## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA MAROS
Latifah Nur Isnaini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Lathifahnurisnaini99@gmail.com

## Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  Analisis  Hukum  Terhadap  Putusan  Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs,  serta  untuk  mengetahui  alur  penyelesaian  sengketa    dan perimbangan-pertimbangan  hukum  dalam  putusan  tersebut.  Jenis  penelitian  ini tergolong  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  yang mana  pendekatan  ini  merupakan  pendekatan  berdasarkan  hukum-hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  serta pendekatan  syar’i  yang  dimana  pendekatan  berdasarkan  hukum-hukum  Islam yang  berhubungn  dengan  penulisan  ini.  Selain  itu,  metode  penelitian  yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen Adapun hasil dalam penelitian ini adalah. Pertama, pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Nomor  13/Pdt.G/2016/PA.Mrs, putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang dan  KHI  yang berlaku. Kedua, pertimbagan-pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Maros  sudah  tepat dengan  menolak  salah  satu  poin  dari  gugatan  Penggugat  yaitu  mengenai  mahar yang  disebabkan  karena  kurang  pihak. Ketiga, yaitu  mengenai  kewenangan relative Pengadilan Agama Maros dalam mengadili perkara tersebut, karena salah satu objek sengketanya berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.
Kata kunci : Analisis; Perbandingan Hukum; Gugatan Harta Bersama.

## Abstract
This  article  discusses  the  analysis  of  decision  number  13/Pdt.G/2016/PA.Mrs. And  to  find  out  the  flow  of  dispute  resolution  and  legal  considerations  in  the decision.  This  type  of  research  is  classified  as  qualitative  research  using  a juridical approach which is an approach to the laws and regulations relating to this study as well as shar’I approach in which an approach based on Islamic laws is related to this writing. In addition, the research  method used by the author  is the  method  of  interview,  observation,  and  document  review.  The  result  in  this
study  are.  First,  the  distribution  of  shared  assets  based  on  the  consideration  of judges  in  the  decision  Number  13/Pdt.G/2016/PA.Mrs,  the  decision  wa  handed down  based  on  the  applicable  law  and  KHI.  Secondly,  the considerations  of  the Religious Court judges in Maros are appropriate by rejecting one of the points of the plaintiff’s claim, namely regarding dowry due to lack of parties. Third, namely regarding the relative authority of the Maros Religious Court in trying the case, because  one  of  his  dispute  is  outside  the  jurisdiction  of  the  Maros  Religious Court.
Keywords : Analysis; Legal comparison; joint property lawsuit.

## PENDAHULUAN
Nikah  menurut  istilah  syara’  ialah  akad  yang  mengandung  ketentuan hukum  kebolehan  hubungan  seksual  dengan  lafaz  nikah  atau  dengan  kata-kata yang semakna dengannya. 1
Allah telah memilihkan jalan kepada manusia dan makhluk lainnya untuk berkembang  biak,  beranak-pinak,  dan  melestarikan  hidupnya  melalui  sebuah perkawinan.  Allah  menjadikan  manusia  tidak  seperti  makhluk-makhluk  lainnya yang  berhubungan  bebas  mengikuti  nalurinya.  Allah  juga  menjaga  kehormatan dan  meninggikan  derajatnya  manusia  dengan  memberikan  hukum  sesuai  dengan martabatnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “harta” berarti barang-barang (uang  dan  sebagainya)  yang  menjadi  kekayaan,  kekayaan  yang  berwujud  dan tidak  berwujud  yang  bernilai  dan  yang  menurut  hukum  dimiliki  perusahaan.  Di dalam Tartibul  kamus  al-Muhithu harta  berarti  segala  sesuatu  yang  dimiliki  . “sama”  yang  berarti  serentak,sekalian.  Dengan  demikian  harta  bersama  berarti harta yang diperoleh secara bersama-sama didalam perkawinan.
Hazairin  yang  dikutip  oleh  Sudarsono  dalam  buku Hukum  Perkawinan Nasional menjelaskan  bahwa  “segala  sesuatu  yang  diperoleh  suami  atau  istri secara  usaha  masing-masing  atau  secara  usaha  bersama-sama  menjadi  harta bersama dalam perkawinan”.
1 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab ( Singapura : Sulaiman Mar’iy, t.t.), juz 2, h.30
Sayuti  Talib  dalam  bukunya Hukum  keluarga  Indonesia n  yang  dikutip oleh Ahmad Rofiq, mengemukakan bahwa “harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atas usaha bersama-sama atau sendiri- sendiri selama ikatan perkawinan. 2
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas  nama  siapapun.  Dalam  menyikapi  harta  bersama  ini,  masing-masing  pihak memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk menjaga  dan memanfaatkannya  dan  kedua belah  pihak  juga  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  tanpa  ada  persetujuan  dari yang lainnya dalam hal ini suami dan istri.
Pada  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan.  Pada  ayat  (2)  dikatakan,  bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  juga  berada  di  bawah  penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam  Pasal  35  ayat  (1)  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  sejak  dimulainya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.
Pada  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-undang  tentang  perkawinan  menyatakan bahwa  mengenai  harta  bersama,  suami  dan  istri  dapat  bertindak atas  persetujuan kedua  belah  pihak.  Maksudnya  adalah  sepanjang  dalam  ikatan  perkawinan  tidak terdapat perjanjian harta terpisah, suami dan istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan  perbuatan  hukum  mengalihkan  hak  kepemilikinnya  kedalam  bentuk apapun. Bilamana ketentuan Pasal diatas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum,
2 M.Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Alauddin University Press, 2012), h. 141-142
yang  artinya  perbuatan  hukum  yang  dimaksud  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi hukum. 3
Pada Pasal 37 ayat (1) dikatakan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing”.  Sudarsono mengatakan  bahwa,  Pasal  37  ditujukan  kepada  hukum  bersama  yakni  hukum agama,  hukum  adat,  dan  hukum  lainnya,  bila  perkawinan  putus  maka  harta bersama diatur menurut hukum agama bekas suami istri dan jika tidak mempunyai hukum  tentang  harta  bersama,  maka  berlakulah  hukum  adat,  jika  mereka  tidak pula tidak mempunyai hukum adat tentang harta bersama, maka dijalankan hukum tertulis tentang harta bersama yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 4
Di  dalam  Pasal  119  KUH  Perdata  dikemukakan  bahwa  mulai  saat perkawinan  dilangsungkan,  secara  hukum  berlakulah  kesatuan  bulat  antara  harta kekayaan  suami  dan  istri,  sekadar  mengenai  itu  dengan  perjanjian  kawin  tidak diadakan  dengan  ketentuan  lain.  Persatuan  harta  kekayaan  itu  sepanjang perkawinan  dilaksanakan  dan  tidak  boleh  diadakan  atau  diubah  dengan  sesuatu persetujuan  antara  suami  dan  istri  apapun.  Jika  bermaksud  melakukan penyimpangan  dari  ketentuan  itu,  suami  dan  istri  harus  menempuh  jalan  dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 dan 154 KUH Perdata.
Kemudian dalam Pasal 128-129  KUH  Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya  tali  perkawinan  antara  suami  istri,  maka  harta  bersama  itu  dibagi  dua antara  suami  istri  tanpa  memerhatikan  dari  pihak  mana  barang-barang  kekayaan itu sebelumnya diperoleh. 5
Tidak di semua Negara Islam terdapat sengketa harta bersama. Di  dalam masyarakat  yang  adat  istiadatnya  memisahkan  antara  harta  suami  istri  di  dalam sebuah rumah tangga. Di dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah  tangga  yang  mencakup  hal-hal  tentang  pembelanjaan  diatur  secara  ketat.
3 Sabri Samin, dan Andi Narmaya  Aroeng, Fikih II (Makassar :  Alauddin Press, 2010), h. 130-131
4 M.Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan , h. 144-145
5 H.Abdul  Manan, Aneka Masalah  Hukum Perdata Islam di  Indonesia (Jakarta :  Kencana Prenada Group, 2008), h. 104-105
Misalnya,  istri  mendapatkan  imbalan  atau  nafkah  dari  suami  atas  loyalnya  istri kepada  suami.  Harta  pencarian  suami  selama  dalam  perkawinan  adalah  milik suami, tidak dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan.
Namun lain halnya terhadap masyarakat Islam yang adat istiadatnya tidak lagi  berlaku  pemisahan  antara  harta  suami  dan  istri.  Harta  pencarian  suami bercampur  dengan  harta  pencarian  istri.  Pemberlakuan  hukum  seperti  ini  akan menimbulkan  rasa  kebersamaan  antara  suami  dan  istri  dan  menganggap pernikahan  mengandung  persetujuan  kongsi  dalam  rumah  tangga.  Dengan demikian seluruh harta yang diperoleh setelah pernikahan dianggap sebagai harta bersama,  tanpa  mempersoalkan  dari  jerih  payah  siapa  untuk  mendapatkan  harta tersebut.
Masalah  harta  gono  gini  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  harta bersama sudah sangat melekat dalam kehidupan pasangan suami istri di Indonesia. Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  akan  melakukan  penelitian  mengenai  gugatan harta  bersama  yang  letak  sengketanya  berada  di  dua  yurisdiksi  pengadilan  atau yang biasa di sebut denga Forum rei sitae .
forum  rei  sitae adalah  prinsip  berdasarkan  minimum  contacts  dan  prinsip berdasarkan  yang  memberikan  yurisdiksi  kepada  pengadilan  yang  wilayah hukumnya meliputi situs atau tempat benda tidak bergerak yang secara langsung ataupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  dihadapi  untuk dapat  menentukan  status  kepemilikan  benda.  Kewenangan  pengadilan  untuk menerapkan Forum  rei  sitae terbatas  hanya  untuk  mengadili  perkara  yang berkaitan  dengan  benda  tetap  yang  terkait  dengan  perkara  dan  berada  di wilayahnya .

## PEMBAHASAN

## Pengertian Nikah (Kawin)
Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu Nikah ( حكن) dan Zawaj ( جاوز ). 6 Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang
6 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih , h. 73
Arab  lebih  sering  menggunakan  kedua  kata  tersebut.  Di  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits banyak juga terdapat kata Nakaha yang artinya “kawin”.
Menurut  asalnya,  perkawinan  hukumnya  adalah  sunnah  menurut pandangan  jumhur ulama. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun orang- orang  yang  hendak  melakukan  perkawinan  memiliki  kondisi  dan  situasi  yang berbeda-beda,  untuk  itu  jumhur  ulama  mengklasifikasikan  hukum  perkawinan tersebut kedalam beberapa keadaan, antara lain :
1. Sunnah,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang-orang  yang  memiliki  keadaan normal. Misalnya apabila dia tidak melakukan perkawinan dia tidak akan berbuat zina dan tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun.
2. Makruh,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang-orang  yang  belum  siap,  belum pantas, dan belum memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan. Hukum  ini  berlaku  juga  untuk  orang-orang  yang  mengalami  cacat  fisik dan  mempunyai  penyakit  yang  tidak  bisa  disembuhkan  dan  ditakutkan akan menzalimi istrinya.
3. Wajib,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang  yang  sudah  siap,  pantas,  dan mampu untuk melakukan perkawinan, dan memiliki kekhawatiran dalam dirinya  akan  terjerumus  kedalam  kemaksiatan  apabila  tidak  segera menikah.
4. Haram,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang-orang  tidak  siap  untuk  menikah dan  tidak  akan  mampu  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  setelah menikah, dan dia yakin akan berbuat zalim nantinya terhadap istrinya.
5. Mubah,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang  yang  belum  mendapatkan dorongan untuk melakukan perkawinan dan perkawinan itu sendiri tidak akan mendatangkan kemudharatan bagi siapapun.

## Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Pada dasarnya di dalam hukum Islam tidak terdapat adanya harta bersama atau  percampuran  harta  suami  dan  istri  dalam  perkawinan.  Harta  suami  tetap menjadi  harta  suami,  begitu  pula  dengan  harta  istri  selama  tidak  ada  perjanjian sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  suami  tidak  berhak  atas  harta  isteri  dan  istri  tidak berhak pula terhadap harta suami.
Di  dalam  kitab-kitab  fikih  tradisional,  harta  bersama  diartikan  sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui jalan syirkah, sehingga terjadi percampuran harta antara suami dan istri .
Kekosongan  sumber  hukum  yang  menjelaskan  masalah  harta  bersama  di dalam Al-Qur’an, Ny. Soemiyati SH mengemukakan bahwa ;
“Al-Qur’an mapun Hadts Nabi, tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh  selama  dalam  hubungan  perkawinan  menjadi milik  suami  sepenuhnya, juga  tidak  menjelaskan  dengan  tegas  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  dalam hubungan  perkawinan,  menjadi  harta  bersama.  Sehingga  masalah  ini  merupakan masalah  yang  perlu  ditentukan  dengan  ijtihad,  yaitu  dengan  penggunaan  akal pikiran  manusia,  hasil  pemikiran  itu  harus  sesuai  dan  bersumber  dan  sesuai dengam jiwa ajaran Islam 7
Tentang  harta  bersama  dalam  Islam  menurut  Ismail  Muhammad  Syah, sebagimana  dikutip  oleh  Yahya  Harahap,  beliau  mengatakan  bahwa  pencaharian bersama  suami  istri  mestinya  masuk  dalam  rubu’ul  mauamalah,  tetapi  ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pegarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang  Arab,  sedangkan  orang  arab  tidak  mengenal  adanya  pencaharian  bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian  yang dalam  bahasa  Arab  disebut  syarikah  atau  syirkah.  Mungkin  perkataan  syarikah dalam  bahasa  Indonesia  sekarang  itu  juga  berasal  dari  bahasa  Arab.  Selanjutnya beliau  mengatakan,  oleh  karena  pencaharian  bersama  suami  istri  ini  adalah termasuk  pengkongsian  atau  syirkah.  Dalam  hal  syirkah,  beliau  katakana  bahwa harta bersama masuk pembahasan syirkah muwafadah dan abdan. 8
Sedangkan menurut hukum positif, pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh setelah suami istri berada di dalam ikatan perkawinan yang
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 99
8 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989 (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 270-271
sah.  Harta  bersama  ini  disebut  juga  sebagai  harta  pencarian.  Sedangkan  harta bawaan  adalah  harta  dari  masing-masing  suami  istri  yang  didapat  sebelum berlangsungnya  perkawinan,  harta  tersebut  biasanya  berupa  warisan,  hibah,  dan lain sebagainya.
Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama tersebut diperoleh,  apakah  hasil  kerja  suami  atau  istri.  Dalam  Pasal  tersebut  yang  jelas adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta bersama tersebut. 9
Sedangkan menurut pengertian hukum adat, harta perkawinan adalah harta yang  dikuasai  suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  baik  itu  harta perorangan,  harta  warisan,  hibah,  harta  penghasilan  sendiri,  harta  pencarian bersama,  dan  barang-barang  hadiah.  Dalam  kedudukannya  sebagai  modal  untuk membiayai kehidupan rumah tangga lainnya.

## Dasar Hukum Harta Bersama
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  harta  bersama  diatur  pada  Pasal  1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan  berlangsung,  tanpa  mempersolakan  terdaftar  atas  nama  siapapun. Dalam  hal  ini,  masing-masing  pihak  mempunyai  kewajiban  yang  sama  untuk memanfaatkan dan menjaga harta tersebut dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa harus adanya persetujuan dari pihak lain.
Harta  bersama  juga  diatur  secara    singkat  dan  umum  dalam  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  Bab  VII,  yaitu  dalam  Pasal 35,36, dan Pasal 37.
Dalam pasal 35 Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974  dijelaskan bahwa harta  dalam  perkawinan  terdiri  atas  harta  bersama,  harta  bersama,  harta  bawaan
9 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia (Alumni, Bandung : 1978)
dan  harta  perolehan.  Harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama ikatan  perkawinan  berlangsung  dan  oleh  karena  itu  ia  menjadi  milik  bersama suami  dan  istri.  Harta  bawaan  adalah  harta  yang  dimiliki  oleh  masing-masing suami isteri sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan harta perolehan adalah harta  yang  diperoleh  masing-masing  suami  dan  istri  yang  berupa  hibah  ataupun warisan selama dalam perkawinan berlangsung.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  35  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  ikatan perkawinan. Dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang jerih payah siapa harta itu diperoleh, baik itu hasil kerja suami atau isteri. Dalam Pasal tersebut  hanya  dijelaskan  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  ikatan perkawinan menjadi harta milik bersama suami dan istri.
Dalam  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  suami ataupun  isteri  dapat  bertindak  terhadap  harta  milik  bersama  berdasarkan  atas persetujuan  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian,  jika  salah  satu  pihak,  baik suami  atau  istri  tidak  setuju  dengan  suatu  tindaka  harta  bersama,  maka  tindakan kedua  belah  pihak  yaitu  suami  dan  istri  menjadi  syarat  dapat  dilaukannya  suatu tindakan  terhadap  harta  benda  milik  bersama.  Keadaan  harta  bersama  yang demikian  itu  dapat  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  (agunan)  oleh  suami  atau istri  atas  persetujuan  pihak  lainnya.  Persetujuan  tersebut  tidak  harus  dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam. 10
Pengelolaan  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  di  dalam  KUH  Perdata didasarkan pada Maritale Macht , yang diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata,yang menyatakan bahwa : “Suami adalah kepada persekutuan suami istri (De man is het hoofd  der  echtvereeniging) ”,  sedangkan  istrinya  harus  patuh  kepada  suaminya (Pasal 106 KUH Perdata).
Dalam Pasal 108 KUH Perdata menyatakan : “Bahwa seorang wanita yang terikat  tali  perkawinan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  mendapat  izin
10 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
lebih  dahulu  dari  suaminya”.  Dalam  Pasal  ini  dijelaskan  bahwa  ketidakcakapan berbuat hukum (onbekwaamheid) bagi isteri.
Selanjutnya dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan  dilangsungkan,  secara  hukum  berlakulah  kesatuan  bulat  antara  harta kekayaan  suami  istri,  sekadar  mengenai  itu  dengan  perjanjian  kawin  tidak diadakan  dengan  ketentuan  lain.  Persatuan  harta  kekayaan  itu  sepanjang perkawinan  dilaksanakan  dan  tidak  boleh  ditiadakan  atau  diubah  dengan  suatu persetujuan  antara  suami  dan  istri  apa  pun.  Jika  bermaksud  mengadakan penyimpangan  dari  ketentuan  itu,  suami  istri  harus  menempuh  jalan  dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata. 11
Sedangkan  menurut  Pasal  124 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUH  Perdata,  suami diberi  wewenang  yag  sangat  besar  untuk  mengurus (Beheren) harta  kekayaan dalam  perkawinan. Beheren disini  dalam  arti  luas  yaitu  mengelola.  Pengelolaan yang  meliputi  tindakan  pengurusan (Beherr) dalam  arti  sempit  dan  tindakan memutus (Beschikken) . Beheren jika  diartikan  dalam  arti  sempit  sesuai  dalam Pasal  124  ayat  (1)  KUH  Perdata  meliputi  semua  perbuatan  untuk  memelihara harta  kekayaan  itu  tetap  utuh  dan  berbuah,  atau  melakukan  tindakan-tindakan sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsinya,  sehingga  harta  kekayaan  tersebut  dapat menghasilkan.

## Pembagian Harta Bersama
Hukum  Islam  mengakui  adanya  harta  yang  merupakan  hak  milik  bagi setiap  orang,  baik  mengenai  pengurusan  dan  penggunaannyamaupun  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  atas  harta  tersebut  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  syari’at  Islam.  Disamping  itu  juga  diberi  kemungkinan adanya  serikat  kerja  antara  suami  istri  dalam  mencari  harta  kekayaan.  Oleh karenanya  apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  istri,  harta  kekayaan  tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum “tidak ada kemudaratan dan
11 H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006-2008), h. 104-105
tidak  boleh  memudaratkan” .  Dari  kaidah  hukum  ini  jalan  terbaik  untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. 12
Pembagian  harta  bersama  harusnya  dilakukan  secara  adil,  sehingga  tidak menimbulkan  ketidakadilan  antara  hak  suami  dan  istri.  Apabila  nantinya  terjadi perselisiham,  maka  rujukannya  kepada  ketentuan  Kompiasi  Hukum  Islam  (KHI) dalam  Pasal  88  yang  menyatakan  bahwa  : “Apabila  terjadi  perselisihan  antara suami  istri  tentang  harta  bersama,  maka  penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan kepada Pengadilan Agama).
Mengenai  pembagian  harta  bersama,  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Maksudnya  adalah diatur menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya.
Di  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas mengenai porsi  pembagian  harta  bersama  itu  sendiri.  Seperti  yang  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang  tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 96 dan 97. Dalam Pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian  perkawinan.  Seperti  hal  nya  yang  terdapat  dalam  KUH  Perdata  Pasal 128 menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, maka kekayaan bersama mereka  dibagi  dua  antara  suami  dan  istri,  para  ahli  waris  mereka,  tanpa mempersoalkan lagi darimana asal barang-barang tersebut.
Dalam    Pasal  96  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  bahwa apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh  harta  bersama  menjadi  milik  pasangan yang  hidup  lebih  lama.  Maksud  dari  Pasal  ini  sama  adalah  setelah  adanya  akad nikah  antara  suami  dan  istri  maka  terjadi  perkongsian  dalam  hal  perekonomian keluarga.  Maka  dari  itu  masing-masing  dari  suami  dan  istri  berhak  mendaptkan separuh dari harta bersama tersebut.
Dasar  dan  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Terkait Dengan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt/G/2016/PA.Mrs
12 Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, h. 34
Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan Tergugat  hadir  dalam  persidangan.  Dalam  persidangan  tersebut,  Penggugat  dan Tergugat  telah  diperintahkan  untuk  menempuh  prosedur  mediasai  dengan mediator  Dra.  Hj.  Fahimah,  S.H.,  sesuai  dengan  penetapan  Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs tanggal 27 Januari 2016. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3  Februari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Para pihak lalu memohon untuk mediasi lanjutan. Oleh karena itu, proses mediasi dilanjutkan dengan mediator yang sama dengan mediator pada mediasi yang pertama kali dilaksanakan. Namun  berdasarkan  Laporan  Hasil  Mediasi  tanggal  7  Maret  2016,  mediator menyatakan mediasi lanjutan tidak berhasil.
Dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan mahar dan harta bersama,  dengan  mendalikan  bahwa,  mahar  yang  merupakan  hak  si  Penggugat dikuasai  oleh  Tergugat,  kemudian  Tergugat  menjual  obyek  berupa  tanah  perwahan yang merupakan penggati tanah mahar milik Penggugat. Selanjutnya, Penggugat juga mendalikan bahwa harta bersama yang merupakan hak Penggugat dan anak-anaknya yang  berada  di  Kabupaten  Maros  telah  dijual  oleh  Tergugat  tanpa  sepengetahuan Penggugat.
Selanjutnya,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  tuntutan  Penggugat mengenai mahar dan harta bersama, antara lain sebagai berikut :
Menimbang  bahwa  Eksepsi  Tergugat  tentang  gugatan  kabur  dinyatakan tidak  terbukti,  tidak  beralasan,  dan  tidak  berdasar  hukum,  oleh  karena  itu  eksepsi tersebut ditolak.
Menimbang  bahwa  Eksepsi  Tergugat  tentang  gugatan  kurang  pihak dinyatakan terbukti, beralasan, dan berdasar hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut dikabulkan dengan menyatakan gugatan terhadap dua obyek sengketa dalam perkara ini  yang  masing-masing  terletak  di  Dusun  Balang,  Desa  Baruga,  Kecamatan Bantimurung,  Kabupaten  Maros  mengandung  cacat  formal  karena  kurang  pihak ( plurium litis consortium ).
Oleha  karena  itu,  obyek  sengketa  yang  ada  dalam  gugatan  harta  bersama yang  diajukan  oleh  Penggugat  hanya  tersisa  satu  obyek  sengketa  saja,  yaitu  tanah yang  terletak  di  Kabupaten  Keerom,  Provinsi  Papua,  yang  bukam  merupakan
yurisdiksi  formal  Pengadilan  Agama  Maros.  Dalam  Pasal  142  ayat  (5)  R.Bg. menyebutkan ”Dalam  gugatannya  mengenai  barang  tetap  maka  gugatan  diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat”. Maksud dari Pasa di atas adalah apabila obyek sengketa berupa benda tetap (seperti tanah) dan teretak  di  satu  wilayah  hukum  pengadilan,  maka  gugatan  tersebut  diajukan  di pengadilan yang mewilayahi tempat obyek sengketa tersebut, namun apabila terdapat dua  obyek  sengketa  dan  berada  lebih  dari  satu  yusidiksi  pengadilan,  maka  gugatan diajukan pada salah satu pengadilan yang mewilayahi obyek sengketa.
Apabila  dilihat  dari  substansi  ketentuan  Pasal  tersebut  dikaitkan  dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Maros tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili  perkara  mengenai  obyek  sengketa  yang  terletak  di  Kabupaten  Keerom, Provinsi Papua jika obyek tersebut bukan satu-satunya obyek sengketa yang terdapat dalam  perkara  ini,  namun  ada  obyek  sengketa  yang  terletak  di  Kabupaten  Maros. Namun  karena  obyek  sengketa  yang  terletak  di  Kabupaten  Maros  telah  dinyatakan tidak  dapat  diterima,  dengan  demikian  obyek  sengketa  yang  terletak  di  Kabupaten Keerom,  Provinsi  Papua  seacara  mutatis  mutandis    menjadi  satu-satunya  obyek sengketa  dalam  perkara  ini.  Oleh  karenanya,  Pengadilan  Agama  Maros  tidak memiliki kewenangan realatif untuk mengadilinya.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim  telah menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## Pandangan  Yuridis  dan  Pandangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.Mrs
Dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan  bahwa dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama  ikatan  perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami isteri. Oleh karena itu,  terhadap  harta  bersama  suami  isteri  dapat  bertindak  hanya  atas  persetujuan bersama.
Dalam  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  suami ataupun  isteri  dapat  bertindak terhadap  harta  benda milik  bersama  berdasarkan  atas persetujuan  kedua  belah  pihak.  Dengan  demikian,  jika  salah  satu  pihak,  baik  suami atau isteri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, maka tindakan atau  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  dapat  dilakukan.  Hal  ini  berarti  bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami isteri menjadi syarat dapat dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama.
Kajian  tentang  harta  bersama  dalam  hukum  Islam  tidak  terlepas  dari pembahasan  tentang  konsep syirkah dalam  perkawinan.  Banyak  ulama  yang berpendapat  bahwa  harta  bersama  termasuk  dakam  konsep syirkah .  Mengingat konsep  tentang  harta  bersama  tidak  ditemukan  dalam  rujukan  teks  Al-Qur’an  dan hadis,  maka  sesungguhnya  kita  dapat  melakukan qiyas (perbandingan)  dengan konsep  fiqih  yang  sudah  ada,  yaitu  tentang syirkah itu  sendiri.  jadi,  tidak  bisa dikatakan  bahwa  berhubung  masalah  harta  bersama  tidak  disebutkan  dalam  Al- Qur’an, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada. 13
Tentang  harta  bersama  dalam  Islam  menurut  Ismail  Muhammad  Syah, sebagaimana  dikutip  oleh  Yahya  Harahap,  beliau  mengatakan  bahwa  pencaharaian bersama  suami  isteri  mestinya  masuk  dalam  rubu’  muamalah,  tetapi  ternyata  tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada  umumnya  pengarang  dari  kitab-kitab  tersebut  adalah  orang  Arab,  sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami isteri itu. Tetapi disana ada  dibicarakan  tentang  masalah  perkongsian  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut sebagai  syirkah.  Oleh  karena  masalah  pencaharian  bersama  suami  isteri  ini  adalah termasuk  perkongsian  atau  syirkah.  Dalam  hal  syirkah,  beliau  katakan  bahwa  harta bersama masuk pada pembahasan syirkah muwafadah dan abdan. 14
Kalangan Imam Syafi’i perbendapat bahwa syarikat terbagi menjadi empat bagian, yaitu :
13 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. h.59
14 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 5, 2009), h. 270-271
1. Syarikat  inan,  yaitu  dua  orang  yang  berkongsi  dalam  satu  harta,  misalnya bersyarikat membeli barang, kemudian keuntungannya untuk mereka berdua
2. Syarikat  abdan,  yaitu  dua  orang  atau  lebih  bersyarikat,  masing-masing mengerjakan  suatu  pekerjaan,  yang  kemudian  hasilnya  dibagi  untuk  mereka bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya.
3. Syarikat muwafadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih melakukan suatu pekerjaan  dengan  tenaganya  masing-masing.  Diantara  mereka  ada  yang mengeluarkan modal dan menerima keuntungan dari hasil tenanga dan modalnya. Mereka melakukan hal tersebut tanpa diketahui pihak lain
4. Syarikat  wujuh,  yaitu  syarikat  yang  tidak  melakukan  pekerjaan apapun  ataupun tanpa harta. Permodalannya adalah dengan dasar kepercayaan dari pihak lain.

## KESIMPULAN
Pemeriksaan  perkara  yang  terletak  di  dua  yurisdiksi  pengadilan  sessuai dengan  yang  terdapat  pada  Pasal  142  R.Bg.  Pandangan  hukum  hakim  Pengadilan Agama Maros dalam memutuskan perkara ini adalah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Hakim menjalankan prsedur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan  pemeriksaan  perkara.  Oleh  karena  mediasi  tidak  berhasil,  maka  hakim melanjutkan pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusannya.Pandangan yuridis dan pandangan fiqih terhadap harta bersama adalah sangat bertolak belakang. Dalam pandangan yuridis sangat jelas membahas harta bersama dalam Pasal 35 dan 36 ayat (1)  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974,  kemudian  dalam  KHI  Pasal  85-97. Sedangkan  dalam  pandangan  Fiqih  tidak  ada  penjelasan  secara  rinci  dan  jelas mengenai harta bersama. Sebagian ulama fiqih mengqiyaskan harta bersama kedalam syirkah/syarikat.  Kepada  masyarakat,  khususnya  yang  akan  mengajukan  gugatan kepada  pengadilan,  sebaiknya  harus  lebih  memahami  terlebih  dahulu  tata  cara maupun  isi  gugatannya.  Khususnya  gugatan  mengenai  mahar  maupun  harta bersama,  si  Penggugat  harus  memahami  terlebih  dahulu  obyek  sengketa  yang akan diajukan ke pengadilan. Begitupula degan si Tergugat, dia harus memahami hak  miliknya  dan  hak  milik  si  Penggugat  dan  anak-anaknya.  Untuk  lembaga pemerintahan  yang  terkait,  harus  lebih  teliti  dan  memberikan  putusan  seadil-
adilnya  untuk  Penggugat  danTergugat,  agar  tidak  akan  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan yang akan merugikan berbagai pihak kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Anshary,  Abu  Yahya  Zkariya. Fath  al-Wahhab, Juz.1;  Singapura  :  Sulaiman Mar’iy
Maloko,  M.  Thahir. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan, Makassar  :  Alauddin University Press, 2012
Samin,  Sabri  dan  Aroeng,  Andi  Narmaya. Fikih  II, Makassar  :  Alauddin  Press, 2010
-------. Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan, Makassr  :  Alauddin  University Press, 2012
Manan,  H.  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta  : Kencana Prenada Group, 2006-2008
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Cet. I; Jakarta : Liberty, 1999
Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Bandung : Mandar Maju, 2007
Syahrani  Riduan  dan  Abdurrahman. Masalah-masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Alumni, Bandung : 1978
Usman,  Rachmadi. Aspek-aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
-------. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2006-2008
Nasution, Bahder Johan. Hukum Perdata Islam
Susanto Happy. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.
Harahap Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Cet.5, Jakarta : Sinar Grafika, 2009