KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Fathur rozy Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl.Mayjen haryono No.193 Malang Email:dhuko98@yahoo.com

## Abstrak
Akta  hibah  wasiat  yang  melanggar legitime  portie berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan suatu akta hibah wasiat adalah sah meski  berisi  tentang  pelanngagaran  terhadap legitime  portie ahli  waris, sepanjang  belum  dibatalkan  oleh  ahli  waris  yang  dirugikan,  sehingga sifatnya  bukan  batal  demi  hukum  namun  dapat  dibatalkan.  Anak-anak  sah tidak  dapat  mewaris  dikarnakan  anak  anak  sah  tersebut  tidak  menuntut legitime  portie  mereka  melainkan  menuntut  semua  harta  peninggalan pewaris.  Undang-Undang melindungi  legitimaris  dengan  adanya  hak untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  yang  mendapatkan  haknya dalam  wasiat.  Dalam  mengajukan  gugatan  harus  diperhatikan  Kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak  mengajukan  tuntutan  untuk  memenuhi legitime  portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat.  KUHPerdata melindungi anak- anak  sah  pewaris,  dengan  mengajukan  tuntutan  untuk  mendapatkan  hak mutlaknya  terhadap  peninggalan  yang  jelas  dilindungi  oleh  Undang- Undang.
Kata Kunci: keabsahan akta waris: legitime portie

## Abstract
The  grant  law  that  violates  portie  legitime  based  on  a  Supreme Court ruling states that a will of a will is legitimate even though it contains portraising of legitime portie heirs, as long as has not been canceled by the affected  beneficiary,  so  its  nature  is  not null  and  void.  Legitimate children can  not  be  circumcised  as  those  legitimate  children  do  not  demand  their legitime  portie  but  demand  all  the  inherited  property  of  the  heir.  The  law protects  the  legitimacy  by  having  the  right  to  file  a  lawsuit  to  a  court  of competent jurisdiction. In filing a lawsuit should be considered legitimarian status  with  a  will.  Legitimary  heirs  have  the  right  to  file  a  claim  to  fulfill their  legitime  portie  by  incorting  /  subtracting  from  wills.  The  Civil  Law
Code protects legitimate children of the heir, by filing a claim for his or her absolute right to the omission that is clearly protected by the Act.
Keywords : legitimacy of the heirs: legitime portie

## PENDAHULUAN
Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk  dalam  lapangan  atau  bidang  hukum  perdata.  cabang  hukum perdata  yang  memiliki  kesamaan  sifat  dasar,  antara  lain  bersifat  mengatur dan  tidak  adanya  unsur  paksaan.    Namun  khusus  untuk  hukum  waris perdata, yang  letaknya ada dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur  paksaan  didalamnya.  misalnya  ketentuan  pemberian  hak  mutlak (legitime  portie) kepada  ahli  waris  tertentu,  atas  sejumlah    harta  warisan atau  ketentuan  yang  melarang.  pewaris  telah  membuat  ketetapan  seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai  kewajiban  untuk  mengembalikan  harta  yang  telah  dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak ( legitime portie )  ahli  waris  yang  mempunyai  hak  mutlak  tersebut,  dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan). 1
Meskipun  di  dalam  hukum  waris  perdata  terdapat  unsur  paksaan, namun  posisi  hukum  waris  perdata    sebagai  salah  satu  cabang  hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris  perdata,  sebagai  salah  satu  cabang  hukum  perdata  yang  bersifat mengatur,  adalah  apa  saja  yang  dibuat  oleh  pewaris  terhadap  hartanya semasa  ia  masih  hidup  adalah  kewenangannya,  namun  kalau  pelaksanaan kewenangan itu melampui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka  harus  ada  risiko  hukum  yang  dikemudian  hari  akan  terjadi  terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.
Hukum  waris  perdata,  tidak  berlaku  untuk  semua  golongan penduduk  hukum  waris  perdata,  hanya  berlaku  untuk  1)  bagi  golongan orang-orang  Eropa  dan  yang  di  persamakan  dengan  golongan  orang-orang tersebut,  2)  bagi  golongan  Timur  Asing  Tionghoa,  3)  Golongan  Timur Asing lainnya dan orang –orang pribumi yang menundukkan diri.
1 Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hokum Perdata BW . Raja Grafindo persada, Jakarta,  hal 1

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Hukum  waris  perdata  sangat  erat  hubungannya  dengan  hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum  waris  yang  bersangkutan  seperti  sistem  kekeluargaan,  sistem kewarisan,  wujud  dari  barang  warisan  dan  bagaimana  cara  mendapatkan warisan.  Sistem  kekeluargaan  dalam  hukum  waris  perdata  adalah  sistem kekeluargaan  yang  bilateral  atau  parental,  dalam  sistem  ini  keturunan dilacak  baik  dari  pihak  suami  maupun  pihak  isteri.  Sistem  kewarisan  yang diatur  dalam  hukum  waris  perdata  adalah  sistem  secara  individual,  ahli waris  mewaris  secara  sendiri-sendiri  atau  individu,  dan  ahli  waris  tidak dibedakan baik perempuan maupun laki-laki hak mewarisnya sama. 2
Berlaku  suatu  asas  dalam  hukum  waris  perdata,  yaitu  apabila seseorang  meninggal  dunia  (pewaris),  maka  seketika  itu  juga  hak  dan kewajibannya  beralih  kepada  para  ahli  warisnya,  sepanjang  hak  dan kewajiban  tersebut,  termasuk  harta  kekayaan  yang  dapat  di  nilai  dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem  hukum  waris  lainnya,  yaitu  menghendaki  agar  harta  peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagikan kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris tidak  segera terbagikan, maka  harus  melalui  persetujuan  oleh  seluruh  ahli  waris.  adapun  perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan adalah, harta peninggalan sudah di  kurangi  hutang  dan  siap  untuk  di  bagikan.  Sedangakan  harta  warisan merupakan harta yang belum di kurangi hutang dan biaya lainnya.

## METODE PENELITAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitianini  adalah yuridisnormatif  .  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  yuridis  normatif adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 3 Penelitian  yuridis normatif  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  permasalahan yang berhubungan keabsahan akta hibah waris yang melebihi legitime portie di tinjau dari KUHPerdata.
2 Afandi Ali, Hokum Keluarga, Hokum Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. Hal.7
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif(Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.2001, hal.13-14

## PEMBAHASAN
Pewaris  sebagai  pemilik  harta,  mempunyai  hak  mutlak  untuk mengatur  apa  saja  yang  dikehendaki  atas  hartanya.  Ini  merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan,  disebut  ahli  waris  Legitimaris.  Sedangkan  bagian  yang  tidak tersedia  dari  harta  warisan  yang  merupakan  hak  ahli  waris  Legitimaris, dinamakan Legitime Portie. 4
Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris.
Di  dalam  hukum  waris  perdata,  ada  dua  cara  untuk  memperoleh warisan, yaitu:
1. Ketentuan  Undang-Undang  atau  wettelijk  Erfrecht  atau Abintestato,  yaitu  ahli  waris  yang  telah  diatur  dalam  undang- undang  untuk  mendapatkan  bagian  dari  warisan,  karena hubungan  kekeluargaan  atau  hubungan  darah  dengan  si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang  mendapatkan  bagian  dari  warisan,  karena  ditunjuk  atau ditetapkan  dalam  suatu  surat  wasiat  yang  ditinggalkan  oleh  si meninggal. 5
Ahli  Waris  menurut  Undang-Undang    (ab  intestato),  yaitu  karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai   ahli   waris,   sedangkan   ahli   waris    menurut    surat    wasiat (ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “ kehendak terakhir” dari  si  pewaris,  yang  kemudian  dicatatkan  dalam  surat  wasiat (testament). 6
Ahli  waris  yang  tampil  menurut  surat  wasiat,  atau  testamentair erfrecht , dapat  melalui  dua  cara  yaitu  Erfstelling,  yang  artinya  penunjukan satu/beberapa  orang  menjadi  ahli  waris  untuk  mendapatkan  sebagian  atau seluruh  harta  peninggalan,  sedangkan  orang  yang  ditunjuk  dinamakan testamentair  erfgenaam,  yang  kemudian  dicatat  dalam  surat  wasiat,  cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut
4 Op.Cit. hal 2-3 5 Ibid. hal 68 6 A. Pitlo 1979. Hokum Waris. Jakarta: intermasa. hal 112

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.
Manakah  yang  lebih  diutamakan  dan  didahulukan,  ahli  waris menurut  undang-undang  atau  ahli  waris  menurut  surat  wasiat.  Dalam pelaksanaan  dari  hukum  waris  perdata, 7 ahli  waris  menurut  surat  wasiat yang  lebih  diutamakan,  dengan  pengecualian  selama  isi  dan  pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang.
Pertimbangan  hukumnya  karena  surat  wasiat  merupakan  “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh  merugikan  bagian  ahli  waris  menurut  undang-undang,  karena  ahli waris  menurut  undang-undang  memiliki  bagian  mutlak  (legitime  Portie), yang  diatur  dalam  Pasal  913  KUHPerdata  yang  sama  sekali  tidak  bisa dilanggar bagiannya.
Ahli  waris  yang  memiliki  bagian  mutlak  disebut  juga  legitimaris, artinya  selama  ahli  waris  yang  bagiannya  ditetapkan  dalam  surat  wasiat tidak  merugikan  bagian  mutlak  ahli  waris  legitimaris,  wasiat  tersebut  bisa dilaksanakan, kalaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris  testamentair,  maka  harus  dikembalikan  kepada  ahli  waris legitimaris,  sesuai  dengan  bagian  yang  seharusnya  mereka  dapatkan. Misalnya  untuk  kantor  pertanahan  ,  telah  menerapkan  syarat  seperti demikian  dalam  permohonan  pendaftaran  hibah,  yaitu  adanya  surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah.
Dengan  adanya  persyaratan  untuk  melampirkan  surat  persetujuan dari  calon  ahli  waris  penghibah  tidaklah  gampang,  karena  terkadang  ada beberapa  calon  ahli  waris  yang  menolak  untuk  memberikan  surat persetujuan  tersebut. 8 Hal  inilah  yang  nantinya  akan  mempersulit pelaksanaan  hibah  dan  tidak  sesuai  dengan  kehendak  bebas  dari  si  pemilik harta.  Padahal jika  dapat  dibuktikan  bahwa  pemberian  hibah  tersebut  tidak melanggar  bagian  mutlak  ( legitime  portie )  dari  ahli  waris  (dalam  sistem kewarisan  perdata  Barat),  maka  hibah  tetap  dapat  dilaksanakan.  Berdasar pada  uraian  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  mengangkat  topik mengenai  pelaksanaan  hibah  sebagai  bahan  penelitian,  yaitu  melihat
7 Surani  ahlan  sjarif, Intisari  hokum  waris  bergelijk  wetboek, Jakarta  ghalia  Indonesia, 1982. Hal. 34.
8 KUHPerdata
kedudukan surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah sebagai syarat dalam pelaksanaan hibah tanah.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  terdapat Pasal-Pasal  tertentu  yang  memberikan  pengertian  tentang  apa  yang sebenarnya  dimaksud  dengan  hukum  waris.  Kita  hanya  dapat  memahami sebagaimana  dikatakan  didalam  Pasal  830  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  yang  menyebutkan  bahwa  “pewarisan  hanya  berlangsung  kerena kematian”. 9 Dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  830  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang  mati  (pewaris),  tidak  ada  orang  yang  mewarisi  (ahli  waris)  dan  tidak meninggalkan  harta  kekayaan  (warisan)  maka  tidak  akan  ada  peristiwa hukum pewaris.
Karena  tidak  adanya  pengertian  hukum  waris  dalam  Undang- Undang  hukum  perdata,  maka  ada  beberapa  pendapat  dari  para  pakar  atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu:
Wirjono  Prodjodikoro  (mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia),  bahwa  pengertian  warisan  ialah  bahwa  warisan  itu  adalah  soal apakah  dan  bagaimanakah  pelbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban tentang  kekayaan  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih kepada  orang  lain  yang  masih  hidup.  A  Pitlo    menyebut,  bahwa  hukum waris ialah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh  si  mati  dan  akibat  dari  pemindahan  ini  bagi  orang-orangyang meperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga” 10
D.M.  Knol,  bahwa  hukum  waris  mengatur  ketentuan-ketentuan tentang  perpindahan  harta  peninggalan  dari  orang  yang  telah  meninggal, kepada  ahli  warisnya  atau  lebih.    Satrio  menyebut,  bahwa  hukum  waris menurut  para  sarjana  pada  pokoknya  adalah  peraturan  yang  mengatur perpindahan  kekayaan  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  satu  atau beberapa orang lain” 11
9 H.  Hilman  Hadikusumah. Hokum  Waris  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan Hokum Adat, Hokum Agama Hindu-Islam. Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 1996, . hal 5
10 Eman suparman. 1995. Intisari hokum waris Indonesia, mandar maju: bandung, hlm. 3
11 Sudarsono, 1993. Hokum waris dasn system bilateral, Renika Cipta: Jakarta. Hlm. 11

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Ada unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta  warisan,  ketiga  unsur  hukum  waris  ini  akan  dibahas  lebih  luas  lagi oleh penulis. 12
a. Pewaris,  siapa  yang  layak  disebut  sebagai  pewaris  ?,  banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia.  Kelemahan  dari  pernyataan  tersebut  adalah  kalau  yang meninggal  dunia  itu  tidak  meninggalkan  sedikitpun  harta  benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal  dunia  dan  dengan  tidak  meninggalkan  harta  benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
b. Ahli  waris,  siapa  yang  sebenarnya  layak  menjadi  ahli  waris  ?, secara  garis  besarnya  ada  dua  kelompok  yang  layak  dan  berhak sebagai  ahli  waris,  kelompok  pertama  adalah  orang  atau  orang- orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :
“Menurut  Undang-Undang  yang  berhak  menjadi  ahli  waris ialah:  para  keluarga  sedarah,  baik  sah,  maupun  luar  kawin dan  si  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama,  semua  menurut peraturan tertera dibawah ini.
Dalam  hal,  bilamana  baik  keluarga  sedarah,  maupun  yang hidup  terlama  diantara  suami  isteri,  tidak  ada,  maka  segala harta  peninggalan  si  peninggal,  menjadi  milik  Negara,  yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”. 13
Berdasarkan  pada  pernyataan  tersebut,  yang  berhak  sebagai  ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai  hubungan  darah  dengan  si  yang  meninggal,  sedangkan  yang tidak  berhak  mewaris  adalah  yang  tidak  mempunyai  hubungan  darah dengan  si  yang  meninggal.  Kelompok  kedua  adalah  orang  yang  menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan  hukum  tertentu,  misalnya  perbuatan  hukum
12 Dharmabrata. Op. cit. hlm. 3 13 Ibid, hlm. 221

## KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Fathur rozy)
pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat  atau  testament.  Anak  luar  kawin  dari  pewaris  tidak  akan  menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai  ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta  pengakuan  anak  maupun  dalam  wasiat,  baik  diakui  saat  pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdata :
Akta  Otentik  ialah  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang  yang  memuat  atau  menguraikan  secara  otentik  sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan  yang dilihat atau disaksikan oleh  pejabat  umum  pembuat  akta  itu.   Pejabat  umum  yang  dimaksud adalah  notaris,  hakim,  juru  sita  pada  suatu  pengadilan,  pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau  pihak  lain  yang  mendapat  hak  dari  para  pihak.  Sehingga  apabila suatu  pihak  mengajukan  suatu  akta  otentik,  hakim  harus  menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi,  sehingga  hakim  itu  tidak  boleh  memerintahkan  penambahan pembuktian
lagi.
Suatu  akta  otentik  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  sebagai berikut:
1. Akta  itu  harus  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  seorang  pejabat umum.
2. Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang.
3. Pejabat  umum  oleh  atau  di  hadapan  siapa  akta  itu  dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu
Pasal  957  KUHPerdata  Hibah  wasiat  ialah  suatu  penetapan  khusus, di  mana  pewaris  memberikan  kepada  satu  atau  beberapa  orang  barang- barang  tertentu,  atau  semua  barang-barang  dan  macam  tertentu;  misalnya, semua  barang-barang  bergerak  atau  barang-barang  tetap,  atau  hak  pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.
Fungsi  akta  hibah  wasiat  sebagai  contoh,sebetulnya  hanya  untuk menentukan  A  yang  berhak  atas  objek  waris  rumah  di  daerah  B,  dan  ahli waris C  yang berhak atas objek waris d  daerah D,agar semata tidak terjadi perebutan  antar  para  ahli  waris.  Yang  paling  riskan  dan  dipastikan  akan dapat  dibatalkan  ialah  akta  hibah  wasiat,  oleh  karena  betul  bahwa  tanpa

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dibuat akta wasiat sekalipun maka besaran hak mutlaksetiap ahli waris telah ditetapkan  oleh  hokum,yang  sifatnya  ditak  boleh  dikurangi  oleh pewaris(almarhum  pemberi  warisan)  sekalipun,  yang  dalam  istilah  hukum dikenal  dengan  sebutan  legitime  portie.  Karna  hibah  wasiat  pada  dasar sifatnya  ialah  menyimpangi  bagian  mutlak  para  ahli  waris  dengan mengurangi hak mutlak ahli waris dan memberikan bagian tersebut kepada pihak diluar ahli waris. Secara hukum tertulis akta wasiat atau hibah wasiat yang  melanggar  legitime  portie  demikian  dianggap  batal  demi  huskum dengan  sendirinyadan  dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  sejak awal.  namun  dalam tataran  prakteknya,  mahkamah  agung  membuat  kaidah barubahwa suatu akta wasiat atau hibah wasiat, adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitime portieahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh  ahli  warisyang  dirugikan  tersebut;  sehingga  sifatnya  bukan  lagi  batal demi  hukum  namun  dapat  dibatalkan.  Akta  tersebut  tetap  sah  sepanjang tidak diganggu gugat ahli waris. 14
Menurut  pasal  913  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  Legitime Portie  adalah sesuatu  bagian  dari  harta peninggalan  yang  harus  diberikan kepada  waris, garis  lurus menurut ketentuan undang-undang,  terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian  antara  yang  masih  hidup,  maupun  selaku  wasiat .  Jadi,  pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun  demikian  pemberian  tersebut  tidak  boleh melanggar  hak  mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.
Prinsip  legitime  portie  menentukan  bahwa  ahli  waris  memiliki bagian  mutlak  dari  peninggalan  yang  tidak  dapat  dikurangi  sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.
Bagian  mutlak  (LP)  untuk  ahli  waris  dalam  garis  ke  bawah, berdasarkan pasal 914 KUHPerdata adalah:
a. jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka LPnya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang
b. jika  meninggalkan dua  orang  anak  sah ,  maka  besarnya  LP adalah dua  pertiga dari  bagian  menurut  undang-undang  dari kedua anak sah tersebut, sedangkan
14 Wahyu  Widiana, Makalah  pada  Seminar  Nasional  tentang  Sosialisasi  KHI  sebagai Undang-Undang RI, Direktur Pembinaan Peradilan Agama RI, 2002, hal 1

## KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Fathur rozy)
c. jika  meninggalkan tiga  orang  anak  sah  atau  lebih ,  maka besarnya  LP  adalah tiga  perempat dari  bagian  para  ahli  waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.
Untuk  ahli waris  dalam  garis  keatas (orang  tua,  kakek/nenek pewaris) ,  besarnya  LP  menurut  ketentuan  Pasal  915  KUHPerdata, selamanya setengah dari bagian menurut Undang-undang.
Anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah  (Pasal  42).  Hal  ini  berarti  bahwa  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  bukanlah  anak  yang  sah.  Ini  membawa konsekuensi  dalam  bidang  perwarisan.  Sebab  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya (Pasal 43).
Dengan  demikian,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi  tidak  dapat  mewarisi  harta  benda  yang  ditinggalkan  ayahnya  dan keluarga  ayahnya.  Dengan  kata  lain,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan tersebut  hanyalah  menjadi  ahli  waris  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  tetapi tidak  menjadi  ahli  waris  ayahnya  dan  keluarga  ayahnya.  Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat  membuktikan  bahwa  isterinya  telah  berbuat  zina  dan  anak  itu  akibat daripada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  lebih dahulu mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah (Pasal 44).

## KESIMPULAN
KUHPerdata  memberikan  hak  bagi  ahli  waris legitimaris yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar,untuk mendapatkan bagian  mutlaknya  dalam  pembuatan  surat  wasiat  ( testament ),  yaitu  dengan memberikan  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  terhadap  wasiat  yang  secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang- Undang  adalah  hak  untuk  mengajukan  tuntutan  pengurangan  atau pengembalian terhadap  wasiat  yang  diberikan  kepada  pihak  ketiga  yang  di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak ( legitime portie ).  Para  ahli  waris  legitimaris  berhak  mengajukan  tuntutan  untuk memenuhi legitime  portie mereka  melalui inkorting /pengurangan  dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
surat  wasiat.  Setelah  didapat  hasil  perbandingannya  maka  dihitunglah bagian  mutlak  ahli  waris  legitimaris  dengan  cara,  bagian  yang  diberikan dalam  surat  wasiat  dikurangi  hasil  perbandingan  dikalikan  dengan keseluruhan  kekurangan  bagian  mutlak.  Adapun  urutan  untuk  melakukan inkorting /pengurangan  dalam  suatu  wasiat  adalah,  pertama  dari  ahli  waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara- saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan erfstelling), dan ketiga di inkorting dari hibah- hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di inkorting dari  non legitimaris ,  bagian  mutlak  belum  terpenuhi,  maka  dilanjutkan dengan inkorting terhadap  ahli  waris  dalam  wasiat,  jika  belum  terpenuhi juga  bagian  mutlak,  maka  di inkorting dari  hibah-hibah  (Pasal  916a KUHPerdata).  Sedemikian  pentingnya  hak  mutlak  para  ahli  waris legitimaris sehingga  KUHPerdata,  memberikan  perlindungan  dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk  mengajukan  tuntutan  untuk  melakukan  pengurangan  jika  wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar legitime portie , dengan tujuan agar ahli  waris legitimaris “harus”  mendapatkan  apa  yang  menjadi  hak  mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahlan  Sjarif  Surini,  1982, Intisari  Hukum  Waris  Menurut  Bergelijk Wetboek, Jakarta: Ghalia Indonesia. Ali  Afandi,  2000, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian,
Jakara: Rineka Cipta.
Anisitus  Amanat,  2001, Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal
Hukum Perdata BW , Jakarta: Rajawali Grafindo Persida.
Hartono  Soerjopratiknjo,  1984, Hukum  Waris  Testamenter, Yogyakarta: Seksi Notaris FH UGM.
Habib Adjie. 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung. PT. Refika Aditama.
Hadikusuma, Hilman, 1986, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan
Hukum  Adat,  Hukum  Agama  Hindu-Islam, Bandung:    Citra  Aditya
Bakti.
Hamid,  Muhammad  Arifin,  2011, Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan Sebuah  Pengantar  Dalam  Memahami  Realitasnya  di  Indonesia, Makasar: PT. Umitoha Ukhwah Grafika. Komar  Andhasasmitha,    1987, Hukum  Harta  Perkawinan  dan  Waris Menurut KUHPerdata, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
Miru,  Ahmadi,  Pati,  Sakta.2011, Hukum  Perikatan:  Penjelasan  Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Pitlo. A, 1979, Hukum Waris, Jakarta: PT. Intermasa. Salma Otje. 1991, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung:  Alumni.
Sudarsono, Hukum Waris Islam Dan Sistem Bilateral, Jakarta: Rineka Cipta Subekti. Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta, Intermasa Ramulyo,  Idris,  M. Hukum  Kewarisan  Islam  (Study  Kasus  Perbandingan  Ajaran Syafi;i Praktek di Pengadilan Agama. Ind-Hill .