## KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG RI NUMBER 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

## CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILDREN'S CRIMINAL COURT SYSTEM

## Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Peneliti Hukum Perlindungan Anak -NTB
Email : drmalasari@gmail.com
Naskah dimuat : 10/11/2014; revisi : 25/10/2014; disetujui : 29/10/2014

## A bstrAct
Child is an integral part of human survival and the survival of a nation. The strategic role of children is explicitly stated as those mentioned as the statement that the state guarantees the right of every child to live, grow and develop, and to be protected from violence and discrimination, therefore the best treatment for them should be considered as the best treatment all mankind. Imprisonment provided through the formal criminal justice system does not effectively deter child criminals. That even made the growth and development as well as psychological state of the child be disturbed by the sanctions. Therefore, it is necessary to reform the criminal justice system by applying the concept of restorative justice which, in solving the problem,  involve the perpetrators, victims, families perpetrator/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Philosophical consideration should be based on  the best treatment for children, and juridical basis to achieve legal certainty with settings based on justice and expediency to ensure child protection. Diversion is the diversion to remove the criminal justice process into the outside of the criminal justice process. So in any investigation law enforcer shall seek diversion through the application of  restorative justice. Diversion mechanism starts from the later stages of investigation and subsequent prosecution and in the trial.

## Keywords: Children, Restorative Justice and Diversion.

## A bstrAk
Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Peran strategis anak yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik baginya patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sanksi pidana penjara yang diberikan melalui sistem peradilan pidana formal tidak efektif membuat jera pelaku anak, yang ada malah pertumbuhan dan perkembangannya serta psikologis anak terganggu dengan sanksi tersebut, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem peradilan pidana dengan menerapkan konsep restorative justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pertimbangan filosofisnya demi kepentingan terbaik bagi
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
anak, dasar yuridisnya dan untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Diversi sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka dalam setiap pemeriksaan aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi melalui penerapan restorative justice . Mekanisme Diversi dimulai dari tahap Penyidikan kemudian Penuntutan dan selanjutnya Hakim di Persidangan.
Kata Kunci : Anak, Restorative Justice dan Diversi.
negatif penyalahgunaan narkotika,  psiko- tropika,  dan zat adiktif semakin men i- ngkat. 1
Seorang anak sesuai sifatnya masih me- miliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan bu- ruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menem- patkan anak dalam status narapidana ten- tunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepa- da anak lewat sistem peradilan pidana for- mal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh- kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. 2
Seorang anak sesuai sifatnya masih me- miliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan bu- ruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menem- patkan anak dalam status narapidana ten- tunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepa-
1 Penjelasan Undang-Undang  RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,  Fokusmedia, Bandung, 2012,  hlm 49.
2 M. Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konveksi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bhakti,  Bandung,  1999,   hlm.1.

## PENDAHULUAN
a Nak adalaH bagiaN yang tidak ter- pisahkan dari keberlangsungan hidup manu sia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indo- nesia,  anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsun- gan hidup,  tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimi nasi. Oleh karena itu,  kepentin- gan terbaik bagi anak patut dihayati se- bagai kepentingan terbaik bagi kelangsun- gan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan  Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan mem- buat ke bijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
Anak adalah amanah dan anugerah Tu- han yang masih memerlukan perawatan dan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Anak perlu mendapat perlind- ungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat,  arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,  ke- majuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup seba- gian orang tua yang telah membawa pe- rubahan sosial yang mendasar dalam ke- hidupan masyarakat yang sangat ber peng- aruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pe- nyimpangan tingkah laku atau per buatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain,  disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjuk kan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
588~600
da anak lewat sistem peradilan pidana for- mal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh- kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. 3
Masa anak-anak adalah masa yang san- gat rawan melakukan suatu tindak pidana, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu termasuk melakukan suatu tindak pidana. Proses meniru adalah paling domi- nan memberikan pengaruh terhadap dirin- ya yang secara tidak langsung ditiru oleh anak, seperti tayangan-tayangan keke rasan di layar kaca televisi yang dapat me rusak psikologis anak. Berkaitan dengan itu ten- tu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.
Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-un- dang No. 23 tahun 2002 tentang Perlind- ungan Anak menyatakan bahwa “Penang- kapan,  pe nahanan,  atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila ses- uai  dengan hukum yang berlaku dan han- ya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini selaras dengan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Kon- vensi Hak-Hak Anak ( Convention On The Right Of The Child) Resolusi No.109 Ta- hun 1990 yang menyatakan bahwa “ Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang- wenang. Penangkapan,  penahanan atau pemenjaraanya sesuai dengan undang- undang,  dan harus digunakan sebagai upa- ya terakhir dalam waktu sesingkat mung- kin ”.
Panjangnya proses peradilan yang di- jalani anak tersangka pelaku kejahatan,
3 Ibid Hlm.2.
sejak proses penyidikan di Kepolisian sam- pai selesai menjalankan hukuman di Lem- baga Pe masy arakatan merupakan sebuah gam  baran kesedihan seorang anak. Keja- dian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mere- ka. Dilema lain yang dihadapi oleh narapi- dana anak yaitu adanya penilaian masyara- kat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melakukan tindak pidana biasanya akan terlibat tin- dak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilang- kan dari pandangan masyarakat 4 .
Bila dilihat kondisi anak saat ini yang banyak menjalani hukuman di lembaga pe- masyarakatan,  maka terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana harus segera dilakukan penindakan yang sung- guh-sungguh  memperhatikan kesejahtera- an dan masa depan anak,  karena bila dili- hat dalam peradilan pidana saat ini hukum an yang dijatuhkan terhadap anak adalah hukuman penjara yang tidak men- jamin anak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  hukum pidananya dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhada- pan dengan hukum,  karena itu perlu di- lakukannya perubahan dan pembaharuan dalam undang-undang yang mengatur ten- tang anak. Hal ini sangat penting mengin- gat bahwa perkembangan perlindungan anak saat ini merupakan hal utama dalam pemasalahan tentang anak. Model sistem peradilan saat ini yang menekankan pada pembalasan di nilai tidak efektif membuat jera pelaku anak.
4 Marlina,  Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). (Selanjutnya disebut Marlina I), PT. Refika Aditama, Bandung,  2009,  Hlm.12-13.
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
Demi kepentingan terbaik bagi anak maka sudah selayaknya restorative  justice diterapkan oleh aparat penegak hukum. Restorative  justice adalah adalah penye- lesaian perkara tindak pidana dengan me- libatkan pelaku,  korban,  keluarga pelaku/ kor ban,  dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kem- bali pada keadaan semula,  dan bukan pembalasan,  konsep ini di atur dalam Un- dang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Untuk membatasi ruang lingkup pemba- hasan dalam penelitian ini,  peneliti mem- fokuskan pada beberapa hal pokok di bawah ini,  yaitu : Pertama,  a Kedua,  me- kanisme diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak ?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang–undangan ( law in books ) atau hukum dikonsepkan se- bagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas atau merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip– prin- sip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.’
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ; Pendekatan Konsep- tual ( conceptual approach ) adalah pengkaji- an terhadap konsep hukum,  prinsip-prin- sip hukum,  asas hukum dan doktrin– dok- trin yang terkait dengan isu hukum;  dan Pendekatan Sejarah ( Historical approach ) dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
Penelitian ini menggunakan Bahan Hu- kum Primer,  Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu bahan hukum yang ber-
sumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan den- gan isu hukum yang ingin dikaji yaitu Un- dang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012,  UU Pengadilan Anak No.3 tahun 1997,  UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hu- kum yang memberikan penjelasan menge- nai bahan hukum primer. Seperti rancan- gan UU,  hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab isu hu- kum yang ingin dikaji adalah diperoleh dari Literatur yang di keluarkan oleh Pakar Hukum yang berkaitan isu hukum. Seperti Tesis,  Artikel,  Makalah Seminar dan bu- ku-buku tentang restorative  justice . Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum.

## PEMBAHASAN
1.  Dasar Pertimbangan Restorative   Justice
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Restorative Justice (Keadilan Resto ratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga pelaku/korban,  dan pi- hak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada ke- adaan semula,  dan bukan pembalasan.
1. Tujuan restorative justice 5 :
a. Mempertemukan pihak korban,  pe- laku dan masyarakat dalam satu per- temuan;
b. Mencari jalan keluar terhadap peny- elesaian;
c.  Memulihkan kerugian yang telah ter- jadi.
5 Marlina II,  Op Cit,  Hlm.20.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 588~600
Dasar Pertimbangan Restorative Justice terdiri dari dasar pertimbangan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.
2.  Dasar Pertimbangan  Filosofis
Dasar pertimbangan filosofis merupak- an pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara,  yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu ke- adilan,  ketertiban,  dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indone- sia,  seperti tertuang dalam Sila ke-2 Pan- casila yaitu “ Kemanusiaan yang adil dan beradab ”. Sila tersebut mengandung nilai- nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi terutama dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama dengan manusia pada umumnya,  di mana tidak ada diskriminatif antara anak dengan orang dewasa walaupun anak sedang ber- buat kesalahan. Perlakuan nondiskrimina- tif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan cerminan sebuah ke- adilan. Wujud dari keadilan tersebut adalah berupa hak untuk memperoleh per- lindungan dari proses hukum dalam sistem peradilan.
Selain itu dalam Pembukaan Undang- undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea ke-4 juga dinyatakan bahwa “Ke- mudian daripada itu,  untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa ...”. Alinea tersebut mengandung arti bahwa negara berhak untuk melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk anak yang se- dang berhadapan dengan hukum.
Anak sebagai penerus cita-cita perjuan- gan bangsa  dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional yang mem-
punyai ciri dan sifat yang khusus,  dalam perkembangannya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup,  pertumbuhan dan perkembangan fisik,  mental dan sosial serta perlindungan yang akan membahayakan anak agar anak tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal,  karena pada kenyataanya kondisi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini 6 :
a. Masih ada tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan
b. Tidak adanya pemberitahuan orang tua/ wali saat penangkapan anak
c. Proses penahanan sebelum putusan pengadilan
d. Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan
e. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada sekarang belum mendukung proses pembinaan terhadap anak
f. Masih adanya stigmatisasi dari ma- syarakat terhadap anak
g.  Ditemukan tidak semua anak masuk dalam sistem peradilan pidana
h. Masih terbatasnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak
i. Petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan dan kegiatan kerja yang masih terbatas.
Paradigma filosofi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dika- takan menganut pendekatan Yuridis For- mal dengan menonjolkan penghukuman ( retributive ). Model peradilan anak retribu- tive tidak pernah mampu memberikan ke- rangka kerja yang memadai bagi berkem- bangnya sistem peradilan anak. Pengadilan anak belum mengakomodasi model keadi- lan restoratif ( restorative  justice ) 7 . Akibat- nya banyak anak mengalami frustasi dan mendapatkan stigma negatif.
6 Marlina II, Op Cit, hlm. 5.
7 Paulus Hadi Suprapto,  Juvinile Dilenquency: Pemahaman dan Pencegahannya, PT.Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 1997.hlm.8.
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
Perlu diaturnya restorative justice karena Sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang ada saat ini dalam prakteknya dinilai tidak efektif dan selalu menimbulkan per- masalahan,  di mana sistem pemasyaraka- tan masih dianggap tidak lebih dari proses pemenjaraan yang bertujuan agar mem- buat jera si pelaku dan balas dendam. Kon- sep pembinaan belum mengutamakan ke- manfaatan bagi anak setelah bebas,  akibat- nya stigma negatif yang melekat pada diri anak mantan narapidana sedikit menyulit- kan mereka dalam melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.
Selain pemenjaraan sistem peradilan pidana yang ada saat ini  tidak mengun- tungkan dan memuaskan serta tidak memenuhi rasa keadilan korban. Karenan- ya demi perlindungan terhadap anak wajib digunakan restorative  justice dalam penye- lesaianya. Restorative  justice merupakan suatu proses diversi,  yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,  pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi un- tuk memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan me- nenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Di samping mampu menyele- saikan masalah restorative  justice juga dapat mengurangi efek negatif yang um- umnya timbul dari konsep pemidanaan yang ada. Penyelesaian perkara anak bu- kan semata-mata menghukum anak tetapi mendidik dan mengembalikan kondisi dan memulihkannya kembali pada keadaan semula.
3.  Dasar Pertimbangan Yuridis
Anak-anak bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia di ma- sa mendatang. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara,  oleh
karenanya dalam Pasal 28B Ayat (2) Un- dang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan “ Neg- ara menjamin hak setiap anak atas kelang- sungan hidup,  tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”.
Pasal di atas mengandung arti bahwa anak berhak atas kelangsungan hidupnya. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang akhirnya akan dikenakan sanksi pidana penjara maka akan berten- tangan dengan Pasal 28B UUD 1945 di ma- na anak tidak dapat hidup,  tumbuh dan berkembang secara bebas akibat dari sank- si pidana penjara yang dijalaninya dan anak pun akan kehilangan haknya.
