## Perspektif  Hukum  Islam  dalam  Penggunaan  Sisa Uang Nasabah di Pegadaian Syariah

## Nurbaiti, Bahrul Ma’ani, Ahmad Faruk dan Fathurrahman
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi E-mail: bahrulmaani@gmail.com
Abstract :  This  study  aims  to  reveal  the  distribution  of  the  remaining  customer money by Pawnshop and a review of Islamic law against the remaining money of the customer.  Using  a  qualitative  approach  with  data  collection  methods  through observation,  interviews,  and  documentation,  the  research  obtained  results  and conclusions: first, the calculation of residual money made by the Pegadaian was very beneficial for both parties. Second, the remaining money from the auction of goods pawned after being used to cover loans, capital and interest, and auction fees, will be returned  to  the  relevant  customer.  The  period  of  validity  of  the  remaining  money from the auction for one year at pawnshop, if the customer when confirmed by the Pawnshop as if it does not care but disappears, the remaining money will be kept by the pawnshop for one year and during that time the Pawnshop continues to confirm money once a month the rest. If it has exceeded the limit of one year, the remaining money  becomes  the  property  of  pawnshop.  Third,  the  settlement  when  the  pawner cannot  return the money  at  maturity  and  the return of  the remaining money  from the  sale  of  pawning  goods  is  in  accordance  with  the  Islamic  Shari'a,  because  in  its implementation  there  are  elements  of  helping  fellow  Muslims  and  providing concessions, conveniences, and trust, highly recommended by Islamic law.
Keywords : Islamic law; The remaining Pawn Auction Money; Sharia Pawnshop.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  penyaluran  sisa  uang  nasabah  oleh pihak  Pegadaian  dan  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  aktivitas  tersebut. Menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  penelitian  memperoleh  kesimpulan: pertama ,  penghitungan  uang  sisa  yang  dilakukan  pihak  Pegadaian  telah menguntungkan kedua belah pihak. Kedua , sisa uang dari hasil pelelangan barang yang  digadaikan  setelah digunakan  untuk  menutupi  pinjaman,  modal  dan  bunga, serta  biaya  lelang,  akan  dikembalikan  kepada  nasabah  yang  bersangkutan.  Masa berlaku uang sisa dari hasil lelang selama satu tahun di Pegadaian, apabila nasabah ketika dikonfirmasi oleh pihak Pegadaian tidak peduli atau menghilang, maka sisa uang tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasikan uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun maka uang sisa tersebut menjadi hak milik Pegadaian. Ketiga , Penyelesaian ketika penggadai tidak bisa mengembalikan uang  saat  jatuh  tempo  dan  pengembalian  uang  sisa  dari  hasil  penjualan  barang gadai adalah sesuai dengan syari’at Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur  tolong  menolong  antara  sesama  muslim  dan  memberikan  kelonggaran, kemudahan, dan kepercayaan, hal tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam.
Kata-kata kunci : Hukum Islam; Lelang Barang Gadai; Pegadaian Syariah.

## Nurbaiti, Bahrul Ma’ani, Ahmad Faruk dan Fathurrahman

## I. Pendahuluan
Islam  datang  dengan  serangkaian  pemahaman  tentang  kehidupan  yang membentuk  pandangan  hidup  manusia.  Islam  hadir  dalam  bentuk  garis-garis hukum  yang  global,  yakni  makna-makna  tekstual  yang  umum,  yang  mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual ( Ibadah ) maupun sosial ( Muamalah ). 1 Dalam berinteraksi dengan orang lain manusia harus memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal.  Namun  disisi  lain  bagi diri  manusia  menempel  kepentingan  dan kebutuhan orang lain yang mengharuskan bahwa seseorang harus menyadari akan ketidakmampuanya di dalam memenuhi kebutuhannya. 2
Islam  juga  mengajarkan  kepada  umatnya  supaya  saling  tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 3 Sudah  seharusnya  yang  kaya  menolong  yang  miskin,  yang  mampu menolong  yang  tidak  mampu. 4 .  Dalam  bentuk  pinjam-meminjam  Hukum  Islam menganjurkan  supaya  kedua  belah  pihak  tidak  dirugikan.  Kreditur  dibolehkan menahan  barang  milik  debitur  yang  mempunyai  nilai  dan  ekonomis.  Dengan demikian  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya  yang  diterimanya.  Hal  ini  dikenal dengan istilah gadai. 5
Gadai  atau rahn bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  baru  karena  hal tersebut  sudah  ada  sejak  zaman  Rasulullah  SAW.  Gadai  pada  masa  Rasulullah merupakan  suatu  kagiatan  hutang  piutang  yang  murni  bersifat  sosial,  yang  pada saat  itu  belum  berupa  sebuah  lembaga  formal  seperti  sekarang  ini,  sehingga aktivitas  tersebut  hanya  berfungsi  sosial  semata  dan  penggadai  tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam melunasi hutangnya. Menutut Syaikh  Sulaiman  Ahmad  secara  umum rahn dikategorikan  sebagai  akad  yang bersifat derma (tabarru ). Sebab apa yang diberikan oleh penggadai ( rahin ) kepada penerima  gadai (murtahin )  tidak  ditukar  dengan  sesuatu,  melainkan  yang diberikan. murtahin adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. 6 Akad gadai dikatakan telah sempurna apabila setelah rahn menyerahkan jaminan kepada murtahin , maka hukum yang ditimbulkan dari pinjaman atas kesepakatan tersebut.  Menurut  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  (KUH.  Perdata)  gadai adalah:
“Suatu  hak  yang  diperoleh  seseorang  berpiutang  atas  suatu  barang,  yang diserahkan kepadanya  oleh orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya  dan  yang  memberikan  kekuasaan  pada  si  berpiutang  itu  untuk mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  daripada orang-orang  yang  berpiutang  lainya,  dengan  kekecualian  biaya  untuk
1 Nashr  Farid  Muhammad  Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawa’id  Fiqhiyyah , (Jakarta: Azah, 2009), hlm. 240
2 Yusuf Al-Qaradhawi, Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat, (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), hlm. 39.
3 Ahmad Syukri, dkk, Fiqih Teleogologis, (Jambi: IAIN STS Jambi, 2012), hlm. 63.
4 Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 249.
