## Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan
Volume 17, Issue 1, June 2023
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal
Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 17(1), 33-51, Juni 2023 | 33

## WALI HAKIM ALASAN PANDEMI PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM (Studi KUA Cluring dan Tegadlimo)
Qorrie Cornea Sunarto 1 *, Isroqunnajah Isroqunnajah 2 , M. Aunul Hakim 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur 65323, Indonesia
1 * qorrie.cornea@gmail.com , 2 abinala@syariah.uin-malang.ac.id ,
3 aunulhakim@gmail.com

## Abstract :
The early  2020 pandemic restricted activities  and  marriage  is  one of the events that had  an effect.  The government has created on Large Scale Restrictions Enforcement to the Community Activities Restrictions Enforcement.  So  that  some  lineage  guardians  who  lived  in  various  regions  were  unable  to  attend  the marriage contract. As a result, the Office of Religious Affairs initiated steps to assign custody to a magistrate guardian, which  should still be possible for  Taukil guardians to  carry  out  without  removing the lineage guardian.  This  research  aims  to  analyze  the  use  of  magistrate  guardians  from  the  perspective  of  legal awareness theory. Things like this are field research that employs a qualitative descriptive approach. The collection  of  data  used  is  interviews  and  documentation.  The  stage  of  data  processing  includes  re- examination( editing ), categorization ( Clasifiying ), analysis ( analyzing ), and conclusions ( concluding ). The result of this analysis revealed that the process to utilize the magistrate guardian was demonstrated by the presence of a letter of application for the magistrate guardian, then the Office of Religious Affairs would re- examine (Rafak) would re-examine ( Rafak ) the completeness of the files to unearth evidence relevant to the utilization of the magistrate guardian. In the circumstance of employing a magistrate guardian as the guardian of a marriage ceremony during a pandemic emergency to prevent slander and adultery, the Islamic Law perspective is a relief. Due to low levels of education, law enforcement factors, and inadequate facilities, lineage guardians legal cognizance regarding magistrate and Taukil guardians is very limited.
Keywords: Magistrate guardian, Legal Awareness, Pandemic, Taukil
Copyright (c) 2023 Qorrie Cornea Sunarto, et al.
* Corresponding author : Qorrie Cornea Sunarto Email Address : qorrie.cornea@gmail.com (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) Received : March 9, 2023; Revised : June 7, 2023; Accepted : June 13, 2023; Published : June 15, 2023

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  tahun  2020  masyarakat  Internasional  digemparkan  lewat  munculnya pandemi  covid-19  yang  menjangkiti  nyaris  semua  negara  tak  terkecuali  termasuk Indonesia. Kronologis munculnya covid-19 terjadi di bulan Desember akhir tahun 2019 yang  mana  wabah  infeksi  coronavirus  2  (SARS-Cov-2)  mengakibatkan  infeksi  saluran pernafasan  akut  yang  terjadi di  Kota  Wuhan, Provinsi  Hubei  Cina 1 .  Covid-19  ini  selain berpengaruh  pada  kesehatan,  melainkan  juga  berpengaruh  pada  perekonomian, pendidikan,  sampai  kegiatan  sosial  masyarakat.  Sehingga  dengan  tegas  pemerintah
1 I M A Widnyana and others, ‘COVID - 19: Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan’, Yayasan Kita Menulis , 2020.
Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran.... doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
menerapkan  kebijakan  diawali  dari  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  hingga adanya  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  mengakibatkan kegiatan  sosial  masyarakat  menjadi  terbatas.  Salah  satu  kegiatan  masyarakat  yang berdampak adalah kegiatan keislaman yaitu pernikahan atau perkawinan.
Tercatat di masa pandemi tahun 2020 terdapat 1.271.321 melakukan perkawinan, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 422.508 perkawinan di seluruh Indonesia. Adapun di Jawa Timur terdapat 163.667 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan  sebanyak  6.594  perkawinan.  Khususnya  di  daerah  Kecamatan  Cluring terdapat  659  perkawinan  dan  di  daerah  Kecamatan  Tegaldlimo  sebanyak  482 perkawinan  pada  tahun  2020  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Sedangkan  pada  tahun  2021 terdaftar sebanyak 608 di Kecamatan Cluring dan sebanyak 564 di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi 2 .
Menilik kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi masa ini, sebagai upaya menekan penyebaran  virus,  Presiden  Jokowi  menetapkan  prosedur  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kejadian itu menimbulkan pada sebagian wali nasab yang berada di luar daerah yang berbeda tidak dapat  menghadiri  pernikahan  dikarenakan  adanya  pembatasan  di  tiap  wilayah  yang melarang setiap orang tidak boleh bepergian 3 . Sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berkaitan Perkawinan telah dideskripsikan sesungguhnya perkawinan ialah keluarga (rumah tangga) dibina oleh hubungan pria dan wanita sebagai pasangan demi kebahagiaan  dan  kekekalan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa 4 .  Disebutkan  pula  pada Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  2  menjelaskan  perkawinan  disebut  juga  sebagai pernikahan,  yakni  ibadah  sebagai  mematuhi  amanat  Allah  dengan  cara  melaksanakan kesepakatan yang sangat kuat ataupun mitssaqan ghalidzan 5 .
Mengenai rukun suatu perkawinan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab serta kabul. Perkawinan dikatakan sah apabila terdapat wali nikah yakni  suatu  rukun  wajib  yang  harus  dipenuhi.  Sebagaimana  hadis  Nabi  Hadis  yang berbunyi:  Dari  Aisyah  berucap;  Rasulullah  Saw  bersabda:  Bagi  wanita  yang dinikahkan tidak seizin walinya, oleh sebab itu nikahnya batal (dikatakan sampai tiga kali). Apabila lelakinya telah melakukan hubungan seksual dengan si wanita, bahwa ia  berhak  atas  pemberian  dari  pria  tersebut,  sebab  kehormatannya  halal  baginya. Apabila  seorang  wali  menolak  menikahkan,  bahwa  hakimlah  yang  akan menggantikan selaku wali untuk seseorang yang tidak ada wali (HR. Abi Daud) 6 . Pada  uraian  hadis  diatas  bahwasanya  tanpa  disertai  wali  maka  rukun  dari perkawinan tersebut tidak sah. Namun, apabila tidak ada wali nasab sudah seharusnya
2 Indon esia Kementrian Agama Republik, ‘Sistem Informasi Kepenghuluan’, 2022 <https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>.
3 Risky Rahayu, ‘Eksistensi Dan Kedudukan Wali H akim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)’ (IAIN Bone, 2022) <http://repositori.iain -bone.ac.id/901/>.
4 Presiden Republik Indonesia and I Bab, ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , 1974 <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf>.
5 Khamim Muhammad Ma’rifatulloh, ‘Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang - Undang Perkawinan Dan Undang- Undang Administrasi Kependudukan’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>.
6 Eko Rial Nugroho and Abdul Wahid, ‘Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam’, Wajah Hukum , 3.2 (2019), 121 – 32 <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>.
