INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4256-4270 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Yuda Hanafi Lubis 1 🖂 , Sholihul Abidin 2 , Erik Syaputra Johan 3
Universitas Negeri Semarang
Email: yudahanafi@students.unnes.ac.id 1 🖂

## Abstrak
Ombudsman adalah lembaga yang bertugas untuk menerima, meneliti, dan menyelesaikan keluhan atau  aduan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  yang  kurang  memuaskan  dan  pejabat  yang melakukan  maladministrasi.  Penambahan  fungsi  Ombudsman  sebagai  Magistrature  of  Sanction merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia. Penambahan  fungsi  tersebut  memberikan  wewenang  kepada  Ombudsman  untuk  memberikan sanksi  administratif  kepada  pejabat  atau  institusi  yang  melanggar  ketentuan  atau  kinerja  buruk dalam pelayanan publik. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan konsep Magistrature of Sanction dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari penambahan fungsi ini. Penulis juga menganalisis kendala yang mungkin muncul dalam implementasi fungsi tersebut dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan penambahan fungsi tersebut, diharapkan Ombudsman dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Kata kunci: Ombudsman, Magistratue of Sanction, Maladministrasi

## Abstract
The  Ombudsman  is  an  institution  whose  job  is  to  receive,  examine,  and  resolve  complaints  or complaints from the public about unsatisfactory public services and maladministration officials. The additional function of the Ombudsman as Magistrate of Sanctions is an alternative to improve the quality of public services in Indonesia. The addition of this function authorizes the Ombudsman to impose  administrative  sanctions  on  officials  or  institutions  that  violate  provisions  or  have  poor performance in public services. In this article, the author explains the concept of the Magistrate of Sanctions and the benefits that can result from adding this function. The author also analyzes the obstacles that may arise in the implementation of that function and provides recommendations to overcome these problems. With the addition of these functions, it is hoped that the Ombudsman can be more effective in carrying out his duties as a supervisor of public services and improve the quality of public services in Indonesia.
Keywords: Ombudsman, Magistrature of Sanction, Maladministration

## PENDAHULUAN
Metode suatu pemerintahan dalam menjalankan sistem pelayanan publiknya dapat menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintahan tersebut. Birokrasi sering dianggap sebagai proses atau langkah- langkah  dalam  sistem  pemerintahan.  Jika  birokrasi  tersebut  rumit,  maka  pelayanan  publik  yang diberikan  tidak  maksimal.  Kerumitan  dan  ketidakefisienan  pelayanan  publik  akan  menghambat masyarakat  untuk  memperoleh  hak-haknya.  Sudah  waktunya  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk merasakan  birokrasi  yang  jujur,  efisien,  dan  bersih,  juga  terhindar  dari  adanya  tindak  korupsi. Seringkali,  orang  yang  berbuat  tindak  korupsi  dalam  lembaga  pelayanan  publik  disebabkan  oleh kesalahpahaman dan pemahaman yang salah mengenai penegakan hukum.
Definisi  dari  pelayanan  publik  beserta  penyelenggara  pelayanan  publik  sudah  dijelaskan  dan tercantum  di  UU  Nomor  25  tahun  2009  terkait  dengan  Pelayanan  Publik,  yang  mengacu  pada serangkaian kegiatan demi tercukupinya akan suatu pelayanan kepada publik yang dibutuhkan dan adanya keselarasan bersama peraturan yang sedang diberlakukan juga  untuk keseluruhan anggota masyarakat  tanpa  terkecuali,  yang berkaitan  dengan barang,  jasa,  maupun  juga terkait pelayanan yang berkaitan  dengan  hal  administrasi  yang  diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  menyelenggarakan pelayanan kepada publik. Di sisi lain pihak yang menyelenggarakan pelayanan kepada publik ialah segala badan hukum yang dibentuk berlandaskan konstitusi yang berlaku demi keterbutuhan segala bentuk  dalam  melayani  kepentingan  publik  yang  vital,  baik  itu  lembaga  penyelenggara  negara,
perusahaan, atau lembaga independen. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang tepat dengan aturan yang berlaku.
Tujuan dari pengawasan pelayanan adalah untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang jujur,  bersih,  dan  efisien.  Selain  itu,  pengawasan  pelayanan  juga  merupakan  salah  satu  wujud implementasi teori demokrasi yang krusial untuk diterapkan dan ditelaah lebih dalam sebagai bagian dari usaha untuk mengantisipasi dan menghapus penyelewengan kuasa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan  dan  penyelenggara  negara.  Ombudsman  Republik  Indonesia  didirikan  untuk menjalankan  tugasnya  dalam  mengawasi  pada  segala  proses  pelayanan  publik  yang  dibagikan terhadap masyarakat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2000 menjadi dasar didirikannya Ombudsman RI. Setelah itu, pada 7 Oktober 2008, disahkanlah suatu Undang-Undang yang mengatur terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 (Sari, 2023).
