## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 267-280 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia*
Ahmad Mukri Aji, 1 Syarifah Gustiawati Mukri, 2 Gilang Rizki Aji Putra 3
1, 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
2 Universitas Ibn Khaldun Bogor
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1639

## Abstract
This  article  examines  the  implementation  of  Islamic  contracts  in  financial  products  that comply with positive law. This study will examine all of the challenges associated with the implementation of fiqh muamalah/fatwa in the setting of Indonesian positive law. Since the establishment  of  Islamic  banks  in  Indonesia, all  financial  transactions  in  the  contemporary Islamic  banking  environment,  particularly  those  involving  the  formation  of  contracts  or agreements, have been increasingly affected by positive law. This study employs a qualitative methodology  with  an  empirical  descriptive  approach,  including  normative  and  empirical primary  and  secondary  data  sources.  Sharia  financing  does  not  restrict  the  existence  of collateral obligations in the transaction process because guarantees in Islam are referred to as rahn or kafalah, and the guarantee must still be governed by rahin. While in positive law the guarantee is a kind of collateral in the case of an engagement or agreement as a guarantee in the  event  of  a  default  by  the debtor,  the  guarantee  is  a  form  of  collateral  in  the  event  of a default by the creditor. In the context of national law, collateral is a material right with the nature  of  paying  off  debts  that  is  tied  to  the  bank  and  permits  the  bank  to  execute  the collateralized item. It is vital to link the partnership between the customer and the bank with a guarantee that has economic worth, and this must be stated in a clear contract. If this sharia product finance arrangement is more influenced by positive legislation, then the applicable requirements must be considered while drafting the contract or agreement.
Keywords: Akad; Syariah banking; Positive Law

## Abstrak
Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang  diharmonisasi  dengan  hukum  positif.  Penelitian  ini  akan  membahas  segala problematika  dan  permasalahan  penerapan  fikih  muamalah/  fatwa  dalam  konteks  hukum positif  di  Indonesia.  Selama  kurun  waktu  sejak  adanya  bank  syariah  di  Indonesia,  semua transaksi  pembiayaan  yang  terjadi  di  lingkungan  perbankan  syariah  saat  ini,  khususnya dalam  pembuatan  akad  atau  perjanjian  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Ahmad  Mukri  Aji adalah  Guru  Besar  bidang  Hukum  Islam  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
2 Syarifah Gustiawati Mukri adalah dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.
3 Gilang  Rizki  Aji  Putra adalah  peneliti  dan  mahasiswa  di  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
sumber  data  primer  dan  sekunder  bersifat  normatif  dan  empiris.  Pembiayaan  syariah hakikatnya  tidak  mengatur  adanya  kewajiban  jaminan  dalam  proses  transaksinya,  karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harus tetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari  pihak  debitur.  Adapun  dalam  konteks  hukum  nasional,  jaminan  merupakan  hak kebendaan  yang  bersifat  pelunasan  utang  yang  melekat  pada  bank  yang  memberikan wewenang  kepadanya  untuk  melakukan  eksekusi  kepada  benda  yang  dijadikan  jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis,  maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait. Kata kunci: Akad;  Perbankan Syariah;  Hukum Positif

## A. PENDAHULUAN
Penerapan  akad-akad  perjanjian  perbankan  dan  keuangan  syariah  harus memperhatikan  aspek  legal  dan  regulasi  hukum  positif,  yang  kedudukannya  sangat penting, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya risiko yang besar bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Sementara dalam prakteknya,  akad-akad  syariah  memiliki  prinsip  tersendiri,  dan  terdapat  perbedaan dengan  aturan  hukum  positif.  Oleh  karena  itu,  terkadang  terjadi  kontradiktif  antara keduanya, seperti jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah dan jaminan dalam  IMBT,  termasuk  dalam  penerapan  restrukturisasi,  pembiayaan  take  over  dan refinancing  syariah. 4 Hal  demikian,  mengakibatkan  terjadinya  dualisme  sistem  yaitu sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan berdasarkan syariah  yang  menggunakan  prinsip  bagi  hasil  dan  bebas  dari  bunga. 5 Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum ekonomi syariah  ke dalam hukum positif.  Kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif menjadi keniscayaan yang harus dipatuhi (complience) karena kalau melanggar hukum positif dalam menimbulkan risiko yang besar bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, penerapan ekonomi syariah di Indonesia harus tunduk dan patuh serta harus mengakomodir hukum positif yang berlaku.  Perbankan  syariah  sebagai  lembaga  yang  dikembangkan  sebagai  lembaga bisnis keuangan, melaksanakan kegiatan usaha bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Tujuan ekonomi Islam tidak hanya bertujuan secara komersil, namun  perannya  juga  harus  memberikan  kesejahteraan  secara  luas  bagi  masyarakat. Peran  perbankan  syariah  diharapkan  dapat  berfungsi  secara  sosial  untuk memperlancara  kebutuhan  alokasi  dan  distribusi  dana  sosial  yang  dibutuhkan masyarakat. 6
Penerapan Akad-akad syariah tidak saja dipandang dari sisi KUH Perdata (BW) tetapi  juga  dari  sisi  peraturan  dan  perundang-undangan  kekinian  yang  berlaku  baik
4 Miko Polindi, “Implementasi Ijarah dan Ijarah Muntahiah Bit-Tamlik (IMBT) dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-Intaj, Vol.2 No.1, (Maret 2016): h.30.
