## N ELAYAN S ELAT N ASIK DAN A LTERNATIF P EMBERDAYAAN
Masyhuri Imron 1

## Abstract
Selat Nasik is a district in Kabupaten Belitung. Most of the people living in this area are fishermen, who live in poverty. Among the causes of their poverty are simplicity of their fishing gear, and no market access. To develop fishing gear, fulfill their daily needs and operational cost for fishing, some of them borrow money from fish trader. However, this has created dependency, and on the consequence, their fishes are bought in a cheaper price.
To empower fishermen in this area, many aspects should be attended. Firstly, institutional replaces of the role of fish traders. This institution is expected to help provides capital forfishermen, and in return the payment should be adapted with the fishermen fluctuative income. Secondly, to handle limited access to market, there is a need to build a TPI (place for fishing auction) in the area. The existence of TPI is expected to increase the price of fish, because only traders with highest bargains get fish from fishermen. Last but not least, participation of local people in deciding adequate empowerment programme is a necessity, keeping in mind that fishermen are subjects of empowerment, not as an object.
Kata Kunci: Nelayan; kemiskinan; pemberdayaan.

## Pendahuluan
Selat Nasik adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebelah barat kota Tanjung Pandan, ibukota Kabupaten Belitung.  Luas wilayah ini 133.500 km 2 , dan terdiri dari kepulauan. Tercatat sebanyak 26 pulau yang berada di wilayah kecamatan Selat Nasik, namun yang ada penduduknya hanya lima pulau.
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – LIPI.
Berdasarkan buku Monografi Kecamatan Selat Nasik tahun 2004, jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Selat Nasik sebanyak 6.555 jiwa, 1.768 KK. Penduduk laki-laki berjumlah 3.447 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 3.108 jiwa. Mereka tersebar di empat desa, yaitu: Desa Selat Nasik, Petaling Suak Gual, dan Pulau Gersik. Jika di tiga desa pertama umumnya penduduknya terdiri dari etnis Melayu dan sedikit etnik Buton, Maka di Pulau Gersik yang dominan adalah etnik Bugis.
Di Desa Pulau Gersik dan Desa Selat Nasik mayoritas penduduknya memiliki matapencaharian sebagai nelayan, sedangkan di dua desa yang lain pekerjaan penduduknya cenderung berkebun, walaupun ada sebagian kecil yang menjadi nelayan. Meskipun demikian secara umum jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan cukup besar, yaitu sekitar 2.149 orang atau 33% dari keseluruhan penduduk, dan  sekitar 53% dari seluruh penduduk usia kerja (usia 15-55 tahun).
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Selat Nasik pada bulan Juli 2004. Pendekatan dalam penelitian adalah kualitatif. Karena itu pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan para informan, yang terdiri dari orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu: nelayan, pedagang ikan, tokoh masyarakat, dan aparat dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Penentuan informan dilakukan secara snow ball, yaitu didasarkan pada informasi dari informan yang terdahulu.
Pengambilan data juga dilakukan melalui diskusi kelompok berfokus atau Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri dari unsur- unsur masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan,  tokoh masyarakat dari setiap desa, aparat desa dan aparat kecamatan. Melalui FGD masyarakat diajak untuk memetakan permasalahan yang dihadapi secara bersama, dan mencari alternatif pemecahannya. Untuk memperkuat data lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu berupa data statistik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Belitung.

## Potensi Sumberdaya Laut dan Pemanfaatannya
Karena wilayah Kecamatan Selat Nasik merupakan daerah kepulauan, maka sebagian besar kawasan ini merupakan perairan laut, dan kaya dengan potensi sumberdaya ikan. Beberapa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik yang tergolong ikan dasar ( demersal ) maupun ikan permukaan ( pelajik ), yang dimanfaatkan masyarakat antara lain: kerapu, tengiri, tongkol, kakap, cumi, teri dan berbagai jenis ikan yang lain.
Data Dinas Perikanan Kabupaten Belitung tahun 2003 (Tabel 1) menunjukkan bahwa  ikan kakap merah, laisi, tongkol dan tengiri merupakan empat jenis ikan yang paling banyak ditangkap oleh para nelayan. Jumlah total hasil tangkapan empat jenis ikan tersebut sebesar 13.926,189 ton atau sekitar 86% dari seluruh jenis ikan yang berhasil ditangkap.
Tabel 1
Jenis-jenis Ikan serta Jumlah Produksi di Selat Nasik
No. Jenis Ikan Jumlah Produksi (ton) 1 Tengiri 1.034,196 2 Tongkol 1.088,393 3 Laisi 3.379,600 4 Kakap merah 8.424,000 5 Bulat 248,024 6 Ketambak 5,616 7 Tamban 2,508 8 Kembung 807,200 9 Selar 1,311 10 Kerapu 115,830 11 Cumi-cumi 104,800 12 Teri 162,000 13 Anjang-anjang 11,234 14 Kerisi 14,040 15 Manyung 8,424 16 Teripang 33,009 17 Lain-lain 671,671 Jumlah 16.111,856
Sumber: Data Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2003
Potensi perikanan yang cukup besar itu juga ditunjang dengan keberadaan hutan bakau ( mangrove) yang banyak mengeliling pulau- pulau di sekitar Kecamatan Selat Nasik . Secara ekologis, hutan bakau itu berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, penyedia makanan, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat pengasuhan bagi berbagai jenis biota yang hidup di dalamnya.
Di beberapa tempat, ketebalan hutan bakau itu mencapai sekitar 500 meter dari pantai. Di hutan-hutan bakau itu banyak ditemui kepiting dan rajungan, yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.
