INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10339-10356 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan)
Septiani Saroh 1 ✉ , Andri Eko Putra 2 , Mohammad Aryo Arifin 3
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Palembang
Email : septianiwinky06@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di  desa  Bandar  Agung  Kecamatan  Lalan.  Alokasi  dana  desa  merupakan  salah  satu  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangunan  di  pedesaan.  Penilitian  ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil deskripsi yang di dapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan realisasi/implementasi penyusunan dana desa di desa Bandar Agung Kecamatan Lalan. Hasil akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa di Desa Bandar Agung  tahun  2020-2022  pada  tahap  perencanaan,  partisipasi  masyarakat  masih  rendah  dalam mengikuti  musyawarah  yang  mencerminkan  kurangnya  tingkat  kepedulian  dan  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  pembangunan  desa.  Pada  tahap  pelaporan  yang  telah disampaikan Kepala Desa ke camat telah sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018 hal ini dapat dilihat dengan adanya penjelasan penggunaan dana desa, tetapi masih belum didukung dengan dokumen- dokumen pengeluaran seperti nota, kwitansi dan faktur.
Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD

## Abstract
The purpose of this study is to determine the accountability and transparency of Village Fund Allocation (ADD)  in  the  village  of  Bandar  Agung,  District  of  Lalan.  Allocation  of  village  funds  is  a  form  of government  accountability  to  improve  development  in  rural  areas.  This  research  uses  qualitative descriptive analysis techniques and data sources using primary data and secondary data. The results of the description obtained through measurement by comparing the Permendagri law number 113 of 2014 with the realization/implementation of village fund arrangement in the village of Bandar Agung, Lalan District. The results of accountability and transparency of village fund allocation in Bandar Agung Village for 2020-2022 at the planning stage, community participation is still low in participating in deliberations which  reflects  a  lack  of  concern  and  level  of  public  awareness  to  play  an  active  role  in  village development. At the reporting stage, what the Village Head has submitted to the sub-district head is in accordance with Permendagri number 20 of 2018. This can be seen by explaining the use of village funds, but it is still not supported by expenditure documents such as notes, receipts and invoices. Keywords: Transparency, Accountability of Village Fund Allocation (ADD)

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yan dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. Tentang pengelolaan keuangan  desa  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang  berasal  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima Kabupaten/Kota,  untuk  menunjang  segala  sektor  masyarakat,  serta  memudahkan pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  pemberdayaan masyarakat  desa,  khususnya  dalam  melakukan  pemerataan  dan  penataan  keuangan, akuntabilitasnya dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Wida dkk.,2017:1).  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normative oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan, pelaporan  pertanggungjawaban,  sampai  dengan  pengawasan  pengelolaan  tersebut. Seharusnya  dengan  adanya  peraturan  menteri  tersebut  desa  semakin  terbuka  dan responbilitas ,  sehingga  besar  harapan  desa  dapat  mengelola  keuangannya  dan
melaporkannya secara transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam  hal  pendapatan  dan  sumber-sumber  pendapatan  juga  mengelola  pembelanjaan anggaran.
Desa Bandar Agung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Mayoritas penduduk desa Bandar Agung sebagai buruh petani. Berdasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan  yang  seimbang  untuk  menjalankan  peran  yang  lebih  dalam  pembangunan daerah. Alokasi dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah  kabupaten  selaku  memberi  dana  untuk  selalu  memonitor  jalannya pembangunan  didesa.  Berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  menggambarkan  bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi  Banyuasin  masih  terdapat  masalah.  Pada  tahap  pembahasan  rencana  penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang hadir hanya Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, RT dan tokoh masyarakat. Sementara untuk hasil pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum,  sehingga masyarakat tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah.
Selain  permasalahan  transparansi  dan  akuntabilitas  dimana  masih  rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga program program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa belum dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, sehingga  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  diatas  “An alisis Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan Alokasi  Dana Desa (Studi  pada  Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan).

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Peineilitian yang diguinakan yakni kuialitatif deingan peinjabaran deiskriptif yaitui suiatui peineilitian yang beirtuijuian uintuik meimpeiroleih gambaran uintuik meimahami dan meinjeilaskan peingeilolaan alokasi dana deisa (ADD) di Deisa Bandar Aguing Keicamatan Lalan Kabuipatein Muisi Banyuiasin.
