## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERBASIS BUDAYA HUKUM
Sa’adah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
E-mail:
Abstract: Settlement of sharia economic disputes on Islamic financial institutions can be done through the  judiciary  (litigation)  or  outside  the  judiciary  (non-litigation).  With  the  new  authority,  the  religious courts are required to prepare the facilitiy and infrastructure, and Human Resources in order to handle Islamic  economic  disputes,  which  is  submitted  to  the  religious  courts.  Islamic  economics  in  the settlement  of  disputes  in  religious  courts,  legal  culture  also  affect  the  judge's  decision  as  well.  for example, Islamic religion become a foothold in solving all the problems posed to the religious court. In connection with this, this paper will describe how the  legal culture, in this case religion and education, gives effect to the settlement of Islamic economics disputes in the religious  court.
Abstrak: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui lembaga peradilan (ligitasi) maupun di luar lembaga peradilan (non ligitasi). Dengan adanya kewenangan baru  tersebut,  maka  pengadilan  agama  dituntut  untuk  menyiapkan  sarana  dan  prasarana,  serta  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  agar  dapat  menangani  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diajukan  ke  pengadilan agama nantinya. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, budaya hukum turut serta  memengaruhi  terhadap  putusan  hakim.  Agama  Islam  misalnya,  turut  serta  memberikan  warna karena  pada  dasarnya  menjadi  pijakan  dalam  menyelesaikan  semua  permasalahan  yang  diajukan  ke pengadilan  agama.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan  menguraikan  bagaimana  budaya hukum, dalam hal ini agama dan pendidikan, memberikan pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.
Kata kunci: Sengketa, hukum, ekonomi, budaya.
Pendahuluan
Penyelesaian  sengketa  atau  Ash-Shulhu  berarti memutuskan  pertengkaran  atau  perselisihan. Dalam  pengertian  hukum  Islamnya  adalah  suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan  (sengketa)  antara  dua  orang  yang bersengketa 1 .  Salah  satu  sengketa  yang  mungkin terjadi adalah sengketa ekonomi syariah di lembaga keuangan  syariah  khususnya  perbankan  syariah. Penyelesaian sengketa bertujuan agar permasalahan  yang  ada  dalam  perbankan  dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan. 2 Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui lembaga  peradilan  (ligitasi)  maupun  di  luar lembaga  peradilan  (non  ligitasi).  Penyelesaian
1 Muhamad  Asro  dan  Muhamad  Kholid,  2011,  Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 152.
2 Ibid.
melalui  lembaga  peradilan  diatur  dalam  Pasal  55 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah  yang  menyatakan bahwa  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dilakukan  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Agama.
Ketentuan  tersebut  merupakan  perluasan terhadap  kewenangan  pengadilan  agama  yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989  Tentang  Peradilan  Agama  hanya  meliputi perkara  perkawinan,  kewarisan,  wasiat,  hibah, wakaf  dan  sedekah,  tetapi  setelah  disahkannya Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  maka  kewenangannya  ditambah dengan mengadili sengketa ekonomi syariah.
Dengan  adanya  kewenangan  baru  tersebut, maka pengadilan agama dituntut untuk menyiapkan  sarana  dan  prasarana,  serta  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  agar  dapat  menangani
sengketa  ekonomi  syariah  yang  diajukan  ke pengadilan agama nantinya.
Hakim,  sebagai  salah  satu  bagian  dari komponen  struktural 3 dalam  sistem  hukum  dan sebagai pihak yang menjatuhkan putusan terhadap para  pihak  yang  berperkara  dalam  membuat putusan dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya. Kondisi yang memberikan pengaruh  terhadap  putusannya  merupakan  suatu budaya berupa pola pikir serta lingkungan dimana ia  berada,  selain  itu  dipengaruhi  juga  oleh  agama dan pendidikan.
Semua  faktor  tersebut  memberikan  pengaruh baik  disadari  ataupun  tidak  disadari  oleh  hakim bersangkutan,  selain  itu  berapa  besar  pengaruh masing-masing  tidak  dapat  dipastikan  karena semuanya  tergantung  bagaimana  kondisi  saat  itu dan siapa saja pihak terkait dengan persoalan yang diselesaikan.
Dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah di  pengadilan  agama,  budaya  hukum  turut  serta memengaruhi  terhadap  putusan  hakim.  Agama Islam  misalnya,  turut  serta  memberikan  warna karena  pada  dasarnya  menjadi  pijakan  dalam menyelesaikan  semua  permasalahan  yang  diajukan ke pengadilan agama.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini  penulis  ingin  menguraikan  bagaimana  budaya hukum,  dalam  hal  ini  agama  dan  pendidikan, memberikan  pengaruhnya  terhadap  penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama.
Konsep Budaya Hukum
Istilah  legal  culture  atau  “budaya  hukum” pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Lawrence  M. Friedman  tahun  1969  dalam  beberapa  tulisannya antara  lain  “Legal  Culture  and  Development” dalam Law and Social Review 4, No. 1 (1969). 4 Di
3 Menurut Lawrence N. Friedman, sistem hukum terdiri dari  tiga  komponen  yaitu  komponen  struktural (bagian-bagian  yang  bergerak  di  dalam  suatu mekanisme  seperti  pengadilan  yang  didalamnya terdapat struktur pengadilan berupa majelis hakim dll.), komponen  substansial  (hasil  aktual  yang  dihasilkan oleh  sistem  hukum  seperti  ketentuan-ketentuan  dan aturan-aturan hukum),  dan komponen budaya hukum (sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  ada  hubungannya dengan hukum dan sistem hukum).
4 Abdurrahman,  Pengembangan  Budaya  Hukum,  makalah pada  bimbingan  teknis  penyuluhan  antar  wilayah
Indonesia  tulisan  pertama  mengenai  hal  ini  oleh Satjipto  Rahardjo    yaitu  “Kultur  Hukum  Apakah Itu?”  yang  dimuat  dalam  harian  Kompas  (1975). 5 B. Arief Sidharta dalam tulisannya mengemukakan bahwa  istilah  kultur  hukum  digunakan  untuk memaparkan  sejumlah  gejala  yang  berkaitan.  Ia menunjuk  pada  pengetahuan  masyarakat  tentang sistem  hukum  serta  sikap-sikap  dan  pola-pola prilaku terhadap sistem hukum. 6
Dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Budaya Hukum  dalam  Konteks  Reformasi”  (1998) Moh.Mahfud  MD  merumuskan,  budaya  hukum adalah  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan sistem  hukum  seperti  kepercayaan,  nilai,  ide,  dan harapan-harapan.  Ia  juga  sering  diartikan  sebagai situasi  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  itu  ditaati, dilanggar dan disimpangi. 7
Friedman membedakan budaya hukum internal dan  budaya  hukum  eksternal.  Budaya  hukum internal  merupakan  budaya  hukum  dari  warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara  khusus,  seperti  polisi,  jaksa,  dan  hakim dalam  menjalankan  tugasnya,  sedangkan  budaya hukum  eksternal  merupakan  budaya  hukum masyarakat  pada  umumnya,  misalnya  bagaimana
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kal- Sel,  (Banjarmasin:Departemen  Kehakiman  dan  HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 3.
5 Lihat  Satjipto  Rahardjo,  Kultur  Hukum:  Apakah  itu?, dalam  Abdurrahman,  Pengembangan  Budaya  Hukum, makalah  pada  bimbingan  teknis  penyuluhan  antar wilayah  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman dan HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 4.
6 Lihat  B.  Arief  Sidharta,  Hukum,  Efektifitas  dan  Kultur Hukum.  Tinjauan  Tentang  Efektifitas  Hukum  dalam Perspektif  Antropologi  Sosial,  dalam  Abdurrahman, Pengembangan  Budaya Hukum, makalah  pada  bimbingan teknis penyuluhan antar wilayah Departemen Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kal-Sel, (Banjarmasin:  Departemen  Kehakiman  dan  HAM Kanwil Kal-Sel, 2001), hlm. 8-9.
7 Lihat Moh. Mahfud MD,  Budaya Hukum dalam Konteks Reformasi,  dalam  Abdurrahman,  Pengembangan  Budaya Hukum,  makalah  pada  bimbingan  teknis  penyuluhan antar  wilayah  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia Kal-Sel, (Banjarmasin: Departemen Kehakiman  dan  HAM  Kanwil  Kal-Sel,  2001),hlm.  9- 10.
sikap  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap ketentuan perpajakan, perceraian, dan sebagainya. 8 Istilah  budaya  hukum  juga  digunakan  oleh Daniel  S.  Lev.  Lev  menerapkan  konsep  budaya hukum  untuk  menganalisis  pola-pola  perubahan sistem  hukum  Indonesia  semenjak  revolusi, dengan  tujuan  untuk mencari  penjelasan mengapa dan  bagaimana  fungsi  hukum  di  wilayah  jajahan dilayani  oleh  lembaga-lembaga  yang  berbeda dengan  hukum  di  Negara  yang  merdeka.  Ia  juga menganalisis  bahwa  lembaga-lembaga  pengadilan secara  umum  terkait  dengan  proses  politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. 9 Menurut  Lev,  budaya  hukum  merupakan  nilai- nilai  yang  terkait  dengan  hukum  dan  proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok  yang  saling  berkaitan,  yakni  nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai  hukum  substantif  berisikan  asumsi- asumsi  fundamental  mengenai  distribusi  dan penggunaan sumber daya di dalam masyarakat, apa yang  secara  sosial  dianggap  benar  atau  salah,  dan seterusnya. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana  pengaturan  sosial  maupun  pengelolaan konflik  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Nilai- nilai  ini  merupakan  landasan  budaya  sistem hukum,  dan  nilai-nilai  ini  membantu  menentukan ruang  sistem  yang  diberikan  kepada  lembaga hukum,  politik,  agama,  dan  lembaga  lain  di masyarakat. 10
Menurut  Soekanto,  budaya  hukum  merupakan budaya  nonmaterial  atau  spiritual.  Adapun  inti budaya  hukum  sebagai  budaya  nonmaterial  atau spiritual  adalah  nilai-nilai  yang  merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari).  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  dasar dari  etika  (mengenai  apa  yang  baik  dan  buruk), norma  atau  kaidah  (yang  berisi  suruhan,  larangan, atau kebolehan), dan pola perilaku manusia. Nilai-
8 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  dan  Masyarakat,  (Bandung: Angkasa,  1980),  h.  154  dalam  M.  Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim,  (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27-29.
9 Daniel  S.  Lev,  Hukum  dan  Politik  di  Indonesia, Kesinambungan dan  Perubahan, terjemahan  Nirwono dan AE  Priyono,  (Jakarta:  LP3ES,  1990),  hlm.  118,  dalam M.  Syamsuddin,  2012,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 30.
10 ibid. hlm. 119-120.
nilai  tersebut  mempunyai  tiga  aspek  yaitu  aspek kognitif  yang  berkaitan  dengan  rasio  atau  pikiran, aspek afektif yang berkaitan dengan perasaan atau emosi,  dan  aspek  konatif  yang  berkaitan  dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. 11 Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  budaya  hukum  merupakan seperangkat  pengetahuan  dan  nilai-nilai  (values) yang  dianut  kelompok  orang  yang  dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terkait dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu  merupakan  pemandu  dan  pengarah  hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok.
Mengacu  kepada  beberapa  pemikiran  tentang budaya  hukum  dapatlah  dirumuskan  konsep mengenai budaya hukum hakim, yaitu seperangkat pengetahuan,  nilai-nilai,  dan  keyakinan  yang dimiliki  oleh  komunitas  hakim  untuk  pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan  kepadanya  di  pengadilan.  Hakim  dalam menyelesaikan perkara tidak dapat lepas  dari nilai- nilai  yang  dianut  dan  diyakini  kebenarannya,  yang ada  di  dalam  benak  kepala  hakim  tersebut,  ia mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  hakim  untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan pula terhadap  sanksi  yang  akan  dijatuhkan  apabila divonis  bersalah.  Pilihan  terhadap  nilai-nilai  itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim  itu  dianggap  benar,  adil,  dan  bermanfaat. Pengetahuan,  nilai-nilai,  sikap,  dan  keyakinan hakim akan menentukan putusan yang akan dibuat apakah  akan  membebaskan  atau  menjatuhkan sanksi yang ringan atau berat. 12
Sistem  Penegakan  Hukum  (SPH)  atau  Sistem peradilan  dilihat  secara  integral  merupakan  satu kesatuan  dari  beberapa  subsistem,  yaitu  substansi hukum  (legal  substance),  struktur  hukum  (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Nilai-nilai budaya  hukum  kaitannya  dengan  penegakan hukum  difokuskan pada nilai-nilai  filosofi  hukum,
11 Soejono Soekanto, Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994),  h.  202-203,  dalam  M.  Syamsuddin,  Konstruksi Baru  Budaya  Hukum  Hakim,  (Jakarta:  Kencana,  2012), hlm. 31-32.
12 M. Syamsuddin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 35.
nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya,  dan  pendidikan/ilmu  hukum. 13 Di  sini, budaya  hukum  sangat  menentukan  bekerjanya sistem hukum karena merupakan motor penggerak bagi lembaga peradilan. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan  atau  menyalahgunakan  proses hukum  atau  sistem  hukum.  Suka  atau  tidak  suka untuk  berperkara  adalah  bagian  dari  budaya hukum. 14
Proses penegakan hukum selalu  bersinggungan dengan  berbagai  aspek  yang  mengelilinginya. Karena itu, penegakan hukum bukan sesuatu yang berdiri  sendiri  tetapi  ia  berada  di  antara  berbagai faktor  lainnya.  Dengan  demikian  hukum  tidak hanya  dilihat  sebagaimana  yang  tercantum  dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi selayaknya  dilihat  sebagai  suatu  gejala  dalam masyarakat,  antara  lain  melalui  tingkah  laku anggota  masyarakat  bersangkutan.  Ini  berarti bahwa perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara  hukum  dan  faktor-faktor  nonhukum lainnya,  terutama  faktor  nilai  dan  sikap  serta pandangan  masyarakat,  yang  disebut  budaya hukum.  Faktor-faktor  nonhukum  menyebabkan adanya  perbedaan  penegakan  hukum  antara masyarakat yang satu dengan lainnya. 15
Menurut  Loebby  Luqman  ada  beberapa  faktor yang  memengaruhi  hakim  dalam  menjatuhkan suatu  putusan,  yaitu:  (i)  raw  in-put,  yakni  faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) instrumental  input,  yakni  faktor  yang  berhubungan dengan  pekerjaan  dan  pendidikan  formal;  (iii)
13 Barda  Nawawi  Arief,  2009,  Reformasi  Sistem  Peradilan (Sistem  Penegakan  Hukum)  di  Indonesia,  dalam  Bunga Rampai:  Potret  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  (Jakarta: Komisi Yudisial RI), h. 181-183, dalamM. Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim,  (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 50.
14 Soerjono  Soekanto,  2007,  Op.  cit.,  hlm.  8,  dalam  M. Syamsuddin,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 51.
15 Esmi  Warassih,  Pranata  Hukum  sebuah  Telaah  Sosiologis, (Semarang:  PT.  Suryandaru  Utama,  2005),  hlm.  103, dalam  M.  Syamsuddin,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 78-79
environmental  input,  yakni  faktor  lingkungan,  sosial budaya  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan seorang  hakim,  seperti  lingkungan  organisasi  dan seterusnya. 16
Sebagaimana  dikemukakan  Loebby  Lukman bahwa salah satu factor yang  memengaruhi hakim menjatuhkan  putusan  adalah  factor  lingkungan. Selanjutnya  Sudirman  menyatakan  bahwa  putusan seseorang  dapat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  seperti  nilai  politis,  nilai organisasi,  nilai  pribadi,  nilai  kebijaksanaan,  dan nilai ideologi.Nilai politis, yakni nilai politis dimana keputusan  dibuat  atas  dasar  kepentingan  politik dari  partai  politik  atau  kelompok  kepentingan tertentu.Nilai  organisasi,  yakni  nilai  organisasi dimana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat  memengaruhi  anggota  organisasi  untuk menerima  dan  melaksanakannya.Nilai  pribadi, yakni  nilai  pribadi  dimana  keputusan  dibuat  atas dasar  nilai-nilai  pribadi  yang  dianut  oleh  pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo,  reputasi,  kekayaan,  dan  sebagainya.Nilai kebijaksanaan,  yakni  nilai  kebijaksanaan  di  mana keputusan  dibuat  atas  dasar  persepsi  pembuat kebijaksanaan  terhadap  kepentingan  publik.Nilai ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat  menjadi  sebuah  landasan  dalam  membuat kebijaksanaan. 17
Menurut  Koentjaraningrat,  hampir  seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa  refleks  yang  berdasarkan  naluri  yang bukan  kebudayaan. 18 Dilihat  dari  segi  wujud, terdapat  tiga  wujud  kebudayaan,  yaitu:  Pertama, wujud  yang  berupa  kompleks  ide-ide,  gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan  wujud  ideal  dan  sifatnya  abstrak. Kedua,  wujud  yang  berupa  kompleks  aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.Ketiga,  wujud  yang  berupa  benda-
16 Loebby  Luqman,  1990,  Delik-delik  Politik,  (Jakarta: Ind-Hill CO), h. 123,  dalamM. Syamsuddin, Konstruksi Baru  Budaya  Hukum  Hakim,  (Jakarta:  Kencana,  2012), hlm. 93.
17 Antonius Sudirman, Loc. Cit., h. 196-197. Dalam 95.
18 Koentjaraningrat,  1986,  Pengantar  Ilmu  Antropologi, (Jakarta:  Aksara  Baru),  hlm.  180-181.  Dalam  M. Syamsuddin,  2012,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.
benda  hasil  karya  manusia  yang  sangat  konkret sifatnya. 19 Apabila  konsep  kebudayaan  dihubungkan dengan  hukum,  maka  hukum  pada  hakikatnya merupakan  ekspresi  dari  suatu  kebudayaan. Podgorecki  menggunakan  istilah  “sub  budaya hukum”  untuk  menunjukkan  relevansi  antara hukum  dan  kebudayaan. 20 Gagasan  tersebut dimulai  dari  pembahasan  mengenai  kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat.Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat  nilai-nilai  social  umum,  seperti gagasan,  pengetahuan,  seni,  lembaga,  pola-pola sikap,  pola  perilaku  dan  hasil  material.Kajian  ini sangat  penting  karena  menjadi  penentu  tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat. 21 Hubungan  hukum  dan  kebudayaan  tergambar dalam  system  tata  kelakuan  manusia  yang  berupa norma-norma,  hukum,  dan  aturan-aturan  khusus, semua  berpedoman  kepada  system  nilai  budaya masyarakat.Suatu  system  nilai  budaya  terdiri  dari konsepsi-konsepsi  yang  hidup  dalam  alam  pikiran sebagian  besar  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang harus  mereka  anggap  amat  bernilai  dalam hidup.system  nilai  budaya  berfungsi  sebagai pedoman  tertinggi  bagi  kelakuan  manusia, termasuk pula system hukum. 22
Hukum  merupakan  konkretisasi  dari  nilai-nilai budaya  suatu  masyarakat.Konkretisasi  nilai-nilai tersebut  dapat  berwujud  gagasan  atau  cita-cita tentang  keadilan,  persamaan,  pola  perilaku  ajeg, undang-undang,  doktrin,  kebiasaan,  putusan hakim,  dan  lembaga  hukum  (seperti  pengadilan, kepolisian,  dan  kejaksaan).Oleh  karena  setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum  pun  selalu  ada  di  setiap  masyarakat  dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. 23
19 Ibid
20 Soerjono  Soekanto,  1988,  Disiplin  Hukum  dan  Disiplin Sosial,  (Jakarta:  Rajawali  Pers),  hlm.  164.,  dalam  M. Syamsuddin,  2012,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana), hlm. 26.
21 Ibid, hlm. 27.
22 Koentjaraningrat,  1987,  Kebudayaan  Mentalitas  dan Pembangunan, cet. Ke-13, (Jakarta: PT. Gramedia), hlm. 25, dalam M. Syamsuddin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana), hlm. 27.
23 Esmi  Warassih,  2005,  Pranata  Hukum  sebuah  Telaah Sosiologis,  (Semarang:  PT.  Suryandaru  Utama),  hlm.
Menurut  Darmodiharjo  dan  Shidarta,  budaya hukum  sebenarnya  identik  dengan  pengertian kesadaran  hukum,  yaitu  kesadaran  hukum  dari subjek hukum secara keseluruhan. 24 Terkait hal ini, Soekanto  dan  Taneko  mengemukakan  bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia  tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki  atau  yang  sepantasnya.  Dijelaskan bahwa  indicator  kesadaran  hukum  adalah:  (i) pengetahuan  orang  tentang  peraturan-peraturan hukum  (law  awareness);  (ii)  pengetahuan  orang tentang  isi  peraturan  hukum  (law  acquaintance); (iii)  sikap  orang  terhadap  peraturan-peraturan hukum  (legal  attitude);  dan  (iv)  pola  perilaku hukum (legal behavior) orang. 25
Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung  jawab  professional  untuk  menguasai knowledge,  memiliki  skill  berupa  legal  technial  capacity dan  kapasitas moral  yang standar.  Dengan  adanya kecukupan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis, para  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  akan dapat  memberikan  pertimbangan  hukum  (legal reasoning) yang tepat dan benar. 26
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah Berbasis Budaya Hukum
Bangsa  Indonesia  memiliki    perjalanan  sejarah yang  panjang  dari  masa  sebelum  adanya  kerajaan- kerajaan  sampai  keadaan  sekarang.  Dalam perjalanan  sejarah  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa dalam  pola  kehidupan  masyarakat  Indonesia terkandung  nilai-nilai  yang  sampai  saat  ini  masih dipertahankan  keberadaannya  sebagai  pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah nilai  adat  istiadat,  kebudayaan,  dan  religius,  yang pada perkembangan selanjutnya menjelma menjadi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilai itu menjadi pedoman atau dasar bagi masyarakat Indonesia dalam
103,  dalam  M.  Syamsuddin,  2012,  Konstruksi  Baru Budaya Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana), hlm. 27.
24 Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta,  1996,  Penjabaran Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  system  hukum  Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo), hlm. 154-155.
25 Soejono  Soekanto  dan  Soleman  B.  Taneko,  1983, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali), hlm. 348.
26 Ibid, hlm. 86.
berperilaku,  baik  di  bidang  politik,  sosial,  budaya, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan.
Agama  Islam  sebagai  salah  satu  agama  yang diakui dan memiliki pengikut mayoritas,  ajarannya sangat  mempengaruhi  pola  pikir  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam  yang  sehari-harinya  sangat  kental  dengan ajaran Islam. Kemudian, dalam aturan formal telah dibuat  beberapa  peraturan  perundang-undangan dengan berlandaskan ajaran Islam, seperti UU No. 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  UU  Tentang Zakat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah  Milik, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan,  dan  UU  No.  21  Tahun  2008 Tentang  Perbankan  Syariah.  Selain  itu  ada  pula Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah serta fatwa-fatwa MUI.
Ini  artinya  perilaku  masyarakat  muslim Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh  ajaran  agama Islam  termasuk  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah,  baik  secara  ligitasi  maupun nonligitasi. Perilaku masyarakat, sebagaimana yang kemukakan  Koentjaraningrat,  adalah  kebudayaan, yang  dari  segi  wujudnya  dapat  berupa  ide-ide, gagasan,  nilai-nilai,  norma-norma,  peraturan  yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Atau berupa  kompleks  aktivitas  kelakuan  berpola  dari manusia dalam masyarakat. 27
Dengan  demikian  perilaku  masyarakat  sebagai kebudayaan  yang  terwujud  menjadi  ide-ide, gagasan,  nilai,  norma  dan  peraturan  dalam  upaya penyelesaian  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah merupakan  perwujudan  dari  nilai  ketuhanan karena penyelesaiannya memedomani ajaran Islam seperti  adanya  usaha  perdamaian  di  antara  para pihak  yang  bersengketa  sebagaimana  diatur  dalam Islam. Hal ini juga  sebagai perwujudan dari ajaran Islam karena dilakukan dengan memperhatikan sisi kemanusiaan  yaitu  tidak  mau  memperdaya  salah satu  pihak,  juga  memperhatikan  nilai  musyawarah sebab  menyelesaikan  sengketa  dengan  mencari solusi  terbaik  bagi  semua  pihak.  Di  sini  terlihat antara nilai-nilai yang merupakan perilaku
27 Koentjaraningrat,  Pengantar  Ilmu  Antropologi,  (Jakarta: Aksara  Baru,  1986),  hlm.  180-181.  Dalam  M. Syamsuddin,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25
masyarakat  Indonesia  mulai  jauh  sebelum  ajaran Islam  masuk  ke Indonesia dengan  isi  ajaran Islam mempunyai  kesesuaian  sehingga  dapat  dilakukan secara bersama.
Nilai-nilai  tersebut  mengakar  dalam  kehidupan masyarakat sehingga apabila ada yang melalaikannya  akan  mendapatkan  sanksi  dari anggota  masyarakat  lainnya.  Nilai-nilai  tersebut dalam  wujudnya  dapat  berupa  ide,  gagasan, peraturan, dan tingkah laku yang akhirnya menjadi kewajiban  untuk  melakukannya  bagi  seluruh anggota masyarakat. Nilai-nilai itu memiliki bentuk perilaku  tersendiri  yang  berbeda  antara  satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Ia menjadi sebuah kebudayaan.
Hukum  merupakan  konkretisasi  dari  nilai-nilai budaya  suatu  masyarakat.  Konkretisasi  nilai-nilai tersebut  dapat  berwujud  gagasan  atau  cita-cita tentang  keadilan,  persamaan,  pola  perilaku  ajeg, undang-undang,  doktrin,  kebiasaan,  putusan hakim,  dan  lembaga  hukum  (seperti  pengadilan, kepolisian,  dan  kejaksaan).  Oleh  karena  setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum  pun  selalu  ada  di  setiap  masyarakat  dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. 28 Dalam  hubungan  antara    kebudayaan  dan hukum,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Lawrence M.  Friedman,  dibedakan  antara  budaya  hukum internal  dan  budaya  hukum  eksternal.  Dimana budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari  warga  masyarakat  yang  melaksanakan  tugas- tugas  hukum  secara  khusus,  seperti  polisi,  jaksa, dan  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya,  sedang budaya  hukum  eksternal  merupakan  budaya hukum  masyarakat  pada  umumnya,  misalnya bagaimana  sikap  dan  pengetahuan  masyarakat terhadap  ketentuan  perpajakan,  perceraian,  dan sebagainya. 29
Budaya hukum internal sebagaimana dikemukakan  Friedman,  adalah  warga  masyarakat yang  memiliki  tugas-tugas  hukum  seperti  polisi, jaksa,  dan  hakim.  Warga  masyarakat  golongan  ini
28 Esmi Warassih, Op. cit, hlm. 27.
29 Dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  studi  hukum  dan kebudayaan  lahir  istilah atau  konsep “budaya  hukum” sebagai  persenyawaan  antara  variable  kebudayaan  dan hukum.  Istilah  tersebut  pertama  kalinya  dikemukakan oleh  Lawrence  M.  Friedman.  Satjipto  Rahardjo. (Friedman).
mempunyai  tugas  untuk  memelihara  ketertiban umum,  menjaga  kepentingan  anggota  masyarakat lainnya,  memeriksa,  mengadili  dan  memutuskan perkara  yang  diajukan  kepada  mereka.  Salah  satu dari  golongan  ini  yang  dibahas  di  sini  adalah hakim.  Bagaimana  hakim  menyelesaikan  perkara yang  dihadapinya  sehubungan  dengan  faktor  yang memengaruhi  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa, khususnya masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pengaruh  ajaran Islam  terhadap  perilaku  umat  Islam  sangat  besar, tidak  terkecuali  bagi  hakim.  Dengan  diberikannya kewenangan  mengadili  sengketa  ekonomi  syariah bagi  hakim  Pengadilan  Agama,  maka  hukum material yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah berasal dari berbagai literatur berbahasa arab yang membahas  mengenai  ekonomi  syariah.  Kemudian terdapat  pedoman  lain  yang  secara  khusus  dibuat oleh  Mahkamah  Agung  yang  sudah  dibuat  sesuai kondisi  masyarakat  Indonesia  yaitu  dengan diadakannya  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES),  selain  itu  hakim  juga  berpegang  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai ekonomi syariah.
Selanjutnya,  untuk  pedoman  beracara  di  muka pengadilan  tetap  mengacu  kepada  hukum  acara yang  telah  berlaku  di  Pengadilan  Agama  dalam penyelesaian masalah lainnya.
Kendati  demikian,  masih  perlu  dilihat  factor- faktor  yang  dapat  memberikan  pengaruh  kepada hakim  dalam  pengambilan  setiap  keputusan, termasuk  dalam  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah. Factor-faktor yang termasuk dalam budaya hukum  yang  memengaruhi  putusan  hakim  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dan dibahas  di  sini  adalah  factor  agama  dan  factor pendidikan dengan uraian sebagai berikut:
1. Agama Hakim  Pengadilan  Agama  adalah  beragama Islam  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  untuk menjadi  hakim  pada  Peradilan  Agama.Agama Islam  yang  dianut  oleh  hakim  memberikan pengaruh  dalam  pengambilan  putusan  karena persoalan  yang  diselesaikan  berada  dalam  ruang lingkup  hukum  Islam  dan  terjadi  di  antara  umat Islam  pada  umumnya,  sehingga  cara  penyelesaian yang  ditempuh  harus  berdasarkan  hukum  Islam. Sehubungan dengan permasalahan tersebut,
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  dalam  Pasal  55  ayat  (3) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Karena itu  mereka  yang  menguasai  hukum  Islam  yang dapat  menjalankan  ketentuan  undang-undang tersebut.
Keharusan  beragama  Islam  dalam  mengangkat seseorang  untuk  menjadi  hakim  merupakan pendapat  para  ahli  hukum  Islam.Ibnu  Rusy berpendapat  bahwa  para  ulama  hukum  Islam menyepakati  orang  kafir  tidak  boleh  diangkat untuk  menjadi  kadi  untuk  mengadili  orang Islam 30 .Pendapat  tersebut  berdalil  dengan  surah an-Nisa  ayat  141  yang  artinya  “Allah  sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk  memusnahkan  orang-orang  yang  beriman”. 31 Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi’i yang dengan  tegas  menolak  kadi  untuk  menyelesaikan perkara orang-orang Islam dari kalangan nonmuslim. 32
Agama,  dalam  hal  ini  agama  Islam,  akan memengaruhi  sebuah  putusan  tergantung  kepada bagaimana  pengetahuan  dan  keyakinan  seorang hakim terhadap agama yang dianutnya. Pengetahuan  yang  luas  dan  benar  serta  besarnya keyakinan  tentang  agamanya  akan  mengarahkan hakim  untuk  membuat  putusan  yang  benar  dan adil  bagi  para  pihak  dan  sebaliknya.  Keluasan pengetahuan  dan  bagaimana  seorang  hakim menjalankan ajaran Islam terlihat dalam kesadaranakan  tugas  yang  diembannya  sebagai penegak  hukum  dan  keadilan,  pengayom  hukum yang  adil  bagi  warga  masyarakat,  bangsa,  dan Negara Indonesia 33 .
Dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan, seorang  hakim  Peradilan  Agama  harus  tetap  pada
30 Muhammad  bin  Ahmad  Ibn  Rusy  al-Qurthubi, Bidayatul  Mujtahid,  (Kairo:  Mesir,  Mathba’ah  Musthafa al-Babi al-Halabi, tt.), juz 2, hlm. 46.
31 DepartemenAgama  RI,  al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 146.
32 Abdul  Manan,  Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam  Sistem  Peradilan  Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22-24.
33 Lihat  Varia  Peradilan  tahun  III  No.  35-1988,  dalam Abdul  Manan,  Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam  Sistem  Peradilan  Islam, (Jakarta: Kencana, 2010),  hlm. 197.
prinsip iman, Islam, dan ihsan, sebab ketiga hal ini merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  bisa dipisahkan dan dari sinilah lahir etika moral untuk dijadikan  pegangan  dalam  melaksanakan  yang dibebankan  tugas-tugas  kepadanya.  Orang  yang mempunyai  iman  yang  kuat  akan  memiliki  harga diri  yang  kuat  pula  dan  tidak  akan  melakukan perbuatan  yang  dilarang  agama,  ia  tidak  akan guncang  dalam  menghadapi  segala  sesuatu  yang berkaitan dengan profesinya. Dengan prinsip ihsan yang  tertanam dalam  diri seorang hakim  berarti ia akan  merasa  bahwa  segala  yang  dilakukannya  itu akan  selalu  diawasi  oleh  Allah  SWT.  Dan  hal  ini akan melahirkan dampak positif dalam kehidupannya terutama dalam melaksanakan tugas sebagai  praktis  hakim.  Sebab  dengan  perasaan selalu  diawasi  itu,  maka  ia  tidak  pernah  lepas  dari kendali  dan  dengan  sendirinya  tingkah  lakunya selalu  baik,  tidak  akan  melakukan  hal-hal  yang melanggar etika, apalagi perbuatan yang melanggar hukum. 34
Demikian  juga  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah, hakim menyelesaikannya menggunakan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  fikih muamalah yang tertuang dalam berbagai peraturan seperti  undang-undang,  Fatwa  DSN,  dan  KHES. Keluasan  pengetahuan  dan  pemahaman  hakim terhadap peraturan-peraturan tersebut akan memberikan  dampak  terhadap  putusan  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian  demikian  dilaksanakan  terhadap semua  pihak  yang  berperkara  baik  antar  sesama pihak  yang  beragama  Islam  maupun  dengan  non muslim.
2. Pendidikan
Hakim Pengadilan Agama disyaratkan mempunyai  latar  belakang  pendidikan  yang menguasai hukum Islam, hal ini untuk menyesuaikan  dengan  persoalan  yang  dihadapi sehingga  mampu  menyelesaikannya  berdasarkan ilmu  yang  dimiliki.  Sesuai  dengan  perluasan wewenang  Peradilan  Agama  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  maka  para  hakim diwajibkan  untuk  memperluas  ilmunya  di  bidang fikih  muamalah  melalui  pendidikan  formal maupun  pelatihan-pelatihan.  Hal  ini  dilakukan dengan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan di
34 Ibid, hlm. 196.
bidang hukum bisnis Islam.Serta  berbagai pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung.
Para  ahli  hukum  di  kalangan  mazhab  Syafi’i, Hambali dan sebagian di kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan kadi hendaknya berpengetahuan  luas  dalam  bidang  hukum  Islam dan  kepandaiannya  itu  harus  bertaraf  mujtahid 35 . Menurut  Imam  Al-Mawardi,  orang  yang  dianggap mengetahui  hukum  Islam  secara  luas  adalah pertama, menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT. dalam  kadar  yang  dengannya  ia  dapat  mengetahui kandungan  hukum-hukum  dalam  Al-Qur’an, seperti  nasikh  dan  mansukh,  muhkan  dan mutasyabih,  umum  dan  khusus,  mujmal  dan mufassar;  kedua,  memiliki  pengetahuan  keilmuan tentang  sunnah  Rasulullah  SAW.  yang  stabil, seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti  mutawatir, ahad, sahih dan buruk serta hadis yang datang berdasarkan adanya suatu  sebab  dan  yang  datang  tanpa  sebab;  ketiga, menguasai  pengetahuan  tentang  takwil  kalangan salaf,  apa  yang  mereka  sepakati  dan  apa  yang mereka  perselisihkan  sehingga  ia  dapat  mengikuti bagian  yang  telah  disepakati  oleh  mereka  dan berijtihad  dengan  pemikirannya  dalam  masalah- masalah yang diperselisihkan oleh mereka; keempat, memiliki  pengetahuan  tentang  qiyas  yang  dapat mengembalikan  cabang-cabang  hukum  yang  tidak dibicarakan  dalam  nash  secara  verbal  kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui  bagaimana  menetapkan  hukum- hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara hak dengan yang batil. 36 Kaitannya  dengan  hakim  Peradilan  Agama, maka  hakim  Peradilan  Agama  harus  menguasai kandungan  Al-Qur’an,  hadis, pendapat para  imam mazhab,  dan  memiliki  penguasaan  terhadap  ilmu fikih  dan  ilmu  ushul  fikih  yang  kesemuanya melingkupi  persoalan  mengenai  hukum  ekonomi
35 Ibid, hlm. 29.
36 Imam  al-Mawardi,  Al-Ahkamus  Sulthaniyyah  wal Wilayaatud-diniyah, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan  Kamaluddin  Nurdin  dengan  judul  Hukum  Tata Negara  dan  Kepemimpinan  dalam  Takaran  Islam,  (Jakarta: Gema  Insani,  2000),  hlm.  136,dalam  Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan:  Suatu Kajian  dalam  Sistem  Peradilan  Islam,  (Jakarta:  Kencana, 2010), Ibid, hlm. 29.
syariah  serta  cara  penyelesaiannya  apabila  terjadi sengketa.
Modal  dasar  bagi  hakim  untuk  mendukung pelaksanaan  tugasnya  adalah  pendidikan  yang memadai  dalam  bidang  hukum.Penguasaannya  di bidang hukum  tidak hanya terhadap hukum Islam saja tetapi juga harus menguasai hukum umum dan semua peraturan hukum yang sedang berlaku.Perlu juga  diketahui  oleh  hakim  Peradilan  Agama mengenai  keterkaitan  antara  disiplin  ilmu  hukum dengan disiplin ilmu yang lainnya.
Dengan  pendidikan  yang  dimilikinya  seorang hakim  akan  mengetahui  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan hukum  bisnis  syariah,  kemudian  ia  juga  akan mengetahui  isi  peraturan  tersebut  dan  selanjutnya ia  akan  mengambil  sikap  yang  sesuai  dengan pengetahuannya itu dimana hal tersebut menentukan pola perilakunya.
Di sini, tingkat pendidikan seorang hakim akan memberikan  pengaruh  terhadap  putusan  yang dibuatnya,  apakah  pendidikannya  berada  pada Strata  satu,  Strata  dua,  atau  Strata  tiga.  Pada dasarnya  semakin  tinggi  dan  luas  ilmu  seseorang maka  akan  semakin  besar  pengaruhnya  terhadap putusan  yang  dibuat  dalam  menyelesaikan  sebuah perkara.
Pengetahuan  seorang  hakim  mengenai  hukum muamalah  yang  diperoleh  melalui  pendidikan formal  maupun  nonformal  merupakan  nilai-nilai, norma  atau  kaidah  yang  menentukan  suatu putusan,  apakah  putusan  tersebut  memberikan keadilan  dan  kemaslahatan  bagi  pihak  yang berperkara  atau  tidak.  Ia  akan  dapat  menentukan terhadap  pihak  yang  berperkara  mana  pihak  yang benar  dan  mana  yang  salah,  sehingga  dapat diputuskan sesuai  dengan norma atau kaidah yang dianutnya.  Pada  akhirnya  ia  akan  meyakini  bahwa putusan  yang  diambil  sudah  sesuai  dengan ketentuan yang ada.

## Penutup
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di Peradilan  Agama  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya hukum yang melingkupi hakim dalam menjalankan tugasnya.  Di  antaranya  adalah  latar  belakang budaya meliputi agama dan pendidikan.
Agama  dan  pendidikan  memengaruhi  hakim dalam  mengambil  keputusannya  karena  dengan pengetahuan,  pemahaman  dan  pengamalannya
terhadap  ajaran  Islam  menjadikan  seorang  hakim untuk  memutus  perkara  yang  dihadapi  dengan kejujuran untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya dengan  pengetahuan  dan penguasaannya  terhadap hukum  fikih  muamalah  serta  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai ekonomi syariah, seorang hakim akan memutuskan perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Asro,  Muhamad,  dan  Muhamad  Kholid,  Fiqh Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Al-Mawardi,  Imam,  Al-Ahkamus  Sulthaniyyah  wal Wilayaatud-diniyah,  terjemahan Abdul  Hayyie al-Kattani  dan  Kamaluddin  Nurdin  dengan judul  Hukum  Tata  Negara  dan  Kepemimpinan dalam  Takaran  Islam,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2000).
Esmi  Warassih,  Pranata  Hukum  sebuah  Telaah Sosiologis, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).
Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,  cet.  Ke-13,  (Jakarta:  PT. Gramedia, 1987).
Luqman,  Loebby,  Delik-delik  Politik,  (Jakarta:  Ind- Hill CO, 1990).
Manan,  Abdul,  Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan Peradilan:  Suatu  Kajian  dalam  Sistem  Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010).
Moerad B.N.,Pontang, Pembentukan Hukum Melalui Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara  Pidana, (Bandung: Alumni, 2005).
Rahayu,  Yusti  Probowati,  Dibalik  Putusan  Hakim Kajian Psikologi  Hukum  dalam  Perkara  Pidana, (Yogyakarta: Srikandi, 2005).
Seidman, Robert B., The State, Law and Development, (New York: ST. Martin’s Press, 1987).
Soekanto,  Soerjono,Disiplin  Hukum  dan  Disiplin Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988).
Soekanto,  Soejono,  Antropologi  Hukum,  Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994).
Sudirman,  Antonius,  Hati  Nurani  Hakim  dan Putusannya  Suatu  Pendekatan  dari  Perspektif Ilmu  Hukum  Perilaku  (Behavioral  Jurisprudence) Kasus  Hakim  Bismar  Siregar,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2007).
Syamsuddin,  M.,  Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012).