## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN KULTURAL DAN MODEL PENGENTASAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
Putu Ari Mulyani
Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta Bali Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 arimulyani75@yahoo.com

## Abstract
This study aims to determine the main factors leading causes of cultural poverty and  developing  poverty  aleviation  model  based  on  local  wisdom,  such  as  Hindu based-philosophy Tat
Twam Asi (if I were you) in the community of Kintamani tourist area. The objectives acomplishment of the study were carried out by using the paradigm prototypical studies,  combined  with  reflective  analysis  method.  It  was  found  that  the  main factors  causing  poverty  in  certain  parts  of  Kintamani  community  were  cultural values that lead them difficult to reduce the poverty, such as the cultural habit of begging,  laziness,  pessimistic,  easy  to  quit,  lack  of  motivation,  resigned  to  fate family  situation  that  been  poor  hereditary,  and  low  education  level . Poverty alleviation  model  was  proposed  by  elaborating  Tat  Twam  Asi  values  in  the community  of  Kintamani  tourist  area  through  functionalization  of  social  and culture institutions.
Keywords: cultural poverty, social and cultural institutions, and tat twam asi,

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama timbulnya kemiskinan kultural dan mengembangkan model pengentasan kemiskinan berbasis kearifan  lokal,  yaitu  nilai-nilai  agama  Hindu Tat  Twam  Asi pada  masyarakat kawasan  wisata  Kintamani.  Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  penelitian pengembangan  tipe prototipycal  studies yang  dipadukan  dengan  metode analisis reflektif. Hasil penelitian menemukan, faktor penyebab utama kemiskinan adalah adanya  nilai-nilai  kultural  yang  menyebabkan  mereka  sulit  terentaskan  dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta atau mengemis, sifat malas, pesimis, mudah menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga  yang  memang  dari  mulanya  sudah  miskin  secara  turun.  menurun  dan tingkat  pendidikan  rendah.  Model  pengentasan  kemiskinan  dilakukan  dengan
mengelaborasi  nilai-nilai Tat Twam  Asi pada  masyarakat  kawasan  wisata Kintamani melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial dan budaya lokal. Kata kunci: kemiskinan kultural, lembaga sosial budaya, dan tat twam asi.

## Pendahuluan
Kintamani  merupakan  salah satu  tujuan wisata Provinsi  Bali, dan objek  wisata  dunia  yang  sangat terkenal  dengan  panorama  alamnya, yakni keindahan kaldera dan Gunung
Batur.  Sebagai  kawasan  wisata biasanya ditandai dengan “gemerincing dolar”, namun realitanya  masih  ada  sekelompok masyarakat di kawasan wisata Kintamani hidup dalam zona kemiskinan yaitu sebesar 6.80% atau sebesar 6.293 jiwa (Bappeda Kabupaten Bangli, 2011; Data Pendataan  Program  Perlindungan
Sosial/ PPLS  Provinsi  Bali,  2011). Ironis  dan  memilukan ,  itulah  yang pantas  dikedepankan  atas  apa  yang terjadi  pada  masyarakat  pedesaan  di kawasan  wisata  Kintamani,  Bangli. Di  tengah  perkembangan  industri pariwisata  dan  gemerincing  dolar bagi  sebagian  kalangan  masyarakat Bali  pada  umumnya,  dan  Kintamani khususnya,  realitanya  masih  ditemui masyarakat sebagai “pemilik” kawasan  wisata  Kintamani  hidup dalam  kemiskinan,  seperti  tampak pada foto 1. Makna zona kemiskinan di  era  modern  saat  ini  bisa  diartikan bilamana  terdapat  masyarakat  tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya (Lasmawan,  2009a).  Pesona  indah pegunungan Kintamani yang dinikmati  wisatawan  melalui  paket industri  wisata  menjadi  suatu  yang ironis  karena  hanya  sebagian  kecil masyarakat pemilik kawasan dapat
menikmati hasilnya. Terdapat 27 desa adat  yang  mendiami  kawasan  wisata pegunungan Kintamani,  namun  yang menikmati  imbas  dan  dampak  dari pengembangan  industri  pariwisata tersebut  hanya  5  desa,  sementara  22 desa  hanya  sebatas  pendukung  dan daerah lintasan pariwisata yang relatif belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya. Masyarakat di kawasan wisata Kintamani,  Bangli  sebagai  sebuah fenomena  sosial,  ternyata  mewakili sebagian besar fenomena
