DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.102-122

## Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi
Geopark Institutional Development and Financing in Indonesia: Challenges and Strategies
Forina Lestari 1* & Ira Indrayati 1
1 Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia, Jalan Puspitek, Setu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia; *Penulis korespondensi.
e-mail : forinalestari@iti.ac.id (Diterima: 8 September 2021; Disetujui: 17 Januari 2022)

## ABSTRACT
Geopark development is one of the national priority programs currently being intensified by the  government  at  both  the  central  and  regional  levels.  There  are  three  pillars  of  geopark development,  namely  conservation,  economy  (tourism),  and  education,  that  form  the  basis  for sustainable regional development. This research focuses on institutional development and financing with case studies in Indonesia. Methods used in this research include literature study, online surveys to the Geopark Management Agency in Indonesia, and focus group discussions with experts and the central and regional governments. A content analysis was carried out with a descriptive approach to formulate alternative strategies for institutional development and financing in Indonesia. Results of  this  research  show  that  institutions  are  the  key  to  achieving  independent,  professional,  and sustainable  governance.  In  terms  of  financing,  the  Geopark  management  agency  needs  to  be proactive  in  increasing  alternative  sources  of  financing  such  as  innovation  in  geoproducts  and geoservices, opportunities for collaboration with the private sector and the community, grant and loan, geo-sites assets management and others.
Keywords: financing, geopark, governance, Indonesia, management

## ABSTRAK
Pengembangan Geopark merupakan  salah  satu  program  prioritas  nasional  yang  saat  ini digencarkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat tiga pilar pengembangan geopark yang meliputi konservasi, ekonomi (pariwisata), dan edukasi. Ketiga pilar ini menjadi dasar dalam pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Riset ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan pembiayaan dengan studi kasus di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam riset ini antara lain studi literatur, survei daring pada Badan Pengelola Geopark di Indonesia dan focus group discussion dengan  pakar  dan  pemerintah  baik  di  pusat  dan  di  daerah.  Analisis  konten  dengan  pendekatan deskriptif  dilakukan  untuk  dapat  merumuskan  alternatif  strategi  pengembangan  kelembagaan  dan pembiayaan di Indonesia. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan, badan pengelola  perlu  proaktif  dalam  meningkatkan  sumber  pembiayaan  alternatif  seperti  inovasi  dalam geoproduk dan geoservis, hibah dan pinjaman, manajemen aset situs geografis, peluang kerja sama baik dengan swasta dan masyarakat, dan lain sebagainya.
Kata kunci: geopark , Indonesia, kelembagaan, pembiayaan, pengelolaan

## PENDAHULUAN
Geopark merupakan  salah  satu  contoh konsep  manajemen  pengembangan  ekonomi kawasan yang dikelola secara berkelanjutan (Du & Girault, 2018). Didukung oleh kekayaan dan kekhasan  geologi,  keberagaman  hayati  dan budaya,  Indonesia  memiliki  banyak  potensi Geopark yang  dapat  dikembangkan  menjadi kawasan  yang  memiliki  nilai  ekonomi  tanpa mengurangi  upaya  konservasi.  Pengembangan Geopark dilakukan  melalui  integrasi  konsep perlindungan,  pendidikan  dan  pembangunan ekonomi  lokal  secara  holistik.  Sebagai  contoh, melalui  geowisata,  perlindungan  terhadap sumberdaya  geologi  akan  tercipta  kegiatan usaha  lokal  yang  inovatif,  pekerjaan  baru,  dan pelatihan  berkualitas  tinggi  yang  merangsang tumbuhnya  sumber-sumber  pendapatan  baru (Farsani et  al .,  2011). Geopark juga  dapat memberdayakan  masyarakat  setempat  melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya kohesif. Oleh karenanya, Geopark ditetapkan  melalui  proses “ bottom-up ”  dengan  melibatkan  semua  pihak yang  terkait  baik  dari  lokal  maupun  regional (Dowling  &  Newsome,  2017).  Proses  ini  juga tentu membutuhkan komitmen dari masyarakat setempat,  kemitraan  yang  kuat,  dukungan politik, serta strategi yang  komprehensif dalam mendukung pengembangan Geopark (Farsani et al ., 2014).
Perkembangan Geopark diawali  dengan terbentuknya
suatu organisasi non- pemerintahan yang bertujuan melindungi warisan  geologi  di  negara-negara  Eropa bernama  European  Geopark  Network  (EGN) pada  tahun  2001.  Selanjutnya  UNESCO memfasilitasi  dan  membentuk  organisasi  yang mampu  menampung  lebih  banyak  lagi  negara- negara  anggota,  sehingga  terbentuklah  Global Geopark  Network  (GGN)  pada  tahun  2004. Tahap  kedua  (tahun  2004  hingga  2010) perkembangan telah mulai terlihat pada jaringan geopark di  Eropa  dan  Asia.  Pada  tahap  ketiga (tahun  2011  hingga  2015),  UNESCO  akhirnya mendapatkan  label  Global  Geopark  Network (GGN), dan saat ini berupaya menuju distribusi
geopark yang lebih adil di seluruh bumi ini (Du & Girault, 2018).
Oleh  karena itu, dalam mewujudkan tata kelola Geopark yang  profesional,  kesesuaian bentuk  kelembagaan  yang  berjalan  tentu  perlu dipersiapkan  melalui  kajian  dan  kesepakatan bersama,  serta  dievaluasi  secara  kontinu  dan konsisten  dalam  memastikan  proses  dapat berjalan  optimal  dan  mampu  menghadapi berbagai  tantangan  yang  muncul.  Terdapat beberapa  contoh  yang  dapat  dipertimbangkan dalam  membentuk  pengelolaan  yang  tepat antara lain (Management, 2020) :
a. Dikelola  melalui  struktur  yang  telah  ada misalnya bersatu dengan pengelolaan taman nasional  yang  ada  di  daerah  tersebut (Pengelolaan  melalui  Taman  Nasional  di Itali)
b. Dikelola di bawah kewenangan pemerintah daerah  misalnya  Bappeda  atau  Dinas tertentu  yang  paling  terkait  (Pengelolaan melalui Pemerintah Daerah di Polandia)
c. Dikelola  oleh  pihak  ketiga  baik  di  bawah pemerintah maupun non pemerintah (Pengelolaan Geopark melalui  struktur berbasis komunitas di Republik Irlandia)
d. Dikelola  bersama  antara  pemerintah  dan non pemerintah atau juga oleh pihak swasta atau  masyarakat  namun  tetap  di  bawah pengawasan pemerintah. (Pengelolaan Geopark di Inggris).
Pengembangan Geopark di  berbagai negara  di  dunia  sangat  pesat  terlihat  dari  total 136  UGG  (UNESCO  Global  Geopark)  di  36 negara, yang sebagian besar berlokasi di Eropa dan  Cina.  Untuk  mencapai  tujuannya,  sebuah Geopark memiliki  tiga  kegiatan  penting,  yaitu konservasi, pendidikan, dan ekonomi (geowisata) (Wang et al ., 2015). Sebelum diakui oleh UNESCO untuk menjadi anggota jaringan Geopark dunia  (GGN),  sebuah  daerah  dapat diusulkan  untuk  ditetapkan  menjadi Geopark nasional  di  negaranya.  Misalnya,  China memiliki  sekitar  129 Geopark nasional  dengan 27  di  antaranya  merupakan  UGG  (Saputra, 2016).
Juni 2022, 6 (2): 102-122
Cepatnya  pertumbuhan geopark ini tentunya  tidak  lepas  dari  berbagai  faktor  di antaranya  kerja  sama.  Sebagai  contoh  kerja sama  Jerman  dan  Eropa  yang  luas  antara geosains dan pariwisata telah membuahkan hasil positif dalam penerapannya. Perubahan, pergerakan, inovasi berkelanjutan, dan komunikasi  dengan  aktor  lain  menjadi  sangat penting.  Di  samping  itu,  dalam  pengembangan Geopark juga  perlu  didukung  oleh  manajemen rencana  dan  pengelolaan  yang  baik,  meliputi preservasi  dan  promosi  baik  untuk  belajar maupun berwisata (Wang & Ap, 2013). Karena kekayaan Geopark tidak  hanya  tentang  rupa bumi  yang  memiliki  keunikan  namun  juga budaya  dan  keunikan  lokal  yang  berbeda  di setiap tempat (Burlando et al ., 2011).
Keberlanjutan  pengembangan geopark bergantung  pada  dukungan  dan  komitmen semua  pihak  yang  terkait    (Fauzi  &  Misni, 2016).  Ini  memerlukan  proses  kolaborasi  yang transparan  dan  melibatkan  semua  pemangku kepentingan baik industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif  dan  kemitraan  ini  telah  sering dibahas  termasuk  dalam  analisis  pariwisata dalam  beberapa  tahun  terakhir  (Canesin et  al ., 2020).  Di  sini,  istilah  “kolaborasi”  digunakan untuk merujuk pada mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan  dalam  struktur  dialog  dan  jaringan informasi  untuk  menegosiasikan  pembangunan masa  depan  suatu  daerah  melalui  kesepakatan bersama tentang tujuan bersama (Azman et al ., 2010;  Burlando et  al .,  2011).  Ini  dianggap sebagai  alat  yang  penting  dan  kuat  untuk keberlanjutan secara umum dan oleh karena itu juga  untuk  pengembangan geopark yang berkontribusi  pada  geokonservasi  (Larwood et al .,  2013)  dan  pembangunan  daerah  yang berkelanjutan  (Fassoulas et  al .,  2012).  Semua penjelasan di atas juga merupakan upaya untuk mengembangkan  pengelolaan geopark yang profesional  dari  sisi  kelembagaan,  manajemen, pembiayaan,  dan  lain  lain  (Larwood et  al ., 2013).
Namun demikian pengelolaan Geopark di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih
sangat  bergantung  pada  perangkat  pemerintah daerah.  Sebagai  contoh,  seringkali  staf  Badan Pengelola  didominasi  oleh  para  birokrat Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  daerah. Demikian juga dalam hal operasional,
pengelolaannya berasal dari Anggaran
Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  sangat  terbatas.  Padahal,  Badan Pengelola  ini  idealnya  bersifat  mandiri  dan profesional  yang  secara  inovatif  dapat  menarik investasi  dalam  pengembangan  pengelolaan Geopark yang lebih berkelanjutan.
Bagaimanapun  juga,  Indonesia  terus berupaya  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas geopark di  Indonesia  untuk  dapat  menjadi UNESCO  Global Geopark .  Namun  kendala yang dihadapi saat ini, yaitu dalam
pengembangan Geopark yang  mengakibatkan akselerasinya  tidak  secepat  negara  lain  karena, pertama,  pengembangan Geopark saat  ini dilakukan secara sporadis atau kurang terkoordinasi.  Pembangunan Geopark yang berkualitas internasional memerlukan amenitas, visibilitas  dan  pengelolaan  yang  memenuhi standar  internasional.  Pembangunan  tersebut tidak  bisa  hanya  dijalankan  oleh  Badan Pengelola  atau  Pemerintah  Daerah,  tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian dan Pemangku  Kepentingan.  Kedua,  UNESCO mewajibkan  negara  yang  memiliki  kawasan Geopark nasional maupun internasional memiliki  sebuah  lembaga  profesional  sebagai penjamin keberlangsungan Geopark (Pásková & Zelenka,  2018).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji
strategi pengembangan  kelembagaan  dan  pembiayaan
geopark di Indonesia.

## METODOLOGI
Kajian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam kajian ini dilakukan pengumpulan  data  melalui  survei  daring  yang dilakukan  selama  setahun,  yaitu  pada  tahun 2021 dan ditujukan pada dua puluh empat Badan Pengelola  di  Indonesia.  Survei  ini  bertujuan untuk  memetakan  karakteristik  tata  kelola
Badan  Pengelola  di  antaranya  SDM  (Sumber Daya  Manusia)  pengelola,  mekanisme  kerja sama, karakteristik pemasukan dan pengeluaran.
Selain  itu,  pengumpulan  data  juga dilakukan  melalui focus  group  discussion (FGD)  yang  dilakukan  sebanyak  dua  kali dengan mengundang beberapa pakar dan Badan Pengelola Geopark di  seluruh  Indonesia.  FGD pertama  bertujuan  untuk  memetakan  isu  dan tantangan  terkait  kelembagaan geopark di Indonesia dengan narasumber antara lain Badan Pengelola  (BP) Geopark Merangin  dan  Batur. Sedangkan  FGD  kedua  fokus  pada  tantangan dan  strategi  pembiayaan  dalam  pengelolaan Geopark Belitung,  Rinjani  dan  Langkawi. Focus Group Discussion ini merupakan sebuah pendekatan  dalam  pengumpulan  data  yang banyak  digunakan  dalam  analisis  kualitatif dengan  tujuan  untuk  menggali  informasi  dari beberapa partisipan dalam satu waktu (Moser & Korstjens, 2018; O. Nyumba et al ., 2018).
Analisis  dalam  kajian  ini  dilakukan melalui  analisis  konten  ( gap  analysis )  dengan literatur yang telah dikumpulkan baik di dalam dan  luar  negeri  terkait  tata  kelola geopark . Kemudian  dikaitkan  dengan  hasil  FGD  dan survei  daring,  sehingga  dapat  dirumuskan strategi  alternatif  bentuk  kelembagaan  dan pembiayaan geopark di Indonesia.
Analisis  gap  menurut  Ahmadi et  al . (2020)  merupakan  sebuah  upaya  dalam mengevaluasi  efektivitas  sebuah  rangkaian proses,  jaringan,  atau  desain,  sehingga  dapat meningkatkan  kualitasnya  di  masa  mendatang. Dalam  analisis  gap  ini  dapat  dilihat  kondisi kelembagaan  saat  ini  yang  ada  di  Indonesia dengan kelembagaan yang diterapkan di negara lain.  Tabel  1  memberikan  gambaran  tentang perubahan  dalam  pendekatan  pengembangan Geopark klasik  berubah  menjadi  pendekatan baru yang perlu diakomodir dalam
pengembangan Geopark ke depan.
Tabel 1. Perubahan pendekatan dalam pengelolaan geopark Variabel Pendekatan Klasik Pendekatan Baru Tujuan Hanya fokus di tujuan konservasi Telah terintegrasi dengan tujuan ekonomi dan sosial Kelembagaan Dijalankan dominan oleh pemerintah daerah Dijalankan  oleh  banyak  pihak  dan  melibatkan banyak pihak terkait Masyarakat Lokal Kurang  melibatkan  masyarakat Lokal Dijalankan dengan melibatkan masyarakat lokal dan memberi manfaat bagi kehidupan mereka Konteks Dikembangkan secara parsial Dikembangkan  sebagai  sebuah  jaringan  yang terintegrasi  (antara  wilayah  terbangun  dan  wilayah konservasi) Persepsi Dilihat sebagai aset pemerintah Dilihat sebagai aset lokal dan komunitas Manajemen Cenderung pada pengelolaan jangka pendek Dikembangkan dengan pendekatan jangka panjang Keuangan Anggaran pemasukan yang terbatas Anggaran pemasukan dengan alternatif sumber yang variatif Sumber : Larwood et al . (2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Kelembagaan Geopark
Indonesia  memiliki  potensi  besar  dalam pengembangan Geopark, namun  Indonesia masih  tertinggal  dari  sisi  jumlah  dibandingkan dengan  negara-negara  lain.  Pada  tahun  2020, Indonesia  telah  memiliki  5  UNESCO  Global Geopark /UGG  (UGG  Batur,  UGG  Gunung Sewu,  UGG  Ciletuh-Palabuhanratu,  dan  UGG Rinjani),  15 Geopark Nasional/GN  yang diupayakan menjadi UNESCO Global
Geopark ). Indonesia juga memiliki kurang lebih 110 lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Geopark .
Pengembangan geopark di Indonesia pun telah  didorong  melalui  kerangka  regulasi,  di antaranya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019  tentang  Pengembangan  Taman  Bumi ( Geopark ),  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  1
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Penetapan Warisan  Geologi  ( Geoheritage ),  Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor
Juni 2022, 6 (2): 102-122

## 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan
Geopark sebagai  Destinasi  Pariwisata  dan Peraturan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Pengembangan Geopark dengan mengintegrasikan SDGs/TPB.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 juga telah mengamanatkan pembentukan Komite  Nasional Geopark Indonesia  (KNGI) sebagai penyempurnaan kerangka kelembagaan di pusat dengan susunan organisasi terdiri atas: Dewan  Pengarah;  Dewan  Pakar;  dan  Tim Pelaksana. Dewan Pengarah KNGI diketuai oleh Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi,  dan  Menteri  PPN/  Kepala  Bappenas sebagai Sekretaris Dewan Pengarah [Gambar 1]. Sedangkan di daerah dibentuk Badan Pengelola Geopark .
Komite  Nasional Geopark Indonesia membantu  menteri/kepala  lembaga  terkait,
Gubernur,  dan  Bupati/Wali  Kota  dalam melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan pengembangan Geopark . Pembinaan dilaksanakan  melalui  sosialisasi,  advokasi,
bimbingan  teknis,  pelatihan,  promosi,  dan penguatan  jejaring Geopark .  Pengawasan dilaksanakan  melalui  pemantauan  dan  evaluasi terhadap pengembangan Geopark .
Dalam  rangka  pengembangan Geopark , Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pengelola Geopark yang  penetapannya  dilakukan  oleh Bupati/Wali  Kota,  apabila  kawasan Geopark berada  di  satu  wilayah  kabupaten/kota;  atau Gubernur,  apabila  kawasan Geopark berada  di wilayah  lintas  kabupaten/kota  dalam  1  (satu) provinsi. Dalam hal kawasan Geopark berada di wilayah  lintas  provinsi,  Pengelola Geopark ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  antara Gubernur terkait.
Gambar 1 . Struktur Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Sumber : Bappenas, 2020.
Terkait tata kelola Geopark saat ini telah dilakukan  survei  daring  dalam  mengetahui karakteristik  pengelolaan geopark di  daerah antara lain meliputi SDM, pengelolaan anggaran, kemitraan. Ketersediaan SDM merupakan  salah  satu  syarat  utama  agar percepatan  pengembangan geopark dapat terlaksana. Kriteria SDM ini disesuaikan dengan kebutuhan  dan  karakteristik  dari  fungsi  yang ditempati.  Pada  fungsi  perencanaan  yang sifatnya mengoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh  kegiatan yang ada  di
dalam geopark , diperlukan SDM yang memiliki kemampuan  jangkauan  pandang  yang  luas, sehingga  program-program  dan  rencana  aksi geopark dapat  bersinergi  dan  memberikan dampak  yang  optimal.  Sedangkan  pada  fungsi yang  sifatnya  lebih  lokal  pada  situs  geografis, diperlukan  SDM  yang  memiliki  pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan akan
karakteristik  dari  situs  geografis  ( geosite )
tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan identifikasi kebutuhan berjalan secara tepat sasaran.
Bagian  ini  akan  memaparkan  kondisi kelembagaan  saat  ini  di  antaranya,  Pertama,
SDM untuk Badan Pengelola Geopark mayoritas  ASN,  sedangkan  pada  pengelola geosite (situs  geografis)  mayoritas  pengelola yang  sukarelawan  berasal  dari  masyarakat [Gambar  2].  Hasil  FGD  1  menunjukkan
diperlukannya  sistem  pengelolaan  yang  jelas atau  aturan  jabatan  yang  bukan  berbasis sukarela,  mengingat  sukarelawan  daerah  tidak menjamin terwujudnya manajemen yang profesional  pada  level  Badan  Pengelola, sedangkan  pada  pengelola geosite tentunya keterlibatan masyarakat ini jelas diperlukan.
Gambar 2. Mayoritas komposisi profesi anggota Badan Pengelola Geopark dan Geosite Sumber : Hasil Analisis, 2021.
Kedua,  profesionalitas  BP Geopark juga dapat terlihat dari masih minimnya kelengkapan administrasi  yang  dapat  dipenuhi  oleh  BP Geopark .  Gambar  3  menunjukkan  bahwa meskipun  sebagian  besar  BP Geopark telah memiliki  rencana  kerja  tahunan,  namun kelengkapan  yang  lain  seperti  laporan  capaian berkala  dan  target  perjanjian  kinerja  masih
belum optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan  yang  profesional  baik  dari  sisi manajemen,  pelibatan  masyarakat  lokal    dan kelembagaan  (Ahmadi et  al .,  2020)  dalam mendorong percepatan pengembangan Geopark di daerah.
Gambar 3. Perencanaan dan ukuran kinerja badan pengelola Geopark Sumber : Hasil Analisis, 2021.
Faktor  SDM  (Sumber  Daya  Manusia) tidak  akan  terlepas  dari  tata  kelola  yang profesional.  Dilihat  dari  bentuk  organisasi pengelola  ada  dua  bentuk  yang  dominan,  yaitu Pokdarwis  (Kelompok  Sadar  Wisata)  dan
Lembaga  di  bawah  Kabupaten  atau  Provinsi. Beberapa  contoh  pengelolaan  Pokdarwis  di antaranya  situs  geografis  Gunung  Apipurba Nglanggeran, Geopark Meratus,  Nam  Salu Geosite ,  dan  Belitung.  Sedangkan  pengelolaan
Juni 2022, 6 (2): 102-122
yang  berada  di  bawah  pengawasan  pemerintah daerah  di  antaranya Geopark Natuna, Geopark Nasional  Ranah  Minang  Silokek, Geopark Nasional Tambora NTB, Geopark Raja Ampat, dan  lain  lain.  Berbagai  bentuk  organisasi  ini perlu  dipastikan  tetap  berada  di  bawah pengawasan pemerintah daerah terkait. Meskipun  bentuk  pengelolaan  dapat  beragam dan kasuistik, namun tetap diperlukan pengelola yang  profesional  dan  kredibel  serta  memiliki kapasitas yang mumpuni.
Ketiga,  kemitraan  lintas  sektor  dimana untuk  kemitraan  dengan  non  pemerintah,  yaitu badan  usaha,  ada  sekitar  satu  hingga  tiga kegiatan  per  tahun  di  antaranya,  yaitu  Bank Indonesia  dalam  event  Festival  Rinjani,  PT. Amman  Mineral dalam peringatan hari kebencanaan  internasional,  PT  TOBA  TENUN dalam revitalisasi pewarnaan alami Ulos sebagai unsur culture  diversity Toba  Caldera  UGG, SKK-K3S Migas dalam bantuan fasilitas umum di  situs-situs  geografis,  PT.  Gag  Nikel  dalam pembuatan  Buku Geopark Raja  Ampat,  PT Timah Tbk. dalam dukungan untuk pengembangan  sekolah  alam,  PT  MCM  dalam pelatihan  reklamasi  pasca  tambang.  Bentuk kemitraan  tersebut  sebagian  besar  adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang bersifat  jangka  pendek,  belum  bersifat  kerja sama  jangka  panjang  dengan  program  yang lebih  besar  (Apriliani et  al .,  2019;  Bangun  & Junita,  2020;  Ginting  &  Sasmita,  2018; Nasution, 2019).
Sedangkan kemitraan dengan masyarakat paling  banyak  dilakukan  dengan  Pokdarwis, Karang  Taruna  dan  Koperasi  dengan  kegiatan seperti UMKM Sri Coffee tentang pengembangan geoproduk, Pokdarwis Jagaranta tentang  pengembangan  geowisata,  Koperasi Lingkar Rinjani tentang pengembangan
Geoproduct  Bee  Farm (kerja  sama  budidaya ternak madu trigona), The International Nature Loving  Association (INLA)  (kerja  sama pelestarian lingkungan hidup), Kelompok Sadar Wisata  Huta  Tinggi  untuk  Pengelolaan Home Stay di situs geografis Huta Tinggi Sidihoni, dan lain  sebagainya.  Kemitraan  dengan  masyarakat
pun  perlu  ditetapkan  pada  kerangka  tata  kelola yang  berkelanjutan,  mengingat  saat  ini  masih banyak  SDM  atau  staf  yang  bekerja  secara sukarela, sehingga diragukan keberlanjutannya. Meskipun  banyak  program  yang  berhasil dijalankan  dengan  motivasi  kepedulian  namun banyak  pihak  meragukan  program  tersebut dapat  berlangsung  pada  jangka  panjang  karena tidak adanya insentif yang jelas seperti gaji atau jabatan yang tetap (Hasil FGD 1, 2021).
Beberapa  tantangan  lain  yang  juga dihadapi  dalam  proses  kemitraan  ini  di antaranya,  yaitu  :  lahan  yang  masih  menjadi milik  masyarakat  dan  tidak  berkenan  untuk dihibahkan guna pembangunan beberapa fasilitas umum; kewenangan dalam pengelolaan aset;  proses  birokrasi  terutama  dalam  menjalin MoU  ( Memorandum  of  Understanding) dan
PKS (Perjanjian Kerja Sama) sebelum pelaksanaan kerja  sama  kemitraan; dan kesadaran  masyarakat  tentang  keberadaan kawasan Geopark belum  terlalu  dirasakan. Selain  itu  kondisi  medan  yang  cukup  sulit  dan kurang  memadainya  akses  menuju  kawasan tersebut  masih  menjadi  tantangan  tersendiri. Ditambah  lagi  potensi  tumpang  tindih  yang cukup besar dalam hal pengelolaan 3A (Atraksi, Amenitas  dan  Aksesibilitas),  wilayah  operasi dan pembiayaan serta regulasi.
Keempat,  lemahnya  pembiayaan  dapat mengakibatkan  pengelolaan Geopark tidak dapat berjalan optimal. Sumber pemasukan saat ini sebagian besar bersumber dari APBD, APBN dan CSR dengan rata-rata pemasukan mayoritas seratus  juta  rupiah  per  tahun  (Hasil  survei daring, 2021). Minimnya anggaran ini menyebabkan  sulitnya  pengelolaan  dilakukan, karena  tidak  adanya  pos  anggaran  pemasukan rutin  bagi  pengelolaan Geopark saat  ini.  Oleh karena  itu,  sebagian  besar  pengelola  berusaha mencari dana CSR melalui berbagai perusahaan dan  bank  seperti  PT  Toba  Tenun,  Pelindo,  PT Timah,  Pertamina,  Bank  Indonesia,  dan  lain lain.
Hasil  survei  daring  juga  menunjukkan, dalam  hal  pengeluaran,  rata-rata  pada  kisaran kurang  dari  1  milyar  per  tahun  untuk  kegiatan promosi, sosialisasi, pelatihan dan
pembangunan fasilitas. Namun, dengan anggaran yang terbatas terlihat alokasi pengeluaran  sebagian  besar  bersifat  non  fisik. Sedangkan dalam pembangunan geopark, yang utama  adalah  pembangunan  aksesibilitas  dan fasilitas  yang  memadai.  Sehingga  diperlukan anggaran  yang  jelas  dan  rencana  sesuai  peta jalan  ( roadmap) yang  telah  disepakati.  Sejauh ini  upaya  yang  dilakukan  daerah  untuk mengelola anggaran adalah melakukan koordinasi  intensif  dengan  para  pihak  dan mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut, mendistribusikan  pembiayaan  ke  dinas  teknis terkait,  perencanaan  dan  pembelanjaan  tepat sasaran,  melakukan refocusing secara  mandiri terhadap  kegiatan  yang  akan  dilakukan,  dan melibatkan  penyedia  untuk  penyediaan  sarana prasarana.  Dalam  pengembangan Geopark di Indonesia  saat  ini  terlihat  kolaborasi  lintas sektor telah mulai diinisiasi, baik yang sifatnya lintas wilayah, lintas kewenangan, hingga lintas sektor. Beberapa contoh kolaborasi dapat dilihat pada beberapa Geopark berikut ini.
1. Geopark Ciletuh
Kolaborasi terlihat dalam upaya Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu dengan PT Bio Farma Indonesia  melalui  program  CSR.  Berbagai upaya  yang  dilakukan  antara  lain,  dalam mendorong  praktik  Industri  Hijau  yang
diterapkan  dalam  pemberdayaan  Program pengrajin Batik Pakidulan di Desa Purwasedar, Kabupaten  Sukabumi  melalui  penggunaan pewarna dengan Nano-Technology dan Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL).  Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adalah meminimalkan  sampah  mengalir  ke  Sungai Cikarang, sehingga sungai bisa lebih bersih dan dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi kehidupan masyarakat sekitar. Pada tahun 2014 hingga  2016,  PT BFI  terus  mendorong  CSR di Ciletuh  dengan  berbagai  program  seperti peningkatan kapasitas masyarakat lokal, sosialisasi  dan  penyadaran  masyarakat  tentang pentingnya Geopark ,  pelatihan  bagi  pemandu wisata  dan  pemilik homestay ,  membangun saluran  air  bersih,  mengembangkan  batik Pakidulan, serta program preservasi habitat asli serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (Andriany et al ., 2016; Darsiharjo, 2016)
Dalam  pengelolaan  saat  ini,  tata  kelola kawasan Geopark telah  bersinergi,  khususnya terkait kebijakan lintas sektor. Contohnya dalam mengkolaborasikan berbagai kebijakan, regulasi dan  kewenangan  terkait,  seperti  dalam  hal penyediaan  aksesibilitas,  amenitas  dan  atraksi wisata.  Namun  berbagai  upaya  telah  mulai diinisiasi  dengan  berbagai  sektor  [Gambar  4], mulai  dari  pemerintah,  swasta,  lembaga pendidikan  dan  penelitian,  komunitas  serta media (Apriliani et al ., 2019).
2. Geopark Belitung
Geopark Belitung  berada  pada  dua Kabupaten, yaitu Belitung dan Belitung Timur, sehingga dikelola bersama dalam Wisata Pulau Belitung.  Pengembangan  Geowisata  juga dilakukan  dengan  mensinergikan  Geologi, Budaya dan Biologi dengan konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu strategi yang dijalankan di setiap situs geografis, yaitu  dengan  memperkaya  “Tema,  Narasi  dan Literasi”  juga  penelitian  yang  bekerja  sama dengan universitas dan lembaga terkait lainnya. Selain  itu,  juga  meningkatkan  kerja  sama  dan partisipasi berbagai pihak dan memberi otonomi kepada  komunitas  pengelola Geosite (situs geografis).  Serta  yang  terpenting  adalah menjamin  keberlanjutan  melalui  monitoring secara  berkala  sebagai  bagian  dari  revalidasi oleh UNESCO (Pásková & Zelenka, 2018).
Dari  sisi  kelembagaan,  dilihat  dari struktur  Badan  Pengelola,  terdapat  beberapa divisi, yaitu perencanaan, konservasi, pemberdayaan  masyarakat,  promosi  dan event , edukasi, infrastruktur, dan geowisata. Selain itu, juga ada manajemen Geopark sekolah dan pusat penelitian dan inovasi.
Gambar  5  menunjukkan  contoh  hasil kolaborasi  Badan  Pengelola Geopark dengan para  mitra  dalam  upaya  mewujudkan  fasilitas yang  nyaman  di  kawasan  wisata  di  situs geografis.
Gambar 5. Contoh hasil kerja sama lintas stakeholder di Geopark Belitung
3. Geopark Merangin
Geopark Merangin  yang  terletak  di Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi,  dalam
pengelolaannya  tidak  terlepas  dari  kerja  sama pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  swasta hingga  komunitas  masyarakat  setempat  seperti Karang  Taruna,  Pokdarwis,  Masyarakat  Adat, Kelompok  Pengelola  Hutan  Adat,  Kelompok Pengelola  Perhutanan  Sosial,  dan  lain  lain. Namun,  disadari  berbagai  tantangan  yang dihadapi  hingga  saat  ini,  yaitu  sistem pengelolaan  yang  belum  optimal  berdampak pada pendanaan yang sangat minim serta sarana dan  prasarana  masih  bergantung  kepada pemerintah  daerah.  Lemahnya  pengelolaan  ini juga  disebabkan  karena  ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  penggerak  masih terbatas,  pemahaman  tentang Geopark masih rendah (terbatas pada kegiatan berwisata), serta peran  serta  masyarakat  lokal  belum  terlihat, tetapi  mereka  hidup  dari  lingkungan  tersebut. Sehingga sistem tata kelola yang handal sangat dibutuhkan  dalam  membangun  kemitraan  dan memberi dampak langsung dalam pengembangan Geopark .
Sedangkan  beberapa  prioritas  kegiatan yang perlu diintervensi meliputi : Pembangunan dan pengembangan amenitas serta infrastruktur pendukung; Penataan dan Perawatan TIC (Pusat Informasi  dan  Museum);  Operasional  Badan Pengelola Geopark Nasional,  Pendanaan Event yang  berskala  Internasional  dan  Nasional; Pelatihan  dan  Sertifikasi  oleh  Badan  Nasional Sertifikasi  Profesi  (BNSP);  Pengembangan pemasaran  Produk  Unggulan  (Kopi,  Kentang dan  Kayu  Manis)  dan  Geoproduk  lainnya; Fasilitasi  Investasi  di  Kawasan Geopark , Fasilitasi  Kegiatan  Konservasi  dan  Mitigasi Bencana; Fasilitasi provider seluler.
Banyaknya  prioritas  kegiatan  tersebut tentunya  perlu  membuka  peluang  alternatif sumber  pendanaan  lain,  seperti  Optimalisasi CSR,  Baznas,  Dana  Desa,  Donasi  Personal, Kelompok  serta  Pelaku  Ekonomi/Pengusaha Pariwisata.  Dari  sisi  pembiayaan,  sumber pemasukan  antara  lain  dari  APBN,  APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten
Merangin,  dan  CSR  meskipun  masih  terbatas. Tantangan  utama  dalam  pendanaan  ini  adalah belum  tersedianya  anggaran  operasional  yang
baku  bagi  pengelolaan Geopark .  Selain  itu, keefektifan pengelolaan tentu tidak terlepas dari struktur  pengelolaan  yang  berjalan.  Saat  ini struktur  yang  ada  dinilai  masih  kurang  efektif sehingga  perlu  dikaji  struktur  badan  pengelola yang  lebih  simpel  serta  SOP  mekanisme  kerja yang jelas dan terukur.

## 4. Geopark Batur
Saat  ini Geopark Batur  berupaya mengembangkan  strategi  kemitraan  yang  lebih jelas  dengan  para  mitra  melalui  pembuatan kriteria  yang  diperlukan  untuk  menjadi  mitra dan perjanjian formal dengan Geopark . Ini dapat diberlakukan dan tidak hanya terbatas pada para penyedia jasa akomodasi dan katering, penyedia jasa transportasi, kegiatan, dan produsen produk lokal yang penyedia jasa. Di samping itu, upaya branding dan promosi juga dilakukan, contohnya  melalui  merek  yang  jelas  pada produk-produk Geopark , sehingga selain diperoleh  nilai  tambah  yang  diperlukan  juga visibilitas yang lebih nyata bagi Geopark secara keseluruhan.
Selain  itu,  penting  untuk  meningkatkan visibilitas  dengan  menggunakan  logo Geopark dan  merek  secara  konsisten  di  semua  tempat, termasuk  memperbaiki  situs  jaringan,  petunjuk arah,  melakukan  promosi  di  bandara,  serta menekankan hubungan antara geologi dan aspek warisan lainnya. Kolaborasi juga perlu dilakukan antara lintas wilayah, lintas organisasi/kewenangan serta lintas sektor.

## Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pengembangan Geopark
Pada  saat  ini,  kolaborasi  menjadi  bagian yang sangat penting, karena melalui kolaborasi para  pemangku  kepentingan  dapat  duduk bersama membangun kesepahaman dan komitmen  bersama,  serta  memiliki  rasa tanggung jawab ( sense of responsibility ) dalam kelangsungan  pembangunan  wilayah  (Bakti et al ,  2018).  Melalui  paradigma  pembangunan inklusif,  dapat  mendorong  tercapainya  bentuk- bentuk  kerja  sama  dalam  proses  pembangunan melalui  upaya  pelibatan  masyarakat  seutuhnya
(Canesin et al ., 2020) dimana masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial  kegiatan  pariwisata  dan  proporsi keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat (Hindersah et al ., 2017).
Kelembagaan  pengelolaan Geopark di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih sangat  bergantung  pada  perangkat  pemerintah daerah.  Sebagai  contoh,  seringkali  staf  Badan Pengelola didominasi oleh para birokrat ASN di daerah.  Demikian  juga  dalam  hal  operasional pengelolaannya  berasal  dari  dana  APBD  yang sangat  terbatas.  Padahal,  Badan  Pengelola  ini idealnya  bersifat  mandiri  dan  profesional  yang secara  inovatif  dapat  menarik  investasi  dalam pengembangan  pengelolaan Geopark lebih lanjut. Ini sejalan dengan kajian Larwood et al . (2013),  bahwa  pengelolaan Geopark dengan pendekatan  baru  mengedepankan  pentingnya kolaborasi multi pihak terutama juga masyarakat  lokal.  Di  samping  itu,  kendala lainnya, yaitu hingga saat ini saluran komunikasi yang terjalin masih belum optimal. Akibatnya  masih  banyak  permasalahan  yang dihadapi seperti akses menuju lokasi yang masih terbatas,  tidak  adanya  akses  internet, homestay yang tidak terstandar, MCK yang masih terbatas pada area sungai dan lain sebagainya (Wibowo et al ., 2019).
Kolaborasi  lintas  sektor  menjadi  salah satu  kunci  dalam  pengembangan Geopark , karena  melalui  kolaborasi  dengan  berbagai mitra  maka  pembagian  peran  dapat  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Selain  itu, pelibatan  masyarakat  lokal  dalam  konservasi geopark juga  merupakan  faktor  kunci  dalam pengelolaan pengetahuan dan pelestarian geopark sebagai tempat wisata baru (Farsani et al ., 2014).
Namun  selain  kolaborasi  lintas  sektor antara  pemerintah  dan  non  pemerintah  seperti swasta dan masyarakat, juga penting diperhatikan koordinasi lintas instansi pemerintah.  Sebagai  contoh,  pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo dapat dilakukan melalui sinergi berbagai kelembagaan.  Kawasan  Labuan  Bajo  memiliki tiga  klaster  utama  destinasi  pariwisata,  yaitu:
Juni 2022, 6 (2): 102-122
Taman  Nasional  Perairan  (TNP)  Laut  Sawu yang  memiliki  potensi  wisata  bahari,  Taman Nasional  Komodo  dan  Taman  Nasional  (TN) Kalimutu  (sedang  diusulkan  juga  menjadi Geopark Nasional)  sebagai  kawasan  ekowisata dan  Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional (KSPN)  Komodo  dan  KSPN  Ende-Kalimutu. Pengelolaan masing-masing kawasan dilakukan oleh  masing-masing  lembaga  pengampu  yang ditugaskan melalui peraturan perundangan. TNP Laut  Sawu  dikelola  secara  khusus  di  bawah pengawasan Balai Kawasan Konservasi
Perairan  Nasional  (BKKPN)  Kupang  yang merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  di bawah  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Ruang Laut,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan
(KKP).  Di  kawasan  Taman  Nasional  Komodo, pengelolaan  dilakukan  di  bawah  pengawasan Balai Taman Nasional Komodo, sebuah UPT di bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK).  Selanjutnya,  Kementerian Pariwisata  membentuk  suatu  Satuan  Kerja (Satker)  khusus  untuk  mengkoordinasikan pengembangan  sektor  pariwisata  di  kawasan tersebut,  yaitu  Badan  Otorita  Labuan  Bajo. Instansi-instansi  tersebut  mewakili  2  pilar geopark ,  yaitu  konservasi  dan  pengembangan pariwisata (ekonomi). Ini menunjukkan tantangan geopark untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan dengan sektor lain yang terkait.
Gambar 6. Geopark menjadi unsur pembentuk destinasi pariwisata prioritas dalam mendukung prioritas nasional ketahanan ekonomi
Sumber: Bappenas, 2020.
Oleh  karena  itu,  pengelolaan Geopark berpotensi  bersinggungan  dengan  kewenangan lain  seperti  Taman  Nasional  (Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2010)  dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011), sehingga  perlu  dipertegas  mekanisme,  tupoksi dan jalur koordinasinya. Gambar 6
menunjukkan  titik-titik  lokasi geopark yang mungkin  sama,  beririsan  atau  berdekatan dengan fungsi lainnya seperti  Taman Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2010  tentang Pengusahaan  Pariwisata  Alam  di  Suaka Margasatwa,  Taman  Nasional,  Taman  Hutan Raya,  dan  Taman  Wisata  Alam,  menunjukkan bahwa  dalam  kewenangan  Balai  Taman Nasional  dapat  beririsan  dengan  kewenangan Geopark dari sisi konservasi serta pengembangan  Geowisata.  Contohnya  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  telah  menerapkan beberapa  aturan  dalam  membangun  sistem pengelolaan  pendakian  yang  berkelanjutan  dan berkelas  dunia,  di  antaranya  Pemberlakuan
kuota  pendakian  berdasarkan  daya  dukung  dan daya  tampung  untuk  mencegah  kerusakan sumber daya alam; Menjaga kualitas pengalaman  pengunjung  untuk  menikmati keindahan gunung
dengan tenang;
Pemberlakuan Booking  Online , One  Stop Ticketing ;  Kerja  sama  dengan  pemerintah daerah; Penutupan kawasan dari pendakian pada musim  tertentu  (untuk  keamanan  pengunjung, memberikan  kesempatan  bagi  ekosistem  dan TSL ( Tumbuhan dan Satwa Liar)  tertentu untuk berkembang biak/ recovery );
Pemasaran terintegrasi dengan destinasi di satu jalur (peran para tour operator  dan  asosiasi);  Revitalisasi Peran  Asosiasi  untuk  membuat  standarisasi SDM  dalam  layanan  pendakian  maupun kelayakan  kawasan;  Pengecekan  bekal  dan peralatan pendaki (memastikan tidak membawa alat  vandalisme dan penyulut  kebakaran  hutan; Tidak membuang sampah sembarangan (Cheung et  al .,  2014).  Sehingga  perlu pendekatan kolaborasi dengan pembagian peran yang  jelas  dan  kerja  sama  antara  BP Geopark dan Balai Taman Nasional. Pada contoh TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani)  telah  cukup maju  dalam  pengelolaan  kawasan  konservasi dapat  menjadi  peluang  bagi geopark untuk mengkoordinasikannya, sehingga fungsi konservasi  dapat  dijalankan  dengan  Balai Taman Nasional dengan beberapa penyesuaian, seperti  masuknya  lokasi  situs  geografis, membuat  program  yang  terintegrasi,  dan  lain sebagainya.
Selain itu, dalam regulasi terkait Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional  tahun 2010  hingga  tahun  2025,  bahwa  pengelolaan pariwisata  mulai  dari  pengembangan  destinasi wisata, pemasaran hingga pembangunan fasilitas  infrastruktur  telah  diatur  di  bawah payung  hukum  ini.  Ini  menunjukkan  bahwa apabila  lokasi Geopark beririsan  dengan Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional,  maka pengembangan  pariwisata  yang  merupakan salah satu pilar Geopark telah dapat terakomodasi  melalui  kebijakan  ini.  Artinya
Badan  Pengelola Geopark juga  perlu  bekerja sama  dengan  Pengelola  Pariwisata  yang mungkin  telah  ada  di  kawasan  tersebut  seperti Badan  Otorita  Pariwisata.  Dengan  adanya peluang ini, akan semakin mempermudah peran Badan Pengelola Geopark dengan cara memaksimalkan potensi regulasi dan kewenangan yang telah ada sebelumnya.
1. Usulan Kelembagaan Geopark di Indonesia Dalam pengelolaan
Geopark , kelembagaan dan struktur manajemen yang kuat dan  profesional  sangat  diperlukan  dalam melaksanakan  berbagai  program.  Fungsi  tata kelola perlu didukung oleh payung hukum yang jelas baik di tingkat pusat maupun daerah searah dengan  aturan  yang  telah  digariskan  dalam panduan UNESCO (Pásková & Zelenka, 2018). Selain itu, faktor pembiayaan harus menunjukkan  sumber  pemasukan,  alokasi pengeluaran  dan  pengelolaan  anggaran  yang jelas  dan  terukur.  Namun  kondisi  di  beberapa negara juga ada yang menunjukkan pengelolaan pariwisata di kawasan lindung dipengaruhi oleh lemahnya  sistem  tata  kelola  masyarakat  yang terlihat  dalam  hal  kerja  sama  dan  koordinasi yang  buruk  antara  pemangku  kepentingan (misalnya, pemerintah, swasta dan LSM; lokal, regional, nasional dan internasional serta konflik atas  penggunaan  sumber  daya  (Eklund et  al ., 2011). Untuk Indonesia, sesuai dengan Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2019 tentang Pengembangan Taman Bumi
( Geopark ),  mekanisme  dan  pembentukan kelembagaan  pengelola  di  kawasan Geopark diputuskan  diserahkan  sepenuhnya  kepada daerah  (Provinsi  atau  Kabupaten/Kota)  sesuai kewenangannya.  Dengan  ketentuan  tersebut, bentuk  dan  mekanisme  penataan  kelembagaan pengelola Geopark seyogyanya mengikuti juga praktik  yang  lazim  dilakukan  pada  penataan kelembagaan di daerah. Tentunya dengan tetap mengacu berbagai ketentuan terkait pemerintahan  daerah  seperti  UPTD  (Unit Pelaksana  Teknis  Daerah),  BLUD  (Badan Layanan Umum Daerah), BUMD (Badan Usaha Milik  Daerah),  dan  Lembaga  Non  Struktural
Juni 2022, 6 (2): 102-122
Daerah (LNSD) dengan konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Sistem tata kelola yang jelas dan terukur dapat  menjadi  panduan  bagi  Badan  Pengelola Geopark dalam mengembangkan kawasan. Saat ini  belum  optimalnya  sistem  tata  kelola berdampak pada berbagai hal seperti pengelolaan anggaran, SDM dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk sistem kelembagaan yang  dapat  dijalankan  oleh  Badan  Pengelola Geopark , berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap Badan Pengelola tersebut.
Bentuk  kelembagaan  menjadi  kunci dalam  tata  kelola  yang  optimal.  Namun  dalam
pemilihan  bentuk  kelembagaan  yang  sesuai, sangat  tergantung  dari  beberapa  faktor. Sedangkan  bentuknya  akan  dibahas  dengan lebih  rinci  pada  bahasan  Gambar  7  beserta kelebihan  dan  kekurangannya.  Eksplorasi mengenai  perbandingan  antara  UPT,  BLUD, dan  BUMD  untuk  melihat  kelebihan  dan kekurangan  serta  hal-hal  lain  yang  menjadi pertimbangan dalam memilih bentuk kelembagaan  dan  pengelolaan  pembiayaan Badan  Pengelola Geopark .  Secara  fungsi struktur  organisasi  maka  dapat  dibandingkan sebagaimana pada Gambar 7.
Gambar 7. Kelebihan dan kekurangan alternatif bentuk kelembagaan bagi pengembangan geopark Sumber : Hasil Analisis, 2021.
Ketiga  pilihan  tersebut  memberikan konsekuensi-konsekuensi yang nantinya menjadi pilihan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan  bentuk  Badan  Pengelola Geopark , sebagaimana  tertulis  pada  matrik  tersebut. Selain  ketiga  bentuk  di  atas,  terdapat  pula
alternatif dalam bentuk Lembaga Non Struktural (LNS) yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Adapun fungsinya antara lain untuk efisiensi  pelayanan,  pemusatan  (konsentrasi/
integrasi) fungsional, independensi dari intervensi  politik  dan  mencegah  konflik kepentingan,  prinsip  pembagian  fungsi-fungsi kekuasaan  negara  dan  pemerintahan,  sehingga tidak  ada  yang  tumpang  tindih.  Lembaga  ini dapat  melibatkan  unsur-unsur  pemerintah, swasta  dan  masyarakat  sipil.  Dalam  hal operasional, lembaga ini dibiayai oleh anggaran negara  atau  APBN  dan  sumber  anggaran lainnya.  Karakteristik  susunan  organisasinya ditandai  dengan  adanya  badan  yang  didukung oleh sekretariat.
Dalam  penyelenggaraan  negara  dan pemerintahan  terdapat  tugas  dan  fungsi  lain yang tidak dicakup oleh Kementerian/Lembaga, sehingga  dinilai  harus  diselenggarakan  suatu lembaga  independen.  LNS  tidak  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Karena definisi dari LNS termasuk sulit untuk disamakan antara Kementerian/Lembaga, maka istilah UBL (Unit Badan  Lainnya)  diciptakan  untuk  meregulasi definisi dan juga pelaporan keuangan dari LNS. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tidak semua  LNS  diresmikan  menjadi  UBL  lewat Keputusan Dirjen Perbendaharaan.
Adapun beberapa alternatif strategi dalam penguatan  kelembagaan Geopark antara  lain meliputi:
a) Bentuk  yang  didorong  minimal  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Berdasarkan serangkaian kegiatan pengumpulan  data,  analisis  literatur  dan focus group discussion , bentuk yang didorong adalah BLUD  dengan  beberapa  pertimbangan,  yaitu fleksibilitas  dalam  pengelolaan  anggaran, kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kemudahan  dalam  kerja  sama  dan  kemitraan. Kekurangannya  dibandingkan  dengan  BUMD adalah daya tariknya yang kurang bagi investor. Namun  bentuk  BLUD  ini  dapat  digunakan apabila telah ada keseimbangan antara pemasukan  dan  pengeluaran.  Apabila  belum ada,  maka  bentuk  UPTD/  Satuan  kerja  pada awal  pembentukan  dapat  digunakan  namun didorong  agar  dalam  waktu  setahun  dapat meningkat menjadi Pola Pengelolaan Keuangan
(PPK)-BLUD  dan  di  tahun  ketiga  menjadi BLUD.  Diharapkan  dengan  bentuk  BLUD, maka fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran serta pengembangan kerja sama dan kemitraan dapat lebih  mudah  dilakukan.  Tentunya  bentuk kelembagaan  ini  juga  berpengaruh  pada pengelolaan anggaran dimana BLUD merupakan  bentuk  yang  potensial  terhadap berbagai jenis pemasukan.
b) Profesional  namun  tetap  di  bawah pengawasan Pemerintah Daerah
Kelembagaan yang profesional merupakan  salah  satu  arahan  UNESCO  untuk mewujudkan  pengembangan Geopark yang berkelanjutan  (Pásková  &  Zelenka,  2018). Sehingga  bentuk  Badan  Pengelola Geopark perlu memperhatikan
profesionalitas pengelolaan. Artinya apa pun bentuk kelembagaannya  tetap  perlu  berada  di  bawah pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin  keseimbangan  dan  keberlanjutan dalam jangka panjang.
Dalam  hal  komposisi  SDM,  pengelolaan BP Geopark didominasi  oleh  ASN  sedangkan pengelola  situs  geografis  ( Geosite )  didominasi oleh  masyarakat.  Berdasarkan  Gambar  7, terlihat  bahwa  pengelolaan  BP Geopark perlu diarahkan  pada  bentuk  pengelolaan  yang profesional  dan  menghindari  adanya  “rangkap jabatan”,  sehingga  staf  pengelola  dapat menjalankan tupoksi yang diamanatkan oleh BP geopark dengan maksimal. Sedangkan pengelola  situs  geografis  dapat  melibatkan masyarakat  setempat  dengan  tetap  memberi panduan dalam pengelolaan situs geografis agar tetap  menjaga  konservasi  kawasan  sekitarnya. Artinya  pendekatan  volunterisme  dapat  tetap dijalankan  pada  level  pengelolaan  di  situs geografis.  Ini  sesuai  dengan  kajian  Dowling  & Newsome (2017) bahwa pendekatan bottom up perlu terus didorong. Sedangkan manajemen inti pada level BP Geopark tetap dilakukan dengan profesional dan kapabilitas staf yang mumpuni.
Juni 2022, 6 (2): 102-122
c) Penguatan Peran KNGI
Komite  Nasional Geopark Indonesia (KNGI) bukan hanya berperan dalam mengawal pengelolaan BP Geopark di daerah, namun juga dalam hal pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, peran  KNGI  ini  juga  perlu  diperkuat  dalam mendorong Geopark  Fund yang  berperan sebagai  penghimpun,  pemupuk  dan  penyalur anggaran  bagi  Badan  Pengelola Geopark . Melalui  KNGI,  kerja  sama  dengan  mitra internasional  juga  dapat  dilakukan.  Selain  itu dalam  hal  pembiayaan  ini  juga,  KNGI  perlu meningkatkan  kapabilitas  BP Geopark dalam menyiapkan  berbagai  proses  administrasi  yang diperlukan  dalam  membangun  kerja  sama dengan  pihak  lain  baik  swasta,  maupun masyarakat di dalam dan di luar negeri.
Selain  itu,  peran  KNGI  antara  lain  perlu meliputi:
 Memberikan  panduan  tata  kelola  bagi Badan  Pengelola  secara  kontinyu  dan terpadu.
 Memberikan
pembinaan dan pendampingan  dalam  pengelolaan  BP
melalui training ,  pelatihan, workshop , sharing knowledge , dan lain lain.
 Melakukan monitoring dan  evaluasi  rutin per  periode  waktu  untuk  menjamin  proses implementasi  program  BP  sesuai  standar yang ditetapkan UGG dan siap direvalidasi setiap tahun. Adapun kriteria evaluasi dapat meliputi : kinerja pegawai dalam melayani masyarakat, operasional pelayanan, rencana kerja dan penyelenggaraan pelayanan,  indeks  kepuasan  masyarakat,
Standar Pelayanan Minimal (SPM),
laporan keuangan.  Ini  sesuai dengan  saran (Fassoulas et  al .,  2012)  yang  mengatakan bahwa penilaian dan monitoring perlu terus dilakukan dalam menjamin keberlanjutan. Di  samping  itu,  KNGI  juga  perlu memastikan tupoksi BP Geopark tidak berpotensi menimbulkan konflik, sehingga perlu ada  aturan  yang  jelas  mengenai  mekanisme pembagian  tugas  dan  kewenangan  dengan sektor  lain  yang  terkait.  Mengingat  lokasi  dan delineasi  kawasan Geopark mungkin  beririsan
dengan  kewenangan  lain  seperti  Balai  Taman Nasional atau Badan Otoritas Pariwisata.

## 2. Sumber Pembiayaan Alternatif
Setiap  negara  memiliki  pendekatan  yang berbeda-beda  dalam  mengelola  pembiayaan, sebagai  contoh,  Afrika  memiliki  strategi memungut iuran dari anggota sebagai pemasukan. Kemudian hasil pemasukan tersebut  digunakan  untuk  subsidi  silang membiayai  anggota  yang  memiliki  pemasukan yang minim. Kemandirian penganggaran sangat dipengaruhi  oleh  kemampuan  membangun sumber pemasukan alternatif. Sehingga kemandirian  dan  keberlanjutan  pembiayaan perlu memperhatikan
keseimbangan pengeluaran  yang  tidak  melebihi  pemasukan, biaya  operasional  rutin  dipenuhi  dari  sumber pemasukan  tetap  tahunan  seperti  dana  dari pemerintah,  sedangkan  anggaran  donor  atau hibah  tidak  dapat  diperhitungkan  sebagai  dana tetap.  Sehingga  dana  yang  tidak  tetap  dapat diarahkan  untuk  investasi  pada  pembangunan infrastruktur, fasilitas dan projek pembangunan atau program lain yang terkait.
Oleh  karena  itu,  dalam  pengembangan Geopark perlu dipertimbangkan sumber pembiayaan  alternatifnya,  khususnya  yang berasal dari Non APBN/D. Adapun alternatif ini nantinya  juga  akan  dipengaruhi  oleh  bentuk kelembagaan  yang  dijalankan.  Berikut  akan dibahas  beberapa  bentuk  sumber  pendanaan alternatif tersebut, yaitu :
a) Geoproduk dan Geoservis
Geoproduk  merupakan  hasil  produk  dari Geopark yang dapat dijual. Produk dapat berasal dari  alam  atau  diasosiasikan  erat  dengan lokalitas geopark . Produk dapat dihasilkan oleh pengelola  maupun  bekerja  sama  dengan masyarakat  dan  pihak  lainnya.  Tentunya komoditi  lokal  yang  dikembangkan  ini  akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah  terutama  di  perdesaan  (Shekhar et  al ., 2019).
Geoproduk merupakan salah satu sumber daya  yang  dapat  dikomersialisasi  dan  menjadi sumber  pemasukan  bagi  daerah,  khususnya
dalam  pengelolaan Geopark .  Selain  itu  juga geoproduk  juga  dapat  menjadi  citra  kawasan, yang  mana  ini  penting  untuk  mempromosikan geopark tersebut  (Van  Geert  &  Parks,  2019). Menurut  kajian  Doucek  &  Zelenka  (2018), inovasi  dalam  pengembangan  geoproduk  perlu terus  didorong,  termasuk  kolaborasi  dengan kawasan  sekitar.  Pemasukan  dari  Geoproduk dan  Geoservis  ini  merupakan  penerimaan  dari pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  hasil pengolahannya  yang  termasuk  dalam  PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Selain  geoproduk,  geoservis  juga  dapat menjadi  alternatif  misalnya  jalur  trekking dimana  pendapatan  dikumpulkan  melalui penjualan tiket. Selain itu kombinasi geoproduk dan  geoservis  seperti  Geogastronomy  di Geopark  Waitaki  Whitestone  (Selandia  Baru). Tentunya  dalam  mengelola  pemasukan  dari Geoproduk dan Geoservis ini bentuk kelembagaan yang paling sesuai adalah BLUD, mengingat  pemasukan  dapat  dikelola  untuk pembangunan Geopark tersebut.  Sedangkan dalam  bentuk  UPTD  seluruh  pemasukan  akan masuk  otomatis  ke  kas  daerah,  sehingga  sulit untuk mengelola anggaran dalam pengembangan Geopark .
b) Pinjaman
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat  yang bernilai  uang  dari  pihak  lain,  sehingga  daerah tersebut  dibebani  kewajiban  untuk  membayar kembali.  Pada  sebuah  contoh  di  Hungaria, pemerintah  mengembangkan  sistem  pinjaman dari  pusat  ke  daerah  yang  bertujuan  untuk mendanai  daerah  yang  perlu  dibantu  untuk didanai  pembangunannya,  misalnya  dalam pembangunan infrastruktur. Pembiayaan pembangunan  infrastruktur  layanan  publik  ini bersumber  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  Lain,  Lembaga  Keuangan  Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Oleh karena
sifatnya pinjaman jangka menengah dan jangka panjang maka memerlukan persetujuan DPRD. Sedangkan obligasi daerah merupakan pinjaman  jangka  panjang  yang  berasal  dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada tataran teknis  masih  diperlukan  regulasi  yang  mampu memayungi  mekanisme  pemberian  pinjaman dari  pemerintah  provinsi  kepada  pemerintah kab/kota  atau  sebaliknya;  antara  pemerintah daerah;  pinjaman  pemerintah  daerah  kepada BUMD;  dan  penerbitan  Obligasi  Daerah Syariah.
Pada  konteks  di  Indonesia,  salah  satu contoh  pinjaman  juga  dapat  dilaksanakan melalui peran PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur),  dengan  mekanisme  yang  telah ditetapkan. Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur  pada  tanggal  26  Februari  2009  di bawah  koordinasi  Kementerian  Keuangan dengan  mandat  menjadi  katalis  pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam rangka mewujudkan  visi  dan  misinya,  PT  SMI  telah mendefinisikan  enam  butir  fungsi  dalam pelaksanaan mandat, yaitu menciptakan produk pembiayaan  yang  inovatif,  melaksanakan program akselerasi infrastruktur daerah, optimalisasi  kerja  sama  strategis,  optimalisasi penghimpunan dana, menjadi enabler percepatan  infrastruktur  dan  manajemen  risiko yang  terukur.  Butir-butir  pelaksanaan  mandat PT  SMI  tersebut  bermuara  pada  dukungan terhadap  SDGs,  upaya  untuk  merespon perubahan  iklim  (adaptasi  dan  mitigasi)  serta optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi.
Dalam hal ini, geopark dapat memperoleh akses  dalam  hal  pembiayaan  infrastruktur, khususnya  dalam  percepatan  pembangunan kawasan geopark di  Indonesia  mengingat banyak  lokasi  situs  geografis  yang  belum memiliki  akses  yang  memadai.  Gambar  8 menunjukkan mekanisme pinjaman daerah yang dapat dilakukan untuk pengembangan geopark.

## Gambar 8. Kerangka pinjaman daerah
Sumber : Bappenas, 2020.
c) Hibah Alternatif  sumber  pemasukan  dalam
pengembangan Geopark ini juga dapat dilakukan melalui pembentukan Geopark Fund sesuai  amanat  Peraturan  Menteri  PPN/Kepala Bappenas  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Rencana  Aksi  Nasional Geopark 2021-2025. Adapun  pendekatan  yang  dapat  dilakukan, berpedoman  dari  contoh  Indonesia  Climate Change  Trust  Fund  (ICCTF),  yaitu Trust  Fund yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengkoordinasikan dan menyalurkan  dana  untuk  membantu  kegiatan mitigasi  dan  adaptasi  perubahan  iklim  yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Organisasi Non
Pemerintah, maupun Pihak Swasta.
Trust fund adalah  konsep  pengelolaan dana yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan spesifik.  Dana  ini  disimpan  di  tempat  yang terpisah  dari  sumber  pendanaan  lainnya (misalnya  anggaran  pemerintah),  dan  dikelola oleh sebuah dewan yang independen (Gerlagh & van  der  Zwaan,  2001).  Adapun  pihak  yang mentransfer  aset  disebut Settlor .  Pihak  yang diberi  kepercayaan  untuk  memegang  dan mengelola aset disebut Trustee . Pihak yang akan menerima  keuntungan  dari  proses  perpindahan
kepemilikan aset disebut Beneficiary (penerima manfaat).
Dalam  implementasinya,  konsep trust ( dual ownership ) di dalam sistem Common Law ternyata tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia  yang  menganut  sistem Civil  Law , ditambah  lagi  belum  adanya  Undang  Undang yang berkaitan dengan konsep Trust tersebut di Indonesia.  Sistem  Civil  Law  tidak  mengakui dual  ownership ,  dengan  demikian  kepemilikan aset  yang  telah  dipercayakan  kepada Trustee masih  berada  di  tangan Settlor .  Tidak berpindahnya  kepemilikan  secara  hukum  ini membuat  fungsi Trustee di  Indonesia,  tidak seperti  fungsi Trustee di  luar  negeri  dalam  hal pengelolaan aset trust tersebut.
Selain  itu,  pada  praktiknya,  selain  ada perbedaan sistem hukum dan belum tersedianya peraturan setingkat Undang-Undang di Indonesia,  faktor  mendasar  yang  menjadi hambatan  sebuah  organisasi Trust  Fund , khususnya pada kasus ICCTF, adalah perlakuan hibah  langsung  ke  Pemerintah  Indonesia  yang dianggap  sebagai  implementasi  dari  konsep trust ,  padahal  hibah  langsung  memiliki  konsep yang berbeda dengan trust .
Contoh  hibah  lainnya  juga  telah  banyak diaplikasikan pada kawasan konservasi, umumnya  diberikan  dalam  bentuk  kegiatan.
Kegiatan-kegiatan  tersebut  diimplementasikan oleh lembaga non pemerintah sebagai pelaksana kegiatan  dalam  bentuk  kerja  sama  yang mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 44 Tahun 2017 tentang  Tata  Cara  Kemitraan  Kawasan  Suaka Alam  (KSA)  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam (KPA).  Selain  itu  ada  juga  bentuk  Sukuk Hijau/Sukuk Syariah yang merupakan investasi syariah  yang  diterbitkan  untuk  membiayai proyek  atau  investasi  energi  bersih  dan terbarukan  guna  menjaga  aset  lingkungan  atau sumber  daya  alam  yang  dimiliki.  Landasan hukum untuk obligasi hijau ( green bond ) sudah ada,  yaitu  berupa  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  60/POJK.04/2017  tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.
d) Transfer fiskal berbasis ekologis ( Ecological Fiscal Transfer /EFT)
Transfer  Anggaran  Provinsi  berbasis Ekologi  (TAPE)  adalah  transfer  dana  dari pemerintah  provinsi  ke  kabupaten/kota  dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah transfer dana dari kabupaten/kota  ke  kecamatan  berbasis  pada kinerja  dalam  menjaga  lingkungan.  TAPE  dan TAKE  merupakan  skema  untuk  mengurangi emisi melalui upaya sendiri.
Dua  skenario  yang  ditawarkan  dalam skema transfer fiskal ini adalah: (1) alokasi dasar dan  insentif-disinsentif.  Kabupaten/kota  akan mendapat  alokasi  dasar  ditambah  dengan insentif  jika  daerah  berhasil  mempertahankan wilayah hutannya, dan disinsentif jika kawasan hutannya  berkurang;  (2)  indeks  tutupan  hutan kabupaten/kota  relatif  terhadap  daerah  lainnya. Daerah  yang  mengalami  tingkat  deforestasi lebih  besar  dari  deforestasi  maksimum  tidak mendapatkan dana insentif.
Bentuk  ini  dapat  dilakukan  juga  pada Geopark , sehingga alokasi anggaran pemerintah perlu  dilakukan  berbasis  insentif  sesuai  target kinerja BP Geopark yang telah disepakati.
e) Kerja  sama  antara  daerah,  maupun dengan masyarakat & entitas bisnis
Keterbatasan  APBN  dalam  pembiayaan pembangunan  menyebabkan  adanya  selisih pendanaan  ( funding  gap) yang  harus  dipenuhi. Untuk  mengatasi  itu,  perlu  dikembangkan beberapa  alternatif  pendanaan,  salah  satunya menggunakan  skema  kerja  sama  pembangunan yang  melibatkan  pihak  swasta  atau  dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan  bahwa  PPP  merupakan  bentuk perjanjian  antara  sektor  publik  (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan  sarana  layanan  publik  yang  diikat dengan  perjanjian,  terbagi  menjadi  beberapa bentuk  tergantung  kontrak  dan  pembagian risiko.
Di Indonesia, PPP dikenal sebagai  Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU  didefinisikan  sebagai  kerja  sama  antara Pemerintah dan Badan Usaha contohnya dalam penyediaan  infrastruktur  yang  bertujuan  untuk kepentingan  umum  dengan  mengacu  pada spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD,  yang  sebagian  atau seluruhnya  menggunakan  sumber  daya  badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
Adanya  Kerja  sama  antara  Pemerintah Daerah  dengan  Badan  Usaha  (KPDBU)  dalam penyediaan  infrastruktur  diharapkan  mampu menjadi  alternatif  sumber  pendanaan  bagi daerah  selain  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  dan  alokasi  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Sebab,  berdasarkan  keterangan  yang disampaikan oleh menteri keuangan, pemerintah daerah  masih  memiliki  tingkat  ketergantungan yang  tinggi  terhadap  bantuan  pendanaan  oleh pemerintah  pusat,  yakni  melalui  alokasi Transfer  Ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD). Oleh  karena  itu,  kehadiran  KPDBU  sebagai alternatif pendanaan diharapkan mampu mempercepat  pembangunan  infrastruktur  yang berkualitas,  efektif,  efisien,  tepat  sasaran  dan tepat waktu.
Oleh karena itu, penting bagi BP Geopark dalam  memetakan  potensi  kerja  sama  dengan
Juni 2022, 6 (2): 102-122
pihak  swasta  contohnya  dalam  pengembangan kawasan  wisata  di  lokasi geopark .  Dalam pengembangan geopark ,  potensi  kerja  sama pemerintah dan swasta cukup tinggi mengingat potensi geowisata yang dapat dikembangkan di wilayah geopark (Koh et al ., 2014).
f) Manajemen Aset Situs Geografis
Aset merupakan sumberdaya yang penting  bagi  pemerintah  daerah.  Dengan mengelola  aset  daerah  secara  benar  dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber  dana  untuk  pembiayaan  pembangunan di  daerah.  Dalam  mengelola  aset  daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan  dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan, penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan, pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan  kegiatan  tersebut  merupakan aspek-aspek  penting  yang  terdapat  dalam manajemen  aset  daerah.  Dengan  melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan  memperoleh  gambaran  dan  pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.
Dalam  hal  pengembangan geopark , potensi  situs  geografis  merupakan  aset  yang bernilai  apabila  dapat  dikembangkan  dengan tepat  dan  berkelanjutan.  Manajemen  aset  situs geografis  juga  merupakan  salah  satu  sumber alternatif  pembiayaan  melalui  pemetaan  aset (lokasi  &  kondisi)  yang  dimiliki  beserta kewajibannya  ( operating,  monitoring ,  dan/atau maintaining ) hingga strategi pemanfaatan aset.
Perubahan  paradigma  baru  pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam  penataan  dan  pengelolaan  aset negara  yang  lebih  tertib,  akuntabel,  dan transparan  ke  depannya.  Pengelolaan  aset negara  yang  profesional  dan  modern  dengan mengedepankan good  governance di  satu  sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/ stakeholder .

## KESIMPULAN
Pengembangan Geopark di Indonesia saat ini  masih  menghadapi  beberapa  tantangan,  di antaranya  belum  kuatnya  faktor  kelembagaan dan pembiayaan Geopark yang dapat berimplikasi  pada  percepatan  pengembangan
Geopark di  Indonesia.  Beberapa  strategi  yang diusulkan pada kajian ini, yaitu Pertama, usulan bentuk struktur badan pengelola sesuai karakteristik Geopark , regulasi daerah,
dukungan masyarakat. Kedua, penguatan peran KNGI untuk menjadi pintu gerbang kerja sama internasional,  menarik  peluang  pendanaan, memastikan mekanisme kerja sama lintas sektor berjalan  optimal  dan  saling  menguntungkan. Selain  itu,  Badan  Pengelola Geopark didorong agar  mampu  menjalankan  pengelolaan  yang profesional,  mandiri  dan  berkelanjutan  dengan memegang ketiga pilar, yakni edukasi,
konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Badan  Pengelola Geopark perlu terus  melakukan  pembinaan  kepada  pengelola geosite s  (situs  geografis)  untuk  menerapkan SOP  dan  standar-standar  pengelolaan  berkelas internasional
Sedangkan dari sisi pembiayaan,
pengelolaan  yang  profesional  ini  perlu  lebih proaktif  dalam  mencari  sumber  pemasukan alternatif selain anggaran pemerintah. Contohnya  melalui  optimalisasi  pengelolaan geoproduk  dan  geoservis,  kerja  sama  dengan badan  usaha  dan  masyarakat,  manajemen  aset situs geografis, pengelolaan hibah dan pinjaman serta berbagai alternatif pembiayaan lainnya.
Bagaimanapun juga, dalam
pengembangan  kelembagaan  dan  pembiayaan geopark , perlu disesuaikan dengan karakteristik di setiap negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu,  kajian  ini  berupaya  memberikan  alternatif strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan agar terwujud pengelolaan geopark
yang  mampu  menjalankan  ketiga  pilar,  yaitu konservasi lingkungan,
pemberdayaan masyarakat  (edukasi)  serta  pengembangan ekonomi (pariwisata).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh  Bappenas dan Institut Teknologi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  M.,  Farhadinia,  M.  S.,  Cushman,  S.  A.,
Hemami,  M.-R.,  Nezami  Balouchi,  B., Jowkar,  H.,  &  Macdonald,  D.  W.  (2020). Species and space: a combined gap analysis to guide  management  planning  of  conservation areas. Landscape Ecology, 35 (7), 1505-1517. doi:10.1007/s10980-020-01033-5
Andriany,  S.  S.,  Fatimah,  M.  R.,  &  Hardiyono,  A. (2016). Geowisata Geopark Ciletuh: Geotrek
Mengelilingi  Keindahan  Mega  Amfiteater
Ciletuh (The Magical of
Ciletuh
Amphitheater). Bulletin of Scientific Contribution: GEOLOGY, 14 (1), 75-88.
Apriliani, A., Rahmawati, R., & Azahari, R. (2019). Kemitraan  Pemerintah  dan  Swasta  dalam pengembangan  wisata Geopark Ciletuh- Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Administratie  Jurnal  Administrasi  Publik,
1 (1).
Azman,  N.,  Halim,  S.  A.,  Liu,  O.  P.,  Saidin,  S.,  &
Komoo,  I.  (2010).  Public  education  in heritage conservation
for geopark community. Procedia-Social Behavioral Sciences, 7 , 504-511.
Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di  kawasan geopark Pangandaran. Jurnal
Kajian Komunikasi, 6 (2), 217-230.
Bangun,  M.,  &  Junita,  D.  (2020).  Strategi Pengembangan  Kawasan Geosite Kaldera Toba  Pasca  Penetapan  Sebagai  UNESCO Global Geopark . Jurnal  Social  Opinion: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Komunikasi,  5 (2),  213- 225.
Bappenas.  (2020). Peraturan  Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark)  Indonesia  Tahun  2021-2025. Indonesia
Burlando, M., Firpo, M., Queirolo, C., Rovere, A., &
Vacchi,  M.  (2011).  From  geoheritage  to sustainable  development:  strategies  and
perspectives  in  the  Beigua Geopark (Italy). Geoheritage, 3 (2), 63-72.
Canesin,  T.  S.,  Brilha,  J.,  &  Díaz-Martínez,  E.
(2020).  Best  Practices  and  Constraints  in Geopark Management: Comparative Analysis of Two Spanish UNESCO Global Geopark s. Geoheritage,  12 (1),  14.  doi:10.1007/s12371- 020-00435-w
Cheung,  L.  T.,  Fok,  L.,  &  Fang,  W.  (2014). Understanding geopark visitors'  preferences and  willingness  to  pay  for  global geopark management  and  conservation. Journal  of Ecotourism, 13 (1), 35-51.
Darsiharjo,  D.  (2016).  Pengembangan Geopark Ciletuh berbasis  partisipasi masyarakat sebagai  kawasan  geowisata  di  kabupaten Sukabumi. Jurnal  Manajemen  Resort  dan Leisure, 13 (1).
Doucek,  J.,  &  Zelenka,  J.  (2018).  New  Trends  in Geoproducts  Development:  Železné  Hory National Geopark Case Study. Czech Journal of Tourism, 7 (2), 179-195.
Dowling, R. K., & Newsome, D. (2017). Geotourism destinations-visitor impacts and site management considerations. Czech Journal of Tourism, 6(2), 111-129 .
Du,  Y.,  &  Girault,  Y.  (2018).  A  genealogy  of UNESCO  global geopark :  Emergence  and evolution. International Journal of
Geoheritage Parks, 6 (2), 1-17.
Eklund, J., Arponen, A., Visconti, P., & Cabeza, M.
(2011). Governance factors in the identification of global conservation priorities for  mammals. Philosophical  Transactions  of the  Royal  Society  B:  Biological  Sciences,
366 (1578), 2661-2669.
Farsani,  N.  T.,  Coelho,  C.,  &  Costa,  C.  (2011). Geotourism and geopark s as novel  strategies for  socio ‐ economic  development  in  rural areas. International  Journal  of  Tourism Research, 13 (1), 68-81.
Farsani, N. T., Coelho, C. O. A., Costa, C. M. M., & Amrikazemi,  A.  (2014).  Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geopark s and Geotourism. Geoheritage, 6 (3),
185-192. doi:10.1007/s12371-014-0099-7
Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P., &  Iliopoulos,  G.  (2012).  Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for  Geoheritage  Management. Geoheritage,
4 (3), 177-193. doi:10.1007/s12371-011- 0046-9
Juni 2022, 6 (2): 102-122
Fauzi,  N.  S.  M.,  &  Misni,  A.  (2016).  Geoheritage Conservation: Indicators affecting the condition  and  sustainability  of Geopark –a conceptual review. Procedia-Social Behavioral Sciences, 222 , 676-684.
Gerlagh,  R.,  &  van  der  Zwaan,  B.  C.  (2001).  The effects  of  ageing  and  an  environmental  trust fund in an overlapping generations model on carbon  emission  reductions. Ecological Economics, 36 (2), 311-326.
Ginting,  N.,  &  Sasmita,  A.  (2018). Developing tourism  facilities  based  on  geotourism  in Silalahi  Village,  Geopark  Toba  Caldera. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
Hindersah,  H.,  Asyiawati,  Y.,  Akliyah,  L.  S.,  &
Ramadhan, T. A. (2017). Tantangan
Pembangunan  Pariwisata  Inklusif  Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi– Provinsi  Jawa  Barat. Paper  presented  at  the Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan- Pembangunan-Inklusif-Desa-Kota.
Koh,  Y.-K.,  Oh,  K.-H.,  Youn,  S.-T.,  &  Kim,  H.-G.
(2014). Geodiversity and geotourism utilization  of  islands:  Gwanmae  Island  of South  Korea. Journal  of  Marine  Island Cultures, 3 (2), 106-112.
Larwood,  J.  G.,  Badman,  T.,  &  McKeever,  P.  J. (2013). The progress and future  of geoconservation at a global level.
Proceedings  of  the  Geologists'  Association,
124 (4), 720-730. doi:https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2013.04. 001 Management, G. (2020). Governance & Management. Retrieved from https://www. geopark toolkit.org/
Moser,  A.,  &  Korstjens,  I.  (2018).  Series:  Practical guidance  to  qualitative  research.  Part  3: Sampling,  data  collection  and  analysis.
European Journal of General Practice, 24 (1), 9-18.
Nasution,  I.  (2019).  Persepsi  Publik  Tentang
Destinasi  Pariwisata  Danau  Toba  Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO.
Publikauma:  Jurnal  Administrasi  Publik Universitas Medan Area, 7 (2), 88-102.
O.  Nyumba,  T.,  Wilson,  K.,  Derrick,  C.  J.,  & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion  methodology:  Insights  from  two decades  of  application  in  conservation. Methods in Ecology evolution, 9 (1), 20-32.
Pásková,  M.,  &  Zelenka,  J.  (2018).  Sustainability management  of  unesco  global geopark s.
Sustain. Geosci. Geotourism, 2 , 44-64. Saputra,  I.  G.  G.  (2016).  Respon  Wisatawan
Terhadap Pengembangan Batur Global
Geopark Bali. Jurnal Master Pariwisata . Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2019).
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi
(Geopark) .  Jakarta,  Indonesia:  Sekretariat
Kabinet.
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  (2010).
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang  Pengusahaan  Pariwisata  Alam  Di Suaka  Margasatwa  Taman  Nasional  Taman Hutan  Raya  Dan  Taman  Wisata  Alam . Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara. Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  (2011).
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana  Induk Pembangunan
Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010-2025 .
Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
Shekhar, S., Kumar, P., Chauhan, G., & Thakkar, M.
(2019). Conservation and sustainable development  of  geoheritage, geopark ,  and geotourism:  a  case  study  of  Cenozoic successions  of  Western  Kutch,  India. Geoheritage, 11 (4), 1475-1488.
Van  Geert,  F.,  &  Parks.  (2019).  The  uses  and challenges  of  the geopark label  as  a  place branding tool. The case of the Geopark of the Tremp  Basin-Montsec  (Catalonia-Spain). International  Journal  of  Geoheritage,  7 (2),
72-84.
Wang, D., & Ap, J. (2013). Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual
framework and a case study in China. Tourism Management, 36 , 221-233. doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.1 1.021 Wang,  L.,  Tian,  M.,  &  Wang,  L.  (2015). Geodiversity, geoconservation and
geotourism in Hong Kong Global Geopark of
China. Proceedings  of  the  Geologists' Association, 126 (3), 426-437. doi:https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2015.02.
006
Wibowo,  Y.  G.,  Zahar,  W.,  Syarifuddin,  H.,  &
Ananda,  R.  (2019).  Pengembangan  Eco- Geotourism Geopark Merangin Jambi. IJEEM-Indonesian Journal of Environmental Education Management, 4 (1), 23-43.