==================================================================================

## Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan
1 Hadi Nuramin, 2 Yendri Iqbal Fadilla
1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; hadi_na@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yendriiqbalfadilla@gmail.com

## Abstract
The target for public service levies is high every year but revenue realization is still far from the target. This shows the existence of fluctuations in revenue from general service levies on Kuningan's own-source revenue (PAD). This study aims to analyze the effect of public service levies on the original income of Kuningan Regency. The research approach used in this study is  quantitative  with  an  associative  type  of  research.  This  research  employed  saturated sampling types. Techniques from data collection efforts were obtained through field research and  library  research.  Based  on  the  results  of    the  hypothesis  test,  it  appears  that  public service  fees  have  a  positive  effect,  amounting  to  0.514  for  an  increase  in  local  own-source revenue  and  in  the  quite  high  category.  This  means  that  between  public  service  levies  and local  own-source  revenue  (PAD)  have  a  fairly  high  (positive)  relationship.  If  public  service levies are higher, it will be followed by higher local own-source revenues.
Keywords : Local Government, Public Service Levies, The Region Own-Source Revenue

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  yang  diterapkan  pada  tahun  2001  telah  menjadi  paradigma  dalam penyelenggaraan  dan  penataan  keuangan  daerah  dengan  sangat  mendasar.  Prinsip  utama pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk  menjadi  jalan  yang  lebih  besar  demi  memaksimalkan potensi  atau  kemampuan  daerah  tersebut,  berupa  dana,  sumber  daya  manusia,  serta  sumber daya  lain  berupa  kekayaan  daerah  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.  9  tahun    2015 tentang  Pemerintahan  Daerah  (PEMDA)  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Pemerintahan  Pusat  dengan  Pemerintahan  Daerah.  Daerah  dituntut  untuk  dapat melaksanakan kewenangan atau hak yang dimiliki karena sumber keuangan pemerintah pusat selalu dikaitkan dengan sumber keuangan daerah. Disinilah diperlukan adanya perbandingan yang transparan serta adil antara daerah dan pusat.
Keuangan daerah menurut Widjaja (2002:147) ialah segala kewajiban serta hak suatu daerah  dalam  upaya  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dalam  bentuk  potensi  atau  kekayaan lain  berkaitan  dengan  kewajiban  serta  hak  daerah  tersebut  dalam  APBD  yang  bisa  dinilai dengan  uang.  Sedangkan  (Siregar,  2015:12)  mengemukakan  bahwai  keuangan  daerah  ialah hak serta kewajiban. Segala bentuk berwujud uang ataupun barang yang dapat dipergunakan sebagai  bentuk  dari  kekayaan  suatu  daerah  selama  belum  dikuasai  atau  dimiliki  oleh  suatu daerah maupun negara yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi serta pihak lainnya sesuai peraturan  perundangan  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Jadi  keuangan  daerah  merupakan  hak serta  kewajiban  suatu  daerah  dalam  upaya  pelaksanaan  pemerintahan  dimana    bentuknya dapat  dinilai  maupun  ternilai  dengan  uang  yang  bentuknya  dapat  berupa  kekayaan    daerah yang relevan dengan hak serta kewajiban yang tercantum di dalam APBD. Keuangan daerah
==================================================================================
menjadi  tolak  ukur  bagi  pemerintahan  daerah  dalam  mengelola  kekayaan  daerah  guna melangsungkan otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berdasarkan  atas  UU  No.  33  Tahun  2004  tercantum bahwa perolehan penggunaan kekayaan daerah diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, serta  PAD  lainnya  yang  dianggap  sah  berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Dari  ketiga sumber  pendapatan  tersebut,  retribusi  menjadi  salah  satu  sumber  yang  dibahas    dalam penelian ini. Adapun yang dimaksud dengan retribusi menurut PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  daerah  yaitu  diartikan  sebagai  suatu  kewajiban  atau  beban  yang  secara  langsung dibayar  serta  diberlakukan  bagi  pihak  yang  menggunakan  segi  pelayanan  tertentu  dari Pemerintah Daerah (PEMDA) yang tujuannya untuk menutup sebagian maupun keseluruhan biaya  pelayanan  tersebut.  Menurut  Mardiasmo  (2013:12),  Retribusi  daerah  didefinisikan sebagai  suatu  pungutan  yang  ditarik  dari  daerah  guna  pembayaran  atas    suatu    jasa  tertentu atau atas perizinan terentu.
Jadi, retribusi daerah merupakan pungutan oleh pemerintah daerah atas diberikannya jasa, atau izin tertentu kepada suatu badan maupun pribadi yang diperoleh dari pihak yang menggunakan pelayanan tersebut guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan. Jenis retribusi daerah menurut UU No. 28 (2009) mengenai Pajak serta Retribusi Daerah yakni: retribusi jasa usaha, retribusi umum, serta retribusi perizinan. Terdapat  3   golongan   dalam  jenis  retribusi  daerah  yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:15):
1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
a. Retribusi dalam bidang Uji Kapal Perikanan ;
b. Retribusi dalam bidang Sampah atau Kebersihan;
c. Retribusi dalam bidang Kesehatan;
d. Retribusi dalam bidang Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil;
e. Retribusi dalam bidang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
f. Retribusi dalam bidang Pemakaman dan Kremasi Mayat;
g. Retribusi dalam bidang Pasar;
h. Retribusi dalam bidang Ganti Uang Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi dalam bidang Uji Motor; serta
j. Retribusi dalam bidang Parkir di Pinggir Jalanan Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
a. Retribusi Aset Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi untuk Tempat Pelelangan;
e. Retribusi untuk Penempatan Parkir;
f. Retribusi untuk Pengolahan Limbah Cair;
g. Retribusi untuk Penginapan;
h. Retribusi untuk Tempat Liburan dan Olah Raga;
i. Retribusi untuk Penjualan Produk Daerah.
j. Retribusi untuk Pelayanan Pelabuhan Kapal;
k. Retribusi untuk Rumah Potong Hewani;
l. Retribusi untuk Penyeberangan di Atas Air; serta
m. Retribusi untuk Penyedotan Kakus.
==================================================================================

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
a. Retribusi Gangguan;
b. Retribusi Trayek;
c. Retribusi Tempat Penjualan Alkohol; serta
d. Retribusi Mendirikan Bangunan.
Retribusi  daerah  merupakan  sebuah  pungutan  terhadap  suatu  daerah  sebagai  wujud kompensasi yang didasarkan atas pemberian izin khusus maupun jasa tertentu terhadap suatu hal,  serta  mencakup  segala  sesuatu  yang  pemerintah  daerah  berikan  untuk  menunjang kebutuhan  suatu  badan  maupun  pribadi.  Dari  berbagai  penerimaan  sumber  PAD  tersebut, maka  salah  satu  bagian  dari  penerimaan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuningan  yaitu retribusi  daerah  yang  memberikan  kontribusi  besar  serta  merupakan  sub  sektor  penerimaan daerah potensial guna diperluas serta dikembangkan. Berikut merupakan target serta realisasi retribusi daerah kabupaten Kuningan dari tahun 2013- 2017:
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kuningan 2013-2017
Tahun Target Retribusi Daerah (Rp) Realisasi Retribusi Daerah (Rp) Persentase 2013 31.939.821.408 24.568.808.691 76,9% 2014 39.509.004.456 40.133.135.754 101,6% 2015 45.324.227.924 38.769.625.494 85,5% 2016 50.920.300.294 38.015.060.600 74,6% 2017 55.599.365.316 37.748.101.889 67,9%
Sumber: Data diolah dari BAPPENDA Kabupaten Kuningan, 2017
Dari tabel 1.1 data realisasi retribusi daerah Kabupaten Kuningan menghadapi ketidak stabilan setiap tahunnya, tahun 2014 menjadi realisasi tertinggi sebesar Rp. 40.133.135.754 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar Rp. 24.568.808.691. Pertumbuhan tahun 2013-2014 adalah mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.564.327.063 atau 38,78%. Lalu untuk  pertumbuhan  tahun  2014-2015  adalah  mengalami  penurunan  sebesar  Rp. 1.363.510.260 atau 3,39%. Sedangkan untuk perkembangan tahun 2015-2016 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 754.564.894 atau 1,94% dan pertumbuhan tahun 2016- 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 266.958.711 atau 0,7%.
Potensi Kabupaten Kuningan yang baik dalam ranah kuliner, pariwisata, serta hiburan membuat  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  atau  pihak  swasta  sangat  mengusahakan  dalam jasa  umum.  Swalayan  serta  pertokoan  yang  semakin  berkembang  menggambarkan peningkatan  dalam  daya  beli  masyarakat  Kabupaten  Kuningan.  Jasa  umum  di  Kabupaten Kuningan  sangat  berpotensi  dalam  peningkatan  PAD  dilihat  dari  jumlah  jasa  umum  yang dimiliki. Perolehan retribusi jasa umum merupakan kontributor paling besar dalam perolehan retribusi  daerah  diluar  retribusi  perizinan  tertentu  serta  retribusi  jasa  usaha.  Data  ini didasarkan pada data lima tahun terakhir. Sementara itu, tujuan Kabupaten Kuningan yang
==================================================================================
ingin dicapai serta realisasi retribusi jasa umum dari tahun 2013-2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Tabel 1.2
Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kuningan 2013-2017
Tahun Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp) Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp) Retribusi Perizinan Tertentu (Rp) 2013 20.865.977.002 1.914.645.008 1.788.186. 681 2014 36.343.649.733 1.731.436.154 2.058.049.867 2015 35.122.746.171 1.771.005.064 1.875.874.259 2016 34.017.249.448 1.591.477.430 2.406.333.722 2017 32.109.958.474 1.604.236.273 4.033.907.142
Sumber: Data diolah dari BAPPENDA Kabupaten Kuningan, 2017
Dari tabel 1.2 data realisasi retribusi jasa umum Kabupaten Kuningan menghadapi ketidakstabilan setiap tahunnya, tahun 2014 menjadi realisasi tertinggi sebesar Rp. 36.343.649.733 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.865.977.002. Pertumbuhan tahun 2013-2014 adalah mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.477.672.731 atau 42,58%. Lalu untuk pertumbuhan tahun 2014-2015 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.220.903.562 atau 3,35%. Sedangkan untuk perkembangan tahun 2015-2016 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.105.496.723 atau 3,14% dan pertumbuhan tahun 2016- 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.907.290.974 atau 5,6%. Pertumbuhan pada tahun 2013-2014 menjadi satu-satunya kenaikan yang terjadi berdasarkan data lima tahun terakhir. Namun kontributor yang paling baik dalam perolehan Retribusi Daerah tetap dipegang oleh Retribusi Jasa Umum.

## Metode Penelitian
Metode penelitian ialah langkah ilmiah atau rasional dalam memperoleh data dengan manfaat dan tujuan tertentu (Anggara, 2015:14). Penelitian yang dilakukan kali ini termasuk ke dalam penelitian yang jenisnya bersifat asosiatif serta menggunakan pendekatan kuantitatif dalam  metode  penelitiannya.  Selanjutnya  Sugiyono  (2017:8)  mengatakan  bahwa  yang dimaksud dengan jenis kuantitatif ialah yang memiliki landasan atas filsafat positivisme dan umumnya dipergunakan untuk meneliti suatu sampel maupun populasi tertentu, pengumpulan data  dikumpulkan  dengan  melalui  berbagai  cara  seperti  analisis  data    dan    instrumen penelitian,  baik  yang  sifatnya  statistik  maupun  yang  sifatnya  kuantitatif  dengan  maksud tujuan yang yaitu guna melakukan suatu pengujian terhadap hipotesis yang sebelumnya telah ditentukan.  Berdasarkan  variabel-variabel  yang  diteliti,  retribusi  jasa  umum  merupakan variabel  X  dan  pendapatan  asli  daerah  merupakan  variabel  Y.  Selanjutya  data    yang digunakan  yaitu  laporan  rekapitulasi  target  dan  realisasi  pendapatan  kabupaten  Kuningan tahun 2013-2017.
==================================================================================

## Hasil Dan Pembahasan
a. Uji Asumsi Klasik
Jenis  uji  dilakukan  sebelum  pembentukan  model  regresi  yang  ditujukan  agar  model yang  terbentuk  kelak  dapat  memberikan  estimasi  yang  positif,  maka  dalam  hal  ini digunakanlah suatu jenis pengujian yang dilakukan yaitu atas dasar uji normalitas.
Uji Normalitas
Di bawah ini disajikan suatu table hasil output dari program SPSS 23.00 uji normalitas dengan jenis pengujian uji Kolmogorov-Smirnov .
