## PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

## ROLE OF GOVERNMENT EDUCATION SECTOR IN THE DISTRICT BATANGHARI JAMBI PROVINCE
Zarmaili
Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jl.RM Admadibrata No 01 Telanaipura, Jambi
e-mail : Zar1571@yahoo.com Dikirim: 23 Februari 2013; direvisi: 13 Maret 2013; disetujui: 18 Maret 2013

## Abstrak
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  sangat  ditentukan  oleh  peranan  pemerintah  daerah,  hal  ini sebagaimana  wewenangnya  yang  dituangkan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang dikuatkan  oleh  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003.  Kajian  ini  menganalisis  peranan  Pemerintah Kabupaten  Batanghari  Provinsi  Jambi  di  dalam  proses  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  dalam  rangka menimgkatkan  mutu  pendidikan.  Dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  diperoleh  bahwa  peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari masih lemah yakni masih berada di bawah 50%. Indikasi yang ditemukan bahwa  penyeberan  guru  dan  bantuan  dana  pendidikan  belum  merata,  tingkat  pengawasan  masih  lemah, partisipasi masyarakat di dalam proses pengurusan pendidikan masih rendah.
Kata kunci : Otonomi, desentralisasi, kekuasaan, peranserta.

## Abstract
The  successful  ofimplementation  ofeducationalautonomyis  determinedby  therole  oflocal  government,  this authorityshowed  by  Law    Number32  2004boostedby  act    Noumber20  2003.  This  study  analyzesthe  role ofgovernmentBatanghariJambiintheprocess  ofdecentralizationof  educationin  order  increase  quality  of education. By using thequantitativemethodis obtainedthat the role ofthe governmentis weakBatanghariiestill below50%.  Indicationswere  foundthatpenyeberanteachers  andeducationalfundinghas  not  beenevenly distributed, the level ofsupervisionis stillweak, local participation inthemanagement ofeducationis still low. Keywords: Outonomy, desecntralization, authority, participation

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003,  pemerintah  daerah  diberikan kekuasaan  untuk  melaksanakan  semua  urusan pendidikan  dan    mengikutsertakan  masyarakat daerah  di  dalam  pembangunan  pendidikan. Dasar otonomi daerah tersebut telah memberikan  ruang  gerak  yang  sangat  luas kepada pemerintah  daerah di  dalam  manajemen pendidikan  untuk  membangun  berbagai  strategi yang kompetitif dalam menghadapi era persaingan  untuk  mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.
Banyak negara melaksanakan asas desentralisasi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1970  di  United  Kingdom,  Australia,  New Zealand, Canada, Amerika Serikat dan  lain-lain Negara  Eropah  dan  Amerika  Latin  telah memberikan  kekuasaan  pengurusan  pendidikan kepada pihak sekolah yakni dengan mengamalkan School-Based  Management
(SBM).  Wohlstetter  (1993)  menjelaskan  bahwa SBM  adalah  pemerintah  pusat  memberikan kekuasaan  dan  tanggungjawab  kepada  warga masyarakat  untuk  mengurus  semua  urusan pendidikan  di  sekolah.Mereka  terdiri  dari Kepala  Sekolah,  guru,  konsultan,  pengembang kurikulum,  pegawai,  orang  tua,  masyarakat sekitar dan siswa.Harapan dan tujuan pemerintah  di  setiap  negara  tersebut  untuk mengamalkan  asas  otonomi  pendidikan  adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di negera mereka masing-masing.
Pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia  bertujuan  meningkatkan  peranan pemerintah  daerah  dan  ikut  serta  masyarakat  di daerah  untuk  bekerjasama  mengurus  sendiri sektor  pendidikan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  pendidikan  dengan  cara  meratakan pembangunan  pendidikan  di  daerah-daerah terpencil  dan  memberikan  kemudahan  serta kesempatan  kepada  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan pendidikan.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003 bahwa  pemerintah  daerah  dan  masyarakat daerah  memiliki  hak  dan  kewajiban  di  dalam melaksanakan  program  pendidikan  baik  dalam perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan evaluasi  program  pendidikan.Pasal  31  ayat  (4) UUD RI 1945 mengamanatkan negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurang- kurangnya  20%  dari  anggaran  pendapatan danbelanja negara serta dari anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  untukmemenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  Sebagai  implementasidari  amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan  pendidikanmenjadi  tanggung  jawab bersama  antara  Pemerintah,  pemerintah  daerah, danmasyarakat. Pemerintah, pemerintah  daerah, dan masyarakat mempunyai peranpenting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan  dana  pendidikanberdasarkan  pada prinsip  keadilan,  efisiensi,  transparansi,  dan akuntabilitas publik.Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun  2008  tentang  pendanaan pendidikanmengatur pembagian tanggung
jawab pendanaan pendidikan untuk
jenjangpendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, danmasyarakat  termasuk  satuan  pendidikan. S ecara tereperinci tujuan desentralisasi pendidikan adalah:
1. meningkatkan  mutu  pendidikan  melalui peningkatan  profesionalisme  guru  dan dosen  yakni  dengan  memberikan  bantuan dana  dan  kesempatan  untuk  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
2. meningkatkan kemapuann keuangan,
maksudnya pemerintah daerah bekerja sama dengan  sekolah  dan  masyarakat  mencari jalan  mendapatkan  sumber  keuangan  untuk memajukan pendidikan. Pemda
menyediakan  anggaran  yang  bersumberkan dari PAD, sementara sekolah dan masyarakat  dapat  berusaha  dengan  bantuan sukarela bagi kemajuan pendidikan;
3. meningkatkan  kemampuan  administrasi, yakni  apabila  semua  urusan  pendidikan diuruskan secara langsung di tingkat daerah tanpa adanya ikut campur pemerintah pusat akan  memperpendekkan  dan  melancarkan urusan birokrasi pemerintah bidang pendidikan. Kemudian
menuntut
peningkatan profesionalisme dan
kemampuan  pegawai  pemerintah  di  dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan;
4. memperluaskan dan pemerataan pembangunan  sekolah,  karena  setiap  orang, organisasi atau kumpulan masyarakat lainnya  telah  diberi  kebebasan  untuk membangun sekolah mengikut kemampuannya;
5. meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan  pendidikan,  baik  pengawasan penggunaan anggaran, pengunaan prasarana  maupun  proses  pelaksanaan pendidikan di sekolah;
6. memperbaru  sistem  pendidikan  termasuk pembaruan kurikulum, diversifikasi kurikulum untuk  melayani  keanekaragaman siswa,  penyusunan  kurikulum  yang  dipakai secara  nasional  dan  lokal  sesuai  dengan kepentingan daerah setempat dan diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
7. mengaktifkan  lembaga  pendidikan  baik sekolah  maupun  luar  sekolah  sebagai  pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat  yang  didukung  oleh  sarana  dan prasarana yang cukup;
8. meningkatkan  kualitaslembaga  pendidikan yang  dilaksanakan  baik  oleh  masyarakat maupun  pemerintah  untuk  menetapkan sistem  pendidikan  yang  efesian  dan  efektif dalam  menghadapi  perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
9. mengembangkan  kualitas  sumber  daya manusia secara terarah, bersatu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan  reaktif  oleh  seluruh  komponen  bangsa agar  generasi  muda  dapat  berkembang secara  optimum  disertai  dengan  hak dukungan  dan  perlindungan  sesuai  dengan potensinya.
Salim  (2004:  297-299)  mengungkapkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah penyerahan  sebagian  kewenangan  pemerintah pusat  kepada  daerah  dan  masyarakat  guna meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  daerah. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  bahwa  penyelenggaraan  pendidikan  mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, sampai pendidikan  menengah  diserahkan  pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, kecuali pendidikan luar biasa diserahkan kepada pemerintah provinsi.Di antara kewajiban pemerintah daerah dalam urusan pendidikan;
1. menentukan tujuan pendidikan;
2. merencanakan  pembangunan  di  sektor pendidikan;
3. membuat  kurikulum  di  setiap  tingkat pendidikan; danmengikutsertakan masyarakat daerah setempat dalam membangun pendidikan di sekolah.
Proses  pelaksanaan  otonomi  pendidikan telah  berjalan  selama  lebih  dari  satu  dekade, namun  masih  banyak  kendala  dan  hambatan yang  dihadapi.  Ahmad  Fithoni,  juru  bicara Fraksi Partai Golkar, pada paripurna di Gedung DPRD,  Senin  (16/412)  mengungkapkan  bahwa di Kabupaten Batanghari Jambi,  hingga saat ini sebaran  tenaga  pengajar  masih  menumpuk  di ibukota  kabupaten.  Dia  menyebut  adanya ketimpangan  soal  ketersediaan  guru  membuat terjadinya ketimpangan kualitas antara pendidikan  di  kota  dengan  di  desa.   Pada kesempatan  yang  sama,  juru  bicara  Fraksi  PDI Perjuangan,  Dailami,  menyebutkan  kualitas pendidikan  di  desa-desa  Kabupaten  Batanghari saat  ini  sangat  memprihatinkan.  Kata  dia, pihaknya yang turun ke sekolah beberapa waktu lalu,  menemukan  ada  yang  tidak  beres  di sejumlah sekolah.Parameter yang disebutkannya adalah  kemampuan  baca  tulis.Ada  yang  sudah kelas  IV,  V,  dan  VI  tapi  belum  bisa  baca tulis.Kondisi ini sangat memprihatinkan.
