## DINAMIKA BUDAYA DAN AGAMA (STUDI ANALISIS ATAS PENCARIAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEBIJAKAN BUDAYA SUNDA MASA BUPATI DEDI MULYADI DI PURWAKARTA)
Riyan Haqi Khoerul Anwar 1 , Andri Nurjaman 1 , Muhamad Yusuf 2
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci Corresponding Email: riyanhaqikhoerulanwar99@gmail.com
Received: 23-10-2022 /Accepted: 23-12-2022/ Doi: https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2765

## ABSTRACT
This article discusses the dynamics of culture and religion in an analytical study of the search for Islamic values in the Sundanese cultural policy of the regent of Dedi Mulyadi in Purwakarta. Dedi Mulyadi is a regent as well as a Sundanese culturalist, so in leading Purwakarta, he issued many policies based on Sundanese culture so that Purwakarta was well-known nationally and internationally. The purpose of this article is to analyze the search for Islamic values in several Sundanese cultural policies during the regent of Dedi Mulyadi in Purwakarta. This article uses a qualitative research method which is a literature study. The data in this article were obtained from library sources such as books, scientific articles, and audio-visual sources of Dedi Mulyadi's interviews on Youtube, as  well  as  sources  that  are  certainly  related  to  the  object  of  research.  The  data  obtained  are  presented  in  a narrative-descriptive manner. The data analysis technique used is the qualitative data analysis technique of Miles et  al.,  namely  data  condensation,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  showed  that  the Sundanese culture-based policy of Dedi Mulyadi as the regent of Purwakarta had Islamic values and teachings substantially  and  essentially.  One  example  is  in  the  sheathing  of  trees,  purely  for  beauty  and  aesthetics,  that beauty is upheld in Islamic teachings.
Keywords: Religious Culture, Islamic Values, Sundanese Cultural Policy, Dedi Mulyadi, Purwakarta.

## ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai dinamika budaya dan agama studi analisis atas pencarian nilai-nilai Islam dalam kebijakan budaya Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Dedi Mulyadi merupakan seorang bupati sekaligus budayawan Sunda, sehingga dalam memimpin Purwakarta banyak mengeluarkan kebijakan berbasis  kebudayaan  Sunda,  hal  ini  yang  menyebabkan  Purwakarta  menjadi  terkenal  secara  nasional dan internasional.  Tujuan  artikel  ini  untuk  menganalisis  pencarian  nilai-nilai  Islam  dalam  beberapa  kebijakan budaya Sunda pada masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka.  Data-data  dalam  artikel  ini  didapatkan  dari  sumber  yang  bersifat pustaka  seperti  buku,  artikel  ilmiah,  dan  sumber  audio-visual  wawancara  Dedi  Mulyadi  di  Youtube  juga dijadikan sebagai sumber yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh disajikan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles dkk., yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan berbasis kebudayaan Sunda dari Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta memiliki nilai dan ajaran Islam  secara  subtansi  dan  esensial.  Salah  satu  contohnya  adalah  dalam  penyarungan  pohon,  semata-mata untuk keindahan dan estetika, keindahan tersebut dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
Kata Kunci: Budaya Agama, Nilai Islam, Kebijakan Budaya Sunda, Dedi Mulyadi, Purwakarta

## 1. Pendahuluan
Menurut  E.B.  Tylor  kebudayaan  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  kompleks  yang meliputi  pengetahuan,  kepercayaan,  seni,  moralitas,  hukum,  adat  istiadat,  dan  semua keterampilan  dan  kebiasaan  lain  yang  diperoleh  manusia  sebagai  anggota  masyarakat. Batas budaya ini, seperti yang dikatakan Tylor, mengekspresikan aspek material dan non- material oleh orang-orang sebagai anggota masyarakat (Jakob, 2011, p. 3).
Manusia  menciptakan  budaya  untuk  menopang  kehidupan  di  bumi.  Budaya memungkinkan orang untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah . Seiring dengan budaya, kehidupan  keagamaan  masyarakat  juga  muncul.  Ralph  Linton  mengusulkan  batas-batas budaya yang lebih spesifik, menurutnya budaya adalah komposisi perilaku yang dipelajari dan  hasil  perilaku  yang  komponen-komponennya  dimiliki  bersama  dan  ditransmisikan oleh anggota masyarakat tertentu (Garna, 2001, p. 157). Pernyataan ini menyiratkan bahwa budaya dipandang sebagai sifat-sifat manusia. A.I. Kroeber, di sisi lain, berpendapat bahwa budaya  bersifat  super  organik,  artinya  keberadaannya  melampaui  keberadaan  individu atau organ mana pun. Budaya dimiliki oleh semua orang, tetapi bentuk dan keberadaannya tidak bergantung pada individu tertentu.