5 Widyarningsih, et,  al.,  Bank  dan  Asuransi  Iskam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2005), h. 1 6 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 2013
Undang-undang  jabatan  notaris,  Undang-undang  hak  tanggungan,  Undang-Undang fiducia  dan  sejumlah  Undang-undang  terkait,  juga  sejumlah  peraturan  hukum  yang dikeluarkan oleh sejumlah kementrian seperti peraturan tentang jaminan hipotik. Kajian ilmu  hukum  terhadap  konstruksi  produk  pembiayaan  perbankan  syariah  dan  akad- akad syariah yang digunakan harus juga ditinjau dari sisi manajemen risiko hukum dan bisnis.
Kajian tentang manajemen resiko hukum merupakan ilmu yang sangat penting dipahami  oleh  praktisi  legal  perbankan  syariah  termasuk  dewan  pengawas  syariah. Para ahli hukum Islam termasuk DPS dan divisi legal harus mengetahui strategi mitigasi risiko tersebut. Selain itu, pendekatan ilmu filsafat hukum juga menjadi suatu keharusan untuk  dipahami  oleh  para  ahli  hukum  Islam,  hakim,  Dewan  Pengawas  Syariah  dan divisi  legal  sehingga  kontruksi  hukum  syariah  yang  diterapkan  oleh  Bank  Syariah menghasilkan  hukum  yang  bermuatan  keadilan,  kemaslahatan,  keringanan  (takhfif) dan kepastian hukum yang menjadi inti dari tujuan hukum dan maqashid syariah.
Pendekatan filsafat keadilan hukum tentang pemasangan jaminan pada konversi akad, perlu di sini, selain itu yang sangat menarik adalah kajian hukum tentang roya pasang  konversi  tersebut  bagaimana  solusi  hukum  positif  agar  praktek  konversi tersebut tidak roya pasang sehingga tercipta keadilan dan keringanan. Kajian yang wajib juga diketahui para ahli hukum Islam adalah anatomi akta perjanjian perbankan syariah berdasarkan  Undang-undang  khususnya  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang mengatur tentang sistematika isi perjanjian, seperti anatomi akta perjanjian Musyarakah Mutanaqishah,  anatomi  akta  perjanjian  Murabahah.  Topic  lain  yang  sangat  penting adalah bagaimana mengharmonisasi akad-akad pembiayaan take over sehingga tidak diterapkannya roya pasang jaminan pada pembiayaan take over syariah tersebut dan refinancing  syariah.  Masalah  lainnya  adalah  harmonisasi  hukum  Islam  tentang pembiayaan  indent  dengan  akad  MMQ  dan  ijarah  Mausufhah  fiz  Zimma  yang menggunakan mitigasi risiko hukum dan bisnis dengan BPG, Ikatan kuasa.
Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis salah satunya tentang isu syariah, legal  dan  operasional  pada  penetapan  jaminan  dan  agunan  terkait  pembiayaan musyarakah  dan  musyarakah  mutanaqishah,  ditinjau  dari  akad  syariah  dan  hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kontrak perjanjian pada perbankan syariah berbeda dengan kontrak pada perbankan konvensional, bank syariah membatasi transaksinya dan harus bebas dari unsur bunga (riba), gharar, dan maysir. Oleh karenanya, lembaga ekonomi  syariah  termasuk  kategori  lembaga  pembiayaan,  yang  mana  kegiatan usahanya fokus pada fungsi pembiayaan, seperti penyediaan dana atau barang modal yang  tidak  langsung  menarik  dana  dari  masyarakat.  Sedangkan  lembaga  keuangan menjalankan  usahanya  di  bidang  jasa  keuangan,  yang  menjalankan  usahanya  dalam kegiatan  jasa  keuangan  pembiayaan  dan  jasa  keuangan  bukan  pembiayaan.  Dengan demikian, usaha pembiayaan itu lebih sempit maknanya dibandingkan dengan istilah lembaga  keuangan,  karena  lembaga  pembiayaan  adalah  bagian  dari  lembaga keuangan. 7 Namun,  saat  ini  bank  syariah  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga keuangan  syariah,  yang  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  yang
7 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.1-2
melakukan fungsi penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana masyarakat. Berbagai  produk  perbankan  syariah  dan  terdapat  akad  yang  digunakan  sebagai landasan  dasar  produk  syariah.  Pada  aspek  penyaluran  dana  menggunakan  akad pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam (jual beli pesanan), akad istisna’, akad qordh (pinjaman qordul hasan ), akad multijasa,  sewa  menyewa,  IMBT  dan  telah  berkembang  akad  musyarakah  dan musyarakah mutanaqishah dan  akad  lainnya  yang  telah  ditentukan  sesuai  fatwa  DSN MUI. 8

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu penelitian  yang  mempunyai  objek  sumber-sumber  tertulis, seperti buku-buku,  jurnal, ensiklopedi dan sumber tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas  yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan  data  primer  dan  sekunder diantaranya  menggunakan  berbagai  kamus,  ensiklopedi,  jurnal,  dan  situs-situs.  Jika dilihat  dari  jenisnya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  karena  penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa sumber data primer, sekunder,  dan  tersier.  Bahan  data  primer  diperoleh  dari  perundang-undangan, Keputusan Presiden RI, Fatwa-fatwa DSN MUI, dan sumber sekunder yaitu buku-buku, artikel, hasil penelitian, Jurnal serta bahan data tersier seperti ensiklopedia dan kamus yang relevan. Artikel ini berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dari  beragam  perspektif.  Penelitian  ini  juga menggunakan  pendekatan  hukum  Islam,  dan  hukum  positif  yang  bertujuan  untuk memberi  gambaran  atau  mendeskripsikan  kenyataan  secara  komprehensif  terkait implementasi  harmonisasi  akad  pembiayaan  syariah  dan  hukum  positif  pada pembiayaan  akad  musyarakah  dan  musyarakah  mutanaqishoh  seperti  perihal perlakuan jaminan dan agunan dalam pembiayaan,  agar dapat dipastikan mempunyai kepastian  hukum  baik  dari  aspek  hukum  syariah,  regulasi,  hukum  positif  dan operasional, yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk hasil penelitian.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembiayaan Akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishoh
Akad  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  mengikat,  menghimpun, mengokohkan ikatan, dikatakan ikatan karena terjadi proses mengumpulkan dua ujung tali  yang  mengikatkan  salah  satunya  pada  yang  lainnya,  hingga  bersambung  dan menjadi seutas tali yang satu.  Secara etimologi akad berarti juga al-ittifaq: perikatan, perjanjian,  dan  pemufakatan,  atau  bisa  dikatakan  istilah  verbentenis  dalam KUHPerdata. 9 Musyarakah merupakan salah satu akad pembiayaan yang berasal dari
8 Bank  Indonesia,  Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah,  (Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank Indonesia, 2008).
9 M.Ali  Hasan.  Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam  (Fiqh  Muamalat),  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 20040), hlm. 110-111
kata bahasa arab yaitu Syirkah atau Syirkatan yang termasuk mashdar/kata dasar dari syarika (fi’il madhi/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat.
Secara  bahasa  syirkah  artinya  al-ikhtilath  (penggabungan  atau  percampuran). Secara umum, syirkah dibedakan menjadi  dua yaitu: 1). Syirkah Amlak (Kepemilikan), dan 2). Syirkah uqud (akad). Syirkah amlak terdiri dari amlak ikhtiari dan (optional) dan amlak  Ijbari  (otomatis/mutlak).  Sementara  syirkah  uqud  terdiri  dari  syirkah  amwal (harta/aset),  syirkah  abdan  (ketrampilan),  dan  syirkah  wujuh  (reputasi/good  will). Selain  dari  jenisnya  syirkah  juga  dibagi  berdasarkan  porsi  pernyataan  modal  yaitu berupa syirkah inan jika porsi modal para pihak yang bermitra tidak sama, sementara jika masing-masing pihak yang bermitra menyertakan porsi modal dalam jumlah yang sama hal itu dinamakan syirkah mufawadhah.
Di  dalam  kitab  fiqh  Al-Sunnah  terdapat  penjelasan  terperinci  terkait  syirkah Amlak yaitu peristiwa syirkah yang terjadi bukan karena akad, terjadinya syirkah amlak karena usaha tertentu (ikhtiari) atau terjadi secara otomatis/alami (ijbari), syirkah amlak terbagi menjadi dua yaitu: 1) syirkah amlak ikhtiari tidak terkandung akad wakalah dan akad  wilayah  (penguasaan)  dari  salah  saru  syarik  kepada  syarik  lainnya.  2)  syirkah amlak  ijbari  yaitu  syirkah  antara  dua  syarik  atau  lebih  yang  terjadi  karena  peristiwa alamai secara otomatis karena kematian. Syirkah Ijbari tersebut terjadi karena tidak ada upaua  dari  para  syarik  untuk  mewujudkan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kepemilikan  bersama. Misalnya,  kematian  ayah  menjadi  faktor  terjadinya  pembagian harta di antara ahli waris. 10 Sedangkan, Syirkah Uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat  untuk  menggabungkan  harta  guna  melakukan  kegiatan  bisnis/usaha,  dan hasilnya dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun rugi. Dalam kitab syirkah uqud diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) syirkah amwal inan, 2) syirkah amwal mufawadhoh,  3)Syirkah  Abdan,  dan  4)syirkah  wujuh.  Bahkan  ulama  Hanafiah membagi syirkah uqud menjadi enam macam yaitu: 1) syikah amwal mufawadhah yaitu kemitraan modal usaha  dari para syarik dengan jumlah modal yang sama. 2) Syirkah amwal inan yaitu kemitraan modal usaha dari para syarik dengan jumlah modal yang berbeda, 3) Syirkah abdan mufawadhah yaitu kemitraan ketrampilan  dari para syarik sebagai  modal  usaha  dengan  kualitas  ketrampilan  yang  sama.  4)  Syirkah  abdan  inan yaitu  kemitraan  keterampilan  dari  para  syarik  sebagai  modal  usaha  denga  kualitas keterampilan berbeda, 5) Syirkah wujuh mufawadhah kemitraan kredibilitas usaha atau nama  baik  dari  para  syarik  sebagai  modal  usaha  dengan  kualitas  kredibilitas  yang berbeda.  Syarat-syarat  syirkah  uqud  yaitu pertama, qabiliyat  al-wakalah  yaitu  bahwa dalam  syirkah  uqud  terkandung  akad  wakalah  sebab  syirkah  uqud  bertujuan  untuk melakukan  bisnis (mu’awadhat) yang  tidak  mungkin  dilakukan  kecuali  jika  terdapat akad  kuasa  dari  masing-masing  syarik. Kedua, Keuntungan  yang  diperoleh  dalam syirkah  uqud  harus  ditentukan  nisbahnya  bagi  masing-masing  syarik. Ketiga, bagian keuntungan bagi masing-masing syarik tidak boleh dinyatakan dalam jumlah tertentu
10 Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
yang  pasti  (seperti  seratus  juta  atau  satu  milyar),  tetapi  dinyatakan  dalam  nisbah misalnya 60:40 atau 55:54. 11
Karakteristik  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah  memiliki  model pembiayaan  yang  berbeda  dengan  bentuk  pembiayaan  yang  lainnya,  karakter  utama yang  dimiliki  antara  lain: Pertama, Hishshah  yaitu  modal  usaha  para  pihak  harus dinyatakan dalam bentuk hishshah yang terbagi menjadi sejumlah unit hishshah. Kedua , Konstan  yaitu  jumlah  total  nominal  modal  usaha  yang  dinyatakan  dalam  hishshah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Ketiga , Wa’ad yaitu bank  syariah  berjanji  untuk  mengalihkan  secara  komersial  dan  bertahap  seluruh hishshahnya kepada nasabah. Keempat, Intiqal almilkiyyah yaitu setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah,secara  syariah  dinyatakan  sebagai  pengalihan  unit  hishshah  bank  syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah tersebut dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.
