## PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

## Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : gandhapatriaa@gmail.com

## Abstract
Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife who have the goal  of  achieving  happiness  in  fostering  an  eternal  household  based  on  a  supreme  God.  But  in marriage  various  problems  can  occur,  including  divorce.  One  of  the  efforts  to  help  overcome  the problems  in  the  household  is  the  formation  of  an  institution  called  the  Marriage  Counseling  and Conservation Agency (BP4). The role of BP4 is to create a happy, prosperous Muslim household, reduce divorce rates, prevent divorce and reconcile disputes by maintaining confidentiality by using the method of assistance (mediation) with various forms of counseling and guidance. The research method used in this study is a normative approach.
Keywords : role; BP4; marriage

## Abstrak
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang  memiliki  tujuan  untuk  meraih  kebahagiaan  dalam  membina  rumah  tangga  yang  kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun  dalam perkawinan dapat  terjadi  berbagai  problem, antara  lain  perceraian.  Adapun  salah  satu  upaya  untuk  membantu  mengatasi  problem-problem dalam  rumah  tangga  tersebut  adalah  dengan  dibentuknya  suatu  lembaga  bernama  Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peranan BP4 yaitu mewujudkan rumah tangga  muslim  yang  bahagia,  sejahtera,  mengurangi  angka  perceraian,  mencegah  perceraian  serta mendamaikan  perselisihan  dengan  menjaga  kerahasiaanya  yaitu  dengan  menggunakan  metode pendampingan  (mediasi)  dengan  berbagai  bentuk  penasihatan  dan  bimbingan.  Metode  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

## Kata kunci : peran; BP4; perkawinan

## A. Pendahuluan
Perkawinan  adalah  perihal  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia,  perseorangan atau  kelompok.  Dimana  perkawinan  merupakan  pintu  gerbang  kehidupan  yang  wajar  atau biasa  dilakukan  pada  umumnya  umat  manusia.  Terbentuknya  keluarga  yang  kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dalam melangsungkan hidup. Suatu ikatan  perkawinan  pada  dasarnya  ingin  membentuk  keluarga,  dimana  suatu  ikatan  keluarga dimulai dengan adanya suatu perkawinan yang diharapkan adalah hidup berumah tangga yang dibina dengan suasana damai tentram, rasa kasih sayang antara suami dan istri.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)                                                E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Bahwasanya  setiap  perkawinan  diharapkan  berlangsung  kekal  dalam  arti  putusnya perkawinan  hanya  disebabkan  oleh  suatu  kematian  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan,  bukan berarti sebab lain yang tidak dikehendaki yaitu suatu perceraian. Jika kemudian timbul suatu perselisihan tersebut diusahakan agar dapat diatasi dan menghindari adanya suatu perceraian yang  tidak  diharapkan.  Usaha  dalam  mengurangi  perselisihan  banyak  cara  dan  upaya  serta sarana  yang  ditempuh  oleh  pasangan  suami  istri  yang  dilanda  krisis  untuk  menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh karena dan pula yang melalui pihak ketiga,  melalui  tokoh  masyarakat  atau  konsultan  perkawinan  dan  keluarga  yang  sekarang dikenal dengan nama Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan media lainnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang  dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah :
1. Apa  pengertian  perkawinan  dan  seluk  beluk  perkawinan  menurut  Undang-undang Perkawinan?
2. Apa yang dimaksud  dengan  BP4 dan hal  apa saja yang dilakukan BP4 dalam menangani perkawinan?
Mengingat penelitian yang berfokus hanya mengenai peranan BP4 dan sudah pernah dilakukan  sebelumnya,  seperti  halnya  penelitian  berfokus  pada  peran  Badan  Penasihatan Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam  mencegah  perceraian  oleh  Zahrotul Hamidah di  tahun 2019 (Hamidah, 2019), kedua  oleh Wildan Setia Warga Dinata mengenai Optimalisasi  Peran  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam Rangka  Pembentukan  Keluarga  Sakinah  di  tahun  2015  (Dinata,  2015)  dan  selanjutnya  oleh Fajar  Romadon  &  Eka  Sakti  Habibullah  mengenai  Peranan  Badan  Penasihatan  Pembinaan dan  Pelestarian  Pernikahan  (BP4)  dalam  Memediasi  Perceraian  di  tahun  2017  (Romadon, Fajar  &  Habibullah,  2017).  Dari  ketiga  penelitan  sebelumnya  tersebut  menitikberatkan penyebab  perceraian  dengan  prosentase  pada  statistik  angka,  sedangkan  penelitian  yang penulis  buat  ini  merupakan  gagasan  konseptual  di  mana  lebih  mengarah  pada  pengertian perkawinan  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  perkawinan  menurut  Undang-undang Perkawinan  dan  peranan  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4) saja.
Maka  berdasarkan  tulisan  sebelumnya  tersebut  terdapat  perbedaan  pada  fokus penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  dengan  penelitian  yang  sudah  ada.  Sekalipun  sama- sama membahas mengenai peranan Badan Penasihatan dan Pelestarian Perkawinan, sehingga hal ini dianggap penting agar dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk kedepannya.
Kerangka teori yang digunakan yaitu teori kemanfaatan yang mana manfaat menurut kamus  besar  Bahasa  Indonesia  adalah  guna  atau  faedah,  sedangkan  kemanfaatan  dapat diartikan  sebagai  hal  yang  bermanfaat  dimana  dapat  memberikan  rasa  manfaat  pada masyarakat (Rahardjo, 2006), Sehingga dalam hal ini teori kemanfaatan berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat salah satunya perihal perkawinan dan BP4.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk  memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soekanto, 2007)
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif. Dengan  demikian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang,  konsep dan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Sehingga  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder dan bahan-bahan hukum yang terkait erat dengan penelitian ini.
Spesifikasi  pada  penelitian  ini  yaitu  menggambarkan  suatu  aturan  perundang- undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang ada yang menyangkut permasalahan,  selanjutnya  dianalisis  sebagai  jawaban  sehingga  memperoleh  konsep khususnya mengenai perkawinan dan Peranan BP4 itu sendiri.
Sedangkan  metode  analisas  data  merupakan  upaya  terus  menerus  dengan  cara merngumpulkan data primer maupun data sekunder yang terkumpul dan menyeleksi data-data yang  diperoleh  serta  dihubungkan  dengan  peraturan-peraturan  hukum  (Wiradipradja,  2015), dalam hal penelitian ini yang terkait dengan hukum perkawinan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perkawinan

## 1.1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumahtangga)  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa.  Sedangkan  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum Perdata  tidak memberikan  pengertian perkawinan, tetapi  menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan “ Verbintenis ”. (Subekti, 1992)
Adapun perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin seseorang yang merupakan bentuk  pengejawantahan  dari  pengertian  bahwa  perkawinan  bukanlah  sekedar  ikatan lahir  batin  saja  namun  harus  kedua-duanya  (Wantjik,  2016).  Menurut  Subekti
perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2002).
Sedangkan  menurut  Hukum  Adat  perkawinan  merupakan  “urusan  kerabat”, urusan  keluarga,  urusan  masyarakat,  urusan  martabat  dan  urusan  pribadi  dan  begitu pula menyangkut urusan keagamaan (Hadikusuma, 2017).
Dari  pengertian-pengertian  perkawinan  tersebut  diatas  maka  adanya  unsur kesamaan  dalam  Undang-undang  Perkawinan  Pasal  1  yang  menyebutkan  hal-hal  di mana perkawinan antara lain sebagai berikut :
a. Ikatan lahir batin.
b. Adanya seseorang pria dan wanita.
c. Tidak terbatas waktunya
d. Berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa.
Dari  pengertian-pengertian  di  atas,  pada  intinya  memandang  perkawinan sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  antara  seorang  pria  dan  wanita  untuk  membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

## 1.2 Tujuan Perkawinan
Adapun  tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang Maha  Esa.  Sedangkan  tujuan  perkawinan  berdasarkan  Hukum  Islam  yaitu  :  (Rofiq, 2013)
a. Menegakkan  agama  Allah,  dalam  arti  menaati  perintah  dan  menjauhi  larangan Allah.
b. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.
c. Menjalankan sunnah Nabi.
d. Melanjutkan serta meneruskan garis keturunan.
e. Mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga.