Beberbagai  masalah  juga  dihadapi yaitu  biaya  pendidikan  semakin  tinggi,  karena pelaksanaan  pendidikan  diurus  oleh  sekolah yang  telah  memiliki  kewenangan  sendiri  dan melakukan  pemungutan  biaya  guna  bagi pembangunan  dan  proses  belajar  mengajar. Masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum mendapat  peluang  pendidikan  di  daerah. Banyak  masyarakat  yang  mengeluh  akan sulitnya  mendapat  sekolah  yang  diharapkan, karena  terjadinya  penerimaan  siswa  baru  yang tidak  transparan.  Keikutsertaan  masyarakat  di dalam  proses  pelaksanaan  program  pendidikan tidak  efektif  dan  lemah  sehingga  pengurusan sekolah tidak transparan dan akuntabel.
Persoalan  di atas menunjukkan bahwa pengurusan adaministrasi pendidikan di Kabupaten Batanghari Jambi masih lemah. Oleh karena  itu,  perlu  dikaji  sejauhmana  peranan pemerintah  daerah di  dalam proses pelaksanaan otonomi  pendidikan  di  Kabupaten  Batanghari. Tujuannya adalah menganalisis peranan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batanghari  di dalam pembangunan pendidikan.
METODE PENELITIAN
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif analisis, yakni dengan mengemukakan  sejumlah  angka  di  dalam menganalisis  hasil  kajian.  Data  diperoleh dengan  cara  kajian  perpustakaan  yaitu  dengan mengumpulkan  buku-buku  berkenaan  dengan otonomi pendidikan dan data proses pelaksanaan administrasi pendidikan di Kabupaten Batanghari dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terdapat  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Batanghari.  Selain  itu  data  diperoleh  melalui penyebaran  koesioner  kepada  responden  yang dipilih dari jumlah populasi. Untuk menguatkan  data,  juga  dilakukan  wawancara dan pengamatan.
Populasi  penelitian  ini  adalah  karyawan
Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, Kepala  Sekolah,  Guru  dan  masyarakat  di Kabupaten Batanghari.
Sebagai teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini, penulis menggunakan teknis purposive sampling untuk menentukan responden sekolah- sekolah di Kabupaten Batanghari, yakni 3 SMA, 6  SMP  dan  9  SD.  Setiap  sekolah  disebarkan  3 kuesioner yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Untuk  reseponden  dari  masyarakat  digunakan metode random sampling dan snowball sampling yang dianggap mewakili populasi.
Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen  dan  satu  variabel  dependen,  yakni peranan  Pemerintah  Kabupaten  Batanghari  dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
Gambar 2: Rumus Pengaruh Variabel.
Keterangan : X      = Pemerintah Daerah Y      = Kualitas Pendidikan
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa peranan pemerintah daerah  variabel independen (X)    dengan  variabel  dependen  kualitas pendidikan  (Y).  Untuk  mencari  peranan  X1 berpengaruh  terhadap  Y,  menggunakan  teknik korelasi  sederhana,  yakni  adanya  hubungan peningkatan kualitas pendidikan oleh Pemda.
Untuk  jawaban  dalam  kajian  ini,  penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan administrasi pendidikan di Kabupaten X Y
Batanghari.  Responden menjawab  dengan menggunakan jawaban : 1. Sangat setuju = 5 2. Setuju = 4 3. Ragu-ragu = 3 4. Tidak setuju = 2 5. Sangat tidak setuju = 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Kabupaten Batanghari
Kabupaten  Batanghari  terletak  di  antara 1 0 15`  hingga  2 0 2 ` Lintang  Selatan  dan  antara 102 0 30` Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan  luas  wilayah  5,8  ribu  kilometer  persegi (km2).  Pada  tahun  2012  Kabupaten  Batanghari terdiri dari 8 kecamatan dan 113
Desa/Kelurahan  dengan  batas  wilayah  sebelah utara  Kabupaten  Tebo,  Muara  jambi  dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Muara
Jambi.Sebelah Selatan berbatas dengan Provinsi Sumatera  Selatan,  Kabupaten  Sarolangun  dan Kabupaten Muaro Jambi.Sebelah Barat berbatas dengan  Kabupaten  Tebo  (Batanghari  dalam Angka 2011).

## Keadaan Pendidikan
Sampai  dengan  tahun  2011  jumlah sekolah  yang  ada  di  Kabupaten  Batanghari  TK 83 unit, SD Negeri  201 unit, SD Swasta 4 unit, SMP  Negeri  44  unit,  SMP  Swasta  4  unit, SMA/SMK  Negeri  11  unit,  SMA/SMK  Swasta 2 unit, dan Perguruan Tinggi 5 unit.
Untuk  Madrasah,  MI  Negeri  4  unit,  MTs Negeri 12 unit, MA Negeri 4 unit, MA Swasta 2 unit  dan Pondok Pesantren 15 unit, pada  tahun 2010   terdapat  penambahan  19  ruang  kelas baru    meliputi   SD  6  ruang,  SLTP   3  ruang, SLTA  6  ruang,  MIS  4  ruang  kelas,  dan pembinaan  PAUD  di  122  lembaga  serta pembangunan    24  unit  gedung  perpustakaan  di tingkat SD.
Peningkatan  kualitas  SDM  dibidang pendidikan  di  Kabupaten  Batanghari  ditandai dengan pencapaian APM. Tahun 2010 APM SD sederajat  sebesar   98,94  %,  meningkat  menjadi 99,01  %  tahun  2011,   SLTP  74,06  %   menjadi 74,24  %,  SLTA   65,06  %  menjadi   65,15  % tahun  2010.  Sedang   Angka  Partisipasi  Kasar (APK)  tahun  2010  untuk  SD  sederajat   115,78 %  menjadi  118,30  %  tahun  2011,   SLTP  82,02 %  mejadi  83,80  %  dan  tingkat  SLTA  74,06  % meningkat menjadi 74,23 % tahun 2011.
Angka  melek   huruf  penduduk,   tahun 2010  terdapat  angka  buta  huruf  sebanyak  273 orang usia 15 sampai 24 tahun, sampai Oktober 2011  turun  menjadi  230  orang,  hal  ini  dicapai melalui   program  Wajib  Belajar   (Wajar)  9 tahun   ditingkatkan  menjadi  Wajar  12  tahun sesuai  Perda   Batanghari  No.17  tahun  2007, baik  melalui  formal  maupun  pendidikan  luar sekolah,   seperti  paket  A,B  dan  C,   Magang, serta Kelompok Belajar Masyarakat.
Pada  tahun  ajaran  2011/2012  terjadi peningkatan  jumlah  guru  dan  siswa  di  tingkat Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  dan  Sekolah  Menengah  Atas (SMA)    dibandingkan  dengan  tahun  ajaran 2010/2011. Angka
Partisipasi
Sekolah Kabupaten  Batanghari  pada  tahun  2011/2012 Juga  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2010/2011 (lihat table 1-4 berikut).

## Tabel 1. Jumlah SD, SMP dan SMA Kabupaten Batanghari 2011
No Tingkat Sekolah Tahun 2010 Tahun 2011 1 Sekolah Dasar 202 205 2 Sekolah  Menengah Pertama 33 36 3 Sekolah  Menengah Atas/Kejuruan 11 13 Sumber: Diknas Batanghari 2011 Tabel 2. Jumlah Siswa SD, SMP, SMA Kabupaten

## Batanghari 2011
No Tingkat Sekolah Tahun 2010 Tahun 2011 1 Sekolah Dasar 31.902 32.771 2 Sekolah  Menengah Pertama 8.747 9.101 3 Sekolah  Menengah Atas/Kejuruan 4.708 5.341 Sumber: Diknas Batanghari 2011 Tabel 3. Jumlah Guru SD, SMP, SMA Kabupaten Batanghari 2011 No Tingkat Sekolah Tahun 2010 Tahun 2011 1 Sekolah Dasar 98.5 98.70 2 Sekolah  Menengah Pertama 704 788 3 Sekolah  Menengah Atas/Kejuruan 353 4.708 Sumber: Diknas Batanghari 2011

## Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten
Batanghari 2011 No Tingkat Sekolah Tahun 2010 Tahun 2011 1 Sekolah Dasar 98.5 99.04 2 Sekolah  Menengah Pertama 91.9 92.49 3 Sekolah  Menengah Atas/Kejuruan 59.1 59.17 Sumber: Diknas Batanghari 2011

## Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22
Tahun 199 j.o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
mengungkapkan  bahwa  Pemerintah  Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam memajukan  daerahnya berdasarkan kemampuan dan  kebutuhan  daerahnya,  ini  juga  termasuk tanggung jawab di dalam memajukan pendidikan.  Pemerintah  Daerah  Batanghari sebagai  institusi  yang  memiliki  wewenang tersebut telah melaksanakan tugas dan kewajibannya  di  dalam  melaksanakan  otonomi pendidikan.Di  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban otonomi pendidikan tersebut Pemerintah  Daerah  Batanghari  menyerahkan tanggung  jawab  sepenuhnya  kepada  Dinas Pendidikan Batanghari.
Di  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  pelaksana  otonomi pendidikan  di  Kabupaten  Batanghari,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari  memiliki  visi  yaitu  “ Menciptakan Pendidikan yang berkeadilan, bermutu, bermartabat  serta  Berwawasan  Lingkungan”, dengan  misinya membangun,  merencanakan, menyelenggarakan, melakukan dan menciptakan kegiatan pendidikan”.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  12 Tahun  2008  Pasal  3  menyebutkan  bahwa Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan  Rencana  dan  program  kerja tahunan  pada  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Batanghari;
b. Penyiapan rencana  kegiatan pembinaan  dan pengurusan dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran  sesuai  kurikulum  Nasional Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  Kab. Batanghari ;
d. Perencanaan  dan  pelaksanaan  pengadaan sarana  dan  prasarana  dibidang  Pendidikan
dan Kebudayaan dalam Kabupaten
Batanghari;
e. Pelaksanaan  koordinasi/kerjasama  dengan Instansi vertikal/horizontal dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Kabupaten Batanghari;
f. Penyelenggaraan  Pendidikan  Luar  Sekolah Pemuda  dan  Olah  Raga  dalam  Kabupaten Batanghari;
g. Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam Kabupaten Batanghari ;
h. Pemberian  pelayanan  yang  prima  dibidang pendidikan dan kebudayaan dalam
Kabupaten Batanghari;
i. Penciptaan perangkat peraturan yang berkaitan dengan terselenggaranya pendidikan dan kebuadayaan dalam Kabupaten Batanghari;
j. Pembuatan  laporan  hasil  program  kerja tahunan kepada Bupati;
k. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh atasan
Di  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pendidikan,    Pemerintah  Daerah  Kabupaten Batanghari  telah  melakukan  berbagai  program pendidikan diantaranya:
a. Penambahan gedung sekolah seperti Sekolah  Dasar  Tanah  Longsor  Muara  Sebo ulu  didirikan  pada  tahun  2011  dengan menggunakan  dana  Dinas  PU  Batanghari, Sekolah  Menengah  Kejuruan  Batin  XXIV didirikan  pada  tahun  2011  menggunakan anggaran  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jambi. Penambahan  ruang  kelas  pada  tahun  2011 sebanyak  14  ruang  dan  tahun  2012 sebanyak  27  ruang  dengan  menggunakan anggaran APBD Batanghari. Perbaikan total gedung  sekolah  seperti  Sekolah  Menengah Atas  1  Batanghari  dilaksanakan  pada  tahun 2011  dengan  anggran  APBD  Provinsi Jambi.
b. Meningkatkan  kualitas  guru,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Batanghari  memberikan kesempatan  kepada  guru-guru  untuk  ikut seminar  dan  pendidikan  tambahan  yang dilaksanakan  instansi  lain  yang  berkenaan dengan  peningkatan  mutu  pendidikan. Pemda  Batanghari  memberikan  kesempatan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan  mereka  ke  tingkat  yang  lebih tinggi seperti dari guru yang pendidikan D2 atau  D3  ke  jenjang  pendidikan  S1  dan  dari
jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2.
c. Pemerintah Daerah Batanghari  memberikan kesempatan  kepada  semua  sekolah  untuk mengembangkan
program-program
pendidikan yang menunjang bagi peningkatan  keterampilan  siswa,  seperti program  pendidikan  baca  al-qur`an,  Bahasa Inggris  dan  sebagainya,  bergantung  dari kebutuhan  sekolah  bersangkutan.  Pemda juga  memerintahkan  kepada  semua  sekolah untuk  menambah  jam  pendidikan  di  luar jam  sekolah  seperti  pada  waktu  sore  hari, pagi atau waktu lainnya.
Usaha-usaha  Pemda  Batanghari  di  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batanghari melalui  Dinas  Pendidikan  telah  melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana otonomi  daerah,  hal  ini  ditunjukkan  dengan hitungan hasil dari penelitian di bawah ini
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa kualitas  = a+b(Pd), dari hasil analisis data yang menggunakan  SPSS  diperoleh  hasil  bahwa kualitas = -230.897 +1.506 (Pd). Secara statistik peranan  Pemda  signifikan  dengan  α=150%. Berarti peranan Pemda 15% akan meningkatkan kualitas  pendidikan  sebesar  10,50%.  Dari  hasil model tersebut menghasilkan kooefesien determinasi  (R 2 )  sebesar  0,457.  Artinya  hanya 45,7  %  variable  Peranan  Pemda  mampu menjelaskan  model  tersebut,  sisanya  sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor luar.
Hasil  hitungan  di  atas  menunjukkan bahwa  peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Batanghari  di  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  sudah  terlaksana,  namun  di  dalam operasionalnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian  di  lapangan  bahwa  dari  sejumlah program pembangunan pendidikan di Batanghari  masih  banyak  sekolah  yang  belum mendapat  perhatian  secara  merata,  contohnya Sekolah  Dasar  Nomor  106  Pelayangan,  selama
lima    tahun  terakhir  belum  pernah  mendapat bantuan  apapun  dari  Pemda  atau  Diknas Kabupaten  Batanghari,  padahal  mereka  sudah beberapa  kali  mengusulkan  perbaikan  dan penambahan ruangan kelas, ruangan perpustakaan  tapi  sehingga  bulan  April  2012 belum  dipenuhi.  Akibatnya,  dalam  satu  kelas berisi 40  lebih  murid,  jumlah ini telah  melebihi standar  jumlah  murid  secara  nasional  yaitu  25 orang per  kelas.Selain  itu, murid-murid sekolah tidak  memiliki  ruang  bacaan  sebagai  tempat penambahan ilmu mereka.
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  8 Pemayung juga kurang mendapat perhatian dari pihak  Pemda  atau  Diknas  Batanghari,  sejak berdirinya SMA tahun 2000 yang menggunakan gedung  bekas  Sekolah  Pertanian  Pertama tersebut  belum  pernah  mendapat  bantuan perbaikan  dan  penambahan  ruang  kelas. Kenyataan  seperti  tersebut  di  atas  juga  banyak dialami oleh  sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Batanghari.
Peningkatan kualitas guru seperti pendidikan  kompetensi  dan  sertifikasi  guru lebih  dominan  diperjuangkan  oleh  guru  yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Provinsi.Sedangkan  pelaksanaan  peningkatan kualitas guru yang diprogramkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari  belum transparan dan objektif.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari di dalam proses peningkatan  kualitas  pendidikan  masih  lemah. Kemajuan  kualitas  pendidikan  yang  dialami sekarang  adalah  lebih  banyak  dibantu  oleh Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Pemerintah  Pusat, guru-guru  sekolah  itu  sendiri  dan  masyarakat setempat.
Berdasarkan  kenyataan  di  lapangan,  di Kabupaten  Batang  Hari  setelah  dilaksanakan otonomi  bidang  pendidikan  pada  tahun  2000 hingga  tahun  2012,    belum  terdapat  perbedaan mutu  pendidikan  yang  berarti    antara  satu sekolah  dengan  sekolah  yang  lainnya.  Setiap
Tabel 5. Penghitungan hasil penelitian peranan Pemda Batanghari di dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) -230.897 149.605 -1.543 .220 PEMDA 1.506 .237 .965 6.350 .008
sekolah  di  Kabupaten  Batang  Hari  masih melaksanakan  program  sekolah  yang  tidak  jauh berbeda  dengan  program  sekolah  sebagaimana yang  dilaksanakan  pada  masa sebelum  otonomi daerah.
Partisipasi masyarakat di dalam pengurusan  pendidikan  belum  terlaksana  secara merata  di  setiap  sekolah  karena  masyarakat setempat  masih  belum  terbiasa  untuk  ikut  aktif di dalam menentukan program peningktan mutu pendidikan.  Oleh  itu,  tingkat  efektifitas  ikut serta  masyarakat  di  dalam  proses  perancangan pembangunan  pendidikan  di  setiap  sekolah bergantung  kepada  tingkat  sumber  manusia, baik  yang  dimiliki  oleh  pihak  administrasi sekolah  maupun  sumber  manusia  yang  dimiliki oleh masyarakat setempat.
