## KEMISKINAN  DAN  BAGAIMANA  MEMERANGINYA

## Tri Wahyu R.
Fakultas  Ekonomi Universitas  Diponegoro  Semarang

## ABSTRACT
The problem of poverty was crusial for all countries on the world. The data of poverty is very important to support strategies for decreasing poverty and will be instrument by policy maker. In other, the data of poverty and the poor can be using to formulating policy and get to target of policy. All of strategy was goal of improving welfare.
Keywords: poverty and the poor

## PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  dan  kepercayaan  yang  melanda  Indonesia  memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang  luar  biasa  pada  tingkat  kemiskinan,  namun  di  sisi  yang  lain,  krisis tersebut  dapat  juga  memberi  “berkah  tersembunyi” (blessing  in  disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting  untuk  mendukung  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.
Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  memfokuskan  perhatian  pada kondisi  hidup  orang  miskin.  Data  kemiskinan  yang  baik  dapat  digunakan untuk  mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  terhadap  keiskinan, membandingkan  kemiskinan  antar  waktu  dan  daerah,  serta  menentukan target  penduduk  miskin  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kondisi penduduk  miskin.

## KAJIAN LITERATUR TENTANG KEMISKINAN
Mengidentifikasi  adanya  kemiskinan  ada  tiga  cara  yaitu  :  tolok  ukur, ciri-ciri, dan sebab-sebab (penyebabnya).

## Kemiskinan Dilihat Dengan Tolok Ukur

## a).   Kemiskinan  Relatif
Kemiskinan  relatif  merupakan  kondisi  miskin  karena  pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
Tri Wahyu R.
Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada  waktu  tertentu  dan  perhatian  terfokus  pada  golongan  penduduk “termiskin”  misalnya  20  persen  atau  40  persen  lapisan  terendah  dari total  penduduk  yang  telah  diurutkan  menurut  pendapatan/ pengeluarannya.  Kelompok  ini  merupakan  penduduk  relatif  miskin. Dengan  demikian,  ukuran  kemiskinan  relatif  sangat  tergantung  pada distribusi  pendapatan/pengeluaran  penduduk  sehingga  dengan menggunakan  definisi  ini  berarti  “orang  miskin  selalu  hadir  bersama kita”.
Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih  tinggi  dari  pada  negara  miskin  seperti  pernah  dilaporkan  oleh Ravallion (1998). Dalam  hal  mengidentifikasi dan menentukan  sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan  perlu  disesuaikan  terhadap  tingkat  pembangunan  negara  secara keseluruhan.  Garis  kemiskinan  relatif  tidak  dapat  dipakai  untuk membandingkan  tingkat  kemiskinan  antar  negara  dan  waktu  karena tidak  mencerminkan  tingkat  kesejahteraan  yang  sama.

## b).  Kemiskinan Absolut
Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum, kebutuhan dasar tersebut  dikenal  dengan  istilah  garis  kemiskinan.  Penduduk  yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.  Garis  kemiskinan  absolut  “tetap  (tidak  berubah)”  dalam  hal standar  hidup.  Garis  kemiskinan  absolut  mampu  membandingkan kemiskinan  secara  umum.

## Kemiskinan Dilihat Ciri-cirinya
Beberpa ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu : a.   Pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan
b.  Tidak memiliki pekerjaan tetap
c.   Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan d.  Tidak memiliki tempat tinggal e.  Tidak terpenuhinya standar gizi minimal

## Kemiskinan Dilihat Dari Penyebabnya
a).    Kemiskinan  Struktural
Kemiskinan  Struktural  adalah  kemiskinan  yang  disebabkan  dari kondisi  struktur,  atau  tatanan  kehidupan  yang  tak  menguntungkan (Soetandyo,  1995).  Dikatakan  tak  menguntungkan  karena  tatanan  itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam  masyarakat.