Dan  adapun  tujuan  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yakni  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia,  kekal,  berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tanpa didapati tujuan memperoleh keturunan
Dalam  Pasal  2  Hukum  perkawinan  dalam  Islam  disebutkan  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  menurut  perintah  Allah  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah dalam  masyarakat,  dengan  mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur. Perkawinan  yang  tidak  dapat  mendirikan  rumah  tangga  damai  dan  berkasih  sayang
serta  cinta  mencintai  antara  kedua  suami  istri  maka  telah  terjauh  dari  tujuan perkawinan yang sebenarnya. (Yunus, 2015)
1.3 Asas-asas dalam Hukum Pekawinan
1. Asas  perkawinan  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  antara  lain sebagai berikut :
a. Asas  Monogami  yaitu  asas  yang  bersifat  absolute  atau  mutlak  dan  tidak  dapat dilanggar.
b. Dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil.
c. Perkawinan  merupakan  persetujuan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
d. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
e. Perkawinan memiliki akibat terhadap hak dan kewajiban.
f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
g. Mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri.
2. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam antara lain sebagai berikut :
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
b. Sah’nya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
c. Asas monogami.
d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan  raganya.
e. Mempersulit terjadinya perceraian.
f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.
3. Sedangkan asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain sebagai berikut :
a. Pada  asasnya  seseorang  pria  hanya  boleh  memiliki  seorang  istri  begitu  pula sebaliknya,  namun  apabila  suami  beristri  lebih  dari  seorang  maka  ia  wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
c. Adanya dispensasi perkawinan jika seseorang dalam kaitan usia belum mencapai usia 21 tahun.
1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan
Akibat  Hukum  dari  suatu  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  jika  ditinjau  dari  segi  Hukum  Islam  adalah  dengan  adanya  akad  nikah, maka bagi suami istri timbullah yang namanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban suami  istri menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan Pasal 31 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susanan  masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan :
1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dari pergaulan hidup bersama dan masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami  adalah  kepala  rumah  tangga  dalam  hal  ini  keluarga  dan  istri  adalah  ibu rumah tangga.
Dijelaskan    pula  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 mengenai kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut :
1. Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
Akibat  Hukum dari Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974, jika dibandingkan dengan  yang  ada  dalam  Al-Qur’an,  maka  akan  terdapat  penyesuaian.  Dalam  Al- Qur’an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri seperti halnya berikut :
a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau emas kawin dan nafkah.
b. Hak  mendapatkan  perlakuan  yang  baik  daris  uami,  agar  suami  menjaga  dan memelihara  istrinya,  maksudnya  ialah  menjaga  kehormatan  istri,  tidak  menyiakan dan menghentikan segala yang dilarang oleh Allah
Adapun hak suami adalah sebagai berikut : (Rofiq, 2015)
a. Istri hendaknya taat terhadap suami dan melaksanakan rumahtangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengankehidupan suami istri.
b. Mengurus  dan  menjaga  rumah  tangga  suami,  termasuk  didalamnya  memelihara anak.
Hak bersama diantara kedua suami dan istri antara lain sebagai berikut :
a. Halalnya  pergaulan  sebagai  suami  istri,  dan  kesempatan  saling  menikmati  atas kerjasama dan saling memerlukan.
b. Sucinya hubungan perbesanan.
Dalam hal  ini istri haram  bagi pihak  keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.
c. Berlakunya hak pusaka mempersukai.
Artinya apabila salah seorang dintara suami istri meninggal, maka salah satu pihak mewarisi, walaupun keduanya belum tercampur.
d. Perlakuan dan pergaulan yang baik.
Dalam  artian  menjadi  kewajiban  suami  istri  untuk  saling  berlaku  dan  bergaul dengan  baik,  sehingga  suasananya  menjadi  tentram,  rukun  dan  penuh  dengan kedamaian.
