Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 1, January 2023, Page : 1 - 17 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 15 January 2022 | Reviewed: 30 April 2022 | Accepted: 6 June 2022

## REFORMULASI PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Budimansyah, 1 Syarifah Arabiyah 2

## Abstract
Corruption is a criminal act that causes state financial losses, hampers national development, loses of social and economics community rights. But, the perpetrators of corruption cannot be sentenced to death, except in certain circumstances as regulated in the elucidation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. That vacum of norm of the death penalty against the perpetrators of corruption causes for the inequality between the impact of corruption with that punishment. Different way to punish in the application of nisab restrictions for theft in islamic law, namely theft with a minimum loss of 1/4 dinar victims can be sentenced to cut off hands. The purpose of this study is to reformulate the regulation of the death penalty in the Eradication of Corruption act based on the application of nisab restrictions for theft in islamic law. This study is a normative legal research with the legislation and comparative approach. Legal material collection techniques by the literature study, and legal material analysis techniques by descriptive method of analysis with deductive reasoning. Based on this study revealed that the need for changes in the Eradication of Corruption act by expanding the meaning of certain circumstances in the explanation of Article 2 Paragraph (2), namely determining the minimum limit for state financial losses that can be sentenced to death.
Keywords: islamic criminal law; corruption; state financial losses

## Abstrak
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Namun terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak diaturnya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berimplikasi terhadap ketimpangan antara dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yang dianggap terlalu ringan. Cara berhukum tersebut berbeda dengan penerapan batasan nisab dalam jarimah pencurian yaitu pencurian dengan minimal kerugian korban 1 / 4 dinar dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan reformulasi pengaturan hukumam mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan batasan nisab dalam jarimah pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis dengan penalaran deduktif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperluas makna keadaan tertentu dalam
1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, budimansyahmh@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Jalan Kom Yos Sudarso Pontianak, iyahalqadri@gmail.com
penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu kerugiaan keuangan negara dalam batas minimal tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Kata Kunci: hukum pidana Islam; kerugian keuangan negara; korupsi

## I. Pendahuluan
Realitas empiris di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berada pada fase yang tidak mengembirakan atau bahkan mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan karena semakin meningkatnya tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Kendatipun terhadap terdakwa telah dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum menunjukkan efek jera yang signifikan terhadap pelaku. Tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari terdakwa tindak pidana korupsi pasca vonis hakim dengan tanpa rasa malu menemui awak media kemudian memberi keterangan ataupun pembelaan. Selanjutnya bagi terpidana tindak pidana korupsi ketika selesai menjalani hukuman tidak tampak adanya efek jera dengan bertobat atau menyesali perbuatannya, dengan bangga dan tanpa rasa malu kemudian mencalonkan diri menjadi pejabat negara atau pejabat daerah.
Persoalan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah dari generasi ke generasi, bahkan dalam setiap rezim yang berkuasa dari era orde baru sampai sekarang masih belum menunjukan perubahan yang signifikan. Perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi sekalipun tidak berimplikasi baik terhadap penurunan angka tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada era orde baru tindak pidana korupsi dilakukan secara diam-diam atau boleh dikatakan tindak pidana korupsi dilakukan di bawah meja. Selanjutnya setelah reformasi bergulir keadaan semakin bertambah parah yaitu jika pada era orde baru tindak pidana korupsi dilakukan di bawah meja, maka pasca reformasi tindak pidana korupsi dilakukan di atas meja yaitu secara sistemik dan menjerat siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Melihat kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin parah, maka diperlukan langkah yang extraordinary untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.
Pemberlakuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari akar sejarah yang melatarbelakanginya. Sebagai negara yang menganut civil law system maka aksi hukum atau penegakan hukum sangat tergantung dari bentuk undang-undang yang kemudian dituangkan dalam bentuk pasal demi pasal. Jika teks undang- undang yang dibentuk baik dan berkeadilan, maka aksi hukum atau penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan baik. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di
Indonesia nilai-nilai sebagaimana terdapat di dalamnya adalah berasal dari warisan orde baru yang kemudian dilakukan penyempurnaan sedikit demi sedikit, sehingga wajar saja jika jauh dari nilai-nilai keadilan terlebih keadilan yang merepsi nilai-nilai dalam hukum pidana Islam.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang dijadikan dasar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia mengandung banyak kelemahan. Salah satu kelemahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak diaturnya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya keadaan tertentu diatur secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana- dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam makna demikian maka selain dari yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman mati.
Tidak diaturnya hukuman mati dalam UU Tipikor menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari perspektif bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara yang berhubungan erat dengan terhambatnya pembangunan dan pemenuhan hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi masyarakat. Tegasnya bahwa dengan tidak diaturnya hukuman mati dalam UU Tipikor, maka para koruptor semakin leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi tanpa rasa khawatir akan dijatuhi hukuman mati.
Kondisi berhukum berbeda jika dilakukan komparasi mikro antara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan jarimah pencurian dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku pencurian dalam batas tertentu dapat dijatuhi hukuman berat yaitu hukuman potong tangan. Ironisnya, jika pencurian dalam hukum pidana Islam yang hanya merugikan korban saja dapat dijatuhi hukuman potong tangan, namun tidak demikian bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang merugikan keuangan negara namun tidak dapat dijatuhi hukuman mati.
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan bahaya laten yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerugian sistematis dan masif terhadap masyarakat, bangsa, dan negara misalnya kemiskinan, tidak meratanya pembangunan, dan masih banyak lagi bahaya lainnya yang tidak dapat disebutkan sebagai konsekuensi logis dari tindak pidana korupsi yang tercela. Keadaan tersebut kontras dengan ancaman hukuman terhadap tindak
pidana korupsi yang dianggap terlalu ringan sehingga terjadi keadaan yang tidak seimbang antara akibat dari tindak pidana korupsi dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Keadaan tersebut diperparah dengan pengaturan keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang sarat dengan ambiguitas dan multi interpretasi. Oleh sebab itu sulit ditemukan terdakwa tindak pidana korupsi di negeri ini yang dijatuhi hukuman mati berdasarkan frasa pengaturan keadaan tertentu dalam pasal tersebut, sehingga ketidakadilan dan ketidakpastian hukum semakin melebar sementara kerugian negara terus terjadi dari waktu ke waktu.
Dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku jarimah pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan apabila memenuhi batasan nisab yaitu kerugian korban minimal ¼ dinar. Realitas berhukum seperti ini tidak ditemukan dalam hukum pidana Indonesia khususnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat terbebas dari tuntutan hukuman mati karena asas yang diterapkan dalam hukum pidana adalah nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana Islam sebagaimana terdapat dalam jarimah pencurian urgen untuk dilakukan transformasi ke dalam UU Tipikor agar terbentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan dan berdasarkan pada kesadaran hukum rakyatnya mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana reformulasi pengaturan hukuman mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan batasan nisab dalam jarimah pencurian.

## I. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama. Data sekunder tersebut berdasarkan sifat autoritatifnya kemudian dibagi ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal-junal, dan publikasi ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif analisis dengan penalaran bersifat deduktif.

## II. Analisis dan Pembahasan

## A. Batasan Nisab dalam Jarimah Pencurian
Hukum pidana Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum pidana Indonesia atau hukum pidana Belanda. Perbedaan tersebut ditandai bahwa dalam hukum pidana Indonesia hak untuk menghukum terdakwa merupakan hak absolut yang dimiliki oleh negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Realitas berhukum atau cara berhukum tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang menganut civil law system sehingga kehadiran peraturan perundang-undangan yang jelas, pasti, dan tertulis menjadi suatu keniscayaan. Keadaan demikian kontradiktif dengan hukum pidana Islam di mana dalam hukum pidana Islam hak menghukum tidak semata-mata merupakan hak negara tetapi juga merupakan hak Allah SWT. Hak Allah SWT dalam hukum pidana Islam dipersamakan dengan hak masyarakat umum sehingga dalam hak Allah SWT tidak terdapat pemaafan sedangkan untuk hak sesama manusia terdapat pemaafan. Lebih lanjut dalam hukum pidana Islam hak negara untuk menghukum yang direpresentasikan oleh hakim sangat tergantung kepada jenis jarimah yang dilakukan yaitu apakah jarimah yang dilakukan merugikan masyarakat luas atau merugikan individu, sedangkan hak Allah SWT dipersamakan dengan hak masyarakat umum atau murni hak Allah SWT.
