## PENANGGULANGAN KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA MELALUI PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM)

## Linda Ikawati
Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo Email: linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Human Trafficking atau yang sering disebut dengan perdagangan orang merupakan bentuk  kejahatan  yang  melanggar  Hak  Asasi  Manusi  (HAM).  Perkembangan zaman yang semakin modern dan globalisasi yang semakin berkembang merubah pola kehidupan yang semakin kompleks mulai dari peningkatan sarana prasarana trsansportasi, kecanggihan elektronik, menjadi pemicu terjadinya kejahatan lintas negara  atau  trans- national  organized  crime ( TOC ).  Indonesia  termasuk  negara yang  memasok  pekerja  migran  dengan  tujuan  diperdagangkan,  terutama  bagi perempuan  dan  anak.  Dalam  penegakan  secara  nasional  maupun  internasional peran pemerintah, badan legislatif, dan penegak hukum seringkali kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadahi dalam proses penanganan. Sehingga hal ini  sangat  dibutuhkan  perhatian  khusus.  Melihat  kelemahan  dalam  penegakan hukum atas kasus human trafficking yang dimana kasus ini semakin berkembang dengan  berbagai  modus  operandinya,  salah  satu Internatioanal  Organization  for Migration ( IOM )  yang  bergerak  di  bidang  migrasi,  secara  khusus  telah berkontribusi dalam upaya memperkuat kapasitas penegakan hukum di Indonesia dalam  menanggulangi  kasus Human  Trafficking ,  diantaranya  melalui  kegiatan pelatihan  khusus,  seminar,  pemberian  modul  atau  buku  panduan,  dan  kurikulum yang berkaitan dengan trafficking .
Kata kunci : Human Trafficking, IOM, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  politik  internasional yang  semakin  kompleks  sebagai  dampak dari  globalisasi,  telah  merubah  pola interaksi antar negara di dunia internasional, dengan begitu bermunculan berbagai negara yang menguasai ekonomi,  teknologi  maupun  politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya pola kekuasaan dalam arena politik internasional. Perubahan lingkungan yang terjadi secara global memberikan dampak yang  kompleks  terutama  hubungan  yang
terjalin antar negara-negara di dunia, bisa dikatakan bahwa secara otomatis interaksi menjadi peran yang sangat penting dalam sistem internasional.
Kemajuan globalisasi  yang berimbas pada industri setiap negara telah mengakibatkan  berkurangnya  otoritas sebuah negara akan batas-batas kedaulatannya.    Penting  kita  pahami  dan kita  sadari  dewasa  ini  transaksi  jual  beli barang  bukan  menjadi  strategi  yang menguntungkan  dan  menjadi  hal  yang utama.  Transaksi  jual  beli  manusia
dipandang oleh pelaku perdagangan orang akan  lebih  menguntungkan  meskipun banyak risiko yang harus ditanggung.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,  pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang  tereksploitasi  (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).
Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan signifikan terkait dengan perdagangan orang adalah kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ASEAN  tercatat  sampai  sekarang  bahwa hanya  lima  negara  saja  yang  memiliki perundang-undangan mengenai anti trafficking yaitu; Filipina, Brunei Darussalam,  Myanmar,  Indonesia  dan Kamboja,  dan  hal  tersebut  yang  menjadi rentan  terjadinya  perdagangan  orang  di kawasan  Asia  Tenggara.  (Rossy  Verona.
2008). Tidak heran jika melihat data dari IOM  (International  Organization  of Migration)  sekitar  lebih  dari  200.000 orang  menjadi  korban human  trafficking di  Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia. (IOM-SEasia,  2008:111)  Perdagangan orang  yang  semakin  hari  semakin berkembang, hal ini memberikan dampak yang  luar  biasa  dan  memberikan  risiko yang  besar  bagi  para  pekerja  yang  ingin bekerja ke luar negaranya sendiri, terlebih melalui  prosedur  yang  tidak  resmi  atau non  documented .  Melihat  para  pelaku kejahatan  perdagangan  orang  ini  selalu memanfaatkan warga melalui modus yang beragam  namun  disisi  lain  mereka  juga melakukan  berbagai  cara  agar  terhindar dari jeratan hukum yang harus melibatkan beberap  oknum  dalam  mensukseskan misnya  melalui  penyludupan  imigran gelap ke berbagai negara.
Melihat  berbagai  kasus  perdagangan orang  merupakan  permasalahan  yang kompleks  dan  menimbulkan  keresahan masyarakat walaupun tidak semua masyarakat  menyadari  bahwa  betapa rentannya perdagangan orang di lingkungan sekitar. Tidak hanya masyarakat saja yang mengalami keresahan  melainkan  organisasi  trans negara,  keresahan  inipun  mengundang perhatian  para  aktor  negara  dalam membantu  memberantas  permasalahan yang selama ini terjadi, dengan
memberikan wawasan kepada masyarakat akan  bahaya  perdagangan  orang  serta mempelajari modus para pelaku kejahatan perdagangan orang yang digunakan dalam mengelabui  korbannya  dengan  harapan agar  masyarakat  dapat  menghindari indikasi-indikasi perdagangan orang tersebut. Salah satu aktor non-negara yang berperan  aktif  dalam  membantu  proses penanggulangan perdagangan orang adalah International  Organization  for Migration (IOM). IOM merupakan
organisasi internasional  yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama  (Claudia  Natali  and  Michael Newson, 2015:20-23).
Sejak  tahun  2003,  IOM  telah  aktif memberikan  kontribusi  pada  upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan orang  dengan  mendukung  penciptaan sebuah  program  penegakan  hukum  yang menyeluruh   dan berkesinambungan.
Selain itu, IOM juga melakukan
pendampingan dan perlindungan terhadap
korban dan memberikan bantuan pemulangan,  pemulihan,  serta  reintegrasi kepada  korban  perdagangan  orang  baik secara internal maupun eksternal (indonesia.iom.int/id).
Perjalanan  IOM  sendiri  di  Indonesia dimulai  1979  dan  berlanjut  pada  tahun berikutnya  yakni  1991  di  mana  status pemerintahan Indonesia menjadi
pengamat di IOM. Pada tahun 2000, IOM dan  pemerintah  Indonesia  secara  resmi menandatangani  perjanjian  kerjasama dalam  memerangi  kasus  penyelundupan manusia  yang  terjadi  di  Indonesia.  Dan selanjutnya,  pada  tahun  2002  IOM bersama-sama dengan pemerintahan Indonesia dan Australia menyelenggarakan kegiatan Bali Process tentang  isu  penyelundupan  manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasionalisme  lainnya  yang  terkait (indonesia.iom.int/id).
IOM telah mendukung upaya Indonesia  untuk  menerapkan  perundang- undangan  anti  perdagangan  orang  yang diberlakukan  pada  tahun  2007.  Undang- Undang ini berfokus untuk menuntut para pelaku dan untuk melindungi para korban. Pada tahun 2009, IOM bertindak sebagai mitra  yang  aktif  bersama  para  lembaga lainnya  memberikan  bantuan  teknis membangun kerangka dalam perundangundangan  anti  perdagangan orang  baik  di  tingkat  daerah  maupun nasional (indonesia.iom.int/id).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Human Trafficking
Pasal  3  dari  Protokol  Palermo  PBB, mendefinisikan human trafficking sebagai perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penampungan  atau  penerimaan  orang, dengan  cara  ancaman  atau  penggunaan
kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan  atau  memberi  atau  menerima pembayaran  atau  keuntungan  untuk mencapai  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
Definisi  ini  menjelaskan  bahwa proses  human  trafficking  dapat  dibagi menjadi tiga komponen yang berhubungan  dengan:  perekrutan  orang, cara  pengendalian  orang,  dan  tujuan eksploitasi. Pertama ,  pergerakan  orang mencakup: perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau
penerimaan orang. Kedua , cara pengendalian  korban  meliputi:  ancaman atau  penggunaan  kekuatan  atau  bentuk pemaksaan  lain,  penculikan,  kecurangan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan  atau posisi  yang  rentan  atau  pemberian  atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk  mencapai  kesepakatan  seseorang yang  memeiliki  kendali  atas  orang  lain. Ketiga , tujuan trafficking in persons atau eksploitasi meliputi: eksploitasi, prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lain, buruh atau kerja paksa, perbudakan atau praktek yang  sama  dengan  perbudakan  dan pengambilan  organ,  dalam  hal  ini  juga dinyatakan bahwa perekrutan, transportasi,  pemindahan,  penampungan atau  penerimaan  anak child untuk  tujuan
eksploitasi disebut “ trafficking in persons ”  sekalipun  tidak  menggunakan cara-cara yang dijelaskan di atas (Elizabeth Ivana Yuko. 2009:5).
