Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
ANALISIS POLITIK ALIH KEWENANGAN PENGELOLAAN GURU SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
Nunik Retno Herawati
Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Diponegoro E-mail: nunikretno92@gmail.com

## Abstract
Under  Law  23  of  2014  on  Regional  Government,  there  is  a  change  in  the  distribution  of functions in the management of education. High education previously managed by district / municipality governments turned to the provincial government. This article aims to analyze teachers management before and After the transition of the high education authority of the Regency  /  City  government  to  the  Provincial  Government  of  Central  Java  using  political perspective. Decentralization system has basically opened wide opportunity for each region to  play  a  bigger  role,  including  in  the  management  of  teachers  in  the  District  /  City. Domination  of  the  Head  of  Region  is  very  visible  in  the  process  of  recruitment,  selection, payroll,  career  development,  placement,  mutation  and  Evaluation  Performance  Teacher District / City. The recentralization of high education authority, especially the management of  teachers  at  the  Provincial  Government  level,  is  expected  to  minimize  the  occurrence  of education politicization at the district / municipality level.
Keywords: decentralization; transfer authority; teacher management

## Abstrak
Di  bawah  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ada  perubahan  dalam distribusi fungsi untuk manajemen pendidikan. Pendidikan tinggi yang sebelumnya dikelola oleh  pemerintah  Kabupaten  /  Kota  beralih  ke  Pemerintah  Provinsi.  Artikel  ini  bertujuan untuk menganalisis manajemen guru sebelum dan sesudah transisi dari otoritas pendidikan tinggi  pemerintah  Kabupaten  /  Kota  kepada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan menggunakan perspektif politik. Sistem desentralisasi pada dasarnya membuka peluang luas bagi  masing-masing  daerah  untuk  memainkan  peran  yang  lebih  besar,  termasuk  dalam pengelolaan  Guru  di  Kabupaten  /  Kota.  Dominasi  Kepala  Daerah  sangat  terlihat  dalam proses  rekrutmen,  seleksi,  penggajian,  pengembangan  karir,  penempatan,  mutasi  dan Evaluasi  Kinerja Guru Kabupaten /  Kota. Kesimpulan yang didapat adalah  Resentralisasi otoritas pendidikan tinggi, terutama manajemen guru di tingkat Pemerintah Provinsi, dapat meminimalkan terjadinya politisasi pendidikan di tingkat Kabupaten / Kota.
Kata kunci: desentralisasi; alih wewenang; manajemen guru

## PENDAHULUAN
Perjalanan sejarah otonomi daerah di indonesia sangat menarik untuk di pelajari dan di kaji lebih dalam terutama ketika perubahan dari masa rezim orde baru yang sentralitas ke masa  reformasi  yang  akhirnya  melahirkan  model  desentralisasi  yang  ditandai  dengan dikeluarkannya  UU  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  sistem desentralisasi  kekuasaan  negara  akan  terbagi  antara  „pemerintah  pusat‟  disatu  pihak,  dan „pemerintah  daerah‟  di  lain  pihak.  Desentralisasi  juga  dimaknai  bahwa  kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna,  pemerintah pusat tidak lagi  mengurus  kepentingan  rumah  tangga  daerah.  Kewenangan  mengurus,  dan  mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah (Ardika dan Sahrul, 2011).
Setelah  kurang  lebih    10  tahun  dilaksanakannya  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  ternyata  telah  terjadi  beberapa  permasalahan  dalam  pemerintahan Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan di pemerintahan daerah  berkenaan  dengan  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Permasalahan yang  paling  mudah  untuk  dilihat  berkaitan  dengan  desentralisasi  dan  otonomi  di  daerah otonom adalah munculnya  raja-raja kecil di  setiap pemerintah daerah. Persepsi  seperti itu menyebabkan setiap pemerintah daerah menjadi lebih sulit untuk dikoordinasikan sehingga pembangunan di daerah banyak yang tidak sejalan dengan pembangunan yang ada di pusat ataupun  kurangnya  loyalitas  pemerintah  daerah  terhadap  setiap  tugas  atau  perintah  yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Pada  Tanggal  30  September  2014,  Presiden  Republik  Indonesia  telah menandatangani  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Berdasarkan  UU  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, terdapat  perubahan  pembagian  urusan  dalam  pengelolaan  bidang  pendidikan  antara pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi.
Tujuan dari pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih  fokus  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Pemerintah  kabupaten/kota  dapat lebih  fokus  membenahi  pendidikan  dasar,  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  dan Pendidikan  Masyarakat  (Dikmas).    Pemkab/pemkot  diharapkan  bisa  mengurusi  ini  secara optimal  dan  maksimal.  Sementara  pemerintah  provinsi  dapat  lebih  memprioritaskan

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
pendidikan menengahnya. Selain itu, pemprov juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat,  yakni  Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun (Rohman, dkk 2010).
Dalam  perspektif  politik  kebijakan  alih  kewenangan  pendidikan  menengah  ke Pemerintah  Propinsi  dimaknai  untuk  bisa  meminimalisir  politisiasi  pendidikan  di  level pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  selama  ini  kerap  terjadi  menjelang  Pemilukada.  Guru sebagai  aktor  yang  terlibat  untuk  memberikan  sumbangan  yang  optimal  bagi  pendidikan, namun,  dalam  praktek  sering  dijumpai  justru  menjadi  obyek  politik  untuk  meraih  dan memelihara kekuasaan atau berbagai keuntungan politik.
Dalam  artikel  ini  yang  akan  dianalisis  adalah  Pertama  bentuk  politisasi  pendidikan sebelum munculnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Kedua, gambaran pendidikan  menengah  di  Jawa  Tengah;  Ketiga,  Kebijakan  alih  kewenangan  pengelolaan pendidikan  menengah  dari  pemerintah  Kabupaten/Kota  ke  Pemerintah  Propinsi  (dibaca  : resentralisasi)  mampu  meminimalisir  terjadinya  politisasi  pendidikan  dalam  pengelolaan guru  pendidikan  menengah  di  Propinsi  Jawa  Tengah.  Masih  jarang  penelitian  yang mengupas  mengenai  perubahan  kewenangan  pengelolaan  SMU/SMK  dari  Kabupaten kepada Provinsi. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan baru.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analitik  dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok tulisan ini,  yaitu  mendeskripsikan  dan  menganalisis  mengenai  tata  kelola  guru  setelah  muncul kebijakan alih kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah  Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Sumber  data yang dikumpulkan dalam artikel ini adalah data primer dan  data  sekunder.  Data  Primer  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan  dan  wawancara langsung.  Wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah dan  staf,  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah.  Wawancara  juga dilakukan  kepada  guru  SMA/SMK  di  Jawa  Tengah  serta  masyarakat  pemerhati  di  bidang pendidikan.  Sementara  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  analisis  ini  adalah  data  dari berbagai  Dokumen-Dokumen  yakni  meneliti  dokumen-dokumen  dalam  bentuk  buku-buku, literatur-literatur  maupun  jurnal-jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  ditulis dalam artikel ini.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Batasan  mengenai  konsep  desentralisasi  dikemukakan  oleh  banyak  ahli pemerintahan.  Perbedaan  sudut  pandang  para  ahli  mengakibatkan  batasan  yang  pasti mengenai  konsep  desentralisasi  sulit  diperoleh.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  sebagaimana dikutip  oleh  Koswara  (2004)  memberikan  batasan  bahwa  desentralisasi  adalah “ decentralization refers to the transfer of authority away from the national capital wheter by deconcentration (i.e. delegation) to field office or by devolution to local authorities or local bodies”.
Dari  definisi  tersebut  menjelaskan  bahwa  terdapat  proses  penyerahan  (transfer) kekuasaan dari pemerintah pusat (the national capital) dengan dua variasi yaitu (1) melalui dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertikal di daerah atau (2) melalui devolusi (pengalihan  tanggung  jawab)  kekuasaan  pada  pemerintahan  yang  memiliki  otoritas  pada daerah tertentu atau lembaga-lembaga otonom di daerah.
Definisi lainnya mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintah  berikut  fungsi-fungsinya  yang  dibedakan  menjadi  (1)  dekonsentrasi  yaitu kekuasaan  dan  fungsi  pemerintahan  diberikan  secara  administratif  kepada  instansi  vertikal pemerintah  pusat  yang  ada  di  daerah  dan  (2)  devolusi  yaitu  kekuasaan  dan  fungsi pemerintahan  diberikan  kepada  pemerintah  lokal  yang  memiliki  kekuasaan  pada  wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom (Harris, 2005)
Definisi tentang desentralisasi  tidak ada  yang tunggal, namun  banyak definisi  yang dikemukakan  oleh  para  pakar.  Namun  secara  garis  besar  ada  dua  definisi  tentang desentralisasi,  yaitu  dari  persepektif    administrasi  dan  persepektif  politik  (Hidayat,  2000). Berdasarkan  perspektif  administratif,  desentralisasi  didefinisikan  sebagai  the    transfer    of administrative  responsibility  from  central  to  local  governments.    Disini  desentralisasi sesungguhnya  kata  lain  dari  dekosentrasi.  Menurut    Parson,  dekonsentrasi    adalah the sharing of  power between members of the same ruling  group having  authority respectively in different areas of the  state . Disini tidak  ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya  menjalankan    kewenangan  atas    nama  atasannya  dan  bertanggung  jawab  kepada atasannya. (Hidayat dan Hoessin, 2000).
Dalam perspektif politik, Smith dalam Lili Romli mengatakan desentralisasi adalah the  transfer of power, from top level  to lower level,in a territorial hierarchy,which  could be one of government within a state,or  officers within a large organization. (Romli, 2007: 5) Disini    ada  devolusi    kekuasaan,  bukan  sekedar    delegasi.  Dari  penjelasan  diatas  dapat diketahui perbedaan antara dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
sendiri.  Perspektif  desentralisasi  politik  mendefinsikan  desentralisasi  sebagai  devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi disini adalah  mewujudkan  demokratisasi  ditingkat  lokal  sebagai  persamaan  politik,  akuntabilitas lokal,  dan  kepekaaan  lokal.  Sedangkan  persepektif  desentralisasi  administrasi mendefinisikan  desentralisasi  sebagai  delegasi  wewenang  administrative,  dari  pemerintah pusat  ke    pemerintah  daerah.  Disini  tujuan  utama  desentralisasi    adalah  lebih  menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraaan pemerintahan daerah dan pembangunan  ekonomi di daerah.
Pelaksanaan  UU  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  ternyata  telah menyebabkan  beberapa  permasalahan  dalam  pemerintahan  Indonesia  yang  semakin kompleks dan dinamis, khususnya permasalahan di pemerintahan daerah berkenaan dengan pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Permasalahan  yang  paling  mudah  untuk dilihat  adalah  adanya  politisasi  pendidikan  yang  semakin  menguat  saat  para  calon  Bupati/ Walikota  menjadikan  pendidikan  sebagai  isu  hangat  disamping  isu  sosial  ekonomi  dan keamanan. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai  dari  sekolah  gratis,  beasiswa,  hingga  perbaikan  sekolah.  Contoh  dari  Kebijakan pendidikan  gratis  terjadi  di  Kabupaten  Rembang  yang  merupakan  kebijakan  politis  dan populis  yang  dinisiasi  oleh  Bupati  Rembang  Bapak  Mohamad  Salim.  Selain  itu  kebijakan Pendidikan gratis juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Kota Semarang serta Kota Tegal.
Politisasi  pendidikan  juga  terjadi  dalam  pengelolaan  guru  di  daerah.  Pelantikan kepala  daerah  baru  biasanya  diikuti  dengan  mutasi  besar-besaran  baik  di  lingkungan birokrasi pendidikan maupun di tingkat guru. Politisasi itu bahkan terus terjadi jauh setelah pelaksanaan pilkada, baik dalam tahap rekrutmen, promosi, maupun mutasi guru. Politisasi tidak  hanya  mengganggu  karir,  tapi  juga  sebaran  guru.  Mereka  yang  dianggap  tidak mendukung Kepala Daerah akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sebaliknya para tim sukses akan mendapat ganjaran jabatan atau setidaknya dipindahkan ke daerah perkotaan. Ini merupakan  bagian  kecil  dari  karut-marut  tata  kelola  guru  terkait  dengan  desentralisasi pendidikan.
Yulianto  Kadji  Guru  Besar  Kebijakan  Publik  Universitas  Negeri  Gorontalo menjelaskan  bahwa  sejak  UU  No.  22  Tahun  1999  sampai  UU  No.  23  Tahun  2014, memberikan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  mengelola sepenuhnya  satu  diantaranya  adalah  pembinaan  guru  pendidikan  dasar  dan  menengah. Bersamaan dengan desentralisasi otonomi daerah, Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung digelar dan inilah dipastikan seluruh elemen dan komunitas rakyat dari  berbagai  latar  belakang  profesi  yang  berbeda,  termasuk  organisasi  dan  profesi  Guru.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Ada  beberapa  cara  pelibatan  Kepala  Sekolah  dan  Guru  dalam  politik  praktis  menjelang Pilkada, antara lain:
1. Penunjukan Kepala Sekolah sebagai Pembina Kelurahan
Beberapa  Kepala  Sekolah  di  daerah  tertentu  yang  intinya  mengatakan  bahwa  :  “Kami Kepala  Sekolah  ditunjuk  sebagai  Pembina  Kelurahan,  dengan  alasan  bahwa  keberadaan Kepala  Sekolah  di  Kelurahan  paling  tidak  akan  mempengaruhi  secara  psikologis  warga masyarakat  termasuk  Guru-guru  yang  di  Kelurahan  tersebut,  dan  memastikan  pilihan mereka  pada  figur  tertentu  yang  perintahkan  oleh  atasan  bahkan  Kepala  Daerah  dalam forum-forum resmi.
2. Penunjukan Pengawas Sekolah sebagai penanggungjawab kecamatan
3. Pelibatan Guru dalam beberapa kegiatan politik praktis
Guru dipandang sebagai komunitas yang paling mudah untuk di mobilisir pada kegiatan yang  menguntungkan  pihak  atau  calon  tertentu.  Terkadang  ada  kegiatan  yang dilaksanakan tidak seperti biasa, bahkan tidak pernah ada selama ini, tapi tiba-tiba muncul berbagai  kegiatan  menjelang  pelaksanaan  Pilkada,  dan  otomatis  melibatkan  Guru  yang begitu  mudahnya  untuk  di  mobilisir.  Beberapa  Guru  yang  sempat  diwawancarai mengatakan  bahwa  :  “kami  para  Guru  tidak  bisa  berbuat  apa-apa  kecuali  ikut  saja perintah atasan, berhubungan dengan siapa yang akan dipilih dalam Pilkada”.
Hasil  temuan  PGRI  memunjukkan  bahwa  modus  dalam  mempolitisasi  Guru  pada Pilkada, antara lain :
1. Memperbanyakan Frekwensi pertemuan Guru dengan Kepala Daerah ( Incumbent );
2. Hampir di setiap acara para Guru dijadikan sebagai momentum sosialisasi incumbent atau yang didukung oleh organisasi Guru (PGRI);
3. Menggunakan dana BOS untuk pembuatan spanduk, pamplet-pamplet untuk sosialisasi
4. Klaim program pendidikan sebagai program utama Incumbent;
5. Mobilisasi dukungan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
6. Janji promosi jabatan kepada para Guru.
7. Janji peningkatan kesejahteraan kepada para Guru.
Janji  Calon  Bupati  Pekalongan  Tahun  2015  dalam  visi  dan  misnya  menyatakan Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Selain itu menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan dasar  gratis selama 12  tahun  meliputi  tingkat  SD,  SLTP,  dan  SLTA  serta  memberikan  beasiswa  bagi  siswa berprestasi dan berpotensi.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Bupati Boyolali Drs. H Seno Samodro juga melakukan mutasi pegawai  negeri sipil (PNS)  secara  besar-besaran  setelah  enam  bulan  kembali  menjabat  sebagai  Bupati  Boyolali periode  2016-2021.  Pegawai  yang  dimutasi  kebanyakan  adalah  pejabat  eselon  III  dan  IV, termasuk  kepala  sekolah  di  Kabupaten  Boyolali.  Menurut  informan  yang  diwawancara mengatakan  “meski  Baperjakat  menjalankan  perannya  untuk  memberikan  pertimbangan mutasi  kepada  BKD  dan  Bupati,  namun  pertimbangan  dan  keputusan  berada  di  tangan Bupati sangat berpengaruh karena bersifat Final”.
Paling  tidak  ada  tiga  alasan  mengapa  Guru  lebih  mudah  untuk  dilibatkan  langsung dalam Pilkada : Pertama , guru berperan dalam bidang yang strategis, yakni pendidikan yang bersentuhan  langsung  dengan  public. Kedua ,  alam  kekuasaan  otonomi  daerah,  guru  lebih mudah  untuk  dipengaruhi  melalui  sistem  birokrasi  dengan  menggunakan  tangan  Kepala Dinas Pendidikan. Ketiga , komunitas guru masih dipandang sebagai tokoh masyarakat yang begitu  mudah  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  untuk  dipengaruhinya  memilih pasangan  calon  tertentu  dalam  Pilkada.  Jika  ternyata  ada  Kepala  Sekolah  atau  Guru  yang membangkang, maka yang terjadi antara lain:
Kepala Dinas dan Kepala Sekolah pasti non job, Guru dimutasi ke daerah terpencil, Guru dimutasi menjadi anggota Satpol PP, atau ke unit kerja yang tidak sesuai kompetensi Guru. Berbagai pelanggaran dan modus pelibatan Guru dalam Politik Pilkada  yang selama ini terjadi jarang mendapat perhatian serius, sehingga sulit untuk di proses dalam kerangka penegakkan hukum Pilkada. Dan kondisi inilah yang menguntungkan calon Kepala Daerah incumbent atau  keluarga  dan  kroninya  menjadi  calon  kepala  daerah  atau  wakil  kepala daerah,  karena  adanya  kemudahan  dan  fasilitas  yang  memungkinkan  calon  bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas dan independensi guru.
Koordinator  ICW  Ade  Irawan  menjelaskan  “hampir  semua  masalah  pokok  terkait dengan guru yang muncul, trenyata dari bersumber masalah kewenangan pengelolaan guru. Hasil  riset  menemukan  adanya  kecenderungan  pemerintah  daerah  yang  hanya  memilih kebijakan-kebijakan  yang  mengentungkan  secara  politik  seperti  pengangkatan,  distribusi, hingga mutasi”.
Hasil kajian Indonesia Corruption Watch tentang pengelolaan guru memperlihatkan beberapa  masalah  terkait  dengan  rekrutmen  dan  pendidikan  calon  guru,  status  dan kesejahteraan,  kepangkatan  dan  pengembangan  karir,  dan  ketimpangan  persebaran  guru, disebabkan antara lain oleh belum jelasnya pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (www.transformasipendidikan.org)
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Undang-undang  14/2015  tentang  Guru  dan  Dosen  maupun  Peraturan  Pemerintah 74/2008  tentang  guru  belum  mengatur  secara  jelas  porsi  pembagian  tugas  secara  teknis antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Ketidakjelasan  tersebut  membuat pemerintah  daerah  cenderung  memilih-milih  kebijakan  yang  cenderung  menguntungkan secara  politis  seperti  distribusi  dan  mutasi  guru,  sedangkan  peningkatan  kapasitas  dan kesejahteraan  umumnya  mereka  abaikan.  Permasalahan  Guru  di  Daerah  bisa  dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Masalah Guru di Daerah
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93 NO KEBIJAKAN KENYATAAN 1 Pengangkatan 1.  Usulan  formasi  daerah  dianggap  kurang  diakomodir  sehingga daerah  melakukan  rekrutmen  guru  sendiri.  Umumnya  tanpa didasari standar yang jelas 2. Rekrutmen oleh pemerintah daerah sering didasarkan pada per- timbangan politis (mengakomodir tim sukses/pendukung) 3. Sekolah  bisa  melakukan  rekrutmen  yang  disesuaikan  dengan standar  kualifikasi masing-masing sekolah 4. Rekrutmen  oleh  sekolah  umumnya  tidak  disertai  perjanjian kerja 2 Kompetensi 1. Guru-guru yang diangkat sekolah (diselenggarakan masyarakat atau  negara)  tidak  didasarkan  pada  pertimbangan  kompetensi, tapi kekerabatan 2. Pemerintah  daerah  dan  sekolah  umumnya  tidak  memiliki  pro- gram/anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru 3 Hak/ Kesejahteraan guru 1. Pemerintah  daerah  dan  sekolah  umumnya  mengandalkan pemerintah pusat 2. Untuk sekolah, alokasi gaji guru honor diambil dari dana BOS
3. Penghasilan guru honor/tidak tetap umumnya dibawah UMR
4. Pungutan liar terhadap guru terutama oleh dinas pendidikan 5. Tidak ada perlindungan kerja bagi guru honor/tidak tetap 4 Penempatan dan pemindahan 1. Politisasi  mutasi  guru  oleh  pemerintah  daerah  terutama  men- jelang dan setelah pilkada 2. Bagi guru honorer di institusi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat  biasanya  dilakukan  karena  faktor  suka  atau  tidak suka
Sumber : http://transformasipendidikan.org
Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah menempatkan  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  sebagai  penyelenggara  dan  pengelola pendidikan  menengah  dan  pendidikan  khusus.  Ada  beberapa  alasan  mengapa  kewenangan Pendidikan Menengah dialihkan kepada pemerintah Provinsi yaitu :
1.  Untuk  mengurangi  disparitas  pembangunan  pendidikan  menengah  di  Kabupaten/Kota dan  menciptakan  mutu  yang  relatif  sama  di  Kabupaten/Kota  dalam  wilayah  Provinsi Jawa Tengah;
2.  Untuk  menghindari  politik  lokal  yang  berimbas  pada  relatif  lambatnya  proses pembangunan pendidikan menengah di daerah;
3.  Dalam  rangka  mendukung  pencapaian  salah  satu  visi  dan  misi  dalam  nawacita pemerintah yang terkait dengan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program  Indonesia Pintar dalam  Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun bebas pungutan.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93 NO KEBIJAKAN KENYATAAN 5 Pengembangan dan peningkatan kualitas  akademik, kompetensi, dan keprofesionalan 1. Pengembangan/peningkatan  kualitas  mengandalkan  pro- gram  dari  pemerintah  pusat.  Alasan  utamanya  berkaitan dengan  anggaran,  namun  banyak  pula  yang  tidak  paham terkait peningkatan kualitas guru.
2. Pelatihan/pengembangan  kapasitas  yang  bisa  disediakan pemerintah pusat terbatas
3. Sekolah biasanya akan mengikutsertakan guru PNS sebagai peserta, sedangkan guru honor tidak diprioritaskan 6 Pembinaan 1. Politisasi  pembinaan  oleh  pemerintah  daerah/dinas  untuk kepentingan  pemilihan  maupun  membungkam  guru-guru kritis. 2. Pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang diselenggarakan masyarakat umumnya tidak memiliki program pembinaan untuk guru 7 Pemberhentian 1. Guru  di  institusi  pendidikan  yang  diselenggarakan masyarakat  umumnya  tidak  memiliki  perjanjian  kerja  se- hingga bisa dengan mudah diberhentikan oleh pemilik
Dalam  Pasal  404  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  antara  lain  dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat,  Daerah  Provinsi  dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang  ini  diundangkan.  Sebagai  tindak  lanjut  dari keluarnya    UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan,  Pemerintah  telah  mengeluarkan juknis antara lain :
1.  Surat  Edaran  Mendagri  nomor  120/253/sj  tanggal  16  Januari  2015  tentang Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Setelah  ditetapkannya  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Surat Edaran Mendagri nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan  Pengaliahan  Urusan  berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah ; dan Lampirannya
3. Surat  Edaran Dirjen  Pendidikan Dasar dan  Menengah  Nomor 3603/D/DM/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Di  Provinsi  Jawa  Tengah  saat  ini  telah  tercatat  sebanyak  2.284  Satuan  Pendidikan Menengah, yaitu SMA dan SMK, dengan rincian sebagai berikut : 855 SMA, terdiri atas 363 SMA Negeri dan 492 SMA Swasta; dan terdapat 1.429 SMK, terdiri atas 219 SMK Negeri dan  1.210  SMK  Swasta.  Persebaran  Sekolah  Menengah  atau  ketersediaannya  di  wilayah Kecamatan se Jawa Tengah Tahun 2014 bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Persebaran Sekolah Menengah di Jawa Tengah