Meskipun demikian kepiting dan rajungan itu belum banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tujuan komersial.
Selain mangrove, di beberapa tempat di wilayah laut sekitar Kecamatan Selat Nasik juga banyak terumbu karang (coral reef) yang kondisinya masih cukup bagus. Secara ekologis, terumbu karang memiliki fungsi ekologis sebagai penyedia makanan ( nutrient ) bagi biota perairan, perlindungan fisik, tempat pemijahan, dan tempat bermain serta pengasuhan bagi berbagai biota. Karena itu diwilayah ini juga banyak dijumpai berbagai jenis ikan karang, bahkan ikan hias. Akan tetapi, seperti halnya kepiting dan rajungan, ikan hias itu juga belum banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tujuan komersial. Lokasi terumbu karang itu terdapat di beberapa tempat, antara lain: perairan sekitar Teluk Nipah sampai P. Langir, Tg. Lumpur (P. Batudinding), P. Kembung, P. Sebongkok, P. Gersik, P. Aur, P. Kimar, P. Kalambau, P. Bakau, P. Kuil, P. Buntar, P. Api, P. bangkai, P. panjang dan P. Lima.
Walaupun jumlah nelayan yang terdata sebanyak 53% dari seluruh penduduk yang berada pada usia kerja, namun dipastikan jumlah penduduk yang memanfaatkan sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya lebih besar lagi. Hal itu karena banyak penduduk yang bermata-pencaharian berkebun juga memiliki matapencaharian sampingan sebagai nelayan. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan jumlah nelayan di seluruh Kabupaten Belitung, jumlah nelayan di Kecamatan Selat Nasik relatif kecil, yaitu hanya sekitar 16% nya, atau menduduki urutan nomor tiga sesudah Kecamatan Sijuk dan Membalong.
Tabel 2
Jumlah Nelayan di Kabupaten Belitung Tahun 2003
No. Kecamatan Jumlah Nelayan (Orang) % 1 Tanjungpandan 1.330 9,95 2 Badau 630 4,71 3 Dendang 1.166 8,72 4 Kelapa Kampit 698 5,22 5 Sijuk 2.481 18,55 6 Membalong 2.220 16,50 7 Selat Nasik 2.149 16,07 8 Gantung 611 4,55 9 Manggar 2.085 15,59 Jumlah 13.370 100,00
Sumber: Data Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2003
Dilihat dari alat tangkapnya, juga perahu yang digunakan, nelayan di daerah ini umumnya tergolong nelayan tradisional. Beberapa jenis alat tangkap yang digunakan adalah: payang, jaring insang, jaring kepiting, bagan, dan pancing (meliputi pancing ranggung dan pancing tonda). Dalam Tabel 3 dapat dilihat bahwa alat tangkap payang dan jaring insang umumnya digunakan oleh nelayan di Desa Pulau Gersik. Sedangkan alat tangkap bagan lebih banyak digunakan oleh nelayan di Desa Selat Nasik dan sebagian kecil nelayan Desa Petaling. Hal itu berbeda dengan pancing, yang umum digunakan oleh nelayan di setiap desa.
Tabel 3
Jumlah dan Jenis Alat Tangkap di Kecamatan Selat Nasik, Per Desa
(Tahun 2003) No. Desa Jenis Jaring Jenis Perangkap Jenis Pancing Alat Tangkap Lain Payang Insang Kepiting  Bagan  Ranggung Tonda 1 Selat nasik - -  -  18 - 119  - 2 Petaling - - - 4 12 9 7 3 Suak Gual - -  15 - - 37  32 4 Pulau Gresik 181 63 - - - 181 - Jumlah 181 63 15  22  12 346 39 Sumber :  Data Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2003
Keterangan : Termasuk alat tangkap lain adalah bubu dan alat selam, termasuk kompresor.
Perahu yang digunakan umumnya juga tergolong kecil, dengan tonase kurang dari lima ton. Dalam tabel 4 dapat dilihat bahwa beberapa perahu memang memiliki tonase lebih besar (di atas 5 ton), namun jumlahnya hanya sekitar 18% dari seluruh armada perahu yang dimiliki oleh nelayan di daerah ini. Dengan kondisi armada penangkapan seperti itu, maka penangkapan ikan lebih terfokus pada penangkapan di perairan pantai.
Tabel 4
Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kecamatan Selat Nasik, Per Desa
(Tahun 2003) No. Desa/Pulau Berat GT < 5 Ton 5-10 Ton > 10 Ton Jumlah 1 Selat Nasik 120 21 - 141 2 Petaling 24 5 - 29 3 Suak Gual 54 2 1 57 4 Pulau Gresik 210 63 0 273 Jumlah 408 91 1 500
Sumber: Data Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2003
Bagan yang digunakan oleh nelayan adalah bagan apung. Bagan ini dioperasikan sekitar bulan Maret sampai Agustus, karena pada saat itu kondisi laut agak tenang. Beberapa jenis ikan yang berhasil ditangkap menggunakan bagan apung antara lain adalah: kembung, japuk, laisi, teri, selar, tongkol dan cumi. Selain sebagai alat tangkap
yang miliki secara individual, bagan apung juga memiliki nilai sosial. Bagi nelayan yang tidak memiliki peralatan tangkap, mereka dapat ikut menangkap ikan dengan menumpang kapal bagan apung, tanpa dipungut biaya oleh pemiliknya.
Berbeda dengan bagan, pancing digunakan oleh nelayan sepanjang tahun. Bahkan pada musim barat, yang dikategorikan sebagai musim paceklik, pancing merupakan alat tangkap utama yang digunakan. Hal itu karena pada saat musim barat seperti itu, alat tangkap lain tidak dapat dioperasikan.
