## PEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG )
Helena Sheila Arkisanti Kristyanto , Fifiana Wisnaeni Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Jalan Imam Barjo Pleburan Semarang 50241 email : helena.sheila@gmail.com

## Abstract
Notary as a public official appointed by the state, does not receive honorarium from the state but receives an honorarium for legal services provided in accordance with his authority. The issue of  honorarium becomes  an obstacle in  its implementation  when the Notary in  other  cases  also requires  material  for  office  operations,  salary  of  Notary  employees,  the  cost  of  making  deeds (paper,  stamp,  etc.),  and  other  costs  incurred  related  to  other  agencies.  this  is  empirical juridical.  The  data  analysis  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  data  analysis  method. Unclear arrangements regarding the category of people who are unable to become ambiguous themselves. It is expected that a more detailed explanation of the forms and procedures for the free provision of legal services in the field of notary that will be carried out by Notaries and the criteria  of  disadvantaged  communities  is  aimed  at  protecting  the  Notary  himself  from  fraud. Either it is issued by Notary organizations or by the government as the authorities.
Keywords : Keywords: Notary, Honorarium, Legal Services Notary

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  diangkat  oleh  negara,  tidak  menerima  honorarium  dari negara  akan  tetapi  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai  dengan kewenangannya.  Permasalahan  honorarium  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaannya  ketika Notaris di lain hal juga membutuhkan material untuk operasional kantor, gaji pegawai Notaris, biaya  pembuatan  akta  (kertas,  materai,  dan  lainnya),  serta  biaya  lainnya  yang  harus dikeluarkan  terkait  dengan  instansi  lain  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  yuridis  empiris.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis data kualitatif. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kategori masyarakat yang tidak  mampu  menjadi  keambiguan  tersendiri.  Diharapkan  adanya  penjelasan  yang  lebih  rinci lagi,  mengenai  bentuk  dan  tata  cara  pemberian  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  dibidang kenotariatan yang akan dilakukan oleh Notaris serta  kriteria  masyarakat  tidak mampu dengan bertujuan  melindungi  Notaris  sendiri  akan  adanya  penipuan.  Baik  itu  dikeluarkan  oleh organisasi Notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang.
Kata Kunci : Notaris, Honorarium, Jasa Hukum Notaris

## A. Pendahuluan
Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara  akan  tetapi  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  diberikan  sesuai  dengan kewenangannya.  Besarnya  nilai  honorarium  yang  diterima  oleh  Notaris  pada  Undang- Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah  masing-masing.  Tidak  menutup  kemungkinan  adanya  kesepakatan  menentukan honorarium  antara  Notaris  dengan  klien,  sehingga  tidak  adanya  kesamaan  honorarium sesama Notaris.
Permasalahan honorarium menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ketika Notaris di lain  hal  juga  membutuhkan  material  untuk  operasional  kantor,  gaji  pegawai  Notaris,  biaya pembuatan  akta  (kertas,  materai,  dan  lainnya),  serta  biaya  lainnya  yang  harus  dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Terlebih terhadap Notaris di daerah seperti pedesaan tertinggal, ataupun  pinggiran  kota  maka  dapat  dipastikan  kemungkinan  untuk  melayani  masyarakat tidak mampu semakin besar dan semakin berat beban Notaris.
Permasalahan terhadap Notaris di Kota Semarang yang termasuk dalam kategori kota berkembang  adalah  keraguan  masyarakat  yang  tidak  mampu  untuk  mendatangi  Notaris. Terutama  jika  kantor  tempat  Notaris  berpraktik  terlihat  mewah,  maka  semakin  membuat masyarakat  tidak  mampu  segan  dan  takut  untuk  menyambangi  kantor  Notaris  di  Kota Semarang.  Penelitian  dilakukan  di  Kota  Semarang  karena  Kota  Semarang  adalah  ibu  kota provinsi Jawa Tengah  yang merupakan salah satu kota besar juga banyaknya Notaris  yang ada di Kota Semarang.
