## MODEL INTEGRASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DAN STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN: KASUS TAMAN PULAU KECIL KEI KECIL

## INTEGRATION MODEL OF CONSERVATION AREA EFFECTIVENESS AND FISHERIES MANAGEMENT STATUS: CASE OF SMALL ISLAND PARKS KEI KECIL
James Abrahamsz a,b*, Tofik Alansar c , Taufik Abdillah c , Marvin M. Makailipessy d , Imanuel M. Thenu d a Learning Center EAFM Universitas Pattimura
b Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura c Yayasan WWF Indonesia
d Politeknik Perikanan Tual *E-mail: james.abrahamsz@fpik.unpatti.ac.id; abrahamsz_amq@yahoo.com

## ABSTRACT
The  need  of  Small  Island  Park  (SIP)  management  at  Kei  Kecil  Islands  and  improvement  of  fisheries management, stems from the question of whether conservation can improve fisheries management. Doubts of the  benefits  of  conservation  areas  in  addressing  fisheries  management  issues,  as  well  as  poor  planning, monitoring and evaluation, have the potential to create disincentives and low expectations of management. This study aims are to assess the effectiveness of SIP management, fisheries management status, and formulate an  integrated  model  of  improved  management  of  conservation  areas  and  fisheries.  The  effectiveness  of conservation area management was in the red rank. For two years, these developments were relatively slow. The  status  of  fisheries  management  in  the  medium  category.  The  Kobe  Plot  analysis  recommended  to management  by  maintaining  the  existing  strategy.  Scenario  to  improve  management  through  the determination of 80% of indicators are in good condition, the opportunity to achieve well management within 3 - 4 years. Based on integration model, multi-level assessment of effectiveness had a weakness in answering its  relationship  with  fisheries  management.  The  strength  of  the  integration  model  in  the  grouping  of management objectives according to sustainable management system, including: ecological protection, social strengthening and dynamic and accommodative governance system.

## Keywords: ecological, social, governance, model

## ABSTRAK
Kebutuhan pengelolaan Taman Pulau Kecil (TPK) Kei Kecil dan perbaikan pengelolaan perikanan, berawal dari pertanyaan apakah konservasi dapat memperbaiki pengelolaan perikanan. Keraguan manfaat kawasan konservasi dalam mengatasi masalah pengelolaan perikanan, serta lemahnya perencanaan, pemantauan dan  evaluasi,  berpotensi  menciptakan  disinsentif  dan  rendahnya  ekspektasi  pengelolaan.  Kajian  ini bertujuan  menilai  efektivitas  pengelolaan  TPK,  status  pengelolaan  perikanan,  dan  merumuskan  model integrasi  perbaikan  pengelolaan  kawasan  konservasi  dan  perikanan.  Efektivitas  pengelolaan  kawasan konservasi berada pada peringkat merah. Selama dua tahun, perkembangannya lambat. Status pengelolaan perikanan  pada  kategori  sedang.  Analisis  Kobe  Plot  merekomendasikan  pengelolaan  dengan mempertahankan  strategi  eksisting.  Skenario  perbaikan  pengelolaan  melalui  penetapan  80%  indikator berada pada kondisi baik, berpeluang mencapai pengelolaan baik dalam 3–4 tahun. Berbasis pada model integrasi,  penilaian  efektivitas  secara  bertingkat  lemah  dalam  menjawab  keterkaitannya  dengan pengelolaan perikanan. Kekuatan model integrasi dalam pengelompokan tujuan pengelolaan sesuai sistem pengelolaan berkelanjutan, meliputi: proteksi ekologi, penguatan sosial dan sistem tata kelola yang dinamis dan akomodatif.
Kata Kunci: ekologi, sosial, tata kelola, model

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Kawasan  konservasi  laut  (KKL), dikelola  berbasis  sistem  zonasi,  dan merealisasikan  pengelolaan  perikanan berkelanjutan  (Pregiwati  et  al.,  2005), sebagai alat memenuhi tujuan pengelolaan (Jennings,  2009;  Mesnildrey  et  al.,  2013), serta  mengintegrasi  masalah  perikanan dan konservasi (Jennings, 2009). Munculnya  pertanyaan  Hillbron  et  al., (2004),  kapan  KKL  memberi  dukungan bagi pengelolaan perikanan, karena fungsi alternatif  pengelolaan  perikanan,  dan tujuan utama melindungi habitat kritis dan keanekaragaman  hayati,  meningkatkan usaha  perikanan,  mencegah  penurunan stok,  serta  memberi  rekrutmen  pada daerah  penangkapan  ikan  (Roberts  et  al., 2001; Halpern, 2003).
