## BIAS KEWENANGAN FIKTIF POSITIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANAH PERIZINAN PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

## Andi 
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## Abstract
One  of  the  provisions  regarding  licensing  amended  in  Law  Number  11  of 2020 concerning Job Creation, namely the provisions of Article 53 of Law Number  30  of  2014  concerning  Government  Administration,  namely regarding  positive  fictitious  powers  by  the  court  (in  this  case  the  State Administrative Court) , which was previously standardized expressly in the provisions of Article 53 paragraph (4), paragraph (5), and paragraph (6) of Law Number 30 of 2014, which was subsequently amended, preceded by the provisions  of  Article  174  of  Law  Number  11  Year  2020  concerning  Job Creation,  with  a  narrative  phrase  "With  the  enactment  of  this  Law,  the authority  of  ministers,  heads  of  institutions,  or  Regional  Governments  that have been stipulated in the law to implement or form laws and regulations must  be  interpreted  as  implementing  the  authority  of  the  President",  Then amended  also  in  the  provisions  of  Article  175  of  the  a  quo  Law.  The research  method  used  is  juridical  normative,  the  results  of  the  study  show that  the  State  Administrative  Court  has  the  authority  both  in  the  realm  of absolute competence and relative competence in positive fictitious cases in the  realm  of  licensing  after  the  issuance  of  the  Job  Creation  Law,  and  the legal  strength  of  state  administrative  court  decisions.  in  the  realm  of licensing  (positive  fictitious  cases)  after  the  issuance  of  the  Job  Creation Law  is  legal  and  legally  binding,  because  it  meets  the  element  of  legality based on the provisions of the legislation.
Keywords : Fictitious  Positive,  Job  Creation,  Licensing  in  Government Administration, State Administrative Court.

## Abstrak
Salah  satu  ketentuan  mengenai  perizinan  yang  diubah  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , yakni ketentuan Pasal 53  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  yakni  mengenai  kewenangan  fiktif  positif  oleh  pengadilan (dalam hal ini pengadilan tata usaha negara), yang sebelumnya dinormakan secara  tegas  dalam  ketentuan  Pasal  53  ayat  (4),  ayat  (5),  dan  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  yang  kemudian  norma  tersebut diubah,  dengan  diawali  oleh  ketentuan  Pasal  174  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  dengan  narasi  frasa  ”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah  Daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  untuk
 Alamat korespondensi: andi_2021@gmail.com
menjalankan  atau  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus dimaknai  sebagai  pelaksanaan  kewenangan  Presiden”,  Kemudian  diubah pula  dalam  ketentuan  Pasal  175  Undang-Undang a  quo. Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif , hasil  penelitian  diketahui  bahwa pengadilan  tata  usaha  negara  memiliki  kewenangan  baik  dalam  ranah kompetensi  absolut,  maupun kompetensi  relatif dalam perkara fiktif positif pada  ranah  perizinan  pasca  terbitnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  dan kekuatan  hukum  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  ranah perizinan  (perkara  fiktif  positif)  pasca  terbitnya  Undang-Undang  Cipta Kerja  adalah  sah  dan  mengikat  secara  hukum,  sebab  memenuhi  unsur legalitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata  Kunci : Fiktif  Positif,  Cipta  Kerja,  Perizinan  dalam  Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara.

## A. Latar Belakang Masalah
Eksistensi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  yang  baru  saja  diundangkan  pada  tanggal  02  November  2020  yang lalu, secara sistemik telah membawa implikasi yuridis yang signifikan pada tatanan pengaturan dalam  konteks peraturan perundang-undangan nasional, dimana  pada  konsiderans  menimbang  huruf  d  Undang-Undang a  quo disebutkan  secara  eksplisit  “bahwa  pengaturan  yang  berkaitan  dengan kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum  untuk  percepatan  cipta  kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.
Merujuk  pada  narasi  eksplisit  dari  konsiderans  menimbang  huruf  d, serta menelusur pada ketentuan batang tubuh , diperoleh fakta hukum bahwa aspek  perizinan  merupakan  salah  satu  objek  yang  menjadi  orientasi pengaturan  yang  diubah  dari  beberapa  undang-undang  di  dalam  Undang- Undang a quo.