Pada kenyataannya, kalaupun jasa pelayanan Notaris dapat diberikan secara gratis, ada biaya lainnya  yang harus dibayar oleh orang tidak mampu ataupun menjadi beban Notaris. Biaya  yang  dimaksud  adalah  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  telah
ditetapkan  oleh  pemerintah  baik  dalam  bidang  pertanahan  maupun  pelayanan  oleh Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  tentu  saja  pelaksanaannya  tidak membedakan  antara orang  yang mampu  dan tidak mampu. Hal  ini merupakan dilema bagi Notaris  karena  antara  peraturan  dan  fakta  sosialnya  berbeda,  dimana  di  satu  sisi  harus melayani  orang  tidak  mampu  secara  cuma-cuma  namun  di  sisi  lain  adanya  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  harus  tetap  dibayarkan  kepada  Negara.  Kalau  Notaris harus  menanggung  segala  biaya  yang  timbul  maka  akan  membebani  secara  ekonomi  dan tidak  adil  bagi  Notaris.  Terkait  dengan  adanya  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode Etik  Notaris  maka  Notaris  diharuskan  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  baik  bagi  orang yang  mampu  maupun  orang  yang  tidak  mampu  tanpa  membedakan  kondisi  sosial ekonominya.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  yaitu pendekatan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  berdasarkan  kenyataan  dalam  praktik (Soekanto,  1986).  Penelitian  mana  yang  menggunakan  data  primer  (data  lapangan)  berupa data  yang  diperoleh  langsung  dari  kehidupan  masyarakat  dengan  cara  wawancara, kuesioner, sampel, dan lain-lain.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  melakukan  penelitian  terhadap  pemberian  jasa hukum  bidang  kenotariatan  berdasarkan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. Peneliti akan mewawancarai dan meneliti 3 (tiga) orang Notaris di Kota Semarang sebagai sampel  bahan  penelitian,  sedangkan  aspek  yuridis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan melakukan studi dokumen sebagai data pendukung penelitian.
Pada  penelitian  ini  memusatkan  pada  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris,
Pasal  3  Ayat  (7)  Kode  Etik  Notaris,    dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak    Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2014,  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Selanjutnya  dengan  metode  yang  peneliti  paparkan  di  atas,  akan  dikaji  berdasarkan data  yang  diperoleh  dan  disusun  sedemikian  rupa  sehingga  menjawab  rumusan permasalahan yang ditarik dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di Kota

## Semarang
Kota  Semarang  merupakan  Ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah  sekaligus  kota metropolitan  terbesar  kelima  di  Indonesia  sesudah  Jakarta,  Surabaya,  Medan,  dan Bandung. Sebagai  Ibukota Provinsi,  Kota Semarang dituntut untuk  dapat menenuhi  dan menjamin kebutuhan penduduknya.
Institusi  Notaris  lahir  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan kehendak  negara  atau  Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang  diciptakan  oleh negara  untuk  menjalankan  sebagian  kewenangan  negara  di  bidang  hukum  perdata, dengan  membuat  alat  bukti  tertulis  yang  diakui  oleh  negara,  oleh  karena  itu,  kepada Jabatan  Notaris  (Hafidh,  2016).  Pengabdian  jabatan  Notaris  adalah  pelayanan  kepada masyarakat atau klien secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengabdiannya dihayati sebagai pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan
umum dan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat jabatan Notaris pada khususnya.
Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Notaris, harus benar-benar mampu  memberikan  jasanya  di  bidang  kenotariatan  secara    baik  kepada  masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan oleh kewenangan Notaris. Oleh karena itu seorang  Notaris  dituntut  lebih  peka,  jujur,  adil  dan  transparan  dalam  pembuatan  sebuah akta  agar  menjamin  kepastian  hukum  semua  pihak  yang  terkait  langsung  dalam pembuatan sebuah akta otentik tersebut.
