## TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA
Oleh
Herniati E-mail : herniati.cenne@gmail.com
MH Ingratubun E-mail : husniingratubun@umelmandiri.ac.id

## Kusnanto

## Abstrak
Penelitian  ini  dengan  judul  Tanggung  Jawab  Perawat  yang  Melakukan  Tindak  Medik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian  hukum  normatif-empiris  ( applied  law  research ) adalah  penelitian  yang menggunakan  studi  kasus  hukum  normatif-empiris  dengan  mengkaji  berupa  produk  hukum  yakni Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2014  tentang  Keperawatan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1996  tentang  Tenaga  Kesehatan,  Permenkes  Nomor.HK.02.02/ MENKES/148/I/2010 tentang  Izin  dan  Penelenggaraan  Praktik  Perawat  kemudian  dikaitkan  dengan data  empirik,  adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  Perawat  dapat  bertanggung  jawab  atas  kesalahan tindakan  medis  yang  ia  lakukan  baik  pertanggungjawaban  hukum  administrasi,  hukum  perdata maupun  pidana.  Pertanggungjawaban  hukum  administrasi  lahir  karena  adanya  pelanggaran terhadap  ketentuan  hukum  administrasi,  Perawat  dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum  perdata apabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam 1365  KUHPerdata.  Namun,  Pasal  1367  KUHPerdata,  bahwasanya  dokter  sebagai  atasan  yang memberi  instruksi  kepada  perawat  yang  mana  sebagai  bawahannya  bertanggung  jawab  terhadap tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  perawatnya,  Pertanggungjawaban  pidana  terjadi  karena kesalahan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  perawat  dalam  pelayanan  kesehatan  dapat  terjadi  karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakuan.
Peningkatan  mutu  dan  kualitas  kemampuan  serta  keterampilan  ini  digunakan  untuk meningkatkan  pelayanan,  peran  dan  fungsi  petugas  Kesehatan,  Berbagai  faktor  seperti  terbatasnya jumlah  dokter  UGD  serta  keterlambatan  hadir  dalam  bekerja  yang  menjadi  peluang  bagi  perawat melakukan  tindakan  medis  di  RSU  Daerah  Jayapura.  Belum  tersedianya  petunjuk  atau  peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat menjadi salah satu penyebab tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dan tugas yang merupakan pelimpahan wewenang oleh  dokter.  Namun,  dalam  melakukan  prakteknya,  perawat  harus  sesuai  dengan  standar  etik  dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perawat, Tindakan Medis, RSUD Jayapura

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa untuk mewujudkan  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya  kesehatan  yang  terpadu  dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan  perseorangan  dan  upaya kesehatan  masyarakat.  Upaya  tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan melalui pendekatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan
secara terpadu,
menyeluruh, dan berkesinambungan.
Pasal   28  huruf   H  ayat   (1) Undang-Undang          Dasar          1945 amandemen  ke  IV  yang  menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal      27      Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Tenaga kesehatan berhak mendapatkan
imbalan  dan  perlindungan  hukum dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  profesinya.  Tenaga  kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban  mengembangkan  dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan  yang  dimiliki,  ketentuan tersebut  terkait  hak  dan  kewajiban tenaga  kesehatan  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah,  namun  hingga saat  ini  Peraturan  Pemerintah  tersebut belum dibentuk secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  36
Tahun 2009, sehingga masih diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  32  Tahun 1996  tentang  Tenaga Kesehatan, sudah semestinya yang menjadi perhatian utama di dalam menjalankan tugasnya tidak jarang tenaga kesehatan bersinggungan dengan masalah  hukum.  Bahkan profesi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat  dan  sebagainya  sangat  rentan dengan  kasus  hukum  terkait  gugatan malpraktek sebagai akibat dari kesalahan dan kelalain yang dilakukannya,  ataupun  tidak  jarang harapan pasien terhadap tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kenyataan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, memberikan  peluang  bagi  pengguna jasa  atau  barang  untuk  mengajukan gugutan/  tuntutan  hukum  terhadap pelaku  usaha  jika  terjadi  konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang  dianggap  telah  melanggar  hak- haknya  (Titik  Triwulan  Tutik  (2010  : 7).
Hal  ini  memberikan  arti  bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat pihak rumah sakit,  dokter,  atau  tenaga  kesehatan lainnya  jika  terjadi  konflik  misalnya dalam  perkara  terlambat  melakukan tindakan  atau  tidak  melakukan  atau terlambat  melakukan  sesuatu  yang menimbulkan kerugian bagi pengguna
jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian.
Hukum     kesehatan     adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur  hak  dan  kewajiban  tenaga kesehatan,  individu dan masyarakat dalam  pelaksanaan  upaya  kesehatan, aspek  organisasi  kesehatan  dan  aspek sarana kesehatan. Selain itu, hukum kesehatan      dapat     juga      dapat didefinisikan  sebagai  segala  ketentuan atau peraturan     hukum      yang berhubungan      langsung      dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.
Dalam   Pasal   203  Undang- Undang     Nomor     36    Tahun     2009 menyatakan  bahwa  pada  saat  undang- undang ini berlaku, semua pelaksanaan Undang-Undang    Nomor  23   Tahun
1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan     dengan ketentuan
Undang-Undang    Nomor  36   Tahun 2009.  Perlindungan  hukum  merupakan gambaran    dari     bekerjanya   fungsi hukum   untuk  mewujudkan  tujuan- tujuan    hukum,      yakni      keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum yang  diberikan  kepada  subjek  hukum sesuai  dengan  aturan  hukum,  baik  itu yang  bersifat  preventif  (pencegahan) maupun  dalam  bentuk  yang  bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam rangka menegakkan hukum (Philipus M. Hadjon :1987 : 19)
Secara  konstitusional  dalam Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  1945  menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  layak.  Kemudian  dalam Pasal 13 angka 3 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  menyebutkan  bahwa setiap tenaga  kesehatan  yang  bekerja  di rumah  sakit  harus  bekerja  sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur  operasional  yang  berlaku, etika  profesi,  menghormati  hak  pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
Berkaitan  dengan  kewenangan perawat  sebagai  tenaga  kesehatan secara  teknis  operasional  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  HK.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelanggara Praktek  Perawat,  khusus  pada  Pasal  8 menjelaskan bahwa wewenang perawat sebagai tenaga kesehatan yakni melakukan asuhan keperawatan, upaya promotif (peningkatan kesehatan),
preventif (pencegahan penyakit),
rehabilitatif (pemulihan), dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan  tindakan  keperawatan, namun  dalam  Pasal  10  menyebutkan bahwa  dalam  keadaan  darurat  untuk penyelamatan  nyawa  pasien  dan  tidak ada  dokter  di  tempat  kejadian,  maka perawa  dapat  melakukan  pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang dalam tugasnya sehari- hari  berhadapan  langsung  dengan pasien selama 24 jam, sering menghadapi  situasi  darurat  pasien, dalam  posisi  ini  jika  tidak  ada  tenaga dokter  maka  perawat  terpaksa  dituntut untuk melakukan tindakan  medik  yang merupakan wewenangnya demi menyelamatkan  pasien,  dan tidak jarang  tindakan  yang  dilakukan  oleh perawat  berujung  pada  kasus
malpraktik  (Muhammad  Sadi,  2015  : 10).