pengembangan  kawasan  dan  tujuan wisata  yang  saat  ini  terjadi  di Indonesia.  Pengembangan  industri pariwisata dengan berbagai zona dan infrastruktur pendukungnya, ternyata belum mampu  menyentuh aras dasar persoalan  kemiskinan  masyarakat, seperti  yang  terjadi  di  kawasan
Tengger dan Lereng Merapi
Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (Remi,  2002;  Sudjarwo dan  Basrowi,  2009;  Hastuti,  2013). World  Bank  (2008)  membedakan kemiskinan  menjadi tiga,  yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,  dan  kemiskinan  kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut  apabila  hasil  pendapatannya berada  di  bawah  garis  kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan  hidup  minimum,  baik pangan,  sandang,  kesehatan,  papan, dan pendidikan. Sementara
kemiskinan  relatif  ( relative  poverty ) adalah  suatu  tingkat  kemiskinan dalam  hubungannya  dengan  suatu rasio  garis  kemiskinan  absolut  atau proporsi distribusi pendapatan
(kesejahteraan)  yang  timpang  atau tidak merata. Oscar Lewis menyatakan,  kemiskinan  kultural muncul  sebagai  akibat  adanya  nilai- nilai  atau  kebudayaan  yang  dianut oleh  orang-orang  miskin,  yakni malas,  mudah  menyerah  pada  nasib, kurang  memiliki  etos  kerja  dan sebagainya. Kemiskinan cultural merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama,  atau  secara  tidak  langsung menunjukkan adanya keterkaitan antara  kemiskinan  structural  dengan kemiskinan kultural sehingga membuat  masyarakat  apatis,  pasrah, dan  berpandangan  jika  sesuatu  yang terjadi  adalah  takdir  (Rahmatullah, 2013). Berangkat dari kategori kemiskinan tersebut, tampaknya
kemiskinan yang terjadi pada masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan wisata Kintamani termasuk kemiskinan kultural. Hal ini disebabkan secara politis dan ekonomis, bahwa pemerintah Kabupaten  Bangli  telah  melakukan beberapa kebijakan, namun realitanya terjadi penolakan keluar dari kemiskinan oleh sekelompok masyarakat  dengan  alasan  budaya atau  kebiasaan.  Telah  terjadi  tanda- tanda abrasi nilai-nilai budaya masyarakat  lokal,  yang  memicu konflik  horizontal  dan  vertikal  di kalangan masyarakat adat. Pengembangan kawasan wisata Kintamani belum memberikan dampak  ekonomi  yang  signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  sekitarnya.  Kondisi  ini semakin  diperkuat  dengan  tidak meratanya pembagian “kue” kesejahteraan  yang  ditimbulkan  oleh pengembangan  kawasan  ini  sebagai kawasan  kunjungan  wisata  dunia sehingga semakin memperparah daya beli dan tingkat pendapatan
masyarakatnya. Bahkan, mereka mengalami  keterpurukan  ekonomi, akibat  lahan  pertanian  mereka  yang ditanami  jeruk  mati  diserang  CVPD, kemudian dialihkan ke komoditas lain seperti ketela, cabe, dan sayur mayur yang  mekanisme  pasarnya  dilakukan dengan sistem ijon. Hal ini berdampak  pada  kemampuan  beli masyarakat  secara  ekonomis  rerata mengalami penurunan drastis, apabila dibandingkan saat kawasan ini masih menjadi lahan
pengembangan pertanian  jeruk  (Lasmawan,  2008; Inten, 2010).
Desa-desa  yang  terkategori kedalam  destinasi  wisata  Kintamani merupakan  desa  agraris  dengan tipologi lahan kering dan merupakan perbukitan dengan sebagiannya adalah  lembahlembah  yang  sangat cocok untuk pengembangan pertanian sayur  mayur  dan  palawija  serta perkebunan (Foto 2). Berbagai kebijakan secara struktur telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten  Bangli,  dan  pemerintah provinsi Bali, seperti program Gerbangdesigot ( gerakan pembangunan  desa  dengan sistem gotong royong ),  program GGS
(Gerbang  Gita  Santi),  bedah  rumah, bantuan  langsung  tunai  (BLT),  dan bantuan  modal  melalui  Gerbangsadu (gerakan pembangunan desa terpadu). Namun, realitanya masyarakat miskin di kawasan wisata kecamatan intamani belum mampu secara optimal melepaskan diri  dari  balutan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat data kantor  Kesra  Camat  Kintamani (2016),  bahwa  data  rumah  tangga sasaran  menerima  Raskin  masih relatif  timggi  yang  mencapai  angka 4.754  RTS-PM  (Rumah  Tangga Sasaran-Penduduk Miskin).
