## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com
Research Article

## Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Rani Mariana 1 , Hasan Bisri 2 , Ija Suntana 3
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ranimariana1985@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbisri@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ijasuntana@uinsgd.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 20, 2023 Accepted :  July, 16 2023 Available online    :  August 11, 2023
How  to  Cite:    Rani  Mariana,  Hasan  Bisri  and  Ija  Suntana  (2023)  “Measuring  the  Urgency  of  Distributive Justice  Perspective  of  Sharia  Economic  Law”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  6(4),  pp.  43–54.  doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.753.

## Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law
Abstract. Inequality is a universal problem faced by all modern economic systems. Economic injustice and inequality of income and wealth are the beginning of the problem of poverty. The emergence of the concept of distributive justice in Islamic economics is motivated by the fact that existing economic theories  are  unable  to  overcome  the  problem  of  poverty  and  inequality  of  income  and  wealth. Therefore,  the  study  of  distribution  has  always  been  an  interesting  study  in  the  field  of  Islamic economics. This paper explains the concept of distribution in the perspective of Islamic economics, analyzes  issues  of  injustice  in  the  Indonesian  distribution  system,  criticizes  the  distribution  of capitalist economics and ends with a study of Islamic economic distribution in realizing distributive justice and distribution mechanisms in Islam as a solution for justice and community welfare.
Keywords: Distributive Justice, and Law, Sharia Economics

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Abstrak. Ketidakmerataan merupakan problem universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern.  Ketidakadilan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  dan kekayaan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Munculnya  konsep  pemikiran  tentang  keadilan  distributif  dalam ekonomi  Islam  dimotivasi  oleh  fakta  bahwa  teori-teori  ekonomi  yang  sudah  ada  tidak  mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, studi tentang  distribusi  selalu  menjadi  kajian  yang  menarik  di  bidang ekonomi  Islam.  Tulisan  ini menjelaskan  konsep  distribusi  dalam  perspektif ekonomi  Islam,  menganalisis  isu-isu  ketidakadilan dalam  sistem  distribusi Indonesia, kritik terhadap distribusi ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan studi  tentang  distribusi  ekonomi  Islam  dalam  mewujuadkan  keadilan  distributif serta  mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## Kata Kunci: Keadilan Distributif, dan Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi  dan  konsumsi.  Kajian  mengenai  distribusi  senantiasa  menjadi  diskursus hangat  dalam  ilmu  ekonomi  Islam  karena  pembahasan  dalam  distribusi  ini  tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini (Sudarsono, 2002: 216).
Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia  dan  keselamatan  hidup  di  akhirat.  Sebagai  prasyarat  kesejahteraan  hidup di dunia adalah  bagaimana  sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan  secara maksimal  dan  benar  dalam  kerangka  Islam.  Di  sini,  al-Qur’an  turut  memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.
Dorongan  al-Qur’an  pada  sektor  distribusi  telah  dijelaskan  pula  secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al- Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment.
Nampaknya,  hal-hal  inilah  yang  melatarbelakangi  munculnya  konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kenyataan bahwa teori- teori  ekonomi  yang  telah  ada  tidak  mampu  mewujudkan  ekonomi  global  yang berkeadilan dan berkeadaban. Justru yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan  negara  serta  hubungan  antar  negara. Di samping itu, teori ekonomi  yang  ada  tidak  mampu  menyelesaikan  masalah  kemiskinan  dan ketimpangan  pendapatan  serta  tidak  mampu  pula  menyelaraskan  hubungan  antar regional  di  suatu  negara,  antara  negara-negara  di  dunia,  terutama antara  negara- negara maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang (Amalia, 2008: 1).
Secara teoritis, model dan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang berlangsung dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
cara  mengeksploitasi  kekayaan  alam  negara-negara  berkembang  dan  terbelakang melalui  investasi dan  bunga pinjaman.  Bahkan, program-program  pendanaan  yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional,  ternyata bukan dimaksudkan untuk menolong  negara dunia  ketiga,  tetapi  lebih  pada  upaya  pemiskinan  dan  menjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mengakibatkan keterpurukan negara-negara berkembang (Amalia, 2008: 2).
Saat  ini,  realitas  yang  nampak  dalam  masyarakat  adalah  telah  terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis  sebagai  sistem  ekonomi  negaranya,  sehingga  menciptakan  kemiskinan  di mana-mana (Sidiq, 2007: 1).
Berdasarkan pemikiran dan realitas tersebut, Islam sebagai agama yang rahmah lil  ‘alamin,  mencakup  ajaran-ajaran  yang  komprehensif  dan  universal  diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Kajian ini  memfokuskan  pembahasan  pada  perbincangan  isu-isu ketimpangan pendistribusian  pendapatan  dan  kekayaan  di  Indonesia,  kritik  terhadap  distribusi dalam  ekonomi  kapitalis  dan  diakhiri  dengan  telaah  terhadap  distribusi  ekonomi Islam  dalam  mewujudkan  keadilan  distributif  serta  mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

## Kritik Terhadap Distribusi dalam Ekonomi Kapitalis
Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran  gereja,  yang  pada  akhirnya  aliran  ini  merambah  ke  segala  bidang, termasuk ekonomi.  Dasar  filosofis  pemikiran  ekonomi  pasar  (kapitalis)  bersumber  dari  karya monumental Adam Smith pada tahun 1776 yang berjudul: ‘An Inquiry into the Nature and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations”.  Isi  karya  tersebut  sangat  sarat  dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian  menjadi  sistem  ekonomi  dan  pada  akhirnya  mengakar menjadi  ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup/way of life (Sidiq, 2007: 1).
Saat  ini,  sistem  ekonomi  Indonesia  masih  didominasi  oleh  sistem  ekonomi pasar,  meskipun  dalam  perkembangannya  muncullah  wacana  pemikiran  tentang Konsep  Ekonomi  Pasar  Terkelola.  Perkembangan  terbaru  tentang  pemikiran  SEP muncul dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 10-12 Oktober 1996 di Medan.  Konsep  ini  dinamakan  sebagai  Konsep  Ekonomi Pasar  Terkelola  yang dipersiapkan untuk menghadapi abad ke-21 (Rahardja dan Manurung, 2005: 407).
Sistem  ekonomi  pasar  ini  menekankan  untuk  tidak  menginginkan  adanya campur  tangan  pemerintah  dalam  perekonomian.  Madzhab  klasik  dengan semboyannya  Laissez  faire  ini  menekankan  bahwa  pemanfaatan  terhadap sumber- sumber ekonomi yang terbatas akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dan pada gilirannya  akan  mendorong  tercapainya  pemerataan  dan  kesejahteraan  bersama apabila  pemerintah  tidak  campur  tangan  secara  langsung dalam  perekonomian. Dalam  pandangan  laissez-faire,  kewajiban  negara bukanlah  melakukan  intervensi untuk  menstabilkan  distribusi  kekayaan  atau  untuk  menjadikan  sebuah  negara

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
makmur  untuk  melindungi  rakyatnya  dari kemiskinan, melainkan masalah ekonomi hendaknya sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar (Jusmaliani, dkk, 2005: 34).
Berawal dari  pemikiran-pemikiran yang dirumuskan oleh  Adam  Smith  pada awal  abad  ke-18,  aliran  Laissez  faire  ini  sangat  dominan  dalam pemikiran ekonomi pada masa sesudahnya. Laissez faire adalah sebuah frase bahasa Perancis yang berarti “biarkan terjadi”. Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh  para  psiokrat  di  abad  ke-18  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap  intervensi pemerintah dalam perdagangan  (Chapra, 2001:  22).  Pemikiran  Laissez  faire  ini  baru kemudian mengendur, terutama sejak pemikiran Keynes yang membenarkan campur tangan  pemerintah  pada  sektor  ekonomi  memperoleh  konsensusnya,  yaitu  sejak depresi besar awal tahun  1930-an.
Berkaitan  dengan  ekonomi  pasar,  Adam  Smith  merumuskan  bahwa sebagaimana  alam  semesta  yang  berjalan  serba  teratur,  maka  sistem  ekonomi-pun akan  mampu  memulihkan  dirinya  sendiri  (self  adjustment)  karena  ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai  invisible hands (tangan gaib). Konsep  Invisible hands Adam Smith tampaknya merujuk pada perekonomian Arab Islam, sebagaimana hadits Nabi  yang  menjelaskan  bahwa  Allah-lah  yang  menentukan  harga. Hanya bedanya, Adam Smith menolak intervensi pasar secara menyeluruh, sedangkan ekonomi syari’ah melihat  pada  hukum  kausalitas.  Dalam  bahasa  sederhana,  invisible  hands  tersebut adalah  mekanisme  pasar,  yaitu  mekanisme  alokasi  sumber  daya  ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Pemikiran Adam Smith ini  terbentuk  atas  kritiknya  terhadap  konsep Merkantilisme,  yaitu  pemikiran  yang menekankan perlunya intervensi negara untuk menangani pasar, yang menjadi sistem dominan  di  Britania  Raya,  Spanyol, Perancis  dan  negara  Eropa  lainnya  pada  masa kejayaannya (Jusmaliani, dkk, 2005: 38).
Landasan atau sistem nilai (value based) yang membentuk kapitalisme adalah paham  materialisme-hedonisme dan sekulerisme.  Paham  materialisme-  hedonisme cenderung berpandangan parsial tentang kehidupan dengan anggapan bahwa materi adalah segalanya. Paham materialisme ini telah membawa orientasi hidup kebanyakan manusia lebih kepada kekayaan, kesenangan, dan kenikmatan fisik  semata  sehingga mengabaikan  dimensi  spiritual.  Sedangkan  paham  sekulerisme  berusaha memisahkan antara agama dan  ilmu pengetahuan,  bahkan cenderung  mengabaikan dimensi  normatif  atau  moral.  Implikasi  selanjutnya,  paham  ini  menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (antrophosentris) yaitu manusialah yang  berhak  menentukan  kehidupannya  sendiri  (Anto,  2003:  358-359).  Kedua  nilai dasar  ini  telah  menjadi  bingkai  bagi  pembentukan  pandangan  dunia  (world  view) ekonomi kapitalis.
Sementara  itu,  sistem  distribusi  ekonomi  di  Indonesia  masih  mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar (kapitalis) yang cenderung memiliki kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial,  timbul  ketidakselarasan,  maksimasi  profit,  materialistis, krisis  moral  dan mengesampingkan kesejahteraan (Sudarsono, 2002: 84-86). Kecenderungan ekonomi pasar  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  menyebabkan keadilan  sebagai  tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dapat dicapai.
Berkaitan  dengan  masalah  distribusi,  sistem  ekonomi  pasar  (kapitalis)

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan  produksi  dalam  negeri  dan  memberikan  kebebasan  bagi  penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara.  Dengan  terpecahkannya  kemiskinan  dalam  negeri,  maka  terpecah  pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi dapat memecah masalah  kemiskinan  mereka.  Maka  solusi  yang  terbaik  untuk  menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi.
Dengan  demikian,  ekonomi  hanya  difokuskan  pada  penyediaan  alat  untuk memuaskan  kebutuhan  masyarakat  secara  makro  dengan  cara  menaikkan  tingkat produksi  dan  meningkatkan  pendapatan  nasional  (national  income), sebab  dengan banyaknya  pendapatan  nasional  maka  seketika  itu  terjadilah  pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi  semua  individu  masyarakat  sehingga  setiap  individu  dibiarkan  bebas memperoleh  kakayaan  sejumlah  yang  dia  mampu  sesuai  dengan  faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal dan konglomerat). Oleh karena itu, hal  yang  wajar  jika  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  selalu berpihak  kepada  para  pemilik  modal  atau  konglomerat  dan  selalu  mengorbankan kepentingan rakyat sehingga terjadilah ketimpangan (ketidakadilan) pendistribusian pendapatan dan kekayaan (Sidiq, 2007: 2).
Pada umunya, kritik mendasar terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang benar-benar terlampau bebas. Kebebasan ini telah melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  Darwinisme  sosial  dalam  aspek  alokasi  dan distribusi  sumber  daya  ekonomi.  Istilah  Darwinisme  social  ini  meminjam  nama Charles  Darwin  yang  mengemukakan  teori  evolusi  makhluk  hidup.  Secara  singkat teori Darwin menyimpulkan bahwa untuk dapat bertahan makhluk hidup akan saling bersaing  dan  yang  mampu  bertahan  atas  persainganlah  yang  akan  terus  hidup. Sementara  yang  lemah  akan  kalah  dan  kemudian  punah  dengan  sendirinya.  Ia ‘menduga’ adanya proses evolusi dengan sebuah seleksi alamiah (Anto, 2003: 317).
Pasar telah menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada  golongan  masyarakat  yang  berdaya  beli,  sehingga  tidak  ada tempat  bagi masyarakat  miskin.  Pasar  akan  menutup  mata  terhadap  kemiskinan  dan pengangguran, sambil menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit dirinya terhadap moralitas atau pertimbangan pemerataan. Akhirnya, masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin. Kemiskinan dianggap sebagai konsekwensi logis dan  alamiah,  dari  sebuah  persaingan.  Bahkan  kemiskinan  tidak  hanya  dianggap sebagai konsekwensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin sehingga tidak bisa bersaing. Usaha  produktif  dan  kerja  keras  masyarakat  miskin  tidak diberi  penghargaan yang selayaknya,  karena  tidak  didukung  oleh  capital yang  memadai.  Kemiskinan  terjadi karena  sebuah  vicious  cyrcle  yang  seolah  benar-benar  tidak  bisa  diinterupsi  atau diputus sehingga  harus  diterima  apa  adanya.  Pada  akhirnya,  kemiskinan  dianggap bukan  masalah  ekonomi  tetapi  merupakan  masalah  sosial  dan  agama  yang diselesaikan dengan banyak sedekah (Anto, 2003: 317).