Beberapa isu penerapan produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah di perbankan syariah di Indonesia yang terbagi menjadi isu tiga permasalahan yaitu isu syariah, isu legal dan isu operasional:
NO ISU SYARIAH ISU LEGAL ISU OPERASIONAL 1 Prinsip "dua-akad-dalam satu-barang" ketika akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang sama) Perbedaan aturan fiqih dengan hukum positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat kepemilikan Isu independensi harga ketika pembiayaan musyarakah yang disertai pengalihan kepemilikan 2 Muncul ta'alluq
(keterkaitan, connecting
aqad ) jika ijarah yang diterapkan pada akad kedua setelah musyarakah dikondisikan ( ta'alluq ) Lemahnya posisi hukum bank syariah tidak dapat menggunakan surat pengakuan hutang, maupun meletakan hak tanggungan (APHT) atas pengalihan kepemilikan. Bank cenderung serta merta mengeksekusi agunan disebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban sewa tanpa persetujuan dari nasabah 3 Obyek/barang musyarakah maupun musyarakah mutanaqishah dijadikan agunan Fatwa DSN dan PBI atau SEBI belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang diperlukan oleh Notaris maupun Bank syariah Pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul kepada nasabah telah menyimpang dari standar AOIFI dan Fatwa DSN
11 Mulya E. Siregar, Pedoman Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1, 2016, hlm 1-8.
No.73/DSNMUI/XI/2008 4 Obyek sewa belum tangible ketika akad Kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek ketika terjadi event of default telah menyimpang dari prinsip profit loss sharing Musyarakah Belum terdapat standar akuntansi khusus terkait Musyarakah Mutanaqishah 5 Keberlanjutan pembiayaan apabila dilakukan penjualan share oleh nasabah kepada bank dan sebaliknya. Beberapa klausula perjanjian masih mengacu secara penuh konsep perbankan konvensional Kewajiban Nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat mirip mekanisme bunga bank konvensional 6 Biaya maintenance dan
asuransi aset yang
sepenuhnya dibebankan kepada pihak Nasabah

## 2. Pengikatan Jaminan Pembiayaan ditinjau dari Akad Syariah dan Hukum Positif
Secara  etimologi  kata  “jaminan”  berasal  dari  kata  “jamin”  yang  berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan. 12 Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Mariam Darus  Badrulzaman  menjelaskan  pengertian  jaminan  adalah  suatu  tanggungan  yang diberikan  oleh  seorang  debitur  atau  pihak  ketiga  kepada  kreditur  untuk  menjamin kewajibannya  dapat  terpenuhi  dalam  suatu  akad/kontrak. 13 Dalam  istilah  perbankan jaminan  dikenal  dengan  istilah  agunan.  Pasal  1  angka  23  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kedudukan  agunan  dalam perjanjian  merupakan  jaminan  tambahan  (accesoir)  yang  diserahkan  oleh  debitur kepada  bank  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  pinjaman  dana  dari  bank.  Pasal  1 angka  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah menyatakan:
Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/untuk UUS,  guna  menjamin  pelunasan  kewajiban  Nasabah  penerima  fasilitas.  Dengan jaminan,  seorang  debitur  dapat  memenuhi  segala  utangnya  kepada  kreditur  jika  di
12 Anton M.Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.391
13 Mariam  Darus  Badrulzaman,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Hak  Jaminan,  Jurnal  Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hlm.12
kemudian  hari  ia  tidak  mampu  membayar  utangnya  sebelum  utangnya  lunas.  Oleh karena itu, agunan merupakan bentuk kemampuan seorang debitur kepada kreditur di awal untuk meyakinkan kreditur meminjamkan piutangnya kepada debitur. 14
Dari  ketentuan  di  atas,  maka  menurut  penulis  jaminan  adalah  tindakan seseorang yang berutang untuk memberikan hartanya berupa benda bergerak maupun tidak  bergerak  kepada  orang  lain  (kreditur)  sebagai  jaminan  akan  utang  debitur  di kemudian  hari  bila  tidak  mampu  untuk  membayarnya  dan  barang  itu  dapat  dijual sebagai  pengganti  untuk  memenuhi  piutang  kreditur.  Pada  umumnya  dalam  dunia perbankan, kegiatan pinjam meminjam yang dilakukannya dengan masyarakat selalu menggunakan instrumen penyerahan jaminan hutang oleh pihak debitur kepada pihak bank  sebagai  pemberi  utang  atau  pinjaman,  baik  berupa  benda  bergerak  dan  tidak bergerak  atau  janji  penanggungan  utang (jaminan  perorangan). Jaminan seperti  yang dipraktikkan dalam dunia perbankan termasuk ke dalam jaminan yang diperjanjikan terlebih  dahulu  oleh  kedua  belah  pihak.  Dalam  ilmu  fiqh,  jaminan  secara  umum dibedakan  menjadi  dua  yaitu  berupa  orang (personal  guarantee) dan  jaminan  berupa benda.  Jaminan  berupa  orang  sering  disebut  dengan  kafalah,  sedangkan  jaminan kebendaan disebut dengan rahn. 15
Adapun  dalam  konteks  hukum  nasional,  jaminan  merupakan  hak  kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya  untuk  melakukan eksekusi  kepada  benda  yang  dijadikan jaminan.  Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  yang  jelas. Dalam  hal  perjanjian  pembiayaan  produk  syariah  ini  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh hukum  positif,  maka  dalam  pembuatan  akad  atau  perjanjian  harus  memperhatikan regulasi  yang  terkait.    Artinya,  sebagian  besar  perjanjian  tersebut  mengacu  kepada hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata)  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Burgerlijk  Wetboe k  (BW). Meskipun bank syariah harus tunduk pada aturan-aturan perbankan pada umumnya, tetapi  bank  syariah  mempunyai  pedoman  utama  yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang menjadi  landasan  operasional  perbankan  syariah  dan  tunduk  pada  prinsip-prinsip syariah.
Hal  yang  demikian  mengakibatkan  terjadinya  dualisme  hukum  yang  berlaku dalam  menyusun  akad  dalam  praktik  perbankan  syariah  di  Indonesia,  di  mana  dari kedua  sumber  hukum  yang  berbeda  tersebut  akan  melahirkan  bentuk  perjanjian pembiayaan yang berbeda pula, sehingga hubungan hukum yang tercipta antara para pihak pun akan mempunyai konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit pada perbankan konvensional yang mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1320  dan  Pasal  1338  KUH  Perdata  Islam  telah  lama
14 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), edisi IV, h.59-61, Tim Bank Syariah Mandiri, Apa dan Bagaimana Bank Syari ‟ ah , (Jakarta: BSM Cab. Meruya, 2005), hlm. 14-15.
15 Ahmad Syifaul Anam, Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan MikroSyariah, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm.50
mengatur  kaidah-kaidah  tentang  perikatan  dalam  Hukum  Muamalat,  tetapi nampaknya  aturan  ini  tidak  terlalu  mengakar  dalam  kehidupan  umat  Islam  di Indonesia.
Secara  historis,  norma-norma  yang  bersumber  dari  hukum  Islam  di  bidang perikatan (transaksi) ini telah memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberadaan hukum Islam. Akibatnya lembaga perbankan  atau  lembaga-lembaga  keuangan  lainnya  sangat  terbiasa  menerapkan ketentuan  Buku  Ketiga  BW,  sehingga  untuk  memulai  suatu  transaksi  secara  syariah tanpa pedoman yang jelas akan sulit dilakukan. Begitu pula yang terjadi dalam praktik kegiatan  perbankan  syariah,  bahwa  perkembangan  penerapan  Hukum  Muamalat ternyata tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya ketentuan  Hukum  Muamalat  ini  hanya  bergantung  pada  fatwa  DSN-MUI  (Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia)  perihal  lembaga  keuangan  syariah  yang sebagian  diantaranya  sudah  dibakukan  Bank  Indonesia  melalui  Peraturan  Bank Indonesia (PBI).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis harmonisasi  akad  pembiayaan  musyarakah  dan  musyarakah  mutanaqishah  ditinjau dari aspek akad syariah dan hukum positif di Indonesia, seperti peristiwa pengikatan jaminan  dan  agunan  dalam  perjanjian  akad  musyarakah  dan  musyarakah mutanaqishoh.

## 3. Harmonisasi Pengikatan Jaminan Dalam Akad Syariah  dan Hukum Positif Pada
Pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah
Sejak  diterbitkannya  Surat  Edaran  OJK  No.  36/SEOJK.03/2015  tentang  Produk dan  Aktivitas  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  sebagai  ketentuan  lebih lanjut  dari  Peraturan  OJK  No.24/POJK.03/2015  tentang  Produk  dan  Aktivitas  Bank Syariah dan UUS, yang lebih bersifat penjelasan teknis operasional produk secara lebih rinci  dan  komprehensif.  Dengan  demikian,  penerbitan  Buku  Standar  Produk  ini diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  transparansi  produk  yang mendukung  perlindungan  konsumen  melalui  pemenuhan  prinsip  syariah,  prinsip kehati-hatian,  good  governance  dan  kepatuhan market  conduct sehingga  dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri perbankan syariah.
