## Sinkronisasi  Antara  Sikap  disiplin  terhadap  Produktiviyas Pegawai/karyawan Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN)

## Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Email: natasya@student.stebisigm.ac.id, novia@student.stebisigm.ac.id, reski@student.stebisigm.ac.id, selva@student.stebisigm.ac.id

## Abstract
This research was conducted at the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of South Sumatra.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  synchronization  between  Work Discipline and Work Productivity of BPN employees. The methodology used in this research is qualitative  with  interview  and  observation  data  collection  techniques.  The  results  of  this  study indicate that BPN has guaranteed that each sector will carry out their respective obligations and authorities as well as directed work results with achievement targets. This creates a disciplined attitude  towards  the  work  carried  out  by  each  employee.  So  that  employees  who  are  not disciplined will be penalized and the achievement of their work can be known. So that employee productivity  will  clearly  increase  along  with  the  assignment  of  clear  duties  and  authorities  for BPN employees. Therefore, it can be concluded that there is a synchronization of discipline and work productivity of BPN employees.
Keywords: Work Discipline, Work Productivity, BPN Employees

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumateran Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi antara Disiplin  Kerja  dengan  Produktivitas  Kerja  Karyawan  BPN.  Metodologi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kualitatif  dengan  Teknik  pengumpulan data  Wawancara  dan  Observasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa BPN  sudah  menjamin  setiap  bidang  akan  melaksanakan  kewajiban  dan wewenang  yang  dimiliki  masing-masing  serta  hasil  kerja  yang  terarah  dengan target pencapaian. Hal ini menimbulkan sikap disiplin terhadap pekerjaan yang diemban masing-masing karyawan. Sehingga karyawan yang tidak disiplin akan dikenakan  sanksi  dan  dapat  diketahui  pencapaian  hasil  kerjanya.  Sehingga produktivitas  karyawan  jelas  akan  meningkat  seiring  dengan  ditetapkannya tugas  dan  wewenang  yang  jelas  bagi  karywan  BPN.  Oleh  sebab  itu  dapat
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
disipulkan  bahwa  ada  sinkronisasi  yang  kedisiplinan  dan  Produktivitas  Kerja Karyawan BPN.
Kata Kunci: Disiplin Kerja, Produktivitas Kerja, Karyawan BPN

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi dewasa ini berjalan seiring dengan perekonomian yang berkembang dengan pesatnya. Setiap warga negara wajib berusaha untuk mengembangkan teknologi agar dapat mendukung perekonomian negara. Salah satu sektor pendukung agar suatu negara tidak ketinggalan dengan negara lain adalah dengan adanya dunia pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berperan aktif sebagai aspek pembangunan yang dapat diandalkan (Firmansyah & Mistar, 2020).
Pendidikan  yang  tinggi  sangat  dibutuhkan  pada  era  sekarang  untuk mempersiapkan mahasiswa dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang  telah  dipelajari  selama  mengikuti  perkuliahan.  Dalam  dunia  pendidikan hubungan  antara  teori  dan  praktek  merupakan  hal  penting  untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang dipelajari dalam teori dengan keadaan  sebenarnya  di  lapangan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perguruan tinggi merupakan pendidikan formal tertinggi yang akan menghasilkan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memiliki  tingkat  intelektual  yang  tinggi  dan  siap untuk  bersaing  dalam  tuntutan  dunia  kerja.  Dengan  terus  berkembangnya zaman, maka tuntutan kemampuan, dan kualitas yang dibutuhkan akan semakin meningkat.  Untuk  itu  perguruan  tinggi  harus  mampu  mempersiapkan  SDM yang berkualitas baik untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
Salah satu yang menunjang peningktatan produktivitas SDM adalah Sikap disiplin.  Disipin  merupakan  sebuah  karakter  yang  sangat  diperlukan  demi menjaga  agar  segala  sesautu  yang  direncanakan  dan  sitargetkan  dalam  suatu organisasi dapar berjalan ddengan baik. Penelitian ini mencoba untuk membahas bagaiman  tingkat    kesisipinan  pegawai  Kanwil  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN)  Sumateran  Selatan  serta  menilai  apakah  kedisiplinan  tersebut berpengaruh  terhadap  Produktivitas  SDM  yang  adan  disana  sehingga  judul penelitian  ini  adalah  Sikronisasi  antara  Sikap  disiplin  terhadap  Produktiviyas Pegawai Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN).

## Tinjauan Teori
1. Gambaran Umum tentang Disiplin Kerja
a. Pengertian Displin Kerja
Menurut  Rofi  dalam  (Jufrizen  &  Hadi,  2021)  disiplin  merupakan  bentuk pengendalian  diri  pegawai  dan  pelaksanaan  yang  teratur  dan  menunjukkan tingkat  kesungguhan  tim  kerja  di  dalam  sebuah  organisasi,  tindakan  disiplin
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
digunakan oleh organisasi untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari aturan-aturan  kerja  atau  dari  harapan-harapan.  Menurut  Sinambela  dalam (Jufrizen  &  Hadi,  2021)  Disiplin  kerja  alah  kemampuan  kerja  seseorang  untuk secara  teratur,  tekun  secara  terus-menerus  dan  bekerja  sesuai  dengan  aturan- aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

## b. Disiplin Dalam Islam
Disiplin  biasanya  dikaitkan  dengan  pemenuhan  aturan  dan  pemanfaatan waktu.  Seseorang  dapat  dikatakan  disiplin  apabila  mengerjakan  tugas  dan pekerjaan  yang  diembannya  dalam  tepat  waktu.  Islam  mengajarkan  bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ashr : 103 ayat 3. "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati  untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Sehingga akan  tercipta  suasana  kerja  yang  aman,  tertib,  tenang  dan  menyenangkan. Sehingga  akan  menunjang  tercapainya  produktivitas  dan  efisiensi  kerja  yang optimal (Soleha,2016)
c. Faktor-faktor Disiplin Kerja
Menurut  Khoirinisa  dalam  (Khalid,  2018)  mengemukakan  faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah:
a. Besar kecilnya pemberian kompensasi,
b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan,
c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan,
d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan
e. Ada tidaknya pengawasan pemimpin,
f. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan
g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.

## d. Indikator Displinan Kerja
Pada  dasarnya  ada  banyak  indikator  yang  mempengaruhi  tingkat kedisiplinan  karyawan  suatu  organisasi.  Ada  beberapa  indikator-indikator disiplin kerja, sebagai berikut:
a. Taat terhadap aturan waktu dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang dan jam  istirahat  yang  tepat  waktu  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  di perusahaan (Pranitasari & Khotimah, 2021).
b. Taat  terhadap  peraturan  perusahaan,  peraturan  dasar  tentang  cara berpakaian , dan bertingkah laku dalam pekerjaan.
c.Taat  terhadap  aturan  perilaku  dalam  pekerjaan  ditunjukan  dengan  cara-cara melakukan  pekerjaan-pekerjaan  sesuai  dengan  jabatan,  tugas,  dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain.
d. Taat  terhadap  peraturan  lainnya  aturan  tentang  apa  yang  boleh  dan  apa
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  para  pegawai  dalam  perusahaan (Pranitasari & Khotimah, 2021).

## 2. Gambaran Umum Tentang Produktivitas Kerja
a. Pengertian Produktivitas Kerja
Produktivitas merupakan suatu proses dimana sumber daya manusia dapat menghasilkan  suatu  keluaran  dengan  ukuran  yang  produktif  (Zamzam  & Aravik,  2016).  Produktivitas  juga  dapat  diartikan  sebagai  proses  yang memfokuskan  perhatian  pada  keluaran  yang  dihasilkan  oleh  sumber  daya manusia  dengan  suatu  rasio  antara  masukan  dan  keluaran.  produktivitas merupakan  hasil  membandingkan  peran  serta  tenaga  kerja.  persatuan  waktu dengan  hasil  yang  dicapai.  Produktivitas  Kerja  adalah  dimana  produk  barang maupun  jasa  yang  dihasilkan  oleh  setiap  individu  atau  kelompok  yang menunjukan  pertimbangan  antara  input  dan  output  dengan  tindakan  kinerja lebih efisien (Baiti et al, 2020).
Menurut  Sutrisno  dalam  (Baiti  et  al.,  2020)  mengemukakan  bahwa Produktivitas  kerja  adalah  rasio  dari  keseluruhan  hasil  kerja  yang  telah ditentukan  untuk  menghasilkan  suatu  produk  dari  tenaga  kerja.  Jadi  dapat disimpulkan  Produktivitas  tenaga  kerja  adalah  suatu  konsep  dimana  terjadi adanya  keterkaitan  antara  seorang  sumber  tenaga  kerja  dengan  hasil  satuan waktu, menunjukkan produk yang dibutuhkan lebih tinggi melalui standar yang di tetapkan.
b. Indikator Produktivitas Kerja
Untuk  mengukur  suatu  produktivitas  kerja  karyawan,  diperlukan  suatu indikator menurut Sutrisno (Baiti et al., 2020) sebagai berikut :
a. Kemampuan  Kemampuan  karyawan  menjadi  profesionalime  dalam bekerja.  Karyawan  dibekali  keterampilan  untuk  menjadi  daya  dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
b. Meningkatkan  hasil  yang  dicapai  Bertekad  meningkatkan  hasil  yang dicapai.  Upaya  ini  berguna  untuk  meningkatkan  produktiviytas  kerja perusahaan dan menambah kuantitas hasil dalam bekerja.
c. Semangat  Kerja  membuat  karyawan  untuk  mengevaluasi  dari  hari sebelumnya.
d. Pengembangan  diri  Pengembangan  diri  senantiasa  dilakukan  untuk meningkatkan  hasil  kerja  dengan  kemampuan  diri  yang  dimiliki.  Melalui langkah  pengembangan  diri  seorang  karyawan  akan  menemukan tantangan  dan  harapan.  Tantangan  yang  terjadi  setiap  karyawan  akan membuat  sebuah  motivasi  untuk  bersaing  secara  sehat.  Begitu  harapan akan  berdampak  untuk  memiliki  keinginan  seorang  karyawan
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati

## meningkatkan kemampuan.
e. Mutu  Berusaha  meningkatkan  mutu  yang  baik  dan  berkualitas  dari  yang sebelumnya.  Meningkatkan  mutu  bermanfaat  untuk  meningkatkan  hasil yang  terbaik  bagi  perusahaan  dan  pengaruhnya  produktivitas  perusahaan meningkat.
f. Efisiensi Membandingkan sumber daya yang digunakan dengan apa yang dicapainya selama berlangsungnya proses kerja. Motivasi (Baiti et al., 2020).
c. Dasar Hukum Produktivitas Kerja
Hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  diatur  di  dalam  UU  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama,  dan sesudah kerja.

## d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja
Payaman  dalam  Dewi  dan  Aeni  dalam  (Nugrogo  &  Agung,  2015) menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan tenaga  kerja itu  sendiri maupun yang  berhubungan dengan  lingkungan  perusahaan  dan  kebijaksanaan  pemerintah  secara keseluruhan,  seperti  pendidikan,  ketrampilan,  disiplin,  sikap  dan  etika  kerja, motivasi,  gizi  dan  kesehatan,  tingkat  penghasilan,  jaminan  sosial,  lingkungan dan  iklim  kerja,  hubungan  industrial  dan  kebijaksanaan  pemerintah  tentang produksi,  investasi,  perizinan,  teknologi,  fiskal,  harga,  distribusi  dan  lain-lain. Faktor-faktor  tersebut  dapat  mempengaruhi  produktivitas  kerja  karyawan  baik (Nugrogo & Agung, 2015).

## 3. Profil  Kanwil  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  Sumatera Selatan
a. Profil Kanwil BPN
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  Sumatera  Selatan  adalah lembaga  pemerintah  nonkementerian  di  Indonesia  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor  Agraria.  BPN  diatur  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015 (Santoso, 2012).
b. Tujuan  Pendirian  kanwil  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi Sumatera Selatan
1). Untuk memajukan kesejahteraan pegawai.
2). Sebagai  wadah  atau  ajang  untuk  berkarya  untuk  BPN  RI  yang berkomunikasi  langsung  dengan  unsur-unsur  yang  mempunyai  di  dalam
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
bumi yang meliputi Tanah, Cairan dan Udara .
3). Memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang  mendasari  lahirnya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5 Tahun 1960  (Febrina, 2021).
c. Visi Dan Misi kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan.
Visi  adalah  Terwujudnya  penataan  ruang  dan  pengelolaan  pertanahan yang  terpercaya  dan  berstandar  dunia  dalam  melayani  masyarakat  untuk mendukung  tercapainya:  “Indonesia  Maju  yang  Berdaulat,  Mandiri  dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”  (Febrina, 2021). Sedangkan Misi adalah;
1) Menyelenggarakan  Penataan  Ruang  dan  Pengelolaan  Pertanahan  yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
2) Menyelenggarakan  Pelayanan  Pertanahan  dan  Penataan  Ruang  yang Berstandar Dunia  (Febrina, 2021).
d. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Kepegawaian Di Kanwil  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan.
Suatu  susunan  dan  hubungan  anatara  tiap  bagian  serta  posisi  yang  ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk  mencapa  tujuan  yang  diharapkan  dan  diinginkan.  Struktur  organisasi menggambarkan  dengan  jelas  pemisahan  kegiatan  pekerjaan  anatar  yang  satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.
Struktur  organisasi  dirumuskan  unutk  menggambarkan  susunan  dan hubungan antara tiap bagian serta posisi tingkatan manajemen untuk mencapai
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  diterapkan.  Dalam  struktur  organisasi ini,  juga  diharapkan  mampu  menjelaskan  hubungan  kewenangan  manajemen setiap organisasi.
Pembagian  tugas  dan  struktur  organisasi  dapat  dilihat  dari  wewenang atasan  sampai  dengan  bawahan.  Langsung  melalui  garis  wewenang  dimana atasan  memimpin  bawahannya,  dan  bawahan  yang  memiliki  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  tugas  dari  atasan  atau  kepada  yang  menduduki  jabatan satu tingkat diatasnya.

## Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif.  Penelitian  Kualitatatif  merupakan  penelitian  yang  dijelaskan menggunakan  deskripsi  kata  atau  kalimat  bukan  angka.  Adapun  Teknik pengumpulan data menggunakan obeservasi, dan wawancara dengan Karywan Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN).

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh  Kedisplinan  Kerja  Terhadap  Produktivitas  Pegawai  Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan
Disiplin  kerja  para karyawan  memang  sangat  penting.  Disiplin  kerja  ialah hal  yang  seharusnya  tertanam  dalam  tiap-tiap  karyawan,  karena  hal  ini  akan menyangkut  tanggung  jawab  moral  karyawan  tersebut  terhadap  tugas  dan kewajibannya.  Dengan  disiplin  yang  baik  maka  pencapaian  tujuan  perusahaan atau  instansi  pemerintah  akan  segera  tercapai,  tetapi  jika  disipilin  kerja  yang merosot  akan  menjadi  penghalang  dan  akan  memperlambat  pencapaian  tujuan perusahaan (Nugrogo & Agung, 2015).
Peraturan disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan kerja yang tidak hanya  berlaku  dalam  perusahaan  besar  ataupun  kecil,  tetapi  juga  berlaku  pada perusahan  yang  memperkerjakan  banyak  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  pekerjaan.  Pembuatan  peraturan disipin  kerja  tersebut  dimaksudkan  agar  para  karyawan  mampu  melakukan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnnya sesuai dengan apa yang diaharapkan  organisas.  Oleh  karena  itu,  peraturan  disiplin  kerja  pada perusahaan-perusahaan  swasta  atau  instansi  pemerintah  (Pranitasari  & Khotimah,  2021).  BPN  sudah  menjamin  setiap  bidang  akan  melaksanakan kewajiban  dan  wewenang  yang  dimiliki  masing-masing  serta  hasil  kerja  yang terarah  dengan  target  pencapaian.  Hal  ini  mnimbulkan  sikap  disiplin  terhadap pekerjaan  yang  diemban  masing-masing  karyawan.  Sehingga  karyawan  yang tidak  disiplin  akan  dikenakan  sanksi  dan  dapat  diketahui  pencapaian  hasil kerjanya.Hal itu dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
Sesuai dengan struktur BPN, maka secara garis besarnya batasan tugas dan juga kewajiban pengurus dan pegawai secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Wilayah BPN
1). Ikhtisar  Jabatan:  Melaksanakan  pengoordinasian,  pembinaan,  dan pelaksanaan  kegiatan  ketatausahaan,  survei,  pengukuran  dan  pemetaan, penetapan  hak  tanah,  pendaftaran  tanah  dan  pemberdayaan  masyarakat, penataan  pertanahan,  pengadaan  tanah,  pengendalian  pertanahan  dan penanganan sengketa dan perkara di Provinsi  yang bersangkutan.
2). Uraian  Tugas:  Menetapkan  penyusunan  rencana,  program  dan  anggaran, serta pelaporan;
a) Melaksanakan  bimbingan  teknis,  koordinasi,  pemantauan,  dan  evaluasi program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan;
b) Menyelenggarakan  pembinaan  dan  usulan  pembentukan  organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
c) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
d) Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pengelolaan  dan  administrasi keuangan serta Barang Milik Negara (BMN);
e) Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
f) Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pelaksanaan  penyelenggaraan  layanan pengadaan;
g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan pelayanan pertanahan;
h)Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pelaksanaan  hubungan  masyarakat  dan pelayanan informasi;
i) Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian advokasi hukum;
3). Tanggung Jawab:
a) Kebenaran  arahan,  petunjuk,  perintah  dan  tandatangan  pada  kegiatan Kantor Wilayah BPN
b) Kebenaran  pembagian  tugas,  bimbingan  dan  pengendalian  pada  kegiatan Kantor Wilayah BPN
c) Kebenaran dokumen rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
d) Kebenaran  dokumen  bimbingan  teknis,  koordinasi,  pemantauan,  dan evaluasi program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan;
e) Kebenaran  dokumen  usulan  pembentukan  organisasi,  ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
f) Kebenaran dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
g) Kebenaran dokumen pengelolaan dan  administrasi keuangan serta BMN
h) Kebenaran  dokumen  ketatausahaan,  rumah  tangga,  protokol,  dan perlengkapan
i) Kebenaran dokumen penyelenggaraan layanan pengadaan;
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
j) Kebenaran dokumen pembinaan dan pengelolaan pelayanan pertanahan;
4). Hasil Kerja:
a) Dokumen rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b) Dokumen  bimbingan  teknis,  koordinasi,  pemantauan,  dan  evaluasi program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan;
c) Dokumen  usulan  pembentukan  organisasi,  ketatalaksanaan,  analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
d) Dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
e) Dokumen pengelolaan dan  administrasi keuangan serta BMN;
f) Dokumen ketatausahaan, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan
g) Dokumen penyelenggaraan layanan pengadaan
h) Dokumen pembinaan dan pengelolaan pelayanan pertanahan;
i) Dokumen hubungan masyarakat dan pelayanan informasi;
j) Dokumen advokasi hukum;
5). Wewenang:
a) Memberi keputusan, strategi dan tandatangan pada konsep kegiatan pada Kantor Wilayah BPN
b) Mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi pelaksanan kegiatan  pada Kantor Wilayah BPN
c) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  penyusunan  rencana,  program dan anggaran, serta pelaporan;
d) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  bimbingan  teknis,  koordinasi, pemantauan,  dan  evaluasi  program  strategis  pertanahan  dan  kegiatan pertanahan;
e) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif penyusunan usulan pembentukan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
f) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif pelaksanaan reformasi birokrasi;
g) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  pengelolaan  dan  administrasi keuangan serta Barang Milik Negara (BMN);
h) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
i) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  pelaksanaan  penyelenggaraan layanan pengadaan
j) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  pengelolaan  pelayanan pertanahan;  (Febrina, 2021)
b. Kepala Bagian Tata Usaha
1) Ikhtisar  Jabatan  Melaksanakan  pembinaan  dan  pemberian  dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
2) Uraian Tugas
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
a) Memfasilitasi penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan
b) Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan;
c) Mengoordinasikan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
d) Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
e) Mengoordinasikan  pengelolaan  keuangan  dan  administrasi  Barang  Milik Negara (BMN)
f) Mengoordinasikan  pelaksanaan  urusan  ketatausahaan,  rumah  tangga, protokol dan perlengkapan
g) Mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengadaan
h) Mengoordinasikan pengelolaan pelayanan pertanahan;
i) Mengoordinasikan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi;
j) Mengoordinasikan advokasi hukum;
3) Hasil Kerja
a) Dokumen rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
b) Dokumen  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  program  strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan
c) Dokumen  usulan  pembentukan  organisasi,  ketatalaksanaan,  analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
d) Dokumen reformasi birokrasi
e) Dokumen pengelolaan keuangan dan administrasi BMN
f) Dokumen ketatausahaan, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan;
g) Dokumen penyelenggaraan layanan pengadaan;
h) Dokumen pengelolaan pelayanan pertanahan;
i) Dokumen hubungan masyarakat dan pelayanan informasi;
j) Dokumen advokasi hukum;

## 4) Tanggung Jawab
a) Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep tata usaha
b) Kebenaran petunjuk, koordinasi dan pengendalian kegiatan tata usaha
c) Kebenaran dokumen rencana, program dan anggaran, serta pelaporan
d) Kebenaran  dokumen  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan
e) Kebenaran  dokumen  usulan  pembentukan  organisasi,  ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
f) Kebenaran dokumen reformasi birokrasi
g) Kebenaran dokumen pengelolaan keuangan dan administrasi BMN;
h) Kebenaran  dokumen  ketatausahaan,  rumah  tangga,  protokol,  dan perlengkapan
i) Kebenaran dokumen penyelenggaraan layanan pengadaan;
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati
j) Kebenaran dokumen pengelolaan pelayanan pertanahan;

## 5) Wewenang
a) Memberi usul, saran dan paraf pada konsep tata usaha;
b) Memberi  petunjuk,    mengkoordinasikan  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan di Bagian Tata Usaha;
c) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  penyusunan  rencana,  program dan anggaran, serta pelaporan
d) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif penyusunan dokumen pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  program  strategis  pertanahan  dan kegiatan pertanahan
e) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif penyusunan usulan pembentukan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
f) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif penyusunan dokumen reformasi birokrasi
g) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  penyusunan  keuangan  dan administrasi BMN
h) Mengambil langkah-langkah dan inisiatif penyelesaian urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan;
i) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  penyelenggaraan  layanan pengadaan;
j) Mengambil  langkah-langkah  dan  inisiatif  pengelolaan  pelayanan pertanahan.  (Febrina, 2021)

## Simpulan
BPN  sudah  menjamin  setiap  bidang  akan  melaksanakan  kewajiban  dan wewenang  yang  dimiliki  masing-masing  serta  hasil  kerja  yang  terarah  dengan target pencapaian. Hal ini menimbulkan sikap disiplin terhadap pekerjaan yang diemban masing-masing karyawan. Sehingga karyawan yang tidak disiplin akan dikenakan  sanksi  dan  dapat  diketahui  pencapaian  hasil  kerjanya.  Sehingga produktivitas  karyawan  jelas  akan  meningkat  seiring  dengan  ditetapkannya tugas  dan  wewenang  yang  jelas  bagi  karywan  BPN.  Oleh  sebab  itu  dapat disipulkan  bahwa  ada  sinkronisasi  yang  kedisiplinan  dan  Produktivitas  Kerja Karyawab BPN.
Natasya Gustia, Novia Adelia, Reski Febrianti, Selva Rahmawati

## Daftar Pustaka
Baiti, K. N., Djumali, D., & Kustiyah, E. (2020). Produktivitas Kerja Karyawan Ditinjau dari Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan pada PT. Iskandar Indah Printing
Textile Surakarta. Jurnal Ilmiah Edunomika , 4 (01), 69–87.
https://doi.org/10.29040/jie.v4i01.812
Firmansyah,  D.,  &  Mistar.  (2020).  Pengaruh  kedisiplinan  terhadap  produktivitas  kerja
pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Jurnal Dimensi , 9 (2), 202–216.
Hasibuan. (2003). Menurut Hasibuan, kedisplinan adalah.pdf .
Jufrizen,  &  Hadi,  F.  P.  (2021).  Pengaruh  Fasilitas  Kerja  dan  Disiplin  Kerja  terhadap Kinerja Karyawan Melalui  Motivasi  Kerja. Jurnal  Sains Manajemen , 7 (1), 35– 54.
Khalid, P. (2018). Volume : 10 Nomor : 1 Edisi : Maret 2018 .
Nugrogo, & Agung. (2015). No Title .
Pranitasari, D., & Khotimah, K. (2021). Analisis Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Bont
Techologies  Nusantara. Jurnal  Akuntansi  Dan  Manajemen , 18 (1),  22–38. https:/ejournar.stie.ac.id/index.php/JAM/article/view/375
Saepudin, E., Mintaraga, D., & Surya, E. (2017). Model Produktivitas Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al Quran. Islamadina , XVIII (Jurnal Pemikiran Islam), 57–74.
Soleha,  &  Tuti.  (2016).  No  Title. Disiplin  Kerja  Dalam  Perspektif  Islam  Dan Produktivitas Kerja Karyawan .
Zamzam, F., & Aravik, H. (2016). Manajemen SDM Berbasis Syariah . Bogor: CV. RWTC Success.