Kemiskinan  yang  terjadi  di  kawasan wisata Kintamani, disebabkan karena adanya  faktor  budaya  masyarakat setempat  yang  kontra  produktif dengan  kebijakan  yang  diterapkan oleh  pemerintah  secara  formal. Kondisi  ini  diperkuat  lagi  dengan adanya  budaya idih-idih (mengemis) di  kawasan  wisata  pegunungan Kintamani,  seperti  Desa  Munti  yang berbatasan dengan Desa Soongan dan Desa  Trunyan.  Budaya idih-idih ini disebabkan  oleh sifat  malas,  sifat ketergantungan yang  tinggi,  adanya ketimpangan pembagian kue industri pariwisata sebagai  dampak  dari lemahnya  posisi  tawar  dan  akses politik ke pemerintah daerah
(Lasmawan,  2009a).  Fakta  ini  tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikenal oleh masyarakat umum, bahwa  Kintamani  adalah  salah  satu tujuan  wisata  di  Provinsi  Bali  yang memiliki keunggulan, seperti panorama kaldera Gunung Batur serta budaya  penguburan  mayat  dengan meletakkan jenasah di bawah pohon, ternyata memiliki tingkat kemiskinan mencapai  6.80%  di  atas  kemiskinan Provinsi  Bali  3,95%  (Data  PPLS
Provinsi Bali, 2011).
Karakter masyarakat setempat dengan  kebiasaan  dan  budaya  yang telah  dianutnya,  perlu  diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan wisata
Kintamani berbasiskan kearifan lokal. Sebagai  penganut  Hindu  yang  loyal dan  budaya  yang  telah  terwariskan secara  turun  temurun,  menyebabkan kebijakan pemerintah daerah setempat  “mentok”  dan  kontra produktif dengan persoalan kemiskinan yang membelit masyarakat setempat. Menurut Lasmawan (2009b), terdapat
beberapa  factor  penyebab,  tidak produktifnya sebuah kebijakan formal  di  era  otonomi,  yaitu  (1) bertentangan dengan kebiasaan masyarakatsetempat,  (2)  bertolak belakang dengan budaya yang dianut, (3) tidak berdampak ekonomis langsung, dan (4) arogansi kewilayahan dan/atau kedirian masyarakat. Fenomena  kemiskinan  kultural  yang terjadi di kawasan wisata Kintamani,
perlu dikaji secara mendalam, meliputi faktorfaktor penyebab utama masyarakat kawasan wisata Kintamani,  Bangli  menjadi  miskin, dan mengembangkan model pengentasan masyarakat miskin berbasis kearifan lokal melalui elaborasi  nilainilai Tat  Twam  Asi , penguatan  lembaga-lembaga  sosial dan  budaya  masyarakat  dengan bersandar  pada  keluhuran  nilai-nilai agama dan budaya setempat. Pengembangan  model  ini  dipandang sebagai sebuah pendekatan baru bagi masyarakat, karena selama ini pendekatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  lebih  dominan berbentuk  bantuan  yang  bersifat materi dan sporadis/insidental, sehingga relatif kurang efektif membawa masyarakat setempat keluar dari zona kemiskinan.
Penelitian-penelitian  mutakhir  yang ada  hubungannya  dengan  penelitian ini,  yaitu  tentang  agrowisata  dan pengentasan kemiskininan di kawasan wisata pegunungan
Kintamani,  antara  lain  studi  yang dilakukan  oleh  Suardika  (2009); Arganta (2009); Erawan (2010); Inten (2010);  serta  Lasmawan  (2008; 2009a; dan 2009b).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  paradigm  penelitian
pengembangan tipe Prototipycal
Studies yang  dipadukan  dengan
metode Analisis  Reflektif (Akker, 1999;  Nieveen,  1999;  Plomp.  2007) . Analisis dilakukan selama pengumpulan  data  dengan  teknik deskriptif  kualitatif.  Peneliti  sebagai instrumen utama, sehingga diperoleh sebuah  inovasi  terstruktur  terkait dengan model pengentasan masyarakat  dari  kemiskinan  dengan mengelaborasi  nilai-nilai Tat  Twam
Asi melalui  fungsionalisasi  lembaga- lembaga sosial dan budaya lokal. Tat Twam  Asi adalah  ajaran  moral  dari Agama  Hindu,  yang  identik  dengan perikemanusiaan  dalam  Pancasila.
Tat Twam Asi mempunyai arti engkau adalah  aku  dan  aku  adalah  engkau, yang  mengandung  asas:  suka  duka, paras paros , salunglung sabayantaka , saling asih, saling asah, dan saling asuh. Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa  berempati,  merasakan  apa  yang tengah  dirasakan  oleh  orang  miskin yang  ada  di  dekat  kita.  Pentingnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat  sehingga  terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera (Hendra, 2013). Lokasi  penelitian  di  Kecamatan Kintamani, Bangli, yang dilaksanakan  bulan  April  2015.
