## IDENTIFIKASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

## IDENTIFICATION THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL COOPERATION
Imam Radianto Anwar Setia Putra
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat Tlp. +62 21 310 1953 Hp. +62813 61959 598 e-mail : imamradianto@gmail.com Dikirim: 10 Maret 2013; direvisi: 29 April 2013; disetujui: 19 Juni 2013

## Abstrak
Kerja  sama  daerah  merupakan  perangkat  dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  daerah  dengan memanfaatkan  potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  daerah.  indetifikasi  ini  meihat  kemampuan    dan pelaksanaan kerja sama daerah, dengan melihat sumberdaya  manusia  yang dimiliki pemerintah daerah sehingga  tujuan  dari  kerja  sama  daerah  tersebut  terpenuhi.  Keterbatasan  kemampuan  daerah  dalam mengelola  dan  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  daerah  memerlukan  perhatian  khusus  pada pengelolaan  kerja  sama  daerah  untuk  menigkata  nilai  kebermanfaatan  dari  objek  kerja  sama  daerah. untuk  itu  dibutuhkan  kelembagaan  yangkuat  dan  mekanisme  pengawasan  dengan  aspek  yang  krusial sesuai dengan semangat pelaksanaan kerja sama daerah.
Kata kunci: kerja sama, kelembagaan, kesejahteraan masyarakat

## Abstract
Intergovernmental  cooperation  is  in  favor  of  improving  the  welfare  of  the  region and  the  potential  to utilize  their  resources  area.  Identification  and  implementation  of  these  look  at  the  ability  of  regional cooperation, with a view of its human resources so that the objectives of the local government areas of cooperation  have  been  met.  The  limited  ability  of  the  region  to  manage  and  utilize  the  potential  and resources  of  the  area  requires  special  attention  to  the  management  of  regional  cooperation  for  the usefulness of the object value menigkata regional cooperation. for the needed institutional mechanisms with  yangkuat  and  crucial  aspect  in  accordance  with  the  spirit  of  the  implementation  of  regional cooperation . Keywords : cooperation, institutional, public welfare

## PENDAHULUAN
Kerja  sama  daerah  (KAD)  merupakan  sarana memantapkan  hubungan  dan  keterikatan  antardaerah dalam  kerangka  NKRI,  menyerasikan  pembangunan daerah,  mensinergikan  potensi  antardaerah  dan/atau dengan  pihak  ketiga,  serta  meningkatkan  pertukaran pengetahuan,  teknologi  dan  kapasitas  fiskal  daerah. Kerjasama  daerah  merupakan  usaha/kegiatan  yang dilakukan  pemerintahan  daerah  dalam  mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asessabilitas  pembangunan  daerah.  Pengkajian  ini melakukan  identifikasi  terhadapat  pelakasanaan kerjasama  daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan daerah. Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk  pemerintah  daerah  itu  sendiri  yang berdasarkan  keinginan  untuk  memenuhi  tuntutan kebutuhan  pelayanan  dan  peningkatan  kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama daerah dapat meningkatkan  ekonomi  daerah,  dengan  didukung peraturan  daerah  dan  juga  sumberdaya  aparatur pelaksanaan  kerjasama  daerah  yang  memiliki kompetensi  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan pengusaha  di  daerah  sehingga  pemerintah  daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaanya.
Sesuai  dengan  UU  No  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  pasal  195  terkatub  tetang  akan kebutuhan  kerja  sama  dalam  memningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  efektifitas  dan efisienasi  pelayanan  publik  dimana  bunyi  pasal  195 ayat  1  adalah  “Dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  daerah  dapat  mengadakan kerjasama  dengan  daerah  lain  yang  didasarkan  pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selanjutnya  ditetapkan  peraturan  pemerintah  nomor 50  tahun  2007  tentang  tata  cara  kerja  sama  daerah sebagai arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kerja sama  daerah  sehingga  memberikan  dampak  dalam peningkatan  pembangunan  di  daerah  yang  pada akhirnya berkolerasi terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  penyediaan infrastruktur .”
Selain  itu,  manfaat  dari  penyelenggaraan  kerja sama  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah terjadinya  sinergitas  dalam  pembangunan  di  suatu kawasan/wilayah  sehingga  dapat  saling  memberikan keuntungan bagi daera-daerah  yang  melakukan kerja sama,  serta  menekan  kebutuhan  akan  pembiayaan pembangunan  di  daerah.  Kerja  sama  antara  daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien
dimana  efektifitas  tersebut  memperhatikan  petensi daerah  dan  kemampuan  yang  dimiliki  daerah sehingga dapat membantu dan mendorong pembangunan, tentunya kerja sama daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu  dalam  mencari  keuntungan  dan  manfaatnya sehingga  besar  sekali  kemungkinan  menghadapi kendala,  tantangan,  dan  permasalahan  terkait kerjasama daerah tersebut.
Saat  ini  permasalahan  yang  timbul  yang  terjadi di  daerah  dalam  pelaksanaan  kerjasama  di  daerah, dapat  dilihat  dari  sisi-sisi  di  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah.  Seperti  inkonsitensi  kebijakan  antar daerah yang saling bersingungan dalam mengatur hal yang  sama  ditambah  dengan  adanya  keterbatasan hukum bagi pemerintah provinsi dalam menjembatani  kebijakan  yang  dibuat  daerah  dalam rangka  pelaksanan  otonomi  daerah  (Cahyani,  K, 2009).  Kapasitas  pemerintah  daerah  dan  juga  di dukung peraturan perundan-undangan sangat memperngaruhi jalanya kerja sama antar daerah yang dilakukan,  tidak  hanya  itu  saja  kemampuan penyelenggara pemerintah daerah untuk mensingkronkan dan mensinergikan pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mendorong kerjasama sebagai salah satu  alat atau  metode dalam mendunguknya  menjadi  perhatikan  khususn  yang harus diakomodir oleh seluruh pemerintah daerah.
Tak kalah pentingnya, pembentukan kelambagaan  dalam  kerjasama  antar  daerah  menjadi titik  krusial  dalam  pelaksanaan  dengan  mekanisme kerja  yang  tersistematis.  Seperti  model  kerja  sama antar  daerah  pada  sekretaris  bersama  (Sekber) Kartamantul  yang  memiliki  dinilai  fleksibel  dan menghilangkan  batasan  struktural  tapi  terdapat  sisi minusnya  tidak  adanya  mekanisme  kerja  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  kinerja  sekretaris bersama kartamantul. Penguatan kelembagaan lainnya  dengan  membentuk  perusahaan  (pratikno dkk,  2004)  ada  pula  pola  kerja  sama  yang diwujudkan  pada  pembentukan  perusahaan  dimana daerah-daerah  menjadi  sebagai  pemegang  sahamnya dan lain-lain. Usaha patungan daerah dan pembentukan kelambagaan kembali harus disesuaikan  dengan  paradigma  dan  kebutuhan pelaksanaan  kerja  sama  daerah  tersebut  sehingga timbulah berbagai macam dan pola/bentuk organisasi yang  mendukung  penyelenggaraan  kerja  sama daerah,  selain  itu  juga  di  lapangan  keterbatasan  dan kemampuan personil yang mendukung penyelenggaraan kerja sama daerah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak sehingga diharapkan dapat dipenuhi untuk segera dipenuhi.
“ Lebih  jauh  diterangkan  bupati,  kerja  sama antar  daerah  diperlukan  dengan  pertimbangan, semakin  majemuknya  masalah  keperluan  dasar masyarakat  yang  dipicu  dengan  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  dan  penyebaran  yang tidak  merata.  Semakin  terbatasnya  potensi sumber daya  alam  dan pengelolaan yang tidak ramah  lingkungan,  selain  itu  juga  keterbatasan kemampuan  dana  daerah  sehingga  memerlukan
dana  dari  sumber  lainnya  baik  dari  pemerintah pusat  maupun  swasta.    Menggali  potensi unggulan  daerah  yang  belum  dikelola  secara optimal  yang  dikarenakan  keterbatasan  sumber daya manusia (SDM) (Riau Post, 29/05/2013) ”
Tantangan  kedepan  dalam  membangun  daerah yaitu bagaimana menggali potensi dan memanfaatkan sumber  pendaan  lain  sehingga  pembangunan  dapat menjadi tanggung jawab bersama seluruh stekeholeder di  daerah. Telihat  dari  cupilak  berita  di atas  menekankan  pada  keterbutuhan  melakukan kerjasama daerah di pelbagai sektor yang sumberdayanya  dimiliki  oleh  daerah  dan  diharapkan membantu  mengurai  permasalahan  terkait  dengan kebutuhan  dasar  masyarakat.  Permasalahan  lainnya yang  ditangkap  yaitu  dukungan  pendanaan  dalam pelaksanaan kerja sama yang diharapkan mendapatkan  dukungan  pembiayaan  yang  bersifat bantuan  dari  berbagai  pendanaan  yang  sah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  selain  itu  tantangan lainnya  adalah  kemampuan  sumberdaya  manusia yang  dimiliki  untuk  mendukung  penyelenggaraan kerjasama  daerah  membutuhkan  perhatian  khusus sehingga  unit  kerja  penyelenggara  kerjasama  daerah memiliki  kemampuan  yang  baik  dan  kompetensi yang  memadai  dalam  penyelenggaraan  kerjasama daerah.
Beberpa  kasus  kerjasama  daerah  yang  terjadi yang meliputi dua aspek terkati dengan kebermanfaatanya  dari  kerjasama  daerah  yang dilakukan  dan  pelembagaan  kerjasama  daerah  yang terjadi  hingga  saat  ini,  untuk  itu  di  rasa  sangat penting  melakukan  kegiatan  kelitbangan  dalam mengali  informasi  kebijakan  khususnya  pelaksanaan kerja sama daerah melakukan identifikasi profil kerja sama  daerah.  Identifikasi  Profil  kerja  sama  daerah dimaksud  mencoba  memaparkan  tinjauan  terhadapt kerja sama daerah dengan melihat dari aspek yaitu: 1) pelaksanaan  kerjasama  yang  dilihat  dari  mekanisme dan  dukungan  pemerintah  daerah  terkait  kerjasama yang  dilakukan  dan  2)  pelembagaan  kerjasama daerah serta sekaligus menjadi pembatasan pengkajian ini.
Kemampuan  kelambagaan  di  daerah  dalam mendukungpelaksanaan kerja sama daerah membutuhkan  dukungan  dari  semua  pemangku kepentingan.  Pemerintah,  dalam  penyelenggaraan kerja  sama  daerah  di  batasi  arena  administrasi  serta batas-batas  fungsional  yang  ada,  maka  dari  itu ditekankan  pada  kemampuan  pemerintahan  daerah dalam  melakukan  kerja  sama  sehingga  dapat  saling menguntukan  dan  bisa  menghasilkan  sinergitas dalam  pembangunan  di  daerah.  Kerja  sama  seperti apa  saja  yang  sudah  dilakukan  oleh  pemerintahan daerah.  Pertanyaan  kajian  ini,  yaitu:  1)  Bagaimana pelembagaan kerja sama daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah?.
Pengkajian (kajian Strategi) ini memiliki tujuan memetakan  pelaksanaan  kerja  sama  di  daerah  serta usaha  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  sehingga  didapat  upaya  untuk  mengatasi kendala/tantangan  yang  menghambat  kerja  sama
daerah  tersebut.  Sasaran  dalam  pengkajian  ini menghasilkan  profil  kerja  sama  daerah,  yang dilaksanakan  oleh  pemerintahan  daerah  di  beberapa wilayah  di  indonesia.  Kajian  strateis  ini  membagi wilayah  pengkajian  berdasarkan  besaran  industri yang dimiliki di enam koridor MP3EI. Studi ini dapat menjawab  pertanyaan  kajian  yang  dirumuskan  serta juga memperhatikan keterbatasan pelaksanaan pengkajian.
Ruang  lingkup  studi  ini  menitik  beratkan  pada pemetaan  pelaksanaan  kerja  sama  di  daerah  yang dilakukan  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah daerah  lainnya  atau/dengan  pihak  swasta  dan  juga berusaha memetaka profil pelaksanaan kegiatan kerja sama  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah sekaligus  untuk  melihat  daya  saing  yang  dimana seperti  yang  sudah  di  jelaskan  di  atas  kerja  sama antar daerah dapat meningkatkan daya saing daerah.

## Kerja Sama Daerah
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  50  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerja  Sama  Daerah menyatakan,  yang  dimaksud  dengan  kerja  sama daerah  adalah  kesepakatan  antara  gubernur  dan gubernur,  atau  gubernur  dan  bupati/wali  kota,  atau antara  bupati/wali  kota  dan  bupati/wali  kota  yang lain,  dan  atau  gubernur,  bupati/wali  kota  dan  pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak  dan  kewajiban.  Terdapat  minimal  dua  aktor publik  yang  menjadi  pengerak  dalam  pelaksanaan kerja  sama  di  daerah  dengan  berupaya  untuk  saling mengikat untuk dapat mengelolan dan mendatangkan kebermanfaatan  dengan  mengunakan  sumberdaya dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  aktor-aktor  publik  di daerah  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam penyelenggaraan  pemenuhan  pelayanan  pubilik dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah.
PP  50  tahun  2005,  pelaksanaan  kerjasama daerah  yang  menjadi  objek  kerjasama  daerah meliputi  seluruh  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  otonom  dan  dapat  berupa penyediaan  publik.  Selanjutnya  kerjasama  daerah tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama  daerah  (PKS).  Selanjunya  yang  menjadi aktor dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dengan  persetujuan  DPRD  juga  dalam rangka  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dari  SKPD tersebut.  Kerja  sama  daerah  dilakukan  dengan prinsip-prinsip  yang  sudah  ditetapkan,  dalam penyusunan  rancangan  perjanjian  kerjasama  paling sedikit  memuat,  antara  lain:  1)  Subjek  kerjasama;  2) Objek  kerja  sama;  3)  Ruang  lingkup;  4)  Hak  dan kewajiban para pihak; 5) Jangka waktu kerja sama; 6) Pengakhiran  kerja  sama;  7)  Keadaan  memaksa;  dan 8) Penyelesaiaan perselisian..
Sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  22  tahun 2009  dan  23  tahun  2009  Pelaksanaan  kerjasama daerah  juga  didukung  dengan  membentuk  Badan kerjasama  daerah  yang  ditentapkan  oleh  keputusan kepala  daerah  dalam  mendukung  kerjasama  dengan daerah  lain  dilakukan  secara  terus-menerus  atau
diperlukan  waktu  paling  singkat  5  (lima)  tahun, badan  kerjasama  daerah  melakukan  tugas  seperti membantu  melakukan  pengelolaan,  monitoring,  dan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kerjasama  daerah  dan juga  memberikan  masukan,  saran  dan  menyusun laporan kepada kepala daerah.
Selanjutnya  dalam  mempersiapkan  kerjasama daerah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)  kepala  daerah  dapat  membentuknya dengan  peraturan  kepala  daerah.  TKKSD  dimaksud untuk  mempersiapkan  dan  melakukan  pembinaan terhadap  setiap  pelaksanaan  Kerja  sama  daerah. Tugas  TKKSD  terdiri  dari  pejabat  struktural  di lingkungan  pemerintah  daerah  serta  mengakomodasi tim  pakar  guna  mendukung  dan  memperhatikan  pra pembentukan  kerjasama  daerah  hingga  pembinaan dan  pengawasan  pelaksanaan  kerja  sama  daerah dimaksud.
