## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA
Elman Simangunsong
(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung) email : elmansimangunsong9@gmail.com

## Abstrak
The  existence  of  Foreign  Investment  in  Indonesia  is  very  important  and  strategic  in supporting  the  implementation  of  national  economic  development  and  increasing economic growth in the community. Foreign investment is regulated in Law Number 25 of 2007. What is the legal protection for foreign investment in Indonesia, both for investment in the form of Limited Liability Company (PT) or investment. this shows that foreigners in Indonesia  who  carry  out  their  capital  investment  activities  are  regulated  by  law  and protected by the government under the law. The formulation of the problem is: How is the position of the establishment of foreign investment companies in Indonesia, What are the procedures for the implementation of foreign investment in Indonesia? What efforts have been  made  by  the  government  if  there  is  a  violation  of  law  in  foreign  investment  in Indonesia?  descriptive  research.  The  data  used  are  primary  data  and  secondary  data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Data  collection  is  done  by interview and literature study. Data processing is done by examining data, analysis in this research is descriptive, which describes systematically conducting field research to obtain data. The results show that in every foreign company that wants to invest in Indonesia, it must take principle permission to the Investment Coordinating Board (BKPM). ) And the One  Stop  Integrated  Investment  and  Services  Office  (PTSP).  so  that  the  company  can  be established in Indonesia and its establishment in  accordance with the procedures of the law  on  foreign  investment  so  that  the  foreign  investment  company  is  fully  under  the responsibility  and  supervision  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  government  also  gives relief  to  foreign  investment  in  Indonesia  in  freeing  the  entry  tax  fees  for  goods  or electronic equipment for foreign investment (PMA) in Indonesia in investing their capital.
Kata Kunci: Legal Protection, Foreign Investment, PMA and PTSP Services, BKPM.
PENDAHULUAN
Penanaman modal diartikan sebagai  kegiatan  pemanfaatan  dana  yang dimiliki  dengan  menanamkanya  ke usaha/ proyek  yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengambilan modal awalnya di kemudian hari,  tentunya  pemilik  modal  juga  akan mendapatkan  sejumlah  keuntungan  dari penanaman modal di maksud.
Penanaman  Modal  merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh  penanam  modal  dalam  negeri maupun  Penanam  Modal  Asing  untuk melakukan  usaha  di  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Penanaman  Modal
Asing  dalam  tulisan  ini  selanjutnya disebut  PMA.  Indonesia  sebagai  sebuah negara  kepulauan  yang  memiliki  sumber daya  alam  melimpah  dari  pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber  daya  alam  melimpah,  dapat diambil  dengan  sendirinya  ataupun diolah. Peningkatan  penanaman  modal asing  di  indonesia  tidak  datang  dengan sendirinya.  Hal  itu  memerlukan  kerja keras  untuk  dapat  menciptakan  iklim investasi  yang  kondusif.  Salah  satu    isu klasik  yang  sangat  signifikan  dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif  di  Indonesia  adalah  masalah
penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  di samping masalah-masalah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan, dan stabilitas sosial politik. Secara  objektif  dapat  dikemukakan berkaitan dengan berbagai faktor dan segi yang  melingkupinya,  maka  prospek pengembangan penanaman modal khususnya  penanaman  modal  asing sangatlah menjanjikan. Asalkan pemerintah  mampu  membuat  berbagai kebijakan  yang  mendukung  ( market friendly )  kegiatan  ekonomi  secara  fair,
adil tanpa unsur diskriminasi didalamnya. Menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  tujuan  investasi  atau  penanaman modal tidaklah sulit asal kondisi ekonomi nasional  kita  stabil,  keamanan  dapat terjaga  dengan  baik,  kepastian  hukum dapat  diciptakan,  sehingga  penanaman modal dapat berjalan dengan baik. Penanaman Modal Asing juga memberikan berbagai keuntungan bagi   penanaman  modal  di  Indonesia. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya PMA diantaranya adalah: 1. Produksi-produksi beberapa produk  kebutuhan  rakyat  banyak dengan  maksud  untuk  di  ekspor (dengan  penggunaan  bahan  baku yang  umumnya  terdapat  di  tanah air kita) akan jauh meningkat baik kualitas maupun kuantitas. 2. Jika produksi mengalami kegagalan,  seluruh  resiko  dipikul penanam  dalam direct  investment dan  sebagian  besar  dipikul penanam  dalam joint  enterprise