Persatuan  Perawat  Nasional Indonesia  (PPNI)  telah  merilis  laporan mengenai  malpraktik  keperawatan  di Indonesia  pada  tahun  2010-2015  ada sekitar  485  kasus.  Dari  kasus  485 kasus  malpraktik  tersebut,  sebanyak 357  kasus  malpraktik  administratif,  82 kasus  perawat  yang  tidak  memberikan prestasinya  sebagaimana  medik  yang disepakati dan termasuk dalam malpraktik  sipil,  dan  46  kasus  terjadi akibat tindakan medik tanpa persetujuan dari dokter yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyebabkan  luka  serta  kecacatan kepada pasien tergolong dalam malpraktik  kriminal  dengan  unsur kelalaian (Mike Asmaria, 2016 : 6).
Berdasarkan beberapa
ketentuan  peraturan  hukum  tentang tanggung  jawab  bagi  tenaga  kesehatan dan  kasus  malpraktik  di  atas,  penulis melakukan pengamatan awal di lapangan,  faktanya  masih  ada  perawat dalam  melakukan praktek keperawatan sering  melakukan  tindakan  di  luar kewenangan,  situasi  dan  kondisi  ini disebabkan  keterbatasan  tenaga  dokter yang  ada  di  RSUD  Jayapura  sehingga perawat  sering  melaksanakan  tugas pelayanan  kesehatan  yang  merupakan tugas dokter dengan alasan melaksanakan tugas pelayanan
kesehatan. Pada bulan November tahun 2018  telah  terjadi  dugaan  kelalaian tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh oknum  dokter  dan  oknum  perawat yang  bertugas  di  RSUD  Jayapura hingga  menyebabkan  pasien  yang ditangani  meninggal  dunia  karena pelayanan medis yang diberikan dianggap  tidak sesuai  dengan prosedur
penangganan medik yang benar (Elfira, 2018 : 1).
Menjalani profesi sebagai dokter,  perawat  atau  tenaga  kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab yang begitu  besar  dalam  melaksanakan tugasnya  yang  penuh  dengan  risiko karena tidak dapat menghidari diri dari kekuasaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa, ada kemungkinan pasien yang ditanggani bisa cacat bahkan meninggal dunia, walaupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah melakukan  tugasnya  sesuai  standar profesi (Cecep Tribowo, 2010 : 7).
Dari  berbagai  kasus  yang  ada, tidak  sedikit  perawat  yang  akhirnya harus  berurusan  dengan  hukum  akibat ketidaktahuan  mereka  soal  batas-batas mana perawat harus boleh memberikan pelayanan medik kepada pasien (Tabura )
Posisi  perawat  di  suatu  rumah sakit  masih  dianggap  sebagai  asisten atau  pembantu  dokter,  dampaknya tidak  sedikit  pekerjaan  yang  harusnya dilakukan oleh dokter justru diserahkan kepada  perawat,  misalnya  menentukan jenis  infus  dan  memasang  infus, memasang  catether,  menjahit  atau merawat luka, bahkan mencabut selang infus  hingga  menyuntik  pasien  setelah tindakan  operasi  selesai  (Crisdiono  M, Achadiat (2006 : 33).
Penelitian  ini  terkait  masalah dugaan kelalaian dalam proses pemberian  pelayanan  kesehatan  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan, khususnya  tenaga  perawat  dan  sejauh mana pelaksanaan kebijakan perlindungan  hukum  serta  tanggung jawab  bagi  perawat  dalam  melakukan pelayanan  kesehatan  agar  perawat  bisa bekerja lebih optimal dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada  pasien.”  dan  faktor  apajasakah yang yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  Bagi  Perawat yang Melakukan Tindakan Medis

## METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan di  Rumah   Sakit      Umum    Daerah (RSUD)  Jayapura,  yang  beralamat  di Jalan  Kesehatan   I    DOK   II   Atas Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian   hukum     normatif-empiris.
Yang   dimaksud  dengan  penelitian hukum  normatif-empiris  ( applied  law research )   adalah      penelitian    yang menggunakan   studi    kasus   hukum normatif-empiris     berupa      produk hukum yakni Undang-Undang Dasar Negara    Republik    Indonesia   Tahun 1945.     Undang-Undang  Nomor  38
Tahun  2014  tentang      Keperawatan,
Undang-Undang  Nomor  36 Tahun
2009  tentang  Kesehatan,    Undang- Undang    Nomor   44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004  tentang
Praktek  Kedokteran,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan,      Peraturan    Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,                           Permenkes Nomor.HK.02.02/
MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan
Penelenggaraan      Praktik      Perawat Penulis    akan     mengkaji    rumusan masalah dengan  norma serta kaidah peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian     memberikan      gambaran sebagai  solusi  terhadap  penelitian yang  dilakukan.  Guna  menunjang penelitian     normatif-empiris,    maka tidak menutup kemungkinan untuk
mendapatkan  data  dilapangan  agar mampu  mengkaji  lebih  mendalam rumusan  masalah  penelitian  terkait perlindungan  hukum  bagi  tenaga perawat  yang  melakukan  tindakan medik di RSUD Jayapura.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Tanggung  Jawab  Perawat  yang
Melakukan  Tindak  Medik  Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSUDaerah Jayapura 1. Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam  dunia  kedokteran terdapat  dua  pihak  yang  bisa menjadi penanggung jawab, institusi  penyelenggara  pelayanan kedokteran  (rumah  sakit  ataupun penyedia jasa kesehatan) dan profesional  pelaksana  pelayanan kedokteran  (dokter,  dokter  gigi, perawat, dokter muda dan lainnya).
Institusi berkewajiban
menyediakan sumber daya pelayanan medis,  dan  standar prosedur  yang  harus  diikuti  oleh seluruh profesional.
Kelalaian perawat yang melakukan  tindakan  medik  dalam melaksanakan  tugas  dokter  tidak dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada perawat sendiri. Disini dokter dalam memberikan tugas dan menginstruksikan  kepada  perawat merupakan perlimpahan wewenang.  Pasal  32  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2014 tentang Keperawatan
dijelaskan bahwa perlimpahan
wewenang  secara  delegatif hanya
dapat  diberikan  kepada  perawat profesi  atau  perawat  vokasi  terlatih yang  memiliki  kompetensi  yang diperlukan.  Dengan  demikian  jika perawat  lalai  dalam  melaksanakan tugas  dari  dokter  dan  melakukan tindakan  medik  yang  menimbulkan kerugian  bagi  pasien  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Jayapura, maka pasien tidak dapat bertanggung jawab sendiri melainkan dokter juga ikut bertanggung  jawab  atas  tindakan medik  yang  dilakukan  oleh  pasien.
(wawancara  dengan  Dokter  Asril Samulung  dokter  pada  RSUD Jayapura, tanggal 27 April 2020)
Tanggung jawab (Responsibility) merupakan penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas
yang  berhubungan  dengan  peran tertentu  dari  perawat,  agar  tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap  dan  bekerja  sesuai  kode  etik. Tanggungjawab  perawat  berarti keadaan  yang  dapat  dipercaya danterpercaya.  Dalam  melakukan pelayanan  terhadap  pasien,  maka perawat  harus  sesuai  dengan  peran dan kompetensinya. Tanggung jawab  perawat  ditunjukkan  dengan cara  siap menerima hukuman (punishment )  secara  hukum  kalau perawat  terbukti  bersalah  atau melanggar hukum. Tanggung jawab  perawat  berarti  keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilk
menampilkan  kinerja  secara  hati- hati,  teliti  dan  kegiatan  perawat dilaporkan secara jujur.
