## Bongaya Journal of Research in Management
( Diterima : 18 Agustus 2018; direvisi: 09 September 2018; dipublikasikan : 31 Oktober 2018 ) ©2018 –Bongaya Journal of Research inManagement STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Volume 1 Nomor 2. Hal 45-55. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM

## Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan
Pemerintah Desa
(Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)
Warka Syachbrani 1 & Muhammad Yahya 2
Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar 12 Email:warka.syachbrani@stieamkop.ac.id 1 , muhammad.yahya@stieamkop.ac.id 2
Abstract: This research is aimed to find out Village Financial Management in Indonesia. Descriptive qualitative research applied to analyzed primary and secondary data. The data were collected through interview and documentation technique. The data were analyzed by  collecting,  reducing,  presenting  data,  concluding  and  verifying  so  the  researcher can draw  the  final  conclusion.  The  data  validity  checked  by  triangulation  techniques  and member checks. The results indicate that the management of village finances as a whole was  not  in  accordance  with  the  regulations.  In  the  implementation  stage,  the  village government has lower creativity in managing village finances.
Keywords: Village Financial Management
Abstrak: Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menginvestigasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa terkhusus  dalam  hal  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mereduksi,  menyajikan  data,  penyimpulan  dan  verifikasi  hingga  ditarik  sebuah kesimpulan  final.  Keabsahan  data  dapat  diperiksa  dengan  menggunakan  teknik triangulasi  dan  member  check.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  secara  keseluruhan  masih  belum  sesuai  dengan  peratutan  yang  berlaku. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan, Pemerintah Desa kurang memiliki kreatifitas dalam mengelola  keuangan  desa,  sehingga  masih  besar  ketergantungannya  pada  dana  transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kata kunci : Manajemen Keuangan Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN
Pemerintah Republik Indonesia beberapa tahu  terakhir  berfokus  dalam  menstimulasi pembangunan  dari  komponen  Pemerintahan terkecil,  yaitu  Desa.  Demi  mencapai  tujuan pemerintah  tersebut,  Pemerintah  Pusat  telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit jumlahnya  dalam  komposisi  anggaran  nasional (APBN)  setiap  tahunnya.  Namun  demikian, terdapat  banyak  masalah  atau  persoalan  yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan  tujuan  tersebut  haruslah  melalui sebuah  manajemen  pemerintah  yang  ideal, termasuk  manajemen  keuangan.  Setiap  entitas publik  maupun  bisnis  membutuhkan  manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan yang baik dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya pada organisasi pemerintah yang lebih kompleks dalam praktiknya.
46  | Bongaya Journal of Research in Management
Vol. 1 No. 2 Oktober 2018
Bastian  (2015)  menjelaskan  bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan Pemerintah  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban, dan  pengawasan  keuangan  desa.  Selanjutnya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa yang dimaksudkan dengan keuangan desa adalah semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan  desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  termasuk  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa tersebut.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  dijelaskan  bahwa mulai  tahun  2015  desa  memperoleh  kucuran dana  sebesar  10  persen  dari  APBN  secara langsung tanpa perantara. Tetapi jumlah nominal yang  diberikan  kepada  masing-masing  desa berbeda  bergantung  dari  geografis  desa,  jumlah penduduk,  dan  angka  kematian.  Alokasi  dari APBN tersebut tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan  penerimaan pendapatan desa.
Meningkatnya  pendapatan desa tentunya memerlukan  adanya  tata  kelola  keuangan  yang baik.  Manajemen  keuangan  di  tingkat  desa memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan  pemerintah  serta  penyediaan  barang dan  jasa  publik.  Termasuk  dalam  hal  penegakan kebijakan  pemerintah  di  berbagai  bidang misalnya administrasi tanah, keluarga berencana, pengadaan  sarana  dan  prasarana  desa  di  bidang keuangan publik seperti penerimaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Selanjutnya, keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa sebagai kepala  Pemerintahan  Desa  adalah  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  dan mewakili  Pemerintah  Desa  dalam  kepemilikan kekayaan  desa  yang  dipisahkan.  Salah  satu wewenang Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa  yang  dikelola  dalam  rangka  pelaksanaan program  serta  kegiatan  desa  tersebut  (Bastian, 2015).
Secara  khusus,  desa  mempunyai  peran penting  dalam  menyediakan  layanan
infrastruktur  pedesaan  dan  terlibat dalam aktivitas  penurunan  kemiskinan,  peningkatan kesejahteraan  sosial,  pendidikan  dasar  dan kesehatan  masyarakat.  Meskipun  kebanyakan investasi  dan  pelayanan  masyarakat  tersebut didanai  oleh  struktur  pemerintah  pusat  dan daerah, namun beberapa sumber daya berpotensi dapat diupayakan secara mandiri oleh Pemerintah Desa sendiri.
Namun,  tidak  mudah  bagi  Pemerintah Desa  untuk  mengenban  amanah  yang  tidak sedikit  tadi.  Banyak  keterbatasan  yang  dihadapi oleh  Pemerintah  Desa,  diantaranya  adalah kualitas  sumber  daya  manusia  yang  sejatinya menjadi tulang punggung pengelolaan Pemerintah Desa (Syachbrani, 2013). Oleh sebab itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  investigasi terhadap  realisasi  perencanaan  dan  pengelolaan keuangan Pemerintah Desa.

## TEORI DAN LITERATUR REVIEW
a. Manajemen Keuangan Desa
Menurut Halim (2014)
bahwa manajemen  keuangan  Pemerintah  melingkupi semua  kegiatan  atau  aktivitas  yang  berkaitan dengan  masalah  pendapatan,  masalah  belanja, masalah  penanganan  kelebihan  pendapatan  di atas  belanja  ( surplus )  atau  masalah  kelebihan belanja  di  atas  pendapatan  ( defisit )  yang  dikenal dengan masalah pembiayaan. Berdasarkan pengertian  tersebut,  ada  tiga  fungsi  dari manajemen  keuangan  pemerintah,  yakni  sebagai berikut:
1. Sebagai alat dalam mengoptimalkan pendapatan,  baik  dalam  bentuk  pendapatan pajak maupun bukan pajak.
2. Sebagai  alat  dalam  mengkomposisikan (memproporsikan) belanja, baik di
pemerintah pusat maupun daerah.
3. Sebagai alat dalam mengoptimalkan pengelolaan  pembiayaan,  yaitu  penyaluran dana  ketika  surplus  dan  pencarian  dana ketika defisit.
Manajemen  keuangan  di  tingkat  Desa memiliki  fungsi  penting  dalam  pelaksanaan kebijakan  Pemerintah  demikian  pula  dalam penyediaan  barang  dan  jasa  publik.  Termasuk dalam  hal  penegakan  kebijakan  Pemerintah  di berbagai  bidang  misalnya  administrasi  tanah, keluarga berencana, dan di area keuangan publik seperti  pengumpulan  penerimaan,  pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa.
Warka Syachbrani , Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan) | 47
Secara  khusus,  desa  mempunyai  peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur  pedesaan  dan  terlibat dalam aktivitas  penurunan  kemiskinan,  peningkatan kesejahteraan  sosial,  pendidikan  dasar  dan kesehatan  masyarakat.  Meskipun  kebanyakan investasi  dan  pelayanan  masyarakat  tersebut didanai  oleh  struktur  pemerintah  pusat  dan daerah,  namun  beberapa  sumber  daya  masih disediakan  oleh  desa  dan  penyediaan  ini didukung oleh beberapa desa.
Orang  yang  menjabat  sebagai  Kepala Desa  mempunyai  beberapa  tugas  yang  harus dilaksanakan.  Tugas  Kepala  Desa  bukan  hanya memimpin  masyarakat  di  wilayahnya,  tetapi masih  banyak  lagi  tugas  yang  lain.  Keuangan desa  dikelola  berdasarkan  azas-azas  transparan, akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai kepala  pemerintah  desa  adalah  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  mewakili pemerintah  desa  dalam  kepemilikan  kekayaan desa  yang  disahkan.  Salah  satu  wewenang Kepala  Desa  adalah  terkait  dengan  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut.

## b. Memperkuat Manajemen Keuangan Desa
Berbagai  masalah  manajemen  keuangan daerah  pedesaan,  terutama  tercermin  dalam:  hak yang  tidak  jelas,  akuntansi  non-aset,  aset kolektif,  perekrutan  dan  kontrak  penyimpangan (Bastian,  2015  dan  Syachbrani,  2013).  Misalnya manajemen dana khusus, penggunaan dana yang tidak  benar,  manajemen  keuangan  yang  tidak standar;  tingkat  staf  akuntansi  profesional  yang rendah,  kurangnya  manajemen  yang  demokratis dan pengawasan.
