Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
Rocky Marbun
Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta-Indonesia rocky_marbun@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Konsekuensi  logis  dari  ketertundukan  terhadap  civil  law  system—salah  satunya,  adalah  paper  working  atau administrative minded. Sebagaimana dicirikan melalui Pasal 75 KUHAP, yaitu setiap tindakan hukum harus dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Maka, suatu BAP merupakan dokumen hukum yang mengandung bahan keterangan bagi  Aparat  Penegak  Hukum (APH) untuk  memperoleh deskripsi  mengenai peristiwa  pidana. Kajian Ilmu  Hukum  Normatif,  pada  hakekatnya,  fokus  kepada  kegiatan  APH  menginterpretasi  dokumen  hukum  untuk dapat  memunculkan  suatu  keputusan  hukum.  Sehingga,  para  praktisi  dan  akademisi  hukum  melupakan kemampuan  APH  sebagai  manusia  biasa  yang  dapat  membangun  suatu  komunikasi  non-verbal  dalam  kaitannya dengan  keputusan-keputusan  hukum  yang  akan  dibuatnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  fokus  kepada  suatu bentuk  komunikasi  non-verbal  yang  memberikan  pengaruh  pada  ranah  praxis  dari  Ilmu  Hukum,  yaitu  dengan mengajukan  permasalahannya  adalah  “bagaimanakah  pengaruh  suatu  komunikasi  non-verbal  dalam  proses peradilan  pidana  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia?”  Guna  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka Peneliti  menggunakan  Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif  sebagai  suatu  konsekuensi  logis  dalam  Ilmu  Hukum yang  berbasis  kepada  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan.  Agar  melengkapi  penelitian  ini,  maka  Peneliti menggunakan  beberapa  model  pendekatan  penelitian  yaitu  pendekatan  filsafat,  pendekatan  semiotik,  dan pendekatan  hermeneutika,  dengan  metode  analisisnya  adalah  analisis  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian menunjukkan  adanya  upaya  memarginalkan  interpretasi  hukum  sebagai  dasar  membuat  keputusan,  dengan mengedepankan komunikasi non-verbal dalam praktik peradilan pidana.
Kata Kunci: Komunikasi; Hukum Acar a Pidana; Inter pr etasi; Semiotika Hukum

## Abstract
The logical consequence of submitting to the civil law system  - one of which is paper working or administrative mindedness. As characterized by Article 75 of the Criminal Procedure Code, that is, every legal action must be in the  form  of an Investigation Report (BAP). Thus, a BAP is a legal document that contains information for Law Enforcement  Officials  (APH)  to  obtain  a  description  of  a  criminal  event.  Normative  Legal  Studies,  in  essence, focus on APH activities to interpret legal documents in order to be able to bring up a legal decision. Thus, legal practitioners and academics forget  about the ability  of APH  as an ordinary human being who can build a non- verbal communication in relation to the legal decisions it will make. Therefore, this study focuses on a form of non -verbal communication that has an influence on the praxis realm of legal science, namely by asking the problem is "how is the influence of non-verbal communication in the criminal justice process on the Criminal Justice System in Indonesia?" In order to answer this problem, the researcher used the Normative Juridical Research Method as a  logical  consequence  in  law  based  on  secondary  data  through  library  research.  In  order  to  complement  this research,  the  researcher  used  several  models  of  research  approaches,  namely  the  philosophical  approach,  the semiotic approach, and the hermeneutic approach, with the analysis method being qualitative analysis. The results of the study indicate that there are efforts to marginalize legal interpretation as a basis for making decisions, by promoting non-verbal communication in criminal justice practices.
Keywords: Communication; Criminal Procedure Law; Interpretation; Legal Semiotics
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 62
Published: 30/01/2021
How To Cite:
Marbun,  R. ( 2021).  Komunikasi  NonVerbal  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana  Dengan  Kewenangan  Melakukan Interpretasi Hukum. KERTHA W ICA KSA NA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 62- 71. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1735.62-71

## I.  PENDAHULUAN
Pembangunan hukum nasional, dalam kaitannya  dengan  efisiensi  dan  efektifitas  dari suatu  proses  peradilan  pidana,  mengalami keterlemparan  ( gowerfen-sein )  pada  keadaan dikotomis-struktural.  KUHAP  sebagai  salah  satu instrumen  dari  sistem  tersebut  menganut  asas preferensi  umum  yaitu  asas  differensial fungsional. Namun, pada sisi lain, dikostomis itu muncul  dengan  diberlakukannya  asas collection of  function terhadap  setiap  komponen  dalam KUHAP, khususnya kepada jabatan Penyidik dan jabatan Penuntut Umum.
Keadaan  demikian  mempertontonkan  suatu keadaan  yang  mengandung  kecenderungan perbedaan  dalam  pola  berpikir  terhadap bagaimana  seharusnya  suatu  sistem  peradilan pidana itu berjalan. Oleh karena, Sistem Peradilan Pidana  merupakan  suatu  proses  penegakan hukum  pidana.  Sehingga,  peradilan  pidana— sebagai  suatu  sistem,  berhubungan  berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana  itu  sendiri  baik  hukum  pidana  materil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian, suatu  perundang-undangan  pidana  itu—pada dasarnya,  merupakan  penegakan  hukum in abstracto yang  akan  diwujudkan  dalam penegakan  hukum  pidana in  concreto ( Waskito, 2018 ).
Hal tersebut di atas menunjukan adanya suatu konteks  bersama  antara  Penyidik  dengan Penuntut  Umum  dalam  sebuah  sistem,  namun secara  sekaligus  merupakan  unsur  pembeda. Secara  global,  sistem  hukum  merupakan  suatu kesatuan  sistem  yang  tersusun  atas  subsistem pendidikan,  subsistem  pembentukan  hukum, subsistem  penerapan  hukum  dan  subsistem lainnya,  yang  hakikatnya  merupakan  sistem tersendiri  dengan  proses  tersendiri  pula  ( Rasjidi &  Putra,  2012 ).  Dengan  demikian,  subsistem pendidikan  menjadi  unsur  pembeda  antara Penyidik  dengan  Penuntut  Umum,  yang dipertemukan  dalam  konteks  bersama  yaitu Sistem Peradilan Pidana.
Kerumitan dalam memahami Sistem Peradilan Pidana  tersebut,  semakin  bertambah  dengan adanya  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman  (UU No.  48  Tahun  2009)  yang  menegaskan  bahwa selain  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  terdapat  badan-badan  lain  yang berkaitan  dengan  fungsi  kekuasaan  kehakiman
yaitu fungsi penyelidikan dan  penyidikan, fungsi penuntutan,  fungsi  pelaksanaan  putusan,  fungsi pemberian  jasa  hukum  dan  fungsi  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Keberagaman  fungsi  tersebut  kemudian dirangkai  dalam  suatu  pola  kerja  dalam  Sistem Peradilan  Pidana,  dimana  menurut  Remington dan  Ohlin,  sebagai  pendekatan  sistem  terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem dan merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial ( Atmasasmita,  2011 ).  Dengan  demikian, paper working atau administrative  minded merupakan ‘kategoris  imperatif’  dalam  Sistem  Peradilan Pidana yang fit dengan civil law system .
Secara  normatif,  pola  ‘kategoris  imperatif’ yang  demikian  muncul  dalam  suatu  bentuk pengaturan  dalam  Pasal  75  KUHAP—dalam fungsi penyidikan, dan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan—dalam fungsi penuntutan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  140  ayat  (1) jo Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pola penalaran  dan  argumentasi  hukum  dari  setiap komponen hukum selalu berbasis kepada tekstual atau teks tertulis.
Hal  yang  menarik  dari  pandangan  Remington dan Ohlin tersebut di atas, nampaknya berkorelasi dengan pandangan dari Soerjono Soekanto ketika menjelaskan pemaknaan terhadap konsep penegakan  hukum.  Dimana  Soerjono  Soekanto menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  adalah suatu  proses  yang  fokus  kepada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap dan  mengejewantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian  pergaulan  hidup  ( Soekanto,  2014 ). Sehingga,  tidaklah  salah  ketika  Soerjono Soekanto berpendapat bahwa  penggunaan kekuasaan  dan  kewenangan  dalam  proses penegakan  hukum,  pada  hakikatnya  tidak mungkin  dilepaskan  dengan  cara  penggunaan kebijaksanaan  ( discretion )  oleh  aparat  penegak hukum  dalam  menafsirkan  dan  melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk.
Adapun  pandangan  dari  ( Soekanto,  2014 ) berkorelasi  dengan  pandangan  dari  ( Pontier, 2008 )  yang  menegaskan  kegiatan  penemuan hukum—salah  satunya  adalah  interpretasi  teks hukum,  merupakan  tindakan  otoritas  publik (tindakan  pemerintah, overheidshandelen )  dan Halaman 63
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
merupakan monopoli otoritas publik
( overheidsmonopolie ) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.
Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  secara mekanistik,  pola  penafsiran  dari  Aparat  Penegak Hukum (Penyidik-Penuntut Umum-Hakim) berbasis  kepada  tekstual  yang  berfungsi  sebagai pengetahuan latar belakang ( hindengrundwissenschaften )  hingga  sampai kepada derajat pra-anggapan konseptual. Sedangkan,  posisi  Advokat  sebagai  Kuasa Hukum,  secara  normatif  menjadi common  sense sebagai  bagian  dari  komponen  Sistem  Peradilan Pidana,  mengalami  ketersituasian  dari  suatu konsekuensi  logis  atas  Pasal  115  KUHAP,  yaitu pasivitas  penegakan  hukum.  Seorang  Advokat tidak akan mampu melakukan penafsiran atas teks yang  sama,  sepanjang  masih  dalam  proses penyidikan,  terobjektivikasi  dalam  absolutisme Penyidik  sebagai  penegak  hukum.  Walaupun, KUHAP memberikan hak normatif bagi Advokat untuk memperoleh salinan BAP guna mempersiapkan pembelaannya.
Apabila  di  awal  telah  dijelaskan  pandangan dari  ( Pontier,  2008 ),  dimana  interpretasi merupakan  hak  absolut  dari  penegak  hukum. Maka,  selanjutnya  adalah—dalam  konteks penegakan hukum, pengejawantahan sikap tindak yang  mengarah  kepada  otoritarianisme  melalui pola  komunikasi  instrumental.  Sebagaimana pengakuan  yang  diungkapkan  oleh  JEK—yang diperiksa sebagai Saksi, dan JJ—yang diinterogasi sebagai tersangka—untuk selanjutnya disebut sebagai PERISTIWA  I , yang tertuang  dalam  kronologi  tertulis  tertanggal  9 April  2019,  berdasarkan  Laporan  Polisi  No.: LP/476/Restro
280-SPKT/K/VI/2018/BKS tanggal  7  Juni  2018  dan  Laporan  Polisi  No.: LP/1044/648-Restro  SPK/K/XI/2018/  BKS  pada tanggal  28  November  2018.  Dimana,  untuk mencapai  titik  terang  atau  pelaporan  dari  tindak pidana  tersebut,  pihak  JJ  meminta  kepada Penyidik untuk melakukan pemeriksaan konfrontasi  dengan  Pelapor.  Namun,  Penyidik selalu  berjanji  dan  mengulur  waktu,  sampai akhirnya  keputusan  JJ  dikeluarkan  sebagai tersangka.
Fenomena  di  atas  merupakan  suatu  bentuk komunikasi  verbal  yang  dikonstruksikan  oleh Terlapor dan Saksi kepada Penyidik secara resmi, sehingga  terwujudnya  pemeriksaan  konfrontasi menjadi  hak  Penyidik  untuk  melaksanakan  atau tidak  melaksanakan.  Namun,  berbeda  dengan
pengakuan dari seorang Advokat yang mengungkapkan  pengakuannya  dirinya—untuk selanjutnya  disebut  sebagai PERISTIWA  II , sebagai berikut: ( Sudirman, 2007; Susanto, 2004 ) “Saya  sering  menang  dalam  perkara  lewat  cara- cara  kurang  bersih.  Apabila  proses  persidangan memasuki  acara  putusan,  seminggu  sebelumnya saya  dipanggil  panitera.  Panitera  biasanya menyebutkan  jumlah  nomional  uang  apabila perkara  saya  ingin  dimenangkan  atau  hukuman klien  saya  dikurangi.  Penyerahan  uang  tidak langsung kepada hakim, tetapi lewat panitera.”
Berdasarkan  ketiga  peristiwa  tersebut  di  atas, nampak  terlihat  adanya  suatu  model  komunikasi non-verbal  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi suatu proses peradilan pidana guna memunculkan suatu  keputusan  dari  APH  terkait.  Oleh  karena itu,  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  berkaitan mengenai  model  komunikasi  non-verbal  yang terjadi  dan  bukan  pada  tindakan  suap  sebagai hasil  dari  operasional  pelaksanaan  kesepakatan dalam komunikasi—khususnya pada PERISTIWA  II dan PERISTIWA  III .
Sehingga,  perumusan  masalah  yang  diajukan adalah “Bagaimanakah pengaruh suatu komunikasi  non-verbal  dalam  proses  peradilan pidana  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia?”

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  sebagai  konsekuensi  logis  dari  sifat sui generis Ilmu  Hukum.  Namun  demikian,  Peneliti tidak hanya berbasis kepada metode tersebut saja. Oleh  karena,  metode  yuridis  normatif  hanya berbasis  kepada  data  sekunder  yang  bersifat preskriptif ,  dan  mengandung  dua  kelemahan utama  yaitu  ketidakmampuan  menjangkau fenomena  linguistik  dan  terjadinya  proses reduksionis  terhadap  unsur  transendental  dalam diri  manusia.  Namun  demikian,  ( Ibrahim,  2012 ) telah  memberikan  jalan  keluar  untuk  mengatasi kedua  kelemahan  tersebut,  yaitu  dengan memanfaatkan  keuntungan  dari  metode  yuridis normatif  melalui  penggunaan  berbagai  macam model pendekatan, antara lain pendekatan filsafat, pendekatan semiotik, dan pendekatan kritis.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Non-Verbal Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Fenomena

## Kebahasaan
Bahasa  sebagai  alat  komunikasi  yang  paling efektif,  mutlak  dan  diperlukan  setiap  bangsa.
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 64
Tanpa  bahasa,  bangsa  tidak  akan  mungkin  dapat berkembang.  Bahasa  menunjukkan  identitas bangsa. Bahasa sebagai bagian kebudayaan dapat menunjukkan  tinggi  rendahnya  kebudayaan bangsa.  Bahasa  Indonesia  tidak  lagi  sebagai bahasa persatuan, tetapi juga berkembang sebagai bahasa  negara,  bahasa  resmi,  dan  bahasa  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  ( Indrayanti,  2015 ). Oleh karena itu, menurut ( Katrini, 2014 ), bahasa merupakan  alat  komunikasi  yang  paling  penting digunakan  manakala  manusia  berinteraksi  sosial. Melalui  bahasa  segala  sesuatu  dapat  dinyatakan, baik  mengenai  perasaan  seseorang,  pikiran- pikiran,  pendapatnya  maupun  tanggapannya terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Namun demikian  tentu  ada  perbedaan  sebenarnya  dalam pemahaman  mengenai  bahasa  bila  dilihat  dari sarana penyampaiannya, yaitu sarana penyampaian  ragam  lisan  adalah  bunyi,  dan sarana penyampaian ragam tulis adalah tulisan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka komunikasi  memiliki  peranan  yang  sama pentingnya  dengan  bahasa  itu  sendiri.  Oleh karena,  komunikasi  terjadi  pula  menggunakan bahasa  sebagai  instrumen.  Sehingga,  komunikasi pun  menyentuh  berbagai aspek  dalam  kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk social, hanya dapat  hidup  berkembang  dan  berperan  sebagai manusia  dengan  berhubungan  dan  bekerja  sama dengan  manusia  lain  dengan  cara  komunikasi. Hampir  sebagian  besar  kegiatan  manusia  selalu berkaitan dengan komunikasi.
Semuanya membutuhkan komunikasi ( Kurniati, 2016 ).
Apabila  kita  mengakui  secara  absolut  dimana bahasa  sebagai  rumah  besar  setiap  ilmu pengetahuan,  merupakan  suatu  postulat.  Maka, demikian  pula  bekerjanya  Ilmu  Hukum  pun, tunduk  kepada  anasir-anasir  antara  hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan bahasa sebagai instrumen  dalam  diskursus  hukum.  Namun, adalah  merupakan  suatu  hal  yang  tidak terpikirkan  dimana  model-model  komunikasi turut  mempengaruhi  suatu  sistem  peradilan pidana.  Dimana,  adanya  asas collection  of function yang  diakomodir  oleh  KUHAP  dalam kaitannya  dengan  mekanisme  koordinasi  antara setiap  komponen  dari  sistem  penegakan  hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan dalam  Ilmu  Hukum  merupakan  oposisi  biner termarjinalkan  terhadap  pola-pola  koordinasi antar subsistem.
Menurut ( Hartini, 2014 ), semenjak
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali ilmuwan yang membedakan bahasa Indonesia  dengan  bidang  ilmunya  masing- masing.  Para  ilmuwan  itu  mengklaim  bahwa inilah  bahasa  hukum,  bahasa  politik,  bahasa komputer  dan  lain-lain.  Maka,  kecenderungan tersebut  dinyatakan  oleh  para  ahli  linguistik (bahasa)  bahwa  memang  setiap  bidang  ilmu  itu mempunyai  ciri  khas  kebahasaannya  masing- masing, terutama dalam hal istilah-istilah bidang- bidang  ilmu  tersebut.  Ciri  kebahasaan  yang muncul dalam setiap bidang tersebut dikenal pula dengan suatu konsep yaitu fenomena kebahasaan.