Menurut Komisi Kanada untuk UNESCO yang dikutip oleh Nur Syam, budaya ini adalah budaya  yang  dipelajari,  dengan  asumsi,  adat  istiadat,  kepercayaan,  dan  aturan  yang memungkinkan  anggota  kelompok  untuk  berhubungan  satu  sama  lain,  digambarkan sebagai sistem nilai yang dinamis dengan tujuan mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri (Syam, 2004, p. 13). Sedangkan arti dari masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan menciptakan suatu kebudayaan, baik berupa nilai dan norma, adat istiadat, dan tradisi lainnya yang dipahami dan dijadikan pedoman hidup berdampingan dalam jangka panjang.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  manusia  hidup  bersama  dan  menciptakan  budaya (Soekanto,  1990,  p.  187).  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  masyarakat  tanpa  budaya,  dan sebaliknya  tidak  ada  budaya  tanpa  masyarakat  sebagai  wadah  dan  masyarakat  sebagai pendukungnya.  Tinggal  dalam  komunitas  untuk  waktu  yang  lama  dapat  menciptakan aturan  dan  pedoman  yang  berbeda  untuk  menjalani  kehidupan  yang  aman  dan  damai, aturan-aturan tersebut dapat berbentuk agama atau budaya, yang menarik adalah ketika fenomena  agama  dan  budaya  hidup  berdampingan  di  masyarakat.  Tentu  tidak  bisa dipahami secara sepihak. Namun harus dipahami sepenuhnya terhadap proses dialektika agama dan budaya dalam masyarakat itu sendiri.
Agama dan budaya adalah dua hal yang dapat eksis dan berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika berbicara tentang agama dan budaya, maka tidak hanya melihat penerapan  fungsinya  dalam  bentuk  sistem  budaya  dan  adat,  tetapi  juga  muncul  dalam upacara  keagamaan.  Fenomena  hubungan  antara  agama  dan  budaya  dalam  masyarakat berbeda  dalam  sifat  hubungannya.  Fenomena  hubungan  ini  sangat  tergantung  pada keadaan masyarakat itu sendiri, contohya jika agama dikaitkan dengan budaya masyarakat pedesaan,  maka  pola  hubungan  dengan  masyarakat  perkotaan  akan  berbeda.  Faktanya, bukan  hanya  fenomena  kedaerahan  yang  menentukan,  tetapi  juga  fenomena  etnis. Misalnya,  tentu  akan  berbeda  jika  membicarakan  hubungan  agama  dan  budaya  antara orang Jawa dengan orang Sunda (Miharja, 2019, p. 2).
Mengangkat isu Islam dan budaya Sunda merupakan pembahasan yang menarik. Islam sebagai agama universal membawa berkah bagi seluruh alam semesta di bumi. Jika dilihat dari proses Islamisasi di tatar Sunda, ajaran Islam telah bercampur dengan budaya lokal masyarakat. Kedua bagian itu saling mendukung dan melengkapi. Eksistensi Islam dalam masyarakat  yang  sudah  memiliki  budaya  sendiri  menjadikan  Islam  berproses  secara dialektis yang membentuk pola hubungan yang khas. Hasil dari proses dialektika tersebut diwujudkan dalam berbagai tradisi ritual keagamaan masyarakat Islam Sunda.
Itulah yang diduga, ketika beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati Dedi Mulyadi, seperti pohon-pohon dibungkus dengan kain putih hitam, memasang janur-janur di pinggir jalan, membuat patung-patung tokoh pewayangan di berbagai sudut jalan kota, pemberlakuan salam sampurasun dalam setiap acara, dan ngamumule kembali  ajaran Sunda , kemudian mengundang perbincangan dari berbagai kalangan (Net Biro Jawa Barat, 2016).
Kebijakan berbasis kebudayaan Sunda dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta tersebut melahirkan pro dan kontra, kontra datang dari salah satu Ormas Islam yang terjadi pada kurun waktu 2008-2018, dan hal ini sekaligus menjadikan Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan dari berbagai pihak. Kebijakan yang melahirkan pro dan kontra tersebut terlihat menjadi  sebuah  dinamika  atau  konflik  antara  agama  Islam  itu  sendiri  dengan  kebudaya Sunda.
Adapun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dinamika budaya dan agama pada studi  kebijakan  bupati  Dedi  Mulyadi  dan  ormas  Islam  di  Purwakarta, pertama sebuah skripsi yang ditulis oleh Nuri Novia dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan  Humaniora  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung  pada  2019  dengan  judul Kebijakan Pemerintah  Berbasis  Budaya  (Analisis  terhadap  Kebijakan  Politik  Budaya  Bupati  Dedi Mulyadi di Purwakarta tahun 2008-2015) (Novia, 2019) . Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta yang banyak mengeluarkan kebijakan kebudayaan Sunda dan direspon oleh masyarakatnya. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis tulis adalah fokus pada analisis pencarian nilai-nilai Islam yang terkandung dalam  kebijakan  bupati  Dedi  Mulyadi  dalam  menerapkan  kebudayaan  Sunda  di Purwakarta.
Kedua, artikel  dengan  judul Budaya  Lokal  Versus  Islam:  Perseteruan  antara  Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi ditulis oleh Yanwar Pribadi  dari  IAIN  Sultan  Maulana  Hasanuddin  Banten  pada  Jurnal  Multikultural  dan Multireligius  Volume  12  Nomor  3  tahun  2016  (Pribadi,  2016).  Artikel  ini  membahas mengenai  perseteruan  antara  pemimpin  FPI  Habib  Rizieq  dan  Bupati  Purwakarta  Dedi Mulyadi.  Perbedaan  dengan  artikel  yang  penulis  tulis  adalah  berfokus  pada  analisis pencarian  nilai-nilai  Islam  yang  terkandung  dalam  kebijakan  kebudayaan  Sunda  masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta.
Ketiga, artikel  dengan  judul Kebijakan  Publik  Implementasi  Kebijakan  Konflik Sampurasun: Dedi Mulyadi VS FPI, ditulis oleh Annisa Maharani Rahayu dari  Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 (Rahayu, 2017). Membahas mengenai kebijakan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam menerapkan salam Sunda yaitu sampurasun dalam setiap acara dan kegiatan, hal ini direspon oleh ketua FPI. Perbedaan dengan artikel yang penulis tulis  adalah  berfokus  pada  menggali  dan  menganalisis nilai-nilai  Islam  yang terkandung dalam kebijakan kebudayaan Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta.
Dengan  demikian  pada  tulisan  ini  membahas  mengenai  dinamika  agama  dan  budaya dengan studi analisis atas pencarian nilai-nilai Islam dalam kebijakan budaya Sunda masa bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta. Karena dalam setiap budaya pasti memiliki makna yang terkandung  di  dalamnya  (dalam  istilah  Sunda  disebut  dengan siloka ).  Kebijakan  budaya Sunda  yang  diterapkan  oleh  Dedi  Mulyadi  sebagai  Bupati  di  Purwakarta  ternyata mengandung  nilai  dari  ajaran-ajaran  Islam.  Sehingga  hal  ini  menjadi  sebuah  jawaban mengenai perseteruan antara Dedi Mulyadi dan salah satu Ormas Islam yang menganggap bahwa  kebijakan  Dedi  Mulyadi  telah  menjauhkan  dari  Islam  dan  bahkan  telah  berbuat syirik.

## 2. Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  studi  pustaka  ( library research ). Tema penelitian artikel ini adalah dinamika budaya dan agama, kajian analitis tentang
pencarian  nilai-nilai  Islam  dalam  kebijakan  budaya  Sunda  pada  masa  bupati  Dedi  Mulyadi  di Purwakarta.  Data  untuk  artikel  ini  diambil  dari  sumber-sumber  kepustakaan  (bahan-bahan  yang bersifat  pustakan)  seperti  buku-buku,  artikel  ilmiah  yang  diterbitkan  di  jurnal,  dan  juga menggunakan  sumber  audio-visual  wawancara  Dedi  Mulyadi  dalam  Youtube  yang  berkaitan dengan  objek  penelitian.  Data  disajikan  secara  naratif-deskriptif  dalam  arti  menyampaikan  atau menjelaskan temuan-temuan analitis dari sumber-sumber yang diperolehnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014, pp. 31–33).
Adapun teori yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini adalah teori Lewis Alfred Coser, seorang  ahli  sosiologi  terkenal  dari  Amerika  yang  justru  mempunyai  pandangan  yang  berbeda terhadap  konflik.  Coser  berpendapat,  bahwa  konflik  memiliki  fungsi  positif  dalam  masyarakat (Rofiah, 2017, p. 471).
Teori  konflik  yang  dibangun  Lewis  A.  Coser,  dari  sejumlah  proposisi  yang  diajukan,  intinya mengerucut kepada pernyataan, bahwa konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan,  penyatuan,  dan  pemeliharaan  struktur  sosial.  Untuk  itu  menurut  Coser,  diperlukan katup penyelamat (savety-value) yang berfungsi sebagai jalan keluar dalam meredakan permusuhan (Hernawan, 2014, pp. 22–23).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Dinamika Islam dan Budaya Sunda di Purwakarta Masa Bupati Dedi Mulyadi
Agama sebagai doktrin agama yang lengkap (Islam) memberi ruang bagi dua macam persepsi keagamaan  yaitu  yang  pertama  adalah  eksoteris  ( zhahiri ),  yaitu  evaluasi  keagamaan  ( fiqhiyyah ) berdasarkan  bentuk  atau  norma  dan  aturan  agama  yang  ketat.  Kedua, bathin atau  penghayatan keagamaan  yang  diarahkan  dan  difokuskan  pada  inti  dan  tujuan  keagamaan.  Tekanan  yang berlebihan  pada  salah  satu  aspek  tersebut  menciptakan  ketidakseimbangan  yang  merusak keseimbangan Islam ( tawazun ) (Miharja, 2019, p. 39).
Islam  dan  budaya  sangat  erat  hubungannya,  Islam  sebagai  agama  universal  memberi  manfaat bagi alam semesta dan keberadaannya menyatu dengan budaya lokal. Perpaduan Islam dan budaya lokal  idealnya  menjadi  bagian  pendukung  dan  pelengkap.  Namun  realita  di  lapangan,  perbauran Islam  dan  budaya  tidak  jarang  menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya  konflik.  Hal  tersebut  seperti terjadi  pada  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan  di  Kabupaten  Purwakarta  masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi.
Tidak  jarang  niat  ideal  Bupati  Dedi  Mulyadi  mengundang  banyak  perbincangan,  sehingga menimbulkan pro dan kontra sebagai reaksi atas kebijakan yang dikeluarkannya. Kalangan yang pro terhadap kebijakan bupati pada saat itu, misalnya, membungkus pohon-pohon dengan kain hitam- putih,  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  asesoris  penambah  estetika  (keindahan). Pertimbangannya,  ketimbang  pohon-pohon  ditumpangi  iklan-iklan  baligo  yang  dipaku  dengan logam besi berbagai ukuran yang mengakibatkan rusaknya pohon tersebut (Indonesian Freethinker Encyclopedia, 2016).