Bastian  (2015)  mengemukakan  bahwa strategi  manajamen  keuangan  Pedesaan  untuk mengatasi  masalah  ini,  disarankan  solusi penguatan  manajemen  keuangan  tingkat  desa sebagai berikut:
1. Memperkuat  advokasi  hukum,  peningkatan kesadaran desa menurut hukum.
2. Standarisasi manajemen asset secara kolektif dan  berusaha  untuk  melestarikan  serta meningkatkan nilai aset kolektif.
3. Membangun  sistem  manajemen  keuangan untuk memastikan bahwa manajemen keuangan tingkat desa telah sesuai aturan.
4. Mengeksplorasi bentuk-bentuk baru pengelolaan  keuangan  agar  secara  aktif memperbaiki struktur manajemen.
5. Melaksanakan  akuntansi  terkomputerisasi dan meningkatkan tingkat manajemen.
6. Melakukan pekerjaan dengan baik di tingkat desa,  termasuk  pengungkapan  keuangan  dan mekanisme pengawasan.
7. Untuk  memenuhi  tingkat  demokrasi,  tim manajemen  keuangan  harus  benar-benar demokratis.
8. Meningkatkan  audit  dan  memperkuat  fungsi pengawasan.
9. Melakukan pekerjaan dengan baik di tingkat desa  dengan  membangun  tim  akuntansi untuk memperkuat basis akuntansi.

## c. Perencanaan Keuangan Desa
Pemerintah  desa  menyusun  perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan  pembangunan  kabupaten  dan  kota. Rencana  pembangunan  desa  disusun  untuk menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  dan pengawasan.  Mekanisme  perencanaan  menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan  RKPDesa.  Kemudian  Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang  telah  disepakati  bersama,  kemudian disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  atau  sebutan lain  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati Walikota dapat  mendelegasikan  evaluasi  Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDesa  kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota  menetapkan  hasil  evaluasi Rancangan  APBDesa  paling  lama  20  (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
48  | Bongaya Journal of Research in Management Vol. 1 No. 2 Oktober 2018
6. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil evaluasi  maka  Peraturan  Desa  tersebut berlaku dengan sendirinya.
7. Dalam  hal  Bupati/Walikota  menyatakan hasil  evaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  tidak  sesuai  dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,
Kepala  Desa  melakukan  penyempurnaan paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila  hasil  evaluasi  tidak  ditindaklanjuti oleh  Kepala  Desa  dan  Kepala  Desa  tetap menetapkan  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  menjadi  Peraturan  Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan
Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan  berlakunya  pagu  APBDesa tahun  anggaran  sebelumnya.  Dalam  hal Pembatalan,  Kepala  Desa  hanya  dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala  Desa  memberhentikan  pelaksanaan Peraturan  Desa  Paling  lama  7  (tujuh)  hari kerja  setelah  pembatalan  dan  selanjutnya Kepala  Desa  bersama  BPD  mencabut peraturan desa dimaksud.

## d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam  pelaksanaan  anggaran  desa  yang sudah  ditetapkan  sebelumnya  timbul  transaksi penerimaan  dan  pengeluaran  desa.  Semua penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki  pelayanan  perbankan  di  wilayahnya maka  pengaturannya  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Beberapa  pengaturan  dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut
Permendagri  No.  113  tahun  2014  adalah sebagaimana berikut:
1. Pemerintah desa dilarang melakukan
pungutan  sebagai  penerimaan  desa  selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara  dapat  menyimpan  uang  dalam
Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan  jumlah  uang  dalam  kas  desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa  tidak  dapat  dilakukan  sebelum rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran  desa  tidak  termasuk  untuk belanja  pegawai  yang  bersifat  mengikat  dan operasional  perkantoran  yang  ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan  biaya  tak  terduga  terlebih  dulu harus  dibuat  Rincian  Anggaran  Biaya  yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksana  Kegiatan  mengajukan  pendanaan untuk  melaksanakan  kegiatan  harus  disertai dengan  dokumen  antara  lain  Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana  Anggaran  Biaya  di  verifikasi  oleh Sekretaris  Desa  dan  disahkan  oleh  Kepala Desa.
9. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan  atas  beban  anggaran  belanja kegiatan  dengan  mempergunakan  buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala  Desa.  Surat  Permintaan  Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP); Pernyataan  tanggungjawab  belanja;  dan Lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan  SPP  yang  telah  di  verifikasi Sekretaris  Desa,  Kepala  Desa  menyetujui permintaan  pembayaran  dan  bendahara melakukan  pembayaran.  Pembayaran  yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
12. Bendahara  desa  sebagai  wajib  pungut  pajak penghasilan  (PPh)  dan  pajak  lainnya,  wajib menyetorkan  seluruh  penerimaan  potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

## METODE

## a. Desain Penelitian
Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai
Warka Syachbrani , Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan) | 49 masing-masing  variabel,  baik  satu  variabel  atau lebih  sifatnya  independen  tanpa  membuat hubungan  maupun  perbandingan  dengan  varibel yang  lain  (Sujarweni,  2015).  Penelitian  ini dilakukan  pada  Desa  Munte  Kabupaten  Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yakni berupa laporan keuangan desa  yang  digunakan  sebagai  alat  ukur  untuk mengukur bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan  desa  sesuai  dengan  Permendagri  No. 113 tahun 2014.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  jenis  data yang  digunakan,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan  wawancara  langsung  kepada  pihak-pihak yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  desa di  Desa  Munte  yaitu  Kepala  Desa  sebagai pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai pengawas  pelaksanaan  kegiatan  desa,  Sekretaris Desa sebagai pelaksana pengelolaan administrasi desa, Bendahara Desa sebagai pelaksana pengelola  keuangan  desa  dan  Masyarakat  desa sebagai  pihak  yang  menyalurkan  aspirasi.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  desa  yang berupa  laporan  keuangan  desa  tahun  2015 sampai 2017.
Data  dikumpulan  dengan  menggunakan teknik  pengumpulan  data  yakni  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan  data  tersebut,  data  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis data  kualitatif  model  Miles  dan  Faisal,  dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## b. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan Keuangan  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014.  Adapun yang  dimaksud  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah  rangkaian  aktivitas  yang  dimulai  dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan  yang  harus  berdasarkan  azas transparan, azas partisipatif, dan azas akuntabilitas.
c. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam
penelitian  ini  yaitu  analisis  data  kualitatif. Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan pengujian  linguistik,  tujuannya  untuk
menggambarkan  atau  menguraikan  gejala  yang diteliti.  Menurut  Sujarweni  (2015)  Analisis  data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian  diolah  dengan  statistik  dan  dapat digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah dalam  penelitian.  Dengan  demikian,  teknik analisis  data  dapat  diartikan  sebagai  cara melaksanakan  analisis  terhadap  data,  dengan tujuan  mengolah  data  tersebut  untuk  menjawab rumusan masalah.
Peneliti  melakukan  tahap-tahap  analisis data  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  analisis data kualitatif model Miles dan Faisal (Sujarweni, 2015), yaitu sebagai berikut:
i. Tahap  pengumpulan  data,  di  mana  peneliti memperoleh  data  dari  hasil  wawancara,  dan dokumentasi.
ii. Tahap  reduksi  data,  di  mana  peneliti merangkum  dan  memilih  data  yang  sesuai dengan  fokus  penelitian  digunakan  agar memberikan  gambaran  yang  tajam  tentang hasil  pengamatan  dan  mempermudah  calon peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
iii. Tahap  penyajian  data,  di  mana  peneliti merangkai  data  menjadi  satu  kesatuan  agar dapat  merumuskan  kesimpulan  dengan meninjau ulang  dilapangan,  serta  dapat  hasil yang  valid.
iv. Penyimpulan  dan  verifikasi,  di  mana  data yang  sudah  direduksi  dan  disajikan  secara sistematis  oleh  peneliti  akan  disimpulkan sementara.  Kesimpulan  yang  diperoleh  pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap  selanjutnya  akan  semakin  tegas dan  memiliki  dasar  yang  kuat.  Kesimpulan sementara  perlu  diverifikasi.  Teknik  yang dapat  digunakan  untuk  memverifikasi  data adalah triangulasi dan member check.
v. Kesimpulan  akhir,  di  mana  peneliti  menarik suatu kesimpulan atas bukti-bukti yang valid dalam  bentuk  deskriptif  kualitatif  dan berdasarkan  kesimpulan  sementara  yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## 50 | Bongaya Journal of Research in Management Vol. 1 No. 1 April 2018

## Tabel 1Kriteria Pelaksanaan Perencanaan Keuangan Desa
No  Komponen Kriteria Temuan 1. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Keuangan Desa Musrembang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 39) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan Keuangan Desa Yang harus diperhatikan dalam perencanaan keuangan desa meliputi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Proses Penganggaran APBDesa? Proses penyusunan APBDesa di mulai dengan urutan sebagai berikut: a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada kepala desa c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. e. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 41) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Struktur APBDesa dalam penganggaran keuangan desa Struktur APBDesa meliputi: a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa
c. Pembiayaan Desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 43) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa Partisipatif masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 35) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perencanaan Keuangan
Berdasarkan  Permendagri  No. 113 Tahun  2014  kegiatan  pertama  yang  dapat dilakukan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa adalah  perencanaan.  Komponen  perencanaan keuangan desa meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, proses penganggaran  APBDesa,  Struktur  APBDesa dalam  penganggaran  dan  tingkat  partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan keuangan di Desa Munte berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi 2018).Kemudian Sekretaris Desa juga menyatakan hal serupa mengenai proses penganggaran APBDesa, yaitu:“ Di mulai dengan pembentukan  panitia  RKPD  yang  terdiri  atas  7 orang  penyusun,  kemudian  penyusunan  RKPD, dan  selanjutnya  penyusunan  APBDesa  yang mengacu  pada  Peraturan  Desa .”  [Munte,  11 Agustus 2018].
Demikian  pula  pernyataan  Ketua  BPD  Desa Munte sebagai berikut:
“ Di  mulai  dengan  penyusunan  APBDesa  oleh Kepala  Desa  dan  Sekretaris  Desa  kemudian  di setujui oleh BPD .” [Munte, 11 Agustus 2018].
Terkait partisipasi, wawancara dilakukan menunjukkan  adanya  perbandingan.  Berik d u e t n  dengan  beberapa  penduduk  Desa.  Berikut  beb disajikan  perbandingan  petunjuk  pelaksana  dan Permendagri  No.  113  tahun  2014  dengan perencanaan  keuangan  di  Desa  Munte  yang  di
erapa  tanggapan  masyarakat:  “ Masyarakat  san gat berpatisipasi dan pada saat musrembang ma yarakat  biasa  memberikan  saran .”  [Munte,  12 temukan peneliti tercantum pada Tabel 1.
Ag stus 2018]“ Tingkat partisipasi cukup, karena bia Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan sa kita undang sekitar 80 orang sedangkan yang bahwa Desa Munte telah had  ir hanya sekitar  50 orang .” [Munte, 12 Agustus melaksanaka 2 n 01  8]
perencanaan  keuangan  desa  sesuai  dengan Permendagri  No.  113  tahun  2014  pasal  20 tentang  Perencanaan  Keuangan  Desa.  Hal  ini dibuktikan  dari  terlaksananya  semua  proses perencanaan keuangan desa.
Proses  perencanaan  di  Desa  Munte  di awali  dengan  Musyawarah  pada  tingkat  Dusun yang  melibatkan  semua  komponen  masyarakat. Saran-saran  yang  diberikan  dalam  musyawarah Dusun  (Musdus)  akan  dijadikan  data  yang  akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes). Hasil kesepakatan  dalam  Musdes  akan  dituangkan dalam  berita  acara  dan  menjadi  landasan  dalam penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (Musrembang) Desa. Hasil
Musrembang Desa akan menjadi bahan penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa (RKPDes  lalu  kemudian  ditetapkan  menjadi APBDesa.
Simpulan  ini  juga  sesuai  dengan  apa yang  dinyatakan  oleh  Kepala  Desa  melalui wawancara, bahwa:“ Di mulai dengan pembentukan  panitia  RKPD  yang  diketuai  oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diadakan musyawarah  penyusunan  RKPD,  dan  kemudian penyusunan  APBDesa .”  (Munte,  11  Agustus
Dari  hasil  konfirmasi  tersebut,  penulis menyimpulkan  Perencanaan  keuangan  Desa  di Desa  Munte  masih  belum  optimal.  Dalam perencanaan  anggaran  keuangan  Desa  Munte, Pendapatan  Asli  Desa  dipatok  sangatlah  kecil dari  total  anggaran  keseluruhan.  Ini  berarti Pemerintah  Desa  Munte  belum  optimal  dalam mencari  sumber  pendapatan  sehingga  masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
Hasil penelitian di Desa Munte ini sesuai dengan  penelitian  Afiat  (2017)  dan  Dewanti (2015) yang menunjukkan bahwa masih terbatasnya  perencanaan  keuangan  desa  bila dibandingkan  dengan  harapan  Pemerintah  Pusat untuk  menstimulasi  Pendapatan  Asli  Desa.  Dari segi partisipasi, dapat dikatakan bahwa Pemerintah  Desa  sudah  cukup  baik  dalam mengupayakan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  keuangan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  hasil  penelitian  Thantawi  (2016)  dengan hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  mengambil  keputusan  masih relatif tinggi.
Tabel 2. Kriteria Pelaksanaan Perencanaan Keuangan Desa
No Komponen Aturan yang berlaku Temuan Prinsip pelaksanaan keuangan desa Prinsip pelaksanaan keuangan desa yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip tersebut diantarnya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melaui rekening kas desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 363) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Proses penyaluran dan penerimaan pendapatan desa dari dana transfer Proses pencairan dana desa yaitu: 1. Dikeluarkanya keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi, dan bantuan keuangan. 2. Dilakukan penyaluran dana kepada Desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, selanjutnya di transfer ke APBDesa. 4. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekeninga kas Desa. 5. Melakukan pengecekan pada rekening kas desa di bank. 6. Melakukan pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan. Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 68- 70) Proses persetujuan pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya Setelah APBDesa ditetapkan selanjutnya mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya, sebelum RAB dilaksaakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekertaris desa dan disahkan oleh kepala desa. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 71- 72) Sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku Hal-hal yang Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas
Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi/kabupaten/kota. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 71) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan 1. Paling sedikit 70% (≥ 70%) dari jumlah
anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Belum menjadi prioritas dilaksanakan dalam belanja desa sesuai dengan aturan yang berlaku, karena alokasi belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan masyarakat hanya sebesar
masyarakat desa, dan pemberdayaan masyrakat.
2.  Paling banyak 30% (≤ 30%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, - Operasional pemerintah desa, - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, - Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif  RT dan TW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, hal 52) 20,04 persen. b. Tata Kelola Keuangan
Berdasarkan  Permendagri  No. 113 Tahun  2014  kegiatan  kedua  dalam  pengelolaan keuangan  desa  adalah  pelaksanaan.  Komponen pelaksanaan  keuangan  desa  meliputi  prinsip pelaksanaan  keuangan  desa,  proses  penyaluran dan penerimaan pendapatan desa dari dana desa, proses persetujuan pelaksanaan RAB, dan hal-hal yang  menjadi  prioritas  dalan  belanja  desa. Pelaksanaan keuangan di Desa Munte berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi menunjukkan  adanya  perbandingan.  Berikut disajikan  perbandingan  petunjuk  pelaksana  dan Permendagri  No.  113  tahun  2014  dengan pelaksanaan  keuangan  di  Desa  Munte  yang  di temukan peneliti disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola keuangan  di  Desa  Munte  belum  sepenuhnyan sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri  No.  113  tahun  2014  pasal  24 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dari empat komponen  yang  menjadi  kriteria  pelaksanaan tata  kelola  keuangan  yang  diinginkan  oleh peraturan,  satu  kriteria  yang  peneliti  simpulkan tidak sesuai. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mardona (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan  pelaksanaan  keuangan  desa  telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Walaupun demikian, semua program dan kegiatan  desa  berhasil  dilaksanakan.  Namun,
dari  segi  pemberdayaan  masyarakat,  pemerintah desa  kurang  mengalokasi  belanja  untuk  bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan  masyarakat  hanya  sebesar  20,04 persen.  Hal  ini  karena  pemerintah  desa  lebih banyak  mengalokasikan  dana  untuk  bidang operasional pemerintah.
Dari  aspek  azas  pengelolaan,  prinsip pelaksanaan  keuangan  di  Desa  Munte  sudah bersifat  terbuka. Hal  ini sesuai  dengan pernyataan Sekretaris Desa sebagai berikut: “ Prinsip pelaksanaan keuangan desa sangat terbuka dengan penganggaran .” [Munte, 11 Agustus 2018]
Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  Kepala  Desa sebagai berikut:
“ Prinsip  pelaksanaan  keuangan  desa  harus transparan,  akuntabel,  partispatif,  tertib  dan displin  anggaran  di  mana  seluruh  penerimaan dan  pengeluaran  desa  harus  melalui  rekening kas desa dan pencairannya harus dilakukan oleh kepala  desa  dan  bendahara  desa .”  [Munte,  11 Agustus 2018] Pernyataan Kepala Desa    tersebut setelah dikonfirmasi dengan seorang masyarakat Desa diperoleh pernyataan sebagai berikut:
“ Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa diiformasikan kepada kepala dusun dan kepala dusun menempelkan ke papan informasi  yang  ada  disetiap  dusun,  akan  tetapi masyarakat   kadang   acuh   terhadap    setiap kegiatan desa .” [Munte, 12 Agustus 2018]
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa prinsip pelaksanaan  keuangan  di  Desa  dilaksanakan secara  transparan  dan  akuntabel,  hal  ini  terlihat pada penganggaran pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa
yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian  blueprint  pembangunan  pada  setiap dusun.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai kajian tentang  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa Munte Kabupaten Luwu Utara, maka setidaknya penelitian  ini  menyimpulkan  dua  hal  terkait perencanaan  dan  tata  kelola  keuangan  Desa. Pertama,  perencanaan  penggunaan  keuangan  di Desa  umunya  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Tahap-tahap perencanaan sudah dilaksanakandan partisipasi  masyarakat  telah  dimaksimalkan. Meskipun,  kreatifitas  dalam merencanakan masih bisa dioptimalkan.
Kedua, pengelolaan keuangan
Pemerintah Desa pada umumya masih membutuhkan penyesuaian dengan aturan-aturan yang  melingkupinya.  Demikian  pula  dengan pengalokasian  dana  pada  semua  sektor  yang harus  sesuai  dengan  kebutuhan.  Di  sisi  lain, pengelolaan  keuangan  Desa  yang  demikian potensial yang semestinya dijadikan sarana untuk tidak  lagi  bergantung  dari  dana  transfer Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  namun belum  dimaksimalkan  oleh  pada  umumnya Pemerintah Desa.
Dari  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di atas,  selanjutnya  penulis  dapat  memberikan beberapa  saran  sebagai  berikut:  (1)  Pemerintah Desa  masih  memerlukan  adanya  pelatihan  dan pendampingan  terkait  dengan  teknis  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  karena perangkat  desa  belum  sepenuhnya  memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas teknis. (2) Pemerintah  Desa  harusnya  lebih  memperhatikan
semua  administrasi  keuangan  desa  dengan  cara menata  rapi  semua  arsip-arsip  keuangan  desa agar lebih mudah didapatkan ketika dibutuhkan.
Selanjutnya sebagai keterbatasan, peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelaahan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.  Selain  itu,  penting  pula untuk meneliti proses pembinaan dan pengawasan  Keuangan  Desa  oleh  tingkatan Pemerintah di atasnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Afiat,  N.  (2017). Kajian  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Bontosunggu Kabupaten
Bulukumba.
Makassar: Universitas Negeri Makassar.
Bastian,  I.  (2015). Akuntansi  Kecamatan  dan Desa. Jakarta: Airlangga. Dewanti,  E.  D.  (2015). Analisis  Perencanaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa Boreng  (Sudi  Kasus  pada  Desa  Boreng
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Jember: Universitas Jember. Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor Publik:  Problematika  Penerimaan  dan
Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat. Sujarweni,  V.  W.  (2015). Metode  Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Syachbrani, W. (2013). Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Program Magister Sains dan Doktor UGM.
Thantawi,  D.  (2016). Studi  Keuangan  Desa  dan Implikasinya  terhadap  Pembangunan
Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur).
Lampung: Universitas Lampung. Peraturan/Undang-Undang :
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  keuangan  Desa.  2007.
Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84
Tahun  2015  tentang  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa. 2015. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  2004.  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  2014.  Jakarta:  Sekretariat  Negara Republik Indonesia.