Human Trafficking merupakan bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia terburuk,  dengan  dampak  yang  sangat dalam.  Hampir  95%  korban trafficking mengalami  kekerasan  fisik  dan  seksual. Banyak korban mengalami gangguan stres paska  trauma,  kecemasan,  depresi  dan kehilangan  tujuan.  Perundang-undangan dan  penegakan  hukum  yang  tidak memadai,  kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran  tentang  perundang-undangan menjadi  tantangan  dalam  menghadapi persoalan human  trafficking.  Human trafficking mudah dibedakan dan dikenali, sebuah  proses  yang  komplek  dan tersembunyi  yang  bekerja  dengan  sistem dan  struktur  illegal  sehingga  sulit ditelusuri dan dituntut. Human trafficking mudah  dibedakan  dan  dikenali,  sebuah proses  yang  komplek  dan  tersembunyi yang  bekerja  dengan  sistem  dan  struktur illegal  sehingga  sulit  ditelusuri  dan dituntut.
Jika  ikut  ambil  bagian  dalam  setiap proses  perdagangan  manusia,  termasuk perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penyembunyian  atau  penerimaan  orang. Perdagangan  yang  sering  terjadi  adalah perdagangan seksual, perdagangan
seksual biasanya menggunakan
pemaksaan atau penipuan, bahkan perbudakan  yang  terjadi  karena  hutang. Misalnya,  perempuan  dan  anak  yang diperdagangkan sering dijanjikan pekerjaan  di  industri  dalam  negeri  atau jasa,  tetapi  biasanya  dibawa  ke  rumah bordil  dimana  paspor  mereka  dan  kertas identitas lainnya disita.
Menurut The Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW),
perdagangan  manusia  dapat  diartikan sebagai sebuah usaha atau tindakan yang berkaitan  dengan  perektrut,  transportasi didalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan
menggunakan penipuan atau tekanan atau
termasuk penggunaan ancaman, penggunaan  kekerasan,  penyalahgunaan kekerasan  atau  lilitan  hutang  dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar atau pun tidak untuk  kerja  yang  tidak  diinginkan  dalam kerja  paksa  atau  ikatan  kerja  atau  dalam kondisi  seperti  perbudakan  dalam  situasi lingkungan ( The Global Alliance Against Trafficking in Women , 2017:1-7).
Beberapa  faktor  penyebab  korban tindak pidana perdagangan orang, diantaranya:
a) Faktor Ekonomi
Faktor yang paling  sering  dijadikan alasan  baik  dari  sisi  pelaku  maupun korban dalam tindak pidana perdagangan
orang adalah faktor ekonomi. Sampai saat ini  faktor  ekonomi  memang  masih menjadi  faktor  utama  terjadinya  kasus trafficking  ini,  kemiskinan  memang mempunyai dampak yang begitu mengerikan, dapat memicu manusia untuk halalkan  segala  cara  demi  meyambung hidup. Faktor ekonomi adalah faktot yang memegang peranan penting dalam kehidupan  manusia.  Hal  ini  disebabkan karena  kemampuan  ekonomi  sesorang rendah  sedangkan  kebutuhan  mendesak untuk dipenuhi. Ketidakseimbangan inilah  yang  menjadi  faktor  bagi  setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
b) Faktor Rendahnya Pendidikan
Seperti  yang  telah  penulis  paparkan sebelumnya  bahwa  kriminalisasi  korban trafficking dapat terkait dengan siapa saja, tetapi  sering  kali  mengidentikkannya dengan  perempuan  dan  anak.  Korban trafficking ini, rata-rata hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP,  SMA,  dan  bahkan  ada  yang  sama selaki  tidak  mengenal  bangku  sekolah. Hal  inilah  yang  menyebabkan  korban lebih  mudah  diperdagangkan  karean pendidikan yang rendah atau dengan kata lain keterbatasannya memiliki keahlian.
c) Faktor Perilaku Konsumtif
Pemicu trafficking terjadi karena ada beberapa faktor, tetapi yang paling sering
ditemuan  adalah  gaya  hidup  yang konsumtif. Orang cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi  kebutuhannya. Terlebih  untuk kalangan  remaja,  gaya  hidup  yang bermula  di  lingkungan  sekolah  atau  di rumah  dapat  menyebabkan  perilaku- perilaku konsumtif yang pastinya mengaraha  pada  hal-hal  negatif.  Bila seseorang  tidak  bisa  mengimbangi  gaya hidup,  maka  akan  diikuti  dengan  faktor kejahatan. Selain itu, orang tua jadi faktor yang  mendorong  pelaku.  Gaya  hidup konsutif mendominasi masyarakat belakangan  ini.  Yang  memprihatinkan, gara-gara  ekonomi  yang  lemah  dan tuntutan gaya hidup tinggi, menjadi faktor mendasar  trafficking.  Seharusnya  remaja dan  masyarakat  umum  harus  mampu mengendalikan  diri  untuk  mengurangi gaya  hidup  yang  konsumtif.  Maraknya kasus trafficking yang menimpa anakanak remaja,  yang  dijadikan  pekerja  seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti handphone yang keren,  baju  yang  bagus,  bahkan  untuk berfoya-foya.
Dengan faktor-faktor penyebab terjadinya  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang yang telah penulis jelaskan di atas, selanjutnya  Perdagangan  Orang  ( human trafficking )  tersebut  dilakukan  dalam beberapa bentuk, diantaranya: Kerja paksa
seks  dan  eksploitasi  seks;  Pembantu Rumah  Tangga  (PRT);  Bentuk  lain  dari kerja  Migran;  Penari,  Penghibur,  dan Pertukaran  Budaya;  Pengantin  Pesanan; Beberapa bentuk buruh/Pekerja Anak; dan Penjualan  bayi.  Berbagi  bentuk  modus operandi  para  pelaku  perdagangan  orang menjadi  perhatian  lebih  untuk  kita perjuangkan guna menekan angka korban perdagangan  orang.  Tidak  hanya  peran pemerintah, IOM, aparat penegak hukum, tetapi  peran  kita  bersama  adalah  yang terpenting,  perlu  kita  sadari  bahwa perdangan  orang  dapat  terjadi  dimana saja,  kapan  saja,  oleh  siapa  saja  dan bagaimana caranya.

## 2. Organisasi Internasional
Suatu  organisasi  internasional  dapat terbentuk  dari  aktor-aktor  internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Maka  dari  itu,  C.  Kagley,  dan  E.  R. Wittkopf  mengklasifikasikan  organisasi internasional ke dalam dua kategori utama (C.  Kagley,  dan  E.  R.  Wittkopf, 2004:138), yakni:
a. Organisasi antar-pemerintah ( Intergovernmental  Organizations / IGOs) Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang
anggotanya  terdiri  dari  delegasi  resmi pemerintah  negara-negara,  di  mana delegasi tersebut telah diberikan sebuah
wewenang  khusus  membuat  keputusan kolektif  untuk  mengelola  masalah- masalah yang menjadi agenda global.
Organisasi internasional antar pemerintah  (IGOs)  bila  ditinjau  dari keanggotaan dan tujuannya, bisa dikelompokkan menjadi empat kategori utama (C. Kagley, dan  E. R. Wittkopf, 2004:140), yaitu:
1) Global  membership  and  general purpose ,  yaitu  sebuah  organisasi internasional  antarpemerintah  yang beranggotakan  global  dan  memiliki tujuan yang global juga;
2) Global  membership and  limited  / single  purpose  organization ,  yaitu
sebuah organisasi internasional antar-pemerintah yang
beranggotakan global, namun memiliki  tujuan  yang  lebih  spesifik atau khusus;
3) Interregional / regional / subregional membership  and  general  perpose , yaitu  sebuah  organisasi  internasional
antarpemerintah  yang  anggotanya berada dalam kawasan-kawasan
tertentu tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sifatnya umum;
b. Organisasi non-pemerintah ( Nongovernmental  Organizations / NGOs),
Merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari kelompok- kelompok  swasta  yang  didalamnya
terdiri dari asosiasi  profesi,  perusahaan multinasional,  yayasan,  atau  bahkan kelompok-kelompok lainnya yang aktif secara  internasional  dan  bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama.
Berdasarkan pengelompokan organisasi  internasional  antar  pemerintah (IGOs)  di  atas,  maka  IOM  masuk  dalam kelompok kedua, yakni global membership  and  limited/single  purpose organization .  Sebagai  alasannya,  IOM terdiri dari anggota-anggota yang tersebar di  seluruh  dunia  dan  tidak  terbatas  pada regional tertentu. Kantor-kantor perwakillan  IOM  tersebar  dibanyak negara walaupun koordinasi tetap terpusat di  Jenewa,  Swiss.  Meskipun  anggotanya bersifat global, IOM merupakan organisasi  yang  memiliki  tujuan  khusus. Sejak awal pembentukannya, IOM berupaya  untuk  memberantas  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

## 3. Peranan  IOM  Dalam  Kasus
Human Trafficking di Indonesia
Keadaan  Indonesia  yang  sangat rawan  terjadinya  kasus  perdagangan manusia ini, menjadikan kemitraan pemerintah Indonesia dengan IOM sangat berperan  penting,  pemerintah  tentunya tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan ini sendirian, dan organisasi internasional menjadi pilihan yang baik dalam
menjalani  kerjasama  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  dan  IOM  yang merupakan salah satu organisasi internasional  yang  berfokus  pada  kasus migrasi dan human trafficking dunia akan sangat membantu Indonesia untuk meminimalisir kasus perdagangan manusia  yang  terus  meningkat  setiap tahunnya di Indonesia.
International Organization for
Migration merupakan  sebuah  organisasi
antar pemerintah ( Intergovernmental Organization )  yang  bergerak  dalam bidang  migrasi.    Kegiatan  kolaboratif pertama  antara  IOM  dengan  Pemerintah Indonesia dalam memerangi penyelundupan  manusia  dimulai  pada tahun  2000,  dengan  dukungan  dana  dari pemerintah  Australia  dan  terfokus  pada bantuan  kemanusiaan  bagi  para  imigran yang  diselundupkan  melalui  pencegatan di wilayah Indonesia. pemerintah Indonesia tetap menjadi pelaksana utama, dengan IOM hanya memberikan dukungan  atas  permintaan  pemerintah. Sejak  tahun  2000,  bantuan  kemanusiaan bagi  imigran  yang  diberikan  oleh  IOM terdiri  dari  konseling,  bantuan  kesehatan primer  dan  bantuan  kebutuhan  dasar (Abdul Haris, 2005:91).
Bantuan  dan kerjasama teknis  IOM pada  tahun  2013  dilakukan  berdasarkan pada hal-hal berikut:
a. Pengidentifikasian jenis bantuan teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan migrasi; b. Memberikan pelatihan yang komperehensif, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memerangi penyelundupan manusia, dan perlindungan hak-hak imigran
c. Memfasilitasi upaya kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia antar negara-
negara asal transit dan tujuan.
Oleh sebab itu, organisasi internasional  dalam  hal  IOM  memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang ( Human Trafficking ). Dukungan  koordinasi  IOM  Indonesia dengan  pemerintah  Indonesia  ditegakkan atas dasar, kesamaan tujuan dalam upaya pemberantasan kasus penyelundupan manusia,  dan  predikbilitas  respon  IOM terhadap  permintaan  pemerintah.  Maka dari itu, IOM Indonesia telah mendirikan 14  kantor  daerah  yang  tersebar  secara strategis  diseluruh  Nusantara  dalam rangka untuk memfasilitasi pengkondisian  yang  lebih  baik  untuk perawatan  imigran  dan  kegiatan  bantuan di seluruh Indonesia.
IOM  Indonesia  juga  mendukung pemerintah  dalam  pertemuan  antar-
lembaga internal, khususnya pada Pertemuan  Nasional  Koordinasi  Teknis Tahunan  Baharkam.  Dukungan  ini  telah berlangsung  sejak  tahun  2010,  di  mana IOM  Indonesia  mensponsori  sekitar  250 petugas  polisi  berpangkat  menengah hingga berpangkat tinggi setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menyasar partisipasi efektif  mereka  dalam  diskusi  internal pemerintahan  terkait  dengan  isu-isu strategis,  seperti  kebijakan  dan  panduan operasional dalam memerangi penyelundupan manusia.
Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak, dengan membatu  migran  dan  pengungsi  secara langsung sesuai dengan referensi atau referal yang  diberikan  Pemerintah Indonesia  kepada  IOM.  Sesuai  dengan permintaan  Pemerintah  Indonesia,  IOM (indonesia.iom.int/id/iom):
a. Menyediakan perawatan medis, bantuan penerjemahan bahasa ibu, dan layanan  dasar  lainnya  kepada  para migran  dan  pengungsi  pada  titik intersepsi,  dan  paket  bantuan  dasar kepada  para  migran  yang  memenuhi syarat yang berada di negara.
b. Menyediakan Community Housing untuk  kurang  lebih  8,000  pengungsi dan pencari suaka.
c. Menyediakan kesempatan edukasi baik formal  maupun  informal,  pelatihan
vokasional,  dan  aktivitas  rekreatif untuk dewasa maupun anak-anak yang ada di bawah perawatan IOM.
d. Membantu  setiap  individu  yang  ada di Community
Housing , yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan bulanan, sesuai dengan pendapatan rumah tangga yang  ada di masyarakat  lokal,  karena  pengungsi dan  pencari  suaka  tidak  memiliki  izin untuk  bekerja  di  Indonesia,  sesuai dengan  hukum  nasional  yang  berlaku. Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari,  pengungsi  dan  pencari  suaka dapat  membeli  barang-barang  yang dibutuhkan di pasar masyarakat setempat, yang menghasilkan kesempatan ekonomi untuk
masyarakat setempat.
e. Bekerja  dengan  masyarakat  setempat untuk  memastikan  pengungsi  dan pencari  suaka  menciptakan  dampak positif  ke  lingkungan  mereka  tinggal. Pengungsi dan pencari suaka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti bersih-bersih secara gotong royong, menjadi sukarelawan  dengan  organisasi  lokal, dan  kontribusi  positif  lainnya  dalam dalam kesehariannya.
f. Menyediakan  bantuan  untuk  para migran  dan  pengungsi  yang  ingin pulang  ke  negara  asalnya  secara sukarela.
g. Mengorganisasi perjalanan/logistik kasus-kasus  penempatan  kembali  ke negara ketiga, termasuk tiket pesawat, dan transfer ke Negara penerima, serta keperluan clearance medis sebelum keberangkatan.
h. IOM  bekerja  sama  erat  dengan UNHCR,  tetapi  IOM  tidak  menjadi penasehat atau terlibat dalam pengambilan  keputusan  dalam  proses penempatan  pengungsi  ke  Negara  ke tiga.
Dalam hal ini International Organization for Migration (IOM) menempati kedudukan sebagai instrumen
dimana organisasi
internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  didasari oleh  politik  luar  negerinya,  IOM  juga menyediakan  sarana  kerjasama  yang menghasilkan  sebuah  keuntungan  bagi negara  tersebut,  dan  juga  menjadi penyalur  komunikasi  antar  pemerintah yang nantinya dapat memecahkan masalah  jika  terjadi  konflik.  Dalam menjalankan fungsinya IOM akan menjalankan  fungsinya  sebagai National interest  articulation  and  aggregation , Norma, Sosialisasi, Penerapan keputusan, Informasi, dan Pelaksanaan.

## C. SIMPULAN
Indonesia merupakan negara berkembang,  yang  memiliki  jumlah
penduduk  tinggi,  banyaknya  masyarakat terutama  masyaraka  desa  yang  ingin bekerja  demi  memenuhi kehidupan sehariharinya dengan keterbatasan pendidikan  dan  ketrampilan,  memicu masyarakat  untuk  mencari  pekerjaan seadanya meskipun belum jelas prosedurnya,  banyak  sekali  masyarakat yang  terjerat  masuk  mencari  pekerjaan dengan  melewati  jalur non  documented . Hal  ini  menjadikan  Negara  Indonesia rawan terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang ( Human Trafficking ). Hal ini menjadikan dunia untuk membentuk organisasi internasional dalam menanggulangi kasus-kasus menegenao human  trafficking ,  salah satunya dibentuk IOM, organisasi IOM ini merupakan untuk menanggulangi permasalahan  migrasi  di  dunia  termasuk kasus perdagangan manusia di dunia telah dirasa  oleh  Indonesia.  Maraknya  kasus perdagangan orang di Indonesia menjadikan peran IOM sangat dibutuhkan sekali, IOM telah berperan penting dalam Membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam Membuat  Instrumen  Hukum  mengenai Perdagangan Orang. Memberikan bantuan teknis  bagi pemerintah  dan  mitra Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), Memberikan  Bantuan  bagi  orang-orang yang  diperdagangkan  serta  melakukan kerjasama  dengan  pihak  Kepolisian  RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan
Orang  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu, perlunya  dilakukan  peninjauan    kembali oleh pemerintah Indonesia, dalam menanggulangi  perdagangan  orang  yang masih terus berkembang, pembinaan serta tindakan  tegas  sepertin  pemberian  sanksi hukum  terhadap  oknum-oknum  baik apparat pemerintah maupun aparat
penegak  hukum,  selain  itu  juga  perlunya peningkatan
pemerintah dalam
memeberikan  pendidikan  dan  pelatihan secara komprehensif terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak-anak yang rentan  terhadap Human  Trafficking agar menjadi  masyarakat  terampil  dan  bijak dalam mencari pekerjaan sehingga sesuai dengan prosedur yang jelas dan resmi.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haris.  2005. Gelombang  Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia , Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005. C.  Kagley,  dan  E.R.Wittkopf.  2004. The
Global Agenda: Issues and
Perspectives . New York: St. Martin’s Press, 2004. P. 138.
Elizabeth  Ivana  Yuko.  2009. Theories,
Practices  and  Promises:  Human Trafficking  Laws  and  Policies  in
Destination States of the Council of Europe. School  of  Law  and Government Dublin City University. September. https://doras.dcu.ie/14880/2/Elizab eth_Yuko_LLM.pdf IOM-SEasia.  2008. Situation  Report  on
International Migration in East and South-East Asia Regional Thematic Working  Group  on  International Migration including Human Trafficking .  Thailand:  International Organization for Migration,
Regional Office for Southeast Asia.
Rossy  Verona.  2008. Conquering  human trafficking  in  ASEAN,  RI .  The Jakarta  Post.  Mon.  February  25. https://www.thejakartapost.com/ne ws/2008/02/25/conquering-human- trafficking-asean-ri.html.
Claudia Natali and Michael
Newson. Migration’s silver bullets?
A  myth .  MIGRATION  POLICY PRACTICE
International
Organization  for  Migration  (IOM) and Eurasylum. Vol. V, Number 4, October  2015–November  2015.  P. 20-23.
The  Global  Alliance  Against  Trafficking in Women (GAATW). 2017. Summary of GAATW's recommendations  for  the  Global
Compact  for  Migration .  Thailand: Sivalai  Condominium.  September. https://refugeesmigrants.un.org/site s/default/files/stocktaking_gaatw.p df