Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 349-353| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/0.22225/jph.2.2.3334.349-353

## PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS DASAR FORCE MAJEUREAKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kadekraysa8@gmail.com, arinistyawati@gmail.com, arini.gede@gmail.com

## Abstrak
Consumer  finance  adalah  salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  secara  resmi  masih  tergolong  baru  di  Indonesia. Perjanjian  pembiayaan  konsumen  merupakan  perjanjian  yang  timbul  dalam  praktik  sehari-hari  masyarakat  luas. Dalam suatu hubungan kontraktual pandemi Covid-19 menjadi titik perdebatan antara pelaku usaha yang terikat dalam kontrak tersebut. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi Covid-19 sebagai dasar  untuk  membebaskan  diri  dari  kewajibannya  memenuhi  prestasi.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dasar  hukum  pengaturan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dalam  perspektif  hukum  kontrak  dan mengetahui  akibat  hukum  force  majeure  bagi  para  pihak  pada  perjanjian  pembiayaan  konsumen  dalam  hal  terjadi pandemi Covid-19. Adapun masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar hukum pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen dalam perspektif hukum kontrak serta bagaimanakah akibat hukum force majeure bagi  para  pihak  pada  consumer  finance  agreement  dalam  ketika  terjadinya  wabah  virus  corona.  Metode  yang digunakan adalah metode penelitian  yang  bersifat normatif dengan mana memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan  secara  konseptual.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pandemi  Covid-19  yang terjadi saat ini  hanya dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat tidak  mutlak atau relative atau dapat  dikatakan  bahwa  debitur  tidak  dapat  menjadikan  alasan  pandemi  ini  sebagai  alasan  pembatalan  kontrak. Keadaan memaksa yang bersifat relatif tersebut hanya sebatas menunda pelaksanaan kewajiban  memenuhi prestasi untuk  sementara  waktu  dimana  para  pihak  dapat  melakukan  negosiasi  terhadap  perjanjian  yang  telah  dibuat sebelumnya.
Kata Kunci: Covid-19, Force majeure, Perjanjian, Pembiayaan konsumen.

## Abstract
Consumer  finance is  a financing  institution  that  is  officially  still  relatively  new  in  Indonesia.  Consumer  financing agreements are agreements that arise in the day-to-day practice of the wider community. In a contractual relationship, the Covid-19 pandemic has become a point of debate between business actors who are bound by the contract. Debtors who have contractual obligations make the Covid-19 pandemic a basis for freeing themselves from their obligations to fulfill achievements. The purpose of this research is to find out the legal basis for the arrangement of consumer financing agreements in  the perspective of contract  law and to  find out the consequences of force majeure for the parties to  the consumer financing agreement  in the event  of  a Covid-19 pandemic. The problems contained in this research are how the legal basis for the regulation of consumer financing agreements in the perspective of contract law and what are the consequences of force majeure for parties to the consumer finance agreement in the event of a corona  virus  outbreak.  The  method  used  is  a  normative  research  method  by  using  a  statutory  approach  and  a conceptual approach. Based on the results of this study, it can be concluded that the Covid-19 pandemic currently occurring can only qualify as a forced condition which is not absolute or relative or it can be said that the debtor cannot make the reason for this pandemic as a reason for contract cancellation. This relative coercion is limited to delaying the implementation of the obligation to fulfill the achievement for a while, whereby the parties can negotiate the agreements that have been previously made.
Keywords: Covid-19, Force majeure, Agreement, consumer financing.

## I. PENDAHULUAN
Ekonomi  memainkan  peran  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  mana  kita  ketahui  kehidupan manusia  akan  selalu  berkaitan  dengan  kebutuhan  ekonomi.  Eksistensi  dari  ekonomi  memberikan kesempatan kepada manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer,
sekunder  maupun  tersier.  Untuk  itu  dapat  disimpulkan  ekonomi  merupakan  bagian  penting  dalam kehidupan  manusia  sehingga  perlu  adanya  suatu  aturan  yuridis  dalam  mengatur  mengenai  pelaksanaan dalam sistem perekonomian khususnya di Indonesia.
Perjanjian  atau  kontrak  merupakan  sebuah  upaya  dari  manusia  untuk  memenuhi  berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari,  perjanjian  atau  kontrak  dilakukan  oleh  setiap  manusia,  baik  dalam bentuk lisan maupun  tertulis. Perjanjian  yang dibuat oleh para pihak  khususnya dibidang  ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Hukum telah memberikan wadah bagi setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupannya ( Johannes Ibrahim Kosasih, 2019:16 ).
Dalam  suatu  perikatan  yang  melahirkan  hubungan  kontraktual  dimana  para  pihak  yang  telah bersepakat untuk mengikatkan diri melalui perjanjian yang dibuat maka segala klausul yang tercantum pada perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak baik kreditur maupun debitur. Salah satu perjanjian yang ada  di  masyarakat  adalah  perjanjian  pembiayaan  konsumen  (consumer  finance)  yang  mana  merupakan salah  satu  lembaga  pembiayaan  yang  eksistensinya  tergolong  masih  baru  di  Indonesia.  Consumer financeagreement  merupakan  perjanjian  atau  kontrak  yang  timbul  dalam  praktik  sehari-hari  masyarakat luas. Perlu diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, akan tetapi dalam prakteknya diperbolehkan oleh KUHPerdata.
Pembiayaan konsumen ini adalah salah satu jasa pembiayaan yang dapat diketahui bersumber dari banyak aturan yuridis baik perjanjian itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek  hukum  perdata  bahwa  perjanjian  merupakan  sumber  utama  pembiayaan  konsumen  tersebut  dan peraturan  perundang-undangan  merupakan  sumber  hukum  yang  utama  pembiayaan  konsumen  dari perspektif public ( Sunaryo, 2009:99 ).
Dalam praktik bisnis, pandemik Covid-19 menjadi titik perdebatan antara pelaku usaha yang terikat dalam kontrak tersebut. Debitur yang pada dasarnya mempunyai kewajiban dalam suatu kontrak yang telah disepakati, dengan adanya wabah covid-19 ini tidak sedikit yang ingin mengambil kesempatan untuk membebaskan dirinya dalam pemenuhan prestasi dan juga adanya sebagian pelaku-pelaku usaha yang menjadikan dasar bahwa keadaan pandemi sebagai alasan untuk pembatalan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu Muhammad Syaifuddin (2012:338 ):
1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian
Perjanjian yang merupakan suatu instrumen yang memiliki unsur adanya hak dan kewajiban tentu dapat diharapkan terjadi secara adil dan baik serta memiliki proporsionalitas sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya potensi terjadinya suatu hambatan dalam pelaksanaanya yang bahkan mengakibatkan terjadinya kegagalan berkontrak yang disebabkan oleh faktor baik internal maupun eksternal ( Agus Yudha Hernoko, 2010 260 ).
Penelitian  ini  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang  serupa,  menurut  Yusuf  & Djuwityastuti, (2018) Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia objeknya dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak, bersifat hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata yang absolut mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan droit de suite yaitu mengikuti benda pada siapapun yang menguasainya. Selain itu juga bersifat accessoir atau ikutan yaitu suatu hak yang hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya, yang biasanya berupa perjanjian pinjam uang, serta adanya hak preferen yaitu hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain . Maehaeni&Emmanuel (2020) Peristiwa  pandemi  Covid-19  menjadi  pembelajaran  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak khususnya perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur (perusahaan pembiayaan dengan pengawasan Otoritas Jasa  Keuangan)  semestinya  mampu  menjangkau  segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi  di  masa  depan. Perjanjian  baku  harus  berdasarkan  itikad  baik  dan  kepatutan  dengan  mempertimbangkan  keseimbangan kepentingan dan keadilan, sehingga perlu mengantisipasi dengan memasukkan klausul yang berkeadilan. Covid  19  berdampak  pada  segala  aspek  kehidupan  masyarakat,  terutama  aspek  ekonomi,  dimana  telah
terjadi  penurunan  kemampuan  ekonomi  seseorang  akibat  adanya  penurunan  pendapatan  karena  sepinya konsumen,akibat  berhentinya  usahanya  karena  adanya  kebijakan  PSBB,  atau  akibat  pemberhentian sementara/PHK,  sehingga  adanya  pandemic  Covid  yang  menyebabkan  penurunan  ekonomi  seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang ( Aminah, 2020 ).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen dalam perspektif hukum kontrak dan mengetahui akibat hukum force majeure bagi para pihak pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal terjadi pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam Jenis penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal  ( doktrinal  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  (2014:  55-56),  segala  penelitian  yang  berkaitan  dengan  hukum    ( legal research ) . Pada penelitian hukum normatif ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi atas dasar force majeure akibat pandemi Covid-19 terkait consumer finance agreement dan pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan state approach dan Conceptual Approad serta teknik pengumpulan bahan hukum  yaitu  dilakukan  dengan  cara  menganalisa  literatur-literatur  yang  telah  ada  ataupun  jurnal-jurnal ilmiah  terkait  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  ( Bambang Sunggono, 2015 27 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam PerspektifHukum Kontrak Perjanjian  atau  yang  disebut  juga  sebagai  persetujuan  ialah  bersumber  dari  perikatan  karena  adanya persetujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri. Dapat disimpulkan bahwa relevansi antara perikatan dan  perjanjian  tersebut  ialah  bahwa  perjanjian  yang  disepakati  melahirkan  suatu  perikatan  lalu  istilah kontrak itu sendiri diartikan lebih sempit mengingat hanya bersifat tertulis ( Subekti, 1995 ).
Pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan dimana dilakukannya pembiayaan oleh perusahaan atau  lembaga  keuangan  non-bank  yang  dengan  kata  lain  bahwa  perusahaan  ini  bergerak  dibidang  jasa pembiayaan  dalam  hal  pengadaan  barang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  para  konsumen  ( Sembiring, 2001:114 )
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  tidaklah  diatur  secara  khusus  atau  spesifik  dalam KUHPerdata namun dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terdapat suatu  aturan  hukum  yang  dipakai  dari  aspek  hukum  perdata  yaitu  Pasal  1338  KUHPerdata  mana  pasal tersebut  memuat  asas  kebebasan  berkontrak  sebagai  dasar  dalam  membuat  perjanjian  dan  perundang- undangan dibidang hukum perdata.
Di  dalam  hal  pembuatan  kontrak  pembiayaan  konsumen,  Pasal  1320  KUHPerdata  digunakan sebagai syarat sahnya sebuah kontrak yang nantinya akan dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang mengikatkan  diri  dan  menyepakati  perjanjian  tersebut  layaknya  undang-undang.  Kemudian  konsekuensi yang  harus  diterima  para  pihak  yang  telah  menyepakatinya  adalah  harus  melaksanakan  seluruh  klausul perjanjian tersebut dengan itikad baik dan tidak mungkin dapat dibatalkan sepihak. Perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut menjadi dasar atau bukti jika dikemudian hari terjadi permasalahan hukum.
Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dapat dimaknai sebagai perjanjian pinjam pakai habis serta perjanjian jual beli bersyarat yang merupakan suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada KUHPerdata dan  dapat  disimpulkan  bahwa  kedua  perjanjian  tersebut  merupakan  sumber  hukum  utama  bagi  kontrak pembiayaan konsumen.

## 2. Akibat Hukum Force Majeure bagi para Pihak pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Hal Terjadi Pancemi Covid-19
Adanya wabah covid-19 tersebut mendorong pemerintah untuk membuat berbagai peraturan yang terkait dengan adanya wabah Covid-19 ini salah satu diantaranya yaitu dimana Presiden telah menerbitkan Perpu yang  menyangkut  tentang  stabilitas  sistem  keuangan  dalam  hal  penanganan  wabah  virus  corona.  Perpu
dapat dibuat oleh Presiden dalam hal terjadi kegentingan memaksa, jadi dapat disimpulkan bahwa wabah Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan suatu keadaan memaksa yang mengancam sistem perekonomian dan stabilitas sistem keuangan di  Indonesia.  Untuk itu dapat dikatakan  selain Keppres Nomor 12 Tahun 2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Wabah  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Perpu nomor 1 Tahun 2020 tersebut juga relevan untuk dijadikan dasar telah terjadi keadaan memaksa.
Force majeure karena Pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan keadaan memaksa karena tidak semua debitur ketika terjadi pandemi ini terhalang untuk melaksanakan kewajiban atau memenuhi prestasinya melainkan tergantung pada sektor usaha yang dijalankan debitur.
Pandemi  Covid-19  yang  terjadi  saat  ini  hanya  dapat  dikualifikasikan  sebagai  keadaan  memaksa yang bersifat tidak mutlak atau relative atau dengan kata lain debitur tidak dapat menjadikan alasan pandemi ini  sebagai  alasan  pembatalan  kontrak.  Keadaan  memaksa  yang  bersifat  relatif  tersebut  hanya  sebatas menunda  pelaksanaan  kewajiban  memenuhi  prestasi  untuk  sementara  waktu  dimana  para  pihak  dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan hal ini pun didukung dengan adanya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14  Tahun  2020  dimana  peraturan  ini  salah  satu kententuannya menyangkut tentang restrukturisasi kredit.
Dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen, jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam suatu perjanjian, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada  kreditur  untuk  dilakukannya  restrukturisasi  kredit  dengan  alasan  telah  terjadi  keadaan  memaksa yang  menyebabkan  usaha  atau  bisnis  si  debitur  terdampak  akibat  adanya  pandemi  covid-19.  Namun demikian kreditur juga tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan permohonan restrukturisasi  yang  diajukan  oleh  debitur  sesuai  dengan  syarat-syarat  restrukturisasi  yang  diatur  dalam POJK Nomor 14 Tahun 2020 tersebut.
Akibat  hukum  bagi  para  pihak  jika  dikaitkan  dengan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  apabila debitur  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  memenuhi  prestasinya  yaitu  kreditur  tidak  dapat  menuntut pelaksanaan kewajiban kepada debitur untuk memenuhi prestasinya namun dengan catatan debitur mampu membuktikan bahwa memang pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi keadaan memaksa.  Akibat  hukum  bagi  debitur  yaitu  dapat  menunda  pelaksanaan  kewajiban  tersebut  serta  tidak wajib untuk membayar bunga ataupun denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran kredit tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Dasar  hukum  pengaturan  consumer  finance  agreement  dalam  perspektif  hukum  kontrak  yaitu  bahwa perjanjian ini tidak diatur secara spesifik maupun khusus di dalam ketentuan KUHPerdata namun dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen terdapat aturan  hukum yang digunakan bersifat umum dari segi hukum perdata yaitu Pasal 1320 yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata yang mana dalam pasal itu memuat asas kebebasan berkontrak sebagai dasar dalam membuat perjanjian dan perundang-undangan dibidang hukum perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen dapat dimaknai sebagai perjanjian pinjam pakai habis yang diakomodir dalam Pasal  1754-1773  BW  dan  perjanjian  jual  beli  bersyarat  ditentukan  oleh  Pasal  1457-1518  BW  yang merupakan bentuk perjanjian yang pada prinsipnya tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdata bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sumber hukum utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Akibat Hukum Force majeure bagi para pihak pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal terjadi pandemi Covid-19 yaitu dapat dijadikan alasan sebagai force majeure yang  bersifat relatif yang dapat diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Keadaan memaksa yang bersifat relatif tersebut hanya sebatas menunda pelaksanaan kewajiban  memenuhi  prestasi  untuk  sementara  waktu  dimana  para  pihak  dapat  melakukan  negosiasi terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

## 2. Saran
Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:
1.  Kepada  Pemerintah  dan  regulator  dalam  hal  ini  OJK  agar  diharapkan  tetap  memberikan  keringanan tambahan pasca berakhirnya masa restrukturisasi karena mengingat masih akan ada potensi risiko yang timbul  yaitu  kemampuan  debitur  untuk  membayar  hutang  masih  sulit  setelah  berakhimya  masa restrukturisasi tersebut.
2.  Kepada  para  praktisi  hukum  khususnya  di  bidang  hukum  perdata  agar  dapat  memberikan  sosialisasi mengenai pengertian force majeure dalam hal terjadi pandemi Covid-19 sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat yang sedang mengalami permasalahan terkait dengan hubungan kontraktual.
3.  Bagi  pihak  lembaga  pembiayaan  konsumen  (kreditur)  dan  pihak  debitur  yang  melakukan  kontrak pembiayaan  konsumen,  dalam  situasi  saat  ini  dimana  Pandemi  covid-19  belum  berakhir  hendaknya permasalahan  wanprestasi  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah  untuk  dapat  mencapai  win-win solution sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr. Aminah, SH, M. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Private Law Review , Vol.7 (1). Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial . Prenamedia Group. Jakarta.
Kosasih, J. I. (2019). Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian . Sinar Grafika. Jakarta. Sembiring. (2001). Hukum Dagang . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Siombo, M. R., & Adi, E. A. W. (2020). Implikasi Keppres No.12 Tahun 2020 Pada Perusahaan Pembiayaan. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum , Vol.5 (1). Sunaryo. (2009). Hukum Lembaga Pembiayaan . Sinar Grafika. Jakarta. Sunggono, B. (2015). Metodologi Penelitian Hukum . Rajawali Pers. Jakarta. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . PT. Intermasa. Jakarta.
Sutarjo, A. Y., & Djuwityastuti. (2018). Akibat Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita. Privat Law , Vol. 6 (1). Syaifuddin, M. (2012). Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Mandar Maju. Bandung.