Populasi dan Sampel
Populasi
Popuilasi  dalam  peineilitian  ini  adalah  peireincanaan  dan  peilaporan  alokasi  dana deisa di Deisa Bandar Aguing Keicamatan Lalan Kabuipatein Muisi Banyuiasin.

## Sampel
Sampeil dalam peineilitian ini adalah peireincanaan dan peilaporan alokasi dana deisa dari  laporan  peiruibahan  anggaran  peindapatan  dan  beilanja  deisa  tahuin  2020-2022  deisa Bandar Aguing Keicamatan Lalan Kabuipatein Muisi Banyuiasin.
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Suimbeir Data
1. Data Primeir
Yaitui  data  dan  informasi  yang  dipeiroleih  dari  wawancara  seicara  langsuing  dari informan  pada  saat  dilaksanakannya  peineilitian.  Data  primeir  dalam  peineilitian  ini meingguinakan wawancara deingan keipala deisa dan peirangkat deisa.
2. Data Seikuindeir
Data yang didapat dari catatan, buikui, majalah beiruipa laporan keiuiangan, laporan peimeirintah, artikeil, buikui-buikui, dan seibagainya data yang dipeiroleih dari data seikuindeir ini  tidak  peirlui  diolah  lagi  suimbeir  yang  tidak  langsuing  meimbeirikan  data  pada peinguimpuilan  data  dalam  peineilitian  ini  data  seikuindeir  beiruipa  laporan  peiruibahan anggaran peindapatan beilanja deisa tahuin 2020-2022.

## Teiknik Peinguimpuilan Data
Uintuik meindapatkan informasi yang valid dan akuirat dan data yang dipeiroleih dalam peineilitian ini beiruipa  dokuimein singkat seijarah, visi  dan misi, struiktuir  organisasi,  laporan peirtangguingjawaban  keiuiangan  alokasi  dana  deisa  yang  ada  di  deisa  Bandar  Aguing Keicamatan Lalan Kabuipatein Muisi Banyuiasin.

## Teknik Analisis Data
Dalam peineilitin ini peinuilis meingguinakan meitodei analisis deiskriptif kuialitatif deingan meimamaparkan  peinjeilasan  dan  informasi  seicara  deiskriptif.  Teiknik  analisis  data  pada peineilitian ini beirdasarkan atuiran Peirmeindagri Nomor 20 tahuin 2018 yaitui bagaimana tahap peireincanaan  dalam  peingalokasian  alokasi  dana  deisa  dan  tahap  peilaporan peirtangguingjawaban dari peingalokasian alokasi dana deisa dan Peirbuip Nomor 11 Tahuin 2019 yaitui bagaimana tahap peireincanaan, tahap peinatausahaan, tahap peilaksanaan, dan tahap  pelaporan  peirtangguingjawaban  dari  peingalokasian  alokasi  dana  deisa  teirseibuit. Peingeilolaan keiuiangan deisa yang teilah meilaksanakan keiwajiban dan tangguingjawab seisuiai
deingan  keiteintuian  peiratuiran  buipati  ini,  akan  dikeinakan  sanksi  muilai  dari  teiguiran  lisan, teirtuilis peinuindaan, peinguirangan dan peimbatalan peincairan dana tahap beirikuitnya sampai deingan peimbeirheintian dari jabatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Deskripsi Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin
Pemerintahan desa setiap tahunnya wajib menyusun Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pembiayaan  terhadap  program  pembangunan  tahunan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa.  Program  alokasi  dana  desa  di  desa  Bandar  Agung  Kecamatan  Lalan Kabupaten  Musi  Banyuasin  melaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan desa.
Perencanaan  adalah  sebuah  awal  yang  akan  dilaksanakan.  Apabila  perencanaan dilakukan  dengan  tepat  dan  baik,  akan  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap pelaksanaan  dan  hasil  kegiatan.  Perencanaan  akan  terjamin  apabila  prosesnya  benar mengacu  pada  ketentuan  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  pada  perencanaan  akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa. Dengan waktu setahun dengan demikian, perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang dapat di pertanggungjawabkan.
Tahap perencanaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung pada penerapannya sudah berpedoman menurut permendagri Nomor 114 tahun 2014. Hal ini dibuktikan bahwa kepala desa sudah mengajak perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk hadir atau musyawarah desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan.
Laporan  pertanggungjawaban  perubahan  anggaran  alokasi  dana  desa  sudah mengacu  sesuai  permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  dan  telah  melaporkan  realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tahun anggaran.
Menurut hasil penelitian di desa Bandar Agung bahwa transparansi tahap perencanaan dan pelaporan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  Bandar  Agung  bahwa  penerapannya  sudah mengacu  atau  berpedoman  pada  permendagri  nomor  20  tahun  2018.  Dimana  dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai prosedur melalui tahapan-tahapan dan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dibuatlah laporan realisasi yang dilaporkan dua kali setahun  atau  setiap  semester  dalam  setahun  dan  laporan  pertanggungjawabannya dilaporkan  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  transparansi  alokasi  dana  desa  yang
berupa rekapitulasi belanja  desa menurut bidang  dan kegiatan serta sumber dana pada tahun 2020-2022 di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa Menurut Bidang dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung Tahun 2020
KODE REKENING SUMBER DANA URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 721.851.530,00 1.1.01 Penyedia penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa 42.000.00 0,00 42.000.000,00 1.1.02 Penyedia penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 284.760.0 00,00 284.760.000,00 1.1.03 Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa 1.764.504, 00 1.764.504,00 1.1.04 Penyedia operasional pemerintah desa 74.000.00 0,00 74.000.000,00 1.1.05 Penyedia tunjangan BPD 122.040.0 00,00 122.040.000,00 1.1.06 Penyedia Operasional BPD 13.500.00 0,00 13.500.000,00 1.1.07 Penyedia Insentif/Operasional RT/RW 86.400.00 0,00 86.400.000,00 1.1.91 Penyedia Jaminan Sosial Bagi Pengurus BPD 659.016,0 0 659.016,00 1.2 Penyedia Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 28.568.01 0,00 28.568.010,00 1.2.01 Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 12.475.01 0,00 12.475.010,00 1.2.02 Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa 16.093.00 0,00 16.093.000,00 1.3 Pengelola administrasi 12.000.00 12.000.000,00
kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
1.3.05 Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif 12.000.00 0,00 12.000.000,00 1.4 Penyelenggaraan tata paraja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan 56.160.00 0,00 56.160.000,00 1.4.02 Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya 11.250.00 0,00 11.250.000,00 1.4.03 Penyusunan dokumen perencanaan desa 5.500.000 0,00 5.500.0000,00 1.4.04 Penyusunan dokumen keuangan desa 5.500.000 ,00 5.500.000,00 1.4.07 Penyusunan laporan kepala desa LPPDEesa 5.500.000 ,00 5.500.000,00 1.4.91 Penyusunan laporan realisasi desa 16.010.00 0,00 16.010.000,00 1.4.92 Penyusunan laporan informasi desa 12.400.00 0,00 12.400.000,00 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 671.931.0 00,00 671.931.000,00 2.1.01 Penyelenggaraan Paud 23.040.00 0,00 23.040.000,00 2.1.02 Dukungan penyelenggaraan paud 5.758.000, 00 5.758.000,00 2.1.08 Pengelolaan perpustakaan milik desa 1.400.000, 00 1.400.000,00 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 10.000.00 0,00 10.000.000,00 2.2.02 Penyelenggaraan posyandu lansia 48.635.00 0,00 48.635.000,00 2.2.03 Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan 45.495.00 0,00 45.495.000,00 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kegiatan 29.722.00 0,00 29.722.000,00 2.3.02 Pemeliharaan Jalan 257.809.0 257.809.000,00
Lingkungan Pemukiman/Gang
2.3.17 Pembuatan/pemumtakhiran peta wilayah dan sosil desa 20.000.00 0,00 20.000.000,00 2.3.91 Pembangunan/rehabilitas/p eningkatan tembatan perahu 80.072.00 0,00 80.072.000,00 2.4.01 Dukungan pelaksanaan program pembangunan 150.000.0 00,00 150.000.000,00 3. BIDANG PEMBINAAN MASAYARAKAT 254.230.0 00,00 254.230.000,00 3.1.02 Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan 12.000.00 0,00 12.000.000,00 3.2.91 Pembinaan kehidupan umat beragama 79.200.00 0,00 79.200.000,00 3.2.92 Pembinaan kegiatan bulan bakti gotong royong (BBGR) 3.000.000 ,00 3.000.000,00 3.3.06 Pembinaan karang taruna 5.000.000 ,00 5.000.000,00 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 48.600.00 0,00 48.600.000,00 3.4.03 Pembinaan PKK 20.000.00 0,00 20.000.000,00 3.4.95 Pembinaan posyandu desa 19.485.00 0,00 19.485.000,00 3.4.96 Pembinaan kader dan TPK desa 31.080.00 0,00 31.080.000,00 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKT 160.500.0 00,00 160.500.000,00 4.2.05 Pelatihan/bimtek/pengenal an teknologi 60.000.00 0,00 60.000.000,00 4.3.91 Pelatihan pemerintahan desa 43.500.00 0,00 43.500.000,00 4.5.94 Bimtek tata Kelola keuangan desa 56.000.00 0,00 56.000.000,00 4.5.91 Pelatihan BUMDesa 0,00 0,00
4.5.93 Pelatihan kader teknis desa 1.000.000, 00 1.000.000,00 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 267.220.0 00,00 267.220.000,00 5.1.01 Kegiatan penanggulangan bencana 37.720.00 0,00 37.720.000,00 5.3.01 Penanganan keadaan mendesak 229.500.0 00,00 229.500.000,00 Tabel 4.2
Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa Menurut Bidang Dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung tahun 2021
KODE REKNEING URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN SUMBER DANA Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah 1 BIDANG PENNYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 806.988.744,70 1.1.01 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kades 42.000.000,00 42.000.000,00 1.1.02 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 284.760.000,00 284.760.000,00 1.1.03 Penyediaan jamsos bagi kades dan perangkat 1.764.504,00 1.764.504,00 1.1.04 Penyediaan operasional pemerintah desa 73.354.558,70 73.354.558,70 1.1.05 Penyediaan tunjangan BPD 122.400.000,00 122.400.000,00 1.1.06 Penyediaan operasional BPD 8.595.000,00 8.595.000,00 1.1.07 Penyediaan insantif RT/RW 86.400.000,00 86.400.000,00 1.1.91 Penediaan jamsos 659.016,00 659.016,00 1.2 Penyediaan sarana prasarana 47.803.166,00 47.803.166,00 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap) 35.803.166,00 35.803.166,00 1.2.02 Pemeliharaan Gedung 12.000.000,00 12.000.000,00 1.3. Pengelolaan administrasi 33.380.000,00 33.380.000,00
kependudukan
1.3.05 Pemetaan dan analisis kemiskinan 39.380.000,00 39.380.000,00 1.4 Penyelenggaraan tata praja 100.232.500,00 100.232.500,00 1.4.02 Penyelengaraan musyawarah 4.690.000,00 4.690.000,00 1.4.03 Penyususnan dokumen perencanaan 4.625.000,00 4.625.000,00 1.4.04 Penyusunan dokumen keuangan desa 15.312.500,00 15.312.500,00 1.4.05 Pengelolaan administrasi 30.305.000,00 30.305.000,00 1.4.07 Penyusunan laporan kades 4.050.000,00 4.050.000,00 1.4.91 Penyusunan laporan realisasi desa 23.250.000,00 23.250.000,00 1.4.92 Pengelolaan informasi desa 18.000.000,00 18.000.000,00 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 280.867.705,00 280.867.705,00 2.1.01 Penyelenggaraan paud 23.040.000,00 23.040.000,00 2.1.05 Penyelenggaraan sarana prasarana paud 0,00 0,00 2.1.02 Penyelenggaraan posyandu lansia 31.200.000,00 31.200.000,00 2.2.04 Penyelenggaraan desa siaga kesehatan 30.695.000,00 30.695.000,00 2.3.02 Pemeliharaan jalan lingkungan 147.414.000,00 147.414.000,00 2.3.04 Pemeliharaan jembatan desa 48.518.705,00 48.518.705,00 2.3.96 Pemeliharaan Gedung 0,00 0,00 3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT 266.152.500,00 266.152.500,00 3.1.02 Penguatan kapasitas tenaga keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 Pelatihan/penyuluhan 18.725.000,00 18.725.000,00 3.2.91 Pembinaan kehidupan umat beragama 79.200.000,00 79.200.000,00 3.2.92 Pembinaan kegiatan bulan BBGR 3.230.000,00 3.230.000,00 3.3.06 Pembinaan karang taruna 5.500.000,00 5.500.000,00 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 46.615.000,00 46.615.000,00
3.4.03 Pembinaan PKK 7.597.500,00 7.597.500,00 3.4.95 Pembianaan posyandu desa 19.485.000,00 19.485.000,00 3.4.96 Pembinaan kader dan TPK desa 73.800.000,00 73.800.000,00 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 219.009.480,00 219.009.480,00 4.3.91 Pelatihan pemerintahan desa 41.790.000,00 41.790.000,00 4.3.92 Bimbingan teknis pemerintah desa 55.250.000,00 55.250.000,00 4.3.94 Bimetek tata kelola keuangan desa 0,00 0,00 4.5.01 Pelatihan manajemen dan usaha koperasi 54.219.480,00 54.219.480,00 4.5.02 Pengembangan sarana prasarana UMKM 0,00 0,00 4.5.92 Bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi 67.750.000,00 67.750.000,00 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT MENDESAK 401.355.520,00 401.355.520,00 5.1.01 Kegiatan penanggulangan bencana 73.755.520,00 73.755.520,00 5.3.01 Penanganan keadaan mendesak 327.600.000,00 327.600.000,00
Tabel 4.3
Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Rekapitulasi Belanja Desa Menurut Bidang Dan Kegiatan Serta Sumber Dana di Desa Bandar Agung Tahun 2022
KODE REKNEING URAIAN BIDANG DAN KEGIATAN SUMBER DANA Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 944.562.305,42 1.1.01 Penyediaan  penghasilan  tetap  dan tunjangan kades 42.000.000,00 42.000.000,00 1.1.02 Penyediaan  penghasilan  tetap  dan  284.760.000,00 284.760.000,00
tunjangan perangkat desa
1.1.03 Penyediaan  jamsos  bagi  kades  dan perangkat 1.764.504,00 1.764.504,00 1.1.04 Penyediaan  operasional  pemerintah desa 125.748.400,00 125.748.400.00 1.1.05 Penyediaan tunjangan BPD 122.040.000,00 122.040.000,00 1.1.06 Penyediaan operasional BPD 2.247.500,00 2.247.500,00 1.1.07 Penyediaan insantif RT/RW 86.400.000,00 86.400.000,00 1.1.91 Penyediaan jamsos 659.016,00 659.016,00 1.1.92 Penyediaan honor staf BPD 6.000.000,00 6.000.000,00 1.2 Penyediaan sarana prasarana 121.039.785,42 121.039.785,42 1.2.01 Penyediaan sarana (aset tetap) 42.789.785,42 42.789.785,42 1.2.02 Pemeliharaan gedung 78.250.000,00 78.250.000,00 1.3 Pengelolaan administrasi kependudukan 23.540.000,00 23.540.000,00 1.3.05 Pemetaan dan analisis kemiskinan 23.540.000,00 23.540.000,00 1.4 Penyelenggaraan tata praja 128.363.000,00 128.363.000,00 1.4.02 Penyelengaraan musyawarah 8.250.000,00 8.250.000,00 1.4.03 Penyusunan dokumen perencanaan 15.220.000,00 15.220.000,00 1.4.04 Penyusunan  dokumen  keuangan desa 20.278.000,00 20.278.000,00 1.4.05 Pengelolaan administrasi 36.135.000,00 36.135.000,00 1.4.07 Penyusunan laporan kadesa 4.885.000,00 4.885.000,00 1.4.10 Dukungan dan sosialisasi 7.175.000,00 7.175.000,00 1.4.91 Penyusunan laporan realisasi desa 23.420.000,00 23.420.000,00 1.4.92 Pengelolaan informasi desa 13.000.000,00 13.000.000,00 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 192.486.120,00 192.486.120,00 2.1.01 Penyelenggaraan paud 23.040.000,00 23.040.000,00 2.1.05 Penyelenggaraan  sarana  prasarana paud 44.276.000,00 44.276.000,00 2.2.02 Penyelenggaraan posyandu lansia 34.595.120,00 34.595.120,00 2.2.04 Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan 30.575.000,00 30.575.000,00 2.3.05 Pemeliharaan prasarana jalan desa 60.000.000,00 60.000.000,00 3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT  259.215.000,00 259.215.000,00 3.1.02 Penguatan kapasitas tenaga keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00
3.2.91 Pembinaan kehidupan umat beragama 79.200.000,00 79.200.000,00 3.3.06 Pembinaan karang taruna 5.000.000,00 5.000.000,00 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 46.095.000,00 46.095.000,00 3.4.03 Pembinaan PKK 16.605.000,00 16.605.000,00 3.4.95 Pembianaan posyandu desa 26.515.000,00 26.515.000,00 3.4.96 Pembinaan kader dan TPK desa 73.800.000,00 73.800.000,00 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 285.761.700,00 285.761.700,00 4.2.02 Peningkatan produksi peternakan 52.209.200,00 52.209.200,00 4.2.05 Pelatihan bimtek/pengenalan teknologi 67.750.000,00 67.750.000,00 4.2.91 Pelatihan  pengolahan  pangan  dan gizi 55.255.000,00 55.255.000,00 4.3.91 Pelatihan pemerintahan desa 42.797.500,00 42.797.500,00 4.3.92 Bimbingan teknis pemerintahan desa  67.750.000,00 67.750.000,00 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, MENDESAK 422.885.680,00 422.885.680,00 5.1 Kegiatan penanggulangan bencana 70.085.680,00 70.085.680,00 5.3 Penanganan keadaan mendesak 352.800.000,00 352.800.000,00
Menurut tabel diatas adalah transparansi, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  anggaran  alokasi  dana  desa  di  desa  Bandar  Agung. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh  tim  pelaksana  desa.  Dalam  pelaksanaan  program  alokasi  dana  desa  dibuthkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa Bandar Agung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang  billboard  yang  berisikan  besaran  dana  pada  tahun  berjalan.  Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam  pengelolaan  ADD.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  bendahara  desa  yang menyatakan dengan adanya keterbukaan dalam mendukung transparansi alokasi dana desa dengan memasang billboard tentang perincian dana desa yang diberikan pemerintah dan kegunaannya.  Tetapi  masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam  memberikan  tanggapan maupun  saran  atau  pendapat  secara  langsung  kepada  pemerintah  atau  perangkat  desa dalam hal untuk pembangunan desa.

## Pembahasan
1. Implementasi Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bandar Agung Kecamatan
Lalan
Pada  proses  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  diawali  dengan  rapat  atau musyawarah. Dalam menyusun rencana kegiatan itu harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun dengan masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.
Hasil  dari  perencanaan  tersebut  akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan pemerintah  desa  untuk  pembangunan  desa  dalam  kurun  waktu  satu  tahun.  Dengan demikian, perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan  keuangan  desa  Bandar  Agung  secara  detail  harus  mengacu  pada Permendagri  No  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 20 menyatakan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan (rencana kerja pemerintah desa) RKP desa. Kemudian  sekretaris  desa  menyampaikan  kepada  kepala  desa  dan  kepada  badan permusyawaratan  desa  untuk  disepakati  lebih  lanjut.  Terkait  fungsinya  BPD  adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa  bersama kepala  desa. BPD juga memiliki hak dan kewajiban untuk menyetujui dan menolak rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di desa Bandar Agung BPD berfungsi hanya untuk menyapakati saja belum sampai pada hak menolak.
Perencanaan APBDesa di desa Bandar Agung dilakukan musyawarah desa yang bertujuan  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  dalam  pembentukan  rencana pembangunan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukan  kurangnnya  tingkat  partisipasi  desa mengkuti musyawarah desa, hal tersebut dapa dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat. Yang mencerminkan tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.
Dari hasil penelitian diatas maka sebaiknya dalam perencanaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung harus ditingkatkan lagi dan masyarakatnya harus lebih berpatisipasi dan berperan aktif dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan desa Bandar Agung. Desa Bandar Agung mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.
2. Implementasi Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di  Desa Bandar Agung Kecamatan

## Lalan
Akuntabilitas adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses  penganggaran  keuangan  dimulai  dari  perencanaan,  penyususnan,  pelaksanaan harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran saja tetapi masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban  rencana  atau  pelaksanaan  anggaran.  Oleh  karena  itu  adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka penyerapan anggaran dapat terjadi secara maskimal karena mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Penggunaan ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa  dan  biaya  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintah meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, penyediaan penghasilan tetap  dan  tunjangan  perangkat  desa,  penyedia  jaminan  sosial  bagi  kepala  desa  dan perangkat  desa,  penyediaan  operasional  pemerintah  desa,  penyediaan  tunjangan  BPD, penyediaan  operasional  BPD,  penyediaan  insentif/operasional  RT/RW,  penyedia  jaminan sosial  bagi  pengurus  BPD.  Sedangkan  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat  sendiri meliputi biaya pelatihan/bimtek, pelatihan pemerintah desa, bimtek tata Kelola keuangan desa,  pelatihan  BUMDesa,  pelatihan  kader  teknis  desa.  Permendagri  No  113  Tahun  2014 bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada kepala  desa  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Bendahara  desa  Bandar  Agung melakukan pertanggungjawaban ke Kepala Desa per semester. Sedangkan bendahara desa Bandar Agung juga telah memenuhi peraturan tersebut. Pertanggungjawaban alokasi dana desa  terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  anggaran  dan  belanja  desa,  sehingga bentuk  pertanggungjawaban  merupakan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran pendapatan dan belanja desa. Penanggungjawaban operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku tim pelaksana desa.
Pemerintah  desa  wajib  melakukan  pertanggungjawaban  publik  atas  penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun  2007,  sekretaris  desa  wajib  menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang pertanggungjawaban  pelaksana APBDesa dan rancangan keputusan kepala  desa. Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran terakhir.
Hasil  penelitian  di  Desa  Bandar  Agung  menunjukkan  bahwa  sikap pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembangunan desa yang yang telah nyata yaitu
pada  tahun  2020  ada  pemeliharaan  jalan  lingkungan  pemukiman/gang  contohnya pembangunan  jalan  cor  RT  5/6  dan  pembangunan/rehabilitas  /peningkatan  tembatan perahu  contohnya  pembangunan  dermaga  makam.  Didalam  pemberdayaan  masyarakat pelatihan bimtek, pelatihan pemerintah desa, pelatihan BUMDesa, pelatihan kader teknis desa.
Pada tahun 2021 ada pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang contohnya pembangunan  jalan  lorong  cor  RT  11/12  dan  pemeliharaan  jembatan  desa  contohnya pembangunan  jembatan.  Bidang  pemberdayaan  masyarakat  pelatihan  pemerintah  desa, bimbingan  teknis  pemerintahan  desa,  bimtek  tata  kelola  keuangan  desa,  pelatihan manajemen dan usaha kopeasi /KUD/UMKM, pengembangan sarana prasarana UMKM.
Pada  tahun  2022  ada  pemeliharaan  sarana  prasarana  PAUD  contohnya pembangunan toilet paud. Bidang  pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintah desa, siltap dan tunjangan kepala desa, siltap dan tunjungan perangkat desa, jaminan sosial bagi kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, operasional BPD, penyedia insentif/operasional  RT/RW,  jaminan  sosial  pengurus  BPD,  honor  staf  BPD.  Bidang pembangunan  desa  dalam  bidang  kesehatan  penyelenggaraan  posyandu  dan  lansia, penyelenggara desa siaga kesehatan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan pertanggungjawaban sebagai  kepala  desa,  dan  secara  periodik  telah  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  sebagai  kepala  desa,  dan  secara  periodik  telah  menyampaikan laporan pertanggungjawaban sudah diberi dan diterima kepada pemerintah diatas nya yang berarti  desa  Bandar  Agung  telah  menerapkan  pelaporan/pertanggungjawaban  sesuai permendagri  no  20  tahun  2018.  Dan  adanya  laporan  pertanggungjawaban  pemeriksaan pembangunan di desa Bandar Agung setiap tahunnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  yang  dilakukan  akuntabilitas  dan transparansi alokasi dana desa (ADD) di desa Bandar Agung Kecamatan lalan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020-2022 terhadap perencanaan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan alokasi dana desa Bandar Agung yaitu  partisipasi masyarakat desa Bandar Agung masih rendah dalam mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya  tingkat  kepedulian  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan desa serta menyusun program pembangunan yang akan dilakukan. Masih kurangnya  sosialisasi dalam kegiatan  pembangunan khusunya pembangungan fisik yang dibutuhkan dan diperlukan desa untuk memakmurkan masyarakat dan memajukan desa.
Masuk  pada  tahap  pelaporan  alokasi  dana  desa  di  desa  Bandar  Agung  yaitu  pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di desa Bandar Agung sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat adanya penjelasan dalam penggunaan dana desa, tetapi masih belum  didukung  dengan  dokumen  pengeluaran.  Kemudiaan  pertanggungjawaban pembangunan  desa  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  Bandar  Agung  telah  memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dekasari, D. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Tahun 2015-2017. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
Erlina.,  Rambe,  O,S.,  &  Rasdianto.  (2015) Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual. Jakarta:Selemba Empat
Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  (Add)  Di  Kecamatan  Candipuro  Kabupaten  Lumajang. Jurnal  Akademi Akuntansi, 1(1).
Guinawan,  I.  (2016). Meitodei  Peineilitian  Kuialitatif  Teiori  dan  Praktik.  Jakarta:PT Buimi Aksara.
Herlambang, M., & Haryati, T. (2022). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  DESA  BEDANTEN  KECAMATAN  BUNGAH  KABUPATEN  GRESIK. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 149-159.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta:Andi
Nimala ,  Y.  (2019).  Analsis  transparansi  dan  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
Oktaviana, D . (2022). Analsis transparansi  dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukajadi Kecamatan Talang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.
Peibriyanti,  S.,  Suidiyanto,  T.,  &  Eimilda,  Ei.  (2021).  Analisis  Transparansi  dan  Akuintabilitas Alokasi Dana Deisa (ADD) Di Deisa Tangai Keicamatan Rambang Kuiang. Juirnal Meidia Akuintansi (Meidiasi), 3(2), 247-259.
Peiratuiran Dalam Neigeiri No 43 tahuin 2014 Teintang Peingeilolaan Keiuiangan Deisa.
Peiratuiran Meinteiri Dalam Nomor 113 tahuin 2014 Teitang Peingeilolaan Keiuiangan Deisa.
Peiratuiran Meinteiri  Dalam Neigeiri Nomor 20  Tahuin 2018 Teintang Peingeilolaan Keiuiangan Deisa.
Peiratuiran Buipati Nomor 12 Tahuin 2015. Teintang Alokasi Dana Deisa.
Reipuiblik Indoneisia. Uindang-Uindang Nomor 6 Tahuin 2014 Teintang Deisa.
Reipuiblik Indoneisia. Uindang-Uindang Nomor 32 Tahuin 2014 Teintang Pemerintah Daerah. Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Berbasis Akrual):UPPSTIM YKPN Suigiyono. (2018). Meitodei Peineilitian Kuiantitatif Dan Kuialitatif dan R&D. Banduing:Alfabeita.
Suigiyono. (2019). Meitodei Peineilitian Kuiantitatif Dan Kuialitatif dan R&D. Banduing:Alfabeita.
Suigiyono. (2021). Meitodei Peineilitian Kuiantitatif Dan Kuialitatif dan R&D. Banduing:Alfabeita. Sujarweni, V. W (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: PustakaBaru Pres
Wida, S. A., Suipatmoko, D., & Kuirrohman, T. (2017). Akuintabilitas Peingeilolaan Alokasi Dana Deisa (ADD) di Deisa – Deisa Keicamatan Rogojampi Kabuipatein Banyuiwangi. Ei-Jouirnal Eikonomi Bisnis Dan Akuintansi, 4(2), 148-152.
Wijaya, D. (2018). Akuintansi Deisa. Yogyakarta:Gava Meidia.