TANTANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA: TINJAUAN PRAKTIK KEBERAGAMAAN ISLAM “GARIS KERAS” 
Oleh:

## Miftahuddin
Dosen Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY Email: miftahuddin@uny.ac.id atau miftah_uny@yahoo.com

## ABSTRAK
Cita-cita  yang  ingin  dicapai  negara  Indonesia  adalah  mewujudkan masyarakatnya  secara  keseluruhan  berpegang  teguh  kepada  nilai-nilai  Pancasila. Dapat  diyakini  apabila  Pancasila  ini  telah  diamalkan  dengan  benar  menandakan demokrasi yang ideal dan sebenarnya telah tercapai di Indonesia. Termasuk umat Islam  sebagai  bagaian  dari  masyarakat  Indonesia  yang  terbesar  juga  harus mengamalkan  Pancasila.  Bahkan,  Pancasila  sendiri  adalah  produk  dari  sebagian para  tokoh  umat  Islam  yang  ingin  menjadikan    bangsa  ini  berdiri.  Hanya  saja dalam  perjalanannya  ada  sebagaian  umat  Islam  yang  mempermasalahkan Pancasila.  Padahal  dikatahui  bahwa  Islam  dan  Pancasila  adalah  berjalan  seiring dan  sejalan.  Untuk  itu,  artikel  ini  mencoba  untuk  melihat  praktik  keberagamaan dan  sosial  kelompok  Islam  “garis  keras”  yang  diasumsikan  tidak  sejalan  dengan cita-cita Pancasila.
Dari kajian yang dilakukan beberapa sarjana bahwa memang ada kelompok- kelompok  umat  Islaam  di  Indonesia  yang  paraktik  keberagamaan  dan  sosial mereka jauh menyimpang dari tujuan nilai-nilai pancasila. Gerakan-gerakan Islam “garis  keras”  seringkali  menjalankan  aksinya  dengan  melanggar  aturan  main demokrasi.  Tidak  hanya  itu,  tetapi  dapat  disaksikan  bahwa  konsepsi  pemikiran dari  kalangan  mereka  juga  menentang  nilai-nilai  demokrasi  itu  sendiri  sebagai sebuah aturan  main  yang telah disepakati  bersama. Sikap kelompok Islam  “garis keras” biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak- hak  asasi  manusia.  Akan  tetapi,  anehnya  mereka  menikmati  berbagai  hasil teknologi  Barat.  Di  mata  mereka,  demokrasi  dan  hak-hak  asasi  manusia  adalah produk  Barat  sehingga  harus  dilawan  karena  merusak  Islam.  Mereka  ingin menciptakan  sebuah  dunia  cita-cita  berdasarkan  tafsiran  mereka  yang  monolitik terhadap  Al-Qur’an  dan  sejarah  Nabi.  Jika  hal  ini  yang  dipegangi,  dengan sendirinya  Pancasila  bukanlah  cita-cita  mereka.  Oleh  karena  itu,  sikap  mereka harus disadarkan atau diperangi.
Kata Kunci: Demokrasi, Indonesia, Islam Garis Keras, dan Pancasila

## A. Pendahuluan
 Disampaikan  dalam  Seminar Nasional  yang  diselenggarakan  Prodi  Ilmu  Sejarah dan HIMA Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY dengan tema “DEMOKRASI DI INDONESIA DULU, SEKARANG, DAN AKAN DATANG”, Kamis, 15 Oktober 2015.
Banyak  pengertian  yang  bisa  diungkapkan  ketika  melihat  Islam sebagai  suatu  agama.  Misalnya,    Islam  adalah  agama rahmatan  li  al- ‘alamin , Islam  adalah  agama  pembawa  keselamatan,  Islam  adalah  agama yang  pemeluknya  memasrahkan  diri  hanya  kepada  Allah,  Islam  adalah agama  yang  cinta  perdamaian,  Islam  adalah  agama  yang  tidak  memaksa manusia untuk memeluknya, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini jelas, bahwa  ajaran  Islam  adalah  sangat  sejalan  dengan  nilai-nilai  demokrasi. Jika  demokrasi  adalah  perjuangan  agar  bagaimana  masyarakat  hidup tentram,  terjadi  dialog  dan  musyawarah  untuk  memperoleh  kebaikan bersama,  dijaminnya  kebebasan  untuk  berpendapat,  terciptanya  keadilan, dan  sebagainya,  maka  jelas-jelas  Islam  sejak  awal  memperjuangkan  hal- hal tersebut.