5 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 230.
6 Syaikh Sulaiman Ahmad, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , (Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2013), hlm. 793.

## Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Sisa Uang Nasabah di Pegadaian Syariah
melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah  barang  tersebut  itu  digadaikan,  biaya-biaya  mana  harus didahulukan.” 7
Dari  kutipan  di  atas  dapat  dicermati  bahwa,  gadai  merupakan  salah  satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap  utangnya  itu.  Barang  jaminan  tetap  milik  orang  yang  menggadaikan (orang  yang  berutang)  tetapi  dikuasai  oleh  penerima  gadai  (yang  berpiutang). Aktivitas gadai pada masa sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW,  sebab  gadai  pada  saat  ini  tidak  hanya  bersifat  sosial  semata  akan  tetapi sudah  dijadikan  usaha  yang  bersifat  komersial  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi.  Seharusnya  di  dalam  melakukan  praktik  gadai  harus  memperhatikan menganai dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.
Dalam  melakukan  akad  gadai  hendaknya  memperhatikan  prinsip-prinsip yang  terdapat  dalam  hukum  muamalah.  Prinsip  yang  dimaksud  adalah  pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah , kecuali yang ditentukan oleh Al- Qur’an dan Sunnah Rasul. 8
Maka  dari  itu  muncullah  lembaga  pegadaian  dimana  merupakan  sebuah lembaga BUMN yang bergerak dibidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai. 9 Dengan pelayanan taqwa, jujur, berbudi luhur, loyal mengusasi pekerjaan, tanggap, cepat dan akurat sopan, ramah, berkepribadian, simpatik berorientasi bisnis, serta mengutamakan  pelanggan,  untuk  selalu  mengembangkan  diri.  di  dalam  surat  Al- Baqarah: 283 yang artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berhutang). Akan tetapi jika sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercaya  itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian,  dan  barang  siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ini adalah yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .” 10
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  dicermati  bahwa  bagi  yang  memberi  utang dan  yang  berutang  dalam  bepergian  dan  tidak  mendapatkan  juru  tulis  (notaris), maka  untuk  memudahkan  jalannya  muamalah  ini  yang  disertai  dengan  adanya jaminan  kepercayaan,  dalam  hal  ini  Islam  memberikan  keringanan  dalam melakukan  transaksi  lisan  dan  juga  harus  menyerahkan  barang  tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. 11
Pegadaian  syariah  Kebon  Handil  yang  menjadi  lokasi  penelitian  merupakan tempat  pegadaian  yang  strategis,  mudah  dijangkau  karena  alat  transpormasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan pasar Handil yang merupakan pusat  keramaian  kota  dan  sebagai  penghubung  jalan  ke  tempat-tempat  yang
7 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 140.
8 Imam  Syaukani, Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26.
9 Nurul Irfan dan Masyroh, Fiqih Jinayah , (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 172.
10 Al-Baqarah: (2): 283.
11 Muslim Kadir, Ilmu Islam Terapan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 206.
strategis di kota Jambi. Pegadaian syariah Kebon Handil sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian ini memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal  ini  dimaksudkan  apabila  terjadi  kemacetan  terhadap  pembayaran  pinjaman, maka dengan mudah pihak Pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Adapun simulasi pelunasan keridit cepat aman (Gadai) dengan uang  pinjaman  sebesar  5,000,000,  golongan  B3,  tarif  sewa  modal  atau  total  tarif 1.150%  per  15  hari  atau  9.2%  selama  pinjaman  367atau120  hari  (satu  tahun) jumlah sewa modal sebesar 460,000. Maka total bayar sebesar 5,460,000. 12 Pihak Pegadaian juga memiliki alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari taksiran itu adalah untuk menentukan besarnya jumlah  pinjaman  yang  dapat  diberikan.  Besarnya  pinjaman  yang  diperoleh  dari 80%-90%  dari  nilai  taksiran.  Semakin  besart  nilai  taksiran  maka  semakin  besar pula pinjaman yang diperoleh. 13
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menurut Sugiyono adalah suatu  cara  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktifataukualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 14 Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini meliputi data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang  penulis  ambil  dari informasi  dilapangan  melalui  sumber  pertama  dari  buku  dan  lokasi  penelitian, data  primer  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  Al-Qur’an,  Hadits,  dan kitab  Ijtihad  dan  wawancara  Kepala  Pegadaian  Syariah  Kebon  Handil,  dua  Staf Pegadaian  Syariah  Kebon  Handil  dan  5  nasabah.  Data  skunder  penelitian  yaitu melalui  orang  lain,  dokumentasi,  literature,  pustaka  lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian ini.

## II. Gadai Syariah dan Landasan Hukumnya
1. Pengertian Gadai Syariah (Ar-Rahn)
Transaksi  hukum gadai  dalam fiqih Islam  disebut  Ar- Rahn . Ar - Rahn adalah suatu jenis  perjanjian  untuk  menahan  suatu  barang  sebagai  tanggungan  utang. Pengertian Ar - Rahn dalam  bahasa  Arab  adalah  ats -tsubut  wa  ad-dawam ,  yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin , yang berarti air yang tenang. 15 Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatsir: 38 yang artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” 16
Pengertian  “tetap”  dan  “kekal”  yang  dimaksud  adalah  merupakan  makna yang  tercakup  dalam kata  al-habsu ,  yang  berarti  menahan.  Kata  ini  merupakan makna  yang  menjadikan  sesuatu  barang  yang  bersifat  materi  sebagai  pengikat utang”. Pengertian gadai ( rahn ) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah
12 PT Pegadaian, Pegadaian , akses pada 08 Desember 2015.
13 Ibid.
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.
9. 15 Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah, Fiqih  Wanita ,  (Jakarta  Timur,  Buku  Islam  Utama, 1996), hlm 650.
16 Al-Muddatsir (74): 38.
tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah  harta  yang  diserahkan  sebagai  jaminan  secara  hak  dan  dapat  diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap  dalam  Pasal  1150  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  adalah  suatu hak  yang  diperoleh  seseorang  yang  mempunyai  piutang  atas  sesuatu  barang bergerak,  yaitu  barang  bergerak  tersebut  diserahkan  kepada  orang  yang berpiutang  oleh  orang  yang  mempunyai  utang  atau  orang  lain  atas  nama  orang yang mempunyai utang. 17
Gadai  syariah  ( rahn) adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  nasabah  atau Rahin sebagai  barang  jaminan  atau marhun atas  hutang  atau  pinjaman  atau marhun  bih yang  diterimanya. Marhun tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan demikian,  Pihak  yang  menahan  atau  penerima  gadai  atau murtahin memperoleh jaminan  Untuk  dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya. 18 Menurut  A.A.  Basyir, rahn adalah  perjanjian  menahan  sesuatu  barang  sebagai tanggungan  utang,  atau  menjadikan  sesuatu  benda  bernilai  menurut  pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih , sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 19 Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, rahn adalah  menjadikan  benda  yang  bersifat  harta  untuk  kepercayaan dari  suatu marhun  bih yang  dapat  dibayarkan  dari  (harga)  benda marhun itu apabila marhun  bih tidak  dibayar. 20 Sedangkan  Imam  Taqiyyuddin  Abu  Bakar  Al Husaini  mendefinisikan rahn sebagai  akad  atau  perjanjian  utang-piutang  dengan menjadikan marhun sebagai  kepercayaan  atau  penguat marhunbih dan murtahin berhak  menjualatau  melelang  barang  yang  digadaikan  itu  pada  saat  ia  menuntut haknya.  Barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  utang  adalah  semua  barang  yang dapat  diperjual-belikan,  artinya  semua  barang  yang  dapat  dijual  itu  dapat digadaikan. 21
Berdasarkan  definisi  di  atas,  disimpulkan  bahwa rahn itu merupakan  suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai  jaminan marhun  bih ,  sehingga rahin boleh  mengambil marhun  bih . 22 Selain  pengertian  gadai  ( rahn )  yang  dikemukakan  di  atas,  lebih lanjut  mengungkapkan  pengertian  gadai  ( rahn )  yang  diberikan  oleh  para  ahli hukum Islam sebagai berikut:
a. Ulama syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya .
b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan  suatu  utang,  untuk  dipenuhi  dari  harganya,  bila  yang  berhutang tidak sanggup membayar utangnya .
c. Ulama  Malikiyah  mendefinisikan  sebagai  berikut:  Sesuatu  yang  bernilai  harta ( Mutamawwal )  yang  diambil  dari  pemiliknya  untuk  dijadikan  pengikat  atas utang yang tetap (mengikat).
17 Zainuddin Ali, Hukum Pedata Islam di Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 150
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, (Jakrta: GEMA INSANI, 2001), hlm. 21.
19 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm. 139.
20 Ibid ., hlm. 140.
21 Ibid
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.
d. Ahmad  Azhar  Basyir  mendefinisikan  sebagai  berikut: Rahn adalah  perjanjian menahan  sesuatu  barang  sebagai  tanggungan  utang  atau  menjadikan  sesuatu benda  bernilai  menurut  pandangan syara' sebagai  tanggungan marhun  bih , sehingga  dengan  adanya  tanggungan  utang  seluruh  atau  sebagian  utang dapat diterima.
e. Muhammad  Syafi'I  Antonio  mendefinisikan  sebagai  berikut:  Gadai  syariah ( Rahn )  adalah  menahan  salah  satu  yaitu  harta  milik  nasabah  ( rahin )  sebagai barang  jaminan  ( marhum )  atas  utangataupinjaman  ( marhun  bih )  yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang  menahan  atau  penerima  gadai  ( murtahin )  memperoleh  jaminan  untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 23
2. Landasan Hukum Rahn
Terdapat  sumber-sumber  hukum  Islam  di  antaranya  adalah  Al-Qur’an,  As- Sunnah (Al-Hadis), dan Ijtihad, sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut: 24 a. Al-Qur’an
Al-Qur’an  berisi  wahyu-wahyu  dari  Allah  SWT  yang  diturunkan  secara berangsur-angsur  (mutawattir)  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  melalui  malaikat Jibril.  Al-Qur’an  diawali  dengan  surat  Al  Fatihah,  diakhiri  dengan  surat  An  Nas. Membaca  Al-Qur’an  merupakan  ibadah.  Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Al- Qur’an surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya . : Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah  mengumpulkannya  dan  membacanya.  Apabila  Kami  telah  selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu . 25
Kemudian  kata  Al-Qur’an  itu  dipergunakan  untuk  nama  kitab  suci  terakhir yang  telah  diwahyukan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW.  Al-Qur’an  merupakan sumber  hukum  Islam  yang  utama.  Menurut  Muhammad  Daud  “Al-Qur’an  adalah sumber hukum  Islam  pertama  dan  utama”. 26 Setiap  muslim  berkewajiban  untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum  yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu menngikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangnannya. 27 Al-Qur’an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia.
1) Tuntunan  yang  berkaitan  dengan  keimananatauakidah,  yaitu  ketetapan  yantg berkaitan  dengan  iman  kepada  Allah  SWT,  malaikat-malaikat,  kitab-kitab, rasulrasul, hari akhir, serta qadha dan qadar
2) Tuntunan  yang  berkaitan  dengan  akhlak,  yaitu  ajaran  agar  orang  muslim memilki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.
b. Hadits
Hadits  merupakan  segala  tingkah  laku  Nabi  Muhammad  SAW  baik  berupa perkataan,  perbuatan,  maupun  ketetapan  (taqrir).  Hadits  merupakan  sumber hukum  Islam  yang  kedua  setelah  Al-Qur’an.  Allah  SWT  telah  mewajibkan  untuk
23 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita , hlm 650-652.
24 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 5.
25 Al- Qiyamah, (75):17-18.
26 Mohammad Daud, Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 58.
27 Amin  Widodo, Fiqih  Siasah  Dalam  Hubungan  Internasional ,  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana Yogya, 1994), hlm. 9.
menaati  hukum-hukum  dan  perbuatan-perbuatan  yang  disampaikan  oleh  nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua  memilki  kedua  fungsi  sebagai  memperkuat  hukum-hukum  yang  telah ditentukan  oleh  Al-Qur’an,  sehingga  kedunya  (Al-Qur’an  dan  Hadits)  menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.  Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi  Muhammad  SAW  baik  berupa  perkataan,  perbuatan,  maupun  ketetapan (taqrir).  Hadits  merupakan  sumber  hukum  Islam  yang  kedua  setelah  Al  Qur’an. Allah  SWT  telah  mewajibkan  untuk  menaati  hukum-hukum  dan  perbuatan- perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan  dengan  firman  Allah  SWT  yang artinya  : Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i) yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya  (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari penduduk  kota-kota  Maka  adalah  untuk  Allah,  untuk  rasul,  kaum  kerabat,  anak- anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya  bagimu, Maka  tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  Amat keras hukumannya. 28
Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memilki kedua fungsi sebagai berikut. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur’an, sehingga kedunya (Al  Qur’an  dan Hadits) menjadi sumber hukum  untuk satu hal yang  sama.  Misalnya  Allah  SWT  didalam  Al  Qur’an  menegaskan  untuk  menjauhi perkataan  dusta.  Misalnya  Allah  SWT  di  dalam  Al-Qur’an  menegaskan  untuk menjauhi  perkataan  dusta,  sebagaimana  ditetapkan  dalam  firmannya.  Hadits menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 29
1) Hadits Shohih, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil, sempurna ingatan,  sanadnya  bersambung,  tidak  ber  illat,  dan  tidak  janggal.  Illat  hadits yang  dimaksud  adalah  suatu  penyakit  yang  samar-samar  yang  dapat  menodai keshohehan suatu hadits.
2) Hadits  Hasan,  adalah  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  rawi  yang  adil,  tapi  tidak begitu kuat ingatannya (hafalannya), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illat  dan  kejanggalan  pada  matannya.  Hadits  Hasan  termasuk  hadits  yang makbul biasanya dibuat hujjah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting.
3) Hadits Dhoif, adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadits  shohih  atau  hadits  hasan.  Hadits  dhoif  banyak  macam  ragamnya  dan mempunyai  perbedaan  derajat  satu  sama  lain,  disebabkan  banyak  atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhi. Adapun syarat-syarat suatu hadits dikatakan hadits yang shohih, yaitu:
a) Rawinya bersifat adil
b) Sempurna ingatan
c) Sanadnya tidak terputus
d) Hadits itu tidak berilat, dan
e) Hadits itu tidak janggal. 30
28 Al Hasyr (59): 7.
29 Mohammad Daud, Hukum Islam, hlm. 97.
30 As’ad, Modul Agama, hlm. 17.

## c. Ijtihad
Ijtihad  ialah  berusaha  dengan  sungguh-sungguh  untuk  memecahkan  suatu masalah  yang  tidak  ada  ketetapannya,  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara  menetapkan  hukum-hukumyang  telah  ditentukan.  Sebagaimana  yang dijelaskan  di  dalam A-Qur’an  surat  Al-Anbiya'  ayat  7  yang  artinya  : Kami  tiada 1 mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki- laki  yang  Kami  beri  wahyu  kepada  mereka,  Maka  Tanyakanlah  olehmu  kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui . 31
3. Fungsi Gadai Syariah
Dalam  al-Qur’an  surat  al-Baqarah  283  Ayat  2  dijelaskan  bahwa  gadai  pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muammalah , dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada  orang  yang  membutuhkan  dengan  bentuk marhun sebagai  jaminan,  dan bukan untuk kepentingan komersiil dengan mengambil keuntungan yang sebesar- besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. 32
4. Syarat Sah dan Rukun Gadai  Syariah
Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:
a. Ijab qabul  (shigat)
Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
b. Orang yang bertransaksi  (Aqid)
Syarat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:
1) Telah dewasa
2) Berakal
3) Atas keinginan sendiri 33
c. Adanya barang yang digadaikan  (Marhun) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai)  adalah:
1) Dapat diserahterimakan
2) Bermanfaat
3) Milik rahin (orang yang  menggadaikan)
4) Jelas
5) Tidak bersatu dengan harta  lain
6) Dikuasai oleh rahin
7) Harta yang tetap atau dapat  dipindahkan 34
d. Marhun bih (utang)
Menurut  ulama  Hanafiyah  dan  Syafiiyah  syarat  utang  yang  dapat  dijadikan alas utang  adalah:
1) Berupa utang tetap dan dapat  dimanfaatkan
2) Utang harus lazim pada waktu  akad
31 Al-Anbiya' (21): 7.
32 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm. 141.
33 Ibid
34 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm. 141.
3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. 35
5. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai
a. Hak dan kewajiban penggadai ( rahin )
1) Penggadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
2) Penggadai berhak menebus kembali barang yang telah di gadaikan sebesar uang yang terah di sepakati bersama.
3) Penggadai  berkewajiban  menyerahkan  barangnya  yang  di  jadikan  jaminan hutang kepada pemegang gadai.
b. Hak kewajiban penerima gadai ( murtahin )
1. Penerma gadai berkuajiban Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai.
2. Penerima  gadai  berhak  Menerima  barang  jaminan  yang  sudah  disepakati  oleh penggadai.
3. Penerima  gadai  berkewajiban  Mengembalikan  barang  jaminan  yang  sudah digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar  sebagian  utangnya.  Maka  tidak  ada  bagianpun  yang  terlepas  dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua utangnya.
4. Penggadai  berkewajban  menjaga  dan  merawat  barangyang  di  jadikan  jaminan tersebut. 36
6. Barang yang Dijadikan Jaminan
Mengenai barang atau benda yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang  ada  dalam  perjanjian  gadai.  Dan  di  dalam  al-Qur'an,  Hadits  dan  ijma’  tidak ada  yang  menjelaskan  secara  pasti  apakah  barang  tersebut  merupakan  barang bergerak  atau  berupa  barang  yang  tidak  bergerak,  namun  al-Qur'an  dan  Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika bermu'amalah secara tunai. 37 Menurut para ulama’ mereka sepakat bahwasannya barang yang di jadikan jaminan itu memiliki beberapa syarat antara lain:
a. Disyaratkan barang gadai itu dapat dijual, agar dapat bisa digunakan membayar hutang.
b. Hendaknya barang gadai itu berbentuk harta benda atau berupa barang.
c. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai.
d. Hendaknya barang yang digadaikan itu di ketahui oleh kdua belah pihak.
e. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik rahin sendiri.
f. Hendaknya  barang  tersebut  merupakan  harta  yang  utuh  tidak  bertebaran dibeberapa tempat. 38
Orang  yang  menggadaikan  harus  menyerahkan  barang  yang  digadaikan kepada  penerima  gadai,  kalau  tidak  maka  tidak  sah  gadai  tersebut.  Boleh menggadai  milik  serikat  untuk  tanggungan  hutang  seseorang  asal  mendapatkan izin dari serikat, juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang tersebut sudah menjadi hak (sementara).
35 Syaikh Sulaiman Ahmad, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , hlm. 794.
36 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita , hlm 651.
37 Zainuddin Ali, Hukum Pedata Islam di Indonesia , hlm. 150
38 Syaikh Sulaiman Ahmad, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , hlm. 794.

## III. Prosedur Penaksiran Emas oleh Pihak Pegadaian
Sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  pada  waktu  pemberian pinjaman,  nasabah  mempunyai  kewajiban  melakukan  pelunasan  pinjaman  yang telah  diterima.  Pada  dasarnya  nasabah  dapat  melunasi  kewajibannya  setiap  saat tanpa  harus  menunggu  waktu  jatuh  tempo.  Pelunasan  pinjaman  beserta  sewa modalnya  (bunga)  dibayarkan  langsung  ke  kasir  disertai  surat  gadai.  Setelah adanya  pelunasan  atau  penebusan  yang  disertai  dengan  pemenuhan  kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Nilai  taksiran  terhadap  suatu  objek  barang  yang  akan  digadaikan  tidak ditentukan  sebesar  harga  pasar,  melainkan  setelah  dikalikan  dengan  presentase tertentu.  Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  hasil  wawancara  bersama  bapak  Danu Rusmanto. Penulis menyimpulkan bahwa, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.00, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. Nilai taksiran emas tersebut  adalah  sebesar  Rp  88.000.  angka  pengali  sebesar  88%  ditentukan  oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan  kata  lain  angka  ini  bisa  mengalami  perubahan.  Pihak  Pegadaian  sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Siti Harianti menambahkan, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara di bawah ini:
“Untuk  penaksiran  terlebih  dahulu  melihat  harga  pasar,  memikirkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi satu sampai tiga tahun mendatang. Dengan  begitu  kami  dapat  menaksirkan  berapa  harga  dikemudian  hari barang yang  nasabah  gadaikan.  Karena  kalau tidak begitu  kami  tidak  dapat memastikan  barang  yang  akan  menjadi  jaminan  ini  dapat  dijual  sewaktu- waktu.  Jika  nasabah  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengangsur kewajiban yang mereka jalani.” 39
Hasil  wawancara  penulis  di  atas  bahwa,  nilai taksiran  inilah  yang  dijadikan acuan  untuk  menentukan  besarnya  pinjaman  yang  akan  diberikan  kepada nasabah.  Nilai  taksiran  atas  barang  yang  akan  digadaikan  tidak  sama  dengan besarnya  pinjaman  yang  diberikan.  Setelah  itu  ditentukan,  maka  petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman  ini  juga  berdasarkan  persentase  tertentu  terhadap  nilai  taksiran,  dan presentase  ini  juga  telah ditentukan  oleh  pihak Pegadaian  berdasarkan  golongan yang  besarnya  berkisar  antara  80-90%.  Adapun  perhitungan  penaksiran  barang gadai  di  pihak  Pegadaian  syariah.  Barang  gadai  ditaksir  atas  beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb. Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh Pegadaian adalah 92% x harga pasaran emas. Bila harga  pasaran  emas  adalah  Rp.  75.000  maka  perhitungan  emas  dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:
39 Wawancara  dengan  Siti  Harianti,  Seksi  Pelaksana  Pegadaian,  Kantor  Pegadaian  Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

## Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Sisa Uang Nasabah di Pegadaian Syariah
Tabel 2. Perhitungan Taksiran Emas No Jumlah karat Perhitungan Taksiran 1  24 karat 92% x Rp. 75.000 Rp. 69.000 2  23 karat 23/24 x Rp. 69.000 Rp. 66.124 3  22 karat 22/24 x Rp. 69.000 Rp. 63.250 4  21 karat 21/24 x Rp. 69.000 Rp. 60.375 5  20 karat 20/24 x Rp. 69.000 Rp. 57.500 6  19 karat 19/24 x Rp. 69.000 Rp. 54.625 7  18 karat 18/24 x Rp. 69.000 Rp. 51.750 8  17 karat 17/24 x Rp. 69.000 Rp. 48.875 9  16 karat 16/24 x Rp. 69.000 Rp. 46.000
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  dicermati  bahwa  dengan  nilai  harga  taksiran suatu barang, maka pihak Pegadaian menentukan peminjaman kepada nasabah di bawah harga taksiran sementara. Sebagaimana dapat dilihat ilustrasi di bawah ini; Adapun  simulasi  pelunasan  keridit  cepat  aman  (Gadai)  dengan  uang  pinjaman sebesar 350,000, golongan A, tarif sewa modal atau total tarif 0.750 % per 15 hari /  6  %  selama  pinjaman  122  hari  /  120  hari  (lima  bulan)  jumlah  sewa  modal sebesar 21,000. Maka total bayar sebesar 371,000 . 40
Dari hasil observasi penulis terhadap sisa uang nasabah di Pegadaian Kebun Handil  Kota  Jambi,  dapat  dicermati  bahwa  penghitungan  sisa  uang  nasabah menjadi  kewajiban  pihak  Pegadaian  yang  digunakan  untuk  menutupi  hutangnya, maka  pihak  pegadaian  menghitung  sisa  uang  nasabah  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Siti  Harianti  selaku  bidang  pelaksana  pegadaian,  kantor Pegadaian Syariah Kebon Handil sebagai berikut: Uang kelebihan penjualan adalah selisih  antara  harga  lakunya  penjualan  dikurangi  (-)  UP  +  jasa  simpan  +  biaya penjualan. Penghitungan uang kelebihan dibaksud , adalah sebagai berikut.
Harga Lakunya Penjualan (HLP) Rp 5.000.000,00 Uang Pinjaman Rp 3.000.000,00 Jasa Simpanan Rp 250.00,00 Biaya Penjualan (1% x HLP) Rp 100.00,00 Rp 3.350.000,00 Uang Kelebihan Rp 1.650.000,00
Sisa uang dari hasil pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah setelah digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang, maka dikembalikan  kepada  nasabah  yang  bersangkutan.  Masa  berlaku  uang  sisa  dari hasil lelang selama satu tahun di  Pegadaian,  apabila nasabah ketika dikonfirmasi oleh  pihak  Pegadaian  seolah-olah  tidak  peduli  melainkan  menghilang  maka  sisa uang tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasikan uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun maka uang sisa tersebut menjadi hak milik  Pegadaian,  dikarenakan  untuk  membayar  biaya  administrasi,  listrik,  surat menyurat dan biaya dalam menghubungi atau transportasi.
40 Wawancara  dengan  Rusmanto,  Seksi  Pelaksana  Pegadaian,  Kantor  Pegadaian  Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.
Apabila  telah  jatuh  tempo,  nasabah  masih  diberikan  perpanjangan  waktu selama  satu  bulan  dan  ketika  masih  belum  bisa  memenuhi  kewajibannya  maka pihak  Pegadaian  memberika  perpanjangan  satu  bulan  kembali.  Namun,  ketika nasabah  masih  belum  bisa  memenuhi  kewajibanya  maka  pihak  Pegadaian melelang baran gadai nasabah yang bersangkutan.

## IV. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sisa Uang Nasabah
Islam mengajak untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanat,  jujur,  dan  memenuhi  janji.  Islam  juga  melarang  terjadinya  pengingkaran dan pelanggaran, larangan, dan menganjurkan untuk memenuhi janji dan amanat. Apabila  perjanjian telah  dilaksanakan  oleh  nasabah dan  pihak  Pegadaian  maka selanjutnya  antara  nasabah dan  pihak  Pegadaian  keduanya  mempunyai  hak  dan kewajiban  masing-masing.  Bagi  penerima  gadai  ia  harus  bertanggung  jawab menjaga,  memelihara  dan  berusaha  semaksimal  mungkin  agar  barang  tersebut tidak rusak. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:
“Barang yang dititipkan di sini  menjadi tanggung jawab kami, barang harus tetap terjaga dan tidak akan rusak selama dititipkan. Alhamdulilah selama ini barang yang dititipkan nasabah tidak ada masalah. Kami sangat bertanggung jawab, bilamana ada kerusakan maka kami harus mengganti barang tersebut. bisa  berbentuk  uang  atau  barang  yang  sama,  karena  jika  itu  memang kesalahan pihak kami”. 41
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, penerima gadai harus bertanggung jawab  sepenuhnya  terhadap  barang  yang  digadaikan  oleh  nasabah  atau  karena barang  tersebut  rusak  karena  kecerobohan  pihak  Pegadaian,  maka  ia  harus bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  tersebut.  Namun  jika  barang  tersebut rusak  di  luar  kemampuan  yang  menahan  barang  gadai maka  ia  tidak  harus menggantinya.  Selain  itu pada  pelaksanaannya  Pegadaian  juga  menetapkan  hak dan  kewajiban  yang  menahan  barang  gadai yaitu  menagih  hutang  nasabah jika telah  jatuh  tempo,  menerima  uang  pelunasan  secara  utuh  dari  pihak  nasabah, mengembalikan  barang  jaminan  setelah  melunasi  hutangnya.  Dan  bagi  nasabah juga  terdapat  kewajiban  setelah  perjanjian  itu  dilaksanakan  antara  lain menyerahkan  barang  jaminan,  membayar  hutangnya  jika  telah  jatuh  tempo, mengadakan  akad  perjanjian  lagi  dengan  tujuan  jika  nasabah belum  mampu melunasi hutangnya.
Dari  adanya  penetapan-penetapan  hak  dan  kewajiban  baik  bagi  nasabah maupun  pihak  Pegadaian  hal  ini  menunjukkan,  bahwa  akad  gadai  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  pihak  Pegadaian.  Jika  dilihat  dari  segi  syariat  Islam, hak  dan  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  Pegadaian,  tidaklah menyimpang  dengan  syarat  dan  rukun  serta  hak  dan  kewajiban  yang  telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh.
Kemudian tata cara yang dilakukan oleh pihak Pegadaian ketika waktu yang telah  ditetapkan  habis  dan  nasabah belum  bisa  mengembalikan  pada  saat  jatuh tempo  tersebut,  maka  pihak  Pegadaian  masih  memberi  keluasan  waktu  hingga
41 Wawancara  dengan  Rusmanto,  Seksi  Pelaksana  Pegadaian,  Kantor  Pegadaian  Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.

## Perspektif Hukum Islam dalam Penggunaan Sisa Uang Nasabah di Pegadaian Syariah
satu  minggu  bahkan  sampai  satu  bulan  agar  pihak  nasabah berusaha  untuk melunasi hutangnya. Dan jika pada saat itu nasabah juga belum bisa melunasinya maka  pihak  Pegadaian  masih  memberi  kesempatan  lagi  kepada  nasabah dengan memberi  peringatan  satu  hingga  dua  kali.  Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak Pegadaian tersebut merupakan kebijakan yang mulia sekali, karena dalam hal ini ia memberi  keluasan  waktu  kepada  nasabah dengan  tagihan  hutang  sampai  ia sanggup. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:  “ Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  Maka  berilah tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui ”. 42
Dalam ayat lain sebagai balasan seseorang yang mau meminjamkan hartanya kepada  orang  lain  adalah  pahala  yang  berlipat  ganda  sebagaimana  dijelaskan dalam  surat  Al-Hadid  ayat  11  yang  artinya  :  “ Siapakah  yang  mau  meminjamkan kepada  Allah  pinjaman  yang  baik,  Maka  Allah  akan  melipat-gandakan  (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”. 43
Dalam  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Ibn  Majah  dijelaskan  bahwa  seorang muslim  yang  meminjamkan  sesuatu  kepada  muslim  lainnya  dua  kali  maka  satu kali  dicatat  sebagai  sedekah,  yang  artinya Dari  Ibn  Mas’ûd  sesungguhnya  Nabi saw bersabda siapa saja dari orang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua  kali  kecuali  yang  satunya  adalah  (senilai)  sedekah. 44 Sesuai  dengan  hadits tersebut  yang  menahan  barang  gadai yang  memberikan  kelonggaran  waktu terhadap nasabah atas ketidakmampuannya, sama halnya yang menahan barang gadai tersebut  memberikan  pinjaman  dua  kali  terhadap  nasabah dan  sebagai pahalanya bagi pihak Pegadaian maka yang satu kali dihitung sebagai shodaqoh . Dalam  hadits  lain  Nabi  juga  menjelaskan  bahwa  keutamaan  dari  pada meminjamkan  sesuatu  lebih  besar  dari  pada  meminjamkan  sesuatu  lebih  besar pahalanya  dibanding  dengan  sedekah.  Sebagaimana  hadits  yang  diriwayatkan oleh  Ibn  Mâjah  yang  artinya  “ sedekah  yang  lebih  utama  ialah  bahwa  seorang manusia  yang  muslim  belajar,  kemudian  mengajarkannya  kepada  seorang muslim ”.( HR. Ibnu Majah).” 45
Kasus yang juga pernah terjadi dalam penyelesaian akad gadai di Pegadaian Kebun  Handil  Jambi  adalah ketika  jatuh tempo  pihak  nasabah tidak mempunyai uang  untuk  melunasi  hutangnya,  walaupun  pihak  Pegadaian  telah  memberikan kelonggaran  waktu  dan  memberikan  peringatan  sampai  berkali-kali,  pihak nasabah tetap  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya,  dan  mungkin  karena  malu sampai  pihak  nasabah tersebut  melarikan  diri  sampai  berbulan-bulan  keluar kota. 46 Tidak hanya itu saja pihak nasabah juga tidak  bisa berbuat banyak selain dengan  melunasi  tanggungannya,  disaat  nasabah  tidak  dapat  melunasi tanggungannya  setelah  jatuh  tempo  dan  diberikan  keringanan  selayaknya  maka pihak  Pegadaian  baru  bisa  menjual  barang  jaminan  tersebut  untuk  menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang. Setelah semua kewajiban nasabah untuk  melunasi  hutang-hutangnya  kemudian  sisa  dari  hasil  penjualan  tersebut
42 Al-Baqarah (2): 280.
43 Al-Hadid (57): 11.
44 Syaikh Sulaiman Ahmad , Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq , hlm. 794.
45 Ibid.
46 Wawancara  dengan  Rusmanto,  Seksi  Pelaksana  Pegadaian,  Kantor  Pegadaian  Syariah Kebon Handil, 13 Juli 2016. Dokumentasi Catatan Lapangan.
diserahkan  sepenuhnya  kepada nasabah,  karena  uang  yang  bukan  menjadi  hak milik  haruslah  dikembalikan  kepada  hak  miliknya.  Sebagaimana  dapat  dilihat pada  surat  An-Nisa  ayat  29  yang  Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu ”. 47
Jika  dikaitkan  dengan  hukum  Islam,  apa  yang  telah  dilakukan  pihak Pegadaian Kebun Handil Jambi adalah perbuatan yang sangat mulia sekali, setelah memberikan  pinjaman  dan  memberikan  kelonggaran  waktu  ia  juga  masih memberikan  pinjaman  lagi  guna  memenuhi  kebutuhannya.  Sesuai  dengan  hadits Nabi  bahwa  siapa  saja yang  mau meringankan  kesusahan  seseorang,  maka  kelak Allah  akan  meringankan  kesusahan  orang  tersebut  dihari  kiamat  dan  janganlah kamu  memakan  harta  milik  oranglain.  Dalam  hal  ini  nasabah merupakan  pihak yang kesusahan karena dililit hutang, dan pihak Pegadaian adalah seseorang yang oleh  Allah  diberi  kelapangan  harta.  Dengan  kemuliaan  hatinya  ia  memberi pertolongan  kepada  sesamanya.  Hadits tersebut  adalah  sebagai berikut:  Dari  HR. Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW ia bersabda yang Artinya:  “ Barangsiapa  yang  mengambil  harta  orang  lain  dengan  maksud  untuk melunasi  (hutangnya)  maka  Alloh  membayarkan  dari  hutangnya ”.  (HR.  Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah). 48
Menurut  analisa  penulis  mengenai  sisa  uang  nasabah  yang  dilakukan  oleh pihak  Pegadaian  Kebun  Handil  Jambi,  dalam  pelaksanaannya  terdapat  unsur kemudahan,  keringanan,  dan  tolong  menolong  sebagaimana  yang  dianjurkan syariat Islam. Terlebih lagi ketika nasabah telah jatuh tempo dalam kewajibannya untuk  membayar  cicilan.  Pihak  Pegadaian  tetap  memberikan  keringanan  hingga dapat membayar kewajiban nasabah itu sendiri. Dan meskipun ketika waktu yang dijanjikan  habis,  kemudian  nasabah  terpaksa  belum  bisa  melunasi  hutangnya kepada  pihak  Pegadaian,  namun  pihak  Pegadaian  masih  memberi  kelonggaran pada  nasabah  satu  bulan  kemudian  pada  perpanjangan  waktu  yang  diberikan tersebut ternyata nsabah juga terpaksa belum bisa mengembalikan pinjamannya. Namun,  pihak  Pegadaian  tetap  memberikan  kelonggaran  lagi  dengan  cara memberi peringatan sampai dua kali. Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian ketika penggadai tidak bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo dan uang sisa dari  hasil  penjualan  barang  gadai  adalah  sesuai  dengan  syari’at  Islam  dan berdasarkan  hukum  Islam  yang  berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadis,  karena  dalam pelaksanaannya  terdapat  unsur  tolong  menolong  antara  sesama  muslim  dan memberikan  kelonggaran,  kemudahan,  dan  kepercayaan,  hal  tersebut  sangat dianjurkan oleh syariat Islam.

## V. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  tinjauan  hukum  Islam terhadap  sisa  uang  nasabah  study  kasus  pegadaian  syariah  Kebon  Handil  Jambi, secara  umum  sesuai  dengan  syari’at  Islam  dan,  karena  dalam  pelaksanaannya terdapat  unsur  tolong  menolong  antara  sesama  muslim  dan  memberikan
47 An-Nisa (4): 29.
48 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm. 141.\
kelonggaran,  kemudahan,  dan  kepercayaan,  hal  tersebut  sangat  dianjurkan  oleh syariat  Islam.Penghitungan  uang  sisa  yang  dilakukan  pihak  Pegadaian  sangatlah menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Seandainya  nasabah  tidak  juga  datang membayar,  maka  akan  dilelang,  sebelum  tanggal  lelang,  nasabah  akan  dihubungi oleh  pihak  Pegadaian.  Hsil  dari  pelelangan  digunakan  untuk  menutupi  pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang. Sisa uang dari hasil pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah setelah digunakan untuk menutupi pinjaman, modal dan bunga, serta biaya lelang, maka dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Masa berlaku uang sisa  dari  hasil  lelang  selama  satu tahun  di  Pegadaian, apabila nasabah  ketika  dikonfirmasi  oleh  pihak  Pegadaian  seolah-olah  tidak  peduli melainkan  menghilang  maka  sisa  uang  tersebut  akan  disimpan  oleh  pihak Pegadaian selama satu tahun dan selama waktu tersebut pihak Pegadaian sebulan sekali terus mengkonfirmasikan uang sisa tersebut. Jika telah melebihi batas satu tahun  maka  uang  sisa  tersebut  menjadi  hak  milik  Pegadaian,  dikarenakan  untuk membayar  biaya  administrasi,  listrik,  surat  menyurat  dan  biaya  dalam menghubungi  atau  transportasi.  Namun,  bila  barang  yang  dilelang  lebih  rendah dari  biaya  yang  harus  ditanggung  pihak  Pegadaian  maka  kerugian  yang  timbul ditanggung  oleh  perum  Pegadaian.  Penyelesaian  ketika  penggadai  tidak  bisa mengembalikan uang ketika jatuh tempo dan uang sisa dari hasil penjualan barang gadai  adalah  sesuai  dengan  syari’at  Islam  dan,  karena  dalam  pelaksanaannya terdapat  unsur  tolong  menolong  antara  sesama  muslim  dan  memberikan kelonggaran,  kemudahan,  dan  kepercayaan,  hal  tersebut  sangat  dianjurkan  oleh syariat Islam.[]

## BIBLIOGRAFI
Amin  Widodo, Fiqih  Siasah  Dalam  Hubungan  Internasional ,  Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1994.
Ahmad Syukri, dkk, Fiqih Teleogologis, Jambi: IAIN STS Jambi, 2012. Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008 Jilid 2. As’ad, Modul Agama, Baturaja: Akademi Kebidanan Baturaja, 2013.
Andiyanti,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Gadai  Sepeda  Motor” Studi  Kasus di  Desa Mojorejo  Kec.  Jetis  Kab. Ponorogo”,  Skripsi: Universitas Negeri  Yogyakarta,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Pendidikan  Sosiologi,  Jurusan Pendidikan Sejarah, 2012.
Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. John  Hendri,  “Riset  Kualitatif,” Jurnal,  Universitas  Gunadarma,  Riset  Pemasaran 2009.
Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Zainuddin Ali, Hukum Pedata Islam di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Martinis  Yamin, Metodologi  Penelitian  Pendidikan  Dan  Sosial  Kualitatif  Dan Kuantitatif , Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Maghfirah Pustaka, Quran Tajwid dan Terjemahan, Jakarta: Mitra Mataram, 2006.
Muslim Kadir, Ilmu Islam Terapan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Jakrta: GEMA INSANI, 2001. Mohammad Daud, Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
Nashr  Farid  Muhammad  Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Rawa’id Fiqhiyyah , Jakarta: Azah, 2009. Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Nurul Irfan dan Masyroh, Fiqih Jinayah , Jakarta: Amzah, 2014. Nurul Irfan dan Masyofah, Fiqih Jinayah, Jakarta: Amzah, 2014.
Nur  Kholis  Kusuma  Atmaja,  “Analisis  Penentuan  Tarif  Potongan  Ijarah  Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang”,  Skripsi:  Universitas  Islam  Negeri  Malang,  Fakultas  Syariah Dan Hukum, mahasiswa prodi Muamalat, 2010.
Puput Saeful Rahmad, “Penelitian Kualitatif,” Jurnal 2009. Sumarno, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai  studi  pada  counter-counter  hp  di  Jl.  Moses  gatotkaca  sleman yogyakarta”,  Skripsi:  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, mahasiswa prodi Muamalat, 2012.
Syaikh  Sulaiman  Ahmad  Yahya  Al-Faifi, Ringkasan  Fikih  Sunnah  Sayyid  Sabiq , Jakarta Timur: Buku Islam Utama, 2013.
Saidus Syahar, Asas-Asas Hukum Islam , Bandung: Alumni, 1986.
Syaikh  Kamil  Muhammad  Uwaidah, Fiqih  Wanita ,  Jakarta  Timur,  Buku  Islam Utama, 1996.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D, Bandung:  Alfabeta, 2009.
Siti  Mania,  “Observasi  Sebagai  Alat  Evaluasi  Dalam  Sunia  Pendidikan  Dan Pengajaran,” Jurnal Lentera pendidikan 2008. Syamsudin  dan  Vismaia  S.  Damainti, Metode  Penelitian  Pendidikan  Bahasa, Bandung:  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Pendidikan  Indonesia  dan  PT Remaja Rosdakarya, 2009.
Sayuti  Una  (ed), Pedoman  Penulisan  Skripsi ,  Jambi:  Fakultas  Syari’ah  IAIN  STS Jambi, 2012.
Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
Yusuf Al-Qaradhawi, Konsep Islam Solusi Utama Bagi Umat, Jakarta: Senayan Abadi, 2004.