Kewajiban bersama suami istri antara lain sebagai berikut :
a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
b. Memupuk  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Masing-masing  harus  dapat  menyesuaikan diri,  seiya  sekata,  percaya  mempercayai,  serta  selalu  bermusyawarah  untuk kepentingan bersama.
c. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
d. Matang dalam berbuat, berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
e. Memeihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia pribadi masing-masing
f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.
Jika  diperhatikan  maka  ketentuan-ketentuan  di  dalam  masalah  dalam perkawinan  menurut  Hukum  Islam  yang  sebagaimana  tertera  dalam  Al-Qur’an terdapat pesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  prinsip  keserasian  antara suami  dan  istri  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dapat mendukung terlaksananya prinsip keserasian dalam Hukum Islam.

## 1.5 Putusnya Pekawinan
Adapun  macam  putusnya  perkawinan  menurut  J  Satrio  (Satrio,  2010),  antara lain akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Putusnya perkawinan karena kematian
Putusnya  perkawinan  disini  yang  dimaksudkan  adalah  meninggalnya  salah seorang baik suami atau istri atau bahkan keduanya.
b. Putusnya perkawinan karena perceraian
Dalam  berumah  tangga  atau  dalam  suatu  perkawinan  tidak  jarang  terjadi kegagalan  dalam  membina  rumah  tangga  yang  dapat  menyebabkan  putusnya
perkawinan yang antara  lain disebabkan  karena  perceraian.  Walaupun  dalam  Al- Qur’an dan Hadist menganggap bahwa perceraian disini dipebolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT.
c. Atas keputusan pengadilan
Dalam hal  ini  adalah  adanya gugatan  cerai ke Pengadilan Agama dari salah satu pihak  baik  dari  pihak  suami  maupun  pihak  istri  dikaenakan  sudah  tidak  adanya kesesuaian lagi dalam hal berumah tangga.
Sedangkan  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (BW)  putusnya perkawinan dipakai  istilah ‘Pembubaran  Perkawinan’ yang diatur dalam  bab X Pasal 199 KUH Perdata, dimana putusnya perkawinan tersebut meliputi :
a. Cerai mati dalam hal ini adalah karena salah satu pihak meninggal dunia.
b. Cerai  hidup  dalam  hal  ini  adalah  karena  adanya  putusan  hakim  dari pengadilan.(Subekti, 1992)
Sedangkan menurut Hukum Islam adalah putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal  38  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengenai  perkawinan  dikatagorikan sebagaiberikut :
a. Cerai mati
b. Cerai talak, cerai talak ini dilakukan oleh suami yang di jatuhkan kepada istri untuk memutus perkawinan dalam bentuk lisan atau ucapan.
c. Cerai  hidup  dalam  hal  ini  adalah  perkawinan  putus  atas  putusan  dari  pengadilan, dimana  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  mengajukan  gugatan  perceraian  di pengadilan.
2. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
Badan  penasihatan  pembinaan  dan  pelestarian  perkawinan  (BP4)  ini  seyogyanya tidak diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, faktor terbentuknyalah yang mendorong berdirinya  organisasi  ini. Pada tahun 1950-1954 dilakukan  penilaian  terhadap statistik nikah, talak, dan rujuk (NTR) di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukan  labilnya  perkawinan  mencapai  60-70%.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan petugas  NTR  hanya  sekedar  mengawasi  dan  mencatat  perkawinan,  sedangkan pemeliharaan  dan  perawatan  selanjutnya  diserahkan  kepada  suami  dan  istri.  Bukanlah tugas  Departemen  Agama  untuk  menyelesaikan  kasus  krisis  perkawinan  (rumah  tangga) hal  tersebut  mengakibatkan  tingginya  angka  perceraian  dan  banyak  diantaranya  yang sewenang-wenang dan dalam hal ini pihak wanita yang merasa menderita.
