## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.985 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 18 Oktober 2023 ,   Diperbaiki: 13 November 2023, Diterbitkan: 28 November 2023

## PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI DI NAGARI PANAMPUANG KABUPATEN AGAM
Charles  Simabura 1 ,  Sucy  Delyarahmi 2* ,  Arfiani  Arfiani 3 ,  Beni  Kharisma  Arrasulli 4, Ilhamdi Putra 5
1) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, charlessimabura@law.unand.ac.id 2) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, sucydelyarahmi@law.unand.ac.id
3) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, arfiani@law.unand.ac.id
4) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, benikharismaarrasuli@law.unand.ac.id 5) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia, ilhamdiputra@law.unand.ac.id

## *Corresponding Author: Sucy Delyarahmi
Abstract: Lecturers are professional educators who, in addition to their duties as educators, lecturers  must  also  carry  out  community  service  to  implement  the  knowledge  they  have learned.  In  this  regard,  the  writing  team  conducted  community  service  activities  in Panampuang Nagari, Agam Regency. This Nagari consists of 7 (seven) jorong, namely: first Jorong Bonjo, second Jorong Sungai Baraingin, third Jorong Lurah, fourth Jorong Lundang, fifth  Jorong  Kubu,  sixth  Jorong  Surau  Laut  and  seventh  Jorong  Surau  Labuah.    Nagari Panampuang  has  an  area  of  6.8  (six  points  eight)  square  kilometers  or  approximately 22.18% (twenty-two point eighteen percent) of Ampek Angkek District. Through the author's knowledge  of  the  science  of  legislation,  the  author  assists  the  Nagari  panampuang government  in  forming  Nagari  regulations.  This  activity  was  carried  out  with  2  (two) methods,  namely  the  seminar  method  and  Focus  Group  Discussion  (FGD).  Through  this activity,  the  author  found  problems  related  to  the  writing  of  the  draft  regulation;  then,  the author provided input to the Panampuang Nagari government about the correct framework for  making  Nagari  Regulations.  The  author  also  helped  choose  words  in  formulating  the articles regulated in the draft Nagari Regulation on Dispute Resolution through Customary Justice in Nagari Panampuang.

## Keywords: Nagari Government, Nagari Regulations, Drafting Nagari Legal Products
Abstrak: Dosen  merupakan  tenaga  pendidik  professional  dimana  selain  tugasnya  sebagai pendidik  dosen  juga  harus  melakukan  pengabdian  kepada  Masyarakat  untuk mengimplementasikan  ilmu  yang  sudah  dipelajarinya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  tim penulis  kemudian  melakukan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  di  nagari  Panampuang Kabupaten Agam. Nagari ini terdiri dari 7 (tujuh) jorong yaitu: pertama Jorong Bonjo, kedua Jorong  Sungai  Baraingin, ketiga Jorong  Lurah, keempat Jorong  Lundang, kelima Jorong Kubu, keenam Jorong  Surau  Laut  dan ketujuh Jorong  Surau  Labuah. 1 Nagari  Panampuang memiliki  Luas  6,8  (enam  koma  delapan)  kilometer  persegi  atau  kira-kira  mencapai  22,18%
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Panampuang,_Ampek_Angkek,_Agam diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.
(dua  puluh  dua  koma  delapan  belas  persen)  bagian  Kecamatan  Ampek  Angkek.  Sesuai dengan  keilmuan  penulis  yang  berkaitan  dengan  ilmu  perundang-undangan  penulis membantu pemerintahan nagari panampuang dalam pembentukan peraturan nagari. Kegiatan ini  dilakukan  dengan  2  (dua)  metode  yaitu  metode  seminar  dan Focus  Group  Discussion (FGD). Melalui kegiatan ini penulis menemukan permasalahan terkait kepenulisan rancangan perna  yang  kemudian  penulis  memberikan  masukan  terhadap  pemerintahan  nagari panampuang  tentang  kerangka  yang  benar  dalam  membuat  Peraturan  Nagari.  Penulis  juga turut  membantu  membuat  pilihan  kata  dalam  perumusan  pasal-pasal  yang  diatur  di  dalam rancangan Peraturan Nagari tentang  Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Adat di Nagari Panampuang.
Kata Kunci: Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari, Perancangan Produk Hukum Nagari

## PENDAHULUAN
Dosen  adalah  tenaga  pendidik  profesional  yang  fungsi  dan  tugasnya  melaksanakan  tri dharma  perguruan  tinggi.  Kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi  mencakup  pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan pengajaran dosen melakukan transfer  of  knowledge dan transfer  of  value kepada  mahasiswa.  Dosen  juga  merupakan ilmuwan  yang  harus  terus  berusaha  melakukan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  yang dimilikinya  melalui  penelitian-penelitian  ilmiah.  Melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat juga  merupakan  salah  satu  peran  penting  bagi  dosen  untuk  mengimplementasikan  keahlian dan  ilmu  yang  dimilikinya  agar  dapat  berguna  bagi  masyarakat.  Salah  satunya  melalui kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  sejalan  dengan salah satu  misi  Universitas Andalas yaitu untuk  Mendharmabaktikan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai kepada masyarakat.
Adapun  dalam  ini  penulis  memilih  Nagari  Panampuang  sebagai  lokasi  pengabdian. Nagari Panampuang adalah satu dari tujuh nagari yang berada di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten  Agam  Provinsi  Sumatera  Barat.  Nagari  ini  terdiri  dari  7  (tujuh)  jorong  yaitu: pertama Jorong Bonjo, kedua Jorong Sungai Baraingin, ketiga Jorong Lurah, keempat Jorong Lundang, kelima Jorong  Kubu, keenam Jorong  Surau  Laut  dan ketujuh Jorong  Surau Labuah. 2 Nagari Panampuang memiliki Luas 6,8 (enam koma delapan) kilometer persegi atau kira-kira  mencapai  22,18%  (dua  puluh  dua  koma  delapan  belas  persen)  bagian  Kecamatan Ampek Angkek. 3 Nagari yang berbatasan dengan Nagari Panampuang secara urut dari utara, selatan,  dan  barat  adalah:  utara  berbatasan  dengan  Nagari  Koto  Tangah  ,Nagari  Persiapan Koto  Tangah  Lamo  Kecamatan  Tilatang  Kamang  dan  Nagari  Koto  Baru  Tigo  Jorong Kecamatan  Baso,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Nagari  Lambah  Kecamatan  Ampek Angkek,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Nagari  Kapau  Kecamatan  Tilatang  Kamang,  dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.
Kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  Nagari  Panampuang  sangat  dipengaruhi  oleh kondisi  topografis  nagari  ini.  Sebagian  besar  wilayah  Nagari  Panampuang  merupakan  areal pertanian  baik  berupa  sawah  maupun  ladang/kebun.  Sehingga  pemanfaatan  areal  pertanian merupakan sector utama. Sektor industri yang berkembang di Nagari Panampuang memiliki
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Panampuang,_Ampek_Angkek,_Agam diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.00 WIB.
3 https://langgam.id/nagari-panampuang-ampek-angkek-kabupaten-agam/ diakses pada 17 Juli 2023, Pukul 11.30 WIB.
industri  kecil  kerajinan/furnitur  dan  industri  rumah  tangga.  Untuk  industri  kecil kerajinan/meubel untuk produksi perabot rumah tangga seperti lemari pakaian, tempat tidur. Adapun  industri  dalam  negeri  yang  berkembang  saat  ini  adalah  industri  makanan  ringan dengan  berbagai  produk  seperti  kue  sapik,  pinyaram,  galamai,  bakwan,  pergedel  dan makanan ringan lainnya.
Pemilihan  Nagari  Panampuang  sebagai  tempat  pelaksanaan  pengabdian  kepada masyarakat  didasarkan  karena  tim  penulis  sudah  pernah  bekerja  sama  sebelumnya  dengan pihak Nagari Panampuang. Berdasarkan analisis kondisi wilayah yang sudah penulis uraikan sebelumnya  dan  didasari  dari  informasi  yang  diberikan  oleh  Wali  Nagari  Panampuang diperlukan adanya Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari di Nagari Panampuang.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) . Pada seminar pemateri akan menyampaikan  materi terkait  a) Hierarki Peraturan Perundang- undangan;  b)  Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik;    c)  Meteri muatan  peraturan  perundang-undangan;  d)  Sinkronisasi  dan  Harmonisasi  Peraturan Perundang-Undangan;  e)  Pembuatan  Naskah  Akademik;  f)  Ragam  bahasa  dalam  peraturan perundang-undangan; g) Proses pembentukan rancangan peraturan Nagari. Pada FGD peserta fokus merumuskan rancangan peraturan nagari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Peraturan Nagari dalam Sistem Hukum Indonesia
Ilmu  perundang-undangan  merupakan  terjemahan  dari gezetzgebungswissenschaft atau science  of  legislation ( wetgevingswetenschap )  pada  mulanya  berkembang  di  Eropa  Barat terutama  di  negara-negara  yang  berbahasa  Jerman. Ilmu  ini  merupakan  suatu  cabang  ilmu  yang relatif  masih  bersifat  baru,  sebab  mulai  berkembang  pada  tahun  1970-an.  Menurut  Burkhardt Krems  ilmu  perundang-undangan  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  pembentukan  peraturan negara dan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner ( Interdicisziplinare Wissenschaft von der Staatlichen  Rechtssetzung ).(farida  indrati  2009) Salah  satu  soko  guru  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  suatu  negara  adalah  dengan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik,  harmonis,  serta  mudah  diimplementasikan  dalam  kehidupan  masyarakat.(farida  indrati 2009)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  sebagaimana  yang  terakhir  kali  telah  diubah  melalui  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2022  selanjutnya  disingkat  dengan  UU  PPP  menjadi  dasar  hukum  utama  dalam pembentukan  berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  di  republik  ini.  Sebagaimana  yang digariskan  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  PPP  yang  dimaksud  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang mencakup  tahapan perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan.  Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas. (M. Jeffri Arlinandes Chandra, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih et al. 2022)
Dalam  pembentukan  suatu  peraturan  perundang-undangan,  mesti  didasari  oleh  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  meliput,  kejelasan  tujuan,  kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta muatan materi yang dapat  dilaksanakan.(Putri  and  Subekti  2022) Berbicara  mengenai  jenis  dan  hierarki  peraturan
perundang-undangan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  PPP  terdiri  atas:  a).  UUD  NRI  1945;  b). Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MPR),  c).  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d).  Peraturan  Pemerintah;  e).  Peraturan  Presiden;  f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan  desa  merupakan  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  paling  rendah kedudukannya,  peraturan  desa  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Dalam  konteks  provinsi  Sumatera  Barat, Peraturan  Desa  dikenal  dengan  Peraturan  Nagari.  Peraturan  ini  dibentuk  oleh  Pemerintah Nagari, melalui badan Permusawaratan (Bamus) Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN)  bersama  Wali  Nagari.  Usulan  pembuatan  Peraturan  Nagari  dapat  berasal  dari  Wali Nagari  maupun  oleh  Bamus  Nagari/BPRN  yang  kemudian  dibahas  secara  bersama.  Setelah mencapai  kesepakatan,  maka  rancangan  Peraturan  Nagari  tersebut  ditetapkan  oleh  Wali Nagari  sebagai  Peraturan  Nagari  dan  berlaku  seketika  itu  juga.  Kemudian  peraturan  ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.(Patmawanti and Gantika 2020)
Penetapan  Peraturan  Desa/Nagari  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan yang  dimiliki  Nagari  yang  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Sebagai  sebuah  produk  hukum,  Peraturan  Nagari  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti: a).
terganggunya  kerukunan  antarwarga  masyarakat;  b).  terganggunya  akses  terhadap pelayanan  publik;  c).  terganggunya  ketenteraman  dan  ketertiban  umum;  d).  terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan e). diksriminasi terhadap  suku,  agama  dan  kepercayaan,  ras,  atargolongan,  serta  gender.  Sebagai  sebuah produk  politik,  Peraturan  Nagari  diproses  secara  demokratis  dan  partisipatif,  melalui  proses penyusunan  yang  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  Nagari.  Masyarakat  Nagari mempunyai  hak  untuk  mengusulkan  atau  memberikan  masukan  kepada  Wali  Nagari  dan Badan Musyawarah.

## Otonomi Nagari
Salah satu semangat reformasi adalah melakukan desentralisasi kekuasaan, oleh karena itu  diberikanlah  kepada  daerah-daerah  suatu  otonomi  untuk  pembangunan  dan  pemerataan kemajuan  daerah.  Ini  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  pasal  18  UUD  1945  bahwa pemerintahan  dan  wilayah  terdiri  dari  pemerintahan  besar  dan  kecil.  Pada  pasal  18B  ayat  2 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum  adat  dan  hak  tradisionalnya  sepanjang  sejalan  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Nagari adalah salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis dan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan  sebagai  sebuah  Negara  Kecil  yang  di  dalamnya  terdapat  lelengkapan  nagari yang  disebut  Pemerintahan  Nagari.  Tugasnya  adalah  mengurus  dan  mengatur  persoalan kenagarian  termasuk  urusan  adat  yang  merupakan  masalah  kental  dalam  masyarakat Minangkabau.(anwar 1997)
Berdasarkan Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera Barat  Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan
“Nagari  adalah  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  secara  geneologis  dan  historis, memiliki  batas-batas  dalam  wilayah  tertentu,  memiliki  harta  kekayaan  sendiri, berwenang  memilih  pemimpinnya  secara  musyawarah  serta  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  filosofi  dan  sandi  adat,  Adat  Basandi Syara’  –  Syara’  Basandi  Kitabullah  dan/atau  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang memerintahkan  penyelenggaraan  desentralisasi.  Untuk  mewujudkan  nagari  yang  efisien  dan efektif, diberikanlah suatu otonomi nagari, diwujudkan dengan cara pembagian kewenangan dan  keuangan  dari  pemerintah  supra-nagari  kepada  nagari,  yang  kemudian  nagari bertanggung  jawab  menggunakan  kewenangan  dan  keuangan  itu  untuk  meningkatkan pembangunan,  pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  hasil  akhirnya  adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nagari.(Mahatta 2012)
Otonomi  Daerah  diawali  dengan  lahirnya  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Daerah,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Dalam  Pasal  1  Huruf  H  Undang- Undang tersebut menjelaskan bahwa : “Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”
Perkembangan  Otonomi  Daerah  yang  diawali  dengan  lahirnya  Undang-Undang tersebut  menjadi  pedoman  bagi  pemerintahan  di  Sumatera  Barat  untuk  mengembalikan sistem  Pemerintahan  Nagari.  Hal  ini  ditunjang  dengan  Lahirnya  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pemerintahan  Nagari  yang  diubah  melalui Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari  dan terakhir menjadi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
Secara etimologi, otonomi berasal dari kata autos yang artinya sendiri dan nomous yang artinya hukum, sehingga dapat diartikan hukum yang mengatur wilayah atau daerah sendiri. Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah, dijelaskan bahwa pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  vendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  juga  ada  yang  disebut  dengan daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Antlov  (2004)  otonomi  desa/nagari  ini  seiringan  dengan  pelaksanaan demokrasi  di  pemerintahan  tingkat  terendah.  Antlov  menyatakan  praktik  demokrasi  mulai berkembang di desa/nagari yang dapat dilihat dengan menguatnya fungsi Badan Perwakilan Desa  (BPD)  atau  Badan  Perwakilan  Nagari  (BPN)  yang  dapat  memfasilitasi  kepentingan masyarakat  sehingga  pemerintah  desa/nagari.  dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan baik.(Asrinaldi  dan  Yoserizal  2013)  Otonomi  Nagari  yang  baik  baik  dapat  dilakasanakan berdasarkan  kearifan  dan  potensi  lokal  yang  ada  di  Nagari  untuk  mewujudkan  kemajuan nagari  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  catatan  pelakasanannya  tidak  boleh
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia dan peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi.

## Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  seminar  dilakukan  dengan  penyampaian  materi  oleh  Dr.  Charles Simabura,S.H.,M.H.  yang  menyampaikan  tentang  produk  hukum  nagari  dan  jenis-jenis peraturan nagari. Charles menjelaskan Pengertian peraturan perundang-undangan merupakan peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibuat melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yang  mana peraturan  tersebut  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  Lembaga  negara  yang  berwenang.
Gambar 1. Penyampaian materi dalam bentuk seminar oleh Dr. Charles Simabura,S.H.,M.H.
Selanjutnya beliau juga menjelaskan jenis-jenis peraturan yang ada di nagari. Pertama peraturan nagari yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua , peraturan bersama Wali Nagari yang berisi materi kerja sama antar nagari. Ketiga , peraturan Wali Nagari yang berisi materi aturan pelaksanaan peraturan nagari.
Selanjutnya Sucy Delyarahmi S.H.,M.H menambahkan penyampaian mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Undang-Undang  (UU)  /  Peraturan  Pemerintah  pengganti UU,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden  dan  Peraturan  Daerah.  Dalam  kegiatan  ini Sucy  juga  mereview  Peraturan  Nagari  Panampuang  yang  mengatur  mengenai  Badan  Usaha Milik Nagari. Beliau memberikan saran untuk menambahkan substansi tentang Badan Usaha Milik  Nagari  Bersama.  Tujuannya  untuk  memberikan  peluang  bagi  nagari  untuk  lebih mengembangkan unit usaha antar nagari. Karena di dalam Undang-Undang Desa diatur juga mengenai  Badan  Usaha  Milik  Desa  bersama.  Dalam  sesi  ini juga  dibahas  mengenai  potensi apa  yang  dimiliki  oleh  nagari  panampuang  yang  bisa  untuk  dikembangkan.  Potensi  ini kemudian disarankan untuk dimasukkan ke dalam rancangan peraturan nagari tentang Badan usaha milik nagari di nagari Panampuang.

## Gambar 3. Review Rancangan Peraturan Nagari Panampuang oleh Sucy Delyarahmi, S.H.,M.H.
Selain diminta untuk mereview rancangan Peraturan Nagari tentang Badan Usaha Milik Nagari  tim  pengabdian  juga  diminta  untuk  mereview  rancangan  Peraturan  Nagari  tentang Pengelolaan  Sampah di  Nagari  Panampuang (Ranperna Sampah). Review Ranperna sampah ini  dilakukan  oleh  Ilhamdi  Putra,S.H.,M.H.  Ilhamdi  mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa kesalahan dalam kepenulisan di Ranperna tersebut seperti penggunaan tata bahasa dan salah ketik  sehingga  beberapa  bagian  dalam  Ranperna  perlu  diperbaiki.  Selain  itu  Charles menambahkan  juga  soal  perlu  memperhatikan  denda  yang  dibuat  dalam  Ranperna disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.
Gambar 4. Koreksi Ranperna Sampah oleh Ilhamdi Putra,S.H.,M.H.
Selanjutnya pada 25 September 2023 dilakukan Focus Group Discussion antara penulis dengan  perwakilan  dari  Nagari  Panampuang.  Pada  kegiatan  tersebut  tim  penulis  membahas mengenai  rancangan  Peraturan  Nagari  (Perna)  yang  ingin  dibuat  oleh  Badan  Musyawaran Nagari  (BAMUS).  Akhirnya  tim  memutuskan  untuk  membuat  rancangan  Perna  yang mengatur soal Peradilan Adat di nagari Panampuang. Dalam kesempatan tersebut dihasilkan rumusan  substansi  yang  ingin  diatur  dalam  rancangan  Perna.  Ruang  Lingkup  Perna mencakup:
1. Kompetensi Kerapatan Adat Nagari (KAN);
2. Para Pihak;
3. Susunan Majelis;
4. Waktu penyelesaian;
5. Jenis Pelanggaran;
6. Mekanisme penyelesaian;
7. Pembiayaan.
Gambar 5. Pembahasan Ruang Lingkup Perna Peradilan Adat
Pada  30  Oktober  2023  tim  penulis  datang  ke  Panampuang  dan  melaksanakan  FGD pembahasan  dan  Finalisasi  Rancangan  Peraturan  Nagari  tentang  Penyelesaian  Perkara melalui  Peradilan  Adat.  Hasil  final  dari  pembahasan  ini  adalah  Ruang  Lingkup  pengaturan dalam Peraturan Nagari berubah menjadi:
a. wewenang peradilan adat;
b. para pihak;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. mekanisme penyelesaian perkara; dan
e. pembiayaan.
Gambar 6. Finalisasi Rancangan Perna
Gambar 7. Hasil Rancangan Perna Bagian Ruang Lingkup

## KESIMPULAN
Dalam melaksanakan otonomi  nagari, dan dalam  Upaya untuk melaksanakan hak asal usul  nagari  sesuai  dengan  kebiasaan  dan  norma  adat  yang  berlaku  di  nagari  panampuang. Pemerintahan  nagari  Panampuang  saling  bersinergi  untuk  membuat  rancangan  peraturan
nagari  tentang  penyelesaian  perkara  melalui  peradilan  adat.  Sesuai  dengan  tujuan  kegiatan yang  dibuat  oleh  penulis  hasil  kegiatan  ini  adalah  rancangan  perna  penyelesaian  perkara melalui peradilan adat. Diharapkan nantinya pern aini dapat menjadi percontohan bagi nagari lain di Sumatera Barat untuk membuat regulasi berkaitan dengan peradilan adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sudah  membantu  mendanai  kegiatan  pengabdian  ini  sehingga  dapat  dilangsungkan  secara berkelanjutan dan menghasilkan luaran produk peraturan nagari.

## REFERENSI
anwar,  chairul.  1997. Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Adat  Minangkabau .  Jakarta:  PT. Rhineka Cipta.
Asrinaldi  dan  Yoserizal.  2013.  “Quasi  Otonomi  Pada  Pemerintahan  Terendah  Nagari Simarasok  Di  Sumatera  Barat  Dan  Desa  Ponjong  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” Jurnal Sosiohumaniora 15(2):5740. doi: 10.24198/Sosiohumaniora.V15i2. farida  indrati,  maria.  2009. Ilmu  Perundang-Undangan  Jenis,  Fungsi,  Dan  Materi  Muatan . Yogyakarta: kanisius.
M.  Jeffri  Arlinandes  Chandra,  Rofi  Wahanisa,  Ade  Kosasih,  Vera  Bararah  Barid,  Vera Bararah  Barid,  Rofi  Wahanisa,  and  Ade  Kosasih.  2022.  “Tinjauan  Yuridis Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Sistematis  ,  Harmonis  Dan Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 19(147):5.
Mahatta,  Afdhal.  2012.  “Eksistensi  Pemerintahan  Nagari  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” Universitas Indonesia.
Patmawanti,  Besse,  and  Naldi  Gantika.  2020.  “Mekanisme  Pembentukan  Peraturan  Nagari Yang  Baik  (Studi  Di  Nagari  Gurun  Panjang  Kecamatan  Bayang  Kabupaten  Pesisir Selatan Sumatera Barat).” Legalitas: Jurnal Hukum 12(2):210. doi: 10.33087/legalitas.v12i2.208.
Putri,  Zhaudiva  Azzahra,  and  Rahayu  Subekti.  2022.  “Teori  Legislasi  Dalam  Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.” Souvereignty 1(1):123–35.