Pengawasan proses pelaksanaan pendidikan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Batanghari masih lemah, ini dibuktikan sebahagian besar proses peningkatan mutu guru dan siswa belum terlaksana dengan semestinya, misalnya peningkatan profesi guru yaitu dengan peningkatan  pendidikan  dan  sertifikasi  guru, kesempatan dan dana yang diberikan pemerintah  daerah  kepada    guru  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih tinggi  tidak  efektif,  karena  pendidkan  tersebut lebih  bertujuan  sekadar  untuk  mendapatkan ijazah  saja  sebagai  memenuhi  persyaratan administrasi  bukan  untuk  mendapatkan  ilmu dan  pengetahuan.  Ujian  keahlian/sertifikasi yang  dilaksanakan  oleh  dinas pendidikan hanya meliputi  ujian  administrasi  yakni  seperti banyaknya  jumlah  jam  mengajar  yang  telah dilaksanakan berdasarkan laporan absen, banyaknya  jumlah  sertifikat  yang  dimiliki, seperti  sertifikat  mengikuti  seminar,  diskusi, pertemuan  resmi  pemerintahan  dan  sertifikat sebagai  anggota  organisasi  masyarakat.  Jumlah sertifikat  yang  dimiliki  seperti  di  atas    sama sekali  tidak  mencerminkan  profesionalisme guru.  Sertifikat  tersebut  sangat  mudah  untuk didapatkan,  walaupun  tanpa  aktif  di  dalam kegiatan-kegiatan  tersebut.  Terhadap  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah, di dalam penggunaannya  selalu  terjadi  penyelewengan dan  penipuan.  Penggunaan  dana  tersebut dilakukan  tanpa  tanggungjawab  yang  jelas. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut  hanya  sekadar  laporan  kepada  Dinas Pendidikan. Sepatutnya penerimaan dan penggunaan  Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS)  harus  transparan    dan  harus  selalu diawasi  dalam  pengeluarannya  oleh  dinas pendidikan  terutama  pengawasan  oleh  anggota komite sekolah atau masyarakat setempat.
Selanjutnya,  peluang  KKN  terjadi  pada keuangan  Komite  Sekolah.  Hal  ini  bisa  terjadi kerana  penerimaan  dana  secara  sukarela  boleh dapat saja dipalsukan  laporannya begitu juga di dalam  penggunaannya.  Ini  juga  terjadi  apabila anggota    Komite  Sekolah  yang  menggunakan dana  tersebut  sekadar  melaporkan  penggunaan keuangan  tersebut  kepada  komite  dan  tanpa adanya  pengawasan  dari  pihak-pihak  lain. Terdapatnya  pungutan  yang  tinggi  kepada  wali murid  guna  membiayai  pembangunan  gedung, rehab  ruang  kelas  dan  penyediaan  sarana  dan prasarana. Meskipun pungutan tersebut dilakukan  dengan  cara  sukarela  dan  tanpa memaksa  wali  murid,  namun  pungutan  tersebut telah  ditentukan  batas  minimumnya  sehingga pungutan itu telah membeban wali murid.
Tingkat  pengawasan  yang  rendah  dari Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Batang  Hari terhadap  proses  pelaksanaan  pembangunan pendidikan  disebabkan  oleh  sumber  manusia yang  bekerja  pada  intitusi  tersebut.  Karena masih  banyaknya  pegawai  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten Batang Hari memiliki latar belakang pendidikan  dan  pengalaman  yang  berbeda dengan tugas  dan tanggung jawab yang  mereka hadapi.Misalnya,  terdapat  sejumlah  pegawai lulusan  jurusan  hukum,  pertanian  dan  ekonomi yang  bekerja  di  Dinas  Pendidikan  Batang Hari.Masih  banyaknya  pegawai  yang  hanya lulusan Sekolah Menengah Atas tanpa memiliki keahlian  dan  kemampuan  untuk  melaksanakan manajemen  pendidikan  dengan  baik,  sehingga mereka  tidak  mampu  bekerja  sesuai  dengan tugas  dan  tanggung  jawab.  Kondisi  ini mengakibatkan proses pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak efektif.
Apabila merujuk kepada teori administrasi, seharusnya di dalam menempatkan pegawai  untuk  menduduki  sesuatu  jabatan haruslah  orang  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang dia duduki juga mampu melaksanakan  tugas  jabatan  tersebut.Spiers (1975) menjelaskan bahwa di dalam menempatkan  pegawai  pada  suatu  jabatan haruslah berdasarkan kepada pendidikan, pengalaman,  wawasan  dan  kemampuan  yang dimiliki oleh pegawai tersebut ( right man on the right  place ).  Oleh  itu,  di  dalam  pengurusan administrasi  pendidikan  bila  dikerjakan  oleh
orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman  di  dalam  bidang  pendidikan tentunya  semua  program  di  dalam  bidang pendidikan  akan  terlaksana  dengan  efektif  dan efesien.
