## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
Oleh : Sri Winugroho 
Suzanalisa 
Amir Syarifuddin 

## ABSTRAK
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  adalah  bahwa  tingkat  kejahatan  jalanan  di  hampir seluruh  kota  besar  di  Indonesia,  mengalami  perubahan  pada  strata  pelaku.  Kejahatan jalanan yang dulunya didominasi oleh kelompok-kelompok penjahat kambuhan, kini justru didominasi oleh kelompok baru dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang menganggur. Mereka  bermutasi  menjadi  gerombolan  geng  motor.  dampak  buruk  dari  kegiatan  geng motor  terhadap  keamanan,  ketertiban  dan  ketentraman    di  tengah    masyarakat.  Pada  sisi lain,  rentetan  kejadian  keganasan  dan  kebrutalan  kelompok  geng  motor,  semakin menggugah    kesadaran  bersama  betapa  perlunya  dilakukan  penegakan  hukum  yang  keras dan  bersifat  komprehensif  terhadap  pelaku,  sedemikian  sehingga  kegiatan  kelompok jalanan tersebut bisa diberantas, dan korban-korban tidak lagi berjatuhan. Dalam perspektif perundang-undangan  Indonesia,  terhadap  pelaku  kejahatan  jalanan  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan  dengan  lalu  lintas  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan),  atau  ketentuan  pidana  yang  berhubungan  dengan narkotika  sebagaimana    diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).
Kata Kunci: Geng Motor, Hukum Pidana Indonesia

## A. Latar Belakang Masalah
Dinamika tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, setidaknya dapat dilihat pada  2  (dua)  hal  yakni  munculnya    bentuk-bentuk  kejahatan  baru  dan  semakin meningkatnya  angka  kriminalitas  yang  bersifat  konvensional.  Seiring  dengan  arus globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  telah  melahirkan  bentuk-bentuk  kejahatan baru  yang  kompleks,  bersifat  transnasional  dan  teroganisir  dengan  dukungan  manajemen yang profesional dan teknologi yang canggih.
 Wakapolresta Jambi, Alumni  Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
Untuk  mengantisipasi  munculnya  berbagai  bentuk  dan  modus  tindak  pidana  yang baru tersebut, maka lahirlah berbagai perangkat perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Undang-undang dimaksud mengatur antara lain tindak  pidana  di  bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup,  pasar  modal,  bea  dan  cukai, pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  perbankan,  pencucian  uang (money  laundering) , perdagangan manusia (human trafficking) dan nakotika.
Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime), tidak serta merta menghapuskan bentuk kejahatan konvensional seperti  penipuan,  penggelapan,  perkosaan,  penganiayaan,  perampokan,  pembunuhan, pencurian dan pencurian dengan kekerasan.
Diantara  bentuk  kejahatan  konvensional  tersebut  di  atas,  terdapat  sejumlah  tindak pidana  yang  berpotensi  menyebabkan  gangguan  keamanan,    ketertiban  dan  ketentraman atau menimbulkan keresahan di tengah  masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah  kejahatan    jalanan  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  orang  yang  tergabung  dalam komunitas kendaraan bermotor roda dua, yang seringkali disebut sebagai geng motor.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  adalah  bahwa  tingkat  kejahatan  jalanan  di  hampir seluruh  kota  besar  di  Indonesia,  mengalami  perubahan  pada  strata  pelaku.  Kejahatan jalanan yang dulunya didominasi oleh kelompok-kelompok penjahat kambuhan, kini justru didominasi oleh kelompok baru dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang menganggur. Mereka bermutasi menjadi gerombolan geng motor.
Mereka sejatinya bukan kelompok kriminal murni. Namun aksi-aksinya di jalanan, kerap  lebih  mengerikan  dari  kelompok  penjahat  profesional.  Dengan  sederet  bentuk kejahatan  konvensional  yang  mereka  lakoni,  justru  menjadi  kelompok  paling  ditakuti warga.  Berawal  dari  aksi-aksi  balapan  liar,  kemudian  perilaku  mereka  berkembang  pada tindakan  yang  mengarah  pada  kejahatan  murni.  Diantaranya,  penodongan,  perampasan, pemerkosaan hingga penganiayaan yang berujung pada pembunuhan.
Dari  waktu  ke  waktu,  keberingasan  geng  motor  memang  mengarah  ke  tindak kriminal  murni.  Sejumlah  sesepuh  geng  motor  tidak  menampik  bahwa  geng-geng  motor sekarang  bisa  saja  dijadikan  sarana  peredaran  narkoba.    Dulu  saja  banyak  bandar  yang menawarkan  barangnya.  Waktu  itu  zamannya  putaw  sedang  tren.  Harus  diakui,  ada beberapa  anggota  geng  yang  memakainya,  bahkan  menjualnya  ke  anggota  geng  lainnya. Bukan tidak mungkin, geng-geng motor itu suatu saat nanti berkembang menjadi kelompok kejahatan yang terorganisasi. Oleh karena itu,  polisi harus berani bertindak tegas terhadap
geng  motor  sebelum  mereka menjadi  kelompok  kejahatan terorganisasi.  Mereka memang bisa saja ”membakar” jalanan Kota Bandung dengan segala aksi kriminal, layaknya geng motor Hell’s Angels yang ”membakar” jalanan di Benua Amerika. 1
Berdasarkan  paparan  di  atas,  menjadi  jelas  betapa  serius  bahkan  mengerikannya dampak  buruk  dari  kegiatan  geng  motor  terhadap  keamanan,  ketertiban  dan  ketentraman di  tengah    masyarakat.  Pada  sisi  lain,  rentetan  kejadian  keganasan  dan  kebrutalan kelompok geng motor, semakin menggugah  kesadaran bersama betapa perlunya dilakukan penegakan  hukum  yang  keras  dan  bersifat  komprehensif  terhadap  pelaku,  sedemikian sehingga kegiatan kelompok jalanan tersebut bisa diberantas, dan korban-korban tidak lagi berjatuhan.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia,  terhadap  pelaku  kejahatan jalanan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana sebagaimana  termaktub  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  dan ketentuan  pidana  khusus  seperti  pidana  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan),  atau ketentuan  pidana  yang  berhubungan  dengan  narkotika  sebagaimana    diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang Narkotika).
Dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana  umum,  sebutlah  penganiayaan  misalnya, maka  kelompok  geng  motor  yang  melakukan  penganiayaan,  dapat  dikenakan  ketentuan pidana Pasal 351 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

## Pasal 351
(1)   Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah,
(2)   Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3)   Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
(4)   Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
1 http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/07/geng-motor-membakar-jalanan-kota.html.
(5)   Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Mencermati  ketentuan  Pasal  351  KUHP  di  atas,  diperoleh  kesimpulan  sementara bahwa  pengenaan  Pasal  351  KUHP  kepada  anggota  geng  motor  yang  melakukan  tindak pidana  penganiayaan  dirasakan  tidak  tepat,  karena  Pasal  tersebut  cenderung  melihat kejahatan  penganiayaan  sebagai  perbuatan  pribadi,  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seorang pelaku.
Hal  itu  sama  sekali  berbeda  halnya  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh kelompok  geng  motor.  Kejahatan  penganiayaan    kelompok  jalanan  ini,  dilakukan  secara bersama-sama, bahkan melibatkan puluhan sampai ratusan pelaku, dengan cara-cara yang tergolong brutal bahkan biadab.
Dengan  karakteristik  tindak  pidana  yang  demikian,  maka  penerapan  Pasal  351 KUHP  terhadap  gerombolan  geng  motor  yang  melakukan  penganiayaan,  menjadi  tidak tepat.  Meskipun  dirasakan  tidak  tepat,  disadari  penerapan  pasal  itu  adalah  satu-satunya pilihan  yang  ada  di  dalam  KUHP.  Dengan  kata  lain,  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  belum mengatur  tentang  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  oleh kelompok terogranisir, dan dengan cara-cara yang di luar batas kemanusiaan.
Dengan demikian, disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan pidana umum, terdapat kekosongan  norma (vacuum  of  norm) di  dalam  KUHP  yang  mengatur  tentang  ketentuan pidana,  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  oleh  kelompok  terogranisir,  dan  dengan cara-cara yang brutal bahkan biadab. Ketiadaan norma tersebut cenderung  menyebabkan rendahnya  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  pidana  geng  motor, sedemikian  sehingga  tidak  menimbulkan  efek  jera (deterrent  aspect) .  Tidak  adanya  efek jera  tersebut,  menyebabkan  perkembang-biakan  geng  motor  sulit  dihentikan,      yang  pada gilirannya melemahkan penegakan hukum di tengah masyarakat.

## B. Perumusan Masalah
Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:
1. Bagaimana  pengaturan  mengenai  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  geng  motor menurut hukum pidana Indonesia?;
2. Bagaimana  konsepsi  pembaharuan  hukum  pidana  tentang  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  geng  motor,  sedemikian  sehingga  mampu  mencapai  hakekat
penegakan  hukum,  yakni  menciptakan  menciptakan  ketertiban,  guna  mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat?.

## C.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Penelitian  normatif diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi perhatian  utama  adalah  ketentuan  KUHP,  yang  mengatur  mengenai  perbuatan pidana yang dilakukan oleh gerombolan geng motor.
2.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  sesuai  dengan  rumusan  masalah sebagai  objek  penelitian  yang  akan  dibahas  dan  dijawab.  Maka  pendekatan  yang digunakan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan  sejarah.  Pendekatan  Konsep  dilakukan  dengan  meneliti  asas-asas hukum  pidana,  teori-teori  kebijakan  kriminal,  kebijakan  hukum  pidana  dan  teori pemidanaan.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti  konsep perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  baik  berbentuk  hukum positif  maupun  yang  masih  berbentuk  rancangan.  Sementara  pendekatan  sejarah dikakukan  dengan  meneliti  latar  belakang  pengaturan  mengenai  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh gerombolan geng motor.
Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian  hukum  dan  norma-norma  hukum,  dengan  cara  melihat  isi  dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah proses peradilan  pidana.  Pengkajian  terhadap  isi  bahan  hukum  dengan  melakukan  interpretasi, menilai  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  semua  kebijakan  hukum  pidana  yang berhubungan  dengan  masalah  pemidanaan,  hukum  acara  pidana,  sistem  peradilan  pidana baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

## D.  Kajian  yuridis  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  geng  motor menurut hukum pidana Indonesia
1.  Analisis  Pengaturan  Mengenai  Perbuatan  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Geng  Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia
Sebelum sampai pada pembahasan mengenai pengaturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor menurut hukum pidana Indonesia, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian dari geng motor, karakteristik kejahatan yang dilakukannya, dan dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  geng  berarti  sebuah  kelompok  atau gerombolan remaja yang dilatar-belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota  dalam  sebuah  kelompok  kriminal  (gerombolan)  yang  terorganisir  dan  memiliki kebiasaan  urakan  dan  anti  peraturan.  Geng  motor  sendiri  dilandasi  oleh  aktivitas kesenangan di atas motor. Namun yang perlu untuk digarisbawahi, pengertian geng motor sangatlah berbeda dengan pengertian club motor. Pada club motor, aktivitas berkelompok didasari  oleh  kesamaan  hobi  otomotif  atau  aktivitas  sosial  yang  umumnya  terdaftar  pada organisasi otomotif resmi, seperti IMI (Ikatan Motor Indonesia). 2
Sebuah  geng  motor  biasanya  memiliki  beberapa  sektor  yang  penamaannya berdasarkan  nama  wilayah  atau  daerah.  Bahkan  aktivitas  penyisirannyapun  diatur  dan dikomandoi  oleh  seorang  koordinator  sektor,  yang  dalam  menjalankan  aksinya  mereka memilki strategi perang untuk menyerang dan bertahan, bahkan memiliki senjata andalan seperti  tongkat,  pedang  ataupun  senjata  api.  Keberadaan  geng  motor  dianggap  sebagai kelompok  kriminal  yang  perlu  mendapat  penangganan  serius  dari  aparat  penegak  hukum mengingat aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. 3
Pandangan  senada  dikemukakan  oleh  Muchlis  bahwa  geng  motor  adalah  istilah yang sama sekali berbeda dengan klub motor. Geng motor memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat keselamatan seperti helm, sepatu dan jaket;
2. Membawa senjata yang dibuat sendiri atau buatan pabriknya seperti rantai besi yang telah ditajamkan, samurai, badik, bom Molotov, hingga senjata api;
2 Trias Palupi Kurnianingrum, “Geng Motor dari Sisi Penegakan Hukum”, Jurnal Info Singkat Hukum,   Vol. IV, No. 08/II/P3DI/April/2012.
3 Trias Palupi  Kurnianingrum, “Geng Motor dari Sisi Penegakan Hukum”, Jurnal Info Singkat Hukum,   Vol. IV, No. 08/II/P3DI/April/2012.
3. Biasanya  hanya  muncul  malam  hari  dan  tidak  menggunakan  lampu  penerang serta bunyi kendaraan yang memekakkan telinga;
4. Jauh dari kegiatan sosial, tidak pernah membuat acara-acara sosial.
5. Anggotanya lebih banyak anak-anak di bawah umur, pelajar atau bekas pelajar. Lebih  banyak  lelaki  daripada  perempuan,  dan  perempuan  tidak  jarang dijadikan pemuas seks anggota laki-laki;
6. Motor  yang  digunakan    tidak  memiliki  surat-surat  yang  lengkap  atau  bodong, tidak ada spion, sein, hingga lampu utama;
7. Yang  penting  buat  mereka  adalah  motor  bisa  kencang  dan  mampu  melibas orang  yang lewat. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram diantara geng motor lainnya hingga sering terjadi tawuran di atas motor;
8. Suka berkumpul  di tempat-tempat yang gelap. 4
Sedangkan klub motor, memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:
1. Perlengkapan keselematan dalam berkendara benar-benar lengkap;
2. Motor dan pengendaranya sama-sama lengkap bahkan biasanya ditambah box dibelakang motor, untuk menaruh helm dan peralatan motor;
3. Berkumpul di tempat yang ramai agar bisa dilihat masyarakat, sekaligus ajang silahturahmi kepada klub motor lain yang kebetulan melintas.
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas dan jauh dari ruang lingkup yang anarkis.
5. Melakukan  kegiatan touring ke  daerah-daerah  sembari  membagikan sumbangan.
6. AD/ART  jelas  dan  tercatat  di  Kepolisian  atau  wadah  dari  perkumpulan  klub motor.
7. Saling  tolong  menolong  terhadap  anggota  klub  motor  lain  ketika  di  jalan mendapatkan trouble .
8. Setiap  klub  motor  memiliki  tujuan  dalam  berkendara  dan  peraturan-peraturan yang tidak membebankan anggotanya. 5
Berdasarkan  karakteristik  geng  motor  tersebut  di  atas,  ditarik  pengertian  bahwa geng motor adalah kumpulan terorganisir yang umumnya beranggotakan anak-anak muda, pejalar  dan  bekas  pelajar  yang  menganggur.  Anggota  geng  motor  pada  umumnya
4 Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011, ISSN: 2088-981X.