Fenomena  kebahasaan  dalam  bidang  hukum menjadi  suatu  hal  yang  minim  untuk  dipelajari. Oleh  karena,  sebagai  penganut  sistem  hukum civil  law ,  Indonesia  mengkonstruksikan  suatu pola  kerja  dalam  proses  peradilan  dengan  pola kerja  administratif.  Sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP yang menegaskan “ Penyidik  membuat  berita  acara  tentang pelaksanaan  tindakan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  75  dengan  tidak  mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini .”
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Pasal  75 adalah  berupa  pembuatan  berita  acara  tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan,  pemasukan  rumah,  penyitaan benda,  pemeriksaan  surat,  pemeriksaan  saksi, pemeriksaan  di  tempat  kejadian,  pelaksanaan penetapan  dan  putusan  pengadilan,  serta pelaksanaan  tindakan  lain  sesuai  dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Hal yang menarik dan sekaligus menunjukkan adanya  suatu  bentuk  komunikasi  dalam  proses peradilan  pidana—namun  memperoleh  reduksi makna,  yaitu  pada  Pasal  52  KUHAP  yang menegaskan  “ Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka  atau terdakwa  berhak  memberikan  keterangan  secara bebas  kepada  penyidik  atau  hakim .”  Pengaturan lebih  lanjut  mengenai  komunikasi  peradilan tersebut, muncul kembali pada Pasal 117 KUHAP yang menegaskan sebagai berikut:
Keterangan  tersangka  dan  atau  saksi  kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun;
Dalam  hal  tersangka  memberi  keterangan tentang  apa  yang  sebenarnya  ia  telah  lakukan sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang dipersangkakan  kepadanya,  penyidik  mencatat dalam  berita  acara  seteliti-telitinya  sesuai
Halaman 65 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
dengan  kata  yang  dipergunakan  oleh  tersangka sendiri.
Mencermati  kedua  teks  otoritatif  tersebut, nampak  jelas  adanya  suatu  bentuk  komunikasi yang  terjadi  antara  pemegang  otoritas  yaitu penyidik dengan tersangka dan/atau saksi. Namun demikian, jika mencermati ketentuan dalam Pasal 117  ayat  (2)  KUHAP  tersebut,  maka  nampak adanya  pembatasan  atau  penyempitan  ruang lingkup  dari  pola  komunikasi  tersebut.  Dimana, penyidik  memiliki  kewajiban  untuk  hanya mencatatkan  secara  ketat  kata-kata  yang dipergunakan oleh tersangka dan/atau saksi dalam komunikasi tersebut.
Hasil  penelitian  dari  ( Waljinah,  2016 ) menunjukan  dimana  pola  komunikasi  yang dikonstruksikan dalam proses pencatatan tersebut adalah  komunikasi  yang  bersifat  instrumental guna  pengontrolan  kesadaran  diri  si  Terperiksa akan keadaannya yang berada di bawah dominasi Pemeriksa.  Artinya,  penyidik  memiliki  posisi dominan  dalam  proses  pemeriksaan,  termasuk dengan  bagaimana  model  komunikasi  yang digunakan  untuk  mengekspresikan  pertanyaan- pertanyaan yang telah disusun dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
Pada  kajian  komunikasi,  maka  seharusnya suatu  komunikasi  dikonstruksikan  berdasarkan penyampaian  pesan  dua  arah  secara  seimbang. Para  peserta  komunikasi  dipertemukan  dalam suatu  tatap  muka  langsung,  dengan  harapannya adanya feedback (umpan  balik)  secara  cepat— baik  dalam  bentuk  verbal  maupun  non-verbal, dan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi. Sehingga, komunikasi yang demikian berlangsung dalam keadaan non-formal ( Suryani, 2013 ).
Adapun yang dimaksudkan dengan komunikasi  verbal  adalah  lambang-lambang bersifat  abstrak  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh sekelompok  tertentu  kemudian  diberikan  makna tertentu  pula  ( Wicaksono,  2016 ).  Sedangkan menurut  Tri  Indah  Kusumati,  komunikasi  verbal tersebut berbentuk tertulis ( written ) atau teks dan berbentuk lisan (oral), yang bertujuan mempermudah  seseorang  dalam  menyampaikan pemikiran, ide-ide ataupun keputusan ( Kusumawati, 2016 ). Sedangkan yang dimaksudkan  dengan  komunikasi  non-verbal adalah merupakan suatu bentuk proses penyampaian  informasi/pesan  yang  kontak  mata, ekspresi  wajah,  gerak  tubuh,  kedekatan  jarak, pribahasa,  sentuhan,  dan  cara  berpakaian
( Gintings, 2008 ).
Pada  dunia  hukum,  memahami  komunikasi verbal  dan  komunikasi  non-verbal  tidak  sama persis  dengan  Ilmu  Komunikasi.  Pasal  52 KUHAP jo Pasal  117  KUHAP  merupakan  suatu bentuk komunikasi verbal, karena dikonstruksikan  penyampaiannya  dalam  forum yang  formal.  Sehingga,  dalam  komunikasi peradilan—khususnya  dalam  penyidikan,  secara bersamaan  komunikasi  verbal  dan  non-verbal itu terjadi  dalam  ruang  lingkup  formalitas  yang monolog. Oleh karena, prosedur interogasi adalah meletakkan tersangka dan/saksi dalam ketersituasian komunikasi instrumental.
Komunikasi  yang  demikian,  menurut  Peneliti, merupakan komunikasi verbal.
Berdasarkan  pola  berpikir  yang  disandarkan kepada  logika  monolog  dalam  Pasal  7  ayat  (1) KUHAP,  dimana  proses  komunikasi  dalam pemeriksaan merupakan wewenang dari penyidik, maka yang terjadi adalah sebagaimana dikemukakan  oleh  ( Pontier,  2008 )  yaitu penafsiran  adalah  dominasi  penyidik.  Keadaan demikian  sebagaimana  terdeskripsikan  dalam PERISTIWA  I ,  dimana  komunikasi  yang dikonstruksikan oleh terperiksa mengenai keinginannya  untuk  dilaksanakan  pemeriksaan konfrontasi dengan Pelapor, merupakan hal yang sia-sia  ketika  kepentingan  pemiliki  otoritas memandang  sebagai  hal  yang  tidak  perlu. Komunikasi  dalam PERISTIWA  I tersebut,  bagi Peneliti, merupakan komunikasi non-verbal yang dilakukan dalam suasana formal.