Yang penting untuk ditegaskan  bahwa sejak awal berdirinya  negara Indonesia,  umat  Islam  sepakat  untuk  menjadikan  demokrasi  sebagai  alat untuk menegakkan Indonesia. Masyarakat Islam awal di Indonesia sangat memahami  bahwa  demokrasi  adalah  sebagai  bentuk  kebebasan  setiap warga  negara  dalam  menjalankan  kegiatan,  memeluk  keyakinan,  bebas beribadah,  dan  berbagai  kebebasan  lainnya,  yang  kebebasan  itu  dibatasi oleh  nilai-nilai  Islam,  artinya  setiap  warga  negara  bebas  melakukan  apa saja  sepanjang  tidak  melanggar  ketentuan  syari’at  Islam.  Jadi,  demokrasi yang  dipahami  adalah  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  norma-norma agama  dan  pijakannya  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  religius,  dan  inilah yang memang dipesankan Islam dalam relasi sosialnya. 1
Sebagaimana dikatakan bahwa, kaum Muslimin Indonesia umumnya menerima  demokrasi.  Mereka  memandang  bahwa  demokrasi  kompatibel dengan  Islam;  pada  dasarnya  tidak  ada  masalah  di  antara  Islam  dan demokrasi.  Dengan  penerimaan  dan  penerapan  demokrasi,  Indonesia bukan  hanya  merupakan  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbanyak  di
1 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara,  Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 485.
dunia,  sekaligus  juga  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  setelah  India  dan Amerika Serikat. 2
Umat  Islam  Indonesia  tidak  menemui  kesulitan  apa  pun  dalam menyesuaikan ajaran Islam dalam prinsip-prinsip  demokrasi. Sudah sejak awal  mayoritas  umat  Islam  Indonesia  adalah  pendukung  demokrasi. Berbeda  dengan  mitranya  di  berbagai  belahan  dunia  yang  menolak  atau ragu terhadap demokrasi, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim malah memandang  demokrasi  sebagai  realisasi  prinsip syura seperti  yang diajarkan  dalam  Al-Qur’an.  Selain  karena  pertimbangan  agama,  umat Islam  Indonesia  mendukung  demokrasi  juga  berdasarkan  realitas perimbangan  jumlah  mereka  yang  mayoritas  sebagai  pemeluk  Islam. Melalui  demokrasi,  cita-cita  kemasyarakatan  dan  kenegaraan  Islam  akan lebih mudah diperjuangkan. Oleh sebab itu, munculnya partai-partai yang bercorak    Islam  sebelum  dan  pasca-Proklamasi  adalah  dalam  rangka menegakkan  pilar-pilar  demokrasi  itu,  sekalipun  sering  terhempas  dalam perjalanan. 3

## B. Hubungan Islam dengan Demokrasi
Banyak orang  yang salah paham seakan Islam sama sekali  menolak ide demokrasi. Demokrasi dipandang sebagai produk impor dari peradaban Barat  yang  didasarkan  atas  paham  liberalisme  dan  individualisme  yang bertentangan  dengan  prinsip  ajaran  Islam.  Islam  menolak  individualisme dan  liberalisme  yang  mengagungkan  pemungutan  suara  mayoritas.  Islam lebih  mengutamaan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat.  Karena  itu, diyakini  oleh  banyak  kalangan  bahwa  Islam  hanya  mengidealkan  prinsip nomokrasi, bukan demokrasi seperti yang secara umum diterima di zaman sekarang.  Demokrasi  yang  diidentikkan  dengan  paham  liberalisme  hanya
2 Azyumardi  Azra,  Islam  dan  Demokrasi:  Pengalaman  Indonesia,  Turki,  dan  Negara- Negara  Arab,  Makalah  ini  disampaikan  pada  Klub  Kajian  Agama  (KKA)  Yayasan  Paramadina. Jakarta,  17  Juli  2013, http://paramadina.or.id/2013/11/06/islam-dan-demokrasi/ ,  diakses  15 September 2015.
3 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 148.
mengutamakan kebebasan individu di atas kepentingan bersama, yang oleh karena itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. 4
Pandangan  demikian,  tampaknya  disebabkan  oleh  kesalahpahaman. Demokrasi  diartikan  secara  sangat  sempit  seakan  hanya  terkait  dengan sistem  pengambilan  keputusan  berdasarkan  prinsip ‘one-man-one-vote ’.
Atas  pengertian  demikian  itu,  demokrasi  dinilai  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  ajaran  Islam  tentang  permusyawaratan  dan  permufakatan. Seharusnya,  konsep  musyawarah  dalam  tradisi  Islam,  haruslah  dipahami secara  lebih  mendalam,  tidak  sekedar  bersifat  teknis  prosedural.  Prinsip permusyawaratan  itu  sebenarnya  lebih  mengutamakan  kualitas  substansi keputusan, bukan prosedur kuantitatif berdasarkan suara mayoritas. 5
Sebenarnya  umat  Islam-lah  yang  pertama  kali  menerapkan  prinsip- prinsip  demokrasi  itu  dalam  pengertian  modern.  Di  zaman  Yunani  kuno, ide  demokrasi  itu  sendiri  belumlah  dianggap  sebagai  gagasan  yang  baik. Istilah  demokrasi  itu  sendiri  baru  mendapatkan  penilaian  yang  positif, setelah  sekian  lama  dalam  sejarah  berkembang  praktik-praktik  yang dianggap ideal, sehingga di kemudian hari diberi sebutan demokrasi  yang diambil kembali dari istilah yang pernah dipakai di zaman Yunani kuno. 6
Karena  pada  hakikatnya  agama  dan  demokrasi  mempunyai komitmen  dan  tujuan  yang  sama,  maka  dirasa  penting  apabila  adanya penggabungan antara agama dan demokrasi. Penggabungan ini sebenarnya dilatarbelakangi  karena  melihat  kenyataan  historis  bahwa  dalam  kultur politik  masyarakat  sekuler  liberal,  pemerintah  dan  rakyatnya  bertindak seakan-akan  tidak  ada  Tuhan,  berjalan  dengan  sama  sekali  mengabaikan eksistensi  dan  non-eksistensi-Nya,  tidak  pernah  mempertimbangan  restu dan  larangan-Nya  dalam  kebijakan  dan  perilaku  mereka.  Sebaliknya, bentuk  pemerintahan  agama  masa  lampau  (pada  masa  paus  Katolik  dan Khalifah  Muslim)  dianggap  hanya  mengurusi  amanat  Tuhan,  bukan manusia. Mereka melihat kepuasan rakyat sebagai akibat sampingan alami
4 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Islam  Tentang  Teokrasi,  Demokrasi,  dan  Nomokrasi”,  70 TAHUN PROF. DR. TAHIR AZHARY, SH.,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/152/ , diakses 15 September 2015.
5 Ibid .
6 Ibid.
dan  tergantung  dari  kepuasan  Tuhan.  Dari  sini  muncul  pertanyaan, bagaimana seharusnya pemerintahan Islam konteks sekarang ini dibentuk? Mungkinkah  kebebasan  pemerintah  demokrasi  modern  dapat  dinikmati tanpa  harus  mengabaikan  eksistensi  Tuhan?  (Abdolkarim  Soroush,  2000: 122). 7
Untuk  itu,  perlu  dibedakan  antara  demokrasi  dan  liberalisme  Barat. Di  dunia  Barat  dapat  dilihat  ketidakadilan,  kolonialisme,  dan  arogansi terhadap negara lain bergandengan dengan mengejar kebebasan (liberalis). Bagi  Barat,  berpisah  dengan  metafisika  berarti  berpisah  dengan  semua kebutuhannya,  seperti  gereja  dan  pendeta,  hukum  Tuhan,  etika,  kecaman agama, pemerintahan agama, dan kepasrahan yang baik. Pendeknya, setiap institusi  agama  yang  mengawasi  urusan  duniawi  dalam  bentuk  apa  pun, ditinggalkan,  sehingga  kebebasan  liberal  adalah  kebebasan  dari  belenggu agama  dan  metafisika.  Dengan  demikian,  bagi  Soroush,  mempersamakan liberalisme  dan  demokrasi  sama  dengan  menunjukkan  kebutaan  terhadap liberalisme  dan  kezaliman  besar  terhadap  demokrasi  (Abdolkarim Soroush, 2000: 137-138).
Dengan  demikian,  kombinasi  agama  dan  demokrasi  adalah  contoh kesesuaian  antara  agama  dan  akal.  Faktanya  jelas  bahwa  upaya  tersebut sekaligus  adalah  mengandung  nilai  agama,  berguna,  dan  pertanda  baik. Pemikiran  semacam  itu  tidak  berarti  dinodai  oleh    kecenderungan  anti- agama    atau  berpihak  secara  curang  untuk  menggantikan  religiusitas dengan keduniawian. Kombinasi agama dan demokrasi adalah kecerdasan metareligious  yang  memiliki  setidaknya  beberapa  dimensi  epistemologis extrareligious. Oleh karena itu, kepercayaan secara eksklusif pada hukum- hukum  agama  dan  kedangkalan  pandangan  ijtihad  hukum  ( ijtihad  fiqhi ) agar  menolak  demokrasi  dalam  konteks  keagamaan  dianggap  sakit  dan tidak  sehat.  Bukankah  diakui  bahwa  demokrasi  adalah  sebagai  metode yang  berhasil  untuk  membatasi  kekuasaan,  mencapai  keadilan,  dan mencapai  hak  asasi  manusia,  sehingga  pemahaman  agamalah  yang  harus menyesuaikan  diri  dengan  demokrasi  dan  bukan  sebaliknya,  karena
7 Abdolkarim  Soroush, Reason,  Freedom,  and  Democracy  In  Islam ,  (Oxford  University Press, 2000).
keadilan, sebagai  nilai, tidak dapat menjadi agama. Agamalah  yang harus adil, dan metode membatasi kekuasaan tidak berasal dari agama, meskipun agama  mengambil  manfaat  dari  metode  itu  (Abdulkarim  Soroush,  2007: 312).
Memang tidak sepenuhnya salah jika terdapat tuduhan bahwa agama cenderung  menghalangi  proses  demokratisasi  karena  agama  selalu melahirkan  kelompok  elite  yang  merasa  memiliki  otoritas  atas  nama Tuhan. Secara historis-sosiologis cukup bukti yang membenarkan tuduhan ini.  Meskipun  Islam  diyakini  sebagai  agama  yang  sarat  dengan  doktrin keadilan,  persamaan,  dan  musyawarah,  namun  secara  empiris  tidaklah mudah untuk  menemukan  model  yang  mendekati, negara dan  masyarakat Islam  manakah  yang  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  itu.  Namun  begitu, karena muatan agama selalu bersifat normatif maka akan jelas bahwa pada dasarnya  agama  sangat concerned dan comitted dengan  upaya demokratisasi.  Tetapi  barangkali  perhatian  yang  lebih  mendasar  dari agama  bukanlah  demokrasi  dalam  bentuk  formalnya  melainkan  tujuan yang  hendak  diraih  dengan  proses  demokratisasi  itu  sendiri,  terutama terwujudnya  keadilan  dan  hak-hak  asasi  manusia  (Komaruddin  Hidayat, 1998: 17).

## C. Kelompok Islam “Garis Keras” dan Persoalan Demokrasi
Salah  satu  persoalan  yang  dihadapi  konsolidasi  demokrasi  di Indonesia  adalah  adanya  gerakan-gerakan  Islam  “garis  keras”  yang seringkali menjalankan aksinya dengan melanggar aturan main demokrasi. Tidak  hanya  itu,  tetapi  dapat  disaksikan  bahwa  konsepsi  pemikiran  dari kalangan mereka juga menentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri sebagai sebuah  aturan  main  yang  telah  disepakati  bersama.  Meskipun  demikian, gerakan  Islam  radikal  atau  fundamentalis  sama  sekali  bukan  representasi dari  umat  Islam  Indonesia  pada  umumnya.  Mayoritas  umat  Islam Indonesia,  setidaknya  adalah  sebagaimana  tercermin  dalam  garis  politik berbagai  organisasi  masa  terkemuka  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah.  Keduanya  diketahui  berhaluan  moderat.  Dengan
demikian, kekhawatiran yang terlalu berlebihan terhadap gerakan-gerakan ini  sebagai  ancaman serius terhadap  masa depan  demokrasi di  negeri  ini, sebenarnya tidak cukup beralasan 8 walaupun tetap harus diwaspadai.
Beberapa kajian telah membuktikan, bahwa sikap kelompok puritan biasanya anti terhadap semua sistem Barat, khususnya demokrasi dan hak- hak asasi manusia. Akan tetapi, anehnya mereka menikmati berbagai hasil teknologi  Barat.  Di  mata  mereka,  demokrasi  dan  hak-hak  asasi  manusia adalah  produk  Barat  sehingga  harus  dilawan  karena  merusak  Islam. Mereka  ingin  menciptakan  sebuah  dunia  cita-cita  berdasarkan  tafsiran mereka  yang  monolitik  terhadap  Al-Qur’an  dan  sejarah  Nabi.  Kelompok ini  juga  tersebar  hampir  di  seluruh  Dunia  Islam  yang  pada  umumnya berideologi  tunggal:  ingin  mengubah  dunia  secara  berani  dan  cepat, sekaligus  dibayar  dengan  darah.  Sebenarnya,  kelompok  ini  tidak  punya gagasan  peradaban  yang  jelas,  tetapi  relatif  terikat  oleh  ideologi  tunggal yang  fasistis.  Sebaliknya,  kelompok  moderat  pada  umumnya  menerima dan  membela  demokrasi  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Mereka  tidak  risau apakah  gagasan  itu  berasal  dari  Barat  atau  Timur.  Selama  prinsip-prinsip itu  mendukung  cita-cita  Al-Qur’an  bagi  tegaknya  keadilan,  perdamaian, moralitas,  dan  hubungan  baik  sesama  umat  manusia,  mengapa  harus ditolak. 9
Jika  dilakukan  pelacakan,  maka  kelompok-kelompok  garis  keras yang  ada  di  Indonesia  mempunyai  relasi  dan  kontak-kontak  langsung dengan  tokoh-tokoh  garis  keras  transnasional.  Relasi  mereka  juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Kelompok- kelompok  ini  diyakini  berbahaya  dan  mengancam  Pancasila,  NKRI,  dan UUD  1945,  di  samping  juga  merupakan  ancaman  serius  terhadap  Islam Indonesia  yang  santun  dan  toleran.  Di  antara  gerakan-gerakan transnasional  yang  beroprasi  di  Indoenesia  adalah, pertama ,  Ikhwanul Muslimin  yang  didirikan  oleh  Hasan  al-Banna  di  Mesir.  Ikhwanul Muslimin  hadir  di  Indonesia  pada  awalnya  melalui  lembaga-lembaga
8 M  Zaki  Mubarak, Geneologi  Islam  Radikal  di  Indonesia:  Gerakan,  Pemikiran,  dan Prospek Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. 358.
9 Ahmad Syafi’i Ma’arif, op. cit. , hlm. 154-155.
dakwah kampus yang kemudian menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudia  melahirkan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS). Kedua ,  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  dengan  gagasan  Pan-Islamismenya  yang  ingin menegakkan  Khalifah  Islamiyah  di  seluruh  dunia,  dan  menempatkan Nusantara  sebagai  salah  satu  bagian  di  dalamnya. Ketiga ,  Wahabi  yang berusaha  melakukan  wahabisasi  global.  Di  antara  gerakan  transnasional tersebut, Wahabi  adalah  yang paling kuat, terutama dalam  hal pendanaan karena punya banyak sumur minyak yang melimpah. 10
Sementara  itu,  kehadiran  Wahabi  di  Indonesia  modern  tidak  bisa dilepaskan  dari  peran  Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (DDII). Dengan  dukungan  dana  besar  dari Jama’ah  Salafi (Wahabi),  DDII mengirimkan  wahasiswa  untuk  belajar  ke  Timur  Tengah,  sebagian  dari mereka  inilah  yang  kemudian  menjadi  agen-agen  penyebaran  ideologi Wahabi-Ikhwanul  Muslimin  di  Indonesia.  Balakangan,  dengan  dukungan penuh  dana  Wahabi-Saudi,  DDII  mendirikan  LIPIA  dan  kebanyakan alumninya kemudian menjadi agen Gerakan Tarbiyah dan Jama’ah Salafi di Indonesia. 11
Selain  DDII,  yang  menjelang  dan  setelah  Orde  Baru  tumbang, Indonesia  juga  menyaksikan  begitu  banyak  kelompok-kelompok    keras lokal  yang tumbuh seperti cendawan di  musim  hujan. Beberapa di antara kelompok  ini  antara  lain  Fron  Pembela  Islam  (FPI),  Forum  Umat  Islam (FUI),  Laskar  Jihad,  Jamaah  Islamiyah,  Majlis  Mujahidin  Indonesia (MMI),  PKS,  Komite  Persiapan  Penerapan  Syari’ah  (KPPS)  di  beberapa daerah,  dan  lain-lain. 12 Dapatlah  dikemukakan  bahwa  agenda  utama kelompok-kelompok  garis  keras  adalah  untuk  meraih  kekuasaan  politik melalui  fomalisasi  agama.  Mereka  mengklaim,  jika  Islam  menjadi  dasar negara,  jika  syari’ah  ditetapkan  sebagai  hukum  positif,  dan  jika  Khalifah Islamiyah ditegakkan, maka semua masalah akan selesai.  Padahal semua ini adalah utopia. 13
10 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Istitute, 2009), hlm. 77-78.
11 Ibid., hlm. 78.
12 Ibid., hlm. 96.
13 Ibid., hlm. 100.
Pemahaman  dan  keberagaman  kelompok-kelompok  garis  keras sangat  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  pemahaman  dan  keberagamaan umat Islam moderat. Pada satu sisi, sebagai akibat dari interpretasi sempit dan  terbatas  atas  ajaran  Islam,  mereka  lebih  menekankan  keberagamaan lahiriyah dan abai terhadap yang batiniah. Simbol, identitas dan kuantitas bagi  mereka  lebih  penting  dibandingkan  tingkat  kesadaran  spriritual  dan kualitas  dalam  beragama.  Mereka  ingin  memaksakan  pemahamannya tentang  Islam  kepada  siapa  pun  melalui  formalisasi  dan  implementasi hukum Islam, mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, dan hal- hal terkait lainnya. 14
Jika  formalisasi  agama  menjadi  tujuan  ketika  beragama,  maka  ini adalah  kesalahan  teologis  yang  harus  diluruskan,  bahkan  harus  dilawan jika disebarkan kepada orang lain. Setiap usaha formalisasi agama adalah murni  bertujuan  politik,  untuk  meraih  kekuasaan.  Jika  dikatakan  hal  itu berdasarkan  fakta  bahwa  Allah  Swt.  mengatur  semua  aspek  kehidupan manusia,  ini  jelas  sebuah  kesalahpahaman  teologis  yang  harus  ditolak. Bukan  bentuk  negara  maupun  formalisasi  agama  yang  dibutuhkan  untuk menjadi  muslim  yang  baik,  tetapi  keikhlasan  kesadaran  spiritual  untuk selalu  merasakan  kehadiran  Ilahi.  Oleh  karena  itu,  klaim  untuk mewujudkan  masyarakat  Islami  melalui  implementasi  syari’ah  maupun pendirian  Negara  Islam  dan  Khilafah  Islamiyah  adalah  semata  manuver politik untuk meraih kekuasaan. 15
Fron  Pembela  Islam  (FPI),  Forum  Komunikasi  Ahlus  Sunnah  Wal Jamaah  (FKASWJ)  beserta  sayap  milisinya  Laskar  Jihad,  Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) beserta Laskar Mujahidin-nya, Hizbut Tahrir, Hammas,  Front  Hizbullah,  Ikhwanul  Muslimin,  dan  Kisdi  (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), seluruhnya memiliki kepedulian yang  sama,  yakni  bahwa syariat Islam seharusnya ditanggapi  lebih serius oleh  negara  maupun  masyarakat  Muslim  yang  lebih  luas.  Sudut  pandang ini  didasari  terutama  atas  tiga  faktor  penting,  yaitu  teologis,  demografis,
14 Ibid., hlm. 116.
15 Ibid., hlm. 177.
dan  sosio-politik.  Kelompok-kelompok  ini  secara  ideologi  sering  disebut berada dalam bingkai Gerakan Salafi Militan.
Golongan-golongan  Islam  tersebut  memandang  bahwa  secara teologis  Islam  mengandung  fakta  sebagai  agama  yang  menawarkan pedoman  dan  solusi  bagi  seluruh  aspek  kehidupan,  sosial-budaya, ekonomi,  politik,  dan  sebagainya.  Posisi  ini  telah  menyebabkan  mereka percaya  bahwa  seluruh  Muslim  memiliki  kewajiban  keagamaan  untuk mendasarkan  seluruh  aspek  kehidupan  mereka  atas  nilai-nilai  dan  ajaran Islam  sebagaimana  digariskan  di  dalam  syariah.  Faktor  demografis mengacu kepada fakta bahwa mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, dengan  jumlah  mencapai  89%  dari  total  jumlah  penduduk.  Bagi  mereka, fakta  ini  saja  seharusnya  menjadi  legitimasi  sosial-budaya  dan  politik untuk  menjadikan  Islam  sebagai  dasar  negara,  atau  setidaknya  mengakui syariah Islam sebagai unsur inti atau bagian integral dari konstitusi. Faktor sosial-politik  mengacu  pada  fakta  bahwa  hukum  positif-sekuler  tidak melahirkan  kebaikan  perbaikan  sosial-budaya,  ekonomi,  hukum,  dan politik bagi kaum Muslim. 16
Golongan  Islam  yang  ada  dalam  bingkai  Gerakan  Salafi  Militan memang  tidak  sempat  berkembang  pada  masa  rezim  Orde  Baru  yang otoriter.  Namun,  di  masa  pemerintahan  Habibie,  gerakan-gerakan  militan itu  bebas  mengembangkan  eksistensi  dan  misinya.  Dalam  kenyataannya, di  bawah  pemerintahan  Habibie  kebebasan  pers  dan  hak-hak  sipil berkembang  luas,  sehingga  memberikan  sumbangan  signifikan  dalam memperkuat  masyarakat  sipil.  Oleh  karena  itu,  di  bawah  pemerintahan Presiden Habibie dan berbarengan dengan eforia gerakan reformasi, Islam politik tampak ingin mengambil momentum. 17
Karakteristik  Gerakan  Salafi  Militan, pertama ,  ia  cenderung mempromosikan  “peradaban  tekstual  Islam”.  Peradaban  tekstual merupakan  paradigma  menkonstruksi  otoritas  penafsir  dalam  posisi
16 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 436.
17 M  Syafi’i  Anwar,  “Memetakan Teologi  Politik  dan  Anatomi  Gerakan  Salafi  Militan  di Indonesia”, Pengantar dalam M Zaki Mubarak, Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran, dan Prospek Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm. xiii.
dominan  di  dalam  memberi  pemahaman  agama.  Teks  sepenuhnya dipahami  hanya  sebagai  teks.  Memahami  teks  semata-mata  teks,  dan bukan  wacana  yang  perlu  ditelusuri  secara  cermat  dan  integratif  akan mendiskriminasi  konteks  historis,  sosiologis,  dan  latar  belakang  kultural dari  teks  tersebut.  Ketika  menafsirkan  dengan  cara  ini,  maka  akan melahirkan  sikap  kaku,  literal,  dan  intoleran  kepada  sesama  di  dalam kehidupan sehari-hari. 18
Kedua ,  Gerakan  Salafi  Militan  setia  pada  “ syari’ah  minded ”.  Jadi, seruan inti dari gerakan ini adalah formalisasi syari’ah di tingkat negara di seluruh  aspek  kehidupan  Muslim.  Dalam  konteks  Indonesia,  seruan tersebut  menemukan  justifikasinya  dalam  era  reformasi  yang  telah memberikan  rakyat  kebebasan  berpendapat,  setelah  32  tahun  di  bawah rezim  otoriter  Soeharto,  ketika  gerakan-gerakan  Islam  ditindas. Ketiga , kepercayaan  yang  berlebihan  terhadap  teori  konspirasi,  dan  bahwa  umat Islam adalah korbannya. Dalam konteks ini, kepercayaan yang berlebihan terhadap  teori  konspirasi  dinisbatkan  ke  dalam  kecurigaan  dan  tuduhan sengit  bahwa  Barat,  terutama  Amerika  dan  sekutu-sekutunya,  memang mempunyai agenda tersembunyi untuk menghancurkan atau melenyapkan Islam dari muka bumi. 19
Keempat ,  Gerakan  Salafi  Militan  cenderung  mengembangkan agenda anti pluralisme. Gerakan ini mempunyai kecenderungan kuat untuk merendahkan  pluralisme,  dengan  menganggap  ide  tersebut  menyerang Islam  sebagai  kebenaran  tunggal,  sedangkan  orang  lain  dianggap  tidak beriman  dan  telah  menyimpang  dari  Islam  atau  kafir.  Ia  juga  mengklaim Tuhan  telah  menciptakan  perbedaan  antara  “Muslim”  dan  “Kafir”. Berdasarkan  interpretasi  literal  dan  tekstual  terhadap  al-Qur’an,  gerakan militan  ini  juga  meyakini  Tuhan  telah  berfirman  bahwa  Yahudi  dan Kristen sebagai  “kelompok terkutuk” dan selalu  memiliki  agenda  merayu dan mengajak Muslim menjadi pengikut mereka. 20
18 Ibid., hlm. xvii.
19 Ibid., hlm. xviii.
20 Ibid., hlm. xix.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  bagi  kalangan  Islam “garis  keras”,  kecenderungan  sebagian  umat  Islam  untuk  menjadikan syari’at  Islam  seolah-olah  bagaikan  obat  antibiotik  yang  dapat menyembuhkan  semua  penyakit  di  setiap  tempat  dan  di  segala  zaman. Mereka  memandang,  bahwa  syari’at  Islam  itu  sempurna  dan  karenanya mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  mulai  ibadah, muamalah sampai  sistem  pemerintahan.  Implikasinya  adalah  seolah-olah  syari’at Islam  tidak  membutuhkan  teori  atau  ilmu  non-syariah.  Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh  syari’at  Islam  yang  telah  diturunkan  Allah  lima  belas  abad  yang lampau. 21 Betulkah pandangan yang demikian itu?

## D. Penutup
Penting ditegaskan bahwa Pancasila adalah landasan dan dasar yang sangat cocok agar Indonesia tetap berdiri dengan kokoh. Pancasila adalah dasar  yang  apik  dan  telah  teruji  kebenarannya  untuk  melandasi  suatu negara  yang  masyarakatnya  beragam  suku  dan  keyakinan.  Ingat  bahwa ketika  para  pendiri  bangsa  ini  menjadikan  Pancasila  sebagai  ideologi negara  bukannya  tanpa  sebab,  tetapi  ini  adalah  pilihan  yang  paling  tepat setelah  mengadakan  kajian  dengan  melihat  secara  teliti  dan  kontekstual kondisi  Indonesia  yang  sebanarnya.  Akhirnya,  mereka  bersepakat  untuk bersatu  dalam  perbedaan  dan  Pancasila  sebagai  landasan  dan paradigmanya.
Untuk  itu,  gerakan  dan  ideologi  apa  pun  yang  tumbuh  di  Indonesia jika tidak sesuai dengan tujuan Pancasila maka harus dilawan. Keberadaan Islam  “garis  keras”,  misalnya,  jika  gerakan  mereka  membahayakan Pancasila  maka  harus  diluruskan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk diperangi. Semestinya  mereka  harus sadar bahwa  mereka adalah  hidup di Indonesia  yang  diketahui  masyarakatnya  plural.  Ideologi  Islam  yang mereka  pegangi  semestinya  perlu  ditafsirkan  ulang,  bahwa  sebenarnya Islam  bukan  suatu  penghalang  untuk  dapat  hidup  harmonis  bersanding
21 Syarifuddin Jurdi, op. cit. , hlm.  468.
dengan Pancasila. Intinya, bahwa praktik keislaman yang mengambil jalan garis keras perlu untuk didiskusikan kembali tentang kebenarannya. Yang penting  ditegaskan  adalah,  bahwa  terkait  dengan  hal  ini  penafsiran  Islam para  ulama  Indonesia  pada  dasarnya  telah  selesai  dan  mereka  sepakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdolkarim  Soroush, Reason,  Freedom,  and  Democracy  In  Islam ,  (Oxford University Press, 2000).
Abdurrahman  Wahid  (ed.), Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Istitute, 2009).
Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan;
Sebuah Refleksi Sejarah, (Bandung: Mizan, 2009).
Azyumardi  Azra,  Islam  dan  Demokrasi:  Pengalaman  Indonesia,  Turki,  dan Negara-Negara  Arab,  Makalah  ini  disampaikan  pada  Klub  Kajian  Agama (KKA)
Yayasan Paramadina. Jakarta,  17  Juli  2013, http://paramadina.or.id/2013/11/06/islam-dan- demokrasi/ , diakses 15 September 2015.
Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Democracy Project, 2011).
Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Islam  Tentang  Teokrasi,  Demokrasi,  dan Nomokrasi”,
70 TAHUN PROF. DR. TAHIR AZHARY, SH.,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/152/, diakses 15 September 2015.
Syafi’i  Anwar,  M.,  “Memetakan  Teologi  Politik  dan  Anatomi  Gerakan  Salafi Militan di Indonesia”, Pengantar dalam M Zaki Mubarak, Geneologi Islam Radikal  di  Indonesia:  Gerakan,  Pemikiran,  dan  Prospek  Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2008).
Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara, Khalifah,  Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008).
Zaki  Mubarak,  M., Geneologi  Islam  Radikal  di  Indonesia:  Gerakan,  Pemikiran, dan Prospek Demokrasi, (Jakarta: LP3ES, 2008).