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 mengenai Ombudsman RI di dalam Pasal 1 angka 1 juga mengatur hal tersebut. Lembaga Negara yang disebut Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kuasa atau wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada praktek melayani keterbutuhan publik dimana hal ini dilaksanakan oleh pihak atau institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan proses  pelayanan  kepada  publik,  termasuk  pemerintah  dan  juga  penyelenggara  negara,  BUMN, BUMD,  badan swasta, serta sumber pendanaan layanan  publik  baik  sebagian maupun seluruhnya berasal  dari  pembiayaan  negara  atau  APBD.  Tugas  Ombudsman  adalah  menerima  laporan, melakukan pemeriksaan, dan mengambil tindakan terkait laporan yang diterima mengenai dugaan tindakan  maladministrasi  dalam  pelayanan  publik,  melakukan  penyelidikan  atau  investigasi  secara independen terhadap kemungkinan terjadinya maladministrasi, Melakukan koordinasi dengan tujuan membangun  kerja  sama  untuk  mencegah  tindakan  maladministrasi  terkait  dengan  pelaksanaan proses layanan kepada masyarakat umum, serta melaksanakan fungsi dan tugas lainnya telah termuat di UU.
Jika  ditemukan  adanya  bukti  konkret  mengenai  pelaksanaan  tindakan  maladministrasi, Ombudsman sebagai lembaga yang diberi kewenangan akan mengeluarkan rekomendasi yang harus diterapkan bagi pihak atau institusi yang bersangkutan. Dalam tahapan pemeriksaan laporan terkait dugaan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memanfaatkan hubungan kerja terhadap lembaga  negara  lain  yang  sesuai  untuk  meminta  tanggapan  dari  instansi/lembaga  negara  terkait terhadap dugaan tersebut. Ombudsman RI menyertakan berbagai stakeholders terkait, seperti pihak yang  dilaporkan  maupun  yang  melaporkan,  dan  juga  saksi,  dalam  proses  investigasinya,  di  mana
keterangan dari mereka bisa untuk diminta. Ombudsman Republik Indonesia bisa meminta bantuan aparat kepolisian untuk memaksa kedatangan pihak-pihak yang menolak untuk hadir dalam proses pemeriksaan.  Apabila  terjadi  penghalangan  dalam  serangkaian  mekanisme  pemeriksaan  oleh Ombudsman  RI,  maka  Ombudsman  berwenang  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  pihak  yang terlibat. UU Nomor 37 tahun 2008 tepatnya pada Pasal 44 mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh Ombudsman RI ( Septianingtiyas, 2020).
Setelah  dilaksanakan  proses  investigasi  oleh  Ombudsman,  maka  kemudian  diperoleh  suatu simpulan berdasarakan saran dan pendapat yang dikeluarkan dari para anggota Ombudsman. Setelah itu,  dibuatlah  suatu  produk  hukum  bernama  rekomendasi  oleh  Ombudsman.  Pihak  yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat umum wajib menjalankan rekomendasi, dimana rekomendasi  dari  Ombudsman  ini  diberikan  guna  memperbaiki  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan  dan  meningkatkan  hasil  kinerja  mereka.  Diharapkan  bahwa  Ombudsman  Republik Indonesia,  dengan  menggunakan  wewenang  rekomendasinya,  dapat  menyelesaikan  masalah maladministrasi  dalam  pelayanan  publik  secara  persuasif  dan  menambah  tingkat  efektivitas penyelenggaraan  pelayanan  publik,  terutama  di  daerah.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya  seringkali instansi yang terkait tidak menaati atau menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman. Mengenai rekomendasi ombudsman sebagai hasil akhir, hal tersebut menjadi kurang optimis karena tidak  jelasnya  hubungan  antara  tuntutan  tanggung  jawab  dari  pihak-pihak  yang  memegang kekuasaan yang dapat diwujudkan sekedar lewat rekomendasi yang bersifat not legally binding  atau kekuatan hukum yang melekat pada rekomendasi tersebut tidak mengikat ( Setiawan, 2020).
Ombudsman RI mempunyai peran vital dalam memastikan hak Warga Negara Indonesia untuk menjamin adanya pelayanan administrasi publik yang efektif dan cepat. Meskipun rekomendasi yang dihasilkan  dari  Ombudsman  hanya  bersifat  administratif  dan  bukan  pidana,  namun  perlu  diingat bahwa Ombudsman tetap memiliki wewenang dan fungsi yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, terdapat bukti bahwa lembaga pemerintah pada tingkat Kementerian masih kurang memperhatikan dan mengindahkan rekomendasi yang Ombudsman keluarkan. Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  menempati  posisi  teratas  di  daftar  Kementerian  paling  sering mengabaikan  rekomendasi  dari  Ombudsman.  Laporan  Ombudsman  menunjukkan  bahwa  Selama rentang waktu 2016-2021, Ombudsman Republik Indonesia telah mengeluarkan 14 Rekomendasi, di mana 6 di antaranya tidak dilaksanakan oleh pejabat atau instansi terkait dengan alasan yang tidak bisa diterima. Tentu saja, terjadi ketidakselaraasan kepastian hokum yang digunakan sebagai dasar
bagi rekomendasi Ombudsman. UU Nomor 37 tahun 2008 dalam Pasal 38 ayat 1 dengan gamblang mengemukakan “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman”.
Sebagai  sebuah  lembaga  yang  berwenang  mengawasi  serangkaian  proses  dalam  melayani kepentingan publik dimana lembaga ini relatif belum lama berdiri, Ombudsman perlu dianalisis secara tertulis  mengenai  konsistensi  aturan  hukum  dengan  kenyataan  pelaksanaan  rekomendasinya. Semakin diharapkan Ombudsman dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam serangkaian prosedur  pelayanan  publik  di  dalam  cakupan  pemerintahan,  dan  juga  bisa  bertindak  sebagai penghubung  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka (Dharmawan  dan  Marbun , 2021).  Kedudukan  Ombudsman  Republik  Indonesia  menjadi  hal  yang dipertanyakan dan perlu dievaluasi karena lembaga tersebut tidak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berbuat melanggar administrasi. Salah satu masalah utama yang menjadi fokus di dalam  penelitian  ini  ialah  bagaimana  urgensitas  penambahan  fungsi  dan  wewenang  baru  bagi Ombudsman  berupa magistrature  of  sanction  atau  pemberi  sanksi  hukum  yang  mengikat  guna menunjang efektivitas peran dan fungsi dari Ombudsman itu sendiri.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  Magistrature  of  Sanction  dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari penambahan fungsi Ombudsman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan- pendekatan yang sesuai untuk menunjang penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan ( statue approach), kepustakaan (literature), dan konseptual (conceptual). Dalam penelitian ini, digunakan sumber-sumber hukum misalnya buku, karya ilmiah, peraturan perundang- undangan, dan juga regulasi lain yang relevan untuk membahas permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan  Ombudsman  dan  Peranannya  dalam  Penyelesaian  Kasus  Maladministrasi Lembaga Negara di Indonesia
Sistem ketatanegaraan yang ada di berbagai negara di dunia banyak dipengaruhi oleh konsep klasik trias politica yang merupakan hasil pemikiran filsuf asal Prancis yaitu Baron   de Montesquie ( Goei, 2020). Secara singkat, teori ini menjelaskan adanya separation of power (Pemisahan kekuasaan) kekuasaan negara yang dibagi menjadi Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini diciptakan untuk menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  satu  cabang  pemerintahan  dan  menjaga
keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, Negara Indonesia juga mengadopsi teori ini dalam menjalankan kekuasaan negara, dengan eksekutif yang merupakan presiden dan jajarannya, legislatif yang berisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga lainnya, serta yudikatif dengan lembaga Komisi Yudisial (KY) dan lembaga lainnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  beberapa  negara  terjadi  perkembangan  dalam  sistem ketatanegaraannya yang semula kebanyakan menganut secara murni konsep klasik yaitu teori Trias Politica,  mulai  menambahkan  lembaga-lembaga  diluar  3  cabang  kekuasaan  negara  sebagai penunjang. Penambahan cabang kekuasaan negara yang baru ini sering dikatakan oleh para sarjana ahli tata negara adalah komisi negara independen atau di negara Amerika Serikat dikenal dengan cabang  kekuasaan  keempat ( The  Fourth Branch of Goverment) ( Arbani, 2019). Terbentuknya cabang ke-4 pada sistem ketatanegaraan dikarenakan beberapa ahli berpandangan bahwa dalam era saat ini, cabang kekuasaan negara pada Trias Politica yang terdiri atas cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang  yudikatif  dianggap  tidak  lagi  sanggup  serta  efektif  untuk  mengatasi  persoalan  yang  ada. Indonesia melakukan sesuatu yang sama dengan beberapa negara lain yang menghadirkan banyak lembaga-lembaga diluar 3 cabang kekuasaan yang sebelumnya telah ada saat reformasi digaungkan pada Tahun 1998. Lembaga yang hadir salah satunya adalah lembaga yang mengakomodir mengenai hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik oleh negara.
Pelayanan publik oleh negara merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan,  keamanan,  dan  lain  sebagainya.  Tujuannya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat  sehingga  dapat  menaikan  kualitas  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup masyarakat. Penerapan pelayanan publik yang baik dan efektif sangat penting bagi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Di lain sisi, pelayanan publik yang merupakan  kewajiban  negara  sepatutnya  ada  lembaga  khusus  yang  dapat  menjadi  pengawas kewajiban pemerintah itu agar terhindar dari praktik yang menyimpang dari tugas seharusnya. Oleh karena itu, lahirlah lembaga diawah naungan negara yang mempunyai kekuasaan dalam mengawasi pelaksanaan  layanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  negara  dan  lembaga  lainnya  yang berhubungan dengan peayanan publik. Lembaga negara itu merupakan Ombudsman.
Cikal bakal lahirnya lembaga ombudsman yang ada di dunia bermula dari  Riksdag (parlemen Swedia) yang terjadi pada tahun 1809 membentuk lembaga yang dikenal sebagai Justitieombudsman atau Ombudsman Keadilan untuk  menangani keluhan terhadap tindakan pemerintah  yang ada di Negara  Swedia.  Secara  bahasa  sendiri  arti  kata  ombudsman  itu  adalah  agen/perwakilan.  Secara
konsep  lembaga  Ombudsman  Swedia  ini  adalah  bagian  dari  perangkat  kontrol  yang  mempunyai peran besar dalam merealisasikan keadilan yang equal dalam berjalannya pelayanan publik ( Lestari, 2019). Ombudsman Swedia ini adalah suatu lembaga yang berfokus pada pengawasan yang dilahirkan oleh parlemen tetapi dengan sifat independen dalam melaksanakan tugasnya dalam menerima dan menyelidiki  keluhan  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan  pelayanan  serta peradilan negara ( Kanisius, 2020). Lembaga Ombudsman ini juga tercantum dalam konstitusi yang memperkuat  kedudukan  Ombudsman  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Swedia.  Setelah  konsep Ombudsman itu mengakar di Swedia, beberapa negara banyak yang mengadopsi konsep lembaga yang independen ombudsman ini tak terkecuali Indonesia.
Negara Indonesia pada tahun 1998 terjadi gonjang-ganjing politik yang kemudian menciptakan cabang  kekuasaan  keempat  pada  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dengan  terbentuk  berbagai badan, lembaga, komisi baru setelah kejatuhan Orde Baru yang dipimpim oleh Presiden Soeharto yang disebut  sebagai  masa reformasi.  Pasca  Reformasi  ini  ,Pada Tahun  2000  tepatnya tanggal  10 Maret,  Presiden  keempat  RI  Abdurrahman  Wahid  atau  masyarakat  umum  memanggilnya  dengan sapaan  Gus  Dur  dengan  keluarnya  Keppres  No.44  Tahun  2000  yang  mengatur  perihal  Komisi Ombudsman Nasional yang menjadi embrio Lembaga Ombdusman di negeri ini. Kehadiran komisi Ombudsman ini memiliki peran sebagai penyeimbang lembaga dengan mencangkok teori Check and Balance yang terbebas dari campur tangan politik. Kemudian, kedudukannya diperkuat dengan UU No.  37  Tahun  2008  yang  berisi  mengenai  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Mengacu  pada UU/37/2008,  defenisi  Lembaga  Ombudsman  disebutkan  merupakan  lembaga  negara  yang  punya segenap  wewenang  dalam  perihal  pengawasan    pelaksanaan  pelayanan  kepada  publik,  yang disediakan oleh pemerintah yang sedang berjalan hingga pemerintahan daerah mencakup  BUMN, BUMD, dan juga Badan Hukum negara, swasta maupun perorangan yang diberikan mandat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik ( Kadarsih, 2010).
Secara  umum  fungsi  dari  Ombudsman  adalah  lembaga  yang  dapat  memberikan  pengaruh (magistrature of influence) bukan seperti  kebanyakan lembaga atau instansi  lain yang merupakan pemberi sanksi (magisture of sanction). Ombudsman RI tidak dilengkapi atau dibekali dengan alat yang dapat memberikan paksaan (l egally binding/su poena power). Meskipun beberapa keadaan penyelesaian laporan dari masyarakat, pengaruh Ombudsman tetap memiliki kekuatan sebab rekam jejak yang baik sehingga kepercayaan publik terhadap integritas, kredebilitas dan kapabilitasnya tidak diragukan. Sementara itu, satu diantara yang ada tugas utama lembaga Ombudsman RI merupakan penerima laporan atas dugaan terjadinya maladministrasi dalam penyelenggara pelayanan publik.
Akan tetapi, seharusnya kasus maladministrasi ini tidak melulu harus menunggu laporan saja tetapi Ombudsman  dapat  langsung  bergerak  ke  lapangan  untuk  melihat  langsung  terjadinya maladministrasi tersebut.
Ombudsman  RI  mempunyai  peran  yang  krusial  dalam  masalah  penanganan  kasus maladministrasi atau berkaitan dengan kelalaian oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia. peran yang dimiliki ombudsman tercantum dalam UU Ombudsman RI dalam penanganan kasus maladministrasi adalah sebagai berikut:
1. Menerima pengaduan yang berasal dari masyarakat terkait kasus maladministrasi atau kelalaian administrasi dalam pelayanan publik
2. Menjaga  kerahasiaan  identitas  pelapor  dan  menyediakan  perlindungan  bagi  masyarakat  yang melaporkan dugaan maladministrasi
3. Menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dan penyimpangan lain dalam penyelenggaraan publik
4. Memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik untuk membenahi atau memperbaiki kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
5. Memberikan mengenai pengajaran serta informasi kepada masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas
2. Urgensi Penambahan Fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia
Pada  era  modern  ini,  pelayanan  publik  harus  menjadi  prioritas  bagi  negara  dan pemerintahannya.  Pelayanan  publik  merupakan  pilar  utama  dalam  mewujudkan  tata pemerintahan  yang  baik  dan  berdaya  saing  dan  menjadi  kunci  penting  dalam  menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ( Bungin, 2016).
Pelayanan publik yang baik benar-benar menjadi aspek yang harus menjadi kacamata bersama semua pihak. Namun, tidak semua pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Masyarakat banyak yang merasa kesusahan untuk bisa mengakses layanan publik yang seharusnya mudah tersedia. Masalah birokrasi yang bertele-tele, waktu tunggu yang lama, dan kualitas pelayanan yang buruk seringkali menjadi kendala dalam pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik yang ditingkatkan menjadi fokus bagi pemerintah di berbagai negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan institusi yang dapat mengawasi dan menyelesaikan sengketa di dalam pelayanan publik secara efektif. Salah satu institusi yang
bisa menyelesaikan hal tersebut dan dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah guna peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Ombudsman.
Ombudsman  adalah  lembaga  yang  bertugas  untuk  menerima,  meneliti,  dan menyelesaikan  keluhan  atau  aduan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  yang  kurang memuaskan. Ombudsman memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan saran kepada pihak yang terkait untuk memperbaiki pelayanan publik yang tidak memuaskan. Ombudsman mempunyai peran penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik atas kebijakan instansi pemerintah dan melindungi hak masyarakat yang dirugikan oleh pelayanan publik yang buruk ( Zanin, 2018).
Ombudsman sejatinya dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  tindakan  korupsi  oleh  aparat  pemerintah.  Fungsi ombudsman  ini  penting  dalam  memastikan  terciptanya  pelayanan  publik  yang  baik  dan transparan,  serta  mendorong  adanya  akuntabilitas  dan  integritas  pada  setiap  tindakan pemerintah.
Ombudsman di sisi lain seringkali dianggap hanya berfungsi sebagai lembaga pengaduan dan  tidak  memiliki  kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  pihak-pihak  yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan publik. Fungsi Ombudsman sejauh ini masih terbatas  pada  pemberian  rekomendasi  dan  saran  kepada  lembaga  yang  melakukan maladministrasi.  Padahal,  keberadaan  ombudsman  yang  mempunyai  hak  untuk  memberikan sanksi tegas, akan membuat para pelaku pelayanan publik lebih waspada dan bertanggung jawab pada tindakan mereka. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam fungsi Ombudsman menjadi Magistrature of Sanction atau lembaga yang mempunyai wewenang pemberian sanksi atas pihak yang melanggar ketentuan pelayanan public.
Magistrature  of  sanction  sendiri  merupakan  sebuah  fungsi  atau  kewenangan  untuk memberikan  sanksi  atau  hukuman  terhadap  pihak  terkait  yang  melanggar  aturan  pelayanan publik. Tujuan dari penambahan fungsi magistrature of sanction di Ombudsman adalah untuk memberikan  efek  jera  kepada  pejabat  publik  dan  lembaga  pemerintahan  yang  melakukan pelanggaran hukum, implikasinya adalah bisa melakukan pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan  hukum  itu  terjadi  di  masa  depan  dan  menciptakan  sebuah  pelayanan  publik  yang berkualitas ( Duranti, 2016).
Dengan adanya fungsi magistrature of sanction di Ombudsman, maka Ombudsman yang semula hanya memberi rekomendasi atau pengawasan saja terhadap tindakan pejabat publik
atau lembaga pemerintahan yang melanggar hukum atau melakukan maladministrasi, kini dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pejabat publik atau lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran hukum tak lagi merasa dapat bertindak seenaknya tanpa terkena konsekuensi dari tindakannya.
Supriyadi,  dkk.  (2019),  dalam  artikelnya  menyebutkan  bahwa  pemberian  kewenangan kepada  ombudsman  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  pelayanan  publik  akan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa banyak pelanggaran pelayanan publik yang mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  masyarakat,  tetapi  belum  mendapatkan  sanksi  yang memadai dari pemerintah.
Pentingnya penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction juga telah disebutkan dalam web sekretariat kabinet Republik Indonesia. Pada web tersebut menyebutkan bahwa fungsi tersebut perlu untuk ditambahkan sebab fungsi ombudsman selama ini yang hanya sebagai magistrature of influence dan hanya sebatas pemberian surat rekomendasi belum bisa menyelesaikan  permasalahan  maladministrasi  di  Indonesia.  Sebab  masih  banyak  juga rekomendasi yang diberikan oleh ombudsman yang tidak dilaksanakan oleh pihak terkait. Pada web  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  sejak  tahun  2016  hingga  2021  ombudsman  telah memberikan setidaknya 14 surat rekomendasi. Dari 14 surat rekomendasi yang diberikan tersebut, hanya 8 rekomendasi atau sekitar 57,14% saja rekomendasi yang dijalankan, sementara ada 6 rekomedasi atau sekitar 42,86% yang tidak dilaksanakan sama sekali. Ini artinya kewenangan dan fungsi  ombudsman  yang  hanya  sebatas  pemberian  rekomendasi  belum  efektif  dalam menyelesaikan maladministrasi yang terjadi ( Ombudsman, 2022).
Walaupun UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2009  mengenai  Pelayanan  Publik  telah  menambah  kekuatan  dan  kewenangan  ombudsman, tetapi dari data yang ada, bahwa hanya 57,14% pihak terkait yang melaksanakan rekomendasi yang  diberikan  ombudsman.  Dengan  demikian,  sangat  penting  untuk  menambah  fungsi magistrature of sanction pada ombudsman dan pemberian kewenangan untuk memberi sanksi terhadap para pelaksana pelayanan publik yang telah diberikan rekomendasi oleh ombudsman namun tidak dilaksanakan.
Cara  untuk  menguatkan  fungsi  magistrature  of  sanction  pada  ombudsman  adalah dengan secepatnya menetapkan Perpres tentang Mekanisme dan Ketentuan Pemberian Ganti
Rugi  untuk  menguatkan  kewenangan  ajudikasi  khusus  pada  ombudsman  dan  mengatur mengenai pembayaran ganti rugi ( Damanik, 2021).
Pembuatan  perpres  tersebut  sudah  mengalami  kebuntuan  semenjak  2011.  Lamanya waktu untuk  menetapkan Perpres ini disangkakan karena terdapat ketakutan dari pemerintah akan  banyaknya  APBN  yang  akan  terambil  dalam  memberikan  ganti  rugi  jika  dilihat  situasi pelayanan publik yang sekarang tergolonng masih belum bisa dikatakan baik dan efektif. Maka perlu  dilakukan  pengkajian  kembali  mengenai  opsi  sanksi  lain  yang  dapat  diberikan.  Seperti penetapan  batas  maksimal  ganti  rugi yang  diberikan,  ataupun  memberi  kewenangan  kepada ombudsman  untuk  melakukan  pencopotan  jabatan  para  pejabat  yang  melakukan maladministrasi.
Oleh  karena  itu,  sangatlah  penting  untuk  menambahkan  fungsi  ombudsman  sebagai magistrature  of  sanction  guna  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Dengan penambahan fungsi Ombudsman sebagai Magistrature of Sanction, maka lembaga ini punya kewenangan  memberikan  sanksi  kepada  pihak  yang  melanggar  ketentuan  pelayanan  publik. Sanksi  tersebut  dapat  berupa  peringatan,  teguran,  hingga  pemecatan  terhadap  pihak  yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan membuat pihak-pihak terkait mempertimbangkan dengan sangat matang dalam bertindak sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Penambahan fungsi magistrature of sanction pada Ombudsman ini selaras dengan cita pemerintah  dalam  memberi  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Sebagai  satu  bagian  dari pemerintah,  Ombudsman  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam  menciptakan  sistem pemerintahan yang lebih berintegritas dan transparan. Selain itu, keberadaan Ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas sekalidapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ( Aluwaidi, 2018).
Sekilas memang terdengar sepele, tapi pengembangan fungsi magistrature of sanction pada  Ombudsman  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Beberapa dampak positif diyakini akan timbul dari penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction, yakni:
1. Memperkuat  mekanisme  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Ombudsman sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelayanan  publik  yang  tidak  memenuhi  standar  pelayanan,  dapat  memperkuat  pengawasan
terhadap  kinerja  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  mendorong  penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
2. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya ancaman sanksi dari ombudsman, para penyelenggara pelayanan publik akan terdorong untuk lebih akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena mereka akan berhadapan dengan konsekuensi yang lebih serius jika tidak  memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Dengan  adanya  lembaga  ombudsman  yang  berfungsi  sebagai  pihak  penegak  hukum  dan memberikan sanksi kepada pelaku  pelayanan publik  yang tidak  memenuhi  standar pelayanan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan pelayanan publik. Hal ini akan memberikan daya pengawasan yang lebih kuat serta memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat dalam kasus-kasus pelanggaran pelayanan publik.
4. Mendorong motivasi dan kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Kehadiran ombudsman sebagai magistrature of sanction juga dapat mendorong motivasi dan kinerja aparatur pelaksana pelayanan publik. Mereka nantinya akan merasa terdorong untuk memberi pelayanan yang lebih baik  dan  sesuai  standar  pelayanan  yang  sudah  ditentukan,  karena  mereka  tahu  bahwa  akan diberikan sanksi jika tidak melakukannya.
Namun demikian, tentu dibalik dampak positif yang akan ditimbulkan, terdapat hal-hal yang harus menjadi perhatian yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi ombudsman tersebut dan perlu diantisipasi, seperti:
1. Penambahan  fungsi  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara  ombudsman  sebagai pengawas kebijakan pemerintah & sebagai penegak hukum.
2. jika  penggunaan  wewenang  tidak  diatur dengan  baik,  penambahan  fungsi  tersebut  dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara hak warga negara dalam mengajukan keluhan dan hak terdakwa untuk dipertahankan.
Atas  hal  tersebut,  penambahan  fungsi  ombudsman  sebagai  magistrature  of  sanction  ini hendaknya  diiringi  dengan  aturan  yang  jelas  dan  transparan,  serta  didukung  SDM  yang kompeten  dan  profesional.  Hal  tersebut  penting  agar  ombudsman  dapat  bekerja  secara maksimal dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang memberikan sanksi tegas.
Dengan demikian, penambahan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction adalah langkah yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. Penambahan
fungsi Magistrature of Sanction pada ombudsman sangat penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan memiliki wewenang memberikan sanksi secara tegas dan tepat waktu pada  pihak-pihak  yang  melakukan  pelanggaran,  maka  lembaga  ini  dapat  meminimalisir pelanggaran dan menjadikan pelayanan publik  yang berkualitas sebagai suatu standar dalam lembaga pemerintahan di Indonesia.

## SIMPULAN
Pelayanan  publik  oleh  negara  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  sehingga  dapat  menaikan  kualitas kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  masyarakat.  Pelayanan  publik  yang  merupakan  kewajiban negara sepatutnya ada lembaga khusus yang dapat menjadi pengawas kewajiban pemerintah itu  agar  terhindar  dari  praktik  yang  menyimpang  dari  tugas  seharusnya. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan layanan publik oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga ini didirikan melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang mengatur tentang Komisi  Ombudsman  Nasional  yang  merupakan  pendahulu  dari  lembaga  Ombudsman  di Indonesia. Ombudsman RI mempunyai peran yang krusial  dalam masalah penanganan kasus maladministrasi atau berkaitan dengan kelalaian oleh penyelenggara pelayanan publik yang ada di Indonesia. Secara umum fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang  dapat  memberikan  pengaruh  (magistrature  of  influence)  bukan  seperti  kebanyakan lembaga atau instansi lain yang merupakan pemberi sanksi (magisture of sanction).
Fungsi  Ombudsman  sejauh  ini  masih  terbatas  pada  pemberian  rekomendasi  dan  saran kepada  lembaga  yang  melakukan  maladministrasi.  Padahal,  keberadaan  ombudsman  yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi tegas, akan membuat para pelaku pelayanan publik lebih waspada dan bertanggung jawab pada tindakan mereka. Magistrature of sanction sendiri merupakan sebuah fungsi atau kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap pihak  terkait  yang  melanggar  aturan  pelayanan  publik.  Tujuan  dari  penambahan  fungsi magistrature of sanction di Ombudsman adalah untuk  memberikan efek  jera kepada pejabat publik  dan  lembaga pemerintahan  yang melakukan  pelanggaran  hukum,  implikasinya  adalah bisa melakukan pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum itu terjadi di masa depan dan menciptakan sebuah pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, sangatlah penting
untuk menambahkan fungsi ombudsman sebagai magistrature of sanction guna peningkatan kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Dengan  penambahan  fungsi  Ombudsman  sebagai Magistrature of Sanction, maka lembaga ini punya kewenangan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan pelayanan publik.

## 2. Kritik dan Saran
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tulisan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
Kami pun selaku Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon maaf, sekaligus kami juga berharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca semua.
Dan saran kami kepada para pembaca agar lebih memahami hukum, karena sesuai dengan pasal  1  ayat  3  UUD  1945  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  pastinya  segala  aspek kehidupan didalamnya didasarkan pada hukum. Juga kepada para pembaca agar terus mencari ilmu  tentang  hukum,  tidak  terkecuali  mengenai  hukum  internasional  dan  seluruh  hal  yang berkaitan dengannya. Karena ada pepatah mengatakan “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina”. Kami berharap semoga makalah ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua . Amin

## DAFTAR PUSTAKA
A. J. Duranti. (2016). Fungsi Magistrature of Sanction sebagai Pelayanan Publik Baru untuk Mengelola Konflik dan Menegakkan Keadilan. Jurnal Public Administration Research and Theory, 26(4), 545 – 558.
Arbani, T. S. (2019). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. Wacana Hukum, 24(1), 19 – 37.
B. Bungin. (2016). Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
D.  S.  Damanik.  (2021).  Mekanisme  Sanksi  Pelanggaran  Etika  dan  Kode  Etik  Ombudsman  Republik Indonesia. Jurnal Marwah, 20(2), 139-150
Dharmawan,  M.  F.,  &  Marbun,  R.  (2021).  Kepatuhan  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019. Keadilan, 18(1), 51-69.
Goei, gatot. (2020). Kekuasaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Memastikan Hak Setiap  Orang  Bebas  Dari  Penyiksaan  Dan  Perbuatan  Merendahkan  Derajat  Manusia. Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI.
Kadarsih, S. (2010). Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam pelayanan publik menurut UU No. 37 Tahun 2008. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 175-182
Kanisius,  Ola  Mangu.  (2020).  Dua  Dekade  Ombudsman  RI  Sebagai  Magisteur  Of  Influence.
Ombudsman.go.id. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--dua-dekade- ombudsman-ri-sebagai-magistrature-of- influence#:~:text=Sejarah%20perkembangan%20Ombudsman%20di%20dunia,penyalahgun aan%20kekuasaan%20oleh%20penyelenggara%20pemerintah.
Laporan Triwulan 1 Tahun 2022 Ombudsman Republik Indonesia.
https://ombudsman.go.id/produk/lihat/743/LTR_file_20220829_101320.pdf .
Lestari, Y. S. (2019). Ombudsman: Suatu Kajian Analisis. Jurnal Public Policy, 2(2).
M. Zanin. (2018). Ombudsman: alat untuk membangun tata pemerintahan yang demokratis. 14(2), 197 – 215.
O. A. Aluwaidi. (2018). Peran Ombudsman dalam Praktek Good Governance. Penelitian Administrasi Publik, 7(2), 116 – 126.
Ombudsman RI. (2022). Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021. Jakarta: Ombudsman RI.
Sari,  F.  K.  (2023).  Kedudukan  Ombudsman  Sebagai  Lembaga  Pengawasan  Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 42-59.
Septianingtiyas, D. A. S. A. S. (2020). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016-2021  Sebagai  Pengawasan  Pelayanan  Publik. Journal  of  Politic  and  Government Studies, 10(1), 25-36.
Setiawan,  A.  (2020).  Pelaksanaan  Fungsi  Rekomendasi  Ombudsman  Republik  Indonesia  Terhadap Kepala Daerah. Veritas et Justitia, 6(2), 274-297.