## KONSISTENSI VISI KEPALA DAERAH DENGAN APBD DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI JAWA TENGAH

## Warsito

## Abstract
Regional head vision is the ideals to be achieved in five years in the form of the local medium term development plan (RPJMD). The vision must be able to be implemented in the local  revenue  and  expenditure  budget  (APBD)  either  in  the  programs  or  activities  with  the support of sufficient funding. This research aims to understand the consistency of the vision and  the  budget  through  qualitative  method.  The  results  showed  that  the  vision  has  been consistent  with  APBD.  However,  the  consistency  was  not  followed  by  appropriate  budget allocations.  The  height  budget  allocation  for  personnel  expenditures  and  bureaucratic routines become one of the causes.
Keywords: Vision, APBD, Expenditure

## A.  PENDAHULUAN
Perencanaan
pembangunan
merupakan  faktor  penting  yang  akan menentukan  keberhasilan  pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi  salah  satu  bentuk  perencanaan kebijakan dimana merupakan proses untuk menentukan  dan  mengatur  persoalan- persoalan  publik  dalam  rangka  mencapai kesejahteraan  bersama.  Dalam  sistem desentralisasi  yang  melahirkan  otonomi daerah,  sebagaimana  dalam  UU  No  32 Tahun  2004  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  perencanaan  dan pengendalian  pembangunan  merupakan salah  satu  kewenangan  yang  dimiliki  oleh daerah otonom baik kabupaten/kota maupun provinsi.
Kemudian idealnya visi misi kepaladaerah  terpilih  memiliki  konsistensi dengan  RPJPD,  RPJMD  dan  APBD  yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah  pada  setiap  tahunnya.  Konsistensi visi  kepala  daerah  dengan  APBD  menjadi sangat  penting  mengingat  APBD  memiliki enam  maka  penting,  pertama,  otoriasi. Anggaran  daerah  menjadi  dasar  untuk melaksanakan  pendapatan  dan  belanja pada tahun anggaran bersangkutan. Kedua, perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan  kegiatan  pada  tahun  yang bersangkutan.
Ketiga, pengawasan. APBD menjadi  pedoman  untuk  menilai  apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah  sudah  sesuai  denga  ketentuan
yang  telah  ditetapkan.  Keempat,  alokasi. Anggaran  daerah  harus  dapat  diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja
/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta
meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas perekonomian. Kelima, distribusi. Kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.  Keenam,  stabilisasi.  APBD menjadi  alat  ukur  untuk  memelihara  dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Kemampuan  kepala  daerah  dalam menjabarkan  visi  misi  kedalam  program dan  kegiatan  dalam  APBD  merupakan faktor  penting  yang  akan  menentukan keberhasilan  pembangunan  di  daerah termasuk  didalamnya  adalah  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Sebaik  apapun  visi misi  kepala  daerah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  tidak  akan  berjalan efektif  tanpa  disertai  dengan  kemampuan menjabaran  program  dan  kegiatan  dalam APBD.
Demikian  halnya  visi  misi  kepala daerah memerlukan konsistensi penjabaran  dalam  APBD.  Kepala  daerah terpilih  yang  memiliki  visi  baru  dengan kepala  daerah  sebelumnya  idealnya  harus mampu  menterjemahkan  dalam  program dan  kegiatan  dalam  APBD  yang  baru  pula sesuai  dengan  visi  misi  kepala  daerah tersebut.  Sehingga  prgram  dan  kegiatan pemerintah  daerah  memiliki  inovasi  bagi peningkatan  kesejahteraan  rakyat  melalui
APBD  sesuai  dengan  visi  misi  kepala daerah terpilih.
Program dan kegiatan dalam APBD harusnya merupakan program dan kegiatan  yang  sesuai  dengan  visi  misi kepala daerah terpilih,tidak semata merupakan  program  dan  kegiatan  yang didesain  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi program dan kegiatan  pada  tahun-tahun  sebelumnya. Sehingga  apa  yang  menjadi  visi  misi kepala  daerah  selama  lima  tahun  dapat tercapai dengan pentahapan melalui APBD tidak semata rutinitas program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD.
Dengan  kondisi  tersebut  tentunya memerlukan  kemampuan  dan  konsistensi kepala  daerah  dalam  menterjemahkan  visi misinya  kedalam  program  dan  kegiatan
dalam  APBD  sehingga  mampu  memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing
pembangunan  manusia  dengan  daerah lain.
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara sebagai  metode  pengambilan  data  primer yang  berfokus  pada  apakah  visi  kepala daerah  konsisten  dengan  APBD  bagi peningkatan kesejahteraan rakyat?. Apakah  visi  kepala  daerah  telah  tercermin dalam  program,kegiatan  dalam  APBD?. Apakah  alokasi  anggaran  untuk  program dan kegiatan sudah ideal?. Lokasi penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten Kendal, Kab Pekalongan, dan Kota Salatiga.

## B.  PEMBAHASAN
Visi kepala
daerah dalam mensejahteraan rakyat mutlak memerlukan kemampuan  menterjemahkan  visi  tersebut dalam  APBD.  Sebaik  apapun  visi  yang disusun, tanpa dibarengi dengan pejabaran dalam  APBD  maka  visi  tersebut  mustahil akan terwujud.

## B.1.  Kabupaten Pekalongan
Infrastruktur  merupakan  priortias pembangunan  yang  diambil  oleh  Kepala Daerah (H. Amat Antono). Kondisi tersebut berangkat  dari  kondisi  infrastruktur  di Kabupaten  Pekalongan  khususnya  jalan raya  yang  mengalami  rusak  atau  rusak berat.  Melalui  pembangunan  infrastruktur diharapkan perekonomian masyarakat dapat  meningkat.Program  pembangunan infrastruktur  di  Kabupaten  Pekalongan diampu  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum dimana  pada  tahun  2012  dilaksanakan dalam 15 program diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, program  pembangunan  saluran  drainase, pembangunan  talud,  rehabilitas  jalan  dan jembatan.
Pendidikan merupakan prioritas pembangunan  kedua  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pekalongan pada tahun 2012. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam 12
program  yakni  Program  Pendidikan  Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar  9 Tahun, Program Pendidikan Menengah.
Kegiatan penyediaan beasiswa bagi keluarga  tidak  mampu  dianggarkan  senilai Rp 2,9 milliar.Kegiatan tersebut merupakan upaya  dari  Pemerintah  Daerah  untuk memberikan  kesempatan  bagi  siswa  dari keluarga tidak mampu untuk bisa melanjutkan belajar pada jenjang
SMA/sederajat, sehingga diharapkan dengan adanya beasiswa tersebut rata-rata lama  sekolah  di  Kabupaten  Pekalongan dapat meningkat.
Pemerintah Daerah  juga  telah mengupayakan  peningkatan  muta  tenaga pendidik  dan  tenaga  kependidikan  melalui program peningkatan muta tenaga pendidikan  dan  tenaga  kependidikan. Program  tersebut  terdiri  dari  6  kegiatan dimana  salah  satu  kegiatannya  adalah pelaksanaan  sertifikasi  pendidikan  dan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Program  pelayanan  kesehatan  penduduk miskin  senilai  Rp  2  milliar  merupakan program  yang  ditujukan untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  miskin  di Kabupaten  Pekalongan.  Program  tersebut dijabarkan dalam kegiatan Kegiatan Pendampingan Pelayanan kesehatan Maskin di RS Pemerintah, Puskesmas dan Puskesma Perawatan.
Pengembangan  ekonomi  kecil  dan menengah memerlukan program dan kegiatan  yang  tepat  melalui  APBD.  Pada tahun 2012 Pemerintah
Daerah menyelenggarakan 9 program untuk
pengembangan UMKM
diantaranya;
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan  Kompetitif  Usaha  Kecil  dan Menengah, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan
Sarana  dan  Prasarana  Pasar  Tradisional. Alokasi  anggaran  tersebut  terlalu  kecil  jika melihat  kondisi  sektor  usaha  kecil  dan mikro menengah di Kabupaten Pekalongan.  Sebagai  gambaran  dalam program peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional dengan alokasi anggaran  senilai  Rp  250  juta  tidak sebanding dengan jumlah pasar tradisional di  Kabupaten  Pekalongan.  Jumlah  Pasar Tradisional di Kabupaten Pekalongan yang berada  di  tingkat  kecamatan  sejumlah  10 pasar tradisional, sedangkan jumlah desa/kelurahan  di  Kabupaten  Pekalongan sejumlah 272 dimana masing-masing desa memiliki  pasar  kecil  yang  menjadi  lokasi jual beli masyarakat setempat.
Program  Peningkatan  Pemasaran Hasil  Produksi  Pertanian  dijabarkan  dalam sejumlah  kegiatan  diantaranya  adalah Pengembangan  Kawasan  Agropolitan  di Kabupaten Pekalongan.
Namun  demikian  berbagai  program dan  kegiatan  tersebut    belum  didukung oleh  alokasi  anggaran  yang  mencukupi, semisal  program  pengadaan  pestisida senilai  Rp  100  juta.  Padahal  keberadaan pestisida  sangat  diperlukan  oleh  petani dalam upaya pemberantasan hama. Demikian  halnya  dengan  kegiatan  sarana dan  prasarana  pengelolaan  air  yang dianggarkan  senilai  Rp  180  juta,  padahal kondisi  sarana  dan  prasarana  pengelolaan air  di  Kabupaten  Pekalongan  memiliki jumlah  yang  sangat  banyak  dan  cakupan yang sangat luas.

## B.2.  Kabupaten Kendal
Dalam  Penyelengggaran  urusan pendidikan,  pada  tahun  2011Pemerintah Kabupaten Kendal melalui
Dinas
Pendidikan  Pemuda  dan  Olah  Raga melaksanakan enam program yakni: Program  Pendidikan  Anak  Usia  Dini, Program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar Sembilan  Tahun,  Program  Peningkatan Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kerja  Non Kependidikan. Pada masing-masing program  kemudian  dijabarkan  menjadi kegiatan-kegiatan.  Pada  tahun  2011  dana
APBD  lebih  banyak  digunakan  untuk memacu  prestasi  siswa  melalui  kegiatan- kegiatan  baik  yang  bersifat  kompetitif maupun pelatihan-pelatihan. Sebagai gambaran  pada  Program  Wajar  9  Tahun diadakan  lomaba-lomba  untuk  siswa  SD dan  SMP  demikian  halnya  pada  program pendidikan menengah.
Dalam  penyelenggaraan  urusan kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  dan  RSUD  Suwondo  dilakukan 11  program  yang  langsung  berkaitan dengan  masyarakat  diantaranya  adalah Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Program
Pelayanan  Kesehatan  Penduduk  Miskin, dan Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dilaksanakan oleh Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  serta Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang.  Pada tahun  2011  diselenggarakan  11  program yang bekaitan langsung dengan pembangunan  infrastruktur  yakni:  Program Pembangunan  saluran  Drainase/Gorong- gorong, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program  Pengendalian  Banjir,  Program Instalasi Pembangkit Listrik. Pemberdayaan perempuan
merupakan salah satu prioritas
pembangunan di Kab Kendal yang diusung oleh Bupati terlebih ketika bupati merupakan sosok perempuan.
Pemberdayaan  perempuan  di  Kab  Kendal dihadapkan  pada  sejumlah  permalsahan diantaranya  adalah  kekerasan  perempuan dan  anak.Pemberdayaan  perempuan  di Kab  Kendal  dilaksanakan  oleh  Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana  dimana  pada  tahun  2011 diselenggarakan  5  program  yakni  Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender  dan  Anak,  Program  Peningkatan Peran  Serta  dan  Kesetaraan  Gender,  dan Program  Penyiapan  Tenaga  Pendamping kelompok Bina Keluarga.

## B.3.  Kota Salatiga
Dalam  penyelenggaraan  urusan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga melakukan  12  program  yang  berkaitan langsung dengan masyarakat yakni program Pendidikan Anak Usia Dini, Wajar
9 Tahun, Pendidikan
Menengah,
Pendidikan Non Formal.
Dari  program  dan  kegiatan  di  atas, menunjukan bahwa Pemerintah Kota Salatiga  telah  menyelenggarakan  program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di Kota Salatiga. Termasuk didalamnya memberikan  akses  yang  lebih  pada masyarakat  miskin  untuk  mengenyang bangku  pendidikan  menengah  melalui Penyediaan  beasiswa  bagi  keluarga  tidak mampu  dengan  nilai  Rp  199.000.000,00 dan  Pemberian  beasiswa  bagi  siswa berprestasi  dengan  alokasi  anggaran  Rp 25.000.000,00.
Urusan  kesehatan  diselenggarakan dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  dan RSUD  dimana  dalam  Dinas  Kesehatan menyelenggarakan 15 program yang berkaitan  langsung  dengan  masyarakat diantaranya  adalah:  Program  Obat  dan Perbekalan  Kesehatan,  Perbaikan  Gizi Masyarakat,  dan  Pelayanan  Kesehatan Penduduk Miskin.
Sebagai  wilayah  perkotaan  dengan luas wilayah yang lebih kecil jika dibandingkan  dengan  kabupaten/kota  di Jawa  Tengah,  kondisi  infrastruktur  di Salatiga  relatif  jauh  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  kabupaten  di  Jawa Tengah.  Namun  demikian  kepala  daerah tetap  berupaya  untuk  membangun  dan meninkatkan kualitas infrastruktur. Program yang dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum  di  Kota  Salatiga  berjumlah  6 program diantaranya adalah pembangunan jalan  dan  jembatan  senilai  Rp  12,8  milliar, program  Rehabilitasi/Pemeliharaan  Jalan dan Jembatan senilai Rp 20,3 milliar.
Salah satu persolan dalam kesejahteraan rakyat adalam dalam urusan sosial dimana
Pemerintah Daerah
mencoba  menyelesaikan  permasalahan dalam urusan sosial diantaranya penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial yang terdiri dari anak terlantar,penyandang cacat,  maupun  fakir  miskin.  Dalam  urusan sosial  diampu  oleh  SKPD  Dinas  Sosial Ketenagakerajaan dan Transmigrasi,
Pemkot  Salatiga  melaksanakan  6  program yang  terkait  langsung  yakni  program Pemberdayaan  Fakir  Miskin,  Komunitas Adat  Terpencil,  dan  PMKS  Lainnya, Pembinaan
Anak Terlantar,
dan Pembinaan  Panti  Asuhan  dan  Panti Jompo.
Penyelenggaran  urusan  UMKM  di Kota  Salatiga  dilaksanakan  oleh  Dinas Perindustrian,Perdagangan,  Koperasi,dan UMKM dimana pada tahun 2012
dilaksanakan dalam 13 program diantaranya adalah Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan  Kompetitif  Usaha  Kecil  dan Menengah, Program Pembinaan Pedagang Kaki  Lima  dan  Asongan,    Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Berdasarkan  data  tentang  program dan  kegiatan  dalam  urusan  pendidikan, kesehatan,  pekerjaan  umum,  sosial,dan UMKM  peneliti  mengambil  kesimpulan bahwa  progam  dan  kegiatan  yang  telah disusun  sangatlah  baik  dan  bermanfaat bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. Namun  demikian  dari  sudut  pandang besarnya  alokasi  anggaran  dari  masing- masing  program  tersebut  nampaknya belum  ideal.  Dalam  program  Pembinaan Pedagang  Kaki  Lima  dan  Asongan  hanya dianggarkan sebesar Rp 120
juta.Sementara jumlah PKL dan asongan di Kota  Salatiga  jumlahnya  sangat  banyak. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dialokasikan sebesar Rp.
39,500,000.
Jika kita bandingkan dengan program untuk penyelenggaraan pemerintahan  yang  bersifat  rutin  tetapi tidak  memiliki  dampak  langsung  bagi masyarakat  maka  jumlah  tersebut  menjadi tidak ideal. Belanja untuk Program Administrasi Perkantoran pada Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UMKM  mencapai  Rp  1,32  milliar.  Kondisi yang  sama  juga  terjadi  pada  urusan pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum, mapun sosial.

## C.  PENUTUP
C.1.  Kesimpulan
Kepala daerah di Kabupaten
Kendal,  Kota  Salatiga,  dan  Kabupaten
Pekalongan  telah  memiliki  visi  yang  baik dalam  upaya  mensejahterakan  rakyat didaerahnya  dengan  menitikberatkan  pada
pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,  sosial,  usaha  mikro  kecil  dan menengah. Visi tersebut juga telah diterjemahkan  dalam  bentuk  program  dan kegiatan  dalam  APBD  di  tahun  pertama menjabat.  Program  dan  kegiatan  yang disusun  dalam  APBD  telah  konsisten dengan    visi  dan  bermanfaat  bagi masyarakat.
Penjabaran  visi  kepala  daerah dalam  APBD  memerlukan  konsistensi dalam  penganggaran.  Alokasi  belanja untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pada sektor pendidikan, kesehatan,  infrstruktur,  usaha  mikro  kecil dan menengah, dan sosial belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Alokasi anggaran  untuk  program  dan  kegiatan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan belanja untuk program rutin penyelenggaraan
pemerintahan  seperti  program  pelayanan adminstrasi  perkantoran  serta    program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Tinggnya belanja pegawai juga menjadikan  alokasi  belanja  daerah  untuk program  dan  kegiatan  yang  berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin berkurang.
C.2.  SARAN
1. Kepala Daerah harus konsisten mempertahankan program dan kegiatan yang  yang  berkaitan  langsung  dengan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatan  alokasi  anggaran  untuk program-program khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrstruktur,  usaha  mikro  kecil  dan menengah, dan sosial.
2. Kepala Daerah perlu mengurangi alokasi belanja pada pos belanja tidak langsung khususnya pada belanja program pelayanan adminstrasi perkantoran serta    program  peningkatan  sarana  dan prasarana aparatur.
3.  Kepala  Daerah  perlu  mengurangi persentase  alokasi  belanja  pegawai dengan melakukan pemetaan dan restrukturisasi birokrasi di daerah secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badjuri,  A  dan  Yuwono.  Y.  2002. Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Strategi. Semarang:  JIP UNDIP.
Brannen,  Julia.  1997. Memadu  Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik . Yogyakarta: LKIS. Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusamedia. Lexi J Moelong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. Nugroho, Rian. 2009. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurcholis,  Hanif.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Grasindo.
Patton, M Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sinambela,  Mahadi  dan  Azhari  S.  2003. Dilema  Otonomi  daerah  dan  Masa  Depan Nasionalisme Indonesia . Yogyakarta: Balairung & Co. Syaukani  dkk.  2005. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Tangkilisan, Hessel. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Balairung. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: MedPress.