Notaris  merupakan  suatu  jabatan  publik  yang  mempunyai  karakteristik.  Sebagai Jabatan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  merupakan  unifikasi  di  bidang  pengaturan Jabatan  Notaris,  artinya  satu-satunya  aturan  hukum  dalam  bentuk  undang-undang  yang mengatur  Jabatan  Notaris  di  Indonesia,  sehingga  segala  hal  yang  berkaitan  Notaris  di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.
Jabatan  Notaris  merupakan  suatu  lembaga  yang  diciptakan  oleh  Negara. Menempatkan  Notaris  sebagai  Jabatan  merupakan  suatu  bidang  pekerjaan  atau  tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
Notaris  mempunyai  kewenangan  tertentu.  Setiap  wewenang  yang  diberikan kepada  jabatan  harus  ada  aturan  hukumnya  sebagai  batasan  agar  jabatan  dapat  berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Maka dari itu, jika seorang  pejabat  (Notaris)  melakukan  suatu  tindakan  di  luar  kewenangan  yang  telah ditentukan,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melanggar  wewenang. Wewenang  Notaris  hanya  dicantumkan  dalam  Pasal  15  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang- Undang Jabatan Notaris.
Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  menteri  yang  membidangi  kenotariatan (Pasal  1  ayat  (14)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris).  Notaris  meskipun  secara administratif  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah,  tidak  berarti  Notaris  menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.
Notaris  meskipun  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  tetapi  tidak menerima  gaji  maupun  uang  pensiun  dari  pemerintah.  Notaris  hanya  menerima honorarium  dari  masyarakat  yang  telah  dilayaninya  atau  dapat  memberikan  pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
Kehadiran  Notaris  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan dokumen  hukum  (akta)  otentik  dalam  bidang  hukum  perdata,  sehingga  Notaris mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melayani  masyarakat,  masyarakat  dapat  menggugat secara  perdata  Notaris,  dan  menuntut  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  jika  ternyata  akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.
Secara  tegas  disebutkan  pada  Pasal  36  ayat  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris yang  tertulis  di  atas,  Notaris  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang diberikan  sesuai  dengan  kewenanganya.  Dengan  kata  lain,  Notaris  dilarang  atau  tidak diperbolehkan  memungut  honorarium  kepada  kliennya  di  luar  kewenanganya  tersebut. Selanjutnya  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  wajib  memberikan  bantuan  hukum  di  bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suyanto,  Notaris  &  PPAT  di  Kota Semarang,  dalam  pelaksanaannya  sudah  pernah  dan  sering  menjalankan  Pasal  37
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris.  Perlu  diketahui  bahwa  Bapak  Suyanto  tidak mempunyai  persyaratan  khusus  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  tidak mampu  dan  mengenai  persyaratan  adanya  keharusan  untuk  meminta  surat  keterangan tidak  mampu  dari  lurah.  Menurut  Bapak  Suyanto,  semua  tergantung  pribadi  mau memberi  atau  tidak  itu  adalah  otomatis  karena  merupakan  suatu  kewajiban  juga  bagi Notaris, dan dalam hal ini hati nuranilah yang jalan di dalam praktik. Misalnya ada klien yang  mengaku  tidak  mampu  maka  Notaris  pasti  akan  melihat  kondisi  juga,  jika membayar yang kecil tidak mampu juga maka yang resmi-resmi saja yang membayar.