atau joint venture . 3. Para pekerja Indonesia memperoleh  kesempatan  dan dapat  membiasakan  diri  dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir (alih teknologi). 4. Bila perjanjian kontrak telah habis mau  tidak  mau  segala  peralatan menjadi  milik  perusahaan  kita, sehingga perusahaan yang sejenis akan  berlangsung  terus  dengan pengolahan dan
pendayagunaannya 100% Indonesia. 5. Atau  para  pekerja  tersebut memperoleh  cukup  pengalaman serta ketrampilan untuk membangun  perusahaan  nasional yang  sejenis  yang  mungkin  lebih baik  dan  lebih  terarah  bagi peningkatan  pembangunan  di daerah  lainnya,  dengan  demikian mereka itu dapat menjadi pioneer pelaksana proyek-proyek mutakhir  di  daerah-  daerah  di tanah air kita atau memutakhirkan perusahaan- perusahaan  nasional  yang  telah ada di daerah-daerah. 6. Devisa negara kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan  penduduk  perkapita meningkat   dan  produk-produk kebutuhan  rakyat  banyak  akan mudah diperoleh dipasaran dengan mutu yang lebih menigkat. Berdasarkan  uraian  diatas  maka peneliti  tertarik  mengangkat  judul penelitian “Perlindungan  Hukum  bagi penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Di Indonesia”.
Permasalahan Adapun  beberapa  masalah  yang dirumuskan  oleh  peneliti  di  dalam pembahasan  penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan pendirian perusahaan  Penanaman  Modal Asing (PMA) Di Indonesia?
2. Bagaimana  tata  cara  Penerapan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?
3. Bagaimana upaya pemerintah jika ada  pelanggaran  hukum  dalam
Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia? Metode Penelitian Metode Penelitian Kepustakaan (Library  Researt) Adalah  penelitian  yang dilakukan  untuk  memperoleh  bahan– bahan  dan  informasi  –  informasi  yang  di
kemukakan  di  dalam  skripsi  untuk membantu  dalam  pengelolaan  data  dari lapangan. Bahan – bahan dan informasi – informasi  ini  di  dapat  dari  berbagai sumber  seperti    catatan  kuliah,  buku  – buku  ilmiah  dan  macam  –  macam  materi yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti. Metode  penelitian  Lapangan  adalah metode dimana penulis langsung kelapangan untuk mengetahui bagaiaman perlindungan  hukum  bagi  penanam modal  asing.  Penelitian  ini  di  lakukan melalui: wawancara ataupun pengumpulan  data  melalui  pengamatan langsung di lokasi penelitian. 1. Jenis Dan Sumber Data Data  pokok  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang meliputi : a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan- bahan huku yang mengikuti. Dalam penulisan  ini  menggunakan  bahan hukum primer, yaitu. - Undang-  undan  nomor    25  tahun 2007 “ tentang penanaman modal asing. b. Bahan hukum sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan-  bahan  yang  memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  hasil  dari  pakar hukum  (buku-  buku  yang  memuat tentang penanaman modal asing). c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah kamus, bahan  dari  internet  dan  lain-  lain bahan hukum yang dapat memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. 2. Teknik Analisa Data Penulisan  skripsi  ini  digunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dan empiris  .  Normatif  maksunya    penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  dan mengelola  data  sekunder.  Dan  empiris maksunya  penelitian  yang  berfokus meneliti  suatu  fenomena  atau  keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpu  kenyataan  yang  terjadi  serta
mengembangkan  konsep  yang  ada. Adapun  sifat  dari  penulisan  skripsi  ini adalah  deskriftif  yaitu  menggambarkan secara  sistematis  dan  jelas  dimana  kita melakukan  penelitian  termasuk survey kelapangan wawancara untuk memperoleh data. KEDUDUKAN DAN PENDIRIAN PERUSAHAAN  PENANAMAN  MODAL ASING DI INDONESIA Pada  Bab  IV  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan mengenai bentuk  badan  usaha  dan  kedudukan penanaman  modal.  Penanaman  Modal Asing  (PMA)  wajib  dalam  bentuk perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Hal ini  terdapat  ketentuan  yang  berbeda dengan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan usaha  yang  berbentuk  badan  hukum, tidak  berbadan  hukum  atau  usaha perseorangan. Penanaman  Modal  Asing  (PMA) wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas (PT) karena merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA). Instrumen kepastian hukum yang diberikan  dalam  PT  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha bagi penanaman modal  asing  yang  akan  menanamkan modalnya  di  indonesia  harus  berbentu badan hukum perseroan terbatas berdasarkan  hukum  indonesia  dan berkedudukan  di  daerah  wilayah  negara Republik    Indonesia.  Penanaman  modal asing yang melakukan penanaman modal di  indonesia  dalam  bentuk  perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil  bagian  saham  pada  saat pendirian  perseroan  terbatas,  membeli saham  dan  melakukan  cara  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan.
Sedangkan  mengenai  bidang  usaha bagi  penanaman  modal  asing,  semua bidang  usaha  atau  jenis  usaha  terbuka bagi  kegiatan  penanaman  modal,  kecuali bidang  usaha  atau  jenis  usaha  yang dinyatakan  tertutup  dan  tebuka  dengan persyaratan. Bidang usaha atau jeis usaha yang  tertutup  dan  yang  terbuka  dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presidan  Nomor  76  dan  77  tahun  2007 dan  Peraturan  Presidan  Nomor  36  tahun 2010  yang  disusun  dalam  suatu  daftar yang  berdasarkan  standar  klasifiksi tentang  bidang  usaha  atau  jenis  usaha yang berlaku di indonesia yaitu klasifikasi berdasarkan  klasifikasi  baku  lapangan usaha  Indonesia  (KBLI)  dan  atau Internasional  Standard  for  Industrial Classification (ISIC).
Berikut  ini  akan  diuraikan  proses aplikasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  2  Keppres  Nomor 33 Tahun 1992 Sebagai Berikut:
a. Bahwa  calon  penanaman  modal asing yang akan mengadakan usaha dalam  rangka  Undang  –  Undang Nomor  1  Tahun  1967  Jo  Undang  – Undang  Nomor  6  Tahun  1968 TBPMDN terlebih dahulu mempelajari daftar bidang – bidang usaha yang tertutupi bagi penanaman  modal  yang  berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat  1,  dan  apabila  diperlukan penjelasan  lebih  lanjut  dapat menghubungi BKPM. b. Setelah  mengadakan  penelitian Yang cukup mengenai bidang usaha yang  terbuka  dan  lokasi  proyek yang  dibuktikan  denga  surat konfirmasi pencadangan tanah dari Gubernur  Provinsi  serta  ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanaman modal mengajukan permohonan penanaman  modal  kepada  ketua BKPM dengan mempergunakan tata cara  permohonan  yang  di  tetapkan oleh BKPM. c. Berdasarkan  penilaian  terhadap permohonan tersebutkepada
presiden dengan disertai pertimbangan  guna  memperoleh keputusan. d. Ketua BKPM menyampaikan tembusan  surat  permohonan  dari pertimbangan tersebut kepada: 1). Departemen yang membina bidsng  usaha  penanaman  modal yang bersangkutan. 2). Departemen keuangan. e. Persetujuan/  penolakan  presiden mengenai suatu permohonan modal disampaikan kepada ketua BKPM. f. Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan  tentang  keputusan presiden  tersebut  dalam  ayat  (5) kepada calon penanam modal. g. Ketua BKPM menyampaikan tembusan  surat  pemberitahuan Keputusan  presiden  yang  berlaku juga  sebagai  persetujuan  prinsip atau izin usaha sementara kepada: 1).  Departemen  yang  membidangi bidang  usaha  penanaman  modal yang bersangkutan. 2). Departemen Keuangan RI. 3).  Kepada  Badan  Pertanahan Nasional  untuk  menyelesaikan hak – hak atas tanah. 4). Gubernur Provinsi BKPMD yang bersangkutan  untuk  koordinasi penyelesaian izin lokasi. h. Apabila  penanaman  modal  telah memperoleh  Keputusan  Presiden berupa  persetujuan  penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Ketua BKPM atas nama menteri yang bersangkutan mengeluarkan: 1) Angka pengenal importir terbatas. 2) Keputusan  pemberian  fasilitas/ kekeringan  pajak  dan  bea masuk. 3) Izin kerja bagi tenaga kerja asing pendatang diperlukan.
4) Izin usaha tetap. i. Setelah memperoleh surat pemberitahuan persetujuan presiden dari ketua BKPM, penanam  modal  dalam  waktu  yang di  tetapkan  menyampaikan  kepada
BKPM daftar induk barang – barang modal,  serta  bahan  baku  dan  dan bahan penolong yang akan diimpor. j. Berdasarkan  penilaian  terhadap daftar induk sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (9)  ketua BKPM  mengeluarkan  ketetapan mengenai  fasilitas/  keringanan  bea masuk dan pungutan impor lainnya. k. permohonan  untuk  perubahan  atas rencana  penanaman  modal  yang telah  memperoleh  persetujuan presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan  oleh  penanam  modal kepada  BKPM  untuk  mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan  tata  cara  yang  di tetapkan oleh BKPM.

## TATA  CARA  PENERAPAN  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA
Apabila  kita  mengkaji  ketentuan dalam  pasal  1  dan  pasal  23  undang  – undang  Nomor  1  Tahun  1967  Tentang Penanaman  Asing  dalam  pasal  2  ayat  1 peraturan  pemerintah  Nomor  20  Tahun 1994  tentang  pemilikan  saham  dalam perusahaan  yang  Didirika  Dalam  Rangka Penanaman Modal Asing. Maka kita dapat menemukan  dua  bentuk  Penanaman
Modal Asing, yaitu:
1. Patungan  antara  modal  asing dengan  modalyang  dimiliki  oleh warga  negara  indonesia  dan  atau badan hukum indonesia. Patungan  adalah  bersama  –  sama mengumpulkan  uang  untuk  suatu maksud tertentu dan 2. Langsung,  dalam  artian  seluruh modalnya  dimiliki  oleh  warga negara  dan  atau  badan  hukum asing. Biasanya  patungan  antar  modal  asing dengan  modal  yang  dimiliki  oleh  warga negara  indonesia  dituangkan  dalam bentuk kontrak joint venture. Dalam pasal 3  sampai  pasal  6  peraturan  pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang pemilikan saham  dalam  perusahaan  yang  didirikan dalam rangka penanaman modal asing.
telah  diatur  tentang  berbagaihal  yang berkaitan dengan patungan antar modal asing  dengan  modal  yang  dimiliki  oleh warga  negara  indonesia  dan  atau  badan hukum  indonesia.  Hal  –  hal  yang  diatur dalam ketentuan itu antara lain:
1. Jangka waktu berusaha Perusahaan  yang  didirikan  dalam rangka  penanaman  modal  asing diberkan  izin  usaha  untuk  jangka waktu  30  tahun,  terhitung  sejak sejak  perusahaan  berproduksi komersialdan  dapat  diperbaharui izinnya,  apabila  perusahaan  itu masih tetap menjalankan usahanya  yang  bermanfaat  bagi perekonomian  dan  pembangunan nasional,  seperti  memberikan dampak bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan  pajak,  lingkungan hidup, dan perekonomian nasional ( pasal 3). 2. Lokasi usahanya Lokasi  usaha  bagi  penanaman modal  asing  adalah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia.  Bagi daerah  yang  telah  ada  kawasan berikat  atau  kawasan  industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut ( pasal 4 ). 3. Dapat  melakukan  kigiatan  usaha yang  tergolong  penting  bagi negara  dan  menguasai  hajt  hidup rakyat banyak (pasal 5). 4. Kepemilikan saham Besarnya saham peserta indonesia dalam perusahaan yang didirikan  dalam  bentuk  patungan adalah  sekurang  –  kurangnya  5% dari  seluruh  modal  disetor perusahaan pada waktu pendirian. Penjualana  lebih  lanjut  saham perusahaan diatas dapat dilakukan  kepada  warga  negara Indonesia  atau  badan  hukum indonesia  yang  modal  sahamnya dimiliki  warga  negara  Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan  para  pihak  dan  atau pasar  modal  dalam  negeri.
Disamping melakukan penambahan  modal  saham  dalam perusahaan  sendiri,  perusahaan yang  didirikan  dalam  rangka penanaman  modal  asing  yang telah berproduksi komersial dapat pula: a. Mendirikan perusahaan baru b. Memberi  saham  modal  dalam negeri  dan  atau  perusahaan yang  didirikan  bukan  dalam rangka  penanaman  modal asing  ataupun  penanaman modal dalam negeri yang telah atau belum berproduksi komersial. Perusahaan Penanaman modal  asing  tidak  hanya    dapat melakukan patungan antara modal  asing  dengan  modal  yang dimiliki  oleh  warga  negara Indonesia  dan  atau  badan  hukum indonesia. UPAYA PEMERINTAH JIKA ADA PELANGGARAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah melakukan koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan penanaman  modal  di  indonesia  melalui Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM),  suatu  lembaga  nonkementerian negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Koordinasi kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan: a. Antara instansi pemerintah.
b. Antara  instansi  pemerintah  dan pemerintah daerah. c. Antar pemerintah daerah. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan penanaman  modal  tersebut,  BKPM mempunyai  tugas  dan  fungsi  sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan  kebijakan  di  bidang penanaman modal. b. Mengkaji dang mengusulkan kebijakan  pelayanan  penanaman modal. c. Menetapkan  norma,  standar,  dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. d. Mengembangkan peluang dan potensi  penanaman  modal  di daerah  dengan  memberdayakan badan usaha. e. Membuat  peta  penanaman  modal Indonesia. f. Mempromosikan penanaman modal. g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan  penanaman  modal, antara lain meningkatkan kemitraan,  meningkatkan  daya saing,  menciptakan  persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi  yang  seluas  –  luasnya dalam  lingkungan  penyelenggaraan penanaman modal. h. Membantu  penyelesaian  berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. i. Mengoordinasi  penanam  modal dalam  negri  yang  menjalankan kegiatan  penanaman  modalnya  di luar wilayah Indonesia. j. Mengoordinasi  dan  melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Membaca apa yang diuraikan tersebut tergambar  jelas  bahwa  BKPMpada dasarnya  memiliki  kedudukan  dan peranan  yang  sangat  strategis  dalam bidang  penanaman  modal,di  mana  salah satu  tugas  dan  funsi  BKPM,  yaitu mengoordinasikan  dan  melaksanakan pelayana  terpadu  satu  pintu  atau one  sto shop. Namun  demikian,  dalam  kenyataan upaya  merealisasikan  pelayanan  terpadu satu  pintu  bukanlah  sesuatu  hal  yang mudah  untuk  di  laksanakan,  mengingat beberapa perizinan usaha untuk melakukan kegiatan investasi sebenarnya bukan  merupakan  kewenangan  langsung dari  BKPM,  melainkan  kewenangan  dari instansi  pemeritah  atau  kementerian
lainnya atau bahkan kewenangan pemerintah  daerah  seiring  dengan kebijakan otonomi daerah. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan A. Pengaturan  Tentang  Penanaman Modal  Asing  di  Indonesia  di  atur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun  2007  dari  perobahan Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun 1967  Tentang  penanaman  Modal Asing  merupakan  tonggak  sejarah masuknya modal asing ke Indonesia pada zaman orde lama pemerintahana  Presiden  Soekarno, setelah  pemerintahan  orde  baru  di pemerintahan  Presiden  Suharto maka Undang – Undang Penanaman Modal  Asing  di  berlakukan  di Indonesia  dengan  segala  fasilitas perizinan  dan  seperti  kemudahan dibidang perpajakan. Dalam Kedudukan  Penaman  Modal  Asing di  Indonesia  adalah  berbentuk perusahan atau Perseroan Terbatas (PT). Sesuai atau menurut Undang – Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  perseroan  terbatas,  dan pendirian  Perusahaan  Penanaman Modal  Asing  harus  melakukan pengajuan permohonan izin prinsip ke  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)&Badan Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  agar Penanaman  Modal  Asing  dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia. B. Dalam  Proses  tata  cara  Penerapan Penanaman Modal Asing di Indonesia harus mempunyai bentuk –  bentuk  Penanaman  Modal  Asing (PMA) yang berupa bentuk patungan maupun langsung, perusahaan  asing  di  Indonesia harus  mempunyai  badan  hukum  di
Indonesia  tidak  memberlakukan badan  hukum  asing  di  Indonesia, namun  modal  badan  hukum sebagian ataupun Seluruhnya boleh dimiliki  oleh  pihak  asing.  Hak  dan kewajiban PMA di Indonesia juga di atur  dalam  Undang  –  undang sehingga  tidak  ada  perbuatan semena  –  mena  yang  dilakukan PMA  di  Indonesia.  Pemerintah  juga membuat  jangka  waktu  bagi  PMA dan diatur dalam Undang – Undang dan  apabila  jang    kawa  waktunya habis  bisa  diperpanjang  kembali perusahaan  PMA  juga  wajib  harus menyampaikan  laporan  kegiatan penanaman modal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) satu  (1)  kali  tiga  (3)  bulan  kepada kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM). C. Dalam masuknya Pernanaman Modal  Asing  (PMA)  ke  Indonesia cenderung  mengalami  masalah  – masalah ataupun kendala – kendala yaitu:  perusahaan  melanggar  hak  – hak  buruh  dan    perusahaan  tidak melakukan  ataupun  melaksanakan ketentuan  lingkungan  hidup  yang terkait dengan pelaksanaan penanaman  modal  di  bidang  usaha yang  disetujui  dalam  izin  prinsip penanaman modal. Pemerintah juga melakukan upaya terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan penanaman modal asing di Indonesia  dengan  cara  melakukan koordinasi  ke  Badan  koordinasi
Penanaman  Modal  (BKPM)dengan berdasarkan  Pasal  27  dan  Pasal  28 Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2007  tentang  penanaman  modal, dan  pemerintah  juga  melakukan musyawarah dan mufakat terhadap
PMA  maupun    melalui  Arbitrase
Dan  Alternatif  dalam  penyelesaian sengketa  sesuai  dengan  Pasal  32 Undang  –  Undang    Nomor.  25 Tahun 2007. Kesimpulan 1. Kedudukan  Penaman Modal  Asing di Indonesia adalah berbentuk perusahan  atau  Perseroan  Terbatas (PT).  Sesuai  atau  menurut  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  perseroan  terbatas,  dan pendirian  Perusahaan  Penanaman Modal  Asing  harus  melakukan pengajuan  permohonan  izin  prinsip ke  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP) & Badan Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  agar Penanaman  Modal  Asing  dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia. 2. Dalam  Proses  tata  cara  Penerapan Penanaman Modal Asing di Indonesia harus  mempunyai  bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang berupa  bentuk  patungan  maupun langsung,  perusahaan  asing  di Indonesia  harus  mempunyai  badan hukum di Indonesia tidak memberlakukan  badan  hukum  asing di  Indonesia,namun  modal  badan hukum sebagian ataupun Seluruhnya boleh  dimiliki  oleh  pihak  asing.  Hak dan kewajiban PMA di Indonesia juga di  atur  dalam  Undang-undang sehingga tidak ada perbuatan semena-mena  yang  dilakukan    PMA di  Indonesia.  Pemerintah  juga membuat jangka waktu bagi PMA dan diatur  dalam  Undang-Undang  dan apabila  jang    kawa  waktunya  habis bisa diperpanjang kembali. Perusahaan  PMA  juga  wajib  harus menyampaikan  laporan  kegiatan penanaman  modal  Laporan  Kegiatan Penanaman  Modal  (LKPM)  satu  (1) kali  tiga  (3)  bulan  kepada  kepala badan  koordinasi  penanaman  modal (BKPM). 3. Dalam masuknya Pernanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia cenderung mengalami masalah-masalah ataupun kendala-kendala yaitu: perusahaan melanggar hak-hak buruh  dan    perusahaan  tidak melakukan  ataupun  melaksanakan ketentuan  lingkungan  hidup  yang terkait dengan pelaksanaan penanaman  modal  di  bidang  usaha yang  disetujui  dalam  izin  prinsip penanaman  modal.  Pemerintah  juga melakukan upaya terhadap pelanggaran  hukum  yang  di  lakukan penanaman modal asing di Indonesia dengan  cara  melakukan  koordinasi ke  Badan  koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)dengan  berdasarkan Pasal  27  dan  Pasal  28  Undang- Undang    Nomor  25  Tahun  2007 tentang  penanaman  modal,  dan pemerintah juga melakukan musyawarah  dan  mufakat  terhadap PMA maupun  melalui Arbitrase Dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa  sesuai  dengan  Pasal  32 Undang-Undang    Nomor.  25  Tahun 2007. Saran 1. Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan ataupun mempermudah pendirian perusahaan  penanaman  modal  asing di  Indonesia.  Pemerintah  sepatutnya lebih  memerhatikan  perkembangan perusahaan  asing    di  Indonesia, karena  dengan  adanya  Penanaman Modal  Asing  (PMA)  masuk  ke
Indonesia  salah  satunya  adalah menguntungkan  bagi  Indonesia  juga menambah  devisa  negara  dan menambah  lapangan  pekerjaan  di Indonesia dan juga dapat mengurangi angka  pengangguran  di  Indonesia dan  menambah  wawasan  pekerja Indonesia. 2. Sebaiknya  pemerintah  lebih  tertuju bagaimana  membuat  regulasi  yang mendukung  perkembangan  PMA  di Indonesia  agar  perusahaan  asing lebih  berkembang  pesat  dan  lebih maju.  Pemerintah  juga  seharusnya
memberikan  dispensasi  di  dalam membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) lebih dari 3  bulan  karena  setiap  perusahan  itu pasti  mengalami  kendala  dalam membuat  LKPM  ke  Kepala  BKPM.
karena itu juga termasuk waktu yang sangat  cepat  bagi  Perusahaan
Penanaman Modal Asing.
3. Sebaiknya  pemerintah  di  dalam melakukan upaya ataupun koordinasi ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman  Modal)  jika  ada  masalah PMA  di  Indonesia  lebih  cepat menanggapinya karena dengan adanya  PMA  masuk  ke  Indonesia lebih cenderung menghasilkan manfaat yang banyak bagi Indonesia, seperti manfaat dalamsektor pertumbuhan  ekonomi  masyarakat maupun  meningkatkan  kemajuan dalam sarana dan prasarana, menambah  pemasukan  bagi  negara, nilai  jual  produk  dalam  negeri  ikut terangkat, terjalinya hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral    baik  antara  pemerintah Indonesia  terhadap  negara  asing ataupun  perusahaan  dalam  negeri maupun perusahaan asing.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Sihombing    Jonker ,  hukum  penanaman modal  di  indonesia. PT  Alumni, Jakarta  2009.  David  kairupan, aspek-  aspek  huku  penanaman modal  asing  di  indonesia ,  kencana Prenada Media Group, jakarta, 2013
Arief,Barda  Nawawi., Masalah  Penegakan Hukum  dan  Kebijakan  Hukum Pidana dalamPenanggulangan Kejahatan , Kencana, Jakarta: 2007.
Aminuddin  Ilmar  , hukum  penanaman moda  asing  di  indonesia, kencana Prenada  Media  Group,  jakarta, 2006. H. Salim dan sutrisn Budi, Tinjauan umum tentang Penanaman Modal Asing, PT. Raja  grafindo  perasada,  jakarta
2008. SRI  Rejeki  Hartono,  Husni  Syawali,  Neni
Sri Imaniyati, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung: 2000. Philipus  M.  Hadjono,  pengantar  Hukum Perizinan, penerbit Airlangga, Surabaya: 1991. Budi  sutrisno, Salim HS, Hukum Investasi Di Indonesia, PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta: 2008

## Perundang-undangan
Uundang-  undang  R.I.Nomor  25  tahun 2007  Tentang Penanaman Modal. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan