## KESIAPAN PEMERINTAH KELURAHAN PETARUKAN KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN
Tumija Institut Pemerintahan Dalam Negeri tumija@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  kesiapan  pemerintah kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan dana kelurahan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  induktif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara,  dokumentasi yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  bahwa  pemerintah Kelurahan Petarukan sudah siap dalam mengelola Dana Kelurahan. Hal itu dapat dilihat dari keempat dimensi yang menjadi analisis penulis dalam penelitian ini, yaitu pertama dimensi kesiapan  organisasi,  bahwasannya  pemerintah  kelurahan  sudah  diajukan  struktur pengelola dana kelurahan yang terdiri dari lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sekretaris  Lurah  sebagai  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  masing-masing  Kepala Seksi sebagai Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pembantu. Kedua, dimensi sistem, dalam kegiatan penginputan atau pengentrian data  sudah menggunakan aplikasi yakni SIMPDA. Ketiga, dimensi sumber daya manusia, sumber daya manusia yang mendukung  pengelolaan Dana Kelurahan sudah cukup dari sisi jumlahnya  namun untuk meningkatkan  kompetensi  belum  semua  diikutsertakan  pada  pelatihan  atau  workshop. Keempat,  dimensi  sarana  dan  prasarana,  di  Kelurahan  Petarukan  sarana  dan  prasarana yang  ada  kondisinya  relatif  masih  baik  dan  siap  dalam  mendukung  pengelolaan  Dana Kelurahan.
Kata Kunci: Kesiapan, Pengelolaan, Dana Kelurahan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  obtain  an  overview  of  the  readiness  of  the  Petarukan  sub-district government, Petarukan District, Pemalang Regency in managing village funds. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. Data collection techniques by interview,  documentation,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusions.  The result of the research is that the Petarukan Village government is ready to manage the Village Fund. It can be seen from the four dimensions that the authors analyze in this study, namely the first dimension of organizational readiness, that the sub-district government has proposed a village fund management structure consisting of the lurah  as the Budget  User Authority (KPA), the Secretary of the Lurah as the Commitment Making Officer (PPK). ) and each Section Head  as  Activity  Technical  Making  Officer  (PPTK)  and  Assistant  Treasurer.  Second,  the dimension  of  the  system,  in  the  activities  of  inputting  or  entering  data  already  using  an application, namely SIMPDA. Third, the dimensions of human resources, human resources that support the management of the Village Fund are sufficient in terms of numbers but not all of them are included in training or workshops to increase competence. Fourth, the dimensions of facilities and infrastructure, in Petarukan Village the existing facilities and infrastructure are in relatively good condition and ready to support the management of the Village Fund.
Keywords: Readiness, Management, Village Fund

## PENDAHULUAN
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) telah  mengubah  desa  yang  selama  ini masih  minim  dari  segi  pendapatan  desa, kini  dengan  adanya  dana  desa  tersebut yang penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Seiring  dengan  kemanfaatan  dari dana  desa,  maka  pada  waktu  Presiden Jokowi  menghadiri  kongres  Asosiasi Pemerintah  Kota  Seluruh  Indonesia (Apeksi)  di  Bali,  seluruh  walikota menginginkan  agar  kelurahan  juga mendapatkan  alokasi  anggaran  semacam dana  desa  dari  pemerintah  pusat.  Dalam pertemuan  tersebut,  para  walikota  cerita terkait  kelurahan  dari  kelurahan  yang tidak mendapatkan dana seperti desa. Hal ini  menimbulkan  kecemburuan  antara kelurahan dan desa (https://www.merdeka.com/uang/sri- mulyani-beberkan-awal-mula-rencana- pencarian-dana-kelurahan.html). Menindaklanjuti hal tersebut,
melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  187/PMK.07/2018  tentang  Tata Cara  Penyaluran  DAU  Tambahan  Tahun 2019,  maka  pemerintah  pusat  akan mencairkan  Dana  Kelurahan.  Dana Kelurahan  akan  dicairkan  pemerintah pusat  pada  2019  dengan  besaran  dana mencapai  Rp  3  triliun  yang  dianggarkan dalam  RAPBN  2019.  Dana  itu  akan menyentuh  8.300  kelurahan  secara nasional.
Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah  setelah  banyak  mendengar
keluhan  dari  masyarakat  terkait  dana  di tingkat kelurahan. Irma menjelaskan, dana desa  fokus  sebagian  besar  digunakan untuk  infrastruktur  mengingat  banyak jalan setapak di desa yang belum memadai hingga  menyulitkan  warga  dari  kebun untuk  ke  rumah  dan  pasar.  Dia melanjutkan, penggunaan dana kelurahan akan berbeda karena tidak berfokus dalam sektor infrastruktur melainkan UMKM dan pembangunan SDM.
(https://www.republika.co.id/berita/nasi onal/politik/18/10/23/ph1ut9354-tkn- presiden-siapkan-payung-hukum-dana- kelurahan).
Selanjutnya  dalam  kesiapan  dalam pengelolaan  dana  kelurahan,  pada penelitian  sebelumnya  menunjukkan bahwa  kesiapan  pemerintah  desa  dalam pengelolaan  keuangan  desa  cukup  baik dilihat  dari  kesiapan  organisasi  yang sudah  terpenuhi,  kesiapan  sistem  yang sudah  ada,  dan  kesiapan  sarana  dan prasarana yang cukup memadai. Walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa  kekurangan  seperti  minimnya kualitas  SDM  pemerintah  desa,  yang disebabkan  minimnya  pelatihan  yang diberikan  terkait  pengelolaan  keuangan desa (Harnida, 2017).
Kabupaten  Pemalang  salah  satu kabupaten  di  wilayah  Provinsi  Jawa Tengah  yang  mempunyai  empat  wilayah kecamatan  yang  terdiri  dari  desa  dan kelurahan.  Salah  satunya  yang  mendapat alokasi Dana Kelurahan adalah Kelurahan
Petarukan Kecamatan Petarukan. Berikut pagu alokasi dana kelurahan Kabupaten Pemalang tahun 2019 sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini.

## Tabel 1.1

## Pagu Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Pemalang tahun 2019
NO KEC/KEL APBD MURNI DAU TAMBAHAN (APBN) TOTAL DANA KEL APBD INDUK TAMBAHAN JML 1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5+6) I PEMALANG 3.048.165.000 4.202.044.000 7.250.209.000 2.590.966.000 9.841.175.000 1 Widuri 400.775.000 600.292.000 1.001.067.000 370.138.000 1.371.205.000 2 Pelutan 437.686.000 600.292.000 1.037.978.000 370.138.000 1.408.116.000 3 Kebondalem 454.099.000 600.292.000 1.054.391.000 370.138.000 1.424.529.000 4 Mulyoharjo 490.154.000 600.292.000 1.090.446.000 370.138.000 1.460.584.000 5 Bojongbata 435.091.000 600.292.000 1.035.383.000 370.138.000 1.405.521.000 6 Paduraksa 400.350.000 600.292.000 1.000.642.000 370.138.000 1.370.780.000 7 Sugihwaras 430.010.000 600.292.000 1.030.302.000 370.138.000 1.400.440.000 II TAMAN 830.393.000 1.200.584.000 2.030.977.000 740.276.000 2.771.253.000 1 Beji 343.882.000 600.292.000 944.174.000 370.138.000 1.314.312.000 2 Wanarejan Selatan 486.511.000 600.292.000 1.086.803.000 370.138.000 1.456.941.000 III   PETARUKAN 392.873.000 600.292.000 993.165.000 370.138.000 1.363.303.000 1 Petarukan 392.873.000 600.292.000 993.165.000 370.138.000 1.363.303.000 IV   COMAL 425.192.000 600.292.000 1.025.484.000 370.138.000 1.395.622.000 1 Purwoharjo 425.192.000 600.292.000 1.025.484.000 370.138.000 1.395.622.000
JUMLAH 4.696.623.000 6.603.212.000 11.299.835.000 4.071.518.000 15.371.353.000
Sumber: Kecamatan Petarukan, 2019
Dari tabel 1.1 di atas kelurahan Petarukan mendapat  APBD  murni  sebesar  Rp.
993.165.000  dan  DAU  tambahan  APBN sebesar  Rp.  370.138.000,  sehingga  total dana kelurahan yaitu Rp. 1.363.303.000.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka untuk  penggunaan  dana  kelurahan dimaksud  perlu  kesiapan  yang  matang dari  aparat  kelurahan  agar  dalam pengelolaannya  sesuai  dengan  yang diinginkan secara akuntabel.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Kesiapan Kelurahan
Kesiapan  organisasi  untuk  berubah antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel  seperti  variabel  motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap  positif  yang  dikembangkan  para karyawan,  serta  iklim  organisasi  yang mendukung  perubahan  (Lehman  dalam Asriani, 2009:15).
Berdasarkan  hal  di  atas,  pada konteks  yang  nyata  yang  penulis dimaksudkan adalah
kesiapan  pemerintah  kelurahan dalam  pengelolaan  dana  keluaran  agar segala  program  dan  kegiatan  yang menggunakan  dana  tersebut  dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

## a. Kesiapan Organisasi
Organisasi  merupakan  suatu  hal yang penting dalam pemerintahan baik pemerintah  pusat,  daerah  maupun pemerintahan  tingkat  bawah  seperti kelurahan.  Di  Indonesia  organisasi pemerintahan  juga  dikenal  dengan istilah birokrasi pemerintahan.
Birokrasi pemerintahan ini mempunyai  struktur  organisasi  yang diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  (Hadiyanti,  2013:11).  Lebih lanjut  Pentingnya  struktur  organisasi dikemukakan  oleh  Ancok  dalam Primasari (2011:39) bahwa keunggulan kompetitif organisasi antara  lain  ditentukan  oleh  struktur yang  ramping  l ean dan mean ‖  atau dalam  bahasa  lain  disebut  miskin struktur kaya fungsi.
Selanjutnya,  dalam  tugas-tugas pemerintahan  dilakukan  oleh  setiap orang  atau  pegawai.  Hal  tersebut senada  dengan  pendapat  Robbins dalam Primasari (2011:39-40) mengatakan bahwa struktur organisasi menetapkan  bagaimana  tugas  akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme  koordinasi  yang  formal serta pola interaksi yang diikuti.
Oleh  sebab  itu,  suatu  organisasi harus bekerja sesuai dengan mekanisme  yang  baik  karena  sangat penting  untuk  mewujudkan  tujuan yang diinginkan.

## b. Kesiapan Sistem
Sistem  merupakan  kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat  satu  dengan  yang  lainnya. Bagian  kecil  atau  anak  cabang  dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Keadaan tersebut yang akan terus terjadi hingga tiba  pada  saat  adanya  bagian  yang mengganggu kestabilan itu sendiri (Inu Kencana Syafi‘ i).
c. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  75  Tahun  2005 tentang  Kelurahan  adalah  pemerintah kelurahan  yang  terdiri  dari  lurah  dan dibantu oleh perangkat kelurahan.
Sumber  daya  manusia  merupa- kan  aset  terpenting  dari  organisasi dibandingkan  dengan  elemen  lainnya. Manusia  dalam  organisasi  memiliki peran  dan  fungsi  penting  bagi terwujudnya tujuan organisasi (Silalahi dalam Budiarti, 2016:23).
Sedangkan  pendapat  Wibowo dalam Herlina  (2013:7),  “Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan,  keterampilan,  kemam- puan,  dan  karakteristik  kepribadian
yang  mempengaruhi  secara  langsung terhadap kinerjanya.
Lebih  lanjut  menurut  Azman
(2015:7)  “K ompetensi  sumber  daya manusia  dapat  dilihat  dari  latar belakang pendidikan, pelatihan-
pelatihan yang pernah diikuti dan dari keterampilan  yang  dinyatakan  dalam pelaksanaan tugas.”
Sesuai  dengan  teori  tersebut, bahwa dalam pengelolaan dana alokasi tambahan  atau  dana  kelurahan dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai  kompetensi  agar  pelak- sanaan kegiatan berjalan dengan baik.
d. Kesiapan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan  elemen  pendukung  yang sangat  menunjang  dalam  pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa didukung sarana  dan  prasarana  tersebut  tujuan organisasi tidak akan tercapai.
Menurut  Silalahi  dalam  Budiarti (2016:24)  mengatakan  bahwa  sarana dan  prasarana  merupakan  sumber daya  fisik  yang  dibutuhkan  untuk mendukung  efisiensi  dan  efektivitas kerja suatu organisasi.
Sarana  dan  prasarana  tersebut memiliki posisi penting untuk dipersiapkan  karena  dengan  adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka pengelolaan dana kelurahan akan mudah  untuk  dilaksanakan  sesuai dengan  yang  dicita-citakan  dan tujuannya akan tercapai.

## 2. Konsep Pengelolaan
Menurut  G.R  Terry  dalam  Sukarna (2011:3) menyatakan “Manajemen adalah
pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  melalui  atau  bersama-sama usaha  orang  lain. ” Selanjutnya  juga  G.R Terry  dalam  Sukarna  (2011:7)  menyata- kan  bahwa  Terdapat  empat  fungsi  dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Peng- organisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).  Keempat fungsi  manajemen  ini  disingkat  dan dikenal dengan POAC.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  yaitu  berusaha  mendapatkan informasi  dan  mencari  pemahaman berdasarkan fakta atau fakta yang terjadi di  lapangan/lokasi  penelitian  untuk dianalisis lebih lanjut dari fenomena yang muncul sehingga gambaran yang jelas dan sistematis  diperoleh  untuk  memecahkan masalah penelitian yang dihadapi.
Data  bersumber  dari  data  primer berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  di  lapangan.  Wawancara  yaitu dengan  Lurah,  Kasi  Pembangunan  dan Bendahara  Kas  di  Kelurahan  Petarukan, kemudian Sekretaris Kecamatan Petarukan dan Kabid Pembangunan dinas PMD serta Kabid Pemerintahan Umum di Sekda Kabupaten Pemalang. Data sekunder  dari  berbagai  sumber,  yaitu dokumen,  jurnal,  surat  kabar,  buku,  dan peraturan.  Teknik  pengumpulan  data dalam  tulisan  ini  adalah  melalui wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan triangulasi data (Sugiyono, 2014) sebagaimana gambar 3.1 di bawah ini.

## Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Sumber: Sugiyono (2014)
Dalam analisis data yang digunakan  penulis  yaitu  melalui  tiga tahapan  yang  dikemukakan  Miles  dan Huberman  dalam  Silalahi  (2009:339)
sebagai berikut:
1. Reduksi data. Sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data. Pengumpulan  data  yang  dilakukan langsung  di  lapangan  atau  data lapangan  yang  dikumpulkan  dengan teknik  wawancara,  observasi, maupun dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.
2. Penyajian  data.  Adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan setelah  data  terkumpul.  Penulis menggambarkan,  menjelaskan,  dan memberikan  pemahaman  terhadap hasil  data  yang  diperoleh  di  lapangan dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan pemahaman serta proses menjawab  setiap  permasalahan  yang diangkat penulis
3. Menarik  kesimpulan  dan  verifikasi. Awalnya kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian  meningkat  lebih  terperinci. Dalam  hal  ini  kesimpulan  yang diberikan  berdasarkan  hasil  yang diperoleh  dari  pengumpulan  data, sehingga  menghasilkan  kesimpulan
yang  awalnya  sementara,  kemudian menjadi lebih terperinci, dan menjawab  segala  pertanyaan  dari sebuah  permasalahan  yang  diangkat penulis.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di lapangan terkait Kesiapan Aparat Kelurahan  Dalam  Pengelolaan  Dana Kelurahan  di  Kelurahan  Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang  akan  penulis  deskripsikan sebagai berikut. 1. Kesiapan  Pemerintah  Kelurahan dalam Pengelolaan Dana Kelurahan
a. Kesiapan Organisasi
Kesiapan  aparatur  kelurahan dalam  pengelolaan  dibutuhkan  suatu organisasi  dalam  rangka  mengurus keuangan atau anggaran yang diberikan oleh  pemerintah  pusat yang berbentuk  Dana  Alokasi  Umum Tambahan  (Dana  Kelurahan).  Sesuai peraturan yang berlaku, ada  beberapa organisasi  yang  ada  di  Kelurahan Petarukan  seperti  LPMK,  LKM,  PKK, Karang Taruna dll.

## Wawancara
Dokumentasi/koesioner
Observasi
Hal  tersebut  di  perkuat  oleh Lurah Petarukan Bapak Subkhi bahwa di  Kelurahan  Petarukan  ada  beberapa lembaga  ke  masyarakat  antara  lain: PKK,  Karang  Taruna,  LPMK  dan  LKM ” (Wawancara  tanggal  4  April  2019 pukul 08.30 WIB).
Sementara  dalam  pengelolaan Dana  Kelurahan  dibentuklah  struktur pengelola  yang  di  usulkan  oleh  Camat kepada  Bupati  Pemalang  Cq.  BKAD Kabupaten  Pemalang  yaitu  Lurah sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA) dan Bendahara Pembantu. Lurah sebagai  KPA  kemudian  menunjuk Sekretaris  Lurah  sebagai  Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu  serta  para  kepala  seksi sebagai  Pejabat  Pelaksana  Teknis
Kegiatan (PPTK), data mengenai tim ini sebagaimana pada tabel 4.1.

## b. Kesiapan Sistem
Pada  proses  pengelolaan  Dana
Kelurahan,  diawali  dengan  proses perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan serta pertanggungjawaban dibuat atau dilakukan menggunakan aplikasi. Untuk  pengentrian  data-data  yang terkait  dengan  Dana  Kelurahan menggunakan  SIMDA.  SIMDA  adalah sistem  pengelolaan  keuangan  daerah berbasis  teknologi  informasi client- server yang bertujuan untuk membantu pemerintah  daerah  dalam  meng- hasilkan  informasi  keuangan  yang relevan,  cepat,  akurat,  lengkap  dan dapat diuji kebenarannya. Hal ini sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan keuangan  Daerah  Berbasis  Informasi dan Teknologi.
Dana  alokasi/Anggaran  yang  di Kelurahan  Petarukan  ada  tiga  bidang kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan
yang  dibiayai  dari  APBD  yang dinamakan  Dana  Alokasi  Umum  yang berfungsi  untuk  kegiatan  operasional rutin  di  kantor  kelurahan  disebut anggaran  reguler.  Yang  kedua,  Dana Alokasi  Umum  Tambahan  (Dana Kelurahan)  masih  dalam  proses pendokumenan. Sampai saat ini masih dientri  yang  berfungsi  kegiatan  yang menunjang sarana dan prasarana. Dan yang  ketiga,  untuk  kegiatan  pember- dayaan masyarakat. Sementara anggaran yang pertama sudah berjalan seperti biasanya. “Pada  pengentrian  atau  input data/dokumen sudah maksimal tersebut  dilakukan  secara  online menggunakan aplikasi  SIMDA” tegas Pak  Bejo  selaku  Bendahara  Pembantu (Wawancara, tanggal 5 April 2019)
Hal  senada  juga  diungkapkan Lurah Petarukan Bapak Subkhi, “Untuk data atau dokumen yang terkait dengan perencanaan anggaran dana kelurahan untuk  pelaksanaan  kegiatan  sudah dilakukan  pengentriannya  di  aplikasi SIMDA untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi bilamana ada kesalahan untuk perbaikan ”
(Wawancara, tanggal 4 April 2019).
Dari uraian di atas bahwa dalam hal kesiapan sistem dalam penyaluran Dana  Kelurahan  atau  Dana  Alokasi Umum  Tambahan  dari  APBN  karena dalam penginputan atau pengentri data sesudah menggunakan aplikasi SIMDA. Hal  ini  menunjukkan  Kelurahan Petarukan sudah siap dalam mengelola anggaran tersebut.
c. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupa- kan  faktor  yang  paling  penting  dalam pengelolaan  anggaran  kelurahan  atau
Dana  Kelurahan  untuk  mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ( Good
Governance ).  Dalam  penelitian  yang dilakukan penulis bahwa sumber daya manusia  merupakan  elemen  yang mendukung dalam pengelolaan anggaran  kelurahan  di  Kelurahan Petarukan. Sumber  daya  manusia  yang  ada di  Kelurahan  Petarukan  dalam  rangka mendukung  kebijakan  pemerintah pusat  yaitu  pengelolaan  alokasi  dana kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 4.1 Daftar Pegawai Kelurahan Petarukan Tahun 2019 No. Nama Pangkat Jabatan Pendidikan 1 Subekhi, S.Sos III/d Lurah S1 2 Dirgono, SIP III/d Sekretaris Lurah S1 3 Kundoyo, SIP III/d Kaseksi Trantib S1 4 Sri Tiningisih, SIP III/c Kaseksi Ekbangkesos S1 5 Agus Herawan III/b Staf Trantib S1 6 Pamungkas, SH II/c Staf Pemerintahan SMA 7 Bejo II/a Staf Sek./bendahara SMA 8 Tutu Bidari SP, S.Sos - Pelayanan Umum S1 9 Nurjanah, SE - Pelayanan Umum S1 10  Danni Umar W, SH - Pelayanan Umum S1 11  Wildan Nasrullah - Pelayanan Umum SMA 12  Munthoha - Lebe Kematian SMA 13  Komaudin - Lebe Kematian SMA 14  Suripto - Penjaga Malam SMA Sumber: Kelurahan Petarukan, 2019 Dari  tabel  4.1  di  atas,  seluruh pegawai  yang  ada  di  Kelurahan Petarukan  berjumlah  15  orang,  di mana dengan latar belakang pendidikan  yang  bervariasi.  Lulusan sarjana  (S1)  sebanyak  8  orang,  dan sisanya  berjumlah  6  orang  lulusan SMA.  Namun  sumber  daya  atau pegawai  yang  ditunjuk  sebagai pengelola berjumlah 6 orang, diantaranya  Lurah  sebagai  KPA, kemudian  Sekretaris  Lurah  sebagai PPK dan Bendahara Pembantu 1 orang
dan Kepala Seksi sebagai PPTK ada 3 orang.  Jadi  kalau  dilihat  dari  data tersebut,  sumber  daya  manusia  yang tersedia di Kelurahan Petarukan sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. Namun pendapat lain disampaikan  oleh  Bapak  Roni  selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Petarukan bahwa untuk sumber daya manusia  di  Kelurahan  Petarukan masih terbatas atau sedikit belum ada penambahan  lagi,  karena  adanya
pegawai yang pensiun, dan juga yang pindah tugas, namun untuk menutupi kekurangan bisa dibantu oleh tim-tim khusus  yang  dilibatkan  (Wawancara tanggal 5 April 2019).
Untuk  menunjang  kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan Dana  Kelurahan  perlu  dilakukan peningkatan kompetensi dengan menyelenggarakan diklat-diklat ataupun  TOT.  Hal  ini  ditegaskan  oleh Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah  Bapak  Arif  Senoaji,  beliau mengatakan  bahwa  Setiap  kelurahan dikirim  surat  terkait  Bimtek  Dana Kelurahan  yang  diikuti  oleh  Lurah masing-masing kelurahan yang dilakukan  oleh  Provinsi.  (Wawancara tanggal 6 April 2019) Jadi pada dasarnya sumber daya manusia  yang  mendukung  dalam pengelolaan anggaran kelurahan atau Dana Kelurahan di Kelurahan Petarukan sudah cukup siap baik dari segi  jumlah  maupun  dari  segi keompetensinya.