Ada dua jenis pancing yang digunakan nelayan, yakni pancing tonda dan pancing rawai.  Pancing tonda terutama digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar, seperti tengiri, sunu, ekor kuning dan kakap merah. Tali pancing terbuat dari bahan PA monofilament dengan diameter antara 2 sampai 2,5 mm, dan mata pancing dibungkus dengan umpan yang dibuat dari bulu. Untuk memperbanyak jumlah pancing yang dipasang, kapal dipasangi batang bambu di kanan dan kiri kapal dengan panjang kira-kira 10 m.
Berbeda dengan pancing tonda, pancing rawai memiliki mata pancing yang banyak, yang digantungkan pada satu tali panjang ( main line ) melalui tali penghubung yang disebut tali cabang (branch line ).
Alat ini dilengkapi dengan pemberat dan pelampung, agar tali utama yang menjadi gantungan pancing (tali cabang) menetap pada posisi dan kedalaman tertentu.  Karena tali cabang relatif pendek yaitu (sekitar 5- 10 m) maka untuk menjamin mata pancing berada di kedalaman tertentu, tali pelampung relatif panjang sesuai dengan kedalaman perairan tempat operasi. Hasil tangkapan utama dari pancing rawai adalah jenis-jenis ikan yang hidup di sekitar permukaan perairan seperti tongkol, tuna dan kembung.
Jaring payang yang banyak digunakan oleh nelayan Pulau Gersik, terutama   digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagic , seperti: laisi, selar, tamba dan japu. Jaring payang itu umumnya dioperasikan sekitar bulan Maret sampai Juli, dan sekitar bulan September sampai November.  Untuk melengkapi jaring payang, nelayan juga memasang rompong sebagai tempat berkumpulnya ikan, yang dibuat dari daun kelapa. Ikan yang sudah berkumpul di sekitar rompong itu kemudian ditangkap dengan menggunakan jaring payang. Adapun lokasi penangkapan berada di sekitar P. Gersik, P. Kimar, P.
Kalambau, P. bakau, P. Kuil, P. Buntar, P. Bangkai, P. panjang, P. Lima dan P. Api.
Selain kegiatan penangkapan, pemanfaatan hasil laut juga dilakukan melalui kegiatan budidaya pembesaran ikan, dengan menggunakan keramba. Selain untuk pembesaran ikan, keramba juga digunakan untuk penampungan sementara ikan hasil tangkapan sebelum dijual.
Budidaya pembesaran ikan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya adalah jenis ikan karang, terutama kerapu dan sunu. Budidaya kerapu bebek bibitnya didatangkan dari Pulau Bali. Sedangkan pembesaran sunu dan jenis kerapu yang lain bibitnya berasal dari hasil tangkapan nelayan, dengan menggunakan bubu. Meskipun demikian tidak semua hasil tangkapan bubu dimasukkan keramba, melainkan hanya ikan yang masih kecil. Hal itu dilakukan agar ikan- ikan itu menjadi lebih besar, sehingga harganya menjadi lebih mahal untuk dijual. Lokasi keramba tersebar di sekitar Selat Nado, Selat Nasik dan P. Sepindang.
Pemasaran ikan hasil tangkapan dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu ikan basah, ikan asin dan ikan rebus. Ikan basah yang ditangkap nelayan dijual ke penampung ( palele) , dan diawetkan dengan es yang didatangkan dari Tanjung Pandang (Belitung). Penampung kemudian menjual ikan basah itu ke penampung di Tanjung Pandan, untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah makan di Bangka dan Belitung, dan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Ekspor ikan basah umumnya dilakukan ke Singapura.
Harga penjualan ikan basah umumnya ditentukan oleh penampung ikan  yang ada di Tanjung Pandan. Begitu pula pembelian ikan dari nelayan, harganya ditentukan oleh penampung lokal. Hal itu karena penampung telah memberikan bantuan modal kepada penampung lokal, dan nelayan telah mendapatkan bantuan modal/peralatan dari penampung lokal. Meskipun demikian kadang penampung lokal mengalami kerugian akibat kesulitan untuk mendapatkan informasi harga ikan di Tanjung Pandan, sehingga harga ikan yang dibeli dari nelayan kadang lebih tinggi dari harga jual di Tanjung Pandan.
Pemasaran ikan asin dilakukan oleh pengolah ikan asin ( toke ), yang mengolah ikan hasil pembelian dari nelayan. Ikan yang diasinkan
umumnya adalah jenis pelagic, seperti selar dan lais. Ikan yang sudah diasin itu dijual ke pedagang ikan asin ( toke), baik  yang berasal masyarakat setempat atau dari Lampung. Pedagang dari Lampung selain membeli ikan asin dari para pengolah juga berperan sebagai pemasok garam yang digunakan untuk mengasinkan ikan.
Pengolah ikan asin lebih suka membeli garam dari pedagang ikan asin dari Lampung, karena harganya lebih murah. Hal itu karena pengangkutannya menggunakan perahu yang kembali ke desa, yang akan digunakan untuk mengangkut ikan asin. Selain itu, cara pembayaran garam dapat dilakukan di belakang, dari hasil pemotongan penjualan ikan asin.
Harga penjualan ikan asin juga ditentukan oleh pedagang, dan pembelian ikan dari nelayan harganya juga ditentukan oleh pengolah ikan asin. Hal itu karena pedagang telah memberikan bantuan modal kepada pengolah ikan,  dan nelayan telah mendapatkan bantuan modal/peralatan dari pengolah ikan.
Seperti halnya ikan asin, pemasaran ikan rebus dilakukan oleh pengolah ikan rebus, yang membeli ikan dari nelayan. Ikan yang direbus juga ikan pelagic , seperti selar dan lais. Ikan yang sudah direbus itu dijual ke pedagang ikan rebus, yang umumnya berasal dari Lampung.
Harga penjualan ikan rebus juga ditentukan oleh pedagang, dan pembelian ikan dari nelayan harganya juga ditentukan oleh pengolah ikan. Hal itu karena pedagang telah memberikan bantuan modal kepada pengolah ikan,  dan nelayan telah mendapatkan bantuan modal/peralatan dari pengolah ikan. Secara keseluruhan, jaringan pemasaran ikan basah, ikan asin dan ikan rebus itu dapat dilihat pada skema berikut.
Jaringan pemasaran ikan di Selat Nasik
Keterangan:
Jalur pemasaran
Bantuan permodalan Bantuan peralatan tangkap/permodalan

## Permasalahan Kenelayanan
Masalah utama yang dihadapi oleh nelayan di wilayah ini ialah peralatan tangkap  yang tergolong sederhana, sehingga hasil tangkapannya tidak banyak. Ditunjang pula oleh armada perahu yang berukuran kecil, maka kemampuan melakukan eksploitasi penangkapan sangat terbatas. Sedikitnya hasil tangkapan itulah yang mengakibatkan pendapatan nelayan di wilayah ini tergolong rendah. Selain itu, kurangnya diversifikasi sumberdaya yang ditangkap juga ikut andil rendahnya pendapatan nelayan. Keberadaan kepiting dan rajungan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, justru tidak ditangkap oleh nelayan. 2
Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, maka pengembangan alat tangkap, termasuk armada perahunya, mesti menjadi perhatian utama. Dengan pengembangan alat tangkap dimungkinkan tingkat eksploitasi dapat semakin tinggi, sehingga hasil tangkapan semakin
2 Menurut informasi, itu karena belum ada pedagang yang siap menampung kepiting dan rajungan hasil tangkapan nelayan
Nelayan Pedagang Ikan Rebus (Lampung) Toke/Pengolah ikan rebus Pedagang penampung ikan basah
Pedagang ikan di Tanjung Pandan Toke/Pengolah ikan asin Pedagang Ikan asin (Jawa/Lampung )
banyak. Akan tetapi, cara itu tidak mudah dilakukan oleh para nelayan di daerah ini,  karena kemampuan meningkatkan peralatan tangkap itu sangat tergantung pada kondisi ekonomi nelayan.
Sebagaimana diketahui, harga alat tangkap yang tingkat eksploitasinya relatif tinggi itu cukup mahal. Dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh nelayan di daerah ini, maka kemampuan untuk menyediakan modal untuk meningkatkan alat tangkap juga menjadi rendah. Dengan demikian  masalah peralatan tangkap menjadi semacam lingkaran setan ( circulus vitious) yang dihadapi oleh nelayan di daerah ini, sehingga menyulitkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Lingkaran setan itu adalah sebagai berikut: karena alat tangkapnya sederhana, maka hasil tangkapan rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh juga rendah. Dengan pendapatan yang rendah, maka kemampuan untuk membeli alat tangkap juga rendah, sehingga tingkat eksploitasinya juga rendah. Dengan tingkat eksploitasi yang rendah, maka produktivitas rendah, dan pendapatan juga rendah. Demikian seterusnya.
Selain untuk mengembangkan alat tangkap, tidak adanya modal yang dimiliki oleh beberapa nelayan, juga menyulitkan mereka untuk membeli bahan bakar untuk mengoperasikan perahunya, dan untuk membeli perbekalan untuk melaut. Akibatnya mereka tidak dapat melaut, sehingga tidak ada penghasilan yang diperoleh pada hari itu. Kesulitan modal untuk operasi penangkapan itu bisaanya terjadi pada saat hasil tangkapan sedikit, sehingga hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari. Kesulitan modal untuk melaut juga terjadi jika pada hari sebelumnya mereka tidak dapat pergi melaut, baik karena faktor cuaca atau faktor yang lain, sehingga tidak ada dana tersisa yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional melaut.
Suatu upaya yang telah dilakukan oleh nelayan Selat Nasik untuk mendapatkan modal, baik untuk kebutuhan biaya operasional, ataupun untuk mengembangkan alat tangkap yang dimiliki, adalah dengan cara meminjam uang pada pemilik modal. Hal itu dilakukan karena selain prosesnya sangat cepat dan mudah, di wilayah ini juga tidak tidak ada lembaga keuangan yang resmi, seperti BRI, yang dapat memberikan akses pada nelayan untuk mendapatkan modal dalam pengadaan alat tangkap.
Akan tetapi, peminjaman modal dari pemilik modal itu bukan tanpa masalah. Karena pemilik modal pada umumnya adalah pedagang
ikan, maka orientasi pada keuntungan selalu menyertai sikap kedermawanan seorang pedagang. Karena itulah bantuan modal yang diberikan oleh seorang pedagang ikan juga digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara yang lebih mudah.
Melalui peminjaman uang, seorang pedagang ikan mengharuskan nelayan peminjam untuk menjual hasil tangkapan kepadanya. Keharusan seperti itu mengakibatkan terjadinya ketergantungan peminjam terhadap seorang pedagang ikan, sehingga nelayan peminjam kehilangan posisi tawar (bargaining position) yang dimiliki dalam menjual hasil ikan. Akibatnya ikan yang dijual dibeli oleh pedagang dengan harga yang lebih  murah dari harga pasar, karena penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pedagang.