Salah satu ketentuan mengenai perizinan yang diubah dalam Undang- Undang a quo, yakni ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yakni  mengenai  kewenangan fiktif  positif  oleh  pengadilan  (dalam  hal  ini  pengadilan  tata  usaha  negara), yang  sebelumnya  dinormakan  secara  tegas  dalam  ketentuan  Pasal  53  ayat (4),  ayat  (5),  dan  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  yang kemudian norma tersebut  diubah, dengan diawali oleh ketentuan Pasal  174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan narasi frasa ”Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga,  atau  Pemerintah  Daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”.
Rumusan  norma  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan implikasi berupa bias
( absurditas )  pada  kompetensi  relatif  ( locus kewenangan  mengadili),  sebab penggalan narasi yang digunakan dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  adalah  “harus  dimaknai  sebagai  pelaksanaan  kewenangan Presiden”.  Secara  substantif,  fokus  rumusan  norma  dalam  narasi  eksplisit Pasal  174 a  quo adalah  mengenai  “kewenangan”,  dan absurditas yang muncul  akan terkait  erat  dengan  sumber  daripada  wewenang  yang  ada dalam kewenangan itu sendiri, dimana diketahui  bahwa sumber  wewenang itu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, yang pada  ketiga  jenis  wewenang  tersebut  terdapat  perbedaan  pada  aspek pertanggungjawaban  dan  tanggung  gugat  atas  pelaksanaannya,  yang  dalam hal  ini berkaitan pada subjek hukum ( adreesat subjek) yang nantinya  akan berada pada posisi termohon dalam hal terdapat permohonan di Pengadilan ( in  casu pengadilan  tata  usaha  negara)  atas  perkara  permohonan  perizinan dimaksud.
Bias selanjutnya terdapat dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  yang  mengubah  ketentuan  Pasal  53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga menjadi sebagai berikut:
(1) Batas  waktu  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau  melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas  waktu  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  wajib  menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam  hal  permohonan  diproses  melalui  sistem  elektronik  dan seluruh  persyaratan  dalam  sistem  elektronik  telah  terpenuhi, sistem  elektronik  menetapkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan sebagai  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sebagai  Keputusan  atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila  dalam  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2),  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. (5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  penetapan  Keputusan dan/atau  Tindakan  yang  dianggap  dikabulkan  secara  hukum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dalam  Peraturan Presiden. Dalam  ketentuan  Pasal  175  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2020,  pada  norma  yang  mengubah  ketentuan  Pasal  53  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat  adanya  penyebutan  pengadilan  sebagaimana  dalam  pengaturan Pasal 53 sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni terkait  dengan  permohonan  fiktif  positif  perizinan  oleh  lembaga  yudikatif, melainkan hal tersebut bersifat sesuatu yang tersistematis, namun demikian
perlu  diingat  pula  bahwa  secara  hukum  terdapat  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  ( ius  constitutum )  terkait  aspek  tersebut,  yakni Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Pedoman Beracara  untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan.
Selain  dua  hal  sebagaimana  tersebut  di  atas,  terdapat  pula  fakta hukum,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  175  ayat  (6)  terdapat  norma pendelegasian  pengaturan  mengenai  masalah a  quo dengan  Peraturan Presiden,  dimana  Peraturan  Presiden  dimaksud  belum  ada  sampai  dengan saat  kajian  hukum  ini  dibuat.  Oleh  sebab  itu,  penulis  tertarik  untuk melakukan  kajian  hukum  dengan  judul  “Bias  Kewenangan  Fiktif  Positif Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Ranah  Perizinan  Pasca  Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja”

## B. Perumusan Masalah
Sebagaimana  telah  diuraikan  secara  singkat  oleh  Penulis  di  dalam latar  belakang,  adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dianalisis  di  dalam penulisan atau laporan penelitian yang penulis kaji ini, yakni:
1. Bagaimana  kewenangan  fiktif  positif  pengadilan  tata  usaha negara  dalam  ranah  perizinan  pasca  terbitnya  Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana  kekuatan  hukum  penetapan  fiktif  positif  pengadilan tata  usaha  negara  dalam  ranah  perizinan  pasca  terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif, yakni jenis penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di  Indonesia juga menggunakan pendapat  para  ahli di  bidang hukum tertentu dan bidang manajemen pemerintahan terutama yang terkait dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau  teori,  akan  tetapi  dengan  mengacu  kepada  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan ( statute approach ), 1 disesuaikan
dengan perkembangaan dan kondisi yang ada saat ini.
