Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum
Katika Sasi Wahyuningrum, Sahuri Lasmadi
Universitas Adiwangsa Jambi, Universitas Jambi
Email: Kartikasasi989@gmail.com

## Abstract
Notaries as General Officials have the scope of duties of carrying out the position of a Notary, namely making evidence desired by the parties for a certain legal action, and the evidence is at the level of Civil Law, that the Notary makes a deed because there is a request from the parties who appear, without If there is a request from the parties, the notary cannot make a deed. However, in carrying out their duties and obligations, the notary often gets into legal problems because the parties provide false  information  or  letters,  which  causes  the  notary  to  suffer  material  and  immaterial  losses. Therefore,  this  study  focuses  on  the  legal  protection  of  notaries  as  public  officials  and  the  legal consequences of notary protection as public officials. The results of the study are that legal protection for notaries is contained in Article 66 paragraph 1 of the UUJN which requires Polri investigators to obtain  prior  permission  from  the  Notary  Regional  Supervisory  Council  with  the  aim  that  the examination is carried out in accordance with the law. The results of the next research are that the legal consequences of Article 66 paragraph 1 UUJN, according to this article, if the Notary is proven guilty, he can be summoned before the trial and can provide information about the deed made, this makes the Notary can violate the Notary's Oath of Office regarding the Notary's obligation to keep secret the contents of the deed.
Keywords: Protection, Law, Position, Notary

## Abstrak
Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak maka notaris  tidak  dapat  membuat  akta.  Akan  tetapi  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya notaris  sering  mendapatkan  masalah  hukum  karena  para  pihak  memberikan  keterangan  atau surat palsu, yang menyebabkan notaris mengalamin kerugian materil dan imateril. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum notaris sebagai pejabat umum dan Akibat Hukum  perlindungan  notaris  sebagai  pejabat  umum.  Hasil  dari  penelitian  yaitu  bahwa perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam Pasal  66 ayat 1 UUJN yang mewajibkan penyidik  Polri  memperoleh  ijin  terlebih  dahulu  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  yang bertujuan  agar  pemeeriksaan  berjalan  sesuai  dengan  Undang-Undang.    Hasil  penelitian berikutrnya bahwa akibat hukum dengan adanya Pasal 66 ayat 1 UUJN maka sesuai Pasal ini jika Notaris  terbukti  bersalah  maka  dapat  di  panggil  di  muka  persidangakn  serta  dapat  memberi keterangan  mengenai  akta  yang  dibuat  hal  ini  menjadikan  notaris  dapat  melanggar  Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Jabatan, Notaris.

## PENDAHULUAN
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang mendapat mandat dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No.30 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan untuk membuat  akta  autentik  sebagai  pembuktian  tertulis  yang  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat. Oleh karenanya syarat utama otentisitas sebuah  akta  autentik  diatur  secara  tegas  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang- undangan Pasal 1868 KUHPerdata.
Pengertian Notaris juga diatur dalam 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris  (UUJN)  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu  –  satunya  berwenang  untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan aktanya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain 1
Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum  tertentu,  dan  alat  bukti  tersebut  berada  dalam  tataran  Hukum  Perdata,  dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan  para  pihak  yang  dinyatakan  atau  diterangkan  atau  diperlihatkan  kepada
1 Lihat Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata  cara  atau  prosedur  pembuatan  akta  dan  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta 2
Pembuata  akta  mengacu  pada  ketentuan  pasal  1868  KUHPerdata  yang merupakan  sumber  lahirnya  dan  keberadaan  Pejabat  umum  mengingat  bahwa  pasal tersebut  merupakan  definisi  tentang  akta  Autentik  dan  istilah  pejabat  umum  yang merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenaren pasal 1868 Burgelijk Wetboek selanjutnya  ketentuan  ini  menyebutkan  :  “Suatu  akta  Autentik  ialah  suatu  akta  yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  Undang-undang  oleh  atau  dihadapan  Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”
Undang-undang dengan  tegas  menyebutkan,  bahwa  ada  tiga  unsur  utama  bagi terwujudnya suatu akta Autentik yaitu:
1. Bentuk akta Autentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan  oleh  peringkat  Peraturan  Perundang-undangan  dibawah  Undang- undang  misalnya  Peraturan  Pemerintah,  apalagi  Peraturan  Menteri  atau  Surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum dalam wilayah jabatan kewenangannya. 3
Berkenaan  dengan  diperlukannya  akta  Notaris  sebagai  alat  bukti  keperdataan yang  terkuat  menurut  tatanan hukum yang  berlaku, maka  diperlukan adanya  Pejabat
2 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Surabaya; PT Refika Aditama, 2007, hlm. 24.
