## PENGATURAN YUDISIAL PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
oleh: DEWI ROHAYATI, S.H.,M.H. 

## ABSTRAK
Mempelajari hukum tidak hanya sekedar mempelajari undang-undang karena hukum tidak identic dengan undang-undang. Demikian halnya mendiskusikan rumusan atau pengertian hukum secara definitive yang dapat diterima semua pihak, hingga saat ini masih belum tuntas. Jika demikian halnya, hukum bukanlah sesuatu yang statis. Keberadaannya tidak pada tempat atau ruang yang hampa melainkan di tempat yang nyata di mana terdapat hubungan inter-aksi antara individu, baik sebagai persona maupun sebagai makhluk social ( zoon politicon) yang senantiasa bergerak atau dikatakan sebagai makhluk dinamika. Hukum ada mengikuti dinamika kehidupan social dimaksud. Oleh karenanya suatu saat hukum dianggap cukup dalam mengatur kehidupan social, tetapi di saat yang lain masyarakat merasakan kebutuhan akan pengaturan lain untuk memenuhi dan melindungi kehidupannya di dalam proses inter-aksi dimaksud.
Dinamika hukum menunjukkan banyak hal yang harus difikirkan tentang hukum, baik berkaitan dengan proses pembentukannya, pengaturannya, tujuannya; dan lain sebagainya yang dapat dikemukakan dan difikirkan tentang eksistensi hukum di alam nyata ini. Berbicara tentang hukum pidana yang berdasarkan asas legalitas, maka sebagai hukum positif harus lex scripta. Tidak ada suatu perbuatan yang jika belum diatur di dalam undang-undang pidana dinyatakan sebagai tindak pidana. Bagaimana halnya dengan proses law enforcement terhadap pencurian ringan yang nilai nominalnya tidak melebihi Rp.2.500.00,-. Kontroversi pemikiran terjadi ketika JPU senantiasan menuntutnya dengan Pasal 362 KUHP, sementara yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP, pengaturan tentang nilai nominalnya sudah kedaluwarsa. Untuk itu, perlu ada pengaturan yang jelas di dalam KUHP ( lex certa ) yakni di dalam pembaharuan hukum pidana; dimana para pakar hukum pidana memikirkan solusi untuk pengaturan hal tersebut ke dalam apa yang dijelaskannya sebagai yudicial
Pendahuluan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalahhukum pidana Belanda ( Wetboek van Strafrecht ), yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ( mutatis- mutandis ); dan kemudian disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ).
Semenjak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudah ada keinginan dari bangsa ini untuk memiliki Hukum Pidana ( KUHP ) “produk” bangsa sendiri sebagai KUHP Nasional, yang kemudian sejak tahun 1960-an pakar hukum Indonesia mulai memikirkan dan merealisasikannya dalam bentuk konsep Rancangan Undang-undang tentang KUHP.
*  Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNLA
Setelah Indonesia merdeka lebih dari 70 ( tujuh puluh ) tahun, Negara Indonesia masih tetap dihadapkan pada persoalan keinginan untuk memiliki KUHP Nasional, yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang ( ius constitutum dan ius constituendu ) serta memenuhi syarat kedayagunaan/kemanfaatan.
RUU KUHP edisi terbaru sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2015 untuk disampaikan pembahasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Keinginan untuk memiliki KUHP Nasional yang sesuai dengan keadaan dan situasi Bangsa dan Negara Indonesia, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan; terutama : 1 
Pertama, alasan yang bersifat politik; adalah wajar bahwa Negara Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, sebagai suatu kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Adalah tugas dari pembentuk undang-undang untuk “menasionalkan” semua perundang-undangan warisan kolonial dan harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ( jati diri Negara merdeka dengan memiliki KUHP nasional ).
Kedua, alasan yang bersifat sosiologis; adalah upaya memasukkan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia ke dalam KUHP nasional yang belum tertampung di dalam Wetboek van Strafrecht/WvS .
Ketiga,alasan yang bersifat praktis; adalah kenyataan bahwa teks resmi dari WvS meskipun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat disebut “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”/KUHP, akan tetapi bahasa Belanda yang terjemahannya beraneka ragam tersebut sehingga tidak membantu penyelenggaraan hukum pidana yang pasti dan seragam ( penafsiran/terjemahan KUHP Belanda/WvS secara subjektif menghambat praktik ).
Selaras dengan penjelasan di atas, landasan pemikiran yang tersurat di dalam konsep RUU KUHP tahun 2015, dijelaskan : 2  bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan WvS sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda, bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religious Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan Negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Kitab Undang-
1  Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , cetakan ke 5, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 62-63.
2  Lihat bagian Konsiderans konsep RUU KUHP Tahun 2015, bagian Menimbang.
undang Hukum Pidana. Jelaslah bahwa melalui landasan filosofis tersebut, dalam pembaharuan hukum pidana terdapat banyak masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan; artinya diperlukan pembahasan secara lebih luas dan mendalam; dan menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembaharuan hukum pidana.
