INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5973-5982 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kekuasaan Dalam Politik Islam: Analisis Terhadap Dimensi Kedudukan Hukum Dan Kepribadian
Salamah 1 ✉ , Efendi
2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh
Email : amah0473@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini membahas pandangan Islam tentang kekuasaan dalam konteks politik. Fokus utama artikel ini adalah konsep kekuasaan secara umum, pandangan Islam terhadap politik, dan hubungan antara kekuasaan  dengan  politik  menurut  perspektif  Islam.  Dalam  penelitiannya,  penulis  menggunakan metode  riset  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  data  dari  literatur  yang  relevan,  termasuk  Al- Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama serta Imam Mazhab. Metode ini dilengkapi dengan teknik kutipan  langsung  dan  tidak  langsung,  serta  analisis  data  yang  bersifat  kualitatif.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa dalam Islam, politik atau siyasah tidak terbatas pada kebijakan dalam institusi terkecil seperti rumah tangga, tetapi mencakup semua aspek kehidupan bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, baik dalam konteks domestik maupun publik, serta dalam  dimensi  kultural  dan  struktural,  baik  secara  personal  maupun  komunal.  Pemahaman  Islam tentang  kekuasaan  menekankan  bahwa  kekuasaan  harus  dijalankan  dengan  mengikuti  contoh kepemimpinan  Rasulullah  saw.,  yang  melibatkan  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Pentingnya  adanya  keterlibatan  berbagai  ahli  dalam  bidang  masing-masing  untuk  mencegah kekuasaan  yang  otoriter  dan  sewenang-wenang.  Dalam  konteks  ini,  Islam  mengajarkan  prinsip- prinsip politik yang islami, yaitu dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. sebagai pedoman  utama  bagi  pemimpin  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  demikian,  Rasulullah  saw. dianggap  sebagai  teladan  yang  sempurna  bagi  semua  pemimpin,  tidak  hanya  dalam  komunitas Muslim, tetapi juga secara universal bagi semua pemimpin di seluruh dunia.
Kata Kunci: Kekuasaan, Politik, Islam

## Abstract
This article discusses Islamic views on power in a political context. The main focus of this article is the concept of power in general, the Islamic view of politics, and the relationship between power and politics  from  an  Islamic  perspective.  In  his  research,  the  author  used  library  research  methods  by collecting data from relevant literature, including the Al-Qur'an, hadith, and the opinions of ulama and Islamic School Imams. This method is equipped with direct and indirect quotation techniques, as well as qualitative data analysis. The results of the analysis show that in Islam, politics or siyasa is not limited  to  policies  in  the  smallest  institutions  such  as  households,  but  covers  all  aspects  of  life together.  The  aim  is  to  achieve  prosperity  in  this  world  and  the  hereafter,  both  in  domestic  and public contexts, as well as in cultural and structural dimensions, both personal and communal. The Islamic  understanding  of  power  emphasizes  that  power  must  be  exercised  by  following  the leadership  example  of  the  Prophet  Muhammad,  which  involves  legislative,  executive  and  judicial powers. It is important to involve various experts in their respective fields to prevent authoritarian and arbitrary power. In this context, Islam teaches Islamic political principles, namely by referring to the  Al-Qur'an  and  the  Sunnah  of  the  Prophet  Muhammad.  as  the  main  guideline  for  leaders  in carrying out their duties. Thus, Rasulullah saw. is considered a perfect role model for all leaders, not only within the Muslim community, but also universally for all leaders around the world.
Keywords: Power, Politics, Islam

## PENDAHULUAN
Kekuasaan  dalam  konteks  politik  Islam  dilihat  sebagai  suatu  aspek  yang  esensial dalam  hubungan  kemanusiaan.  Ini  mencakup  dimensi  etis  yang  fundamental  dan  harus dijalankan  dengan  bijaksana,  merujuk  pada  prinsip-prinsip  Al-Qur'an  dan  sunnah Rasulullah sebagai pedoman utama. Kajian ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap politik Islam untuk memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin dan masyarakat lebih bijaksana dan tepat.
Dalam  masyarakat  Indonesia,  kekuasaan  tercermin  dalam  hukum  adat  yang mencerminkan  nilai-nilai  budaya  dan  pandangan  hidup  lokal.  Hal  ini  penting  untuk menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat.  Namun,  untuk  memahami secara menyeluruh tentang politik Islam dan kekuasaan, dibutuhkan analisis yang radikal dan  sistematis  terhadap  persoalan-persoalan  ini,  termasuk  penerapan  kritik  yang konstruktif terhadap struktur politik yang ada.
Pengkajian  politik  Islam  perlu  diperdalam  di  berbagai  lembaga  pendidikan  Islam untuk  menghasilkan  pendekatan  baru  yang  lebih  inklusif  dan  etis  dalam  memahami kekuasaan  serta  tatanan  politik  secara  luas  (Andi,  1998).  Hal  ini  akan  membantu menghadapi  tantangan  modernitas  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  Islam  dalam
konteks  kontemporer,  sekaligus  menjaga  keseimbangan  antara  aspek  legal-formal  dan nilai-nilai keIslaman yang lebih dalam dan relevan.
Kekuasaan, dalam berbagai wujudnya, menjadi fokus perhatian utama dalam konteks politik  Islam.  Sebagai  dimensi  sentral  dalam  tata  kelola  suatu  negara  dan  masyarakat, pemahaman  terhadap  kekuasaan  dalam  perspektif  Islam  tidak  hanya  mencakup  aspek kelembagaan dan administratif, tetapi juga menggali akar filosofis dan etis yang mengatur penggunaan  kekuasaan.  Kajian  ini  menyoroti  bagaimana  Islam,  sebagai  agama  dan pandangan  hidup  yang  holistik,  menyediakan  kerangka  kerja  untuk  mengatur  dan menggunakan kekuasaan dengan adil dan berdasarkan nilai-nilai moral yang tinggi Abd al-Baqi, (1991).
Dalam konteks sejarah, Islam tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan  harus  diorganisir,  tetapi  juga  menegaskan  bahwa  kekuasaan  harus digunakan untuk mempromosikan keadilan, kesejahteraan umum, dan menjaga stabilitas sosial. Analisis terhadap konsep-konsep seperti keadilan sosial, kebebasan beragama, dan partisipasi  politik  dalam  kerangka  Islam  menjadi  penting  dalam  membentuk  pandangan yang komprehensif terhadap kekuasaan.
Selain  itu,  kekuasaan  dalam  politik  Islam  juga  melibatkan  pertimbangan  tentang relasi antara pemerintah dan rakyat, serta tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada  pemimpin.  Dengan  memahami  perspektif  ini,  kita  dapat  menggali  lebih  dalam bagaimana  teori  politik  Islam  dapat  beradaptasi  dengan  tantangan-tantangan  modern seperti globalisasi, demokratisasi, dan dinamika politik internasional.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  konsep-konsep  politik  Islam  dalam konteks kekuasaan, menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam berperan dalam membentuk struktur  politik  yang  inklusif  dan  adil,  serta  memberikan  wawasan  tentang  bagaimana prinsip-prinsip  ini  dapat  diimplementasikan  dalam  kehidupan  politik  sehari-hari.  Dengan demikian,  kajian  ini  tidak  hanya  relevan  bagi  masyarakat  Muslim,  tetapi  juga  penting dalam  konteks  global  untuk  memahami  kontribusi  Islam  terhadap  pemikiran  politik universal.

## METODE PENELITIAN
Dalam  upaya  memudahkan  penulis  membahas  penelitian  ini,  maka  diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang dimaksud. Hal ini akan membantu setiap pembahasan  sehingga  dengan  mudah  dapat  sesuai  dengan  pembahasan.  Berikut  ini metode-metode yang penulis gunakan antara lain:
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  historis (kesejarahan)  yang  dimaksudkan  untuk  melihat  konsep-konsep  kekuasaan  dan  politik Islam  di  masa  lampau  dan  Pendekatan  syar‟iy  (hukum  Islam)  yang  dimaksudkan  untuk melihat sejauh mana konsep Islam dalam hal kekuasaan politik.

## Metode pengumpulan data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi  ini.  Data-data  pustaka  yang  diperoleh  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisa, selanjutnya mengambil kesimpulan secara sistematis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sumber-Sumber Kekuasaan
Ada pun sumber kekuasaan itu sendiri ada 3 macam,yaitu:
1. Kekuasaan  formal  atau  Legal  (French  &  Raven  1959).  Contohnya  komandan  tentara, kepala  dinas,  presiden  atau  perdana  menteri.  Kendali  atas  sumber  dan  ganjaran (French & Raven 1959). Contoh : Majikan yang menggaji  karyawannya, pemilik sawah yang  mengupah  buruhnya,  kepala  suku  atau  kepala  kantor  yang  dapat  memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya.
2. Kendali atas hukum (French & Raven 1959). Kepemimpinan yang didasarkan pada rasa takut.  Contohnya  preman-preman  yang  memunguti  pajak  dari  pemilik  toko.  Para pemilik toko  informal  menuruti  kehendak  para  preman  itu  karena  takut  mendapat perlakuan. Demikian pula anak kelas satu SMP yang takut pada senior kelasnya yang galak dan suka memukul sehingga kehendak seniornya itu selalu dituruti.
3. Kendali  atas  informasi  (Pettigrew,  1972).  Siapa  yang  menguasai  informasi  dapat menjadi  pemimpin.  Contohnya  orang  yang  paling  tahu  jalan  diantara  serombongan pendaki gunung yang tersesat akan menjadi seorang pemimpin. Ulama akan menjadi pemimpin dalam agama. Ilmuan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan.
4. Kendali  ekologik  (lingkungan).  Sumber  kekuasaan  ini  dinamakan  juga  perekayasaan situasi  .  Meliputi  :  Kekuasaan  Berdasarkan  Kedudukan  memiliki  pengaruh  potensial yang  berasal  dari  kewenangan  yang  sah  karena  kedudukannya  dalam  organisasi terdiri  dari:  Kewenangan  Formal  dan  Kekuasaan  Pribadi.  Kewenangan  Formal,  yaitu kewenangan  yang  mengacu  pada  hak  prerogatif,  kewajiban  dan  tanggung  jawab seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.
Kontrol terhadap sumber daya dan imbalan, merupakan kontrol dan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengan kedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang  dalam  hirarki  organisasi,  makin  banyak  kontrol  yang  dimiliki  orang  tersebut terhadap  sumber  daya  yang  terbatas.  Kontrol  terhadap  hukuman  merupakan  kapasitas untuk  mencegah  seseorang  memperoleh  imbalan..  Kontrol  terhadap  informasi menyangkut  kontrol  terhadap  akses  terhadap  informasi  penting  maupun  kontrol terhadap distribusinya kepada orang lain. Kontrol ekologis menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi dan metode pengorganisasian  pekerjaan
Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian Berasal dari sifat-sifat pribadi.
Keahlian  atau  keterampilan  (French  &  Raven  1959).  Contohnya  pasien-pasien  di rumah  sakit  menganggap  dokter  sebagai  pemimpin  karena  dokterlah  yang  dianggap sebagai  ahli  untuk  menyembuhkan  penyakitnya.  Persahabatan  atau  kesetiaan  (French  & Raven  1959).  Sifat  dapat  bergaul,  setia  kawan  atau  setia  kepada  kelompok  dapat merupakan  sumber  kekuasaan  sehingga  seseorang  dianggap  sebagai  pemimpin. Contohnya  pemimpin  yayasan  panti  asuhan  dipilih  karena  memiliki  sifat  seperti  Ibu Theresa.  Kharisma  (House,1977).  Ciri  kepribadian  yang  menyebabkan  timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan dalam proses kepemimpinan.
Kekuasaan  pribadi  menjelaskan  bahwa  kelompok  sumber  kekuasaan  berdasarkan kedudukan akan berlimpah pada orang-orang yang secara hirarki mempunyai kedudukan dalam organisasi. Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu terdiri dari: Kekuasaan keahlian ( expert power), Kekuasaan kesetiaan (referent power), dan Kekuasaan karisma. Kekuasaan keahlian ( expert power)  merupakan kekuasaan yang bersumber  dari keahlian dalam memecahkan masalah tugas-tugas penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap  keahlian  seseorang,  semakin  bertambah  kekuasaan  keahlian (expert  power) orang tersebut. Kekuasaan kesetiaan ( referene power) merupakan potensi seseorang yang menyebabkan  orang  lain  mengagumi  dan  memenuhi  permintaan  orang  tersebut. Referente  power  terkait  dengan  keterampilan  interaksi  antar  pribadi,  seperti  pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.
Maksud  dari  kekuasaan  kesetiaan  adalah  sebuah  potensi  dimiliki  oleh  seseorang yang  menjadikannya  dikagumi  sama  orang  lain,  sehingga  pengaruh  darinya  terhadap orang  lain  dengan  bijaksana  setiap  orang  yang  dipengaruhinya  akan  melaksanakan dengan sendirinya.
Kekuasaan yang bersumber pada politik
Kendali  atas  proses  pembuatan  keputusan  (Preffer  &  Salanick,  1974).  Ketua menentukan  apakah  suatu  keputusan  akan  dibuat  dan  dilaksanakan  atau  tidak.  Koalisi (stevenson,  pearce  &  porter  1985).  Ditentukan  hak  dan  wewenang  untuk membuat kerjasama  dalam  kelompok.  Partisipasi  (Preffer,  1981).  Pemimpin  yang  mengatur pastisipasi  dari  masing-masing  anggotanya.  Institusionalisasi.  Pemimpin  agama menikahkan  suami  istri.  Notaris  atau  hakim menetapkan berdirinya suatu perusahaan.

## Bentuk-Bentuk Kekuasaan
Gagasan tradisional tentang kekuasaan difokuskan pada individu dan pelaksanaan kekuasaannya.  Kekuasaan  adalah  sesuatu  yang  dipegang  dan  ditangani  manusia, berdasarkan  sumber-sumber  kekuasaan  tertentu.  French  dan  Raven  (1959)  menyatakan bahwa A dapat memiliki kekuasaan atas B berdasarkan pada lima jenis kekuasaan. Dasar- dasar  kekuasaan  ini  dibedakan  oleh  arti  tindakan  A  terhadap  B  dan  hubungan  yang mereka  hasilkan.  Kekuasaan  memberi  ganjaran  ( Reward  Power)  adalah  kekuasaan  untuk memberi keuntungan positif atau penghargaan kepada yang dipimpin. Tentu hal ini bisa terlaksana  dalam  konteks  bahwa  sang  pemimpin  mempunyai  kemampuan  dan sumberdaya  untuk  memberikan  penghargaan  kepada  bawahan  yang  mengikuti  arahan- arahannya.  Penghargaan  bisa  berupa  pemberian  hak  otonomi  atas  suatu  wilayah  yang berprestasi, promosi jabatan, uang, pekerjaan yang lebih menantang dsb. Contoh: Apabila seorang pegawai dapat bekerja melebihi target, maka karyawan tersebut akan mendapat insentif berupa uang. Kekuasaan yang memaksa ( Coercive Power) yakni kekuasaan yang didasari karena kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman dan melakukan pengendalian. Yang dipimpin juga menyadari bahwa apabila dia tidak mematuhinya, akan ada efek negative yang bisa timbul. Pemimpin yang bijak adalah yang bisa menggunakan kekuasaan  ini  dalam  konotasi  pendidikan  dan  arahan  yang  positif  kepada  anak  buah. Bukan  hanya  karena  rasa  senang-tidak  senang,  ataupun  faktor-faktor  subjektif  lainnya. Contoh: seorang pajurit datang terlambat saat bekerja, maka komandannya akan member hukuman.
Kekuasaan  yang  sah  ( Legitimate  Power)  yakni  kekuasaan  yang  dimiliki  seorang pemimpin  sebagai  hasil  dari  posisinya  dalam  suatu  organisasi  atau  lembaga.  Kekuasaan yang  memberi  otoritas  atau  wewenang  (authority)  kepada  seorang  pemimpin  untuk memberi perintah, yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak  dan anak buahnya. Bisa berupa  kekuasaan  seorang  jenderal  terhadap  para  prajuritnya,  seorang  kepala  sekolah terhadap guru-guru yang dipimpinnya, ataupun seorang pemimpin perusahaan terhadap karyawannya. Contoh: seorang dosen akan mulai memberikan materi  saat isi kelas diam
dan  tenang,  apabila  di  dalam  kelas  masih  gaduh  maka  dosen  tidak  mau  mengajar. Kekuasaan  referen  ( Referent  Power)  adalah  kekuasaan  yang  timbul  karena  kharisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Logika sederhana dari jenis kekuasaan ini adalah apabila saya mengagumi dan memuja anda, maka anda dapat berkuasa atas saya. Contoh: dalam suatu partai politik, si B terpilih menjadi ketua partai tersebut karena ia dipandang sebagai pribadi yang baik, bersahaja dan mengayomi.
Kekuasaan ahli ( Expert Power) yakni kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran dan  kemampuan  seseorang  dalam  suatu  bidang  tertentu,  sehingga  menyebabkan  sang bawahan patuh karena percaya bahwa pemimpin mempunyai pengalaman, pengetahuan dan kemahiran konseptual dan teknikal. Kekuasaan ini akan terus berjalan dalam kerangka sang pengikut memerlukan kepakarannya. Kekuasaan kepakaran bisa terus  eksis apabila ditunjang  oleh referent  power  dan  legitimate  power.  Contoh:  seorang  pasien  percaya pada  hasil  diagnose  dokter  atas  penyakit  yang  dideritanya,  seseorang  percaya  pada seorang  ilmuwan  pada  bidang,  karena  ilmuwan  tersebut  telah  membuktikan  hasil penelitianya.  Sementara  itu,  French  dan  Raven  (Gary  A  Yukl,  1994)  mengidentifikasi  ada lima  bentuk  kekuasaan  yang  dirasakan  mungkin  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin,  yaitu kekuasaan ganjaran merupakan suatu kekuasan yang didasarkan atas pemberian harapan, pujian,  penghargaan  atau  pendapatan  bagi  terpenuhinya  permintaan  seseorang pemimpin  terhadap  bawahannya.  Kekuasaan  paksaan  yaitu  suatu  kekuasaan  yang didasarkan  atas  rasa  takut,  seorang  pengikut  merasa  bahwa  kegagalan  memenuhi permintaan  seorang  pemimpin  dapat  menyebabkan  dijatuhkannya  sesuatu  bentuk hukuman.

## Pengertian Politik Islam
Politik  berasal  dari  kata politics  (Inggris)  yang  menunjukkan  sifat  pribadi  atau perbuatan.  Secara  leksikal,  kata politisc  berarti  acting  or  judging  wisely,  well  judged, prudent. Politik kemudian terserap  ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah- masalah rakyat dengan seperangkat  undang-undang  untuk  menjadi  kemaslahatan  dan  mencegah  hal-hal  yang merugikan bagi kepentingan manusia.
Istilah,  politik  pertama  kali  dikenal  melalui  buku  Plato  yang  berjudul politea  yang juga dikenal dengan Republik.  Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul politea. Kedua  karya  ini  dipandang  sebagai  pangkal  pemikiran  politik  yang  berkembang kemudian. Dari kedua karya inilah dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang
dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat.
Abdul  Wahab  Khallaf  memaknai siyasah  syar’iyah  adalah  pengelolaan  masalah umum  bagi  negara  bernuansa  Islam  yang  menjamin  terealisirnya  kemaslahatan  dan terhindar  dari  kemudharatan  dengan  tidak  melanggar  ketentuan  syariat  dan  prinsip- prinsip  syariat  yang  umum,  meskipun  tidak  sesuai  dengan  pendapat  para  imam mujtahid. 37 Sedang  menurut  Abdur  Rahman  Taj, siyasah  syar’iyah  adalah  hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa  syariat  dan  sesuai  dengan  dasar-dasar  yang  universal  ( kulli)  untuk  merealisasikan tujuan-tujuannya yang  bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash- nash tafshili yang juz’iy dalam al- Qur’an dan Sunnah.
Beberapa pakar yang juga mendefinisikan politik sebagai berikut :
1. Ibnul  Qayyim  mengatakan,  politik  merupakan  kegiatan  yang  menjadikan  umat manusia  mendekat  kepada  hidup  maslahat  dan  menjauhkan  diri  dari  kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
Siyasah  dalam  definisi  Ibnul  Qayyim  ini  adalah  siyasah  yang  bersifat  khusus,
yaitu siyasah  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  kewahyuan  dan  syariat,  atau  dikenal dengan siyasah  syar’iyah  atau  fikih  siyasah.  Siyasah  syar’iyah  adalah  siyasah  yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  umum  syariat  dalam  mengatur  manusia  hidup bermasyarakat dan bernegara.
2. Abdul  Qadim  Zallum,  politik/ siyasah  adalah  mengatur  urusan  umat,  dengan  negara sebagai  institusi  yang  mengatur  urusan  tersebut  secara  praktis,  sedangkan  umat mengoreksi  –melakukan  muhasabah  terhadap-  pemerintah  dalam  melakukan tugasnya.
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  dikemukakan,  penulis  mengambil  makna  politik dalam  arti  yang  luas.  Politik  tidak  hanya  sebatas  kebijakan-kebijakan  dalam  urusan pemerintahan  dalam  dan  luar  negeri,  tetapi  termasuk  pada  kebijakan-kebijakan  dalam institusi  terkecil  sekalipun  –seperti  rumah  tangga.  Politik  atau siyasah  adalah  cara mengatur  urusan  kehidupan  bersama  untuk  mencapai  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat. Politik adalah ruang yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam dunia domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Akan tetapi,  dalam  perkembangannya,  politik  memiliki  makna  yang  semakin  sempit  menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang  dan sesaat, bukan untuk kepentingan  masyarakat luas dan masa  depan yang masih panjang.

## SIMPULAN
Kesimpulan dari kajian ini adalah dalam perspektif politik Islam, kekuasaan dipahami melalui berbagai sumber yang mencakup dimensi formal, hukum, dan informasi menurut teori  French  &  Raven  (1959),  serta  aspek  kepribadian  seperti  keahlian,  kesetiaan,  dan kharisma. Islam menekankan bahwa penggunaan kekuasaan harus selaras dengan prinsip- prinsip  syariat  untuk  mencapai  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  umum,  menghindari penyalahgunaan dan  mempromosikan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menyoroti pentingnya  integritas  moral  dan  etika  dalam  pemerintahan  serta  interaksi  sosial, memastikan  bahwa  kekuasaan  digunakan  untuk  kebaikan  bersama  dan  tidak  untuk kepentingan diri semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  al-Baqi,  Muhammad  Fu‟ad.  Mu‟jam  al-Mufahras  li  Alfad  al-Qur‟an.  Beirut:  Dar  al- Fikr, 1991.
Al-Bahnasawi,Salim Ali. Wawasan Sistem politik Islam, Terj. Mustolah Maufur. Cet 1;Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Al-Baqy,  Muh.  Fu‟ad  „Abd.  Mu‟jam  al-Mufahras  li  Alfad  Al-Qur‟an.  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1991.
Ali, A. Mukti. Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
Al-Maududi, A‟la, Abul, Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam, Tetj. Drs. Asep Hikmat,
Bandung: Mizan, 1990.
Al-Syuwarabi,  Abdul  Hamid.  al-Huq-q  al-Siyasiyyah  li  al-Mar‟ah  f³  al-Islam.  Iskandariah: Dar Mansya‟ah al-Ma‟arif, t.th.
Andi Rasdiyanah. Konsep Etika Politik dalam Persepsi Budaya Bugis Makassar, “Makalah”, disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke-  33  IAIN Alauddin Makassar, November 1998.
Arkoun,  Mohemmed,  Rethinking  :  Common  Questions,  Uncommon  Answers,  Yudian W.Asmin (Penterjemah), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996. Bahri, Fadli. al-Akhkam, al-Sulthonia Al-Mawardi, Terj., Jakarta: Darul Falah. Cet I, 2000.
Asshiddiqie,  Jimly.  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta:  KonstitusiPress,
2005.
Athibi,  Ukasyah  Abdulmannan.  Ta«hur-  Akhlaq  al-Nisa,  terj.  Chairul  Halim  dengan  Judul Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press,1998.
Azhar, Muhammad, Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
Budiarjo,  Miriam.Departemen  Agama  RI.  Al-Qur‟an  dan  Terjemahnya.  Semarang:  Toha Putera, 1989.
Ditjen  Bagais.  Jejak-Jejak  Islam  Politik:  Sinopsis  Sejumlah  Studi  Islam  Indonesia.Jakarta: Ditpertais, 2004.
el-Na,  Muhammad,  Sistem  Politik  Dalam  Pemerintahan  Islam,  Terj  Anshori Tadjib,Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
Hamid, Tijani Abdul Qadir. Pemikiran Politik Al-Qur‟an. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ibn  Khaldun,  As-Siyasah  asy-Syari„ah  fi  Islah  al-Ra„i  wa  al-Ra„iyyah,  Dar  al-Kutub  al- „Arabiyat, Bairut, 1966.
Iqbal, M., Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet I, 2001.
Jaelani, Abdul Kadir, Negara Ideal menurut Konsepsi Islam, Surabaya: PT. Bina Ilmu Cet I, 1995.
Lubis,  Todung  Mulya.  Pembangunan  Politik,  Situasi  Global,  dan  Hak  Azasi  di  Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1994.
Ma‟arif, Ahmad Syafi‟i. Islam dan Masalah Kenegaraan. Cet. II; Jakarta: LP3ES, 1986.
Madjid,  Nurcholish,  Agama  dan  Negara  Dalam  :  Sebuah  Telaah  atas  Fiqh  Siyasi Sunni,Makalah Seri KKA Nomor 55/Tahun V/ 1991.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
Pulungan, J. Suyuthi. Fiqhi Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ed.I. Cet. I; Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 1995.
Rahman, Fazlur, Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago and London : University of Chicago Press, 1982.