## d. Kesiapan Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan pendukung  yang  cukup  penting  tempat dalam  pengelolaan  Dana  Kelurahan. Dalam hal perencanaan seperti Musrenbangkel  dibutuhkan  tempat  atau ruangan  yang  memadai.  Seperti  halnya meja,  kursi, kipas angin ataupun AC  dan lain-lain.  Sementara  itu  untuk  kegiatan laporan dan pertanggungjawaban dibutuhkan komputer, laptop, listrik, wifi, dan  printer  dan  dalam  mendukung jaringan.  Tanpa  adanya  sarana  dan prasarana  tersebut  kegiatan  tidak  akan berjalan  dengan  baik.  Namun  di
Kelurahan Petarukan menurut pengamatan penulis masalah sarana dan prasarana sudah cukup memadai. Hal  lain  disampaikan  oleh  Lurah Petarukan Bapak Subkhi beliau menyampaikan bahwa untuk sarana dan prasarana  musrenbangkel  sudah  ada yaitu  di  Aula  Kelurahan.(Wawancara tanggal 5 April 2019).
Lebih lanjut terkait kesiapan sarana dan  prasarana  juga  dikemukakan  oleh Bapak  Roni  selaku  Kasi  Pemerintahan. Beliau  menyatakan,  “Terkait  sarana  dan prasarana  Insya  Allah  kami  sudah  siap semua  hanya  masalah  SDM  yang  masih terbatas”. (Wawancara  tanggal  6  April 2019).
Berikut ini daftar inventaris Barang sebagai  sarana  dan  prasarana  dalam mendukung  kegiatan  di  Kelurahan Petarukan.
Tabel 4.2 Daftar Inventaris Barang Kelurahan Petarukan No Nama Barang Jumlah Keadaan Rusak  Baik  Sedang 1 Komputer 5 √ 2 Laptop 5 √ 3 Masin Tik 2 √ 4 Printer 4 √ 5 Kursi leher Tinggi 5 √ 6 Sofa 3 √ 7 Speaker Aktif 2 √ 8 Microfone 2 √ 9 Telepon Umum 1 √ 10  Meja 21 √ 11  Kursi Kayu 46 √ 12  AC 3 √ 13  Kipas Angin 3 √ 14  Meja Bundar 1 15  Rak Buku & Arsip 1 √ 16  Infokus 1 √ 17  Chitos (kursi) 100 √ 18  TV 1 √

## Sumber: Kelurahan Petarukan, 2019
Dari beberapa barang inventaris di atas,  rata-rata  kondisinya  masih  baik untuk  digunakan  dalam  pengelolaan Dana kelurahan, hanya satu barang yang
kondisinya  sudah  rusak  yaitu  Televisi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengelolaan  Dana  Kelurahan.  Artinya bahwa  dari  kesiapan  sarana  dan prasarana  kelurahan  Petarukan  sudah siap mendukung program Dana Kelurahan. 2. Pengelolaan Dana Kelurahan
Sebelum  masuk  ke  pembahasan dimensi  pengelolaan,  penulis  terlebih dahulu menguraikan mengenai dana apa saja yang masuk ke kelurahan. Kelurahan Petarukan mendapatkan Anggaran sebagaimana tabel 4.3 berikut. Tabel 4.3 Pagu Alokasi Dana Kelurahan Petarukan Tahun 2019 NO KEC/KEL APBD MURNI DAU TAMBAHAN (APBN) TOTAL DANA KEL APBD INDUK TAMBAHAN JML 1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (5+6) 1 PETARUKAN 392.873.000 600.292.000 993.165.000 370.138.000 1.363.303.000 1 Petarukan 392.873.000 600.292.000 993.165.000 370.138.000 1.363.303.000 JUMLAH 4.696.623.000 6.603.212.000 11.299.835.000 4.071.518.000 15.371.353.000 Sumber: Kecamatan Petarukan, 2019 Berdasarkan  tabel  4.3  di  atas Kelurahan  Petarukan  mendapatkan  pagu alokasi dana kelurahan sebesar 1.363.303.000,  yang  terdiri  dari  jumlah APBD  murni  sebesar  993.165.000  dan DAU tambahan APBN sebesar 370.138.00. Jumlah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya  harus  dikelola  dengan baik oleh perangkat kelurahan.

## a. Perencanaan
Pada  setiap  program  kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Petarukan, baik program pem- bangunan  sarana  dan  prasarana terlebih dahulu dilaksanakan musrenbangkel.  Kegiatan  musren- bangkel  tersebut  untuk  mendapatkan aspirasi  dari  seluruh  masyarakat  dan
menyaring  program-program  yang termasuk prioritas. Hal tersebut sesuai dengan  pernyataan  Lurah  Petarukan Bapak  Subkhi,  “ Perencanaan  program kegiatan  diawali  hasil  musrenbang 2018 atau menyelenggarakan
musrenbang  khusus  pelaksanaan  dari Dana kelurahan”( Wawancara tanggal 4 April 2019 pukul 08.30 WIB).
Hal  senada  juga  disampaikan oleh  bendahara  Bapak  Bejo,  beliau mengatakan  bahwa  program  pem- bangunan  yang  akan  menggunakan dana alokasi tambahan (dana kelurahan), masyarakat bersama kelurahan sudah melaksanakan Musrenbangkel. (Wawancara tanggal 5
April 2019 pukul 08.30 WIB).
Lebih  lanjut  dalam  perencanaan kegiatan  disampaikan  oleh  Kasi
pemerintahan  Kecamatan  Petarukan Bapak Roni, Beliau mengemukakan.
Setelah  ada  Instruksi  Presiden terkait  dana  kelurahan,  Kabupaten Pemalang  melakukan  rapat  tim  kecil.
Alhamdulilah  sesuai  dengan  PMK  No 187/PMK  07/2019.dan  Permendagri No.  130  Tahun  2018,  Pemerintah Kabupaten Pemalang membahas Juknis dana  kelurahan,  kemudian  mengun- dang  seluruh  lurah  membicarakan teknis  pengisian  RKH  di  kelurahan masing-masing. (Wawancara tanggal 6
April 2019 pukul 10.00WIB).
Hasil dari musrenbangkel kemudian  dimasukkan  ke  dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP ini  berisi  beberapa  program  kegiatan prioritas  yang  telah  diusulkan  oleh kelompok  masyarakat  berdasarkan hasil musrenbangkel. Dalam pengajuan RKP  ke  tahap  pelaksanaan  ini, dibarengi  dengan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  (RKA)  yang  kemudian dimasukkan/dientri ke dalam Simda.
Dari  uraian  tersebut  di  atas bahwa  dalam  perencanaan  program kegiatan  yang  menggunakan  alokasi dana tambahan/dana kelurahan tahun
2019,  Kelurahan  Petarukan  sudah menggunakan perencanaan yang sesuai  dengan  teori  di  atas  dan perencanaan program kegiatan menggunakan  hasil  musrenbangkel tahun 2018 dan disusun sesuai RKP dan RKA kelurahan Petarukan Tahun 2019.
b. Pengorganisasi
Pengorganisasi merupakan penentuan atau pengelompokan orang- orang, penyusunan jenis-jenis kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam penggunaan  dana  kelurahan  agar pengelolaannya  berjalan  dengan  baik dan  akuntabel  agar  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  direncanakan,  maka Camat mengusulkan kepada Bupati cq. Kepala  BPKAD  Kabupaten  Pemalang personel  yang  menangani  Dana Kelurahan  tersebut.  Berikut  di  bawah ini  pengelola  Dana  kelurahan  yang diusulkan oleh Camat Petarukan.

## Tabel 4.4

## Pengelola Dana Kelurahan di Kelurahan Petarukan
No Nama Jabatan Jabatan Pengelola Dana Kelurahan 1. Subkhi, S.Sos Lurah Petarukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Dirgono, SIP Sekretaris Lurah Pejabat  Penatausahaan  Keuangan (PPK) pembantu 3. Para Kepala Seksi Kepala Seksi Pejabat  Pelaksana  Teknis  kegiatan (PPTK) 4. Bejo Staf Bendahara Pengeluaran pembantu Sumber: Kantor Kelurahan Petarukan, 2019
Berdasarkan  tabel  4.4  di  atas dapat  dijelaskan  bahwa  sebelum adanya Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana  Kelurahan),  lurah  menjabat sebagai  PPTK,  namun  setelah  adanya dana  kelurahan  fungsi  lurah  berubah menjadi  KPA  yang  secara  tugas  dan tanggung  jawab  lebih  berat.  Hal  ini sesuai  pernyataan  dari  Bapak  Subkhi selaku  Lurah  Petarukan.  Beliau mengatakan, “Dengan  adanya  Dana Kelurahan ini, ada perubahan pengelola keuangan,  dulu  tugas  lurah  sebagai pembantu  KPA  naik  menjadi  KPA.” (Wawancara  tanggal  4  April  2019 pukul 08.30 WIB)
Dilihat dari data dan wawancara di  atas  dalam  pengorganisasian, Kelurahan Petarukan sudah menjalankan  Surat  Edaran  Bupati Nomor  910/812/Tahun  2019  tentang
Alokasi  Anggaran  Kelurahan  yaitu membentuk  tim  pengelola  dana kelurahan.

## c. Pelaksanaan Kegiatan
Sesuai  dengan  Permendagri Nomor  130  Tahun  2018  tentang Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana  Kelurahan  dan  Pember- dayaan  masyarakat  di  Kelurahan. Berdasarkan  Permendagri  Nomor  130 Tahun  2018  tersebut,  pelaksanaan kegiatan  menggunakan  Dana  Alokasi Umum  Tambahan  Tahun  2019  ke dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Pemalang Tahun Anggaran 2019.
Pada  pelaksanaan  kegiatan  ini, Kelurahan  Petarukan  melaksanakan kegiatan  sarana  dan  prasarana  yang meliputi:  pengadaan,  pembangunan, pengembangan  dan  pemeliharaan sarana  dan  prasarana  lingkungan pemukiman,  transportasi,  kesehatan,
pendidikan  dan  kebudayaan.  Sedang- kan  kegiatan  pemberdayaan  masyara- kat  meliputi:  pelayanan  kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan,  pengembangan  usaha mikro  kecil  dan  menengah,  lembaga kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa.
Hal  tersebut  senada  dengan pernyataan  Lurah  Petarukan  Bapak Subkhi,  “Kegiatan  yang  dilaksanakan dari  Dana  Alokasi  Umum  Tambahan (Dana  Kelurahan)  digunakan  untuk sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat” (Wawancara  tanggal  4  April  2019 pukul 08.30 WIB).
Sementara  itu,  menurut  Bapak Bejo selaku Bendahara menyampaikan bahwa  terkait  pelaksanaan  kegiatan masih  dalam  proses  dokumentasi karena masih menunggu petunjuk lebih lanjut.  Sementara  untuk  kegiatan operasional  rutin  sudah  berjalan karena menggunakan
anggaran
reguler”. (Wawancara  tanggal  5  April 2019 pukul 08.30 WIB). Dari  pernyataan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan  yang  bersumber  dari  dana alokasi umum tambahan/ untuk sarana dan  prasarana  dan  pemberdayaan masyarakat,  namun  pelaksanaannya masih  menunggu  Perbub  tentang pedoman/juknis terlebih dahulu.
Selanjutnya,  dalam  pelaksanaan kegiatan  sesuai  Surat  Edaran  Bupati Pemalang  Nomor  910/812/Tahun 2019  tentang  Alokasi  Dana  Kelurahan yakni akan menggunakan tipe
Swakeloa  III  yakni  swakelola  yang direncanakan  dan  diawasi  oleh penanggung jawab anggaran/ kelurahan  dan  dilaksanakan  oleh organisasi masyarakat pelaksana Swakelola. Namun hal berbeda disampaikan oleh  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan Petarukan Bapak Roni, Beliau berpendapat bahwa pelaksana kegiatan di Kelurahan Petarukan belum dilaksanakan  oleh  ormas  namun  bisa dilaksanakan oleh pokmas yang ada di Kelurahan  Petaruka  karena  pedoman (Perbub) yang mengatur itu belum ada. Namun  demikian  pelaksana  kegiatan bisa  dilakukan  oleh  kelurahan  tetapi melalui  penyedia  dengan  syarat pokmas  tidak  bersedia  atau  tidak sanggup.  (Wawancara  tanggal  6  April 2019 pukul 10.00WIB).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat digarisbawahi  bahwa  dalam  pelak- sanaan  kegiatan  yang  menggunakan Dana  Kelurahan  untuk  tahun  2019 belum  dilaksanakan  secara  Swakelola sehubungan  Peraturan  Bupati  yang mengatur  kegiatan  tersebut  belum terbit  dan  masih  dalam  proses penyusunan.
d. Pengawasan / Controlling
Menurut  Hasibuan  (2007:118)
Pengorganisasi  adalah  suatu  proses penentuan, pengelompokan dan persatuan  berbagai  macam  aktivitas yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan,  menetapkan  wewenang secara  relative  didelegasikan  kepada setiap  individu  yang  akan  melakukan kegiatan tersebut. Dalam pengelolaan dana kelurahan  ini,  Kelurahan  Petarukan
yang  akan  menggunakan  Swakelola tipe  III,  maka  pengawasan  dilakukan oleh  penanggung  jawab  anggaran/ kelurahan.
Hal  tersebut  senada  dengan pernyataan  Lurah  Petarukan  Bapak Subkhi,  “ Kontrol  akan  dilakukan  oleh kita  dan  nanti  akan  ada  tim perencanaan, ada tim pelaksanaan dan ada  tim  pengawasan,  nah  fungsi  dari tim pengawasan yang akan mengevaluasi dan memonitoring sehingga  diharapkan  kegiatan  sesuai dengan yang direncanakan”
”(Wawancara  tanggal  4  April  2019 pukul 08.30 WIB).
Sejalan  dengan  pernyataan  di atas,  bahwa  dalam  pengawasan kegiatan  yang  menggunakan  anggaran dana kelurahan, pengawasan dilakukan oleh  tim  pengawas  atau  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Pemalang. (Wawancara dengan Bpk Roni tanggal 6 April 2019 pukul 10.00WIB).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis maka bisa ditarik  kesimpulan,  bahwa  Kelurahan Petarukan  sudah  siap  untuk  Pengelolaan Dana  Kelurahan,  hal  ini  ditunjukkan  dari empat  dimensi  yaitu;  yang  pertama dimensi  kesiapan  organisasi  sudah  siap, hal  ini  ditunjukkan  dengan  dibentuknya pengelola dana kelurahan. Kedua, dimensi kesiapan sistem, pada dimensi ini, dimana penginputan  atau  pengentrian  data menggunakan  aplikasi  SIMDA.  Jadi  dari dimensi  ini  menurut  penulis  bisa dikatakan siap. Kemudian ketiga, dimensi sumber  daya  manusia.  Dari  sisi  demensi ini  bahwa  pegawai  yang  dimiliki Kelurahan Petarukan berjumlah 18 orang, hal  ini  sangat  siap  untuk  mendukung
adanya  Dana  Kelurahan,  namun  untuk kegiatan  diklatnya  ataupun  pelatihan lainnya  dalam  meningkatkan  kompetensi belum diikutkan semua. Dimensi keempat, yakni  dimensi  sarana  dan  prasarana,
sesuai  daftar  inventaris  yang  dimiliki, Kelurahan  Petarukan  sudah  cukup  siap dalam  mendukung  pengelolaan  dana kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Hasibuan,  Malayu.  2006. Manajemen
(Dasar,  Pengertian  dan  Masalah). Jakarta: PT Bumi Aksara
Siagian , Sondang  P.  2011 . Manajemen
Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Silalahi, Ulber. 2011 . Asas-asas Manajemen . Bandung: Refika Aditama. ____________  2010, Metode  Penelitian  Sosial.
Bandung: Refika Aditama Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta Sukarna, Drs. 2011. Dasar-dasar Manajemen . Bandung: Mandar Maju Terry, George. R. 2008. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Alumni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  75  Tahun
2005 tentang Kelurahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 187/PMK.07/2018  tentang  Tata Cara  Penyaluran  DAU  Tambahan Tahun 2019 Permendagri  Nomor  130  Tahun  2018 tentang  Kegiatan  Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadan Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2018  tentang  Pedoman Swakelola Peraturan  Bupati  Pemalang  Nomor  56 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan keuangan Daerah Berbasis Informasi dan Teknologi
Surat Edaran Bupati Nomr 910/812/Tahun 2019 tentang Alokasi Anggaran Kelurahan

## Sumber Lain
Azman, Tengku. 2015. ―Analisis Komitmen
Organisasi,  Kesiapan  Sumberdaya Manusia,  Infrastruktur  serta  Sistem Informasi dalam Menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti). (http://ejournal.unri.ac.id/index.ph p/JS.../3124) {3 Januari 2017}.
Budiarti,  Melda.  2016.  Kesiapan  dan Strategi  Pemerintah  Desa  dalam Implementasi  Kebijakan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (Studi  Penelitian  di Desa  Sumur  Tujuh,  Kec.  Wonosobo, Kab. Tanggamus. Skripsi. Universitas
Lampung. (http://digilib.unila.ac.id/.../...)  {21
Desember 2016}
Diansari, Rani Eka. 2016. Analisis Kesiapan
Desa dalam Implementasi Penerapan
UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo  Kabupaten  Temanggung Jawa Tengah).
Hadiyanti,  Rini.  2013.  Implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2003  tentang  Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda.
(http://Ejournal.ip.fisip.ummul.ac.id ). {3 Januari 2017} Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi  PP  71  Tahun  2010 ” Skripsi.  Dipublikasikan .  Universitas Negeri Padang. ( unp.ac.id/file?...%20Analisis%20fakt or-faktor%20...). {5 Mei 2016} Harnida. 2017. Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Desa  di  Desa  Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.  Skripsi  Univ.  Hasanudin Makassar.(https://docplayer.info/ 46867119-.. jai.html) Primasari, Andin Niantima. 2011. Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap  Efektifitas  Pelaksanaan Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Pertanian,  Tanaman  Pangan  dan Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan  Kabupaten  Pesisir Selatan‖.Tesis. Dipublikasikan. Universitas Andalas. http://Repository.unand.ac.id/168 01/1/tesis.pdf) {3 Januari 2017}