Untuk mendapatkan Konsep RUU yang baik, yang sesuai dengan budaya bangsa/falsafah hidup bangsanya; pembaharuan hukum pidana dimaksudkan bukan berarti mengganti secara total melainkan melengkapi dan menyempurnakannya sehingga mencerminkan kepastian, adil, dan akhirnya berdayaguna/bermanfaat sebagai ius constituendum .
Beberapa hal pokok dan penting lainnya dalam pembaharuan hukum pidana, bahwa hukum itu tidak statis, oleh karenanya dalam pembaharuan hukum pidana terdapat keharusan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat di satu sisi dan kemajuan atau perkembangan zaman di sisi lainnya sehingga inovatif dan fleksibel. Akan seperti apa isi dari RUU KUHP nantinya dalam kerangka pembaharuan hukum pidana , tentunya berimplikasi pada pemberlakuan sistem hukum pidana di Indonesia. Sebagai ketentuan yang terkodifikasi dan bersifat lex generalis , maka ketentuan umum dalam sistematikanya yang selalu dijadikan rujukan untuk perbuatan atau tindak pidana yang diatur di dalam KUHP itu sendiri, juga menjadi rujukan bagi perbuatan atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP ( lex specialis ).
Hukum pidana sebagai peraturan tentang sanksi maka dalam hal pemberian pidana, pembicaraannya tidak sebatas sebagai persoalan Hakim. Persoalan lebih luas menyangkut pemahaman hukum sebagai suatu sistem, artinya menyangkut lembaga atau badan yang mempunyai fungsi legislasi yang menentukan sanksi pidana, lembaga atau badan yang mendukung pelaksanaan stelsel sanksi hukum pidana itu sendiri; dan persoalan-persoalan yang muncul setelah pidana dilaksanakan (stigma/pencapan ) serta persoalan-persoalan disparitas dalam hal penjatuhan sanksi atau pidana. Persoalan penjatuhan pidana adalah persoalan berkaitan dengan “nasib seseorang” ( pelaku tindak pidana ). Diperlukan pedoman yang dapat dijadikan rujukan oleh Hakim khususnya, dalam hal penjatuhan/pemberian pidana.
Hakim sebelum menjatuhkan pidana, juga harus memperhatikan sifat dan dampak dari tindak pidana itu sendiri, baik terkait tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat sehingga tidak keluar dari tujuan pemidanaannya. Tentang hal ini perlu ditegaskan oleh pembentuk perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam RUU KUHP 2015. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika akan menjatuhkan pidana. Terdapat adagium yang mengatakan geenstraaf zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan ). Unsur kesalahan sangat penting untuk mengukur dapat tidaknya seseorang dipidana, selain juga niat, sikap batin, modus operandi , sifat dan kualifikasi dari tindak pidana, latar belakang sosial dan ekonomi, stigma/pencapan dari penjatuhan pidana, pengaruh dari tindak pidana itu terhadap si pelaku, korban, masyarakat, serta pemaafan dari pihak korban. Karena ringannya perbuatan yang ditunjang oleh keadaan pribadi pembuat/pelaku baik pada saat dilakukan perbuatan maupun sesudahnya, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk penjatuhan pidana dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Tentang hal ini bagaimana implikasi pengaturannya di dalam
RUU KUHP tahun 2015, gambarannya terdapat dalam bab pengaturan tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. 3 
Terdapat perubahan pengaturan yang sangat signifikan di dalam RUU KUHP ini. Yang menjadi fokus perhatian penulis terletak pada pengaturan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidananaan yang diatur secara eksplisit di dalam Buku I Bab 3 Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 RUU KUHP tersebut, khususnya Pasal 56.ayat (2) terkait dengan apa yang disebut rechterlijk pardon , yang pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan’, yang dilatarbelakangi oleh suatu tujuan untuk menghindari pemidanaan/penjatuhan pidana pendek yang tidak diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan atau kemanfaatannya.
Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (2) RUU KUHP, bahwa : “ ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechtelijk pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan ( tidak serius ). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya “.
Hal ini merupakan sesuatu yang baru sebagai lembaga pemaafan yang diletakkan pada kekuasaan yudisial ( pemaafan hakim ), padahal dalam KUHP sekarang ( ius constitutum ) dianut lembaga pemaafan yang diletakkan pada kekuasaan eksekutif ( amnesti ).
Sebetulnya untuk menghindari kekakuan dari asas legalitas/kepastian hukum tentang pemidaan terhadap kualifikasi tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) RUU KUHP, saat ini telah diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasana Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Peraturan ini adalah merupakan petunjuk pelaksaan teknis yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam hal pemidanaan/penjatuhan pidana terkait dengan tindak pidana ringan, yang kemudian masih tetap menimbulkan permasalahan hukum sehubungan dengan penanggulangan tindak pidana melalui pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Yng terintegrasi ( Integrated Criminal Justice System/ ICJS ).
Khusus terkait dengan tindak pidana ringan yang nilainya kecil ( tidak lebih dari Rp. 2.500.000/dua juta lima ratus ribu rupiah ) tetapi tetap diadili di pengadilan; mendapat sorotan dari masyarakat, dan kemudian masyarakat menuntut agar supaya pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Dan sebagai suatu Perma, maka peraturan ini hanya berlaku di tingkat pengadilan; tidak ditingkat kepolisian maupun kejaksaan.
Banyak hal memang yang harus difikirkan secara mendalam terkait dengan pemidanaa ini; misalnya mengapa suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan , tindak pidana biasa, atau tindak pidana berat; mengapa terhadap suatu tindak pidana harus dipidana atau tidak dipidana; apa hakikat dari pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum pelaku tindak pidana; apa tujuan pidana dan pemidanaan serta manfaatnya baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, korban maupun masyarakat; dan lain sebagainya.
3  Lihat RUU KUHP 2015 Bab III, Paragraf 1 Pasal 55 tentang Tujuan Pemidanaan, Paragraf 2 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 tentang Pedoman Pemidanaan.
Dalam penegakan hukum pidana, terdapat tiga pilar yang harus diperhatikan; yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga pilar ini di dalam praktik harus kompromis seimbang di dalam pelaksanaannya, sehingga mendapat perhatian secara proporsional. Adanya kepastian hukum pada hakikatnya merupakan jaminan serta harapan bagi pencari keadilan sehingga eksistensi hukum pidana menjadi bermanfaat bagi penggunanya, baik bagi penegak hukum, pelaku tindak pidana, korban, maupun masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum.
Berdasarkan pilar-pilar penegakan hukum di atas, jika kembali berbicara tentang pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) yang tidak diatur di dalam KUHP sekarang melainkan di dalam RUU KUHP; diharapkan dalam pelaksanaannya dapat dijalankan secara kompromis, seimbang, dan proporsioal; karena berbicara tentang keadilan khususnya, tidak semudah yang kita bayangkan. Keadilan bersifat relatif bahkan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana atau tidak dipidananya seseorang tetap harus selaras dengan tujuannya; karena hakikat dari pemidanaan itu sendiri merupakan tanggungjawab dari subjek hukum terhadap tindak pidana yang dilakukannya atas kekuasaan negara melalui kekuasaan yudisial dalam system hukum pidana yang berlaku di negara kita ( Indonesia ).
Implikasi pengaturan pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) tidak hanya secara materiil/substansial melainkan juga secara formil. Maksudnya, apabila rechterlijk pardon sebagai bentuk lain dari keputusan hakim dalam hal penjatuhan pidana, maka diperlukan harmonisasi dalam hukum pidana formil ( hukum acara pidana/KUHAP ) yang bertugas “menggandeng” hukum pidana substansial dalam kerangka mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya.
Sehubungan dengan pengaturan tentang rechterlijk pardon ini, menurut salah seorang pakar hukum pidana menjelaskan, bahwa : “ hakim akan dapat menjatuhkan putusan bersalah tanpa pemidanaan seketika ia mengkonstatasi adanya salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan ( tentang rechterlijk pardon – penulis )”. 4 
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang sangat menarik perhatian yang lebih mendalam untuk diteliti sehubungan dengan masalah pemidanaan dan tujuan pemidanaan dalam hal pemaafan hakim/ rechterlijk pardon sebagai bentuk lain dari putusan hakim pada RUU KUHP/pembaharuan hukum pidana melalui prinsip atau asas keadilan dan kemanfaatan terhadap sistem pidana dan atau pemidanaan. Beberapa permasalahan dimaksud terkait dengan sejauh mana prinsip atau asas keadilan dan kemanfaatan telah terpenuhi dalam proses pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) sehingga yang awalnya bertujuan sebagai jalan keluar dari kekakuan prinsip legalitas dalam system KUHP yang berlaku, tidak malah akan menjadi “pasal mati” dalam sistem RUU KUHP sebagai ius constituendum .
4  . Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.457.

## Permasalahan
Beberapa permasalahan yang ada dalam pemikiran penulis yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini, adalah :
1. Apakah prinsip pemaafan hakim sebagai bentuk lain dari putusan hakim dalam implementasinya akan memenuhi prinsip kemanfaatan hukum sehingga selaras dengan tujuan penegakan hukum dan tujuan pemidanaannya
2. Bagaimana potensi implementasi pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) dalam konsep RUU KUHP sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia

## Pembahasan KUHP sebagai hukum Positif
Konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan merujuk kepada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa : “ segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.
Artinya undang-undang hukum pidana yang sudah ada pada waktu itu yakni undang- undang hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 yang disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie ( WvSNI ) disahkan pemberlakuannya untuk negara Indonesia merdeka secara mutatis-mutandis pada tanggal 26 Februari 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Sedikit gambaran tentang berlakunya undang-undang hukum pidana Belanda di Indonesia, dan berdasarkan Pasal VI ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946, nama WvSNI ini diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS ). Selanjutnya berdasarkan ayat (2) nya dijelaskan bahwa : WvS ini dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) Ini adalah merupakan payung hukum yang merupakan dasar legalitas berlakunya KUHP Belanda ( WvS ) di Indonesia. Perlu diketahui bhwa berlakunya undang-undang hukum pidana di Indonesia masih bersifat dualisme. Dan baru berlaku secara unifikasi untuk seluruh Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Sejak saat itu sampai sekarang negara Indonesia yang sudah merdeka selama 71 tahun, belum memiliki undang-undang hukum pidana produk bangsanya sendiri, walaupun sejak tahun 1960-an sudah dupayakan pembaharuannya melalui beberapa konsep RUU KUHP. Jadi pada awalnya negara Indonesia tidak mengenal hukum pidana tertulis, dan setelah Belanda masuk ke Indonesia kita mulai mengenal hukum pidana tertulis ( lex scripta ) melalui kodifikasi undang-undang hukum pidana. Dapat dimengerti ketika kemudian muncul kesulitan-kesulitan terkait dengan istilah-istilah atau nomenklatur- nomenklatur yang akan digunakan baik secara teoritis terutama di dalam hukum praktis mengingat KUHP yang berlaku sekarang merupakan terjemahan dari titel aslinya yaitu WvS. Untuk keadaan ini diperlukan pembaharuannya yaitu undang-undang hukum pidana yang dibuat dalam bahasa Indonesia berdasarkan falsafah hidup bangsanya sehingga undang-undang tersebut lebih mudah difahami dan diimplementasikan, flesibel sehingga bermanfaat dan berdayaguna.
Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang sanksi. Berbicara hukum pidana pada hakekatnya membicarakan tentang pidana dan pemidanaan. Dalam implementasinya, tentang hal ini selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan dan perubahan-perubahan. Pidana dan pemidanaan sebagai filsafat tentunya akan selalu mengalami ketidakpuasan.Persoalannya tidak hanya sebatas apa dan mengapa. Tentang apa hakikat dari pidana dan pemidanaan, serta apa hak-hak dasar memidana atau sebab kita memidana. Apakah pidana dan pemidanaan yang sangat erat dengan penderitaan atau keadaan yang tidak mengenakan, pengaturannya di dalam KUHP sebagai lex generalis akan bersifat ultimum remedium atau premum remedium ; banyak hal yang difikirkan oleh para ahli hukum pidana ketika membicarakan tentang pidana dan pemidanaan sebagai filsafat. Yang jelas bahwa hal ini akan berkaitan dengan “masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana yang tidak terlepas dari dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif”. 5 
Tujuan Pemidanaan.
A pa yang menjadi orientasi dari tujuan pemidanaan tersebut, apakah utuk memberikan penjeraan atau memberi pertolongan agar si pelaku tindak pidana berubah. Artinya dalam pemidanaan ini harus mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat ( utilitarian dalam pemidanaan ). Bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri baik menurut teori absolut maupun teori relative 6  , terutama menurut teori absolut, tujuan pemidaan adalah sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, sehingga tujuan pemidanaan disini merupakan tuntutan keadilan yang sifatnya absolut. Sedangkan menurut teori relative, tujuan pemidanaan adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan dan untuk melindungi masyarakat sehingga mempunyai tujuan yang bermanfaat. Oleh karenanya teori ini sering pula disebut sebagai teori tujuan ( utilitarian theory ). Selanjutnya dijelaskan, dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya. Artinya pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est ( karena orang membuat kejahatan ) melainkan ne peccetur ( supaya orang jangan melakukan kejahatan ). Menurut teori utilitarian : tujuan pidana adalah pencegahan ( prevention ); pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal dolus dan culpa ) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; pidana melihat kemuka ( bersifat prospektif ); pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
5  M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana – Ide Dasar Double Track System & Implementasinya , Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 7.
6  Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana , Cetakan II, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 10. Bandingkan dengan : Niniek Suparmi, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan , Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 15-19.
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat berarti kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Jika kemanfaatan mulai dirasakan oleh masyarakat maka ini berarti adil karena keadilan itu sendiri bukan prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri. Artinya berbicara tentang keadilan tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang kemanfaatan.
Prinsip kemanfaatan dari Jeremy Bentham 7  meletakkannya pada kata penderitaan dan kesenangan dengan pemaknaan umum tentang bagaimana orang merasakannya. Disini manfaat/kemanfaatan diilustrasikan dalam ungkapan mencegah kejahatan sebagai suatu penderitaan dan memperoleh kebaikan sebagai sesuatu kesenangan Bahkan Sahetapy 8  menjelaskan bahwa pemidanaan yang mengakibatkan penderitaan itu harus dilihat sebagai “obat” atau kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. Tujuan hukuman selain untuk perbaikan si pelaku, adalah juga untuk memberi perlindungan masyarakat, Ini berarti memaknai penderitaan sebagai obat adalah kemanfaatan.