Kebutuhan  pengelolaan  kawasan konservasi  Taman  Pulau  Kecil  (TPK)  Kei Kecil dan perikanan berkelanjutan, dimulai dari pertanyaan yang hampir sama, apakah kawasan konservasi memperbaiki pengelolaan  perikanan.  Menurut  Hillbron et  al.,  (2004),  keraguan  manfaat  kawasan konservasi mengatasi masalah pengelolaan perikanan, berpotensi menciptakan  disinsentif  dan  rendahnya ekspektasi  pengelolaan.  Pomeroy  et  al., (2005) menyatakan efektivitas pengelolaan  menunjukkan  bagaimana perbaikan pengelolaan konservasi
mempengaruhi  tercapainya  tujuan  dan sasaran pengelolaan.
TPK  Kei  Kecil  ditetapkan  dengan Kepmen  KP  No.  6  Tahun  2016,  memiliki rencana  zonasi  dan  rencana  pengelolaan, terimplementasinya  melalui  peningkatan status  dan  kinerja.  Pengukurannya  perlu dijawab  dengan  integrasi  efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau Kecil (E-KKP3K) dengan pengelolaan perikanan.
Pentingnya  penilaian  efektivitas pengelolaan  TPK  Kei  Kecil  berimplikasi terhadap  pengelolaan  perikanan,  dan menjadi  dasar  pengembangan  kajian. Kajian  ini  bertujuan  menilai  efektivitas pengelolaan  TPK,  status  pengelolaan perikanan,  dan  merumuskan  model integrasi  perbaikan  pengelolaan  kawasan konservasi dan pengelolaan perikanan.

## 2.  METODOLOGI PENELITIAN
Kajian  dilakukan  di  TPK  Kei  Kecil Kabupaten  Maluku  Tenggara  (Gambar  1), dari  Oktober  2016  sampai  Maret  2017. Pengumpulan  data  EAFM  dilakukan  pada sembilan ohoi (desa) yang termasuk dalam kawasan TPK Kei Kecil. Jumlah responden 173  orang  155  rumah  tangga  perikanan dan  18  kelembagaan).  Pengumpulan  data E-KKP3K meliputi dokumen dan rekaman proses  pada  Yayasan  WWF  Indonesia, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  serta Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara.
Gambar  1.  Lokasi  Penelitian:  Kawasan  konservasi  TPK  Kei  Kecil  (Sumber:  Keputusan

## Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2016)
Penilaian  efektivitas  menggunakan E-KKP3K,  sesuai  peringkat  pengelolaan kawasan  (diinisiasi,  didirikan,  dikelola
minimum, dikelola optimum, dan mandiri), dengan formula:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 (%) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 100%
Status pengelolaan perikanan dianalisis sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator EAFM, meliputi domain sumber daya  ikan,  habitat  dan  ekosistem,  teknik penangkapan  ikan,  sosial,  ekonomi,  dan kelembagaan,  serta  diekspresikan  dengan Flag  model.  Analisis  strategi  perbaikan pengelolaan  dengan  Kobe  Plot,  dan rekomendasi  berbasis  skenario  optimal pengelolaan.  Model  integrasi  dibangun dengan pendekatan model konseptual.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
3.1. Efektivitas Pengelolaan TPK Kei Kecil Weeks  et  al.,  (2009)  menyatakan penilaian  efektivitas  harus  dilakukan secara  strategis,  untuk  mengatasi  bias
target  prioritas  konservasi.  Pencapaian tujuan  konservasi  membutuhkan  tiga strategi  pencapaian  efektivitas,  yakni: meningkatkan jumlah dan ukuran kawasan,  peruntukan  ruang  no  take  zone, membangun kapasitas pengelolaan didukung  pemerintah  daerah  dan  badan pengelola.
Pertama,  pada  peringkat  merah, usulan inisiatif oleh pemerintah Kabupaten didukung dokumen kajian, dan peta TPK Kei Kecil. Sosialisasi kawasan di Kabupaten  sampai  tingkat  ohoi  (desa), diikuti  konsultasi  publik.  Koordinasi instansi teknis di kabupaten dan provinsi, lembaga  pendidikan  dan  penelitian,  serta lembaga  pengawasan.  Identifikasi  dan inventarisasi  dilakukan  dan  dicadangkan
dengan  SK  Bupati  Maluku  Tenggara  No. 162  Tahun  2012.  Seluruh  kriteria terpenuhi dan mencapai nilai 100%.
Kedua,  pada  peringkat  kuning,  ada sumberdaya manusia pendukung pengelolaan,  dan  diberikan  penguatan kapasitas  dasar  konservasi.  Dokumen rencana  zonasi  dan  pengelolaan  telah disusun,  dan  memuat  informasi  sumber daya  serta  sosial,  ekonomi  dan  budaya. Unit  pengelola  memiliki  sarana  dan prasarana  pendukung  walaupun  masih terbatas. Capaian nilai 91% karena belum ada dukungan pembiayaan pengelolaan. Ketiga,  pada  peringkat  hijau,  unit organisasi pengelola memiliki jumlah SDM sesuai  fungsi  pengelolaan,  didukung kualifikasi  sesuai  kompetensi,  ada  inisiasi kemitraan,  serta  perencanaan  pendanaan telah  disusun.  Pemerintah  kabupaten mengalokasikan  anggaran  pembiayaan pengelolaan. Standart Operating Procedure (SOP)  administrasi  dan  sarana  prasarana belum  ada,  namun  SOP  pengelolaan  telah disusun.  Strategi  penguatan  kelembagaan belum  dilaksanakan,  dan  pengukuran kondisi  awal  sumber  daya  sampai penguatan  dan  upaya  pemanfaatan  telah dilakukan.  Seluruh  kondisi,  didukung usulan  penetapan  kawasan  melalui  SK Menteri  Nomor  6  Tahun  2016,  namun capaiannya 76%.
Keempat,  pada  peringkat  biru,  SOP penelitian  dan  pendidikan  sudah  ada, sosialisasi  penetapan  kawasan  dilakukan, dan ada inisiasi penataan batas. Penegakan aturan  bersama  melibatkan  masyarakat, serta tersedia data kondisi biofisik, sosial, ekonomi  dan  budaya.  Capaiannya  hanya sebesar 46%.
Kelima,  pada  peringkat  emas, pelembagaan kemitraan dengan stakeholder belum berjalan baik, peningkatan kesejahteraan belum tergambar. Upaya-upaya pendanaan berkelanjutan  belum  dilakukan.  Pada
peringkat  emas,  capaian  belum  ada, sehingga berada pada capaian 0%.
Selama  dua  tahun,  perkembangan status  ini  tergolong  lambat,  karena pengaruh
transisi pelimpahan kewenangan pengelolaan wilayah laut dari Kabupaten  ke  Provinsi  saat  implementasi UU  23  Tahun  2014.  Dampaknya,  sistem kelembagaan  belum  dapat  berfungsi, sementara kebutuhan tatakelola membutuhkan eksistensi lembaga pengelola.  Pomeroy  et  al.,  (2005) berpendapat pengelolaan kawasan konservasi  efektif  memerlukan  umpan balik  informasi  yang  berkesinambungan bagi  capaian  tujuan.  Demikian  juga eksistensi  kelembagaan  dan  proses pengelolaan mencakup perencanaan, perancangan,  implementasi,  pemantauan, evaluasi, komunikasi dan adaptasi.
Hasil  ini  membuktikan  masih  ada kebutuhan peningkatan efektivitas pengelolaan  kawasan  konservasi  TPK  Kei Kecil.  Untuk  memenuhi  seluruh  kriteria tingkat kuning, dan memastikan pengelolaan  di  tingkat  hijau,  dibutuhkan beberapa  rekomendasi  strategis  sesuai dengan  syarat  penilaian  E-KKP3K,  antara lain:  (1)  pembentukan  kelembagaan pengelola  TPK  Kei  Kecil;  (2)  penguatan kapasitas  pengelola  melalui  standarisasi kompetensi;  (3)  memfasilitasi  sarana prasarana  pengelola;  (4)  pemasangan papan  informasi  TPK  Kei  Kecil;    (5) rekrutmen SDM unit pengelola cukup dan memadai;  (6)  meningkatkan  partisipasi stakeholder lain,  terutama  pihak lembaga non  pemerintah  untuk  berkontribusi utamanya melakukan kerjasama pengelolaan  kawasan  konservasi  TPK  Kei Kecil  (pengawasan  dan  pelestarian);  (7) penganggaran  pengelolaan  TPK  Kei  Kecil secara berkelanjutan; serta (8)  monitoring dan evaluasi kawasan secara reguler.
3.2. Status  Pengelolaan  Perikanan  Pada TPK Kei Kecil
Penilaian status pengelolaan dengan instrumen  EAFM  dilakukan  per  domain. Pertama,  penilaian  domain  sumber  daya ikan  menunjukkan  laju  penurunan  CPUE baku  sebesar  2,23%,  dan  57,14%  tren ukuran  ikan  relatif  sama,  serta  rata-rata proporsi ikan yuwana 16,27%. Ikan target mulai  sulit  ditemukan,  dan  daerah penangkapan  berpindah  jarak  1-2  jam. Spesies  ETP  (endangered,  threatened,  and protected)  yang  tertangkap  meliputi napoleon, duyung, hiu, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu belimbing.
Kedua,  pada  domain  habitat  dan ekosistem,  lokasi-lokasi  yang  terindikasi tercemar ringan di sekitar pemukiman dan pelabuhan, sedangkan di daerah penangkapan  tidak  ditemukan.  Rata-rata nilai  kekeruhan  0,8  NTU  dan  padatan tersuspensi 0,08 mg/l. Rata-rata klorofil-a 2,21 μg/l.
Rata-rata  tutupan  lamun  60,42%, keragaman 1,669 – 1,764 dengan distribusi 5  –  7  spesies.  Tutupan  mangrove  59,33% dan  kerapatan  777  pohon/ha.  Rata-rata tutupan  karang  hanya  39,13%.  Habitat unik/khusus  seperti  satu  lokasi  potensi SPAGs,  beberapa  lokasi  upwelling,  lokasi makan  penyu  belimbing  dan  peteluran penyu,  namun  belum  ada  upaya pengelolaan.  Kajian  perubahan  iklim dilakukan, belum diikuti strategi adaptasi, dan  bukti  dampak  ini  tergambar  pada pemutihan karang kurang dari 5%.
Ketiga, pada domain teknik penangkapan, frekuensi pelanggaran kurang  dari  lima  kali  per  tahun.  Hasil pengukuran  sampel  ikan  hasil  tangkap hampir  seluruh  jenis  tertangkap  pada ukuran  kurang  dari  Lm  (Length  of  first maturity),  akibat  modifikasi  alat  tangkap, kecuali  tenggiri.  Hasil perhitungan  nilai  R sebesar 0,96, dan nilai selektivitas 3,62%. Tidak  ada  dokumen  legal  dan  sertifikat awak kapal pada seluruh responden.
Keempat,  pada  domain  sosial, partisipasi pemangku kepentingan
meningkat,  didukung  berkembangnya perspektif  yang  kuat  tentang  pengelolaan TPK  Kei  Kecil.  Ada  partisipasi  pemangku kepentingan  lokal.  Tidak  ditemukan konflik  wilayah  pemanfaatan  (petuanan), antar  alat  tangkap  maupun  antar peraturan atau kebijakan. Hanya satu ohoi yang  memanfaatkan  kearifan  lokal  Yutut untuk tujuan perlindungan lingkungan dan sumber daya perairan pesisir dan laut, dan masih berjalan.
Kelima,  domain  ekonomi  termasuk buruk,  dimana  nilai  rata-rata  aset  kurang dari  50%.  Rata-rata  pendapatan  Rp. 1.706.667,-,  dan  75,57%  responden memiliki  pendapatan  <  UMR  (UMR  =  Rp. 1.925.000,-).  Rasio  tabungan  rendah karena rata-rata 7,66% (kurang dari bunga pinjaman 11,60% tahun 2016).
Keenam, domain kelembagaan berstatus sedang, 5-6 kali pelanggaran, dan tidak  ada  penindakan  hukum,  sedangkan informasi pelanggaran 5-10 kali. Satu ohoi (Tanimbar Kei) memiliki regulasi perikanan,  dan  belum  mencakup  seluruh domain.  Jumlah  aturan  bertambah, penegakan  aturan  dilakukan,  namun belum efektif. Dukungan sarana pengawasan sangat minim, namun teguran dijalankan. Pengambilan keputusan partisipatif,  ada  mekanisme  dan  berjalan baik.  Rencana  pengelolaan  kawasan  ada, namun  belum  berjalan.  Sinergitas  tinggi, dan  tidak  ada  konflik  kebijakan. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan  dilakukan,  namun  belum sesuai fungsi pekerjaan.
Penilaian  agregat  menunjukkan pengelolaan perikanan pada TPK Kei Kecil termasuk kategori Sedang (Tabel 1). Hasil ini menggambarkan ada kebutuhan dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan perikanan. Untuk mengungkit status sedang menjadi baik, maka domain ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat nelayan harus menjadi prioritas intervensi pengelolaan di samping sumberdaya ikan,
habitat dan ekosistem teknik penangkapan maupun kelembagaan.
Status  pengelolaan  perikanan  ini didukung  proses  pengembangan  TPK  Kei Kecil.  Menurut  Jennings  (2009),  tujuan pengelolaan  sangat  menentukan  apakah pengelolaan perikanan didukung konservasi  yang  efektif.  Sainsbury  dan Sumaila  (2003)  mengarahkan  komponen dan atribut harus dikaitkan dengan tujuan dan proses pengelolaan efektif.
Perbaikan  pengelolaan  perikanan dengan skenario 80% status baik dalam 3- 4  tahun.  Pencapaiannya  melalui  upaya mempertahankan strategi yang sementara dijalankan  menjadi  prioritas,  sambil meningkatkan  kinerja  pada  indikator- indikator yang buruk.
Hasil  ini  memberikan  rekomendasi strategis pengelolaan perikanan untuk dua tahun  awal  (2017  dan  2018),  meliputi: gerakan  TPK  bebas  perikanan  destruktif dan sampah; pengembangan mata pencaharian  alternatif  telur  ikan  terbang dan  model  perijinan  terpadu  perikanan telur  ikan  dan  andon;  serta  mereduksi tekanan  penangkapan  ikan  melalui pengembangan  paket  wisata  bahari:  a) ekowisata  telur  ikan  terbang  (Agustus- September),  b)  ekowisata  hiu  paus (Agustus),  c)  ekowisata  mangrove  Hoat Sorbay  (Januari-Desember),  d)  ekowisata penyu  belimbing  (September-Oktober), dan  e)  Meti  Kei  (Oktober-November).  Di sisi lain, dibutuhkan rekomendasi strategis terkait upaya-upaya pengendalian
meliputi:  rehabilitasi  habitat  pesisir; identifikasi,  penetapan  dan  pengelolaan habitat unik/khusus; penerapan kurikulum  konservasi  dan  pengelolaan perikanan (SD, SMP, SMA/SMK, mahasiswa,  pemangku  kepentingan); pengawasan terpadu
didukung pengembangan kelompok pengawas; legalisasi kearifan lokal Yutut pada TPK Kei Kecil,  gerakan  “Beta  TPK”  (budaya menabung  masyarakat  sekitar  TPK); pengaturan ukuran minimal tangkap untuk ikan  karang  hidup;  serta  percepatan penetapan  status  lembaga  dan  pengelola TPK.
Eriksson  et  al.,  (2016)  menemukan tindakan  prioritas  pengelolaan  perikanan difokuskan pada restorasi habitat, peningkatan
mata pencaharian, memperkuat  entitas  tata  kelola,  serta jaringan dan proses harmonisasi kebijakan,  pendidikan  dan  kesadaran kebijakan.