3 Agus  Wijayanto  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kriminalisasi  Notaris  Dalam  Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris”,  Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, 2017 p.9.
umum  yang  ditugaskan  oleh  Undang-undang  untuk  melaksanakan  pembuatan  akta Autentik itu.
Pentinganya peran Notaris dalam membuat alat bukti keperdataan dalam hal ini akta  Autektik  maka  Notaris  dalam  pelaksanaan  tugasnya  harus  senantiasa  bertindak secara  hati-hati,  tidak  berpihak,  teliti  dalam  memeriksa  fakta-fakta  dan  dokumen- dokumen penting yang diperlihatkan pada Notaris, mendengar keterangan-keterangan dan mencatat pernyataan-pernyataan para penghadap. 4
Namun pada prakteknya masih banyak ditemui adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para pihak/ klien yang berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh  Notaris  juga,  bahkan  menjadi  celah  hukum  pidana  bagi  Notaris,  ketika  timbul persoalan  dan  sengketa.  Sehingga  Notaris  dipanggil  dan  dimintai  keterangan  sebagai saksi, hal ini dapat merugikan Notaris
Penelitian  dengan  tema  yang  serupa  juga  pernh  diteliti  oleh    Agus  Wijayanto, dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas  Dan  Fungsinya  Sebagai  Pejabat  Umum  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris yang telah terbit pada Jurnal Akta Vol. 4 No. 4. Perbedaan  pembahasan  antara  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  penulis terletak  pada  rumusan  masalah  yang  berbeda.  Pada  penelitian  sebelumnya  hanya membahasa menganai perlindungan hkum terhadap kriminalisasi yang merujuk pada UU  Notaris.  Sedangkan  penelitian  yang  diulis  oleh  penulis  seleain  membahasa perlindunga hukum juga membahas akibat hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan
4 Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Surabaya:Refika Aditama, 2010, p.19.
mengkaji dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai  Pejabat Umum. Sehingga dirumuskan masalah menganai bagaimana pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  sebagai  pejabat  umum dan bagaimana Akibat Hukum perlindungan notaris sebagai pejabat umum.

## PEMBAHASAN
Jabatan  Notaris  sangat  rentan  menjadi  sasaran  empuk  oleh  aparat  penegak hukum. Sementara, dalam pelaksanaan jabatannya Notaris dituntut untuk selalu tunduk dan patuh pada:
a. Sumpah Jabatan;
b. Kode Etik Notaris (KEN);
c. UUJN
Oleh  karenanya,  Seorang  Notaris  dalam  melayani  masyarakat  tidak  boleh melanggar  ketentuan  tersebut,  akibatnya  berdampak  fatal.  Namun  dalam  prakteknya Notaris  masih  saja  ada  yang  dibawa  ke  ranah  hukum,  dengan  banyak  dalil  yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan  Notaris,  adanya  dokumen  palsu  bahkan  keterangan  palsu  dari  para penghadap  berdampak  pada  kerugian  yang  ditanggung  oleh  Notaris  juga,  bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa.
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
Istilah  Notaris  dapat  dijumpai  dalam  berbagai  literatur  atau  pendapat  ahli. Notaris  disebut  sebagai  pejabat  umum.  Pejabat  Umum  merupakan  terjemahan  dari istilah openbare  amtbtenaren yang  terdapat  dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 KUHPdt. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa notaris berwenang  membuat  akta  sepanjang  dikehendaki  para  pihak  atau  menurut  aturan
hukum  wajib  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik.  Pembuatan  akta  tersebut  harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.
Jabatan notaris disebutkan dalam Pasal 1 UUJN yang menyatakan bahwa: Notaris adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya,
Kata notaris berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda tulisan atau karakter yang  dipergunakan  untuk  menuliskan  atau  menggambarkan  ungkapan  kalimat  yang disampaikan  nara  sumber.  Tanda  atau  karakter  yang  dimaksud  adalah  tanda  yang dipakai dalam penulisan cepat ( stenografie ). Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk  melayani  kebutuhan  masyarakat  akan  alat  bukti  autentik  yang  memberikan kepastian  hubungan  hukum  keperdataan.  Jadi,  sepanjang  alat  bukti  autentik  tetap diperlukan  oleh  sistem  hukum  negara  maka  jabatan  notaris  akan  tetap  diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman “Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di Indonesia. Masuknya ini tidak lepas dari kebutuhan setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia terhadap kepastian hokum dalam pengelolaan, diantaranya berkaitan dengan pendaftaran tanah. 5
Notaris  sebagai  pejabat  Umum  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta
5 M. Syahrul Borman, “ Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 3 No, 1, 2016 P.76
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya. Dalam membuat akta sering kali notaris mendaptan data palsu dan keterangan palsu dari para pihak terkait. Hal ini mengakibatkan bila ada sengketa di kemudian hari maka notaris harus  mempertanggungjawabkan  akta  yang  telah  dibuat.  Untuk  melindungin  notaris dari  hal-hal  diatas  maka  diatur  sebuah  ketetntuan  dalm  UUJN  unttuk  melindungin notaris.
Pada  dasarnya  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  terikat  oleh  sumpah jabatan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UUJN  yang  salah  satu  isinya  adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUJN, kecuali kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari akta tersebut. 6
Selain  ittu  Notaris  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  ingkar  sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUHPerd, Pasal 146 H.I.R. dan Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,  yang  menyatakan  sebagai  berikut:  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN menegaskan,  Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  berkewajiban:  merahasiakan segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh
6 Firman Floranta Adonara, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, PERSPEKTIF Volume XXI No. 1, 2016, p, 51.
guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain.
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  mempunyai  kewajiban  yang ditentukan  dalam  undang-undang  demi  tercapainya  perlindungan  dan  kepastian hukum, antara lain:
1) Pasal 4 ayat (2) dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta
2)  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN  mengatur  kewajiban  Notaris  dalam menjalankan jabatannya
3) Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta
4) Pasal 322 ayat  (1)  KUHP yang mengatur  mengenai sanksi  pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut. 7
Hal ini  juga  di  atur  dalam  Pasal  148  KUHP,  Pasal  146 dan  Pasal  277  HIR  ( Het Herziene  Indonesische  Reglement )  dan  Pasal  170  KUHAP  dapat  mengundurkan  diri sebagai  saksi,  apabila  mereka  mempergunakan  hak  ingkarnya,  hak  ingkar  ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, bahwa setiap pihak  yang  dipanggil  sebagai  saksi,  wajib  memberikan  kesaksian.  Istilah  hak  ingkar merupakan  terjemahan  dari  verschonningsrecht,  yang  artinya  adalah  hak  untuk dibebaskan  dari  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  suatu  perkara  perdata maupun pidana atau hak ingkar adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat
7 Reynaldo  James  Yo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 2013, p. 10.
menjadi saksi di muka pengadilan. 8
Akan  tetapi  dengan  Keberadaan  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  adalah  upaya  untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, dimana persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  kunci  pembuka  Kewajiban  Ingkar  dan  Hak Ingkar  Notaris.  Setelah  menerima  permohonan  dari  kepolisian,  penuntut  umum  atau hakim  pengadilan  untuk  menghadirkan  Notaris  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka Majelis  Kehormatan  Notaris  akan  memanggil  Notaris  yang  bersangkutan  untuk diperiksa,  apakah  ada  relevansinya  untuk  menghadirkan  Notaris  dalam  proses pemeriksaan di muka pengadilan, sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dimana oleh salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta Notaris sebagai alat bukti. Apabila menurut  pertimbangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  setelah  memeriksa  Notaris  yang bersangkutan, kehadiran Notaris di persidangan diperlukan, maka Majelis Kehormatan Notaris  akan  memberikan  surat  persetujuan  kepada  pemohon  yaitu  kepolisian, kejaksaan  dan  pengadilan,  sebaliknya  apabila  menurut  pertimbangan  Majelis Kehormatan  Notaris  kehadiran  Notaris  di  persidangan  tidak  diperlukan  karena  tidak ada  relevansinya  dengan  akta  yang  dibuat,  yang  dijadikan  bukti,  maka  Majelis Kehormatan  Notaris  akan  menolak  permohonan  dari  kepolisian,  kejaksaan  atau pengadilan. 9

## 2. Akibat Hukum Perlindungan Notaris Sebagai Pejabat Umum
Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum Akibat hukum merupakan suatu akibat dari  tindakan  yang dilakukan,  untuk  memperoleh  suatu  akibat  yang  diharapkan  oleh
8 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hal. 15
9 Heriyanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Terindikasi  Tindak  Pidana  Pembuatan Akta Otentik”, Yustisia. Vol. 5 No. 2 2016, p. 329
pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan  yang  dilakukan  merupakan  tindakan  hukum  yaitu  tindakan  yang  sesuai dengan hukum yang berlaku. 10
Dari penjelasan diatas maka akibat hukum dari UUJN bagi perlindungan notaris sebagai pejabat umum yaitu di bentuk lah suatu majelis pengawas. Hal ini di sebabkan pentingnya  peranan  Notaris  Prinsip  negara  hukum  menjamin  dalam  kehidupan masyarakat  sebagaimana  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  disebut  di atas, maka Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan notaris dalam UUJN Pasal 67 ditegaskan diawasi oleh Menteri, dalam hal ini kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam  melaksanakan  pengawasan,  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris (MPN) di daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), di provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), di pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Masing-masing anggota MPN terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang berasal dari: 3 orang  dari  unsur  pemerintah,  3  orang  dari  unsur  notaris  dan  3  orang  dari  unsur akademisi.  Peranan  MPN  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap  Notaris,  supaya dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  kewenangannya  dan tidakmelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11
Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagaimana  yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika
10 R. Soeroso.. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011 p 234.
11 Karina  Prasetyo  Putri,  Suhariningsih,  Bambang  Winarno,  “Tanggung  Jawab  Dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Notaris  Purna  Bakti  Terhadap  Akta  Yang  Pernah  Dibuat  (Analisis  Pasal  65  Dan  Pasal  66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 30 Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris)”, Kimpulan Jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya, Vol 1 Tahun 2016, p 11.
demi  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang membutuhkannya.
Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan  Notaris yang  dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat Dengan adanya  laporan  seperti  ini  dapat  mengeliminasi  tindakan  Notaris  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris.  Jadi,  Notaris  dalam menjalankan pekerjaannya selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan juga harus mentaati etika profesi agar terhindar dari tuntutan hukum dan perbuatan tercela. 12
Oleh sebab itu apabila notaris dibawa ke ranah hukum, dengan banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan  Notaris,  adanya  dokumen  palsu  bahkan  keterangan  palsu  dari  para penghadap  berdampak  pada  kerugian  yang  ditanggung  oleh  Notaris  juga,  bahkan menjadi  celah  hukum  pidana  bagi  Notaris,  ketika  timbul  persoalan  dan  sengketa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan syarat memenuhi rumusan pelanggaran yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris dan juga harus memenuhi rumusan  delik yang terdapat dalam KUHP.
Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran,  maka  Notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.
Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau
12 Eureika  Kezia  Sakudu  dan  Wahyuni  Safitri,  “Peranan  Majelis  Pengawas Wilayah  Notaris  Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris  Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” YURISKA, 9 2017, p, 65–78.
dihadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris,  tanpa  memperhatikan  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tata  cara pembuatan  akta  dan  hanya  berdasarkan  KUHP  saja,  menunjukkan  telah  terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat  bukti  dalam  Hukum  Perdata.  Sanksi  pidana  merupakan ultimumremedium ,  yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat diterapkan.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbul kan permasalahan  hukum  pidana  harus  mendapat  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Notaris.
Sebelum  memberikan  persetujuan,  maka  Majelis  Pengawas  Notaris  akan melakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap  Notaris  tersebut  dan  bersamaan dengan itu Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan dari penyidik atau penuntut  umum/jaksa,  mengapa  sampai  memanggil  Notaris  sebagai  saksi/tersangka. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris inilah yang akan menentukan relevansinya atau  tidaknya  Notaris  itu  dipanggil  oleh  polisi/penyidik  atau  jaksa/penuntut  umum untuk diperiksa.
Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang  berlaku  terhadap  prosedur  dan  tata  cara  tersebut  diatas  diantaranya  dengan mematuhi  KUHAP  (Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Acara  Pidana),  Nota  kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014  tentang  jabatan  Notaris  yang  mewajibkan  penyidik  Polri  memperoleh  ijin
terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.
Sementara  itu  bentuk  pembelaan  diri  dari  seorang  Notaris  yang  ditetapkan sebagai  pelanggaran  hukum  yaitu  mendapat  perlindungan  yang  proporsional  ketika menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  salah  satunya  berdasarkan  ketentuan  atau mekanisme immplementasi pasal 66 UUJN. Pemanggilan Notaris oleh penyidik baik dalam status  saksi  maupun  tersangka  tetap  berwenang  untuk  membuat  akta  sesuai  dengan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun. 13
Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadirin persdiangan.
Berikut  bagan  proses  dan  tata  cara  sebelum  notaris  dapat  menghadirin persidangan
13 Leovin  Ginho, Analisis  Atas  Adanya  Praktek  Notaris  Yang  Ditetapkan  Sebagai  Pelanggaran  Hukum diPolresta Medan, https://media.neliti.com/media/publications/164995-ID-analisis-atas-adanya-praktek- notaris-yan.pdf, diakses tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib.
Selain  Perlindungan  yang  di  atur  dalam  Pasal  66  UUJN  adapun  kode  etik  yang mengatur  batasan  apa  saja  yang  menjadi  hal-hal  yang  dianggap  melanggar  kode  etik. Selain itu, para notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain tunduk pada UUJN, para notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI.
Dalam penegakan kode etik notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain tugasnya adalah:
-   melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
-   memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak  mempunyai  kaitan  dengan  kepentingan masyarakat secara langsung; serta
-   memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. 14
Contoh  pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  yang  ditangani  Dewan  Kehormatan antara  lain  adalah  jika  oknum  notaris  mengiklankan  diri  atau  menggunakan  birojasa untuk  menjaring  klien-kliennya.  Termasuk  juga  menjelek-jelekkan  teman  seprofesi tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing- masing  berhak  melakukan  pemeriksaan  sendiri-sendiri  jika  ada  oknum  notaris  yang melakukan pelanggaran.
Ketentuan lebih jauh mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan bisa dilihat pada Pasal 9 Kode Etik Notaris :
1.   Apabila ada anggota  yang  diduga melakukan  pelanggaran terhadap  Kode Etik,  baik dugaan  tersebut  berasal  dari  pengetahuan  Dewan  Kehormatan  Daerah  sendiri maupun  karena  laporan  dari  Pengurus  Daerah  ataupun  pihak  lain  kepada  Dewan Kehormatan  Daerah,  maka  selambat-lambatnya  dalam  waktu  7  hari  kerja  Dewan Kehormatan  Daerah  wajib  segera  mengambil  tindakan  dengan  mengadakan  sidang Dewan  kehormatan  Daerah  untuk  membicarakan  dugaan  terhadap  pelanggaran tersebut.
14 Hendry Julian Noor, “Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Tindak Pidana Korupsi”,Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2016, p. 11.
2.    Apabila  menurut  hasil  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  sebagaimana  yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah  berkewajiban  memanggil  anggota  yang  diduga  melanggar  tersebut  dengan surat  tercatat  atau  dengan  ekspedisi,  untuk  didengar  keterangannya  dan  diberi kesempatan untuk membela diri.