Pelimpahan kewenangan dokter  kepada  perawat  sesuai dengan  mekanisme  adalah  salah satu  upaya  perlindungan  hukum bagi  pasien  dan  tenaga  kesehatan. Dalam  beberapa  situasi  perawat percaya  bahwa  instruksi  dokter tanpa  aturan  yang  jelas  dapat mengakibatkan  proses  keperawatan yang  tidak  aman.  Pada  prakteknya, perawat banyak menjalankan perintah  dokter  berupa  tindakan medis.  Tugas  dokter  tanpa  adanya batasan  yang  jelas  dengan  tugas perawat  sebagai  pemberi  asuhan keperawatan,  pada  akhirnya  akan berdampak kepada kepuasan pasien pada pelayanan tenaga kesehatan di rumah  sakit.  Dengan  kondisi  ini perawat  dan  dokter  akan  sangat berisiko  untuk  mendapat  masalah hukum.
Berdasarkan Yosep, tanggung jawab perawat diidentifikasi menjadi 3 yaitu: 1. Responsibility to God (tanggung jawab utama terhadap Tuhannya). 2. Responsibility  to  Client  and Society (tanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat).
3. Responsibility  to  Colleague  and Supervisor (tanggung jawab terhadap  rekan  sejawat  dan atasan).
Melaksanakan tanggung jawab  dan  tanggung  gugat,  sesuai dengan kode etik  serta berdasarkan berdasarkan standar praktik keperawatan  yang  telah  disepakati adalah  salah  satu  ciri  perawat profesional. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut adalah:
profesi.
masyarakat.
e. Tanggung  jawab  terhadap
bangsa dan tanah air.
Setiap perawat pasti memiliki  tanggung  jawab  dalam melaksanakan kewajiban pada praktik keperawatan terhadap
pelaksanaan  pelayanan  kesehatan.
Contoh bentuk tanggungjawab perawat  yakni  seperti  mengenal kondisi  pasiennya,  memberikan perawatan,  tanggung  jawab  dalam mendokumentasikan,  bertanggung jawab  dalam  menjaga  keselamatan pasien,  jumlah  pasien  yang  sesuai dengan catatan dan pengawasannya karena terkadang ada pasien pulang paksa atau pulang tanpa
pemberitahuan, disini perawat bertanggung  jawab  bila  ada  pasien tiba-tiba tensinya drop tanpa sepengetahuan perawat.
Disamping itu, perawat berkewajiban melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar  pelayanan  keperawatan, standar  profesi,  standar  prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika  perawat  lalai  ataupun  salah dalam melaksanakan tugasnya, maka perawat haruslah bertanggung jawab untuk memberikan  ganti  rugi.  Sehingga perawat berhak mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya.
Mengenai  tanggung  jawab perawat  dalam  hal  melaksanakan tindakan medik menurut Sri
Mularsih  yang  bekerja  di  RSU
Daerah  Jayapura  bahwa  perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan sedangkan dokter  yang  memberikan  perintah adalah  penanggung  jawab  utama. Selain  itu  pihak  Rumah  Sakit  juga bertanggung jawab apabila perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan  sesuai  SOP  yang  telah diteapkan  oleh  pihak  Rumah  sakit. (wawancara  dengan  Perawat  Sri Mularsih  Perawat  di  RSU  Daerah Jayapura, tanggal 26 April 2020)
Sedangkan  menurut  Erlin Ristina , bahwa  perawat  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan kepada pasien atas instruksi doktdan sesuai dengan SOP dirumah  sakit.  Semua  tindakan medis  sesuai  dengan  advis  dokter sehingga pertanggungjawaban bukan  hanya  pada  perawat  akan tetapi dokter juga  ikut bertanggung jawab. (wawancara dengan perawat ErinRistina  perawat di RSU Daerah  Jayapura  tanggal  26  April 2020).
Dapat  disimpulkan  bahwa dalam hal kesalahan perawat dalam melaksanakan tindakan medis, perawat-perawat  di  rumah  sakit tersebut  menangguhkan  tanggung jawabnya  kepada  perawat itu sendiri  maupun  pihak  rumah  sakit. Dalam  hal  pihak  rumah  sakit  yang bertanggung  jawab  atas  kesalahan ataupun  kelalaian  perawat  dalam melaksanakan tindakan medis tersebut  dapat  dilihat  dalam  Pasal
a.  Tanggung  jawab  terhadap pasien/klien.
b.  Tanggung  jawab  terhadap dirinya sendiri.
c. Tanggung  jawab  terhadap
d.  Tanggung  jawab  terhadap
46  Undang-Undang  Nomor  49 Tentang  Rumah  Sakit  yang  mana dijelaskan  bahwa  “Rumah  Sakit bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap  semua  kerugian  yang ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di Rumah Sakit.”
Namun tidaklah dapat sepenuhnya  kelalaian  setiap  tenaga kesehatan  menjadi  tanggung  jawab pihak rumah sakit. Sebaiknya dapat diteliti  terlebih  dahulu  mengenai bagaimana terjadinya kelalaian tersebut.  Jika  memang  perawat memulai pelaksanaan tindakan medis  dalam  hal  melaksanakan tugas  dokter  tersebut  sudah  sesuai dengan prosedur yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang,
maka  pertanggung  jawaban  tidak dapat  ditangguhkan  keseluruhan kepada  pihak  rumah  sakit,  namun dapat ditangguhkan kepada perawat itu sendiri.Perawat dituntut untuk  bertanggung  jawab  dalam setiap tindakannya khususnya selama  melaksanakan  tugas  di rumah  sakit,  puskesmas,  panti, klinik  atau  masyarakat.  Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas,
perawat dituntut untuk bertanggung jawab  dalam  tugas-tugas  yang melekat dalam diri perawat.
Dalam hal perawat bertanggung  jawab  menyeluruh mengenai kelalaian atau kesalahannya  yang  melaksanakan tindakan medisdalam rangka melaksanakan tugas dokter tersebut,  tidak  dapat  dibenarkan seutuhnya. Dalam fungsi
kolaborasi tersebut tanggung jawab
berada  bisa  pada  Ketua  Tim Kesehatan  maupun  bisa  berada pada dokter yang berwenang melakukan  tindakan  medis  tertentu pada  pasien.  Berdasarkan  Pasal  32 Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2014 tentang Keperawatan, dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas oleh perawat yang berdasarkan pelimpahan wewenang dapat  di  lakukan  secara  delegatif dan mandat. Pelimpahan wewenang secara mandat
pertanggung  jawaban  sepenuhnya berada  pada  pemberi  pelimpahan wewenang  atau  yang  dalam  hal  ini disebut  dokter  itu  sendiri.  Namun apabila pelimpahan wewenang tersebut  diberikan  secara  delegatif, perawat juga diikutsertakan dengan pelimpahan tanggung jawab.
