Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE
Rizal Satria Heryansyach 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rizalsatria25@gmail.com

## Abstrak
Kosmetik  selalu  di  sukai  oleh  para  kaum  hawa,  bahkan  dari  generasi  ke  generasi  tidak  pernah  ada redupnya.  Selalu  dibutuhkan  dalam  setiap  tampilan  bahkan  kini  kosmetik  sudah  menjadi  kebutuhan pokok  para  kaum  hawa.  Dalam  realitanya,  kosmetik  termasuk  produk  yang  diwajibkan  memilikki  izin, legalitas terhadap produk yang diedarkan. Namun, nyatanya tidak semua kosmetik memilkki hal tersebut. Pada akhirnya menimbulkan banyak problema yang muncul bahkan dianggap merugikan para konsumen dan berakhir pada ganti rugi, dll. Para konsumen dapat berlindung dibalik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikarenakan tiap konsumen diberikan suatu kepasian hukum dan dijamin juga rasa keadilan, keamanan, dll di mata hukum. Semuanya saling berkaitan. Tidak serta merta hanya jual dan beli, namun izin BPOM juga sangat penting mengingat produk kosmetik tidak diperbolehkan untuk sembarangan di edarkan. Harus melalui banyak tahapan untuk pada akhirnya suatu produk diberikan izin atas layak edar, dan  juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  mengenai  produk  tersebut.  Walaupun  tidak langsung bertemu dengan para konsumen, namun kewajiban pelaku usaha pun harus dilakukan apabila sudah menginjak ranah berdagang apalagi secara online/elektronik.
Kata kunci : Konsumen, Kosmetik, Online

## Abstract
Cosmetics are always favored by women, even from generation to generation there has never been a dim. Always needed in every appearance, even now cosmetics have become a basic need for women. In reality, cosmetics are products that must have a permit, the legality of which is a dead product. However, in fact not  all  cosmetics  have  this.  In  the  end,  it  causes  many  problems  that  arise  and  are  even  considered detrimental to consumers and end compensation, etc. Consumers can take refuge behind the Consumer Protection Act, because every consumer is given a legal certainty and is guaranteed a sense of justice, security, etc. in the eyes of the law. Everything is interrelated. Not only selling and buying, but the BPOM permit is also very important considering that cosmetic products are not allowed to be circulated. Must go through many stages to finally be given a permit for a product fit for circulation, and must also comply with  the  applicable  provisions  regarding  the  product.  Even  though  they  do  not  directly  meet  with consumers, the obligations of business actors must also be carried out if they have entered the realm of trading, especially online/electronically.
Keywords : Consumer, Cosmetics, Online

## PENDAHULUAN
Kosmetik selalu hadir pada tiap transaksi pada jual-beli secara digital. Mengingat era covid seperti  ini  justru  penjualan  pada e-commerce sangat  signifikan  untuk  mengalami  suatu pengingkatan, karena disisi lain dengan adanya e-commerce mengurangi angka pandemi karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tidak  bertemu  dengan  orang  lain,  dan  sangat  relevan  terhadap  berdasar  anjuran  pemerintah yakni dirumahsaja.
Edar  nya  kosmetik  ilegal  meningkat  pesat  di  era  pandemi  seperti  ini.  Mengingat  para pesaing  pelaku  usaha  melalui  online  tidak  terhitung  jumlahnya.  Bahkan,  saling  klaim  bahwa produk  masing-masing  adalah  memilikki kualitas  yang  terbaik.  Ada  juga  yang  menjual dengan harga yang sangat murah namun tidak tahu bagaimana soal legalitas nya, ada juga yang sangat mahal. Namun, kalangan menengah kebawah rata-rata apabila membeli suatu produk lebih ke persoalan harga. Karena, orang Indonesia dominan memang lebih senang yang penting murah, kata mereka. Namun, bagaimana apabila di refleksikan terhadap persoalan legalitas? Dirasa tidak semua produk berlegal dan memilikki izin secara resmi dari BPOM.
Pada penjualan secara online/digital tidak terlepas atas suatu masalah pada produk yang di  jual.  Mengingat,  transaksi  secara  online,  pembelian  tidak  berhadapan  langsung  dengan penjual,  dirasa  sangat  adanya  resiko  terhadap  penjualan  secara  ilegal.  Karena,  pembeli  tidak melihat bsrang itu secara langsung. Melainkan, hanya lewat gambar saja yang dikirimkan dengan berlatar deksripsi produk.