Berdasarkan  pengalamannya  dalam  pemberian  jasa  secara  cuma-cuma  justru masyarakat  disini  enggan  atau  tidak  ingin  jika  dikatakan  tidak  mampu.  Hal  ini menimbulkan  fakta  baru  jika  ternyata  di  lapangannya  masyarakat  sendiri  ada “kegengsian”  tersendiri  untuk  diberikan  jasa  secara  cuma-cuma,  mengingat  kondisi mereka  yang  sebenarnya  cenderung  kurang  dalam  hal  ekonomi.  Salah  satu  contohnya masyarakat  yang  sebagai  klien  Bapak  Suyanto  adalah  tukang  becak.  Pada  saat menghadap  kepada  Bapak  Suyanto  diberikan  jasa  secara  gratis  justru  menolak  dan mengatakan  bahwa  seorang  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  karyawan dan  juga  untuk  membuka  kantor  Notaris  pasti  mengeluarkan  uang.  Saat  semua pengurusan sudah selesai, Bapak Suyanto memaksa untuk mengambil dan klien tersebut tetap tidak ingin jika diberikan secara cuma-cuma, lalu klien membayar dengan menyicil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Samardi  yang  berprofesi  sebagai tukang  becak  di  depan  kantor  Notaris  Suyanto  mengatakan  bahwa  jika  meminta  surat keterangan  tidak  mampu  dari  lurah  mengeluarkan  uang.  Bapak  Samardi  beranggapan kalau  mengurus  sesuatu  itu  ada  uangnya.  Jer  basuki  mawa  bea.  Bapak  Samardi
menceritakan pengalamannya sebelum adanya ketegasan mengenai pungli (pungutan liar) jika  meminta  surat  keterangan  dari  Kantor  Lurah  pasti  dikenakan  biaya  sebesar  Rp 500.000,-  atau  dengan  nominal  yang  tidak  menentu.  Tetapi  justru  dengan  itu  maka  ada kesadaran untuk membayar jasa Notaris padahal hal ini justru sangat memberatkan pihak masyarakat tidak mampu sebagai klien Notaris.
Bapak  Suyanto  selaku  Notaris  merasa  kecewa  terhadap  Kantor  Lurah  yang bersangkutan,  mengapa  justru  menarik  biaya,  sedangkan  Notaris  yang  swasta  yang berasal dari honorarium juga tidak ada menarik apapun. Menurut Bapak Suyanto, Notaris juga harus membedakan mana  yang tidak mampu karena sekarang ini atau di kemudian hari,  setelah  pengurusan  ini  ia  dapat  saja  menjadi  mampu  dan  Notaris  mengetahui kondisinya  tersebut,  semisal  dalam  kasus  akan  menerima  warisan.  Sekarang  biasa menjadi  tidak  mampu  tetapi  ternyata  ada  warisan  yang  belum  terurus.  Lalu  apakah  itu termasuk tidak mampu belum tentu juga lalu yang sepantasnya diberikan jasa cuma-cuma itu yang seperti apa. Hal ini menjadi kerancuan yaitu apakah yang sekarang ini atau yang nantinya  dapat  menjadi  tidak  mampu.  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  sendiri  tidak memberi batasan mengenai yang tidak mampu seperti apa.
Pemberian jasa secara cuma-cuma dalam artian memberikan tugas jabatan Notaris itu hanya dalam arti untuk honorarium untuk Notaris saja. Tetapi jikalau terdapat biaya- biaya lain, maka menjadi masalah berbeda dan harus dibayar kecuali jika dalam nominal yang  tidak  seberapa,  maka  Bapak  Suyanto  yang  menanggungnya.  Misalnya  daripada hanya  meminta  sejumlah  Rp  100.000,-  saja  misalnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk resmi. Jadi cuma-cuma dalam artian, hanya Honorarium untuk Notaris. Untuk biaya lain- lain jika relatif kecil maka akan bisa dibebaskan.
Kewajiban  secara  normatif  dan  terdapat  sanksi,  klien  dapat  juga  melaporkan kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dan  pasti  akan  ditengahi  oleh  MPD.  Apabila memang tidak mampu wajib diberikan secara cuma-cuma, dan hasilnya yang menentukan adalah MPD. Jikalau ada yang bermasalah dengan Notaris pasti akan melalui MPD, MPD lalu  menggelar  suatu  pemeriksaan.  Wewenang  MPD  diatur  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004,  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.
Meskipun  MPD  mempunyai  kewenangan  untuk  menerima  laporan  dari masyarakat  dan  Notaris  lainnya,  dan  juga  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan Notaris tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Sanksi berupa teguran  lisan  atau  tertulis  hanya  dapat  dijatuhkan  oleh  Majelis  Pengawas  Wilayah (MPW).  Sanksi  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatan  Notaris  hanya  dapat dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  (MPP),  dan  sanksi  berupa  pemberhentian  tidak hormat  dari  Jabatan  Notaris  dan  pemberhentian  dengan  hormat  dari  Jabatan  Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya, pengangkatan dan  pemberhentian  Notaris  dari  jabatannya  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.
Menurut Bapak Ngadino,  Notaris & PPAT Kota Semarang, keberadaan Pasal  37 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  sangat  bagus  karena  Notaris  wajib  memberikan jasa  hukum  secara  gratis  bagi  yang  membutuhkan  dan  tidak  mampu.  Notaris  harus mempunyai  keputusan  yang  tepat  untuk  menentukan  bahwa  kliennya  sendiri  tidak mampu.  Cara  yang  dilakukan  yaitu  melalui  observasi  ke  domisili  mereka,  tetapi  jangan
sampai diketahui oleh tetangga atau masyarakat  sekitarnya, agar nanti dapat mengambil kesimpulan bahwa klien yang datang tidak mampu dan perlu dibantu.
Jasa  dibidang  hukum  khususnya  tentang  akta  walaupun  jasa  dibidang  hukum secara  umum  tidak  harus  akta,  bisa  berupa  nasihat.  Misalkan  ada  klien  yang  meminta jalan  keluar  atau  solusi  hukum  secara  gratis  tetapi  bermakna  bagi  klien  tersebut  untuk menyelesaikan masalahnya. Hal ini juga dapat menjadi keuntungan bagi Notaris sembari mencari  solusi  dan  mendapatkan  ilmu  baru  untuk  menyelesaikan  masalah  serupa  atau terkait  di  kemudian  hari.  Jasa  ini  penting  untuk  digratiskan  karena  pada  akhirnya  nanti orang akan kembali kepada Notaris yang bersangkutan.
Selaku Notaris, Bapak Ngadino sudah sering menjalankan apa yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris. Bapak Ngadino menggunakan sistem subsidi silang  yang  digratiskan  khusus  untuk  tempat-tempat  ibadah.  Contoh  masjid,  mushola, pondok  pesantren,  gereja.  Sepanjang  surat-suratnya  lengkap  dan  bisa  didaftarkan  atas nama  gereja/masjid,  dan  lain-lain  di  tempat  Notaris  Bapak  Ngadino  digratiskan  dan dibiayai. Jika di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebut CSR (Corporate Social Responsibility).
Hal  yang  berbeda  yaitu  jasa  cuma-cuma  yang  diberikan  oleh  Bapak  Ngadino bukan  hanya  seputar  pembuatan  aktanya  saja  melainkan  sampai  dengan  pembiayaan  di Kantor  Pertanahan.  Pengertian  Bapak  Ngadino  seputar  Pasal  37  ini  digunakan  untuk wadah  “amalnya”  pribadi.  Pada  tahap  kedua,  aktanya  akan  digratiskan  bilamana  orang tersebut  memang  tidak  mampu.  Pada  praktiknya,  Bapak  Ngadino  melakukan  survey tersendiri  apakah  benar  orang  tersebut  tidak  mampu,  dengan  menugaskan  karyawannya untuk  mengecek  secara  langsung  kondisi  klien  tersebut.  Caranya  dapat  dengan
menanyakan kepada Ketua RT setempat maupun tetangganya, sehingga dalam menolong orang berpacu pada Undang-Undang juga bisa menyelesaikan masalah sosial.
Praktiknya  Bapak  Ngadino  tidak  meminta  Surat  keterangan  miskin  melainkan memerlukan bukti riil, agar hati yang membantu ikhlas dan tidak merasa dibohongi. Jadi, di dalam menjalankan ketentuan undang-undang, juga dibutuhkan perasaan ikhlas, tidak sekadar  menjalankan  saja.  Undang-Undang  hanya  mengamanahkan  kepada  Notaris masing-masing  sesuai  dengan  kemampuan  dan  keadaan.  Begitulah  makna  dari  Pasal  37 Undang-Undang Jabatan Notaris menurut Bapak Ngadino sendiri. Jadi, dalam membaca undang-undang  tidak  bisa  secara  kaku  karena  tidak  akan  bermakna.  Memaknakan undang-undang  tidak  dapat  dibaca  secara  tekstual  melainkan  harus  dengan  cara  filsafat hukum.
Sanksi  dari  I.N.I.  tidak  ada  tergantung  pribadi  Notaris  masing-masing  dan organisasi tidak bisa menyentuh untuk kepada  yang bersangkutan. Organisasi fungsinya hanya  mengkoordinir  terhadap  keberadaan  Notaris  itu  sendiri,  aktivitas,  informasi  yang datangnya dari Wilayah atau Pusat. Sanksi terhadap Notaris, dapat diberikan oleh Majelis Kehormatan  Notaris  berdasarkan  penilaian  dari  MPD.  Melihat  pelaksanaannya  syarat penerima bantuan hukum dikembalikan kepada Notaris masing-masing. Persyaratan dan tata  cara  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  menjadi  relevan  dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  jabatan  sebagai  Notaris,  haruslah  berpegang  teguh  pada ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris Indonesia  serta  peraturan  perundang-udangan  terkait,  sehingga  dalam  pelaksanaan jabatan  tidak  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  maupun pelanggaran pada peraturan perundang-undangan lainnya.
Pada  dasarnya  hukum  memberikan  beban  tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Notaris,  namun  demikian  tidak  berarti  setiap  kerugian  terhadap  pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batasan tanggung  jawab  terhadap  Notaris.  Hal  inilah  yang  dalam  ilmu  hukum  dikenal  dengan bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  bertugas memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung  jawab  atas  perbuatannya  sehubungan  dengan  menolak  memberikan  jasa bantuan  hukum  di  bidang  kenotariatan  kepada  orang  yang  tidak  mampu.  Dalam memberikan  jasa  bantuan  hukum  bagi  orang  yang  tidak  mampu  tidak  bisa  dipaksakan, karena terdapat perbedaan kemampuan dari masing-masing Notaris.
Notaris  &  PPAT  Kota  Semarang,  Bapak  Muhammad  Hafidz  mengatakan  bahwa sudah sering menerapkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak ada  alasan  tertentu  untuk  menjalankan  karena  perbuatan  menjalankan  pasal  tersebut merupakan  bagian  dari  amal.  Contohnya  untuk  membuat  akta  yayasan  masjid.  Menurut Bapak Muhammad Hafidz yang dikategorikan sebagai tidak mampu adalah  yang dilihat dari  segi  finasialnya  kurang,  misalnya  segi  pendapatan,  dan  sudut  pandang  lainnya. Bapak  Hafidz  tidak  mempunyai  persyaratan  tesrsendiri  untuk  masyarakat  yang  ingin meminta  jasa  secara  cuma-cuma.  Notaris  harus  mengerti  sendiri  klien  yang  datang kepadanya  dan  menilainya.  Jasa  yang  diberikan  dapat  dalam  hal  pembuatan  akta, legalisasi, waarmerking, konsultasi, dan lain-lain tergantung kebutuhan kliennya.
2. Hambatan  yang  Ditemui  Notaris  dan  Solusi  yang  Dilakukan  Oleh  Notaris Terhadap Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

## Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris Batasan Tersendiri yang Ditetapkan Oleh Notaris
Jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  dibutuhkan  oleh  setiap  golongan  masyarakat. Penggunaan  jasa  kenotariatan  oleh  masyarakat  yang  mampu  dapat  dilakukan  dengan memberikan honorarium kepada Notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak  mampu,  yakni  tidak  dapat  memberikan  honorarium  kepada  Notaris.  Perbedaan kemampuan  ekonomi  mengakibatkan  dampak  pada  penggunaan  jasa  Notaris.  Pada dasarnya,  Notaris  tidak  boleh  menolak  setiap  klien  yang  datang  menghadap  untuk melakukan  perbuatan  hukum  di  bidang  kenotariatan  sesuai  ketentuan  Pasal  37  Ayat  (1) Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  “Notaris  wajib  memberikan  jasa  hukum  di  bidang kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu”.  Pasal  tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma- cuma.
Pemberian  jasa  hukum  dibidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  oleh  seorang Notaris  didasari  keyakinan  karena  adanya  anggapan  yang  awalnya  muncul  berdasarkan penilaian Notaris menyangkut  penampilan serta jasa hukum  yang dibutuhkan oleh klien yang  datang  menghadap  kepadanya,  sehingga  dari  penilaian  tersebut  Notaris  dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma. Dan juga  adanya  keterusterangan  klien  pada  Notaris  karena  adanya  kejujuran  yang diungkapkan  klien  tersebut  menyangkut  ketidakmampuan  untuk  membayar  honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya.
Menurut  Bapak  Suyanto  Notaris  &  PPAT  Kota  Semarang  di  dalam  menjalankan ketentuan  Pasal  37  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  tidak  menemui  hambatan  yang berarti. Menjalankan peraturan perundang-undangan ini menjadi bagian untuk “sedekah”
bagi  Notaris  sendiri,  sehingga  jika  dikatakan  sebagai  hambatan  tergantung  daripada manusianya,  kembali  lagi  kepada  hati  nurani.  Karena  hal  ini  juga  termasuk  menjadi bagian dari salah satu kewajiban Notaris.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ngadino  Notaris  &  PPAT  Kota Semarang  menemui  bahwa  tidak  adanya  hambatan  dalam  pelaksanannya  karena  sudah dilandasi  dengan  amal  dan  ikhlas.  Bapak  Ngadino  mengatakan,  tidak  perlu  khawatir karena rejeki pasti akan datang.
Pernyataan  yang  sama  ditemui  dalam  kantor  Notaris  Muhammad  Hafidz  yang mengatakan  bahwa  tidak  ada  kerugian  sama  sekali.  Beliau  mengatakan,  bahwa  kapan waktunya sifat sosial seorang Notaris akan dibentuk jika tidak dengan memenuhi isi pasal pemberian  jasa  cuma-cuma  tersebut,  karena  hal  tersebut  juga  merupakan  ladang  amal pribadi.  Bahkan  tidak  ada  kendala  memikirkan  biaya  karyawan,  listrik,  dan  operasional lain karena rejeki pasti akan datang.
Dapat  kita jumpai  adanya kewajiban pemberian jasa hukum  di bidang kenotariatan secara  cuma-cuma  oleh  Notaris,  namun  demikian  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  hal ini tidak kita jumpai baik di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode etik Notaris, maupun  peraturan  lainnya  yang  mengatur  tentang  jabatan  Notaris,  terutama  mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualifikasi orang yang tidak mampu.
Profesi  merupakan  suatu  pelayanan,  karena  Notaris  harus  bekerja  tanpa  pamrih, terutama  bagi  klien  yang  tidak  mampu.  Profesi  harus  dipandang  dan  dihayati  sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (disintrestedness) menjadi ciri khas dalam  pengembangan  profesi.  Tanpa  pamrih  berati  pertimbangan  yang  menentukan dalam  pengambilan  keputusan  adalah  kepentingan  klien  dan  kepentingan  umum,  dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan,
maka  pengembangan  profesi  akan  mengarah  pada  pemanfaatan  (yang  dapat  menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.
Kode  etik  Notaris  dilandasi  oleh  kenyataan  bahwa  Notaris  sebagai  pengemban profesi  adalah  orang  yang  memiliki  keahlian  dan  keilmuan  dalam  bidang  kenotariatan, sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan  pelayanan  dalam bidang  kenotariatan,  dan  tidak  membeda-bedakan  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  mampu  atau  masyarakat  yang  tidak  mampu.  Secara  pribadi  Notaris bertanggung  jawab  atas  mutu  pelayanan  jasa  yang  diberikannya.  Kode  etik  profesi sebagai  seperangkat  kaidah  perilaku  yang  disusun  secara  tertulis  dan  sistematis  sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembankan suatu profesi bagi suatu masyarakat.
Profesi  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  memberikan  pelayanan  hukum dibidang  kenotariatan  dapat  juga  diberikan  secara  cuma-cuma  khususnya  kepada  klien yang  tergolong  masyarakat  kurang  mampu.  Adapun  penjelasan  mengenai  persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang Notaris tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Pasal  37  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  menjelaskan  bahwa  Notaris  wajib memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  pada  orang  tidak mampu,  sehingga  penerapan  pasal  tersebut  dalam  menjalankan  profesinya  tergantung Notaris  yang  bersangkutan.  Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  telah  diatur  bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas,  baik  kualitas  ilmu,  kualitas  moral,  maupun  kualitas  sosial,  serta  senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan  kenyataan  praktik  Notaris  yang  berkantor  di  Kota  Semarang berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  bahwa  masih  ada  masyarakat  tidak  mampu  yang meminta  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  karena  klien  yang berhubungan  dengan  Notaris  pada  umumnya  orang  yang  tingkat  perekonomiannya menengah  ke  atas.  Bahkan  ada  juga  masyarakat  yang  secara  jelas  tidak  mampu,  tetapi menolak  untuk  diberikan  pelayanan  secara  cuma-cuma.  Jadi  untuk  hambatan  yang ditemui oleh para Notaris ini cenderung tidak ada dan bukan pada Notaris sendiri.
Notaris  tidak  memandang  biaya  operasional  karyawan  dan  kantor  sebagai  suatu hambatan  dalam  pemberian  jasa  secara  cuma-cuma.  Mereka  percaya  bahwa  rejeki  akan datang  lagi  dalam  bentuk  yang  lain.  Bahkan  mereka  mengatakan  secara  ikhlas melaksanakan  peraturan  tersebut.  Pekerjaan  Notaris  lebih  mendahulukan  pelayanan daripada  honorarium,  artinya  mendahulukan  apa  yang  harus  dikerjakan  bukan  melihat besar  kecilnya  honorarium  yang  akan  diterimanya  nanti  karena  kepuasan  klien  lebih diutamakan.
Sebagai  seorang  pengabdi  masyarakat  yang  diangkat  oleh  negara,  Notaris berkewajiban  membantu  seluruh  lapisan  masyarakat.  Seorang  Notaris  tidak  boleh menolak permintaan dari masyarakat tidak mampu menyangkut pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.
Profesi  seorang  Notaris  untuk  pengabdian  kepada  kepentingan  orang  banyak  maka Notaris  tidak  boleh  mempersulit  klien  yang  datang  padanya  untuk  meminta  pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan baik terhadap masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu.

## D. Simpulan
Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dengan data-data yang diperoleh guna menjabarkan permasalahan tersebut ke dalam hasil penelitian, baik  penelitian  kepustakaan  maupun  penelitian  lapangan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan yaitu  Notaris  Kota  Semarang  telah  menjalankan  kewajibannya  dalam  memberikan  jasa hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang  tidak  mampu.  Pengaturan pemberian  bantuan  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  terhadap  orang  yang tidak mampu untuk saat  ini masih berpedoman kepada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Badan Hukum), dan Kode Etik Notaris.
Hambatan  yang  ditemui  oleh  Notaris  Kota  Semarang  dalam  pelaksanaan  Pasal  37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  tidak  ada  sama  sekali.  Hanya  saja  ketidakjelasan pengaturan  mengenai  kategori  masyarakat  yang  tidak  mampu  menjadi  masalah  tersendiri. Batasan  yang  ditetapkan  untuk  memberikan  jasa  cuma-cuma  kembali  kepada  pribadi  dan hati nurani masing-masing Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Hafidh, H. A. dan M. (2016). Memahami Majelis Kehormatan Notaris . Semarang: Sinergi Offset.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pres.