5 Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011, ISSN: 2088-981X.
mengenadarai motor secara bergeromboalan, tanpa mengindahkan peraturan lalu lintas dan keselamatan  pemakai  jalan  lainnya,  dan  biasanya  membekali  diri    dengan  senjata,  yang terdiri  dari    aneka  senjata  tajam,  bom  molotov,  dan  senjata  api.    Adapun  tujuan  dari kegiatan  geng  motor  adalah  membuat  keresahan  di  tengah  masyarakat,  tawuran  antar sesama geng motor, hingga untuk tujuan melakukan perbuatan pidana.
Dengan  kehadiran  geng  motor,  kejahatan  jalanan  yang  dulunya  didominasi  oleh kelompok-kelompok  penjahat  kambuhan,  kini  justru  didominasi  oleh  kelompok  baru  dari geng  motor,  yang  sebagian  besar  merupakan  kalangan  anak  muda,  pelajar  dan  bekas pelajar.
Mereka sejatinya bukan kelompok kriminal murni. Namun aksi-aksinya di jalanan, kerap  lebih  mengerikan  dari  kelompok  penjahat  profesional.  Dengan  sederet  bentuk kejahatan  konvensional  yang  mereka  lakoni,  geng  motor  justru  menjadi  kelompok  paling ditakuti warga.
Berawal  dari  aksi-aksi  balapan  liar,  kemudian  perilaku  mereka  berkembang  pada tindakan yang mengarah pada kejahatan. Kawanan geng motor yang  selalu bergerombolan dan  membawa  aneka  sejata  tajam  bahkan  senjata  api  ini,    tidak  segan-segan  menganiaya korban, memperkosa bahkan membunuh.
Peristiwa  demi  peristiwa  keganasan  geng  motor  bagai  tidak  pernah  berhenti diberitakan  di  media.  Sepanjang  yang  terpantau  di  media,  kelompok  geng  motor  yang tergenal  ganas  dan  sadis,  antara  lain  terdapat  di  Bandung,  Jakarta,  Medan,  Pekanbaru, Palembang,dan Makassar.
Dalam    melakukan  kejahatan,  para  anggota  geng  yang  mengendarai  motor  yang secara  bergerombolan,  serta  merta  telah  melakukan  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  sangat mengganggu  ketentraman  masyarakat.  Mulai  dari  tindak  pidana  ringan  seperti  kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat menyurat dan kelengkapan peralatan, sampai tindak  pidana  berat  seperti  karena  kelalaiannya  dalam  mengemudikan  kendaraan  atau ugal-ugalan di jalan,  yang menyebabkan jatuhnya korban luka bahkan meninggal.
Di  samping  itu,  geng-geng  motor  sekarang  juga  dijadikan  sarana  peredaran narkotika.  Di  dalamnya,  banyak  bandar  yang  menawarkan  barang.  Waktu  itu  zamannya putaw  sedang  tren,  mereka  memakai  putaw  secara  bersama-sama.    Harus  diakui,  ada beberapa  anggota  geng  yang  memakainya,  bahkan  menjualnya  ke  anggota  geng  lainnya. Bukan tidak mungkin, geng-geng motor itu suatu saat nanti berkembang menjadi kelompok kejahatan  narkotika  yang  terorganisasi.    Mereka  memang  bisa  saja  ”membakar”  jalanan
Kota  dengan  segala  aksi  kriminal,  lalu  lintas,  narkoba,  perkosaan,  perampokan,  dan pembunuhan,  layaknya  geng  motor  Hell’s  Angels  yang  ”membakar”  jalanan  di  Benua Amerika. 6
Geng motor tengah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Pengeroyokan yang melibatkan kelompok  pengendara  motor  dan  oknum tentara  terjadi  hampir  tiga  pekan  terakhir,  polisi dan militer sampai harus menggelar operasi khusus bagi pengendara motor. Data Indonesia Police  Watch  mengungkapkan  setiap  tahun  lebih  dari  60  orang  tewas  karena  ulah  geng motor. Sebanyak 65 orang tewas pada tahun 2013 akibat geng motor. 7
Berdasarkan  deskripsi  mengenai  tindakan  meresahkan  dari  sebagian  genk  motor tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  geng  motor  adalah  kelompok  atau gerombolan terorganisir yang ditinjau dari perilaku kelompoknya, memiliki maksud (mens rea) melakukan perbuatan pidana.
Berangkat dari paparan di atas, menjadi jelas betapa serius bahkan mengerikannya dampak  buruk  dari  kegiatan  geng  motor  terhadap  keamanan,  ketertiban  dan  ketentraman masyarakat.  Pada  sisi  lain,  rentetan  kejadian  keganasan  dan  kebrutalan  kelompok  geng motor,  semakin  menggugah    kesadaran  bersama  betapa  perlunya  dilakukan  penegakan hukum  yang  keras  namun  bersifat  komprehensif  terhadap  pelaku,  sedemikian  sehingga kegiatan  kelompok  jalanan  tersebut  bisa  diberantas,  dan  korban-korban  tidak  lagi berjatuhan.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini,  terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur  di  dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  atau  ketentuan  pidana yang  berhubungan  dengan  narkotika  sebagaimana    diatur  di  dalam  Undang-Undang Narkotika.
Perbuatan pidana yang paling sering dilakukan oleh geng motor antara lain adalah pencurian yang oleh karenanya dikenakan Pasal 363  KUHP, pencurian dengan kekerasan (Pasal 365  KUHP),   pemerkosaan (Pasal 285  KUHP), penganiayaan  (Pasal 351 UKHP), atau  tindak  pidana  pembunuhan  (Pasal  338  KUHP),    dan  tindak  pidana  narkotika  (Pasal 112 – 117 Undang-Undang Narkotika).
6 http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/07/geng-motor-membakar-jalanan-kota.html.
7 http://www.tempo.co/read/news/2012/04/17/064397631/Ini-Geng-Motor-Paling-Ditakuti-di- Jakarta-Bandung.
Di  samping  itu,  karena  mengendarai  motor  tanpa  mengindahkan  keselamatan  dan nyawa  orang  lain,  geng  motor  dapat  dikenakan  perbuatan  pidana  mengganggu  ketertiban umum, dan atau pidana berupa pelanggaran lalu lintas.
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang lebih keras terhadap anggota geng motor yang melakukan tindak pidana, pertanyaan yang muncul adalah apakah KUHP dan perundang-undangan  di  luar  KUHP,    telah  memuat  ketentuan  pidana  khusus  tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana,  yang dalam  melakukan  tindak  pidana  itu  tidak  sendirian,  melainkan  berkelompok  dalam gerombolan, dan cara melakukan tindak pidana itu, dilakukan dengan cara-cara yang sadis di luar batas-batas kemanusiaan.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, diambil salah satu ketentuan pidana di dalam KUHP,  yakni  Pasal  351  tentang  penganiayaan.  Ketentuan  Pasal  351  diambil  sebagai contoh kasus, karena perbuatan pidana penganiayaan adalah perbuatan pidana yang paling banyak dilakukan oleh geng motor.
Dari  pengkajian  tentang  ketentuan  Pasal  351  KUHP  tersebut,  diharapkan  dapat ditarik  kesimpulan  apakah  pengenaan  pasal-pasal  KUHP  terhadap  perbuatan  pidana  yang dilakukan  oleh  geng  motor,  sudah  merupakan  tindakan  yang  tepat  dalam  memberikan pemberatan pidana, ataukah diperlukan ketentuan khusus yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar pemidanaannya menjadi lebih berat.
Ketentuan Pasal 351 KUHP, selengkapnya menggariskan sebagai berikut:

## Pasal 351
(1)   Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah,
(2)   Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3)   Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
(4)   Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5)   Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Menurut  ayat  (4)  dari  Pasal  351  KUHP  di  atas,  yang  disamakan  dengan penganiayaan yaitu: “sengaja merusak kesehatan orang”. 1) “Menyebabkan perasaan tidak
enak”  misalnya:  mendorong  orang  terjun  ke  kali,  sehingga  basah  kuyup,  suruh  orang berdiri  berjam-jam  di  teri  matahari  dan  sebagainya.  2)  “Rasa  sakit”  artinya  “pijn”  bukan “ziek”, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. 3) “Luka” misalnya: mengiris, menusuk, memotong dengan pisau dan sebagainya hingga terluka. 4) “Mersak  kesehatan  orang”  misalnya  orang  sedang  tidur  dan  berkeringat,  dibuka  jendela kamarnya,  sehingga  orang  itu  masuk  angin,  member  minum  orang  dengan  racun  atau bahan-bahan yang merugikan, sehingga orang itu menjadi sakit (terganggu kesehatannya). 8 Semuanya  itu  harus  dilakukan  dengan  sengaja  dan  tanpa  maksud  yang  patut  atau melewati  batas  yang  diizinkan.  Umpamanya  seorang  dokter  gigi  mencabut  gigi  dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya bukan penganiayaan,  bahkan  perbuatan  sosial,  oleh  karena  itu  ada  maksud  baik  (mengobati). Seorang  bapak  memukul  pada  anaknya  dengan  tangan,  karena  anak  itu  nakal.  Inipun sebenarnya suatu penganiayaan, karena sengaja menimbulkan rasa sakit, tetapi oleh karena ada maksud yang patut (mengajar) peristiwa itu tidak dianggap sebagai penganiayaan yang dapat dihukum. 9
Walaupun  demikian  kedua  peristiwa  tersebut  di  atas  bila  dilakukan  dengan “melewati  batas  yang  diizinkan”,  misalnya  dokter  tadi  mencabut  gigi  sengaja  tidak memakai  suntikan  pati  rasa,  dan  dengan  secara  sambil  senda  gurau,  atau  seorang  bapak tadi  mengajar  anaknya  memukul  dengan  sepotong  besi  dan  dikenakan  pada  kepalanya, maka perbuatan-perbuatan itupun dipandang sebagai penganiayaan yang dapat dihukum. 10
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  351  KUHP  dan  penjelasan  ahli  hukum  pidana  di atas,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  dalam  ketentuan  pidana  yang  mengatur  mengenai perbuatan  dan  sanksi  pidana  penganiayaan  ,  membedakan  ancaman  pidana    yang  dapat dikenakan  hanya  berdasarkan  akibat  yang  timbul  dari  suatu  perbuatan  pidana,  tanpa mempertimbangkan  unsur  jumlah  jumlah  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana bersangkutan.
Artinya,  semakin berat penderitaan yang dialami oleh korban penganiayaan, akan semakin  tinggi  pula  ancaman  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku,  tanpa  harus melihat  apakah  yang  melakukan  penganiayaan  itu,  seorang  diri  atau  melakukannya beramai-ramai dalam kelompok yang terorganisir.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid. , hal. 144-145.
Dengan  kata  lain,  unsur  jumlah  pelaku  bukanlah  merupakan  dasar  pertimbangan dalam menentukan lamanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pidana penganiayaan.  Ancaman  pidana  adalah  sama,      apakah  perbuatan  penganiayaan  itu dilakukan  oleh  satu  orang,  atau  dilakukan  secara  bersama-sama,    dalam  kelompok  yang terorganisir.
Karena hanya mempertimbangkan akibat dari tindak pidana, tanpa mempertimbangkan  jumlah  pelaku  tindak  pidananya,  maka  penerapan  Pasal  351  KUHP terhadap  pelaku  geng  motor,    yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  dalam kelompok yang terorganisir, dirasakan tidak akan dapat mencapai hakikat dari penegakan hukum, yakni  terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum.
Ketidak-adilan  akan  segera  dirasakan,  terutama  oleh  korban  atau  keluarganya, manakala  perbuatan  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  segerombolan  orang, puluhan  bahkan  bisa  mencapai  ratusan  orang    dengan  cara-cara  yang  sadis  di  luar  batas kemanusiaan,  disamakan  ancaman  pidananya  dengan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh satu orang pelaku pidana penganiayaan saja.
Konon  lagi,  kalau  mengingat  bahwa  perlakuan  penganiayaan  yang  beringas tersebut, harus dialami oleh korban yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya,  atau tidak tahu  menahu  dengan  pelaku  pidana.  Dapatlah  dibayangkan  berapa  mirisnya  perasaan  dan penderitaan  fisik  maupun  batin  dari  korban  dan/atau  keluarganya,  akibat  penganiayaan membabi buta yang mesti dialami oleh korban yang tidak berdosa itu.
Ditilik dari pencapaian asas kepastian hukum, penerapan Pasal 351 KUHP terhadap pelaku yang berasal dari geng motor,  juga dirasakan tidak tepat. Dengan penerapan Pasal 351  KUHP  terhadap  geng  motor,  maka  ancaman  pidana  yang  dapat  dikenakan  terhadap pelaku akan relatif ringan.
Rendahnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana geng motor, jelas  tidak  akan  mampu  menimbulkan  efek  jera (deterrent  aspect) ,  baik  terhadap  pelaku maupun  kelompok  geng  motor  lain  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama.  Dengan keadaan yang demikian,   geng motor  akan terus berkembang biak, sulit dihentikan, dan semakin  meresahkan  masyarakat,    yang  pada  gilirannya  akan  melemahkan  penegakan hukum di tengah masyarakat.
Setelah mencermati ketentuan pasal-pasal lain baik di dalam KUHP, maupun dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, ditemukan prinsip perumusan ketentuan pidana
yang  sama  dengan  ketentuan  Pasal  351  KUHP,    bahwa  sanksi  pidana  ditentukan  oleh besarnya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  perspektif  hukum  pidana Indonesia  yang  berlaku  saat  ini,  terhadap  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  geng motor,  seperti  pencurian,  pencurian  dengan  kekerasan,  pemerkosaan,  dan  pembunuhan, dikenakan pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP.  Di samping itu, terhadap penggunaan dan  peredaran  gelap  narkotika,  dikenakan  pasal-pasal    dalam  Undang-Undang  Narkotika, sementara pidana mengganggu ketertiban umum, dan/atau pidana berupa pelanggaran lalu lintas,  dikenakan  ketentuan  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pengenaan  pasal-pasal  dimaksud  terhadap  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh geng motor, tidak akan mampu memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, yang menjadi tujuan mendasar dari penegakan hukum. Hal itu disebabkan karena perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  geng  motor,  memiliki  karakteristik  khusus  antara lain  dilakukan  secara  berkelompok,  terorganisir,  cara-cara  yang  sadis  di  luar  batas-batas kemanusiaan,  dan  jumlah  korban  yang  banyak,  sedemikian  sehingga  harus  dipidana dengan  pidana  yang  lebih  berat.  Pemidanaan  yang  relatif  ringan  sebagaimana  diatur  di dalam  KUHP  dan  perundang-undangan  pidana  di  luar  KUHP  sebagaimana  yang  berlaku saat ini, tidak akan menimbulkan efek penjeraan (deterrence aspect) .  baik terhadap pelaku maupun  kelompok  geng  motor  lain  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama.  Dengan keadaan yang demikian,   geng motor  akan terus berkembang biak, sulit dihentikan, dan semakin  meresahkan  masyarakat,    yang  pada  gilirannya  akan  melemahkan  penegakan hukum di tengah masyarakat.
2. Konsepsi  Norma  Perbuatan  Pidana  yang  Dilakukan  Oleh  Geng  Motor    yang Sebaiknya Diterapkan di Masa Depan
Telah  dikemukakan  dalam  kesimpulan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor, masih dikenakan ketentuan pasal-pasal dengan ancaman pidana, yang dinilai tidak sebanding dengan tingkat kekejaman/kesadisan pelaku, akibat perbuatan pidana atau derita yang harus ditanggung oleh korban/keluarga.
Oleh karena itu, maka rekonstruksi pemikiran tentang norma perbuatan pidana geng motor  yang  sebaiknya  diterapkan  di  masa  depan,  berangkat  dari  cara  bagaimana merumuskan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  geng  motor,  dengan  ancaman  pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana yang saat ini berlaku di dalam KUHP.
Dengan  ancaman  pidana  yang  lebih  tinggi  dari  sanksi  pidana  dalam  pasal-pasal berkaitan  di  dalam  KUHP  saat  ini,  diharapkan  penegakan  hukum  terhadap  geng  motor dapat  dilakukan  secara  lebih  tegas  dan  keras,  sedemikian  sehingga  pertumbuhan  geng motor  yang  makin  merebak  dengan  tindakan-tindakannya  yang  sangat  meresahkan masyarakat, dapat dicegah dan diberantas.
Terkait dengan perumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa  perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor adalah jenis perbuatan pidana yang sama dengan perbuatan pidana di dalam KUHP. Maka  dari  itu,    unsur-unsur  tindak  pidana  berkaitan  yang  saat  ini  sudah  ada  di  dalam KUHP  seperti  unsur-unsur  tindak  pidana  pencurian,  pencurian  dengan  kekerasan, pemerkosaan,  dan  pembunuhan,    dapat  diadopsi  sedemikian  rupa  menjadi  unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.
Sementara  dalam  perumusan  sanksi  pidana,  direkomendasikan  untuk  melakukan pemberatan  pidana  terhadap  geng  motor  yang  melakukan  tindak  pidana,  dengan pemberatan  berupa  penambahan  1/3  (satu  per  tiga)  dari  pidana  yang  ditetapkan  untuk perbuatan pidana biasa.
Adapun dalam teknisnya, pemuatan ketentuan tentang perbuatan pidana geng motor dapat menjadi bagian dari ketentuan pasal-pasal pidana yang sudah ada dalam KUHP saat ini. Denga kata lain, ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana geng motor dapat  menjadi  salah  satu  ayat  di  dalam  ketentuan  pidana  berkaitan  yang  sdah  ada  dalam KUHP saat ini.
Sebagai contoh, dapat dikemukakan revisi Pasal 351 KUHP yang telah mengadopsi perbuatan penganiayaan yang dilakukan geng motor sebagai berikut:
Pasal 351
(1)   Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah,
(2)   Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3)   Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
(4)   Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5)   Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
(6)   Apabila  penganiayaan  dilakukan  oleh  geng  motor,  maka  pidana  terhadap masing-masing pelaku ditambah 1/3 (satu per tiga).
Di  samping  penegakan  hukum  yang  bersifat  lebih  keras,  dengan  penerapan ancaman  pidana  yang  lebih  berat  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  penegakan  hukum terhadap pelaku pidana yang merupakan anggota geng motor, juga harus dilakukan secara komprehensif.
Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan, karena mengingat setidaknya  2  (dua)  hal.  Pertama,  keberadaan  geng  motor  sangat  berkaitan  erat  dengan tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Kedua,  karena  sebagian  besar  dari  pelaku  pidana  geng motor  adalah  anak  di  bawah  umur,  yang  secara  hukum  keberadaannya  justru  harus dilindungi.
Demi  mengingat  kedua  hal  tersebut  di  atas,  maka  pengaturan  tentang  perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor, haruslah didahului oleh upaya-upaya pencegahan yang  bersifat  non  penal.  Deteksi  dini  terhadap  keberadaan  geng  motor,  haruslah dikedepankan  daripada  upaya  pemberantasan  dengan  penangkapan  dan  pemidanaan pelaku.  Dengan  demikian,  pemidanaan  hendaknya  menjadi  pilihan  terakhir (ultimum remedium).
Persoalan  geng  motor,  jelas  tidak  akan  dapat  diberantas  sampai  ke  akar-akarnya, manakala hanya diserahkan kepada penegakan hukum pidana semata. Orang tua, guru dan sekolah,  tokoh agama,  tokoh  masyarakat,  dan  pemerintah  haruslah  saling  bahu  membahu menuntaskan kenakalan remaja sebagai embrio terjadinya kejahatan oleh geng motor.
Di  tengah  upaya  non  penal  yang  tidak  dilakukan  secara  lintas  sektor,  dan  tidak tumbuh  kesadaran  bersama  akan  bahaya  serius  yang  akan  menggerogoti  generasi  muda kita akibat geng motor, maka upaya penal berupa penegakan hukum pidana yang dilakukan dengan  mengenakan    sanksi  pidana  yang  lebih  berat  kepada  pelaku  pidana  geng  motor, diyakini tidak akan mencapai hasil sebagaimana yang diinginkan.
Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa untuk mengatasi keresahan masyarakat  akibat  maraknya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  geng  motor,  harus  dilakukan upaya  hukum  dengan    menerapkan  ancaman  pidana  yang  lebih  berat  terhadap  pelaku tindak  pidana  yang  berasal  dari  geng  motor.  Penerapan  pidana  yang  lebih  berat  tersebut dilakukan  melalui  revisi  atau  perubahan/penambahan  ketentuan  pasal-pasal  pidana  terkait seperti pasal pencurian, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan atau pasal pembunuhan di  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  dengan  ayat  yang  menyatakan  bahawa  “apabila
tindak  pidana  dalam  pasal  ini  dilakukan oleh  geng  motor,  maka  pidana  terhadap masing- masing  pelaku  ditambah  1/3  (satu  per  tiga)”.  Namun  demikian,  upaya  hukum  tersebut haruslah didahului dengan upaya pencegahan yang bersifat non hukum, antara lain berupa kerjasama  lintas  sektor    untuk  mendeteksi  secara  dini  keberadaan  geng  motor,  dan mengatasi  masalah-masalah  sosial  yang  menyebabkan  kenakalan  remaja  sebagai  embrio dari kejahatan serius yang dilakukan oleh geng motor.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  terhadap  perbuatan  pidana  yang dilakukan oleh geng motor, dikenakan pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP.  Di samping  itu,  terhadap  perbuatan  pidana  yang  bersifat  khusus,  dikenakan pasalUndang-Undang  Narkotika,  atau  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan. Pengenaan pasal-pasal dimaksud, diyakini tidak akan mampu memenuhi asas keadilan  dan  kepastian  hukum,  karena  karkateristik  perbuatan  pidana  geng  motor yang bersifat khusus.  Perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor, dilakukan secara  berkelompok,  terorganisir,  dengan  cara-cara  yang  sadis  di  luar  batas-batas kemanusiaan, dan jumlah korban yang banyak, sedemikian sehingga harus dipidana dengan pidana yang lebih berat. Pemidanaan yang relatif ringan sebagaimana diatur di dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP, tidak akan menimbulkan efek penjeraan (deterrence aspect) .  Dengan keadaan yang demikian,   geng motor akan terus berkembang biak, sulit dihentikan, dan semakin meresahkan masyarakat, yang pada gilirannya akan melemahkan penegakan hukum di tengah masyarakat.
2. konsepsi  pembaharuan  hukum  pidana  tentang  perbuatan  pidana  yang  dilakukan oleh  geng  motor,  yang  sebaiknya  diterapkan  agar    mampu  mencapai  hakekat penegakan  hukum,  yakni  menciptakan  menciptakan  ketertiban,  guna  mencapai keadilan,  dan  hukum  sebagai  alat  pembaharuan  masyarakat,  adalah  penerapan menerapkan  ancaman  pidana  yang  lebih  berat  terhadap  anggota  geng  motor  yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

## F.  Rekomendasi
1.  Agar  keresahan  masyarakat  akibat  maraknya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  geng motor  dapat  diatasai,  konsepsi  norma  pemberatan  pidana  terhadap    pelaku  tindak pidana  yang  berasal  dari  geng  motor,  harus  dilakukan  melalui  revisi  atau perubahan/penambahan  ketentuan  pasal-pasal  pidana  terkait  seperti  pasal pencurian,  pencurian  dengan  kekerasan,  pemerkosaan  atau  pasal  pembunuhan    di dalam KUHP yang berlaku saat ini, dengan ayat yang menyatakan bahawa “apabila tindak  pidana  dalam  pasal  ini  dilakukan  oleh  geng  motor,  maka  pidana  terhadap masing-masing  pelaku  ditambah  1/3  (satu  per  tiga)”.  Namun  demikian,  upaya hukum  tersebut  haruslah  didahului  dengan  upaya  pencegahan  yang  bersifat  non hukum,  antara  lain  berupa  kerjasama  lintas  sektor    untuk  mendeteksi  secara  dini keberadaan geng motor, dan mengatasi masalah-masalah sosial yang menyebabkan timbulnya  kenakalan  remaja  sebagai  embrio  dari  kejahatan  serius  yang  dilakukan oleh geng motor.
2.  Agar  konsepsi  pemberatan  pidana  terhadap  pelaku  pidana  geng  motor,        dapat diwujudkan  menjadi  normayang  nyata,  maka  revisi  ketentuan  KUHP  haruslah segera  dilakukan,  terutama  menyangkut  ketentuan  yang  mengatur  tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor.

## G. Daftar Pustaka
Mochtar  Kusumaatmadja, Hubungan  Antara  Hukum  Dengan  Masyarakat:  Landasan Pikiran,  Pola  dan  Mekanisme  Pelaksanaan  Pembaharuan  Hukum ,  BPHN-LIPI, Jakarta, 1976
Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan  Buku  Ketiga, Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1981
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
Siswantoro  Sunarso,  Siswantoro  Sunarso .  Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam Kajian Sosiologi Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2004 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005
Trias  Palupi  Kurnianingrum,  “Geng  Motor  dari  Sisi  Penegakan  Hukum”,  Jurnal  Info Singkat Hukum,   Vol. IV, No. 08/II/P3DI/April/2012.
Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011, ISSN: 2088-981X.