Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471    E-ISSN 2528-0147

## Nilai-nilai  etika  berbasis  kearifan  lokal  dan  perilaku  kepatuhan perpajakan
I Nyoman Putra Yasa a , Made Aristia Prayudi b a Universitas Pendidikan Ganesha, putrayasainym@undiksha.ac.id
b Universitas Pendidikan Ganesha, prayudi.acc@undiksha.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Artikel dikirim 28-05-2019 Revisi 25-07-2019 Artikel diterima 28-08-2019
Keywords: theory of planned behavior, tri kaya parisudha, tax compliance behavior
Kata Kunci: teori perilaku terencana, tri kaya parisudha, perilaku kepatuhan perpajakan

## A B S T R A C T
By  using  the  Theory  of  Planned  Behavior  perspective,  this  study aims  to  examine  the  role  of  the  Tri  Kaya  Parisudha  concept  as  a form  of  local  wisdom  based  ethical  value  in  influencing  tax compliance  behavior.  Data  are  collected  using  survey  method through  self-administered  questionnaires  that  are  distributed  to individual  tax  payers  on  8  tax  office  areas  in  Bali  Province  of Indonesia.  The  data  are  then  analyzed  quantitatively  by  using Structural  Equation  Modeling  (SEM).  The  results  show  that subjective  norm  and  the  Tri  Kaya  Parisudh-  based  ethical  values have  significant  effecst  on  tax  compliance  intention.  Meanwhile, perceived  behavior  control  and  tax  compliance  intention  have significant effects on tax compliance behavior.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Tri Kaya Parisudha sebagai  perwujudan  aspek  etika  berbasis  kearifan  lokal  dalam mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  perpajakan  wajib  pajak  di wilayah  Provinsi  Bali  dalam  kerangka Teori  Perilaku  Terencana ( Theory  of  Planned  Behavior ).  Penelitian  dilakukan  dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang  pribadi  pada  8  (delapan)  wilayah  kantor  pelayanan  pajak (KPP) se-Provinsi Bali. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara  kuantitatif  menggunakan  metode  statistik  berbasis Structural Equation Modeling ( SEM ). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  norma  subjektif  berpengaruh  terhadap  niat berperilaku  patuh,  pengendali  perilaku  kepatuhan  perpajakan persepsian  dan  niat  berperilaku  patuh  berpengaruh  terhadap perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  dan  nilai  Tri  Kaya  Parisudha
berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh .

## PENDAHULUAN
Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Perubahan mendasar tersebut  ditandai  dengan  adanya  peralihan  model  pemungutan  pajak  dari  sistem official-assessment menjadi sistem self-assessment. Pada banyak negara, implementasi self-assessment  system memungkinkan  munculnya  skema  pemungutan  pajak  secara sukarela  ( voluntary  collection )  yang  tercatat  mampu  memberikan  proporsi  aliran pendapatan lebih besar (hingga lebih dari 90 persen) dibandingkan bentuk pemungutan yang dipaksakan ( enforced collection ) (Brondolo, Silvani, Le Borgne, & Bosch, 2008). Namun  demikian,  data  statistik  justru  menunjukkan  rendahnya  tingkat  penerimaan pajak  dan  kepatuhan  perpajakan,  terutama  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  di Indonesia  (Brodjonegoro,  2014;  Brondolo et  al .,  2008;  Putra,  2014).  Data  statistik menunjukkan  bahwa  tingkat  rasio  perpajakan  di  Indonesia  pada  tahun  2017  adalah 10,7 persen dan angka ini menggambarkan penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,8 persen. Selain itu rasio perpajakan di Indonesia hanya menempati posisi ke lima di kawasan ASEAN di bawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura. Selain itu, besaran penerimaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 1 persen dari angka  Produk  Domestik  Bruto  dan  nilainya  3  (tiga)  kali lebih  rendah  dibandingkan pada  negara-negara  lain  di  wilayah  ASEAN  (IMF,  2011).  Salah  satu  penyebab rendahnya  pencapaian  rasio  perpajakan  di  Indonesia  adalah  rendahnya  kepatuhan wajib pajak terutama kejujuran dalam mengungkap jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu periode (Oktaviani & Nurhayati, 2017).
Isu kepatuhan perpajakan sebagaimana disampaikan sebelumnya sebenarnya telah lama menjadi perhatian para peneliti di seluruh dunia. Model-model peramalan perilaku kepatuhan wajib pajak telah banyak dikembangkan dan diadopsi dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, sosiologi dan antropologi. Di antaranya  yang paling terkemuka  adalah  model  perilaku  berdasarkan  Teori  Perilaku  Terencana  ( Theory  of Planned Behavior - TPB )  yang  dikembangkan  pertama  kali  oleh  Icek  Ajzen  di  tahun 1985 ( Schifter & Ajzen, 1985) dan telah dioperasionalisasikan oleh banyak peneliti di bidang  perpajakan  misalnya  Arniati  (2009);  Damayanti,  Sutrisno,  Subekti,  dan Baridwan (2015); Hidayat dan Nugroho (2010); dan Trivedi, Shehata, dan Mestelman (2005). Teori ini berargumen bahwa perilaku individu ditentukan terutama oleh niat ( intention ), sementara niat dapat dipengaruhi oleh komponen sikap terhadap perilaku ( attitude toward behavior ), norma subjektif ( subjective norm ) dan pengendali perilaku persepsian ( perceived behavior control ). Di antara ketiga komponen tersebut, faktor
pengendali  perilaku  persepsian  diyakini  memiliki  peran  paling  strategis  dalam memprediksi  niat  seseorang  untuk  berperilaku,  bahkan  dapat  secara  langsung mempengaruhi  perilaku  tanpa  mempertimbangkan  aspek  niat  terlebih  dahulu  (Al- Suqri  &  Al-Aufi,  2015;  Serkan  Benk,  Çakmak,  &  Ahmet,  2011).  Penelitian  ini dimotivasi oleh keinginan untuk memprediksi bentuk perilaku kepatuhan perpajakan wajib  pajak  di  wilayah  Provinsi  Bali  dalam  kerangka  Teori  Perilaku  Terencana. Pengembangan akan dilakukan melalui pertimbangan atas aspek etika sebagai faktor pengendali  perilaku  persepsian  yang  diharapkan  dapat  berpengaruh  signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan Ajzen (1991) , faktor pengendali  perilaku  persepsian  terkait  erat  dengan  konsep  keyakinan  diri  seseorang untuk  mampu  melakukan  suatu  perilaku  tertentu.  Semakin  tinggi  rasa  percaya  diri seseorang  atas  kemampuannya  untuk  melakukan  suatu  perilaku  tertentu,  maka semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akhirnya dilakukan. Pada sisi lain, etika  berperan  sebagai  pedoman  seseorang  untuk  menentukan  jenis  perilaku mana yang  terkategori  baik  (diterima  secara  sosial)  dan mana yang  terkategori  tidak  baik (tidak  diterima  secara  sosial)  untuk  dapat  dilakukan  (Prayudi,  2017).  Pedoman perilaku ini diakui dapat memberikan keyakinan bagi seseorang untuk merasa mampu mengambil keputusan tertentu dalam situasi yang dilematis. Prediksi terhadap potensi peran aspek etika sebagai faktor pengendali perilaku kepatuhan perpajakan kemudian menjadi  relevan,  sebab  sebagaimana  terungkap  dari  temuan-temuan  riset  terdahulu, pada dasarnya perilaku kepatuhan perpajakan sangat erat dengan kondisi-kondisi yang bernuansa dilema etis dan moral (Daniel & Wong, 2008; Fallan, 1999).
Riset-riset  mengenai  perilaku  etis  individu  terkait  perilaku  kepatuhan  wajib pajak yang ada selama ini (Wanarta & Mangoting, 2014; Kumalasari,Subroto & Adib, 2018; Yasa & Martadinata, 2019)  sebagian besar masih berfokus pada penggunaan nilai-nilai  keperilakuan  barat  dan  mengesampingkan  aspek  kearifan  lokal  dalam menjelaskan perilaku individu. Benk, Çakmak dan Ahmet (2011) menyatakan bahwa budaya  lokal  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  diduga  dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak, dan menyarankan untuk melakukan studi lanjut atas  variabel  tersebut.  Penelitian  ini  mengoperasionalisasikan  aspek  etika  yang merujuk  pada  konsep Tri  Kaya Parisudha ,  sebagai  salah  satu  bentuk  kearifan lokal masyarakat  Bali  yang  diakui  mampu  berperan  sebagai  acuan  berperilaku  dalam kehidupan sehari-hari (Kepramareni, Sudarma, Irianto, & Rahman, 2014; Swardhana, 2015). Tri  Kaya  Parisudha ( TKP )  berarti  tiga  gerak  perbuatan  dan  tingkah  laku manusia  yang  harus  disucikan,  yaitu  aspek  pikiran,  perkataan  dan  perbuatan. Pengamalan etika secara komprehensif sebagaimana ditawarkan TKP diyakini dapat menghasilkan energi yang bersifat intelektual, emosional, spiritual dan kreatif dalam diri  manusia  untuk  dapat  senantiasa  mengutamakan  terciptanya  perilaku  penuh kejujuran, etos kerja dan integritas sosial  (Rosalina, 2017) termasuk pula dalam hal
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral wajib pajak terhadap negara (Bobek, Roberts, & Sweeney, 2007; Bobek & Hatfield, 2003).
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara 1)  sikap  terhadap  perilaku  kepatuhan  perpajakan  dan  niat  kepatuhan  perpajakan; 2) norma subjektif dan niat kepatuhan perpajakan; 3) pengendali perilaku persepsian, niat kepatuhan perpajakan dan perilaku kepatuhan perpajakan; serta 4) pengamalan etika berbasis Tri  Kaya  Parisudha ,  niat  kepatuhan  perpajakan  dan  perilaku  kepatuhan perpajakan. Penelitian  dapat  memberi  kontribusi  secara  teoritis  berupa  pengujian konsep  kearifan  lokal  dengan  Teori  Perilaku  Terencana  pada  bidang  akuntansi  dan perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui  pertimbangan  atas  pengaruh  aspek  etika  berbasis  kearifan  lokal  terhadap perilaku  kepatuhan  perpajakan,  hasil  penelitian  juga  diharapkan  dapat  berkontribusi pada pengembangan teori-teori keperilakuan sehubungan dengan peran faktor-faktor non-ekonomi  sebagai  anteseden  perilaku  individu.  Secara  praktis,  temuan-temuan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi input bagi para penyusun kebijakan dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  demi  memaksimalkan  besaran penerimaan negara.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori  Perilaku  Terencana  ( Theory  of  Planned  Behavior - TPB )  (Ajzen,  1991) adalah  salah  satu  teori  psikologi  sosial  yang  secara  handal  mampu  memprediksi bentuk-bentuk  perilaku  manusia  (Sommer,  2011). TPB merupakan  sebuah pengembangan  dari  Teori  Tindakan  Beralasan  ( Theory  of  Reasoned  Action - TRA ) (Ajzen  &  Fishbein,  1980)  yang  memiliki  keterbatasan  dalam  menjelaskan  perilaku- perilaku pada kondisi ketika seseorang tidak memiliki kendali penuh atas kehendaknya untuk melakukan perilaku tersebut. Sebagaimana pada TRA , faktor ‘niat’ ( intention ) memainkan  peran  utama  dalam TPB sebagai  anteseden  terbaik  untuk  memprediksi pola-pola  perilaku  spesifik.  Faktor  niat  menjadi  cerminan  bagi  aspek-aspek motivasional yang berpengaruh terhadap perilaku serta menjadi indikasi atas seberapa kuat  keinginan  dan  upaya  seseorang  untuk  mencoba  merealisasikan  perilakunya. Dengan kata lain, sebagai sebuah pedoman umum dapat kemudian dinyatakan bahwa semakin  kuat  niat  seseorang  untuk  berperilaku,  semakin  mungkin  pula  perilaku tersebut akan terlaksana.
Hubungan antara Sikap terhadap Perilaku dengan Niat Kepatuhan Perpajakan TPB memiliki  tiga  komponen  dasar  sebagai  faktor-faktor  yang  secara independen diyakini dapat menjadi penyebab utama munculnya niat seseorang untuk
berprilaku  (Al-Suqri  &  Al-Aufi,  2015).  Komponen  pertama  adalah  sikap  terhadap perilaku  ( attitude  toward  the  behavior )  yang  merujuk  pada  derajat  baik-buruknya penilaian dan evaluasi seseorang atas perilaku yang menjadi perhatian. Secara logis, individu  akan  menilai  baik/buruk  suatu  perilaku  apabila  perilaku  tersebut  dapat memberikan konsekuensi ( outcome ) positif/negatif kepadanya.
Bobek  &  Hatfield  (2003)  menemukan  bahwa  keyakinan  akan  munculnya perasaan  bersalah  karena  terlibat  dalam  perilaku  yang  tergolong  melanggar  hukum ( outcome negatif) dan harapan untuk memperoleh manfaat minimalisasi pembayaran besaran pajak ( outcome positif) dapat terkait langsung dengan niat wajib pajak untuk berperilaku patuh/tidak patuh. Demikian pula, hasil eksperimen (Trivedi et al ., 2005) menunjukkan  bahwa  aspek  persepsi  terhadap  kebermanfaatan  sistem  perpajakan berpengaruh signifikan, baik terhadap niat untuk patuh ( intent to comply ) maupun niat untuk melaporkan terlalu besar biaya-biaya pengurang pendapatan kena pajak ( intent to overstate deductions ). Dalam konteks Indonesia, pengaruh signifikan aspek sikap terhadap  perilaku  kepatuhan  perpajakan  terhadap  niat  kepatuhan  perpajakan  juga terdokumentasi pada hasil penelitian (Ernawati & Purnomosidhi, 2011).
Berdasarkan  hasil  riset-riset  terdahulu  (Wanarta  &  Mangoting,2014; Kumalasari,  Subroto  &  Adib,  2018)  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  niat  akan  timbul apabila individu merasa bahwa perilaku yang akan dilaksanakan membawa manfaat atau  keuntungan  bagi  dirinya.  Dengan  pandangan  tersebut,  individu  akan  semakin terdorong  untuk  mewujudkan  niatnya  dengan  berperilaku  secara  nyata.  Sebaliknya, niat  akan  semakin  menurun  apabila  individu  menilai  bahwa  perilaku  yang  akan dilaksanakan  membawa  kerugian  bagi  dirinya,  sehingga  individu  enggan  untuk mewujudkan  niatnya.  Dalam  konteks  perpajakan,  apabila  individu  merasa  bahwa membayar  pajak  merupakan  sesuatu  yang  menguntungkan,  maka  hal  tersebut menimbulkan niat individu untuk patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila individu merasa bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang tidak menimbulkan manfaat atau merugikan dirinya, maka hal tersebut mendorong niat individu untuk tidak patuh membayar  pajak.  Dengan  mencermati  hasil  riset  terdahulu  dan  argumentasi  yang sudah dipaparkan maka hipotesis pertama yang diajukan adalah.
H1 : Sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap niat kepatuhan perpajakan.
Hubungan antara Norma Subjektif dengan Niat Kepatuhan Perpajakan
Komponen  kedua  adalah  ‘norma  subjektif’  ( subjective  norms - SN )  sebagai faktor eksternal yang terkait dengan tekanan-tekanan sosial persepsian yang diterima seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku  yang  dimaksud.  Norma
subjektif  adalah  persepsi-persepsi  tentang  persetujuan  pihak-pihak  yang  memiliki kedekatan hubungan dan dianggap penting oleh individu (misalnya keluarga, teman, dsb)  atas  perilaku  yang  dilakukannya.  Dalam  konteks  perpajakan,  Onu  dan  Oats (2015)  menyatakan  norma  subjektif  sebagai  norma  yang  dianut  oleh  pihak  ketiga (teman, keluarga, atau rekan sejawat) atas suatu perilaku perpajakan tertentu, misalnya berupa  ketidaksetujuan  terhadap  penghindaran  pajak,  yang  selanjutnya  dijadikan sebagai rujukan berperilaku bagi seorang wajib pajak.
Hubungan positif norma subjektif dan niat kepatuhan perpajakan telah teramati melalui penelitian lintas negara yang dilakukan Bobek et al . (2007) pada wajib pajak di  Australia,  Singapura  dan  Amerika  Serikat.  Responden  pada  penelitian  ini  sangat mempertimbangkan  bagaimana  pandangan  dari  teman-teman  dan  pihak-pihak  yang memiliki  peran  penting  dalam  kehidupan  mereka  atas  niat  untuk  berperilaku  tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan yang mereka miliki. Demikian pula, Damayanti et al . (2015) melaporkan adanya pengaruh signifikan norma subjektif—berupa saran- saran dari teman, fiskus dan konsultan pajak—terhadap niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan  pada  wajib  pajak  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  riset-riset  terdahulu, individu  yang  berada  dalam  lingkungan  tertentu  akan  cenderung  terdorong  untuk mengikuti kondisi lingkungan maupun perilaku masyarakat di tempat individu berada. Dengan kata lain, niat untuk patuh membayar pajak akan timbul apabila lingkungan sekitar  individu  mendukung  berjalannya  proses  perpajakan  yang  optimal,  sehingga hipotesis yang diajukan adalah.
H2 :  Norma subjektif berpengaruh terhadap niat kepatuhan perpajakan.

## Hubungan antara Pengendali Perilaku Persepsian, Niat Kepatuhan Perpajakan Dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan
Komponen  terakhir  adalah  pengendali  perilaku  persepsian  ( perceived behavioral control - PBC ) yang merujuk pada tingkat kemudahan atau kesulitan yang dipersepsikan  untuk  melaksanakan  perilaku  tersebut.  Komponen  ini  meliputi kepemilikan sumberdaya, kemampuan, kesempatan, dan waktu yang diperlukan untuk terlibat dalam perilaku spesifik tersebut. Aspek pengendali perilaku persepsian terkait kepatuhan pajak merujuk pada seberapa besar kendali yang diyakini telah dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perilaku spesifik pada bidang perpajakan, misalnya melaporkan terlalu rendah besaran penghasilan atau melaporkan item-item yang tidak sepantasnya dapat dikurangkan (Bobek & Hatfield, 2003). Selain itu, hasil penelitian Benk et  al .  (2011);  Marandu,  Mbekomize  dan  Ifezue  (2015)  menunjukkan  bahwa pengendali  perilaku  persepsian  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  untuk membayar pajak. Apabila individu merasa mampu dan memiliki kendali penuh untuk
membayar pajak, maka hal tersebut akan menimbulkan niat yang akan terwujud lewat perilaku nyata untuk membayar pajak.
TPB yang  merupakan  pengembangan TRA mengajukan  argumentasi  bahwa faktor  niat  akan  secara  tepat  terekspresi  menjadi  suatu  perilaku  tertentu  hanya  jika pelaksanaan perilaku tersebut dapat dikendalikan secara penuh oleh sang pelaku; yaitu jika pelaku dapat memutuskan dengan segenap kehendak pribadinya apakah mampu atau  tidak  mampu  melakukan  perilaku  yang  dimaksud  (Ajzen,  1991).    Berdasarkan model TPB ,  niat  berperilaku  merupakan variabel  antara  dalam  berperilaku.  Dengan kata lain, perilaku individu pada dasarnya didasari adanya niat untuk berperilaku. Hal tersebut  didasarkan  pada  penelitian  Bobek  dan  Hatfield  (2003)  yang  menunjukkan bahwa  niat  untuk  berperilaku  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perilaku individu.
Sayangnya,  banyak  bentuk  perilaku  yang  justru  tidak  dapat  dikendalikan secara personal oleh individu karena sangat tergantung pada ketersediaan kesempatan dan  sumberdaya  pendukung  agar  perilaku  tersebut  dapat  berhasil  terlaksana.  Pada situasi  seperti inilah  peran  komponen  pengendali  perilaku  persepsian  pada  rumusan TPB akan  menjadi  faktor  kunci  dalam  meramalkan  dan  menjelaskan  perilaku  suatu individu.  Persepsi  atas  faktor-faktor  pendukung  tersebut  kemudian  mengarah  pada ekspektasi  terhadap  kemampuan  individu  dalam  menyelesaikan  pelaksanaan perilakunya.  Dengan  mempertimbangkan  karakteristiknya  yang  lebih  bersifat persepsian,  bukannya  aktual,  maka  nilai  dari  komponen  ini  pun  akan  bervariasi tergantung dari bagaimana situasi yang dihadapi dan tindakan yang akan dilakukan. Seorang individu bisa saja merasa bahwa satu jenis perilaku tertentu berada di bawah kendalinya, namun tidak untuk perilaku lainnya; atau pada suatu perilaku yang sama di jenis situasi yang berbeda (Ajzen, 1991).
Berdasarkan  paparan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pengendali perilaku  persepsian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  memprediksi  niat maupun perilaku individu. Berdasarkan paparan sebelumnya, niat akan mempengaruhi kecenderungan individu untuk berperilaku secara nyata, sehingga niat dapat dijadikan sebagai  variabel  untuk  meramal  perilaku  individu.  Namun,  pengendali  perilaku persepsian juga dapat memprediksi perilaku individu secara langsung tanpa melalui niat  (Ajzen,  1991;  Benk et  al .,  2011).  Dengan  mencermati  riset  terdahulu  dan argumentasi yang dipaparkan maka hipotesis tiga dan empat yang diajukan adalah.
H3a :  Pengendali  perilaku  persepsian  berpengaruh  positif  terhadap  niat kepatuhan perpajakan
H3b :  Pengendali  perilaku  persepsian  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku kepatuhan perpajakan
H4 :  Niat  kepatuhan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku kepatuhan perpajakan
Hubungan  antara  Pengamalan  Etika  Berbasis Tri  Kaya  Parisudha ,  Niat Kepatuhan Perpajakan dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan
Terkait  dengan  etika,  masyarakat  Bali  memiliki  sebuah  konsep  yang  telah diterapkan  dalam  tatanan  kehidupan  sehari-hari  yang  disebut  dengan Tri  Kaya Parisudha . Konsep Tri Kaya Parisudha ( TKP ) merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang berperan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Kepramareni et al ., 2014; Swardhana, 2015). Tri berarti tiga, Kaya berarti bagian (badan), Pari berarti lengkap (menyeluruh, sempurna) dan Sudha berarti bersih (murni)  (Pendit,  2001).  Konsep  ini  merujuk  pada  pencapaian  kualitas  pikiran ( manacika ),  perkataan  ( wacika )  dan  perbuatan  ( kayika )  yang  murni,  beretika  serta berlandaskan  pada  pandangan-pandangan  yang  baik  dan  tepat  (Nala,  2014)  dalam rangka  penciptaan  suatu  harmoni  dengan  individu-individu  lainnya  (Duff-Cooper, 1985).
Tri Kaya Parisudha bersumber dari keyakinan masyarakat Bali atas esksistensi Hukum Karma Phala ( karma berarti perbuatan, phala berarti hasil)—perbuatan baik akan  menghasilkan  kebaikan,  perbuatan  buruk  akan  menghasilkan  keburukan (Kepramareni et  al .,  2014).  Keyakinan  religius  terhadap  hukum  sebab-akibat  inilah yang selanjutnya memberikan pemahaman dan kesadaran personal bahwa seyogianya seseorang  harus  senantiasa  dapat  menjaga  kualitas  pikiran,  perkataan  dan perbuatannya  dalam  rangka  mengakumulasikan karma (perbuatan)  yang  baik  demi pencapaian phala (hasil) yang baik pula.
Penelitian yang dilakukan Kepramareni et al . (2014) pada salah satu organisasi nirlaba  di  Bali,  misalnya,  menemukan  bahwa  konsep TKP memungkinkan  elemen- elemen  organisasi  untuk  mengedepankan  perilaku  yang  transparan  dan  akuntabel dalam  pengelolaan  organisasinya.  Perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang optimal dalam organisasi tersebut dipahami sebagai suatu bentuk perilaku beretika dan bersumber  dari  pengendalian  diri  berupa  kesadaran  untuk  senantiasa  menjaga kemurnian  pikiran  yang  berkonsekuensi  pada  kemurnian  perkataan  dan  perbuatan. Pada  penelitian  berbeda,  Swardhana  (2015)  mendapati  bahwa  aspek TKP terbukti mampu  berperan  sebagai  sebuah  kontrol  sosial  yang  lebih  relevan  dibandingkan konsep-konsep  pada  teori  kontrol  sosial  Barat  dalam  menanggulangi  permasalahan perilaku  kenakalan  remaja  di  wilayah  Provinsi  Bali.  Penelitian  ini  merumuskan hipotesis lima sebagai berikut.
H5a :  Pengamalan  etika  berbasis Tri  Kaya  Parisudha berpengaruh  positif terhadap niat kepatuhan perpajakan
H5b :  Pengamalan  etika  berbasis Tri  Kaya  Parisudha berpengaruh  positif terhadap perilaku kepatuhan perpajakan
Hubungan  antar  variabel  yang  dihipotesiskan  digambarkan  melalui  model penelitian sebagai berikut.
Gambar 1. Model Penelitian

## METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner disebarkan  secara  langsung  kepada  responden  yang  disampel  dari  populasi,  yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 8 wilayah KPP di Provinsi Bali, yaitu:  1)  KPP  Madya  Denpasar;  2)  KPP  Pratama  Denpasar  Barat;  3)  KPP  Pratama Denpasar  Timur  dan  Denpasar  Selatan;  4)  KPP  Pratama  Badung  Utara;  5)  KPP Pratama Badung Selatan; 6) KPP Pratama Gianyar; 7) KPP Pratama Tabanan; dan 8) KPP Pratama Singaraja. Responden yang dipilih merupakan wajib pajak yang ditemui langsung  ( incidental  sampling ) di  kantor  pelayanan  pajak  pada  masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah minimum sampel penelitian  sebagaimana  menjadi  persyaratan  penting  dalam  pendekatan Structural
Sikap Kepatuhan Perpajakan Norma Subjektif Pengendali Perilaku Persepsian Niat Kepatuhan Perpajakan Perilaku Kepatuhan Perpajakan Pengamalan Etika Berbasis TKP
Equation Modeling (SEM ). Gefen, Straub dan  Boudreau (2000)  menyarankan jumlah minimal sampel yang diperlukan pada teknik Partial Least Square (PLS) adalah paling sedikit 10 kali dari jumlah (n) item pengukuran pada konstruk yang paling kompleks. Dengan  berpedoman  pada  aturan  ini,  maka  sampel  pada  penelitian  kali  ini  minimal berjumlah  80  kasus  (n=8  item  pengukuran  terkait  konstruk Etika  berbasis Tri  Kaya Parisudha x 10). Penelitian ini berhasil memperoleh 98 respon valid sehingga dapat dinyatakan  bahwa  data  penelitian  telah  memenuhi  persyaratan  analisis PLS yang memadai.

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Instrumen penelitian terkait TPB pada bidang perpajakan yang digunakan pada riset kali ini dikembangkan dan diadaptasi dari penelitian Mustikasari (2007) dengan beberapa modifikasi minor dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi riil di lokasi penelitian.  Instrumen  pengukuran  konsep TKP dikembangkan  dari  ayat-ayat  pada Kitab  Suci Sarasamuscaya .  Tabel  1  menyajikan  konstruk-konstruk  yang  digunakan dalam model penelitian.

## Konstruk-Konstruk Variabel Endogen
Terdapat dua variabel endogen pada penelitian ini (konstruk 5 dan konstruk 6), yaitu  niat  kepatuhan  perpajakan  dan  perilaku  kepatuhan  perpajakan.  niat  kepatuhan perpajakan  diukur  dengan  meminta  responden  menyatakan  persetujuannya  (skala likert 7-poin; 1 bernilai ‘Sangat Tidak Setuju’ dan 7 bernilai ‘Sangat Setuju’) terhadap dua pernyataan terkait kecenderungan dan keputusan untuk melakukan ketidakpatuhan perpajakan ( reverse scale ). Sementara variabel Perilaku Kepatuhan Perpajakan diukur dengan meminta responden menyatakan persetujuannya (skala likert 7-poin; 1 bernilai ‘Sangat Tidak Setuju’ dan 7 bernilai ‘Sangat Setuju’) terhadap empat kondisi  yang kemungkinan  dialami  responden  dalam  2  tahun  pajak  terakhir,  yaitu  apakah responden:  1)  menerima  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atas  denda  keterlambatan penyerahan  Surat  Pemberitahuan  Terutang  (SPT);  2)  menerima  STP  atas  bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang; 3) menerima STP atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan; dan 4) dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## Konstruk-Konstruk Variabel Eksogen
Penelitian ini mengoperasionalkan empat variabel  eksogen (konstruk 1, 2, 3, dan  4,  yaitu:  1)  Sikap  terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan;  variabel  ini  diukur menggunakan  kerangka  penilaian-pengharapan  ( valuation-expectancy  framework ) Mustikasari (2007) melalui dua kelompok pernyataan yang masing-masing mengukur belief  strength (skala likert 7-poin;  1  bernilai  ‘Sangat  Tidak  Setuju’  dan  7  bernilai ‘Sangat Setuju’) dan outcome evaluation (skala likert 7-poin; 1 bernilai ‘Sangat Tidak
Dipertimbangkan’  dan  7  bernilai  ‘Sangat  Dipertimbangkan’)  terhadap  perilaku kepatuhan pajak.

## Metode Analisis Data
Hipotesis-hipotesis  yang  diajukan  pada  penelitian  ini  diuji  menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling ( SEM) dengan teknik Partial Least Square ( PLS ). PLS dipilih  dengan  mempertimbangkan  kapasitasnya  dalam mengakomodasi secara  handal  pengujian  hubungan  antara  beberapa  variabel  eksogen  dan  beberapa variabel  endogen. PLS adalah  suatu  pendekatan SEM berbasis  varian  yang  secara simultan melakukan pengujian atas model struktural (hubungan antar konstruk) dan model  pengukuran  (hubungan  antara  konstruk  dan  masing-masing  indikatornya) (Marcolin,  Newsted,  &  Chin,  2003). PLS mampu  mengestimasi  model-model penelitian  dengan  jumlah  sampel  kecil,  mengantisipasi  isu  multikolinieritas  antar variabel independen dan tidak mensyaratkan asumsi-asumsi pendistribusian atas data yang  digunakan  Naranjo-Gil  dan  Hartmann  (2007).  Pengujian  dilakukan  dengan berbantuan software aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.

## Analisis Model Pengukuran
Model  pengukuran  digunakan  untuk  mengevaluasi  hubungan  antara  ukuran- ukuran dan konstruk-konstruk penelitian melalui penilaian terhadap aspek reliabilitas dan  validitas  ukuran-ukuran  (indikator-indikator)  tersebut  pada  konstruk-konstruk yang  spesifik.  Analisis  model  pengukuran  pada PLS meliputi  dua  tahapan,  yaitu pengujian  validitas  konvergen  dan  pengujian  validitas  diskriminan.  Validitas konvergen  dinilai  dengan  dua  ukuran,  yaitu:  1)  reliabilitas  item  individual,  yang mengukur tingkat konvergensi masing-masing indikator variabel terhadap konstruk- konsttruk  yang  terasosiasi  kepadanya  melalui  pengujian  besaran loading (korelasi) indikator  dengan  konstruknya  masing-masing  ( rule  of  thumb >  0,40);  dan  2) konsistensi internal, melalui ukuran reliabilitas komposit ( rule of thumb > 0,50) dan besaran Average Variance Extracted ( AVE ) ( rule of thumb > 0,50) (Fornell & Larcker, 1981).  Sementara  itu,  validitas  diskriminan  merujuk  pada  tingkatan  dengan  mana suatu  konstruk  benar-benar  berbeda  dari  konstruk-konstruk  lainnya.  Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai dari akar kuadrat AVE dan nilai korelasi antar konstruk ( rule of thumb : √AVE > korelasi antar konstruk) (Hair et al ., 2010).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penilaian Model Pengukuran
Analisis terhadap model pengukuran PLS dilakukan dalam dua tahapan, yaitu
penilaian terhadap aspek validitas konvergen dan validitas diskriminan sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

## Validitas Konvergen
Penilaian  terhadap  validitas  konvergen  dilakukan  dengan  menggunakan  dua parameter,  yaitu  ukuran  reliabilitas  item individual  dan  ukuran  konsistensi  internal. Ukuran  reliabilitas  item  individual  dan  ukuran  konsistensi  internal  dinilai  memadai ketika, masing-masing, item pengukuran (indikator) memiliki besaran loading faktor lebih  dari  0,4  (Hair,  Black,  Babin,  &  Anderson,  2010)  serta  variabel  penelitian memiliki nilai composite realibility dan besaran Average Variance Extracted (AVE) lebih  dari  0,5  (Fornell  &  Larcker,  1981).  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  semua indikator  dan  variabel  penelitian  memenuhi  tingkat  reliabilitas  item  individual  dan nilai konsistensi internal yang memadai (Tabel 2 dan Tabel 3).
Tabel 2 Hasil Analisis Reliabilitas Item Individual Konstruk Indikator Loading Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan (SKP) SKP1 0,790 SKP2 0,886 Norma Subjektif (NS) NS1 0,881 NS2 0,900 NS3 0,669 Pengendali  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan  Persepsian (KON) KON1 0,858 KON2 0,883 KON3 0,937 Niat Kepatuhan Perpajakan (NIAT) NIAT1 0,949 NIAT2 0,954 Perilaku Kepatuhan Perpajakan (PRI) PRI 1 0,944 PRI2 0,972 PRI3 0,963 PRI4 0,937 Etika Berbasis Tri Kaya Parisudha (TKP) TKP1 0,761 TKP2 0,697 TKP3 0,713 TKP4 0,782 TKP5 0,631 TKP6 0,885 TKP7 0,794 TKP8 0,813 Sumber: Output SmartPLS 3
Tabel 3 Hasil Analisis Konsistensi Internal Konstruk Composite Reliability AVE Sikap Terhadap Perilaku Kepatuhan Perpajakan 0,862 0,704 Norma Subjektif 0,861 0,678 Pengendali Perilaku Kepatuhan Perpajakan Persepsian 0,922 0,798 Niat Kepatuhan Perpajakan 0,950 0,906 Perilaku Kepatuhan Perpajakan 0,976 0,911 Etika Berbasis Tri Kaya Parisudha 0,917 0,582
Sumber: Output SmartPLS 3.0

## Validitas Diskriminan
Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan nilai dari akar kuadrat AVE dan nilai korelasi antar konstruk ( rule of thumb : √AVE > korelasi antar konstruk) (Hair et al ., 2010). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai validitas diskriminan tergolong memadai (Tabel 4).
Tabel 4 Hasil Analisis Validitas Diskriminan SKP NS KON NIAT PRI TKP SKP 0,839 NS 0,345 0,823 KON 0,133 0,084 0,893 NIAT  0,246 0,353 0,141 0,952 PRI 0,044 0,132 0,373 0,566 0,954 TKP 0,258 0,190 0,193 0,425 0,305 0,763 Sumber: Output SmartPLS 3.0 Keterangan: Nilai pada diagonal adalah √AVE , sementara pada off-diagonal adalah nilai korelasi antar konstruk;  SKP=Sikap  Terhadap  Perilaku Kepatuhan  Perpajakan;  SN=Norma  Subjektif; KON=Pengendali  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan  Persepsian;  NIAT=Niat  Kepatuhan  Perpajakan; PRI=Perilaku Kepatuhan Perpajakan; TKP=Etika Berbasis Tri Kaya Parisudha

## Penilaian Model Struktural
Model  struktural  berfokus  pada  hubungan-hubungan  atau  jalur-jalur  antar variabel laten yang dihipotesiskan (Hair et al ., 2010). Penilaian terhadap model terbagi menjadi  dua  area  kunci,  yaitu  penilaian  terhadap  kemampuan  prediktif  model  dan pengujian kekuatan-kekuatan hubungan antara variabel-variabel pada model. Metode yang digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model adalah dengan menghitung nilai R 2 atau jumlah dari varian pada konstruk yang dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R 2 atau nilai varian yang dijelaskan, maka semakin besar pula kemampuan penjelasan  dari  model  yang  dirumuskan.  Henseler,  Ringle  dan  Sinkovics  (2009) mengajukan  pedoman  interpretasi  besaran  R 2 senilai  0,67  sebagai  berkekuatan substansial  0,33  sebagai  berkekuatan  moderat  dan  0,19  sebagai  berkekuatan  lemah. Hasil  analisis  data  pada  penelitian  ini  menghasilkan  nilai  R 2 untuk  variabel  Niat
Kepatuhan  Perpajakan  sebesar  0,263  dan  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan  sebesar 0,408.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan  mengamati  nilai  koefisien jalur  struktural  serta  nilai t-value antar  konstruk  yang  menggambarkan  arah  dan kekuatan mempengaruhi masing-masing hubungan antar konstruk yang dihipotesiskan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  tiga  jalur  hubungan  ditemukan tidak  signifikan,  sementara  empat  jalur  hubungan  menunjukkan  nilai t-value yang signifikan (Tabel 5).
Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis Jalur Hubungan Koefisien t-value p-value Keputusan H1 SKP  NIAT 0,060 0,513 0,608 Hipotesis tidak terdukung H2 NS  NIAT 0,262 2,422 0,016 Hipotesis terdukung H3a KON  NIAT 0,043 0,398 0,691 Hipotesis tidak terdukung H3b KON  PRI 0,294 3,315 0,001 Hipotesis terdukung H4 NIAT  PRI 0,511 6,543 0,000 Hipotesis terdukung H5a TKP  NIAT 0,352 3,820 0,000 Hipotesis terdukung H5b TKP  PRI 0,031 0,413 0,697 Hipotesis tidak terdukung
Sumber: Output SmartPLS 3.0
Keterangan:  SKP=Sikap  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan;  SN=Norma  Subjektif; KON=Pengendali  Perilaku  Kepatuhan  Perpajakan  Persepsian;  NIAT=Niat  Kepatuhan  Perpajakan; PRI=Perilaku Kepatuhan Perpajakan; TKP=Etika Berbasis Tri Kaya Parisudha

## Pembahasan Hasil Penelitian
Sesuai  dengan TPB bahwa  individu  akan  melakukan  sesuatu  hal  tergantung dari  niat  dari  individu  tersebut.  Timbulnya  niat  dipengaruhi  oleh  tiga  komponen  di antaranya  adalah  sikap  ( attitudes ),  norma  subjektif  ( subjective  norms ),  dan  kontrol perilaku yang dirasakan ( perceived behavioral control ) (Ajzen, 1991). Ajzen (1991) menyatakan  bahwa  sikap,  individu  akan  berperilaku  apabila  atas  suatu  perilaku tersebut  memberikan  akibat  atas  perilaku.  Niat  akan  muncul  apabila  individu merasakan  manfaat  posistif  atas  perilaku  yang  dilaksanakan.  Pengendali  perilaku sesorang  akan  mempengaruhi  niat  untuk  berperilaku.  Apabila  sesorang  meyakini dirinya  mampu  untuk  melaksanakan  sebuah  tindakan,  maka  niat  untuk  berperilaku akan  muncul  sehingga  dengan  munculnya  niat  akan  membawa  individu  untuk berperilaku nyata.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  diperoleh  bahwa  dari  pengujian Hipotesis  1  (H1)  nilai p-value H1  adalah  sebesar  0,608.  Hal  tersebut  menunjukkan
bahwa  sikap  terhadap  perilaku  kepatuhan  perpajakan  tidak  mempengaruhi  niat kepatuhan perpajakan, sehingga H1 tidak terdukung. Dengan kata lain, individu tidak mempertimbangkan  keuntungan  maupun  kerugian  apabila  patuh  membayar  pajak. Benk et al . (2011) menemukan hasil yang serupa, dan menduga bahwa faktor-faktor demografis  seperti  usia,  jenis  kelamin,  status  perkawinan,  pendidikan,  budaya, maupun  pekerjaan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  tanpa mempertimbangkan  keuntungan  atau  kerugian  dalam  membayar  pajak.  Apabila individu tergolong tergolong matang dari segi usia, berpendidikan dan berpenghasilan tinggi, serta memegang teguh aspek budaya positif dalam dirinya, maka hal tersebut menumbuhkan  niat  untuk  membayar  pajak  meskipun  membayar  pajak  dapat menimbulkan dampak finansial pada individu.
Untuk  hipotesis  2  (H2),  penelitian  ini  menemukan  bahwa  norma  subjektif mempengaruhi  niat  kepatuhan  perpajakan.  Norma  subjektif  merupakan  pengaruh lingkungan  sosial  yang  diterima  oleh  individu  dalam  berperilaku  (Ajzen,  1991). Individu  akan  dipaksa  untuk  berperilaku  yang  dikarenakan  adanya  penilaian  dari lingkungan  sosial  atas  pelaksanaan  perilaku  yang  dilakukan.  Adanya  penilaian lingkungan  sosial  ini  akan  mempengaruhi  keputusan  individu  dalam  mengambil sebuah  keputusan  (Bursztyn  &  Jensen,  2017).  Hal  ini  menunjukkan  peran  penting lingkungan sekitar individu dalam mempengaruhi niat untuk patuh membayar pajak. Individu  cenderung  takut  terkena  sanksi  sosial  apabila  menunjukkan  perilaku  yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Apabila dikaitkan dengan konteks kepatuhan perpajakan,  lingkungan  sekitar  seperti  keluarga,  teman,  maupun  konsultan  yang mendukung proses perpajakan dapat mendorong individu untuk setidaknya memiliki niat untuk patuh membayar pajak, sesuai dengan prinsip konfirmasi sosial.
Untuk hipotesis 3a (h3a), nilai p-value adalah sebesar 0,691 sehingga hipotesis ditolak. Pengendali  perilaku  persepsian  tidak  mempengaruhi  niat  kepatuhan perpajakan.  Namun,  penelitian  ini  mendukung  hipotesis  3b  (H3b)  yang  diajukan, bahwa  pengendali  perilaku  persepsian  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku kepatuhan  perpajakan.  Hal  tesebut  konsisten  dengan  pernyataan  Ajzen  (1991)  dan Benk et al ., (2011) bahwa pengendali perilaku persepsian dapat memprediksi perilaku individu secara langsung tanpa melalui niat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya persepsi  kemampuan  individu  untuk  berperilaku  dalam  memprediksi  perilaku  nyata individu. Meskipun individu memiliki niat untuk patuh, namun karena tidak mampu membayar  pajak,  maka  kepatuhan  tersebut  tidak  akan  terlaksana  secara  nyata.  Hal tersebut dapat menjelaskan hubungan langsung antara pengendali perilaku persepsian terhadap perilaku kepatuhan perpajakan tanpa melalui niat.
Untuk hipotesis 4, penelitian ini menemukan bahwa niat kepatuhan perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  perilaku  kepatuhan  perpajakan,  sehingga  hipotesis
terdukung. Hal ini kembali mengkonfirmasi teori perilaku berencana bahwa perilaku nyata  disebabkan  oleh  adanya  niat  individu  untuk  berperilaku.  Selama  tidak  ada halangan  untuk  membayar  pajak,  maka  niat  untuk  patuh  akan  terlaksana  melalui perilaku nyata untuk membayar pajak (Langham, Paulsen, & Hartel, 2012).
Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa pengamalan etika berbasis Tri Kaya Parisudha berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan perpajakan, sehingga hipotesis terdukung. Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  Swardhana  (2015)  yang  menyatakan bahwa  konsep Tri  Kaya  Parisudha memiliki  pengaruh  terhadap  niat  berperilaku seseorang. Penyucian pikiran, perkataan, dan perbuatan dapat meminimalisir niat-niat untuk  berperilaku  tidak  etis  untuk  menghindari  pajak.  Namun,  penelitian  ini  tidak menemukan  hubungan  yang  signifikan  antara  pengamalan  etika  berbasis Tri  Kaya Parisudha dengan perilaku kepatuhan perpajakan, sehingga Hipotesis 5b (H5b) tidak terdukung.  Hal  ini  diduga  disebabkan  oleh  beberapa  halangan  yang  menyebabkan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Langham et al ., (2012)  menyatakan bahwa niat  tidak  selamanya  dapat  mencerminkan  perilaku  nyata  individu  untuk  membayar pajak.  Meskipun  terdapat  niat  yang  ditimbulkan  oleh  pengalaman  ajaran Tri  Kaya Parisudha , namun apabila individu tidak memiliki kontrol terhadap perilaku sebagai akibat  dari  adanya  beberapa  halangan,  seperti  kompleksitas  aktivitas  yang berhubungan dengan perpajakan Langham et al. , (2012), maupun variabel demografis seperti tingkat penghasilan dapat menghalangi indivdu untuk merealisasikan niatnya untuk membayar pajak.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Bobek dan Hatfield (2003) serta  Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh  terhadap  niat  untuk  berbuat  patuh,  sedangkan  pengendali  perilaku kepatuhan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  niat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil penelitian  ini  juga  tidak  sesuai  dengan  Swardhana  (2015)  yang  menyatakan  bahwa konsep Tri Kaya Parisudha memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Temuan riset ini sesuai dengan Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  dan  niat  berperilaku  patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
Hal lain yang mempengaruhi niat individu untuk patuh adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan pengaruh lingkungan social yang diterima oleh individu dalam  berperilaku  (Ajzen,  1991).  Individu  akan  dipaksa  untuk  berperilaku  yang disebabkan  adanya  penilaian  dari  lingkungan  sosial  atas  pelaksanaan  perilaku  yang dilakukan.  Adanya  penilaian  lingkungan  sosial  ini  akan  mempengaruhi  keputusan individu dalam mengambil sebuah keputusan (Bursztyn & Jensen, 2017)
Hasil uji analisis untuk hipotesis 2 (h2), hipotesis 3b (h3b) , hipotesis 4 (h4) dan hipotesis 5a (H5a) memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa keempat  hipotesis  tersebut  terdukung.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Mustikasari (2007) serta Hidayat dan Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh, pengendali perilaku kepatuhan perpajakan  berpengaruh  terhadap  perilaku  kepatuhan  dan  niat  berperilaku  patuh berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Swardhana (2015) yang menyatakan bahwa Konsep Tri Kaya Parisudha memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku seseorang.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  niat  merupakan  dasar  seorang  wajib pajak untuk berperilaku patuh. Selain itu kepatuhan seorang wajib pajak juga didukung oleh norma subjektif dan pengendali perilaku kepatuhan. Ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak di Bali di selain pengaruhi oleh niat wajib pajak, juga di pengaruhi oleh faktor-faktor  lingkungan  di  sekitar  wajib  pajak  itu  sendiri.  Hal  lain  yang  juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah seberapa kuat keberadaan hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku seorang wajib pajak. Selain itu, nilai-nilai konsep lokal masyarakat Bali yaitu Tri Kaya Parisudha memiliki pengaruh terhadap niat berperilaku patuh.
Hasil  penelitian  ini  dapat  berdampak  penting  bagi  pemerintah  khususnya Kementerian Keuangan dan DJP. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat niat yang baik dari wajib pajak untuk membayar pajak. Namun niat ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti  sikap  dan  lingkungan.  Oleh  sebab  itu  Kementerian  Keuangan  dan  DJP diharapkan  mengakomodasi  niat  masyarakat  dengan  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  baik  peraturan  Menteri  ataupun  Peraturan  Dirjen  yang  mempermudah proses  dan  adminitrasi  perpajakan  serta  peningkatan  pelayanan  seperti  peningkatan jaringan  dalam  pelaporan  SPT  dan  menyederhanakan  laporan-laporan  terkait perpajakan. Masyarakat seharusnya memiliki kepatuhan dalam mentaati kewajibannya dalam  membayar  dan  melaporkan  pajak  sepanjang  penghasilan  yang  di  terima merupakan objek pajak.
Penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa kelemahan.  Penggunaan variabel  lokal Tri  Kaya  Parisudha ( TKP )  pada  penelitian  ini  diterjemahkan  secara subjektif  tanpa  melibatkan  pertimbangan  dari  ahli  bidang  agama  dan  sosiologi. Penelitian  berikutnya  yang  ingin  menggunakan  variabel  lokal TKP diharapkan melibatkan  para  ahli  agama  dan  sosiologi  untuk  menggali  lebih  dalam  makna  yang terkandung dalam konsep TKP tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior. Organizational  Behavior  and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t
Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB questionnaire: Conceptual and methodological considerations.
Ajzen,  I.,  &  Fishbein,  M.  (1980). Understanding  attitudes  and  predicting  social behavior. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Al-Suqri,  M.,  &  Al-Aufi,  A.  (2015).  Information  seeking  behavior  and  technology adoption: Theories and trends. Retrieved from https://www.igi- global.com/book.aspx?ref=information-seeking-behavior-technology- adoption&titleid=120225&f=e-book&f=e-book
Arniati, L. (2009). Peran Theory of Planned Behavior terhadap ketaatan wajib pajak.
Simposium Nasional Perpajakan II.
Benk, S., Çakmak, F., & Ahmet. (2011). An investigation of tax compliance intention:
A theory of planned behavior approach. In European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. Retrieved from http://www.eurojournals.com Benk,  S.,  Çakmak,  F.,  &  Ahmet.  (2011). An  Investigation  of  Tax  Compliance
Intention:  A  Theory  of  Planned  Behavior  Approach . European  Journal  of Economics, Finance and Administrative Sciences .
Bobek,  D.  .,  &  Hatfield,  R.  C.  (2003).  An  investigation  of  the  theory  of  planned behavior  and  the  role  of  moral  obligation  in  tax  compliance. Behavioral Research in Accounting , 15 (1), 13–38. https://doi.org/https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13 Bobek,  D.  D.,  Roberts,  R.  W.,  &  Sweeney,  J.  T.  (2007).  The  social  norms  of  tax compliance:  Evidence  from  Australia,  Singapore,  and  the  United  States. Journal of Business Ethics , 74 (1), 49–64.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-
Brodjonegoro,  B.  (2014).  Ministry  of  finance  republic  of  Indonesia  Asia-Pacific outreach meeting on sustainable development financing djuanda hall, ministry of  finance  complex,  jakarta  session  1:  Domestic  resource  mobilization presentation domestic resource mobilization.
Brondolo,  J.,  Silvani,  C.,  Le  Borgne,  E.,  &  Bosch,  F.  (2008). Tax  administration reform  and  fiscal  adjustment: the case  of  indonesia  (2001-07)  IMF  working
paper 08/129; may 1, 2008 .
Bursztyn, L., & Jensen, R. (2017). Social image and economic behavior in the field:
Identifying,  understanding,  and  shaping  social  pressure. Annual  Review  of Economics , 9 (1),  131–153.  Retrieved  from  https://doi.org/10.1146/annurev- economics-063016-103625
Damayanti, T., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan. (2015). The role of taxpayer’s perception of the government and society to improve tax compliance.
Daniel, D., & Wong, B. (2008). Issues on compliance and ethics in taxation: What do
we know? Journal of Financial Crime , 15 (4), 369–382. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/13590790810907218
Duff-Cooper, A. (1985). An account of the Balinese “person” from Western Lombok. Bijdragen  Tot  de  Taal-,  Land-  En  Volkenkunde , 141 ,  67–85. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/27863637
Ernawati, W., & Purnomosidhii, B. (2011). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat sebagai variabel. Retrieved from http://www.purnomo.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Pengaruh-sikap-dll-thd- kepatuhan-WP2.pdf
Fallan, L. (1999). Gender, exposure to tax knowledge, and attitudes towards taxation; an  experimental  approach. Journal  of  Business  Ethics , 18 (2),  173–184. https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1005711905297
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables  and  Measurement  Error:  Algebra  and  Statistics. Journal  of Marketing Research , 18 (3), 382–388.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002224378101800313
Gefen, D., Straub, D.  W., &  Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and  regression:  Guidelines  for  research  practice. Aisel.Aisnet.Org. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/cais/vol4/iss1/7/
Hair,  J.,  Black,  W.,  Babin,  B.,  &  Anderson,  R.  (2010).  Multivariate  data  analysis: Global edition.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path  modeling  in  international  marketing.  Advances  in  International Marketing, 277–319. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1474-
7979(2009)0000020014
Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi empiris theory of planned behavior dan
pengaruh  kewajiban  moral  pada  perilaku  ketidakpatuhan  pajak  wajib  pajak orang  pribadi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 12 (2), 82–93.
https://doi.org/10.9744/JAK.12.2.PP. 82-93
International Monetary Fund. (2011). Indonesia: 2011 Article IV Consultation--Staff Report;  Staff  Statement;  Public  Information  Notice  on  the  Executive  Board Discussion;  and  Statement  by  the  Executive  Director  for  Indonesia;  IMF Country Report 11/309; September 21, 2011.
Kepramareni,  P.,  Sudarma,  M.,  Irianto,  G.,  &  Rahman,  A.  F.  (2014).  Sekala  and Niskala  accountability  practices  in  the  clan-based  organization  MGPSSR  in Bali,  Indonesia. Scientific  Research  Journal  (SCIRJ),  II. Retrieved  from www.scirj.org
Langham,  J.,  Paulsen,  N.,  &  Hartel,  C.  E.  J.  (2012).  Improving  tax  compliance strategies: Can the theory of planned behaviour predict business compliance. EJournal of Tax Research, 10. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/ejotaxrs10&id=368&
div=&collection=
Marandu,  E.  E.,  Mbekomize,  C.  J.,  &  Ifezue,  A.  N.  (2015).  Determinants  of  tax compliance:  A  review  of  factors  and  conceptualizations  evaluation  of  the procurement  for  medicines  and  equipment  in  Botswana  view  project Determinants of Tax Compliance: A Review of Factors and Conceptualizations. International  Journal  of  Economics  and  Finance , 7 (9).
https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ijef.v7n9p207
Marcolin,  B.  L.,  Newsted,  P.  R.,  &  Chin,  W.  (2003).  A  partial  least  squares  latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a monte carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study. Research, Information Systems , 14 (2), 189–217. https://doi.org/https://doi.org/10.1287/isre.14.2.189.16018
Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian  empiris  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di Perusahaan industri pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X.
Nala,  N.  (2014). The  development  of  Hindu  education  in  Bali.  In  RoutledgeCurzon London/New York . London: Routledge Curzon.
Naranjo-Gil,  D.,  &  Hartmann,  F.  (2007).  Management  accounting  systems,  top management  team  heterogeneity  and  strategic  change. Accounting,
Organization and Society , 32 , 735–756. Retrieved from
ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036136820600078X
Oktaviani, R. M., & Nurhayati, I. (2017). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan  niat  sebagai  pemediasi  dari  perspektif  planned  behaviour  theory. PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS FEB UNTAG .
Onu, D., & Oats,  L. (2015). The role of social norms in tax compliance: theoretical overview and practical implications. Journal of Tax Administration , 1 (1), 113– 137.
Pendit, N. S. (2001). Nyepi : kebangkitan, toleransi, dan kerukunan . Gramedia Pustaka Utama.
Prayudi,  &  Made,  A.  (2017).  Kode  etik  profesi  akuntan  dan  kualitas  penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerapan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (2), 74–81.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i02.P02
Putra, E. (2014). A study of the Indonesian’s income tax reforms and the development of income tax revenues. Journal of East Asian Studies , 12 , 55–68.
Rosalina,  P.  D.  (2017). The  implementation  of  hindu  philosophy  “Tri  Kaya Parisudha” for sustainable tourism in Munduk Village, North Bali . Jumpa, 3.
Sommer, L. (2011). The theory og planned behaviour and the impact of past behaviour. International Business & Economics Research Journal , 10 .
Swardhana, G. M. (2015). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana dan kenakalan siswa sma : suatu kajian tentang penerapan teori kontrol sosial dan kearifan lokal di bali. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 4 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i01.p02
Trivedi, V. U., Shehata, M., & Mestelman, S. (2005). Attitudes, incentives, and tax compliance. Journal of Finance and Taxation , 52 (1), 29–61.

## LAMPIRAN
Tabel 1 Konstruk-Konstruk yang Digunakan No. Konstruk Item-item Pengukuran 1 Sikap terhadap perilaku kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai aspek perasaan yang dimiliki oleh wajib pajak, yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak
(Mustikasari, 2007).
1. Keinginan  untuk  membayar  pajak  lebih  kecil  dari  yang seharusnya
2. Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat 2 Norma subjektif didefinisikan sebagai kekuatan pengaruh pandangan orang-orang di sekitar wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak (Mustikasari, 2007). 1. Pertimbangan dari teman
2. Pertimbangan dari konsultan pajak
3. Pertimbangan dari petugas pajak 3 Pengendali perilaku kepatuhan pajak persepsian didefinisikan sebagai sejumlah kontrol yang diyakini wajib pajak yang akan menghambat mereka
dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007). 1. Kemungkinan diperiksa pihak fiskus
2. Kemungkinan dikenai sanksi
3. Kemungkinan pelaporan pihak ketiga
4 Etika berbasis Tri Kaya Parisudha didefinisikan sebagai bentuk perilaku etis/tak-etis yang ditampilkan wajib pajak ditinjau dari konteks pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik 1. Merasa  iri/dengki  kepada  wajib  pajak  lain  yang  bisa membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil
2. Merasa  marah  kepada  petugas  pajak  yang  berlaku  tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Berpikir untuk melakukan tindak kekerasan kepada petugas pajak  yang  berlaku  tidak  adil/mempersulit  pemenuhan kewajiban perpajakan 4. Percaya  akan  munculnya  manfaat  positif  dari  kepatuhan perpajakan 5. Berkata  kasar  kepada  petugas  pajak  yang  berlaku  tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan 6. Berkata  fitnah  kepada  petugas  pajak  yang  berlaku  tidak adil/mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan 7. Berkata  tidak  jujur  kepada  petugas  pajak  ketika  pengisian SPT 8. Tidak  melaporkan  pendapatan-pendapatan  lain  yang merupakan objek pajak 5 Niat kepatuhan perpajakan  didefinisikan sebagai kecenderungan atau keputusan wajib pajak untuk  melakukan perilaku  ketidakpatuhan pajak. (Mustikasari, 2007) 1. Kecenderungan  untuk  melakukan  ketidakpatuhan  pajak pada tahun pajak terakhir 2. Keputusan  untuk  melakukan  ketidakpatuhan  pajak  pada tahun pajak terakhir 6 Perilaku kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ( Mustikasari, 2007). 1. Tidak  pernah  menerima  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atas denda  keterlambatan  penyerahan  Surat  Pemberitahuan Terhutang (SPT) masa
2. Tidak  pernah  menerima  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang
3. Tidak  pernah  menerima  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan
4. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak pidana di bidang perpajakan

## Kuesioner Penelitian
Penelitian  ini  mengangkat  topik  perpajakan,  khususnya  kepatuhan  pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam perhitungan pajak terhutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, dan (4) melakukan kewajibannya dengan  sukarela  (atas  kesadaran  sendiri)  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku di Indonesia. Saya berharap Bapak/ Ibu/ Saudara berkenan untuk berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini. Jawaban bisa dituliskan di tempat yang disediakan atau memilih jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda silang (X) pada skala 1-7 atas pernyataan berikut ini. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena  itu  kejujuran  dalam  pengisian  sangat  saya  harapkan.  Untuk  menjaga kerahasiaan, Bapak/ Ibu/ Saudara tidak perlu menuliskan identitas (nama) pada lembar kuesioner ini.
Terima  kasih  atas  kesediaan  Bapak/Ibu/Saudara  meluangkan  waktu  mengisi lembar  kuesioner  penelitian  ini.  Semoga jerih  payah  Bapak/Ibu/Saudara  bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia .

## PERTANYAAN
A. DATA RESPONDEN
1. Umur (tahun)  : ….......
2. Jenis kelamin  : L / P (pilih salah satu)
3. Pendidikan terakhir : ……………….; Jurusan: ………………………….
4.  Telah menjadi wajib pajak selama : …… tahun …… bulan 5. Apakah anda pernah mengisi SPT? : Ya / Tidak (pilih salah satu) 6. Sumber  penghasilan Anda : ……………………………………….

## B. KUESIONER PENELITIAN
Petunjuk:  Kuesioner  ini  terdiri  dari  25  butir  pernyataan.  Khusus  pernyataan nomor  1-6  terdiri  dari  beberapa  bagian  dan  berkaitan  satu  sama  lain. Pernyataan nomor 1 berkaitan dengan pernyataan nomor 2; nomor 3 berkaitan dengan  nomor  4;  nomor  5  berkaitan  dengan  nomor  6,  tetapi  pernyataan  yang berkaitan  ini  tidak  harus  sama  skala  jawabannya.  Selanjutnya,  pernyataan nomor 7-25 merupakan pernyataan tunggal. Silahkan berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pertimbangan Anda.
1. Sikap  Saya  jika  seorang  Wajib  Pajak  (WP)  mempertimbangkan  hal-hal  berikut  ini dalam rangka memenuhi peraturan perpajakannya adalah:
Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju
a Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya 1 2 3 4 5 6 7 b Pembentukkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak 1 2 3 4 5 6 7 c Perasaan bahwa pajak dimanfaatkan dengan tidak transparan 1 2 3 4 5 6 7 d Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan 1 2 3 4 5 6 7 e Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat 1 2 3 4 5 6 7
2. Pada kenyataannya, hal-hal berikut ini memang Saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan Saya sebagai wajib pajak pada tahun pajak terakhir:
Sangat Tidak Dipertimbangkan Sangat Dipertimbangkan a Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya 1 2 3 4 5 6 7 b Pembentukkan dana cadangan untuk pemeriksaan pajak 1 2 3 4 5 6 7 c Perasaan bahwa pajak dimanfaatkan dengan tidak transparan 1 2 3 4 5 6 7
d Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan 1 2 3 4 5 6
7
e
Biaya suap ke fiskus lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat 1 2 3 4 5 6 7
3. Pihak-pihak  berikut  ini  pernah  mendorong  saya  untuk  tidak  mematuhi  ketentuan perpajakan.
Sangat Sangat
Tidak Setuju Setuju a  Teman 1 2 3 4 5 6 7 b  Konsultan Pajak 1 2 3 4 5 6 7 c  Petugas Pajak 1 2 3 4 5 6 7 d  Keluarga 1 2 3 4 5 6 7
4. Pada kenyataannya, saran-saran pihak-pihak berikut ini memang Saya pertimbangkan dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan Saya  sebagai  wajib  pajak  pada tahun  pajak terakhir.
Sangat Tidak Dipertimbangkan Sangat Dipertimbangkan a  Teman 1 2 3 4 5 6 7 b  Konsultan Pajak 1 2 3 4 5 6 7 c  Petugas Pajak 1 2 3 4 5 6 7 d  Keluarga 1 2 3 4 5 6 7
5. Sikap Saya jika hal-hal berikut ini dipertimbangkan oleh seorang Wajib Pajak (WP) dalam keputusannya untuk mematuhi peraturan perpajakan adalah: Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju a Kemungkinan diperiksa pihak fiskus 1 2 3 4 5 6 7 b  Kemungkinan dikenai sanksi 1 2 3 4 5 6 7 c Kemungkinan pelaporan pihak ketiga 1 2 3 4 5 6 7 6. Pada  kenyataannya,  Saya  memang  mempertimbangkan  hal-hal  berikut  ini  dalam memenuhi kewajiban perpajakan Saya sebagai wajib pajak pada tahun pajak terakhir.
Sangat Tidak Dipertimbangkan Sangat Dipertimbangkan a Kemungkinan diperiksa pihak fiskus
1 2 3 4 5 6 7 b Kemungkinan dikenai sanksi 1 2 3 4 5 6 7
c Kemungkinan pelaporan pihak ketiga 1 2 3 4 5 6 7
No. Sangat Tidak Sangat Setuju

## Setuju
7
Sebagai seorang wajib pajak, saya pribadi cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 Sebagai seorang wajib pajak, saya pribadi memutuskan untuk melakukan ketidakpatuhan pajak pada tahun pajak terakhir 1 2 3 4 5 6 7 No. Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju 9 Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) masa 1 2 3 4 5 6 7 10 Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga keterlambatan pembayaran pajak terhutang 1 2 3 4 5 6 7 11 Pada 2 tahun pajak terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas denda dan bunga kekurangan pajak yang disetorkan 1 2 3 4 5 6 7 12 Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Anda selaku wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 1 2 3 4 5 6 7
No. Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju 13 Saya merasa iri kepada wajib pajak lain ketika mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas pemotongan pajak yang lebih besar dibandingkan pemotongan pajak yang Saya terima, padahal seharusnya jumlah pemotongan pajak yang
Saya terima adalah sama besarnya dengan yang bisa diterima wajib pajak tersebut 1 2 3 4 5 6 7 14 Saya merasa iri kepada wajib pajak lain ketika mengetahui bahwa mereka bisa membayar pajak
dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan pajak yang Saya bayarkan, padahal  wajib pajak
tersebut memiliki jumlah pendapatan kena pajak (PKP) yang sama besarnya dengan yang saya miliki. 1 2 3 4 5 6 7 15 Saya merasa marah kepada para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki 1 2 3 4 5 6 7 16 Saya pernah berpikir untuk melakukan tindak kekerasan kepada para petugas pajak jika Saya merasa bahwa 1 2 3 4 5 6 7
mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang
Saya miliki 17 Saya percaya bahwa dengan membayar pajak secara patuh, maka akan dapat memberikan manfaat yang positif kepada diri Saya selaku wajib pajak di kemudian hari 1 2 3 4 5 6 7 18 Saya percaya bahwa wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar akan menerima konsekuensi negatif di kemudian hari 1 2 3 4 5 6 7 No. Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju 19 Saya tidak segan-segan mencaci-maki para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki 1 2 3 4 5 6 7 20 Saya tidak segan-segan berkata keras/menghardik para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki 1 2 3 4 5 6 7 21 Ketika Saya malas membayar pajak hingga mengakibatkan 1 2 3 4 5 6 7
keterlambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Saya akan mengatakan bahwa hal itu karena petugas pajak/aturan perpajakanlah yang sebenarnya mempersulit pemenuhan kewajiban perpajakan Saya tersebut
22 Ketika berkonsultasi dengan petugas pajak dalam hal pengisian SPT, Saya akan mengakui jumlah pendapatan yang tidak sesuai (lebih kecil) demi mengurangi besaran pajak yang harus Saya bayarkan 1 2 3 4 5 6 7 23 Saya tidak segan-segan menyakiti secara fisik para petugas pajak jika Saya merasa bahwa mereka memperlakukan Saya secara tidak adil/mempersulit Saya saat hendak memenuhi kewajiban perpajakan yang Saya miliki 1 2 3 4 5 6 7 24 Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak melaporkan pendapatan- pendapatan lain yang juga merupakan objek pajak demi untuk memperkecil besaran pajak yang harus Saya bayarkan kepada Negara 1 2 3 4 5 6 7 25 Saya lebih memilih untuk bekerja sama dengan petugas pajak untuk dapat memanipulasi besaran pajak daripada harus membayar pajak dalam jumlah yang sebenarnya 1 2 3 4 5 6 7