## Pengendalian  Hukum  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Kasus Korupsi di Indonesia
Mercy Maria Magdalena Setlight 1 , Mario Gerson Mangowal 2 , Herlyanty Y.A Bawole 3
1,2,3 Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
mercysetlight@unsrat.ac.id

## Abstract
Penelitian    ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengendalian  Hukum  Restorative  Justice  dalam Penyelesaian  Kasus  Korupsi  di  Indonesia.  korupsi  memiliki  dampak  buruk  terhadap  keuangan negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dampak ini meliputi kesulitan dalam membangun ekonomi bangsa serta distorsi dalam sektor publik, seperti pengalihan investasi publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan ( law in books ) dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.Berdasarkan  penelitian  tersebut, ditemukan  bahwa  penanganan  perkara  pidana  korupsi dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan  solusi  yang  tepat.  Pendekatan  ini  mengacu pada pemulihan keadaan semula dan memberdayakan para korban, pelaku, serta keluarga untuk memperbaiki  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kesadaran  pelaku  kejahatan.  Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memenuhi prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapannya dilakukan melalui mediasi, di mana hasil proses mediasi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

## Kata Kunci : Pengendalian Hukum, Restorative Justice, Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam semua aspek kehidupan masyarakat,  kebangsaan,  dan  ketatanegaraan.  Sebagai  negara  hukum,  semua  tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum (Jimly,2005).
Hukum  merupakan  sebuah  sistem  norma  yang  mengatur  perilaku  dan  interaksi antara individu dalam masyarakat. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada apa yang diharapkan atau yang seharusnya dilakukan, dan mencakup berbagai peraturan yang mengatur  perilaku  manusia.  Norma-norma  ini  adalah  produk  dari  proses  konsultasi, musyawarah, dan pertimbangan manusia, yang sering disebut sebagai proses  deliberative ( Fuller, Lon L,2020) . Dengan menjadi negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Ini juga menunjukkan pentingnya supremasi hukum dan penegakan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5, No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
hukum  yang  kuat  dalam  menjaga  stabilitas  dan  keadilan  dalam  masyarakat (Hendrianto,2008).
Tujuan  pembentukan  hukum  adalah  untuk  mengatur  interaksi  sosial  dalam masyarakat  secara  damai  dan  berkeadilan.  Ini  berarti  bahwa  peraturan-peraturan  hukum harus  mencapai  keseimbangan  yang  tepat  antara  berbagai  kepentingan  yang  harus dilindungi,  serta  memastikan  bahwa  setiap  individu  memperoleh perlakuan  yang  sama  di bawah  hukum  (Ronald,2016). Setiap  Tahunya  terdakwa  kasus  korupsi  memperoleh sebanyak 214 orang mendapat remisi (Madur,2022), artinya bahwa   dana yang dikeluarkan negara  untuk  biaya  hidup  pelaku  tindak pidana  korupsi  luar  biasa  besarnya,  biaya  yang begitu  fantastis  apabila  dialokasikan untuk  keperluan  lain,  misalnya   digunakan  untuk membangun   kepentingan umum, rasanya lebih bermanfaat. ini menciptakan keraguan dan ketidakpuasan  di  antara  masyarakat,  karena  dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk kepentingan  bersama  malah  digunakan  untuk  mendukung  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena itu,  penting  bagi  negara  untuk  memastikan  bahwa  hukum  ditegakkan  dengan  adil  dan efektif, serta menyediakan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat  dapat  mempercayai  bahwa  keadilan  akan ditegakkan dan  kepentingan umum akan diutamakan (David,2007).
Pola yang  digunakan dalam  proses  penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia  saat  ini  menggunakan  prosedur  litigasi  atau  pola  konvesional,  merupakan penyelesaikan perkara tindak pidana  korupsi melalui  pengadilan,dengan   menitik beratkan pada  pembalasan,  yaitu  kurungan  atau  penjara.  Berdasarkan  kajian  normativ,  bahwa prosedur litigasi atau pola konvensional dalam konteks         penyelesaian perkara  tindak pidana korupsi  baru  menenuhi  dua  unsur  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan  dan  kepastian hukum,sedangkan dari segi manfaat masih jauh dari harapan
(Dorojatun,2005).Berdasarkan  masalah  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  menawarkan konsep  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  melalui Restorative  Justice ,  yang menitikberatkan  pada  asas  musyawarah  dan  berfokus  kepada  pemulihan  hubungan  atau penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana  atau  keluarganya terhadap  korban  tindak  pidana  yang  dilakukan  diluar  pengadilan,  dengan  agar permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat  terjadinya  perbuatan  pidana  dapat diselesaikan dengan  baik  melalui  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban,  untuk bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan      menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menawarkan konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui Restorative Justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada asas musyawarah dan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban di luar  pengadilan.  Tujuannya  adalah  untuk  memfasilitasi  kesepakatan  antara  pelaku  dan korban  untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan  memulihkan  keadaan  semula,  bukan  sekadar pembalasan.  Dengan  demikian,  diperlukan  pengkajian  terhadap  pola  pengaturan penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dengan  mempertimbangkan  pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan, serta  memastikan  bahwa  penyelesaian  hukum  yang  dihasilkan  benar-benar  memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.

## METODOLOGI
P enelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  atau  penelitian  hukum doktrinal,  yang  menitikberatkan  pada  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  dan  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini (Surya,2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagai  konsep  bernegara,  penggunaan  hukum  bukanlah  hal  baru  dalam  mengatur dan menjalankan sebuah negara. Gagasan negara hukum telah lama ada dan diterapkan di Negara Eropa Kontinental, di mana sistem hukum Civil Law telah berlaku sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia,  prinsip  pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  (Trias  Politika),  serta  penerapan pemerintahan  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  adanya  administrasi negara yang teratur (Ulrich,2016).
Pengaturan pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor perlu memperhatikan  aspek-aspek  tersebut  dan  menganalisis  implementasi  serta  efektivitas pengaturan  tersebut  dalam  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  korupsi  di IndonesiaUndang-Undang  Tipikor  menetapkan  pendekatan  penegakan  hukum  yang  tegas terhadap  tindak  pidana  korupsi  (Nurkholis,2020).  Hal  ini  mencakup  pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan penuntasan perkara korupsi.
UU Tipikor  memberikan  wewenang  kepada  lembaga  penegak  hukum,  seperti  KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  dan  kepolisian,  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap dugaan  tindak  pidana  korupsi  (KPK,2021).  Prosedur  penyidikan  yang  diatur  dalam  UU Tipikor  harus  dilakukan  secara  profesional,  transparan,  dan  tanpa  intervensi  politik  atau kepentingan tertentu. Setelah penyidikan selesai dilakukan dan ditemukan bukti yang cukup, penegak  hukum  memiliki  kewenangan  untuk  menuntut  pelaku  korupsi  ke  pengadilan.  UU Tipikor  menetapkan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  korupsi,  termasuk  pidana  penjara  dan denda  yang  besar,  serta  pengembalian  kerugian  negara.UU  Tipikor  juga  mengatur  proses penuntasan  perkara  korupsi,  yang  mencakup  proses  pengadilan  hingga  eksekusi  putusan. Penuntasan  perkara  harus  dilakukan  dengan  cepat  dan  adil,  tanpa  adanya  tekanan  atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan (UU Nomor 19 Tahun 2019).
UU Tipikor menetapkan berbagai jenis tindak pidana korupsi yang meliputi berbagai bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan,  posisi,  atau  fasilitas  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Contoh tindak pidana korupsi yang  diatur  dalam  UU  Tipikor  antara  lain  suap,  gratifikasi,  pencucian  uang,  penyuapan, pemerasan,  serta  penyalahgunaan  wewenang  atau  jabatan.  Setiap  jenis  tindak  pidana korupsi memiliki sanksi yang sesuai, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sesuai dengan keberatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya  dalam  Pola  Penyelesaian  Perkara  UU  Tipikor  juga  mengatur  berbagai  pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (Andi,2019).
Selain  melalui  proses  peradilan  pidana,  yang  melibatkan  penyidikan,  penuntutan, dan pengadilan, UU Tipikor juga memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mediasi atau alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya.  Mediasi  dapat  menjadi  pilihan  untuk menyelesaikan  perkara  korupsi  dengan  cara  damai  dan  tanpa  melalui  proses  pengadilan. Selain  itu,  terdapat  juga  alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  restitusi, rekonsiliasi,  atau  perjanjian  hukum  antara  pihak  yang  terlibat.  Undang-Undang  Tipikor memberikan  beberapa  alternatif  penyelesaian  sengketa  selain  melalui  proses  peradilan pidana  Yakni    mediasi  dalam    proses  penyelesaian  sengketa  di  mana  pihak-pihak  yang terlibat  bekerja  sama  dengan  seorang  mediator  yang  netral  untuk  mencapai  kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dalam konteks korupsi, mediasi dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan  kasus  secara  damai  dan  meminimalkan  kerugian.  Restitusi  adalah pengembalian  harta  atau  keuntungan  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  kepada  pihak  yang dirugikan oleh tindak korupsi. Restitusi dapat menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian sengketa  untuk  mengembalikan  kerugian  yang  timbul  akibat  korupsi.  Rekonsiliasi merupakan    proses  memulihkan  hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam konflik
atau  sengketa.  Dalam  konteks  korupsi,  rekonsiliasi  dapat  melibatkan  proses  membangun kembali  kepercayaan  dan  hubungan  antara  pihak  yang  terlibat  setelah  tindakan  korupsi terjadi.    Penyelesaian  sengketa  juga  dapat  dicapai  melalui  perjanjian  hukum  antara  pihak yang  terlibat.  Perjanjian  ini  dapat  mencakup  berbagai  ketentuan,  termasuk  pembayaran kompensasi, penghentian tindakan hukum lebih lanjut, atau tindakan lainnya yang dianggap sesuai.
Penggunaan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  tergantung  pada  keadaan  masing- masing kasus dan keputusan pihak-pihak yang terlibat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam  kasus  korupsi,  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  alternatif  lainnya  tidak  boleh mengorbankan  keadilan  atau  memberikan  hukuman  yang  tidak  memadai  bagi  pelaku korupsi.  Oleh  karena  itu,  penerapan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan pertanggungjawaban hukum.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  penyelesaian  melalui  mediasi  atau  alternatif lainnya  harus  dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  keadilan,  kejujuran,  dan pertanggungjawaban.  Lebih  Lanjut  Tindakan  dilakukan  yakni  Pemulihan  Aset  dalam memberikan  kewenangan  kepada  lembaga  penegak  hukum  untuk  melakukan  pemulihan aset  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Selain  Itu  UU  Tipikor  memberikan perlindungan  bagi  pelapor  tindak  pidana  korupsi  (whistleblower)  dan  saksi  yang memberikan informasi atau kesaksian terkait kasus korupsi (Bambang,2018).
Dengan  demikian,  pengaturan  pola  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi dalam  UU  Tipikor  mencerminkan  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  upaya pemberantasan  korupsi,  dengan mengakui  pentingnya  pendekatan  yang  fleksibel,  adil,  dan efektif.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini, prosedur  litigasi  atau  pola  konvensional  masih  merupakan  pendekatan  utama  yang digunakan,  yang  melibatkan  pengadilan  dan  diatur  oleh  hukum  formil,  terutama  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana  korupsi.  Namun,  konsep  Restorative  Justice  mulai  mendapatkan  perhatian  sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Restorative Justice  menekankan  pada  asas  musyawarah  dan  berfokus  pada  pemulihan  hubungan  atau penebusan  kesalahan  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  atau  keluarganya terhadap  korban  tindak  pidana,  di  luar  pengadilan.  Dengan  konsep  Restorative  Justice, korban,  pelaku,  dan  komunitas  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  perkara.  Pendekatan  ini bertujuan  untuk  memulihkan  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, mempromosikan  rekonsiliasi  antara  pelaku  dan  korban,  serta  mendorong  pelaku  untuk mengakui  kesalahannya  dan  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Penerapan  Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi membutuhkan perubahan budaya dan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Hal ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak  hukum,  pengadilan,  masyarakat,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Selain  itu, diperlukan regulasi  yang  jelas  dan  mekanisme  yang  efektif  untuk  melaksanakan  konsep  ini dengan  baik.  Dengan  adanya  konsep  Restorative  Justice,  diharapkan  bahwa  penyelesaian perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  mencakup  sanksi  hukum,  tetapi  juga mempromosikan  rekonsiliasi,  pemulihan,  dan  pembangunan  kembali  hubungan  sosial  yang rusak akibat korupsi.

## REFERENSI
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Dworkin, Ronald. Law's Empire . Cambridge: Harvard University Press, 2016. Fuller, Lon L. The Morality of Law . New Haven: Yale University Press, 2020.
Friedrichs,  David  O.,  dan  Gilbert  Geis. Corruption,  Ethics,  and  Power  in  Florence:  1600-1770 . New York: Oxford University Press, 2007 Machmud, R.M. Surya. Metode Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Prenada Media, 2016.
Nurkholis,  "Implementasi  Penyelesaian  Perkara  Korupsi  di  Indonesia:  Tantangan  dan Prospek", Jurnal Hukum Korupsi, Vol. 10, No. 2, 2020.
Haltern, Ulrich. German Legal System and Laws . Berlin: Beck, 2016.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  "Laporan  Tahunan:  Evaluasi  Kinerja  Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia", Jakarta, 2021.
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. Hukum dan Keadilan . Jakarta: Kompas, 2005 Prakoso,  Andi,  "Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi:  Tinjauan Yuridis", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019.
Prasetyo,  Bambang,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  Korupsi:  Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Kencana, Jakarta, 2018.
Stefanus  Hendrianto,  (2008)  "Legal  Reform  and  the  Rule  of  Law  in  Indonesia:  The  World Bank's  Legal  and  Judicial  Reform  Initiatives  in  Comparative  Perspective," Law  & Society Review 42, no. 4
Copyright Holder : © Mercy Maria Magdalena Setlight dkk , (2024). First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under: