## WALI NAGARI PEREMPUAN DI ERA REFORMASI:
Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Batu Basa

## Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009
WOMEN WALI NAGARI IN REFORM ERA:
CASE STUDY OF THE ELECTED OF BATU BASA WALI NAGARI PARIANGAN DISTRICT TANAH DATAR REGENCY, IN 2009

## Israr Iskandar
Universitas Andalas Padang Sumatera Barat
Naskah diterima: 30 Desember 2010 Naskah diterbitkan: 10 Juni 2012
Abstrak: This article attempts to describe the role and the pursuit of women’s leadership in Nagari (the villages) in West Sumatra. The issue is related to success of women appeared as Wali Nagari (Nagari’s formal leader) in the Era of Reform with a case study of Wali Nagari Batu Basa in Dictrict Tanah Datar. The victory of Bariana Sain, a middle-aged woman, even in a direct election in 2009, as a wali nagari Batu Basa are a new chapter in political history of women in West Sumatra. Previous elections with representative system at Nagari’s People’s Representative Council (BPRN) tends to choose men as wali nagari. However, democratization in the Reform Era have influenced the “perception” of local community towards women’s leadership. A victory of women as formal leaders in the Nagari Batu Basa was not only reflection of an egalitarian attitude of society, but also the competence of the women figure. Another winning factor is, of course, also related to the declining her rivals popularity, including incumbent.
Keywords: Wali nagari, perempuan, kepemimpinan
Pendahuluan Kiprah perempuan di sektor publik, termasuk politik, sudah lama menjadi bahan wacana, namun sejak beberapa tahun belakangan perbincangannya semakin intens. Gelombang reformasi memungkinkan makin terbukanya peluang bagi kaum perempuan dan kalangan aktivis gender, tidak hanya untuk membicarakan pada tataran wacana, tetapi juga implementasi tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan di sektor publik di Tanah Air.
Di Sumatera Barat, pembicaraan representasi perempuan di sektor publik tentu relevan, karena masyarakatnya dikenal memiliki adat dan budaya bercorak demokratis. Adat matrilineal juga memuliakan posisi kaum perempuan, tidak hanya karena penarikan garis keturunan ( nasab ) dari garis ibu, tetapi juga ketentuan tradisional bagi perempuan untuk memiliki dan menguasai harta pusaka. Dalam cerita-cerita tradisional, seperti di tambo, kaba dan legenda, peran perempuan Minang dalam kehidupan sosial, termasuk politik, juga tergambarkan. Kaba Mande Rubiah (Ibu Rubiah) sebagai Bundo Kanduang , misalnya, jelas merepresentasikan posisi penting perempuan dalam kehidupan sosial di Ranah Minang (Nurwani Idris, 2010: 167).
Dalam historiografi modern terbaca, bahwa etnis Minang sendiri memang pernah menorehkan tintas emas dalam sejarah dengan tampilnya tokoh-tokoh perempuan pelopor, seperti Rohanna Koeddoes (1884-1972), Rahmah El Yunusyiah (1900-1969), dan Rasuna Said (1910-1965), namun pasca-Kemerdekaan hingga Era Reformasi disinyalir terjadi stagnasi dan bahkan degradasi peran perempuan lokal di banyak sektor publik, termasuk politik. Akar masalahnya tak hanya dihubungkan pada sistem politik patrimonial dan otoriter pada masa Demokrasi Terpimpin (1958-1966) dan Orde Baru (1966-1998), namun juga pengaruh adat dan budaya lokal yang dianggap masih patriarkis. Pada masa Orde Baru, perempuan Minang bahkan termarginalisasikan lewat pola- pola kekuasaan rezim yang hegemonik. Mereka diinstitusionalisasi lewat organisasi Bundo Kanduang (Bunda Kandung) yang tak hanya bertujuan kultural, tetapi juga politis guna menyokong legitimasi penguasa otoriter. Lewat organisasi Bundo Kanduang , PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita, pada periode ini terjadi upaya homogenesasi aspirasi (politik) perempuan lokal (Lusi Herlina dkk., 2003:3).
Pada awal Era Reformasi, sisa-sisa sub-ordinasi negara atas perempuan lokal belum hilang. Politik “atas nama perempuan” pun masih dimainkan untuk suatu pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk golongan perempuan. 1 Ketika perbaikan sistem demokrasi diimplementasikan, khususnya terkait ketentuan pemilu-pemilu Era Reformasi, perbaikan peran politik perempuan lokal ternyata masih “jauh” dari harapan banyak kalangan. Hasil-hasil pemilu pasca-Orde Baru menunjukkan, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di DPR dan DPRD masih minimal dibandingkan jumlah pemilih perempuan secara keseluruhan.
1 Politik “atas nama” ini terjadi misalnya dalam kasus gerakan menuntut pemisahan PT Semen Padang dari PT Semen Gresik di awal Reformasi. Lihat Israr Iskanar, Elit Lokal, Pemerintah dan Modal Asing Kasus Gerakan enuntut Spi-Off PT Semen Padang atas PT Semen Gresik Tbk 1999-2003, (Jakarta: CIRUS-SAD, 2007).