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
No Kabupaten / Kota Jml Kec Jml SMP Jml SM Ratio SM : SMP Belum Memiliki Sekolah Menengah 1 Kab Semarang 19 140 63 0,45 Kec Tuntang 2 Kab Kendal 20 151 78 0,52 Kec. Plantungan dan Ringinarum 3 Kab Demak 14 213 90 0,42 4 Kab Grobogan 19 234 74 0,32 5 Kab Pekalongan 19 127 46 0,36 Kec. Wonokerto 6 Kab Batang 15 108 38 0,35 Kec Tulis 7 Kab Tegal 18 181 88 0,49 8 Kab Brebes 17 240 99 0,41 9 Kab Pati 21 225 64 0,28

## Tabel 2. Persebaran Sekolah Menengah di Jawa Tengah
Sumber : Data Profil Pendidikan Menengah, Kemdikbud 2013/2014
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
No Kabupaten /Kota Jml Kec Jml SMP Jml SM Ratio SM : SMP Belum Memiliki Sekolah Menengah 10 Kab Kudus 9 115 43 0,37 11 Kab Pemalang 14 164 67 0,41 Kec. Pulosari 12 Kab Jepara 16 190 64 0,34 13 Kab Rembang 14 99 39 0,39 Kec Pancur 14 Kab Blora 16 138 75 0,54 Kec Bogorejo 15 Kab Banyumas 27 210 107 0,51 Kec. Lumbir 16 Kab Cilacap 24 276 105 0,38 17 Kab Purbalingga 18 129 48 0,37 Kec Pengadegan 18 Kab Banjarnegara 20 142 34 0,24 Kec  Pagentan,  Pan-danarum  dan Susukan 19 Kab Magelang 21 217 79 0,36 20 Kab Temanggung 20 117 37 0,32 Kec  Bejen,  Tlogo-mulyo,  Tretep dan Wonoboyo 21 Kab Wonosobo 15 137 42 0,31 Kec Kalikajar 22 Kab Purworejo 16 114 66 0,58 23 Kab Kebumen 26 204 93 0,46 Kec Alian dan Pon-cowarno 24 Kab Klaten 26 135 88 0,65 Kec Kemalang 25 Kab Boyolali 19 138 78 0,57 26 Kab Sragen 20 118 74 0,63 Kec Sidoharjo 27 Kab Sukoharjo 12 84 56 0,67 28 Kab Karanganyar 17 101 49 0,49 Kec  Jatiyoso,  Ngar-goyoso  dan Tawangmangu 29 Kab Wonogiri 25 145 63 0,43 Kec  Batuwarno,  Karangtengah, Ngadirojo dan Puhpelem 30 Kota Semarang 16 216 182 0,84 31 Kota Salatiga 4 28 27 0,96 32 Kota Pekalongan 4 35 22 0,63 33 Kota Tegal 4 36 32 0,89 34 Kota Magelang 3 23 31 1,35 35 Kota Surakarta 5 80 85 1,06 JUMLAH 573 5.010 2.287 0,46 29 Kec
Wilayah  kecamatan  yang  belum  memiliki  Sekolah  Menengah  merupakan  wilayah prioritas  untuk  program  pendirian  Sekolah  Menengah  baru  (SMA/SMK).  Wilayah  dengan ratio  SM:SMP  di  bawah  50%  merupakan  prioritas  untuk  menambah  akses  layanan pendidikan menengah, melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru. Semua lulusan Sekolah  Menengah  Pertama  atau  sederajat,  diharapkan  mampu  tertampung  di  Satuan Pendidikan  Menengah  atau  Sekolah  Menengah  (SMA/SMK).  Hal  ini  selaras  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor  80  Tahun  2013  tentang Pendidikan Menengah Universal, Pasal 4 Ayat 5 yang menyatakan bahwa:
“ Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya  menjamin  tersedianya satu satuan pendidikan menengah di setiap wilayah kecamatan di Indonesia. “ Di  masa  depan,  Pemerintah  Provinsi  memiliki  tanggungjawab  langsung  atas kewenangan  perijinan  yang  merupakan  pemberian  ijin  kepada  masyarakat  atau  pihak  lain (pemerintahan  Kabupaten/Kota/Pusat)  yang  akan  berkontribusi  terhadap  penyediaan  akses pendidikan menengah di daerah. Namun demikian, upaya perluasan akses atau pemerataan pendidikan menengah tidak boleh mengabaikan standar pelayaan minimal pendidikan yang menjadi  salah  satu  prasyarat  penting  untuk  penyediaan  akses  layanan  pendidikan  yang bertanggungjawab.  Masyarakat  atau  anak-anak  usia  pendidikan  menengah  harus mendapatkan  perlindungan  melalui  kebijakan  perizinan  pendirian  Sekolah  Menengah  baru ini.  Lembaga  atau  yayasan  penyelenggara  pendidikan  menengah  harus  mampu  memenuhi Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang  Pendidikan  Menengah,  sehingga  diharapkan Satuan  Pendidikan  Menengah  atau  sekolah  dimaksud  mampu    menyelenggarakan  proses pendidikan menengah secara memadai dan bermutu, dan tidak berorientasi pada profit. Dari sebanyak  2.284  SMA  dan  SMK  di  Jawa  Tengah  mampu  menampung  sebanyak  980.083 siswa, dengan rincian bisa dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Jumlah Siswa SMA dan SMK di Jawa Tengah
Tahun Pelajaran 2014/2015
Sumber : Dapodikmen 2014/2015
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Siswa
Negeri Swasta Jumlah SMA 267.476 90.715 358.191 SMK 183.093 438.799 652.654 ∑ 440.569 529.514 980.083
Dari  data  siswa  SMA  dan  SMK  tahun  pelajaran  2014/2015  di  Jawa  Tengah  yang keseluruhannya  berjumlah  980.083  siswa,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  ratio  SMA Negeri dan Siswa adalah 1 : 736, sedangkan untuk  SMA Swasta adalah 1 :  185. Rata-rata ratio SMK Negeri dan Siswa adalah 1 : 836, sedangkan untuk SMK Swasta adalah 1 : 363. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  animo  penduduk  usia  sekolah  menengah  (16-18  tahun)  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  SMK  (63%)  lebih  besar  dibandingkan  dengan  animo  untuk melanjutkan pendidikan di SMA (37%).

## Tabel 4. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMA dan SMK
Di Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015

## Sumber : Dapodikmen 2014/2015
Dari  tabel  4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  keseluruhan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan  di  Jawa  Tengah  adalah  58.490  orang  yang  terdiri  atas  21.679  orang  yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipli (PNS) dan sebanyak 36.811 orang berstatus sebagai Non-Pegawai  Negeri  Sipil  (Non-PNS).  Dari  sebanyak  21.679  orang  guru  dan  tenaga kependidikan  SMA/SMK  yang  berstatus  PNS,  proporsi  berdasarkan  golongan  di  35 Kabupaten/Kota ada pada tabel 5.
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Sekolah Status Guru PNS Non PNS Jumlah SMA 12.419 (54,90%) 10.204 (45,10%) 22.623 SMK 9.260 (25,82%) 26.607 (74,18%) 35.867 ∑ 21.679 (37,06%) 36.811 (62,94%) 58.490
Tabel 5. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PNS di SMA/SMK berdasarkan Golongan, Tahun Pelajaran 2014/2015
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
N O KAB/KOTA SMA SMK Total golongan Jumla h golongan Jumlah IV III II I IV III II I 1 Kab.Banjarnegara 75 178 35 1 289 38 95 4 137       426 2 Kab.Banyumas 193 254 124 14 585 199 250 29 6 484    1.069 3 Kab. Batang 71 102 19 1 193 32 61 13 3 109       302 4 Kab. Blora 69 132 37 2 240 101 62 1 0 164       404 5 Kab. Boyolali 175 241 60 6 482 91 138 9 4 242       724 6 Kab. Brebes 189 200 48 7 444 46 85 12 1 144       588 7 Kab. Cilacap 235 241 25 1 502 115 203 6 2 326       828 8 Kab. Demak 111 166 11 2 290 27 52 7 0 86       376 9 Kab.Grobogan 149 174 13 2 338 53 82 2 0 137       475 10  Kab.Jepara 122 200 54 10 386 48 119 7 0 174       560 11  Kab.Karanganyar 164 163 62 10 399 90 206 31 6 333       732 12  Kab. Kebumen 123 175 75 8 381 137 207 35 7 386       767 13  Kab. Kendal 103 167 27 3 300 46 142 2 1 191       491 14  Kab. Klaten 395 172 56 0 623 250 364 27 1 642    1.265 15  Kab. Kudus 140 129 31 4 304 78 114 9 4 205       509 16  Kab.Magelang 192 103 16 3 314 70 100 5 1 176       490 17  Kab.Pati 139 118 21 4 282 125 45 9 3 182       464 18  Kab.Pekalongan 25 116 48 5 194 42 92 8 0 142       336 19  Kab.Pemalang 122 155 42 9 328 31 193 6 3 233       561 20  Kab.Purbalingga 80 107 29 7 223 71 117 6 3 197       420 21  Kab.Purworejo 244 152 25 3 424 120 114 11 0 245       669 22  Kab.Rembang 72 212 45 6 335 68 99 5 1 173       508 23  Kab.Semarang 136 164 28 2 330 67 169 4 17 257       587 24  Kab.Sragen 94 192 94 2 382 111 217 19 23 370       752 25  Kab.Sukoharjo 243 201 22 2 468 44 181 5 0 230       698 26  Kab.Tegal 129 163 72 17 381 102 132 48 36 318       699 27  Kab.Temanggung 59 58 6 0 123 90 108 4 0 202       325 28  Kab.Wonogiri 141 234 76 11 462 56 129 15 0 200       662 29  Kab.Wonosobo 64 165 26 2 257 55 141 6 0 202       459 30  Kota Magelang 85 109 24 7 225 166 185 12 10 373       598 31  Kota Pekalongan 71 65 4 0 140 82 65 4 0 151       291 32  Kota Salatiga 19 88 31 0 138 33 77 7 0 117       255 33  Kota Semarang 309 393 125 12 839 383 326 23 4 736    1.575 34  Kota Surakarta 268 292 33 1 594 342 408 21 4 775    1.369 35  Kota Tegal 101 110 11 2 224 89 129 3 0 221       445 JUMLAH 4.907 5.891 1.455 166 12.419 3.498 5.207 415 140 9.260 21.679
Dari  sebanyak  21.679  orang  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  yang  berstatus  PNS  di Jawa  Tengah,  sebanyak  57,29%  merupakan  Guru-Non  Guru  PNS  SMA,  sedangkan sebanyak  42,71%  merupakan  Guru-Non  Guru  PNS  SMK.  Guru  dan  Non  Guru  (Tenaga Kependidikan)  PNS  ini  kemungkinan  bertugas  di  sekolah  swasta  sebagai  guru  DPK (Diperbantukan).
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2O14  tentang  Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi maka PNS Kabupaten / Kota beralih menjadi PNS Pemerintah Propinsi.
Untuk  mengatur  hal  ini,  maka  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  menerbitkan Peraturan  Kepala  BKN  no.1  tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan  Pengalihan  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah  Kabupaten/Kota  Yang  Menduduki  Jabatan  Fungsional  Guru  Dan  Tenaga Kependidikan  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Provinsi.  Pengalihan  Pegawai  Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan  Kepala  BKN  Nomor  1  Tahun  2016  Tersebut Maka Kepala BKN Mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26- 30 Lv.7 I-L /99 Tanggal : 15 Juli 2016. Surat  Ini Sengaja Dikeluarkan Sebagai Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Dalam Pengalihan PNS Sebagai Dampak Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Isi dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut diantaranya adalah :
1. PNS  yang  termasuk  wajib  dialihkan  adalah  Guru  dan  Tenaga  kependidikan  (Kepala sekolah, pengawas sekolah, pengelola laboratorium/ bengkel, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pejabat pengawas dan pelaksana) pada satuan pendidikan menengah, SMA dan SMK.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
3. Pemberian  gaji  dan  tunjangan  Pegawai  Negeri  Sipil  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93

## Tabel 6. Perbandingan jumlah Sekolah Menengah dengan Jumlah Guru
Sumber : Data Profil Pendidikan Menengah, Kemdikbud 2013/2014
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93 NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH KEC JML SEKOLAH MENENGAH JML GURU SMA JUMLAH GURU SMK TOTAL GURU 1 Kab Semarang 19 63 330 257 587 2 Kab Kendal 20 78 300 191 491 3 Kab Demak 14 90 290 86 376 4 Kab Grobogan 19 74 338 137 475 5 Kab Pekalongan 19 46 194 142 336 6 Kab Batang 15 38 193 109 302 7 Kab Tegal 18 88 381 318 699 8 Kab Brebes 17 99 444 144 588 9 Kab Pati 21 64 282 182 464 10 Kab Kudus 9 43 304 205 509 11 Kab Pemalang 14 67 328 233 561 12 Kab Jepara 16 64 386 174 560 13 Kab Rembang 14 39 335 173 508 14 Kab Blora 16 75 240 164 404 15 Kab Banyumas 27 107 585 484 1.069 16 Kab Cilacap 24 105 502 326 828 17 Kab Purbalingga 18 48 223 197 420 18 Kab Banjarnegara 20 34 289 137 426 19 Kab Magelang 21 79 314 176 490 20 Kab Temanggung 20 37 123 202 325 21 Kab Wonosobo 15 42 257 202 459 22 Kab Purworejo 16 66 424 245 669 23 Kab Kebumen 26 93 381 386 767 24 Kab Klaten 26 88 623 642 1.265 25 Kab Boyolali 19 78 482 242 724 26 Kab Sragen 20 74 382 370 752 27 Kab Sukoharjo 12 56 468 230 698 28 Kab Karanganyar 17 49 399 333 732 29 Kab Wonogiri 25 63 462 200 662 30 Kota Semarang 16 182 839 736 1.575 31 Kota Salatiga 4 27 138 117 255 32 Kota Pekalongan 4 22 140 151 291 33 Kota Tegal 4 32 224 221 445 34 Kota Magelang 3 31 225 373 598 35 Kota Surakarta 5 85 594 775 1.369 JUMLAH 573 2.287 12.419 9.260 21.679
Dari  tabel  6  di  atas  bisa  kita  lihat  bahwa  jumlah  guru  di  berbagai  daerah  berbeda beda  untuk  jumlah  dan  sebarannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebaran  guru  di  Jawa Tengah  belum  merata.  Idealnya  daerah  yang  memiliki  jumlah  sekolah  menengah  banyak maka  akan  memiliki  jumlah  guru  yang  banyak.  Namun  ada  daerah  yang  lebih  sedikit memiliki  sekolah  namun  jumlah  gurunya  lebih  banyak.  Bisa  kita  ambil  Perbandingan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap. Kabupaten Banyumas dengan 107 jumlah sekolah  menengah  hanya  memiliki  jumlah  guru  sebanyak  1.069  orang.  Sementara Kabupaten  Klaten  88  sekolah  menengah  memiliki  jumlah  guru  yang  lebih  banyak  dari Kabupaten Banyumas yaitu 1.265 orang. Mutasi pegawai antar Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan  dengan  mudah  karena  harus  terdapat  persetujuan  pemda  terkait  sehingga menyebabkan  ketimpangan  kompetensi  pegawai  karena  terkesan  adanya  “pengkaplingan” pegawai provinsi, ataupun pegawai kabupaten/kota.
Ada beberapa jawaban atas tidak meratanya jumlah guru yang notabene merupakan PNS  daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah,  salah  satunya  akibat  desentralisasi. Desentralisasi  telah  membuka  peluang  lebar  bagi  setiap  daerah  untuk  berperan  lebih  besar termasuk dalam pengelolaan PNS dalam hal ini adalah perekrutan dan pengangkatan PNS. Dan  yang  lebih  memprihatinkan  seringakali  perekrutan  tidak  menggunakan  standar  yang jelas dan baku dimana terdapat adanya perbedaan peraturan yang ada dalam UU no 32/2004 tentang  pokok-pokok  pemerintahan  daerah  deng  UU  no.  43/1999  tentang  pokok-pokok kepegawaian. Dan implikasinya adalah karena pola rekrutmen yang dilaksanakan selama ini berbeda  antar  daerah  yang  satu  dengan  yang  lain,  sehingga  mendapatkan  saringan  yang berbeda.  Pada  akhirnya  tingkatan  kompetensi  aparatur  yang  dimiliki  pemerintah  daerah cenderung  tidak  seimbang.  Sebagai  contoh  dari  Hasil  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG) Kabupaten  Sragen  untuk  tingkat  SD  dan  SMP  masih  memprihatinkan.  Pasalnya  dari  10 kabupaten yang menjadi Prioritas di Jawa Tengah, Sragen menempati posisi terakhir.
Jika rekrutmen dan seleksi dilakukan secara efektif, organisasi akan dapat memiliki pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan.  Dengan  demikian  efektivitas  kegiatan  ini  dapat  diukur dari kesesuaiaan antara jumlah guru dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah  yang  ada di suatu daerah. Kesesuaian jumlah pegawai tentu saja harus pula disertai dengan pemenuhan persyaratan sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan standar.
Dalam era desentalisasi, proses pengelolaan guru menjadi wewenang tersebut daerah dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk mengatasi berbagai masalah kepegawaian. Namun  demikian,  harus  tetap  diingat  bahwa  desentralisasi  kepegawaian  dapat  berubah menjadi peluang bagi praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme,
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
politik  uang  ( money  politic), lobi-lobi  ( lobbying ),  suap  ( bribery )  atau  gratifikasi,  selain  itu, salah  satu  resiko  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  kemungkinan  terjadinya  kontrol penuh oleh elit daerah.
Kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo sebelum peralihan kewenangan Pendidikan Menengah  ke  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  politisasi  terjadi  di  era desentralisasi.  Di  Kabupaten  Sukoharjo,  mantan  Kepala  SMAN  Tawangsari,  Suratno, memprotes  mutasi  kepala  SMA/SMK  di  Sukoharjo  pada  September  2016.  Mutasi  guru  itu dinilai melanggar UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam  Negeri  (Mendagri)  tentang  larangan  mutasi  guru  jenjang  SMA  dan  sederajat.  Mutasi kepala  sekolah  SMA/SMK  di  Sukoharjo  dilaksanakan  bersamaan  dengan  pelantikan  Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Sukoharjo  pada  September  2016.  Kala  itu,  ada  beberapa kepala sekolah yang dimutasi antara lain Kepala SMAN 1 Tawangsari, SMAN 1 Bulu, SMAN 1  Mojolaban,  serta  SMAN  3  Sukoharjo.  Mantan  Kepala  SMAN  1  Tawangsari,  Suratno, dimutasi menjadi guru di SMAN 1 Sukoharjo. Padahal, saat itu pengelolaan SMA/SMK masih dalam proses peralihan dari Pemkab Sukoharjo ke Pemprov Jateng.
Proses mutasi dan promosi juga dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Sebanyak 532 orang  itu  terdiri  dari  225  orang  pejabat  struktural  dan  307  orang  pejabat  fungsional  dilantik. Mutasi  dan  promosi  pejabat  fungsional  didominasi  guru,  kepala  sekolah,  dan  dokter.  Di  sisi lain,  225  orang  pejabat  struktural  itu  terdiri  atas  79  orang  mendapatkan  promosi  jabatan  dan 146 orang mendapatkan mutasi. Mutasi ini juga dilakukan menjelang proses alih kewenangan pendidikan menengah kepada pemerintah Provinsi.
Adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer di daerah menjadi PNS, menimbulkan permasalahan walaupun pengangkatan tenaga honorer terpetakan pada tiap badan kepegawaian daerah (BKD) di tiap daerah tetapi belum menggambarkan kebutuhan kompetensi atas jabatan yang dibutuhkan daerah. Secara umum kecenderungan tenaga honorer ialah pegawai yang ada pada awalnya bergabung berdasarkan sistem kekerabatan, bukan berdasarkan kompetensi yang dipunyainya. Selain itu juga telah pemborosan anggaran keuangan negara dikarenakan seluruh pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  mengalokasikan  sebagian  besar  APBD  untuk  membayar gaji dan tunjangan Guru di daerah.
Berdasarkan  masalah  masalah  di  era  desentralisasi  tersebut,  maka  terlihat  bahwa pengelolaan  Guru  yang  profesional  ke  depan  membutuhkan  perubahan  strategi  sehingga pemerintah  Propinsi  mampu  menjalankan  tugasnya  sesuai  kebutuhan.  Sistem  resentralisasi dengan  mengembalikan  alih  kewenangan  pendidikan  menengah  dari  pemerintah  kabupaten/ Kota  ke  Pemerintah  Propinsi  maka  akan  mampu  memfasilitasi  untuk  mengatur  penyediaan
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
aparatur  yang  kompeten,  menyusun  rencana  pengelolaan  serta  meningkatkan  kapasitas pemerintahan  yang  baik  dalam  rangka  memberi  pelayanan  publik.  Meski  kebijakan resentralisasi  sudah  diberlakukan,  banyak  kepala  daerah  yang  melakukan  mutasi  pejabat menjelang alih kewenangan pendidikan menengah kepada pemerintah propinsi.

## KESIMPULAN
Sistem  Desentralisasi  membuka  peluang  lebar  bagi  setiap  daerah  untuk  berperan lebih besar termasuk dalam pengelolaan guru di Kabupaten/Kota. Dominasi Kepala Daerah sangat  terlihat  dalam  proses  rekutmen,  seleksi,  penggajian,  pengembangan  karier, penempatan, mutasi serta penilian kinerja PNS.
Dengan alih kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah  Propinsi  maka  Guru  dan  Tenaga  kependidikan  (Kepala  sekolah,  pengawas sekolah, pengelola laboratorium/ bengkel, pengelola perpustakaan, pustakawan, dan pejabat pengawas dan pelaksana) pada satuan pendidikan menengah, SMA dan SMK yang semula berstatus PNS Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
Dengan  alih  kewenangan  tersebut  maka  Pemerintah  Propinsi  akan  memiliki kewenangan dalam hal mengatur ( policy making ) dalam seleksi, rekuitmen, pengangkatan, penempatan,  mutasi  PNS  khususnya  Guru  dan  Kepala  Sekolah.  Dengan  sentralisasi kewenangan di tingkat Pemerintah Propinsi maka kesewenangan-wenangan Kepala Daerah Bupati/Kota dalam pengelolaan Guru bisa diminimalisir pada pelaksanaan Pilkada.
Pemberian  kewenangan  pengelolaan  Pendidikan  Menengah  kepada  Pemerintah Propinsi sebaiknya tidak merupakan pemindahan „kekuasaan‟ dari Bupati/Walikota kepada Gubernur  untuk  bisa  melakukan  politisasi  kepada  Guru.  Untuk  itu  Pemerintah  propinsi sebaiknya  menjalankan  kewenangan  pengelolaan  pendidikan  menengah  tersebut  dengan mengedepankan prinsip Good Governance ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbal, Mohammad , 2016. Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah”.  Jurnal  Supremasi  Volume  XI  Nomor  2, Oktober  2016,  ISSN  1412-517X  diunduh  dari  file:///C:/Users/HP/Downloads/2800- 6670-2-PB.pdf
Ali, Syarif.” Konsep Pembaharuan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil” diunduh dari file:///
C:/Users/HP/Downloads/konsep-pembaharuan-seleksi-calon-pegawai-negeri-sipil.pdf

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Ardika,  Gede  Tusan    dan  Sahrul,  „Konsep  Dasar  Otonomi  Daerah  dalam  Era  Reformasi”, GaleCSwara, Vol. 5 No. 1, Februari 2011
Budi,  Kusuma  dan  Moh.  Waspa.  Kebijakan  Publik  Menghadapi  Tantangan  (Pengalihan Kewenangan Sma Dan Smk Ke Provinsi Kasus Di Kota Metro). Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora pISSN 2089-3590 | eISSN 2303-2472 diunduh dari http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1243
D,  Dewi  Sendhikasari.  Pengalihan  Kewenangan  Manajemen  Pendidikan  Menengah  Dari Kabupaten/Kota  Ke  Provinsi.  Majalah  Info  Singkat  Pemerintahan  Dalam  Negeri  : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016 diunduh  dari  http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I- P3DI-April-2016-38.pdf
Dahlan, Muhammad Arif. “Kebijakan Pendidikan Gratis Di Tingkat Regional : Konsep dan Pelaksanaan  di  Kabupaten  Rembang”  diunduh  dari  file:///C:/Users/HP/Downloads/ KEBIJAKAN_PENDIDIKAN_GRATIS_DI_TINGKAT_R.pdf
Damayanti,  Sella  Nova  .  2017.  “Analisis  Prospektif  Kebijakan  Pengalihan  Kewenangan Pendidikan  Menengah  dari  Pemerintah  Kota  Surabaya  ke  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 5, Nomor 3 September  – Desember 2017 ISSN  2303-341X  diunduh  dari  http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers- kmp1beaefc49ffull.pdf
E,  Koswara.  2004. Otonomi  Daerah  untuk  Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat ,  Yayasan Pariba, Jakarta, 2004
Harris, Samsudin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah . Jakarta : LIPI Press Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Moleong, Lexy . 1999. Metode Penelitian Kualitatif , Jakarta : Rajawali, Jakarta
Nasution, Marihot. Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi, Buletin  APBN,  Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian  DPR  RI,  Edisi  16.  Vol.  I. Agustus 2016 diunduh dari http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public -file/buletin-apbn-public-16.pdf
Panjaitan,  Dennis  Abel  Timotius,dkk.  Analisis  Yuridis  Terhadap  Peralihan  Bidang Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Diponegoro  Law  Journal  Volume  6,  Nomor  2,  Tahun  2017  diunduh  dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17340

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Rodiyah,  Isnaini .  “Pengelolaan Kepegawaian Daerah  Di Era Desentralisasi”. Kalamsiasi  :
Vol.  5  No.  1  ISSN  1412-7695  (2012)  diunduh  dari  http://eprints.umsida.ac.id/38/1/ PENGELOLAAN%20KEPEGAWAIAN%20DAERAH.pdf
Rohman,  Arif  dan  Teguh  Wiyono.  2010.  Education  Policy  in  Decentralization  Era.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Romli, Lili . 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Septhinna,  Ega  dkk.  “Proses  Rekrutmen  Sumber  Daya  Aparatur  Dinas  Pendidikan  (Studi Kasus  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Malang)”  diunduh  dari  https:// media.neliti.com/media/publications/73958-ID-proses-rekrutmen-sumber-daya- aparatur-di.pdf
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung  : Alfabeta
Suyahman. 2016. “Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016 diunduh dari https://
media.neliti.com/media/publications/120772-ID-analisis-kebijakan-pendidikan-gratis- di.pdf
Syarif, Hidayat . 2000. Refleksi Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan , Jakarta : Pustaka Quantum
Syarif,  Hidayat  dan  Benyamin  Hoessein.  2000  ,  “Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  : Perspektif Teoritis dan Perbandingan” dalam Samsuddin Haris (ed), Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  I57,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2O4  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2Ol4  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5a9al;
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5587

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pelaksanaan Pengalihan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Kabupaten/Kota  Yang  Menduduki  Jabatan Fungsional  Guru  Dan  Tenaga  Kependidikan  Menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah Provinsi  diunduh  dari  http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/02/PERKA- BKN-NOMOR-1-TAHUN-2016-PELAKSANAAN-PENGALIHAN-PNS-DAERAH- KABUPATEN-KOTA-YANG-MENDUDUKI-JF-GURU-DAN-TENAGA- KEPENDIDIKAN-MENJADI-PNS-DAERAH-PROVINSI.pdf
Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  :  K.26-30  /V.7I-L/99  Tanggal  :  15  Juli 2016.  Penjelasan  Atas  Beberapa  Permasalahan  Dalam  Pengalihan  PNS  Sebagai Dampak  Bertakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014diunduh  dari  http:// www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/07/SURAT-KEPALA-BKN-NOMOR-K.26- 30-V.71-1-99-PENJELASAN-ATAS-BEBERAPA-PERMASALAHAN-SEBAGAI- DAMPAK-BERLAKUNYA-UU-NOMOR-23-TAHUN-2014.pdf
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 2 | Edisi Juli - Desember 2017 |Hal.72-93