Menurut  hukum  perdata, pemberi  kuasa  tetap  bertanggung jawab,  sedangkan  penerima  kuasa mempunyai tanggung jawab terhadap pemberi kuasa. Jadi pertanggung jawaban menurut hukum  perdata  itu,  karena  adanya suatu  pendelegasian,  tidak  beralih dari  dari  pemberi  delegasi  kepada penerima  delegasi,  dokter  tersebut tetap  harus  bertanggung  jawab.  Ia dapat setiap kali meminta pertanggung jawaban dari penerima  delegasi.  Apakah  ada kemungkinan bahwa penerima delegasi bertanggung jawab sendiri? Ia dapat menerima tanggung  jawab  seperti  itu,  yakni jika  tanggung  jawab  tersebut  harus dibebankan kepada penerima delegasi,  misalnya  karena  ia  telah dengan sangat ceroboh melaksanakan apa yang
diperintahkan
kepadanya.
Selanjutnya ia juga memiliki
tanggung  jawab  untuk  melaporkan kepada  dokter  penanggung  jawab, bila  ia  mengetahui  atau  menduga bahwa telah ada petunjuk
timbulnya  gejala-gejala  yang  tidak semestinya seperti yang diharapkan. Ia juga wajib melaporkan  keadaan  pasien.  Sikap mengabaikan  kewajiban-kewajiban sendiri berkaitan dengan
pendelegasian  itu  dapat  membuat pertanggung jawaban bagi kerugian yang  timbul,  beralih  dari  dokter penanggung  jawab  ke  penerima delegasi,  jika  benar  bahwa  dokter tersebut  telah  bertindak  tepat. Disamping  itu  penerima  delegasi harus  bertanggung  jawab  sendiri bagi  tindakan-tindakan  medis  yang telah  ia  lakukan,  jika  tindakan- tindakan  tersebut  ternyata  telah  ia lakukan  tanpa  adanya  instruksi, atau  menyimpang  dari  instruksi yang diterimanya.
Masalah
tanggung jawab perdata ini mungkin  mengakibatkan,  bahwa yang  bersalah  harus  membayar ganti  rugi (schadevergoeding). Ini bukan  berarti  akibatnya lebih ringan dari kesalahan bidang pidana.  Anggapan  umum  adalah bahwa  hukum  perdata  jauh  lebih ringan,  hal  ini  tidaklah  selalu benar.
Gugatan  untuk  meminta pertanggungjawaban kepada tenaga kesehatan  bersumber  kepada  dua
dasar hukum yaitu: Pertama,
berdasarkan pada wanprestasi (contractual  liability )  sebagaimana
diatur  dalam  Pasal  1239  KUH Perdata.  Kedua,  berdasarkan
perbuatan melanggar hukum
(onrechmatigedaad) sesuai  dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Wanprestasi dalampelayanan  kesehatan  baru terjadi bila terjadi bila terpenuhinya unsur-unsur berikut ini: 1. Hubungan antara tenaga kesehatan  dengan  pasien  terjadi berdasar kontrak terapeutik. 2. Tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan  yang  tidak  patut  dan menyalahi tujuan kontrak
terapeutik.
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan  tenaga  kesehatan  yang bersangkutan.
Dasar  hukum  yang  kedua untuk  melakukan  gugatan  adalah perbuatan melawan hukum Gugatan dapat diajukan jika terdapat fakta - fakta yang berwujud  suatu  perbuatan  yang melanggar hukum walaupun diantara  para  pihak  tidak  terdapat suatu  perjanjian.  Adapun  yang disebutkan  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata  yakni:  Pasal  1365  KUH Perdata tersebut merupakan pertanggung  jawaban  langsung  dan mandiri  seorang  perawat.  Jadi, untuk mengajukan gugatan berdasarkan  perbuatan  melawan hukum harus dipenuhi empat syarat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
a. Pasien  harus  mengalami  suatu kerugian
b. Ada kesalahan
c. Ada  hubungan  kausal  antara kesakahan dengan kerugian
d. Perbuatan itu melanggar hokum.
Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum,  Undang-Undang  sendiri tidak  memberikan  perumusannya. Namun sesuai dengan yurisprudensi Arrest Hoge Raad 31 Januari  1919  diterapkan  adanya empat kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:
a. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
b. Perbuatan  itu  melanggar  hak
orang lain
c. Perbuatan itu melanggar kaidah tata susila
d. Perbuatan itu bertentangan
dengan asas kepatutan, ketelitian  serta  sikap  hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dalam  kaitannya  dengan
pelayanan  kesehatan,  bila  pasien atau keluarganya menganggap tenaga  kesehatan  telah  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  maka dapat  mengajukan  tuntutan  ganti rugi  menurut  ketentuan  pasal  58 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni:
(1) Setiap orang berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan  yang  menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan  kesehatan  yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) tidak  berlaku  bagi
tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan  nyawa  atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara pengajuan
tuntutan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diatur  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pertanggung
jawaban  dengan  asas respondeat superior  atau  vicarious  liability atau  let’s  the  master  answe r disebutkan  melalui  Pasal 1367 KUH Perdata bahwa:
Seorang tidak saja bertanggung jawab   untuk   kerugian      yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi  juga  untuk  kerugian  yang disebabkan    perbuatan    orang- orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh  barang-barang  yang  berada di bawah pengawasannya.” Selain itu, Pasal 1367 Ayat 3 KUH  Perdata  juga  menyebutkan Majikan-majikan  dan  mereka  yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili  urusan-urusan  mereka adalah  bertanggung  jawab  tentang kerugian  yang  diterbitkan  oleh pelayan-pelayan atau bawahan- bawahan mereka didalam
melakukan  pekerjaan  untuk  mana orang-orang ini dipakainya:.
Terkait  dengan  pelaksanaan fungsi perawat, sebagai bagian dari tim  maupun  orang  yang  bekerja dibawah perintah dokter/rumah sakit  maka  kesalahan  yang  terjadi dalam  melaksanakan  fungsi
interdependen seorang perawat maka  akan  dapat  menghasilkan bentuk pertanggung jawaban seperti diatas. Dokter dan perawat merupakan kolaborasi dalam
memberikan pelayanan kepada pasien,  perawat  sebagai  tenaga medis  akan  senantiasa  melakukan tindakan  sesuai  dengan  SOP  yang telah ditetapkan. Kolaborasi dengan  tim  dokter  agar  pasien terovservasi dan mendapat pelayanan sesuai protav SOP. Hasil dari kolaborasi dengan dokter yaitu tepat pasiendan
tepat
lokasi.(wawancara  dengan  perawat
Erin  Ristina  di  RSUD  Jayapura tangga 26 Apri 2020).
Apabila  seorang  perawat misalnya  menjadi  pegawai  pada suatu  rumah  sakit,  sedangkan  dia mendapat  instruksi  dari  dokter,
siapakah yang mempunyai tanggung  jawab.  Atas  dasar  Pasal 1367  Ayat  3  BW,  maka  timbul masalah,  apakah  di  rumah  sakit ataukah  dokter  dapat  dibebani tanggung  jawab  perdata.  Sebab perawat  tersebut  bekerja  pada rumah  sakit,  sedangkan  dokter yang  memberikan  perintah  atau industruksi. Jawabannya sangat tergantung pada situasi yang dihadapi.  Kalau  hanya  dokter  yang mempunyai wewenang untuk
memberikan  instruksi  maka  dia yang  bertanggungjawab.  Apabila rumah sakit juga berwenang memberi  instruksi,  maka  baik dokter  maupun  rumah  sakit  yang bertanggungjawab.
Dengan  demikian siapa yang  bertanggungjawab  senantiasa tergantung  pada  pihak-pihak  yang berwenang untuk memberikan instruksi. Seorang ahli bedah melakukan  operasi  di  rumah  sakit dan dibantu oleh suatu tim misalnya,  memberikan  serangkaian instruksi pada anggota tim tersebut. Perawat yang membantunya walaupun merupakan pegawai rumah  sakit,  adalah  bawahannya selama proses operasi itu berlangsung. Dengan demikian tanggung  jawab  perdata  ada  pada ahli bedah tersebut, kecuali tentunya  apabila  perawat  tidak melaksanakan  perintah  ahli  bedah, maka  rumah  sakit  yang  harus membayar  ganti  rugi  bila  pasien cedera.  Selama  pasien masih berada  dibawah  pengaruh  narkose (walaupun  operasi  telah  selesai), perawat tersebut masih tetap merupakan  bawahan  dokter  atau ahli bedah tadi.
Berdasarkan hasil penelitian di    RSU    Daerah Jayapura mengenai  tanggung  jawab  perawat yang  melakukan  tindakan  medis dalam  melaksanakan  tugas  dokter bahwa  perawat  tidaklah  dapat bertanggung  jawab  sendiri  atas kelalaiannya  tersebut.  Hal ini merujuk  pada  Pasal  1367  KUH Perdata dimana dapat ditarik kesimpulan  bahwa  seorang  dokter sebagai  atasan  yang  memberikan instruksi  kepada  perawat yang mana  sebagai  bawahannya  harus memberikan  pertanggungjawaban tidak  hanya  atas  kerugian  yang ditimbulkannya sendiri namun juga
atas  kerugian  yang  ditimbulkan oleh bawahannya. Dokter bertanggung  jawab  atas  kelalaian perawat  yang  menjadi  bawahannya juga dijelaskan pada Pasal 32 Ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.  Namun  pertanggung jawaban  dokter  atas  kelalaian perawat tersebut senantiasa tergantung pada situasi dan kondisi pada  saat  pemberian  pelimpahan wewenang.
Dalam  keadaan  darurat perwat  boleh  dan  dapat  melakukan tindakan  medik  sesuai  dengan kompetensi  yang  dimiliki  sesuai dengan undang-undang Keperawatan.  Dalam  hal  ini  perlu diperhatikan  bahwa  perawat  dalam melaksanakan  pelayanan  kesehatan kepada pasien harus sesuai kompetensinya  dan  harus  diakukan sesuai  dengan  SOP  yang  ada. (wawancara  dengan  dokter  Asril Samulung  di  RSUD  Jayapura tanggal 27 April 2020).
Simpulan  dari  keterangan beberapa  perawat  yang  bekerja  di
RSU Daerah Jayapura juga menjelaskan  bahwa  setiap  perawat yang  diberikan  instruksi oleh dokter  jaga  dalam  melaksanakan tindakan medis juga telah memiliki SOP  yang  lengkap  sebagaimana syarat bekerja yang ditetapkan oleh Rumah  Sakit.  Namun  dalam  hal pemberian  pelimpahan  wewenang yang seharusnya dilaksanakan secara  tertulis,  di  dalam  praktek dilakukan  secara  lisan  dikarenakan RSU Daerah Jayapura belum
memiliki form pendelegasian wewenang sebagaimana harusnya.
Hal  tersebut tidaklah sesuai dengan    peraturan  perundangan- undangan  sebagaimana  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2014  Ayat    (1)  tentang Keperawatan   yang    menjelaskan bahwa      pendelegasian atau pelimpahan wewenang hanya dapat dilimpahkan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis. Selain  daripada  itu,  hal  tersebut juga  tidak  sesuai  dengan  Pasal  23 Peraturan     Menteri     Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang  Izin  Praktek  Dan  Pelaksan “aan Praktek Kedokteran, mengatur bahwa  “Dokter  atau  dokter  gigi dapat memberikan pelimpahan suatu  tindakan  kedokteran  atau kedokteran  gigi  kepada  perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu  lainnya  secara  tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi”. Akan tetapi mengenai setiap pelaksanaan  tindakan  medis  yang telah  dilaksanakan  oleh  perawat disini  dicatat  dalam  lembar  status pasien, jadi  setelah mendapat perintah melaksanakan tugas dokter,  perawat  mencatat  perintah- perintah tersebut dalam form catatan medik masing-masing
perawat atau status pasien.
Kelalaian perawat yang melakukan  tindakan  medik  dalam rangka  melaksanakan  tugas  dokter tidak dapat dipertanggung jawabkan  seutuhnya  oleh  perawat itu  sendiri.  Selain  merujuk  pada Pasal  1367  Ayat  (3)  KUH  Perdata tersebut,  disini  dokter  dalam
bertugas  memberikan  pelimpahan wewenang  kepada  perawat  kurang melihat profesionalisme perawatnya walaupun semua perawat  yang  bekerja  di  RSU
Daerah  Jayapura  sudah  sesuai  dan memiliki  SOP  yang  lengkap.  Hal ini  tidak  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  Pasal  23  Ayat  (3) c  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor.
2052/MENKES/PER/X/201          1 tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran bahwa  tindakan  yang  dilimpahkan termasuk  dalam  kemampuan  dan keterampilan  yang  telah  dimiliki oleh  penerima  pelimpahan,  serta pada  Pasal  32  Ayat  (3)  Undang- Undang    No.    38    Tahun    2014 Tentang  Keperawatan  disebutkan bahwa Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan  kepada  Perawat  profesi atau  Perawat  vokasi  terlatih  yang memiliki kompetensi yang
diperlukan.
Dalam hal memberikan pelimpahan  wewenang  ini  baiknya dokter  tersebut  melihat  kesesuaian antara kemampuan perawat  dengan tugas  yang  diberikan  agar  perawat tersebut  terhindar  dari  kesalahan sebagai  pelaksana  tindakan  medis tersebut.  Oleh  karena  itu  perawat yang  lalai  dalam  melaksanakan tindakan  medis  di  RSU  Daerah Jayapura  tidak  dapat  bertanggung jawab  seutuhnya  atas  tindakan yang  telah  ia  lakukan.  Namun  lain hal  bilamana  perawat  yang  sesuai dengan kemampuannya lalai. melakukan  tindakan  medis  yang telah diinstruksikan dengan benar
oleh  dokter  dan  telah  terbukti bahwa ia telah melakukan perbuatan  melawan  hukum,  maka rumah sakit lah yang harus membayar ganti rugi, karena perawat tersebut merupakan sebagai  pegawai  rumah  sakit  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini  nyata bahwa  perawat  tersebut  tidak menjalankan instruksi dokter secara saksama. Adanya instruksi dari dokter  kepada  perawat,  secara hukum  dan  moral  membebankan tanggung  jawab  kepada  dokter karena perawat melakukan tindakan  medik  atas  perintah  dan instruksi dokter. Namun jika perawat  melakukan  suatu  tindakan medik tidak sesuai dengan instruksi  dokter  maka  tindakan yang  dilakukan  perawat  adalah merupakan tanggung jawanya sendiri.  Jika terjadi kelalaian dalam  pelaksanaan  tindakan  medik oleh  perawat  yang  bertanggung jawab  secara  hukum  adalah  dokter yang  memberikan  instruksi  dan rumah  sakit  tempat  dokter  dan perawat bertugas. (wawancara dengan  dr.  Eka  pada  RSUD Jayapura tanggal 28 April 2020).
