p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## STRATEGI PERSONAL BRANDING PUAN MAHARANI SEBAGAI CUCU BUNG KARNO & PUTRI MEGAWATI

## Rafifrian Evandio
Universitas Indonesia Depok, Indonesia
Email: rafifrian@gmail.com *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 29-06-2023 Direvisi : 19-07-2023 Disetujui  : 20-07-2023 Penelitian ini menjelaskah tentang strategi branding politisi perempuan dengan  merujuk  pada  studi  kasus  strategi  personal  branding  Puan Maharani  Nakshatra  Kusyala  Devi  sebagai  “cucu  Bung  Karno”  dan “putri Megawati Soekarnoputri”. Sosok Puan Maharani sendiri dikenal oleh  publik  Indonesia  sebagai  putri  tunggal  dari  Megawati Soekarnoputri  dengan  suami  ketiganya,  Muhammad  Taufiq  Kiemas. Dengan  statusnya  tersebut,  sosok  Puan  Maharani  sering  kali diasumsikan  oleh  berbagai  kalangan  sebagai  suksesor  dari  trah  atau keturunan  Soekarno  (Bung  Karno)  selaku  kakeknya.  Rampersad  yang mengungkapkan  bahwa  setiap  orang  pada  umumnya  cenderung memiliki  sebuah  brand,  namun  sebagian  besar  orang  tidak menyadarinya  dan  tidak  mengelolanya  secara  strategis,  konsisten,  dan efektif.  Bahkan,  personal  branding  merupakan  sintesis  dari  semua pengharapan, citra dan persepsi yang diciptakan dalam pemikiran orang lain sewaktu mereka membaca atau mendengar nama seseorang. Selain itu,  Rampersad  juga  menyebutkan  bahwa  brand  yang  dimiliki  oleh seseorang  haruslah  otentik;  merefleksikan  karakter  yang  sebenarnya;
dan diciptakan berdasar pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, keunggulan,  keunikan,  dan  kepandaian  orang  tersebut.  Untuk memperoleh  data,  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  studi  terhadap  literatur-literatur  yang  relevan.  Hasil penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  Puan  Maharani  Nakshatra Kusyala  Devi  berhasil  membangun  personal  branding  sebagai  salah satu  sosok  politisi  perempuan  yang  berhasil  terlibat  dalam  politik dengan  turut  didukung  penggunaan  citra  sebagai  “cucu  Bung  Karno” dan “putri Megawati Soekarnoputri” sebagai brand yang melekat pada dirinya.

## ABSTRACT
This  research  explains  the  branding  strategies  of  female  politicians, with a reference to the case study of the personal branding strategy of Puan  Maharani  Nakshatra  Kusyala  Devi,  who  is  known  to  the Indonesian public as the only daughter of Megawati Soekarnoputri and her  third  husband,  Muhammad  Taufiq  Kiemas.  With  her  status,  Puan Maharani  is  often  assumed  by  various  groups  as  the  successor  to  the legacy  of  her  grandfather,  Soekarno  (Bung  Karno).  According  to Rampersad,  every  individual  generally  has  a  brand,  but  most  people are not aware of it and do not manage it strategically, consistently, and effectively.  Personal  branding  is  the  synthesis  of  all  the  expectations, images, and perceptions created in the minds of others when they read or  hear  someone's  name.  Moreover,  Rampersad  emphasizes  that  a person's  brand  must  be  authentic,  reflecting  their  true  character  and created based on their values, strengths, uniqueness, and abilities. The data for this research was obtained from secondary sources through a study of relevant literature. The results of this research show that Puan Maharani  Nakshatra  Kusyala  Devi  has  successfully  built  a  personal branding  as  a  female  politician  who  has  been  actively  involved  in
Kata kunci : Politisi Perempuan; Personal Branding; Puan  Maharani;  Cucu  Bung Karno; Putri Megawati Soekarnoputri.
Keywords: Female politician;
Personal Branding; Puan
Maharani; Granddaughter of Bung Karno; Daughter of Megawati Soekarnoputri.
politics,  with  the  strategic  use  of  the  images  "cucu  Bung  Karno"  and "putri  Megawati  Soekarnoputri"  as  attributes  closely  associated  with her brand.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Jika  merujuk  pada  realitas  politik  Indonesia  yang  berkembang  sejak  bergulirnya Reformasi,  dapat  dilihat  bahwa  isu  primordial  merupakan  salah  satu  identitas  yang kerap kali digunakan oleh para politisi (Wati, 2021). Hal itu dikarenakan isu primordial kerap  kali  dijadikan  oleh  para  politisi  sebagai  salah  satu  praktik  politik  identitas  yang biasanya  ditujukan  untuk  dapat  meraih  simpati  dan  dukungan  dari  masyarakat khususnya  bagi  yang  memiliki  kesamaan  aspek  primordial  dengan  politisi  tersebut. Terkait dengan hal itu, istilah primordial sendiri secara teoritis berasal dari terminologi “primordialisme” yang jika merujuk pada perspektif dari Bayar (2009) dapat dipahami berdasarkan  dua  paradigma,  yakni  primordial  dan  konstruktivis  (Wulandari,  Zahro,  & Sujoko,  2022).  Dalam  paradigma  primordial,  primordialisme  dimaknai  sebagai  sebuah “keterikatan pribadi yang tak terbatas” dalam konteks masyarakat modern. Lebih lanjut, primordialisme  turut  dikaitkan  dengan  kondisi  ketika  seseorang  berpikir  tentang keterikatan  relasi  dengan  orang  lain  tidak  hanya  didasarkan  pada  sebuah  ikatan  darah semata,  melainkan  sebagai  kualitas  “relasional  signifikan”  tertentu  yang  tidak  hanya didasari  pada  proses  interaksi  sosial  semata,  melainkan  karena  ikatan  darah  dianggap memiliki makna tertentu yang tak dapat dilukiskan secara pasti (Susilo & Nisa, 2019).
Di  samping  itu,  jika  merujuk  pada  definisi  yang  terdapat  dalam  paradigma konstruktivis,  primordialisme  lebih  dimaknai  sebagai  sebuah  properti  yang  bersifat dinamis  dan  senantiasa  berkembang  baik  dalam  lingkup  identitas  individu  maupun organisasi  kelompok  (AZIZ,  2021).  Sementara  itu,  para  penganut  paradigma konstruktivis  memiliki  kesepahaman  pada  dua  proposisi  utama  dari  primordialisme, yakni  bahwa  seorang  individu  memiliki  banyak  identitas  etnis  (tidak  tunggal)  dan identitas  yang  diidentifikasi  cenderung  bervariasi  karena  disesuaikan  dengan  variabel kausal  tertentu,  seperti  komposisi  organisasi  kelompok  etnis  tertentu  hingga  faktor demografis  etnis  (Habibi,  2019).  Hal  ini  yang  kemudian  menjadi  pembeda  antara  apa yang dipahami oleh para penganut paradigma primordial dengan konstruktivis di mana kaum konstruktivis meyakini bahwa primordialisme merupakan identitas yang variatif, sementara  kaum  primordial  melihat  hal  tersebut  sebagai  identitas  tunggal  dengan banyak dimensi di dalamnya.
Dalam konteks di Indonesia, keberagaman identitas dalam peradaban masyarakat khususnya yang berlaku di tingkat lokal yang terdiri atas berbagai jenis suku, etnis, ras, bahasa,  agama,  hingga  adat  istiadat  setidaknya  dapat  dimaknai  ke  dalam  dua  dimensi yang  berbeda  (Dewi,  2020).  Pertama,  adanya  keberagaman  tersebut  secara  konkret mencerminkan  bahwa  bangsa  Indonesia  dibangun  di  atas  fondasi  kebhinekaan  dalam sebuah  kerangka  kebangsaan  (nation)  maupun  kenegaraan  (state)  yang  terintegrasi
secara  nasional  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  kemudian dapat  dimaknai  sebagai  cerminan  dari  sebuah  multicultural society (Al  Hamid,  2022). Sedangkan  kedua,  adanya  keberagaman  tersebut  juga  mengindikasikan  bahwa masyarakat  Indonesia  relatif  rentan  dengan  gejala  atau  sentimen  kedaerahan  hingga konflik  horizontal  maupun  vertikal  yang  dapat  berujung  pada  kekerasan  dan perpecahan,  baik  itu  dalam  skala  yang  lebih  kecil  (disorganisasi)  maupun  skala  yang lebih  besar  (disintegrasi)  (Husain,  2021).  Hal  itu  dikarenakan  keberagaman  tersebut justru  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan  primordial  sentiment  karena masyarakat yang majemuk seperti Indonesia cenderung terbagi ke dalam sub-sub sistem yang masing-masing terikat dalam sebuah ikatan yang bersifat primordial.
Adanya  primodial  sentiment  tersebut  yang  umumnya  dijumpai  dalam  realitas perpolitikan  di  tingkat  lokal,  kemudian  kerap  dimanifestasikan  dalam  wujud  sifat budaya  dan  tingkah  laku  politik  pada  konteks  suku  (tribe),  daerah  (region),  agama, kelompok  etnis,  hingga  pengelompokkan-pengelompokkan  sejenis  yang  sifatnya askriptif,  melekat,  hingga  “given”.  Untuk  itu,  sekalipun  memiliki  sebuah  identitas nasional  yang  sama  dalam  semangat  kebangsaan  dan  kenegaraan,  keberagaman  dalam masyarakat  Indonesia  tidak  serta  merta  dapat  menegasikan  bahwa  setiap  individu memiliki  identitas  primordial  yang  berbeda.  Kemudian,  dalam  memahami  adanya primordial  sentiment  atau  primordial  loyalty  di  tengah  konteks  keberagaman masyarakat  Indonesia,  argumen  dari Edward  Shils setidaknya  dapat  dijadikan  sebagai salah satu rujukan untuk memperkuat pandangan Clifford Geertz . Menurutnya, di balik ikatan-ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat dalam tiap individu, terselip sebuah “relational qualities” yang kompleks dan haruslah dipahami sebagai primordial karena  tidak  hanya  ditandai  dalam  sebuah  fungsi  interaksi  semata,  melainkan  juga merujuk  pada  ikatan-ikatan  darah  (primordial  bonds  atau  primordial  attachment) sebagai  cerminan  dari  properti  kultural  yang  bersifat  memaksa  dan  mengikat  para anggotanya.  Terlebih,  hal  tersebut  juga  selaras  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh Geertz dimana ikatan primordial juga dipandang olehnya sebagai sesuatu yang bersifat involunter  dan  memiliki  daya  paksa  dalam  mentrasedensi  alinasi  serta  relasi  yang dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan  yang  sifatnya  situasional  maupun  kondisi- kondisi sosial yang berlaku secara konkret.
Adapun jika dikaitkan dengan sosok Puan Maharani, setidaknya dapat dilihat dari bagaimana  label  sebagai  bagian  dari  “trah  Soekarno”  kemudian  kerap  kali  dilekatkan pada dirinya. Padahal, jika ditinjau berdasarkan sistem garis keturunan patrilineal, sosok Puan  Maharani  lebih  cocok  untuk  dilabeli  sebagai  bagian  dari  trah  keluarga  Kiemas, marga Taufik Kiemas, sang ayah. Akan tetapi, label “trah Soekarno” nampaknya justru menjadi  label  (brand)  yang  lebih  melekat  kuat  dalam  diri  Puan  Maharani.  Hal  ini  pun menjadi  celah  (gap)  yang  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Apalagi,  jika dikontekstualisasikan  dengan  momentum  saat  Puan  Maharani  mencalonkan  diri  dalam pemilu legislatif untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Pada saat itu, dirinya berhasil meraih  242.504  suara  dari  daerah  pemilihan  Jawa  Tengah  V  yang  sekaligus menjadikannya  sebagai  caleg  terpilih  dengan  suara  terbanyak  di  peringkat  ketujuh.
Kemudian, pada pemilu 2014, dirinya berhasil kembali terpilih dengan raihan sebanyak 369.927  suara  yang  membuatnya  menempati  peringkat  kedua  caleg  terpilih  yang memiliki  suara  terbanyak.  Bahkan,  pada  pemilu  2019,  Puan  Maharani  berhasil  meraih posisi  puncak  dengan  menempati  peringkat  pertama  caleg  terpilih  peraih  suara terbanyak  dengan  capaian  404.034  suara  (Marina,  2019).  Hal  ini  pun  menunjukkan bahwa  dalam  setiap  pemilu,  tren  perolehan  suara  yang  berhasil  diraih  oleh  Puan Maharani  relatif  mengalami  kenaikan.  Hingga  kemudian  menjelang  pemilu  serentak tahun  2024,  mulai  bertebaran  baliho  dan  spanduk  yang  bertuliskan  Puan  Maharani sebagai  “Cucu  Bung  Karno”  dan  “Putri  Megawati  Soekarnoputri”  yang  setidaknya mengindikasikan  bahwa  sang  politisi  mulai  menggunakan  identitas  primordial  sebagai strategi  personal  branding  terhadap  dirinya.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak melihat  bagaimana  penggunaan  isu  primordial  melalui  label  sebagai  “Cucu  Bung Karno”  dan  “Putri  Megawati  Soekarnoputri”  oleh  Puan  Maharani  sebagai  strategi personal branding dirinya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  teknik  ilmu  pengetahuan  yang  digunakan  sebagai penunjang  suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  menunjukkan  seperangkat  asumsi konseptual  dan  filosofis  yang  menjadi  dasar  justifikasi  terhadap  penggunaan  suatu metode (Martono, 2015). Penelitian yang dikaji dalam tulisan ini merupakan penelitian sosial  yang diharapkan  mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan cara untuk mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai  temuan  data  yang  diperoleh.  Untuk memperoleh  temuan  berupa  data  yang  dapat  menjawab  persoalan  yang  dibahas, penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  deskriptif. Menurut Creswell, metode kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengeksplorasi permasalahan  yang berkaitan dengan kehidupan manusia  maupun  aspek-aspek  sosial,  sehingga  tidak  bias  dengan  proses  generalisasi yang  biasanya  terjadi  pada  metode  penelitian  lainnya  (Creswell,  2013).  Selain  itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi yang terdiri atas buku, jurnal, makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, laporan riset, koran, publikasi  lembaga  maupun  internet  dan  sumber-sumber  tertulis  lainnya.  Setelah  itu, penelitian ini kemudian akan melakukan proses  analisis  data  yang dapat  didefinisikan sebagai  proses  pengorganisasian,  penyusunan,  pengurutan  dan  pengategorian  data  ke dalam  suatu  pola  atau  kategori  untuk  dapat  dipahami  maknanya.  Dalam  memahami makna  dari  data  yang  diperoleh,  penelitian  ini  akan  melakukan  intepretasi  terhadap setiap temuan yang ada agar dapat dikaitkan dengan persoalan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
Terpilihnya  sosok  Puan  Maharani  Nakshatra  Kusyala  atau  yang  kerap  disebut Puan  Maharani  sebagai  Ketua  DPR-RI  periode  2019-2024  telah  mengukirkan  sejarah baru  kepemimpinan  perempuan  di  Indonesia.  Pasalnya,  sejarah  telah  mendaulat  Puan sebagai  sosok  perempuan  pertama  yang  berhasil  menjadi  ketua  DPR-RI.  Meskipun
dalam  konteks  pimpinan  DPR  yang  sifatnya  kolektif-kolegial,  tampilnya  sosok  Puan bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Hal ini mengingat jauh sebelum terpilihnya Puan, DPR  telah  lebih  dulu  memiliki  sosok  pimpinan  perempuan.  Sosok  yang  dimaksud diantaranya  adalah  Fatimah  Achmad  yang  kala  itu  menjabat  sebagai  Wakil  Ketua MPR/DPR  periode  1997-1999  dari  Fraksi  Partai  Demokrasi  Indonesia  (F-PDI)  dan Khofifah  Indar  Parawansa  yang  menjabat  Wakil  Ketua  DPR-RI  bidang  Industri, Perdagangan,  dan  Pembangunan  sejak  6  Oktober  1999  hingga  28  Oktober  1999  dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
Meskipun  begitu,  terpilihnya  sosok  Puan  sebagai  ketua  DPR  setidaknya  dapat dianggap sebagai  sebuah pencapaian besar  yang  berhasil ditorehkan bangsa  Indonesia. Mengapa  tidak?  Sebagai  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  di  dunia,  Indonesia  telah berhasil  menunjukkan  pada  khalayak  dunia  bahwa  perempuan  dapat  tampil  sebagai pemimpin.  Bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi  bahwa  ibunda  Puan,  Megawati Soekarnoputri  yang  merupakan  putri  sulung  dari  bapak  proklamator  Indonesia, Soekarno,  merupakan  presiden  perempuan  pertama  Indonesia.  Hal  ini  kemudian menjadi  sebuah  kebanggaan  tersendiri  bagi  segenap  rakyat  Indonesia  bahwa  di  tengah proses  transisi  demokrasi  yang  masih  berlangsung  hingga  kini,  tampilnya  sosok perempuan  dalam  jabatan  politik  yang  otoritatif  menjadi  sebuah  keniscayaan  bahwa demokrasi  Indonesia  telah  berjalan  relatif  mapan  jika  dibandingkan  dengan  banyak negara demokrasi lainnya.
Selain  menjadi  salah  satu  cerminan  dari  kemapanan  demokrasi  di  Indonesia, tampilnya sosok Puan Maharani sebagai ketua DPR juga menjadi salah satu  gambaran terhadap  supremasi  kaum  perempuan.  Hal  ini  didasari  oleh  pencapaian  yang  berhasil diraih  Puan  sejak  debut  pertama  kalinya  pada  Pileg  2009,  dimana  ketika  itu  dirinya merupakan  caleg  yang  berhasil  memperoleh  suara  terbanyak  kedua  nasional  setelah Edhie  Baskoro  Yudhoyono  (Ibas).  Pencapaian  itu  kemudian  berhasil  dipertahankan pada  pemilu  berikutnya  di  tahun  2014,  meskipun  harus  berada  di  bawah  rekan  satu partainya  sendiri  yang  kini  menjadi  Bupati  Landak,  yaitu  Karolin  Margret  Natasha. Namun, karier politik Puan rupanya berhasil sampai ke titik puncak setelah rekapitulasi suara diselesaikan oleh  KPU. Berdasarkan hasil  rekapitulasi tersebut,  Puan merupakan caleg  peraih  suara  tertinggi  se-nasional  dengan  raihan  sebanyak  404.034  suara  dari daerah pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Pencapaian itu  membuat  Puan  memiliki  legitimasi  yang  kuat  untuk  menjadi  perwakilan  PDI- Perjuangan pada posisi pimpinan DPR. Apalagi,  hal itu semakin mulus adanya setelah revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengembalikan ketentuan pengisian jabatan pimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Alhasil, karena PDI-Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang dengan capaian 128 kursi di DPR, menjadikan Puan yang merupakan salah satu pengurus DPP dapat dicalonkan menjadi pimpinan DPR.
Dengan  terpilihnya  Puan  Maharani  sebagai  ketua  DPR  yang  baru,  menarik kemudian  untuk  diulas  lebih  lanjut  adalah  menyangkut  dengan  sejauh  mana  hal  itu dapat  dimaknai  sebagai  harapan  baru  bagi  perempuan  Indonesia  atau  justru  hanyalah merupakan  simbolisme  semata.  Hal  tersebut  tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari
realitas  politik  yang  menunjukkan  bahwa  besarnya  biaya  untuk  maju  dalam  pemilu menjadi  hambatan  kandidat  perempuan.  "Terlalu  besarnya  modal  yang  harus dikeluarkan untuk bisa duduk ke bangku parlemen membuat perempuan memilih untuk tidak  maju  sebagai  kandidat"  ujar  Rahayu  Saraswati  selaku  peneliti  CWI  dalam wawancaranya dengan jurnal perempuan.
Sistem  politik,  pemilu  dan  kepartaian    yang  belum  ramah  terhadap  perempuan menjadi  problem  yang  perlu  diperhatikan  (Daniswara  &  Riwanto,  2021).  Hasil penelitian  CWI  tahun  2019  mengenai  perwakilan  perempuan  membuktikan  bahwa partai  politik  cenderung  menganggap  bahwa  pencalonan  perempuan  hanya  untuk memenuhi  kuota  admnistratif.  Perwakilan  perempuan  juga  seringkali  hanya  dimaknai sebagai  tabungan  suara  partai.  Kebanyakan  partai  yang  mengusung  perempuan  juga tidak  turut  memberikan  penguatan  kapasitas  kader.  Penelitian  itu  turut  menekankan pada  sisi  paradoks  dari  kebijakan  afirmatif  pemilu.  Tidak  hanya  secara  sistem,  namun budaya masyarakat yang masih patriarkis menjadi penghambat perempuan untuk terjun ke  dunia  politik.  Kultur  politik  juga  masih  memperlihatkan  maskulinitas,  sehingga kebijakan relatif belum menyeluruh ramah terhadap perempuan.
Kebijakan yang sensitif terhadap kepentingan perempuan sebenarnya sudah cukup masif di Indonesia. Hal itu contohnya dpat dilihat dari kebijakan UU No. 23 tahun 2004 mengenai  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  UU  No.  12  tahun  2006 mengenai  kewarganegaraan,  UU  No.  21  tahun  2007  mengenai  pemberantasan perdagangan  orang  dan  lain  sebagainya.  Hanya  saja  banyak  kebijakan  lain  yang tumpang  tindih  dengan  kemaslahatan  perempuan.  Beberapa  hal  lain  turut  luput  dari regulasi  pemerintah,  seperti  regulasi  penjara  perempuan.  Kebijakan  soal  perempuan juga ada yang mengalami penangguhan seprti RUU PKS. Harapan Bagi Kebijakan Pro Perempuan?
Hadirnya  sosok  perempuan  sebagai  ketua  parlemen  turut  memunculkan  harapan baru.  Eksistensi  perempuan  dalam  parlemen  penting  dalam  membenahi  kebijakan mengenai  perempuan.  Hal  itu  tentu  karena  kesamaan  pengalaman  sebagai  perempuan, sehingga  memiliki  preferensi  yang  senada,    kemudian  dapat  menciptakan  kebijakan yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  perempuan.  “Semangat  Kartini  selalu menginspirasi kami meluaskan aspek pendidikan dan menekan angka buta huruf” kata Puan, dilansir dari Liputan6com.

## Kesimpulan
Adapun,  dengan  dilandaskan  pada  teori  feminis  mengenai  keterwakilan perempuan  yang  diungkapkan  oleh  Anne  Phillips,  dapat  dikatakan  bahwa  pentingnya political presence atau kehadiran sosok wakil yang memiliki kesamaan identitas dengan konstituen.  Kesamaan  identitas  mempengaruhi  kesamaan  ide  dalam  pembuatan kebijakan. Seperti  wakil  perempuan berhak berbicara mengenai  persoalan kepentingan perempuan.  Walaupun  teori  itu  tidak  menjamin  keterwakilan  perempuan  sepenuhnya bisa  diwakili  oleh  identitas.  Mengingat  identitas  seseorang  saat  ini  tidak  hanya  satu.
Seperti pada sosok perempuan, tentu di masyarakat perempuan juga terbagi dalam kelas sosial  yang  berbeda  kebutuhannya  satu  sama  lain.  Meskipun  perempuan  secara  kodrat memiliki kebutuhan yang sama.
Biblaiografi
al  Hamid,  Rizal.  (2022).  Reinterpretation  Of  Understanding  Pancasila  And  The  Value Of  Diversity  Post-Reform  Era:  Reinterpretasi  Pemahaman  Pancasila  Dan  Nilai- Nilai  Kebhinekaan  Pasca  Reformasi. Empirisma:  Jurnal  Pemikiran  Dan Kebudayaan Islam , 31 (1), 16–29. https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i1.448
Aziz,  Faadillah  Irsyad.  (2021). Politik  Identitas  Komunitas  KEPEMUDAAN  (Studi Kasus  Paguyuban  Pemuda  13  di  Perum  Kertasari,  Desa  Sukamaju,  Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis) . Universitas Siliwangi.
Daniswara, Vani Oviana, & Riwanto, Agus. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Dalam  Pemilu  Tahun  2019 (Analisis  Yuridis  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  Dikaitkan  Dengan  Perolehan  Kursi  Anggota  Dewan Perempuan). Res Publica , 5 (1), 98–113. https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58448
Dewi,  Putu  Yulia  Angga.  (2020).  Paradigma  Inisiasi  Kultural  Ke  Multikulturalisme.
Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya , 4 (1), 33–46. https://doi.org/10.55115/purwadita.v4i1.538
Habibi,  Nadhir  Muhammad.  (2019). Kritik  Herbert  Marcuse  atas  kategori  eros  milik Sigmund  Freud:  Studi  Literatur .  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim.
Husain, Sulfitri. (2021). Problem Sosial Budaya. Nuta Media .
Marina,  Nurul  Fitria.  (2019).  Peran  Ruang  Terbuka  Hijau  dalam  Pembangunan  Kota. Prosiding  Seminar  Nasional  Rekayasa  Teknologi  Dan  Industri  (ReTII)  Ke-14 , 14 (14), 473–478. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
Susilo, Muhammad Edy, & Nisa, Nurul Latifatun. (2019). Strategi Komunikasi Politisi Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi , 16 (1), 54–65.
https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.2682
Wati,  Widya.  (2021).  Menguatnya  politik  identitas  di  indonesia  baik  karena  faktor agama,  sosial,  dan  etnis. Jurnal  Pendidikan  PKN  (Pancasila  Dan Kewarganegaraan) , 2 (2), 66–87.
Wulandari,  Maulina  Pia,  Zahro,  Maharina  Novia,  &  Sujoko,  Anang.  (2022).  Strategi Komunikasi  Politik  Politisi  Perempuan  Dalam  Membangun  Citra  Pemimpin Perempuan  (Analisis  Naratif  Gaya  Komunikasi  Politik  Khofifah  Indar Parawansa). Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 14 (1), 26–49.