Pendekatan  Semiotika  Terhadap  Komunikasi Non-Verbal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia
Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer  yang  dipakai  oleh  anggota  suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka  miliki  bersama  ( Indrayanti,  2015 ). Sedangkan  dalam  ( Vera,  2015 )  komunikasi  itu sendiri merupakan suatu proses penggunaan tanda -tanda  dan  simbol-simbol  yang  mendatangkan makna  bagi  orang  atau  orang-orang  lain.  Oleh karena  itu,  instrumen  yang  tepat  untuk  mengkaji dan  membedah  suatu  model  komunikasi  adalah dengan menggunakan pendekatan semiotika.
Semiotika berasal dari kata Yunani: Semeion , yang  berarti  tanda.  Semiotika  adalah  ilmu  yang mempelajari  tentang  tanda  ( sign ),  berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 66
yang  bagi  seseorang  berarti  sesuatu  yang  lain. Segala  sesuatu  yang  dapat  diamati  atau  dibuat teramati  dapat  disebut  tanda.  Karena  itu,  tanda tidaklah  terbatas  pada  benda.  Adanya  peristiwa, tidak  adanya  peristiwa,  struktur  yang  ditemukan dalam  sesuatu,  suatu  kebiasaan,  semua  ini  dapat disebut tanda ( Mudjiyanto & Nur, 2013 ).
Istilah  semiotika  itu  sendiri  sebenarnya merujuk  kepada  pencetusnya,  dimana  terdapat dua  aliran  besar,  yaitu  Ferdinand  de  Saussure (Perancis)  yang  menggunakan  istilah  semiologi, dan  Charles  Sanders  Pierce  (Amerika)  yang menggunakan istilah semiotika. Namun, keduanya memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda,  dimana  de  Saussur  merupakan  ahli linguistik,  sedangkan  Pierce  merupakan  seorang filsuf yang beraliran Pragmatisme dan ahli logika. Hanya  saja  kemudian,  istilah  semiotika  lebih sering dipergunakan dibandingkan istilah semiologi. Bahkan, kedua tokoh tersebut, ternyata tidak  saling  kenal  dan  tidak  memiliki  koneksitas keilmuan.
Semiologi  menurut  Saussure  didasarkan  pada anggapan  bahwa  selama  perbuatan  dan  tingkah laku  manusia  membawa  makna  atau  selama berfungsi sebagai tanda, harus ada dibelakangnya sistem pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda di sana  ada  sistem.  Sedangkan  Peirce  menyebut ilmu  yang  dibangunnya  semiotika.  Bagi  Peirce yang  ahli  filsafat  dan  logika,  penalaran  manusia senantiasa  dilakukan  lewat  tanda.  Artinya, manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Dalam pikirannya,  logika  sama  dengan  semiotika  dan semiotika  dapat  diterapkan  pada  segala  macam tanda  ( Ibid :74).  Menurut  ( Danesi,  2010 ),  tanda adalah  segala  sesuatu  yang  merepresentasikan sesuatu yang lain selain dirinya ( Danesi, 2010 ).
Tanda/simbol, bagi Saussure, bersifat arbitrer, yaitu tergantung pada impuls (rasangan) maupun pengalaman  personal  pemakainya.  Dalam  satu sistem penandaan, tanda merupakan bagian tidak terpisahkan  dari  sistem  konvensi.  Sifat  arbitrer ini,  artinya  tidak  ada  hubungan  alamiah  antara bentuk  (penanda)  dengan  makna  (petanda). Namun,  penggunaan  bahasa  tidak  sepenuhnya arbitrer,  karena  semua  itu  tergantung  pada ‘kesepakatan’  antar  pengguna  bahasa  ( Vera, 2015 ).  Maka,  konsep  semiotik  yang  ditawarkan oleh  Saussure  adalah  relasi  antara  penanda  dan petanda tidak bersifat pribadi, melainkan bersifat sosial,  yakni  merupakan  bagian  kesepakatan (konvensi) sosial, atau yang lebih dikenal dengan
signifikansi  dan  merupakan  bagian  dari  sistem tanda ( Ibid :20.). Sehingga, dalam mengkonstruksikan  teorinya  tersebut,  Saussure beranjak dari suatu oposisi biner yaitu langue dan parole ,  yang  pada  akhirnya  Ferdinand  de Saussure  dikenal  dengan  Bapak  Linguistik Struktralisme.
Berbeda  dengan  Saussure  yang  menggunakan model dyadic ,  yaitu  penanda  dan  petanda,  maka Pierce  menawarkan  model triadic dan  konsep trikotomi—yang  sering  pula  disebut triangle meaning semiotics , yaitu representamen , interpretant ,  dan object .  Dimana  ketiganya mengalami  suatu  proses  yang  disebut  sebagai ‘ semiosis ’  yaitu  makna  sebuah  tanda  dapat berlaku  secara  pribadi,  sosial,  atau  tergantung pada  konteks  tertentu.  Tanda  tidak  dapat mengungkapkan  sesuatu,  tanda  hanya  berfungsi menunjukkan,  sang  penafsirlah  yang  memaknai berdasarkan pengalamannya masing-masing ( Ibid :21).  Perbedaan  dengan  Saussure  lainnya adalah  semiotika  bagi  Pierce  merupakan  nama lain  dari  Logika  yang  bertitik  tolak  dari  Filsafat Pragmatisme.
Apabila  dicermati  dengan  secara  seksama, pada  dasarnya,  pada  ranah praxis ,  kedua  ajaran semiotika  Saussure  dan  Pierce  justru  tidak bertentangan,  bahkan  keduanya  saling  mengisi secara hermeneutis . Oleh karena, ketika seseorang hendak menafsirkan melalui pendekatan semiotika, selain dipengaruhi oleh jejaring makna yang  berbasis  kepada  suatu  sejarah  pengaruh ( Wirkungsgeschichte )  dan  melalui  suatu  model kesadaran palsu yang ditampakan pula dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri.
Adapun  ruang  lingkup  yang  dijadikan  bahan studi  dari  semiotika  meliputi  (1).  Tanda  itu sendiri,  yang  terdiri  dari  studi  tentang  berbagai jenis  tanda,  berbagai  cara  tanda  menyampaikan makna,  dan  tentang  cara  tanda  tersebut berhubungan dengan orang-orang yang menggunakannya;  (2).  Kode-kode  atau  sistem- sistem  mengorganisasi  tanda-tanda  tersebut;  dan (3).  Budaya  tempat  tanda-tanda  dan  kode-kode beroperasi ( Rokhman, 1999 ).
Mansoer  Pateda  menyebutkan  adanya  9 (sembilan)  kajian  dalam  semiotik,  yaitu semiotik analitik,  semiotik  deskriptif,  semiotik  fanual, semiotik  kultural,  semiotik  naratif,  semiotik natural,  semiotik  normatif,  semiotik  sosial,  dan semiotik  struktural  ( Vera,  2015 ).  Namun demikian,  dalam  kaitannya  penerapan  semiotik pada  bidang  Ilmu  Hukum,  maka  tidaklah
Halaman 67 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
kesemuanya dapat diletakan dalam kajian hukum, melainkan hanya beberapa saja, yaitu:
 Semiotik  Analitik,  yaitu  semiotik  yang menganalisis sistem tanda (bahasa).
 Semiotik Kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah  sistem  tanda  yang  berlaku  dalam kebudayaan masyarakat tertentu.
 Semiotik  Normatif,  yaitu  semiotik  yang khusus  menelaah  sistem  tanda  yang  dibuat manusia yang berwujud norma-norma.
 Semiotik  Sosial,  yaitu  semiotik  yang  khusus menelaah  sistem  tanda  yang  dihasilkan manusia  berwujud  lambang—baik  yang berupa kata ataupun kalimat.
 Semiotik  Struktural,  yaitu  semiotik  yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.
Maka,  secara  umum,  dapatlah  dijelaskan bahwa  semiotika  hukum  mencoba  untuk mengkaji  dan  menelaah  suatu  sistem  tanda  yang memproduksi  makna  melalui  teks  otoritatif maupun melalui praxis hukum yang dikonstruksikan dengan berbagai model habituasi (pembiasaan).  Makna  yang  diproduksi  berasal dari  teks  otoritatif  dan praxis hukum  tersebut merupakan suatu kesadaran palsu yang ditampakan,  guna  menyembunyikan  kepentingan dari  peserta  komunikasi.  Kesadaran  palsu tersebut,  dalam praxis hukum,  menampakan dirinya—yang  menurut  Roland  Barthes  dalam ( Sobur, 2013 ), sebagai sistem pemaknaan tataran kedua  yang  dibangun  di  atas  bahasa  sebagai sistem yang pertama.
Pandangan  Barthes  mengenai  ‘mitos’  diawali dengan  mengembangkan  semiologi  yang  berasal dari  Ferdinand  de  Saussure.  Menurut  Barthes, semiologi  hendak  mempelajari  bagaimana kemanusiaan  ( hmanity )  memaknai  hal-hal ( things ).  Memaknai  berarti  bahwa  objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek  itu  hendak  berkomunikasi,  tetgapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Lebih  lanjut,  Barthes  menjelaskan  bahwa  pada pemaknaan  level  konotatif  terdapat  aspek  lain, yaitu  ‘mitos’  yang  menandai  suatu  masyarakat. Dalam  kerangka  mitologi  Barthes,  konotasi identik  dengan  operasi  ideologi  dan  berfungsi untuk  mengungkapkan  dan  memberikan  nilai- nilai  dominan  yang  berlaku  dalam  suatu  periode tertentu ( Sobur, 2013 ).
Maka,  mitos  sebagai  konotasi  identik  dengan beroperasinya  suatu  ideologi  yang  melegitimasi nilai-nilai dominan dalam suatu ruang dan waktu. Mitos,  pula  sebagai  pesan  dalam  sistem komunikasi  yang  sudah  terbentuk  dalam masyarakat  dan  merupakan  suatu trend yang menjadi  logika common  sense .  Mitos  digunakan untuk  mengelabui  dan  mereduksi  realitas sebenarnya,  serta  terbentuk  dalam  sejarah. Dengan demikian, mitos modernitas adalah suatu pandangan  yang  dianggap  sebagai  suatu kebenaran yang objektif tanpa kritik.
Pada PERISTIWA  II , dimana pengakuan dari seorang  Advokat  yang  melaksanakan  tugas  dan fungsi  dalam  proses  peradilan  pidana  melalui komunikasi  non-verbal,  yang  menunjukan  posisi kunci  seorang  panitera  dalam  setiap  persidangan perkara  pidana.  Namun,  apabila  dikaji  secara relasi  linier  terhadap  ungkapan  tersebut,  terjadi kontrakdiksi. Dimana, si Advokat mengungkapkan melalui frasa “………, seminggu sebelumnya  saya  dipanggil  panitera .”,  namun, apabila  ditelaah  ungkapan  awal  yaitu  “ Saya sering  menang  dalam  perkara  lewat  cara-cara kurang bersih .”
Advokat  tersebut  menggunakan  kata  “sering” yang  menunjukan  kuantitas  perjumpaan  dengan Panitera.  Mengapa  Panitera?  Tentunya,  kata ‘sering’  tersebut  memiliki  relasi  liner  terhadap kalimat  “ Panitera  biasanya  menyebutkan  jumlah nominal ……..”, khususnya pada kata “biasanya”. Antara  penggunaan  kata  “sering”  dengan penggunaan  kata  “biasanya”,  sebenarnya  hendak menunjukan  insiatif  komunikasi  non-verbal tidaklah semata-mata hanya berawal dari Panitera an  sich ,  namun  Advokat  itu  sendiri  hendak menunjukkan  sisi  inisiatif  pula  datang  dari dirinya.  Oleh  karena,  penggunaan  kata  “sering” tersebut  menunjukkan  adanya  repetisi  perbuatan, yang sangat bisa jadi hubungan komunikasi non- verbal tersebut secara timbal balik.