Standarisasi  produk  Musyarakah  dan  Musyarakah  Mutanaqishah  ini  sejalan dengan tujuan dari didirikannya perbankan syariah di Indonesia, salah satunya adalah dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan adanya bank yang bisa melayani transaksi  keuangan  bebas  riba.  Seiring  berjalannya  waktu,  kompetisi  di  dunia perbankan menjadi semakin ketat dan tuntutan pasar juga mendesak perbankan syariah untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Namun  fakta  menunjukkan pengembangan produk dan layanan sebagai salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat  akan  transaksi  perbankan  syariah  secara  baik  belum  berjalan  optimal, terlebih  pada  produk  yang  berbasis  kemitraan.  Pengembangan  produk  dalam perbankan  syariah  memerlukan  proses  dan  keahlian  khusus  karena  menggabungkan berbagai  disiplin  ilmu.  Sedangkan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  perbankan
syariah yang memiliki keahlian khusus tersebut masih relatif sedikit sehingga seringkali menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda pada masing-masing bank syariah dalam implementasi  produk  perbankan  syariah.  Untuk  itu  diperlukan  harmonisasi  dan standarisasi dalam rangka menciptakan good govenance dan market conduct, kepastian hukum  dan  perlindungan  kepada  konsumen  perbankan  syariah.  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang berfungsi mengatur, mengawasi dan melindungi industri  jasa  keuangan  dimana  di  dalamnya  termasuk  industri  perbankan  syariah, berupaya untuk membuat standarisasi dan harmonisasi produk perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah, prinsip kehati-hatian sehingga tercipta good governance dan market conduct dalam implementasi produk di perbankan syariah.
Salah satu produk perbankan syariah yang menjadi concern OJK adalah produk perbankan  syariah  yang  berbasis  kemitraan  dengan  bagi  hasil  seperti  Musyarakah maupun Musyarakah Mutanaqishah yang saat ini belum mengalami pertumbuhan bila dibandingkan  dengan  produk  lainnya.  Pada  Bulan  Desember  2015  pembiayaan Musyarakah tercatat hanya memiliki porsi sebesar 28,50% dari keseluruhan pembiayaan perbankan  syariah.  Padahal  seharusnya  produk  Musyarakah  merupakan  produk unggulan perbankan syariah karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan produk  bank  konvensional.  Standarisasi  dan  harmonisasi  produk  Musyarakah  dan Musyarakah Mutanaqishah secara umum dibuat untuk dijadikan pedoman operasional di  perbankan  syariah.  Keberadaan  standar  produk  ini  diharapkan  dapat  membantu pelaku industri dalam implementasi produk pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah sehingga porsi pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas terhadap total pembiayaan perbankan syariah.
Secara bahasa Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua  orang  atau  lebih  menyumbangkan  pembiayaan  dan  manajemen  usaha,  dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka  miliki  secara  bersama-sama  dengan  memadukan  seluruh  sumber  daya. Sedangkan musyarakah mutanaqishah terjadi karena dua akad yang dijalan-kan secara pararel. Pertama, antara nasabah dan bank yang melakukan akad musyarakah melalui penyertaan  modal  dalam  pengelolaan  suatu  usaha  yang  akan  mendatangkan keuntungan dan kedua, nasabah membeli barang modal milik bank secara berangsur sehingga  modal  yang  dimiliki  bank  dalam  syirkah  tersebut  secara  berangsur-angsur berkurang  (berkurangnya  modal  bank  disebut  mutanaqishah).  Musyarakah Mutanaqishah  memiliki  karakteristik  khusus  yang  membedakannya  dari  model pembiayaan  lainnya  pada  perbankan  syariah.  Karakter  utama  produk  Musyarakah Mutanaqishah adalah hishshah yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk  hishshah  yang  terbagi  menjadi  sejumlah  unit  hishshah.  Konstan  yaitu  jumlah total  nominal  modal  usaha  yang  dinyatakan  dalam  hishshah  tersebut  tidak  boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Wa'd yaitu bank syariah berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh hishshah -nya kepada nasabah. Dan Intiqal  al  milkiyyah yaitu  setiap  penyetoran  uang  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah,
maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah bank syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah  tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi akad pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqishah ditinjau dari aspek akad syariah dan hukum positif di Indonesia, terkait standar pengikatan jaminan dan agunan dalam  perjanjian  akad musyarakah  dan  musyarakah  mutanaqishoh,  yaitu,  keyakinan BUS/UUS/BPRS  atas  kesanggupan  Nasabah  untuk  melunasi  pembiayaannya  sesuai dengan  yang  diperjanjikan.  Agunan  merupakan “secondary  source  repayment” atau sumber  terakhir  bagi  pelunasan  pembiayaan  musyarakah  apabila  nasabah  sungguh- sungguh  tidak  bisa  lagi  memenuhi  kewajiban  pembayaran  atas  pembiayaan  yang diterimanya. BUS/UUS/BPRS tidak boleh menerbitkan surat pengakuan utang (Grosse Akta)  terkait  perjanjian  Musyarakah  sebab  perjanjian  Musyarakah  bukan  merupakan bentuk perjanjian terkait utang-piutang pemberlakuan dan eksekusi surat pengakuan utang  atas  akad  musyarakah  akan  mengakibatkan  bagi  hasil  yang  diterima BUS/UUS/BPRS berubah sifat menjadi riba.