Dedi  Mulyadi  pun  dalam  keterangannya,  mengatakan  bahwa  ketika  pohon  dikasih  kain  maka tidak akan ada yang berani memakunya. Lebih mulia pohon dikasih kain, dibanding dipakuin dan ditempeli iklan. Ilmu lingkungan mengajarkan proses pelindungan dan proses memuliakan pohon akan memberikan energi bagi lingkungan yang memberikan air sebagai penyerapan dalam tanahnya, serta  menghasilkan  oksigen  di  atasnya.  Untuk  itu,  menyarungi  pohon  merupakan  bagian  dari kebudayaan  memuliakan  pohon  yang  derajatnya  lebih  tinggi  dibanding  dengan  orang  yang menebang pohon secara liar dan eksploitatif. Kosepsi itu merupakan bagian dari strategi dan sistem kebudayaan Sunda (Channel Pilkada, 2018).
Adapun  kelompok  yang  kontra  dengan  kebijakan  tersebut,  menganggap,  bahwa  menyarungi pohon dengan kain hitam-putih memberikan tanda bahwa pada lokasi tersebut ditempatkan energi roh  para bhuta atau  penunggu  karang  ( dahyangan )  dan  menyerupai  dengan  adat  Hindu  di  Bali. Perilaku  tersebut  merupakan  persoalan i’tikad (keyakinan),  yaitu  Bupati  Dedi  Mulyadi  ingin memasyarakatkan  budaya  Hindu  di  tengah  masyarakat  Sunda  yang  sudah  identik  dengan  Islam
(Ujang, 2016).
Di  zaman  modern    orang-orang  dengan  aktivitas  dan  minat  yang  berbeda  datang  dan  pergi. Individu  atau  kelompok  mungkin  mengalami  disfungsi  atau  bersentuhan  dengan  individu  atau kelompok  lain,  yang  mengarah  pada  konflik.  Namun  konflik  juga  berperan  positif  dalam memperkuat  kohesi  dan  menghilangkan konflik  internal  dalam  kelompok.  Segala bentuk  konflik adalah hal yang wajar. Selalu ada konflik dalam sistem sosial apa pun. Konflik adalah karakteristik dari sistem sosial. Tidak ada hubungan yang bertahan tanpa konflik. Di sisi lain, kurangnya konflik dapat menandakan munculnya masalah mendesak yang suatu hari akan menyebabkan ledakan yang benar-benar  kacau.  Untuk  itu,  diperlukan  sebuah  teori  yang  akan  menekan  atau  bahkan menghancurkan  konflik-konflik  yang  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat.  Melihat  manifestasi konflik yang sering muncul dalam struktur sosial masyarakat, para sosiolog menawarkan ide yang berbeda untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada di masyarakat. Misalnya George Simmel dan Max Weber berpendapat bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam realitas sosial masyarakat, tetapi konflik memainkan peran positif dalam mempertahankan masyarakat, yaitu mempromosikan kohesi (Aude, 2008).
Konflik dan pertengkaran yang terjadi di masyarakat seringkali dipandang sebagai masalah yang sangat  kompleks.  Dua  pihak  yang  berselisih  atau  berkonflik  tidak  dapat  berdamai,  baik  dalam hubungan mereka maupun dalam kehidupan sosial mereka yang lain. Sosiolog Amerika terkemuka Louis  Alfred  Coser  memiliki  pandangan  yang  positif  terhadap  adanya  konflik  di  masyararakat (Rofiah, 2017, p. 471).
Teori  konflik  Coser  merupakan  kelanjutan  dari  pandangan  sosiolog  Jerman  Georg  Simmel tentang konflik. Louis Coser berpendapat bahawa konflik dapat secara positif mendukung struktur sosial  dan  hanya  membutuhkan  katup  pengaman  yang  berfungsi  sebagai  cara  untuk  meredam permusuhan  (Hernawan,  2014,  pp.  22–23).  Dinamika  yang  terjadi  di  Purwakarta  mengenai kebijakan kebudayaan sunda dengan kelompok  masyarakat Islam yang menentang bahwa kebijakan tersebut  sudah  menyentuh  dan  menggeser  dasar  aqidah  dan  keyakinan  umat  Islam  pada  masa kepemimpinan Dedi Mulyadi menurut Coser justru menjadi hal yang positif, tinggal mencari katup pengaman  untuk  meredamkan  pertentangan  tersebut.  Diantara  katup  pengaman  tersebut  adalah kajian  akademis  dengan  melakukan  penelitian,  apakah  betul  kebijakan  berbasis  kesundaan  Dedi Mulyadi di Purwakarta melanggar syariat Islam, atau sebaliknya malah mengandung nilai-nilai atau subtansi ajaran Islam. Maka inilah yang akan menjadi katup peredam perselisihan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut.

## Kebijakan Budaya Sunda masa Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta
H.  Dedi  Mulyadi  S.H  merupakan  bupati  kesepuluh  Purwakarta  yang  menjabat  selama  dua periode.  Sebelum  menjadi  bupati,  Dedi  Mulyadi  pernah  menjadi  anggota  DPRD  Kabupaten Purwakarta dari tahun 1999 hingga 2004 dan Wakil Bupati Purwakarta dari tahun 2003 hingga 2008. Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 dan meraih gelar sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purwakarta (Novia, 2019, p. 2). Dedi Mulyadi pertama kali dilantik sebagai Bupati Purwakarta pada 13  Maret  2008,  berpasangan  dengan Wakil  Bupati  Dudung  B.  Supardi.  Dedi  Mulyadi  kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan kedua untuk memimpin Purwakarta bersama wakilnya Dadan Koswara (Hardjasaputra, 2008, p. 90).
Dedi Mulyadi adalah sosok pemimpin yang mempunyai ciri khas, selain seorang bupati, beliau juga  adalah  seorang  budayawan  sunda. Maka  tidak aneh  dalam  setiap  kebijakannya  menerapkan kebudayaan  Sunda,  hal  ini  pula  yang  menjadikan  Purwakarta  istimewa  dan  dikenal  ditingkat nasional  dan  internasional.  Kebijakan  penerapan  kebudayaan  Sunda  di  Purwakarta  masa kepemimpinan  Dedi  Mulyadi  ini  diterapkan  dalam  segala  bidang  termasuk  dalam  bidang  sosial, politik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Kebijakan penerapan kebudayaan Sunda di Purwakarta terlihat misalnya dalam bentuk bangunan yang diseragamkan dengan menggunakan model atap julang ngapak, menggunakan gapura malati sapasi dengan warna cet hitam dan putih. Lalu pada tahun 2010 Dedi Mulyadi menghiasi tatanan kota  dengan  lampu  hias  yang  dibalut  dengan  hiasan  berbahan  dasar  bambu.  Dedi  Mulyadi  juga
membangun patung tokoh-tokoh pewayangan seperti Semar, Arjuna dan lain sebagainya di setiap perempatan  jalan  kota  dan  memberikan  sarung  pada  pohon  dengan  motif  kotak-kotak  berwarna hitam-putih.
Usaha  Dedi  Mulyadi  dalam  melestarikan  budaya  Sunda  diantaranya  dengan  mengadakan festival-festival, pada tahun 2012 misalnya pemerintah Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan festival ngarak  tumpeng terbanyak.  Untuk  melestarikan  berbagai  budaya  Sunda,  Dedi  Mulyadi menggelar festival yang menampilkan 1000 enggrang yang merupakan mainan tradisional Sunda. Selain  itu,  ada  1001  bedug  selama  bulan  puasa.  Di  bidang  kesehatan,  Dedi  Mulyadi  melakukan operasi  katarak  paling  banyak  dengan  total  198  pasien  menjalani  operasi  (Bappeda  Kabupaten Purwakarta, 2015).
Pada  tahun  yang  sama,  di  bidang  pendidikan,  Dedi  Mulyadi  mengumumkan  kebijakan berdasarkan budaya Sunda bahwa semua guru SD, SMP, dan SMA harus mengenakan kebaya untuk wanita dan pakaian pangsi untuk pria. Kebijakan lainnya adalah gempungan di buruan urang lembur untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  publik.  Dedi  Mulyadi  sebagai  Bupati  Purwakarta  pada  periode  pertama,  banyak memberlakukan  kebijakan  berbasis  budaya  Sunda  melalui  festival,  pembangunan  infrastruktur perkotaan  dan  gedung  pemerintahan,  serta  penggunaan  pakaian  adat  Sunda  seperti  kebaya  dan pangsi.  Di  sisi  lain,  pada  periode  kedua,  Dedi  Mulyadi  menerapkan  desa  budaya,  pendidikan karakter,  dan  tokoh  Sunda  yang  menjadi  nama  sekolah.  Dedi  Mulyadi  menyelenggarakan  safari budaya keliling Jawa Barat secara rutin setiap hari Sabtu.
Kebijakan  Dedi  Mulyadi  dalam  pemerintahan  merupakan  aplikasi  dari  pemikirannya  yang berbasis  budaya  Sunda.  Menurut  Dedi  Mulyadi,  kepemimpinan  itu  harus  seperti  mengendarai sepeda dengan cinta. Karena memimpin suatu negara tidak seperti merawat benda mati  (Mulyadi, 2014, p. 7).

## Pencarian  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Kebijakan  Budaya  Sunda  masa  Bupati  Dedi  Mulyadi  di Purwakarta
Atas  kebijakan  berbasis  kebudayaan  Sunda  dari  Dedi  Mulyadi  sebagai  bupati  Purwakarta tersebut mendatangkan pro dan kontra. Kontra datang dari organisasi masyarakat Islam bernama Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab. Pertentangan antara Habib Rizieq Shihab dengan Dedi Mulyadi ini adalah dampak dari hubungan Islam dan budaya lokal Jawa Barat yaitu  Sunda.  Memang  betul  bahwa  sudah  sejak  lama  ajaran atau syariat Islam  telah  berinteraksi dengan budaya lokal termasuk kebudayaan Sunda, baik berujung pada konflik ataupun akomodasi (Pribadi, 2016, p. 79).
Namun  dalam  studi  kasus  di  Purwakarta ini,  nampaknya  kamunikasi  antara  agama  Islam  dan budaya Sunda melahirkan suatu konflik dan terjadi polarisasi di masyarakat yang saling berhadapan yaitu  masyarakat  yang  pro  dan  yang  kontra.  Dalam  teorinya  Coser,  konflik  justru  akan mengakibatkan  hal  positif  bagi  suatu  masyarakat.  Diantara  hal  positif  disini  masyarakat  akan melalukan kajian-kajian akademis dalam menanggapi konflik tersebut, sehingga bisa menentukan sikap selanjutnya.