Selain  hal  itu  di  atas  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  terbentuk  karena  merasa  belum  efektifnya  peran  Pengadilan  Agama  dalam mempersukar terjadinya perceraian atau dalam arti mengurangi terjadinya suatu perceraian. Namun  mereka  selangkah  lebih  berhasil  dalam  memberikan  konsultasi  pada  kesulitan- kesulitan perkawinan dari pada pejabat NTR. (Noeh, 2017)
Jadi pada dasarnya Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestrian Perkawinan (BP4) itu  dibentuk  karena  meningkatnya  angka  perceraian  dan  labilnya  perkawinan  yang disebabkan oleh kurang berperannya petugas NTR dalam menangani persoalan perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya suatu perceraian.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  Kantor  Urusan  Agama  kota  Praja  lebih  dahulu merintis  cita-cita  kearah  itu  dengan  dibentuknya  SPP  (Seleksi  Penasihat  Perkawinan)  di seluruh  Jakarta  yakni  pada  bulan  April  1954  yang  kemudian  pada  tahun  1956  berubah menjadi  P4  (Penasihat  Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian),  sebagai  sebuah organisasi  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  usaha  mengurangi  angka  perceraian, mempertinggi  nilai  suatu  perkawinan  dengan  jalan  memberi  nasihat  bagi  mereka  yang memiliki  krisis  dan  persoalan  dalam  perkawinan.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh Penasihat  Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian  (P4)  ini  berpengaruh  luas  hingga kedaerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung, didirikan  organisasi  yang  sejenis  dengan  nama  BP4  (Badan  Penasihatan  Perkawinan  dan Penyelesaian Perceraian). Kemudian di Yogyakarta didirikan BKRT (Badan Kesejahteraan RumahTangga)  yaitu  pada  tanggal  3  Januari  1960,  seluruh  organisasi  yang  sejenis meleburkan diri dan menjadi satu serta bersifat nasional dengan nama Badan Penasihatan Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  yang  berpusat  di  Jakarta  dengan  cabang- cabangnya diseluruh Indonesia. (Noeh, 2017)
Berdirinya  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4) dikikuhkan  dengan  surat  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  85  Tahun  1961  yang  isinya mengakui bahwa Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya  badan  yang  berusaha  di  bidang  penasihatan  perkawinan  dan  pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958.  Dengan  Keputusan  Menteri  Agama  tersebut  maka  Badan  Penasihatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan resmi pemerintah.
Dengan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  1977  tanggal  18  Juni  Tahun 1977  diatur  pengakuan  atas  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4)  adalah  satu-satunya  badan  yang  bergerak  di  bidang  penasihatan  perkawinan,
pengurangan  angka  perceraian  dalam  rangka  menunjang  program  Departemen  Agama. Untuk  landasan  bergeraknya  dipergunakan anggaran  dasar Badan Penasihatan  Pembinaan dan PelestarianPerkawinan (BP4) yang disahkan oleh konfrensi BP4 yang ke IV di Jakarta yakni  pada  tanggal  20  Desember  1976  serta  anggaran  rumah  tangga  Badan  Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebut diberi nama Badan Penasihat Perkawinan  Perselisihan  dan  Perceraian  (BP4)  yang  disahkan  oleh  rapat  pleno  pengurus Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  pada  tanggal  18  Mei 1977. (Noeh, 2017)
Pada  uraian  diatas  menunjukan  bahwa  terbentuknya  Badan  Penasihatan  Pembinaan dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  tidak  dilandasi  dengan  dasar  hukumUndang-undang atau  Peraturan  Pemrintah  pada  awalnya,  melainkan  tumbuh  dan  berkembang  dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah.
Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  berdasarkan Pancasila  dan  berdasrakan  Islam  ,sedangkan  sifatnya  sebagai  penunjang  Departemen Agama  dalam  bidang  penasihatan  perkawinan  dan  pembinaan  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan sejahtera. Tentang tujuan dan usaha Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dikemukakan  berturut-turut  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4 anggaran dasar. Tujuannya adalah mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam.

## 2.1 Teori Penyelesaian Permasalahan dalam Perkawinan
Dalam penyelesaian permasalahan dilihat dari Hukum Islam, dapat dikategorikan dari berbagai macam teori, antara lain sebagai berikut :
a. Teori kemaslahatan
Adalah teori yang menitik beratkan pada kebaikan, manfaat dan kepentingan.
b. Teori pendampingan
Adalah suatu kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah dari pihak lain, dalam hal  ini  berupa  bantuan.  Dalam  hal  ini  menyerupai  mediator,  dimana  mediator tersebut  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  yang  diterima  oleh para pihak. Mediator bersiatnetral dan tidak memihak serta berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa sehingga disebut sebagai pendampingan.

## 2.2 Konseling Perkawinan
Konseling  dalam  hal  ini  adalah  usaha  membantu  orang  yang  sedang  mengalami gangguan  kejiawaan  agar  mereka  dapat  memutuskan  sendiri  apa  yang  terbaik  bagi
mereka.  Yang  membantu  dikenal  dengan  sebutan  konselor,  yang  dibantu  adalah  klien konselor bukan merupakan subyek, karena konselor hanya membantu, subjeknya adalah klien itu sendiri dan objeknya adalah permasalahan yang dihadapi oleh klien, hal yang biasa dilakukan oleh konselor untuk membantu klien antara lain sebagai berikut :
a. Memahami diri sendiri.
b. Mengukur kemampuannya.
c. Mengetahui kesiapan dan kecenderungannya.
d. Memperjelas orientasi, motivasi dan aspirasinya.
e. Mengetahui kesulitan dan problem lingkungan dimana diah idup, serta peluang yang terbuka baginya.
f. Membantu  menggunakan  pengetahuan  tersebut  (kriteria  1  sampai  5)  untuk memantapkan tujuan yang paling kongkrit bagi dirinya.
g. Mendorong  klien  untuk  berani  mengambil  keputusan  yang  sesuai  dengan kemapuannya, dan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada pada dirinya untuk merebut peluang yang terbuka. (Tarmizi, 1977)
Berikut adalah sistematika konseling Islami dan langkah-langkahnya yaitu:
a. Diajak  memahami  realita  apa  yang  sebenarnya  dihadapi,  dalam  hal  ini  realita adalah realita yang benar-benar diterima, suka atau tidak suka itu adalah realita.
b. Diajak  kembali  mengenali  siapa  dirinya,  apa  posisinya,  dan  apa  kemampuan- kemampuan yang dimilikinya.
c. Mengajak klien memahami keadaan yang sedang berlangsung disekitarnya, bahwa keadaan  memang  selalu  berubah  dan  bagaimana  kita  mengantisipasi  dan menyikapi suatu perubahan itu.
d. Diajak  untuk  meyakini  bahwa  Tuhan  ituMaha  Adil,  Maha  Pengasih,  Maha Mengetahui, dan MahaPengampun dimana manusia itudiberi peluang oleh Tuhan.
2.3  Peran  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam Menangani Perkawinan
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  peran  adalah  meringkat  tingkat  yang diharapkan  dimiliki  oleh  yang  diharapkan,  dimiliki  oleh  orang  yang  berkedudukan  di masyarakat.  Unsur-unsur  terkait  dari  pengertian  peran  dalam  hal  ini  adalah  dari  kata diharapkan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas mengenai peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Sudah menjadi nurani bahawa manusia untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan  perkawinan  dan  membentuk  keluarga.  Sebagaimana  dirumuskan  dalamUndang-
undang  perkawinan  bahwa  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan  wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  yang  MahaEsa”,  Namun  dalam  praktiknya  ternyata  banyak  permasalahan yang  terjadi  antara  suami  istri,  baik  itu  sengketa  dari  dalam  keluarga  itu  sendiri, misalnya  mengenai  nafkah,  harta,  anak  maupun  dari  faktor  luar  pada  suami  atau  istri simpanan sampai keluarga yang menimbulkan terjadinya petengkaran tersebut sehingga tidak  jarang  terjadi  perceraian.  Selain  itu  faktor  dimana  kurang  dewasanya  usia perkawinan  juga  mempengaruhi  angka  perceraian  yang  tinggi  dikarenakan  kurang matang dalam berfikir.
Sehingga  untuk  meningkatkan  kualitas  perkawinan  menurut  ajaran  Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga dalam hal ini keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.  Sejak  BP4  didirikan  pada  tanggal  3  Januari  1960  dan  dikukuhkan  oleh Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  85  Tahun  1961  diakui  bahwa  BP4  adalah  satu- satunya  Badan  yang  berusaha  dibidang  Penasihatan  Perkawinan  dan  Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Perkawinan,  oleh  karenanya  fungsi  dan  peranan  BP4  sangat  diperlukan  dalam mewujudkan kualitas perkawinan.
Dalam  menunjang  program  itu  maka  diperlukan  bimbingan  yang  terus  menerus dari  korps  penasihat  yang  mempunyai  ketinggian  akhlak  sehingga  mampu melaksanakan  tugas  pembangunan  nasional  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya.  Institusi  perkawinan  itu  ditunjukan  untuk  pemurnian  dan pengembangan  peradaban  cinta  kasih  antara  suami  istri  bukanlah  berdasarkan  kepada cinta yang mendetail akan tetapi untuk hubungan selama hayat.
Bentuk penasihatan atau bimbingan  perkawinan  bahwasannya  tergantung kepada tujuan  atau  nasihat  yang  diinginkan  oleh  klien,  karena  setiap  masalah  yang  dihadapi tidak  selalu  sama  bahkan  setiap  individu  mempunyai  persoalan  sendiri,  sehingga sangatlah diperlukan pendekatan yang berbeda.
Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah itu harus memakai  dasar-dasar  dari  para  penasihatan  perkawinan  ( the  principles  of  mariagge counseling ) yaitu :
a. Penasihat tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga harus memberikan pertolongan lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata.
b. Selain  itu  harus  dijaga  agar  penyelesaian  sengketa  tersebut  tetap  menjadi  tanggung jawab dan wewenang para suami istri. Penasihat sifatnya hanya membantu meskipun bantuan itu banyak dan sifatnya mendalam sekali.
c. Harus  diusahakan  oleh  panasihat  agar  suami  dan  istri  yang  ditolong  ini  selanjutnya mempu  mengurus  diri  mereka  sendiri,  jangan  sampai  mereka  selalu  mengandalkan jasa-jasa dari penasihat perkawinan saja.
Peran  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  secara formil  tujuannya  dirumuskan  untuk  memepertinggi  nilai  perkawinan  dan  terwujudnya rumah  tangga  sejahtera  bahagia  menurut  tuntunan  Islam.  dalam  Anggara  Dasar  BP4 Pasal 3 terdapat 2 (dua) hal yang saling berkaitan yang menjadi tujuanyaitu :
1) Mempertinggi nilai perkawinan.
2) Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagiamenurut tuntunan Islam.
Sedangkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar disebutkan mengenai tujuan BP4 yaitu mempertinggi  mutu  perkawinan  dan  mewujudkan  rumah  tangga  bahagia  dan  sejahtera menurut  ajaran  Islam,  sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  upaya  dan  usaha  yang dilakukan  BP4  adalah  sebagai  berikut  :  (Keputusan  Musyawarah  Mufakat  Nasional Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  XV  Tahun  2014  Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4, n.d.)
1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undandangan yang berkaitan dengan keluarga.
3) Memberikan  bantuan  mediasi  kepada  para  pihak  yang  berperkara  di  Pengadilan Agama.
4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
5) Menurunkan  terjadinya  perselisihan  serta  perceraian,  poligami  yang  tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6) Bekerjasama  dengan  instansi,  lembaga  dan  organisasi  yang  mewakili  kesamaan tujuan baik didalam maupundiluar negeri.
7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8) Menyelenggarakan  kursus  calon  pengantin,  penataran/pelatihan,  diskusi,seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkatitan dengan perkawinan dan keluarga.
9) Menyelenggarakan  pendidikan  keluarga  untuk  peningkatan  penghayatan  dan pengalaman  nilai-nilai  keimanan,  ketaqwaan  dan  akhlaqul  karimah  dalam  rangka membina keluarga sakinah.
10) Berperan  aktif  dalam  kegiatan  lintas  sektoral  yang  bertujuan  membina  keluarga sakinah.
11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12) Upaya  dan  usaha  lain  yang  dipandang  bermanfaat  untuk  kepentingan  organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  selain memberikan  penasihatan  perkawinan  kepada  keluarga  yang  menjerumus  keperceraian, juga  memberikan  penasihan  Pranikah  kepada  calon  pengantin,  dimana  penasihatan diberikan  oleh  BP4  tingkat  kecamatan  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  mempelai wanita.  Pendidikan  atau  Kursus  Calon  Pengantin  (Catin)  merupakan  persiapan  awal mengarungi  kehidupan  berkeluarga  yang  penuh  dengan  keindahan  dan  tentunya persoalan-persoalannya.  Dalam  kursus  ini,  kita  akan  belajar  tentang  bagaimana  cara berumah tangga, Undang-undang yang mengatur pernikahan sampai pada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
Biasanya  penasihatan  dilakukan  pada  calon  pengantin  di  Balai  Nikah,  dimana balai  nikah  tersebut  dipergunkan  sebagai  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan.  Tidak sedikit  pula  pihak  orang  tua  calon  mempelai  menghendaki  agar  pemberian  nasihat  itu dilakukan di rumah mereka.
Bentuk-bentuk  penasihatan  atau  bimbingan  perkawinan  yang  lazim  dilakukan oleh BP4 antara lain sebagai berikut :
1) Wawancara atau dialog khusus.
Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu kepada klien.
2) Wawancara atau dialog umum.
Wawancara  semacam  ini  dilakukan  secara  bersama-sama  di  tempat  tertentu  dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan pelatihan.
3) Kunjungan rumah.
Penasihatan  semacam  ini  sekarang  menjadi  metode  yang  efektif  untuk  memberikan secara  motivasi  tanpa  melihat  ada  atau  tidak  adanya  kasus,  dengan  tujuan memotivasi tujuan dari rumah tangga yang bahagia.

## D. Simpulan
Adapun  simpulan  yang  hendak  disampaikan  penulis  adalah  mengenai  perkawinan  dan seluk  beluk  dari  perkawinan  menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan BP4 serta  Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  yang  mana  adalah  untuk  membentuk  dan  mewujudkan  keluarga  sakinah.  BP4 bermaksud  dan  berupaya  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  muslim  yang  bahagia,  sejahtera, mengurangi  angka  perceraian,  mencegah  perceraian  serta  mendamaikan  perselisihan  dengan menjaga kerahasiaanya  yaitu dengan menggunakan  metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihatan dan bimbingan.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Hadikusuma, H. (2017). Hukum Perkawinan Indonesia . Mandar Maju.
Noeh. (2017). Hukum Perkawinan .
Rahardjo, S. (2006). Hukum dan Jagad Ketertiban . UKI Press.
Rofiq. (2015). Hukum Perkawinan Indonesia .
Rofiq, M. (2013). hukum perkawinan indonesia . grafindo.
Satrio, J. (2010). Hukum Harta Perkawinan . Citra Aditya.
Soekamto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum .
Subekti. (2002). Tinjauan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan .
Tarmizi. (1977). Marriage Counseling Nasihat Perkawinan . BP4.
Wantjik, S. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia .
Wiradipradja, S. (2015). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah .
Yunus, M. (2015). Hukum Perkawinan dalam Islam . PT Darul Hikmah.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Keputusan  Musyawarah  Mufakat  Nasional  Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4.
Kompilasi Hukum Islam.
Subekti. (1992). KUH Perdata . PT Pradana.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## ARTIKEL JURNAL :
Dinata,  W.  S.  W.  (2015).  Optimalisasi  Peran  Badan  Penasihatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan  (BP4)  dalam  Rangka  Pembentukan  Keluarga  Sakinah  di  Kabupaten  Jember. De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , Volume 7 .
Hamidah, Z. (2019). Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang ). HIKMATINA:
Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam , Volume 1 .
Romadon, Fajar & Habibullah, E. S. (2017). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Memediasi Perceraian : Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor. AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , Volume 5 .