Kosmetik selalu tidak pernah turun peminat, bahkan peminatnya selalu naik khususnya bagi  kaum  hawa.  Hal  ini  ada  para  oknum  yang  memanfaatkan  terhadap  kosmetik  ini  dengan berlatar sebagai pelaku usaha dan memilikki  itikad buruk untuk menjual produk yang ternyata ilegal dengan memakai kesempatan pada penjualan secara online ini.
Penjualan secara ilegal apalagi terhadap kosmetik dirasa sangat berbahaya. Karena, tidak ada izin secara resmi mengenai produk tersebut. Apalagi, kosmetik dipakai untuk kebutuhan para kaum  hawa  dan  digunakan  langsung  pada  kulit.  Tidak  akan  tau  apa  kandungan  yang  didalam produk  tersebut  bahkan  bisa  saja  kandungan-kandungan  yang  diaanggap  berbahaya  masuk dalam kosmetik tersebut. Apalagi meningat dari sisi medis, kandungan berbahaya dapat memicu suatu penyakit seperti halnya bisa merusak kulit itu sendiri seperti munculnya permasalahan kulit bahkan sampai kanker kulit.
Terhadap  regulasi  yang  ada,  penjualan  secara  ilegal  ini  ada  dasar  hukum  yang menguatkan yakni pada UU. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen wajib
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memilikki  regulasi  agar  terciptanya  jaminan  atas  keberadaan  posisi  konsumen  di  jual  beli. Bahkan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban bagi para penjual/pelaku usaha untuk  adanya  suatu  itikad  baik  dengan  maksud  memberi  informasi  yang  jelas  kepada  para pembeli, jujur atas kondisi produk yang dijual, menjamin bagaimana mutu produk tersebut. Hal tersebut  merupakan  manifestasi  untuk  adanya  tanggungjawab  para  pelaku  usaha  terhadap barang-barang yang di jual.
Ada contoh kasus terhadap ilegal nya kosmetik ini seperti pada penjualan di e-commerce yakni  di marketplace shopee  dan  juga  tokopedia. Marketplace tersebut  menjadi  tempat  para penjual  memasarkan  produk  kosmetik  mereka.  Bahkan,  terkadang  yang  mereka  jual  dengan gambar  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  produk,  tidak  adanya  legalitas  produk,  kandungan yang terdapat abal-abal dan masih banyak lainnya yang menjadi keraguan. Namun, tidak semua penjual  kosmetik  seperti  itu,  ada  juga  yang  bertanggungjawab  pada  produk  kosmetik  dan memilikki kelegalan terhadap produk. Anggap saja itu hanya oknum para pelaku usaha kosmetik.
Mengenai dasar hukum, tidak hanya UUPK, namun hal ini bisa dikaitkan terhadap UU ITE mengingat proses  perdagangan  dilakukan  secara  digital/online. Berdasar  realita yang  ada  dan juga  dasar  hukum  yang  terkait,  maka  peneliti  menitikberat  atas  penelitian  ini  terhadap bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  peredaran  kosmetik  ilegal  secara online.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode normatif yang dimana peneliti mencari suatu kebenaran yang sesuai  atas  regulasi  hukum  yang  ada  dan  norma  hukum.  Atas  norma  tersebut  mencakup bagaimana  perlindungan  konsumen,  bahkan  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  itikad  baik  di penjualan  secara  online.  Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  prrundang-undangan ( statue approaach )  dan  konseptual  ( conseptual  approach). Sumber  data  yang  digunakan pada peraturan yang relevan terhadap penelitian ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PEMBAHASAN

## Bentuk Konsep Ilegal Menurut BPOM
Produk yang tidak memilikki legal sangat banyak dijumpai terlebih utama pada produk kosmetik. Sangat berbahaya apabila menggunakan produk yang tidak dalam BPOM. Karena, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut layak, aman, bahkan bermutu bagi para konsumen apabila penggunaan jangka panjang maupun jangka pendek pada manusia nya itu sendiri. Tidak jelas apa kandungan yang di milikki dalam produk kosmetik tersebut. Bisa saja ada kandungan aktif kimia atau kandungan apapun itu yang memilikki dampak terhadap para pengguna.