## b).  Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator  kemiskinan  (Suyanto,  1995).  Padahal  indikator  kemiskinan tersebut  seyogyanya  bisa  dikurangi  atau  bahkan  secara  bertahap  bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

## Kemiskinan menurut BKKBN
BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II),  Keluarga  Sejahtera  III  (KS  III)  dan  Keluarga  Sejahtera  III  Plus  (KS  III- Plus).
Menurut BKKBN  kriteria keluarga yang dikategorikan  sebagai keluarga miskin  adalah  Keluarga  Pra  Sejahtera  (Pra-KS)  dan  Keluarga  Sehjahtera  I (KS  I).  Ada  lima  indikator  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu :
1).  Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut ma- sing-masing.
2).  Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3).  Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, - sekolah, bekerja dan bepergian.
4).  Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5).  Bila anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin mengikuti KB per- gi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.
Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu  dari  5 (lima) indikator  tersebut di  atas. Pendekatan  BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep Keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, disamping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam dan belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

## Kemiskinan Menurut BPS
Pada  tahun  2000  BPS  melakukan  studi  Penentuan  Kriteria  Penduduk Miskin  (SPKPM  2000)  untuk  mengetahui  karakteristik-karakteristik rumahtangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual. Dari hasil SPKPM 2000, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumahtangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat  yang  mencirikan  kemiskinan  dan  skor  0  mengacu  kepada  sifat- sifat  yang  mencirikan  ketidakkemiskinan.
Tri Wahyu R.
Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total  skor  dari  domain  rumahtangga  miskin  secara  konseptual.  Dengan demikian  apabila  suatu  rumahtangga  mempunyai  minimal  5  (lima)  ciri miskin  maka  rumahtangga  tersebut  digolongkan  sebagai  rumahtangga miskin.

## Indikator Kemiskinan
Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :
1). Head Count Index (HCI-P 0 ), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2).  Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap index - P 1 ), yang merupakan ukuran  rata-rata  kesenjangan  pengeluaran  masing-masing  penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3).  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  ( poverty  severity  Index -P 2 ),  yang  mem- berikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.  Semakin  tinggi  nilai  indeks,  semakin  tinggi  ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Ukuran  tingkat  kemiskinan,  dirumuskan  (  Foster-Greer-Thorbecke, 1984):
) 1 ........( .......... .......... .......... .......... 1 1           q i z yi z n P dimana : a
= 0, 1, 2 z =  Garis  Kemiskinan yi           = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk N o V a r i a b e l S k o r S k o r  1 S k o r  0 1 L u a s  la n ta i p e r k a p ita <  =  8  m 2 >  8  m 2 2 J e n is  la n ta i T a n a h B u k a n  ta n a h 3 A ir M in u m / K e te rs e d ia a n  a ir b e rs ih A ir h u ja n / s u m u r tid a k  te rlin d u n g L e d e n g / P A M / s u m u r te rlin d u n g 4 J e n is  ja m b a n / W C T id a k  a d a B e rs a m a / S e n d iri 5 K e p e m ilik a n  A s s e t T id a k  p u n y a  a s s e t P u n y a  a s s e t 6 P e n d a p a ta n  (to ta l p e n d a p a ta n  p e r b u la n ) <  =  R p .3 5 0 .0 0 0 ,0 >  R p .3 5 0 .0 0 0 ,0 7 P e n g e lu a ra n  (p e rs e n ta s e p e n g e lu a ra n  u n tu k m a k a n a n ) 8 0  p e rs e n  + <  8 0  p e rs e n 8 K o n s u m s i la u k  p a u k (d a g in g , ik a n , te lu r, a y a m ) T id a k  a d a /  a d a , ta p i tid a k b e rv a ria s i A d a , b e rv a ria s i

## Tabel. 1. Delapan Variabel hasil SPKPM 2000
Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.17.
Jika a=0, diperoleh Head Count Index (P o ), jika a=1 diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P 1 ) dan jika a=2 disebut Indeks Keparahan Kemiskinan ( Poverty Severity Index – P 2 ).

## MASALAH KEMISKINAN
Masalah kemiskinan sebagai persoalan yang sangat asasi, tumbuh dan berkembang  seusia  umat  manusia  itu  sendiri.  Perlu  diketahui  bahwa masalah  kemiskinan  itu  disebabkan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan- kebutuhan dasar, meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan agama.
Perkembangan  jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  pada  periode 1996  –  2007  tampak  berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun  meskipun  terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000 – 2005 (Tabel. 2). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta orang pada tahun 1996 menjadi  47,97  juta  orang  pada  tahun  1999.  Sementara  itu,  persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada  periode  1999-2002  terjadi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin sebesar 9,57 juta orang, yaitu dari 47,97 juta orang pada tahun 1999 menjadi 38,40  juta  orang  pada  tahun  2002.  Secara  relatif  juga  terjadi  penurunan persentase penduduk miskin pada periode yang sama.
Sekalipun sudah ada penurunan tetapi jumlahnya masih merupakan isyu nasional,  yaitu 13,56 juta orang penduduk miskin di perkotaan dan 23,61 juta orang penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2007.

## Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah 1996 – 2007 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase Penduduk Miskin Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 9,42 17,60 15,64 12,30 8,60 13,30 12,20 11,40 12,40 14,49 13,56 24,59 31,90 32,33 26,40 29,30 25,10 25,10 24,80 22,70 24,81 23,61 34,01 49,50 47,97 38,70 37,90 38,40 37,30 36,10 35,10 39,30 37,17 13,39 21,92 19,41 14,60 9,76 14,46 13,57 12,13 11,68 13,47 12,52 19,78 25,72 26,03 22,38 24,84 21,10 20,23 20,11 19,98 21,81 20,37 17,47 24,23 23,43 19,14 18,41 18,20 17,42 16,66 15,97 17,75 16,58
Sumber :  BPS, Analisia dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.42.
Tri Wahyu R.
Berdasarkan  Tabel  3,  pada  periode  Maret  2006  –  Maret  2007,  Indeks Kedalaman  Kemiskinan  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  menunjukkan kecenderungan  menurun.  Penurunan  nilai  kedua  indeks  ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin  juga  semakin  menyempit.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat  kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih parah dari pada perkotaan.
Tabel 4. Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 1996 – 2007
Tahun Kota Desa Kota+Desa Indeks Kedalaman Kemiskinan - Maret 2006 - Maret 2007
Indeks Keparahan Kemiskinan - Maret 2006 - Maret 2007 2,61 2,15 0,77 0,57 4,22 3,78 1,22 1,09 3,43 2,99 1,00 0,84
Tabel 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2006 – Maret 2007
Sumber :  BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.47.
T ahun Gini Rasio K ota Desa K ota+Desa 1996 1999 2002 2005 2006 2007 0,362 0,326 0,330 0,338 0,350 0,374 0,274 0,244 0,290 0,264 0,276 0,302 0,356 0,311 0,329 0,343 0,357 0,376
Secara umum angka Gini Rasio pada periode 1996 – 2007 di Indonesia berfluktuasi.  Angka  Gini Rasio  ada  kecenderungan menurun  pada  periode 1996-1999  namun  kembali  meningkat  pada  periode  1999-2007.  Fluktuasi angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk  untuk  melihat  apakah  pemerataan  pengeluaran  penduduk semakin  baik  atau  semakin  buruk.  Pada    periode  1996-1999  terjadi perbaikan distribusi pengeluaran penduduk sedangkan pada periode 1999- 2007 justru distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia semakin buruk (Tabel 4).
Dilihat  menurut  daerah  angka  Gini  Rasio,  tingkat  ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Pola perubahan distribusi pengeluaran penduduk di perkotaan
Sumber : BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007, hal.53
dan perdesaan tidak selalu linier. Terlihat pada Tabel 4 bahwa angka Gini Rasio pada periode 2002-2005 di perkotaan meningkat sementara di perdesaan justru  menurun.
Hal-hal  yang  menyebabkan  tetap  menjadi  miskin  karena  faktor-faktor yang  melekat  pada  individu.  Faktor-faktor  yang  melekat  individu,  seperti cepat merasa puas, sikap menerima segala sesuatu apa adanya tanpa usaha keras dan kurangnya etos kerja. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu struktur masyarakat dan kondisi daerah, seperti golongan petani yang tidak  punya  tanah,  hidupnya  sebagai  penggarap  serta  nelayan  yang tergantung  dari  orang-orang  kota  yang  menguasai  bahan  bakunya  dan sekaligus  pemasaran  hasil  usahanya.

## UPAYA MEMERANGI KEMISKINAN
Upaya  memerangi  kemiskinan  adalah  suatu  pendekatan  pemecahan masalah.  Upaya  tersebut  dengan  menggunakan  strategi  yang  diarahkan untuk membantu individu, keluarga dan kelompok keluarga yang mengalami masalah kemiskinan agar terentas ke tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat  yang  layak  serta  sekaligus  dapat  meningkatkan  taraf kesejahteraan  sosialnya.  Ada  beberapa  langkah  yang  dipersiapkan  untuk memerangi masalah kemiskinan, dengan melalui pendekatan karakteristik penduduk miskin, sebagai berikut :

## Karakteristik Sosial Demografi
a).    Meningkatkan  kualitas  keimanan  dan  ketaqwaan
Dengan landasan keimanan dan ketaqwaan, maka akan memperoleh suatu  keberkahan  dan  rahmat.  Sehingga  akan  dapat  terhindar  dari keputus-asaan dan selalu bersikap sabar dalam menghadapi cobaan serta berpendirian  teguh.
b).   Melakukan pemerataan akan sumber daya dan hasil-hasil pembangunan ke  seluruh  masyarakat Dengan melihat Head Count Index yang dalam tulisan ini diwakili Tabel 4, dimana tingkat ketimpanagan di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dari  pada  daerah  perdesaan,  maka  sebagaimana  yang  ditawarkan  oleh kelompok  Neoklasik  dengan  keyakinan  tentang  adanya “tricle  –  down effect” . Hal ini karena ada pendapat bahwa ketimpangan disebabkan oleh rasio  harga  yang  tidak  sesuai  dengan  sasaran  pemerataan, penyesuaiannya  melalui  harga  relatif.  Sehingga  resep  dari  Neoklasik lebih dikenal dengan istilah “The Price is Right” . Dengan kebijakan tersebut diyakini  bahwa  negara  akan  mengalami  pertumbuhan,  yang  didahului dengan pertumbuhan di masyarakat tingkat bawah di suluh wilayah.
c).  Meningkatkan pendayagunaan  lembaga sosial Kemiskinan  harus  diberantas  dengan  suatu  sistem  ekonomi,  maka keberadaan  lembaga  sosial  (seperti  lembaga  zakat)  sebagai  alternatif terbaik  dengan  essensi  utama  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Karena keberadaan  lembaga-lembaga  sosial  tersebut  diharapkan  akan  mampu
Tri Wahyu R.
menggalang persaudaraan dan silaturahmi  dalam kehidupan sehari-hari dengan dilandasi sikap saling menghormati dan saling tolong menolong terhadap  sesama.

## Karakteristik Pendidikan
a).  Mengembangkan sumber daya manusia
Dalam  usaha  memerangi  kemiskinan  lebih  diorientasikan  pada pengembangan  sumber  daya  manusia  itu  sendiri,  diantaranya  melalui pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi penduduk miskin.
Berdasarkan studi yang dilakukan BPS (2007) diketahui bahwa kepala rumahtangga  miskin  yang  tergolong  buta  huruf  sebesar  21,78  persen, sedangkan pada rumahtangga tidak miskin hanya 9,80 persen. Diketahui juga persentase  kepala  rumahtangga miskin yang  buta  huruf terhadap jumlah rumahtangga yang buta huruf sebesar 27,38 persen (BPS, 2007).
b).  Memberi peluang berusaha/berorganisasi
Memberikan  peluang  untuk  terbentuknya  lembaga  swadaya masyarakat yang berorientasi untuk memberdayakan kemampuan yang dimiliki  masyarakat  terutama  penduduk  miskin.

## Karakteristik  Ketenagakerjaan
a).  Meningkatkan etos kerja yang tinggi
Dengan  bekerja    secara  disiplin  dan  tanggung  jawab,  maka  dapat meningkatkan  kualitas  dan  produktivitas  kerja.
b).  Memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin. Strategi  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Dunia  yaitu  berupa  kebijakan melakukan  pemerataan  bersamaan  dengan  pertumbuhan.  Strategi  ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kerja kepada penduduk miskin.

## Karakteristik Tempat tinggal
a).  Pendekatan  Pendapatan/Pengeluaran
Strategi yang pernah ditawarkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1976, yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.  Dalam  hal  ini  alokasi  pendapatan  pemerintah  harus diarahkan  untuk  memenuhi  secara  langsung  kebutuhan  dasar manusia  sehingga  tercapai  kesejahteraan  penduduk  miskin.
b). Pendekatan lokasi
Dengan  cara  pemerintah  menanamkan  investasinya  ke  proyek- proyek pembangunan yang diarahkan ke daerah perdesaan, dimana sebagian besar penduduk miskin tinggal.

## UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM RANGKA UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN
Sebagai pelaksanaan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional,  diselenggarakan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Musrenbangnas).  Musrenbangnas  adalah  forum evaluasi  paruh  waktu  dari  pencapaian  sasaran  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2004-2009.  Sasaran  Musrenbangnas adalah memfasilitasi terjadinya dialog yang terbuka antara pemerintah dan pemerintah  daerah.
Tujuan  penyelenggaran  Musrenbangnas  2008  adalah  : pertama , penyempurnaan Rancangan RKP Tahun 2009 menjadi Rancangan Akhir RKP Tahun 2009 ; kedua , sinkronisasi dan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja  menjadi  Rancangan  Akhir  Kementerian/Lembaga  (Renja-K/L)  2009 dengan  memperhatikan  prioritas  pembangunan  yang  tertuang  dalam Rancangan  RKP  2008,  serta  prioritas  dan  aspirasi  daerah  sesuai  hasil kesepakatan Musrenbang provinsi ; ketiga ,  sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera  dilaksanakan,  mempunyai  dampak  nyata,  terukur  dan  langsung dirasakan  masyarakat,  sesuai  dengan  prioritas  pembangunan  yang  telah ditetapkan dalam RKP tahun 2009 ; keempat , koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan) maupun kerangka  anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas  pembantuan  serta  dana  perimbangan,  agar  terwujud  penggunaan sumber  daya  secara  lebih  efisien,  efektif,  berkeadilan  dan  berkelanjutan  ; kelima , pengembangan dan penguatan proses partisipasi dalam penyusunan RKP  Tahun  2008  ; keenam ,  pengembangan  dan  penguatan  mekanisme pengendalain  dan  pengawasan  ( safeguarding )  terhadap  pelaksanaan  RKP tahun 2008 dan rencana pelaksanaan RKP tahun 2009.
Judul/Tema diatas dijabarkan ke dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional di tahun 2009 sbb :
1).  Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.
2).  Percepatan  Pertumbuhan  yang  berkualitas dengan memperkuat Daya Tahan  Ekonomi  yang  didukung  oleh  Pembangunan  pertanian, infrastruktur  dan  energi.
3).  Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Pemantapan Keamanan  dan  Demokrasi.
Prioritas  pembangunan  tersebut  ditetapkan  atas  dasar  pertimbangan bahwa program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dan  pemerintah  daerah  bersifat  realistis,  penting  dan  mendesak  untuk dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh  masyarakat.  Selain  itu  prioritas  pembangunan  tersebut  merupakan rencana aksi bagi pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional 2004-2009.
Sebagai rujukan dalam penjabaran program dan kegiatan prioritas perlu memperhitungkan  7  (tujuh)  butir  pengarusutamaan,  yaitu  :  partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan  kesenjangan  antar  wilayah  dan  percepatan  pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, desentralisasi otonomi daerah , serta padat karya.
Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : menjaga stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter serta pengamanan APBN 2009 melalui pengendalian subsidi dan penyusunan rencana kontijensi.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2007, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007 , Jakarta BPS, Bappenas dan UNDP, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001 : Menuju Konsensus Baru : Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia , Jakarta, BPS, Bappenas, UNDP.
Bagong  Suyanto,  1995, Perangkap  Kemiskinan  :  Problem  &  Startegi Pengentasannya, Surabaya, Airlangga University Press.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  1995, Kemiskinan  Struktural  :  Masalah  dan Kebijakan .
Ravallion,  Martin,  1998,  Poverty  Lines  in  Theory  and  Practice  :  Living
Standards Measurement Study, World Bank : Working Paper No.13 .
Ritinga,  Hamonangan  dan  Betke,  Friedhelm,  2002, Menuju  Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat Yang Spesifik Daerah dan Sayang
Budaya , Jakarta, BPS.
Widodo,  Suseno  Triyanto,  1990,  Indikator  Ekonomi  :  Dasar  Perhitungan Perekonomian  Indonesia,  Yogyakarta,  Penerbit  Kanisius.