2. Tanggung Jawab Hukum

## Administasi
Perawat dalam menjalankan profesinya  dapat  saja  sewaktu- waktu  melakukan  kesalahan  atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian  terhadap  pasien  yang dirawatnya. Kerugian yang dimaksudkan  disini  dapat  berupa kerugian  yang  bersifat  material maupun immaterial.
Kesalahan
professional kadang-kadang  dapat  berakibat fatal  karena  selain  merugikan pasien  juga  dapat  meusak  citra profesi  keperawatan.  Kesalahan dalam  profesi  keperawatan  dapat berupa  :  melalaian  kewajiban;
melakukan sesuatu yang seharusnya  tidak  dilakukan;tidak melakukan suatu ketentuan
undang-undang.
Perawat dalam menjalankan praktek keperawatan mungkin saja melakukan           kesalahan     atau kelalaian . pihak  yang dirugikan dapat  menuntut    kepada perawat tersebut        agar      dapat      yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan pengadilan tau aparat     yang   berwenang mengadili.     Tuntutan         yang diajukan    kepada  perawat   dapat beruganti  rugi,  pencabutan     izin praktek,     ataupun   agar  perawat yang    bersangkutan    dikenakan sanksi pidana. Apabila hal ini terjadi,    maka    mau  tidak    mau perawat  yang  bersangkutan  harus bertanggung jawab secara hukum. Pertanggungjawaban    itu dapat berupa             tanggung     jawab berdasarkan      hukum     perdata, pidana ataupun administrasi.
Apabila aturan tersebut dilanggar  maka  tenaga  kesehatan yang      bersangkutan dapat dipersalahakan  melanggar  hukum Administrasi.  Seperti  yang  telah dijelaskan diatas bahwa pelanggaran  administrasi  tersebut antara  lain  seperti  perawat  tidak mempunyai  surat  izin  kerja,  surat izin praktek, atau melanggar batas
kewenangan perawat. Aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan, setiap perawat  yang  telah  menyelesaikan pendidikan dan  ingin menjalankan praktek dipersyaratkan  untuk memiliki izin. Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi  lahir  karena  adanya pelanggaran  terhadap  ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggaraan  praktek  tenaga kesehatan  dalam  hal  ini  tenaga perawat  berdasarkan  ketentuan yang berlaku. Undang-undang kesehatan telah memberikan ketentuan  administrasi  yang  wajib ditaati setipa tenaga  kesehatan.
Tanggung  jawab  menurut hukum  adminstrasi  ini  muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat  sendiri  yang  telah merasa      dirugikan
akaibat
pelayanan  kesehatan  oleh  perawat yang bersangkutan. Sanksi administrasi  berupa  pencabutan izin dan tindakan disiplin terhadap perawat yang telah terbukti  bersalah  dapat  dilakukan oleh pemerintah.
Perlu diketahui bahwa
dalam  melakukan police  power ,
pemerintah
mempunyai kewenangan  menerbitkan berbagai ketentuan dibidang kesehatan, misalnya  tentang  persyaratan  bagi perawat untuk menjalankan tugasnya  (surat  izin  kerja,  surat izin  praktek),  batas  kewenangan serta kewajiban perawat.
3. Tanggung Jawab
Hukum
Pidana Hukum  pidana  termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana  setiap  orang  harus  tunduk kepada  peraturan  dan  pelaksanaan aturan ini dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk perawat harus  taat,  juga  termasuk  orang asing  yang  berada  dalam  wilayah yuridiksi Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan yang  diatur  dalam  hukum  pidana, bentuk-bentuk  kesalahan  terdiri dari :
a. Kesengajaan  (dolus)  :  dalam
KUHP dicantumkan kesengajaan  adalah  kemauan untuk  melakukan  atau  tidak melakukan perbuatan-
perbuatan  yang  dilarang  atau diperintahkan  oleh  undnag- undang.
b. Kealpaan (Culpa), pada umumnya  kealpaan  itu  terdiri dari  dua  bagian,  yaitu  tidak berhati-hati  melakukan  suatu perbuatan,  disamping  dapat menduga  akibat  perbuatan  itu.
Naun meskipun suatu
perbuatan  dilakukan  dengan hati-hati  masih  mungkin  juga terjadi  kealpaan  jika  yang berbuat  itu  telah  mengetahui bahwa  dari  perbuatan itu
mungkin  akan  timbul  suatu akibat  yang  dilarang  undang- undang. Dengan demikian setiap  melanggar  hukum  baik sengaja  maupun  tidak  sengaja yang sifatnya melanggar,
berarti unsur  kesengajaan  dan
kelalaian disini telah terpenuhi. Selanjutnya  agar  perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan  melawan  hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu  harus  membawa  kerugian bagi pihak  lain.
Setiap  tindakan  medis selalu mengandung resiko, sekecil apapun tindakan medis, dapat saja menimbulkan resiko  yang  besar  sehingga mengakibatkan pasien mengalami kerugian. Dalam hal terjadi resiko  baik  yang  dapat  diduga maupun  tidak  dapat  diduga, profesi  kesehatan  tidak  dapat dimintakan  tanggung  jawab. Tanggung jawab profesi kesehatan  dapat  dimintakan apabila  berbuat  kesalahan  atau kelalaian. Dalam dunia kesehatan, tuntutan malpraktek berdasarkan hukum pidana (dengan  kata  lain  sebagai kriminalitas dalam bidang medik)  yang  dicatat  dalam literatur-literatur sebenarnya
tidak banyak. Meskipun demikian perlu diketahui beberapa perbuatan yang dikategorikan
dalam malpraktek pidana antara lain  ; Penganiayaan,  Kealpaan  yang menyebabkan  luka-luka  dan kealpaan  yang  menyebabkan kematian.
Kesalahan dalam tindak  pidana  medis  pada umumnya terjadi karena kesalahan  ynag  dilakukan  oleh dokter atau tenaga  kesehatan
lainnya.  Dalam  hal  ini  dapat terjadi      karena tenaga kesehatan  melakukan  sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakuan. Penentuan tentang adanya tidaknya kelalaian dalam tindakan perawat, harus dilihat secara komprehensif yakni ada  tidaknya  kompetensi  dan kewenangan yang dimiliki seorang  perawat,  bagaimana seharusnya perawat melakukan  tindakan  pelayanan kesehatan kepada pasien dengan  ukuran  sikap  dan tindakan perawat dalam  situasi dan  kondisi.  Perawat  yang melakukan  praktek  pelayanan kesehatan, dapat dituntut secara  pidana  apabila  terjadi culpa  lata yaitu  cacat  baik
permanen  maupun  tidak  dan juga  terjadi  kematian  dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, selain melakukan culpa         lata , perawat  dapat  dituntut  secara pidana  apabila  ia  melakukan perbuatan  melawan  hukum, dimana  dalam  menjalankan praktek pelayanannya bertentangan  atau  tidak  sesuai dengan  tata  atau  ketertiban yang  dikendaki  oleh  hukum yang  tertuang  dalam  peraturan perundangan-undangan  dalam hal  ini  perawat  hanya  dapat melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga
nantinya  tidak  menimbulkan perbuatan  melawan  hukum yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara
pidana.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan
Tindak  Medik  Dalam  Rangka Melaksanakan  Tugas  Dokter  di RSU Daerah Jayapura
Mengenai profesionalitas kerja di  dalam  kemampuan  dan  kemapanan pendidikan  berbasis  kompetensi,  pada akhirnya melahirkan standar di berbagai pendidikan kejuruan
termasuk di dalamnya ada keperawatan,  kebidanan  dan  rekam medik.  Semua  upaya  ditempuh  dalam tujuan  mencapai  taraf  keterampilan tertentu yang akan menunjang pekerjaan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan  ini  digunakan  untuk meningkatkan  pelayanan,  peran  dan fungsi petugas kesehatan.
Berbagai faktor seperti terbatasnya  jumlah  dokter  UGD  serta keterlambatan  hadir  dalam  bekerja yang  menjadi  peluang  bagi  perawat melakukan  tindakan  medis  di  RSU Daerah  Jayapura.  Belum  tersedianya petunjuk  atau  peraturan  mengenai jenis-jenis  tindakan  medis  yang  dapat dilakukan  oleh  perawat  menjadi  salah satu  penyebab  tumpang  tindih  antara tugas  asuhan  keperawatan  dan  tugas yang merupakan pelimpahan wewenang oleh dokter. Namun, dalam melakukan  prakteknya,  perawat  harus sesuai dengan standar etik dan standar
profesi  yang  berlaku  demi  terhindar dari resiko hukum. Menurut Perawat Erlin Ristina  dan Sri Mularsih yang bekerja  di  RSU  Daerah  Jayapura, salah  satu  faktor  yang memberi
dengan  standar  etik  dan standar profesi  yang  berlaku  demi  terhindar dari resiko hukum. Dalam
melaksanakan tugasnya, perawat harus melakukan sesuai dengan standar  etika  dan  strandar  profesi yang  berlaku  demi  terhindar  dari resiko  hukum.  (wawancara  Erlin Ristina  dan  Sri  Mularsih  perawat pada RSUD Jayapura tanggal 26 April 2020)
Dengan  adanya  kepemilikan STR  dan  SIKP  terhadap  perawat, berarti  perawat  tersebut  sudah  layak untuk menjalankan praktik keperawatannya
sesuai dengan wewenang  yang  dimilikinya.  Apabila perawat  melakukan  kelalaian  dalam bekerja,  maka  kedua  syarat  diatas dapat dijadikan faktor yang memberikan perlindungan hukum terhadap  perawat  tersebut.  Dalam  hal melaksanakan  tindakan  medis,  STR dan  SIKP  juga  merupakan  syarat penting  yang  dijadikan  faktor  untuk memberikan perlindungan hukum terhadap  perawat.  Karena  ketika pemberian  pelimpahan wewenang oleh  dokter  diberlakukan,  pelimpahan harus  diberikan  kepada  perawat  yang layak  untuk  melaksanakannya,  dan setiap kelayakan perawat untuk melaksanakan praktiknya sudah tercantum  pada  STR  maupun  SIKP tersebut.
Selanjutnya  Menurut  Perawat Erlin  Ristina  dan  Sri  Mularsih  yang bekerja di RSU Daerah Jayapura,
salah  satu  faktor  yang  memberi  Izin Kerja Perawat hal ini diatur pada Pasal 1  ayat  (3  –  3(a)  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  17 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor HK  02.02/Menkes/148/I/2010  tentang Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Perawat.
Salah  satu  alasan  perawat melaksanakan tindakan  medis di  RSU Daerah  Jayapura  adalah  dikarenakan keterbatasan  jumlah  tenaga  dokter yang  ada,  terutama  dokter  UGD.  Hal ini dapat  juga dikatakan sebagai salah satu  faktor  yang  dapat  memberikan perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis.
Dalam  Pasal  23  Peraturan Menteri  Nomor  2052  Tahun  2011 tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik  Kedokteran  mengatur  tentang perawat diperbolehkan untuk melakukan  tindakan  medis  tanpa adanya pelimpahan wewenang terutama  jika  dalam  ketersediaan dokter  yang  masih  kurang  dan  juga dalam  keadaan  gawat  darurat.  Jadi, dikarenakan keterbatasan tenaga dokter  tersebut,  melakukan  tindakan medis  diluar  kewenangan  seorang perawat  dapat  dilaksanakan.  kerugian yang  ditimbulkannya  sendiri  namun juga  atas  kerugian  yang  ditimbulkan oleh bawahannya.
Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan  tindakan  medis  oleh perawat  dalam  rangka  melaksanakan tugas dokter tersebut sebaiknya dilakukan  secara  tertulis,  di  mana disebutkan  dengan  jelas  mengenai instruksi-instruksi  yang  diberikan  dan tentang  bagaimana  caranya  instruksi- instruksi  tersebut  harus  dilaksanakan,
yang bilamana perlu disebutkan langkah-langkah  yang  harus  diambil jika  terdapat  gejala-gejala  lain  atau terjadi suatu komplikasi.
Dapat  disimpulkan, mekanisme pelaksanaan tindakan medis atau yang disebut  sebagai  pelimpahan  tindakan medis oleh dokter terhadap perawat di RSU  Daerah  jelas  dilakukan  dengan tidak tertulis melainkan lebih condong melalui  instruksi  langsung  atau  lisan oleh  dokter  bahkan  juga  dilaksanakan dengan  via  telepon.  Dokter  tidak menuliskan  pelimpahan  tindakan  atau wewenang  tersebut  ke  dalam  form mengenai pelimpahan wewenang, melainkan  dokter  hanya  menuliskan beberapa  suruhan  tindakan  medis tersebut ke dalam lembar status pasien setelah  menginstuksikannya  langsung kepada paramedis. Hal ini
bertentangan denganP asal 32 Ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun
2014  tentang  Keperawatan  bahwa pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan  wewenang  hanya  dapat diberikan  secara  tertulis  oleh  tenaga medis kepada perawat untuk melakukan  sesuatu  tindakan  medis dan  selain  itu  bertentangan  juga dengan  Pasal  23  Ayat  (1)  Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 bahwa dokter  atau  dokter  gigi  memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat dilakukan.
Selain  itu,  menurut  perawat
Sri  Mularsih  dan  Erlin Ristina mekanisme pelaksanaan tindakan medis  oleh  perawat  di  RSU  Daerah Jayapura  dilakukan  dengan  lisan, artinya  hanya  dengan  instruksi  lisan oleh dokter (wawancara dengan perawat Sri  Mularsih  dan Erlin
Ristina  RSUD  Jayapura  tanggal  28 April 2020) Setelah
melaksanakan tindakan  medis  tersebut,  perawat  juga mencatat  beberapa  instruksi  dokter yang  diberikan  sebelumnya  ke  dalam lembar  catatan  medik  dari  perawat. Tidak seperti form pelimpahan wewenang. Jika dokter tersebut belum hadir,  instruksi  pelaksanaan  tindakan medis tersebut hanya dilakukan melalui via telepon. Selain itu, jumlah tenaga perawat lebih banyak dari pada jumlah  tenaga  dokter,  sehingga  lebih banyak tindakan medis yang dilakukan  oleh  perawat  dari  pada dokter  jaga  yang  sedang  bekerja tersebut  (wawancara  dengan  dokter Asril  Samulung  RSUD  Jayapura tanggal 27 April 2020).
Mekanisme pelaksanaan tindakan  medis  yang  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  maupun  peraturan  Menteri Kesehatan tersebut dilakukan dikarenakan  berbagai  faktor  seperti kurangnya  tenaga  medis  atau  dokter serta  keterlambatan  hadirnya  dokter tersebut.  Permasalahan  inilah  yang dapat memungkinkan terjadinya ketimpangan  pelayanan  kesehatan  di Rumah Sakit.

## PENUTUP
Tanggung  Jawab  Perawat  yang Melakukan  Tindak  Medik  Dalam  Rangka Melaksanakan  Tugas  Dokter  di  RSU Daerah  Jayapura  adalah  Perawat  dapat bertanggung jawab atas kesalahan tindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban  hukum  administrasi,
hukum perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban  hukum  administrasi lahir  karena  adanya  pelanggaran  terhadap
ketentuan  hukum  administrasi,  Perawat dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum perdata apabila tindakan perawat termasuk perbuatan  melawan  hukum  sesuai  dengan yang disebutkan dalam 1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya  dokter  sebagai  atasan  yang memberi  instruksi  kepada  perawat  yang mana  sebagai  bawahannya  bertanggung jawab  terhadap  tindakan  medik  yang dilakukan oleh perawatnya,
Pertanggungjawaban    pidana terjadi karena  kesalahan  yang  dilakukan  oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat  terjadi  karena  tenaga  kesehatan melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  tidak dilakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu yang seharusnya dilakuan.
Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran  dan  fungsi  petugas  Kesehatan, Berbagai  faktor  seperti  terbatasnya  jumlah dokter  UGD  serta  keterlambatan  hadir dalam  bekerja  yang  menjadi  peluang  bagi perawat  melakukan  tindakan  medis  di RSU  Daerah  Jayapura.  Belum  tersedianya petunjuk  atau  peraturan  mengenai  jenis- jenis tindakan medis yang dapat dilakukan oleh  perawat  menjadi  salah  satu  penyebab tumpang  tindih  antara  tugas  asuhan keperawatan  dan  tugas  yang  merupakan pelimpahan wewenang oleh dokter.
Namun,  dalam  melakukan  prakteknya, perawat  harus  sesuai  dengan  standar  etik dan  standar  profesi  yang  berlaku  demi terhindar dari resiko hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Alimul  Hidayat.  2009. Konsep  Dasar Keperawatan : EGC. Jakarta.
Alexandria  Indriyanti  Dewi.  2008. Etika dan  Hukum  Kesehatan :  Pustaka
Book Publisher. Yogyakarta.
Anny  Isfandyarie.  2006. Tanggung  Jawab Hukum  dan  Sanksi  bagi  Dokter : Prestasi Pustaka. Jakarta.
Crisdiono  M,  Achadiat,  2006. Dinamika Etika  &  Hukum  Kedokteran  dalam
Tantangan Zaman : Penerbit Kedokteran, EGC. Jakarta.
Deden  Darmawan  dan  Sujono  Riyadi.
2010. Keperawatan  Profesional : Gosyem Publising. Jakarta.
H, Zaidin Ali, 2002. Dasar-Dasar
Keperawatan  Profesional :  Widya Medika. Jakarta.
Hartono
Soerjopratiknjo.          1982. Perwakilan  Berdasar  Kehendak : Andi Offset. Yogyakarta.
Johni Ibrahim, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif,  Cet  III :  Bayumedia Publishing. Malang.
Koerniatmanto      Soetoprawiro.       2010.
Pengaturan  Perlindungan  Hak- Hak  Perempuan  dan  Anak-anak Dalam  Hukum  Kewarganegaraan Indonesia : Bina Pustaka. Jakarta.
Moeljatmo. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana : Rineke Cipta. Jakarta.
Muhammad  Sadi,  2015. Etika  dan  Hukum Kesehatan :  Prenadamedia  Group. Jakarta.
Pengurus Pusat Persatuan Perawat
Nasional  Indonesia,  2010. Standar Profesi  dan  Kode  Etik  Perawat Indonesia : PPPNI. Jakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  1988. Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia : Bina Ilmu. Bandung.
Pitono Soeparto. 2006. Etik dan Hukum di Bidang  Kesehatan ,  Edisi  Kedua  : Airlangga University Press. Surabaya. Riduan  Syahrani.  2000. Seluk  Beluk  dan
Asas-Asas  Hukum  Perdata  : Cet IV, PT. Alumni. Bandung.
Safitri  Hariyani,  2005. Sengketa  Medik :
Diadit Media. Jakarta.
Sri Praptiningsih. 2006, Kedudukan
Hukum  Perawat  dalam  Upaya
Pelayanan  Kesehatan  di  Rumah Sakit : Grafindo Persada. Jakarta.
Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, Cet ke X
: Citra Aditya Bakti. Bandung.
Titik  Triwulan  Tutik,  2010. Perlindungan Hukum  Bagi  Pasien ,  Prestasi  : Pustaka. Jakarta.
Wila  Chandrawila  Supriadi,  2001. Hukum Kesehatan : Mandar Maju.
Bandung.
Wiryono  Prodjodikoro.  1981. Hukum
Perdata Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cet. VII : Sumur Bandung. Jakarta.
Yahya  Harahap  M,  2002. Hukum  Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan : Sinar rafika. Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan. Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan
Penelenggaraan Praktik Perawat.
Jurnal :
Anton  Christian  Ompu  Sunggu,  2013.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter Pada
Pelayanan Kegawat Daruratan  di  Rumah  Sakit  Umum
Daerah  Abdul  Wahab  Sjahranie Samarinda :  Jurnal  Ideal  Hukum.
Universitas Jenderal Sudirman.
Edita Diana Tallupadang, Yovita Indrayati, dan  Djoko  Widyarto  JS,  2016. Perlindungan  Hukum  BagiTenaga Perawat yang Melakukan Tindakan Medik  dalam Rangka  Menjalankan
Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran : Jurnal Hukum Kesehatan. Universitas KAtolik Soegijapranata Semarang. M.  Sofian  Hadi,  2013. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan  Dalam  Melaksanakan
Tugas  dan  Profesinya .  Jurnal Hukum : Universitas Mataram.
Mike  Asmaria,  2016. Persepsi  Perawat Tentang  Tanggung  Jawab  dalam Pelimpahan  Kewenangan  Dokter
Kepada  Perawat  di  Ruang  Rawat Inap  Non  Bedah  Penyakit  Dalam RSUP.  DR.  M.  Djamil  Padang :
Tesis. Universitas Andalas.
Padang.