Pertentangan ini dimulai ketika Habib Rizieq Shihab menganggap bahwa penerapan salam Sunda yaitu sampurasun yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta telah menjauhi nilai-nilai dan ajaran Islam dan dianggap menggantikan salam Islam dengan salam Sunda serta dicap telah berbuat syirik. Oleh karena itu, ketika Habib Rizieq Shihab berceramah di Purwakarta mempelesetkan salam Sunda sampurasun dengan kata campur racun (Rahayu, 2017, p. 18). Kebijakan Dedi Mulyadi untuk membiasakan salam Sunda yaitu sampurasun dalam setiap acara. Hal  ini  pun  yang  menjadi  masalah  Dedi  Mulyadi  dengan  salah  satu  ormas  Islam yaitu  FPI  yang dianggap  menggantikan  salam  Islam  dengan  salam  Sunda  tersebut.  Hal  ini  dibantah  oleh  Dedi Mulyadi, bahwa dirinya bukan menggantikan tapi menambahkan setelah berucap salam Islam yaitu assalamualaikum sebagai identitas kemusliman maka dilanjutkan dengan pembiasaan salam Sunda yaitu sampurasun sebagai identitas ke-Sundaan (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita INews, dalam; INews Magazine, 2017b).
Tegas Dedi Mulyadi bahwa dua salam tersebut memiliki makna yang sama yaitu hidup harus saling membukakan, hidup harus saling memaafkan, hidup harus saling mengasihi dan hidup harus saling  memberkahi.  Oleh  karena  itu  kedua  salam  tersebut  sama  pentingnya,  namun  tetap  salam sunda di ucapkan setelah salam Islam, disini juga menyiratkan bahwa agama tetap menjadi hal yang penting.
Untuk kepentingan melihat kebijakan-kebijakan budaya Sunda Dedi Mulyadi dalam memimpin Purwakarta terlihat dalam makna yang terkandung di dalamnya yang memang bagian dari ajaran dan syariat Islam. Contohnya kebijakan pohon dikasih kain, hal ini memang khas Bali tapi bukan khas  agama  Hindu.  Terkait  dengan  kebijakan  pohon  dikasih  sarungan  kain  adalah  mengenai  hal estetika atau keindahan saja. Pohon dikasih kain akan lebih indah dari pada ditempelkan papan iklan. Dalam Islam keindahan itu dijunjung tinggi, hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:
َلاَمَجْلا  ُّب ِحُي ٌليِمَج َ َّاللَّ َّنِإ
Artinya: “Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan” (H.R. Muslim dari Ibnu Mas’ud RA).
Adapun  mengenai  warna  sarungnya  yang  hitam-putih,  hal  ini  tidak  asing  bagi  masyarakat Indonesia  khususnya  masyarakat  Sunda  yang  memiliki  makna  filosofi  dan  bernilai  eksentrik (Wawancara Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita Viva, dalam; Viva.co.id, 2016).
Kebijakan  selanjutnya  mengenai  pembangunan  patung  di  setiap  perempatan  jalan  kota,  Dedi Mulyadi  menjawab  bahwa  di  Purwakarta  patung  bukanlah  hal  yang  baru,  karena  Purwakarta mempunyai  industri  keramik  Plered  yang  membuat  celengan  dari  tanah  liat,  dan  salah  satunya adalah celengan semar, maka terkenallah cengcelengan palered. Lalu dibuatkan cengcelengan besar (patung),  seperti  patung  semar,  arjuna,  harimau  dan  lain-lain.  Mengenai  pemberhalaan  terhadap patung-patung  tersebut,  Dedi  Mulyadi  mempertanyakan  kenapa  patung  lodaya  kepolisian  tidak dimasalahkan  sebagai  berhala?  (Wawancara  Dedi  Mulyadi  dengan  Reforter  Berita  Viva,  dalam; Viva.co.id, 2016) .
Kebijakan  pembutan  patung  tokoh-tokoh  pewayangan  di  Purwakarta  tidak  untuk  dijadikan pemberhalaan  atau  usaha  untuk  merubah  atau  menggeser  keyakinan  umat  Islam, hal  ini  semata- mata  untuk  keindahan  kota  dengan  memperkenalkan  tokoh  budaya  dalam  lakon  pewayangan. Dalam proses Islamisasi bahwa Islam datang ke Nusantara, khususnya ke tanah Pasundan melalui pendekatan  budaya,  diantaranya  dengan  pertunjukan  wayang.  Maka  tokoh-tokoh  wayah  yang dibuatkan patung oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta selaku bupati hanya untuk keindahan kota dan mengingatkan masyarakat bahwa Islam datang melalui kebijaksanaan yang dilakonkan oleh tokoh- tokoh pewayang.