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Pada  mekanisme  ekonomi  kapitalis  bahwa  kemiskinan  dapat  diselesaikan dengan  cara  menaikkan  tingkat  produksi  dan  meningkatkan  pendapatan  nasional (national income) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi  salah  satu  produk  dari  sistem  ekonomi  kapitalistik  yang  melahirkan  pola distribusi  kekayaan  secara  tidak  adil.  Fakta  empirik  menunjukkan  bahwa  bukan karena  tidak  ada  makanan  yang  membuat  rakyat  menderita  kelaparan  melainkan buruknya  distribusi  makanan.  Ketidakadilan  tersebut  juga  tergambar  dalam pemanfaatan  kemajuan  teknik  yang  dicapai  oleh  ilmu  pengetahuan  hanya bisa dinikmati  oleh  masyarakat  yang  relatif  kaya,  yang  pendapatannya  melebihi batas pendapatan untuk hidup  sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk  makan  sehari-hari  terpaksa  harus  tetap  menderita  kemiskinan  abadi (Sidiq, 2007: 3).
Beberapa  kritik  konstruktif  di  atas  menghantarkan  kita  kepada  pemikiran untuk  membangun  sistem  dan  mekanisme  distribusi  ekonomi  Islam  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan distributif.

## Distribusi Ekonomi Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan Distributif
Keadilan  distributif  adalah  prinsip  utama  dalam  ekonomi  Islam.  Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal penditribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan (al-Qardhawi, 1997: 201). Kebebasan di sini adalah  kebebasan yang  dibingkai  oleh nilai-nilai tauhid dan  keadilan, tidak seperti pemahaman  kaum  kapitalis,  yang  menyatakannya  sebagai  tindakan  membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai  keseimbangan  antara  individu  dengan  unsur  materi  dan spiritual  yang dimilikinya,  keseimbangan  antara  individu  dan  masyarakat  serta  antara  suatu masyarakat  dengan  masyarakat  lainnya.  Sedangkan  keadilan  dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur’an  (QS. Al-Hasyr [59]: 7), agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi  kontribusi  kepada  kesejahteraan  masyarakat  sebagai  suatu  keseluruhan. Oleh  karena  itu,  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  penumpukan  kekayaan  oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah.
Selain  itu, sendi  kebebasan sistem ekonomi  Islam  memberikan peluang  dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap  individu  tidak akan  melalukan  monopoli,  tindakan  korupsi,  mengabaikan kepentingan  orang  lain untuk diri sendiri,  keluarga atau kerabat.  Semua individu  memiliki  peluang  dan kesempatan  yang  sama  untuk  berusaha  dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien  tanpa  mengganggu  keseimbangan ekonomi  masyarakat.  Melalui  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  pula,  tidak  memungkinkan  individu  menumpuk  kekayaan secara  berlebihan  sementara  mayoritas  masyarakat  berada  dalam  kemiskinan  dan tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokoknya.  Keberhasilan  sistem  ekonomi  Islam terletak  pada  sejauh  mana  keselarasan  dan  keseimbangan  dapat  dilakukan  antara kebutuhan  material dan  kebutuhan  akan  pemenuhan  etika  dan  moral  itu  sendiri.

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Islam  memandu  nilai  kebebasan  dan  keadilan  ini  dalam  kerangka  tauhid,  yaitu menyadari  potensi yang  ada  pada  diri  manusia  adalah  anugerah  ilahi  yang  harus digunakan untuk pengabdian dan menjalankan misi moral yang tidak berkesudahan di muka bumi ini (Amalia, 2008: 22-23).
Islam  memandang  pula  bahwa  pemahaman  materi  adalah  segalanya  bagi kehidupan  adalah  merupakan  pemahaman  yang  keliru,  sebab  manusia  selain memiliki  dimensi  material  juga  memiliki  dimensi  non  material  (spiritual).  Dalam ekonomi  Islam,  kedua  dimensi  tersebut  (material  dan  spiritual)  termasuk  di dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat  aksioma  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Naqvi  (2003:  37),  yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility).
Pertama,  penekanan  Islam  terhadap  kesatuan/tauhid  (unity)  merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah  Swt.  Hal  ini  dapat  menjadi  pendorong  bagi  integrasi  sosial,  karena  semua manusia dipandang sama di hadapan Allah Swt. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam,  sehingga  dapat  mendorong  manusia  dengan  sukarela  melakukan  tindakan sosial yang bermanfaat.
Kedua,  dimensi  horisontal  Islam  yaitu  keseimbangan  (equilibrium)  yang menuntut  terwujudnya  keseimbangan  masyarakat,  yaitu  adanya  kesejajaran  atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan,  keharusan  membuat  penyesuaian  dalam  spektrum  hubungan distribusi,  produksi  dan  konsumsi,  dan  sebagainya.  Prinsip  ini  menghendaki  jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.
Ketiga,  kebebasan  yaitu  kebebasan  yang  dibingkai  dengan  tauhid,  artinya manusia  bebas  tidak  sebebas-bebasnya  tetapi  terikat  dengan batasan-batasan yang diberikan  Allah.  Kebebasan  manusia  untuk  menentukan  sikap  -baik  dan  jahat- bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi dan posisinya sebagai  makhluk  yang  dianugerahi  kehendak  bebas. Namun  demikian  agar  dapat terarah  dan  bermanfaat  untuk  tujuan  sosial  dalam  kebebasan  yang  dianugerahkan Allah  tersebut,  ditanamkan  melalui  aksioma  keempat  yaitu  responsibility  atau tanggung jawab sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.
Berkenaan  dengan  teori  distribusi  dalam  sistem  ekonomi  pasar  (kapitalis) dilakukan  dengan  cara  memberikan  kebebasan  memiliki  dan  kebebasan  berusaha bagi  semua  individu  masyarakat,  sehingga  setiap  individu  masyarakat  bebas memperoleh  kekayaan sejumlah yang  ia  mampu dan sesuai dengan  faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut  adil dan  merata  dirasakan  oleh  semua  individu  masyarakat  atau  hanya  dirasakan segelintir  orang  saja.  Teori  yang  diterapkan  sistem  ekonomi  pasar  (kapitalis)  ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.
Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  Islam,  yang  sangat  melindungi

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
kepentingan  setiap  warganya,  baik  yang  kaya  maupun  yang  miskin  dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Dalam  al-Qur’an  disebutkan  keadilan  adalah  tujuan  universal  yang  ingin dicapai dalam  keseimbangan  yang  sempurna  (perfect  equilibrium).  Pengertian  lain disampaikan oleh al-Farabi dalam  Jusmaliani, dkk  (2005:  98-99), yang  menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur’an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS. Ar-Rahman  (55):  7-9  yang  menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur’an (QS. Al-Hujurat (49), at-Taubah (9), al-Mumtahanah (60): 8, al-Maidah (5): 42, al-Fajr (89): 20 menjelaskan pentingnya  keadilan  sosial  yang  tidak  hanya  mencakup  keadilan  dalam  membagi kekayaan  individu  melainkan  juga  kekayaan  negara,  memberikan  kepada  pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang- orang fakir miskin di sisi lain (Jusmaliani, 2008: 99-100). Dengan demikian, sistem distribusi dalam  pandangan  ekonomi  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip- prinsip  dasar ekonomi  Islam,  di  antaranya  adalah  kebebasan  individu,  adanya  jaminan  sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

## Mekanisme  Distribusi  dalam  Islam:  Menuju  Ekonomi  Islam  yang Mensejahterakan
Ikhtiar untuk merealisasikan  kesejahteraan  dan  keadilan  distributif  tidak dapat  bertumpu  pada  mekanisme  pasar  saja.  Karena  mekanisme  pasar  yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan.  Dalam  realitas,  pasar juga  tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat- syarat pasar yang kompetitif,  seperti  informasi  asimetri,  hambatan  perdagangan,  monopoli, penyimpangan  distribusi,  dan  lain-lain.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya  peran pemerintah  dan  masyarakat  untuk  bersama-sama  mewujudkan  kesejahteraan (Misanam, dkk, 2008: 83).
Negara  sebagai  badan  pemerintahan  berperan  secara  aktif  dalam  sistem distribusi  ekonomi  di dalam  mekanisme  pasar  Islami  yang  bukan  hanya  bersifat temporer  dan  minor,  tetapi  pemerintah  mengambil  peran yang  besar  dan  penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ atas permainan pasar (al-muhtasib) saja,  tetapi  ia  akan  berperan  aktif  bersama-sama  pelaku-pelaku  pasar  yang  lain. Pemerintah  akan  bertindak  sebagai  perencana,  pengawas,  produsen  sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.
Mekanisme  sistem  distribusi  ekonomi  Islam  dapat  dibagi  menjadi  dua (2) yaitu  mekanisme  ekonomi  dan  mekanisme  non-ekonomi.  Mekanisme  ekonomi meliputi  aktivitas  ekonomi  yang  bersifat  produktif,  berupa  berbagai  kegiatan pengembangan  harta  dalam  akad-akad  mu’amalah,  seperti  membuka  kesempatan seluas-luasnya  bagi  berlangsungnya  sebab-sebab  kepemilikan  individu  dan

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
pengembangan  harta  melalui  investasi,  larangan  menimbun  harta,  mengatasi peredaran  dan  pemusatan  kekayaan  di  segelintir  golongan,  larangan  kegiatan monopoli,  dan  berbagai  penipuan  dan  larangan  judi,  riba,  korupsi  dan  pemberian suap (al-Jawi, 2007: 5).
Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian,  yaitu  pertama,  peran  yang  berkaitan dengan implementasi  nilai  dan  moral  Islam;  kedua,  peran  yang  berkaitan  dengan teknis operasional  mekanisme  pasar;  dan  ketiga,  peran  yang  berkaitan  dengan  kegagalan pasar. Ketiga peran ini mengacu pada konsep al-hisbah pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang  (Misanam,  dkk,  2008:  84).  Dengan  ketiga  peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.
Sedangkan  mekanisme  non-ekonomi  adalah  mekanisme  yang  tidak  melalui aktivitas  ekonomi  produktif  melainkan  melalui  aktivitas  non-produktif,  seperti pemberian  hibah,  shodaqoh,  zakat  dan  warisan.  Mekanisme  non-ekonomi dimaksudkan  untuk  melengkapi  mekanisme  ekonomi,  yaitu  untuk  mengatasi distribusi  kekayaan  yang  tidak  berjalan  sempurna,  jika  hanya  mengandalkan mekanisme ekonomi semata (al-Jawi, 2007: 6).
Mekanisme  non-ekonomi  diperlukan,  baik  disebabkan  adanya  faktor penyebab  yang  alamiah  maupun  non-alamiah.  Faktor  penyebab  alamiah,  seperti keadaan alam yang  tandus atau  terjadinya  musibah  bencana alam.  Semua  ini  akan dapat  menimbulkan  terjadinya  kesenjangan  ekonomi  dan  terhambatnya  distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi  biasa,  distribusi  kekayaan  tidak  dapat  berjalan  karena  orang-orang  yang memiliki  hambatan  yang  bersifat  alamiah  tadi  tidak  dapat  mengikuti  kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang  yang  tertimpa  musibah  (kecelakaan, bencana  alam  dan  sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya  dapat  memicu  munculnya  problema  sosial,  seperti  kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya (al-Jawi, 2007: 6).
Cara kerja sesungguhnya non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor- faktor  penyebab  non-alamiah,  seperti  adanya  penyimpangan  mekanisme  ekonomi. Penyimpangan  mekanisme  ekonomi,  seperti  monopoli,  penyimpangan  distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk  itu,  diperlukan  peran  pemerintah  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan ekonomi ini.
Jenis-jenis  pendistribusian  harta  dengan  mekanisme  non-ekonomi  ini, sebagaimana dikemukakan oleh al-Jawi (2007: 6) antara lain adalah:
1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik.
3. Pemberian  infaq,  shadaqoh,  wakaf,  hibah  dan  hadiah  dari  orang  yang  mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Dengan demikian,  terdapat beberapa instrument yang mampu  mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah:
Pertama, implementasi zakat. Zakat  merupakan  instrumen  paling efektif dan esensial  yang  tidak  terdapat  dalam  sistem  kapitalisme  maupun  sosialisme.  Secara ekonomi,  zakat  berfungsi  distributif,  yaitu:  pendistribusian  kembali  (redistribusi) pendapatan  dari  muzakki  kepada  mustahik  serta  zakat  memungkinkan  adanya alokasi  konsumsi  dan  investasi.  Penyaluran  zakat  akan  menimbulkan terjadinya multiplier  effect  ekonomi  pada  masyarakat  tidak  mampu  (dhu’afa)  berupa peningkatan pendapatan dan daya  beli.  Sedangkan  bagi  muzakki akan  mendorong motivasi ekonomi yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh  laba dan  penghasilan yang  tinggi  sehingga dapat  terus  meningkatkan kemampuannya dalam membayar zakat lebih besar lagi dari sebelumnya. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi kontrol bagi muzakki dari sifat tamak, keserakahan, rakus dan sifat hedonis yang mengedepankan materi dan kemewahan (Amalia, 2008: 23).
Maka,  pada dasarnya  zakat  merupakan  sebuah sistem yang  berfungsi  untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara  kelompok  kaya  (muzakki)  dan kelompok  miskin  (mustahik).  Implementasi zakat  merupakan  komitmen yang  kuat dan  langkah yang  kongkret dari  negara dan masyarakat  untuk  menciptakan suatu  sistem  distribusi  kekayaan  dan  pendapatan secara  sistemik  dan  permanen. Upaya  ini  merupakan  wujud  nyata  dari  upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam (Misanam, dkk, 2008: 71).
Kedua, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi baitul mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi  hasil  (profit and  loss sharing system). sistem  ini dapat  membangun  pola  kerja sama  dan  persaudaraan  antara  pemilik  modal  (shohib  al-mal)  dan  pihak  yang memiliki  skill  (mudharib)  sehingga  terdapat  transfer  kekayaan  dan  distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan  dan  professional,  terutama  dalam  hal  biaya  sehingga  pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan (Amalia, 2008: 25). Dalam konteks Indonesia, sistem bagi hasil ini dapat dikembangkan  dalam  bentuk  Bank  Syariah,  BPRS  dan Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT dan koperasi syari’ah.
Ketiga,  kerja  sama  dalam  struktur  pasar  bebas.  Ekonomi  Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem kerja sama  yang  bebas.  Selama  kekuatan  penawaran  dan  permintaan  berjalan  secara alamiah  maka  harga  ditentukan  berdasarkan  mekanisme  pasar  sehingga  tidak diperkenankan  intervensi  dari  pihak  manapun,  termasuk  pemerintah.  Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki  kesempatan  yang  sama untuk melakukan transaksi  secara  legal  sesuai  aturan  syariah.  Untuk  itu  perlu  pengaturan  dan pengawasan  agar  mekanisme  pasar  berjalan  dengan  baik  dan  menghasilkan  harga yang adil (Amalia, 2008: 26).
Beberapa  bentuk  distorsi  pasar  tersebut,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Karim (2007: 181) dapat disebabkan oleh: (1) rekayasa permintaan/false demand dikenal

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
sebagai  bai’an-najasy,  sedang  rekayasa  dari  sisi  penawaran  (false  supply) dikenal sebagai  ihtikar  dan  tallaqi  rukban;  (2)  tadlis  (penipuan);  dan  (3)  taghrir (ketidakpastian).  Dalam  kondisi  seperti  ini,  peran  pemerintah  diperlukan  dalam rangka  melakukan  regulasi  dan  kebijakan  yang  mengakomodir  kepentingan para pihak.  Islam  mengakui  mekanisme pasar  bebas selama dilakukan dengan  cara-cara yang adil.  Dalam  konteks  Indonesia,  kasus-kasus  kejahatan  pasar  ini  sering  terjadi seperti  penyelundupan  barang,  pemalsuan  dan  monopoli  yang  berujung  pada penimbunan yang  mengakibatkan  kerugian di  banyak pihak,  terutama  masyarakat. Kasus yang paling aktual adalah terkait dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus ambang batas harga wajar internasional.
Peran  pemerintah  atau  negara  juga  sangat  diperlukan  dalam  memastikan kelancaran  distribusi  dalam  merealisasikan  kesejahteraan  dan  keadilan.  Peran pemerintah  ini, sebenarnya telah dirumuskan oleh  Ibnu  Khaldun, yang  selanjutnya dikembangkan  oleh  Chapra  (2001:  127),  yang  terkenal  dalam  kebijaksanaan  politik pembangunan “Teori Daur Keadilan (Circle of Equity)” atau sering disebut juga dengan “Dynamic  Model  of  Islam  (Model  Dinamika)”.  Model  Dinamika  adalah  sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan politik ”eight wise principles” yang  terkait  dengan  prinsip  yang  lain  secara  interdisipliner  dalam  membentuk kekuatan  bersama  dalam  satu  lingkaran.  Rumusan  ini  mencerminkan  karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau Governance (G), masyarakat atau Nation (N), kekayaan/ sumber daya atau Wealth (W),  pembangunan atau  growth  (g)  dan  keadilan atau  justice  (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama  lain saling mempengaruhi (Chapra, 2001: 126-127).
Dengan  demikian,  meskipun  negara  memegang  peran  penting  dalam  teori ”Daur  Keadilan”  Ibn  Khaldun,  namun  hal  ini  tidak  berarti  menuntut  karakter pemerintahan monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena- mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar  berfungsi  dengan  baik  dan  menciptakan  suatu  lingkungan yang  tepat  bagi realisasi  pembangunan  dan  keadilan.  Negara  hendaknya  menjadi  lembaga  yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain dan menghindari perpajakan yang membebani. Gagasan Ibn Khaldun tentang negara,  menurut  Chapra  bukanlah  negara  laissez- faire  atau  totalitarian,  melainkan negara  yang  berperan  sebagai  fasilitator  pembangunan  manusia dan  kesejahteraan (Masyhuri, 2005: 33-34).

## KESIMPULAN
Persoalan  ketidakadilan  dan  ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan  dan  kekayaan saat  ini,  tidak  bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih  didominasi  oleh  sistem  ekonomi  pasar  (kapitalis).  Sistem  ekonomi  pasar (kapitalis) ini, ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan ’permanen’ bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja.
Menanggapi  tantangan  ketidakadilan  dan  ketimpangan  distribusi  tersebut,

## Rani Mariana, Hasan Bisri, Ija Suntana
Menakar Urgensi Keadilan Distributif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
maka  Islam  menawarkan  sistem  ditribusi  ekonomi  yang  mengedepankan  nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah  dalam  aktivitas  ekonomi  produktif dan  non-produktif,  sehingga  dapat mewujudkan  keadilan  distributif.  Dengan  adanya  pendistribusian  harta  dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infaq, hibah, wakaf dan shadaqoh,  maka  diharapkan  akan  dapat  menjembatani  kesenjangan  distribusi pendapatan antara ”the have” dan ”the have not”.

## DAFTAR PUSTAKA
Anto,  Hendrie  MB.  2003.  Pengantar  Ekonomika  Mikro  Islami. Yogyakarta: Ekonisia. Amalia,  Euis.  2008.  “Potensi  dan  Persoalan  LKMS/BMT  bagi  Penguatan  UKM dalam Kerangka  Keadilan  Distributif  Ekonomi  Islam:  Studi  LKMS/BMT  di  6  Kota  Pulau Jawa”,  Makalah  disajikan  dalam  International  Seminar  and Symposium  on Implementations  of  Islamic  Economics  to  Positive  Economics  in  the  World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
Chapra,  M.  Umer.  2001.  The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective,
(terjemahan Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press.
Jawi,  Muhammad  Shiddiq,  Al-Asas-Asas  Sistem  Ekonomi  Islam”,  didownload dari http://www.khilafah1924.org., diakses 20-3-2023.
Jusmaliani, dkk. 2005. Kebijakan  Ekonomi dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Karim, Adiwarman A.  2007.  Ekonomi  Mikro  Islami.  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo.
Mannan, MA. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Masyhuri. 2005. “Peran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam
Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Misanam,  Munrokhim,  dkk.  2008.  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo
Persada.
Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qardhawi,  Yusuf, Al-.  1997.  Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  Gema Insani Press.
Rahardja,  Prathama  dan  Mandala  Manurung.  2005.  Teori  Ekonomi  Makro  Suatu Pengantar. Jakarta: LPFEUI.
Sidiq,  Sofyan  Kabul.  “Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  (Sebuah  Kritik  Terhadap Ekonomi Kapitalis)”, didownload dari MSI-UII.Net.
Sudarsono,  Heri.  2002.  Konsep  Ekonomi  Islam,  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta:
Ekonisia.