## Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian

## (EJPP)
https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP

## PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU
Yuhelna 1 , Sri Rahmadani 2 , dan Waza Karia Akbar 3
1) Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI, Padang, Sumatera Barat Email: lenayuhelna86@gmail.com.
2) Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI, Padang, Sumatera Barat Email: srirahmadani118@gmail.com.
3) Program Studi Pendidikan IPS, STKIP PGRI, Padang, Sumatera Barat Email:  wazasolok@gmail.com.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Received   : 30/03/2021 Revised     : 25/04/2021 Publish      : 01/05/2021 Persoalan  pengelolaan  harta  pusaka  di  Sumatera  Barat,  khususnya  di Minangkabau, kian hari makin sulit terselesaikan secara musyawarah mufakat.
Hal  ini  terlihat  dari  makin  banyaknya  laporan  kasus  sengketa  harta  pusaka  di pengadilan. Tidak dapat dipungkiri salah satu penyebabnya adalah melemahnya atau  menurunnya  peran  atau  keterlibatan  perempuan  dalam  pengelolaan  harta pusaka  yang  secara  adat  telah  “diembankan”  kepara  para  perempuan Minangkabau.  Menurunnya  keikutsertaan  perempuan  dalam  pengelolaan harta pusaka di Minangkabau, tidak terlepas dari minimnya pengetahuan perempuan Minangkabau  di  era  globalisasi  ini terhadap  status  “perempuan  Minang”.  Era globalisasi  disinyalir  membawa  pengaruh  yang  besar  dalam  pola  fikir perempuan  Minang  terhadap  status  dan  perannya.  Oleh  karena  itu,  perlu peningkatan  pengetahuan  akan  peran  perempuan  minangkabau  dalam pengelolaan  harta  pusaka  sehingga  kemudian  memunculkan  perempuan- perempuan  yang  punya  kapasitas  dalam  pengelolaan  harta  pusaka  tersebut. Pada  akhirnya  dengan  menguatnya  peran  perempuan  dalam  pengelolaan harta pusaka, dapat meminimalisir persoalan konflik yang dapat terjadi.
Kata Kunci:
Penguatan Perempuan, Konflik Harta Pusaka.

## ABSTRACT

## Keywords:
Strengthening Women,
Conflict of Heritage.
The  problem  of  managing  inheritance  in  West  Sumatra,  especially  in Minangkabau,  is  getting  more  and  more  difficult  to  resolve  through deliberation to reach a consensus. This can be seen from the increasing number of  cases  of  inheritance  disputes  in  court.  It  cannot  be  denied  that  one  of  the causes  is  the  weakening  or  decreasing  role  or  involvement  of  women  in  the management  of  inheritance  which  is  traditionally  "assigned"  to  Minangkabau women. The decline in women's participation in the management of inheritance in  Minangkabau  is  inseparable  from  the  lack  of  knowledge  of  Minangkabau women in this era of globalization regarding the status of “Minang women”. The era of globalization is said to have had a big influence on the mindset of Minang women on their status and role. Therefore, it is necessary to increase knowledge  about  the  role  of  Minangkabau  women  in  the  management  of
inheritance so that then it will lead to women who have the capacity to manage these  heritage  assets.  In  the  end,  by  strengthening  the  role  of  women  in  the management  of  inheritance,  it  can  minimize  the  conflict  problems  that  can occur.
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya,  dengan  kekayaan  alam  dan  budayanya. Kebudayaan yang beragam diikuti dengan sistem penarikan garis keturunan yang tentunya juga beragam. Salah satu garis keturunan yang adalah matrilineal. Matrilineal diartikan sebagai garis keturunan  berdasar  garis  ibu.  Dalam  kekerabatan  matrilineal  harta  pusaka  merupakan  unsur pokok yang harus diwariskan menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka menjadi milik bersama dari anggota kaum dan setiap anggota mempunya hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya namun tidak bisa dimiliki secara pribadi (Piliang, 2014: 322).
Harta pusaka di Minangkabau dikuasai oleh mamak kepala waris, adalah  seorang laki- laki  tertua  dalam  satu  kaum  yang  memimpin  dan  bertanggung  jawab  terhadap  harta  pusaka kaumnya.  Mamak  kepala  waris  juga  bertindak  sebagai  hakim  bagi  kaumnya  apabila  terjadi perselisihan dan persengketaan mengenai harta pusaka.
Harta  pusaka  juga  merupakan  salah  satu  sarana  penunjang  ekonomi  orang Minangkabau,  makin  lama  makin  berkurang,  namun  demikian  peranan  harta  pusaka  sebagai simbol  kebersamaan  dan  kebangggan  keluarga  dalam  sistem  kekerabatan  matrilineal  di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan  baik  namun  sebaliknya  harta  pusaka  sebagai  milik  kolektif  atau  bersama  tidak  jarang pula menjadi biang keladi dalam menimbulkan konflik dalam keluarga minang (Amir, 2011:95).
Salah  satu konflik  yang terjadi di  Minangkabau  antara ninik  mamak sebagai penguasa harta pusaka tinggi dengan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi. Seperti kasus galian c yang terjadi di Kecamatan Kuranji, Kelurahan Gunuang Sariak pada Suku Koto, dimana tanah ulayat yang menjadi tempat pemukiman suku tersebut di disewakan untuk dijadikan galian c oleh kaum laki-laki, sehingga menimbulkan kekhawatiran para perempuan.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan program dilakukan oleh tim terdiri dari ahli sosiologi konlik, pembangunan dan  perubahan  sosial,  dan  pendidikan.  Program  pendampingan  dilaksanakan  dengan  metode pemberdayaan  masyarakat  dengan  konsep  pendampingan  kelompok  sehingga  ketika  program telah selesai dilaksanakan masyarakat masih bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat” dengan tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan dan Persiapan
Tahap  perencanaan  dan  persiapan  yang  dilakukan    untuk    melaksanakan    program ini meliputi:
a. Identifikasi pertemuan dan pembentukan kelompok kegiatan lapangan.
b. Kunjungan persiapan lapangan.
c. Perumusan tujuan kegiatan lapangan.
d. Penyepakatan waktu dan tempat kegiatan di lapangan.
e. Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perijinan pada lembaga yang dilibatkan pada kegiatan lapangan.
f. Melakukan kesepakatan kerjasama dengan lembaga masyarakat setempat.
g. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
h. Penyusunan jadwal dan proses di lapangan.
2. Tahap Pelaksanaan
Melakukan  pendampingan  dengan  melakukan  pemetaan  masalah  dan  pemetaan potensi.  Pemetaan  ini  dilakukan  secara  partisipatif  dan  melibatkan  mereka  secara utuh.  Pendamping  atau  pengabdi  berada  di  luar  dan  perannya  adalah  sebagai fasilitator.  Pemetaan  partisiatif  dapat  dilakukan  dengan  PRA  ( Participatory  Rural Appraisal ).  Setelah  PRA  dilakukan  maka  dilakukan  pengorganisasian  masyarakat guna  mencapai  tujuan  bersama.  Jika  memungkinkan  ditunjuk  CO  ( community Organizer di  kelurahan  tersebut).  Setelah  ditemukan  potensi  dilakukan  pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang ada.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi  dilakukan  dengan  melakukan  pertemuan  dengan  kelompok  wanita  dengan metode diskusi dengan anggota terkait dengan permasalahan atau kasus yang pernah mereka alami dan apa solusi yang mereka lakukan dengan kasus tersebut. Setelah itu kita memberikan saran terhadap tindakan yang mereka lakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  ini  secara  geografis,  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kelurahan  Sungai Lareh  Kota  Padang.  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Korong  Gadang.  Sebelah  barat berbatasan  dengan  Kelurahan  Sungai  Sapih.  Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kelurahan Kuranji.  Kelurahan  Gunung  Sarik  adalah  kelurahan  yang  terdapat  di  kecamatan  Kuranji,  Kota Padang. Kelurahan ini mempunyai luas lebih kurang 1.108 Ha.
Secara administratif, Gunung Sarik adalah kelurahan sedangkan menurut adat ada yang disebut  dengan  Nagari  Pauh  Sembilan  yaitu  ke  sembilan  kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan Kuranji:
1. Nagari Sungai Sarik
2. Nagari Sungai Sapih
3. Nagari Kuranji
4. Nagari Korong Gadang
5. Nagari Kalumbuk
6. Nagari Lubuk Lintah
7. Nagari Ampang
8. Nagari Anduriang
9. Nagari Pasar Ambacang
Sembilan nagari tersebut memiliki tuo tapian yaitu:
a. Jambak baduo
b. Guci
c. Jambak Nan Batujuah
d. Caniago
e. Koto Nan Baduo
f. Melayu
g. Tanjuang
h. Sikumbang
i. Koto Batujuah
Artinya  masing  masing  nagari  memiliki  suku  yang  dominan  yang  dikuasai  oleh pimpinan  suku  yaitu  penghulu  pucuk.  Penghulu  mempunyai  fungsi  untuk  mengatur  anggota kaumnya baik mengenai sako ataupun pusako. Untuk mengenai harta diatur oleh mamak kapalo warih/mamak  kepala  waris.  Tanah  di  minangkabau  bisa  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  tanah pusako tinggi dan tanah pusako randah. Tanah pusako tinggi adalah tanah komunal yang dimiliki secara  bersama  dan  dimanfaatkan  untuk  kaum.  Sedangkan  tanah  pusako  randah  adalah  harta hasil  pencaharian  orang  tua.  Harta  pusaka  rendah  bisa  menjadi  harata  pusaka  tinggi  jika  telah diwariskan sebanyak 3 generasi.
Pada  dasarnya  pengelolaan  harta  pusaka  tinggi  di  Nagari  Gunung  Sarik  dikelola  oleh perempuan  dan  dimanfaatkan  2/3  bagiannya  untuk  keluarganya  dan  1/3  bagiannya  menurut keperluan  kaum.  Namun  menurut  informan  1/3  bagian  saat  ini  juga  sudah  habis.  Salah  satu habisnya adalah karena harta tersebut dijual atau digadai oleh pengelola atau kemenakan kaum. Salah  satu alasan dijual adalah pertengkaran  memperebutkan  harta pusaka. Salah satu hal  yang menyebabkan persengketaan antara penguasaan tanah ulayat adalah klaim tanah atau perebutan tanah. Seperti pepatah adat Minangkabau kusuik sarang tampuo, api nan manyalasaikan, artinya jika tidak bisa lagi diselesaikan dengan baik-baik maka tanah tersebut dibagi dan ada juga yang dijual.
Perempuan di Kelurahan Gunung Sarik ini pertama kali dibina oleh Yayasan Limpapeh pada  tahun  1998.  Pada  tahun  ini  yayasan  ini  mengembangkan  pemberdayaan  perempuan  dan advokasi  bagi  perempuan.  Salah  satu  advokasi  yang  dilakukan  adalah  berhubungan  dengan kegiatan  galian  c  tanah  kaum  yang  mana  perempuan  Minangkabau  di  daerah  ini  merasa didiskriminasi oleh ninik mamak mereka yang menguasai harta pusako tinggi. Diskriminasi yang mereka  alami  adalah  karena  tidak  dilibatkan  dalam  keputusan  jual  beli  tanah,  tidak  diberikan haknya sebagai ahli waris tanah pusako tingi yang seharusnya adalah milik perempuan.
Pasca gempa pada tahun 2009 banyak lembaga swadaya masyarakat menyusun program di  Sumatera  Barat.  Salah  satu  lembaganya  adalah  LP2M  (Lembaga  Pemberdayaan  dan Pengembangan  Masyarakat).  Lembaga  ini  juga  yang  pertama  menyentuh  perempuan  di Kelurahan Gunung Sarik. Program yang diadakan oleh lembaga ini adalah koperasi perempuan.
Anggotanya  adalah  perempuan  yang  berasal  dari  Kelurahan  Gunung  Sarik  dengan  berbagai pekerjaan, seperti ibu rumah tangga, petani, pedagang kecil dan ada yang beternak.
Pada tahun 2010 anggota koperasi ini berjumlah 22 orang, hingga tahun ini menjadi 87 orang.  Pembinaan  yang  dilakukan  di  koperasi  ini  diantaranya  pembuatan  kue  kering,  cara berternak,  budi  daya  jamur  tiram,  dan  pemberdayaan  masyarakat.    Saat  ini  Koperasi  Gunung Sarik  Saiyo  Sudah  punya  kas  sebanyak  Rp.  200  juta  rupiah.  Simpanan  pokok  koperasi  sebesar Rp. 10.000 dan simpanan wajib Rp. 5000. Topik yang sering di bahasa dalam koperasi ini adalah kesehatan keluarga, gender, pelatihan-pelatihan, Industri rumah tangga dan comunity organizer . Salah satu keunggulan yang dirasakan atau manfaat bagi perempuan selama bergabung dengan koperasi adalah dengan bertambahnya comunity organizer yang semula hanya satu orang menjadi  4  orang.  Tugas comunity  organizer adalah  memfasilitasi  anggota  dalam  untuk  lebih berdaya.  Orang-orang  yang  menjadi comunity  organizer adalah  orang  yang  sudah  mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi beberapa orang yang awalnya adalah perempuan yang pemalu, tidak  berani  mengeluarkan  pendapat  di  depan  umum.  Namun  semenjak  bergabung  dengan koperasi mereka sudah bisa mengeluarkan pendapat di depan umum.

## Gambar 1. Pendampingan Kelompok Masyarakat
Selain LP2M ada lembaga lain yang juga mendampingi kelompok masyarakat yaitu KPI (Koalisi  Perempuan  Indonesia).  Peran  lembaga  ini  juga  mendukung  gerakan  perempuan  dalam berbagai keadaan atau masalah sosial yang ada di Gunung Sarik. Pada tahun 2010 ketika terjadi hujan lebat dan material sisa galian tanah klai terbawa arus, bahkan ada yang sampai ke rumah
penduduk. Hal ini membuat masyarakat terutama perempuan perlu melakukan sesuatu agar tidak terkena dampak dari galian c lagi.
Hasil  diskusi  dan  pendampingan  menunjukkan  bahwa  gerakan  perempuan  yang memperjuangkan  hak-hak  mereka  terhadap  tanah  ulayat  di  lokasi  tidak  berjalan  lancar,  tetapi menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang dialami oleh perempuan di Kelurahan Gunung Sarik sebagai berikut:
1) Sistem sosial yang tidak mendukung
Sistem  sosial  yang  dimaksud  adalah  dalam  masyarakat  Minangkabau  perempuan tidak  memliki  posisi  tawar  yang  baik,  sehingga  sulit  mengemukakan  masalah  yang mereka  alami  dan  mengemukakan  aspirasi  mereka  terhadap  harta  pusaka  tinggi. Perempuan  biasanya  diatur  oleh  ninik  mamak  mereka  dalam  pengelolaan  harta pusako tinggi.
2) Streotype masyarakat yang kurang baik terhadap perempuan yang sering berkegiatan di luar rumah
Masih  adanya  anggapan  yang  kurang  baik  terhadap  perempuan  yang  sering  ikut dalam  kegiatan  organisasi.  Hal  ini  juga  dialami  oleh  anggota  koperasi  yang  aktif dalam  pertemuan  dan  diskusi,  apalagi  jika  diketahui  ada  peserta  laki-laki  dalam pertemuan  tersebut.  Menurut  diskusi  ada  beberapa  masyarakat  yang  memandang negatif kegiatan perempuan yang aktif dan sering meninggalkan keluraga untuk ikut kegiatan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  program  pendampingan  terhadap  kelompok  perempuan  di  Gunung  Sarik membutuhkan program lanjutan karena banyak dari mereka yang tidak paham dengan peran dan fungsi  sebagai perempuan di Minangkabau sehingga  membutuhkan pendampingan  lebih  lanjut. Sebaiknya  ke  depan  ada  pembentuk  pendamingan  yang  berkelanjutan  terhadap  kelompok perempuan yang ada di Gunung Sarik terkait dengan peran perempuan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi yang ada di Minangkabau.

## REFERENSI
Sjarifoedin, Amir. 2011. Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol. Jakarta. PT. Gria Media Prima.
Warman, Kurnia. 2006. Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik (Penyimpangan  Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat, Padang, Andalas University Press.
Zid,  Muhammad  dan  Alkudri,  Ahmad  Tarmiji.2016.  Sosiologi  Pedesaan  teoretisasi  dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.