Israr Iskandar, Wali Nagari Perempuan di Era Reformasi
Sekalipun demikian, ada gejala baru di Era Reformasi yakni terpilihnya beberapa wali nagari perempuan di beberapa nagari (nama kesatuan wilayah administratif dan wilayah adat setingkat desa di Minangkabau, Sumatera Barat). Pemilihan wali nagari dengan sistem langsung ternyata dapat membuka kesempatan kepada perempuan untuk tampil lebih jauh di panggung politik nagari-nagari, yang selama ini didominasi laki- laki. Terpilihnya wali nagari perempuan di Batu Basa (Kabupaten Tanah Datar) di awal Era Reformasi, sebagai salah satu dari sedikit nagari di Sumbar yang memiliki wali nagari perempuan di awal reformasi, 2 tentu menarik dicermati. Di tengah gencarnya sorotan atas rendahnya partisipasi dan kiprah kepemimpinan politik perempuan di Era Reformasi, masyarakat nagari tersebut ternyata mampu menampilkan wali nagari perempuan sebagai hasil pilihan rakyat.
Kenyataan itu juga seakan berbeda dengan tendensi kepemimpinan formal di Minangkabau selama ini, mulai di tingkat provinsi, kabupaten, nagari dan desa (masa akhir Orde Baru) yang selalu didominasi laki-laki. Politisi perempuan hanya dalam peran substitusi. Dalam sistem adat pun, perempuan bahkan hanya diposisikan sebagai pemilik harta pusaka dan anak, tetapi tak diberi peran dalam mengurus politik yang sejatinya terkait kepentingan banyak orang (publik). Lagi pula, secara tradisi, perempuan tak pernah diangkat dan dipilih jadi penghulu (pemimpin adat). Padahal penghulu memegang peran sentral di dalam kaum sebagai kesatuan masyarakat adat di Minang. Di pihak lain, secara umum, pandangan masyarakat lokal masih patriarkis. Seakan yang layak dan harus menjadi pemimpin sosial dan politik itu adalah laki-laki. Konstruksi sosial ini berkembang luas di tengah masyarakat, termasuk masa reformasi. Keterpilihan perempuan dalam pemilihan wali nagari di beberapa nagari yang disebutkan di atas tentu, dalam batas tertentu, mampu mematahkan mitos itu.

## Kepemimpinan dan Gender
Kepemimpinan merupakan topik yang banyak dibahas dalam ilmu-ilmu sosial, seperti politik, sosiologi, dan tentu saja manajemen. (Kartodirdjo, 1990). Secara umum kepemimpinan dikaitkan dengan cara-cara seseorang menggunakan power (kekuasaan) untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan pihak yang menghendakinya. (Kanter, 1979). Karena itu kepemimpinan bisa saja terfokus pada satu individu, tapi bisa juga pada golongan tertentu. (Hunt dalam Kuper & Kuper, 2000).
Berbicara mengenai perspektif gender tentang kepemimpinan memiliki dimensi yang cukup kompleks juga. Tinjauannya bisa beragam, mulai dari sosiologis, politis, manajemen, psikologis, hingga aspek biologis. Kajian terhadap sejumlah literatur terkait isu kepemimpinan dan gender menampilkan dua resume utama. Pertama , adanya upaya menyamakan kepemimpinan laki-laki dan perempuan; kedua , terdapat perbedaan pokok dalam (gaya) kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. (Sudarmo, 2009) Adanya anggapan tentang kesamaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidaklah terlalu mengherankan. Hampir semua studi yang menelaah isu tersebut menggunakan “jabatan manajerial” sebagai persamaan kepemimpinan. Kalau ada
2 Wali Nagari perempuan lain adalah Nurdianis Nurdin, wali nagari Koto Lamo, Kabupaten Limapuluh Kota.
perbedaan gender, hal itu merupkan atas dasar pilihan rasional dan seleksi organisasi. Individu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan dalam hal sifat kepribadian yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan kemampuan bersosialisasi. Organisasi cenderung merekrut atau mempromosikan orang yang memiliki kualifikasi tersebut, apapun gendernya. (Sudarmo, 2009) Sebaliknya ada pula anggapan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan. Perempuan malah diasumsikan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih demokratik. Mereka mendorong partisipasi, berbagi kekuasaan dan informasi, dan mencoba meningkatkan kemanfaatan bagi pengikutnya. Mereka cenderung memimpin dengan pelibatan atau pemberdayaan dan mendasarkan pada kharisma, keahlian, kontak, dan keahlian interpersonal dalam mempengaruhi orang lain. Sementara laki-laki cenderung menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan perintah ( direction ). Kepemimpinan pada laki-laki lebih mendasarkan pada jabatan otoritas formal sebagai dasar baginya untuk melakukan pengaruhnya. (Sudarmo, 2009) Sekalipun demikian, bisa dikatakan, pandangan kedua masih dominan. Bahkan, pandangan bahwa kepemimpinan bukanlah domain perempuan masih sangat kuat hingga kini, termasuk di masyarakat negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Seperti dikatakan Gaffney dan Blaylock (2010), bahwa umumnya publik beranggapan “rendah” pada kapasitas kepemimpinan perempuan. Sekalipun perempuan disukai karena dinilai pribadi ramah, baik hati dan demokratik, namun dianggap tidak kompeten dalam kepemimpinan. (Gaffney dan Blaylock mengutip Fiske et al , 2002). Dalam analisis kualitas kepemimpinan para manajer mengungkap kepercayaan responden bahwa manajer sukses adalah tipe pribadi agresif, percaya diri dan kompetitif yang semua itu lebih identik dengan laki-laki dibandingkan perempuan. Hal itu dilatari kecenderungan orang mengasosiasikan kepemimpinan dengan karakteristik maskulin. Begitu pula dalam dunia politik, publik juga menyukai politisi yang kompeten (yang diasosiasikan dengan laki-laki) dibandingkan politisi yang ramah dan baik hati, suatu sifat yang distereotipkan pada perempuan. (Funk dalam Gaffney dan Blaylock, 2010). Beberapa teori sosial juga memperkuat asumsi tertentu tentang kepemimpinan perempuan dibandingkan laki-laki. Teori peranan sosial menilai munculnya stereotip tentang adanya perbedaan peranan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat karena secara historis memang ada distribusi peranan antara laki-laki dan perempuan (misalnya dikatakan, perempuan secara historis bekerja dalam peranan yang ramah, seperti profesi guru, sementara laki-laki punya peranan kepemimpinan, seperti politisi. Perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan secara tradisional melatari kepercayaan orang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan karakter dalam kepemimpinan. Bahkan, secara  spesifik,  orang  lebih  sering  mengasosiasikan  pemimpin  itu  dengan  laki-laki daripada perempuan, karena prototipe pemimpin lebih pada seorang laki-laki dengan pelbagai atribusinya. (Eagly dikutip Gaffney dan Blaylock, 2010).
Ada pula teori yang serta merta ber- prejudice terhadap pemimpin perempuan di mana pemimpin perempuan dinilai lebih negatif dibandingkan laki-laki. Semua itu terkait pandangan awam bahwa perempuan tidak cocok dengan peran kepemimpinan. Ini merujuk pada “asal usul kepemimpinan“ yang membedakan pengalaman laki- laki dan perempuan. Kenyataan tersebut agaknya konsisten dengan argumen bahwa
sosialisasi dari usia dini sangat menentukan penerimaan peran dan stereotipe gender di kemudian hari, termasuk dalam aspek kepemimpinan yang identik dengan laki-laki. (Gaffney dan Blaylock, 2010)
Bagaimanapun, tampilnya perempuan sebagai pemimpin di ranah publik di banyak tempat, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan diskusi luas. Di Indonesia, partisipasi perempuan di ranah publik, khususnya politik, memang masih minimal, tetapi terus menunjukkan peningkatan. Terlebih sejak era reformasi, jumlah perempuan tampil mengisi jabatan-jabatan politik terus bertambah, mulai dari kursi eksekutif (Presiden, menteri dan kepala daerah), legislatif (DPR, DPD dan DPRD) hingga eksekutif di BUMN. Dalam konteks pilkada, misalnya, sudah mulai banyak perempuan maju dalam pesta politik lokal itu. Ada yang berhasil menang, tapi tidak sedikit pula yang gagal. (Wardhani, 2010).
Di Sumatera Barat, yang menjadi basis etnik Minangkabau, masalah kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Adat dan budaya matrilineal (garis keturunan berdasarkan garis ibu) bahkan memposisikan perempuan seakan lebih tinggi dari laki- laki, khususnya dalam hal keluarga dan penguasaan harta pusaka. Kaum perempuan dipanggil dengan sebutan tinggi sebagai bundo kanduang ( bundo kandung) yang mewartakan penghargaan kepada kaum ibu atau perempuan . Masalahnya, dalam ranah publik dan modern, peran perempuan Minang masih terbatas. Sejauh ini belum ada satu pun kepala daerah di Sumbar yang dijabat perempuan. Catatan sejarah peran perempuan Minang, seperti Rahmah El Yunusyiah, Rasuna Said dan lainnya memang memberikan citra positif, tapi secara umum jumlah perempuan tampil sebagai pemimpin di ranah publik, khususnya politik, masih sangat minim di Sumbar hingga dewasa ini (Iskandar, 2009).

## Profil Nagari Batu Basa
Batu Basa merupakan salah satu nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Letaknya kurang lebih 15 km sebelah barat dari Batusangkar, Ibukota Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal juga sebagai Luak nan Tuo. 3 Batu Basa secara administratif terdiri dari tiga jorong (setingkat dusun), yakni Batu Basa, Koto Baru, dan Sialahan. Penduduk Batu Basa berjumlah 3868 jiwa (Profil Nagari Batu Basa, tahun 2009).
Pola pemukiman warga tak jauh beda dengan nagari-nagari darek 4 lainnya. Warga tinggal di rumah-rumah yang letaknya saling berdekatan, bahkan agak menumpuk di satu area, sehingga terkesan padat. Model rumah pun bermacam-macam, mulai rumah kayu, semi-permanen (bahan kayu, batu dan semen), permanen (dominan batu, semen dan besi). Pemukiman penduduk biasanya terpusat di sekitar masjid atau sekolah. Di Batu Basa juga masih terdapat sejumlah rumah gadang (rumah tradisional Minangkabau yang berukuran lebih besar dari rumah biasa) yang masih ditinggali beberapa keluarga.
3 Menurut tambo , ada tiga luak (daerah utama) di Minangkabau, yakni Luak Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Koto.
4 Darek adalah wilayah yang berada di sekitar Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago. Secara tradisional, darek hampir sama dengan Luak nan Tigo. Lawan darek adalah rantau , yang terdiri dari dua jenis, yakni rantau barat dan rantau timur.
Warga Batu Basa 100 persen muslim. Aktualisasi keagamaan mereka antara lain tercermin dari kegiatan-kegiatan yang digelar di masjid, musala dan surau (Profil Nagari Batu Basa, tahun 2008). Dibandingkan dengan nagari-nagari tetangga, rata-rata tingkat pendidikan warga cukup baik. Di sini terdapat 5 buah SD dan 2 TK. Untuk lanjut ke SMP dan SMA, warga harus pergi ke nagari Simabur (pusat administrasi pemeirntahan kecamatan), kota Batusangkar (pusat kabupaten) atau kota Padangpanjang. Hanya akses ke pendidikan tingkat universitas saja yang belum maksimal, karena pada umumnya warga mengaku terkendala faktor kesulitan ekonomi. Dalam pandangan mereka, kuliah di perguruan tinggi mahal.
Perekonomian masyarakat Batu Basa umumnya bertumpu pada sektor pertanian. Ada juga yang menggeluti perdagangan, jasa angkutan, industri rumah tangga, dan pegawai negeri. Batu Basa juga menghasilkan sejumlah jenis makanan tradisional, seperti dakak-dakak, lamang, tapai dan kipang . Sebagian warga juga merantau ke berbagai daerah di Sumbar dan luar Sumbar. Sedangkan pendanaan pemerintahan nagari sendiri berasal dari Dana Alokasi Pembangunan Nagari (DAPN) senilai 109 juta (per 2009) yang bersumber dari APBD Tanah Datar (Epi Fitri, Sekretaris Wali Nagari, wawancara, 23 Agustus 2009).

## Kelompok-kelompok Sosial
Kehidupan sosial di Batu Basa dipengaruhi model struktur masyarakat perdesaan Minangkabau yang pada umumnya berlaku. Ada kelompok keagamaan, adat, pemuda, bundo kanduang (perempuan) dan perantau. Kelompok keagamaan dipimpin para alim ulama yang kerap disebut buya, ustadz atau malin . Sebutan ustadz akhir-akhir ini memang kian populer dibandingkan buya atau malin. Sedangkan kelompok adat (yang menggeluti tradisi) dipimpin ninik mamak atau penghulu yang biasanya bergelar datuak . Kelompok keagamaan antara lain tergabung dalam organisasi Majelis Taklim, yang merupakan kelompok pengajian warga. Ada juga secara spesifik kelompok pengajian untuk kalangan tua (manula). Di kalangan perempuan, ada organisai PKK yang aktif dalam kegiatan Posyandu yang bertugas memberikan penyuluhan kepada warga di bidang kesehatan. Kelompok pemuda biasanya tergabung dalam organisasi Karang Taruna, sekalipun kiprah organisasi ini tak selalu menonjol.
Sebagai nagari yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, terdapat 12 organisasi kelompok tani yang kerap menjalankan sebagian fungsi pemerintah daerah dalam menyalurkan bibit unggul, panduan penanaman dan panen, serta proses pasca- panen. Kelompok kepentingan ( interest groups ) lainnya tentu saja partai politik. Tiga kali pemilu di Era Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004 dan 2009, Partai Golkar selalu tampil sebagai pemenang. Tapi khusus untuk Pilpres 2009 lalu, capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono, menang 70 persen di Batu Basa, mengalahkan capres Golkar Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto (Bariana Sain, Wali Nagari Batu Basa, wawancara, 1 Juli 2009).

## Profil Elit Nagari
Dinamika politik lokal di aras nagari tentu tak terlepas dari peran elitnya sendiri. Merekalah yang menjadi aktor politik demokrasi di level pemerintahan terendah di
Minang itu. Untuk memahami lebih baik dinamika politik di Batu Basa, ada baiknya mengetahui profil elit-elit nagari setempat.
Jamiris Dt Rajo Endah. Nama Jamiris sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Batu Basa. Saat Orde Baru, ia pernah menjadi Kepala Desa Batu Basa. Saat Pemilihan Wali Nagari tahun 2002, Jamiris maju dan menang secara signifikan. Namun sebagian pihak menilai, kinerjanya sebagai wali nagari kurang memuaskan. Tak ada kemajuan signifikan selama kepemimpinannya.
Pada Pemilihan Wali Nagari 2009, Jamiris maju lagi. Sebagai incumbent , ia hendak melanjutkan program kepemimpinan yang sudah ia rintis sebelumnya. Jamiris mengusung motto “bersihkan hati luruskan niat”. Visinya hendak mewujudkan masyarakat Batu Basa yang sejahtera, berlandas iman, takwa dan ilmu pengetahuan. Ia mengatakan hendak memperkuat program-program nagari yang sudah dijalankan. Ia juga ingin memberdayaakan unsur-unsur pemerintahan nagari, termasuk BPRN, sebagai badan legislatif nagari.
Jamiris menyatakan, visi yang Ia usung tak bisa diwujudkan secara maksimal jika tak dapat dukungan penuh dari seluruh komponen warga. Ia mengutip salah satu ungkapan Minangkabau klasik, “ ka bukik samo mandaki ka lurah samo manurun, saciok bak ayam sadanciang bak basi nan sarumpun bak sarai” .(Ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun, seciat ba ayam, sedencing bak besi, yang serumpun seperti serai). Ia sendiri mengaku menjadi wali nagari sebagai panggilan untuk pengabdian kepada masyarakat kampung halamannya, bukan mencari kekayaan dan prestise.
Secara detail, Jamiris menawarkan 8 agenda strategis, yakni: 1), meningkatkan iman dan taqwa warga; 2) meningkatkan kualitas pendidikan dan teknologi; 3) meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga; 4) percepatan pertumbuhan ekonomi nagari; 5) terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat; 6) melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan prima; 7) meningkatkan pembangunamn insfrastruktur, sarana dan prasarana nagari; dan 8) mewujudkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan (Wawancara dengan Jamiris Dt. Rajo Endah, 2 Februari 2009).
Irfan Amir. Ia adalah calon wali nagari dari unsur pemuda. Ia dilahirkan di Batu Basa, 16 Juli 1973. Pendidikan terakhir adalah SMA Negeri Pariangan (tamat 1991). Pekerjaan tetapnya adalah wiraswasta. Namun sejak remaja, dia terbilang aktif dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan kepemudaan di Batu Basa.
Saat maju tahun 2009, motto Irfan “ sesuai makonyo manjadi ”. Ada pesan pokok dalam, yakni hendak merangkul semua warga dengan mengutamakan . Anak muda pernah merantau bertahun-tahun ke Sibolga ini punya sejumlah visi dan misi yang tak banyak beda dengan beberapa calon lain. Visinya adalah “menjadikan nagari Batu Basa sebagai nagari yang terus berkembang, berpotensi dan bermartabat”.
Misinya antara lain: 1) pembenahan dan pembinaan anak nagari sebagai aset bangsa pada umumnya dan aset nagari pada khusunya; 2) nagari sadar hukum yang didukung oleh semua unsur masyarakat nagari; 3) pemerintahan nagari yang amanah, transparan dan berbasis informasi yang memadai; 4) menghidupkan fungsi masjid dan surau bagi pemantapan akhlak anak nagari; 5) pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan SDM melalui pendidikan dan praktek kerja; 6) mengembangan kreasi dan inovasi anak nagari
di bidang olahraga seni dan budaya; dan 7) menumbuhkan kebersamaan antara anak nagari denegan perantau. (Wawancara, Irfan Amir, 2 Februari 2009).
Bariana Sain. Calon ketiga adalah Bariana Sain. Dia satu-satunya calon perempuan. Mantan PNS di Pemkab tanah Datar ini dilahirkan di Sialahan tahun 1952. Visinya “membangun Batu Basa bersama niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan bundo kanduang, untuk mewujudkan kehidupan banagari dan kembali ke surau.” Hampir sama dengan calon lainnya, visi Bariana agak sloganistis. (Wawancara dengan Nel Azra, 1 Juli 2009).
Adapun misinya; 1) menyamakan persepsi setiap unsur untuk membangun kenagarian Batu Basa; 2) meningkatkan peranan masing-masing unsur untuk bersama-sama membangun nagari adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah ; 3) memfungsikan surau sebagai tempat ibadah dan menjadikan anak nagari yang beriman; dan 4) mempererat hubungan “ukhuwah islamiyah” antarjorong (Wawancara dengan Bariana Sain, 23 Februari 2009).
F PK Marajo. Ia seorang elit nagari yang berperan penting dalam Pemilihan Wali Nagari 2009. Pria 50 tahun ini berasal dari Jorong Batu Basa dan istrinya dari Koto Baru. Bekas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) ini sekarang ini aktif sebagai guru di Thawalib Sungai Limau, Simabur.
Jabatannya sangat strategis yakni Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Batu Basa. Lembaga legislatif ini adalah mitra wali nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari. Pemilihan BPRN berdasarkan keterwakikan unsur-unsur masyarakat di nagari, yakni alim ulama, cadiak pandai, niniak mamak, pemuda dan bundo kanduang.
Eldi Peri. Tokoh ini cukup berpengaruh di lingkungan pemuda. Ia adalah Sekretaris BPRN Batu Basa. Eldi Peri lahir di Koto Baru tahun 1974, sedangkan istrinya berasal dari Sialahaan. Mulanya banyak orang melirik Eldi sebagai calon wali nagari. Namun dia tak berminat. Apalagi pekerjaannya sebagai PNS di Dinas Pendidikan Pariangan tak bisa dilepaskannya. Eldi cenderung mendorong Irfan Amir, sejawatnya.
Secara historis, Ia juga pernah merantau tahun 1998 ke Riau, tapi kemudian pulang kampung dan menjadi PNS. Ia kemudian menjadi tokoh masyarakat. Statusnya sebagai PNS menjadi modal sosial tersendiri. Apalagi, ia tergolong aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (Wawanacara dengan Ipi Fitri, 23 Agustus 2009)
Sahibu. Ia adalah Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari 2009. Sahibu adalah suami dari calon wali nagari, Bariana Sain. Ia lahir Sulawesi Selatan dan pernah merantau di Papua, sebagai PNS. Di bumi Cenderawasih inilah ia bertemu Bariana dan menikahinya tahun 1980-an. Tahun 2000-an mereka pindah ke Pemkab Tanah Datar.

## Proses Pemilihan Wali Nagari 2009
Proses Pemilihan Wali Nagari Batu Basa 2009 dimulai dengan penjaringan dan pandaftaran calon wali nagari pada akhir Januari 2009. Walaupun persyaratannya tak terlalu ketat, namun hanya tiga calon saja yang mendaftarkan diri, yakni Bariana Sain, Jamiris, dan Irfan Amir. Bariana mewakili unsur Bundo Kanduang (perempuan), Jamiris mewakili ninik mamak (golongan adat), dan Irfan dari unsur pemuda. Tahap berikutnya penyampaian visi dan misi pada 23 Februari di Aula SD Negeri
3 Batu Basa. Pada saat ini tampil ketiga calon wali nagari. Visi dan misi mereka pada dasarnya tak banyak beda dan normatif. Pada 28 Februari dilanjutkan dengan pemungutan suara. Penghitungan dilakukan sore itu juga. Pemenangnya pun diketahui yakni Bariana Sain. Ia mengalahkan incumbent , Jamiris Dt Rajo Endah. Bariana memperoleh suara 977 dari 1800 suara yang masuk. Artinya dia menang mutlak, yakni sekitar 60 persen. (Rekapitulasi Hasil Pemilihan Wali Nagari Batu Basa, 2009). Sekalipun sudah diperkirakan banyak pihak, terpilihnya wali nagari perempuan di Batu Basa di era reformasi merupakan fenomena menarik untuk dicermati. Berdasarkan catatan sejarah, sebelumnya tak pernah ada wali nagari perempuan di wilayah itu, bahkan di Tanah Datar sendiri, yang dianggap sebagai salah pusat budaya Minangkabau. Terpilihnya Bariana, dalam batas tertentu, juga mengagetkan. Saingannya, Jamiris Dt Rajo Endah, masih berstatus incumbent (calon yang sedang menjabat wali nagari) dan seorang penghulu atau pemimpin tradisional. Jamiris juga dinilai memiliki banyak sumber daya politik, seperti popularitas dan jaringan sosial. Tidak hanya itu, Jamiris juga terbilang masih badunsanak (hubungan kerabat) dengan Bariana. Tapi kekalahan Jamiris nampaknya lebih karena faktor “kebosanan” masyarakat dengan kepemimpinan dia sebelumnya. Ia dianggap gagal mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan nagari. Tak heran muncul kecurigaan-kecurigaan, bahwa banyak dana nagari yang menguap.
Sedangkan Irfan Amir juga dikenal sebagai tokoh pemuda yang supel dalam bergaul, dan juga berpengalaman di rantau. Namun karena kiprahnya di pemerintahan dan masyarakat dianggap masih “tanggung” ikut menjadi faktor kegagalannya meraih kursi wali nagari. Sekalipun demikian, suara yang diperoleh Irfan sebenarnya cukup signifikan. Dengan kata lain, kalau saja, ia berkampanye lebih intens, kansnya untuk menang akan lebih besar (Wawancara dengan Epi Fitri, 23 Agustus 2009) Di sisi lain, Bariana seakan memberikan harapan baru kepada masyarakat. Tokoh ini bahkan masih menyimpan “magis” tentang kesuksesannya di rantau yang jauh (Papua dan Sulawesi) serta perannya di masa muda di kampung halaman. Cerita sukses ( success story ) Bariana ini menyebar dari mulut ke mulut, sehingga memunculkan opini publik yang luas di Batu Basa. Cerita dari mulut ke mulut inilah yang menjadi medium informasi bagi sosialisasi politik calon-calon yang bertarung dalam pemilihan wali nagari.
Pemilihan wali nagari Batu Basa itu berlangsung cukup demokratis. Tak ada tekanan politik kepada masyarakat maupun calon-calon yang maju. Jumlah pemilih adalah 1.800 orang dari jumlah 2.600 orang wajib pilih. Jadi, terdapat 800 orang golput. Dengan demikian kelihatan, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Mungkin karena faktor sosialisasi yang minimal, sehingga banyak masyarakat yang tidak ikut serta memilih.
Masyarakat memilih di 4 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dua TPS di Batu Basa, 1 TPS di Koto Baru, 1 TPS di Sialahan. Masyarakat antusiasme ke TPS-TPS untuk memilih Wali Nagari mereka (Wawancara dengan Baraiana Sain).
Ketika diketahui pemenangnya, yakni Bariana Sain, pendukungnya menyambutnya antusias. Pasalnya, Bariana mendapatkan 977 suara atau lebih dari 60 persen. Kemudian diikuti Irfan Amir 436 suara, dan Jamiris 387 suara.

## Profil Wali Nagari Terpilih
Wali nagari terpilih, Bariana Sain, sebenarnya sudah lama tak terdengar kiprahnya di kampung halaman. Ia lama merantau di Papua dan Sulawesi Selatan. Hanya, bagi generasi sebaya atau berdekatan dengan usia Bariana (yang berumur 40 tahun ke atas) di kampung halaman, namanya belumlah hilang. Semasa muda dulu, Bariana dikenal tipe perempuan aktivis dan organisatoris. (Wawancara dengan Bariana Sain, 23 Februari 2009).
Ia dilahirkan di jorong Silahaan, 27 Desember 1952. Orangtuanya hanya seorang petani kecil, namun kenyataan itu tak mematahkan semangatnya untuk maju, khususnya di bidang pendidikan. Ia tak ingin seperti kebanyakan perempuan desa yang tunduk pada kenyataan bahwa fungsi perempuan terbatas pada urusan-urusan domestik, khususnya sebagai ibu yang menjaga keluarga, rumah tangga dan lahan pertanian di kampung. Bariana menempuh pendidikan sejak SD sampai sarjana muda di Tanah Datar. Dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Simabur, lalu Thawalib Sungai Limau, Pariangan (1973), dan kemudian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Lima Kaum, Batusangkar (1977). Selepas mendapatkan sarjana muda dari IAIN, Bariana aktif dalam program Tenaga Kerja Sukarela (TKS) “Butsi”, suatu program pemerintah yang populer awal tahun 1980-an dalam memberikan konsultasi dan penadampingan kepada masyarakat. Karena program itu bersifat nasional, ia bahkan kemudian ditempatkan di Papua. Ia tidak menolak penugasan itu, karena ia anggap sebagai pengabdian kepada negara. Di bumi Cenderawasih itulah, Bariana melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Irian Jaya di Jayapura. (Wawancara dengan Baraiana Sain, ).
Saat ditugaskan sebagai TKS Butsi, ia melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia pun akhirnya diangkat menjadi PNS di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Irian Jaya. Selama bekerja, ia aktif pula di berbagai organisasi sosial bercorak Islam, etnis Minang, maupun organisasi lainnya. Menurutnya, aktif dalam organisasi sosial di rantau sangat berkesan, mengingat komunitas Muslim di Papua terbilang minoritas.
Di Papua pula ia mendapatkan jodoh dengan seorang Bugis, bernama Sahibu. Pada awal 2000-an, pasangan ini pindah ke Sulawesi Selatan, lalu kemudian pindah ke BKKBN Tanah Datar di Batusangkar. Ia memutusan pindah ke tanah Minang ini, karena hendak mengakhiri karir PNS-nya di daerah kelahirannya. Suaminya pun akhirnya ikut pindah kerja ke Kantor Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Batusangkar. Saat maju sebagai calon Wali Nagari, ia mengaku hanya hendak mengabdi bagi kampung halamannya, memajukan nagarinya. Ia sadar sejak awal, sebagai wali nagari di banyak daerah di Sumb ar, akan lebih banyak menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat ketimbang tampil sebagai pejabat pemerintah yang bergelimang fasilitas kemewahan. Sebab kalau mengharapkan kekayaan, menurutnya, jabatan wali nagari tentu bukan pilihan yang tepat. “Saya ke kantor ini tiap hari naik ojek. “ (Wawancara dengan Baraina Sain, 23 Februari 2009).
Simpulan
Terpilihnya Bariana Sain sebagai wali nagari di Batu Basa, dalam batas tertentu, menunjukkan fenomena umum pemimpin politik baru. Faktor kapasitas dan kapabelitas tokoh perempuan menjadi faktor keterpilihan mereka sebagai wali nagari. Mereka yang berposisi sebagai incumbent justru sedang mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat.
Faktor lain, tentu saja lebih karena ketokohan sang wali nagari terpilih. Mereka dinilai memiliki segudang pengalaman dalam mengurus masalah kemasyarakatan, baik sewaktu menjadi PNS maupun setelahnya. Bariana misalnya yang sebelumnya tercatat sebagai pegawai BKKBN di Papua, Sulawesi Selatan dan Tanah Datar, tentu dinilai memiliki banyak “jem terbang” mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahan. Khusus untuk Bariana, segudang pengalaman dan prestasinya sebagai aktivis sosial dan organisatoris di kampung maupun perantauan telah menjadi modal dan sekaligus pedoman bagi masyarakat di kampung halamannya untuk mempercayainya sebagai wali nagari. Artinya, elektabilitas Bariana bukan saja karena pengalaman lama sebagai PNS, tetapi juga hidup dengan modal kepercayaan masyarakat.
Hal menarik lain, bahwa alasan mayoritas masyarakat memilih Bariana pada akhirnya bukan karena jenis kelamin. Publik tak mempersoalkan Bariana sebagai perempuan, asal memiliki kapabilitas dan dipercaya. Warga nampaknya juga kurang peduli dengan keyakinan sebagai kalangan bahwa perempuan tak akan mampu menjadi pemimpin. Adat dan budaya sekalipun, dalam pandangan mereka, tak menghalangi tampilnya kepemimpinan perempuan.
Masyarakat Batu Basa juga tak memedulikan asal jorong sang calon. Bariana misalnya justru dari Jorong Sialahaan yang penduduknya kecil, tetapi ia berhasil meraup kemenangan besar di tiga jorong sekaligus, termasuk di Jorong Batu Basa yang penduduknya paling padat.
Kenyataan itu, dalam batas tertentu memperlihatkan masyarakat Batu Basa cenderung rasional dalam menjatuhkan pilihannya. Mereka yakin perempuan dapat memimpin roda pemerintahan nagari. Kalau pun adat dalam batas tertentu masih “resisten” dengan kepemimpinan perempuan, namun pemerintahan nagari bukanlah domain kaum adat. Nagari sebagai wilayah adat sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi yang bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Faktor penting lain, karena terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam pemilihan wali nagari yang bersifat terbuka, sesuatu yang sulit terjadi jika proses pencalonan kepala pemerintahan harus melewati partai politik. Tak hanya itu, untuk maju sebagai wali nagari, seperti dalam kasus Batu Basa, tak memerlukan biaya besar. Di pihak lain, ada tendensi, warga ingin melihat kiprah pemimpin baru yang belum bercimpung sebelumnya di kampung halaman sendiri, walaupun perempuan.
Di atas semuanya, apa signifikansi wali nagari perempuan ini? Dibandingkan jabatan sebagai anggota DPRD, misalnya, jabatan wali nagari tentu tak ada apa-apanya, baik dari segi pendapatan (gaji), fasilitas maupun “prestise” politik. Namun, terpilihnya Bariana tetap penting. Khususnya Bariana, ia tak hanya simbol kapabilitas dan akseptabilitas perempuan dalam memimpin pemerintahan, sekalipun di level terendah, tetapi juga keberanian untuk menjalankan amanah rakyat di tengah kesederhanaan. Ia bahkan
seakan ikut menjawab mitos tentang adanya resistensi adat terhadap kepemimpinan politik perempuan di Minang.
Bagaimanapun, terpilihnya wali nagari perempuan di Batu Basa merupakan fenomena politik lokal menarik dan bersejarah di Minangkabau di Era Reformasi. Tak pernah ada wali nagari perempuan, khususnya dalam konteks sejarah kontemporer Sumatera Barat. Mereka tak hanya mencoba menjadi simbol kapabalitas perempuan dalam kepememimpin politik dan pemerintahan, sekalipun di level terendah, tetapi juga keberanian mengemban kepercayaan masyarakat. Tampilnya perempuan sebagai wali nagari bahkan seakan mencoba menjawab mitos tentang adanya diskrepansi antara nilai-nilai adat dan budaya lokal dengan nilai-nilai egaliterianisme yang inheren dalam sistem demokrasi modern.
Memang masih harus dibuktikan enam tahun ke depan, apakah mereka akan dicatat sebagai wali nagari sukses atau justru sebaliknya. Semuanya masih bersifat menunggu jalannya sejarah.
Rekomendasi
Sistem demokrasi, termasuk demokrasi liberal, harus memberikan peluang sama kepada perempuan untuk tampil lebih leluasa di ruang publik, termasuk politik. Citra pemimpin perempuan di nagari Minang relatif baik, sehingga perlu terus dijaga agar tidak terdistorsi arus pragmatisme politik yang menggejala dalam praktik politik kenegaraan kita di pusa dan daerah selama ini.
Perlu peningkatan terus menerus kapasitas perempuan dalam bidang politik, karena politik dalam konteks praktis tak hanya terkait dengan integritas dan kapasitas personal, tapi juga leadership atau kepemimpinan. Keberhasilan kepemimpinan perempuan pada aras nagari tidak hanya dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan peran kepemimpinan perempuan pada aras lebih tinggi, tapi juga citra kepemimpinan perempuan dalam kepemimpinan politik dan sosial pada umumnya.
Budaya lokal, yang didukung para pemimpin formal dan masyarakat, harus terus membuka diri dalam menerima pluralitas politik yang kian niscaya dalam konteks politik modern, termasuk di tingkat lokal.
Perlu dibuka juga ruang lebih luas lagi bagi perempuan lokal untuk tampil pada jabatan-jabatan publik pada level lebih tinggi, khususnya jabatan-jabatan kepala daerah sehingga dapat mempengaruhi (memperbaiki) out put kebijakan publik yang ada.
Israr Iskandar, Wali Nagari Perempuan di Era Reformasi

## DAFTAR PUSTAKA
Asnan, Gusti. 2006. Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi . Jakarta: Citra Pustaka.
Alfirdaus, Laila, 2009. “Representasi Politik Perempuan: Analisis Teori dan Regulasi.” Makalah pada Seminar Internasional ke-Sepuluh, Percik, Salatiga.
Bentham, David & Kevin Boyle. 2000. Demokrasi: 80 Tanya Jawab. Yogyakarta: Kanisius.
Cahyono, Ceppy Harry, tanpa tahun. Psikologi Kepemimpinan. Surabaya: Usaha Nasional.
Evelyn Blackwood, Februari 2001. “Representing women: The politics of Minangkabau Adat writings ” The Journal of Asian Studies . Ann Arbor.
Goettner-Abendroth, Heide. 2008. “Matriachies as Societies of Peace: Re-Thingking Matriarchy” in jurnal Off Our Backs . Washington. Vol. 38, Iss. 1;  hlm. 49
Hakimi Dt Rajo Panghulu, Idrus. 1978. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau , Bandung: Rosda Karya
De Stuers, Cora Vreede, 2008. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Percapaian. Jakarta: Komunitas Bambu.
Dr. Amber M. Gaffney and Dr. Danielle L. Blaylock. 2010. “ Hillary Clinton’s Race: Did She Match the Presidential Prototype?” dalam Advancing Women in Leadership Journal, Vol. 30 .
Hamka, 1984. Islam dan Adat Minangkabau. Jakarta: Pustaka Panjimas.
Hunt, James. 2000. “Leadership” dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper (eds). Eksiklopedi Ilmu-ilmu Sosial . Jakarta: Rajawali Press.
Idris, Nurwani. “Perempuan Minangkabau dalam Politik” dalam Jurnal Humaniora Vol. 22. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Juni 2010.
Iskandar, Israr. 2007. Elit Lokal, Pemerintah dan Modal Asing Kasus Gerakan Menuntut Spi-Off PT Semen Padang atas PT Semen Gresik Tbk 1999-2003 . Jakarta: CIRUS- SAD.
Kartodirdjo, Sartono, (eds), 1992. Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY . Yogyakarta, UGM Press.
-------------------- (eds). 1990. Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial . Jakarta: LP3ES.
Kato, Tsuyoshi, 2007. Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektf Sejarah,
Jakarta: Balai Pustaka.
Mulyana (eds), 2005. Demokrasi dalam Budaya Lokal. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Aspirasi Vol. 2 No. 1, Juni 2011
Navis, AA, 1984. Alam Terkembang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau . Jakarta: Grafiti Pers.
Sudarmo, 2009. “Dramtisasi Asumsi Gaya Kepemimpinan Perempuan bagi Efektifitas Organisasi” dalam Agus Pramunsito dam Erwan Agus Purwanto (eds). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Syahmunir, 2006. “Kedudukan Wanita dalam Kepemilikan Hak Ulayat di Minangkabau”, dalam Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat: 70 tahun Prof Syahmunir SH , Padang:Unand Press.
Wardani, Sri Budi Eko, “Perempuan dan Pilkada Langsung” dalam Jurnal Ilmu Politik Edisi 21, 2010.
Zed, Mestika et al, 1995. Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Jakarta: Sinar Harapan.