Kesalahan di dalam menempatkan pegawai  pada  Jabatan  Pendidikan  Kabupaten Batang  Hari  dan  kepala  sekolah  adalah kesalahan  Kepala  Daerah  atau  Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.Hal ini disebabkan  bahwa  kekuasaan  menempatkan pegawai  pada  sesuatu  jabatan  pemerintahan daerah  dimiliki  oleh kepala  daerah  dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. i
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas, untuk mencapai tujuan desentralisasi pentadbiran  dalam  bidang  pendidikan  iaitu meningkatkan  mutu  pendidikan  guna  mencapai kesejahteraan masyarakat, perlu perubahn sistem  pada  pihak  Ketua  Daerah  Jambi  dan Parlimen  Daerah  Jambi  di  dalam  melantik kakitangan  kerajaan  untuk  menduduki  salah satu jabatan kerajaan daerah, sehingga pentadbiran  dan  birokrasi  pada  jabatan  tersebut dapat terlaksana dengan cekap dan berkesan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pemerintah  Daerah  Batanghari  berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari sejumlah, namun pelaksanaan peranannya  masih  kecil.Hal  ini  dibuktikan dengan  jumlah  angka  yang  diperoleh  yaitu masih  di  bawah  50%.Sementara  itu,  kemajuan pendidikan masih banyak dibantu oleh Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  dibantu  oleh masyarakat setempat.
Di  dalam  menempatkan  pegawai  pada salah satu jabatan di dalam hirarki pemerintahan daerah,  kepala  daerah  hendaknya  ditetapkan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang  pegawai  yang  sesuai  dengan  jabatan yang akan diemban.
Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan  peran  serta  masyarakat  di  dalam proses  perencanaan  pembangunan  daerah. Karena  masyarakat  lebih  tahu  tentang  harapan dan  keinginan  mereka  di  dalam  pembangunan pendidikan di daerah mereka.Pengawasan masyarakat  diharapkan  lebih  dominan  terhadap proses  pelaksanaan  pembangunan  pendidikan guna mewujudkan transparansi, efesiensi, efektifitas dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Dwiyanto,  2002, Reformasi  Birokrasi  Publik  di Indonesia ,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan UGM, Yogjakarta.
Agus  Salim,  2004. Indonesia  Belajarlah  Membangun Pendidikan  Indonesia. Semarang:  Gerbang Madani Indonesia.
Alderfer,  H.F., 1964, Local Government in Developing Countries, McGraw-Hill,  New York. Armida  Alisjahbana,  2000, Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi  Pendidikan, Fak.  Ekonomi,
Unpad, Bandung.
Baedhowi,  2007, Kebijakan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan:  Konsep  Dasar  dan  Implementasi, UPT Unnes Press Semarang.
Bailey,  K.D.,  1977, Development  of  Political Orientations  in  Children:  A  “Telescoped Longitudinal  Approach, makalah  disampaikan pada  pertemuan  tahunan  the  Association  for Public Opinion Research. Buck Hill Falls. Penn.
Cheema,  G.  Shabbir  and  Dennis  A.  Rondinelli  (eds),
1983, Decentralization and Development, Policy Implementation  in  Developing  Countries. Sage, Beverly Hills, California.
Cohen,  J.M.  dan  N.T.  Uphoff,  1980, Participation's Place  in  Rural.  Development:  Seeking  clarity through specificity , World Development , Vol.8 Dahl,  Robert  ,1981, The  City  in  the  Future ofDemocracy ,” Politics  and  Government  of Urban  Canada L.D.  Feldman  (ed.)  (London: Methuen).
Danumihardja, Mintarsih, 2004, Manajemen Keuangan sekolah , Jakarta: Uhamka Press Davis,  Keith,  1977, Human  Behavior  at  Work ,  Tata McGraw-Hill, New Delhi Green, Philip (ed.), 1993, Democracy: Key Concepts in Critical Theory .(New Jersey, Humanities Press. Kartono, 2004, Memahami Otonomi Pendidikan Beserta Implikasinya ,  dimuatkan  di  dalam  Surat  Kabar Suara Pembaharuan (2/3/2004).
Tocqueville,  Alexis  De, Democracy  inAmerica ,  (New York: Vintage, [1835] 1945),
Neil  Webster,  October  1992, Panchayati  Raj  in  West Bengal:  Popular  Participationfor  the  People  or the Party? ” Development and Change 23, no. 4. Qomari Anwar, dkk., 2004, Profesi Jabatan Kependidikan dan Guru  sebagai Upaya Menjamin  Kualitas  Pembelajaran ,  Jakarta: Uhamka Press.
Tim  Penyusun,  2003, Manajemen  Berbasis  Sekolah ; Modul  untuk  bahan  bacaan  bagi  peserta workshop  Kepala  Madrasah  Aliyah  dalam rangka  peningkatan  mutu  sekolah  menengah tahun 2003.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005