Karena itulah peminjaman uang yang diberikan oleh seorang pedagang kepada nelayan mendatangkan keuntungan ganda. Selain pedagang bisa mendapatkan barang dagangan dengan harga yang lebih murah, juga bisa memperoleh komoditas sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah. Hal itulah yang mendorong para pedagang ikan memberikan pinjaman kepada banyak nelayan, karena semakin banyak nelayan yang berhutang kepadanya, maka pedagang akan semakin dapat menampung ikan lebih banyak.
Menyadari permodalan merupakan masalah yang dihadapi oleh nelayan  untuk meningkatkan pendapatannya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, melalui Dinas Perikanan, telah memberikan bantuan modal kepada para nelayan di daerah ini, untuk melakukan diversifikasi usaha perikanan, berupa budidaya kerapu. Bantuan yang merupakan dana bergulir dengan bunga yang rendah itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan.
Bantuan dana bergulir itu diberikan kepada kelompok budidaya yang umumnya terdiri dari sepuluh orang, yang sengaja dibentuk untuk itu. Melaui bantuan dana untuk budidaya kerapu maka dalam waktu sekitar sembilan bulan kemudian diharapkan nelayan sudah dapat memanen hasilnya. Akan tetapi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu juga membawa permasalahan tersendiri, terkait dengan sistem pengembalian yang oleh masyarakat dianggap tidak masuk akal, yaitu harus mulai diangsur pada bulan ketiga. Hal itu karena angsuran untuk pengembalian modal itu diharapkan tidak dari hasil kerapu, melainkan dari pembesaran ikan lain yang ditangkap oleh nelayan.
Pembayaran angsuran yang dimulai dengan hanya berselang tiga bulan itu tentunya sangat memberatkan nelayan. Hal itu karena pembesaran ikan tangkapan nelayan itu ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan sisi lain, untuk menjual ikan kerapu yang dibudidayakan, waktunya juga belum cukup. Karena itu dari delapan kelompok penerima bantuan, hanya sebagian kecil (tiga kelompok) yang mampu mengembalikan angsuran.
Pemasaran hasil tangkapan juga merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh nelayan di daerah ini. Tidak adanya akses terhadap pasar yang dimiliki oleh nelayan di daerah ini, karena lokasi pasar berada di daerah Tanjung Pandan, telah menyulitkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya secara langsung ke pasar. Kondisi tersebut mengakibatkan ketergantungan nelayan di daerah ini terhadap pedagang penampung ( palele) sangat tinggi. Hal ini karena melalui palele maka seorang nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah, dan ikan hasil tangkapan tidak perlu diawetkan, karena pengawetan ikan dilakukan oleh palele.
Ketergantungan nelayan terhadap palele itu membuat posisi nelayan menjadi lemah. Lemahnya posisi nelayan itulah yang dimanfaatkan oleh palele untuk membeli ikan dengan harga murah, walaupun mereka menjualnya dengan harga mahal. Lebih-lebih jika nelayan itu sudah memiliki hutang kepada palele yang bersangkutan.
Dengan ketergantungan itu nelayan tidak dapat menikmati harga yang wajar, karena nelayan tidak dapat menentukan harga ikan. Harga ikan dari nelayan tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi lebih didasarkan pada keputusan dari pedagang ikan di Tanjung Pandan. Selanjutnya palele yang ada di Selat Nasik menentukan harga ikan di desa, yang dijadikan pedoman pembelian ikan dari nelayan.
Dengan sistem penjualan ikan hasil tangkapan  yang demikian, maka yang  paling dirugikan adalah  nelayan. Sementara para palele, walaupun mereka menjual ikan kepada pedagang di Tanjung Pandan dengan harga yang ditentukan oleh pedagang, namun tetap saja mendapatkan keuntungan, karena palele dapat menekan harga di tingkat nelayan, untuk memperoleh profit margin yang diinginkan. Dengan sistem perdagangan yang demikian palele memang kadang mengalami kerugian, tetapi itu terjadi bukan karena telah membeli ikan dengan harga yang mahal, tetapi karena palele gagal memperoleh informasi
harga ikan yang telah ditentukan oleh pedagang di Tanjung Pandan, pada hari yang sama. 3

## Alternatif Pemberdayaan
• Perspektif Teoritik Pemberdayaan
Pemberdayaan atau empowerment merupakan istilah yang akhir- akhir ini banyak didengar. Ini terkait dengan ketidak-puasan masyarakat terhadap model pembangunan yang bersifat top down, sebagaimana yang telah dipraktekkan pada jaman Orde Baru. Dengan pendekatan tersebut, maka yang diuntungkan dalam pembangunan hanya sekelompok kecil masyarakat, dan diharapkan dari kelompok kecil tersebut akan muncul efek menetes ke bawah ( trickle down effect ).
Akan tetapi, sampai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, ternyata trickle down effect itu tidak pernah terjadi, bahkan yang muncul adalah kesenjangan ekonomi yang cukup dalam antara sekelompok elite masyarakat dengan masyarakat kebanyakan.
Sebagai reaksi atas kegagalan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan tersebut, maka muncul tuntutan yang sangat keras agar pembangunan pada masa yang akan datang lebih bersifat bottom up, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Untuk menunjang pendekatan yang seperti itu maka pemberdayaan mesti dilakukan.
Istilah pemberdayaan itu sendiri mengandung arti sebagai suatu proses untuk membuat suatu komunitas menjadi berdaya. Untuk mencapai itu, satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan adalah kemandirian ( self reliance). Dalam hal ini istilah mandiri itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapinya, atau kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan bagi dirinya. Untuk itu yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan adalah
3 Kegagalan mendapatkan informasi harga ikan yang ditentukan oleh pedagang ikan di Tanjung Pandan itu disebabkan karena buruknya sistem komunikasi antara palele dengan pedagang ikan, yang disebabkan oleh sarana komunikasi yang tidak memadai. Umumnya para palele melakukan komunikasi dengan pedagang di Tanjung Pandan menggunakan telpon seluler, dengan sinyal yang sering tidak bagus.
melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat, potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang dapat dikembangkan, dan mencari cara, bagaimana agar dapat mengaktualisasikan segala potensi yang ada di masyarakat itu.  Dalam  perspektif  teori pembangunan, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pendekatan pertama adalah yang berasal dari teori modernisasi. Pendekatan ini cenderung melihat keterbelakangan masyarakat dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif ini, Harrod dan Domar misalnya, melihat bahwa keterbelakangan adalah suatu gejala yang disebabkan oleh faktor kekurangan modal (Arief Budiman, 1996: 19). Dengan demikian masalah pemberdayaan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Karena itu untuk memberdayakan masyarakat, satu cara yang dianggap penting untuk dilakukan adalah mencari tambahan modal untuk investasi. Dengan adanya modal yang diinvestasikan, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Hal ini karena menurutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh oleh tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan rendah.
Pendekatan lain dalam teori modernisasi adalah pendekatan kebudayaan, seperti yang dilakukan Weber dan McClelland, yang melihat masalah pemberdayaan dari segi mentalitas. Karena itu bagi keduanya, dalam pemberdayaan yang perlu dilakukan adalah merubah sikap mental masyarakat. Bagi Weber (1958), keterbelakangan masyarakat itu terjadi karena masyarakat tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, sebagaimana yang dituntut dalam etika protestan. Adapun McClelland (1971) melihat keterbelakangan suatu masyarakat dari ketiadaan motif berprestasi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kebutuhan untuk berprestasi ( need for achievement), yang selanjutnya disebut n-Ach, itu dianggap suatu hal yang penting bagi Clelland, karena dengan kebutuhan seperti itu maka masyarakat akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena itu dalam perspektif Clelland, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menumbuhkan n- Ach yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini karena n-Ach itu bukan sesuatu yang diwariskan sejak lahir, melainkan semacam virus yang dapat ditularkan.
Dalam perspektif teori kebutuhan pokok ( basic needs theory ), keterbelakangan terjadi karena masyarakat tidak mampu memenuhi
kebutuhan pokoknya. Karena itu pemberdayaan berarti suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. ILO ( International Labour Organization) menggolongkan kebutuhan pokok manusia ( human basic needs) menjadi dua kategori, yaitu: (1) Kebutuhan yang diperlukan bagi suatu keluarga untuk dapat memenuhi tingkat hidup yang minimum, seperti sandang, pangan dan perumahan, dan (2) kebutuhan yang berkaitan dengan prasarana umum yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan seluruh warga, yang antara lain meliputi sarana transportasi, air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan (Sjahrir, 1986:39).
Goulet mendefinisikan kebutuhan pokok itu secara lebih luas, dengan mengelompokkannya ke dalam tiga kategori, yaitu penopang hidup ( life sustenance) , harga diri (self esteem) dan kebebasan (freedom). Penopang hidup menurut Goulet bukan hanya terkait dengan masalah sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan beberapa hal lain yang disebutkan oleh ILO, namun tolok ukur penopang hidup itu harus menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian menurut Goulet, pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi tiga kebutuhan tersebut, yaitu: penopang hidup ( life sustenance) , harga diri (self esteem) dan kebebasan (freedom). (Goulet, 1973: 124).
Pendekatan lain dalam melihat keterbelakangan masyarakat adalah bersumber dari pendekatan struktural, yang melihat keterbelakangan bukan berasal dari faktor internal, melainkan dari tata hubungan yang pincang, yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Karena itu pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi keterbelakangan juga didasarkan pada faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab terjadinya keterbelakangan itu.
Berbeda dengan pendekatan modernisasi yang melihat kemiskinan dari faktor internal masyarakat, teori ketegantungan melihat terjadinya keterbelakangan justru dari faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Menurut teori ini, keterbelakangan terjadi karena adanya tata hubungan ekonomi yang timpang, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat yang berada dalam posisi pinggiran ( periphery) itu sulit untuk berkembang.
Menurut perspektif ini, pembangunan berarti menata hubungan antara pihak-pihak yang terkait, sehingga memiliki posisi yang
seimbang. Oleh karena tata hubungan yang timpang itu sering terjadi dalam setiap lapisan sosial, oleh sebab itu penataan hubungan perlu dilakukan dalam semua lapisan. Dalam konteks pemberdayaan, hal ini berarti perlu penataan hubungan dalam masyarakat, sehingga tidak ada unsur eksploitasi dalam hubungan sosial. Itu berarti bahwa tidak boleh ada satu unsur dalam masyarakat yang kehidupannya menjadi sangat tergantung pada satu kelompok masyarakat yang lain, sehingga secara ekonomi mereka dirugikan.
• Upaya Pemberdayaan
Dalam pemberdayaan semua aspek perlu mendapatkan perhatian. Mulai dari masalah permodalan untuk investasi, perubahan mentalitas, penyediaan prasarana kebutuhan pokok, penataan hubungan antar struktur sosial yang ada, sampai pada pembentukan/penguatan kelembagaan sosial. Untuk menunjang semua itu, maka pendidikan merupakan faktor yang dominan. Dalam hal ini pendidikan bukan hanya berarti yang bersifat formal, melainkan juga yang bersifat non formal. Lebih dari itu, pendidikan yang diharapkan adalah yang mendorong masyarakat untuk bukan hanya menjadi pandai dan memiliki kreativitas dalam mencari peluang untuk berinvestasi, tetapi juga dapat mengarahkan mentalitas masyarakat untuk dapat memiliki jiwa kewiraswastaan, seperti memiliki semangat kerja yang tinggi dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Selain itu, pendidikan juga diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengorganisir diri dan lingkungannya, serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya. Semua itu dengan satu tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang bukan hanya bermakna ekonomi melainkan juga yang bersifat non ekonomi. Atau seperti yang dikemukakan Goulet, yaitu agar manusia lebih manusiawi ( in order to be more  human) (Goulet, 1973:124).
Dalam kaitannya pemberdayaan nelayan di daerah ini, maka selain pendidikan formal yang perlu diperhatikan, pelatihan terhadap para nelayan juga perlu diberikan. Pelatihan itu terkait dengan berbagai hal, mulai dari penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan, manajemen kelompok dalam kelompok kerja nelayan, manajemen keuangan, pengolahan pasca panen, bahkan mencari alternatif untuk mencari terobosan dalam pemasaran.
Selain masalah pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Harold dan Domar (Arief Budiman, 1996:19), modal merupakan masalah utama yang mendasari perkembangan ekonomi masyarakat. Dilihat dari segi kenelayanan, modal itu bukan hanya terwujud dalam bentuk uang, melainkan juga peralatan tangkap. Karena itu jika peralatan tangkap yang dimiliki oleh masyarakat di daerah ini ternyata tidak mendukung ke arah peningkatan pendapatan, maka masalah kesederhanaan peralatan tangkap yang dimiliki nelayan perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena kemungkinan nelayan untuk meningkatkan alat tangkapnya sendiri dengan pendapatan yang minim ternyata sangat terbatas, maka perlu uluran tangan dari pihak lain untuk memberikan bantuan. Selain untuk meningkatkan peralatan tangkap, uluran tangan juga diperlukan untuk memberi bantuan modal untuk biaya operasional kegiatan kenelayanan.
Selama ini pihak yang telah ”berjasa” memberikan bantuan peralatan maupun modal kenelayanan pada nelayan adalah para pemilik modal yang sebetulnya adalah para pedagang ikan. Akan tetapi, dari uraian di atas terbukti bahwa bantuan peralatan dan bantuan lain yang diberikan oleh pedagang itu ternyata mengakibatkan ketergantungan nelayan terhadap pedagang, sehingga hasil tangkapannya dibeli di bawah harga pasar. Dilihat dari perspektif ketergantungan, bantuan yang diberikan oleh pedagang ikan ( palele) itu justru mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak setara antara pedagang ikan dengan nelayan, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan nelayan di daerah ini. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan nelayan, ketergantungan permodalan maupun pengadaan alat tangkap terhadap pedagang ikan itu perlu dihilangkan.
Untuk menghilangkan ketergantungan itu maka perlu ada lembaga lain  yang mampu menggantikan peran yang dilakukan oleh para pedagang ikan. Dengan demikian nelayan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus tergantung pada pedagang ikan. Lembaga perbankan, seperti BRI, mungkin merupakan alternatif untuk itu. Akan tetapi, oleh karena lembaga perbankan itu terikat dengan prosedur pemberian kredit yang bersifat konvensional, seperti keharusan adanya agunan, maka dikhawatirkan nelayan di daerah ini mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengambilan kredit perbankan. Oleh karena itu jika lembaga perbankan yang akan diposisikan untuk
memenuhi kebutuhan permodalan nelayan, maka perlu ada terobosan persyaratan pengajuan kredit oleh para nelayan. 4
Selain kebutuhan modal dalam jumlah besar, nelayan juga sering membutuhkan dana untuk biaya pembelian bahan bakar, serta untuk kebutuhan yang lain. Jika itu masih harus diperoleh dari pedagang ikan, maka ketergantungan terhadap pedagang akan tetap berlanjut. Untuk itu selain lembaga perbankan, keberadaan lembaga lain, semacam koperasi nelayan, sangat diperlukan untuk membantu nelayan. Untuk itu pemberian pinjaman perlu dilakukan secara mudah dan cepat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para pedagang ikan. Dengan cara demikian, maka kebutuhan dana nelayan  dapat dipenuhi setiap saat, tanpa harus dipersulit dengan masalah administrasi.
Sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh teori kebutuhan pokok ( basic needs theory), tidak tersedianya kebutuhan yang berkaitan dengan prasarana umum juga merupakan salah satu faktor bagi penyebab keterbelakangan masyarakat (Sjahrir,1986:39). Karena itu tidak adanya akses pasar yang dimiliki oleh masyarakat di daerah ini, karena tidak adanya pasar ikan, juga menjadi faktor lain yang menyebabkan sulitnya masyarakat mengembangkan ekonominya, selain masalah peralatan tangkap dan permodalan. Untuk mengatasi hal itu, maka, keberadaan TPI yang siap membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya sangat diperlukan. Untuk mengoptimalkan fungsi TPI, maka TPI tidak hanya difungsikan sebagai pasar ikan, melainkan sesuai namanya, yaitu sebagai tempat pelelangan ikan. Dengan sistem lelang yang dilakukan, maka diharapkan harga jual ikan dari nelayan bisa terangkat lebih tinggi, karena hanya pedagang yang melakukan penawaran paling tinggi yang dapat memperoleh ikan yang dijual.
4 Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana agar pengajuan kredit oleh nelayan yang tidak memiliki agunan cukup hanya dengan proposal, yang berisikan prospek kegiatan kelayanan yang dilakukan. Selain itu, terobosan lain yang perlu dipikirkan adalah pembayaran angsuran yang tidak secara tetap bulanan, karena terkait dengan pendapatan nelayan yang sangat fluktuatif. Lebih-lebih pada musim paceklik, yang kemungkinan mereka tidak dapat membayar angsuran karena tidak dapat melaut. Pembayaran angsuran melalui prosentase pendapatan mungkin lebih baik, sehingga pada saat banyak hasil tangkapan nelayan dapat membayar angsuran lebih besar, sebaliknya pada saat paceklik mereka dapat bebas dari kewajiban angsuran.
Dalam banyak kasus, harapan untuk dapat mendongkrak harga ikan tidak dapat terwujud, karena tidak berjalannya sistem lelang. Karena itulah di banyak tempat keberadaan TPI belum dirasakan manfaatnya oleh nelayan, bahkan lebih banyak membebani nelayan. Hal itu karena walaupun tidak mengadakan lelang, namun retribusi tetap dipungut, dari nelayan, sehingga pendapatan nelayan berkurang.

## Penutup
Sebagai suatu wilayah kepulauan, wilayah Kecamatan Selat Nasik banyak memiliki perairan laut. Kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut, dengan ditopang potensi sumberdaya perikanan yang cukup banyak, telah mendorong sebagian masyarakat di daerah ini untuk menggantungkan hidupnya dari hasil laut, sebagai nelayan.
Karena alat tangkap yang dimiliki relatif sederhana, begitu pula armada penangkapan yang cukup kecil, maka nelayan di daerah ini dapat digolongkansebagai nelayan tradisional. Tradisionalitas peralatan tangkap yang diliki itulah maka nelayan kesulitan untuk meningkatkan pendapatannya.
Kesadaran bahwa peningkatan peralatan tangkap merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan, telah mendorong nelayan untuk meningkatkan peralatan tangkap yang dimiliki. Meskipun demikian upaya itu tidak mudah dilakukan, karena karena ketiadaan modal. Upaya masyarakat untuk mendapatkan modal dengan mencari pinjaman ke pedagang penampung, justru menjebak mereka pada ketergantungan terhadap pedagang ikan, yang mengakibatkan harga jual hasil tangkapan berada di bawah harga pasar.
Upaya pemerintah untuk memberikan pinjaman modal kepada kelompok nelayan juga tidak banyak membawa arti. Hal itu karena selain penggunaan pinjaman sudah ditentukan, yaitu untuk budidaya kerapu, juga pengembalian pinjaman yang kurang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Karena itu ketergantungan nelayan terhadap pedagang ikan tetap saja berlanjut.
Untuk menghilangkan ketergantungan itu maka perlu ada lembaga yang mampu menggantikan peran yang dilakukan oleh para pedagang ikan. Untuk itu selain lembaga itu dapat memenuhi kebutuhan modal kenelayanan, baik yang berupa peralatan tangkap maupun uang,
proses pemberian pinjaman kepada nelayan juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Selain itu, karena pendapatan nelayan bersifat fluktuatif, maka proses pengembaliannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi pendapatan nelayan setiap bulannya.
Ketergantungan terhadap pedagang ikan bukan hanya karena peminjaman modal oleh nelayan, melainkan juga karena ketiadaan akses pasar yang dimiliki oleh nelayan di daerah ini. Karena itu pengadaan TPI perlu dilakukan. Untuk mengoptimalkan peran TPI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka TPI sebaiknya tidak hanya difungsikan sebagai pasar tempat nelayan menjual ikan hasil tangkapan, melainkan sebagai tempat untuk melelang ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan berfungsinya TPI sebagai tempat pelelangan ikan, sebagaimana namanya, maka harga jual ikan diharapkan dapat meningkat, karena hanya pedagang dengan penawaran tertinggi yang dapat membeli ikan dari nelayan. Seiring peningkatan harga jual ikan, maka diharapkan pendapatan nelayan juga akan meningkat.
Dalam pelaksanaannya, upaya pemberdayaan tersebut perlu melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga apa yang disebut sebagai pengembangan di wilayah ini bukan hanya berarti mengembangkan untuk masyarakat, melainkan yang utama adalah mengembangkan bersama masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak sekedar menjadi obyek dalam pemberdayaan, melainkan diperlakukan sebagai subyek dalam pemberdayaan, dalam arti yang sesungguhnya. Sebagai subyek, maka masyarakat tidak hanya menerima begitu saja apa yang akan dilakukan oleh pihak perencana terhadap diri mereka, tetapi mereka juga ikut aktif dalam menentukan arah pemberdayaan yang dilakukan.

## Daftar Pustaka
Belitung dalam Angka Tahun 2002 , kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung.
Budiman, Arief, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga . Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Data Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2003, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung.
Imron, Masyhuri (ed) 2001, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta, Media Pressindo.
McClelland, David C., 1971, The Achievement Motive in Economic
Growth, dalam Finkle and Gable (ed), hal 83-100.
Monografi Kecamatan Selat Nasik Tahun 2004. Statistik Potensi Desa Kabupaten Belitung Tahun 2002. kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung
Nugroho, Heru, 1995, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk, (ed): Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta, Aditya Media.
Rukminto Adi, Isbandi, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universtas Indonesia.
Weber, Max, 1958, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York, Charles Scribner’s Sons.