## D. KESIMPULAN
Permasalahan  penerapan  akad  syariah  dan  produk  pembiayaan  musyarakah dan musyarakah mutanaqishah  dan hukum positif di Indonesia, seperti pada jaminan dan  agunan  pada  transaksi  pembiayaan  musyarakah  mutanaqishah  perlu diharmonisasi. Bahwa dalam akad syariah pembiayaan musyarakah bukan merupakan bentuk  perjanjian  terkait  utang  piutang,  akan  tetapi  bentuk  transaksi  pembiayaan berdasarkan  kemitraan  yang  menghasilkan  nilai  ekonomis.  Adapun  kedudukan jaminan  merupakan  asesoris  tambahan  sebagai  penjamin  keabsahan  perjanjian,  dan menunjukkan kemampuan seseroang dalam menunaikan kewajiban terhadap fasilitas yang telah diberikan. Hakikatnya pemberlakuan jaminan dan eksekusi surat pengakuan utang  itu  ada  pada  perikatan  yang  dimaksud  dalam  KUHPerdata.  Sedangkan, hubungan  pembiayaan  musyarakah  antara  nasabah  dan  bank  syariah  merupakan hubungan kemitraan, dan jaminan atau agunan sebagai unsur tambahan dan memenuhi prinsip kehati-hatian terhadap unsur amanah dan kejelasan perjanjian dan mencegah moral hazard.
Sementara  hukum  positif  mengatur  bahwa  bank  syariah  dan  nasabah  adalah hubungan debitur dan kreditur, dan jaminan sebagai bentuk perjanjian utang piutang. Adapun syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan  tersebut  harus  tetap  dikuasai  oleh  rahin.  Sementara  dalam  hukum  positif jaminan  itu  adalah  sebagai  bentuk  agunan  dalam  peristiwa  perikatan  atau  perjanjian sebagai  jaminan  jika  terjadi  wanprestasi  dari  pihak  debitur. 16 Adapun  dalam  konteks
16 Ahmad Syifaul Anam, Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan MikroSyariah, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm.50
hukum  nasional,  jaminan  merupakan  hak  kebendaan  yang  bersifat  pelunasan  utang yang  melekat  pada  bank  yang  memberikan  wewenang  kepadanya  untuk  melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah  dan  bank,  maka  perlu  diikat  dengan  jaminan  yang  memiliki  nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk  syariah  ini  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  positif,  maka  dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi yang terkait.

## REFERENSI
Anam, Ahmad Syifaul. 2012. Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Semarang: Rafi Sarana Perkasa
Anshori, Abdul Ghofur. 2010. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Anwar,  Syamsul.  2007.  Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Press
Ascarya  dan  Diana  Yumanita.  2005.  Bank  Syariah:  Gambaran  Umum.  Jakarta:  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
Bahsan, M. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat. Yogyakarta:UII Press.
Dana  serta  Pelayanan  Jasa  Bank  Syariah.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
Djamil,  Faturrahman.  2012.  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah.
Jakarta: Sinar Grafika
Fatwa DSN-MUI No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily
Fatwa DSN-MUI No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (Al- Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).
H., Darmawati. 2018. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah dalam Jurnal Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018
Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  No  10/18/PBI/2008  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Polindi,  Miko,  “Implementasi  Ijarah  dan  Ijarah  Muntahiah  Bit-Tamlik  (IMBT)  dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-Intaj, Vol.2 No.1, (Maret 2016): h.30.
Rejeki, Fanny Yunita Sri. 2013. Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Manado  dalam  Jurnal  Lex  Privatun, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.
Santoso,  Ruddy  Tri.  1996.  Mengenal  Dunia  Perbankan.  Jakarta:  Andi  Offset  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 2013
Usanti,  Trisadini  Prasastinah.  2013.  Prinsip  Kehati-hatian  pada  Transaksi  Perbankan Syariah. Surabaya: Airlangga University Press.
Widyarningsih, et, al., Bank dan Asuransi Iskam di Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 1
Z., A. Wangsawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.