Kepengurusan BPOM yang memerlukan waktu lama dan biaya yang cukup mahal menjadi alasan klasik terhadap para oknum pelaku usaha produk kosmetik untuk menginplementasikan produk  mereka  bahwa,  produk  mereka  tetap  layak  digunakan  dan  tidak  kalah  jauh  terhadap produk yang sudah BPOM. Pada penelitian kali ini pernah dijumpai pada salah satu e-commerce yang  berjualan  produk  kosmetik  dengan  deskripsi  produk:  kepengurusan  BPOM  masih  dalam tahap proses, mengingat BPOM memerlukan waktu yang lama.
Peneliti  menyimpulkan  bahwa  hal  tesebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  suatu  acuan untuk  tetap  memasarkan  produk  disisi  lain  tidak  mempunyai  kelegalan  terhadap  produk kosmetik tersebut. Sama saja produk tersebut masih dalam kategori ilegal. Tidak ada bukti bahwa produk yang dijual dalam 'proses' kepengurusan BPOM kepada para calon pembeli. Maka dari itu, hal ini dianggsp sebagai alasan klasik untuk para penjual di e-commerce untuk mengelabuhi para  calon  pembeli  agar  dapat  mengejar  target  pendapatan  mereka  dan  bisa  menempatkan posisi para calon pembeli untuk merasa bahwa kosmetik tersebut aman.
Klise  seperti  itu  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  produk  ilegal  yang  berkedok  legal padajal  belum  ada  legalitasnya  sendiri  dari  BPOM.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  ada  juga  yang memberikan nomor BPOM pada kemasan dan terasa bahwa kosmetik tersebut bukanlsh illegal. Namun, kenyataannya produk tersebut memilikki nomor BPOM yang palsu, atau meniru nomor BPOM produk lain. Hal ini sangat miris untuk terjadi pada negara ini. Manipulatif sangat dominan terhadap  permasalahan  seperti  ini.  Bahkan,  yang  pada  akhirnya  dasar  hukum  perdagangan secara elektronik termuat dalam UUPK dan UU ITE dan bisa merambat pada unsur pidana.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tidak diperbolehkan penjualan kosmetik secara ilegal terlebih lagi mengingat kosmetik langsung berkontak pada kulit manusia. Sangat memberikan banyak efek apabila dipakai, bisa saja timbil jerawat, kemerahan, pengelupasan kulit, bahkan sampai bisa pada kanker kulit. Hal tersebut  sangat  membahayakan,  maka  dari  itu  sangat  diperlukan  untuk  kepengurusan  BPOM terhadap sebuah produk kosmetik untuk di edarkan.
Norma sangat diperlukan terhadap aspek ilegal maupun legal. Pada nyatanya, 'das sollen' atau  hal  yang  seharusnya  itu  wajib  dilakukan  terhadap  sebuah  norma  dengan  penyertaan peraturan yang mengatur. Hukum menjadi pokok acuan dalam melakukan perdagangan secara elekronik/online ini mengingat agar adanya suatu kelancaran, kepuasan antara kewajiban dan juga hak terhadap pembeli dan penjual, bahkan keadlian pula. Sering kali BPOM dalam tugasnya melakukan suatu sidak. Sidak ini berarti operasi secara langsung pada suatu lokasi untuk melihat bahwa  produk  yang  ada  dilapangan  tersebut  layak  edar  ataukah  tidak.  Dalam  proses  sidak biasanya ditemui sangat banyak produk kosmetik yang nyatanya tidak layak edar atas berbagai aspek.  Contohnya:  kosmetik  tersebut  sudah  kadaluarsa;  ada  kandungan  zat  berbahaya  bagi manusia;  bahkan  adanya  pemalsuan  produk;  tidak  adanya  nomor  BPOM  yang  pada  akhirnya menjadi barang ilegal, dan masih banyak aspek lain nya.
BPOM pada pelaksanaan tugas nya ada suatu fungsi dalam dasar hukum Pasal 3, Peraturan Kepala BPOM No.14/2014 yaitu:
a. Standarisasi, pengaturan pada produk yang di edarkan
b. Adanya lisensi dan sertifikasi industri pada bidang farmasi
c. Eval produk sebelum di edarkaan
d. Pengujian  pada  lab, sampling, pemeriksaan  bagaimana  produksinya,  penyidik  dan  juga penegakkan hukum
e. Melakukan audit dalam pra (sebelum) dan pasca (sesudah) produk di edarkan
f. Memberi  infromasi  terhadap  produk,  edukasi  dan  juga  adanya  pemahaman  mengenai peringatan  produk.  Karena  pada  dasarnya  tidak  ada  produk  kosmetik  yang  bisa  dalam keadaan  sempurna,  semua  pasti  ada  efek  samping  dalam  penggunaan.  Contoh,  tidak diperbolehkan memakai kosmetik dalam keadaan tidur malam sepanjang waktu. Karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bisa berakibat munculnya acne atau bahkan sel epidermis mengeluarkan minyak ketika bangun dipagi hari. Hal tersebut memberikan efek ketidaknyamanan terhadap pemakai kosmetik tersebut. Karena, kembali lagi dalam pengunaan kosmetik semuanya ada porsi masing-masing sesuai anjuran dan kebutuhan.
Kosmetik  yang  disalahgunakan  terhadap  para  oknum  bisa  menjadi  ilegal.  Mengingat, kebanyakan  para  pelaku  hanya  memikirkan  bagaimana  mendapatkan  suatu  keuntungan  yang besar  dari  penjualan  kosmetik  tersebut.  Tidak  hanya  itu  saja,  bagi  para  distributor  juga  bisa terjerat  suatu  pidana  apabila  berperan  di  dalam  peredaran  kosmetik  ilegal  tersebut.  Karena, dianggap turut serta dalam kunci peredaran kosmetik ilegal dan juga mengetahui bahwa produk tersebut nyatanya ilegal. Persoalan uang tidak dapat dijadikan patokan untuk beralasan bahwa mereka berperan hanya bekerja dan tidak mengetahui tentang produk tersebut. Jelasnya, ketika seseorang sudah bekerja pada produk tersebut, maka orang tersebut harusnya mengerti apa saja tentang produk tersebut terlebih lagi dengan persoalan izin nya.
Adapun kasus di Indonesia mengenai produk ilegal ini sendiri seperti halnya pada salah satu ruko di Indonesia yang dijadikan gudang untuk penyimpanan kosmetik ilegal di Jakarta. Kosmetik ini di dapati dari China dengan memperdongkrak pasaran dengan cara endorse , promo, bahkan menjanjikan  hasil  yang  sangat  bagus,  dll.  Bahkan,  di  tawarkan  dengan  harga  yang  sangat menggiyurkan  (murah).  Kadang,  pemikiran  konsumtif  beranggapan  bahwa  barang  impor dianggap lebih baik daripada barang lokal. Nyatanya, tidak semua seperti itu. Pada kasus ysng banyak  terjadi  bisa  diambil  contohnya  bahwa  produk  import  justru  tidak  memilikki  izin  edar. Bahkan,  barang  tersebut  masuk  di  Indonesia  pun  secara  diam-diam  agar  dapat  bebas  keluar- masuk barang di Indonesia tanpa adanya pengontrolan dari pihak terkait.
Namun,  sialnya sangat  banyak  kosmetik yang  diselundupkan pada  akhirnya  ketahuan  juga oleh para petugas. Hal tersebut menjadikan sebuah permasalahan bagi  para pelaku usaha dan juga pasti barang-barang kosmetik tersebut akan di sita dan di tindak lanjuti dengan para petugas terkait.  Bahkan,  sering  terdengar  kata  ' blackmarket ',  hal  tersebut  sudah  tidak  asing  dalam perdagangan. Disebut blackmarket berarti pasar gelap yang di artikan dalam bahasa Indonesia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan  bermakna  bahwa  produk  ketika  masuk  ke  Indonesia  tidak  kena  bea  cukai.  Pada kenyataannya, tiap produk import wajib kena beacukai.
Berkenaan dengan Peraturan BPOM No.30/2017 tentang pengawasan dan pemasukkan obat dan  makanan  ke  dalam  wilayah  Indonesia  menjelaskan  bahwasannya  harus  memenuhi persyaratan apabila kosmetik dari luar negeri masuk ke Indonesia, salah satunya memilikki izin BPOM,  terpenuhinya  peraturan  di  bidang  ekspor-impor,  dan  juga  mendapat  persetujuan  dari Kepala BPOM dengan Ski Border dan Ski Post Border . Dengan cara ini, maka produk impor yang akan  di  edarkan  di  Indonesia  dapat  beredar  dengan  sebagaimana  mestinya  dan  jelasnya  juga dengan lancar & aman bahkan sudah memilikki kelegalan terhadap produk tersebut.
Namun, apabila produk kosmetik masuk di Indonesia di gunakan dengan tujuan pemakaian secara pribadi dengan syarat yang harus di penuhi yakni tidak diperjualbelikan, dan juga dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan yang dianggap cukup sebagai pemakaian pribadi. Maka,  dengan  ini  termasuk  dalam  kategori  pengawasan Post  Border .  Sesuai  dalam  Peraturan BPOM No.30/2017, bea cukai di wajibkan untuk mengisi form III lampiran. Dengan ini sebagai suatu bentuk pernyataan dimana pembawa barang impor tersebut memang pada dasarnya akan dipakai secara pribadi dan tidak untuk kepentingan di edarkan untuk jual beli.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Apabila  Mendapatkan  Produk  Kosmetik Ilegal
Istilah  perlindungan  konsumen  sebagai  terminologi  bahwa  para  konsumen  sejatinya wajib diberikan suatu perlindungan dari berbagai aspek. Tentunya, tidak terlepas dari aspek hak dan kewajiban. Adapun beberapa aspek hak dan kewajiban apabila diliat dari para subjek pada suatu  perdagangan  (penjual  dan  pembeli).  Harus  saling  menghormati  dan  saling  melakukan kewajiban masing-masing apabila berniaga secara elektronik/online.
UUPK  dianggap  sebagai  kepastian  hukum  demi  terciptanya  suatu  kondisi  yang  bagus dalam proses perdagangan baik secara offline maupun online. Dalam UUPK mencakup berbagai aspek  dan  sangat  luas  mengenai  pengaturan  bagaimans  perlindungan  untuk  konsumen. Konsumen  tidak  serta  merta  membayar  lalu  menerima  barsng.  Namun,  lebih  lanjut  apabila terjadi  suatu  konflik  atau  permasalahan  timbul  dari  proses  pedagangangan  tersebut  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
berlangsung,  UUPK  dalam  dijadikan  suatu  acuan,  dan  semuanya  diatur  dalam  UUPK  secara tertulis dan jelas.
Adapun cakupan mengenai aspek perlindungan konsumen yang terbagi atas 2 (dua) hal, yakni:
a. Perlindungan konsumen terhadap suatu produk/barang yang pada akhirnya yang datang di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal sebelum adanya transaksi/sewaktu ada transaksi jual beli
b. Perlindungan  hukum  dimana  adanya  suatu  syarat  yang  dianggap  tidak  adil  bagi  para pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.
Berdasar  istilah  perlindungan  konsumen,  semakin  luas  makna  atas  perlindungan  tersebut maka semakin besar juga ruang lingkup terhadap perlindjngan konsumen itu sendiri. Dalam hal lain,  sangat  memungkinkan  untuk  adanya  suatu  tuntutan  apabila  terdapat  unsur  yang  di mungkinkannya  memenuhi  unsur  penyalahan  terhadap  regulasi  yang  ada  kepada  para pelaku usaha  penjualan  kosmetik  tersebut  baik  secara  langsung  maupun  yang  terikat  dalam  suatu perjanjian.
Yayasan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  salah  satu  organisasi  yang  di  anggap  bergerak dalam  bidang  swaadaya  masyarakat,  bahkan  organisasi  tersebut  juga  bertindak  mengenai kepastian  hukum  dimana  selaku  perwakilan  para  konsumen.  Tujuannya  meningkatkan kepentingan konsumen dan juga meningkatkan martabat konsumen.
Apabila  ada  pelaku  usaha/penjual  kosmetik  melakukan  penolakan  ketika  adanya  suatu komplen dari pembeli bahkan bisa saja sampai terjadi suatu permintaan ganti rugi. Maka, sesuai atas Pasal 23 UUPK bilamana sampai adanya pelepasan kewajiban dari penjual tersebut dapat di gugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau melakukan suatu gugatan ke peradilan di mana domisili konsumen/pembeli berada.
Terhadap  Pasal  62  UUPK  dijelaskan  sebagaimana  para  pelaku  usaha  ataupun  penjual  bagi yang  memproduksi  maupun  menjual  kosmetik  yang  dianggap  produk  kosmetik  tersebut nyatanya  'merugikan'  bagi  para  pembeli  maka  bisa  dituntut  secara  pidana  dengan  hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan juga denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
rupiah).  Apabila  telah  didapati  melakukan  'culas'  terhadap  kosmetik  tersebut  yang  diedarkan, maka diberi hukuman tambahan, yakni:
• Perampasan barang
• Pengumuman putusan hakim
• Membayar ganti rugi
• Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen
• Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan
• Izin usaha dicabut
Sering terjadi di lapangan pada realitanya ada toko yang dilakukan penyegelan oleh beberapa aparat yang bekerja di lapangan. Hal tersebut bukanlah kewenangan dari pihak BPOM, namun dinas  perindustrian  dan  perdagangan  selaku  yang  mempunyai  wewenang  tersebut.  BPOM melakukan  pengawasan  terhadap  kosmetik  yang  telah  di  edarkan,  tidak  melakukan  segel terhadap toko maupun tempat yang berhubungan dengan aktivitas terhadap produk kosmetik.
Secara online mungkin tidak akan tahu kapan adanya suatu operasi/razia produk. Nyatanya, dalam  lapangan  pun  ada  suatu  Direktorat  Siber  yang  mempunyai  wewenang  dalam  aspek elektronik/digital  yang  berhubungan  dengan  edarnya  suatu  produk,  terlebih  lagi  kosmetik menjadi  salah  satunya.  Harus  mengikuti  perkembangan  zaman  apabila  sudah  berbicara mengenai pasar online. Karena, seperti yang diketahui arus online pun berkembang sangat cepat. Ribuan  kosmetik  yang  diedarkan  pada e-commerce pun  sudah  menjadi  target  dengan  hasil takedown produk yang di edarkan oleh para penjual. Takedown berarti situs/jejaring produk yang dijual telah hilang dari pasaran secara online.
Hal seperti itu bisa terjadi karena berbagai aspek. Bisa saja telah ada yang melapor dari sisi konsumen (merasa bahwa dirugikan atau hal lain), bisa juga di laporkan dari pihak competitor (merasa  tersaingi  pada  akhirnya  menjatuhkan  produk competitor ),  bisa  juga  dilaporkan  dari pihak-pihak  berwajib  (seperti  tidak  adanya  izin  bpom,  mengandung  unsur  bahan  kimia  yang berbahaya bagi pengguna, dll). Semua hal tersebut pada realitanya terjadi di circle marketplace dan juga media sosial.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Terhadap penghapusan sebuah produk, biasanya di sampaikan kepada pemilik toko online bahwa ada pun alasan yang terungkap mengapa produk dihapus, dan juga menginfokan kepada Kominfo  dengan  berlandas  suatu  data  terhadap  produk  itu  sendiri.  Semakin  maraknya  ilegal kosmetik  ini  sebenarnya  juga  tak  lepas  dari  peran  masyarakat  itu  sendiri  sebagai  konsumen. Dikarenakan,  masyarakat  sendiri  tidak  waspada  lalu  memunculkan  peluang  bagi oknum  untuk ilegal suatu produk kosmetik pada akhirnya.

## KESIMPULAN
Kosmetik  ilegal  tertuang  atas  dasar  hukumnya  dalam  peraturan  menteri,  dan  juga keputusan  regulasi  hukum  yang  relevan  dengan  produk  ilegal  terutama  pada  kosmetik  ini. Dikatakan produk kosmetik ilegal, dikarenakan tidak adanya legalitas ataupun izin dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Pada aturan Kemenkes di Pasal 2 Nomor 1175 menyatakan bahwa produk  kosmetik  wajib  memenuhi  persyaratan  yang  di  syaratkan  dalam  peraturan  menteri tersebut. Bukan tugas BPOM ketika ada kasus ilegal kosmetik seperti ini untuk meminta ganti rugi. Dikarenakan, BPOM hanya melakukan suatu pengawasan terhadap produk edar tersebut. Ketika adanya 'segel' terhadap sarana yang berhubungan dengan kosmetik tersebut, maka itu juga  bukan  wewenang  dari  BPOM.  Yang  mempunyai  kewenangan  atas  itu  melainkan  dinas perindustrian & perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aanastaya, 2017, Perilaku Konsumtif Terhadap Barang Kosmetik Import , Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam. Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 6
Erina, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM , Semarang Law Review (SLR), Universitas Semarang, Vol. 1 No. 2 Fatma  Riska,  2019, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Kosmetik  Ilegal,
Seminar  Nasional  Teknologi  dan  Humaniora  (SemanTECH),  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 1 No. 1
Isnaini,  2018, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Ilegal, Jurnal  Independent  Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Vol. 1 No. 5
Natah, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor, OJS Unud, Universitas Udayana, Vol. 5, No. 2
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Vazirra,  Dwika  Indy , 2020, Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Peredaran  dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)
Zafirra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian, Jurnal Innovasi, Vol.2 No. 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010