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
yang  berwenang  menjadi  wali  ialah  wali  hakim  sebagaimana  tertera  pada  Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1 sesungguhnya wali hakim bisa berperan selaku wali nikah  jika  ketiadaan  wali  ataupun  tidak  bisa  datang  ataupun  tak  dapat  ditentukan keberadaannya ataupun ghaib (hilang) atau adlal maupun enggan (menolak) 7 . Pada  masyarakat  Kecamatan  Cluring  dan  Tegaldlimo,  misalnya,  sebagian  besar kepala  keluarga  atau  anggota  keluarga  laki-laki  mencari  penghidupan  dengan  menjadi tenaga kerja di luar daerah. Ketika salah seorang anak atau saudara perempuan mereka hendak  menikah,  mereka  tidak  hadir  dalam  prosesi  pernikahan  sebagai  wali,  dengan alasan terkendala PSBB ataupun PPKM. Maka, sebagai solusinya pihak KUA menawarkan penggunaan  wali  hakim  bagi  yang  walinya  berada  di  luar  daerah.  Sebanyak  18  kasus melakukan praktik penggunaan wali hakim masa pandemi di KUA Cluring dan 17 kasus di  KUA  Tegaldlimo  pada  tahun  2020-2021.  Praktik  penggunaan  wali  hakim  di  masa pandemi  menjadi  hal  yang  sangat  mudah  dilakukan  tanpa  mengindahkan  ketentuan syariah tentang perwalian.
Mengalihkan  perwalian  ke  wali  hakim  masih  ada  cara  atau  media  yang  dapat memfasilitasi  berlangsungnya  perkawinan  dengan taukil  wali  bil  kitabah (wali  yang jauh/di luar daerah memberikan kuasa perwalian kepada pihak yang ditunjuk diketahui oleh dua orang saksi). Sebagaimana perwakilan wali tercantum pada Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Terkait Pencatatan Perkawinan dan direvisi pada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Terkait Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4 dan 5 sesungguhnya  bagi  yang  melangsungkan  akad,  Wali  nasab  mewakilkan  ataupun menyerahkan kepada Ketua KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), ataupun orang lain yang mana kualifikasinya tercukupi guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah. Wajib bagi wali membuat surat taukil wali andaikata tidak dapat datang ketika akad nikah yang mana diamati  oleh  2  (dua)  orang  saksi  serta  diperlihatkan  kepada  KUA Kecamatan/Penghulu/PPN  LN(Pegawai  Pencatat  Nikah  Luar  Negri)/PPPN  (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) berdasarkan kediaman walinya berada 8 . Demikian wali nasab masih diperlukan meskipun mereka tinggal di tempat yang jauh dari kediaman mempelai wanita.
Penelitian  tentang  penggunaan  wali  hakim  telah  diteliti  oleh  Muhammad  Kharfi, Yustafad, dan Reza Ahmad Zahid pada tahun 2019 dengan judul Masafatul Qashri Sebagai Penetapan  Wali  Hakim  Dalam  Pernikahan  (Studi  Kasus  di  KUA  Kecamatan  Kota  Kota Kediri) bahwasanya penetapan wali hakim dikarenakan wali jauh atau masafatul qashri yang  dilakukan  di  KUA  Kecamatan  Kota Kota Kediri  sedikit  perbedaan  dan  perubahan seperti penyelenggaraan perkawinan dengan menggunakan  wali nasab. Namun, dalam pengambilan  menjadi  wali  hakim  memerlukan  surat  keterangan  terkait  kondisi  wali mempelai wanita yang berada di tempat yang cukup jauh, yakni sejauh masafatul qashri . Pernikahan  dengan  memanfaatkan  wali  hakim  dalam  buku  nikahnya  tercantum  nama wali hakim selaku wali ketika dilangsungkannya pernikahan tersebut.
7 Farid Afif Syahputra Rinaldi, ‘Dispari tas Penetapan Ahli Waris Ayah Dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HIdayatullah Jakarta) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59150>.
8 Nattasya Meliannadya, ‘Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Te ntang Taukil Wali: Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/16905/>.
Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran.... doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
Adapun penelitian berkaitan terhadap teori kesadaran hukum yaitu salah satunya tesis  yang  ditulis  oleh  Masyanto  pada  tahun  2019  dengan  judul  Respon  Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto  (Studi di  Desa  Plampa’an,  Kecamatan  Camplong,  Kabupaten Sampang).  Pada penelitian  tersebut  melihat  bagaimana  kesadaran  hukum masyarakat  Desa  Plampa’an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait pencatatan perkawinan serta hasilnya masih  rendahnya  yang  mendaftarkan  perkawinannya  di  KUA.  Sehingga,  hasil  yang tampak  kesadaran  hukum  pada masyarakat  Desa  Plampa’an,  Kecamatan  Camplong, Kabupaten  Sampang  cukup  rendah  dikarenakan  faktor  ekonomi  yang  rendah, pengetahuan  yang  lemah,  maupun  hubungan  antara  warga  dengan  pihak  KUA  sangat terbatas.
Merujuk pada judul penelitian yang telah di cantumkan serta dari hasil penelitian terdahulu  yang  telah  dipaparkan,  sehingga  ditemukan  adanya  perbedaan  terhadap penelitian  terdahulu  yakni  waktu  kejadian  ketika  penggunaan  wali  hakim  pada  saat pandemi serta pengambilan taukil wali dengan melibatkan Kepala KUA Cluring, Kepala KUA Tegaldlimo, dan wali nasab sebagai informan pada penelitian ini. Dimana perilaku masyarakatnya terhubung dengan kesadaran hukum yang menjadikan manusia titik tolak demi  tujuan  masyarakat  itu  sendiri.  Kesadaran  hukum  terlihat  pada  tingkah  laku masyarakat  jika  melaksanakan  atau  mempraktekkan  pada  dirinya,  yakni penyelenggaraan  ketentuan,  sistem  perundangan  berkaitan  moral  (adab)  dan  etik (kultur) berdasarkan adat dan rutinitas 9 . Karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum  adalah  suatu  bukti  ketaatan  kepada  pemerintah.  Sebagaimana  tertuang  dalam kalam Allah surah An- Nisa’ ayat 59.
لا اَهُيَأ اَي
ْمُكْنِم رمَلأا يلُأ  َو َلوُس  رلا اوُعيِطَأ  َو َالله اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنْيِذ
“ Hai orang-orang yang beriman! Tunduklah pada Allah serta tunduklah pada Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu ...” 10
Menurut  Al-Syaukaniy  makna  dari  ulil  amri  yaitu  para  imam,  sultan,  hakim,  dan seseorang yang mempunyai kekuasaan sesuai syariat. Patuh kepada ulil amri merupakan menjalankan  perintah  dan  menghindari  apa  yang  dilarang  selama  bukan  untuk kemaksiatan.  Sehingga  jika  mereka  telah  patuh  melaksanakan  peraturan  yang  berlaku maka kesadaran hukumnya terpenuhi atau cukup baik.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menerapkan penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian lapangan 11 melalui  penelusuran  langsung  di  KUA  Kecamatan  Cluring  dan  Kecamatan Tegaldlimo  serta  menerapkan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  yang
9 A W Widjaya, Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984).
10 Tomi Azis Khan Sir, Sugeng Wanto, and Husna Sari Siregar, ‘Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Islam Dan Kristen Protestan’, ANWARUL , 3.3 (2023), 345 – 60 <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1031>.
11 S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2021).
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
diterapkan yakni pertama, data primer bersumber dari pihak pertama yakni Kepala KUA Cluring,  Kepala  KUA  tegaldlimo,  wali  nasab,  berserta  dokumen  catatan  nikah  terkait penggunaan  wali  hakim  selama  pandemi  covid-19.  Kedua,  data  sekunder  berasal  dari buku-buku  tentang  perkawinan  maupun  buku-buku  kesadaran  hukum  Soerjono Soekanto.