Tabel 3.1
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N Normal Mean Parameters a,b Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 5
-,0000597 ,00003883 ,252 ,252 -,174 ,252 ,200 c,d a.This is a lower bound of the true significance; b. Test distribution is Normal;
c. Calculated from data;
d. Lilliefors Significance Correction.
Diperoleh  suatu  nilai  dari  uji Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,252  sebesar sig = 0,200 c,d . Karena nilai sig. > 0,05 (disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal). b. Uji Hipotesis
Pengaruh Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
1. Analisis Regresi Linier Sederhana
Model regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:
Y= α+bx
==================================================================================

## Dimana:
Y= Pendapatan Asli Daerah
X= Retribusi Jasa Umum α = Bilangan konstanta
Dengan menggunakan program SPSS 23.00 for Window s, diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut:
Tabel 3.2 Persamaan Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) Retribusi Jasa Umum -
196830509
58,201 25097053 0939,526 ,514 -,078 ,942 8,084 7,799 1,037  ,376

## a. Dependent Variabel: Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  analisa  atas  hasil output di  atas  maka  dapat  diketahui  diketahui  nilai konstanta  serta  koefisien  regresi  yang  kemudian  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linier sederhana sebagai berikut:

## Y = -19683050958,201 + 8,084X
Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:
α = -19683050958,201 artinya jika variabel X bernilai nol (0), maka variabel Y akan bernilai -19683050958,201 satuan.
b = 8,084 artinya jika Retribusi Jasa Umum meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 8,084 satuan.

## c. Analisis Korelasi
Analisis  korelasi  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kekuatan  hubungan  (asosiasi)  linier antara  dua  variabel.  Analisis  korelasi  tidak  menunjukan  adanya  suatu  keterkaitan  yang bersifat  fungsional,  atau  dengan  kata  lain  analisis  tersebut  tidak  memisahkan  ataupun membedakan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Adapun dalam analisis regresi sendiri, analisis korelasi yang dipergunakan akan menunjukan pula arah dari hubungan antara variabel  terikat  dengan  variabel  bebas  ihwal  daripada  kegiatan  pengukuran  kekuatan hubungannya (asosiasi).
==================================================================================
Untuk menghitung korelasi secara parsial antara X (Retribusi Jasa Umum) dengan Y (Pendapatan  Asli  Daerah)  cara  yang  dipergunakan  oleh  peneliti  guna  usaha  untuk mendapatkan hasil dari korelasi person ialah dengan menggunakan perhitungan melalui SPSS 23.00 for windows , maka didapatkan hasil korelasi seperti tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Hasil Korelasi Parsial Retribusi Jasa Umum dengan Pendapatan Asli Daerah
Correlations Pendapat an Asli Daerah Retribusi Jasa Umum Pendapatan Asli Pearson Daerah Correlation Sig. (2-tailed)
N 1 ,514 ,376 5
5 Retribusi Jasa Pearson
Umum Correlation
Sig. (2-tailed) N ,514 1
,376
5 5
Nilai  korelasi  yang  diperoleh  antara  Retribusi  Jasa  Umum  dengan  Pendapatan  Asli Daerah apabila yaitu sebesar 0,514 serta dapat dipastikan masuk dalam kategori yang cukup kuat. Jadi, antara kedua variabel terjadi hubungan berbanding lurus (positif) yang cukup kuat. Jika  Retribusi  Jasa  Umum  semakin  melambung  tinggi  maka  akan  diikuti  oleh  Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi semakin melambung tinggi pula.
d. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)
Digunakan program SPSS 23.00 for window s, hasil output nya seperti di bawah ini:
Tabel 3.4
Uji T (Parsial)
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Stand ardiz ed Coeff icient s
t Sig .
B Std.
Error Beta 1 (Constant )
Retribusi Jasa Umum - 1968305
0958,20
1 2509705
30939,5 26 ,514 - ,0 78 ,94 2 8,084 7,799 1,
03 7 ,37 6 a. Dependent Variabel: Pendapatan Asli Daerah
==================================================================================

## Pengujian hipotesis terhadap variabel X (Retribusi Jasa Umum)
H 0 : Retribusi Jasa Umum ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
H 1 : Ada pengaruh Retribusi Jasa Umum yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Adapun tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5%, serta derajat kebebasan (v) = 3 = (n – (k+1)) maka diperoleh nilai t tabel 3,182.
Dari hasil output SPSS di atas maka diperoleh suatu nilai t hitung untuk X yang besarnya 1,037  dan  t tabel 3,182.  Disebabkan  karena  nilai  t hitung <  t tabel ,  maka  H 0 diterima,  yang  artinya tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  atas  Retribusi  Jasa  Umum  terhadap  pendapatan  asli daerah (PAD).
e. Analisis Koefisien Determinasi
Kemudian  ketika  telah  diketahui  besar  nilai  R  0,514  maka  dari  itu  koefisien determinasi sendiri dapat dihitung melalui suatu rumus:
Tabel 3.5 Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,514 a ,264 ,018  974659475 01,553
a. Predictors: (Constant), Retribusi Jasa Umum
KD = R 2 X 100%
= (0,514) 2 X 100%
= 26,4%
Oleh  sebab  itu,  maka  dapat  diperoleh  nilai  KD  sebesar  26,4%  yang  artinya menunjukan  bahwa  Retribusi  Jasa  Umum  berkontribusi  atas  pengaruh  yang  besarnya  26,4% terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Adapun  sisa  yang  besarnya  73,6%  medapatkan pengaruh dari faktorr-faktor lain yang dihiraukan oleh penulis.
1. Pengaruh Dimensi-Dimensi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan Secara Parsial
Berikut ini beberapa dimensi retribusi jasa umum yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Secara Parsial, yaitu:
a. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013-2017
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi retribusi pelayanan kesehatan/dinas kesehatan  memperoleh  nilai  sebesar  -16,456,  artinya  jika  Retribusi  Pelayanan kesehatan/dinas kesehatan meningkat -16,456 maka pendapatan asli daerah akan menurun 16,456. Sedangkan berdasarkan  hasil  pengujian  parsial,  retribusi pelayanan kesehatan/dinas
==================================================================================
kesehatan  akan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Kuningan  tahun  2013-2017 diperoleh suatu nilai t hitung (-1,365) < t tabel (3,182) dengan taraf signifikansi 0,266 > 0,05 yang kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa  H 0 diterima.  Maka  dapat  diartikan  bahwasannya  tidak adanya  suatu  pengaruh  yang  signifikan  retribusi  pelayanan  kesehatan/dinas  kesehatan  akan pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kuningan  tahun  2013-2017.  Hal  tersebut diindikasikan  karena  penerimaan  retribusi  pelayanan  kesehatan/dinas  kesehatan  selalu  kecil dan mengalami fluktuasi pendapatan karena Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu melaksanakan retribusi pelayanan kesehatan/dinas kesehatan secara optimal.
b. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan/RSUD Linggarjati Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi retribusi pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati  memperoleh  nilai  sebesar  10,914,  artinya  jika  retribusi  pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati meningkat 10,914 maka pendapatan asli daerah akan meningkat 10,914. Sedangkan hasil pengujian parsial, retribusi pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati akan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tahun 2013-2017 diperoleh suatu nilai t hitung (2,339) < t tabel (3,182) dengan jumlah taraf signifikansi yaitu sebesar 0,101 > 0,05 maka H 0 diterima. Dapat pula diartikan bahwa tidak ditemukannya suatu pengaruh yang signifikan retribusi pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati atas pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tahun 2013-2017. Hal tersebut diindikasikan karena penerimaan retribusi pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati selalu menurun dan mengalami fluktuasi pendapatan karena Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu melaksanakan retribusi pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati secara optimal.
c. Pengaruh  Retribusi  Pelayanan  Kebersihan  atau  Persampahan  akan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan berdasarkan Periode tahun 2013 – 2017
Berdasarkan hasil pengujian
koefisien regresi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan  memperoleh  nilai  sebesar  3009,692,  artinya  jika  retribusi  sampah dan kebersihan meningkat 3009,692 maka pendapatan asli daerah akan meningkat 3009,692. Sedangkan  hasil  pengujian  parsial,  retribusi  pelayanan  kebersihan  atau  persampahan  akan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Kuningan  periode  2013-2017  diperoleh  jumlah nilai  thitung  (8,935)  >  ttabel  (3,182)  dengan  hasil  taraf  signifikansi  terbilang  0,003  <  0,05 yang  artinya  dapat  ditarik  suatu  benang  merah  bahwa  H0  dipastikan  ditolak.  Dengan demikian,  terdapat  adanya  suatu  pengaruh  yang  signifikan  anatara  retribusi  pelayanan kebersihan  atau  persampahan  akan  pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kuningan periode  2013-2017.  Hal  tersebut  diindikasikan  karena  penerimaan  retribusi  retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan selalu naik. Hal ini mungkin karena retribusi pelayanan persampahan/  kebersihan  merupakan  sektor  yang  diutamakan  dan  terus  dikelola  serta dimanfaaatkan  sampahnya,  sehingga  penerimaan  retribusi  pelayanan  persampahan/ kebersihan  setiap  tahunnya  sudah  mampunya  meningkatkan  pendapatan  asli  dari  daerah (PAD).
d. Pengaruh Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum/Ret. Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien  regresi  retribusi  terhadap  tempat  parkiryang berada di tepi jalan umum atau retribusi parkir maka diperoleh nilai yang besarnya 621,574, artinya  jika  retribusi  parkir  dipastikan  meningkat  621,574  maka  pendapatan  asli  daerah (PAD) juga meningkat sebesar 621,574. Sedangkan hasil pengujian parsial, retribusi  parkir
==================================================================================
atau retribusi tempat parkir yang bertempat di tepi jalan umum atau terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan tahun periode 2013-2017 diperoleh sejumlah nilai t hitung (2,703) < t tabel (3,182) dengan perbandingan taraf signifikansi sebesar 0,074 > 0,05 maka H 0 diterima. Jadi dapat ditarik suatu benang merah bahwa dipastikan tidak adanya pengaruh yang signifikan  retribusi  tempat   parkir  terhadap
pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tahun 2013-2017. Hal tersebut diindikasikan karena penerimaan retribusi tempat parkir di tepi jalan umum atau retribusi parkir belum cukup baik karena Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu melaksanakan retribusi tempat parkir di tepi jalan umum atau retribusi parkir secara optimal.
e. Pengaruh  Retribusi  Pelayanan  Pasar  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien  regresi  retribusi  pasar  memperoleh    nilai sebesar  -1133,220,  artinya  jika  retribusi  pasar  meningkat  -1133,220  maka  pendapatan  asli daerah akan menurun 1133,220. Sedangkan berdasarkan hasil dari pengujian parsial, retribusi pasar  atas  jumlah  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kabupaten  Kuningan  periode  2013-2017 diperoleh  sejumlah  nilai  t hitung (2,358)  <  t tabel (3,182)  dengan  perbandingan  taraf  signifikansi sebesar  0,100  >  0,05  maka  H 0 dapat  diterima.  Jadi,  tidak  ditemukan  adanya  suatu  pengaruh yang  signifikan  antara  retribusi  pasar  atas  pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Kuningan  tahun  periode  2013-2017.  Hal  tersebut  diindikasikan  karena  penerimaan  retribusi pasar  selalu  kecil  dan  mengalami  fluktuasi  pendapatan  karena  Pemerintah  Kabupaten Kuningan belum mampu melaksanakan retribusi pasar secara optimal.
f. Pengaruh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi retribusi uji kendaraan bermotor memperoleh  nilai  sebesar  -8221,406,  artinya  jika retribusi  tersebut  meningkat -8221,406 maka pendapatan asli daerah akan menurun 8221,406. Sedangkan hasil pengujian parsial, retribusi uji kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli dari daerah di Kabupaten Kuningan periode 2013-2017 diperoleh suatu nilai t hitung (0,770) < t tabel (3,182) dengan jumlah perbandingan taraf signifikansi 0,498 > 0,05 maka dipastikan H 0 dapat diterima. Dengan demikian, tidak terdapat ditemukan adanya suatu pengaruh yang dinilai signifikan terhadap retribusi uji kendaraan bermotor atas pendapatan asli Daerah di Kabupaten Kuningan periode 2013-2017. Hal tersebut diindikasikan karena penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) selalu kecil dan mengalami fluktuasi pendapatan karena Pemerintah Kabupaten Kuningan belum mampu melaksanakan retribusi atas pengujian terhadap kendaraan bermotor (PKB) secara optimal.
g. Pengaruh Retribusi terhadap Pemeriksaan Pemadam Kebakaran atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan tahun Periode 2013 – 2017
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran memperoleh nilai sebesar 107593,128, artinya jika retribusi retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran meningkat 107593,128 maka pendapatan asli daerah akan meningkat 107593,128. Sedangkan hasil pengujian parsial, retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran atas pendapatan asli dari daerah di Kabupaten Kuningan tahun periode 2013-2017 menunjukan hasil nilai t hitung (5,520) > t tabel (3,182) dengan perbandingan taraf signifikansi sejumlah 0,012 < 0,05 maka H 0 dipastikan ditolak. Dengan demikian, terdapat  suatu pengaruh yang cukup signifikan terhadap retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran atas
==================================================================================
pendapatan  asli  Daerah  Kabupaten  Kuningan  tahun  periode  2013-2017.  Hal  tersebut diindikasikan  karena  penerimaan  retribusi  pemeriksaan  pemadam  kebakaran  stabil.  Hal  ini mungkin  karena  retribusi  pelayanan  persampahan/kebersihan  merupakan  sektor  yang diutamakan  karena  berhubungan  dengan  keselematan,  sehingga  penerimaan  retribusi pemeriksaan  pemadam  kebakaran  setiap  tahunnya  sudah  mampunya  meningkatkan pendapatan asli daerah.
h. Pengaruh  Retribusi  Jasa  Pelatihan  Swadana  /  Pelayanan  Pendidikan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Periode 2013 – 2017
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien  regresi  retribusi  jasa  pelatihan swadana/pelatihan  pendidikan  memperoleh  nilai  sebesar  61672,742,  artinya    jika    retribusi jasa  pelatihan  swadana/pelatihan  pendidikan  meningkat  61672,742  maka  pendapatan  asli daerah  akan  meningkat  61672,742.  Sedangkan  hasil  pengujian  parsial,  retribusi    jasa pelatihan  swadana/pelatihan  pendidikan  atas  pendapatan  asli  dari  daerah  (PAD)  Kabupaten Kuningan  tahun  2013-2017  diperoleh  suatu  nilai  t hitung (2,308)  <  t tabel (3,182)  dengan  taraf perbandingan  signifikansi  0,104  >  0,05  maka  H 0 dinyatakan  diterima.  Jadi,  tidak  ditemukan adanya suatu pengaruh yang signifikan retribusi jasa pelatihan swadana/pelatihan pendidikan atas pendapatan asli dari daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tahun 2013-2017. Hal tersebut diindikasikan  karena  penerimaan  retribusi  jasa  pelatihan  swadana/pelatihan  pendidikan belum  cukup  baik  dan  mengalami  fluktuasi  pendapatan  karena  Pemerintah  Kabupaten Kuningan  belum  mampu  melaksanakan  retribusi  jasa  pelatihan  swadana/pelatihan pendidikan secara optimal.
2. Pengaruh Dimensi-Dimensi Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan Secara Simultan
Koefisien  regresi  variabel  retribusi  jasa  umum  dari  hasil  pengujian  regresi memperoleh  nilai  sebesar  8,084,  artinya  bahwa  jika  Retribusi  jasa  umum    dinaikan  maka akan  diperoleh  kenaikan  jumlah  pendapatan  asli  daerah  sebesar  8,084.  Sedangkan berdasarkan hasil pengujian parsial, retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten  Kuningan  Tahun  2013-2017  diperoleh  nilai  t hitung (1,037)  <  t tabel (3,182)  dengan taraf perbandingan signifikansi 0,376 > 0,05 maka H 0 dipastikan diterima diterima. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya suatu pengaruh yang signifikan retribusi jasa umum atas pendapatan asli di daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2017. Hal tersebut diindikasikan karena  penerimaan  retribusi  jasa  umum  selalu  mengalami  fluktuasi  pendapatan  dan  banyak realisasi  retribusi  jasa  umum  yang  tidak  mencapai  target  karena  Pemerintah  Kabupaten Kuningan belum mampu menggali retribusi jasa umum secara optimal.
Hasil pengujian secara parsial pun sesuai hasilnya sama sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Eka Putriani (2016) yang hasilnya tidak ada pengaruh yang signifikan  antara  Retribusi  daerah  dengan  pendapatan  asli  dari  daerah.  Namun,  meskipun hasil  yang  dipeoleh  menatakan  tidak  adanya  keterkaitan  secara  signifikan,  akan  tetapi  hal tersebut  tidak  lantas  berarti  bahwa government dapat  menghiraukan  retribusi  jasa  umum. Tetapi sebaiknya pemerintah daerah harus terus berkonsentrasi untuk terus dapat mengelola dan  menggali  retribusi  jasa  umum  dengan  baik,  karena  bagaimanapun  retribusi  jasa  umum merupakan  kontributor  terbesar  dalam  retribusi  daerah  sehingga  berpotensi  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
==================================================================================

## Simpulan
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diismpulkan bahwa:
1. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Dimensi-dimensi yang berpengaruh signifikan
1) Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan
2) Retribusi atas pemeriksaan pemadam kebakaran
b. Dimensi-dimensi yang tidak bepengaruh signifikan
1) Retribusi atas pelayanan kesehatan/dinas kesehatan
2) Retribusi atas pelayanan kesehatan/RSUD Linggarjati
3) Retribusi atas tempat parkir di jalan umum
4) Retribusi atas pasar
5) Retribusi atas uji terhadap motor
6) Retribusi atas jasa untuk pelatihan swadana/pelatihan pendidikan
2. Dari hasil uji tersebut, dengan demikian dapat ditarik suatu benang merah atau kesimpulan bahwa variabel retribusi jasa umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas pendapatan asli di daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2013 sampai dengan 2017.

## Referensi
Abuyamin, O. (2012). Perpajakan Pusat dan Daerah . Bandung: Humaniora.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV Pustaka Setia.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariaete Dengan Program IBM SPSS 23 .
Semarang: Universitas Diponegoro.
Gie,  T.L.  (1992). Administrasi  Perkantoran  Modern,  Edisi  Keempat .  Yogyakarta:  Liberti bersama dengan Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
Hernandez, J.V., Noruzi, M.R., Ali, I.F.N.H. (2011). What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing? . International Journal of Business and Social Science. 2011. 2 (10). pp.287-291.
Kurniawan, P., dan Purwanto, A. (2004). Pajak Daerah & Retribusi Daerah di INDONESIA.
Malang: Bayumedia Publishing
Lakoy,  T.W.,  Engka,  D.S.M.,  Tumangkeng,  S.Y.L.  (2016). Kontribusi  dan  Pengaruh Penerimaan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014) . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 2016. 16 (1). Hal.
559-567. Terdapat di:
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/11067/10656 (diakses pada 20 Februari 2019).
Liu,  J.,  Hu,  X.,  and  Tang,  T.  (2019). Fiscal  Decentralization  and  Regional  Financial Efficiency:  An  Empirical  Analysis  of  Spatial  Durbin  Model .  Hindawi  Publishing Corporation  Discrete  Dynamics  in  Nature  and  Society.  2016.  Pages  1-14.  Available at: http://dx.doi.org/10.1155/2016/6597138 (diakses pada 20 Februari 2019).
==================================================================================
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi Offset.
Marume,  S.  B.  M.,  Ndudzo,  D. Public  Financial  Administration.  International  Journal  of Business  and  Management  Invention .  2016.  5  (6).  PP—95-107.  Available  at: https://www.ijbmi.org/papers/Vol(5)6/M05060950107.pdf  (diakses  pada  20  Februari 2019).
Mulyawan,   R.,   Enceng.   (2016). Administrasi   Keuangan  Edisi   Ketiga . Tanggerang: Universitas terbuka.
Najmuddin, C.F. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2017 . Skripsi.
Ningsih,  H.T.K. (2017). The  Effect  of   Regional  Tax  and  Regional Retribution on Regional Expenditure in    Local Governments of North Sumatera Province. Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah  Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR)  in    conjunction   with   the  International    Conference  on  Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs) 2017. 2017. pp.220-227. Available at: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/AICS-Social/article/view/10194/8647 (diakses  pada 25 Februari 2019).
Nurcholis, H. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . Jakarta: PT. Grasindo.
Paramasivan, C dan T. Subramania. (2009). Financial Management . Salem: New Age InternasionalPublisher.
http://vcmdrp.tums.ac.ir/files/financial/istgahe_mali/moton_english/financial_manage ment_%5Bwww.accfile.com%5D.pdf (diakses pada 20 Februari 2019).
Putriani. E. (2016). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2006-2015. Skripsi
Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Siagian, S.P. (2008). Filsafat Administasi. Jakarta: Gunung Agung.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Aditama.
Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suyatna, U. (2011). Keuangan Negara . Bandung: Universitas Pasundan Press.
Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta. PT. Pustaka Indonesia Press.
Widjaja, H.A.W. (2002). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.