Dalam rangka memberikan jaminan negara terhadap hak setiap anak atas ke- langsungan hidup tumbuh dan berkem- bang,  serta atas perlindungan dari ke- kerasan dan diskriminasi sebagaimana di- amanatkan dalam konstitusi perlu diwu- judkan suatu upaya yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan anak. Salah satu upaya strategis tersebut adalah dengan pembentukan peraturan-perun- dang-undangan yang bertujuan melindungi anak.
Salah satunya dengan kehadiran Un- dang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SP PA) se- bagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pe- nyusunan Undang-Undang Sistem Per- adilan Pidana Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan ke- pentingan terbaik terhadap anak yang ber- hadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,  didasarkan pada peran dan tugas masyarakat,  pemerintah,  dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan ber- tanggung jawab untuk meningkatkan kese-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
588~600
jahteraan anak, serta memberikan per- lindungan khusus kepada anak yang ber- hadapan dengan hukum.
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas men- genai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan se- hingga dapat menghidari stigmatisasi terh- adap anak yang berhadapan dengan hu- kum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1),  Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur hal- hal sebagi berikut :
a) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,  yaitu upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan meli- batkan pelaku,  korban,  keluarga, ke luarga pelaku korban,  dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kem- bali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
b) Pada tingkat penyidikan,  penuntu- tan,  dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupay- akan diversi,  yaitu pengalihan pe- nyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
c) Penjatuhan sanksi pidana kepada pe- nyidik,  penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melak- sanakan kewajiban mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan,  dan pemeriksaan perka- ra anak di pengadilan negeri.
4.  Dasar Pertimbangan Sosiologis
Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,  adanya dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolo- gi,  serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terh- adap nilai dan perilaku anak,  oleh kare- nanya terjadilah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak,  antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Seperti pengaruh negatif peny- alahgunaan narkotika,  psikotropika dan zat adiktif,  sehingga anak harus dihadap- kan dengan permasalahan hukum. 8
Menurut Undang-Undang No. 11 ta- hun 2012 tentang SPPA Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selan- jutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan be- las) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga me- lakukan tindak pidana,  Penyidik,  Pem- bimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sos- ial Profesional mengambil keputusan un- tuk :
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
b.  Mengikutsertakannya dalam program pendidikan,  pembinaan,  dan pem- bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menan- gani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
8 Gatot Supramono,  Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan ke-2,  Djambatan, Jakarta,  2005,  hlm.12.
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
c.  Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mem pertanggungjawabkan  per buata- n nya.
d. Dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak,  prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang wajib di- perhatikan adalah prinsip non-dis- kriminasi,  kepentingan terbaik bagi anak,  kelangsungan hidup dan tum- buh kembang serta menghargai parti- sipasi anak. Bentuk yang diharapkan oleh instrumen internasional dalam menangani kenakalan anak adalah berupaya menghindarkan anak dari penyelesaian melalui sistem peradi- lan pidana,  antara lain melalui diver- si.
e. Oleh karenanya,  diaturlah konsep res torative  justice agar penyelesaian ter hadap anak yang berhadapan den- gan hukum dapat menemukan titik terang melalui jalur musyawarah dengan tidak membawa anak pada jalur per adilan formal demi ke lang- sungan pertumbuhan dan perkem- bangan anak karena anak adalah po- tensi bangsa di masa depan.
2. Mekanisme Diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak.
Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 1 angka 7 menyebutkan Diversi ada- lah “ Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ”.
Pasal 6 menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk :
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampas- an kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk ber- partisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Diversi terdiri dari 3 tahap yaitu :
a.  Diversi dalam tahap Penyidikan
Penyidikan terhadap anak dilaku- kan oleh penyidik yang ditetapkan ber- dasarkan Keputusan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepoli- sian Negara Republik Indonesia dengan syarat telah berpengalaman sebagai pe- nyidik,  mempunyai minat,  perhatian, dedikasi,  dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
Dalam melakukan penyidikan,  pe- nyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (hari) se- telah penyidikan dimulai dengan me- nerap kan restorative  justice yaitu meng- umpulkan pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban serta semua pihak yang terkait di dalamnya untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan kembali pada ke- adaan semula. Setelah itu proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu pal- ing lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal diversi mencapai kesepakatan, penyidik me- nyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua peng- adilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal,  penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpah- kan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 588~600
Kepolisian dalam melakukan penyi- dikan,  harus memperhatikan pula tahap penangkapan dan penahanan. Dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa anak berhak untuk ti- dak di tangkap,  ditahan,  atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,  oleh karena itu penyidik harus benar-benar mem perhatikan hak-hak anak tersebut dalam pelaksanaan proses penangkapan dan penahanan demi kepentingan ter- baik bagi anak.
Penangkapan dilakukan terhadap anak dilakukan guna kepentingan peny- idikan paling lama 24 (dua puluh em- pat) jam. Setelah anak ditangkap,  anak tersebut wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khuusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (Lembaga Pe- nyeleng garaan Kesejahteraan Sosial). Penang kapan terhadap anak wajib dila- kukan secara manusiawi dengan mem- per hatikan kebutuhan  sesuai dengan umur nya.
Setelah penangkapan,  dilanjutkan dengan Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik,  atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,  dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam-dalam undang- undang. Penahanan terhadap anak han- ya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih,  dan diduga melakukan tin- dak pidana  dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.
Syarat penahanan di atas harus din- yatakan secara tegas dalam surat perin- tah penahanan,  dan selama anak ditah- an kebutuhan  jasmani,  rohani dan
sosial anak harus tetap terpenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tu- juh) hari,  jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut umum pal- ing lama 8 (delapan) hari,  bila jangka waktu tersebut telah berakhir anak wa- jib dikeluarkan demi hukum. Penahan- an terhadap anak dilaksanakan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Semen- tara) apabila tidak terdapat LPAS pena- hanan dapat dilakukan di LPKS se- tempat.
Dalam hal penahanan anak telah berakhir,  petugas tempat anak ditahan harus segera mengeluarkan anak demi hukum.
Terdapat keterkaitan antara diversi dengan diskresi,  diversi adalah pengali- han penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sedangkan diskresi adalah kewenangan penegak hukum un- tuk menghentikan atau melanjutkan suatu perkara tindak pidana ke proses peradilan pidana.
Keterkaitan antara diskresi dan di- versi di Indonesia dapat dibuktikan an- tara lain dari lahirnya kewenangan di- versi oleh Polri yang berasal dari kewenangan diskresi sebagaimana dia- tur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia,  yaitu Pasal 18 Ayat (1) bahwa: untuk kepentingan umum peja- bat Kepolisian dalam melaksanakan tu- gas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,  serta Kode Etik
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
Profesi Kepolisian Negara Republik In- donesia 9 .
b.  Diversi dalam tahap Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan penun- tut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang ber- wenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang penga- dilan. Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang di- tunjuk oleh Jaksa Agung. Dengan syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum,  mempunyai minat,  perhatian dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang per- adilan anak.
Penuntut umum wajib mengupaya- kan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi tersebut dilak- sanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita  acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melam- pirkan laporan hasil penelitian ke- masya rakatan.
Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan,  penun- tut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari,  dan dalam hal jang-
9 Sri Sutatiek, Sri Varia Peradilan No. 323 Oktober 2012.,  hlm. 54-55.
ka waktu tersebut telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.
c.  Diversi dalam tahap Persidangan
Sidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengadilan Anak,  yang ditetap- kan berdasarkan Keputusan Ketua Mah- kamah Agung atau pejabat lain yang di- tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan syarat telah berpengala- man sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum,  mempunyai minat, perhatian,  dedikasi dan memahami ma- salah anak serta telah mengikuti pelati- han teknis tentang peradilan anak.
Ketua pengadilan wajib menetap- kan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kese- pakatan,  Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidan- gan.
Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pendekatan restorative justive dengan menjatuhkan hukuman tindakan untuk memperbaiki anak (harus disesuaikan dengan tindak pidana jenis apa yang dilakukan dan umur anak)  dan kalaupun hakim men- jatuhkan hukuman pidana maka dijadi- kan sebagai upaya terakhir.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 588~600
Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Proses diversi dilakukan melalui musy- awarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/walinya,  korban dan/atau orang tua/walinya,  Pembimbing Kemasya- rakatan,  dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restora- tif dan juga dapat melibatkan Tenaga Kese- jahteraan Sosial,  dan/atau masyarakat.
Proses diversi wajib memperhatikan :
a.  Kepentingan korban;
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
c.  Penghindaran stigma negatif;
d.  Penghindaran pembalasan;
e.  Keharmonisan masyarakat; dan
f.  Kepatutan,  kesusilaan,  dan ketert- iban umum.
Penyidik,  Penuntut Umum,  dan Hakim dalam melakukan diversi harus memper- timbangkan :
a.  Kategori tindak pidana;
b.  Umur anak;
c.  Hasil penelitian kemasyarakatan;
d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
Kesepakatan Diversi harus mendapat- kan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya,  kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran,  tindak pidana ringan,  tindak pidana tanpa korban,  nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimb- ing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2.  Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk,  an- tara lain Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,  Penyerahan kembali ke- pada orang tua/Walinya,  kemudian Kei- kutsertaan dalam pendidikan atau pelati- han di lembaga pendidikan atau LPKS pal- ing lama 3 (tiga) bulan dan Pelayanan ma- syarakat.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 11 dituangkan dalam ben- tuk kesepakatan Diversi dan disampai kan oleh atasan langsung pejabat yang bertang- gung jawab di setiap tingkat pe meriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (ti- ga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan di- lakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak di terimanya kesepaka- tan Diversi. Penetapan tersebut disampai- kan kepada Pembimbing Kemasy arakatan, Penyidik,  Penuntut Um um,  atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari se- jak ditetapkan. Setelah me nerima pe- netapan Penyidik menerbitkan pe netapan penghentian pe nyidikan atau Penuntut Umum menerbit kan penetapan penghen- tian penuntutan.

## KESIMPULAN
Dasar Pertimbangan Pengaturan Konsep Restorative Justice terdiri dari Dasar Per- timbangan filosofis yaitu untuk menjauh-
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman | Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI ................
kan  anak dari sistem peradilan dan meng- hindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum de- mi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Per- timbangan Yuridisnya yaitu  untuk menca- pai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan keman- faatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Sosio logi snya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang mem- bawa perubahan sosial yang sangat berpen-
garuh terhadap nilai dan prilaku anak serta tumbuh kembangnya.
Mekanisme Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak pada tahap penyidi- kan,  penuntutan dan persidangan pada dasarnya sama yaitu jika diversi berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik, penuntut umum dan hakim menyampai- kan berita acara diversi berserta kesepaka- tan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan dan menerbitkan peneta- pan penghentian perkara,  jika  diversi ga- gal maka perkara dilanjutkan ke persidan- gan untuk diputus.

## Daftar Pustaka
Abdussalam,  Hukum Perlindungan Anak,  Restu Agung,  Jakarta, 2007.
Ali,  Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudencce), Jakarta,  Kencana,  2012.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,  Rajawali Pers, 2012.
Darwan Prinst, Hukum Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Cetakan kedua,   Medan,  2003,
Friedman,  W, Teori dan Filsafat Hukum,  Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (SusunanII),  Terjemahan Muhammad Arifin,  Rajawali,  Jakarta,  1990.
Hadisuprapto Paulus, Juvinile Dilenquency:Pemahaman dan Pencegahannya, PT.Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 1997.
Hadisuprapto,  Paulus, Juvinile Dilenquency:Pemahaman dan Pencegahannya, PT.Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 1997.
Husni Lalu, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia,  Jakarta,  2009.
Joni M & Zulchaina Z.Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konveksi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,  1999.
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice) . PT. Refika Aditama,  Bandung, 2009.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rineka Cipta,  2000,  Jakarta.
MD,  Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES,  Jakarta,  1998.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 588~600
Muladi & Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni,  Bandung,  2005.
Manan,  Bagir Varia Peradilan, Tahun  XX  No.247,  Edisi Juni 2006.
Restorative Justice ( suatu perkenalan ),  dalam refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI,  Jakarta,  2008.
Notohamidjojo,  O, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia,  Jakarta,  1975.
Priyono,  Herry,  Teori Keadilan Jhon Rawls,  dalam Tim Redaksi
Driyarkara (Ed), Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan ,  Gramedia Pustaka Utama,  Jakarta,  1993.
Rena Yulia, Viktimologi:Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan ,  Graha Ilmu,  Yogyakarta,  2010.
Rato,  Dominikus , Filsafat Hukum: Mencari,  Menemukan dan Memahami Hukum, LaksBang Justitia,  Surabaya,  2010.
Sutatiek,  Sri Varia Peradilan No. 323 oktober 2012.
Raharjo,  Satjipto, Ilmu Hukum ,  Citra Aditya Bakti,  Bandung,  1996.
Supramono,  Gatot Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan ke-2, Djambatan,  Jakarta,  2005,
Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1 A-B ,  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,  Semarang,  1975.
----------, Hukum dan Hukum Pidana, Sinar Baru,  Bandung,  1981.
Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum ,  Liberty, Yogyakarta,  1988.
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press,  2009.
Peraturan Perundang-udangan
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak.
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentan Pengadilan Anak.
Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.