Penyebutan  lain  dari  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen.  Disebut  penelitian  hukum  doktriner,  karena  penelitian  ini dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan-bahan hukum yang lain. 2
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan konsep  ( conceptual  approach ),  yakni  dengan  merujuk  prinsip-prinsip
1 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Penerbit:  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2010, hlm. 93.
2 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum  Dilengkapi  Tata  Cara  dan  Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, CV. Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.
hukum yang dapat diketemukan dalam pandang-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin  hukum 3 ,  yang  dalam  hal  ini  adalah  mengenai  objek penelitian  yakni  “Bias  Kewenangan  Fiktif  Positif  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  dalam  Ranah  Perizinan  Pasca  Terbitnya  Undang-Undang Cipta Kerja”.
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitan  ini  dilakukan dengan  penelusuran  kepustakaan (library  research) melalui  studi  dokumen dengan  menitik  beratkan  pada  data  sekunder , dengan  mengacu  pada  bahan hukum primer (bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 4 ), bahan hukum  sekunder dan bahan hukum  tersier. Selain itu  dilakukan pula penelusuran internet.
Dalam  penelitian  ini  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  yuridis kualitatif , yang  merupakan  analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka, melainkan  memberikan  gamabaran-gambaran  (deskripsi)  dengan  kata-kata atas  temuan-temuan,  dan  karenanya  ia  lebih  mengutamakan  mutu/kualitas dari  data,  dan  bukan  kuantitas 5 ,  dengan  mengungkapkan  permasalahan, yang  dalam  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  wacana  baru dalam orientasi permasalahan yang diangkat.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan  Fiktif  Positif  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam Ranah Perizinan Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja
Berbicara  mengenai  kewenangan,  secara  teoritis  pembicaraan tersebut  adalah  mengenai  kekuasaan  formil  yang  berkaitan  dengan aspek  eksistensi,  sumber,  bentuk,  dan  batasan,  yang  dalam  tataran legal formil berkelindan dengan aspek legalitas ( legaliteit beginselen ). Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kewenangan dinyatakan sebagai: 6 1) Hal yang berwenang
2) Hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk  melakukan sesuatu: pembela mencoba membantah  pengadilan
Menurut  Ateng  Syafrudin,  ada  perbedaan  antara  pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan ( authority gezag ) adalah apa  yang  disebut  kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang ( competence bevoegheid ) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. 7
3 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 138.
4 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 , hlm. 16.
5 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Loc.Cit .
6 Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Kewenangan,  diunduh  pada  Senin,  22  Maret  2021,  Pukul  09.00 WIB.
7 Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.
Merujuk  pada  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Ateng
Syafrudin  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pada hakikatnya  kewenangan  itu  adalah  kekuasaan,  yang  kekuasaan  itu diberikan oleh (bersumber dari) undang-undang, hal demikianlah yang mengakibatkan kekuasaan itu menjadi suatu bentuk kekuasaan formil. Secara substantif, di dalam kewenangan itu terdapat apa yang disebut dengan  wewenang,  atau  dengan  pemaknaan  yang  diperluas (ekstensifikasi  makna),  dapat  dikatakan  bahwa  pada  kewenangan terdapat beberapa wewenang di dalamnya. Jika  merujuk  pada  sumber  daripada  kewenangan,  maka kewenangan  itu  baru  dapat  dinyatakan  sebagai  kewenangan,  apabila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, hal demikian sekaligus dapat  menjadi  suatu  indikator  yang  menentukan  saat  lahirnya  suatu kewenangan, yang tentu saja, apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam  negara  hukum  bukanlah  kekuasaan  formil  yang  tak  terbatas, melainkan  memiliki  batasan-batasan  sebagaimana  yang  ditentukan dalam  ketentuan  undang-undang  itu  sendiri,  sehingga  kewenangan tersebut tidak menjadi sesuatu yang sewenang-wenang
(keluar/menyimpang  daripada  batasan  yang  ditentukan  oleh  undang- undang).
Secara legal formil, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut  kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk  bertindak dalam  ranah  hukum  publik. 8 Jika  dicermati,  diketahui  bahwa  secara legal  formil,  subjek  hukum  pemangku  kewenangan  adalah  pejabat pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya,  adapun  bentuk kewenangan  adalah  tindakan  dari  pejabat  pemerintahan  atau penyelenggara  negara  lainnya  sebagaimana  dimaksud,  dimana terdapat  batasan  lingkup  daripada  kewenangan,  yakni  terbatas  pada ranah hukum publik.
Sebagaimana  telah  dinyatakan  sebelumnya  bahwa  di  dalam suatu kewenangan itu terdapat adanya wewenang, maka sebagaimana halnya dengan kewenangan, dipandang perlu untuk diketahui pula apa sebenarnya yang dimaksud dengan wewenang.
Menurut  H.  D.  Stoud,  apa  yang  dimaksud  dengan  wewenang adalah  “ bevoegheid  wet  kan  worden  omscrevenals  het  geheel  van bestuureschttelijke  rechtsverkeer” bahwa  wewenang  dapat  dijelaskan sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan dan  penggunaan  wewenang  pemerintah  oleh  subjek  hukum  publik dalam hukum publik. 9
Pemahaman  mengenai  kewenangan  dan  wewenang  adalah sesuatu  yang  bersifat  mendasar  sebelum  menuju  pada  fokus  kajian terkait  rumusan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,
8 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9 Stoud  HD, de  Betekenissen  van  de  wet, dalam Irfan  Fachruddin,  Pengawasan  Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.
yakni  mengenai  kewenangan  fiktif  positif  pengadilan  tata  usaha negara  dalam  ranah  perizinan,  yang  dalam  konteks tempus (waktu) berpedoman pada ius constitutum (hukum yang berlaku pada saat ini) di Indonesia.
Indroharto  mengemukakan,  bahwa  wewenang  diperoleh  secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Jadi  di  sini  dilahirkan/diciptakan suatu pemerintah yang baru, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang  yang  telah  ada  oleh  Badan  atau  Jabatan  TUN  yang  telah memperoleh  suatu  wewenang  pemerintahan  secara  atributif  kepada Badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh  adanya  sesuatu  atribusi  wewenang.  Pada  mandat,  di  situ  tidak terjadi  suatu  pemberian  wewenang  baru  maupun  pelimpahan wewenang  dari  Badan  atau  Jabatan  TUN  yang  satu  kepada  yang lain. 10
J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, menyatakan bahwa: 11 a. With  atribution,  power  is  granted  to  an  administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a  previously  existing  power.  The  legislative  body  creates independent  and  previously  non  existent  powers  and assigns them to an authority. b. Delegation  is  a  transfer  of  an  acquired  atribution  of power  from  one  administrative  authority  to  another,  so that  the  delegate  (the  body  that  the  acquired  the  power) can exercise power in its own name.
c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans)  assigns  power  ti  trhe  body  (mandatoris)  to make decision or take action in its name.
Secara  umum,  apa  yang  disampaikan  oleh  J.G.  Brouwer mengenai  atribusi,  delegasi,  dan  mandat  pada  hakikatnya  memiliki kesamaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Indroharto.
Penjabaran  mengenai  kewenangan,  wewenang,  dan  sumber perolehan  wewenang,  akan  menjadi  tidak  lengkap  ketika  tidak menjabarkan  pula  mengenai  aspek  pertanggung  jawaban  (termasuk tanggung  gugat),  yakni  pertanggungjawaban  dan  tanggung  gugat dalam  pelaksanaan  atribusi,  delegasi,  dan  mandat,  yang  secara  legal formil dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23, dan angka  24  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:
10 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undangtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 90.
11 J.G.  Brouwer  dan  Schilder, A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law, Ars  Aeguilibri,  Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.
Pasal 1 angka 22: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik idnonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
Pasal 1 angka 23:
Delegasi  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan  tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada  penerima delegasi.
Pasal 1 angka 24: Mandat  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau
Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  1  angka  22,  angka  23,  dan angka  24  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  narasi  eksplisit mengenai pertanggungjawaban dan tanggung gugat baru muncul pada delegasi  dan  mandat,  di  mana  pada  delegasi  dinyatakan  bahwa “tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada penerima  delegasi”,  dan  pada  mandat  dinyatakan  bahwa  “tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.
Apa  yang  harus  dipahami  secara  benar  dalam  hal  ini,  bahwa penerima  delegasi  adalah  subjek  hukum  yang  bertanggung  jawab, sekaligus  bertanggung  gugat,  namun  pada  mandat,  tanggung  jawab dan  tanggung  gugat  tidak  berada  pada  penerima  mandat,  melainkan tetap berada pada pemberi mandat.
Setelah  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  kewenangan, wewenang,  sumber  wewenang,  dan  tanggung  jawab  serta  tanggung gugat  dalam  pelaksanaan  wewenang  (atribusi,  delegasi,  mandat), berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  diangkat,  maka  sudah  tepat kiranya  untuk  melihat  kembali  rumusan  norma  ketentuan  Pasal  174
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  yang menyatakan bahwa: Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini,  kewenangan  menteri, kepala  lembaga,  atau  Pemerintah  Daerah  yang  telah  ditetapkan dalam  undang-undang  untuk  menjalankan  atau  membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
Terdapat  beberapa  unsur  frasa  Pasal  dalam  rumusan  narasi lengkap Pasal 174 a quo, yakni frasa: a. “Dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini,  kewenangan menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah” Unsur  frasa  ini  secara  substantif  merupakan  frasa yang  memuat  norma  “keberlakuan”,  yang  keberlakuan (terhitung  sejak  saat  mulai  berlakunya  undang-undang Nomor 11 Tahun 2020) tersebut memuat daya ikat secara umum  terhadap  kewenangan,  yakni  kewenangan  menteri, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah. b. “Yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  untuk menjalankan  atau  membentuk  peraturan  perundang- undangan”
Unsur frasa ini merupakan frasa lanjutan (melengkapi) daripada frasa sebelumnya, dengan interpretasi  gramatikal  bahwa  kewenangan  daripada menteri,  kepala  lembaga,  atau  Pemerintah  Daerah  yang dimaksud  adalah  kewenangan  yang  telah  ditetapkan (dinyatakan  secara  eksplisit)  dalam  undang-undang,  yang kewenangan  itu  berupa  kewenangan  untuk  menjalankan (melaksanakan  apa  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang),  atau  membentuk  peraturan  perundang-undangan (kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  yang  secara  substantif  meliputi  tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan,  dan  pengundangan) 12 .  Namun tentu saja, dalam bahasan ini, terkait dengan kewenangan perizinan yang dimaksud lebih dekat  pemaknaannya pada “menjalankan peraturan perundang-undangan”. c. “Harus  dimaknai  sebagai  pelaksanaan  kewenangan Presiden”. Kata  “harus”  merupakan  salah  satu  bentuk  perintah ( gebod )  yang  berupa  keharusan  (sesuatu  yang  tidak  bisa tidak  dipatuhi),  yakni  keharusan  pemaknaan/untuk memaknai  (secara  hukum)  atas  kewenangan  yang  telah dinyatakan  dalam  frasa  sebelumnya,  sebagai  pelaksanaan kewenangan  Presiden,  dimana  dalam  narasi  ini  tidak disebutkan kapasitas (batasan) spesifik daripada pemaknaan  Presiden  itu  sendiri,  apakah  terbatas  pada pemaknaan  sebagai  kepala  negara,  ataukah  pemaknaan yang  terbatas  sebagai  kepala  pemerintahan,  sehingga dengan tidak terdapatnya pembatasan kapasitas dimaksud,
interpretasi  gramatikal  yang  lebih  tepat  dalam  hal  ini
12 Vide Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
adalah  presiden  sebagai  kepala  negara,  sekaligus  sebagai kepala pemerintahan.
Fokus  bahasan  terkait  rumusan  permasalahan  yang  diangkat dalam  kajian  ini  adalah  bahwa  rumusan  narasi  Pasal  174  Undang-
Undang a  quo, tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  bentuk  daripada sumber  kewenangan  dimaksud,  yang  dalam  hal  ini  secara  spesifik adalah  pada  wewenang,  yakni  wewenang  seperti  apa  yang  dimaksud dalam frasa “pelaksanaan kewenangan Presiden”, apakah kewenangan yang  dimaksud  adalah  pelaksanaan  sumber  wewenang  yang  berupa atribusi,  delegasi,  ataukah  mandat,  sebab  di  dalam  ketentuan penjelasan  atas  pasal  dimaksud  (penjelasan  pasal  demi  pasal) dinyatakan dengan “cukup jelas”, padahal secara kontekstual terdapat absurditas , dimana  tidak  dijelaskannya  kewenangan  (wewenang) seperti  apa  yang  dimaksud,  mengakibatkan  terjadinya  multi interpretasi hukum, sebab untuk mengetahui aspek pertanggungjawaban  dan  tanggung  gugat,  yakni  siapakah  yang  akan bertanggung  jawab  dan  memikul  tanggung  gugat  atas  suatu pelaksanaan  kewenangan  dalam  administrasi  pemerintahan  ( in  casu persetujuan  perizinan),  harus  sudah  terdapat  kejelasan  atas  sumber wewenang  yang  dimaksud,  sehingga  dalam  permasalahan  ini  belum jelas  apakah tanggung jawab dan tanggung gugat  dalam kewenangan dimaksud berada pada “menteri, kepala lembaga, pemerintah daerah”,
ataukah berada pada “presiden”.
Aspek pertanggungjawaban dan pertanggung gugatan berkorelasi  langsung dengan kompetensi  relatif (lingkup kewenangan tempat mengadili) pengadilan ( in casu pengadilan tata usaha negara), di  mana  jika  pelaksanaan  kewenangan  dimaksud  bersumber  pada wewenang yang bersifat delegasi, maka pemaknaan (interpretasi) yang muncul  adalah  menteri,  kepala  lembaga,  atau  pemerintah  daerah bertanggung  jawab,  dan  bertanggung  gugat  atas  pelaksanaan kewenangan  Presiden,  sehingga  kompetensi  relatif  pengadilan  adalah (berada)  pada  tempat  kedudukan  masing-masing,  yakni  dimana menteri,  kepala  lembaga,  atau  pemerintah  daerah  tersebut berkedudukan.  Dalam  hal  ini,  yakni  jika  pelaksanaan  kewenangan yang dimaksud adalah pelaksanaan kewenangan yang bersumber pada suatu  delegasian,  maka  kompetensi  relatif  pengadilan  untuk  menteri, kepala  lembaga  adalah  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta, sementara untuk pemerintah daerah adalah pada pengadilan tata usaha negara pada provinsi bersangkutan.
Namun  jika  yang  dimaksud  dengan  “pelaksanaan  kewenangan presiden”  adalah  pelaksanaan  kewenangan  yang  bersumber  pada mandat, maka pemaknaan kompetensi relatif daripada pengadilan tata usaha negara dimaksud harus dimaknai dengan pengadilan tata usaha negara Jakarta.
Menjadi  tidak  lengkap  jika  pembicaraan  mengenai  kompetensi relatif tidak membahas mengenai pijakan kompetensi absolut daripada
pengadilan  tata  usaha  negara,  yakni  penetapan  fiktif  positif  dalam perkara  perizinan  sebagai  salah  satu  aspek  pelaksanaan  kewenangan dalam administrasi pemerintahan.
Fiktif positif, konsepsi lex silencio positivo adalah sebuah aturan hukum  yang  mensyaratkan  otoritas  administrasi  untuk  menanggapi atau  mengeluarkan  permohonan  keputusan/tindakan  yang  diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan dasarnya  dan  apabila  prasayarat  ini  tidak  terpenuhi,  otoritas administrasi  dengan  sendirinya  dianggap  telah  mengabulkan permohonan  penerbitan  keputusan/tindakan  itu.  Istilah lex  silencio positivo adalah  terminologi  campuran  antara  bahasa  Latin  ( lex )  dan Spanyol ( silencio positivo ) yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris  disamakan  dengan  istilah fictious  approval atau tacit authorization. 13
Mengenai  fiktif  positif,  dan  kaitannya  dengan  kompetensi absolut  pengadilan  tata  usaha  negara,  maka  analisis  yang  dilakukan akan  menuju  langsung  pada  ketentuan  legal  formil  yang  mengatur perihal fiktif positif tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal  175  angka  6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja,  yang  secara  substantif  mengubah  ketentuan  Pasal  53 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pengadilan, yakni sebagai berikut:
(1) Batas  waktu  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jika  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  wajb  menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu  paling lama 5 (lima)  hari  kerja  setelah  permohonan  diterima  secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan  seluruh  persyaratan  dalam  sistem  elektronik  telah terpenuhi,  sistem  elektronik  menetapkan  Keputusan dan/atau  Tindakan  sebagai  Keputusan  dan/atau  Tindakan sebagai  Keputusan  atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila  dalam  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak menetapkan  dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau Tindakan  permohonan  dianggap  dikabulkan  secara hukum.
13 Oswald Jansen dalam Enrico Simanjuntak, Perkara Fiktif Positif dan Permaslahan Hukumnya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3 Tahun 2017, hlm. 382.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  penetapan Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  dianggap  dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden. Narasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perubahan  masih  sama  dengan  sebelum  perubahan,  sementara  untuk ayat  (2)  terdapat  perbedaan  rumusan  mengenai  substansi  jangka waktu,  dari  yang  sebelumnya  adalah  “paling  lama  10  (sepuluh)  hari kerja, diubah menjadi “paling lama 5 (lima) hari kerja”, namun untuk rumusan  ayat  selanjutnya  terdapat  perbedaan  substantif  yang signifikan, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebelum perubahan Pasal  53  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 setelah perubahan (diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  tidak  menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan  tersebut  dianggap dikabulkan secara hukum. Ayat (3) Dalam  hal  permohonan  diproses melalui  sistem  elektronik  dan seluruh  persyaratan  dalam  sistem elektronik  telah  terpenuhi,  sistem elektronik  menetapkan  Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan sebagai  Keputusan  atau  Tindakan Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan yang berwenang Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan  kepada  pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ayat (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak  menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan dan/atau  Tindakan  permohonan dianggap dikabulkan secara hukum Ayat (5) Pengadilan  wajib  memutusakan permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  paling lama  21  (dua  puluh  satu)  hari kerja sejak permohonan diajukan. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau  Tindakan  yang  dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  wajib  menetapkan - (tidak ada ayat (6))
Keputusan  untuk  melaksanakan putusan  Pengadilan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  paling lama  5  (lima)  hari  kerja  sejak putusan Pengadilan ditetapkan.
Pada bahasan mengenai  kompetensi absolut ini, ketentuan  yang diacu adalah sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 175 angka 6  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  dimana  pada  ayat  (3) norma yang muncul adalah mengenai sistematisasi dalam permohonan perizinan,  sementara  mengenai  fiktif  positif  baru  terlihat  pada ketentuan  ayat  (4)  yang  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  penggalan frasa “permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”. Kata  “dianggap”  memiliki  interpretasi  sebagai  sesuatu  yang
tidak  benar-benar  terjadi,  namun  hanya  sebatas  anggapan  saja,  atau dapat  pula  dinyatakan  sebagai  suatu  pengakuan,  yang  dalam  hal  ini adalah pengakuan  (anggapan) dikabulkan secara  hukum,  atau dengan perkataan  lain,  secara de  jure permohonan  tersebut  telah  dikabulkan,
meskipun  tidak  dikabulkan  secara de  facto (pada  kenyataannya), hakikat  demikianlah  yang  menunjuk  pada  konteks  fiktif  positif. Namun  tentu  saja  apa  yang  dimaksud  dengan  “dianggap  dikabulkan secara  hukum”  itu  masih  belum  jelas  mengenai  aspek  formil (proseduralnya),  apakah  bersifat  serta  merta,  ataukah  terdapat mekanisme  formil  (prosedural)  yang  harus  dipenuhi,  yang  dalam  hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (5) hasil perubahan dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  yang  menyatakan  bahwa “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk  penetapan  Keputusan dan/atau  Tindakan  yang  dianggap  dikabulkan  secara  hukum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur  dalam  Peraturan Presiden”. Maka jelaslah bahwa “dianggap dikabulkan secara hukum itu  tidak  bersifat  serta-merta,  melainkan  terdapat  mekanisme  formil (prosedural)  untuk  dapat  dinyatakan  sebagai  “dianggap  dikabulkan secara hukum”, dan pengaturan tersebut akan diatur dalam instrumen peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Presiden”.
Kembali  kepada  fokus  bahasan  mengenai  kompetensi  absolut pengadilan,  apakah  dengan  tidak  ditemukannya  kata  “pengadilan” dalam rumusan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hasil perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  menjadikan pengadilan  tidak  memiliki  kewenangan.  Demikian  pula  dalam ketentuan  peralihan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tidak ditemukan norma yang mengatur demikian. Namun pandangan bahwa pengadilan  tidak  memiliki  kompetensi  absolut  dalam  perkara demikian  tidaklah  tepat,  sebab  secara  hukum  pengadilan  tetap memiliki kompetensi absolut dalam perkara fiktif positif dalam ranah perizinan,  hal  demikian  didukung  oleh  beberapa  dasar  hukum,  yakni bahwa  asas  hukum ius  curia  novit yang  menyatakan  bahwa
pengadilan  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  diajukan  kepadanya, kemudian ketentuan Pasal 175 angka 1, pada perubahan Pasal 1 angka 18  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  masih  memuat  narasi “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”, demikian halnya dengan eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan  Keputusan  dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
Mengenai  eksistensi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8 Tahun 2017, berkaitan dengan ketentuan penutup (Pasal 185) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:
a. Peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  ini  wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan b. Semua  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  yang telah  diubah  oleh  Undang-Undang  ini  dinyatakan  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-
Undang  ini  dan  wajib  disesuaikan  paling  lama  3  (tiga) bulan. Berdasarkan  ketentuan  penutup a  quo, diketahui  bahwa ketentuan  Pasal  53  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020,  bahwa  belum  terdapat  Peraturan  Presiden  sebagaimana dimaksud,  kemudian  mengenai  ketentuan  penutup a  quo huruf  b, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  masih  tetap berlaku, dimana frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang  ini”  harus  dinyatakan  terlebih  dahulu  secara  hukum,  yakni melalui  mekanisme  uji  materiil  di  Mahkamah  Agung,  dan  pada kenyataannya  belum  terdapat  uji  materiil  sebagaimana  dimaksud (putusan  uji  materiil)  yang  menyatakan  bahwa  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  8  Tahun  2017  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  dan  Peraturan  Mahkamah Agung a  quo tetap  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
2. Kekuatan Hukum Penetapan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Ranah Perizinan Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja
Berdasarkan pembahasan pada rumusan permasalahan sebelumnya,  dapat  dinyatakan  bahwa  kekuatan  hukum  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  ranah  perizinan  (perkara  fiktif positif)  pasca  terbitnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  sah  dan mengikat secara hukum, sebab memenuhi unsur legalitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  Penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini, Penulis  dapat  memberikan  kesimpulan  yang  berasal  dari  rumusan  masalah penelitian ini, yaitu:
1. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki  kewenangan  baik dalam  ranah  kompetensi  absolut,  maupun  kompetensi  relatif dalam perkara fiktif positif pada ranah perizinan pasca terbitnya Undang-Undang  Cipta  Kerja,  meskipun  belum  terdapat Peraturan  Presiden  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal  53  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 (sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020),  dimana  pada  tataran  kompetensi  absolut, dikarenakan  adanya  asas  hukum ius  curia  novit (yakni  hakim tidak  boleh  menolak  perkara  yang  diberikan  kepadanya), kemudian  eksistensi  Pasal  1  angka  18  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  (sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2020)  yang  secara  eksplisit  masih memuat  narasi  “Pengadilan  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha Negara”, kemudian adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor
8  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Beracara  Untuk  Memperoleh Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dimana  belum  terdapat  putusan judicial  review yang menyatakan  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8 Tahun 2017 a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sementara pada kompetensi relatif masih harus dipertegas,  jenis  kewenangan  yang  dimaksud  sebagai  “harus dimaknai  sebagai  pelaksanaan  kewenangan  Presiden”,  apakah merupakan jenis kewenangan dalam bentuk wewenang atribusi, delegasi, ataukah mandat. 2. Kekuatan  hukum  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam ranah  perizinan  (perkara  fiktif  positif)  pasca  terbitnya  Undang- Undang  Cipta  Kerja  adalah  sah  dan  mengikat  secara  hukum, sebab  memenuhi  unsur  legalitas  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brouwer,  J.G.,  &  Schilder,  A.E.  (1998). A  Survey  of  Dutch  Administrative  Law .
Ars Aequi Libri.
Dillah, P., & Suratman. (2014). Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum . Alfabeta. Fachruddin,  I.  (2004). Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah . Alumni. Indroharto.  (1993). Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara . Pustaka Harapan.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Sidik, S. H., & Nurbani,  E. S.  (2013). Penerapan Teori  Hukum Pada Penelitian dan Disertasi . Raja Grafindo Persada.
Simanjuntak, E. (2017). Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya. Jurnal Hukum dan Peradilan , 6 (3), 379-398. Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan  Bertanggung  Jawab. Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,  Universitas Parahyangan .