Rumusan
perbaikan pengelolaan melalui kesepakatan bersama menurut  Jennings  (2005)  merupakan tindakan  pengelolaan  perikanan  yang dapat  diformalkan,  ditentukan  dan dinegosiasikan  sesuai  keputusan  ahli dan/atau politis.

## 3.3. Model  Integrasi  Pengelolaan  TPK  dan Pengelolaan Perikanan
Model integrasi pengelolaan merupakan model konseptual untuk Tabel 1 Matriks penilaian agregat indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem pada TPK Kei Kecil Barat Domain Nilai Komposit Deskripsi Sumberdaya ikan 2 Sedang Habitat dan Ekosistem 2 Sedang Teknik Penangkapan Ikan 2 Sedang Sosial 3 Baik Ekonomi 1 Buruk Kelembagaan 2 Sedang Agregat 2 Sedang
Gambar 2  Model konseptual integrasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan perikanan
menilai  hubungan  efektivitas  pengelolaan kawasan  konservasi  dengan  pengelolaan perikanan.  Kajian  ini  membuktikan pemetaan  seluruh  kriteria  peringkat evaluasi  efektivitas  dan  enam  domain EAFM membuka peluang integrasi instrumen  yang  terbangun  melalui substansi  tujuan  pengelolaan:  ekologi, sosial, dan tata kelola (Gambar 2).
Mesnildrey et al., (2013) mengembangkan ide integrasi pengelolaan KKL  dengan  perikanan  melalui  empat strategi  utama:  ukuran  area  konservasi, tingkat  perlindungan  habitat  penting untuk  eksploitasi  sumber  daya,  integrasi KKL dalam rencana pengelolaan perikanan,  serta  sistem  pengawasan  dan regulasi  yang  efisien.  Lebih  lanjut dikemukakan bahwa pengambilan keputusan  partisipatif  juga  dibutuhkan, untuk  memastikan  tindakan  pengelolaan dapat dipatuhi secara bersama.
Pada instrumen E-KKP3K, walaupun tujuan  tata  kelola  terakomodasi  pada seluruh  tingkatan,  namun  pelingkupan tujuan ekologi hanya meliputi bagian kecil
dari tingkatan inisiasi, kelola optimum dan mandiri, namun belum terakomodasi pada tingkatan  didirikan  dan  kelola  minimum. Pelingkupan tujuan ekologi terkonsentrasi dalam  skala  kecil  pada  tingkatan  kelola optimum  dan  mandiri.  Kondisi  ini membuktikan  tujuan  ekologi  dan  sosial belum  menjadi  kriteria  yang  penting diukur  sebagai  dampak  dari  efektifnya pengelolaan kawasan konservasi.
Jika  pada  instumen  E-KKP3K  dapat diintegrasikan  dengan  indikator  EAFM, maka seluruh tujuan pengelolaan kawasan konservasi  dapat  terakomodasi,  dan menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif. Pendalaman integrasi kedua  instrumen  ini,  menjadi  penting dalam  membangun  model  pengelolaan kawasan  konservasi  yang  efektif  untuk perikanan  berkelanjutan.  Implikasinya adalah penilaian efektivitas secara bertingkat  mesti  ditinjau  kembali.  Hal  ini disebabkan  status  efektivitas  pengelolaan kawasan tidak dapat dinilai parsial, namun harus dilakukan secara komprehensif.
Pregiwati (2014) menyatakan
keberadaan  dan  keberlanjutan  sumber daya  ikan  merupakan  kunci  sukses pengelolaan kawasan konservasi. Mesnildrey  et  al.,  (2013)  menyatakan munculnya  pendekatan  ekosistem  dalam pengelolaan  perikanan,  mempermudah dalam  mengukur  efektivitas  pengelolaan kawasan konservasi.

## 4. KESIMPULAN
Efektivitas  pengelolaan  kawasan konservasi  TPK  Kei  Kecil  berada  pada peringkat  merah,  dan  perkembangannya selama dua tahun tergolong lambat. Status pengelolaan  perikanan  pada  kategori sedang.  Hasil  Kobe  Plot  merekomendasi pengelolaan  dengan  mempertahankan strategi  eksisting.  Skenario  perbaikan pengelolaan  melalui  penetapan  80% indikator  dalam  kondisi  baik,  berpeluang mencapai  status  pengelolaan  baik  dalam waktu  3  –  4  tahun.  Penilaian  efektivitas secara  bertingkat  masih  lemah  dalam menjawab  keterkaitannya  dengan  status pengelolaan  perikanan.  Model  integrasi dalam pengelompokan tujuan pengelolaan (proteksi  ekologi,  penguatan  sosial  dan sistem tata kelola), membuktikan pentingnya  internalisasi  indikator  EAFM dalam  penilaian  efektivitas  pengelolaan kawasan konservasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Apresiasi disampaikan kepada Yayasan  WWF  Indonesia  yang  telah memfasilitasi  penelitian  ini.  Terima  kasih kepada  saudara  Abdullah  Habibi  yang mempertajam skenario perbaikan pengelolaan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eriksson,  H.,  Adhuri,  D.S.,  Adrianto  L., Andrew, N.L., Apriliani, T., Daw, T.,
Evans,  L.,  Garces,  L.,  Kamanyi,  E., Mwaipopo, R., Purnomo, A.H., Sulu, R.J.,  Bear,  D.J.  2016.  An  ecosystem approach  to  small-scale  fisheries through  participatory  diagnosis  in four  tropical  countries.  Global Environmental Change 36, 56–66. Halpern,  B.  2003.  The  impact  of  marine reserves:  do  reserves  work  and does  size  matter?.  Ecological Applications 13, 1, 117-137. Jennings, S. 2005. Indicators to support an ecosystem  approach  to  fisheries. Fish and Fisheries 6, 212–232.
Jennings,  S.  2009.  The  role  of  marine protected  areas  in  environmental management.  ICES  Journal  of Marine Science 66, 16–21.
Mesnildrey,  L.,  Gascuel,  D.,  Le  Papea,  O. 2013. Integrating Marine Protected Areas  in  fisheries  management systems: some criteria for ecological  efficiency.  Aquat.  Living Resources  26,  159–170.  doi: 10.1051/alr/2013056.
Roberts, C.M., Hawkins, J.P., Gell, F.R. 2005. The  Role  of  Marine  Reserves  in Achieving  Sustainable  Fisheries. Philosophical  Transactions  of  the Royal  Society  of  London  B: Biological Sciences 360, 1453, 123– 32. doi:10.1098/rstb.2004.1578. Pomeroy R.S., Watson, L.M., Parks, J.E., Cid, G.A. 2005. How is your MPA doing? A  methodology  for  evaluating  the management effectiveness of marine protected areas. Ocean and Coastal  Management  48,  485-502. doi:10.1016/j.ocecoaman.
Pregiwati,  L.A.,  Wiryawan,  B.,  Baskoro, M.S.,  Wisudo,  S.H.,  Satria,  A.  2015. Linking  indicators  for  ecosystem approach  to  fisheries  management and  management  of  marine protected  area  effectiveness  in Anambas  Island,  Indonesia.  AACL
Bioflux  Volume  8,  Issue  6,  1048- 1063.
Sainsbury,  K.,  Sumaila,  U.R.  2003. Incorporating ecosystem objectives into  management  of  sustainable marine  fisheries,  including  ’best practice’ reference points and use of marine  protected  areas.  In:  M. Sinclair.,  Valdimarsson,  G.  (Eds). Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem. CABI Publishing, Rome, pp. 343–361.
Weeks,  R.,  Russ,  G.R.,  Alcala,  A.C.    White, A.T.  2009.  Effectiveness  of  Marine
Protected  Areas  in  the  Philippines for Biodiversity Conservation.
Conservation Biology. 10 pp. Keputusan  Direktur  Jenderal  Kelautan Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil Nomor  44  Tahun  2012  tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan
Konservasi  Perairan,  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).
Keputusan  Bupati  Maluku  Tenggara Nomor  162  Tahun  2012  tentang Pencadangan  Kawasan  Konservasi Perairan Kabupaten Maluku Tenggara. Keputusan  Direktur  Jenderal  Tangkap Nomor  18  Tahun  2014  tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor  6  Tahun  2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, dan Perairan
Sekitarnya  di  Kabupaten  Maluku Tenggara Provinsi Maluku.