PEMANFAATAN RADIO DAN TV KOMUNITAS SEBAGAI MEDIA HUMAS LEMBAGA PENDIDIKAN
Ali Rif'an Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’had Aly Al-Hikam Malang Pesma83@gmail.com

## Abstract
Public  relations  (PR)  in  an  educational  institution has  an  important  role  in  addition  to  the  positive image  of  the  institution  as  well  as  the  massive media  publicity.  Radio  and  television  are  a  media community  that  continues  to  develop  according  to the  needs  of  the  times.  This  paper  describes  how the use of radio and television as one of  medium of public  relations  education  institutions  associated with  the  policies  within  requirements of establishment,  management,  funding  and  material. With  some  of  those  provisions,  the  role  and utilization of radio and television can be maximized. Keywords ; radio,  television,  public relation media, educational institution

## Pendahuluan
Berbicara tentang humas, dalam benak dan ingatan kita akan tertuju pada  hal  yang  berhubungan  dengan  komunikasi,  konfrensi  pers,  informasi, dan public relation. Humas merupakan segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu  sikap  dan  tanggapan  yang  baik  dari  pihak  luar  terhadap  keberadaan dan aktivitasnya.
Pembahasan  mengenai  humas  dalam  lembaga  pendidikan,  dewasa ini masih kurang sekali difungsikan oleh masing-masing lembaga. Hal ini tidak terlepas  dari  kurangnya  informasi  dan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  para pengelola  atau  pelaksana  dalam  lembaga  pendidikan,  kecuali  di  tingkat perguruan  tinggi,  sudah  ada  staf  atau  petugas  sendiri  untuk  bagian  humas atau PR. Memang untuk  lembaga pendidikan  swasta  atau  dibawah  naungan yayasan  tertentu  sudah  mulai  digunakan  cara-cara  ke-humas-an  tersebut, tapi biasanya kurang maksimal walaupun  ada job description untuk itu  tidak bisa  bekerja  dengan  baik  serta  kurang  bisa  membawakan  peran  bagaimana
170 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
semestinya bagian humas.  Padahal fungsi humas untuk lembaga pendidikan itu  sangatlah  penting.  Karena  dengan  adanya  humas,  lembaga  pendidikan terlebih-lebih  suwasta  yang  pada  akhir-akhir  ini  sudah  mulai  bekerja  keras untuk  melanjutkan  eksistensi  sekolahnya  supaya  bisa  menggunakannya sebagai salah satu cara efektif untuk membuat sekolahnya menjadi “ada”  di masyarakat.
Pada  dasarnya  konsep  dan  aplikasi  humas  dalam  suatu  lembaga pendidikan  bisa  dan  relatif  mudah  untuk  dilaksanakan,  walaupun  yang penting dalam  hal ini adalah  adanya keinginan  dari  lembaga  tersebut  untuk sadar akan fungsi dan tugas dalam hal humas.  Dan untuk merealisasikan itu semua  banyak  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  humas  dalam  suatu  lembaga pendidikan.
Selain  peran  pers  sebagai  media  yang  paling  banyak  dimanfaatkan saat ini oleh lembaga pendidikan, terdapat beberapa media humas yang tidak kalah  pentingnya  demi  menunjang  kerja  humas  di  lembaga  pendidikan diantaranya;  majalah  sekolah  atau  buletin,  papan  informasi  kegiatan  dan Foto  kegiatan,  buku  penghubung  yang  berisi  kegiatan  dan  perilaku  siswa, banner,  kotak  saran,  forum  komunikasi  Orang  tua  siswa, leaflet, talk  show dengan  orang  tua, open  house ,  pameran,  pentas,  radio  sekolah  dan  TV sekolah  serta  yang  paling  mutakhir  pembuatan  website  atau  blog  di  dunia maya baik yang gratis atau yang menggunakan domain sendiri. Semua media- media  itu  tidak  lain  adalah  sebagai  sarana  untuk  memaksimalkan  fungsi humas dalam lembaga pendidikan. 1
Humas ( Public Relation ) dalam Lembaga Pendidikan Istilah  "humas"  (hubungan  masyarakat)  sering  kita  persamakan dengan  istilah  bahasa  asingnya  dengan  istilah public  relations .  Menurut Rachmad  Kriyantono,  penyamaan  istilah  tersebut  kurang  tepat.  Arti  kata public berbeda  dengan  makna  kata masyarakat .  Istilah  "masyarakat"
1 Edward F. DeRoche sebagaimana dikutip Ibrahim Bafadal mengemukakan beberapa media bagi humas yaitu: Education weeks, Recognition days, Home visits, Teachers  aides,  CARD  (Community  Agency  Recognation  Day),  Parent  Teachers Conference,  Speaker’s  Bureau,  Open  House,  Home  Study,  School  and  classroom newsletters,  Calenders,  Voting  Reminder  card,  Success  card,  Local  Newspaper, Career Specialist, Slide presentation, Coffe hour, Activity Displays, Class project in the community,  Letters  to  the  editor,  Public  performances,  Fairs  and  tours,  Telephone hotline,  Strategy  borrowing,  Suggestion  boxes.  Ibrahim  Bafadhal, Teknik-Teknik Hubungan  Sekolah  /  Madrasah  dengan  Masyarakat (Materi  Kuliah  Manajemen Humas Program Pascasarjana UIN Malang. pada 17 Maret 2009.
mempunyai  makna  yang  luas,  makna  kata public merupakan  bagian  dari masyarakat  yang  tertentu.  Publik  merupakan  sekumpulan  orang  atau sekelompok  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama  terhadap sesuatu hal, namun juga tidak harus dalam  satu wilayah  geografis. 2 Namun, penyamaan itu sudah dianggap sebuah kewajaran dalam masyarakat.
Berikut adalah beberapa pengertian tentang PR untuk mengantarkan kita pada peran dan fungsinya dalam lembaga pendidikan, diantaranya John E.  Marston  mengartikan  public  relation  sebagai  kegiatan  komunikasi persuasive dan  terencana yang didesain  untuk  mempengaruhi  public  secara signifikan. "Public  relations  is  planned,  persuasive  communications  designed to  influence  significant  public" . 3 Sedangkan  Scott,  Center  &  Glen  M.  Broom mengartikan public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan  hubungan  yang  baik  dan  bermanfaat  antara  organisasi dengan  publik  yang  mempengaruhi  kesuksesan  atau  kegagalan  organisasi tersebut. 4 Di  sisi  lain,  James  Grunig  &  Todd  Hunt  dalam  Kriyantono menjelaskan  bahwa  PR  adalah  manajemen  komunikasi  antara  organisasi dengan publiknya. 5 Hal hampir senada juga disampaikan M. Linggar Anggoro mengemukakan  bawa  PR  adalah  semua  bentuk  komunikasi  yang terselenggara  antara  organisasi  yang  bersangkutan  dengan  siapa  saja  yang berkepentingan dengannya. 6
Berdasarkan  definisi  di  atas  pegertian  humas  dalam  pendidikan secara  umum  adalah  fungsi  yang  khas  antara  organisasi  dengan  publiknya, atau  dengan  kata  lain  antara  lembaga  pendidikan  dengan  warga  internal (guru, karyawan, siswa) dan warga eksternal (wali siswa, masyarakat, institusi luar,  patner  sekolah,  dll).  Dalam  konteks  ini  jelas  bahwa  humas  atau public relation (PR)  adalah  termasuk  salah  satu  elemen  yang  penting  dalam  suatu organisasi kelompok ataupun secara individu.
Dengan  demikian,  peran  dan  fungsi  humas  salah  satunya  adalah mengkomunikasikan  informasi  kepada  publik  internal  dan  eksternal  secara profesional  sehingga  dapat  meningkatkan  citra  institusi  tersebut.  Kehadiran institusi  pendidikan  memiliki  tanggung  jawab  sosial  bagi  masyarakat,
2 Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing: Membangun Public Relations Membangun Citra Korporat, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.
3 John  E.  Martson, Modern  Public  Relations (New  York,  Mc  Graw  Hill, 1979),2. 4 Scott  M.  Cutlip  ,  Allen  H.  Center  &  Gleen  M.  Broom. Effective  Public Relations. Alih Bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media, 2006), 6.
5 Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing., 4.
6 M.  Linggar  Anggoro, Teori  dan  Aplikasi  Kehumasan  serta  Aplikasinya  di Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 1.
172 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
khususnya masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial yang dimanifestasikan dalam  berbagai  kegiatan  akan  menciptakan  kepercayaan  dari  masyarakat. Institusi  pendidikan  tanpa  dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat,  tidak  akan mampu bertahan lama bagi kehidupan sosial.
Oleh sebab itu, pentingnya PR dalam institusi pendidikan disebabkan berbagai faktor antara  lain, dinamika institusi  pendikan  yang  semakin  besar dan berkembang, persaingan antara institusi pendidikan yang semakin ketat, tuntutan  dan  keinginan  serta  harapan  publik  terhadap  pelayanan  informasi yang  makin  tinggi,  perkembangan  TIK  semakin  luar  biasa,  pengaruh  opini publik, citra dan sikap terhadap keadaan sosial ekonomi dan stabilitas suatu institusi, pengaruh media massa terhadap institusi  serta dukungan dan  citra publik terkait perkembangan institusi. 7
Humas  juga  mempunyai  tugas  untuk  mengadakan  komunikasi  ke dalam  ( internal  communication ),  yang  juga  bertujuan  mendapatkan dukungan  dan  pegertian  dari  bawah  terhadap  usaha-usaha  organisasi disamping  harus  mampu  memberikan  saran  kepada  pimpinan  untuk merumuskan  kebijaksanaan,  dan  menumbuhkan good  will yang  baik terhadap citra organisasi. 8
Hunas  yang  baik,  setidaknya  mencerminkan    dan  memiliki  ciri  :  (1). Humas  merupakan  kegiatan  komunikasi  dalam  suatu  organisasi  yang berlangsung dua arah secara timbal balik; (2). Humas merupakan penunjang tercapainya  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  manajemen  suatu  organisasi;  (3). Publik  yang  menjadi  sasaran  kegiatan  humas  adalah  publik  eksternal  dan public internal;  dan  (4).  Operasionalisasi humas  adalah  membina  hubungan yang  harmonis  antara  organisasi  dengan  publik  dan  mencegah  terjadinya rintangan  psikologis,  baik  yang  timbul  dari  pihak  organisasi  mapupun  dari pihak publik. 9
Berdasarkan  ciri  humas  di  atas,  fungsi  humas  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;
2) Membina  hubungan  harmonis  antara  organisasi  dengan  publik,  baik publik eksternal maupun publik internal;
7 Seminar Strartegi Public  Relation  di  Institusi  Pendidikan dalam http://www.um.ac.id/news 132.htm, di akses pada 15 Mei 2013.
8 Dja’far  Husin  Assegaf, Hubungan  Masyarakat  Dalam  Praktek (Jakarta: Ghalia  Indonesia, 1987), 21.
9 Onong Uchyana Effendi, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998).
3) Mencitakan  komunikasi  dua  arah  timbal  balik  dengan  menyebarkan informasi  dari  organisasi  kepada  publik  dan  menyalurkan  opini  publik kepada organisasi
4) Melayani  publik  dan  memberi  saran  pimpinan  organisasi  demi kepentingan umum.

## Radio dan TV Komunitas Dalam Lembaga Pendidikan a. Radio Komunitas
Radio  adalah  teknologi  yang  digunakan  untuk  pengiriman  sinyal dengan  cara  modulasi  dan  gelombang  elektromagnetik.  Gelombang  ini melintas  dan  merambat  lewat  udara  dan  bisa  juga  merambat  lewat  ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut  (seperti  molekul  udara).  Radio  yang  dikelola  oleh  suatu kelompok tertentu sering disebut dengan radio komunitas. Radio komunitas adalah  stasiun  siaran  radio  yang  dimiliki,  dikelola,  diperuntukkan, diinisiatifkan  dan  didirikan  oleh  sebuah  komunitas.  Pelaksana  penyiaran (seperti  radio)  komunitas  disebut  sebagai  lembaga  penyiaran  komunitas. Radio  komunitas  juga  sering  disebut  sebagai  radio  sosial,  radio  pendidikan, atau  radio  alternatif.  Intinya,  radio  komunitas  adalah  "dari,  oleh,  untuk  dan tentang komunitas". 10 Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran  Indonesia  secara  praktek  ikut  berpartisipasi  dalam  penyampaian informasi  yang  dibutuhkan  komunitasnya,  baik  menyangkut  aspirasi  warga masyarakat  maupun  program-program  yang  dilakukan  pemerintah  untuk bersama-sama  menggali  masalah  dan  mengembangkan  potensi  yang  ada  di lingkungannya.
Pemanfaatan  radio  sebagai  media  humas  dalam  lembaga  pendidikan memiliki  beberapa  karakteristik  dan  keunggulan,  disamping  juga  ada beberapa kelemahan didalamnya. Diantaranya adalah:
No Keunggulan Kelemahan 1. Rich of Imagination: Radio kaya dengan imajinasi pendengarnya akan  penyiar ataupun materi siarannya. Radio adalah “suara”, untuk didengar. Karenanya isi siaran hanya sepintas lalu dan tidak dapat diulang. 2. Radio Speaks to millions: radio didengar oleh banyak Dalam menyampaikan pesannya, radio bersikap 10 Radio Komunitas  dalam  http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_komunitas Diakses pada tanggal 16 Juli 2014.
Pendidikan
khalayak yang tersebar di berbagai tempat. otoriter karena merupakan komunikasi searah. 3. Pesan yang disampaikan radio sangat cepat jika dibandingkan dengan koran dan TV. Informasi relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci (bila diperlukan konsumen/pendengar) 4. Kecuali dalam hal area dan frekuensi radio tidak memunyai batasan, siapapun boleh mendengarkan, kapanpun dan dimanapun (bahkan
oleh orang buta huruf sekalipun). Jangkauan pendengarnya massal, sehingga pemilahan (untuk kepentingan pembidikan pangsa pasar tertentu) sering sulit dilakukan. 5. Tidak memerlukan perhatian terfokus : bisa didengarkan secara sambilan Radio sulit menjelaskan gambar, grafik data atau hal-hal lain yang dapat menimbilkan salah paham 6. Radio adalah media elektronik termurah, baik pemancar maupun penerimanya Informasi yang disampaikan hanya selintas saja, karenanya tidak dapat terdokumenkan oleh pendengarnya. 7. Pendengar radio tidak tetap di depan layar, seperti halnya menonton televisi. Radio anti detail. informasi yang disampaikan apabila disampaikan secara detail akan sangat membosankan. 8. Materi program radio dapat diproduksi secara cepat dan murah serta dapat menggunakan berbagai bahasa. Radio kadang juga menganggu bagi mereka yang ada disekitarnya. selain karena pemborosan energi, juga menjadi sumber polusi suara. 9. Pesan yang disiarkan oleh radio didengarkan khalayak ramai. MInimnya partisipasi komunitas juga dipandang sebagai slah satu kendala. 10. Hampir setiap radio punya
Frekuensi dan jangkauannya
kelompok pendengar setia (fans club). 11 terbatas. Frekuensi (FM 107,7 Mhz; 107,8 Mhz; 107,9 Mhz) dan jangkauan 2,5 KM.
Dipandang  dari  kondisi  makro,  radio  komunitas  saat  ini  tengah mengalami  masa  transisi  yakni  perubahan  dari image sebagai  radio  (yang dianggap) ilegal menjadi radio komunitas. Pada periode sebelum awal 2000- an,  “radio  komunitas”  merupakan  bentuk  penyiaran  yang  banyak  memiliki berbagai  ciri  negatif,  dan  secara  perlahan  beralih  dan  menata  diri  menuju radio legal dan melakukan penyesuaian dalam visi dan misinya yang berbasis pada komunitasnya termasuk juga di lembaga pendidikan.
Radio  komunitas  saat  ini  hanya  diperbolehkan  beroperasi  pada  tiga kanal (menurut ketentuan Kepmenhub no 15 tahun 2002 dan no 15A  tahun 2003)  yakni  di  frekuensi  FM  107,7  Mhz;  107,8  Mhz;  107,9  Mhz,  dengan jangkauan  yang  terbatas  (power  maskimal  50  watt  dan  jangkauan  layanan maksimal 2,5 km). 12

## b. Televisi Komunitas
Kemunculan televisi komunitas di Indonesia tidak terlepas dari proses kritik terhadap keberadaan berbagai televisi di Indonesia itu sendiri, dimana stasiun televisi sebagai media massif yang efektif ternyata tidak mencerahkan kehidupan  masyarakat.  Sebagian  besar  program  siaran  yang  ditayangkan tidak  mendidik  dan  jauh  dari  realitas  kehidupan  sosial  masyarakat  kita. Sinetron  misalnya,  selalu  mengetengahkan  kemewahan  yang  tidak  dipunyai masyarakat  kebanyakan.  Kritik  lain  adalah,  program  siaran  televisi  yang kurang mendidik.
Televisi menurut Mc Quail menjadi media  dominan, bukan  saja  bagi individu  untuk  memperoleh  gambaran  dan  citra  realitas  sosial,  tetapi  juga bagi  masyarakat  dan  kelompok  secara  kolektif.  Media  menyuguhkan  nilai- nilai  dan  penilaian  normatif  yang  dibaurkan  dengan  berita  dan  hiburan. 13
Perkembangan media sebenarnya diikuti oleh tuntutan  kepada media  untuk
11 Daya tarik dalam media radio paling tidak desebabkan sifatnya yang serba hidup  berkat  3  unsur  yang  ada  padanya,  yakni:  Musik,  kata-kata  penyiar  dan  efek suara (sound  effect) .  Lihat,  Onong  Uchjana  Efendi, Radio  Siaran:  Teori  dan  Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1991) Cet. Ke-3,  77.
12 Imam  Prakoso  dan  Budhi  Hermanto, Peran  strategisRadio  Komunitas, dalamhttp://suarakomunitas.com/content/files/1220601443.doc.  diakses  pada  20 Juli 2014.
13 Denis Mc Quail, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Erlangga, 1996), 3.
176 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
memiliki  suatu  tanggungjawab  sosial.  Kebebasan  yang  dimiliki  media  perlu disertai  tanggungjawab  sosial  dan  kecenderungan  berorientasi  pada kepentingan umum, baik secara individual maupun kelompok. 14
Televisi komunitas lahir menjadi tonggak baru dalam dunia penyiaran di  Indonesia.  Media  komunitas  ini  hadir  sebagai  media  alternatif  yang mengusung  keberagaman  kepemilikan (diversity  of  ownership), yang  juga mendorong  adanya  keberagaman  isi (diversity  of  content) dalam  program- program  siaran  karena  melayani  komunitasnya  yang  juga  beragam.  Karena keberagaman kepemilikan itulah, masyarakat bisa melakukan kontrol sendiri (self  controlling) terhadap  isi  siaran.  Pengelola  televisi  komunitas  tidak  bisa sewenang-wenang  menayangkan  program  siaran  yang  tidak  sesuai  dengan nilai, aturan, maupun budaya lokal. 15
Media penyiaran  merupakan  alat kontrol  masyarakat  kepada  negara yang cukup efektif. Media penyiaran juga mampu menampilkan citra buatan mengenai  realitas  sosial  (yang  didalamnya  juga  citra  lembaga  pendidikan). Dimana  sifat  media  yang  bisa  mempengaruhi  persepsi,  sikap,  dan  perilaku massa. 16
Berikut  adalah beberapa kelebihan berikut kelemahan dalam  media televisi sebagai media humas dalam lembaga pendidikan, yaitu:
No Keunggulan Kelemahan 1. Televisi mempunyai Kesan realistik. Karena berbentuk audio visual Informasi relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci (bila diperlukan konsumen) 2. Masyarakat lebih tanggap : ditonton dalam suasana santai, rekreatif Pembuatan program TV relatif lebih mahal dan lebih lama dibandung dengan radio. 3. Adanya repetisi/ pengulangan Pembuatan acara TV cukup lama, dibanding media lain 4. Adanya pemilahan area Jangkauan pemirsa massal,
14 Fred Wibowo, Dasar-Dasar Produksi Program Televisi (Jakarta: Gramedia, 1997), 58.
15 Budhi  Hermanto, Televisi  Komunitas  Sebuah  Media  Alternatif dalam http://www.kabarindonesia.com, diakses pada 20 Juli 2014.
16 Dedy  Jamaluddin  Malik, Jurnalisme  Islam  dan  Ukhuwah  Islamiyah (Yogyakarta:  Bentang, 1997), 7.
siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) yang mengefektifkan penjangkauan masyarakat sehingga pemilahan (untuk kepentingan pembidikan pangsa psar tertentu) sering sulit dilakukan 5. Terkait erat dengan media lain Relatif mahal dalam pengadaan barang-barang kelengkapannya. 6. Fungsi utama Televisi adalah sebagai media informasi dan hiburan Mencerminkan simbol status, sehingga cenderung memperjarak kelas sosial. 7. televisi komunitas mendiami geografis tertentu dan melayani komunitas dalam batasan geografis tersebut.
8. televisi komunitas menjadi bagian dari proses membuat masyarakat berdaya.

## Kebijakan Penyiaran Komunitas dalam Lembaga Pendidikan
Media penyiaran komunitas dapat dipahami sebagai media penyiaran dari komunitas, oleh komunitas dan untuk komunitas itu sendiri. Karena itu, menurut  UU  penyiaran  no  32/  2002  bagian  keenam  pasal  21  menjelaskan bahwa media penyiaran komunitas sebagai berikut: 17
1) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  merupakan  lembaga  penyiaran yang  berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  didirikan  oleh komunitas  tertentu,  bersifat  independen,  dan  tidak  komersial, dengan  daya  pancar  rendah,  luas  jangkauan  wilayah  terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
2) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) diselenggarakan :
a). tidak  untuk  mencari  laba  atau  keuntungan  atau  tidak merupakan  bagian  perusahaan  yang  mencari  keuntungan semata; dan
b). untuk  mendidik  dan  memajukan  masyarakat  dalam mencapai  kesejahteraan,  dengan  melaksanakan  program
17 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dalam http://www.mastel.or.id/files/regulasi/UU_No._32_Tahun_2002_tentang_Penyiaran .pdf. di akses pada tanggal 16 Mei 2009.
178 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
a). tidak  mewakili  organisasi  atau  lembaga  asing  serta  bukan komunitas internasional;
b). tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
c). tidak  untuk  kepentingan  propaganda  bagi  kelompok  atau golongan tertentu.
Pada Pasal 22  dan  23  lebih  lanjut  dinyatakan  tentang  pendirian  dan sumber  pembiayaan  siaran  komunitas  yang  didalamnya  radio  dan  TV komunitas yaitu:
(1) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  didirikan  atas  biaya  yang diperoleh  dari  kontribusi  komunitas  tertentu  dan  menjadi milik komunitas tersebut.
(2) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dapat  memperoleh  sumber pembiayaan  dari  sumbangan,  hibah,  sponsor,  dan  sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Dan Pasal 23 yang berbunyi:
(1) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dilarang  menerima  bantuan dana  awal  mendirikan  dan  dana  operasional  dari  pihak asing.
(2) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dilarang  melakukan  siaran iklan  dan/atau  siaran  komersial  lainnya,  kecuali  iklan layanan masyarakat.
Dan  Pasal  24  berisi  tentang  kode  etik  dan  tata  aturan  pelanggaran terhadap kode etik, yaitu:
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata  tertib  untuk  diketahui  oleh  komunitas  dan  masyarakat lainnya.
(2) Dalam  hal  terjadi  pengaduan  dari  komunitas  atau masyarakat  lain  terhadap  pelanggaran  kode  etik  dan/atau tata  tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas  wajib  melakukan tindakan  sesuai  dengan  pedoman  dan  ketentuan  yang berlaku.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  saat  ini  sesuai  dengan  perundang  – undangan  yang  berlaku  di  indonesia  hanya  ada  4  media  penyiaran,  yakni: Media  Penyiaran  Publik,  Media  Penyiaran  Swasta,  Media  Penyiaran
Berlangganan  dan  Media  Penyiaran  Komunitas.  Jenis  dan  perbedaannya adalah sebagai berikut:
PENYIARAN SWASTA PUBLIK KOMUNITAS Inisiatif penyusunan materi siaran Pengelola berdasarkan hasil rating (peringkat) daro surveyor dan juga selera/kreativitas para pengelola. Pengelola berdasarkan keputusan manajemen Pengelola berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama komunitasnya Orientasi materi siaran Diarahkan kepada segmen pasar yang disasar. Luas untuk informasi kepada publik dari berbagai kalangan. Kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tersebut Sumber Informasi Berasal dari informasi resmi, pejabat formal pemerintah/punya nama besar, tokoh selebritis Pejabat formal menurut pemerintah. Tidak harus pejabat, bisa orang biasa, tokoh informal, petani, orang miskin dsbnya. Keragaman tema Cenderung mengikuti keinginan dan selera pasar Cenderung mengikuti keinginan dan norma Bergantung kepada tema- tema yang dibutuhkan warga setempat. Pakem dan dialek Cenderung mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta) Menggunakan bahasa-bahasa formal dan kaku Lebih mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat. Kontrol terhadap isi siaran Selain pihak yang berwenang, pemilik dan juga pengiklan mengontrol isi Selain pihak yang berwenang saat ini masih dikontrol oleh pemerintah Selain pihak berwenang adalah warga masyarakat
langsung dan
Pendidikan
siaran. karena membiayainya. juga Dewan Penyiaran Komunitasnya.
Sedangkan  dalam  PP  Republik  Indonesia  No.  51  tahun  2005  tentang penyelenggaraan  penyiaran  lembaga  penyiaran  komunitas  pasal  4  ayat  2 menyatakan bahwa:
Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis  dari  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  perseratus) dari  jumlah  penduduk  dewasa  atau  paling  sedikit  250  (dua ratus  lima  puluh)  orang  dewasa  dan  dikuatkan  dengan persetujuan  tertulis  aparat  pemerintah  setingkat  kepala desa/lurah setempat. 18
Sedangkan  terkait  dengan  batas  waktu  siaran,  berdasarkan  pada  PP No. 51 tahun 2005 pasal 6 di atas adalah:
Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya:
a. melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi;
b. tidak berfungsi hanya sebagai stasiun relai bagi stasiun penyiaran lain;
c. melibatkan peran komunitasnya.
Diskursus  mengenai  televisi  komunitas  mulai  mengemuka  untuk pertamakalinya  ketika  diselenggarakan  kegiatan  seminar  dan  workshop “Masa Depan Televisi Komunitas di Indonesia” oleh Fakultas Film dan Televisi IKJ  di  Jakarta  pada  bulan  Mei  2007,  yang  dihadiri  sejumlah  lembaga  dari perguruan  tinggi,  LSM,  aktivis  penyiaran  dan  pemerintah  .  Beberapa  point penting yang dihasilkan pada forum tersebut adalah: 19
18 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  51  tahun  2005  tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran
komunitas dalam http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2005/051-05.pdf,  di  akses  pada  tanggal  20 Juli 2014.
19 Budhi  Hermanto, Sejarah  Televisi  Komunitas  di  Indonesia, dalam http://opensource.telkomspeedy.com/furusato/atvki/artikel/sejarah_tv_komunitas_ ind.pdf, di akses pada tanggal 20 Juli 2014.
Pertama, community dimaknai  citizen  sehingga  televisi  komunitas mendiami  geografis  tertentu  dan  melayani  komunitas  dalam  batasan geografis tersebut. Televisi komunitas diharapkan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan warga dalam geografis tersebut, baik televisi berbasis warga, maupun televisi  sekolah/kampus.  Karenanya  televisi  komunitas  tidak  studio based,  tetapi  field  based  sehingga  program  siaran  televisi  komunitas  tidak terhambat  karena  harus  memenuhi  “standard  broadcasting”  sebagaimana stasiun  televisi  swasta.  Dengan  menggunakan  ruang  public  sebagai  studio siaran  bagi  televisi  komunitas,  ia  justru  sedang  memenuhi  keragaman  isi (diversity of content) berdasar realitas kehidupan komunitasnya.
Kedua, Isi siaran  TV  komunitas pada  intinya  membebaskan  manusia dari keterasingan sebagai konsekuensi logis dari tekanan kapitalisme. Dalam kaitan  ini,  kehadiran  media  komunitas  diharapkan  dapat  digunakan  untuk menyambung  kembali  relasi  sosial  dalam  lingkungan  komunitas.  Televisi komunitas sebagai community broadcasting menyuarakan suara akar rumput yang  tidak  terwadahi  dalam  media  mainstream,  sehingga  ia  mampu memberikan akses informasi pada masyarakat tentang kehidupan sehari-hari sekaligus  mampu  merangsang  dialog  sebagai  bagian  dari  proses demokratisasi dan kontrol sosial serta memberikan lahan subur bagi budaya, identitas dan kearifan lokal.
Program siaran yang baik dalam televisi komunitas adalah yang dekat dengan  masyarakatnya,  bahasanya  dikenal,  struktur  bahasa  dipahami, masalah  digali  dari  masyarakat  lokal,  memakai  musik  dan  gambar  yang dikenal di daerah  tersebut.  Dengan ini, community  broadcasting diharapkan membuat  masyarakat  lebih  suka  menonton  karena  mereka  bisa menonton/mendengar sesuatu yang berhubungan dengan mereka sendiri.
Ketiga, televisi komunitas harus menjadi bagian dari proses membuat masyarakat  berdaya.  Harus  ada  proses  pemberdayaan,  bahkan  jika  itu diinisiasi  oleh  orang  luar  komunitasnya.  Salah  satu  proses  pemberdayaan yang bisa dilakukan adalah menjadikan televisi komunitas sebagai outlet bagi produk  gerakan  media  literacy  atau  pendidikan  melek  media,  sehingga masyarat bisa kritis terhadap isi siaran media.
Keempat,  advokasi  bagi  pendirian  dan  perijinan  televisi  komunitas. Kendati  telah  terakomodasi  dalam  UU  Penyiaran  No  32  tahun  2002, keberadaan  televisi  komunitas  masih  membutuhkan  bantuan  advokasi, khususnya terkait dengan perijinan, alokasi frekuensi dan standart teknis bagi televisi  komunitas.  Advokasi  juga  diperlukan  terkait  dengan  perkembangan teknologi  digital  dalam  penyiaran  yang  akan  diberlakukan  oleh  pemerintah bagi dunia penyiaran di Indonesia.
Kelima,  televisi  komunitas  membutuhkan  dedikasi  karena  tidak berorientasi  mencari  keuntungan.  Modal  utama  bagi  televisi  komunitas adalah  partisipasi  masyarakat.  Sehingga  program  siaran  televisi  komunitas merepresentasikan,  merefleksikan  sekaligus  melibatkan  komunitas,  bukan perorangan.  Televisi  komunitas  juga  harus  bertanggung  jawab  atas  produk yang diproduksi.
Keenam,  pengembangan  jaringan.  Untuk  mewujudkan  harapan sebagaimana  terurai  pada  point  diatas.  Televisi  komunitas  perlu mengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Khususnya untuk penguatan  kapasitas  baik  ketrampilan  maupun  pengetahuan  bagi  para pengelola televisi komunitas.
Dengan demikian, dalam  lembaga pendidikan,  berdasarkan  Undang- Undang penyiaran no 32/ 2002 dan PP Republik Indonesia No. 51 tahun 2005 tentang  penyelenggaraan  penyiaran  lembaga  penyiaran  komunitas  di  atas beserta  beberapa  peluang  yang  mungkin  dapat  dimanfaatkan  oleh  lembaga pendidikan  adalah  bahwa  peran  media  komunitas  yang  ingin  dimanfaatkan adalah sebagai alat dan bukan sebagai tujuan.
Dalam  perencanaan  media  penyiaran  komunitas  di  lembaga pendidikan,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dipersiapkan  diantaranya  adalah menjawab pertanyaan berikut:
1) Masalah  Tehnis,  meliputi:  a).  Apa  saja  alat  yang  dibutuhkan?;  b). Bagaimana peralatan diadakan ?; 3). Berapa jauh jangkauan siaran ?.
2) Masalah  Manajerial,  meliputi:  a).  Siapa  pengelola  dan  bagaimana mengelola  agar  dapat bersiaran  secara  konsisten?  Dan  b).  Bagaimana mendapatkan pendanaan (fundraising) sehingga dapat berkelanjutan?.

## Pendirian Radio dan TV Komunitas bagi Lembaga Pendidikan
Berdasarkan  PP  Republik  Indonesia  No.  51  tahun  2005  tentang penyelenggaraan  penyiaran  lembaga  penyiaran  komunitas  bagian  ketiga pasal  8  telah  diatur  bagaimana  prosedur  perijinan  dilakukan  sebagai berikut: 20
1). Sebelum  menyelenggarakan  kegiatan,  Lembaga  Penyiaran
Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2). Untuk  memperoleh  izin  penyelenggaraan  penyiaran
Lembaga  Penyiaran  Komunitas,  Pemohon  mengajukan permohonan  izin  tertulis  kepada  Menteri  melalui  KPI  dengan
20 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  51  tahun  2005  tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
mengisi  formulir  yang  disediakan  dan  memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3). Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibuat rangkap 2  (dua) masingmasing 1  (satu)  berkas  untuk  Menteri dan  1  (satu)  berkas  untuk  KPI  dengan  melampirkan persyaratan  administrasi,  program  siaran,  dan  data  teknik penyiaran sebagai berikut:
a. Persyaratan administrasi:
i. latar  belakang  maksud  dan  tujuan  pendirian  serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
ii. akta  pendirian  dan  perubahannya  beserta  pengesahan badan  hukum  atau  telah  terdaftar  pada  instansi  yang berwenang;
iii. susunan  dan  nama  para  pengurus  penyelenggara penyiaran;
iv. studi kelayakan dan rencana kerja;
v. uraian tentang aspek permodalan;
vi. uraian tentang  struktur  organisasi  mulai  dari  unit  kerja tertinggi  sampai  unit  kerja  terendah,  termasuk  uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
b. Program siaran:
1). uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran;
2). prosentase  mata  acara  siaran  keseluruhan  dan  rincian siaran  musik,  serta  pola  acara  siaran  harian  dan mingguan.
c. Data Teknik Penyiaran:
1). daftar  inventaris  sarana  dan  prasarana  yang  akan digunakan,  termasuk  peralatan  studio  dan  pemancar, jumlah  dan  jenis  studio  serta  perhitungan  biaya investasinya;
2). gambar  tata  ruang  studio  dan  peta  lokasi  stasiun penyiaran,  gambar  tata  ruang  stasiun  pemancar  dan peta  lokasi  stasiun  pemancar,  serta  gambar  peta wilayah  jangkauan  siaran  dan  wilayah  layanan siarannya;
3). spesifikasi  teknik  dan  sistem  peralatan  yang  akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;
184 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
4). Usulan  saluran  frekuensi  dan  kontur  diagram  yang diinginkan.
Setelah  pengurusan  selesai  dan  mendapatkan  izin  penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melalui masa uji coba siaran paling  lama  6  (enam)  bulan  untuk  jasa  penyiaran  radio  dan  paling  lama  1 (satu)  tahun  untuk  jasa  penyiaran  televisi,  sebelum  memperoleh  izin  tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.

## Pengelola Radio dan TV Komunitas bagi Lembaga Pendidikan
Pengelola  dalam  penyiaran  komunitas,  yang  didalamnya  juga  di lembaga pendidikan, berdasarkan  PP Republik  Indonesia  No. 51  tahun  2005 pasal 30 adalah sebagai berikut:
"Susunan  Pengurus  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  terdiri  atas unsur  pemimpin  utama  yang  dibantu  oleh  unsur  penanggung jawab bidang umum, bidang siaran, dan bidang teknik".
Dari  hal  di  atas,  paling  tidak  ada  4  personil  yang  perlu  ada  dalam pengelolaan  penyiaran  komunitas  (baik  itu  radio  maupun  TV  komunitas), yaitu: pimpinan umum, penamgung jawab bidang umum, bidang siaran serta bidang teknik.
1. Pemimpin  utama  bertugas  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengawasi  seluruh  penyelenggaraan  siaran.  Di  dalam  lembaga pendidikan,  biasanya  tugas  pemimpin  utama  ini  ditugaskan  pada waka bidang humas, atau guru tertentu yang ditunjuk.
2. Penanggung  jawab  bidang  umum  bertugas  merencanakan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian.
3. Penanggung  jawab  bidang  siaran  bertugas  merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan siaran.
4. Penanggung  jawab  teknik  bertugas  merencanakan,  melaksanakan, dan mengawasi operasional teknik penyiaran.
Dalam menjalankan kinerjanya, bidang umum, bidang siaran dan juga bidang  teknik  ini  dibantu  oleh  beberapa  siswa  yang  tergabung  dalam organisasi  siswa  bidang  penyiaran  atau  mereka  yang  mempunyai  hobi tentang  kepenyiaran  baik  itu  melalui  rekrutmen  atau  pengajuan  diri. Misalnya untuk  penyiar, wartawan, model (dalam  acara  TV),  tenaga  teknisi, dan  lainnya,  pihak  penanggung  jawab  dapat  merekrut  siswa  sesuai  dengan bakat dan skillnya pada posisi-posisi yang sesuai.

## Pendanaan Radio dan TV Komunitas dalam Lembaga Pendidikan
Pendanaan  dalam  penyiaran  komunitas,  yang  didalamnya  juga  di lembaga pendidikan, berdasarkan  PP Republik  Indonesia  No. 51  tahun  2005 pasal 34 adalah sebagai berikut:
(1) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  didirikan  dengan modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas.
(2) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dapat  memperoleh sumber  pembiayaan  dari  sumbangan,  hibah,  sponsor,  dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dilarang  menerima bantuan dana awal pendirian dan dana operasional dari pihak asing.
Berkaitan dengan masalah modal pendirian dan sumber pembiayaan, ketentuan-ketentuan  pada  pasal-pasal  21  s/d  23  Undang-Undang  Penyiaran no 32/ 2002 tegas-tegas mengatur sebagai berikut :
(a) tidak komersial – pasal 21 ayat ( 1 )
(b) tidak  untuk  mencari  laba  atau  tidak  merupakan  bagian  perusahaan yang mencari keuntungan semata– pasal 21 ayat ( 2 ) butir a
(c) didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas – pasal 22 ayat (1)
(d) dilarang  menerima  bantuan  dana  awal  mendirikan  dan  dana operasional dari pihak asing – pasal 23 ayat (1)
(e) dilarang melakukan  siaran  iklan  dan/atau  siaran  komersial  lainnya  – pasal 23 ayat ( 2 ). 21
Berdasarkan  batasan  dan  ketentuan  pembiayaan  di  atas,  maka  di lembaga pendidikan, modal berasal dari  lembaga  yang  bersangkutan.  Selain itu,  lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan  juga  diperkenankan mendapatkan  dana  lain  selain  dari  komuitas  dengan  cara  sumbangan (donatur), hibah, sponsor, beserta sumber  lain yang  sifatnya tidak  mengikat demi keeberlanjutan siaran yang telah direncanakan.

## Materi Radio dan TV Komunitas Lembaga Pendidikan
Informasi  bersumber  dari  manusia,  peristiwa  dan  realita.  Informasi yang  bersumber  dari  ide  atau  gagasan  manusia  bila  di  olah  melalui pendektan  artistik  akan  menjadi  karya  artistik  yang  lebih  mengutamakan
21 Undang -Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
186 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
keindahan,  sedangkan  informasi  yang  bersumber  peristiwa,  pendapat  dan realita    akan  mengandung  nilai  berita  yang  lebih  mengutamakan permasalahan aktual. 22
Siaran  radio  dan  juga  Televisi  secara  garis  besar  juga  terdiri  dari siaran  karya  artistik  dan  juga  jurnalistik.  Berikut  perbedaan  antara  karya artistik dan jurnalistik:
No Karya Artistik Karya Jurnalistik 1. Sumber : Ide/gagasan Sumber : permasalahan hangat 2. Mengutamakan keindahan Mengutamakan kecepatan / aktualitas 3. Isi berita bisa fiksi dan non fiksi  Isi pesan harus faktual 4. Penyajian tidak terikat waktu Penyajian terkait waktu 5. Sasaran kepuasan pemirsa/pendengar Sasaran kepuasan dan kepercayaan pendengar / pemirsa 6. Memenuhi rasa kagum/ penghargaan Memenuhi rasa ingintahu pendengar/ pemirsa 7. Improvisasi tidak terbatas Improvisasi terbatas 8. Isi pesan terikat dengan kode moral Isi pesan terikat pada kode etik. 23 9. Penggunaan bahasa bebas Menggunaakan bahasa jurnalistik (ekonomis kata dan bahasa) 10. Refleksi daya khalayak kuat Refleksi penyajian kuat 11. Isi pesan tentang realitas sosial  Isi pesan menyerap realitas sosial
Karena  atas  dasar  hal  diatas  itulah,  fleksibel  adalah  salah  satu  ciri khas  pembuatan  program  siaran  di  radio  ataupun  Televisi  komunitas. Fleksibel  artinya  bebas  merancang  dan  merubah  program  dengan  spontan, tidak  bergantung  kepada  kemauan  perorangan  atau  sponsor.  Pengalaman beberapa radio  atau  Televisi  komunitas,  tidak  hanya  menunjukkan  program
22 J.B.  Wahyudi,  Dasar -Dasar  Manajemen  Penyiaran, (Jakarta:  Gramedia, 1994), 17-19 23 Kode  Etik    dalam  kontek  kehumasan  di  Indonesia  terkait  dengan  tindak pelanggaran antara lain terkait dengan Komitmen pribadi (pasal 1), Perilaku terhadap klien atau atasan (pasal 2), Perilaku terhadap Masyaraakat dan Media Massa (pasal 3),  perilaku  terhadap  sejawat  (pasal  4)  .  dalam  John  Tondowidjoyo, Dasar  da  Arah Public Relationship (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), 65-68.
siaran  yang  kreatif  dan  bernuansa  budaya  lokal,  tetapi  juga  merespon kehendak dan kepentingan dari warga komunitas setempat.
Berikut adalah  beberapa  tahap  membuat  program  siaran  baik  itu  di radio komunitas maupun Televisi komunitas.
No Langkah Kegiatan 1. Observasi Mendengarkan masukan langsung dari warga sekolah/ lembaga pendidikan, misalnya melalui diskusi, rapat, kotak saran atau tempat berkumpul siswa dan warga sekolah, disamping juga aspirasi masyarakat lainnya.
Hal ini dilakukan pengelola mengingat kurangnya animo warga sekolah
menyampaikan saran secara tertulis atau datang langsung ke studio. Hal-hal yang ditanyakan kepada warga sekolah dan masyarakat antara lain :  Apa saja kebutuhan mereka atas sebuah program siaran?
 Kapan program itu sebaiknya disiarkan?  Siapa saja yang bersedia aktif menjadi pendengarnya?  Bagaimana cara menyajikannya agar selalu enak didengar? 2. Rapat Koordinasi Masukan warga dikoordinasikan bersama semua koordinasi kru sehingga menghasilkan satu atau beberapa program. Programmer menyusun konsep program, memberi judul dan melakukan sosialisasi rencana penyiaran kepada pendengar. 3. Uji coba penyiaran Ujicoba dilakukan dengan cara menyiarkan penyiaran program selama dua hingga empat minggu kemudian mengevaluasinya. Jika mendapat respon, maka program tersebut dilanjutkan, tetapi jika respon warga sekolah kurang baik, maka program dihentikan dan diganti dengan program lain berdasarkan
observasi berikutnya.
Bongkar  pasang  program  bukan  pantangan,  pengelola  dapat melakukannya  secara  fleksibel  tergantung  hasil  kajian,  observasi  dan masukan  dari  warga  komunitas.  Dalam  menyusun  program,  pengelola berusaha  konsisten  menggunakan  bahasa  Indonesia  atau  bahasa  lokal  atau kalau dalam sekolah tertentu dapat menggunakan bahasa asing. Dengan cara ini, acara-acara yang disuguhkan dapat diterima oleh warga. Dalam setiap kali penyiaran,  pengelola  tidak  terlalu  patuh  kepada  teori  pemrograman  yang biasanya  diacu  radio  atau  Televisi  swasta.  Penyiar  bebas  menerapkan  gaya dan  kemampuan  siarannya  sepanjang  sesuai  misi  radio  ataupun  Televisi sebagaimana dirancang sebelumnya.
Karena  itulah,  maka  PR    dalam  lembaga  pendidikan  dapat menggunakan  sedikit  orang,  menggunakan  pendekatan  yang  seelektif  serta merangkai pesan-pesan secara rinci untuk pendengar ataupun pemirsa yang telah  ditentukan. 24 Ada  beberapa  acara  yang  biasanya  menjadi  prioritas adalah  masalah-masalah  yang  terkait  dengan:  Pendidikan,  Keagamaan,  Seni dan  budaya,  Hiburan  (Music,  lawak,  dsb),  Iklan  masyarakat,  Penerangan umum  tentang  masyarakat,  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  Berita  actual dan  non  actual,  Penjelasan  masalah  hangat  seperti:  wawancara,  diskusi panel, momolog, siaran langsung, komentar, dll.

## Kesimpulan
Humas  dalam  lembaga  pendidikan,  dewasa  ini  masih  kurang difungsikan oleh  masing-masing lembaga dengan baik.  Hal  ini  tidak  terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pengelola atau  pelaksana  dalam  lembaga,  kecuali  di  level  universitas  atau  lembaga- lembaga  tertentu  yang  secara  finansial  tidak  menjadi  permasalahan  krusial, sudah  ada  staf  atau  petugas  sendiri  untuk  bagian  humas  atau  PR.  Memang untuk  lembaga  pendidikan  swasta  atau  dibawah  naungan  yayasan  tertentu sudah  mulai  digunakan  cara-cara  media  elektronik  tersebut,  tapi  biasanya kurang  maksimal.  Dan  walaupun  ada job  description untuk  itu,  seorang humas tidak bisa bekerja dengan baik serta kurang bisa membawakan peran bagaimana semestinya, terlebih pada lembaga pendidikan swasta, yang pada akhir-akhir  ini  sudah  mulai  bekerja  keras  untuk  melanjutkan  eksistensi
24 Collin  Coulson  –Thomas, Public  Relation  :  Pedoman  Praktis  Untuk  PR, (Jakarta: PT.   Bumi Aksara, 2002)
lembaganya  supaya  bisa  menggunakannya  sebagai  salah  satu  cara  efektif untuk membuat sekolahnya menjadi “ada” di masyarakat.
Radio  dan  Televisi  komunitas  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak  media  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  bagian  Humas  sebagai  alat untuk publikasi, membangun image dan citra, ajang kreativitas siswa dan lain sebagainya jika dikelola dengan baik. Namun, tentunya sumber daya manusia (pengelola), alokasi pendanaan, dan juga materi juga harus di pertimbangkan sebelum menggunakan Radio dan Televisi komunitas sebagai salah satu  alat dalam media humas.

## Daftar Rujukan
Anggoro,  M.  Linggar, Teori  dan  Aplikasi  Kehumasan  serta  Aplikasinya  di Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
Assegaf, Dja’far Husin, Hubungan Masyarakat Dalam Praktek, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
Bafadhal,  Ibrahim, Teknik-Teknik  Hubungan  Sekolah/Madrasah  dengan Masyarakat (Materi  Kuliah  Manajemen  Humas  Program
Pascasarjana UIN Malang pada 17 Maret 2009.
Coulson, Collin –Thomas, Public Relation: Pedoman Praktis Untuk PR. Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2002.
Cutlip, Scott M. Allen H. Center & Gleen M. Broom, Effective Public Relation,. Alih Bahasa Tri Wibowo, Jakarta: Prenada Media, 2006.
Efendi,  Onong  Uchjana, Radio  Siaran:  Teori  dan  Praktek, Bandung:  Mandar Maju. Cet. Ke-3, 1991.
Effendi, Onong  Uchyana, Hubungan  Masyarakat  Suatu  Studi  Komunikologis,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998. Hermanto, Budhi, Sejarah Televisi Komunitas di Indonesia, http://opensource.telkomspeedy.com/furusato/atvki/artikel/sejar ah_tv_komunitas_ind.pdf (diakses pada tanggal 15 Juli 2014). Hermanto, Budhi, Televisi Komunitas Sebuah Media Alternatif.
http://www.kabarindonesia.com (diakses pada 15 Juli 2014).
Kriyantono, Rachmat, Public Relations Writing: Membangun  Public  Relations
Membangun Citra Korporat, Jakarta: Kencana, 2008.
Malik,  Dedy  Jamaluddin, Jurnalisme  Islam  dan  Ukhuwah  Islamiyah,
Yogyakarta: Bentang. 1997.
Martson, John E , Modern Public Relations , New York. Mc Graw Hill, 1979.
190 Pemanfaatan Radio dan TV Komunitas sebagai Media Humas Lembaga Pendidikan
Mc Quail, Denis, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Erlangga, 1996.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  51  tahun  2005  tentang penyelenggaraan  penyiaran  lembaga  penyiaran  komunitas  dalam http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2005/051-05.pdf  (diakses pada tanggal 16 Juli 2014).
Prakoso,  Imam  dan  Budhi  Hermanto, Peran  strategisRadio  Komunitas, http://suarakomunitas.com/content/files/1220601443.doc (diakses pada 15 Juli 2014).
Radio Komunitas dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_komunitas (diakses pada tanggal 16 Juli 2014). Seminar Strartegi Public Relation di Institusi Pendidikan.
http://www.um.ac.id/news-132.htm (diakses pada 15 Juli 2014).
Tondowidjoyo, John, Dasar da Arah Public Relationshi, Jakarta: PT. Gramedia,
2002.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dalam http://www.mastel.or.id/files/regulasi/UU_No._32_Tahun_2002_t entang_Penyiaran.pdf (diakses pada tanggal 16 Juli 2014).
Wahyudi,  J.B, Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran, Jakarta: Gramedia, 1994.
Wibowo,  Fred, Dasar-Dasar  Produksi  Program  Televisi, Jakarta:  Gramedia,
1997.