## JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON

## Didi Sukardi, Eef Saefulloh, Afif Muamar, dan Rina
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: didisukardimubarrak@gmail.com, eefsae2003@gmail.com, afifmuamar85@gmail.com, dan rinr258@gmail.com

## Abstract
Working in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik  the  achievement  of  safety  and  health  has  not  been  achieved  because  in  the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment  such  as  safety  helmets,  full  body  harness,  as  well  as  a  lack  of  cleanliness  and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are  several  articles  that  have  not  been  applied,  including  article  14  point  (a),  article  9 paragraph  (4),  article  12  point  (b)  and  article  12  point  (c).  Whereas  the  implementation  of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law.
Keywords : Insurance, Law, Safety, and Health.

## Abstrak
Bekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan  K3 tersebut  karena dalam    pelaksanaan kerja  lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasiltas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum  sepenuhnya  terpenuhi  terdapat  beberapa  pasal  yang  belum  diterapkan  diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Kata Kunci : Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.

## PENDAHULUAN
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di setiap perusahaan terkadang memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatan kerja, biasanya  sering  terjadi  kecelakaan,  dan penyebab kecelakaan dibedakan menjadi dua macam  penyebab  yaitu: Petama, penyebab teknis  penyebab  ini  berhubungan  dengan adanya  kekurangan  peralatan,  material, lingkungan  kerja,  pemasangan  lampu  yang menyilaukan,  kurangnya  petunjuk-petunjuk penggunaan,  suara  yang  sangat  bising  dan lain-lain. Kedua, penyebab manusia penyebab ini berhubungan dengan kekurangan  individu,  seperti  kurang  cakap bekerja,  miskin  bakat,  kurang  hati-hati, melamun,  stress,  dan  lain-lain  (Nuryadi, 2017: 3).
Keselamatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang  Keselamatan  Kerja.Setiap  tenaga kerja  berhak  mendapat  perlindungan  atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya guna  untuk  kesejahteraan  hidup  dan meningkatkan produktivitas.Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan  Kerja  juga  mengatur  dengan jelas  tentang  kewajiban  perusahaan  untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan  pekerjaan  terlindungi  dalam keselamatan kerjanya (Andina, 2018: 4).
Mengenai  Kesehatan  Kerja  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992  pasal  23,  Kesehatan  kerja  termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan  dengan  sosial  kemasyarakatan. Dimana pengusaha memperlakukan pekerjanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku  dan  memandang  pekerja  sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau  penyakit  akibat  kerja  cenderung  lebih mudah  mengalami  kecelakaan  kerja.Jadi peraturan mengenai kesehatan kerja bermaksud  untuk  melindungi  atau  menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja  yang  merugikan  kesehatan  dan kesusilaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya (Darmayanti, 2018: 287).
Namun, berdasarkan hasil wawancara  dengan  Bapak  Ega  Wahyu Ramdani, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik, pada  18  September  2019,  dalam  Perusahan ini yaitu PLN cabang Gegesik Cirebon belum sepenuhnya  menerapkan  K3  karena  dalam pelaksanaan  kerja  lapangan  masih  banyak pekerja  yang  tidak  memakai  alat  pelindung diri  seperti safety  helmet , full  body  harness dan kurangnya fasilitas P3K.
Berdasarkan kejadian tersebut, maka perlu  adanya  Jaminan  Hukum  Keselamatan dan Kesehatan bagi para Pekerja khususnya di  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN) Cabang Gegesik, Cirebon. Berupa terlaksananya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 pasal  23  tentang  Kesehatan  Kerja  sebagai pelengkap  dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970.
Untuk itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana  Pelaksanaan  Jaminan  Hukum Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Cabang Gegesik  Cirebon  dihubungkan  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970?  2) Bagaimana  Pelaksanaan  Jaminan  Hukum Kesehatan  Kerja  bagi  Tenaga  Kerja  di  PT Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Cabang Gegesik  Cirebon  dihubungkan  dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  keselamatan  dan  kesehatan  kerja sebarnya  bukanlah  penelitian  yang  baru, banyak sekali penelitian terdahulu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun demikian, ternyata belum ada yang  meneliti tentang program K3 dari segi jaminan hukum yaitu  berupa  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23.
Berikut  beberapa  karya  penelitian terdahulu  terkait  permasalahan  keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Rofiah dengan  judul  “Implementasi  Perlindungan
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  bagi Pekerja  Proyek  Kontruksi  di  Cv.  Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  dan Mashlahah  Mursalah ), penelitian  ini  memfokuskan  pada  tinjauan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan berdasarakan Mashlahah Mursalah. Menurut penelitian  ini  menyatakan  bahwa  CV. Mupakat Jaya dalam melaksanakan perlindungan  K3  kurang  maksimal.  Meski sudah  melakukan  upaya  perlindungan  K3 dengan menyediakan alat pelindung diri atau keselamatan,  kenyataannya  masih  banyak pekerja yang enggan memakainya.Selain itu, perusahaan  ini  belum  menerapkan  SMK3 (Rofiah, 2016).
Dan kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rifwan Syaputra dengan judul “Pengaruh  Program  Keselamatan  dan
Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Waskita Karya Medan”. Pada  penelitian  ini  menunjukan  bahwa Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, secara serempak  adalah  signifikan  berpengaruh terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT. Waskita Karya Medan.Secara parsial Kesehatan  Kerja  berpengaruh  secara  positif dan  signifikan  terhadap  Kinerja  Karyawan Pada  PT.  Waskita  Karya  Medan  sedangkan Keselamatan  Kerja  berpengaruh  positif  dan tidak  signifikan  terhadap  kinerja  (Syaputra, 2014).
Dari  kedua  penelitian  diatas  yang sudah dipaparkan, menunjukan bahwa belum ada  penelitian  keselamatan  dan  kesehatan kerja  di  dasarkan  pada  Jaminan  Hukum Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  yang dihubungkan  dengan    Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1992  pasal  23.  Dengan perbedaan tersebut, diharapkan penelitian ini juga  dapat  saling  melengkapi  mengenai permasalahan  yang  dikaji  khusunya  terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian
yang  digunakan  adalah field  reseach yaitu penelitian  berdasarkan  lapangan.  Adapun sumber  data  yang  diperlukan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  ini berupa  catatan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Safrudin  selaku  Ketua  PLN  Gegesik dan  para  pekerjanya,  adapun  data  sekunder diperoleh melalui undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, buku-buku yang  berkaitan  dengan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  dokumen  PLN  serta berbagai  sumber  dari  media  termasuk internet  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan studi kepustakaan.

## KONSEP DASAR TEORI ZAKAT
Kata jaminan dalam penelitian ini mengarahkan pada jaminan ketenagakerjaan khususnya Jaminan pada Hukum Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3). Kata  jaminan  menurut  kamus  besar  bahasa Indonesia  (KBBI)  ialah  berasal  dari  kata jamin,  kata  kerja  “menjamin”  yang  artinya menanggung dicontohkan
seperti
menanggung keselamatan
(Badan
Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia,  2016).  Artinya  kata jaminan  ini  lebih  mengarahkan  pada tanggung jawab dari suatu perusahaan untuk menanggung  hukum  keselamatan  maupun kesehatan bagi pekerja.
Sedangkan hukum menurut A. Halim dalam  buku Pengantar  Hukum  Indonesia yang  ditulis  oleh  Yulies  Tiena  Masriani, S.H., M.Hum Hukum merupakan peraturan- peraturan,  baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak  tertulis,  yang  pada  dasarnya  berlaku dan  diakui  orang  sebagai  peraturan  yang harus  ditaati  dalam  hidup  bermasyarakat. Istilah  hukum  menurut  A.Halim  tersebut menyatakan  bahwa  hukum  itu  sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan diakui sebagai aturan yang harus ditaati (Masriani, 2008).
Pada  konteks  hukum  keselamatan dan  kesehatan  kerja  berarti  seperangkat aturan mengenai K3 yang diterapkan disuatu perusahaan  dimana  aturan  tersebut  harus ditaati  oleh  para  pekerjanya.  Hukum keselamatan dan kesehatan kerja ini tertuang dalam  peraturan  perundang-udangan  yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang  Keselamatan  Kerja  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang Kesehatan  (tepatnya  di  pasal  23  membahas Kesehatan Kerja).
Dapat  disimpulkan  bahwa  Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah suatu  perusahaan  mempunyai  tanggung jawab  untuk  menanggung  keselamatan  dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja yang berada  dalam  naungan  perusahaan  tersebut sebagaimana  yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja dan  Undang-Udang  Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang Kesehatan Kerja.

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja
pengertian  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3)  oleh  ILO/  WHO  menurut  Drs.  Izral, M.Kes  dalam bukunya yang berjudul Dasar- dasar  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) ialah  suatu  upaya  untuk  mempertahankan dan  meningkatkan  derajat  kesehata  fisik, mental  dan  sosial  yang  setinggi-tingginya bagi  pekerja  di  semua  jabatan,  pencegahan penyimpangan  kesehatan  diantara  pekerja yang  disebabkan  oleh  kondisi  pekerjaan, perlindungan  pekerja  dalam  pekerjaannya dari  risiko  akibat  faktor  yang  merugikan kesehatan,  penempatan  dan  pemeliharaan, pekerja  dalam  suatu  lingkungan  kerja  yang diadaptasikan  dengan  kapabilitas  fisiologi dan  psikologi  dan  diringkaskan  sebagai adaptasi  pekerjaan  kepada  manusia  dan setiap  manusia  kepada  jabatannya  (Irzal, 2016: 13).
Tujuan  keselamatan  dan  kesehatan kerjayaitu  untuk:  Mencegah  terjadinya kecelakaan  kerja,  mencegah  timbulnya penyakit  akibat  suatu  pekerjaan,  mencegah
atau  mengurangi  kematian,  mencegah  atau mengurangi  cacat  tetap,  mengamankan material, konsturuksi dan pemakaian, pemeliharaan  bangunan,  alat-alat  kerja, mesin-mesin,  instalasi,  dan  lain  sebagainya, meningkatkan  produktivitas  kerja  tanpa memeras  tenaga  kerja  dan  menjamin kehidupan produktifnya, mencegah pemborosan  tenaga  kerja,  modal,  alat,  dan sumber-sumber  produksi  lainny,  menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri serta pembangunan (Irzal, 2016: 19).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 (Keselamatan Kerja)
Pada  pasal  9  Undang-Undang  No.14  Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Mengenai Tenaga  Kerja  menyatakan  bahwa  setiap Tenaga Kerja berhak mendapat perlindungan atas  keselamatan,  kesehatan,  pemeliharaan moril  kerja  serta  perlakuan  yang  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan moral agama. Untuk mewujudkan perlindungan  tenaga  kerja  tersebut  maka pemerintah  melakukan  upaya  pembinaan norma  di  bidang  ketenagakerjaan.  Dalam pengertian  pembinaan  norma  ini  sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan  dan  pengawasan  norma  itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal  10  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1969.    Atas  dasar  itu  maka  dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti  Peraturan  perundangan  di  bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veilegheids Stbl. No. 406 Tahun 1910, yang  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kemajuan  dan  perkembangan  masalah ketenagakerjaan (Husni, 2000: 99).
Terhadap  tenaga  kerja  yang  baru bekerja,  ia  berkewajiban  menunjukan  dan menjelaskan tentang:
1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.
2. Semua  alat  pengamanan  dan  pelindung yang diharuskan.
3. Alat-alat  perlindungan  diri  bagi  tenaga kerja yang bersangkutan.
4. Cara  dan  sikap  dalam  melakukan pekerjaannya.
Terhadap  tenaga  kerja  yang  telah/
sedang diperkerjakan, ia berkewajiban:
1. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan  kebakaran,  pemberian pertolongan  pertama  pada  kecelakaan (P3K) dan meningkatkan usaha keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada umumnya.
2. Memeriksakan  kesehatan  baik  fisik maupun mental secara berkala.
3. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat  perlindungan  diri  yang  diwajibkan untuk  tempat  kerja  yang  bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
4. Memasang  gambar  dan  undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan  lainnya  di  tempat  kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas  atau  ahli  keselamatan  dan kesehatan kerja.
5. Melaporkan  setiap  peristiwa  kecelakan termasuk  peledakan,  kebakaran  dan penyakit  akibat  kerja  yang  terjadi  di tempat  kerja  tersebut  kepada  Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
6. Menaati semua persyaratan keselamatan dan  kesehatan  kerja  baik  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  yang  ditetapkan  oleh  pegawai pengawas
Dari  sudut    tenaga  kerja,  juga mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan kerja ini. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah (Husni, 2000: 102):
1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memakai  alat  perlindungan  diri  yang diwajibkan.
3. Memenuhi  dan  menaati  persyaratan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang
berlaku di tempat atau perusahaan yang bersangkutan.
Hak-hak tenaga kerja (Husni, 2000: 103): 1. Meminta kepada pimpinan atau pengurus  perusahaan  tersebut  agar dilaksanakan  semua  syarat  keselamatan dan  kesehatan  kerja  yang  diwajibkan ditempat  kerja  atau  perusahaan  yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan  bila  syarat  keselamatan  dan kesehatan  serta  alat  perlindungan  diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan,  kecuali  dan  hal  khusus ditetapkan  lain  oleh  pegawai  pengawas dalam  batas-batas  yang  masih  dapat dipertanggungjawabkan.

## Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 Pasal 23 (Kesehatan Kerja)
Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin banyak  berubah,  bukan  sekedar  “kesehatan pada  sektor  industri”  saja  melainkan mengarah pada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya ( Total healthof  all  at  work ).Dan  ilmu  ini  tidak hanya hubungan antara efek lingkungan kerja dengan  kesehatan,  tetapi  juga  hubungan antara  status  kesehatan  pekerja  dengan kemampuannya untuk melakukan tugas yang harus  dikerjakannya,  dan  tujuan  dari kesehatan kerja adalah mencegah timbulnya gangguan kesehatan daripada mengobatinya (Wibowo & Utomo, 2016: 41).
Kesehatan  kerja  adalah  bagian  dari ilmu  kesehatan  yang  bertujuan  agar  tenaga kerja  meperoleh  keadaan  kesehatan  yang sempurna  baik  fisik,  mental  maupun  sosial sehingga  memungkinkan  dapat  bekerja secara optimal (Husni, 2000: 106).
Undang-Undang yang megatur mengenai kesehatan kerja terdapat pada pasal 23  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 yang  menyatakan  bahwa  kesehatan  kerja diselengarakan untuk mewujudkan produktivitas  kerja  yang  optimal,  kesehatan kerja  juga  meliputi  pelayanan  kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat  kesehatan  kerja,  tempat  kerja  pun
diwajibkan  menyelenggarakan  kesehatan kerja. Tujuan kesehatan kerja adalah (Husni, 2000: 106):
1. Meningkatkan  dan  memelihara  derajat kesehatan  tenaga  kerja  yang  setinggi- tingginya  baik  fisik,  mental  maupun sosial.
2. Mencegah  dan  melindungi  tenaga  kerja dari gangguan kesehatan
yang disebabkan  oleh  kondisi  lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan  tenaga  kerja  dengan pekerjaan  atau  pekerjaan  dengan  tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktivitas kerja.

## Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Terkait  dengan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  (K3),  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang K3 dengan menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 pasal  23  tentang  Kesehatan  Kerja.  Undang- Undang  tersebut  mewajibkan  diterapkannya K3  di  tempat  kerja  baik  di  darat,  di  dalam tanah,  di  permukaan  air,  di  dalam  air, maupun  di  udara,  yang  berada  di  dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Selain  peraturan  diatas,  keharusan menerapkan  K3  juga  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  khususnya  pada pasal 86. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3),  peraturan lainnya  yang  terkait  yaitu  dari  Kementerian PUPR  melalui  Permen  PUPR  Nomor: 05/PRT/M2014  tentang  Pedoman  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Kebijakan Negara beserta turunannya  tersebut  menjadi  wajib  dan mengikat yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan oleh setiap perusahaan (Masrully, 2018).
Berdasarkan Informasi yang
diperoleh,  angka  kecelakaan  di  Indonesia terus  meningkat  dalam  beberapa  tahun terakhir. Kementrian Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja pada tahun    2017  sebesar  123.041  kasus, kemudian  mengalami  peningkatan  pada tahun 2018 tercatat 157.313. dan pada tahun 2019  sebanyak  130,  923  kasus,  untuk mengurangi kecelakaan kerja di tahun 2020, maka seluruh pemilik usaha, serikat pekerja dan  masyarakat  diharuskan  meningkatkan kesadaran  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (K3) (Zilfa, 2019).
Ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan  keselamatan  dan  kersehatan  kerja (K3)  di  Indonesia  kurang  maksimal  dalam penerapan  di  setiap  perusahaan  yang memiliki tingkat bahya tinggi.Karena masih banyak  angka  kecelakaan  yang  terjadi  di setiap tahunnya.

## Pandangan  Islam  Tentang  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja disinggung pada Firman Allah dalam Qs. Ar-Ra’d Ayat 11
ِّرْمَأ ْنِّم ُهَنوُظَفْحَي ِّهِّفْلَخ ْنِّم َو ِّهْيَدَي ِّنْيَب ْنِّم ٌتاَبِّ قَعُم ُهَل ۗ ْمِّهِّسُفْنَأِّب اَم او ُرِّ يَغُي  ٰىَّتَح ٍم ْوَقِّب اَم ُرِّ يَغُي  َلَ َهَّللا َّنِّإ ۗ ِّهَّللا ْنِّم  ْمُهَل اَم َو ۚ ُهَل َّد َرَم  َلََف اًءوُس  ٍم ْوَقِّب ُهَّللا َدا َرَأ اَذِّإ َو ِّنوُد لا َو  ْنِّم ِّه Artinya: Bagi  manusia  ada  malaikat- malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan  di  belakangnya,  mereka menjaganya  atas  perintah  Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah  keadaan  sesuatu  kaum sehingga mereka merubah keadaan  yang  ada  pada  diri mereka  sendiri.  Dan  apabila Allah  menghendaki  keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada  yang  dapat  menolaknya  dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia ”.
Sebagaimana firman Allah dalam QS.
Ar-Rad  ayat  11  di  atas,  dalam  qaidah ushul fiqh juga menyatakan:

## هنم دلوتي امب اضر ئشل اب اضرلا
Artinya: Rela  dengan  keadaan  sesuatu  itu berarti  rela  dengan  akibat  yang akan  ditimbulkan .  (Kaidah  Fiqih Umum (Kulliyah), 2018). Dalam penjelasan pada surah Ar-Rad ayat 11 menekankan bahwa manusia berhak untuk  menjaga  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  sebagaimana  pada  usahanya  yaitu ketika pekerja berupaya untuk meningkatkan derajat hidupnya dengan mematuhi ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  pasal  23 tentang kesehatan kerja, maka feedback yang didapatkan ialah kebaikan, sebaliknya apabila tenaga kerja tidak menaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja, maka akibat yang ditimbulkan  ialah  adanya  risiko  kecelakaan kerja.  Pekerja  harus  menerima  akibat  dari tindakannya  memilih  untuk  menjaga  dan meningkatkan  derajat  keselamatan  dan kesehatan kerja atau sebaliknya, seperti pada kaidah  ushul  fiqh  diatas  “ Rela  dengan keadaan  sesuatu  itu  berarti  rela  dengan akibat  yang  akan  ditimbulkan ”,  terkecuali Allah menghendaki lain .
Contoh  pada  pasal  9  ayat  1  poin  d Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang keselamatan kerja kewajiban perusahaan  untuk  menjelaskan  “ Cara  dan sikap  yang  aman  dalam  melaksanakan pekerjaan, “ ini menunjukan ketika perusahaan  melaksanakan  kewajibannya yaitu dengan cara menjelaskan cara dan sikap yang benar ketika bekerja lalu dipatuhi oleh pekerjanya  maka  bisa  terhindar  dari kemungkinan-kemingkinan yang tidak diinginkan.  Sebaliknya  apabila  tenaga  kerja tidak  mematuhi  arahan  dari  pimpinan perusahaan  maka  yang  diakibatkan  ialah kemungkinan  terjadi  adanya  bahaya  kerja seperti kecelakaan, terserang penyakit akibat
kerja.kerugian  baik  moril  maupun  materil dan lain sebagainya.
Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  juga terdapat pada Qs. Al-Qoshosh Ayat 77 َكَبي ِّصَن  َسْنَت  َلَ َو ۖ َة َر ِّخ ْلْا  َراَّدلا ُهَّللا  َكاَتآ اَميِّف ِّغَتْبا َو ۖ  َكْيَلِّإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  اَمَك  ْنِّسْحَأ َو  ۖ اَيْنُّدلا  َنِّم ِّغْبَت  َلَ َو َنيِّدِّسْفُمْلا  ُّب ِّحُي  َلَ َهَّللا َّنِّإ ۖ  ِّض ْرَ ْلْا يِّف َداَسَفْلا Artinya: Dan  carilah  pada  apa  yang  telah dianugerahkan  Allah  kepadamu (kebahagiaan)  negeri  akhirat,  dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada  orang  lain)  sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu,dan jaganlah kamu bebuat  kerusakan  di  (muka)  bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan .
Sebagaimana dalam surat al-Qashas ayat 77 di atas, adapun dalam qaidah ushul fiqh juga menyatakan :
ُلا َزُي  ُر َرَّضلَا Artinya: Kemudharatan  itu  harus  di hilangkan . (https://www.slideshare.net/mobil e/KewinHarap/addaruroh-yuzalu). Pada  pejelasan  surat  al-Qashas  ayat 77 berisi larangan berbuat kerusakan di muka bumi  ini,  begitupun  dalam  undang-undang keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dapat memberikan  kenyamanan  dalam  bekerja seperti lingkungan yang bersih dan terhindar dari bahaya kerja, sama  halnya pada kaidah ushul fiqh diatas menyatakan “ Kemudharatan  itu  harus  di  hilangkan ” artinya  kecelakaan  dan  bahaya  akibat  kerja serta lingkungan kerja yang tidak sehat harus dihilangkan. Yaitu dengan cara diadakannya upaya pelaksanaan jaminan hukum keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dari Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan  kerja  dan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1992  pasal  23  tetang kesehatan  kerja.  Karena  di  dalam  undang- undang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja
tidak  lain  ialah  bertujuan  untuk  meghindari bahaya kerja. Contohnya dalam pasal 12 poin (b)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang keselamatan kerja yang menyatakan bahwa  kewajiban  tenaga  kerja  untuk “ Memakai  alat  perlindungan  diri  yang  di wajibkan ”  ini  menunjukan  kewajiban  yang ditujukan  kepada  tenaga  kerja  untuk menghilangkan mudharat atau  bahaya  yang ditimbulkan  akibat  hubungan  kerja.  Lalu dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992  tentang  kesehatan  kerja  pada  pasal  23 contohnya  terdapat  pada  ayat  3  yang berbunyi “ Kesehatan kerja meliputi pelayanan  kesehatan,  pencegahan  akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja ” pada ayat diatas terdapat kata pencegahan akibat kerja, ini  mengarahkan  pada  kaidah ushul  fiqh diatas  karena  ketika  perusahaan  dapat melaksanakan pencegahan akibat kerja maka tenaga  kerja  terhindar  dari  bahaya  penyakit akibat hubungan kerja.
Selanjutnya  dalam  surat  al-Baqarah Ayat  195  juga  membahas  keselamatan  dan kesehatan kerja
ِّةَكُلْهَّتلٱ  ىَلِّإ  ْمُكيِّدْيَأِّباوُقْلُت  َلَ َو  ِّهَّللٱ  ِّليِّبَس  ىِّفاوُقِّفنَأ َو َنيِّنِّسْحُمْلٱ  ُّب ِّحُي َهَّللٱ َّنِّإاوُنِّسْحَأ َو
Artinya: Dan  belanjakanlah  (harta  benda di  jalan  Allah,  dan  janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,  karena  sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik .
Sebagaimana dalam surat al-Baqarah Ayat 195 diatas, adapun dalam qaidah ushul fiqh juga menyatakan : اكا لَعف رثكا ناك ام لَضف رثكا ن Artinya:    “ Sesuatu  yang  lebih  banyak pekerjaannya  maka  akan  lebih  banyak upahnya ”
Dalam  surat  al-Baqarah  Ayat  195  ialah ajakan  kepada  kita  semua  untuk  menjaga pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dengan upaya pencegahan dari bahaya kerja, begitupun dalam kaidah ushul fiqh “ Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka akan
lebih  banyak  upahnya ”ini  mengarahkan bahwa semakin besar  pencegahan yang kita lakukan seperti halnya menerapkan undang- undang  keselamatan  dan  kesehatan  kerja maka  akan  lebih  banyak  upahnya,  maksud kata “upah” ialah mengarahkan pada output yag  dihasilkan  ataupun  produktivitas  kerja, yaitu  kebaikan  untuk  perusahaan  maupun untuk  pekerjanya,  karena  diadakannya undang-undang  ialah  tidak  hanya  sebagai bentuk represif juga sebagai bentuk preventif . Contohnya mematuhi dan menaati ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 9 ayat 4  dan  pasal  12  poin  (b).  pasal  9  ayat  (4) kewajiban bagi perusahaan sedangkan pasal 12 pon (b) kewajiban bagi tenaga kerja. Yaitu semakin  besar  upaya  kita  unuk  mematuhi pasal tersebut maka produktivitas kerja yang didapat juga semakin berkualitas.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pelaksanaan Jaminan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di PLN Cabang Gegesik dihubungkan dengan UU No 1 Tahun 1970 Pelaksanaan  Keselamatan  Kerja  adalah kewajiban baik dari perusahaan maupun dari tenaga kerjanya. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk mencegah kecelakaan,  cacat  dan  kematian  sebagai akibat  kecelakaan  kerja.Peraturan  mengenai keselamatan  kerja  ditetapkan  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja.
Peraturan keselamatan kerja  tersebut sebagai  bentuk  jaminan  untuk  para  pekerja sebagai  antisipasi  terjadinya  kecelakaan kerja, ada beberapa pasal yang terkait dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 sebagai  acuan  yang  diterapkan  dalam  PT Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Cabang Gegesik,  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  dalam  peraturan  keselamatan kerja yang diterapkan, apakah ada keselarasan atau sebaliknya.
Sebagaimana yang tertuang pada bab V  Pasal  9  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,
pengurus  di  wajibkan  menujukan  dan mewajibkan  pada  tiap  tenaga  kerja  baru tentang :
a Kondisi-kondisi  dan  bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
b Semua  pengamanan  dan  alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
c Alat-alat  perlindungan  diri  bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pertama , untuk mengetahui pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab V  pasal  9  ayat  1  pada  poin  a  yang menyatakan  kewajiban  pengurus  untuk menunjukan  dan  mewajibkan  pada  tiap tenaga kerja baru mengenai ” Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja ”.
Berdasarkan  wawancara  tanggal  11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak  Safrudin,  mengatakan  bahwa  sudah menerapkan  sebagaimana  dalam  ketentuan pasal tersebut, yaitu dengan cara memberikan  penjelasan  mengenai  risiko- risiko  yang  dihadapi  kedepannya  serta pekerja harus yang mempunyai pengetahuan, wawasan  serta  pengalaman  di  dunia kelistrikan. Dari penjelasan tersebut menyatakan  bahwa  PLN  Gegesik  sudah menerapkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 pada pasal 9 ayat (1) poin (a).
Kedua , pada Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja bab V Pasal 9 ayat 1 juga dibahas kewajiban pengurus  pada  poin  b  yang  menyatakan kewajiban  pengurus  untuk  menunjukan  dan mewajibkan  pada  tiap  tenaga  kerja  baru mengenai    “ Semua  pengamanan  dan  alat- alat  perlindungan  yang  diharuskan  dalam tempat kerjanya ”.
Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11  November  2019  dengan  ketua  PLN Gegesik,  Bapak  Safrudin,  penerapan  pasal tersebut  ialah  dengan  cara  pengenalan kepada  tenaga  kerja  baru  mengenai  alat
pemadam kebakaran, P3K, dan alat pelindung  diri  (APD)  seperti safety  helmet , full body harness , kacamata safety ( googles ), safety  shoes , safety  gloves atau  pelindung sarung  tangan.  ini menunjukan  bahwa  PLN Gegesik sudah menjalankan kewajibannya  ialah pada  pasal  9  ayat  1  poin  b,  dimana  kewajiban ketua PLN sekaligus pengurus dan pengawas di tempat kerja, sudah menunjukan kepada pekerja baru mengenai alat pengaman dan alat pelindung diri yang ada di tempat kerja. Tenaga kerja baru dikenalkan  berbagai  alat  pengaman  dan  alat pelindung  diri  bertujuan  agar  tenaga  kerja  baru tersebut mengetahui alat-alat yang ada di tempat kerja.
Ketiga, kewajiban  pengurus  yang lainnya  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab V pasal 9 ayat 1 ialah terdapat di poin c, yang menyatakan  pengurus  berkewajiban  untuk menunjukan dan mewajibakan kepada tenaga kerja baru mengenai “ Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan ”. Pada pasal ini, berdasarkan wawancara  tanggal  11  November  2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, untuk  menerapkannya  ialah  dengan  cara mewajibkan kepada tenaga kerja baru untuk memakai  alat  pelindung  diri  (APD)  yang sudah  dikenalkan  tadi,  yaitu  dipakai  ketika saat bekerja.
Ini menujukan kewajiban pengurus di PLN  Gegesik  pasal  9  ayat  1  poin  c  sudah terlaksana, mengenai kewajiban tenaga kerja baru  untuk  memakai  alat  pelindung  diri (APD)  saat  bekerja,  karena  kewajiban tersebut  ialah  untuk  perlindungan  dan keselamatan  dari  tenaga  kerja  yang  ada  di PLN Gegesik.
Keempat ,  kewajiban  pengurus  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 9 ayat 1 juga disebutkan pada poin d yang menyatakan “ Cara- cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya ” artinya kewajiban pengurus untuk menunjukan  bagaimana  cara  dan  sikap  tenaga kerja baru pada saat ia bekerja di PLN Gegesik.
Berdasarkan wawancara  tanggal  11 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak Safrudin, p ada penerapan pasal ini ialah
dengan  cara  menjelaskan  cara-cara  yang  harus dilakukan ketika bekerja seperti cara memelihara, memperbaiki  serta  cara  pada  saat  gangguan listrik,  tenaga  kerja  baru  harus  paham  serta bekerja  harus  sesuai  dengan  SOP  ( Standar Operasional Prosedur ). Pengarahan yang dilakukan  dari  Bapak  Safrudin  merupakan bentuk dari penerapan pasal 9 ayat 1 poin d, ini menunjukan  PLN  Gegesik  sudah  melaksanakan pasal tersebut.
Selanjutnya  kewajiban  pengurus  selain pada  tenaga  kerja  baru  juga  kewajiban  lainnya ialah  terhadap  tenaga  kerja  yang  telah  atau sedang  di  pekerjakan  terdapat  dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan  Kerja pasal  9  ayat  (3)  yang menyatakan
“ Pengurus
diwajibkan menyelenggarakan  pembinaan  bagi  semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan  kebakaran  serta  peningkatan keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  pula  dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan ”.
Penerapannya  ialah  dengan  pembinaan melalui cara evaluasi pada saat breafing sebelum memulai  bekerja,  evaluasi  ini  untuk  mengukur sejauh  mana  kegiatan  yang  dilaksanakan  serta adanya  perbaikan-perbaikan  untuk  kedepannya. Ini menunjukan bahwa ketua PLN Gegesik sudah menerapkan sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.
Kewajiban  pengurus,  selain Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan  Kerja pasal  9  ayat  3  di  atas, kewajiban lainnya terdapat pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “ Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di  bawah  pimpinannya,  secara  berkala  pada dokter  yang  ditunjuk  oleh  pengusaha  dan dibenarkan oleh direktur ”.
Jawaban  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  ketua  PLN  Gegesik  pada  tanggal  18 November  2019,  pemeriksaan  tenaga  kerja  ini yaitu dengan cara membuatkan BJS Ketenagakerjaan  karena  tenaga  kerja  sewaktu- waktu  bisa  memeriksakaan  kesehatannya.  Dari pernyataan  tersebut,  maka  PLN  Gegesik  sudah menerapkan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam pasal  8  ayat  2,  karena  para  pekerja  sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala, sebenarnya pemeriksaan ini dimaksudkan untuk
mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja. Tapi sudah diwakilkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,  para  pekerja  bisa  sewaktu- waktu  memeriksakannya  dengan  bantuan  BPJS tersebut.
Kemudian,  kewajiban  lainnya  terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan  Kerja pasal  14  poin  a kewajiban pengurus pada pasal ini ialah “ Secara tertulis  menempatkan  dalam  tempat  kerja  yang dipimpinnya,  semua  syarat  keselamatan  kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua  peraturan  pelaksanaannya  yang  berlaku bagi  tempat  kerja  yang  bersangkutan,  pada tempat-tempat  yang  mudah  dilihat  dan  terbaca dan  menurut  petunjuk  pegawai  pengawas  atau ahli keselamatan kerja ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan ketua  PLN  Gegesik,  PLN  Gegesik  ini  belum memasang  undang-undang  keselamatan  kerja, karena kurangnya perhatian dari pekerja, dimana pekerja lebih paham dan mengerti dengan arahan secara langsung.
Ini  menunjukan  bahwa  PLN  Gegesik belum  menerapkan  sebagaimana  yang  tertuang dalam  pasal  14  poin  a  kewajibannya  untuk memasang  undang-undang  keselamatan  kerja, dengan  alasan  kurangnya  perhatian  dari  para pekerja,  karena  para  pekerja  lebih  paham  dan mengerti  aturan  keseamatan  kerja  dengan  cara arahan dari atasannya langsung.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja p asal 14 poin (b) menyatakan kewajiban pengurus “ Memasang dalam  tempat  kerja  yang  dipimpinnya,  semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua  bahan  pembinaan  lainnya,  pada  tempat- tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja ”.
Menurut
Ketua PLN Gegesik, sebenarnya  PLN  Gegesik  sudah  memasang gambar-gambar keselamatan kerja namun seperti tadi  kendalanya  yaitu  kurannya  perhatian  dari tenaga kerja.
Maka  berdasarkan  pasal  14  poin  (b) yaitu  kewajiban  untuk  memasang  gambar- gambar  yang  berkaitan  dengan  keselamatan kerja, PLN Gegesik ini sudah melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Walaupun ada saja tenaga  kerja  yang  belum  mempunyai kesadaran untuk memperhatikan dan
memahami akan pentingnya gambar-gambar yang terpasang di PLN Gegesik.
Selanjutnya,  terdapat  pada Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja pasal 14 poin (c) kewajiban pengurus  “ Menyediakan  secara  cuma-cuma, semua  alat  perlindungan  diri  yang  diwajibkan pada  tenaga  kerja  yang  berada  di  bawah pimpiannya dan menyediakan bagi setiap orang lain  yang  memasuki  tempat  kerja  tersebut, disertai dengan petujuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja ”.
Berdasarkan  wawancara  tanggal  18 November 2019 dengan ketua PLN Gegesik, Bapak  Safrudin,  pada  pasal  ini  mengenai penyediaan  alat  perlindungan  diri  (APD) secara cuma-cuma sebenarnya hanya diperuntukan  untuk  tenaga  kerja  PLN Gegesik  saja,  namun  untuk  rang  lain  yang memasuki  tempt  kerja  tidak  disediakan karena  PLN  ini  sifatnya  pelayanan  teknik yakni  pekerja  lapangan,  adapun  orang  lain yang  ingin  melihat  proses  kerja  boleh  saja asalkan  tidak  mendekati  area  berbahaya. Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut menyatakan  bahwa  PLN  Gegesik  sudah menerapkan ketentuan pasal14 poin c.
Kemudian,  pada  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja pasal 11 ayat (1) mengenai kecelakaan “ Pengurus  diwajibkan  melaporkan  tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang  dipimpinnya,  pada  pejabat  yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ”.
Berdasarkan  informasi  yang  didapat dari wawancara dengan ketua PLN Gegesik, di  PLN  Gegesik  ini  sebenarnya  belum  ada kejadian  kecelakaan  kerja,  kalaupun  ada kemungkinan  kecelakaan  kerja  maka  yang dilakukan ialah dengan pertolongan pertama dibawa  ke  rumah  sakit  dan  melaporkan  ke PLN  Rayon  sumber,  karena  PLN  Gegesik menginduk pada PLN Rayon Sumber.
Ini  menunjukan  bahwa  PLN  Gegesik sudah menerapkan pasal 11 ayat 1, ketika terjadi kecelakaan  kerja  menurut  Ketua  PLN  Gegesik akan dilakukan dengan pertolongan pertama dan juga akan  melaporkan ke PLN Rayon Sumber.
Pasal berikutnya, terdapat pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang  Keselamatan  Kerja pasal  9  ayat  (4) menyatakan  bahwa  “ Pengurus  diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi  usaha dan tempat kerja yang dijalankannya ”.
Berdasarkan hasil wawancara menyatakan  dengan  ketua  PLN  Gegesik  bahwa ketua  PLN  Gegesik  sudah  memenuhi  dan menaati  semua  persyaratan  keselamatan  kerja, namun  dari  uraian  sebelumnya  ada  yang  belum menerapkan  persyaratan  keselematan  kerja contoh  nya  tidak  memasang  undang-undang keselamatan  kerja.  ini  menunjukan  bahwa  PLN Gegesik  b elum  sepenuhnya  menaati  semua syarat  dan  ketentuan  yang  berada  di  tempat kerja,  termasuk  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja.
Pada Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin a tenaga kerja berkewajiban “ Memberikan  keterangan  yang  benar  bila diminta  oleh  pegawai  pengawas  dan  atau  ahli keselamatan kerja” .
Menurut wawancara dengan Bapak Joko, selaku  Tenaga  Kerja  PLN  Gegesik,  bukti  dari penerapan pasal ini ialah dengan cara memberikan hasil dokumentasi kerja dilapangan baik itu untuk mengetahui kebenaran bekerja dan kebenaran apakah memakai APD atau tidak. Ini menunjukan  bahwa PLN  Gegesik  telah menerapkan  pasal  12  poin  (a),  kewajiban para  pekerja  untuk  memberikan  keterangan yang  benar  ketika  diminta  oleh  pegawai pengawasnya.
Selanjutnya,  pada Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja pasal (12) poin (b) kewajiban tenaga kerja untuk  “ Memakai  alat-alat  perlindungan  diri yang diwajibkan ”.
Menurut wawancara dengan Bapak Joko, selaku  Tenaga  Kerja  PLN  Gegesik,  kewajiban pasal tersebut ialah tenaga kerja untuk memakasi alat perlindungan diri (APD) dari hasil informan sudah  menerapkan,  namun  ada  saja  yang  tidak memakai  alat  perlindungan  diri  tersebut  karena kurangnya pengawasan dari atasan. Ini menunjukan  bawa  pasla  12  poin  (d)  belum sepenuhnya di terapkan di PLN Gegesik.
Kewajiban  selanjutnya  ialah  terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang  Keselamatan  Kerja pasal  12  poin  c tenaga  kerja  harus  “ memenuhi  dan  menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang di wajibkan ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Aris Munandar, selaku Tenaga Kerja PLN Gegesik,  informan  mengatakan  bahwa  semua persyaratan  keselamatan  kerja  sudah  terpenuhi, namun  kenyataannya  belum  menerapkan  pasal ini karena berdasaran hasil pengamatan dan hasil wawancara  sebelumnya  ditemukan  para pekerja  tidak  memenuhi  berbagai  pasal kewajiban  mereka  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12 poin (d)  hak  tenaga  kerja  untuk  “ meminta  pada pengurus  agar  dilaksanakan  semua  syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ”.
Untuk  mencari  kebenarapan  pasal  ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ega Wahyu  Ramdani,  selaku  Tenaga  Kerja  PLN Gegesik, bukti dari hak pekerja ini ialah dengan meminta  pimpinan  menaati  semua  persyaratan keselamatan  kerja  seperti  meminta  kelengkapan alat  P3K.  Ini  menunjukan  bahwa  PLN  Gegesik mengenai  hak  tenaga  kerja  sudah  terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut.
Selanjutnya, Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja pasal  12  poin  e  hak  tenaga  kerja  lainnya “ Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana  syarat  keselamatan  dan  kesehatan  kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan  diragukan  olehnya  kecuali  dalam hal-hal  khusus  ditentukan  lain  oleh  pegawai pengawas  dalam  batas-batas  yang  masih  dapat dipertanggung-jawabkan ”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Kartimin,  selaku  Tenaga  Kerja  PLN Gegesik  mengenai  haknya  merasa  keberatan dalam  melakukan  pekerjaan  seperti  meminta untuk  digantiknannya  APD  yang  sudah  tidak layak dipakai, tenaga kerja ini merasa keberatan dan  meminta  untuk  digantikan.  Berdasarkan pemaparan  diatas  menunjukan  bahwa  pasal  12 poin  e  sudah  diterapkan  di  PLN  Gegesik  yaitu ketika pekerja merasa keberatan atas pekerjaanya
mengenai  syarat  keselamatan  kerja  yang  sudah tidak  layak  lagi  mereka  meminta  untuk digantikan  supaya  mereka  bekerja  dengan  baik terhindar dari kecelakaan kerja.
Dari uraian di atas, dapat dikonklusikan bahwa  pelaksanaan  Jaminan  Keselamatan  bagi Tenaga  Kerja  di  PLN  Cabang  Gegesik dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1970 terdapat beberapa pasal yang masih belum terlaksana, diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin (b), dan pasal 12 poin (c).
Pelaksanaan  Jaminan  Hukum  Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di PLN Cabang Gegesik  dihubungkan  dengan  UU  No  23 Tahun 1992
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 pasal 23 mengatur Kesehatan Kerja, terdapat beberapa ayat diantaranya:
1. Kesehatan  kerja  diselenggarakan  untuk produktivitas kerja yang optimal.
2. Kesehatan  kerja  meliputi  pelayanan kesehatan  kerja,  pencegahan  akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
Pertama , Undang-Undang Nomor 23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  Kerja  pasal 23  ayat  (1)  menyatakan  “ Kesehatan  kerja diselenggarakan  untuk  produktivitas  kerja yang optimal ” ini menunjukan bahwa tujuan diselenggarakannya  kesehatan  kerja  ialah untuk  menciptakan  produktivitas  kerja, dimana para pekerja yang terjamin kesehatannya  akan  menambah  nilai  output pada suatu perusahan.
Kedua ,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan  Kerja  pasal 23  ayat  (2),  sebagai  bentuk  penjabaran  dari ayat  sebelumnya,  yaitu  untuk  mendapatkan produktivits  kerja  yang  optimal  di  suatu perusahaan maka diselenggarakannya kesehatan  kerja,  ayat  (2)  ini  menyatakan “ Kesehatan  kerja  itu  meliputi  pelayanan kesehatan  kerja,  pencegahan  akibat  kerja, dan syarat kesehatan kerja ”.
Berdasarkan hasil wawancara megenai  dengan  Bapak  Safrudin,  selaku Ketua PLN Gegesik tiga unsur dari pasal 23
ayat  2  tersebut,  untuk  pelayanan  kesehatan ini berupa pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pencegahan akibat kerja berupa memberikan informasi mengenai kewajiban memakai alat pelindung  diri  (APD),  sedangkan  syarat keselamatan  kerja  berupa  program  dari  9 (Sembilan) kewajiban tenaga kerja pelayanan teknik (YANTEK).
Ketiga ,  pasal  23  ayat  3  menyatakan “ Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan  kesehatan  kerja ” artinya pada pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  1992  ini  menunjukan  bahwa disetiap  tempat  kerja  berkewajiban  untuk menyelenggarakan  kesehatan  kerja  bukan hanya  untuk  meningkatkan  produktivitas yang  dihasilkan  di  suatu  perusahaan  saja melainkan  juga  kesehatan  kerja  adalah  hak yang  harus  dijamin  oleh  para  tenaga kerjanya.  Ketika  pasal  23  ayat  2  terpenuhi, maka kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan  kesehatan  kerja  juga terpenuhi.
Ini  menunjukan  bahwa  PLN  Gegesik dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas, sudah  menyelenggarakan  kesehatan  kerja artinya  PLN  Gegesik  sudah  melaksanakan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 pasal 23 ayat 3.
Dari  keseluruhan  pada  pasal  23 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik Cirebon  sudah  melaksanakan sebagaimana  dalam  ketentuan  dalam  pasal tersebut,  karena  ketika  ayat  2  sudah terpenuhi, maka ayat 1 dan 3 juga terpenuhi, pada  ayat  1  ini  menekankan  pada  tujuan utama dari pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sedangkan ayat 3 menjelaskan  kewajiban  perusahaan  untuk menyelenggarakan  kesehatan  kerja,  ketika ayat 2 di terapkan pada PLN Gegesik maka perusahaan  ini  dinilai  sudah  melaksanakan ayat  3  berupa  penyelenggaraan  kesehatan kerja.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya  berkaitan  dengan  Jaminan
Hukum  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja bagi  Tenaga  Kerja  Perspektif  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  di  PT Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  Cabang Gegesik  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1970  tentang  Keselamatan  Kerja  terdapat beberapa pasal yang masih belum dilaksanakan, diantaranya:
Pasal  14  poin  (a)  yaitu  kewajiban perusahaan  untuk  menerapkan  undang- undang dan peraturan pelaksanaan keselamatan  kerja,  namun  di  PLN  Gegesik ini  belum  menerapkan,  dengan  alasan kurangnya  perhatian  dari  para  pekerja, karena  para  pekerja  lebih  paham  dan mengerti  aturan  keselamatan  kerja  dengan cara arahan dari atasannya langsung.
Pasal  9  ayat  (4)    yaitu  kewajiban pengurus  untuk  memenuhi  dan  menaati semua  syarat  dan  ketentuan  mengenai keselamatan  kerja  namun  di  PLN  Gegesik belum  menunjukan  sepenuhnya  menaati semua  syarat  dan  ketentuan  keselamatan kerja  termasuk  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja.
Pasal  12  poin  (b  yaitu  kewajiban tenaga  kerja  memakai  Alat  Pelindung  Diri (APD),  pasal  ini  juga  PLN  Gegesik  belum sepenuhya  diterapkan  karena  masih  ada pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memakai  alat pelindung diri  dengan  alasan  karena  kurangnya pengawasan saat bekerja.
Pasal  12  poin  (c)  yaitu  kewajiban pekerja untuk memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan kerja, kewajiban ini juga belum  di  terapkan  oleh  beberapa  pekerja  di PLN  Gegesik  karena    syarat  dan  ketentuan keselamatan  kerja    yang  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang
Keselamatan Kerja belum sepenuhnya dilaksanakan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992  tentang Kesehatan Kerja tepatnya pada pasal 23. PLN Gegesik sudah melaksanakan
sebagaimana  ketentuan  dalam  undang- undang tersebut, yaitu mengenai kewajibannya  menyelenggarakan  kesehatan kerja diantaranya pelayanan kesehatan kerja, pencegahan akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Andina, Y. P. (2012). Perlindungan Hukum Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja terhadap  Tenaga  Kerja  di  PT.  X Sidoarjo (Skripsi,  Fakultas  Hukum UPN Jatim).
Anggraeni,  D.  (2015). Pengaruh  Jaminan
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja terhadap Produktivitas
Kerja
Karyawan  di  PT.  Kadi  Internasional Cabang  Cirebon .  (Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam).
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.  KBBI  Daring.  Diakses  dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Darmayanti, E. (2018). “Perlidungan Hukum
Terhadap  Pelaksanaan  Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Perusahaan”, JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 3 (2), 283-296. https://www.slideshare.net/mobile/KewinHa rap/addaruroh-yuzalu Diakses pada 19 Februari 2020.
Husni, L. (2000). Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Irzal.  (2016). Dasar-dasar  Kesehatan  dan
Keselamatan Kerja . Jakarta: Kencana.
Kaidah Fiqih Umum (Kulliyah) . (2018). Diakses dari
https://drosadi829.blogspot.com/2018/ 02/31-40-kaidah-umum.html?m=1 pada tanggal 19 Februari 2020, Pukul 20:00 WIB.
Masriani, Y.T. (2008). Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Masrully. (2018). Proyek Konstruksi
Indonesia Darurat K3 . Diakses dari https://www.kompasiana.com/rully_m as/5a8fe33716835f243a2441d4/proye
k-kontruksi-indonesia-darurat-k3- sebuah-tinjauan-atas-implementasi- kebijakan-k3-keselamatan-dan- kesehatan-kerja-di-indonesia?page=2 pada tanggal 17 November 2019,
Pukul 10:20 WIB. Nuryadi,  A.  R.  (2017).  “Tinjauan  Hukum Islam terhadap Pelaksanaan
Keselamatan  Kesehatan  Kerja  di Pabrik  Gula  Kebonagung  Kabupaten Malang”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Rofiah, N. (2016). “Implementasi Perlindungan
Keselamatan dan
Kesehatan  Kerja  bagi  Pekerja  Proyek Konstruksi  di  CV.  Mupakat  Jaya Teknik  Tinjauan  Undang-Undang  No. 13  Tahun  2003  dan  Mashlahah Mursalah”, Skripsi (Malang:
Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim).
Syaputra,  R.  (2014).  “Pengaruh  Program Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  pada  PT. Waskita Karya Medan” Skripsi (Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara).
Wibowo, E., & Utomo, H. (2016). “Pengaruh
Keselamatan  Kerja  dan  Kesehatan Kerja terhadap Kinerja dengan
Kepuasan  Kerja  sebagai  Variabel Intervening (Studi kasus pada Karyawan bagian Produksi Unit Serbuk Effervescent PT. Sido Muncul Semarang). Jurnal Among  Makarti ,  9 (17).
Zilfa,  Y.  (2019). Bunuh  Risiko  Kecelakaan Kerja Industri Konstruksi dengan K3!.
Diakses dari
https://www.kompasiana.com/yustriaz ilfa/5dced363097f3653163259d2/bun uh-risiko-kecelakaan-kerja-pada-
industri-kontruksi-dengan- k3?page=all pada tanggal 16
November 2019, Pukul 19:55 WIB.