Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013), pp. 1-16, link: https://www.academia.edu/30931133
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia *

## (TREASURE HOUSEHOLDS ACCORDING TO ISLAMIC LAW
AND POSITIVE LAW IN INDONESIA)
Kholil Nawawi Fakultas Agama Islam UIKA Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar E-mail: nawawi12@yahoo.com
Abstract: Every marriage has brought wealth and acquired prior to the marriage of  each  spouse  party.  Average  property  together  in  marriage  or  the  so-called property  prices  along Gono  gini is  generated  through syirkah or  cooperation between husband and wife. The scholars have different opinions about  this, but the  majority  say  as shirkah  Abdan. When  divorce  occurs,  then  do  the  division  of property together with an agreed manner.
Keywords: Assets Together, Islamic Law, Positive Law
Abstrak: Setiap  perkawinan  mempunyai  harta  yang  dibawa  dan  diperoleh sebelum  melakukan  perkawinan  dari  masing-masing  pihak  suami  atau  istri. Sedang harta bersama dalam perkawinan atau disebut harta gono gini merupakan harga bersama yang dihasilkan melalui syirkah atau kerja sama antara suami dan istri.  Para  ulama  berbeda  pendapat  akan  hal  ini,  akan  tetapi  mayoritas mengatakannya  sebagai syirkah  abdan. Bila  perceraian  terjadi,  maka  dapat dilakukan  pembagian  harta  bersama  dengan  mengkiyaskannya  dengan syirkah abdan atau dengan cara lain yang disepakati.
Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Positif
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  11  Maret  2013,  direvisi:  20  April  2013,  disetujui untuk terbit: 21 Mei 2013.

## Pendahuluan
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyebutkan  setidaknya  ada  tiga  penyebab  putusnya  perkawinan  yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian  salah  seorang  dari  suami-istri  secara  otomatis  menyebabkan putusnya  perkawinan.  Adapun  putusnya  perkawinan  karena  perceraian dapat  terjadi  melalui  talak  atau  berdasarkan  gugatan  cerai  dari  istri  yang dikabulkan  oleh Pengadilan  Agama. Perkawinan  juga  dapat  terputus  karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang  tidak  tentu  rimbanya  berturut-turut  dan  berlangsung  selama  paling kurang  2  tahun  (pasal  39  Undang-undang  perkawinan  No.1  Thaun  1974,  jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).
Disamping  itu  ada  beberapa  penyebab  lain  putusnya  perkawinan menurut  Hakim  Islam  yaitu: khulu’,  zhihar,  ila’,  li’an, dan  murtad.  Akibat hukum  yang  muncul  karena  putusnya  hubungan  perkawinan  disebabkan talak atau perceraian adalah:
1. Mut’ah (pemberian suami untuk menggembirakan hati mantan istrinya karena telah ditalak) baik berupa uang maupun benda.
2. Tentang masa Iddah atau masa tunggu untuk istri.
3. Tentang nafkah dan pemeliharaan anak ( hadhanah).
4. Tentang harta bersama atau harta gono-gini.
Salah  satu  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh  perceraian  adalah tentang  pembagian  harta  bersama,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa setiap  perkawinan  masing-masing  pihak  dari  suami  atau  istri  mempunyai harta  yang  dibawa  dan  diperoleh  sebelum  mereka  melakukan  perkawinan. Suami-istri  yang  telah  melakukan  perkawinan  juga  mempunyai  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  yang  kemudian  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.
Suami  maupun  istri  mempunyai  hak  untuk  mempergunakan  harta bersama  yang  telah  diperolehnya  tersebut,  selagi  untuk  kepentingan  rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-
masing  berhak  menguasainya  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.
Bila  terjadi  perceraian,  maka  mengenai  harta  bersama  diselesaikan menurut  Hukum  Islam  bagi  suami  istri  yang  beragama  Islam  dan  menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam. 1

## Pengertian Harta Bersama
Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.” 2 Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai da  diambil  manfaatnya  secara  lazim.  Yang  dimaksud  harta  bersama  yaitu “Harta  yang  dipergunakan  (dimanfaatkan)  bersama-sama”, 3 atau  “Harta Gono Gini”. 4
Pencaharian  bersama  suami  istri  atau  yang  kemudian  disebut  harta bersama  atau  harta  gono  gini  ialah harta  kekayaan  yang  dihasilkan  bersama oleh  suami  istri  selama  mereka  diikat  oleh  tali  perkawinan,  hal  itu  termuat dalam  pasal  35  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974.  Sebenarnya  istilah  harta bersama  berasal  dari  hukum  adat  yang  pada  pokoknya  sama  diseluruh wilayah  Indonesia.  “Dikebanyakan  daerah  harta  yang  terdapat  selama perkawinan menjadi harta bersama.” 5
Penyebutan  harta  bersama  suami  istri  tidak  sama  antara  satu  daerah dengan  daerah  lainnya  sebagai  contoh,  “Di  Minangkabau  harta  bersama dinamakan Harta-Suarang, ”  di  Kalimantan  disebut barang  perpantangan, di Sulawesi  Selatan  (Makasar  dan  Bugis) cakkara, di  Jawa  Tengah  dan  Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna-kaya atau campur-kaya.” 6
Tidak  hanya  dalam  penyebutan  harta  bersama  yang  berbeda  antara satu  daerah  dengan  daerah  yang  lainnya  namun  juga  mengenai  tata  cara
1 Mohd. Idris Ramulyo, Perkawinan Islam suatu Analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991 3 Ibid 4 Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT ichtiar Baru van Hoeve, 2001
5 R.  Van  Dijk, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia, terj.  A.  Soehardi,  Jakarta:  Penerbit Sumur Bandung, 1960
6 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta:  Sumur  Bandung, 1960
pembagiannya,  meski  demikian  secara  garis  besar  dalam  hukum  adat pembagian  harta  bersama  adalah  masing-masing  suami  atau  istri mendapatkan  sebagian  dari  harta  bersama. Beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah memiliki  kebiasaan  pembagian  harta  bersama  yaitu  suami  mendapatkan  dua  pertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas “sakgendong-sakpikul”.  Tata  cara  pembagian  seperti  ini  juga  dikenal  di  pulau  Bali berdasarkan azas “susuhun-sarembat”. Begitu juga di kepulauan Bagai, terdapat azas dua-pertiga  dan  sepertiga  tersebut.  Akan  tetapi  dalam  perkembangannya,  azas “sakgendong-sakpikul”  atau  “susuhun-sarembat”  dalam  pembagian  harta  bersama makin lama makin lenyap. 7
Berawal  dari  hukum  adat  inilah  kemudian  permasalahan  harta bersama di adopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum  untuk  mengatasi  konflik  yang  mungkin  muncul  di  tengah masyarakat.

## Harta Bersama Menurut Hukum Islam
Konsep harta dalam rumah tangga Islam menurut Alquran adalah:
a. Harta adalah tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-nisa ayat:5
“Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan-Nya) yang dijadikan Allah sebagai  pokok  kehidupan.  Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata baik”. ( Surat An-nisa: 32) 8
Kewajiban suami berkenaan dengan harta,
1. Memberikan mahar kepada istri, Qs An-Nisa ayat 4
“Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi) sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan.  Kemudian  jika  mereka menyerahkan  kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang hati,  maka  makanlah  (ambilah)  pemberian  itu  (sebagai  makanan)  yang sedap lagi baik akibatnya” (surat An-Nisa: 4) 9
7 Muhammad Isna Wahyudi, “ Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan”.
8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005
9 Ibid
2. Memberikan nafkah kepada istri dan anak, Qs Al-Baqarah 233
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian (nafkah) kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (surat Al-Baqarah: 233) 10

## b. Jika terjadi perceraian suami istri maka:
1) Istri  mendapatkan  seluruh  mahar  jika  istri  telah  melakukan hubungan  seks  dengan  suaminya  atau  salah  satu  dari  suami  istri meninggal  dunia  dan  mahar  telah  ditentukan,  Allah  berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 20-21:
“Dan  jika  kamu  ingin  mengganti  istrimu  dengan  istri  yang  lain,  sedang kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  harta  yang banyak, maka janganlah kamu  mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.  Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali  dengan  jalan tuduhan  yang  dusta  dan  dengan  (menanggung)  doa  yang  nyata?. Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-istri.  Dan mereka  (istri-istrimu)  telah  mengambil  dari  kamu  perjanjian  yang kuat. (surat an-Nisa:20-21) 11
2) Istri mendapat separuh mahar jika ia belum melakukan hubungan seks  dengan  suaminya  dan  mahar  telah  ditentukan.  Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 237:
“Jika  kamu  menceraikan  istri-istrimu  sebelum  kamu  bercampur  dengan mereka,  padahal  sesungguhnya  kamu  sudah  menentukan  maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. (surat al-Baqarah:237) 12
3) Istri memperoleh mut’ah jika ia belum melakukan hubungan seks dengan  suaminya  dan  mahar  belum  ditentukan,  Qs  Al-Baqarah 236:
“Tidak  ada  kewajiban  membayar  (mahar)  atas  kamu,  jika  kamu menceraikan  istri-istri  kamu  sebelum  kamu  bercampur  dengan  mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya  dan  orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya  dan orang  yang  miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian
10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013. ISSN: 2089-032X - 6
menurut  yang  patut.  Yang  demikian  itu  merupakan  ketentuan  bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (surat al-Baqarah: 236) 13
Penyebutan  istilah  harta  bersama  dalam  keluarga  atau  gono-gini secara inplisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur’an atau al-Hadits karena istilah  ini  berasal  dari  hukum  adat  (‘uruf)  pada  masyarakat  yang  mengenal pencampuran  harta  kekayaan  dalam  keluarga  salah  satunya  adalah masyarakat  Indonesia.  Untuk  menggali  hukumnya,  maka  harta  bersama dianalogikan  kepada  syirkah,  seperti  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya bahwa  harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  di  hasilkan  bersama  oleh pasangan  suami  istri  selama  mereka  terikat  dengan  tali  perkawinan.  Atau dengan  kata  lain  harta  yang  dihasilkan  oleh  perkongsian  ( syirkah )  antara suami dan istri.
Ismail  Muhammad  Syah  dalam  disertasinya  (1984:282)  telah mengembangkan suatu pendapat, Pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam Rubu’  Mu’amalah lebih  lanjut  dikatakan,  oleh  karena  itu  masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat. 14
Persekutuan (sirkah) adalah pencampuran. Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. 15 Dasar  hukum  disyariatkannya  syirkah  adalah  Alquran  Al- Sunah dan Ijma’. Dalam Alquran Allah Swt berfirman:
“…maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu…” (Surat An_Nisa:12) 16
“…Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari  orang-orang  yang  berserikat  itu sebahagian mereka berbuat zalimmepadasebahagian yang lain, kecuali orang orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  yang  salah;  dan  amat  sedikitlah mereka ini…” (Surat Shad:24) 17
Dalam As-Sunah Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang  bersekutu  selama  salah  satu  dari  keduanya  tidak  mengkhiantai
13 Ibid 14 M.Yahya  Harahap,”Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam:  mempositifkan abstraksi hukum islam” dalam Cik Hasan Bisri, Ed; Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999
15 Sayid Sabiq, Fiqhu Sunnah Bairut Libanon:Darul Fikr, Cet kedua, 1998. Juz 3 16 Ibid ..Hal 14 17 Ibid
rekannya.  Apabila  salah  satu  dari  keduanya  berkhianat,  aku  keluar  dari keduannya” 18
Para  Ulama  Fiqih  berbeda  pendapat  tentang  pembagian  macam- macam Syirkah dalam pembahasan perkongsian (syirkah) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
Secara  garis  besar Fuqaha  Mesir (mayoritas  bermadzhab  Syafi,I  dan Maliki),  membagi  syirkah  kepada  empat  macam  yaitu: Syirkah  Inan,  Syirkah Abdan, Syirkah Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh. 19
a. Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing- masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah  atau  lainnya,  tidak  menjadi  syirkah  dan  tetap  menjadi  milik masing-masing.
b. Syirkah  Abdan, yaitu  syirkah  dalam  bidang  pemberian  jasa  atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.
c. Syirkah  Mufawwadhah, ialah  syirkah  yang  tidak  terbatas  dalam penggabungan  harta  dan  usaha  untuk  mendapatkan  untung  serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.
d. Syirkah  Wujuh, adalah  syirkah  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan hanya bermodalkan kepercayaan.
Sedangkan  Ulama  Madzhab  Hanafi,  seperti  yang  dapat  disimpulkan dari  kitab “al-Fiqh  ‘alal  Madzhaib  al-Arba’ah” jilid  III  halaman  63-68  membagi syirkah menjadi:
a. Syirkah  Milk, ialah  syirkah  terhadap  suatu  benda  atau  kekeayaan dengan  tidak  ada  kesengajaan  untuk  mengadakan  perjanjian  khusus terlebih dahulu.
18 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah,1998
19 Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960, juz 2, h…201
b. Syirkah  Uqud, ialah  syirkah  yang  timbulnya  karena  adanya  perjanjian terlebih  dahulu  antara  dua  orang  atau  lebih  mengenai  suatu  usaha.
Syyirkah ini dibagi enam macam:
1) Syirkah  Mufawwadhah  bil  Amwal, yaitu  perkongsian  antara  dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
2) Syirkah  ‘Inan  bil  Amwal, yaitu  perkongsian  antara  dua  orang  atau lebih  tentang  suatu  macam  perniagaan  atau  segala  macam perniagaan.
3) Syirkah  Abdan  Mufawwadhah, ialah  perkongsian  dengan  bermodal tenaga  yang  kemudian  ada  pembagian  yang  sama  antara keuntungan atau kerugian.
4) Syirkah  Abdan  Inan, yaitu  perkongsian  tenaga  dengan  perbedaan tenaga kerja dan upah.
5) Syirkah Wujuh Mufawwadhah, ialah perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja.
6) Syirkah Wujuh Inan, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat. 20
Para Ulama sepakat tentang bolehnya Syirkah ‘Inan, sedangkan dalam Syirkah  Mufawwadhah hanya Madzhab  Hanafi dan Maliki yang
memperbolehkan  sedangkan  Madzhab  Syafi’i  tidak  memperbolehkannya. 21
Begitu juga dalam Syirkah Abdan, menurut Madzhab Syafi’i adalah tidak boleh sedangkan  menurut  Madzhab  Maliki  dan  Hambali  adalah  boleh  hanya  saja Imam  Malik  mensyaratkan  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  adalah  sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam Syirkah Wujuh, hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi’iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.
Alasan  Imam  Syafi’i  tidak  memperbolehkan Syirkah  Mufawwadhah dikarenakan  syirkah  ini  mengandung  bermacam-macam ghurur (penipuan dan  ketidaktentuan).  Sedangkan  alasan  ketidakbolehan Syirkah  Abdan, menurut Imam Syafi’I karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. “Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari
20 Abdurrrahman  Al-Jaziri, Al-Fiqhu  ‘alal  Madzahib  al-Arba’ah, Mesir:  Maktabah  at- Tijariyah al-Kubra, 1969, Jilid III, h. 63-68
21 Sayyid Sabiq, Fiqhussunah, Bairut Libanon: Darul Fikr, cet  ke 2, 1998, Juz 3, h..209
perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara  suami-istri  ketika  terjadi  perceraian  tidak  ada  pembagian  masing- masing  secara  pasti (tsabit) misalkan,  istri  50%  dan  suami  50%.  Namun pembagiannya  bergantung  pada  kesepakatan  antara  suami  dan  istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan as-Shulhu (perdamaian) antara suami dan istri.
Dalam surat an-Nisa ayat 128 Allah berfirman:
“Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)….” (an- Nisa:128) 22
Dari Amru bin ‘Auf Al-Muzni, bahwa Rasulullah Saw bersabda:
“Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang  halal  dan  perdamaian  yang  menghalalkan  yang haram. 23
Sebagai  pengantar  dari  hadits  diatas  Syaikh  as-Shan’ani  dalam  kitab Subulussalam mangatakan:
“Para  Ulama  telah  membagi  ash-shulhu  (perdamaian)  menjadi  beberapa macam:  perdamaian  antara  muslim  dan  kafir,  perdamaian  antara  suami  dan istri,  perdamaian  antara  kelompok  yang  adil,  perdamaian  antara  dua  orang yang  bertahkim  kepada  hakim  (qadhil),  perdamaian  masalah  tindak perlukaan  seperti  pemberian  maaf  untuk  sanksi  harta  yang  seharusnya diberikan  dan  perdamaian  untuk  memberikan  sejumlah  harta  kepada  lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut para fuqoha pada bab untuk medapatkan keuntungan. 24
Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu  sama  ataupun  berbeda,  baik  keduanya  bekerja  atau  salah  satu  dari keduanya  saja  yang  bekerja  baik  keduanya  bekerja  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  syirkah  ini  juga  dinamakan  dengan syirkah  a’mal (pekerjaan), abdan (badan), shana’i (kerajinan) atau taqabbul (penerimaan). 25
22 Al-Qur’an, Terjemah, h..14 23 Abi  Abdillah  Ibn  Majah  Al-Qozwaini, Sunan  Ibnu  Majah, Riyadh  Darussalam,  1420 H. Hadits ke 2353, h..337 24 Ibid 25 Rusyd, Bidayah, h..18
Dalil  dibolehkannya  syirkah  (persekutuan)  ini  adalah  riwayat  Abu Ubaidah bahwa Abdullah Ibn Mas’ud berkata:
“Aku  bersekutu  dengan  ‘Ammar  dan  Sa’ad  pada  apa  yang  kami  dapatkan dalam  perang  badar.  Sa’ad  datang  dengan  membawa  dua  orang  tawanan, sedangkan aku dan ‘Ammar datang tanpa membawa sesuatu pun. 26
Dari  macam-macam  syirkah  serta  adanya  perbedaan  pendapat  di kalangan Ulama dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam syirkah abdan, dikatakan syirkah  abdan karena  dalam  kenyataannya  sebagian    nesar suami  istri  dalam  masyarakat  Indonesia  sama-sama  bekerja  membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika  memang  hanya  suami  yang  bekerja  sedangkan  istri  sebagai  ibu  rumah tangga  tetap  istri  memiliki  peranan  besar  dalam  menjaga  keutuhan  dan kelangsungan keluarga seperti mengurusi urusan rumah tangga,  memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika  suami  bekerja  maka  dengan  hal  ini  suami  telah  menerima  bantuan yang  sangat  berharga  dan  sangat  mempengaruhi  kelancaran  pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.
Pada  dasarnya  para  Ulama  tidak  menentukan  secara  pasti  tentang pembagian  harta  (benda)  syirkah  antara  dua  orang  yang  berserikat  ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam syirkah abdan atau as-shulhu. 27
Dengan demikian berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak  membagi  harta  gono  gini  maka  dapat  ditempuh  dengan  jalan perdamaian  ( as-shulhu )  yaitu  pembagian  harta  gono  gini  bergantung  pada musyawarah  dan  kesepakatan  antara  suami  istri,  boleh  jadi  suami mendapatkan  50%  dan  istri  50%,  boleh  suami  mendapat  30%  dan  istri  70% atau  sebaliknya  dan  boleh  juga  pembagian  dengan  nisbah  (persentase)  yang lain.  Semuanya  dibenarkan  oleh  syara’  selama  merupakan  hasil  dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.
26 Abi Abdirrahman an-Nasa’I, Sunan an-Nasa’I, Riyadh: Darussalam 1420 H. Hadits ke 470., h..646 27 Muhammad  bin  Isma’il  as-Shan’ani, Subulussalam, Mesir:  Maktabah  Musthofa  al- Baaby al-Haaby, cet 4 1960.

## Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  pasal  1, disebutkan bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 28
Dari  pasal  tersebut  tersimpul  adanya  asas  bahwa  antara  suami  istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir tetapi meliputi  ikatan  jiwa,  batin  atau  ikatan  rohani,  jadi  menurut  asasnya  suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual.
Mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan,  diatur  dalam  Pasal  35,  36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

## Pasal 35
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## Pasal 36
1) Mengenai  harta  bersama,  suami  istri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua belah pihak.
2) Mengenai  harta  bawaan  masing-masing,  suami  dan  istri  mempunyai  hak sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta bendanya. 29
Dari  pasal-pasal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu:

## 1. Harta Pribadi dan harta bawaan
Yaitu  harta  yang  telah  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  sebelum  mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami  istri  sebagai  hadiah,  atau  warisan.  Mengenai  harta  ini  secara hukum  suami  atau  istri  mempunyai  otoritas  penuh  untuk
28 Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974,  Jakarta:  PT  Tintamas Indonesia, 1986
29 Ibid, h. 23
menggunakannya  tanpa  harus  ada  persetujuan  pihak  lain  dalam penggunaannya  (pasal  36  ayat  2),  boleh  juga  harta  bawaan  dari masing-masing  suami  istri  digabungkan  menjadi  harta  bersama  atau harta perkawinan (pasal 35 ayat 2).

## 2. Harta bersama atau harta gono gini
Yaitu harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan,  baik  yang  mengusahakan  harta  tersebut  hanya  suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan diatas  tidak  menyebutkan  dari  mana  dan  dari  siapa  harta  tersebut berasal.  Dalam  penggunaan  harta  bersama  ini  harus  ada  persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam pasal 37 di  sebutkan  bahwa: “Bila  Perkawinan  Putus  karena  perceraian,  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing” 30 yang  dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain. 31
Jika  sebuah  perkawinan  putus  karena  perceraian  (bukan  karena kematian)  maka  menurut  pasal  diatas  harta  bersama  diatur  menurut  agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

## Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  masalah  harta  bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII dan hanya terdiri dari 3 pasal (pasal 35, 36 dan 37). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.
Pada  Pasal  85  dijelaskan  bahwa  “Adanya  harta  bersama  dalam perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  istri  karena  perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan
30 Ibid.
31 “Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”  dalam  Hazairin, Tinjauan  Mengenai  U.U  Perkawinan  Nomor:  1-1974, Jakarta: Tintamas, 1986
dikuasai  sepenuhnya  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan  dari  masing-masing  suami  atau  istri  dan  harta  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah  penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Sedangkan  pasal  87  (2)  menyatakan  bahwa  suami  dan  istri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta masing-masing  berupa  hibah,  hadiah,  sodaqoh  atau  lainnya.  Pasal  88 menjelaskan  bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  istri  tentang harta  bersama,  maka  penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan  kepada Pengadilan  Agama.  Pasal  89  menyatakan  bahwa  suami  bertanggung  jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90  menyatakan  bahwa  istri  turut  bertaggung  jawab  menjaga  herta  bersama, maupun harta suami yang ada padanya.
Pasal  91  terdiri  dari  empat  ayat:  (1)  harta  bersama  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  85  di  atas  dapat  berupa  benda  berwujud  atau  benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,  benda  bergerak  dan  surat-surat  berharga,  (3)  harta  bersama  yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan  sebagai  barang  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  penunjukan pihak  lain.  Pasal  92  menyatakan  bahwa  suami  istri  tanpa  persetujuan  pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
Pasal  93  terdiri  dari  4  ayat:  (1)  pertanggung  jawaban  hutang  suami
atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2)
pertanggungjawaban  terhadap  hutang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan keluarga,  dibebankan  kepada  harta  bersama,  (3)  bila  harta  bersama  tidak mencukupi,  dibebankan  kepada  harta  suami,  (4)  bila  harta  suami  tidak  ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.
Pasal  94  terdiri  ari  2  ayat:  (1)  harta  bersama  perkawinan  seorang suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang masing-masing  terpisah dan berdiri  sendiri;  (2)  pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.
Pasal  95  terdiri  dari  2  ayat:  (1)  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau sitri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita  jaminan  atas  harta  bersama  tanpa  adanya  permohonan  gugatan  cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat  dilakukan  penjualan  atas  harta  bersama  untuk  kepentingan  keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta  bersama  menjadi  hak  pasangan  yang  hidup  lebih  lama;  (2)  pembagian harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  istri  atau  suaminya  hilang harus  di  tangguhkan  sampai  adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan Pengadilan  Agama.  Dan  terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Secara  singkat  pokok-pokok  hukum  harta  bersama  dalam  Bab  XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:
1) Harta  pribadi  tetap  menjadi  milik  pribadi  dan  dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
2) Harta  bersama  menjadi  hak  bersama  suami  istri  dan  terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
c. Tanpa  persetujuan  bersama,  suami  atau  istri  tidak  boleh mengasingkan atau memindahkan.
d. Hutang  untuk  kepenntingan  bersama  dibebankan  kepada  harta bersama.
e. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
1) Harta bersama dibagi dua;
2) Masing-masin mendapat setengah bagian;
3) Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.

## Penutup
Pada  dasarnya  dalam  hukum  Islam  tidak  disebutkan  secara  spesifik tentang  istilah  harta  bersama  (gono-gini)  dalam  keluarga,  namun  kemudian para pakar hukum Islam di Indonesia menganalogikan harta bersama kepada syirkah. Jika  terjadi  sengketa  dalam  pembagian  harta  bersama  hukum  Islam menawarkan  solusi As-shulhu (perdamaian)  dan  musyawarah  kekeluargaan untuk  mencari  jalan  keluar  yang  saling  menguntungkan  dan  penuh keridhaan,  sedangkan  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri pasca perceraian.

## Pustaka Acuan
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
R.Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. A. Soehardi, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1980.
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta:  Sumur Badung, 1960.
Muhamad  Isna  Wahyudi, “Harta  Bersama:  Antara  Konsepsi  dan  Tuntutan Keadilan”.
M.  Yahya  Harahap,  “Informasi  Materi  Kompilasi  Hukum  Islam: Mempositifkan  Abstraksi  Hukum  Islam”  dalam  Cik  Hasan  Bisri, Ed., Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum
Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Sayyid Sabiq, Fiqhussunah, Bairut Libanon: Darul Fikr, cet ke 2, 1998, Juz 3.
Abu Dawud, Sunah Abi Dawud, Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
Ibn  Rusyd  al-Qurtubi, Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtashid, Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby, 1960, juz 2.
Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqhu ‘alal Madzahib al-Arba’ah, Mesir: Maktabah at- Tijariyah al-Kubra, 1969, Jilid III.
Abi  Abdirrahman  an-Nasa’I, Sunan  an-Nasa’I, Riyadh:  Darussalam  1420  H. Hadits ke 470.
Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, Riyadh: Darussalam,
1420 H. Hadits ke 2353.
Muhamad  bin  Isma’il  as-Shan’ani, Subulussalam, Mesir:  Maktabah  Musthofa al-Baaby al-Halby, cet 4. 1960.
Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974,  Jakarta:  PT  Tintamas Indonesia, 1986.
Penjelasan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,”  dalam  Hazairin, Tinjauan  Mengenai  U.U.
Perkawinan nomor: 1-1974, Jakarta: Tintamas, 1986.