Mengingat hukum pidana sebagai hukum publik, ynag berarti berlaku secara umum, dalam implementasinya lebih banyak mendapat sorotan dari masyarakat dibandingkan dengan hukum lainnya. Terdapat banyak kronik dalam penegakan hukum pidana, baik terkait problematika penegakan hukum oleh para penegak hukumnya, maupun disparitas soal pidana dan pemidanaan; dimulai dari pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pencurian sepasang sandal jepit sampai kepada pencurian uang negara. Oleh karenanya proses penegakan hukum yang baik menjadi baik jika didasarkan pada hukum yang baik pula. Hukum yang baik dalam proses penegakan hukum adalah jika hukum itu sendiri dapat menyeimbangkan/mengkomunikasikan antara pilar-pilar penegakan hukum ( kepastian, keadilan, dan kemanfaatan ) walaupun diantara ketiganya bersifat antinomie 9  yaitu pertentangan antara dua aturan hukum atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir. Sesuatu yang bertentangan namun tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Kepastian hukum memberi kejelasan kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Sedangkan keadilan adalah merupakan salah satu dari tujuan yang hendak dicapai hukum. Sesuatu yang adil akan bermanfaat. Keadilan yang memberikan kepada setiap orang sanksi yang sebanding dengan pelanggarannya, dikatakan sebagai keadilan vindikatif., dan keadilan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan, dikatakan sebagai keadilan protektif.
7  Jeremi Bentham, Teori Perundang-undangan – Prinsip-prinsip legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, Cetakan I, Penerbit Nuansa & Penerbit Nusamedia, Bandung, 2010, hlm.26.
8  Supra note 6, Hlm. 23.
9  N.E. Algra, Kamus Istilah HukumFockema Andreae Belanda-Indonesia , Cetakan pertama, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 32

## Pembaharuan Hukum Pidana
Membicarakan hukum pidana yang akan berlaku dimasa yang akan datang ( ius costituendum ), berarti berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana Yang dimaksud dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya sebagai upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum pidana menuju hukum pidana baru yang sesuai dengan nilai- nilai kehidupan bangsanya, yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan hukum pidana dimasa lalu dan saat ini. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia memang terfokus kepada pembaharuan KUHP sebagai ketentuan perundang-undangan pidana yang terkodifikasi dan merupakan ketentuan yang bersifat lex generalis yang akan berlaku bagi pengaturan kaidah-kaidah pidana baik di dalam maupun di luar KUHP ( kecuali yang diluar KUHP menentukan lain ). Upaya pembaharuan hukum pidana ini sudah dirintis sejak tahun 60-an melalui konsep RUU KUHP. Disadari atau tidak oleh para perancang undang-undang bahwa melakukan pembaharuan hukum pidana bukan merupakan perkerjaan yang mudah. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi pembaharuan hukum pidana, yakni : 10 
Alasan yang bersifat politik; adalah wajar bangsa Indonesia yang telah merdeka lebih dari 70 tahun memiliki KUHP yang bersifat nasional yang dihasilkan sendiri yang telah melepaskan diri dari penjajah. Ini sudah menjadi tugas pemerintah melalui lembaga legislative yang mempunyai fungsi legislasi untuk “menasionalkan” semua perundang-undangan warisan zaman kolonial, yang harus didasarkan kepada Pancasila sebagai grundnorm .
Alasan yang bersifat sosiologis, bahwa suatu peraturan peraturan perundang-undangan pidana (KUHP ) pada hakekatnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa untuk memenuhi segala aspirasinya atau keinginan-keinginannya terkait dengan pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendakinya dan mengikatkannya pada suatu sanksi berupa pidana.
Alasan yang bersifat praktis, sebagai kebutuhan untuk menunjang praktik, penafsiran/penerjemahan KUHP Belanda ( WvS ) yang secara subjektif menhambat praktik Artinya di dalam pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan faktor kebutuhan masyarakatnya dan tingkat kemajuan zaman sebagai hukum yang inovatif, luwes, dan fleksibel (tidak kaku ).

## Rechtelijk/yudisial pardon
Untuk megantisipasi kekakuan dari pengaturan hukum pidana yang lex generalis maupun lex specialis , terdapat sesuatu yang baru yang diatur dalam KUHP yaitu tentang pemaafan atau pengampunan hakim atau dalam istilah asing yang disebut non-imposing of a penalty/rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena . Pengaturan tentang hal ini dilatarbelakangi kepada alasan sebagai koreksi yudisial terhadap asas legalitas. Secara yuridis normative, penulis berusaha memeriksa, membahas, membedah konsistensi vertical tentang pilar-pilar penegakan hukum dengan peraturan yang mengatur tentang rechterlijk pardon dalam pembaharuan hukum
10  Supra note I, hlm 62-63.
pidana melalui konsep RUU KUHP.terhadap beberapa permasalahan yang telah disebutkan, untuk memperoleh kebenaran logis.
Pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) sebagai sesuatu yang baru, yang diberikan kepada kekuasaan yudisial dan merupakan bentuk lain dari putusan hakim dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui konsep RUU KUHP ini, maka untuk dapat diketahui manfaatnya sebagai hukum sanksi selaras dengan pemahaman tentang keserasian antara pilara-pilar penegakan hukum; tentunya diperlukan harmonisasi yang proporsional di dalam pengaturan dan pelaksanaannya setelah dilengkapi atau dilatarbelakangi dengan pemahaman secara konseptual tentang yang dimaksud dengan pembaharuan hukum pidana itu sendiri dalam perkembangan hukum secara dinamis sebagai ius constituendum , serta konsep-konsep lainnya terkait pemahaman tentang rechterlijk pardon yang diberikan kepada kekuasaan yudisial dengan kekuasaan eksekutif yang dianut oleh KUHP sekarang ( amnesti ) sehingga menghasilkan pemahaman yudisial pardon selanjutnya tentang bagaimana potensi implementasinya. Maksudnya eksistensi pengaturannya di dalam pembaharuan hukum pidana betul-betul menggambarkan suatu upaya pembaharuan hukum pidana bukan sebaliknya yang justeru menggambarkan suatu kemunduran.
Pengaturan tentang yudisial pardon tergambarkan pengaturannya di dalam bagian atau pasal yang mengatur tentang Pedoman Pemidanaan, terutama yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (2), yang berbunyi : “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.
Pemaafan/pengampunan hakim yang diletakkan pada kekuasaan yudikatif jelas merupakan sesuatu yang baru; yang selama ini dianut oleh KUHP dan diletakkan pada kekuasaan eksekutif dalam bentuk amnes Dalam tulisan ini, diawali pada fokus permasalahan- permasalahan tentang alasan dari Pemerintah melalui DPR sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi menetapkan peraturan dalam pasal-pasalnya tentang pemaafan hakim ( rechterlijk pardon ) pada konsep RUU KUHP, karena melalui permasalahan ini penulis menghendaki suatu pemahaman yang jelas dan benar, apakah pengaturan ini benar-benar dapat memberikan pemenuhan prinsip dan tujuan pembentukan pengaturannya ? atau hanya bersifat subjektf, individualis, atau bersifat social bagi masyarakat sebagai pencari keadilan ( justiabelen ); terutama terkait dengan potensi implementasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
Rechterlijk pardon/judicial pardon ini adalah sebagai bentuk lain dari putusan hakim, yaitu putusan salah tanpa pidana. Adapun syarat-syarat atau unsur-unsur penting yang harus dijadikan pertimbangan sebagaimana tersirat dalam pengaturannya yaitu Pasal 56 ayat (2), antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa alasan pemerintah melalui DPR menetapkan pengaturan tentang pemaafan hakim adalah sebagai koreksi yudisial terhadap asas legalitas, yang secara formil apa yang ditulis di dalam undang-undang maka itulah yang harus dilaksanakan.
Keadaan ini menurut pemikiran para ahli sangat menggangu penegak hukum khususnya hakim sehubungan dengan permasalahan atau perkara-perkara pidana yang tidak dapat diakomodir oleh putusan-putusan lainnya yang telah diatur di dalam hukum pidana positif, yakni : putusan penjara, putusan bebas, dan putusan lepas. Jadi pengaturan tentang pemaafan hakim ini dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan terhadap perbuatan yang terbukti bertentangan dengan legalitas perundangan pidana dengan dasar pertimbangannya keadilan dan kemanusiaan.
Munculnya kasus-kasus ringan seperti pencurian sepasang sandal jepit, setandan pisang, seikat bawang merah, dan lain-lain dianggap telah mengganggu rasa keadilan masyarakat. Sebetulnya saat ini tentang kasus-kasus tersebut dalam KUHP telah diatur dan dikualifikasi sebagai tindak pidana ringan yang dapat dikaitkan dengan pidana percobaan, hanya saja yang belum jelas berkaitan dengan besaran pidana dendanya yang tampak secara tersurat di dalam KUHP ( Pasal 364 KUHP ).
Bahkan Mahkamah Agung telah mengantisipasinya dengan mengeluarkan Perma Nomor 2 tahun 2012, walaupun tetap masih menimbulkan kontroversi karena pengaturan ini hanya berlaku ditingkat pengadilan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi hakim pada saat menjatuhkan putusan pidananya sehingga bertentangan dengan prinsip pelaksanaan Sistsem Peradilan Pidana Terpadu/ Integrated Criminal Justice System/ICJS melalui pemahaman tentang sinkronisasi structural, substansial maupun kultural. Pengaturan tentang pemaafan/pengampunan hakim ini, di dalam sistem hukum pidana beberapa negara seperti Belanda, Yunani, Portugal; memang sudah mengaturnya. Sedangkan yang dianut di Indonesia saat ini adalah pengampunan yang diletakkan dalam kekuasaan eksekutif ( amnesti ).
Pengaturan tentang pemaafan sampai saat ini terdengan sangat asing, dimana seseorang yang dinyatakan bersalah tetapi tidak dipidana. Sementara di dalam pemahaman konseptual tentang pidana, bahwa pidana dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah kecuali terhadap mereka yag mengalami gangguan kejiwaan.
Untuk memahami dengan jelas tentang tujuan atau alasan pengaturan rechterlijk/judicial pardon / dispensa de pena dalam system hukum pidana Indonesia ( RUU KUHP ), penulis berpendapat bahwa hal ini diatur sebagai jalan keluar atau solusi terhadap penjatuhan pidana penjara pendek dan mencegah penjatuhan pidana yang tidak diperlukan dilihat dari aspek kebutuhannya berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana ringan. Melengkapi pendapat penulis, mencoba memasukkan pendapat seorang ahli yang dalam tulisannya menjelaskan bahwa : 11  “ dibalik pengaturan tentang dispensa de pena , tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan dilihat dari aspek kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun rehabilitasi si pelanggar”. Akan tetapi efektifitas penerapannya tidak semudah yang kita fikirkan terutama berkaitan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap tujuan penegakan hukum dan tujuan pemidanaannya. Keadilan yang mana yang dimaksudkan disini, mengingat keadilan hukum itu bersifat relative; artinya dapat bersifat subjektif atau individualis atau
11  Barda Nawawi, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum PIdana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85.
keadilan social bagi para pencari keadilan ( justiabelen ). Artinya keadilan yang dirasakan oleh seseorang belum tentu dirasakan adil oleh yang lainnya. Apakah keadilan vindikatif atau keadilan protektif atau gabungan keduanya terkait dengan pemaafan hakim dimaksud. Dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan penegakan hukum itu untuk mencegah dan atau menanggulangi kejahatan (preventif dan represif) yang dapat memberikan penjeraan dan atau kemanfaatan dari pemidanaan itu sendiri. Kemanfaatan seperti di jelaskan Jeremy Bentham yang meletakkannya pada menghindari penderitaan atau kejahatan dan mendekatkan kebaikan sebagai kesenangan.
Bahkan seorang anak dalam usia tertentu atau seorang tua yang melakukan perbuatan yang berdasarkan kesadarannya baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut kepatutan adalah merupakan pelanggaran sebagai perbuatan yang tidak baik atau tidak benar; dan terhadapnya tidak dijadikan dasar sebagai alasan pembenar atau pemaaf. Untuk itu, terhadap pengaturan pemaafan sebagai bentuk lain dari putusan hakim, tidak serta merta dilakukan demikian oleh hakim melainkan diperlukan harmonisasi antar peraturan hukum pidana lainnya baik secara vertical maupun horizontal. Idealnya diperlukan keseimbangan atau kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfatan sekalipun diantara ketiganya bersifat antinomie . Artinya di dalam penerapan pemaafan hakim, sekalipun keadilan merupakan hal tertinggi dari tujuan penegakan hukum, akan tetapi tetap diperlukan keseimbangan ( bukan berarti mengesampingkan satu dari yang lainnya ) antara ketiganya yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pelaksanaan pemaafan/pengampunan hakim tidak keluar dari tujuan pemidanaannya yaitu menanggulangi kejahatan dengan tetap memberi kebebasan kepada si pelaku dalam kerangka re-sosialisasi.
Terhadap pemaafan hakim /rechterlijk pardon/judicial pardon ini diperlukan pemikiran dan pemahaman yang sangat cermat. Jika tidak, tidak menutup kemungkinan bahwa pengaturan rechterlijk pardon ini hanya akan terlihat sebagai “menara gading” belaka atau disalahgunakan atau mungkin hanya akan menjadi pasal mati. Potensi implementasi yang demikian harus dapat diantisipasi dengan sanksi tindakan misalnya dimana di dalam KUHP yang berlaku saat ini sanksi tindakan hanya diberlakukan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jadi diperlukan pengaturan yang sangat cermat di dalam RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana. Jika dicermati pengaturan pasal demi pasal di dalam KUHP saat ini, diketahui bahwa pemidanaan oleh hakim diperuntukkan bagi orang dewasa dan sifat pemidanaannya pada umumnya premum remediun dikecualikan beberapa pasal yang mengatur tindak pidana oleh anak yang bersifat ultimum remedium melalui system pemidanaan yang disebut double track system. Secar horizontal, harmonisasi antara hukum pidana materiil dalam hal ini RUU KUHP dengan hukum acara pidana/ hukum pidana formil yang berfungsi menggandeng hukum pidana materiil untuk mencari kebenarn materiil, adalah sangat penting. Implikasinya KUHAP harus diperbaharui ( RUU KUHAP ) untuk melengkapi pengaturan tentang jenis lain dari putusan hakim yakni rechterlijk/judicial pardon , karena jenis-jenis putusan yang diatur dalam KUHAP saat ini hanya meliputi : putusan penjara, putusan bebas, dan putusan lepas. Selain itu, pengaturan pemaafan hakim sebagai bentuk lain dari putusan hakim; tidak serta merta dijatuhkan
atau diputuskan begitu saja oleh hakim dengan hanya memperhatikan keadaan subjektif maupun keadaan objektif si pelaku secara khusus. Pengaturan secara teliti dan cermat di dalam hukum pidana materiil dan harmonisasi pengaturannya di dalam hukum pidana formil melalui RUU KUHAP; maka untuk dapat pemaafan hakim dalam kasus-kasus tertentu/tindak pidana ringan, diatur tentang tahap-tahapannya dimana si pelaku atau melalui kuasanya diharuskan mengajukan permohonan pemaafan yang disampaikan kepada hakim dan dibacakan saat dilakukan pembelaan/ pledooi , misalnya. Jika tahap-tahapan ini culpa dilakukan oleh si pelaku atau melalui kuasanya, maka pidana terhadap kesalahan yang telah dilakukan harus diterapkan sekalipun berupa pidana ringan. Soal stigma atau pencapan terkait dengan pidana yang sebaiknya tidak perlu dilakukan, harus dimaknai sebagai kebaikan untuk kemanfaatannya secara subjektif. Sehingga pengaturan-pengaturan yang teliti dan cermat baik di dalam RUU KUHP maupun RUU KUHAP sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas materi yang akan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya bukan bagi segelintir atau kelompok tertentu. Dengan pengaturan yang baik dan cermat tersebut, penulis berpendapat bahwa hal ini akan dapat mengakomodir berbagai permasalahan tindak pidana dan pemidanaannya melalui putusan hakim, khususnya persoalan baru tentang tindak pidana yang termasuk dalam kualifikasi untuk diputuskan atau diberikan pemaafan hakim/ rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena .

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Alasan Pemerintah melalui lembaga legislative menetapkan peraturan dalam pasal- pasalnya dalam RUU KUHP tentang pemaafan/pengampunan hakim atau rechterlijk pardon , dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus atau tindak pidana yang telah memenuhi syarat pembuktian yang dianut di dalam hukum formal yang secara sah dan meyakinkan bersalah akan tetapi tidak dipidana dengan alasan jika dijatuhkan pidana akan bertentangan dengan keadilan. Seperti dijelaskan dalam aturan penjelasan dari Pasal 56 ayat (2) RUU KUHAP, dijelaskan bahwa yang diatur dalam pasal tersebut dikenal dengan asas recterlijk pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan/tidak serius, pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Jadi rechterlijk pardon ini dapat dikatakan sebagai “katup pengaman” atau koreksi judisial terhadap asas legalitas dalam kerangka mengakomodir tindak pidana ringan/tidak serius yang didasarkan pada kebutuhnnya tidak perlu dipidana.
Pemaafan hakim/ rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena , sebagai bentuk lain dari putusan hakim yang implementasinya didasarkan pada asas keadilan dan kemanusiaan; perlu dimaknai secara cermat mengingat yang dimaksud dengan keadilan hukum sifatnya relative, bisa bersifat subjektif, individualis. Agar supaya tidak keluar dari tujuan penegakan
hukum maupun tujuan pemidanaannya maka diperlukan keseimbangan atau kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di dalam penerapan pemaafan hakim tersebut. Walaupun diantara ketiga pilar-pilar tersebut bersifat antinomie , akan tetapi hukum yang baik adalah hukum yang dapat menjamin kepastiannya, sedangkan kepastian itu sendiri merupakan tameng kemanfaatan ( utilitarian) untuk hukum yang baik; dan hukum yang bik itu adalah hukum yang adil. Sekalipun keadilan merupakan pilar tertinggi dari tujuan penegakan hukum, akan tetapi dalam hal implementasi rechterlijk pardon ini tidak berarti mengutamakan pilar yang satu terhadap pilar-pilar lainnya. Potensi implementasi rechterlijk pardon/judisial pardon agar supaya berdayaguna atau tidak menjadi pasal mati nantinya, diperlukan pengaturan yang teliti dan cermat secara lex scripta, lex certa, lex stricta , dan diperlukan harmonisasinya secara vertical maupun horizontal terutama dengan hukum acara pidana ke dalam RUU KUHAP tentang pengaturan jenis lain dari pemaafan hakim ini.

## Saran
Pemaafan hakim/ rechterlijk pardon ini ada pada tingkat pengadilan atau putusan hakim; yang harus dinyatakan di dalam putusannya maka pengaturan yang cermat tentang hal ini sangat penting. Dalam kerangka harmonisasi pengaturannya dalam hukum pidana formal, disarankan untuk diatur tahap-tahapan dari pemaafan hakim , tidak serta merta diputuskan oleh hakim tanpa menyandarkan pertimbangan lainnya diluar kewenangan hakim. Hakim yang memiliki kekuasaan independen yang tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun, sebagai control terhadapnya sangat perlu diatur tentang tahap-tahapan pengajuan pemaafan hakim ini, yang diajukan oleh pihak pelaku atau yang dikuasakan tentang materi pertimbangan-pertimbangan sehubungan dengan kualifikasi tindakan ringan/tidak serius; sehingga walaupun terbukti bersalah tapi tidak perlu dipidana. Pengajuan ini nantinya akan dijadikan rujukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Demikian juga halnya, hal-hal yg sudah di atur di dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 agar segera ditransformasikan ke dalam RUU KUHAP untuk keperluan harmonisasinya, yakni diadili dalam bentuk peradilan cepat dengan hakim tunggal, tidak ditahan, dan tidak boleh mengajukan banding

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Barda Nawawi, Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Jan Remmelink, Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan- Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana , Penerbit Nuansa & Penerbit Nusamedia, Bandung, 2010
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System & Implementasinya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Muladi & Barda Nawawi, Teori-teori Dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung, 1992. N.E. Algra, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia , Binacipta, Bandung, 1983.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , PT. Alumni, Bandung, 2007.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana edisi 2015 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan