INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5355-5371 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Prinsip Good University Governance  Pada Tenaga PPNPN

## Universitas Riau
Dewi Permuni Suci 1 ✉ , Zaili Rusli 2 , Dadang Mashur 3
Universitas Riau
Email : dewipermuni66@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  terkait  kondisi  PNS,  sistem  rekrutmen  dan pengembangan  PNS,  pratek good  governance,  tenaga  honorer  PPNPN  di  Universitas  Riau, permasalahan dan solusi kebijakan rekrutmen dan pengembangan pada tenaga PPNPN harus perlu diperhatikan  oleh  badan  layanan  umum  Universitas  Riau.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip good  university  governance pada  tenaga  PPNPN Universitas  Riau serta faktor penghambat dari penerapan prinsip-prinsip tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  deskriptif.  Informan  penelitian  ditentukan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obervasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini  Secara keseluruhan semua prinsip GUG yang ada mulai dari  Transparansi,  Akuntabilitas,  Responsibilitas,  Independensi  dan  Fairness  telah  dilaksanakan  di Universitas Riau pada tenaga PPNPN Universitas Riau, akan tetapi masih memiliki kekurangan atau dapat dikatakan  penerapan  prinsipnya  belum  sempurna.  Sehingga  diharapkan  hasil  temuan  tersebut  bisa menjadi bahan masukan bagi pihak Universitas Riau dan penerapan prinsip Good University Governance dapat  terlaksana  dengan  sempurna.  Adapun  faktor  penghambat  dari  Penerapan  Prinsip Good University  Governance Pada Tenaga  PPNPN  Pada  Universitas  Riau adalah Budaya Organisasi seperti perbedaan  kepemimpinan  pada  pucuk  Universitas  akan  berdampak  pada  perbedaan  gaya kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  yang  ada,  Keterbatasan  Anggaran  karena  rata-rata  pegawai PPNPN Universitas Riau tidak ada tabungan yang bisa disimpan oleh pegawai tersebut karena gaji yang mereka terima  hanya cukup untuk  memenuhi kebutuhan pokok dan Komunikasi seperti Komunikasi yang kurang baik akan menjadikan informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan sempurna
sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  juga  tidak  akan  maksimal.  Kesemua  faktor  tersebut  ikut  menjadi penghalang atau penghambat dari proses penerapan prinsip GUG di Universitas Riau
Kata Kunci : Penerapan, Prinsip Good University Governance, Tenaga PPNPN, Universitas Riau

## Abstract
This research is motivated by problems related to the condition of civil servants, the recruitment and development  system  for  civil  servants,  good  governance  practices,  PPNPN  honorary  staff  at  the University of Riau, problems and solutions to recruitment and development policies for PPNPN staff that  need  to  be  considered by the  public  service  agency  at  the University  of  Riau. The  aim  of this research is to determine and analyze the application of the principles of good university governance to PPNPN staff at the University of Riau as well as the factors inhibiting the application of these principles. This type of research is descriptive qualitative research. Research informants were determined using the purposive sampling method. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis in this  research  is  data  analysis  using  a  linear  and  hierarchical  approach  regarding  data  analysis  in qualitative  research.  The  results  of  this  research.  Overall,  all  existing  GUG  principles  starting  from Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness have been implemented at the University of Riau for the PPNPN staff at the University of Riau, however, they still have shortcomings or it could be said that the application of the principles is not perfect. So it is hoped that the results of these findings can become input for the University of Riau and the implementation of the principles of Good University Governance can be implemented perfectly. The inhibiting factors in implementing the principles  of  Good  University  Governance  among  PPNPN  staff  at  the  University  of  Riau  are organizational culture, such as differences in leadership at the top of the university, which will have an impact  on  differences  in  leadership  styles  and  existing  organizational  culture,  budget  limitations because the average PPNPN employee at the University of Riau has no savings. can be saved by these employees because the salary they receive is only enough to meet basic needs and communication such as poor communication will mean that the information conveyed cannot be received perfectly so that  the  resulting  performance  will  not  be  optimal.  All  of  these  factors  also  become  obstacles  or obstacles to the process of implementing GUG principles at the University of Riau
Keywords: Implementation, Good University Governance Principles, PPNPN Staff, University of Riau

## PENDAHULUAN
Perguruan  tinggi  merupakan  pusat  pengembangan  keilmuan  dan  teknologi  yang diharapkan    mensimulus    dan    mendorong    percepatan    laju    pembangunan    nasional. pengelolaan sebuah   peguruan   tinggi   tidak   dapat   disamakan   dengan    pengelolaan sebuah  negara  atau  korporasi.  Terdapat  berbagai  koridor  tertentu  yang erat  kaitannya dengan values  (nilai-nilai  luhur)  yang harus  dijaga  baik  dalam  hal  kemunculan  ide Good  University  Governance  (GUG)  dalam  penyelenggaraan  institusi  perguruan  tinggi dengan  mengadopsi  prinsip-prinsip  yang  tekandung  dalam corporate  governance dengan berbagai  penyesuaian  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggung  jawab, independensi  serta  kewajaraan  dan  kesetaraan.  Penerapan  dan inplementasi prinsip- prinsip Good  University  Governance (GUG)  diharapkan  dapat  menunjang  kinerja  sebuah perguruan    tinggi    secara    menyeluruh    seperti    kinerja    layanan    akademik,    kinerja mahasiswa,  kinerja  riset  dan  kinerja  SDM  perguruan  tinggi.  Tujuan  dari Good  University Governance  yaitu  berupaya  memberikan  akomodasi  internasionalisasi  perguruan  tinggi meningkatkan  daya  saing  kualitas  proses  pembelajaran  kualitas  manajemen  internal, dan    untuk    mencapai    kinerja    yang  diharapkan  (Henard  et  al.  2010).  Dengan    adanya governance  diharapkan  perguruan  tinggi  akan  lebih bertambah  baik  atau  meningkat.
Sehingga    untuk    mencapai    tujuan    dasar    dimaksud    berbagai    hal    dalam penyelenggaraan  perguruan  tinggi  harus  ditetapkan  sebagai  faktor  pendukung.  Hal ini    jugalah    mendorong    kemundulan    ide Good    University    Governance    dalam penyelenggaraan  institusi  perguruan  tinggi.  Sehingga  penerapan  GUG (Good University Governance)  pada    sebuah    perguruan    tinggi    merupakan    element    penting    guna melakukan  antisipasi,  mendesain,  melaksanakan,  mengawasi  dan  mengevaluasi  efesiensi dan  efektifitas  berbagai  kebijakan (Anwar and Pratolo 2012). Good governance sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan good governance sebagai suatu cara pemerintah untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang  saham  lainnya.  Suatu  proses  yang  dilakukan  secara  transparan  untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.
Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam suatu organisasi termasuk SDM  pada  perguruan  tinggi  atau  universitas.  Untuk  dapat  menunjang  kualitas  pegawai menjadi hal utama untuk dapat diperhatikan. Pegawai yang tergabung dalam suatu instansi pemerintahan disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan aparat negara
dan  abdi  masyarakat.  Keberadaan  ASN  diharapkan  dapat  menyelenggarakan  pelayanan secara adil dan merata sesuai dengan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Selain keberadaan ASN dalam instansi pemerintahan dan perguruan tinggi, terdapat pegawai yang berstatus pegawai tidak tetap atau biasa disebut dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN). Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ialah pegawai yang dimiliki organisasi pemerintahan yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap atau bisa disebut juga sebagai pegawai honorer yang ada dalam organisasi. Keberadaan Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  (PPNPN)  ini  ialah  pegawai  yang  dibayar  oleh anggaran pendapatan dan belanja negara seperti pada peraturan Nomor PER-31/PB/2016. Keberadaan  PPNPN  pun  ditugaskan  untuk  melengkapi  sumber  daya  manusia  yang  ada dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  yang  diharapkan  dapat  memaksimalkan  kinerja terhadap pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Universitas Riau sebagai organisasi memiliki jumlah pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang terbagi ke dalam beberapa posisi.
Adapun data Tenaga Administrasi PPNPN Universitas Riau pada saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dimana pengelompokannya berdasarkan unit-unit yang tersebar pada seluruh bagian yang ada di dalam instansi Universitas Riau.
Pengangkatan  pegawai  PPNPN  di  lingkungan  Universitas  Riau  dilaksanakan berdasarkan  Keputusan  Rektor  Univesitas  Riau  Nomor  64/UN19/KP/2024  Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Honorer di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2024. Didalam SK tersebut tertuang semua nama pegawai honorer atau PPNPN Universitas Riau yang berjumlah 482 orang pegawai. Semua pegawai PPNPN tersebut  mendapatkan  gaji  atau  honor  atas  kinerja  mereka  masing-masing,  sebagai perbandingan  berikut  ini  akan  ditampilkan  besaran  honor  yang  diterima  oleh  pegawai PPNPN Universitas Riau pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta pegawai PPNPN Universitas Riau pada Fakultas Pertanian.
Tabel 1 Besaran Honorarium Pegawai PPNPN Fakultas Pertanian Universitas Riau Tahun 2024
No Nama Jabatan/Tugas Besaran Honor (Rp) Jml Bulan BPJS Kesehatan Jumlah Diterma 1  Sri Wahyuni Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 3.519.400 1 35.194 3.484.206 2 Syeptilenina, A.Md Pengadministrasi Perkantoran 3.553.500 1 35.535 3.517.965 3  Nurkolis, S.Psi. Pengadministrasi Perkantoran 3.782.700 1 37.827 3.744.873 4 Abdul Rahmat, S.T Pengadministrasi Perkantoran 3.064.000 1 34.516 3.029.484 5 Albert Maradhoni, A.Md Operator Laboratorium Teknik Pertanian 3.243.900 1 34.516 3.209.384 6  Ina Trio Pamungkas Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.957.600 1 34.516 2.923.084 7  Ifrianti, S.Si Operator Laboratorium 3.443.400 1 34.516 3.408.884 8 Desinta Falentina, S.Si Operator Laboratorium 3.057.600 1 34.516 3.023.084 9 Dessi Diafriana, A.Md Pengadministrasi Perkantoran 2.930.700 1 34.516 2.896.184 10  Zulhamri Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.991.700 1 34.516 2.957.184 11 Bambang Hermanto, A.Md Operator Laboratorium 3.172.400 1 34.516 3.137.884 12  Dila Asnur, S.P. Pengadministrasi Perkantoran 3.426.700 1 34.516 3.392.184 13  Sarman, S.P. Pengadministrasi Perkantoran 2.909.800 1 34.516 2.875.284 14 Dewi Permuni Suci, S.P. Pengadministrasi Perkantoran 3.526.700 1 35.267 3.491.433 15 Fithra Irama Syaputra, S.Kom Pengadministrasi Perkantoran 3.426.700 1 34.516 3.392.184
16 Kodri Ramadhan, S.Kom Pengadministrasi Perkantoran 3.123.500 1 34.516 3.088.984 17  Zakaria, S.P. Pengadministrasi Perkantoran 2.764.900 1 34.516 2.730.384 18 Hendry Syusanto Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.629.800 1 34.516 2.595.284 19 Jefri Darma Putra, S.Kom Operator Laboratorium 3.268.800 1 34.516 3.234.284 20 Clara Adelia Putri Y, SE Pengadministrasi Perkantoran 2.764.900 1 34.516 2.730.384 21 Angga Rizky, S.Sos Pengadministrasi Perkantoran 3.123.500 1 34.516 3.088.984 22  Sandra Amelia Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 3.123.500 1 34.516 3.088.984 Jumlah……………………. 69.805.700 765.111 69.040.589
Terbilang :     Enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus rupiah
Sumber: SK Rektor Nomor 78/UN19/KPT/2024
Tabel  diatas  memperlihatkan  besaran  gaji  atau  honor  yang  diterima  oleh  pegawai PPNPN Fakultas Pertanian Universitas Riau tahun 2024. Dimana setiap pegawai menerima honor sesuai dengan jabatan atau tugas yang diembannya. Selain itu honor dari pegawai PPNPN Universitas Riau juga dipotong untuk BPJS Kesehatan yang mana pembayarannya langsung diambil dari honor tersebut, sehingga pegawai menerima honor bersih setelah dipotong untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya terdapat besaran honor dari pegawai PPNPN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau sebagai berikut:
Tabel 2 Besaran Honorarium Pegawai PPNPN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024
No Nama Besaran Honor (Rp) Jlh Bln BPJS Kesehatan Jumlah Diterima Rp Jabatan/Tugas 1 Husni Tamrin, SP Pengadministrasi Perkantoran 4.366.200        1 43.662 4.322.538 2 Awaluddin, S. Pd. I Pengadministrasi Perkantoran 3.867.100        1           38.671 3.828.429 3 R. Fory Fibrini, S. Sos Pengadministrasi Perkantoran 3.710.900        1           37.109 3.673.791 4 Akmal Putra, S. Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.867.100        1           38.671 3.828.429 5  Riska Erwandi Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 3.024.500        1 34.516 2.989.984 6 Santi Hayati, A. Md Pengadministrasi Perkantoran 3.078.000        1 34.516 3.043.484 7 Mirna Sari, A.Md Pengadministrasi Perkantoran 3.078.000        1 34.516 3.043.484 8  Kadar Operator Layanan Operasional (Pramu Bakti) 2.544.400        1 34.516 2.509.884 9  Nofianti, S. Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.064.000        1 34.516 3.029.484 10  Sahlan, S. Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.694.700        1 36.947 3.657.753 11  Murwandi, S. Psi Pengadministrasi Perkantoran 3.594.700        1 35.947 3.558.753 12  Jefrizon, S. Kom Pengadministrasi Perkantoran 3.443.400        1 34.516 3.408.884 13 Vivi Sumanti, S. Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.509.400        1 35.094 3.474.306 14 Dina Herianti, SH Pengadministrasi Perkantoran 2.985.600        1 34.516 2.951.084 15 Syaiful Bakri, S.Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.426.700        1 34.516 3.392.184
16  Ica Gustina Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.419.000        1 34.516 2.384.484 17  Setiawati, S. Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.130.300        1 34.516 3.095.784 18 Debistri Sarfati, S.IP Pengadministrasi Perkantoran 3.278.500        1 34.516 3.243.984 19  Widodo, S.Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.426.700        1 34.516 3.392.184 20 Weli Angelia, S.I.Kom Pengadministrasi Perkantoran 3.130.300        1 34.516 3.095.784 21  Sarmidis Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.927.900        1 34.516 2.893.384 22  Dedy Priyatna Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.827.900        1 34.516 2.793.384 23  Firma Yandri, SE Pengadministrasi Perkantoran 3.199.700        1 34.516 3.165.184 24  Safril Aji Usman Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.303.600        1 34.516 2.269.084 25 Ahmad Nuramtin Putra, S. Kom Pengadministrasi Perkantoran 3.053.000        1 34.516 3.018.484 26 Deski Permadi, S.Pd Pengadministrasi Perkantoran 3.268.800        1 34.516 3.234.284 27 Karin Danaya Raturangge, S.Sos Pengadministrasi Perkantoran 2.978.200        1 34.516 2.943.684 28  Ardi Farma Operator Layanan Operasional (Teknisi Peralatan Kantor) 2.493.700        1 34.516 2.459.184 29  Nopita Erisa, SH Pengadministrasi Perkantoran Subbag. Akademik 2.764.900        1 34.516 2.730.384
Sumber: SK Rektor Nomor 78/UN19/KPT/2024
Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pembayaran mereka menggunakan anggaran yang masuk dalam kategori barang dan jasa. Pada  tanggal  15  januari  2020  komisi  II  DPR  RI  telah  mengadakan  audiensi  bersama perwakilan PPNPN dari berbagai daerah yang membahas terkait nasib tenaga PPNPN saat ini dan mendesak pemerintah segera merevisi UUN ASN, sehingga puluhan ribu PPNPN bisa  diangkat  menjadi  ASN.  Adanya  kesepakatan  penghapusan  status  tenaga  PPNPN ternyata memunculkan presepsi yang berbeda pada sebagian masyarakat. Persepsi yang muncul bahwa dengan penghapusan status tenaga PPNPN maka PPNPN akan dipecat atau di PHK. Hal ini bisa menimbulkan polimek bagi tenaga PPNPN terutama pada PPNPN di Universitas Riau. Permasalah tenaga PPNPN sebenarnya sudah lama terjadi namun sampai saat  ini  belum  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Tenaga  PPNPN  ialah  seseorang  yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di Universitas Riau  ini PPNPN tidak  bisa  di  angkat  menjadi  tenaga  PPNPN  BLU,  sedangkan  Universitas  Riau  ini  telah menjadi  BLU  semenjak  tahun  2010.  Kebijakan  sumber  daya  manusianya  tidak  terlaksana dengan baik.
Konsep BLU lahir setelah diundangkannya UU No.17/2003 tentang keuangan negara dan UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara. BLU pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkabn  kinerja  pelayanan  publik  melalui  penerapan  manajemen  keuangan  yang berbasis  pada  hasil,  profesionalitas,  akuntabilitas  dan  transparansi.  Melalui  konsep  pola pengelolaan  keuangan  BLU  ini  perguruan  tinggi  diharapkan  dapat  meningkatkan profesionalisme,  mendorong  enterpreneureship,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK- BLU  ini  yaitu  mempromosikan  peningkatan  kinerja  pelayanan  publik,  fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.
Untuk  meningkatkan  efisiensi,  tetapi  pada  kenyataannya  cenderung  diasosiasikan dengan persepsi tentang masa  depan yang tidak aman  oleh para  pegawai  yang ada di dalamnya,  karena  mereka  merasa  dalam  ketidak  pastian.  Ketidakpastian  ini  berpotensi menimbulkan kecemasan, para pegawai takut kehilangan filtur kesejahteraan berupa status, jabatan, prestis, dan bahkan takut kehilangan pekerjaan setelah terjadinya perubahan.
Pada umumnya peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa sebuah instansi yang menggunakan model BLU harus menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan akuntansi  berbasis  akrual.  Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)
Nomor 1 Tahun 2018 PPNPN merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Sebutan lain dari PPNPN adalah honorer.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  menjawab  permasalahan  berikut;  kondisi PNS, sistem rekrutmen dan pengembangan PNS, pratek good governance, tenaga honorer PPNPN  di  Universitas  Riau,  permasalahan  dan  solusi  kebijakan  rekrutmen  dan pengembangan pada tenaga PPNPN harus perlu diperhatikan oleh badan layanan umum Universitas Riau.
Melihat  masalah-masalah  tersebut,  sangat  diperlukan  komitmen  yang  kuat  dari pemerintah, masyarakat dan swasta  untuk  menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi, akuntabilitas, resposiverness, efektif dan efisien, kepastian hukum, wawasan kedepan dan daya tangap dalam proses penyelenggaran pemerintahan. Khususnya pada badan layanan umum Universitas Riau.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Universitas  Riau  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Universitas  Riau  yang  berlokasi  di  Jl.  HR  Soebrantas  KM  12,5  Panam  Pekanbaru.  Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok orang  yang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.
Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik Purposive  Sampling yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang sangat mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian dan telah di tentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan data penulis melakukan observasi desktiftif dan juga wawancara mendalam ( deep interview) pada informan inti dan informan pendukung untuk mendapatkan data yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenaga  Honorer  atau  PPNPN  merupakan  bagian  dari  sumber  daya  manusia Universitas yang wajib diperhatikan kesejahteraannya oleh universitas itu sendiri. Universitas tersebut yang dalam hal ini adalah kewajiban dari Universitas Riau agar selalu menjadikan
kesejahteraan pegawai honorer sebagai prioritas. Sebab tata kelola universitas yang baik juga sangat bergantung pada keberadaan tenaga honorer atau PPNPN itu sendiri.
Adanya  beberapa  unsur  yang  melekat  pada  definisi  governance  dalam  konteks Universitas.  Pertama,  adanya  proses  penyusunan  regulasi,  perencanaan,  distribusi wewenang  yang  mengatur  tentang  hubungan  orang-orang  di  perguruan  tinggi.  Kedua, adanya sistem manajemen atau metode dalam pemberdayaan semua unsur yang ada di perguruan tinggi untuk mencapai visi-misi organisasi. Ketiga, proses dan sistem manajemen tersebut  harus  mengedepankan  prinsip  akuntabilitas,  transparan,  tanggung  jawab,  dan pelibatan secara wajar dan berkeadilan dalam pengelolaan organisasi.
Penerapan Prinsip Good University Governance Dalam Tata Kelola Tenaga PPNPN Badan Layanan Umum Universitas Riau
Saat ini Universitas Riau memiliki tenaga honorer PPNPN sebanyak 609 orang yang yang tersebar di seluruh fakultas, rektorat, dan lembaga yang ada di lingkungan Universitas Riau.  Jumlah  tersebut  dapat  dikatakan  cukup  banyak  sehingga  perlu  mendapatkan perhatian  khusus  dari  pihak  universitas  terutama  masalah  kesejahteraan  atau  gaji  yang mereka terima setiap bulannya. Harus dipastikan gaji tersebut bisa mencukupi kebutuhan hidup tenagara honorer dalam 1 bulan dan tidak boleh ada keterlambatan dalam pencairan gajinya.
Peran GUG membentuk membentuk struktur kerja dan menciptakan sistem check dan balances,  karena  efektivitas  suatu  universitas  berhubungan  dengan  perbandingan  biaya rutin dan biaya sewaktu-waktu yang dikeluarkan oleh suatu universitas, yang hasilnya dapat dirasakan dikemudian hari. Menurut Sedarmayanti (2012) penerapan prinsip GCG termasuk dalam tata kelola tenaga PPNPN di Universitas dapat dilihat dari berbagai aspek berikut :

## Transparansi
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diatas serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya penerapan prinsip transparansi dalam  tata  kelola  tenaga  PPNPN  pada  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Riau  telah dilaksanakan.  Akan  tetapi  masih  ada  kekuragan  mengenai  informasi  yang  jelas  tentang nasib tenaga honorer ke depan.
Seharusnya  pihak  universitas  sudah  merancang  mengenai  pengangkatan  tenaga honorer  menjadi  pegawai  tetap  atau  ASN  berdasarkan  beberapa  syarat  atau  kualifikasi mulai  dari  kinerja,  prestasi  atau  lamanya  seorang  pagawai  honorer  telah  bekerja  atau mengabdi pada Universitas Riau.  Transparansi ini dalam kontek ini adalah penyampaian informasi tentang program-program Perguruan Tinggi. Namun demikian, berdasarkan hasil
observasi, memang tidak semua Perguruan Tinggi memasang atau menyampaikan program kerja  kepada  publik  secara  transparan  dan  terperinci,  khususnua  publik  di  internal Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Transparansi  bermakna keterbukaan.  Dalam kontek  ini, Universitas  sebagai institusi publik  --  secara  sederhana,  dimaknai  sebagai  milik  bersama  oleh  masyarakat  ---  maka Universitas harus menyampaikan informasi yang memadai terkait dengan penyelenggaraan pendidikan  tinggi,  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan  dan  hasil daripada kebijakan serta transparan dalam hal program-program Universitas.
Universitas  sebagai  Badan  Layanan  Umum  juga  dituntut  transparan  dalam  bidang pengelolaan keuangan. Selain itu, publik juga tidak mengalami hambatan dalam mengakses berbagai  informasi  yang  disampaikan  oleh  Universitas,  baik  yang  disampaikan  melalui media elektronik maupun media cetak. Dalam kontek Universitas, transparansi yang harus dilaksanakan  oleh  pihak  manajemen  Universitas  diantaranya  adalah  transparan  dalam bidang keuangan, transparan dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia, transparan dalam  bidang  akademik,  transparan  dalam  bidang  kebijakan,  transparan  dalam  bidang pengambilan kebijakan, transparan dalam bidang pengelolaan aset, dan lain sebagainya.

## Akuntabilitas
Prinsip dasar dari akuntabilitas adalah universitas atau perguruan tinggi  harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, universitas atau perguruan tinggi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan universitas atau perguruan tinggi dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Dalam  implementasi  prinsip  akuntabilitas,  universitas  atau  perguruan  tinggi  harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perguruan tinggi dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi misi, nilai-nilai universitas ( university values), dan strategi perusahaan atau organisasi. Disamping itu, perusahaan atau organisasi harus  meyakini  bahwa  semua  organ  perusahaan  atau  organisasi  dan  semua  karyawan mempunyai  kemampuan  sesuai  dengan  tugas,  tanggungjawab  dan  perannya  dalam pelaksanaan  program.  Dengan  demikian  universitas  atau  perguruan  tinggi  harus memastikan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam  pengelolaan perusahaan atau organisasi. Selain itu, perusahaan atau organisasi harus memiliki ukuran kinerja  untuk  semua  jajaran  universitas  atau  perguruan  tinggi  yang  konsisten  dengan sasaran program perusahaan atau organisasi, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi ( reward and punishment system).
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diatas serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam  tata  kelola  tenaga  PPNPN  pada  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Riau  telah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada kekurangan mengenai kejelasan penilaian kinerja dari semua pegawai yang ada di lingkungan Universitas Riau.
Seharusnya pihak universitas sudah menilai semua kinerja pegawai sesuai dengan job desc atau tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh seorang pegawai. Sehingga jelas mana pegawai yang berkinerja baik dan buruk atau mana pegawai yang berprestasi atau tidak  menjalankan  pekerjaan  dengan  sungguh-sungguh.  Akan  tetapi  penerapan penghargaan  dan  hukuman  yang  saat  ini  dilakukan  diharapkan  dapat  meningkatkan motivasi dan kinerja bagi semua pegawai Universitas Riau.

## Responsibilitas
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diatas serta observasi langsung yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwasanya  penerapan  prinsip responsibilitas dalam tata kelola tenaga PPNPN  pada Badan Layanan Umum Universitas Riau  telah  dilaksanakan.  Akan  tetapi  masih  ada  kekurangan  mengenai  kesejahteraan pegawai terutama pegawai honorer yang sampai saat ini belum terwujud.
Perguran tinggi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  karyawan  dan  lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  dan  mendapat  pengakuan  sebagai good university governance. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. Termasuk para dosen harus mentaati etika dan norma kedosenan. Universitas harus selalu mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan perguruan tingginya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip institusi yang sehat dan berkualitas.

## Kemandirian
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diatas serta observasi langsung yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwasanya  penerapan  prinsip independensi dalam tata kelola tenaga PPNPN pada Badan Layanan Umum Universitas Riau telah dilaksanakan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kasus mengenai praktek orang dalam  pada  proses  perekrutan  pegawai  di  lingkungan  Universitas  Riau.  Hal  tersebut dikhawatirkan pegawai yang diterima tidak bisa bekerja maksimal karena dari awal memang tidak memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai pegawai Universitas Riau.
Prinsip  dasar  independensi  adalah  untuk  melancarkan  pelaksanaan  prinsip-prinsip Good  University  Governance,  perguruan  tinggi  atau  universitas  harus  dikelola  secara independen sehingga masing-masing organ perguruan tinggi atau universitas tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Selain itu implementasi prinsip independensi  adalah  masing-masing  organ  perguruan  tinggi  atau  universitas  harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan ( conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif .
Universitas  harus  independen  dimana  bebas  dari  berbagai  macam  benturan kepentingan  didalamnya,  seluruh  bagian  dalam  universitas  perlu  menyadari  bahwa kepentingan universitas lebih penting diatas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga nantinya setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif demi kepentingan dan  kemajuan  universitas.  Apapun  hasil  yang  diambil  atau  diputuskan,  universitas  harus mampu mempertanggungjawabkannya dan dapat berlaku adil dan setara kepada kepada seluruh stakeholders. Apabila Good University Governance diterapkan dengan baik, akan banyak manfaat yang diterima oleh universitas yaitu kinerja universitas yang baik, nilai dari universitas juga meningkat, penyumbang dana pun akan merasa puas dengan kinerja yang dihasilkan universitas. Saat kinerja baik dan nilai dari universitas meningkat dengan otomatis akan banyak masyarakat yang mempercayakan anaknya untuk masuk kedalam universitas tersebut, sehingga universitas dapat tetap eksis dan bersaing seperti dalam prinsip going concern.

## Kesetaraan dan Kewajaran
Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan diatas serta observasi langsung yang  dilakukan  oleh  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwasanya  penerapan  prinsip Fairness dalam  tata  kelola  tenaga  PPNPN  pada  Badan  Layanan  Umum  Universitas  Riau  telah dilaksanakan.  Akan  tetapi  masih  terdapat  perlakukan  yang  diskriminsasi  bagi  sebagian pegawai honorer di lingkungan Universitas Riau. Hal tersebut dikhawatirkan pegawai yang diterima tidak bisa bekerja maksimal karena dari awal memang tidak memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai pegawai Universitas Riau.
Prinsip fairness adalah suatu prinsip yang menjujung tinggi keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga. universitas harus selalu memperhatikan kepentingan banyak pihak terutama kampus, dan karyawan asas keadilan. Universitas atau perguruan tinggi juga tidak boleh dikendalikan oleh pihak luar dengan semena-mena, terutama dalam hal untuk memakmurkan semua karyawan yang bekerja  dan mengabdi untuk kemajuan universitas.
Sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditambah dengan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang  informan,  maka  dapat  disimpulkan bahwasanya  penerapan  prinsip Good  University  Governance  dalam  tata  kelola  tenaga PPNPN pada Badan Layanan Umum Universitas Riau sudah dilaksanakan. Akan tetapi semua prinsip yang ada mulai dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness  masih  memiliki  kekurangan  atau  dapat  dikatakan  penerapan  prinsipnya  belum sempurna. Sehingga diharapkan hasil temuan tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi pihak Universitas Riau dan penerapan prinsip Good University Governance dapat terlaksana dengan sempurna.
Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Good University Governance Pada Tenaga PPNPN Universitas Riau
Budaya Organisasi
Perbedaan kepemimpinan pada pucuk Universitas akan berdampak pada perbedaan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang ada. Budaya organisasi yang berkembang ikut berperan dalam keberhasilan atau kegagalan penerapan prinsip GUG. Sehingga dapat disimpulkan bahwaanya  budaya  organisasi akan mempengaruhi  penerapan  prinsip GUG dalam tata kelola tenaga PPNPN BLU Universitas Riau.

## Keterbatasan Anggaran
Gaji  yang  diterima  oleh  pegawai  PPNPN  Universitas  Riau  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja tidak ada tabungan yang bisa disimpan oleh pegawai tersebut karena gaji yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga dapat disimpulkan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip GUG terhadap tenaga PPNPN Universitas Riau.

## Komunikasi
Sikap taat dan patuh terhadap norma, etika dan kaidah yang diatur dalam organisasi kurang dimiliki oleh sebagian pegawai di lingkungan Universitas  Riau, selanjutnya dalam pelaksanaan  tugas  memang  tidak  semua  pegawai  mampu  melaksanakan  tugas  dan fungsinya secara optimal yang disebabkan karena kurangnya komunikasi interpersonal di mana para pegawai tidak ada keterbukaan dan para pegawai juga jarang berkomunikasi atau bertukar pendapat apabila mendapat suatu masalah dalam pekerjaan yang dihadapi. Dalam hal ini peranan pemimpin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Good University Governance  dengan  mengevaluasi  kinerja  pegawainya  agar  selalu  terbuka  dan  saling berkomunikasi interpersonal dalam pekerjaan, serta dilakukannya pemberian kompensasi
kepada pegawai yang berprestasi, sehingga dapat melahirkan motivasi kerja kepada setiap pegawai yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi organisasi.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan  semua  prinsip  GUG  yang  ada  mulai  dari  Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness telah dilaksanakan di Universitas Riau  pada  tenaga  PPNPN  Universitas  Riau,  akan  tetapi  masih  memiliki  kekurangan  atau dapat dikatakan penerapan prinsipnya belum sempurna. Sehingga diharapkan hasil temuan tersebut bisa menjadi bahan masukan bagi pihak Universitas Riau dan penerapan prinsip Good University Governance dapat terlaksana dengan sempurna.
Adapun  faktor  penghambat  dari  Penerapan  Prinsip Good    University    Governance Pada Tenaga  PPNPN  Pada  Universitas  Riau adalah Budaya Organisasi seperti perbedaan kepemimpinan  pada  pucuk  Universitas  akan  berdampak  pada  perbedaan  gaya kepemimpinan dan budaya organisasi yang ada, Keterbatasan Anggaran karena rata-rata pegawai  PPNPN  Universitas  Riau  tidak  ada  tabungan  yang  bisa  disimpan  oleh  pegawai tersebut karena gaji yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan  Komunikasi  seperti  Komunikasi  yang  kurang  baik  akan  menjadikan  informasi  yang disampaikan tidak dapat diterima dengan sempurna sehingga kinerja yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Kesemua faktor tersebut ikut menjadi penghalang atau penghambat dari proses penerapan prinsip GUG di Universitas Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Adianto,  Mayarni,  and  Mashur.D.  2017. Model  Penerapan  Good  Governance  Dalam Pelayanan Perizinan Di Kota Pekanbaru Vol. 8, No. 1.
Agung  Prihantoro.  2012.  “Peningkatan  Kinerja  Sumber  Daya Manusia  Melalui  Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, DanKomitmen.” 8:2.
Agus, D. 2005. “Mewujudkan Good Governance  Melalui Pelayanan Publik.” Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Amir, M. taufiq. 2017. “Perilaku Organisasi.” Kencana.
Andry  Mulyadi,  Kartika  Hendra  Titisari,  and  Siti  Nurlaela.  2015.  “The  Effect  Of  Good Corporate Governance and Capital Structure On Financial Performance Empiris Study On Consumption Industrial Company.” The Effect Of Good Corporate Governance and Capital Structure On Financial Performance Empiris Study On Consumtion Industrial Company.
Anwar, S., and H. Pratolo. 2012. “Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi
Yang  Baik  Untuk  Mewujudkan  Good  University  Governance  (Studi  Pada  PTM  Se Indonesia). Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan.”
Arif  Cahyadi,  and  Bagoes  Soenarjanto.  1945.  “Penerapan  Good  Governance  Dalam
Pelayanan Publik.” Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,.
Badeni. 2017. “Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi.” Alfabeta, Bandung.
Badu, A. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Makassar: Andi Offset.
Defrizal,  and  Mashur.D.  2013.  “Budaya  Organisasi,  Iklim  Organisasi,  Dan  Efektivitas Organisasi. Jurnal Administrasi Pembangunan .” Budaya Organisasi, Iklim Organisasi,
Dan Efektivitas Organisasi. Jurnal Administrasi Pembangunan  Volume 1:219 – 323.
Eri Susan. 2019. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” Manajemen Pendidikan Islam 9:2.
Hasibuan, Malayu S. .. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. jakarta: Bumi Aksara.
Henard, Fabrice, Mitterle, and Alexandre. 2010. Governance and Quality Guidlines in Higher Education. OECD.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Marwansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia.  Bandung: Alfabeta cv.
Moenir, A. S. 2014. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad  Amirul  Haq  Muis.  2014.  “Analisis  Implementasi  Good  Governance  Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar.” Ilmu Pemerintahan 7:73. Neneng Siti Maryam. 2016. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” Ilmu Politik Dan Komunikasi VI:1.
Rifai, A. 2015. Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Untuk Mengukur Ekspektasi Penggunaan Repositori Lembaga: Pilot Studi  Di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: Al-Maktabah.
Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. andung: Mandar Maju. Sijabat.  R,  and  Mashur.  D.  2022.  “Inclusive  Governance  Dalam  Penanganan  Anak  Yang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid- 19 Di Kota Pekanbaru.” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS Volume 1:2963 – 7651.
Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Wijatno,  S.  2009. Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Secara  Efisien,  Efektif  Dan  Ekonomis. Jakarta: Salemba Empat.