Dalam hukum pidana Islam, hukum pidana dinamakan dengan jinayah atau jarimah yang sering kali dipersamakan tetapi hakikatnya antara keduanya adalah berbeda. Abdul Kadir Audah sebagaimana dikutip Rahmat Hakim menjelaskan bahwa:
“ Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara’ , baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda”. 3
Istilah berikutnya yang sering dipakai untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam adalah jarimah. Rahmat hakim 4 menjelaskan bahwa jarimah adalah kata yang sering digunakan untuk menderivasikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, baik bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut misalnya jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan lain sebagainya.
Fiqih jinayah atau jarimah terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, dan jarimah ta’zir. Perbedaan antara ketiganya adalah dalam jarimah hudud sepenuhnya merupakan hak Allah SWT kecuali dalam jarimah qad z af (menuduh orang
3 Rahmat Hakim. 2010. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 12.
4 Ibid , hlm 14-15.
lain berzina) , sehingga dalam jarimah hudud hak menghukum sepenuhnya merupakan hak Allah SWT dan bentuk hukumannya telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam syariat. Ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis yang termasuk ke dalam jarimah hudud yaitu: “Ulama Hanafiyah mengatakan, hukuman hadd ada lima yaitu, hukuman hadd tindak pencurian, hukuman hadd tindak perzinahan, hukuman hadd menenggak khamar, hukuman hadd mabuk-mabukan, dan hukuman hadd menuduh orang lain berzina (hadd qadzaf). Adapun tindak kriminal hirabah (penyamunan, perampokan) itu masuk ke dalam cakupan pengertian tindak pencurian berdasarkan arti kata pencurian yang lebih umum. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyah, ada tambahan dua hukuman hadd lagi, yaitu hukuman hadd qishas dan hukuman hadd murtad. Sehingga, menurut fuqaha selain ulama Hanafiyah, hukuman hadd ada tujuh, berdasarkan pertimbangan bahwa pengertian hadd adalah suatu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah SWT sehingga siapapun tidak boleh ada yang melanggarnya. Juga berdasarkan pertimbangan, bahwa hukuman hadd berdasarkan pendapat yang ashahh mencakup hal-hal yang merupakan hak Allah SWT dan hal-hal yang merupakan hak manusia (individu) termasuk di antaranya adalah hukuman qishas .” 5
Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang juga sudah ditentukan bentuk hukumannya sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil yang jelas, sehingga baik bentuk jarimah dan hukumannya juga sudah diatur secara jelas dan tegas berdasarkan syariat. Dalam jarimah ini hak menghukum bukan merupakan hak Allah SWT tetapi merupakan hak sesama manusia sehingga di dalamnya terdapat pemaafan. Dalam bentuk jarimah ini imam atau hakim dapat menjatuhkan hukuman qisas apabila korban atau ahli warisnya tidak memaafkan kesalahan pelaku, namun jika korban memaafkan kesalahan pelaku maka bentuk hukuman digantikan dengan diyat atau denda. Mengenai bentuk jarimah ini terdapat lima jenis yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak disengaja.
Bentuk jarimah yang ketiga adalah jarimah ta’zir, dalam bentuk jarimah ini kemudian dibagi ke dalam dua jenis yaitu ta’zir yang sudah ditentukan bentuknya sehingga tidak akan berubah sebagai perbuatan tercela dan haram hukumnya sampai ke akhir zaman namun tidak termasuk ke dalam jarimah hudud maupun jarimah qisas dan diyat, dan jarimah ta’zir yang tidak ditentukan sehingga diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuknya demi kemaslahatan umat atau kemaslahatan negara. Dalam jarimah ta’zir hak menghukum merupakan hak penguasa karena bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam syariat dan diserahkan kepada penguasa pula untuk meregulasinya. Kendatipun bentuk jarimah dan hukuman tidak ditentukan oleh syariat, namun terdapat batasan bahwasanya perbuatan
5 Wahbah Az-Zuhaili. 2007. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd Zina, Qadzf, Pencurian. Abdul Hayyie al Kattani dkk. 2011. Jakarta: Gema Insani, hlm. 237.
yang ditetapkan sebagai jarimah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan Islam menganggapnya sebagai perbuatan tercela dan alasan pengaturan perbuatan tersebut sebagai jarimah adalah demi kemaslahatan masyarakat luas.
Secara etimologis sariqah adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut syara’ adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi serta dhalim/aniaya dari tempat penyimpan semestinya. 6 Berkaitan dengan konteks penelitian ini yaitu batasan nisab dalam jarimah pencurian adalah ¼ dinar sehingga bagi setiap pencurian yang nilainya tidak sampai ¼ dinar maka tidak dapat dijatuhi hukum potong tangan. Zanudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani menjelaskan:
“Seorang imam, sesudah ada tuntutan dari pihak pemilik barang dan terbukti kasus pencurian, wajib memotong sebatas pergelangan tangan kanan orang lelaki atau perempuan berusia balig yang mencuri. Yang dimaksud dengan istilah mencuri ialah “mengambil uang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, nilainya mencapai seperempat dinar yakni satu mistsqal mata uang emas murni sekalipun mata uangnya dihasilkan dari pemalsu mata uang”. Atau seharga dengannya menurut standar mata uang emas murni, sekalipun yang seperempat dinar itu milik sejumlah orang.” 7
Ditentukan batasan nisab dalam jarimah pencurian adalah untuk memberikan batasan tertentu kerugian yang dialami korban agar pelaku dapat tidaknya dijatuhi hukuman potong tangan. Oleh sebab itu pengaturan mengenai batasan nisab dalam jarimah pencurian memberikan kepastian hukum yang adil terhadap umat Islam. Jarimah pencurian merupakan jarimah hudud sehingga hak untuk menghukum merupakan hak Allah SWT dan tidak terdapat pemafaan jika kasus sudah sampai ke hadapan hakim. Jarimah pencurian termasuk ke dalam jarimah hudud karena dalam hukum pidana Islam pencurian tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan korban semata tetapi juga meresahkan masyarakat umum sehingga jarimah pencurian termasuk ke dalam jarimah hudud dan terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman potong tangan.
Mekanisme penjatuhan potong tangan dimulai dari tangan sebelah kanan, jika pelaku melakukan pencurian kedua kali maka dilakukan potong kaki sebelah kiri, jika melakukan pencurian untuk ketiga kalinya maka dijatuhi hukum potong tangan sebelah kiri dan jika melakukan pencurian untuk keempat kalinya maka dijatuhi hukum potong kaki sebelah kanan. Mengenai mekanisme penjatuhan hukuman potong tangan tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama sebagaimana dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili:
6 Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Tanpa Tahun. Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib. Abu Hazim Mubarok. 2012. Kediri: Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat, hlm. 214.
7 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. Tanpa Tahun. Terjemahan Fat-hul Muin. K.H Moch Anwar dkk. 2019. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, hlm. 1586-1587.
“Jumhur ulama mengatakan, bagian dari tangan yang dipotong mulai dari pergelangan tangan, berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Rasullullah SAW memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Ada sejumlah ulama yang berpendapat yang dipotong hanyalah jari jemari tangan saja. Sedangkan bagian kaki yang dipotong menurut Jumhur ulama adalah dari pergelangan kaki, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Umar ibnul Khaththab R.A bahwasanya ia memotong kaki mulai dari pergelangan kaki. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib R.A bahwasanya dia memotong kaki mulai dari kelingking kaki sehingga kaki itu memiliki tumit untuk berpijak. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, akan tetapi pendapat yang rajiih dan masyhur adalah bagian tangan yang dipotong yakni dari pergelangan tangan dan bagian kaki yang dipotong yakni dari pergelangan kaki.” 8
Selanjutya dalam jarimah pencurian terdapat beberapa persyaratan yang dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah pencurian sehingga terhadapnya dapat dijatuhi hukum potong tangan. Topo Santo menjelaskan bahwa:
“Hukum potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat: (1) harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui. Diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan pencuri; (2) barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhi bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang-barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau daging babi; (3) barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman ; (4) barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika dia memiliki sebagian dari barang itu atau dia memiliki hak atas barang itu; (5) pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).”. 9
Dengan demikian terlihat bahwa terdapat batasan dalam jarimah pencurian yaitu nilai kerugian korban minimal ¼ dinar pelaku baru dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Regulasi batasan nisab dalam jarimah pencurian apabila dilihat dari perspektif maqasid syariah adalah untuk menghadirkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat Islam dan memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Kemaslahatan dan keadilan tersebut tidak hanya terhadap korban atau masyarakat luas, tetapi juga terhadap pelaku itu sendiri karena terdapat kepastian hukum mengenai hukuman potong tangan yang akan dijatuhkan.
B. Reformulasi Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang.
Secara etimologis korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptie yang berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak beres dalam jawatan, pemalsuan dan
8 Ibid , hlm. 376.
9 Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda). Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 28-29
sebagainya. 10 Pengertian tindak pidana korupsi dapat juga dilihat dari aspek yuridis sebagaimana diregulasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah unsur melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang negatif, sedangkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang.
Terdapat dua undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang ancaman hukuman mati yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjelasan makna keadaan tertentu dalam Undang-Undang
10 Djoko Prakoso dkk. 1987. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara . Jakarta: Bina Aksara, hlm. 391.
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan perubahan dan penyempurnaan sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi makna keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Pengaturan hukuman mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan undang- undang tersebut sehingga menimbulkan implikasi hukum dalam penegakannnya. Pengaturan tersebut menimbulkan ambiguitas dan multitafsir sehingga sampai saat ini sulit ditemukan pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini yang dijatuhi hukuman mati. Tidak diaturnya hukuman mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga telah melahirkan ketidakadilan karena pengaturan hukuman mati hanya digantungkan pada keadaan tertentu sementara makna keadaan tertentu sangat terbatas dan tergantung dari interpretasi aparat penegak hukum.
Melihat perkembangan modifikasi dari tindak pidana korupsi dewasa ini yang senantiasa dilakukan tidak dengan cara biasa-biasa, dimulai dengan suap menyuap jabatan, suap di lingkungan birokrasi bahkan suap terhadap hakim dalam meloloskan dan memuluskan perkara dan berbagai modus operandi lainnya. Selanjutnya dilihat dari sisi pelaku korupsi di Indonesia dapat menjerat siapa saja dan di mana saja, dimulai dari pejabat negara selevel Menteri, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anggota Dewan, Kepala Daerah bahkan pada lapisan bawah seperti Kepala Desa juga tidak luput dari pusaran tindak pidana korupsi. Persoalan lainnya yang selalu mengganjal adalah koruptor-koruptor yang sudah dijatuhi vonis hakim seolah tidak merasa malu dengan melambaikan tangan ke hadapan publik dan ketika keluar dari penjara mantan narapidana korupsi dengan tanpa rasa malu mencalonkan diri kembali menjadi pejabat publik karena telah dipayungi oleh aturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang tidak merepresentasikan keadilan.
Melihat pada realitas di atas, di mana tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dengan cara biasa-biasa, maka penegakan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi harus juga dilakukan dengan cara yang luar biasa. Pada tataran struktur hukum penulis menyambut baik dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti rasuah dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kewenangan penyadapan, penyidikan dan penuntutan serta
revisi pengaturan undang-undang KPK dilakukan dalam rangka untuk memperkuat KPK bukan malah melemahkannnya.
Berbagai langkah telah diterapkan untuk melakukan jihad atau perang terhadap korupsi di Indonesia. Pada tataran substansi hukum dilakukan dengan revisi terus menerus terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada era orde baru telah diterapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian undang-undang tersebut tidak berlaku efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengatur ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di luar dari keadaan tertentu. Ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan mengenai keadaan tertentu tersebut telah menimbulkan ambiguitas atau kekaburan norma yang harus dilakukan penafsiran ulang atau bahkan dilakukan perubahan dengan memperluas makna keadaan tertentu yang lebih berkepastian, berkeadilan, dan bernilai maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam ajaran teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch seorang filsuf Jerman yang mengajarkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 11 Apabila makna keadaan tertentu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianalisis dengan menggunakan teori tujuan hukum, maka pengaturan tersebut telah melahirkan ketidakpastian hukum sedangkan ketidakpastian hukum membuka pintu lebar-lebar dari lahirnya ketidakadilan. Lebih lanjut jika pengaturan tersebut dilihat dari teori tujuan hukum sebagaimana dipaparkan oleh Jeremy Bentham maka pengaturan tersebut jauh dari nilai-nilai kemanfaatan terutama kemanfaatan dari sisi pemerintah dan masyarakat luas. Jeremy Bentham menyatakan bahwa
11 Lukman Santoso dan Yahyanto. 2016. Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum). Malang: Setara Press, hlm. 79.
hukum yang baik adalah yang memberi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. 12 Lebih lanjut Jeremy Bentham menjelaskan makna manfaat yaitu:
“Manfaat adalah salah satu istilah abstrak. Istilah ini mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. Kejahatan adalah penderitaan atau penyebab penderitaan. Kebaikan adalah kesenangan atau penyebab kesenangan. Hal yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Sedangkan hal yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat itu.” 13
Menurut teori tujuan hukum bahwa hukum dapat dikatakan benar-benar adil jika memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Artinya jika premis tersebut dibalik bahwa hukum tidak dapat dikatakan hukum yang adil jika jauh dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melihat dunia penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melihat potret pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika melihat penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di beberapa negara khususnya negara yang menerapkan hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan sangat keras dan tegas. Kendatipun tindak pidana korupsi yang digunakan dalam terminologi hukum positif di Indonesia tidak dikenal dalam hukum pidana Islam, namun hakekat tindak pidana korupsi telah disinggung dalam Al-Qur’an seperti terminologi ghulul (penggelapan), rasywah (penyuapan), ghasab (mengambil paksa hak orang lain), dan sariqah (pencurian).
Oleh sebab itu urgen untuk dilakukan perubahan terhadap makna keadaan tertentu dalam dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perluasan makna keadaan tertentu tersebut dilakukan dengan merepsi nilai-nilai dalam hukum pidana Islam khususnya dengan melakukan transformasi batasan nisab dalam jarimah pencurian. Dalam jarimah pencurian seseorang yang melakukan jarimah pencurian dapat dijatuhi hukum potong tangan jika telah memenuhi batasan nisab ¼ dinar. Nilai batasan nisab dalam jarimah pencurian tersebut kemudian ditransformasi ke dalam perubahan undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan batasan minimal kerugian keuangan negara. Nilai kerugian keuangan negara dibatasi dengan batas minimal misalnya minimal kerugian negara Rp. 1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) maka terhadap pelaku
12 Bernard L. Tanya dkk. 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 86.
13 Jeremy Bentham. 2016. Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nuansa, hlm. 26.
dapat dijatuhi hukuman mati.
Pengaturan hukuman mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi urgen dilakukan dengan melihat dari berbagai sisi yaitu negara yang sedang membangun, kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara, masyarakat dan menghambat pembangunan. Pada sisi negara yang sedang membangun yaitu sejak orde baru dan bergulirnya reformasi hutang negara mengalami peningkatan secara siginifikan. Dengan melihat pada banyaknya hutang negara yang digunakan untuk membangun Indonesia baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, infra struktur, pertahanan, dan keamanan, serta sendi-sendi kehidupan yang lain. Maka pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi telah menghambat program pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks demikian maka pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat ditolelir karena perbuatannya telah menjadikan Indonesia terpuruk dengan kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara daerah serta hutang yang melilit negara kemudian bebannya akan kembali kepada masyarakat. Oleh sebab itu adalah sangat wajar jika terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menjatuhi hukuman mati adalah salah satu langkah untuk mengurangi perihal yang menghambat pembangunan, sehingga apabila korupsi dapat diminimalisir maka dapat dipastikan ekonomi akan tumbuh dan negara akan berkembang.
Selanjutnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Sumber pedapatan negara adalah berasal dari sumber pendapatan pajak dan sumber pendapatan bukan pajak. Sumber pendapatan pajak yaitu pajak pusat, dan pajak daerah, baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Dengan melihat pada realitas sumber pendapatan tersebut maka dapat dipastikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah merugikan keuangan negara yang berasal dari pajak. Pajak yang telah dibayarkan tersebut kemudian dikorupsi oleh segelintir oknum untuk kepentingan perutnya sehingga merugikan keuangan negara. Pada sisi lain keuangan negara yang digunakan untuk pembangunan infra struktur, pendidikan, pemerintahan dan sebagainya menjadi mandek atau bahkan berhenti karena kerugian keuangan negara dan rakyat selalu menjadi korban. Dengan melihat dari aspek tersebut, maka sangat logis jika terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya karena jika korupsi dapat dicegah maka kerugian negara akan dapat diminimalisir dan akan berdampak untuk pembangun Indonesia yang lebih baik.
Dari segi teoritis hukuman mati layak untuk dijatuhkan dengan melihat realitas empiris bahwa tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini. Hal tersebut dapat dilihat dari narapidana pasca menjalani hukuman atau dengan bertambahnya jumlah tindak
pidana korupsi dari tahun ke tahun. Dalam teori tujuan pemidanaan disebutkan terdapat tiga tujuan pemidanaan yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Muladi menegaskan bahwa terdapat petunjuk khusus yang harus dipedomani dalam tujuan pemidanaan yaitu:
1. Perangkat tujuan pemidanaan harus menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan dalam arti keseimbangan antara kesalahan pelaku dan hukuman.
2. Perangkat tujuan pemidanaan harus mencakup pula tujuan pemidanaan untuk memelihara solidaritas masyarakat, memelihara dan mempertahankan kesatuan . Pemidanaan tidak hanya alat untuk membebaskan kita dari dosa, tetapi membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum. 14
Pelaku tindak pidana korupsi dalam batasan minimal kerugian keuangan negara tertentu adalah wajar jika dijatuhi hukuman mati karena tidak dapat lagi dilakukan pembinaan sehingga upaya terakhir adalah melakukan pembinasaan yaitu dengan hukuman mati. Pengaturan batas kerugian keuangan negara ditentukan melalui sistem minimal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.
Reformulasi pengaturan hukuman mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan meresepsi nilai batasan nisab dalam jarimah pencurian. Transformasi nilai batasan nisab dalam jarimah pencurian kemudian diresepsi menjadi nilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Urgensi transformasi batasan nisab dalam jarimah pencurian ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap memenuhi rasa keadilan sejati. Ratio legis pengaturan tersebut adalah sangat relevan karena pencurian merupakan jenis jarimah hudud yang merugikan dan mengganggu ketertiban masyarakat umum sehingga terhadapnya harus dijatuhi hukuman berat yaitu hukuman potong tangan. Oleh sebab itu maka batasan nisab sebagaimana terdapat dalam jarimah pencurian kemudian dipersamakan dengan tindak pidana korupsi yang telah merugikan masyarakat dan keuangan negara sehingga terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati jika telah melewati batasan nisab yaitu batasan kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dapat disepadankan dengan jarimah pencurian dalam hukum pidana Islam. Sejatinya tindak pidana korupsi telah mengalami penghalusan istilah kendatipun hakikatnya adalah sama yaitu bahwasanya pelaku tindak pidana
14 Dwidja Priyatno. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm. 30.
korupsi adalah pencuri uang negara yang notebene adalah uang rakyat. Jika pencurian dalam jarimah hudud adalah seseorang yang telah melakukan pencurian terhadap harta kekayaan anggota masyarakat. Namun dalam tindak pidana korupsi pencurian dilakukan dengan merugikan keuangan negara yang tentunya jauh lebih signifikan dampaknya bagi masyarakat jika dibandingkan dengan jarimah pencurian.
Transformasi batasan nisab dalam jarimah pencurian sebagaimana terdapat dalam hukum pidana Islam ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sesuai dengan kesadaran hukum rakyatnya. Dalam konteks ini, maka transformasi yang dilakukan adalah dalam rangka untuk mentrasformasikan nila-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum pidana Islam ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara teoritis transformasi batasan nisab dalam jarimah pencurian sangat relevan jika dikaitkan dengan mazhab hukum sejarah sebagaimana dinyatakan oleh Savigny bahwa hukum sebagai pencerminan jiwa rakyat yang berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang. 15 Berkaitan dengan jiwa rakyat tersebut Sunaryati Hartono menegaskan bahwa:
“…kita harus tetap setia pada nila-nilai Pancasila yang harus kita tetapkan sebagai volksgeist bangsa Indonesia, untuk itu upaya untuk membina suatu budaya hukum nasional kita perlu disertai dengan mempelajari kembali dan memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.” 16
Selanjutnya secara sosiologis pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan meresepsi nila-nilai hukum pidana Islam adalah sangat beralasan karena tegaknya hukum positif sangat ditentukan oleh umat Islam mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah agama Islam. Berangkat dari alasan sosiologis tersebut maka dapat dipastikan undang-undang yang dibentuk akan mudah untuk dilaksanakan karena sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selanjutnya dengan melihat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka pembentukan hukum positif dengan mengakomodir nilai-nilai hukum pidana Islam, maka taatnya sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam terhadap hukum negara maka proses untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum akan mudah direalisasikan. Dalam hal ini Tohir Luth yang menyatakan:
“Demi keadilan yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka umat Islam adalah kelompok mayoritas tunggal di negeri ini mendapat hak-hak yang lebih dalam menjalankan syariat agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian hak lebih pada umat Islam bukan berarti pemerintah melebihkan perhatiannya terhadap umat
15 Otje Salman. 2016. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 68. 16 Nyana Wangsa dan Kristian. 2015. Hermenuetika Pancasila (Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia). Bandung: Refika Aditama, hlm. 58.
Islam seraya mengurangi hak-hak agama lain. Tetapi hal ini lebih disebabkan keadilan yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya dengan memberikan hak-hak pada umat Islam untuk menjalankan syariat Islam akan lebih memberi dampak positif terhadap pembangunan bangsa ini demi terwujud kesejahteraan dan perdamaian bangsa/negara.” 17

## IV. Penutup
Akibat dari tindak pidana korupsi berdampak luas tidak hanya terhadap kerugian keuangan negara, tetapi terhambatnya pemenuhan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta salah satu alasan terhambatnya pembangunan nasional di segala bidang. Namun terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi hukuman mati kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut melahirkan ketidakadilan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar keadaan tertertentu tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab itu urgen dilakukan perubahan dengan melakukan perluasan makna keadaan tertentu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan nilai minimal kerugian keuangan negara. Nilai minimal kerugian keuangan negara tersebut diresepsi dari batasan nisab dalam jarimah pencurian sehingga tindak pidana korupsi dalam batas minimal kerugian keuangan negara tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.

## Blibliografi
Buku-Buku :
Bernard L. Tanya dkk. 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintan Ruang dan Generasi). Jakarta: Genta Publishing.
Djoko Prakoso dkk. 1987. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Dwidja Priyanto. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
Jeremy Bentham. 2016. Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana). Bandung: Penerbit Nuansa.
Lukman Santoso dan Yahyanto. 2016. Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum . Malang: Setara Press.
17 Thohir Luth. 2011. Syariat Islam Mengapa Takut. Malang: UB Press, hlm. 108
Nyana Wangsa dan Kristian. 2015. Hermenuetika Pancasila (Orisinalitas & Bahasa Hukum Indonesia). Bandung: PT. Refika Aditama.
Otje Salman. 2016. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung: PT. Refika Aditama.
Rahmat Hakim. 2010. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV. Pustaka Setia.
Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi. 2012. Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib. Abu Hazim Mubarok. Kediri: Mukjizat Manivestasi Santri Jawa Barat.
Thohir Luth. 2011. Syariat Islam Mengapa Takut . Malang: UB Press.Malang.
Topo Santoso. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press.
Wahbah Az-Zuhaili. 2007. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd Zina, Qadzf, Pencurian. Abdul Hayyie al Kattani dkk. 2011. Jakarta: Gema Insani.
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. 2019. Terjemahan Fat-hul Muin. K.H Moch Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).