Dedi  Mulyadi  menuturkan  bahwa  Islam  bisa  diterjemahkan  dalam  jalan  nilai-nilai  yang berkembang pada sebuah wilayah, termasuk wilayah dan masyarakat Sunda. Bahwa nilai dan ajaran Islam  menurut  keyakinan  Dedi  Mulyadi  adalah  menyantuni  anak  yatim,  mengurus  jompo, pemerintah yang bersih dan demokratis, hematnya adalah mengaplikasikan Islam secara substansial (Wawancara  Dedi  Mulyadi  dengan  Reforter  Berita  MerdekaDotCom,  dalam;  MerdekaDotCom, 2016)
Dalam hal ini dapat dipahami bahwa penerapan Islam secara substansial lebih penting dari pada penerapan  atau  cara  beragama  yang  hanya  formalistik  saja.  Artinya  kebijakan-kebijakan  Dedi Mulyadi sebagai bupati Purwakarta dengan pendekatan budaya lokal memiliki  atau mengandung nilai-nilai Islami. Karena sejatinya Islam dengan kebudayaan Sunda tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam sejarah dakwah wali sanga menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya, sehingga kehidupan beragama dalam suatu masyarakat tersebut tidak merasa kehilangan jati dirinya. Karena budayanya sudah bernafaskan Islam.
Mengenai kebijakan ngamumule atau melestarikan kembali ajaran dan budaya Sunda atau Sunda Wiwitan, Dedi Mulyadi menuturkan bahwa Sunda Wiwitan adalah sistem nilai ajaran kebudayaan yang  hidup  di  tatar  Sunda  sejak tanah  Sunda  dihuni  oleh manusia.  Kemudian  masyarakat  Sunda tersebut  memiliki  metodologi  pengelolaan  lingkungan.  Hematnya  Sunda  Wiwitan  adalah  ilmu pengelolaan  lingkungan  dan  sistem  sosial  alam  Sunda.  Pengelolaan  lingkungan  yang  merupakan titipan dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dikelola dengan baik sebagai khalifah atau pemimpin
di  dunia  (Wawancara  Dedi  Mulyadi  dengan  Reforter  Berita  INews,  dalam;  INews  Magazine, 2017a).
Jadi  pemahaman  Sunda  Wiwitan  Dedi  Mulyadi  bukan  pemahaman  keyakinan  atau  keimanan, namun  yang  diambil  dari ngamumule  ajaran  sunda  wiwitan adalah  ilmu  merawat  alam,  saling membantu  dan  menyayangi  terhadap  sesama  manusia,  tidak  bersikap  serakah  dan  eksploitatif terhadap  kekayaan  sumber  daya  alam.  Hal  inilah  yang  berusaha  dilestarikan  oleh  Dedi  Mulyadi dalam memimpin Purwakarta.
Hal  ini  sesuai  dengan  ajaran  Islam,  sebagai  agama  universal,  Islam  mengatur  semua  aspek kehidupan manusia, termasuk perlakuan etis terhadap alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Semua kebutuhan manusia berasal dari alam dan dipenuhi oleh lingkungan alam, baik tumbuhan maupun hewan. Oleh karena itu, Islam menasihati melalui  Al-Quran  bahwa  manusia  harus menjaga  lingkungan  alam,  jangan  sampai  kelangsungan hidup terhalang oleh tindakan kelompok orang yang tidak ingin melindungi alam. Berdasarkan hal ini, ajaran Islam memberikan indikasi bagi manusia untuk bertindak etis juga terhadap lingkungan.
Mengenai pembangunan infrastruktur yang mengedepankan nuansa budaya Sunda yang begitu kental dalam pembangunan, contohnya dalam arsitektur kantor bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa energi leluhur selalu tetap hidup dan akan menjadi nilai akademik, gagasan ide, dan nilai arsitektur.
Hal ini di dalam dunia mistisme Islam disebut dengan istilah tawasul yaitu proses interaksi antara manusia dengan leluhurnya dengan membacakan surat Al-fatihah. Bahkan dalam salah satu bacaan Shalat berbunyi assalamualaika ya ayyuhannabiyu warahmatullah yang maknanya adalah berucap salam  kepada  Nabi  Muhammad  Saw  sebagai  leluhur  masyarakat  Muslim  (Wawancara  Dedi Mulyadi dengan Reforter Berita INews, dalam; INews Magazine, 2017a).
Manajerial  pembangunan  Dedi  Mulyadi  haruslah  memiliki  makna  filosofi  kebudayaan  yaitu tanah, air, udara dan matahari serta ada manusia di dalamnya. Pembangunan harus berangkat dari apa  yang  dimiliki  maka  akan  melahirkan  otonomisasi  energi,  kehidupan,  lingkungan  dan kesemestaan. Alhasil, kebijakan berbasis budaya Sunda yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi selama memimpin di Purwakarta mengandung nilai dan ajaran Islam. Artinya secara subtansi dan esensi kebijakan Sunda tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan norma-norma Islam, karena yang terpenting adalah beragama secara subtansi sehingga tidak hanya mementingkan beragama secara formalistik saja.
Inilah  yang  menurut  Coser  sebagai  katup  penyelamat  dalam  meredem  konflik  di masyarakat. Katup penyelamat dalam kasus dinamika agama Islam dan budaya Sunda masa kepemimpinan  bupati  Dedi  Mulyadi  di  Purwakarta  adalah  studi  ilmiah  atau  analisis  yang mendalam bahwa kebijakan budaya Sunda Dedi Mulyadi mengandung atau memiliki makna ajaran  Islam  secara  subtansial  serta  tidak  bertentangan  dengan  aqidah  agama  Islam  itu sendiri.

