teliti.  Ketelitian  kerja sangat  berpengaruh  terhadap  kepribadian untuk meningkatkan performance organisasi [13]. Pelayanan publik
merupakan  pemberian  layanan  kepada orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan administrasi [4].
Meningkatkan kualitas layanan publik  perlu  melihat  kondisi  Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan hakekat pelayanan [6] yaitu: (a) Meningkatkan mutu dan produktivitas dalam mendorong kebutuhan yang dihasilkan.  (b)  Mendorong  upaya  sistem dan  tata  laksana  pelayanan  umum.  (c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat luas.
Kualitas  pelayanan  berhubungan dengan  jasa  pelyanan . [14];  [15]  prinsip kualitas  layanan:  (a)  Kesesuaian  dengan persyaratan , (b) Kecocokan untuk pemakaian,  (c)  Perbaikan  berkelanjutan, (d)  Bebas  dari  kerusakan/cacat,  (e) Pemenuhan  kebutuhan  pelanggan  sejak awal  dan  setiap  saat,  (f)  Melakukan sesuatu  secara  benar,  dan  (g)  Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Mewujudkan  pelayanan  prima mesti  mempertimbangkan  prinsip-prinsip yaitu [16]; [17]: (a) Pelayanan transparansi . bersifat  terbuka , muda  dan dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan  dan  disediakan  secara memadai  serta  mudah  dimengerti,  (b) Pelayanan akuntabilitas, dapat
dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, (c) Pelayanan yang mengasumsikan kondisional, sesuai
dengan kondisi dan kemampuan  aparatur pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip  efesiensi  dan  efektivitas,  (d) Pelayanan  partisipatif , mendorong  serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan
masyarakat, (e) Pelayanan kesamaan hak , tidak melakukan tidak terjadinya perbedaan,  (f)  Pelayanan  keseimbangan hak  dan  kewajiban,  mempertimbangkan aspek  keadilan  terhadap  keseluruhan pemberi layanan.
Untuk  mengukur  kinerja  layanan publik  dilakukan  dengan  memperhatikan indikator berikut [18] yaitu: (a)
Produktifitas  Konsep  produktifitas  tidak hanya  mengukur  tingkat  efesiensi  tetapi juga  efektivitas  pelayanan.  (b)  Kualitas layanan yaitu hasil kerja yang dinilai dari kualitas  dan  kuantitasnya  suatu  kegiatan yang  dilakukan,  yang  menimbulkan  rasa puas  bagi  masyarakat,  dengan  demikian kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi  publik.  (c)  Responsivitas dengan mengukur kemampuan organisasi untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat, menyusun agenda dan perioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. (d) Responsibilitas menjelaskan  mengukur  menyesuaikan dengan  pelayanan  publik  yang  dilakukan dengan  prinsip-prinsip  administrasi  yang benar  atau  sesuai  dengan  kebijakan organisasi.  (e)  Akuntabilitas  seberapa besar  kebijakan  dan  kegiatan  organiasasi
sebaiknya  berorientasi  pelayanan  dengan ukuran  nilai-nilai  atau  norma  eksternal yang ada  dimasyarakat atau yang dimilki para  stakeholders.  Memahami  alur  pikir dari penelitian tersebut yaitu:
Gambar 1. Alur Pemikiran
Sumber: data Pribadi (2022)
3. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  yaitu  memberi  gambaran  atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual,  dan  akurat  terhadap  obyek  yang diteliti  kedalam  bentuk  kalimat  [19]. Variabel  penelitian  mengenai  kinerja pelayanan  publik  dengan  pendekatan produktifitas, kualitas layanan,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan layanan  di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Makassar.  Melibatkan pegawai (pemberi layanan) dan Masyarakat  (penerima  layanan)  sebagai informan  dalam  menjawab  rumusan pertanyaan penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  dengn  cara menelaah  dokumen,  arsip,  dan  jurnal
terkait  kinerja  layanan  publik.  Teknik pengumpulan data yaitu partisipasi langsung  berupa  wawancara,  observasi lapangan,  dan  dokumentasi.  Metode analisis  dilakukan  dengan  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Sehingga dihasilkan  sebuah  temuan  yang  menjadi fokus yaitu kinerja pelayanan publik.

## 4. HASIL PENELITIAN
1. Produktifitas Dalam Pelayanan Produktivitas  layanan  di  Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Makassar  saat  ini  berjalan  secara  baik. Pegawai  sangat  kompeten  memberikan pelayanan  keseluruh  penerima  layanan dari 4 unit bidang layanan yang diberikan seperti bidang aplikasi, bidang kehumasan  telematika  dan  komunikasi publik,  bidang  pengelola  data  elektronik, dan bidang sandi. Seperti pada gambar di bawah.
Gambar 2.  Bidang Pelayanan Dinas Kominfo Kota Makassar Sumber: Website Diskominfo, 2022 Kompetensi pegawai sangat diperlihatkan dalam memberikan
pelayanan  publik  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  kedispilinan,  keuletan, serta  kecepatan  dalam  memberi  layanan terhadap penerima layanan cukup maksimal. Selain itu temuan lain mengungkap  bahwa  pelayanan  relatif
baik  namun  meski  dibenahi  lagi  seperti harus disediakannya Operasional Prosedur  (SOP)  dalam  pelayanan  yang berfungsi  setiap  layanan  yang  telah diberikan  dapat  di  ukur  kualitasnya berdasarkan dengan standar dimiliki.
2. Kualitas Layanan
Kualitas layanan dalam
pelaksanaan  layanan  dilakukan  oleh pegawai  di  Dinas  Komunikasi  dan Informasi Kota Makassar sejauh ini telah berjalan  cukup  baik.  Pegawai  telah mampu  memperlihatkan  prilaku  dan sikap  sopan,  keramahan,  senyum,  dan penuh rasa tanggungjawab dalam bekerja khususnya  di  bagian  unit  layanan  SP4N Lapor,  selain  itu  selama  ini  penerima layanan  memberikan  apresiasi  kepada pegawai  karena  pelayanan  dilakukan selalu  gratis  (tidak  ada  pungutan  biaya). Untuk  meningkatkan  kualitas  layanan terdapat beberapa alur yang dilalui seperti pada gambar di bawah.
Gambar 3.  Alur Pelayanan
Sumber: Website Diskominfo, 2022
Mendukung keberhasilan
peningkatan kualitas layanan maka Diskominfo  Kota  Makassar  melakukan banyak  peningkatan  dalam  prosedur pelayanan yang bertujuan untuk
memudahkan
masyarakat dalam
mengakses  layanan  berbasis  website http://diskominfo.makassarkota.go.id/ .
3. Responsivitas Pelayanan
Responsivitas  dalam  memberikan pelayanan  terhadap  masyarakat  di  Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Makassar  pegawai  telah  memperlihatkan bentuk  respons  yang  sangat  tinggi  dalam melaksanakan  pelayanan.  Pegawai  cukup care  dengan  menunjukkan  senyum  dan sapa terhadap penerima layanan,
mempertanyakan kepada penerima layanan mengenai pengurusan
administrasi, memberikan penjelasan kepada  penerima  layanan  dokumen  yang perlu  dilengkapi  untuk  mendapatkan sebuat  layanan  pada  unit  tertentu, memperlihatkan  sistem  kerja  pelaksana layanan  yang  baik  dan  cepat.    Selain  itu peningkatan kompetensi operator layanan sangat  perlu  dilakukan  di  bidang  Humas komunikasi dan informasi publik ditemukan  bahwa  operator  di  unit layanan  terkadang  masih  bingung  dan susah  memberikan  penjelasan  jika  server layanan bermasalah.
Sejauh  ini  pihak  Dinas  Komunikasi  dan
Informasi Kota Makassar dalam menyikapi pelanggan/masyarakat terhadap aduan maupun layanan keseluruhan  keluhan,  saran,  maupun tanggpan  dapat  dilaporkan  ke  aplikasi SP4N  Lapor  mengenai  pelayanan  yang dirasakan.
4. Responsibilitas Layanan
Responsibilitas
dalam
pelaksanaan  layanan  dari  4  unit  layanan yang  tersedia  di  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Kota  Makassar.  Pelaksanaan responsibilitas sudah terlaksana meskipun masih  perlu  inovasi-inovasi  yang  konten dengan  realitas  seperti  masih  perlu disediakannya Standar Operasional
Prosedur  (SOP)  dalam  layanan  guna dapat  mengukur  mutu  kualitas  layanan yang diberikan.
Bidang  aplikasi  telah  memiliki  sistem kerja  struktural  yang  berorientasi  kepada prinsip  dasar  administrasi.  Sistem  kerja struktural  yang  dimaksud  antara  lain kerjasama dan koordinasi antara 4 bidang di  dinas  tersebut  dan  koordinasi  dengan para  Organisasi  Perangkat  Daerah  atau PPID  Pembantu  sesuai  dengan  SOP Layanan Informasi. Mengenai penyerahan  dari  bidang  satu  ke  bidang lain  dilihat  masih  terdapat  kurangnya komunikasi yang  massif. Oleh karenanya harus lebih memperhatikan dan menghimbau  kepada  OPD  terkait  agar lebih berpartisipasi aktif dalam melaksanakan
tanggungjawab nya sebagai penyelenggara layanan.

## 5. Akuntabilitas Layanan
Akuntabilitas  dalam  pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informasi  Kota  Makassar  dinilai  cukup baik  pegawai  telah memperlihatkan sikap-sikap akuntabilitas dalam memberikan  pelayanan.  Pegawai  sangat sigap memberi respon disetiap pengaduan yang  telah  diterima  dari  pengguna layanan,  selain  itu  pegawai  dinilai  telah mempertanggungjawabkan bentuk pekerjaan  yang  telah  diberikan  terhadap pengguna layanan. Pegawai telah memperlihatkan  uraian  dan  memberikan arahan kepada pengguna layanan.
Pelayanan  yang  diberikan  ke masyarakat bidang terkait sudah menyerahkan  daftar  informasi  publik kepada OPD terkait berdasarkan kebutuhan  informasi  yang  diberikan bersifat  berkala.  Hasil  observasi  penulis
juga  menunjukan  bahwa  bidang  utama maupun  bidang  pembantu telah memiliki akuntabilitas dalam penyelenggaraan koordinasi  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  publik  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  atau pertanggungjawaban  dari  pihak  disetiap bidang  telah  terlaksana  dan  sifatnya sangatlah  penting  agar  masing-masing pihak bertanggungjawab pada kewajibannya dalam pemenuhan
informasi publik.

## 5. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mengenai  kinerja pelayanan  publik.  Pelayanan  publik menjadi  kebutuhan  dasar  masyarakat dalam memenuhi informasi dan administrasi dengan menjalin komunikasi terjadinya  interaksi  yang  berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengambilan
keputusan yang baik. Sedangkan sosialisasi  kegiatan . untuk  memberikan pemahaman, dan pengembangan . aparatur  yang  dimaksudkan  dalam  hal untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur dalam pelaksanaan pelayanan
Perlu memperhatikan Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagai pedoman pelaksanaan administrasi
perkantoran  dalam  rangka  peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah  menyatakan  bahwa.  Fasilitas akan memebrikan dampak pada pelayanan  yang  baik,  sedangkan  bagi pelanggan . dengan  fasilitas  kantor  yang memadai akan memberikan . rasa nyaman dan  kepuasan  ketika  proses  layanan dilakukan.
Kualitas  layanan  umumnya  baik, akan  tetapi  masih  perlu  memberikan masukan  bahwa  perlu  penyempurnaan
dalam  pelaksanaan  layanan  seperti  alur layanan perlu digambarkan atau dijelaskan  kepada  penerima  layanan terlebih  dahulu,  tugas  pokok  pegawai sebaiknya  digambarkan  secara  singkat terlebih dahulu, dan bagian kesejahteraan rakyat  perlu  mempertahankan  sikap keramahan yang dimiliki saat ini. Prilaku/sikap  dalam  pelayanan  sangat penting mendorong performa hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat  dan  sangat  mempengaruhi pencapaian tugas maupun sasaran-sasaran organisasi yang lebih baik.
Selain  itu  prilaku  maupun  sikap keramahan  dan  kesopanan  juga  perlu ditingkatkan guna  memberikan kesadaran akan hak dan keawajiban, kebebasan atau kewenangan  dan  tanggung  jawab,  baik pribadi maupun kelompok dalam menopang pelaksanaan layanan publik. Mewujudkan  layanan  yang  responsif terhadap  publik  perlu  memperhatikan prinsip  dasar  yaitu:  Merespon  setiap pelanggan/pemohonyang
ingin
mendapatkan pelayanan.
Petugas/aparatur
melakukan pelayanan dengan cepat, Petugas/aparatur melakukan  pelayanan  dengan  tepat, Petugas/aparatur  melakukan . Pelayanan publik  dengan  cermat  Petugas/aparatur melakukan  pelayanan . dengan  waktu yang tepat, dan Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.
Selain  dengan  tidak  tersedianya Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) responsibilitas dalam pelaksanaan layanan di bidang Dinas Komunikasi dan Informasi  Kota  Makassar  juga  masih kentalnya senioritas sebagaimana diungkap  oleh  informan  bahwa  segala kebutuhan  yang  menunjang performance
kerja  sangat  dipengaruhi  oleh  wewenang senior,  begitupun  bagi  pegawai  yang sifatnya  honorer  maupun  kontrak  hampir segala  kebutuhan  pekerjaan  oleh  ASN senior  dikerjakan  oleh  pegawai  kontrak maupun  honorer.  Kurangnya  partisipasi tenaga ASN dalam memberikan pelayanan  yang  kontributif  sehingga melahirkan  beban  kerja  yang  sangat tinggi  kepada  pegawai  kontrak  maupun honorer prilaku seperti ini akan menciptakan  ketidak  seimbangan  kerja pegawai  di  sebuah  organisasi  dan  hal tersebut akan memberikan dampak buruk bagi  oraganisasi  itu  sendiri.  Selain  itu juga  akan  melahirkan  tidak  tersedianya distribusi kewenangan kerja pada organisasi pemerintahan.
Kegiatan dinamika senioritas
dalam  sebuah  organisasi  sangat  patut untuk di hilangkan. Akuntabilitas terhadap  setiap  OPD  maupun  pimpinana dan dinas terkait masih perlu ditingkatkan agar koordinasi antar OPD dapat berjalan efektif dan maksimal.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Produktifitas layanan  yang terjadi pegawai  memberikan  layanan  publik dinilai  sanagat  respon.  Pegawai  telah memperlihatkan  bentuk  pelayanan  yang cepet, tepat, dan penuh dengan kedisiplinan.  Akan  tetapi  masih  perlu disediakan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  guna  menunjang  pelayanan  yang lebih  efektif.  Kualitas  layanan  sejauh  ini dinilai  pegawai  telah  memperlihatkan bentuk  kesopanan,  keramahan,  senyum, serta pelayanan di 4 unit layanan bersifat gratis.  Pegawai  cukup  respek  dalam melakukan pelayanan ke pengguna
layanan  publik.  Responsivitas  pegawai dinilai cukup maksimal pegawai kapasitas pegawai cukup mumpuni dalam menjelaskan administrasi persyaratan yang  dilengkapi  dalam  mendapatkan layanan. Meskipun peningkatan SDM/Kapasitas operator dari keseluruhan layanan perlu ditingkatkan.
Responsibilitas  layanan  dinilai  cukup baik pegawai cukup care dalam meberikan  layanan  akan  tetapi  masih perlu  dilengkapi beberapa  intrumen pelayanan  seperti  Standar  Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap unit layanan yang  disediakan.  Akuntabilitas  layanan sejauh ini dinilai pegawai cukup bertanggungjawab dalam meberikan sebuah  layanan.  Sebagian  pegawai  dapat memahami  dan  memberikan  penjelasan terhadap  pengguna  layanan  mengenai alur  dan  mekanisme  untuk  mendapatkan layanan.  Adapun  saran  yang  dapat diberikan  terhadap  Dinas  Komunikasi dan Informasi Kota Makassar yaitu:
a. Perlu  melakukan  pendidikan  dan pelatihan (Diklat) mengenai
pelaksanaan layanan.
b. Perlu  merumuskan  sebuah  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam memaksimalkan layanan publik.
c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan  penelitian  ini  sebagai perbandingan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1] I.  Prasetyo et  al. ,  “Effect  of Compensation  and  Discipline  on Employee  Performance:  A  Case Study  Indonesia,” J.  Hunan  Univ. Nat.  Sci. ,  vol.  48,  no.  6,  pp.  277– 298,  2021,  [Online].  Available: http://jonuns.com/index.php/journal
/article/view/617%0Ahttp://jonuns. com/index.php/journal/article/view/ 617/614
[2] U.  Pribadi,  “Bureaucratic  reform,
public  service  performance,  and citizens’  satisfaction:  The  case  of Yogyakarta,  Indonesia,” Public Policy  Adm. ,  vol.  20,  no.  2,  pp. 312–326, 2021, doi: 10.13165/VPA-21-20-2-13. [3] J.  H.  Gallaway  and  A.  Bernasek, “Literacy and women’s empowerment in Indonesia: Implications  for  policy,” J.  Econ. Issues , vol. 38, no. 2,  pp. 519–525, 2016, doi: 10.1080/00213624.2004.11506713. [4] I.  A.  Sirajuddin,  “Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam  Pelayanan  Publik  Dasar Bidang  Sosial  Di  Kota  Makassar,” J. Ilm. Ilmu Adm. Publik , vol. 4, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.26858/jiap.v4i1.1817.
[5] Norisa,  L.  Hakim,  and  I.  Malik, “Kualitas  Pelayanan  Publik  di Kantor  Kelurahan  Gunung  Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” Kolaborasi  J.  Adm. Publik ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  155–167, 2015, [Online]. Available: https://journal.unismuh.ac.id/index. php/kolaborasi/article/view/697/65 5
[6] R.  A.  P,  H.  Muhajir,  S. H. Tamrin, Sirnan,  E.  F.  Ramadani,  and  A. Annas,  “Pelayanan  Bantuan  Sosial Di  Tengah  Pandemi  Covid-19 Kabupaten  Soppeng,” J. Tata Sejuta STIA MATARAM , vol. 7, no.
2, pp. 283–295, 2021, doi:
https://doi.org/10.32666/tatasejuta. v7i2.220.
[7] F.  R.  Nasution  and  R.  S.  Sinaga,
“Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Kantor SAMSAT  dalam  Pelayanan  Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,”
J. Ilmu  Pemerintah. dan Sos. Polit.
UMA , vol. 2, no. 1, pp. 1–17, 2014, doi: https://doi.org/10.31289/jppuma.v2
i1.577. [8] Z.  Rusnaedy  S,  A.  Annas,  and  A. Anirwan, “Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng,” J. Gov. Local Polit. , vol. 1,  no.  2,  pp.  82–99,  2019,  doi: 10.47650/jglp.v1i2.25.
[9] A.  Anirwan and  A.  Annas, “Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng,” J. Gov. Local Polit. , vol. 2,  no.  2,  pp.  131–150,  2020,  doi: 10.47650/jglp.v2i2.61.
[10]  A.  Cordella  and  N.  Tempini,  “E- government and organizational change:  Reappraising  the  role  of ICT  and  bureaucracy  in  public service  delivery,” Gov. Inf. Q. ,  vol. 32,  no.  3,  pp.  279–286,  2015,  doi: 10.1016/j.giq.2015.03.005.
[11]  M.  D.  Jarvis,  “The  black  box  of bureaucracy: Interrogating accountability in the public service,” Aust. J.  Public Adm. ,  vol.
73,  no.  4,  pp.  450–466,  2014,  doi: 10.1111/1467-8500.12109.
[12]  R.  Mahendra,  A.  Agustang,  A.  M. Idkhan,  and  Rifdan,  “Analisis
Kinerja aparatur  sipil  negara  dalam pelayanan publik,” J. Ilmu Sos. dan
Pendidik. , vol. 5, no. 42, pp. 1603– 1608, 2021, doi: 10.36312/jisip.v5i4.2578/http. [13]  S.  Indarti,  S.  Hendriani,  and  M. Mahda, “Pengaruh Faktor Kepribadian Pegawai dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor
Regional  XII  BKN  Pekanbaru,” J. Ekon. ,  vol.  22,  no.  1,  pp.  1–16,
2014, doi:
http://dx.doi.org/10.31258/je.22.01.
p.9-24. [14]  A.  Yunaningsih,  D.  Indah,  and  F. Eryanto Septiawan, “Upaya
Meningkatkan  Kualitas  Layanan Publik Melalui Digitalisasi,” Altasia  J. Pariwisata Indones. , vol.
3,  no.  1,  pp.  9–16,  2021,  doi:
10.37253/altasia.v3i1.4336.
[15]  Z.  Umar,  “Analisis  Implementasi
Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah,” J.  Anal.  dan  Kebijak. Publik ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  1–13,
2017,
doi: https://doi.org/10.31947/jakpp.v3i1. 4068. [16]  N.  M,  A.  Agustang,  A.  M.  Idkhan, and  A.  Annas,  “Kinerja  Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Bulukumba,” JISIP  (Jurnal  Ilmu
Sos. dan Pendidikan) , vol. 6, no. 1, pp. 2056–2065, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i1.2744. [17]  A. F. Puryatama and T. N. Haryani, “Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan Publik  di  Indonesia,” Kybernan    J.
Stud.  Kepemerintahan ,  vol.  3,  no. 1, pp. 40–54, 2020, doi:
https://doi.org/10.35326/kybernan.v 1i1.580.
[18]  D.  Afrizal,  D.  Anisa,  M.  Khaliq, and  D.  Yusrizal,  “Produktivitas,
Kualitas  Layanan,  Reponsivitas, Responsibilitas  dan  Akuntabilitas pada  Dinas  Perhubungan  Kota Dumai,”
J.  Terap.  Pemerintah. Minangkabau , vol. 1, no. 1, pp. 60– 67, 2021, doi: 10.33701/jtpm.v1i1.1864. [19]  H. Wijaya, “Analisis Data
Kualitatif  Model  Spradley,” Res. Gate ,  vol.  0,  no.  March,  pp.  1–9, 2018, [Online]. Available:
https://repository.sttjaffray.ac.id/uk/ publications/269015/analisis-data- kualitatif-model-spradley-etnografi