Kerja  sama  antar  pemerintahan  daerah  (inter Governmental  Cooperation),  Patterson  (2008)  di definisikan  sebagai  “an  arrangement  between  tow  or more governments for accomplishing common goals, providing  a  service  or  solving  a  mutual  problem”. Makna  dari  susunan  kalimat  tersebut  adalah Pengaturan  antara  satu  pemerintah  atau  lebih  untuk mencapai  tujuan  bersama,  memberikan  layanan  atau memecahkan  masalah  bersama".  Pengertian  diatas menyiratkan  kepada  tujuan  yang  ingin  didapat dengan  melakukan  kerja  sama  sebagai  alat  dalam memberikan pelayanan dan pemecahan permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kerja sama antar daerah yang meliputi dua atau lebih  pemerintahan  daerah  menurut  Feiock  (2004) meliputi persetujuan antar dua atau lebih pemerintahan daerah; koalisi antar pemerintah daerah dalam  upaya  untuk  memperoleh  bantuan  atau  hibah dari  pemerintah  pusat;  kerjasama  pemerintah  dan swasta  ( Public  Private  Partnership) ;  dan    otoritas metropolitan  ( metropolitan authority) .  Merurut Feiock  membagi  membagi  ke  dalam  dua  sifat pelaksanaan  kerja  sama  di  daerah  dengan  maksud mendapatkan bantuan yang disediakan.
Kerja  sama  senantiasa  menempatkan  pihak- pihak  yang  berinteraksi  itu  pada  posisi  yang seimbang,  serasi,  dan  selaras  (Pamudji,  1985). Menjelaskan kesamaan posisi dalam penyelenggaraan  kerja  sama  daerah,  memiliki kedudukan  dan  kepentingan  yang  sama  sehingga dapat  keterpaduan  dan  semangat  yagn  sama  dalam mendukung  pelaksanaan  kerja  sama  dalam  usaha peningkatan kesejahteraan di daerah.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu dalam  Young,  Oran,  R,  (1992):  1)  Transparansi;  2) kekokohan  dan  keluasan;  3)  Perubahaan  aturan;  4) Kapasitas  pemerintahan;  5)  Distribusi  kekuasaan;  6) tingkat  ketergantungan  antar  anggota  (pemerintah daerah); dan 7) Ide intelektual. Ketujuh faktor tesebut membangun  kerjasama  untuk  menjadi  lebih  efisien, selain  itu  juga  membutukan  kelembangaan  dan  tata laksana  dalam  pengelolaan  kerja  sama  daerah. Kebutuhan akan kerja sama di daerah menjadi sangat penting  meningat  keterbatasan  serta  sumberdaya yang dimiliki yang berbeda di setiap daerah.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  pengkajian mengunakan  pedekatan  kuantitatif  dengan  metode eksporatif  dengan  menitik  beratkan  pada  pemetaan profil kerja sama di daerah dengan memperhatikan 3 (tiga)  dimensi  yang  akan  diukur  dalam  pelaksanaan pengkajian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  menggunkan  tiga  cara,  yaitu:  1)  Survei;  2) Wawancara  dan  3)  Studi  Literatur.  Sifat  data  yang diambil  yaitu  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), metode  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang  akan  menghasilkan  data  kualitatif  berupa kata-kata,  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan suatu  proses  yang  diamati.  Mengali  informasi pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dari  informan terdiridari  birokrat,  politisi,  dan  para  pemangku kepentingan pelaksanaan kerja sama daerah
Data  yang  dihasilkan  dari  pengunakan  teknik pencarian  data  tersebut  terdiri  dari  data  primer  dan data sekunder untuk itu digunakan teknik analisis data deskritif.  Sedangkan  Miles  (1992)  menyatakan bahwa,  data  kualitatif  merupakan  sumber  dari deskripsi  yang  luas  dan  berlandasan  kokoh,  serta memuat  penjelasan  tentang  proses-proses  yang terjadi dalam lingkup sektoral.

## Pemahanan terhadap Kerja Sama Daerah
Permasalahan pemahaman terhadap potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan kerja  sama  daerah  merupakan  titik  awa  dan  vital untuk  mendalami  pelaksanaanya.  Pemerintah  daerah harus  menyadari  nilai  kebermanfaatan  dari  sebuah kerja  sama  yang  dilakukan  dari  sana  pemerintah daerah sudah melakukan investasi melalui pembiayaan  kegiatan  pengelolaan  kerja  sama  daerah untuk dapat membangun sinergitas dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan pihak-pihak  lain  dalam  melakukan  kerja  sama daerah.
Menggali  pemahaman  kerja  sama  daerah tersebut  dimulai  mencari  dan  mengali  potensi  dan sumber  daya  yang  menjadi  proritas  untuk  dijadikan objek  kerja  sama.  Dengan  demikian  pemerintah daerah  harus  benar-benar  mengetahui  mengapa potensi  dan  sumberdaya  itu  dipilih  menjadi  objek kerja  sama.  Selanjutnya,  dengan  memanfaatkan informasi  potensi  dan  sumberdaya  daerah  yang dimiliki  dapat  dipilih  menjadi  objek  kerja  sama daerah.  tidak  berhenti  disitu  saja  pemahaman  kerja sama  daerah  juga  harus  dikuasai  terkait  dengan pemanfaatan  dari  kerja  sama  tersebut  sehingga  kerja sama  yang  dilakukan  memang  suatu  kebutuhan  dari pemerintah daerah untuk mendukung dna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemenuhan  pelayanan  publik  dan  penyediaan infrastruktur daerah.
Potensi  dan  kemampuan  daerah  yang  sangat memiliki  varian  yang  tinggi,  tingginya  varian tersebut  dilandaskan  berdasarkan  kepada  letak  yang berbada  dan  potensi  serta  sumber  daya  alam  yang berbeda  pula.  Indonesia  yang  pulau-pulaunya
dipisahkan  oleh  laut  dan  perairan memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan kemampuan untuk dapat mengelolannya dan memanfaatkannya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sesuai dengan  UU  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan daerah.  Membuka  peluang  pada  pemeritah  daerah untuk melakukan kreasi  dan  inovasi  dalam meningkatkan  dan  mensejahterakan  masyarakatnya. Oleh  karena  itu  dibukan  peluang  dalam  melakukan kerja sama daerah dalam mendukung dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki menjadi salah satu hal yang sangat vital dalam mendukung penyelenggaraan kerja sama  daerah.  pemerintah  daerah  sendiri  harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam menggali  potensi  daerah  dan  menggali  sektor-sektor yang  dapat  memberikan  peningkatan  kesejahteraan kepada  masyarakat  sehingga  dapat  berupaya  untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya tersebut.
Keterbatasan kemampuan dan kehadalan pemerintah  daerah  sangat  terasa  dalam  mengali  dan mengelola  potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki, maka untuk itu ruang kerja sama daerah dibuka untuk memfasilitasi  sekaligus  memberikan  kesempatan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Setidaknya pemerintah  daerah,  mempu  memetakan  potensi  dan sumberdaya yang dapat dimanafaatkan pengelolaanya  bersama  dan  menjadikan  sebagai objek kerja sama, sehingga keterbatasan kemampuan daerah  dalam  pengelolaan  sumber  tersebut  dapat terpenuhi.  Pemetaan  potensi  dan  sumberdaya  yang dijadikan objek kerja sama tersebut dilakukan dengan menilai  seberapa  besar  kebermanfaatanya  bagi peningkatan kesejahtaraan masayrakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemahaman kerja sama daerah menyentuh pada potensi  dan  sumberdaya  yang  paling  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi.  Potensi  unggul  yang  dianggap menjadi  sangat  paling  bernilai  dalam  memenuhi kebutuhan  kesejahteraan  dan  pelayanan  kepada publik  yang  di  miliki  pemerintah  daerah  dengan didukung  dengan  sumber  daya  manusia  yang memumpuni serta pengorganisasi yang baik setidanya  menjadi  nilai  untuk  menetapkan  bahwa potensi  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  tersebut dapat  diapresiasi  pada  kerja  sama  daerah  baik  itu yang  hasilnya  akan  masuk  pada  pendapatan  asli daerah  ataupun  yang  menjadi  dukungan  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  peningkatan kulitas sumberdaya manusia di daerah.
Selain  itu,  kerja  sama  daerah  juga  memerlukan tenaga  yang  besar  dari  pemerintah  daerah  yang menyelenggarakannya. Tenaga yang dimaksud mulai dari  pengetahuan  perencanaan  kerja  sama  daerah yang merupakan langkah penting dalam mencari dan menetukan seberapa besar nilai manfaat dibadingkan dengan  tenaga  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah dan untuk  hal tersebut setidakan perencanaan harus disiapkan  terlebih dahulu. Regulasi dari sektor lain  memerlukan  singkronisasi sehingga dapat saling mendukung  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah.
selain  dari  regulasi  dirasa  dibutuhkan  bantuan pendanaan  dari  pemerinta  dalam mendukung pelaksana  kegiatan  kerja  sama  daerah  tersebut. dirasakan  dibutuhkan  bantuan  tersebut  untuk  dapat memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur yang melaksanakan fungsi teknis dari kerja sama daerah.
Selama  ini  pemerintah  daerah  sudah  memiliki tujuan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah,  tetapi sayangnya  tujuan  tersebut  tidak  tergambar  secara nyata  dalam  menuntun  penyelenggaraan  kerja  sama daerah.  hanya  membaca  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  menindaklanjuti  dan seharusnya  diikuti  dari  tujuan-  atau  serangkaian tujuan  dari  yang  ingin  dicapai  dalam  kerja  sama daerah  teresebut.  Setidaknya  pemerintah  daerah memiliki  perencanaan  yang  matang,  sektor  atau sumberdaya apasaja yang dimiliki daerah yang dapat dikerjasamakan oleh pihak lain, sehingga pengidentifikasian  dan  pemetaan  pelaksanaan  kerja sama disetiap tahun anggaran dapat sudah terumuskan.  Dengan  demikian  butuh  manajemen perencanaan  kerja  sama  daerah  yang  disusun  baik untuk  dapat  dipedomi  dalam  melaksanakan  kerja sama daerah
Kerja sama daerah dimulai dari tahap persiapan, yang dimaksudkan disini pemerintah daerah melakukan  pemetaan  secara  mendalam  terkati dengan  potensi,  sektor,  dan  sumber  daya  yang dimiliki oleh daerah yang akan dijadikan objek kerja sama.  Pemetaan  tersebut  dijadikan  alat  ukur  dalam memahami secara mendalam sampai nilai kebermanfaatan  yang  akan  didapat  oleh  para  pihak kerja sama dan pemerintah daerah. pemetaan tersebut didukung oleh data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  itu  sendiri,  langkah  awal  ini nantinya  menjadi  gambaran  secara  untuh  terhadap potensi  dan  sumberdaya  yang  bisa  dimanfaatkan secara  bersama-sama  dengan  pihak  lain  dalam melakukan  kerja  sama  daerah.  untuk  itu  pengalian terhadap  objek  yang  dikerjasamakan  menjadi  sangat penting, dibutuhkan kreatifitas dari pihak pemerintah daerah  dalam  menggali  objek-objek  kerja  sama daerah.
Pemerintah  daerah  dalam  menetapkan  dan menggali  potensi  dan  sumberdaya  yang  dimiliki daerah  terlihat  belum  dilandasi  dasar  yang  matang dan tepat. Selama ini pemilihan atau pengalian sektor belum  dilihat  sebagai  suatu  upaya  yang  sangat memiliki pengaruh sangat besar dalam mencapai nilai keberhasilan  dan  nilai  manfaat  dalam  pada  setiap pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  penggalian  potensi tersebut menjadi batu pijakan awal dalam menetapakan  potensi  dan  sumberdaya  daerah menjadi objek dari kerja sama tesebut.
Penetapan potensi atau sumberdaya daerah yang menjadi  objek  kerja  sama  daerah  terlihat  masih diambil  berdasarkan  pertimbangan  struktural  dan disesuaikan  dengan  urusan  pemerintah  daerah  yang diselenggarakan.  Untuk  beberapa  kerja  sama  yang bersifat  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah daerah  memiliki  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) mememiliki peran melaksanakan kegiatan di sektor masing-masing jadi dengan mudah pemerintah
daerah  yang  berperan  sebagai  eksekutif  di  daerah menetapkan SKPD terkait yang memiliki peran yang sama  sesuai  dengan  objek  kerja  sama.  Pada  tahap awal  dalam  inisiasi  kerja  sama  tersebut  setidaknya ada  yang  memberikan  dukungan  terhadap  penguatan dan sekaligus menilai kebermanfaatan penyelenggaraan kerja sama tersebut. unit kerja yang membidangi  kerja  sama  daerah  tersebut  bagi  Sub Bagian kerja sama atau pun bagian kerja sama daerah dapat  melakukan  inisiasi  awal  dalam  mendukung pelaksanaan  kerja  sama  sehingga  keuntungan  bagi pemerintah  daerah  tersebut  sudah  dapat  dinilai  dan nampak  dari  awal  sebelum  perjanjian  kerja  sama tersebut di tanda tangani.
Terlihat  ada  peran  lainnya  yang  harus dimainkan  diawal  pada  tahap  inisiasi  kerja  sama daerah.  Unit  kerja  yang  memilik  peran  persiapan tersebut  perlu  memperhatikan  tahapan  inisiasi  ini, banyak  yang  didapat  dari  tahap  persiapan  sehingga memberikan  manfaat  yang  berkelanjutan  dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah.    Vitalnya  persiapan pelaksanaan kerja sama daerah menentukan kebermanfaatan  dari  kerja  sama  tersebut  bagi pemerintah  daerah  sendiri,  kebermanfaatan  tersebut bisa  jadi  untung  yang  diperloleh  dari  kerja  sama daerah  tersebut  atau  kerugian  yang  di  dapat  bagi pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Dengan  demikian menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan dengan sunguh-sunguh dari berbagai aspek  sehingga  kerja  sama  yang  dilaksanakan  dapat menghasilkan  keuntungan  disemua  pihak  yang melaksanakan kerja sama daerah.
Pelaksanaan  kerja  sama  daerah,  membutuhkan perencanaan  yang  matang  dalam  melakukan  kerja sama  daerah,  kekuatan  pemerintah  daerah  dalam melakukan  kerja  sama  tersebut  terdapat  pada klausula/pasal yang banyak memberikan kebermanfaatan  bagi  pemerintah  daerah  itu  sendiri. Sementara  ini  pemerintah  daerah  konsetrasi  pada pelakasaan  kerja  sama  daerah.  terkadang  pemerintah daerah “terkecoh” dalam penyusunan perjanjian kerja sama  daerah  yang  dibuatnya  bersama  dengan  pihak- pihak  yang  melakukan  kerja  sama  daerah,  nilai manfaat  dari  kerja  sama  tersebut  menjadi  sangat minim  sekali  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan penigkatan  pada  pemasukan  asli  daerah.  pemerintah daerah  tidak  begitu  mendalami  dan  mengetahui secara  terperinci  tentang  tiap  kalsual/pasal  per  pasal dalam perjanjian kerja sama daerah.
Pada manajemen perencanaan tentunya menghasilkan rencana strategis dan rencana oprasional  pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  dimana perencanaan  strategi  kerja  sama  daerah  yang dimaksudkan disini menentukan arah dan tujuan dari kerja sama daerah yang akan dilakukan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan kerja sama daerah  sebagai  salah  satu  tujuan  untuk  peningkatan kerja  sama  daerah.  selanjutnya  rencana  oprasional kerja  sama  daerah  merupakan  rencana  detail  yang akan  menjabarkan  rencana  strategis  sehingga  dapat direalisaiskan  kedalam  pelaksanaan  kerja  sama sehari-hari  yang  akan  dilakukan  oleh  unit  yang
memiliki  peran  kerja  sama  daerah  dan  SKPD  yang menjadi pelaksananya.
Kekuatan  internal  pemerintah  daerah  juga menjadi  penentu  terhadap  keberhasilan  kerja  sama daerah. permasalahan sumber daya manusia memang sangat pelik, mulai dari mutasi/rotasi pegawai sampai kepada  kompetensi  SDM  yang  dimiliki  oleh pemerintah daerah baik mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan  dan  tahapan  akhir  kerja  sama  daerah. tidak  dipungkiri  masalah  SDM  dan  kemampuanya menjadi  salah  satu  faktor  dalam  penyusunan  klausal dalam perjanjian kerja sama daerah.
Meminimalisir  kesalahan  dalam  rancangan perjanjian  kerja  sama  daerah  setidaknya  dalam penyusunannya  perlu  diperkuat  dengan  analisi hukum  kerja  sama  daerah,  sehingga  pemerintah daerah  tidak  merasa  “kecolongan”  pada  saat pelaksanaan kerja sama daerah tersebut berlangsung. Sehingga  pada  awalnya  analisis  terhadap  kerja  sama yang  akan  dilakukan  sangat  dibutuhkan  dalam menjaga  posisi  dan  kekuatan  pemerintah  daerah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dukungan  perencanaan  juga  didapat  dari kesiapan  SKPD  yang  akan  melaksanakan  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  pada perencanaan juga memperhatikan dukungan eksternal dari  penyelenggaran  kerja  sama  daerah  yang merupakan  unit  kerja  pemerintah  daerah.  artinya pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dipengaruhi  terhadap peraturan perundnag-undnagna sektoral yang mengatur juga pelaksanaan kegiatan kerja sama pada wilayah  kerja  sektoral  tertentu,  sehingga  sinergitas menjadi  penting  dalam  menjaga  dan  melaksanakan kerja  sama  daerah  tersebut.”kerja  sama  daerah  pada sektor  transimigrasi  misalnya  ada  ketentuan  tertentu dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut. dukungan  dari  pihak  yang  berkerja  sama  daerah pengirim  dan  daerah  penerima  tenaga  teransmigrasi memiliki  ketentuan  yang  membutuhkan  kesepakatan dan  perencanaan  yang  baik  dalam  mengelola  kerja sama  transmigrasi  tersebut,  mulai  dari  pengiriman teransmigrasi,  penematan  transmigrasi  samapai dengan pengelolaan transmigrasi di daerah transmigrannya.
Pelaksanaan kerja sama daerah tidak lepas juga dalam penyusunan perjanjian kerja sama daerah, dari perjanjian  kerja  sama  tersebut  ditetapkan  tugas  dan peran  masing-masing  pihak  dalam  melakukan  kerja sama  daerah.  perjanjiaan  tersebut  menentukan  posisi para  pihak  yang  melakukan  kerja  sama  daerah. pemerintah  daerah  mempersiapkan  perjanjian  kerja sama tersebut secara komferhensif dengan memperhatikan  secara  detai  tiap  klusul  pasal  yang terdapat  di  perjanjian  kerja  sama  daerah  tersebut sehingga  pemerintah  daerah  tidak  merasa  di  rugikan atau  terkecoh  dengan  perjanjian  kerja  sama  tersebut. selama  ini  masih  banyak  pemerintah  daerah  dari pengalaman  yang  didapat  dari  hasil  pengumpulan data  lapangan,  pemerintah  daerah  masih  belum maksimal  membuat  perjanjian  kerja  sama  daerah tersebut.  sehingga  mendatangkan  kemanfaatan  yang kurang  maksimal  dalam  perlaksanaan  kerja  sama daerah.
Kemampuan  SDM  yang  sangat  terbatas  baik kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya  merupakan  suatau  kebutuhan  yang  sangat mendesak  pada  pelaksanaan  kerja  sama  daerah. membangun  sebuah  komitmen  dan  kompetensi  yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah menjadikan suatu  hal  yang dibutuhkan pada saat ini. diharapkan  kemampuan  SDM  tersebut  juga  sampai dapat  memaparkan  nilai  kebermanfaatan  dari pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang  dilaksanakan. Tidak hanya sebatas memiliki SDM yang berkomitmen dan berkompetensi saja, penyelenggaraan kerja sama daerah juga membutukan “penjaga” atau organisasi yang mendukung  pelaksanaan  kerja  sama  daerah  tersebut. dari  lokasi  yang  dijadikan  daerah  studi  beberapa daerah  sudah  memiliki  unit  kerja  yang  dapat memfasilitasi  penyelenggaraan  kerja  sama  daerah, hingga  saat  ini  belum  di  ketahui  ukuran  dan  bentuk unit  kerja  yang  sesuai  untuk  dapat  mengemban pelaksanaan kerja sama daerah.
Selain  itu  juga  Sumberdaya  manusia  menjadi kunci  dalam  penyusunan  dan  penetapan  konsepsi kerjasama daerah yang dilakukan selama ini, koreksi mendalam terkait dengan bentuk naskah kesepahaman dan perjanjian kerjasama saat ini masih belum secara detail dirumuskan sehingga menghasilkan  dampak  yang  negatif  bagi  sebelah pihak. Nota kesepahaman perjanjian kerjasama harus benar-benar mengakomodir kebutuhan kerjasama dan menigkat  pihak-pihak  yang  melakukan  kerjasama. Mengingat  selama  ini  terjadi  ke  kosongan  dalam menjaga komitmen bersama setiap tahap pelaksanaan kerjasama,  ada  beberapa  kesepakatan  perjanjian kerjasama  yang  tidak  memiliki  sangki  bagi  pihak- pihak  yang  melakukan  wan-prsetasi  pada  tahapan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Penyusunan  perjanjian  kerja  sama  daerah tersebut  dibutuhkan  analisi  hukum  perjanjian  kerja sama daerah. analisi hukum tersebut dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  analisi  hukum  ini setidaknya  dipersiapkan  terlebih  dahulu  sebelum penyusunan  perjanjian  kerja  sama  dengan  demikian perjanjian  kerja  sama  tersebut  memperhatikan  jenis dan sifat pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  dengan  pihak-pihak  yang  terkait di dalamanya.
Analisi  hukum  perjanjian  kerja  sama  daerah pada  struktu  yang  ada  di  unit  kerja  daerah  masih terpisah  dan  dimasukkan  ke  dalam  bagian  atau  sub bagian  hukum  dan  perundang-undangan  yang diselenggarakan  di  bawah  sekretaris  daerah.  analisis hukum  sdiperlukan  dalam  penyususnan  perjanjian kerja  sama  untuk  itu  harus  dipahami  secara mendalam terkait dengan pelaksanaan  kegiatan kerja sama  daerah  mulai  dari  awal  hingga  tahapan  akhir kegiatan  kerja  sama  sehingga  tidak  ada  yang  merasa saling  merugikan  atau  keberatan  yang  terjadi  dalam penyelenggaraan kegiatan kerja sama daerah tersebut.
Perjanjian  kerja  sama  dengan  analisis  hukum yang  kuat  menjadi  prioritas  awal  dalam  mengawali persiapan  kerja  sama  daerah.  kedua  materi  tersebut
menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dalam  pelaksanaan dan  menjadi hal yang penting dan menentukan posisi pemerintah daerah sebagai pelaksana atau pihak kerja sama dan juga sebagai pemilik sebagaian modal pada kerja  sama  daerah  yang  diselenggarakan.Perjanjian kerja sama memuat ketentuan yang sudah diatur oleh peratuan  perundang-undangan,  penekanan  pada perjanjian kerja sama daerah dukungan regulasi kerja sama  daerah  yang  juga  akan  membawa  pelaksanaan kerja  sama  tersebut  pembagian  keuntungan  bersama dair pihak-pihak yang melakukan kerja sama daerah. diharapkan  dengan  melakukan  analisis  hukum  pada penyusunan  kerja  sama  daerah  terjadi  penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Penigkatan kapasitas tersebut dimulai dari SDM yang  dimiliki  dan  disiapkan  guna  pelaksanaan  kerja sama  daerah.  sesuai  dengan  Permendagri  No.  19 tahun  2009  tentang  pedoman  peningkatan  kapasitas pelaksanaan  kerja  sama  daerah.  pada  pasal  2 penigkatan kapasitas pelaksanaan kerja sama terbagai kepada 7 kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan kerja sama  daerah.  ketujuh  kegiatan  tersebut  akan  banyak sekali  permasalahan  yang  dihadapi  baik  di  tingkat pemerintah dan pemerintah daerah masalah pendanaan atau fasilitator dalam mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan tersebut. pemasalahan tersebut juga dirasakan oleh pemerintah daerah  yaitu  minimnya  peningkatan  kapasitas  yang didapat oleh pemerintah daerah, selama  ini kuantitas pelaksanaan  peningkatan  kapasitas  tersebut  dalam menjaga kulitas SDM pemerintah daerah.

## Kelembagaan Kerja Sama Daerah
Selain  sistem  dan  prosedur,  pelembagaan  kerja sama daerah juga tekait dengan kedudukan unit kerja yang menyelenggarakan  kerja sama tersebut, seperti yang  telah  diuraikan  pada  paragraf  di  atas, kedudukan  unit  penyelenggaran  peran  kerja  sama daerah  yang  ukuran  unit  kerjanya  diukur  dengan beban  kerja  yang  dimiliki  juga  sebagai  koordinator dalam  penyelenggaraan  seluruh  peran  kerja  sama daerah yang terangkup pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  acauan  dalam menyelenggarakan kerja sama daerah.  Budaya dalam pelaksanaan kerja sama daerah menjadi satu hal yang tidak  dapat  dipisahkan.  Dari  Sisdur  yang  ada terciptalah  nilai/norma-norma  yang  akan  menjadi suatu  budaya  dalam  unit  kerja.  budaya  tersebut setidaknya  mendukung  pelembaganan  kerja  sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Bentuk  dan  ukuran  unit  kerja  yang  mendukung sekalingus juga menyelenggarakan kerja sama daerah dapat diukur melalui beban tugas yang di hadapi pada setiap  daerah,  beban  tersebut  ditinjau  dari  jumlah kerja  sama  yang  dilakukan  dan  juga  pemanfaatan kerja sama tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  yang  digambarkan  melalui urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  daerah.  selain  itu dibutuhkan  regulasi  daerah  yang  kuat  demi mendukung  terselenggaranya  kerja  sama  daerah, sistem dan prosedur (Sisdur) harus dibuat dan ditaati oleh  seluruh  pemangku  kepentinga  pemerintah
daerah  dalam  menuntun  dan  melaksanakan  kerja sama daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah yang terkait  dengan  koordinasi  pelaksanaan  kegiatan terdapat  sedikit  hambatan.  Hambatan  dimaksud melihat  posisi  serta  tingkatan  dari  unit  kerja  yang melaksanakan  kegiatan.  Koordinasi  yang  bersifat vertikal  diperlukan  kebesaran  jiwa  pada  setiap pelaksananya  untuk  dapat  menjalankan  kegiatan tersebut  dan  membuat  pelaksanaan  kegiatan  tersebut menjadi  berhasil,  selain  itu,  koordinasi  ditingkat horizontal, antara pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota  diperlukan  skema  dan alur  kooridinasi  yang  ditata  dan  dijadikan  sebuah norma sehingga dapat secara kontinyu dan berkesinambungan terlaksana. Untuk dapat menghilangkan gejala tersebut dubutuhkan koordinasi  dan  komunikasi  yang  intens  dan partisipatif  ditiap  jajaran  pemerintah  daerah  yang menyelenggarakan kerja sama daerah.
Mendukung  pelaksanaanya  unit  kerja  diberikan dikonstruksikan  suatu  struktur  organisasi  dengan ukuran  yang  tepat  dan  ditambahakan  kewenangan yang  harus  didapat  dalam  mendukung  pelaksanaan kerja sama daerah. sehingga dalam berkoordinasi pun bisa  berjalan  baik  sekalipun  unit  kerja  tersebut memiliki  tinggkatan  yang  rendah  dalam  struktur birokrasi  di  pemerintah.  Kewenangan  diperlukan sehingga  mampu  melaksanakan  kerja  sama  daerah dengan baik. Pemberian kewenagan tersebut setidaknya  meberikan  peran  yang  cukup  berarti  bagi unit  kerja  penyelenggaran  peran  kerja  sama  daerah untuk  dapat  lebih  intens  lagi  dalam  mendukung pelaksanaan  kerja  sama  daerah  sehingga  diharapkan dapat  mendeteksi  lebih  dini  terhadap  permasalahan kerja  sama  daerah  yang  akan  terjadi  dan  juga membantu  penyelesaian  perselisian  kerja  sama  yang merupakan peran yang tidak dapat dipisahkan
Penyelenggaraan  kerja  sama  daerah  yang menjadi  sebuah  alat  dalam  mendukung  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dalam  mengelola  potensi dan sumberdaya daerah dengan minimnya sumberdaya  pendanaan,  kerja  sama  daerah  menjadi perangkat  yang  sangat  efektif  untuk  itu  dubutuhkan kemamuan dan kreatifitas penyelenggaran pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkannya.  Tidak kalah  pentingnya  penyelenggaraan  kegiatan  juga setidaknya  diikuti  dengan  dukungan  evaluasi  tata laksana  kerja  sama  daerah  yang  tepat  dan  baik  pula, untuk itu evaluasi dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dititik beratkan pada upaya pemerintah daerah dalam  melaksanakan  yang  meliputi  tiap  tahapan pelaksanaan kerja sama daerah (prosedur pelaksanaan  kerja  sama  daerah)  dan  juga  melihat sekaligus  menetapkan  aspek  yang  paling  memiliki potensi  dalam  menunjang  keberhasilan  kerja  sama daerah.
Tantangan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama daerah  ini  juga  dihadapkan  pada  perjanjian  kerja sama yang tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, peran unit kerja  yang  menyelenggarakan  kerja  sama  daerah dalam mencari akar permasalahan yang menghambat tidaklanjut  kerja  sama  daerha  tersebut  sampai
menemukan  solusi  yang  terbaik.    Pelaksanaan  kerja sama  daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah pada  dasarnya  telah  melewati  tahapan-tahapan  yang sudah  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undnagan,  namun  demikian  tidak  semuanya  berjalan dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Beberapa  perjanjian kerja  sama  daerah  atau  yang  lazim  disebut Momerandum  of  understanding  (MoU) dengan jangka  waktu  tertentu  belum  mendapatkan  perhatian sepenuhnya  untuk  ditindaklanjuti,  sehingga  apa keguanaan yang didapat dari tindakan yang dilakukan tersebut. penguasaan terhadap pemilihan sektor yang menjadi  objek  kerja  sama  daerah  sampai  kapasitas dan  dukungan  unit  kerja  yang  terkait  dalam menyelenggarakan kerja sama daerah tersebut. untuk diketahui bersama, tahapan kerja sama daerah terbagi kedalam  dua  tahapan  besar,  tahapan  persiapan  dan tahapan  pelaksanaan.  Tahapan  persiapan  dilakukan oleh  unit  kerja  yang  menyelenggarakan  peran  kerja sama  daerah,  di  daerah  masuk  kepada  bagian  dan atau  sub  bagaian  kerja  sama  yang  terdapat  di sekretariat  daerah.  selanjutnya  tahap  pelakasaan dilaksanakan oleh unit kerja atau SKPD yang terkatit dengan objek kerja sama daerah tersebut.
Buadya kerja sama daerah dibangun didasarkan pada kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan kerja sama  daerah.  setiap  pelaksana  kerja  sama  daerah harus benar-benar mengetahui kenapa unit kerja sama daerah  dibentuk  yang  sekanjutnya  menjadi  kriteria kebutuhan  pembentukan  organisasi  tersebut,,  kriteria tesebut  harus  dipahami  oleh  seluruh  jajaran  SDM pengelola  kerja  sama  daerah  baik  dari  pimpinan hingga sampai kepada staf teknis. Pada pelaksanaanya  budaya  tersebut  dapat  dibentuk  dari regulasi yang ada dan aturan main dalam pengelolaan kerja sama daerah. budaya tersebut dibangun melalui lingkungan  eksternal  dan  lingkungan  internal,  baik yang  diadopsi  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi, pengalaman  kerja  sama  yang  terlah  ada,  dan pemberian  bimbingan  teknis  yang  dilakukan.  Unutk lingkungan  internalnya  nilai-nilai  yang  sudah dimiiliki  yang  dibawa  masing-masing  individu  dan juga  norma  yang  tidak  tertulis  dalam  pelaksanaan kerja sama daerah.
Pelaksanaan  kerja  sama  di  daerah  dalam pengelolaan  kegiatanya  didukung  dengan  teraturan yang  kuat  dan  menjadi  pedoman  dalam  pelaksanaan kegiatannya.  Peraturan  tersebut  yang  nanti  secara perlahan  akan  membentuk  budya  pelaksanaan  kerja sama daerah pada unit yang memiliki peran tersebut. saat  ini  sudah  ada  daerah  yang  membentuk  regulasi dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah  dalam  bentuk peraturan  daerah,  diharapakan  dengan  adanya regulasi  tersebut  dapat  memperlancar  pada  pembagi pekerjaan  secara  teknis.  Dengan  adannya  peraturan daerah tersebut pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam  penyelenggaraan  kerja  sama  daerah.  Perda Kerja  sama  sebagai  regulasi  kebijakan  di  daerah memainkan  peran  penting  dalam  mendukung kewenanga  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  menjaga  konsistensi  pelaksanaan  kerja  sama daerah.
Peran dan kemampuan daerah dalam sinergikan pelaksanaan  kerja  sama  daerah  pada  bidang  urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik urusan wajib dan  pilihan.  Pada  prinsipnya  penyelenggaraan  kerja sama  daerah  yang  menjadi  keweanangan  yang dikerjasamakan,  pelaksanaan  kerja  sama  tersebut yang  disesuaikan  dalam  bidang  urusan  ditiap  daerah memiliki  variasi  yang  berbeda,  yang  didapat  dalam penyelenggaraan  pada  bidang  urusan  pemerintahan tersebut  merupakan  suatu  pelayanan  publik  serta peningkatan dan tukar pengetahuan serta keterampilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut. masing-masing pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam kerja sama  daerah.  inisasi  dalam  penyelenggaraan  kerja sama  pada  bidang  urusan  merupakan  semangat  bagi pemerintah  daerah  untuk  dapat  memberikan  yang terbaik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.  Dengan  kewenangan  yang  dimiliki dalam  menjalankan  kerja  sama  daerah  dengan  di dukung  oleh  regulasi  setidanya  banyak  yang  dapat dilakukan yang masuk kedalam perencaan kerja sama daerah yang menjadi tugas para pengelola kerja sama daerah.  Program  dan  kegiatan  yang  dijalankan tentunnya  mendukung  dan  mendorong  keberhasilan pelaksanan  kerja  sama  daerah,  kewenangan  yang dimainkan  oleh  bagian  kerja  sama  daerah  memiliki arti  penting.  Keweanangan  yang  di  dapat  mulai  dari tahap  persiapan,  inventarisasi  objek  kerja  sama daerah, persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir kerja sama daerah. dari sana dapat disusun kegiatan.
Selain itu peran pemerintah daerah dalam kerja sama  daerah  mempunyai  peran  yang  kuat  dalam mendukung  penyelesaian  perselisihan  diantara  pihak yang  terlibat  dalam  pelaksanan  kerja  sama  daerah, disinilah  diperlukan  kemampuan  dalam  mengelola manajemen  resiko  pelaksanana  suatu  kegitan  yang melibatkan  berbagai  pihak,  kemampuan  pemerintah daerah  terletak  pada  penyiapan  adendum  perjanjian kerja  sama  daerah  sesudah  tersedianya  informasi yang  mendukung  dalam  mengakhiri  penyelensaian tersebut.  untuk  itu  dibutuhkan  data  dan  informasi yang  cukup  serta  pelaksanaan  kelarifikasi  terhadap dokumen  atau  data  dalam  pelaksanaan  kerja  sama daerah tersebut.
Intensitas  keterlibatan  pemerintah  semakin bermakna,  tidak  hanya  sekedar  dalam  forum  diskusi tetapi  memiliki  peran  sentral  dan  penting  dalam pengelolaan  kerja  sama  daerah  tersebut.  untuk  itu pengetahuan  dan  wawasan  yang  harus  dimiliki  oleh SDM  pelaksana  dan  teknis  kerja  sama  daerah  harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan  perselisiahan  kerja  sama  daerah. Penyelesaian perselisihan tersebut dengan mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  kerja  sama daerah, selanjutnya diadakan forum yang melibatkan semua  para  pemangku  kepentingan  dalam  perjanjian kerja  sama  tersebut  untuk  bermusyawarah  dan bermufakat  dalam  mencari  penyelesaian  perselisian kerja  sama  daerah  tersebut,  baik  yang  merupakan jenis  pelayanan  atau  pun  metode  kerja  sama  lainnya yang dilakukan bersama.

## Evaluasi Tata Laksana Kerja Sama Daerah
Pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang  banyak dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  memiliki  bidang kerja  sama  yang  hampir  semuanya  menjadi  bidang pembagian urusan pemerintahan. Bentuk pengaturan/perjanjian  yang  banyak  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  kerja  sama daerah  terdapat  tiga  bentuk  besar  yang  menjadi temuan  dari  studi  ini,  yaitu:  1)  Joint  Services:  yaitu pengaturan  kerjasama  dalam  memberikan  pelayanan publik,  seperti  pusat  pelayanan  satu  atap  yang dimiliki  bersama,  dimana  setiap  pihak  mengirim aparatnya  untuk  bekerja  dalam  pusat  pelayanan tersebut;  2)  Contract  Services:  yaitu  pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak yang  lain  untuk  memberikan  pelayanan  tertentu, misalnya  pelayanan  air  minum,  persampahan,  dsb. Jenis  pengaturan  ini  lebih  mudah  dibuat  dan dihentikan,  atau  ditransfer  ke  pihak  yang  lain;  3) Pengaturan Lainnya: pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan  selama  dapat  menekan  biaya,  misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), fasilitas pergudangan, dsb. Dengan memiliki wilayah cakupan  minimal  2  sampai  dengan  5  daerah  yang saling  berbatasan.  Pada  pelaksanaan  kerja  sama daerah,  kegiatan  kerja  sama  tersebut  menjadi perhatian  dalam  menjaga  konsistensi  pelaksanaanya untuk  itu  dilakukan  evaluasi  sehingga  mengetahuan permasalahan  dan  dukungan  apa  yang  dibutuhkan pada pelaksanaan kerja sama daerah.
Selain itu, evaluasi juga pada pengelolaan kerja sama daerah. dilihat dari  kebermanfaatan  kerja sama dalam  memenuhi  dan  mendukung  peningkatakan kesejahteraan  masyarakat.  Diharapkan  pengelolaan kerja  sama  tersebut  dilakukan  secara  tepat  sehingga dapat  menghasilkan  nilai  tambah  bagi  pemerintah daerah  yang  merupakan  tujuan  dari  kerja  sama tersebut.  dalam  meninjau  pelaksaan  kerja  sama daerah  saati  ini  setidaknya  dapat  melihat  banyaknya jenis kerja sama yang dilakukan baik yang berbentuk pada  penyediaan  infrasturktur  fisik  dan  non  fisk sampai  dengan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  memenuhi  dan  memperbaiki  taraf hidupnya.  Evaluasi  pengelolaan  kerja  sama  daerah dimulai dari rankgaian identifikasi aspek yang paling memiliki  tingkat  sensitifitas  yang  tinggi  dalam penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut, sehingga  dihasilkan  aspek-aspek  yang  paling  krusial untuk dapat dijadikan alat ukur.
Terkadang  pemerintah  daerah  mempertimbang- kan  beberapa  hal  dalam  pelaksanaan  kerja  sama daerah  tersebut  hingga  pada  akhirnya  ada  beberapa kerja  sama  yang  sudah  ditandatangani  tidak dilaksanakan  hingga  waktu  pelaksanaan  kerja  sama daerah  habis.  Pelaksanaan  kerja  sama  daerah  yang seperti  ini  merupakan  pelaksanaan  yang  memiliki kontrol  terhadap  kegiatan  yang  sangat  minim, sehingga  pelaksanaan  menjadi  lepas  dan  tidak menghasilkan  apa-apa  walapun  sumberdaya  dan potensi  daerah  belum  di  pergunakan.  Penyusunan instrumen  evaluasi  pelaksanaan  kerja  sama  daerah menjadi titik yang krusial untuk menilai dan menjaga keberlangsungan  pelaksanaan  kerja  sama  daerah
tersebut. evaluasi tersebut sangat penting dilaksanakan  untuk  menilai  sejauhmana  pelaksanaan dan  apa  dampak  yang  diberikan  dari  pelaksanaan kerja  sama  daerah  yang  dilakukan.  Pelaksanaan evaluasi  didasarkan  padan  tahapan  pelaksaan  kerja sama daerah yang dilakukan, SDM pelaksana baik di bagian kerja sama atau pelaksana pada tingkat SKPD sebagai  sektor  yang  memilikin  peran  untuk melaksanakan tugas tersebut.
Pengawasan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kerja sama  daerah  menjadi  tugas  TKAD  (Tim  Kerjasama Antar  Daerah)  untuk  mengawasi  pelaksanaan  daerah yang  berjalan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja sama  daerah  atau  ada  pihak  yang  melakukan  wan prestasi pada pelaksanaan kerja sama daerah tersebut. setidanya  perjanjian  kerja  sama  daerah  yang  tidak ditindaklanjuti  sudah  dapat  terdeteksi  dari  awal sebelum penandatanganan kerja sama itu berlangsung. Tim tersebut perlu menggali kemampuan dan kesiapan dalam peranan pengkoordinasian  persiapan  kerja  sama  daerah. setelah  TKAD  tersebut  mampu  mendeteksi  dan menilai  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  unit  kerja atau SKPD  yang  memiliki peranan pada sektor  yang dikerjasamakan  yang  akan  malaksanakan  kerja  sama tersebut.  dengan  menilai  terlebih  dahulu  dapat menekan  unit  kerja  atau  SKPD  yang  akan melaksanakan  perjanjian  kerja  sama  daerah  tersebut usaha  untuk  meinmalisir  terjadinya  perjanjian  kerja sama  yang  tidak  ditindaklanjuti.  Selain  itu  juga palaksanaan  kerja  sama  tersebut  harus  dilaporkan secara  kontinyu  setiap  bulannya  kepada  TKAD, laporan  tersebut  menjadi  alat  bagi  Tim  untuk menentukan  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kerja sama daerah.
Di  beberapa  daerah,  bagian  kerjasama  masih minim  dilibatkan  dalam  inisiai  awal  kerjasama  dan pelaksanaan  kerjasama.  Dengan  sudah  ditetapkan TKAD    belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Tim tersebut  ditetapkan  oleh  Kepala  daerah  dengan melakukan  beberapa  tugas  antara  lain  dalam mempersiapakan  kerja  sama  daerah  dan  melakukan evaluasi  pelaksanaan  kerjasama  daerah,  sayangnya sangat minim sekali tim tersebut melakukan evaluasi terhadap  pelaksanaan  kerjasama  daerah  meningat kesulitan  dalam  merumuskan  instrumen  evaluasi yang  harus  ditetapkan  sehingga  perlu  petunjuk  lebih lanjut  lagi  dalam  pelaksanaan  evaluasi  sehingga keberlangusngan  kerjasama  daerah  dapat  terjaga dengan  baik  dan  dapat  memberikan  manfaat  dan keutungan  bagi  pihak-pihak yang melakukan kerjasama tersebut.
Evaluasi  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  daerah yang  dapat  dilakukan  yang  secara  mandiri  ataupun oleh  pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah.  dengan meilihat  aspek,  yaitu  1)  Pemahaman  Pemda,  2) Dukungan  Fasilitasi  Kerja  sama,  3)  Analisis  Hukum Perjanjian  kerja  sama,  4)  Regulasi/Kebijakan  Kerja sama  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah,  5) Kesiapan  Unit  Kerja  Pelaksana  Kerja  Sama  daerah, dan 6) Jenis dan Kuantitas Kerja sama daerah.

## SIMPULAN
Studi  indentifikasi  profil  kerja  sama  daerah, setelah  melakukan  studi  lapangan  dan  melakukan analisi  terhadap  data,  fakta  dan  informasi  yang didapat  makan  dirumuskan  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pentingnya pemataan dan pengalian objek kerja sama  daerah  dengan  mempertimbangankan manfaat dari pelaksanaan kerja sama daerah dan juga  hasil  yang didapat oleh  pemerintah daerah dari  penggunaan  potensi  dan  sumberdaya daerah
2. Kemampuan  SDM  dalam  melaksanakan  kerja sama  daerah  menjadi  modal  utama  dalam mendukung  keberhasilan,  untuk  itu  dibutuhkan jabatan  yang  memiliki  kompetensi  yang  handal dalam pengelolaan kerja sama tersebut.
3. Membangun  unit  kerja  dengan  didukung  oleh norma-norma  dan  struktur  yang  tepat  sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pengetahuan yang  dimiliki  dalam  mendukung  pelaksanaan kerja sama daerah.
4. Selama  ini  pelaksanaan  kerja  sama  daerah belum  memberikan  dampak  masih  kecil  dalam kontribusi  pembangunan  daerah,  beberapa pelakasnaan  kerja  sama  daerah  perlu  dilakukan evaluasi untuk
meningkatkan
nilai kebermanfaatan  kerja  sama  daerah  dari  sisi pengelolaan yang dailakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyani,  Kartika.  2009.  Model  Kerja  Sama  Antar Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Otonomi daerah  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Jurnal Riset Daerah Vol. VII No. 2. Feiock,  R.C.  (2004),  ‘Introduction:  Regionalism  and Institutional  Collective  Action’  in  R.C.  Feiock (ed.), Metropolitan Governance: Conflict,
Competition,  and  Cooperation,  hal.  3-16, Georgetown University Press, Washington, D.C. Oran  R.  Young,  1992.  Arctic  Politics:  Conflict  And Cooperation In The Circumpolar North. National Academy Press Washington, D.C
Patterson,  D.A.  2008.  Intergovermental  Cooperation.
Albany,  NY.  New  York  State  Department  of State Division of Local Governmental Services.
Prtikno,  dkk.  2004.  Penguatan  Kapasitas  Kelembagaan Kerja  sama  Kartamantul,  Final  Report  Sekber Kartamantul-GIZ Urban Quality Yogyakarta.