Lokasi  ini  dipilih,  karena  memiliki angka  kemiskinan yang  relatif tinggi (6,80%)  atau  jumlah  penduduk miskin  6.293  orang,  padahal  daerah tersebut  merupakan  destinasi  wisata alam  dunia  yang  sangat  terkenal (Data  PPLS  Provinsi  Bali,  2011). Penelitian  ini  menggunakan  metode observasi  partisipatif,  wawancara,
penyebaran
kuesioner, studi dokumen, dan focus groups
discussion (FGD).  FGD  dilakukan dengan  mengundang  unsur-  unsur dari institusi pemerintah dan lembaga sosial  budaya  yang  berada  di lingkungan kecamatan Kintamani dan kabupaten Bangli, seperti dari Bappeda, kantor kecamatan Kintamani, UPT Disdikpora Kecamatan  Kintamani,  kepala  desa, kelian banjar dinas, kantor pemberdayaan masyarakat desa, lembaga  karang  taruna,  desa  adat, kelian  adat,  parisada  Hindu  Dharma Indonesia
kabupaten, tokoh masyarakat,  pelaku  wisata,  dan masyarakat miskin.

## Pembahasan
Perda  Provinsi  Bali  No.16/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  Bali  pasal  82,  bahwa Kintamani  merupakan  objek  daya tarik  wisata  khusus  (ODTWK)  yang terletak di Kabupaten Bangli. Kintamani  merupakan  salah  satu tujuan  wisata  di  Provinsi  Bali,  yang mengandalkan  keindahan  kaldera Gunung Batur, danau Batur, air panas dan  budaya  masyarakat  setempat. Salah satu objek wisata yang populer dan menikmati imbas dari pengelolaan industri pariwisata pegunungan  Kintamani  adalah  objek wisata Toya Bungkah, seperti tampak pada  foto  3.  Kintamani  sebagai ODTWK  ramai  dikunjungi  oleh wisatawan  yang  jumlah  kunjungan wisatawan  relatif  meningkat.  Hal  ini bisa  dilihat  dari  jumlah  kunjungan wisatawan  ke  Kintamani  lima  tahun terakhir  (tahun  2010-2014)  sebagai tabel berikut.
Pengembangan industri pariwisata di kawasan  wisata  Kintamani,  hanya dinikmati  oleh  beberapa  desa,  yakni lima desa yang terkenal dengan istilah “bintang danu”, yaitu Desa Kedisan, Desa  Buahan,  Desa  Songan,  Desa Trunyan, dan Desa Batur. Sementara desa lainnya hanya sebatas “pendukung”  dan  “daerah  lintasan pariwisata”  yang  relatif  belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya,  seperti  Desa  Abang
Songan.  Desa  ini  memiliki  jumlah penduduk  1.251  jiwa  dengan  luas wilayah  4.250  km2,  dan  jumlah rumah  tangga  351  RT.  Desa  Abang
Songan  merupakan  salah  satu  desa pendukung kawasan wisata Kintamani,  tetapi  belum  menikmati kontribusi yang layak dari
produktivitas  pariwisata  Kintamani, sehingga jumlah penduduk miskin di desa  tersebut  relatif  tinggi  yang mencapai  angka  105  RTSPM  (Data Kantor Kesra Camat Kintamani, 2016 ).
Lembaga  sosial-budaya  yang terdapat di kawasan pariwisata Kintamani,  pada  umumnya  adalah sekehe teruna  teruni,  kelompok  tani, gabungan  kelompok  tani, sekehe
joged,  sekehe  santi,  sekeh tabuh, sekehe  payus,  sekehe  rejang,  sekehe manyi,  sekehe  baris,  sekehe pruguh, sekehe gong, sekehe gambuh , lembaga perkreditan desa, desa  adat, prajuru desa adat, koperasi unit desa, kelompok  penyakap,  dan  kelompok peternak.  Semua  lembaga  sosial budaya  tersebut  memiliki  anggaran dasar  dan  anggaran  rumah  tangga yang  struktur  organisasinya  pada umumnya mengacu pada pola manajemen  sederhana,  yaitu  ketua, wakil,  sekretaris,  bendahara,  dan anggota.
Untuk kelompok tani, keberadaannya hampir menyerupai organisasi subak. Mengingat wilayah Kintamani
merupakan  daerah  kering  dan  jarang ada sungai yang berair, maka sebutan subak bagi organisasi petani tersebut jarang  digunakan,  dan  mereka  lebih senang menggunakan istilah
kelompok tani. Di satu desa, biasanya terdapat lebih dari satu kelompok tani yang anggotanya terdiri atas 20 orang, sehingga  kesatuan  organisasi  ini untuk  satuan  wilayah  desa  lebih sering menggunakan istilah gabungan kelompok tani atau Gapoktan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh masyarakat desa kawasan agrowisata
pada  umumnya  dan  petani  pada khususnya, dapat dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti aturan desa dan pengelolaan  lembaga  sosial  dan budaya  desa,  luas  dan  kepemilikan lahan, sistem permodalan, pemanfaatan sumber daya, dan sistem penjualan.  Sistem  penjualan  hasil panen  dilakukan  dengan  sistem pajegang /borong  (sistem  ijon)  dan petik berkala, sehingga lebih menguntungkan  para  tengkulak.  Hal ini tidak lepas karena ketidakberdayaan petani atau masyarakat dalam melakukan negosiasi harga. Persoalan  yang  sangat  besar  adalah masyarakat setempat kurang memiliki  kemampuan  dan  keahlian dalam  bidang  pariwisata,  seperti kemampuan berbahasa asing, inovasi produk lokal dan kemampuan menjual yang disebabkan oleh tingkat pendidikannya  yang  masih  rendah (sekolah dasar). Perhatian pemerintah dan  dinas  terkait  saat  ini  juga  masih sangat  minim,  dalam  melibatkan pedagang  acung  mengelola  dan mengembangkan objek wisata.
Ratusan  masyarakat  lokal  berprofesi sebagai  pedagang  acung,  mereka menjual  atau  menjajagan  barang dagangannya,  seperti  pernak-pernik, patung, baju dan buah-buahan seadanya, seperti tampak pada foto 4. Kintamani merupakan suatu kawasan yang  dihuni  oleh  masyarakat  yang secara  historis  memiliki  persamaan nasib dan latar belakang kebudayaan. Mereka  terikat  dalam  suatu  tatanan sosial  kemasyarakatan  yang  disebut dengan desa adat. Desa adat dipimpin oleh prajuru desa adat. Kepengurusan desa adat yang dilaksanakan masyarakat Kintamani secara fundamental  tidak  jauh  berbeda
dengan desa-desa adat di daerah lain di Bali. Hal ini disebabkan pengaruh dari kemajuan masyarakat itu sendiri maupun  pengaruh  dari  dunia  luar (pariwisata).
Tipe  pemerintahan  desa  adat  yang berlaku  pada  masyarakat  Kintamani mengikuti  pola hulu  apad (struktur desa adat) yang didasarkan dari waktu pelaksanaan upacara parebuan (perkawinan).  Sistem  kepimpinan desa  adat  bersifat  kembar,  dimana pimpinan desa adat dipegang oleh dua orang jero  kubayan ,  yaitu jero kubayan mucuk dan jero  kubayan nyoman . Kedua orang pemimpin desa adat  ini  dibantu  oleh saih  nembelas dalam  menjalankan  tata  kehidupan adat  (Lasmawan,  2009b).  Secara umum terdapat beberapa faktor yang menstimuli  munculnya  kemiskinan pada  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan wisata pegunungan Kintamani, seperti faktor-faktor kondisi alam dan geografis, ketidakadilan ekonomi, sosial
ataupun  politik  yang  mereka  alami baik  pada  tatanan  pemerintahan formal,  maupun  pada  konstelasi kemasyarakatan lokal.
Pemerintah  daerah  telah  berupaya melakukan  beberapa  program  dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan,  namun  faktanya  terjadi kontradiktif  dengan  budaya  atau kebiasaan masyarakat setempat.
Kondisi ini semakin diperkuat dengan tidak  meratanya  pembagian  “kue industri  wisata”  sehingga  semakin memperparah  daya  beli  dan  tingkat pendapatan masyarakatnya. Berdasarkan  analisis  data,  ternyata faktor-faktor utama yang menyebabkan  kemiskinan  kultural pada  masyarakat  di  kawasan  wisata pegunungan  Kintamani  adalah  nilai-
nilai  kultural  yang  menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta  atau  mengemis,  sifat malas,  pesimis,  mudah  menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima  takdir,  keadaan  keluarga yang  memang  dari  mulanya  sudah miskin secara turun menurun. Faktor- faktor  tersebut  bersifat  ekonomi, seperti keterbatasan sandang, pangan dan  papan  sebagai  akibat  dari minimnya tingkat pendapatan masyarakat;  faktor  sosial,  seperti rendahnya tingkat
pendidikan,
kesehatan, dan lingkungan sosial;
Menurut  mitos I  Ratu  Ayu  Mas Membah , bahwa budaya idih-idih ini terjadi  karena  adanya  kutukan  dari Bhatari  Batur yang  bergelar I  Ratu Ayu  Mas  Membah .  Disebutkan,
bahwa  beliau  menyamar sebagai orang tua yang menjual air ke daerah pegunungan  Bali Utara  sampai  di
daerah  Munti  Gunung  Karangasem.
Ketika beliau tiba di daerah tersebut, beliau  diejek  ,  dan  ejekan itu  sangat menyinggung perasaannya. Kemudian  orang  tua  itu berkata, “wahai orang Munti Gunung, engkau
menghina  aku, tidak  tahu  engkau kalau aku adalah Bhatari Batur, mulai saat  ini semoga  engkau  menjadi
peminta-minta dan menjadi cemohan orang  lain,  serta  kehidupanmu  serba kekurangan”.  Demikian    kutukan
Bhatari Batur yang merasa tersinggung. Logika mitos ini, bahwa daerah Munti Gunung tidak dikaruniai anugerah Tuhan berupa air yang  menjadi  titik  tolak  subur- tidaknya  suatu  daerah. Kekeringan adalah  salah  satu  faktor  pembentuk karakter  orang menjadi  “keras  dan sedikit pemalas”, karena apapun yang dilakukan selalu dihantui oleh
kegagalan  hasil  yang  diperolehnya. Dengan demikian, lebih baik mereka menjadi pengemis daripada berusaha tanpa hasil apa-apa. Mereka mengemis sampai ke perbatasan desa,
yakni  ke  desa  Trunyan  dan  Desa
Soongan.  Kemalasan cara  berpikir dan  berbuat  ini  telah  laten  dan  terus membudaya dari generasi ke generasi sampai  sekarang  ini.  Mitos  ini menunjukkan  adanya  “penguasa  air” yang  memberikan anugrah maupun kutukan  pada  pada  daerah-daerah tertentu menjadi berair atau kering/tandus.  Di  sinilah  sosio- kultural  secara  stereotype terbentuk bahkan  seakan  mendapat  legitimasi kosmis  (Duija, 2006;  Hardiman, 2003). Untuk menanggulangi kemiskinan kultural di daerah tersebut,  diupayakan  pengembangan model pengentasan kemiskinan cultural  berbasis  kearifan  lokal . Sasaran  model  program  adalah masyarakat  miskin  kawasan  wisata Kintamani  dengan  memberdayakan atau  penguatan  lembaga-lembaga sosial-budaya  yang  dijiwai  nilainilai Tat Twam Asi , seperti desa Adat dan Dinas  dengan  jajarannya,  Bappeda Kabupaten,  lembaga  karang  taruna, Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD), Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia Kabupaten,  Kantor  Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  tokoh  masyarakat, dan  kelompok  sosial  budaya  lokal lainnya.  Keterlibatan  mereka  dalam pelaksanaan model disesuaikan dengan  tugas,  wewenang  dan  fungsi dari  masing-masing  institusi/pranata tersebut. Model pengentasannya diformulasikan ke dalam strategi dan sasaran  program  yang  dijiwai  oleh nilai-nilai Tat  Twam  Asi. Melalui pemberdayaan atau penguatan
lembaga  sosial  budaya  agar  lebih
berempati untuk membantu masyarakat  miskin  sebagai  milik bersama, sehingga kemiskinan budaya  (malas,  pesimis,  kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima  takdir,  lemahnya  akses
serta budaya mengemis) dapat tereliminasi.  Model  pengembangan pengentasan kemiskinan direpresentasikan  dalam  strategi  dan arah kebijakan sebagai table
Tujuan  pengembangan  model,  adalah merevitalisasi
nilainilai moral
masyarakat  lokal  menjadi common values ;  membantu  pemerintah  dalam pengentasan masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani;
meningkatkan  partisipasi  masyarakat sekitar sebagai “pemilik wilayah” dalam mengentaskan kemiskin  kawasan  wisata Kintamani; percepatan
program pengentasan kemiskin kawasan;
meningkatkan  produktivitas  program- program pengentasan kemiskinan kawasan wisata Kintamani yang bersumberm  dari  pendanaan  pemerintah maupun  swadaya        masyarakat; membentuk  dana  solidaritas  masyarakat untuk penghapusan kemiskinan kawasan wisata Kintamani; mengembangkan program bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat  daerah  lokal  dalam  lingkup strategi pengurangan kemiskinan kawasan wisata Kintamani, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
miskin kawasan wisata Kintamani serta organisasi  kelompok  masyarakat  desa adat;  memajukan  akses  yang  sama  dan partisipasi  penuh  kaum  perempuan, berdasarkan  prinsip  kesetaraan  dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua  tingkatan,  mengarusutamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta mengeliminir, bahkan penghapusan semua  bentuk  kekerasan  fisik  dan  non fisik dan diskriminasi perlakuan; mengembangkan  kebijakan,  cara-cara dan  sarana  untuk  meningkatkan  akses masyarakat  adat/penduduk  asli  dan komunitas  mereka  terhadap  kegiatan- kegiatan ekonomi, dengan
memperhatikan  hakekat  ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami; menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk  semua  kelompok  masyarakat  dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan; membangun  prasarana  dasar  kawasan wisata Kintamani, diversifikasi ekonomi dan  perbaikan  transportasi,  serta  akses pada  pasar,  kemudahan  informasi  pasar dan  kredit  bagi  masyarakat  miskin kawasan wisata Kintamani, untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan; melaksanakan alih
pengetahuan  dan  teknik  dasar  pertanian berkelanjutan, pariwisata, termasuk pengelolaan  sumber  daya  alam  secara lestari,  untuk  petani  dan  nelayan  skala kecil  dan  menengah,  serta  masyarakat miskin  kawasan  wisata  Kintamani, melalui  pendekatan  partisipatif  yang melibatkan  para  pemangku  kepentingan terkait;  meningkatkan  ketersediaan  dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan  pola  kemitraan  produksi pangan berbasis tat twam asi ; meningkatkan  akses  pada  sanitasi  untuk memperbaiki kesehatan masyarakat miskin  kawasan  wisata  Kintamani  dan akses pendidikan dalam bingkai kearifan nilai-nilai lokal tat twam asi.

## Penutup
Kintamani  sebagai  destinasi  wisata provinsi  Bali  dan  dunia,  tentu  sangat menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagai “pemilik” kawasan. Apalagi setiap tahunnya jumlah kunjungan  wisatawan  terus  meningkat rerata  11%  pada  lima  tahun  terakhir, yang semestinya berdampak pada peningkatan  pendapatan  sebagai  efek
ikutannya.  Namun,  yang  terjadi  justru sebaliknya bahwa masyarakat di kawasan wisata Kintamani tetap miskin, mencapai  angka  6,80%  di  atas  angka kemiskinan ratarata Provinsi Bali. Pemerintah daerah baik tingkat kabupaten  dan  pemerintah  provinsi secara struktural sudah berusaha mengentaskan kemiskinan dengan berbagai  program,  seperti  gerbang  gita shanti,  gerbangdesigot,  bedah  rumah, bantuan langsung tunai (BLT), raskin dan gerbangsadu. Namun, realitanya masyarakat  tersebut  belum  mampu melepaskan diri dari balutan kemiskinan. Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  nilai- nilai cultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti kebiasaan meminta-minta atau mengemis,  sifat  malas,  pesimis,  mudah menyerah,  kurang  memiliki  motivasi, dan  pasrah  menerima  takdir,  keadaan keluarga  yang  memang  dari  mulanya sudah  miskin  secara  turun-menurun. Potensi  kekuatan  yang  dimiliki  oleh masyarakat desa penyangga pembangunan  pariwisata  di  kawasan Kintamani pada dasarnya bersandar pada keindahan  alam  dan  modalitas  sosial budaya  masyarakat.  Untuk  kepentingan tersebut,  masih  terdapat  beberapa  hal yang  mesti  dilakukan  oleh  pemerintah setempat  untuk  menjadikan  kawasan  ini sebagai destinasi wisata dunia.
Berdasarkan  kebutuhan  wisatawan  dan kemampuan masyarakat pedagang acung, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu memberikan pembinaan tentang pariwisata, memberikan pelatihan  bahasa  asing  dan  teknik menjelaskan  objek  serta  produk  dalam bahasa  asing,  dan  menciptakan  produk ciri khas objek wisata Kintamani sebagai
souvenir .  Partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan kawasan wisata
Kintamani  sebagai  destinasi  wisata sangat  memungkinkan,  sehingga  tinggal menggali dan membangun jalinan tematikal  kewenangan  dan  hak  antar komponen,  terutama  desa  adat  sebagai simbolisme  kelembagaan  di  kalangan masyarakat,  serta  para  pelaku  industri pariwisata dan pemerintah. Model pengentasan  kemiskinan  yang  dibangun di kawasan wisata ini, adalah memfungsionalisasikan lembaga- lembaga sosial budaya (adat), pemerintah dan pelaku wisata berbasiskan nilai-nilai Tat  twam  asi. Mereka  dilibatkan  secara bersama-sama  atau  kolaboratif  untuk mengentasan  kemiskinan.  Kemiskinan kultural seperti mengemis, malas, mudah menyerah  pada  nasib,  dan  kurang memiliki  etos  kerja,  bisa  diminimalisir jika semua menyadari, berempati, memiliki solidaritas, merasakan apa yang tengah  dirasakan  oleh  orang  lain (masyarakat  miskin),  dan  mengakui sebagai  suatu  kesatuan,  bahwa  kau adalah  aku  dan  aku  adalah  engkau. Dalam  artian  jika  engkau  miskin,  maka aku  juga  miskin.  Oleh  karena  itu,  perlu kemiskinan  kultural  itu  dientaskan dengan  melibatkan  semua  komponen yang  disesuaikan  dengan  keberadaan tugas  dan  fungsi  dari  masing-masing institusi/pranata, paras paros , salunglung  sabayantaka ,  saling  asih,
saling asah, dan saling asuh. Implikasinya  semua  komponen  harus terlibat  langsung  dalam  pengentasan kemiskinan  sebagai  suatu  kesatuan entitas,  dengan  menerapkan  model pengentasan  kemiskinan  berbasis  nilai- nilai tat twam asi . Pengentasan kemiskinan  yang  dilakukan  secara
kolektif  dan  berkelanjutan  niscaya kemiskinan akan dapat dientaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akker, J. Van den. 1999. Principles and Method  of  Development  Research .
London.  Dalam  Van  Den  Akker,  J., Branch,  R.M.,  Gustafson,  K.,  Nieveen, N.,  &  Plomp,  T.  (Ed.). Design Approaches  And  Tools  In Educational
And Training . Dordrecht: Kluwer
Academic Publisher.
Arganta,  Komang.  2009.  “Model Pengentasan  Kemiskinan  Masyarakat Petani  di  Kabupaten  Bangli”. Laporan
Penelitian . Denpasar: Lembaga
Penelitian UNUD.
Bappeda  Kabupaten  Bangli.  2011. Peta
Permasalahan  Kemiskinan  Masyarakat
KabupatenBangli. Bangli: Bappeda Kabupaten Bangli.
Erawan,  Wayan.  2010.  “Menakar Kesulitan  Ekonomi  dan  Keterikatan Budaya  Masyarakat  Pegunungan  Batur Kintamani, Bangli”. Laporan Penelitian . Denpasar: Lembaga Penelitian UNUD.
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Bali.  2015. “Data  Kunjungan  Wisatawan  ke  Pulai Bali”. Denpasar.
Duija,  I  Nengah.  2006.  “Tradisi  Lisan dalam  konteks  masa  kini:  karakteristik sosio  cultural  dibalik  mitos  I  Ratu  Ayu Mas Membah. Makalah. Denpasar:
Program Pascasarjana IHDN.
Hastuti, dkk. 2013 “Model
Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis
Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan  Kemiskinan  di  Lereng Merapi  Kabupaten  Sleman  Daerah Istimewa Yogyakarta”. Laporan Penelitian. Yogyakarta: FIS UNY.
Hardiman,  2003.  “Tradisi  Lisan  Dalam Konteks Masa Kini: Karakteristik Sosial-
Kultural  Dibalik  Mitos  I  Ratu  Ayu  Mas Membah “ dalam http://www . scribd.com/doc/36745557/Tradisi- Lisan-Dalam-Konteks-Masa Kini- Karakteristik-  Sosial-Kultural-Dibalik- Mitos#Scribd. Diakses 15-2-2015. Hendra, Novayana. 2013. “My World Tat Twam Asi” dalam http:// worlddehendra.blogspot.co.id/2013/11/t at-twam-asi.html.  Diunduh  tanggal  10
Februari 2015.
Inten,  Gede.  2010.  Pergeseran  Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kawasan Wisata Gunung Batur
Kintamani  (Studi  Etnografi  Terhadap
Masyarakat  Penunjang  Pariwisata  di Kawasan  Kintamani  –  Bali). Laporan
Penelitian . Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha. Lasmawan,  Wayan.  2008.  Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Kawasan Penunjang Wisata Alam Gunung  Batur  –  Kintamani  ( laporan penelitian ). Singaraja: Lembaga
Penelitian Undiksha.
Lasmawan, Wayan. 2009a. Studi Analisis Faktor-Faktor Penyebab Utama Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan. Laporan penelitian . Bappeda Kabupaten Bangli.
Lasmawan, W. 2009b. Program
Pengentasan  Masyarakat  Miskin  dan Penguatan  Kelembagaan  Lokal  Di
Kabupaten  Bangli  –  Bali. Laporan Sibermas . Singaraja: Lembaga
Pengabdian Masyarakat Undiksha.
Lewis,  Oscar.1966. The  Culture  of Poverty. California:  W.H.  Freeman  & Co.
Nieveen,  N.  1999.  “ Prototype  To Reserach  Product  Quality .  Dalam.  Van
Den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson,
K., Nieveen, N., & Plomp, T. (Penyunting.). “Design Approaches And Tools  In  Educational  And  Training”.
Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
Pemerintah  Provinsi  Bali.  “Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  16  Tahun 2009  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Bali  Tahun  2009- 2029.”
Plomp.  2007.  “Educational  Design Research:  An  Introduction”  dalam An Introduction  to  Educational  Design
Research. Enschede, Netherland:
National Institute for Curriculum Development. Rahmatullah. 2013. “ Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Struktural ” 24 Agustus http://www.rahmatullah.net/2013/08/k ebudayaankemiskin- dan-
kemiskinan.html  (Diakses  10  Februari 2015 ).
Remi,  Subyatie  Soemitro  dan  Priyono Tjiptoherijanto.  2002. Kemiskinan  dan
Kemerataan  di  Indonesia ,  Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
Suardika,  Made.  2009.  “Strategi  dan
Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)  sebagai  Kelembagaan Ekonomi  di  Pedesaan  di  Desa-desa Penyangga Industri Pariwisata Kintamani. Laporan Penelitian . Singaraja: Universitas Panji Sakti. Sudjarwo dan Basrowi. 2009. Manajemen Penelitian Sosial . Bandung:
Mandar
Maju.
World Bank, World Development Report 2008: Making Service Work for Poor People , IBRD/ The World Bank,
Washington DC