## 4. Penutup
Dedi  Mulyadi  merupakan  bupati  Purwakarta  dua  periode,  ia  berhasil  membawa  Purwakarta sebagai kota berbasis budaya Sunda sehingga terkenal secara nasional dan internasional. Penerapan kebijakan  Dedi  Mulyadi  yang  banyak  menggunakan  pendekatan  budaya  Sunda  dan  akhirnya melahirkan pro dan kontra, sehingga terlihat ada pertentangan antara budaya Sunda dengan ajaran Islam. Namun pada hakikatnya kebijakan kebudayaan Sunda yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi di Purwakarta memiliki esensi dan subtansi nilai serta ajaran Islam, hal ini pula yang menjadi katup penyelamat  konflik  masyarakat  di  Purwakarta  tersebut  dalam  teorinya  Lewis  Alfred  Coser. Kebijakan  penyarungan  pepohonan  misalnya,  hal  ini  semata-mata  untuk  keindahan  dan  bernilai estetika, dan Islam menjunjung tinggi nilai keindahan tersebut. Lalu mengenai melestarikan ajaran Sunda adalah menerapkan ilmu dan metode terhadap pengelolaan alam secara baik dan bersikap saling  mengasihi  dan  tolong-menolong  dengan  sesama.  Selanjutnya  mengenai  pembangunan infrastruktur bernuansa budaya Sunda, hal ini adalah sebagai bentuk tawasul dalam ajaran agama Islam sebagai bentuk interaksi antara manusia dengan leluhurnya. Terakhir mengenai pembiasan
salam  Sunda  setelah  salam  Islam,  kedua  salam  tersebut  memiliki  makna  yang  sama  yaitu  untuk saling memberkahi.

## 5. Acknowledgments
Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dalam bentuk artikel ilmiah. Penelitian ini tidak dibiayai oleh institusi manapun, tetapi murni atas inisiatif penulis sendiri. Terima kasih.

## 6. Daftar Pustaka
Aude, S. (2008). Telaah tentang Fungsionalitas Konflik dalam Masyarakat Menurut Lewis a. Coser.
Retrieved October 23, 2022, from http://sapereaudenias.blogspot.com/2008/08/telaah-tentang- fungsionalitas-konflik.html
Bappeda Kabupaten Purwakarta. (2015). Daftar Prestasi Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2015 . Purwakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Channel Pilkada. (2018). Pertanyaan Syaikhu ke Dedi Mulyadi, Pohon Kok Dikasih Kain. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=SoBgke1S96A Garna, J. K. (2001). Ilmu-ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi . Bandung: Pascasarjana Unpad. Hardjasaputra, A. S. (2008). Sejarah Purwakarta . Purwakarta: Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.
Hernawan, W. (2014). Seabad Persatuan Ummat Islam (1911-2011) . Bandung: YMSI Cabang Jawa Barat dan PUI Jawa Barat bekerjasama dengan Divisi CSR Bank Jabar Banten (BJB) Pusat. Indonesian Freethinker Encyclopedia. (2016). Bupati Purwakarta Dijuluki “Raja Syirik” Oleh FPI.
Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=uL69xDa65LQ INews Magazine. (2017a). Bukan Ajaran Sesat, Sunda Wiwitan adalah Ilmu Mengelola Alam Part 02 - iTalk 07/06. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=ENQkl3g0huI
INews Magazine. (2017b). Gebrakan Dedi Mulyadi Sebagai Bupati Purwakarta Selama 2 Periode Part 01 - iTalk 07/06. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=zet9dCWi9ZE
Jakob, S. (2011). Sunda Pola Rasionalitas Budaya . Jakarta: Kelir.
MerdekaDotCom. (2016). Sosok Bupati yang keras terhadap FPI. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=Wszzv2g0AKg
Miharja, D. (2019). Islam dan Budaya Sunda . Bandung: Manggu Makmur Tanjung Sari. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook . California: SAGE Publications, Inc.
Mulyadi, D. (2014). Menggayuh Negeri Dengan Cinta . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Net Biro Jawa Barat. (2016). Net Jabar-Pembakaran Patung Arjuna Memanah. Retrieved October 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=vdX_z2b53LA
Novia, N. (2019). Kebijakan pemerintah berbasis budaya: Analisis terhadap kebijakan politik budaya Bupati Dedi Mulyadi di Purwakarta Tahun 2008-2015 (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id/20358/
Pribadi, Y. (2016). Budaya Lokal Versus Islam: Perseteruan Antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius , 15 (3), 75–86. Retrieved from https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/45
Rahayu, A. (2017). Implementasi Kebijakan Konflik Sampurasun: Dedi Mulyadi VS FPI. Public Policy Unnes Student Working Paper Series 2017 . Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/319311124_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_KON FLIK_SAMPURASUN_DEDI_MULYADI_VS_FPI
Rofiah, K. (2017). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. Kalam , 10 (2), 469–490. https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10 Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syam, N. (2004). Islam Pesisir . Yogyakarta: LKiS. Ujang. (2016). “Hinduisasi” Purwakarta ala Dedi Mulyadi, Anda akan Tercengan! Retrieved from https://youtu.be/tIWQLdYrcB0
Viva.co.id. (2016). Dijuluki “Raja Syirik”, Ini Jawaban Bupati Purwakarta. Retrieved October 23,
2022, from https://www.youtube.com/watch?v=jDEIkszVATk&t=411s