## PENDAHULUAN
Pembangunan   Daerah   sebagai   bagian integral   dari   Pembangunan   Nasional   dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi   peningkatan   demokrasi   dan   kinerja   daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Untuk   mendukung   penyelenggaraan otonomi daerah  diperlukan kewenangan  yang luas, nyata,   dan   bertanggungjawab   di   daerah   secara proporsional   yang   diwujudkan   dengan   pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang   berkeadilan,   serta   perimbangan   keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999   tentang   Pemerintahan   Daerah   sebagaimana telah   diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999   tentang   Perimbangan   Keuangan   antara Pemerintah   Pusat   dan Pemerintah Daerah sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah, sehingga tanggung jawab yang diemban   daerah   juga   bertambah.   Darumurti   dan Rauta   (2000:49)   mengemukakanbahwa   implikasi dariadanya   kewenangan   urusan   pemerintah   yang begitu  luas  diberikan  kepada  daerah  dalam  rangka otonomi   daerah,   dapat   merupakan   berkah   bagi daerah.   Namun   pada   sisi   lain   bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga
merupakan   beban   yang   menuntut   kesiapan   daerah untuk   melaksanakannya,   karena   semakin bertambahnya   urusan   pemerintahan   yang   menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipersiapkan   sumber   pembiayaan   bagi   pemerintah daerah   dalam   menunjang   kewenangan   yang diberikan.
Berdasarkan   latar   belakang   di   atas   maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu 1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi   dan   Bangunan  Kecamatan   Balinggi dalam   meningkatkan  penerimaan   Pajak   Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan  Pajak Bumi   dan   Bangunan  Kecamatan   Balinggi dalam   meningkatkan  penerimaan   Pajak   Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong?
3. Bagaimana kontribusi  penerimaan  Pajak Bumi dan   Bangunan  Kecamatan   Balinggi  terhadap penerimaan  Pajak  Bumi   dan   Bangunan Kabupaten Parigi Moutong ? Tujuan Penelitian yaitu
1. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Bumi   dan   Bangunan  Kecamatan   Balinggi dalam   meningkatkan  penerimaan   Pajak   Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui   efisiensi penerimaan  Pajak Bumi   dan   Bangunan  Kecamatan   Balinggi dalam   meningkatkan  penerimaan   Pajak   Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong. 3. Untuk   mengetahui   seberapa   besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan
1 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat

## PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN BALINGGI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

## AKHMAD *)

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong; (2).  Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Kecamatan Balinggi terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan  Kabupaten Parigi Moutong. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Tahun 2010 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar  64,21% dengan kategori kurang efektif dan  9%  dengan kategori  sangat efisien, Tahun 2011 penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar  84,21% dengan kategori cukup efektif dan 9% dengan kategori sangat efisien, dan Tahun 2012 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi sebesar 85,34% dengan kategori cukup efektif dan  9%  dengan kategori sangat  efisien. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi tahun 2010 sebesar  7.07 %, tahun 2011 dan 2012 sebesar 11.5%.
Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan
Jurnal   Trend   Vol.  02  No. 02  Januari - Juni  2014
Bangunan
Kecamatan   Balinggi terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi   dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong.

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Secara   umum,   pajak   merupakan   iuran   wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang- undang,   dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak   memberikan   balas   jasa   yang   langsung   dapat ditunjuk   (Prakosa,   2005).   Dalam   konteks desentralisasi, maka muncullah yang disebut dengan pajak   pusat   dan   pajak   daerah.Pembagian   ini berdasarkan   klasifikasi   menurut   wewenang pemungutnya,   yaitu   pajak   pusat   dipungut   oleh pemerintah   pusat,   dan   pajak   daerah   dipungut   oleh daerah.  Untuk  Indonesia  saat  ini, pajak  daerah  ini dibagi menjadi pajak  provinsi dan pajak kabupaten/ kota.   Kewenangan   memungut   pajak   daerah   ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada daerah   untuk melaksanakan   urusan pemerintahannya  dalam penyelenggaraan otonomi.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah   Undang-undang   No.12   tahun   1985 sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-undang No.12 tahun 1994. Dimana yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994 yaitu: Bumi adalah permukaan bumi   dan   tubuh   bumi   yang   ada   di   bawahnya. Permukaan   bumi   adalah   tanah   dan   perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta   laut   wilayah   Republik   Indonesia.   Bangunan adalah   konstruksi   teknik   yang   ditanam   atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan   dalam   satu   kesatuan   dengan   komplek bangunan,   jalan   tol,   kolam   renang,   pagar   mewah, tempat   olahraga,   galangan   kapal,   dermaga,   taman mewah,   tempat   penampungan/kilang   minyak,   pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Dasar   pengenaan   pajak   Bumi   dan   Bangunan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi   secara   wajar,   dan   bilamana   tidak   terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis   yaitu   suatu   pendekatan/metode   penentuan NJOP   dengan   cara   membandingkan   dengan   obyek pajak   lain   yang   sejenis,   yang   letaknya   berdekatan dan   fungsinya   sama   yang   telah   diketahui   harga jualnya.
METODE PENELITIAN
Pendekatan     penelitian     ini     termasuk pendekatan   kuantitatif.   Pendekatan kualitatif yaitu teknik   pengolahan   data   dimana   data-data   yang berbentuk     angka   diklasifikasikan,     dibandingkan dan  dihitung  dengan  rumus-rumus  yang relevan. Jenis   penelitian   yang   digunakan   Penelitian   ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  yang  bersifat ex  post  facto yakni  mempelajari fakta-fakta  yang sudah     ada.     Prosesnya     berupa     mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah Guna   menghindari   Kesalahan   dalam mengartikan variabel-variabel yang diamati   dalam penelitian   ini   perlu   dijelaskan   defenisi   operasional masing-masing   variabel.   Berikut   definisi   masing- masing variabel, baik variabel bebas maupun terikat yaitu sebagai berikut:
a. Pajak Daerah Secara   umum,   pajak   merupakan   iuran   wajib anggota   masyarakat   kepada   negara   karena undang-undang,  dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung   dapat   ditunjuk   (Prakosa,   2005). Dalam konteks desentralisasi, maka muncullah yang   disebut   dengan   pajak   pusat   dan   pajak daerah.Pembagian   ini   berdasarkan   klasifikasi menurut wewenang  pemungutnya, yaitu pajak pusat   dipungut   oleh   pemerintah   pusat,   dan pajak   daerah   dipungut   oleh   daerah.   Untuk Indonesia   saat   ini,   pajak   daerah   ini   dibagi menjadi   pajak propinsi   dan   pajak kabupaten/kota. Kewenangan memungut pajak daerah   ini   sejalan   dengan   dikembalikannya wewenang kepada daerah untuk  melaksanakan urusan   pemerintahannya dalam penyelenggaraan otonomi.
b. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang   mempunyai   suatu   hak   atasnya   atau memperoleh   manfaat   dari   padanya.Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek   Pajak   (NJOP).NJOP   ditentukan berdasarkan   harga   pasar   per   wilayah   dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya   PBB   yang   terutang   diperoleh   dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari  1 miliar rupiah) atau 40%   dari   NJOP   (jika   NJOP   senilai   1   miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam  satu tahun pajak diinformasikan  dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
c. Efektifitas
2
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Efektifitas   adalah   suatu   ukuran   yang menyatakan   seberapa   jauh   target (kuantitas,kualitas   dan   waktu)   yang   telah dicapai   oleh   manajemen,   yang   mana   target tersebut   sudah   ditentukan   terlebih   dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk   mencari tingkat   efektifitas   dapat   digunakan   rumus sebagai berikut : Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target >=1
 Jika   output   aktual   berbanding   output   yang ditargetkan   lebih   besar   atau   sama   dengan   1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
 Jika   output   aktual   berbanding   output   yang ditargetkan   kurang   daripada   1   (satu),   maka efektifitas tidak tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   umum selama   tiga   tahun   terakhir   pada   Kabupaten   Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:
Tabel   di  bawah  adalah   hasilperkembangan dana alokasi umum selama tiga tahun terakhir pada Kabupaten   Parigi   Moutong   menunjukkan perkembangan secara signifikan. Tahun 2009  target penerimaan   dana     alokasi   umum   sebesar   Rp. 365.480.000.000,-   dan   realisasi   penerimaan   dana alokasi umum sebesar Rp. 365.471.657.000,- dengan persentase   sebesar   97.28%.   Tahun   2010   target penerimaan   dana   alokasi   umum   sebesar   Rp. 384.004.987.000,-   dan   realisasi   penerimaan   dana alokasi   umum   sebesar   Rp.   384.004.987   000,- sehingga persentase yang dihasilkan sebesar 100%. Tahun 2011 target penerimaan dana alokasi umum sebesar   Rp.   447.590.708.000,-     dan   realisasi   yang terjadi   sebesar   Rp.   447.590.708.000,-   sehingga persentase sebesar 100%.
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   khusus pada   Kabupaten   Parigi   Moutong   selama   3   (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:
Tabel   di  bawah  adalah   penerimaan   dana alokasi   khusus   Kabupaten   Parigi   Moutong   selama tiga tahun terakhir.  Tahun  2009 target  penerimaan dana   alokasi   khusus   sebesar   Rp.   68.958.000.000,- dan   realisasi   yang   terjadi   sebesar   Rp. 68.958.000.000,-   sehingga   persentase   yang didapatkan   sebesar   100%.   Tahun   2010 perkembangan target dana alokasi khusus mengalami penurunan   besarnya   target   sebesar   Rp. 43.905.600.000,-   dan  realisasi   yang  terjadi   sebesar Rp.   43.905.600.000,-   sehingga   persentase   yang ditunjukkan   sebesar   100%   dan   tahun   2011   dana alokasi   umum   meningkat,   besarnya   target   sebesar Rp. 70.267.900.000,- dan besarnya realisasi sebesar Rp.   70.237.300.000   sehingga   besarnya   persentase yang terjadi sebesar 99.96%.
Adapun   perkembangan   dana   alokasi   umum dan   khusus  selama   tiga   tahun   terakhir   pada Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebagai berikut:
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Berdasarkan   hasil   tabulasi   di   atas   data menunjukkan   perbandingan   antara   target   dan realisasi   yang   terjadi   pada   Kabupaten   Parigi Moutong. Tahun 2010 target penerimaan pajak bumi dan   bangunan   sebesar   Rp.   3.756.995.514,-   dengan realisasi   yang   terjadi   sebesar   Rp.   1.530.466.078,- sehingga diperoleh persentase sebesar 40,73%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak dapat   terealisasi   setengahnya,   dikarenakan   pada tahun tersebut masih banyak tunggakan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum dipungut oleh dinas   yang   bersangkutan.   Tahun   2011   target penerimaan   pajak   bumi   dan   bangunan   mengalami peningkatan   yaitu  sebesar   Rp. 3.777.841.760,-  dan terealisasi sebesar Rp. 2.711.602.277,- atau sebesar 71%. Hal ini menunjukkan dampak positif karena
terjadi   peningkatan   pendapatan   penerimaan   pajak bumi   dan   bangunan,   meningkatkan   penerimaan tersebut dikarenakan terbayarannya tunggakan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang terjadi sehingga mempengaruhi penerimaan tahun yang bersangkutan selain   itu   kesadaran   masyarakat   dalam   melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tahun 2012 mengalami   penurunan   target   penerimaan   pajak dikarenakan acuan persentase yang diperoleh tahun sebelumnya   belum   mampu   memenuhi   100%, sehingga target penerimaan terjadi penurunan akan tetapi tahun 2012 mencapai 72 % penerimaan yang terjadi.
4 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Tabel 4.1 Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No Komoditi Luas/Potensi 1 Sawah 30.779 Ha 2 Perkebunan (Kakao, kelapa, cengkeh) 73.448 Ha 3 Perikanan Teluk Tomini - Potensi Lestari - Tambak 68.000 Ton/tahun 3.600 Ton/tahun 4 Kehutanan - Hutan Lindung - Hutan Konservasi - Hutan Produksi 162.640 Ha 60.714 Ha 172.882 Ha Gambar 4.1 2010 2011 2012 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong Target Realisasi
Sumber; data diolah
Tabel 4.2
Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi
No Nama Desa Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Tahun 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. Desa Suli Desa Malakosa Desa Balinggi Desa Balinggi Jati Desa Barabah Desa Suli Indah 40.895.579 56.323.261 62.805.258 54.386.590 26.190.539 96.311.351 31.953.740 38.787.202 42.922.631 50.865.654 16.525.380 35.271.998 78,13% 68,86% 68,34% 93,53% 63,10% 36,62% Total 336.910.578 216.326.605 64.21% Tahun 2011 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Desa Suli Desa Malakosa Desa Balinggi Desa Balinggi Jati Desa Barabah Desa Suli Indah 37.579.745 56.023.830 55.986.946 52.294.198 23.849.375 53.034.814 31.837.571 39.329.321 50.567.127 52.070.624 16.480.439 44.459.183 84,72% 70,20% 90,32% 99,57% 69,10% 83,83% Total 278.768.908 234.744.265 84,21 Tahun 2012 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Desa Suli Desa Malakosa Desa Balinggi Desa Balinggi Jati Desa Barabah Desa Suli Indah Desa Lebagu Desa Tumpapa Indah 37.306.217 23.728.500 55.264.955 52.104.730 23.073.179 51.992.439 22.644.499 9.644.446 35.415.454 18.149.228 48.956.305 51.617.515 16.643.000 37.787.700 19.695.120 7.055.647 94,93% 76,49% 88,58% 99,06% 72,13% 72,68% 86,98% 73,16% Total 275.758.965 235.319.969 85.34%
Sumber; data diolah
Berdasarkan   Kepmendagri   No.690.900.327 tahun   1996,   maka   rasio   pengelolaan   keuangan daerah dapat di analisis sebagai berikut:
1. Tahun   2010perkembangan   pajak   bumi   dan bangunan pada kecamatan balinggi menunjukkan persentase   sebesar   Rp.   336.910.578,-   dan realisasi  pajak  bumi  dan bangunan  sebesar  Rp. 216.326.605,-   dan   diperoleh   persentase   sebesar 64,21%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan   hanya   mampu   mencapai   realisasi sangat  sedkit sehingga jika di masukkan dalam kriteria   efektifitas   kinerja   keuangan   menurut Depdagri,   Kepmendagri   No.690.900.327   tahun 1996 kurang efektif.
Hal ini menunjukkan pada tahun tersebut bahwa masih banyaknya penunggakan pajak yang terjadi khusunya   pada   desa   suli   indah   yang   sangat minim   penerimaan   pajaknya.   Minimnya penerimaan   pajak   yang   terjadi   dikarenakan bahwa   pada   tahun   tersebut   masih   proses pendapataan   rumah   masyarakat   sehingga pemerintah   daerah   setempat   hanya   menetapkan target tersebut tanpa melihat potensi penerimaan pajak   sehingga   target   yang   ditetapkan   belum mampu   mencapai   realisasi   yang   ada,   kemudia desa baraban yang .mempunyai peringkat kedua minimnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, akan tetapi penerimaan tersebut mampu menutupi   setengah   dari   target   yang   telah ditetapkan.
2. Tahun   2011perkembangan   pajak   bumi   dan bangunan menunjukkan target penerimaan pajak bumi   dan   bangunan   sebesar   Rp.   278.768.908,- dan   realisasi   penerimaan   pajak   bumi   dan bangunan   sebesar   Rp.   234.744.265,-   dengan persentase 84,21%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan   pajak   bumi   dan   bangunan   menurut Depdagri,   Kepmendagri   No.690.900.327   tahun 1996 cukup efektif.
Perkembangan   pajak   bumi   dan   bangunan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, hal   ini   terlihat   dari   perolehan   persentase   yang ditunjukkan,   akan   tetapi   sebenarnya   penetapan target   terjadi   penurunan   dikarenakan   bahwa tahun   lalu   persentase   yang   diperoleh   sangat sedkit dan penetapan target pada tahun lalu tidak sesuai dengan potensi pajak bumi dan bangunan yang   ada   pada   kecamatan   balinggi   sehingga inisiatif   penerintah   daerah   adalah   menurunkan target   penerimaan   pajak   bumi   dan   bangunan sesuai   dengan   potensi   yang   sebenarnya. Tingginya penerimaan pajak bumi dan bangunan ditunjukkan   oleh   Desa   Balinggi   Jati   yang menunjukkan persentase sebesar 99,57%. Hal ini dikarenakan   bahwa   daerah   tersebut   hampir seluruh rumah baik tanah ataupun bangunan telah
di data oleh pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar   desa   tersebut   merespon   penuh   kegiatan pemerintah   khususny   adalam   melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Tahun   2012perkembangan   pajak   bumi   dan bangunan   menunjukkan   target   sebesar   Rp. 275.758.965,-   dan   terealisasi   sebesar   Rp. 235.319.969,-   sehingga   persentase   sebesar 85,34%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak   bumi   dan   bangunan   yang   terjadi   di kecamatan   Balinggi   sudah   cukup   efektif penerimaannya,   sehingga   secara   tidak   langsung bahwa   kecamatan   Balinggi   mampu mempertahankan   penerimaan   pajak   bumi   dan bangunan yang dilakukan. Hal ini nampak bahwa setiap   tahun   masyarakat   sudah   sadar   akan membayar   pajak   bumi   dan   bangunan   dan merupakan   pembayaran   wajib   yang   disetorkan kepada   pemerintah   tanpa   timbal   balik   yang diperoleh secara langsung.
6 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Tabel   4.5   di   atas   adalah   tabel   hasil perhitungan kontribusi   Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan   Balinggi   terhadap   Pajak   Bumi   dan Bangunan   Kabupaten   Parigi   Moutong   selama   3 tahun   terakhir,   berikut   penjelasan   selama   3   tahun terakhir yaitu sbagai berikut :
- Tahun   2010     besarnya   kontribusi   Pajak Bumi   dan   Bangunan   Kecamatan   Balinggi terhadap   Pajak   Bumi   dan   Bangunan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 7.07 %.
- Tahun     2011     besarnya   kontribusi   Pajak Bumi   dan   Bangunan   Kecamatan   Balinggi terhadap   Pajak   Bumi   dan   Bangunan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 11.5%
- 2010  besarnya kontribusi Pajak  Bumi dan Bangunan   Kecamatan   Balinggi     terhadap Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Kabupaten Parigi Moutong sebesar 11.5%
Berdasarkan   hasil   perhitungan   kontribusi   di   atas menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Pajak Bumi
dan   Bangunan   Kecamatan   Balinggi   setiap   tahun kontribusinya menunjukkan peningkatan pada Pajak Bumi   dan   Bangunan   Kabupaten   Parigi   Moutong, sehingga   secara   tidak   langsung   menunjukkan besarnya manfaat pajak bumi dan bangunan kepada Kabupaten Parigi Moutong. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang diterima di Kecamatan Balinggi sebagian   dapat   mebiayai   belanja   Kabupaten   Parigi Moutong   sehingga   daerah   tersebut   diberika desentralisasi untuk mengatur dan memungut pajak di   kecamatan   tersebut   khusunya   pada   Kecamatan Balinggi.
7 Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Tabel 4.4
Perbandingan Antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Tahun 2010- 2012 No Tahun Penerimaan PBB Biaya Pemungutan Persentase(%) 1 2010 216.326.605 19.469.394 9% 2 2011 234.744.265 21.126.984 9% 3 2012 235.319.969 21.178.797 9%
Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Terhadap
Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2012 No Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Parigi Moutong Kontribusi (%) 1 2010 216.326.605 1.530.466.078 7.07% 2 2011 234.744.265 2.711.602.277 11.5% 3 2012 235.319.969 2.719.143.000 11.5%
Sumber; data diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka   peneliti   dapat   menarik   suatu   kesimpulan berdasarkan   data   empris   yang   di   dapatkan dilapangan yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan   penerimaan   Pajak   Bumi   dan Bangunan   Kabupaten   Parigi   Moutong     yang dilakukan   selama   tiga   tahun   mengalami peningkatan   yang   cukup   signifikan,   hal   ini dibuktikan dari target dan realisasi yang terjadi. Persentase  tahun 2010 sebesar  40,73%, tahun 2011 sebesar  71%  dan tahun 2012 sebesar  72
%.
2. Pengelolaan   penerimaan   Pajak   Bumi   dan Bangunan Kecamatan Balinggi  yang dilakukan selama tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup   signifikan,   hal   ini   dibuktikan   dari realisasi   yang   terjadi.   Realisasi   yang   terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. Rp. 216.326.605,- tahun   2011   sebesar   Rp.  223.283.507,-   dan tahun 2012 sebesar Rp. 227.258.636,-.
3. Efektifitas   pengelolaan   Pajak   Bumi   dan Bangunan   pada   Kecamatan   Balinggi menunjukkan hasil  cukup efektif penerimaanya kecuali   tahun   2010   dikarenakan   masih   lebih besarnya   target   dibandingkan   realisasi   yang terjadi.   Hasil   efektifitas   selama   tiga   tahun yaitu   :   tahun   2010   sebesar  64,21%  kategori
Kurang Efektif ,tahun 2011sebesar 84,21% Cukup   Efektif ,tahun   2011   sebesar 85,34% kategori Cukup Efektif .
4. Efisiensi   pengelolaan   Pajak   Bumi   dan Bangunan   Kecamatan   balinggi   menunjukkan selama   tiga   tahun   terakhir   cukup   efektif pembiayaan yang dikaluarkan yaitu tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012   persentase yang diperoleh   sebesar   9%   atau   dalam   kategori sangat efektif.
5. Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Balinggi Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan   Kabupaten   Parigi   Moutong     tahun 2010 sebesar 7.07% dan tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan yaitu sebesar 11.5%.
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah   daerah   melalui   SKPD   penghasil PAD,   sebaiknya   melakukan   inventarisasi kembali   mengenai   objek   pajak   dan   sumber pajak baru serta retribusi daerah  yang memiliki potensi  yang   dapat   meningkatkan   pendapatan daerah   agar   dengan   pendapatan   tersebut ketergantungan   pemerintah   daerah   khususnya Kabupaten   Parigi   Moutong   dapat   dikurangi dengan   pemerintah   pusat   dan   ketergantungan
Kecamatan balinggi terhadap kabupaten Parigi Moutong.
2. Kepada   Pemerintah   Daerah khususnya Kecamatan   Balinggi   agar   memperbaiki   lagi pelayanan   yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik pendapatan   juga   akan   meningkat   secara signifikan.
3. Hendaknya   pemerintah   daerah   Kecamatan Balinggi   melakukan   sosialisasi   terhadap pembayaran   pajak   kepada   masyarakat,   agar masyarakat tahu tentang pajak apa yang mereka harus   bayarkan   dan   memberikan   informasi kepada   masyarakat   letak-letak   atau   lokasi dalam melakukan pembayaran pajak.

## DAFTAR  PUSTAKA
Arief, Sritua. 1993.  Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta:UI-Press.
Anggraeni,  Rima.2009.  Anaisis  Penerimaan  Pajak Daerah     dalam     Peningkatan   Pendapatan Asli   Daerah   dan   Kesejahteraan   Hidup Masyarakat     Kota   Malang.   Skripsi Universitas Negeri Malang.
Bingham, Richard D., et. al. 1991.Managing Local Government. London: Sage Publications.
Bird,   Richard   M.   2000a.   Intergovernmental Relations:   Universal   Principles,   Local Applications. International   Studies Program Working Paper.
Bird,   Richard   M.   2000b.   Subnational   revenues: realities   and   prospect.     Paper   yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute.
Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli. 1983.
Decentralization   and   Development:   Policy Implementation   in   Developing   Countries. California, USA: United Nations Centre for Regional Planning.
Cochrane, Glynn.  1983.  Policies For Strengthening, Local   Government   In   Developing Countries.   World   Bank   Staff   Working Paper   No.   582.   Management   and Developing series No. 9. Washington D.C.:
The World Bank.
8

## Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat
Devas,   Nick   et.   al.   1989.(Peny.).   Keuangan Pemerintah   Daerah   di   Indonesia.   Jakarta: Penerbit Universitas  Indonesia.
E. Case, Karl dan Ray C. Fair. 2006. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Gujarati,   Damodar.   2003.   Ekonometrika   Dasar. Jakarta: Erlangga.
Hoesein,   Bhenyamin.   1999.   “Hubungan Penyelenggaraan   Pemerintahan   Pusat dengan   Pemerintah   Daerah”.     Makalah dalam   seminar   dengan   tema   “Rerspektif Reformasi   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah Menuju Kemandirian Daerah” yang diselenggarakan   oleh   Universitas   17 Agustus 1945 di Jakarta.
Jamli,   Ahmad.   1996.   Teori   Ekonomi   Makro. Yogyakarta: BPFE.
Kaho, Josef Riwu. 1995.   Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa   Faktor   Yang   Mempengaruhi Penyelenggaraannya.   Jakarta:   Raja
Grafindo Persada.
Koswara,   E.   2001.     Otonomi   Daerah:   Untuk Demokrasi   dan   Kemandirian   Rakyat.
Jakarta: Yayasan Pariba.
Mankiw,   N.   Gregory.   2004.   Pengantar   Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo.   2003.   Perpajakan.   Yogyakarta:   Andi
Yogyakarta.
Sukandarrumidi.   2002.   Metodologi   Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Tjahjono,   Achmad   dan   Muhammad   F.
Husain.1997.Perpajakan. Yogyakarta:
Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Widarjono, Agus. 2004. Ekonometrika. Yogyakarta:
Ekonosia.
Widhi  Ardiasyah,  Indra.2005.  Analisis  Kontribusi Pajak     Hotel     Dan     Restoran   Terhadap Pendapatan     Asli     Daerah     Kabupaten Purworejo     Tahun     1989-2003.   Sripsi, Fakultas   Ekonomi   Universitas   Islam
Indonesia, Yogyakarta.
Undang   –   Undang   No   3   Tahun   2004   tentang
Pendapatan Asli Daerah.
*   Penulis   adalah   Staf   Pengajar   pada   Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu
Fakultas  Ekonomi  Universitas Alkhairaat