3.  Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar  keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang  bersangkutandalam  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  yang  diadakan  untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4.    Penentuan  putusan  tersebut  dalam  ayat  (3)  diatas  dapat  dilakukan  oleh  Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu mapan dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat- lambatnya  dalam  waktu  15  harikerja,  setelah  tanggal  sidang  Dewan  Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5.      Bila  dalam  putusan  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  dinyatakan  terbukti  ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6.    Dalam  hal  anggota  yang  dipanggil  tidak  datang  atau  tidak  memberi  kabar  apapun dalam waktu 7 hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi  panggilannya  sebanyak  2  kali  dengan  jarak  waktu  7  hari  kerja,  untuk setiap panggilan.
7.  Dalam waktu 7 hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).
8.  Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari  keanggotaan  Perkumpulan  diputuskan,  Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9.  Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan  tembusannya  kepada Pengurus  Cabang,  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Pusat  dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10.Apabila  pada  tingkat  kepengurusan  Daerah  belum  dibentuk  Dewan  Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka  penegakan  Kode  Etik  atau  melimpahkan  tugas  kewajiban  dan  kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dan  tempat  kedudukan  atau  tempat  tinggal  anggota  yang  melanggar  Kode  Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.
Sehingga  pihak  yang  dirugikan  oleh  notaris,  pihak  tersebut  cukup  melaporkan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  atau  Dewan  Kehormatan  Daerah  jika  kerugian  itu timbul  karena  adanya  pelanggaran  dalam  jabatan  notaris  atau  pelanggaran  kode  etik.
Atau, dilaporkan ke polisi jika perbuatan notaris tersebut sudah di luar jabatannya seperti diuraikan sebelumnya.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Jabatan  Notaris  sangat  rentan  menjadi  sasaran  empuk  oleh  aparat  penegak hukum.  Mengingat  tugas  notaris  sebgaai  pejabat  umum  yang  mmeiliki  tugas  dan tanggung  jawab  dalam  membuat  barang  bukti  hukum  perdata  seperti  akta  Autentik. Maka Perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum dapat dilihat dengan dibentuknya badan pengawas berdasarkan Pasal 66 UUJN. Dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadirin persdiangan. Butuhnya  perlindungan  notaris  agar  para  penyidiki  tidak  semenah-menah  dalam memanggil notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat notaris serat melindungin sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahsian Akta yang telah dibuat.

## 2. Saran
Berdasarkan  tugas  dan  wewenangan  notaris  maka  harus  adanya  perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum Notaris dan  diperlukan  kerjasama  antara  lembaga  yang  terkait,  khususnya  antara  organisasi Notaris  (INI)  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Kedua  lembaga  ini  perlu  membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap  memperoleh  perlindungan  hukum  ketika  menghadapi  proses  penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Surabaya; PT Refika Aditama.
Adjie, Habib 2010, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Surabaya:Refika Aditama.
G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, Jakarta: Erlangga.
R. Soeroso.. 2011 Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika

## Jurnal
Adonara,  Firman  Floranta,  “Implementasi  Prinsip  Negara  Hukum  Dalam  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, PERSPEKTIF Volume XXI No. 1, 2016.
Borman,  M.  Syahrul,  “Kedudukan  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam  Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 3 No, 1, 2016.
Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,” YURISKA, 9 2017.
Heriyanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Terindikasi  Tindak  Pidana Pembuatan Akta Otentik”, Yustisia. Vol. 5 No. 2 2016.
Karina  Prasetyo  Putri,  Suhariningsih,  Bambang  Winarno,  “Tanggung  Jawab  Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis  Pasal  65  Dan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”, Kumpulan Jurnal fakultas hukum Universitas Brawijaya, Vol 1 Tahun 2016.
Noor,  Hendry  Julian,  “Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Tindak Pidana Korupsi”,Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2016.
YO,  Reynaldo  James.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  Proses  Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Calyptra , 2014.
Wijayanto  Agus  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kriminalisasi  Notaris  Dalam Menjalankan  Tugas  Dan  Fungsinya  Sebagai  Pejabat  Umum  Berdasarkan  Undang Undang Nomor 2 Tahun 202014 Tentang Jabatan Notaris”,  Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, 2017

## Internet
Leovin Ginho, Analisis Atas Adanya Praktek Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum  diPolresta  Medan, https://media.neliti.com/media/publications/164995- ID-analisis-atas-adanya-praktek-  notaris-yan.pdf,  diakses  tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.