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua teknik yaitu metode wawancara kepada Kepala KUA Cluring, Kepala KUA Tegaldlimo, dan wali nasab untuk mendapatkan informasi yang dilakukan antara dua orang yang saling diskusi pendapat maupun pikiran melalui tanya jawab dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang tidak langsung, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi atau juga bisa disebut sebagai metode dokumenter yaitu metode menelusuri data sejarah atau lampau 12 . Dan kesimpulan  ( concluding )  yaitu  mengambil  kesimpulan  berupa  data  yang  ditemukan selepas dianalisis guna mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang masalah dari yang kurang jelas menjadi jelas 13 .
Metode  pengolahan  data  melalui  tahapan  sebagai  berikut:  pemeriksaan  ulang ( editing )  yaitu  meneliti  ulang  seluruh  data  yang  didapatkan,  prosedur  editing  ini mengamati  aspek kejelasan,  kecocokan,  dan  keutuhan 14 .  Klasifikasi  ( clasifiying ) adalah menggolongkan  berbagai  informasi  yang  didapat  dan  sudah  direduksi  sesuai  pokok permasalahan, sehingga hasil yang keluar benar-benar terkait permasalahan yang ada. Analisis  ( analyzing )  yaitu  bahan  hukum  yang  telah  terangkum  selanjutnya  dianalisis sesuai  dengan  metode kualitatif yakni  penelitian  yang  melahirkan  informasi  deskriptif analitis,  serta  terangkum  selanjutnya  mengungkap  bukti  yang  ada  guna  diambil kesimpulan maupun saran.
Adapun  untuk  menguji  keabsahan  data  yang  dikumpulkan,  maka  peneliti  akan melakukan  beberapa  langkah  diantaranya:  Melakukan  wawancara  dengan  pelaku atau wali  hakim  di  KUA  Cluring  dan  Tegaldlimo,  dan  wali  nasab.  Pengecekan  wali  nasab terhadap isi dokumen. Isi dokumen di bandingkan dengan hasil wawancara wali nasab terkait penggunaan wali hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Paparan Data KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo
a. KUA Cluring
Cluring  merupakan  satu  diantara  25  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Cluring bersebelahan dengan Kecamatan Srono dan Kecamatan Gambiran.  Kecamatan  Cluring  memilki  luas  wilayah  sebesar  97,44  km 2 .  Kecamatan Cluring  memiliki  sembilan  desa  diantaranya  ada  Desa  Sembulung,  Desa  Tampo,  Desa
12 Hasti Sulaiman, Fransiskus Xaverius Rema, and Anita Anita, ‘Menelusur i Jejak Sejarah Peninggalan Portugis Di Kampung Numba’, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6.2 (2018), 237 – 50 <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1528>.
13 Masyanto Masyanto, ‘Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa’an. Kec, Camplong. Kab, Sampang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/>.
14 S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018).
Plampangrejo,  Desa  Kaliploso,  Desa  Benculuk,  Desa  Cluring,  Desa  Tamanagung,  Desa Sraten, dan Desa Sarimulyo 15 .
Layanan masyarakat yang bergerak di bagian Agama Islam di Kecamatan Cluring salah  satunya  adalah  Kantor  Urusan  Agama  atau  KUA.  KUA  Cluring  terletak  di  Jalan Diponegoro, Dusun Kepatihan, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.  Kantor  KUA  Cluring  berdekatan  dengan  koramil  Angkatan  Darat  dan  Kantor Kecamatan Cluring. Adapun Jumlah personel di Kantor KUA Cluring terdapat satu orang Kepala KUA, dua orang penghulu, tiga orang staff dan satu tenaga kebersihan.
Adapun Peran KUA Cluring diantaranya sebagai berikut: pendataan nikah maupun rujuk; pembinaan masjid, zakat, serta wakaf; pengukuhan kerukunan umat, ibadah sosial, dan  produk  halal;  pembinaan  haji  atau  umroh  dan  manasik  haji;  penyajian  panduan keluarga sakinah; serta penyajian panduan hisab rukyat.
Tabel 1 . Data Pernikahan di KUA Cluring Tahun 2020-2021 No. Desa Data Pernikahan Wali Nasab Wali Hakim (sebab lain-lain) Wali Hakim Karna Pandemi 1. Sembulung 110 93 14 3 2. Tampo 99 85 13 1 3. Plampangrejo 84 67 16 1 4. Kaliploso 90 79 11 - 5. Benculuk 233 213 17 3 6. Cluring 234 207 21 6 7. Tamanagung 118 98 18 2 8. Sraten 144 127 15 2 9. Sarimulyo 155 146 9 - Total 1.267 1.115 134 18

## b. KUA Tegaldlimo
Kecamatan Tegaldlimo terletak di tanjung Blambangan yang menjuru ke Samudera Hindia  serta  sebagian  besar  kawasan  dikelilingi  oleh  Taman  Nasional  Alas  Purwo. Kecamatan  Tegaldlimo  memiliki  luas  sebesar  1.341,12  km 2 merupakan  kecamatan terluas  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Kecamatan  Tegaldlimo  dibagi  menjadi  9  desa diantaranya  Desa  Kalipait,  Desa  Kedungasri,  Desa  Kedunggebang,  Desa  Kedungwungu, Desa  Kendalrejo,  Desa  Purwoagung,  Desa  Purwoasri,  Desa  Tegaldlimo,  dan  Desa Wringinpitu 16 .
Kecamatan  Tegaldlimo  memiliki  pelayanan  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang Agama  Islam  dibawah  naungan  Kementrian  Agama  (Kemenag)  yaitu  Kantor  Urusan Agama atau biasa disingkat KUA. KUA Tegaldlimo terletak di Jalan Koptu Ruswadi No.2, Sumberejo, Tegaldlimo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun jumlah
15 Diba Carolin Farah, ‘Penerapan Pelayanan Keberangkatan Penumpang Dan Kendaraan Terhadap Ticketing System Enviro nment Di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur’ (politeknik transportasi sungai danau dan penyeberangan palembang, 2021) <http://repository.poltektranssdp-palembang.ac.id/164/>.
16 Carolin Farah.
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
personel di Kantor KUA Tegaldimo terdapat 1 orang Kepala KUA, 2 orang penghulu, 2 orang staff serta 1 petugas kebersihan.
Adapun Penanganan yang ditangani oleh KUA Tegadlimo berupa: pendataan nikah maupun rujuk; bimbingan perkawinan; konsultasi keluarga; layanan bimbingan agama islam; bimbingan kemasjidtan, madrasah diniyah, dan pondok pesantren; informasi haji serta umroh; layanan zakat, infaq serta wakaf; pengukuran arah kiblat; serta ikrar masuk Islam.
Tabel 2 . Data Pernikahan di KUA Tegadlimo Tahun 2020-2021 No. Desa Data Pernikahan Wali Nasab Wali Hakim (sebab lain-lain) Wali Hakim Karna Pandemi 1. Kalipait 117 107 7 3 2. Kedungasri 92 88 4 - 3. Kedunggebang 174 159 13 2 4. Kedungwungu 108 91 15 2 5. Kendalrejo 95 87 7 1 6. Purwoagung 94 82 9 3 7. Purwoasri 84 76 8 - 8. Tegaldlimo 152 132 16 4 9. Wringinpitu 130 120 8 2 Total 1.046 942 87 17 c. Tabel Wali Nasab Tabel 3 . Data Wali Nasab No. Nama Wali Nasab Alamat Pekerjaan Alasan Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi 1.  Meseriyanto Tamanagung Cluring Buruh Pabrik Tidak bisa menjadi wali dikarenakan Bandara Kuala Lumpur di tutup 2.  Supriyadi Kadir Desa Cluring Karyawan Swasta Tidak  bisa menjadi wali nikah dikarenakan tidak dapat cuti dan terkendala PPKM 3.  Wikidi Giyantoro Kendalrejo Tegaldlimo Karyawan Swasta Terkendala tidak dapat cuti dan PSBB 4. Mahmudi (saudara kandung pengantin wanita) Ringin Anom Tegaldlimo Perkebunan Tidak bisa menjadi wali nikah karna tidak dapat cuti semasa PPKM

## 2. Prosedur  Penggunaan  Wali  Hakim  Masa  Pandemi  di  KUA  Cluring  dan  KUA Tegaldlimo
Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah Kementrian Agama telah mengeluarkan kebijakan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi salah satunya  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  telah ditetapkan  pada  tanggal  10  Juni  2020  mengenai  kebijakan  pelayanan  pelaksanaan  di masa pandemi tatanan normal baru (new normal) diatur pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid  mempunyai  maksud  dan  tujuan  mencegah  dan  mengurangi  risiko  penyebaran wabah  Covid-19  serta  melindungi  pegawai  KUA  Kecamatan  maupun  masyarakat  saat diadakan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  ini    melingkupi  arahan  serta  ketetapan implementasi penyajian nikah ketika masa pandemi COVID-19 konsisten berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaran Aktivitas Kegamaan di Rumah Ibadah.
Berikut isi dari SE Dirjen Bimas Islam No.6 Tahun 2020:
a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memberikan pelayanan pencatatan nikah setiap jam setiap hari kerja, sesuai dengan aturan struktur organisasi yang telah di tetapkan;
b. Anda  dapat  mendaftarkan  pernikahan  anda  baik  secara  online  melalui  website simkah.kemenag.go.id, ataupun pergi ke Kantor KUA Kecamatan sekitar;
c. Sebagai  halnya  ditujukan  pada  angka  1  serta  angka  2  berhubungan  tata  cara pendaftaran  nikah,  inspeksi  nikah  serta  penyelenggaraan  akad  nikah diselenggarakan  diharuskan  mengikuti  protokol  kesehatan  serta  meminimalisir terjadinya kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
d. Penyelenggaraan akad nikah bisa diselenggarakan di KUA ataupun di luar KUA;
e. Akad  nikah  yang  diselenggarakan  di  KUA  ataupun  di  rumah  dihadiri  maksimal  10 (sepuluh) anggota keluarga;
f. Akad nikah yang diselenggarakan di Masjid ataupun gedung konferensi dihadiri maksimal 20% dari daya tampung tempat  serta dilarang melebihi 30 (tiga puluh) hadirin;
g. KUA Kecamatan wajib mengatur segala yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah agar protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
h. Akad  nikah  diselenggarakan  di  luar  KUA,  maka  Ketua  KUA  Kecamatan  dapat menyelaraskan  serta  bekerja  sama  dengan  pihak  yang  terhubung  yakni  petugas keselamatan untuk pengawasan penyelenggaraan akad nikah berdasarkan protokol kesehatan yang ketat;
i. Apabila peraturan pada angka 5 serta angka 6 tidak terlaksana, maka Penghulu patut membatalkan penyelenggaraan nikah disertai penolakan secara tertulis disaksikan oleh petugas keamanan sebagaimana form terlampir;
j. Ketua KUA Kecamatan melaksanakan pengaturan terkait strategi aturan normal baru pelayanan nikah kepada Kepala Gugus Tugas Kecamatan;
doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
k. Ketua Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melangsungkan peninjauan serta pengoperasian penyelenggaraan aturan normal baru pelayanan nikah di kawasannya masing-masing 17 .
Jika semua dokumen nikah sudah lengkap, kedua calon pengantin mendatangi akad nikah  di  KUA  setempat  dimana  dilaksanakan  akad  nikah.  Tidak  ada  biaya  untuk  akad nikah jika dilakukan di Kantor KUA. Namun, jika akad dilakukan di tempat lain, pasangan tersebut  tetap  harus  menyerahkan  slip  setoran  biaya  nikah  ke  KUA  setempat  beserta biaya layanan sebesar Rp. 600.000.
Alur  Prosedur  Pemeriksaan  Berkas  di  KUA  Cluring  dan  KUA  Tegaldlimo  sebagai berikut:
1) Calon  pengantin  (khususnya  perempuan)  mengurus  berkas  persyaratan  nikah  di Kantor Desa setempat termasuk surat keterangan wali;
2) Pihak  desa  memeriksa  identitas  atau  data  diri  calon  pengantin  perempuan  dan walinya  untuk  diberikan  formulir  kelengkapan  nikah  (termasuk  keterangan  wali nikah) yang akan digunakan untuk mendaftar ke KUA Kecamatan dilaksanakannya nikah;
3) Pihak KUA memeriksa ulang ( rafak ) tentang kebenaran identitas atau data diri calon pengantin dan wali nikahnya;
4) Jika pada saat rafak wali nikahnya tidak hadir, pihak KUA akan menggali informasi tentang  wali  nikah  tersebut  secara  detail  (siapa,  mengapa  dan  dimana  walinya) sehingga diperoleh kepastian pihak yang akan menjadi wali nikahnya sekalipun yang bersangkutan  telah  membawa  surat  keterangan  nikah  dengan  menggunakan  wali hakim karena alasan tertentu;
5) Pihak  KUA  akan  memberikan  pelayanan  nikah  dengan  wali  hakim  jika  alasan  dan bukti-bukti yang yang disampaikan telah memenuhi ketetapan pasal 23 (1) Kompilasi Hukum Islam;
6) Jika wali nikah tidak ditemukan keberadaannya atau sedang di tempat yang sangat jauh/rantau (melebihi batas diperkenankan meng- qoshor sholat) dan wali tersebut (ayah  kandung)  tidak  dapat  hadir/dihadirkan  dalam  majelis  akad  nikah,  sehingga bergeser kepada wali hakim;
7) Contoh adanya beberapa pasangan nikah dengan wali hakim di saat terjadi PPKM di mana  ayah kandung  sebagai  wali  sedang  di  tempat  yang  sangat  jauh/rantau tidak dapat hadir karena PPKM, menggunakan wali hakim;
8) Pengantin  wanita  menanda  tangani  permohonan/pernyataan  nikah  dengan menggunakan wali hakim dan diketahui 2 (dua) orang saksi;
9) Pihak  KUA  terus  memberikan  kesempatan  kepada  keluarga  pengantin  untuk menghadirkan wali hingga waktu pelaksanaan nikah, jika wali  nikahnya hadir pada majelis akad nikah dia yang bertindak sebagai wali nasab dan jika tidak hadir maka walinya hakim.
Prosedur  pelaksanaan  akad  nikah  menggunakan  wali  hakim  di  KUA  Cluring  dan KUA Tegaldlimo sebagai berikut:
17 Kemenag Kemenag, ‘Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa Di Luar KUA, Ini Syaratnya’, 2020 <https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya- 4f093d>.
a) Penghulu  melakukan  pemeriksaan  ulang  berkas  atau  data  mengenai:  kedua  calon pengantin, wali, saksi, dan mahar.
b) Penghulu  menginformasikan  terkait  kelengkapan  dan  kebenaran  berkas  maupun data pernikahan.
c) Jika  kan  menggunakan  wali  hakim,  penghulu  menanyakan  kembali  kepada  catin (calon pengantin) wanita dan saksi atau keluarga tentang walinya tersebut.
d) Dan jika benar-benar harus dengan wali hakim, catin perempuan diminta menuliskan pernyataan atau ikrar wali hakim.
e) Kepala KUA ditunjuk menikahkan yang bertindak sebagai wali hakim.

## 3. Penggunaan Wali Hakim Masa Pandemi Dalam Kajian Hukum Islam
Perkawinan ialah suatu akad (kontrak) yang suci guna hidup menjadi suami istri yang sah/halal, membangun keluarga yang penuh sukacita serta kekal, dimana komponen umumnya  yaitu: adanya  kesepakatan  yang  suci  antara  suami  dan  istri; membangun keluarga  yang  bahagia,  tentram,  saling  menyayangi  maupun  mengasihi  serta  berkah; bahagia kekal abadi berupa moral, materiil serta spiritual 18 .
Syarat  sahnya  suatu  pernikahan  adalah  adanya  wali.  Jumhur  ulama  berpendapat bahwa pernikahan wajib adanya wali dan tidak sah jika tanpa wali 19 .  Tidak sahnya akad perkawinan  terjadi  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  satu  diantara  rukun  pernikahan sehingga  menyebabkan  pernikahan  yang  fasid  atau  batal 20 .  Sebagaimana  dalam  hadits diriwayatkan dari Aisyah ra secara marfu’ (berasal dari Nabi):
ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَمُّيَأ  َو يِل َوِب ّلاِإ َحاَكِن َلا :لاق مّلس و هيلع الله ىلص ّيبّنلا َّنَأ ةشءاع نع َف .ٌلِط اَب ،ٌلِط اَب ،ٌلِط اَب اَهُحاَكِنَف ٍّيِل َو  ِرْيَغِب ّيل َو َلا  ْنَم ُّيِل َو ُناطلُّسلاَف ُّيِل َو اَهَل  ْنُكَي مَل  ْنِإ ىسلايطلا دواد وبأ هاور( اهَل
Artinya:  Dari  ‘Aisyah sesungguhnya  Nabi  SAW  bersabda,  Tak  ada  nikah  selain  dengan (adanya)  wali,  serta  bagi  wanita  siapa  saja  yang  nikah  tanpa  wali  sehingga  nikahnya menjadi batal, batal, batal. Apabila ia tidak memiliki wali, seharusnya penguasa (hakim) sebagai wali untuk wanita yang tidak memiliki wali” (H.R. Abu Daud Al Thahalisy) 21 .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA Cluring juga mengatakan bahwa:
“ Pernikahannya  rusak  atau  fasid  juga  bisa  dibilang  perzinahan  yang  membatalkan pernikahan dikarenakan rukun nikahnya tidak terpenuhi ya karna nggak ada wali. ”
18 Mohd Idris Ramulyo, ‘Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Aga ma Dan Zakat Menurut Hukum Islam’, 2006 <http://library.stik -ptik.ac.id/detail?id=8644&lokasi=lokal>.
19 Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, ‘Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali)’, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara , 3.1 (2020), 82 – 96 <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862>.
20 Ariesthina Lelah, ‘Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam’, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law , 2.1 (2021), 1 – 15 <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>.
21 Husni A Jalil and Tia Wirnanda, ‘Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)’, Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 22.1 (2020), 82 – 92 <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
Sebagaimana penuturan dari Kepala KUA Cluring apabila pernikahan tanpa adanya wali  maka  pernikahannya  dianggap fasid atau rusak.  Adapun  urutan  wali  yang  berhak menjadi wali nikah sebagai berikut 22 :
1) Ayah
2) Kakek dari pihak ayah, buyut dan seterusnya
3) Saudara laki-laki kandung ataupun adik maupun kakak laki-laki kandung
4) Saudara laki-laki seayah ataupun adik maupun kakak laki-laki satu ayah lain ibu
5) Anak laki-laki mereka (keponakan laki-laki)
6) Kerabat keturunan dari pihak ayah yang paling dekat
7) Paman kandung (saudara kandung ayah yang seayah dan seibu)
8) Paman seayah lain ibu
9) Anak laki-laki paman kandung atau sepupu laki-laki
10) Keluarga dari pihak ayah yang paling dekat sebagaimana dalam warisan
11) Pemerintah yaitu seorang wali hakim yang memegang wilayah tersebut.
Pasalnya penggunaan wali hakim merupakan pilihan yang paling akhir setelah wali nasab. Bersandarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 sebenarnya wali hakim bisa berperan menjadi wali nikah jika ketiadaan wali ataupun tidak bisa datang ataupun tak dapat  ditentukan  keberadaannya  ataupun  ghaib  (hilang)  atau  adlal  maupun  enggan (menolak) 23 . Karena pada dasarnya wali qarib yang menjadi wali. Wali hakim bertindak jika wali qarib sedang dalam keadaan ihram, sehingga wali ab’ad tidak berhak menjadi wali. Begitupula apabila keseluruhan tiada wali, ataupun wali qarib dalam kondisi ‘adhal ataupun menolak menikahkan tanpa dasar yang dapat diperbolehkan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Demikian pula bila wali qarib sedang pergi dengan jarak sejauh dua marhalah (sekitar 60 km) maka akad pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim 24 . Apabila tiada wali ataupun enggan menikahkan maka kewalian berpindah kepada wali hakim atau sultan, berdasarkan  riwayat empat perawi hadits selain al-Nasai, yaitu hadits Nabi dari Aisyah dikatakan bahwa:
ُهَل  ىِل َو َلَ  ْنَم ُّىِل َو ُناَطْلُّسلاَف او ُّرَجَتْشا ِنِإَف ....
“ Apabila wali tersebut tidak mau(menolak) menikahkan sehingga sultan berperan selaku wali untuk perempuan yang tidak lagi mempunyai wali.” 25
Makna sultan yaitu pemerintahan ataupun Ketua KUA Kecamatan setempat. Kepala KUA Tegaldlimo menanggapi penggunaan wali hakim bahwasanya terjadi ketika adanya pandemi  yang  mengakibatkan  wali  nasabnya  tidak  bisa  menghadiri  akad  nikah dikarenakan  ketentuan  pemerintah  terkait  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar) sejak tahun 2020.
22 Shinta Berliana Putri, ‘Konsistensi Perilaku Berbusana Muslimah Mahasiswi PAI Di Dalam Maupun Di Luar Kampus UIN Ar- Raniry’ (UIN Ar -Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24204/>.
23 Rinaldi.
24 Karsi Rahayu, ‘Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Pers pektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)’ (IAIN Metro, 2018) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/>.
25 Moh Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhak kam Dalam Pernikahan Bawah Tangan’, Familia: Jurnal Hukum Keluarga , 2.1 (2021), 1 – 34.
Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran.... doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
Menurut Bapak Sunarto selaku Kepala KUA Tegaldlimo mengatakan:
“ melihat  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  merupakan  kebijakan  pemerintah  bahwasanya pernikahan  menggunakan  wali  hakim  ini  termasuk  kedaruratan  dikarenakan  wali nasa bnya tidak bisa pulang terhalang PSBB dan PPKM.”
Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan PSBB dan  PPKM  merupakan  bukti  kondisi  saat  itu  benar-benar  darurat  menjadikan  dasar bolehnya mengambil rukhshoh (keringanan) dalam melakukan kewajiban. Seperti halnya darurat  diperbolehkan  mengganti  wudhu  dengan  tayamum,  diperbolehkannya  orang sakit  sholat  dengan  duduk  atau  berbaring.  Demikian  juga  diperbolehkannya menggunakan wali hakim karna wali nasabnya mengalami kedaruratan tidak bisa pulang akibat  dari  dampak  covid-19  sehingga  adanya  penerapan  PSBB  dan  PPKM  tersebut berdasarkan kaidah adl-dlorurotu tubihu al mahdzuroh .
Pada kasus yang terjadi di KUA Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya disaat pandemi menggunakan  perwalian  wali  hakim  sebagai  bentuk  darurat  dikarenakan  jika  tidak segera menikah akan mengakibatkan fitnah dan perzinahan. Maka jalan yang ditempuh oleh calon pengantin yang sesuai arahan dari Kepala KUA untuk menggunakan wali hakim dikarenakan  wali  nasabnya  berada  di  tempat  yang  jauh  adalah  solusi  tepat  tanpa mengurangi ketentuan syariat dan aturan yang berlaku.
Pernikahan menggunakan wali hakim pada saat pandemi yang terjadi khususnya di wilayah  KUA  Kecamatan  Cluring  dan  Tegaldlimo  dipandang  sebagai  ikhtiar win  win solution yang  tidak  melanggar  kaidah  hukum  dan  tata  nilai  kehidupan  bermasyarakat dengan  pertimbangan  berfikir  bahwa:  hukum  agama  membolehkan  nikah  dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali nikahnya berada di tempat jauh; wali nasab telah  berusaha  pulang  untuk  menjadi  wali  nikah  putri  maupun  saudara  perempuan kandung akan tetapi terkendala pemberlakuan PSBB dan PPKM; penetapan waktu nikah telah disepakati oleh dua keluarga besar pengantin jika tidak segera dilaksanakan akan berakibat buruk; apabila wali nasab memaksakan pulang, secara psikologis wali tersebut melawan  aturan  pemerintah  dan  diharuskan  isolasi  yang  akan  memakan  waktu pelaksanaan pernikahan.
Adapun dampak hukum dari adanya pernikahan yang sah/halal yakni: bersenang- senang  dan  hubungan  seksual  halal  bagi  suami  istri  tersebut;  mahar  (mas kawin/seserahan)  yang  dipersembahkan  merupakan  milik  sang  istri;  munculnya kewajiban dan hak suami maupun istri, yakni suami memiliki peran selaku kepala/ketua rumah tangga serta istri memiliki peran selaku ibu rumah tangga; status anak sah di mata hukum  karena  perkawinan  tersebut  suami  berkewajiban  memberikan  nafkah  dan pendidikan bagi istri dan anak-anaknya; suami mewarisi harta kepada istri serta anak- anaknya;  ditampakkan  pantangan  perkawinan  sedarah;  anak  perempuan  berhak dinikahkan  oleh  ayah  kandungnya;  apabila  salah  satu  diantara  suami  ataupun  istri meninggal, sudah seharusnya  salah satu yang hidup menjadi  penjagaan terhadap anak dan hartanya.
Namun, perlu diketahui bahwasanya dalam hal kajian hukum Islam mengacu pada Undang-undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwasanya  pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah apabila adanya perizinan dari wali nasab ataupun melampirkan bukti alasan ketidakhadiran wali nasab. Akan tetapi, pelaku wali hakim atau Kepala KUA Kecamatan seharusnya menindak tegas terkait penggunaan wali
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
hakim dikarenakan masih ada cara tanpa menghilangkan peran wali nasab sebagai wali nikah salah satunya dengan taukil bil kitabah .
Walaupun keadaan darurat terkait kebijakan PSBB dan PPKM sudah seharusnya ada toleransi  terkait taukil wali  yang  mana  wali  bisa  mentaukilkan  ataupun  menyerahkan perwalian nikah kepada wakil yang telah dikehendaki. Seyogyanya aparat hukum yakni pihak KUA lebih leluasa memberikan kemudahan dalam hal taukil wali sehingga nantinya pernikahan  masih  menggunakan  hak  perwalian  nasabnya.  Tentunya  pihak  KUA memberikan  fasilitas  berupa  format taukil wali  yang  bisa  diakses  maupun  dikirimkan kepada  wali  nasab  yang  membutuhkan,  kemudian  setelah  terisi  oleh  wali  nasab  akan dikirimkan  kembali  kepada  pihak  KUA  tempat  tinggal  wali  nasab  untuk  dikirimkan kepada pihak KUA Kecamatan tempat mempelai pengantin wanita melaksanakan akad nikah.
4. Tanggapan  Wali  Nasab  Terkait  Wali  Hakim  dan Taukil Wali  Perspektif Kesadaran Hukum
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Cluring  serta  Kecamatan  Tegaldlimo  adalah lembaga  yang  membidangi  Agama  Islam  salah  satunya  urusan  pernikahan  di  wilayah Kecamatan  Cluring  dan  Kecamatan  Tegadlimo.  Dalam  penentuan  wali  nikah  dengan alasan pandemi dikarenakan wali nasab berada jauh menyebabkan tidak bisa menghadiri akad nikah adanya peraturan PSBB dan PPKM sehingga KUA Cluring dan KUA Tegaldlimo mengambil keputusan wali nikah yaitu wali hakim.
Melihat fakta di lapangan Kecamatan Cluring dan Tegaldlimo bahwasanya banyak yang menggunakan wali hakim daripada taukil bil kitabah . Sebagaimana taukil wali telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4-5 yang kemudian diperjelas Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 4 dan 5 bahwasanya  untuk  melaksanakan  akad,  Wali  nasab  menyerahkan  kepada  Ketua  KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN(Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPPN (Pembantu Pegawai  Pencatat  Nikah),  ataupun  orang  lain  kualifikasinya  tercukupi  guna menyelenggarakan ijab qabul ketika akad nikah. Wajib bagi wali membuat surat taukil wali jika tidak bisa datang ketika akad nikah yang diamati oleh 2 (dua) orang saksi serta diperlihatkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN(Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)/PPPN  (Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah)  berdasarkan  kediaman  walinya berada 26 .
Adapun  Soerjono  Soekanto  mengatakan  indikator  dari  kesadaran  hukum diantaranya yakni 27 :
a. Pengetahuan  hukum,  yaitu  dimana  individu  mengerti  jika  perilakunya  diatur  oleh hukum yang tidak diperbolehkan ataupun perilaku yang diizinkan. Adapun peraturan hukum berupa hukum tertulis dan tidak tertulis.
Pak  Meseriyanto  yang  bekerja  di  Malaysia  sejak  beberapa  tahun  sebelum  pandemi mengatakan:
26 Baginda Harahap, ‘Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan’ (IAIN Padangsidimpuan, 2019).
27 Soerjono Soekanto, ‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 7.6 (1977), 462 – 70.
Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran.... doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
“Saya  tidak  tahu  kalau  wali  jauh bisa  diwakilkan,  karna  kemaren  kan  ditawarkan menggunakan wali hakim dari pihak KUA.”
Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Mahmudi sebagai berikut:
“Nggak paham kalau ada undang -undang diperbolehkan mewakilkan wali itu. karna ikuti alur dari KUA saja.”
b. Pemahaman  hukum,  yaitu  memahami  informasi  terkait  kandungan  dari  tatanan hukum yang tercatat, yaitu aturan yang didalamnya berupa isi, tujuan, dan faedah.
Pak Supriyadi memberikan keterangan terkait isi perundangan penggunaan wali hakim dan taukil wali:
“ngg ak paham sih, Cuma kan dari KUA wali jauh makeknya wali hakim gitu aja ya ikuti aja, nggak tau kalau boleh diwakilkan.”
Pak Wikidi juga memberikan tanggapannya sebagai berikut: “nggak tau mbak, taunya kan penggunaan wali hakim yang nggak punya ayah kandu ng aja. Apalagi mikir diwakilkan udah nggak kepikiran.”
c. Sikap  hukum,  merupakan  peraturan  hukum  berguna  atau  tidak  berguna diidentifikasi dengan kecondongan manusia dalam menyetujui ataupun menangkal sebagai bentuk apresiasi maupun kekhilafan.
Pak Supriyadi memberikan keterangan:
“Manut  ajalah  kami,  nggak  terlalu  paham  kan  ya  masalah  perwalian  yang  penting  sah nikahnya.  Kalau  dibilang  harus  pakek  wali  hakim  ya  kita  ikuti  jangan  mempersulit  diri. Kalau disuruh pakai surat kuasa ya ikuti Cuma kemaren kan makeknya wali hakim dari KUA itu.”
d. Perilaku  hukum,  yaitu  masyarakat  mengetahui  dan  memahami  ketentuan  hukum sehingga terlaksana sebagaimana yang telah berlaku.
Pak Wikidi memberikan pendapatnya:
“Dengan adanya penggunaan wali hakim ini yang awalnya walinya ayah diganti ke Kepala KUA memudahkan kami sebagai wali yang berada di luar kota adalah solusi yang tepat.

## Kalau pakai wakil harus pakek surat kuasa ya biasanya itu ribet.”
Berdasarkan  hasil  dari  ke  empat  indikator  diatas  dapat  menunjukkan  tingkatan- tingkatan kesadaran hukum. Responden lebih memilih mengikuti aturan dari KUA  yaitu memilih menggunakan wali hakim daripada peraturan yang telah tertulis bahwasanya memilih  dengan  mewakilkan  wali  yang  mana  tanpa  memindahkan  wali  nasab.  Pada dasarnya wali hakim terjadi jika walinya sudah tidak ada sama sekali. Akan tetapi, ada hal yang  memungkinkan  untuk  lebih  mengutamakan  yaitu  dengan taukil  wali  bil  kitabah
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
tanpa  memindahkan  wali  nasab  menjadi  wali  hakim.  Sebagaimana  wali  hakim  dapat berperan sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, syarat pada wali aqrab ataupun wali ab’ad kurang,  wali aqrab  ghaib , walinya  dipenjara  serta  tidak  dapat  dijumpai, walinya adhal atau menolak, walinya mempersulit, serta wali sedang ihram 28 . Menurut  penulis, taukil wali  tidak  cukup  terlaksana  dikarenakan  kurangnya komunikasi  antara  KUA  dengan  wali  nasab  menyebabkan  KUA  mengambil  keputusan wali  hakim  sebagai  wali  nikah  untuk  memudahkan  pihak  wali  dan  calon  pengantin. Berdasarkan wawancara denga Kepala KUA Cluring dan Tegaldlimo mengatakan bahwa penggunaan wali hakim adalah pilihan paling akhir. Maka, seharusnya pihak KUA bisa memaksimalkan penggunaan taukil wali tersebut. Namun, pada kenyataannya pihak KUA Cluring  dan  Tegaldlimo  lebih  memilih  penggunaan  wali  hakim  daripada taukil  wali  bil kitabah .
Sehingga  dapat  disimpulkan  tingkat  kesadaran  hukum  responden  rendah disebabkan pengetahuan dan pemahaman hukum terkait peraturan wali hakim dan taukil wali  yang  berlaku  tidak  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya.  Ketaatan  dan  kepatuhan responden terhadap penggunaan wali hakim adalah mengikuti aturan dari Kantor Urusan Agama dan tidak ingin mempersulit keadaan dengan adanya surat kuasa. Sehingga dapat dilihat 3 faktor yang menjadi kurangnya kesadaran hukum tentang wali hakim maupun taukil wali sebagai berikut:

## a) Faktor Pendidikan
Tabel 4 . Karakteristik Pendidikan Responden Nama Pendidikan Pak Meseriyanto SMK Pak Supriyadi Kadir SMA Pak Wikidi Giyantoro SMA Pak Mahmudi SMP
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait penggunaan wali hakim dan taukil wali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari  Kantor  Urusan  Agama  setempat.  Sehingga  menyebabkan  ketidaktahuan  dari penggunaan wali hakim dan taukil wali sebagai pengganti wali nasab ketika akad nikah.

## b) Faktor Penegak Hukum
Pertimbangan  ini  mencakup  pembuat  aturan  dan  pelaksana  aturan  (penegak hukum). Mereka yang bekerja pada penegak hukum adalah orang-orang yang berkualitas yang  mampu  menegakkan  hukum  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  prinsip  keadilan, proporsionalitas,  dan  kepastian.  Sementara  definisi  yang  lebih  kecil  pada  petugas penegak hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, dan sipir. Definisi yang lebih spesifik dari aparat hukum dimulai dengan individu-individu tersebut. Tiap petugas pastinya memiliki hak wewenang dalam melangsungkan pekerjaan meliputi: menerima
28 Beni Ahmad Saebani and M Si, ‘Fiqh Munakahat (Buku II)’, Bandung: Pustaka Setia , 2001.
Wali Hakim Alasan Pandemi Perspektif Kesadaran.... doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
laporan;  melakukan  penyelidikan pendahuluan; memaksakan  keputusan; menjatuhkan sanksi; dan melakukan upaya pemulihan bagi mereka yang telah dihukum 29 .
Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan  Nikah,  penegak  hukum  dalam  hal  ini  bekerja  pada  Kantor  Urusan  Agama, khususnya  Kepala  KUA.  Pertama-tama,  pasal  1  dalam  masyarakat  Islam,  perkawinan dicatat  oleh  pegawai  negeri  sipil  yang  disebut  PPN  (singkatan  dari  “Pencatat Perkawinan”)  yang ditunjuk  ataupun  ditugaskan  oleh  Menteri  Agama.  Penghulu  juga menjabat  sebagai  pimpinan  KUA  Kecamatan.  PP PN  adalah  singkatan  dari  “Asiste n Pencatat  Nikah”,  dan  mengacu  pada  anggota  masyarakat  atau  anggota  Aparatur  Sipil Negara yang bertugas membantu penghulu selama upacara pernikahan.
Kepala KUA sebagai penegak hukum sudah selayaknya menumbuhkan kesadaran hukum  masyarakat  terkait  pengambilan  keputusan  wali  akad  nikah.  Namun  pada kejadian  yang  terjadi  bahwa  Kepala  KUA  mengambil  keputusan  wali akad  nikah  yakni wali hakim bukan menggunakan taukil wali. Seharusnya penggunaan wali hakim ketika benar-benar  tidak  memiliki  wali aqrab maupun  wali ab’ ad .  Sebagaimana  penggunaan wali hakim tertera pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 terkait Wali Hakim Pasal 1 Ayat 2 sebagaimana Wali Hakim, adalah Menteri Agama menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama setempat berperan selaku wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali 30 .
c) Faktor Sarana
Perkembangan zaman semakin maju seharusnya Kepala KUA lebih kreatif terhadap teknologi saat ini. Sudah selayaknya Kepala KUA memberikan fasilitas FGD ( Focus Group Disscussion ) untuk wali nasab dan calon pengantin agar timbul solusi yang lebih efektif sehingga tidak menghilangkan peran wali nasab dalam akad nikah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penggunaan  wali  hakim  masa  pandemi  covid-19  di Kantor Urusan Agama Cluring dan Tegaldlimo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prosedur  penggunaan  wali  hakim  harus  diawali  dengan  mengumpulkan  berkas pernikahan  sebagaimana  mestinya  dengan  menambahkan  formulir  pernyataan permohonan  wali  hakim.  Kemudian  pihak  KUA  akan  memeriksa  ulang  ( rafak ) kelengkapan  berkas  untuk  menggali  informasi  keterkaitan  penggunaan  wali  hakim. Penggunaan wali hakim merupakan pilihan yang paling akhir. Penggunaan wali hakim masa pandemi covid-19 merupakan darurat dikhawatirkan jika tidak terjadi pernikahan akan menyebabkan fitnah dan perzinahan. Maka, penggunaan wali hakim masa pandemi adalah bentuk rukhshah (keringanan) kepada wali nasab yang tidak bisa mendatangi akad nikah  dikarenakan  adanya  pembatasan  dan  keringanan  bagi  calon  pengantin  untuk mencapai syarat sahnya suatu pernikahan dengan adanya wali. Kesadaran hukum wali nasab  terkait  wali  hakim  dan taukil wali  cukup  rendah  dikarenakan  faktor  tingkat pendidikan  yang  rendah,  faktor  penegak  hukum  serta  faktor  sarana  yang  kurang memadai. Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan  kepada  Kementerian  Agama Khususnya  Kantor  Urusan  Agama  agar  lebih  banyak  memberikan  sosialisasi  terkait
29 Soerjono Soekanto, ‘Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004.
30 Iin Hidayatul Auliya, ‘Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamat an Ampenan: Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012’ (UIN Mataram, 2019).
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
pemilihan wali hakim atau taukil wali kepada wali nasab yang akan menikahkan putri maupun saudara perempuan kandung. Penulis berharap agar nantinya penelitian ini bisa disempurnakan lagi lebih baik dengan metode kuantitatif agar data yang didapat lebih akurat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini khusunya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Auliya, Iin Hidayatul, ‘Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Ag ama Kecamatan Ampenan: Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012’ (UIN Mataram, 2019)
Carolin Farah, Diba, ‘Penerapan Pelayanan Keberangkatan Penumpang Dan Kendaraan Terhadap Ticketing System Environment Di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur’ (politeknik transportasi sungai danau dan penyeberangan palembang, 2021) <http://repository.poltektranssdp- palembang.ac.id/164/>
Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan’, Familia: Jurnal Hukum Keluarga , 2.1 (2021), 1 – 34
Harahap, Baginda, ‘Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomo r 19 Tahun 2018 Dalam Pasal 1 Ayat 7 Tentang Kartu Nikah Elektronik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan’ (IAIN Padangsidimpuan,
2019)
Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , 1974 <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/4050/uu0011974.pdf>
Jalil, Husni A, and Tia Wirnanda, ‘Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)’, Media Syar i’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata
Sosial , 22.1 (2020), 82 – 92 <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>
Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2021)
Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018)
Kemenag, Kemenag, ‘Pelaksanaan Akad Nikah Saat Pandemi Bisa Di Luar KUA, Ini Syaratnya’, 2020 <https://kemenag.go.id/nasional/pelaksanaan -akad-nikah-saat- pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya-4f093d>
Ke mentrian Agama Republik, Indonesia, ‘Sistem Informasi Kepenghuluan’, 2022 <https://simbi.kemenag.go.id/simpenghulu/hasil-data-nikah>
Lelah, Ariesthina, ‘Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam’, Al- Tafaqquh: Journal of Islamic Law , 2.1 (2021), 1 – 15 <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>
Ma’rifatulloh, Khamim Muhammad, ‘Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/>
Masyanto, Masyanto, ‘Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto: Studi Di Desa Plampa’an. Kec, Camplong. Kab, Sampang’ (Universitas Islam Negeri Maulana M alik Ibrahim, 2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/>
Meliannadya, Nattasya, ‘Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin- malang.ac.id/16905/>
Nugroho, Eko Rial, and Abdul Wahid, ‘Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam’,
Wajah Hukum , 3.2 (2019), 121 – 32 <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.64>
Putri, Shinta Berliana, ‘Konsistensi Perilaku Berbusana Muslimah Mahasiswi PAI Di
Dalam Maupun Di Luar Kampus UIN Ar- Raniry’ (UIN Ar -Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24204/>
Rahayu, Karsi, ‘Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro)’ (IAIN Metro, 2018) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/483/>
Rahayu, Risky, ‘Eksistensi Dan Kedudukan Wali Hakim Sebaga i Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)’ (IAIN Bone, 2022) <http://repositori.iain-bone.ac.id/901/>
Ramulyo, Mohd Idris, ‘Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, H ukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam’, 2006 <http://library.stik - ptik.ac.id/detail?id=8644&lokasi=lokal>
Rinaldi, Farid Afif Syahputra, ‘Disparitas Penetapan Ahli Waris Ayah Dan Saudara Kandung Pada Pengadilan Agama Bukittinggi’ (Fakult as Syariah dan Hukum UIN Syarif HIdayatullah Jakarta) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59150>
Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto, ‘Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali)’, Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara , 3.1 (2020), 82 – 96 <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/862>
Saebani, Beni Ahmad, and M Si, ‘Fiqh Munakahat (Buku II)’, Bandung: Pustaka Setia , 2001
Sir, Tomi Azis Khan, S ugeng Wanto, and Husna Sari Siregar, ‘Konsep Bela Negara Dalam
Qorrie Cornea Sunarto, Isroqunnajah, & M. Aunul Hakim doi: 10.35316/lisanalhal. V17i1.33-51
Perspektif Islam Dan Kristen Protestan’, ANWARUL , 3.3 (2023), 345 – 60 <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1031>
Soekanto, Soerjono, ‘Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’, 2004
Soekanto, Soerjono , ‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum’, Jurnal Hukum & Pembangunan , 7.6 (1977), 462 – 70
Sulaiman, Hasti, Fransiskus Xaverius Rema, and Anita Anita, ‘Menelusuri Jejak Sejarah Peninggalan Portugis Di Kampung Numba’, HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 6.2 (2018), 237 – 50 <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1528> Widjaya, A W, Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984)
Widnyana, I M A, M Farhaeni, I K Sudarsana, I W Wirta, I G Januariawan, and N W S Binawati, ‘COVID - 19: Perspektif Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan’, Yayasan Kita Menulis , 2020