Hal  yang  terpenting  perlu  dipahami  adalah keduanya  sangat  memahami  kewenangan  dari suatu jabatan panitera. Menurut Budi Suhariyanto,  secara  struktural,  jabatan  Panitera adalah  sebagai  pembantu  pimpinan.  Dengan demikian, seluruh pertanggungjawaban atas tugas dan  wewenang  ditujukan  pula  kepada  Pimpinan Pengadilan,  yaitu  Ketua  Pengadilan  Negeri. Sedangkan,  secara  umum,  Paniter  pula  memiliki wewenang untuk membantu Pimpinan Pengadilan dalam  menyelenggarakan  sebagian  tugas  dan fungsinya  dalam  kepaniteraan.  Wewenang
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 68
kepaniteraan  tersebut  antara  lain  memberikan pelayanan  teknis  di  bidang  adminitrasi  perkara dan  administrasi  peradilan  lainnya  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku ( Suhariyanto, 2014 ).
Namun, bila dikaitkan dengan PERISTIWA  II di  atas,  maka  yang  dimaksud  adalah  Panitera Pengganti—yang  merupakan  jabatan  struktural berada di bawah kepemimpinan seorang Panitera, yang berdasarkan Pasal 432 Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  yang  menjelaskan  bahwa  wewenang dari  Panitera  Pengganti  adalah  memberikan dukungan  atas  terselenggaranya  pelaksanaan persidangan,  baik  pada  pengadilan  tingkat pertama atau tingkat banding.
Maka, setiap Advokat akan mengetahui secara pasti  dan  jelas  kedekatan  hubungan  kerja  antara Panitera  Pengganti  dengan  Majelis  Hakim— khususnya  terhadap  Ketua  Majelis,  yang memeriksa  perkara  yang  Advokat  tersebut tangani.  Hal  tersebut  pula  tersirat  dari  ungkapan “Penyerahan  uang  tidak  langsung  kepada  hakim, tetapi lewat panitera.”
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka komunikasi  non-verbal  yang  dikonstruksikan antara  Advokat  dengan  Panitera  Pengganti merupakan  hal  yang  secara  sengaja  tanpa  dapat kembali  di  lacak  muasal  dari  segalanya. Komunikasi  non-verbal  diantara  keduanya sebenarnya  bersifat quasi  triadic ,  dimana  posisi Hakim  disamarkan  melalui  peranan  Panitera. Advokat  tersebut  tidak  memiliki  komunikasi secara  langsung  kepada  Hakim,  bahkan penyerahan  uangpun  tidak  langsung  kepada pemutus  perkara,  melainkan  melalui  Panitera. Namun demikian, nampak dihadapan kita dimana suatu komunikasi memiliki dampak kepada suatu perbuatan lainnya sebagai suatu aliran historikal.
Keputusan  Hukum  Berbasis  Komunikasi  Non- Verbal
Hal  pertama  yang  hendaknya  dipahami  dari makna  ‘keputusan  hukum’  adalah  merupakan suatu  hasil  akhir  yang  telah  ditetapkan  sebagai suatu  keputusan  dari  pemegang  otoritas  yang berasal dari institusi publik. Keputusan-keputusan hukum  tersebut  sudah  tentu  diperolah  melalui proses  penemuan  hukum  berdasarkan  fakta-fakta dan permasalahan konkret yang dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang berbasis  kepada  ketentuan  normatif,  dalam
kerangka  menyelesaikan  permasalahan  konkret melalui proses penegakan hukum.
Terhadap  ketentuan  normatif  tersebut  di  atas, maka  tidaklah  salah  ketika  Soerjono  Soekanto berpendapat  bahwa  penggunaan  kekuasaan  dan kewenangan  dalam  proses  penegakan  hukum, pada  hakikatnya  tidak  mungkin  dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan ( discretion )  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam menafsirkan  dan  melaksanakan  aturan  hukum yang telah dibentuk. Jika dikaitkan dengan makna dari  penegakan  hukum,  secara  konsepsional  arti penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap dan  mengejewantah  dan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ( Soekanto, 2012 ).
Pada  sisi  lain,  dengan  mengelaborasikan pendapat  J.A.  Pontier,  maka  kemampuan  dan kewenangan  tersebut  menemukan  artikulasinya dalam  bahasa  dan  komunikasi  pada  bidang praktik  peradilan  pidana.  Hal  tersebut  nampak pada PERISTIWA  I dan PERISTIWA  II , dimana kemampuan  berbahasa  dalam  komunikasi  non- verbal  (diluar  konteks  resmi)  merupakan  aspek yang  tidak  diperhitungan  oleh  Ilmu  Hukum  dan Etika Profesi Hukum.
Bila  komunikasi  merupakan  suatu  proses pertukaran  tanda  dan  simbol  dalam  suatu  pesan dan  pula  sekaligus  proses  saling  mempengaruhi yang  mewujud  pada  suatu  tindakan.  Suatu komunikasi  menjadi  sukses  ketika  antara komunikator  dan  komunikan  saling  bertukar pesan  yang  didasarkan  kepada  pengetahuan materiil,  pengetahuan  formil,  dan  kepentingan yang bersinergis yang menyebabkan kesepakatan dalam bertindak.
Pada  kajian  komunikasi  melalui  tradisi sosiopsikologis,  kemampuan  menyusun  tindakan tersebut  di  atas,  melahirkan  suatu  kemampuan untuk  menyusun  strategi  guna  mewujudkan kepentingan. Oleh karena, menurut Littlejohn dan Foss,  salah  satu  tujuan  komunikasi  adalah pemenuhan  tujuan.  Seseorang  akan  patuh  dalam penukaran  sesuatu  yang  disediakan  oleh  orang lain:  jika  Anda  melakukan  apa  yang  saya  mau, maka  saya  akan  memberikan  Anda  sesuatu sebagai  gantinya—harga,  persetujuan,  uang, bebas  dari  kewajiban,  dan  merasa  baik,  diantara semua hal lainnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan  istilah  metode  penukaran,  yang  sering
Halaman 69
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
digunakan  dalam  teori  sosial  dan  memunculkan suatu kesimpulan bahwa manusia bertindak untuk meraih sesuatu dari orang lain sebagai penukaran untuk sesuatu hal lain ( Littlejohn & Foss, 2011 ),
Guna  sampai  kepada  pemenuhan  atas  tujuan tersebut  seseorang—entar  itu  komunikator ataupun  komunikan,  harus  memiliki  kekuasaan untuk  melakukan  dan  memenuhi  kesepakatan pesan  tersebut,  demikian  menurut  komunikasi. Namun, dalam praktik hukum, yang terjadi adalah saling  menawarkan  bentuk  kekuasaan  yang berbeda berbasis kepada kepentingan individual.

## IV.  SIMPULAN
Pada  akhirnya,  komunikasi  non-verbal  yang dikonstruksikan  antara  para  pihak  dalam  proses peradilan  pidana,  tiada  lain  adalah  bertujuan untuk  menggeser  dominasi  interpretasi  hukum dalam  pola  kerja praxis hukum,  sehingga, memberikan  suasana  pragmatis.  Keputusan  yang dibuat oleh institusi penegak hukum berdasarkan adanya komunikasi non-verbal tersebut, menjadikan  suatu  keputusan  hukum  memperoleh rasionalisasi  melalui  tindakan  diskresi  yang bersifat absolut dengan memanfaatkan kekuasaan, sebagai suatu kesadaran palsu yang ditampakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  R.  (2011). Sistem  Peradilan  Pidana Kontemporer .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Danesi,  M.  (2010). Pesan,  Tanda  dan  Makna . Yogyakarta: Jalasutra.
Gintings,  A.  (2008). Belajar  dan  Pembelajaran . Bandung: Humaniora. Hartini,  L.  (2014). Bahasa  &  Produk  Hukum . Bandung: Refika Aditama. Ibrahim,  J.  (2012). Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif . Malang: Banyumedia. Indrayanti,  T.  (2015).  Potret  Penggunaan  Bahasa Remaja Dalam Perspektif Kalangan Mahasiswa.  In Prosiding  Seminar  Nasional
PRASASTI  II (pp.  126–131).  Retrieved  from https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/ view/88
Katrini, Y. E. (2014). Fenomena Bahasa di Lapangan: Sebuah  Kajian  Kualitatif. Ragam  Jurnal Pengembangan  Humaniora , 14 (1),  15–21. Retrieved from https://jurnal.polines.ac.id/ index.php/ragam/article/view/488/413
Kurniati,  D.  P.  Y.  (2016). Modul  Komunikasi  V erbal dan  Non  Verbal  (Komunikasi  Kesehatan) .
Universitas  Udayana  Program  Studi  Kesehatan Masyarakat. Retrieved from https://
simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ a3a4fc3bf4ad19b0079f4a31c593398b.pdf
Kusumawati,  T.  I.  (2016).  Komunikasi  Verbal  dan Nonverbal. Jurnal  Al-Irsyad , 6 (2),  83–98.
Retrieved from http://jurnal.uinsu.ac.id/ index.php/al-irsyad/article/ downloadSuppFile/6618/999
Littlejohn,  S.  W.,  &  Foss,  K.  A.  (2011). Theories  of Human  Communication .  Jakarta:  Salemba Humanika.
Mudjiyanto,  B.,  &  Nur,  E.  (2013).  Semiotika  Dalam Metode Penelitian Komunikasi. Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa , 16 (1). Retrieved from http:// dx.doi.org/10.30818/jpkm.2013.1160108
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pontier,  J.  A.  (2008). Rechtsvinding  (Penemuan Hukum),  [Bernard  Arief  Sidharta-Pent.] . Bandung: Jendela Mas Pustaka.
Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung: Remaja Rosdakarya. Rokhman,  M.  A.  (1999).  Semiotika  Sebagai  Teori Membaca  Dan  Problemnya:  Sebuah  Catatan Singkat. Jurnal  Humaniora , 11 (2).  Retrieved from https://doi.org/10.22146/jh.664
Sobur,  A.  (2013). Semiotika  Komunikasi .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum .  Jakarta:
Rajawali Press. Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sudirman,  A.  (2007). Hati  Nurani  Hakim  dan Putusannya:  Suatu  Pendekatan  dari  Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)  Kasus  Hakim  Bismar  Siregar .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Suhariyanto, B. (2014). Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem  Karir  Kepaniteraan  Peradilan. Jurnal Hukum  Dan  Peradilan , 3 (1),  11–24.  Retrieved from http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11 -24
Suryani, I. (2013). Komunikasi Interpersonal dan Iklim
Komunikasi Dalam Organisasi. Jurnal Dakwah
Tabligh , 4 (1). Retrieved from https:// doi.org/10.24252/jdt.v14i1.318
Susanto,  A.  F.  (2004). W ajah  Peradilan  Kita: Konstruksi  Sosial  tentang  Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana . Bandung: Refika Aditama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman
Vera, N. (2015). Semiotika  Dalam  Riset  Komunikasi . Bogor: Ghalia Indonesia.
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 70
Waljinah,  S.  (2016).  Linguistik  Forensik  Interogasi: Kajian  Makna  Simbolik  Bahasa  Hukum  Pada
Tindakan Diskresi Polisi. In Prosiding Prasasti . Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/ prosidingprasasti/article/view/1666/0 Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan
Pidana  Dalam  Perspektif  Integrasi. Jurnal Daulat  Hukum , 1 (1),  287–304.  Retrieved  from http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648
Wicaksono,  L.  (2016).  Bahasa  dalam  Komunikasi Pembelajaran. Jurnal  Pembelajaran  Prospektif ,
1 (2), 9–19. Retrieved from https:// jurnal.untan.ac.id/index.php/lp3m/article/
download/19211/16053
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum