## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL:
MAKNA DAN KONSEKUENSI BAGI GEREJA-

## GEREJA DI INDONESIA

## Binsar A. Hutabarat

## Peneliti Senior Reformed Center for Religion and Society
ABSTRACT: This  article  entitled  "Provincial  Regulation  of Gospel City Manokwari: Significance and Consequences for the Churches  in  Indonesia"  will  first  explore  the  presence  of Provincial  Regulation  (Perda  or  peraturan  daerah)  of  Gospel City  Manokwari.  The  article  is  based  on  data  collected  by  the author  in  a  field  research  in  areas  related  to  the  initiation  of these  regulations,  and  particularly  in  Manokwari.  The  author will  then  analyze  this  regulation  from  the  standpoint  of Christian theology, and further explain the implications of these regulations  for  the  churches  in  Indonesia.  The  findings  from this  study  is  that  Provincial  Regulation  of  Gospel  City Manokwari, which is initiated in Manokwari, Papua, is not part of Indonesian Christians strategy in general, and even become a detriment of the testimony of churches in Indonesia.
KEYWORDS: Provincial  Regulation  (Perda  or  Peraturan  Daerah) on  religion,  Perda  on  Gospel,  the  Gospel  City  Manokwari,  state  and religion, Christian theology
ABSTRAK: Artikel yang berjudul ‚Perda Manokwari Kota Injil: Makna  dan  Konsekuensi  bagi  Gereja-gereja  di  Indonesia‛  ini

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
pertama-tama  akan  memaparkan  mengenai  kehadiran  Perda (Peraturan  Daerah)  Manokwari  Kota  Injil.  Pemaparan  tersebut didasarkan  pada  data-data  yang  dikumpulkan  penulis  dalam penelitian lapangan di Manokwari khususnya dan juga daerah lain  yang  terkait  dengan  dicetuskannya  Perda  tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis Perda tersebut dari sudut pandang  teologi  Kristen,  dan  selanjutnya  menjelaskan mengenai  konsekuensi  kehadiran  Perda  tersebut  bagi  gereja- gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari  Kota  Injil  yang  dicetuskan  di    Manokwari,  Papua, tersebut  bukan  bagian  dari  strategi  umat  Kristen  Indonesia pada  umumnya,  dan  justru  merugikan  kesaksian  gereja-gereja di Indonesia.
KATA  KUNCI: perda  (Peraturan  Daerah)  agama,  Perda  Injil,
Manokwari Kota Injil, negara dan agama, teologi Kristen

## PENDAHULUAN
Kehadiran  berbagai  Perda  (Peraturan  Daerah)  bernuansa agama  di  Indonesia  pada  umumnya  memang  tidak  secara terang-terangan  menamakan  dirinya  sebagai  Perda  agama. Namun, melihat isinya yang memuat nilai-nilai agama tertentu jelas  menunjukkan  bahwa  itu  adalah  sebuah  Perda  agama. 1
1 Perda berbasis syariat itu setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu: (i) ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol; (2) kewajiban dan ketrampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan
Perda  ini  biasa  disebut  Perda  yang  melanggar  hak-hak  asasi manusia  karena  isinya  terindikasi  mendiskriminasikan  agama- agama  lain.  Perda  bernuansa  agama  sukses  diberlakukan  di beberapa provinsi di Indonesia. Berbekal dukungan mayoritas, Perda  bernuansa  agama  itu  setidaknya  telah  diberlakukan  di tingkat  provinsi  (6),  kabupaten  (38),  kota  (12). 2 Pengalaman sukses  menghadirkan  Perda  agama  itu  ternyata  telah mendorong  agama-agama  lain  yang  terdiskriminasikan  untuk juga menghadirkan Perda agama pada daerah di mana agama- agama  tertentu  menjadi  mayoritas,  seperti  misalnya  terkait kehadiran  Perda  Kota  Injil  di  Manokwari  yang  mayoritas penduduknya beragama Kristen.
Timbul  pertanyaan,  apakah  kehadiran  Perda  Manokwari Kota Injil yang awalnya merupakan usulan tokoh-tokoh agama Kristen  tentang  ‚Raperda  Pembinaan  Mental  dan  Spiritual‛ 3 yang   kemudian direspon oleh pemerintah daerah Manokwari, dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu  bisa  disebut  sebagai  bagian  dari  strategi  gereja  dalam merespon maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia?  Dan  apakah  konsekuensinya  bagi  gereja-gereja  di
kemampuan baca Al Quran; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim. Arskal Salim, ‚Perda Berbasis Agama dan Perlindungan Konstitusional Penegakan HAM‛, Jurnal Perempuan , No. 60 (September 2008).
2 Lihat ‚Proyek Syariahisasi Daerah‛, Reformed Review , Vol I, No. 1.
(2007), 50-57.
3 Lihat, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Sebagai Daerah Injil tahun 2007. Lihat juga, Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pembinaan Mental Spiritual tahun 2008.
Indonesia.

## MANOKWARI SELAYANG PANDANG
Papua adalah daerah terakhir yang masuk menjadi bagian wilayah  Republik  Indonesia.  Tepatnya,  tanggal  1  Mei  1963, Irian  Barat—kini    disebut  Papua—resmi    menjadi  wilayah Republik  Indonesia. 4 Nama  Irian  Barat  kemudian  diganti menjadi  Irian  Jaya.  Nama  ini  adalah  usulan  Frans  Kaisepo, seorang  yang  pernah  menjadi  gubernur  Papua.  Nama  Irian populer  sebagai  akronim  ‚Ikut  (pro)  Republik  Indonesia  Anti Nederland‛. Nama Irian Jaya Barat ini ditetapkan oleh Undang Undang  Nomor  45  Tahun  1999,  kemudian  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2007  tanggal  18  April 2007, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya diubah kembali menjadi Papua atas usulan masyarakat Papua. 5
Rakyat  Papua  sesungguhnya  tidak  ingin  daerahnya terbagi-bagi,  karena  umumnya  mereka  mengakui  sebagai sebuah  komunitas  yang  satu,  yakni  provinsi  Papua.  Itulah
4 Provinsi Papua baru kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963, itu pun masih harus melewati Proses Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) pada tahun 1969, meski Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa yang dikenal dengan Indonesia Raya, sebagaimana dikemukakan oleh Blaskett. Enam hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumandangkan kebijakan persatuan Indonesia, ‚Dari Sabang Sampai Merauke.‛ Lihat, Jacobus Perviddya Solossa, Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua Di Dalam NKRI (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), 4.
5 Demmy Antoh, Rekonstruksi danTransformasi Nasionalisme (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007). 30
sebabnya kehadiran Provinsi Papua Barat awalnya menimbulkan  kontroversi,  namun,  akhirnya  berhasil  dicapai kesepakatan.  Karena  pada  umumnya  orang  Papua  tidak  ingin terpisah  menjadi  beberapa  provinsi.  Masyarakat  Papua mengakui bahwa mereka adalah satu, dan mesti berada dalam satu  provinsi,  yaitu  Provinsi  Papua.  Pemekaran  daerah  oleh sebagian  orang  Papua  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  orang- orang  asli  Papua. 6 Pemekaran  daerah  dicurigai  menjadi  alat untuk memecah belah Papua.
Manokwari adalah ibu kota Provinsi Papua Barat, sebuah provinsi  baru  setelah  dimekarkan  dari  Provinsi  Papua 7 (Irian Jaya).  Setelah  pemekaran,  Papua  dibagi  menjadi  dua  provinsi yakni  Provinsi  Papua  dengan  ibu  kota  Jayapura,  dan  Papua Barat  dengan  ibu  kota  Manokwari.  Usulan  pemekaran  untuk Papua  masih  terus  berlangsung,  dan  menimbulkan  banyak kontroversi.  Persoalan  utamanya  adalah  usulan  pemekaran bukan berasal dari masyarakat Papua, tetapi dari luar Papua.
Papua  Barat  merupakan  daerah  yang  memiliki  potensi luar biasa, baik kesuburan alamnya, kandungan barang-barang tambang,  hasil  hutan  maupun  keindahan  alamnya  sebagai
6 Pemekaran Provinsi dan kabupaten di Tanah Papua Barat adalah ancaman bagi orang-orang asli Papua, tetapi sebaliknya keuntungan dan peluang besar bagi orang-orang Indonesia (orang luar Papua). Socratez Sofyan Oman, Pemusnahan Etnis Melanesia (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 435.
7 Nama Papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu ‚pua- pua‛ yang berarti ‚rambut keriting‛ dan kemudian disingkat Papua. Rainer Scheunemann, ed., Fajar Merekah di Tanah Papua (Papua: Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Papua, 2005), 30.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
tempat  pariwisata.  Belum  lagi  hasil  laut  seperti  mutiara  dan rumput  laut.  Papua  Barat  juga  telah  memiliki  industri tradisional  tenun  ikat  kain  timor  yang  dihasilkan  di  Sorong. Papua  Barat  sendiri  terbagi  atas  9  kabupaten  dan  kota,  yaitu: Kabupaten  Fak-Fak,  Kaimana,  Manokwari,  Raja  Ampat, Sorong,  Sorong  Selatan,  Teluk  Bintuni,  Teluk  Wondama,  Kota Sorong.  Sedang  Manokwari  sebagai  ibu  kota  provinsi  terbagi atas  12  kecamatan  dan  132  desa.  Kabupaten  Manokwari  biasa disebut sebagai kota buah-buahan, karena kesuburan tanahnya yang menghasilkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan.
Manokwari  juga  memiliki  suku-suku  yang  majemuk. Penduduk  asli  Manokwari  terdiri  dari  beberapa  suku,  yaitu Sough, Karon, Hatam, Meyeh dan Wamesa, dan suku-suku itu memiliki budaya yang berbeda satu sama lain.
Manokwari  diakui  sebagai  pintu  gerbang  masuknya  Injil ke  Tanah  Papua.  Tiap  tahun  di  kota  itu,  khususnya  Pulau Mansinam, yang berada dalam lingkup Kabupaten Manokwari, masyarakat  dari  berbagai  penjuru  Papua  tumpah  ruah  ke tempat  tersebut  untuk  merayakan  masuknya  Injil  ke  Tanah Papua.  Itulah  sebabnya  julukan  Kota  Injil  untuk  Manokwari bukan  sesuatu  yang  baru,  karena  telah  melekat  lama  di  benak orang Papua, walaupun formalisasi sebutan itu baru dikenakan ketika  Dominggus  Mandacan  terpilih  sebagai    Bupati Manokwari.

## MAKNA PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
Pemicu  yang  paling  kuat  lahirnya  usulan  kontroversial tokoh-tokoh  agama  Kristen  di  Papua  dalam  bentuk  Perda  Injil
adalah pembangunan Masjid Raya, sebuah masjid yang berada pada tempat yang strategis, dekat lapangan udara Manokwari, dan  dianggap  berpotensi  menghapus  tanda-tanda  Manokwari sebagai Kota Injil.
Tokoh-tokoh  agama  Kristen  di  Papua  umumnya  sepakat bahwa  kehadiran  Masjid  Raya  di  Manokwari  telah  melukai perasaan  umat  Kristen  Papua,  dan  menimbulkan  perasaan terdiskriminasikan. Penolakan terhadap Masjid Raya itu datang dari berbagai kalangan umat Kristen di Papua. Kekecewaan ini selalu  saja  dihembuskan  tokoh-tokoh  agama  Kristen  di  Papua, bahkan  ini  juga  diutarakan  oleh  pejabat-pejabat  lembaga pemerintahan yang beragama Kristen di Papua, baik eksekutif, maupun legislatif. 8
Pada  akhir  tahun  2005,  umat  Muslim  Manokwari memutuskan  untuk  membangun  Masjid  Raya.  Rencana pembangunan Masjid Raya itu mendapat dukungan dari Wakil Gubernur,  Rahimin  Kacong,  yang  sedang  mencari  dukungan pemilih Muslim untuk memenangkan pemilihan kepala daerah pada  bulan  Maret  2006.  Rumor  yang  muncul  di  masyarakat adalah  pembangunan  Masjid  Raya  itu  akan  disertai  dengan Islamic  Center  yang  terbesar  di  Asia  Tenggara. 9 Hal  yang memperkeruh  adalah,  Rahimin  Kacong  memainkan  kartu agama  dengan  menjanjikan  pemberian  IMB  apabila  ia  terpilih
8 Wawancara penulis dengan tokoh-tokoh agama Kristen di Papua,
2007.
9 Lihat ‚Indonesia: Comunal Tension in Papua‛, Asia Report ,  No.154 (16 Juni 2008).

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
sebagai  wakil  Gubernur  Papua  Barat.  Ini  membuktikan  bahwa konflik  agama  di  Papua  ternyata  tidak  bisa  dilepaskan  dari pengaruh  negatif  politisasi  agama,  yang  merugikan  agama- agama itu sendiri.
Bagi  pemimpin-pemimpin  gereja  Papua,  pembangunan Mesjid Raya itu bertentangan dengan kondisi Manokwari yang sejak  lama  diakui  sebagai  Kota  Injil,  sekalipun  sebutan  Kota Injil  itu  belum  diformalkan.  Masjid  Raya  yang  besarnya melampaui  gereja-gereja  yang  pernah  ada  di  Manokwari dikhawatirkan  akan  merusak  keindahan  Manokwari  sebagai Kota  Injil.  Apalagi  usaha  tersebut  ternyata  melibatkan  pejabat pemerintahan  daerah.  Penolakan  umat  Kristen  terhadap pembangunan  Masjid  Raya  juga  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  umat  Muslim  di  Manokwari  tidak  sedang  kekurangan tempat  untuk  beribadah.  Pada  hari-hari  raya  besar  umat Muslim memang menggunakan lapangan-lapangan sepak bola sebagai  tempat  beribadah  seperti  misalnya  untuk  merayakan Idul  Fitri,  namun  kebiasaan  ini  bukan  karena  tempat-tempat ibadah  Muslim  tidak  cukup  untuk  menampung  umat  Muslim beribadah, tetapi karena pada hari raya Idul Fitri umat Muslim dari  berbagai  tempat  biasanya  beribadah  bersama.  Namun pada  hari-hari  biasa  kebutuhan  itu  tidak  ada,  masjid-masjid yang  ada  di  Manokwari  cukup  untuk  menampung  umat muslim  beribadah.
Pdt.  Albert  Yoku,  wakil  Sekretaris  Sinode  GKI  (Gereja Kristen  Injili  di  Tanah  Papua),  di  Sentani,  Jayapura. Menjelaskan,  ‚persiapan  untuk  membangun  Mesjid  Raya  dan Islamic Center itu sudah dikerjakan sejak 2003-2004. Padahal, di
Kota  Manokwari  setiap  tahun  ada  perayaan  besar  agama Kristen  yang  dirayakan  setiap  5  Februari,    hari  perayaan masuknya  Injil  ke  Tanah  Papua  yang  dipusatkan  di  Pulau Mansinam.  Sejarah  melaporkan  bahwa  dua  orang  missionari Jerman, pada tanggal 5 Februari 1855, bernama Johann Gottlob Geissler  dan  Carl  Wilhelm  Ottow  ketika  pertama  kalinya menjejakkan  kaki  di  Pulau  Mansinam,  pulau  yang  berada  di Kabupaten  Manokwari,  kedua  missionari  itu  mengucapkan kata-kata  penting  yang  sampai  saat  ini  dipegang  oleh masyarakat  Kristen  Papua,  ‚Im  Namen  Gottes  betreten  wir dieses Land‛ ‚Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. 10
Pernyataan  dua  missionari  yang  digelari  ‛Rasul  Papua‛ itu  oleh  masyarakat  Kristen  Papua  dipercaya  sebagai  suatu penetapan  Tuhan  untuk  Papua,  yaitu  sebagai  tanah  milik Tuhan,  yang  kemudian  mereka  sebut  Kota  Injil  atau  daerah Injil,  karena  Manokwari  adalah  pintu  gerbang  masuknya  Injil ke  Tanah  Papua.  Perayaan  masuknya  Injil  ke  Tanah  Papua dirayakan  oleh  orang  Kristen  Papua.  Mereka  biasanya,  dari berbagai  daerah  di  Papua,  tumpah  ruah  di  Pulau  Mansinam. Pemerintah  juga  ikut  terlibat  memberikan  bantuan  dalam penyelenggaraan  acara  akbar  itu.  Tokoh-tokoh  agama  Papua menyesalkan,  ‚mengapa  di  tempat  itu  harus  dibangun  Mesjid Raya yang besarnya melampaui gereja-gereja yang ada di Kota Manokwari.‛ 11
10 Lihat B. Dimara, et al., Sejarah 52 Tahun GKI Sesudah 152 Tahun Zending di Mansinam, Tanah Papua (Jakarta: Yayasan Triton Papua, 2007).
11 Lihat Binsar A. Hutabarat, ‚Perda Agama (Injil) dalam Perspektif

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
Mayoritas Kristen Papua memiliki pandangan yang sama dengan Pdt. Albert Yoku, bahwa mereka merasa terpinggirkan karena  perayaan-perayaan  besar  mereka  akan  ditelan kemeriahan  kehadiran  Masjid  Raya,  dan  mereka  menjadi khawatir  dengan  masa  depan  anak-anak  mereka  yang senantiasa diperhadapkan dengan simbol-simbol agama Islam, sedang pada sisi yang lain simbol-simbol agama Kristen makin terpinggirkan.
GKI  adalah  gereja  yang  dapat  dikategorikan  sebagai gereja yang cukup toleran, namun pertumbuhan umat Muslim yang  mencengangkan  di  Papua  ternyata  telah  melahirkan hegemoni  Islam  yang  termanifestasi  dalam  pembangunan masjid  yang  besarnya  melampaui  rumah-rumah  ibadah Kristen. Hal itu mengancam eksistensi Kristen Papua, termasuk GKI. Umat Kristen menganggap pendirian Masjid Raya adalah wujud  intoleransi  umat  Muslim  Papua  yang  memarginalkan Kristen  Papua.  Tokoh-tokoh  agama  di  Papua  menjadi  semakin terancam  ketika  mengetahui,  kemudahan  yang  selama  ini diberikan  kepada  umat  Muslim  ternyata  tidak  sama  dengan yang dialami oleh umat Kristen di daerah-daerah lain. Laporan jumlah  gereja  yang  terbakar  atau  dirusak  juga  dilaporkan kepada  masyarakat  Kristen  di  Papua.  Gema  Indonesia  sebagai negara  juara  pembakaran  rumah  ibadah  telah  menimbulkan perasaan  terancam  umat  Kristen    Papua  yang  terkenal  amat toleran.  Mereka  khawatir,  diskriminasi  yang  menimpa  umat Kristen di berbagai daerah pada gilirannya juga akan menimpa
Kristiani‛, Jurnal Perempuan , Vol. 60 (2008).
umat Kristen di Papua.
Minimnya  promosi  dan  pembicaraan  tentang  Pancasila sebagai  dasar  negara  dan  dasar  hidup  bersama  Masyarakat Indonesia  pada  era  Reformasi  menimbulkan  kekhawatiran yang  amat  mendalam.  Masyarakat  Papua  beranggapan  bukan mustahil  Pancasila  akan  hanya  tinggal  slogan  yang  tidak  lagi diakui  sebagai  cara  pandang  bangsa  Indonesia  yang  harus mewujud  dalam  kehidupan  semua  warga  negara  Indonesia. Kondisi  itu  menyebabkan    tokoh-tokoh  agama  di  Papua berusaha untuk memproteksi diri dengan menghadirkan Perda Kota Injil. Tekad masyarakat Kristen Papua untuk menghadirkan  Perda  Kota  Injil  tak  bisa  dipisahkan  dari demonstrasi  menolak  kehadiran  Masjid  Raya  di  Kota Manokwari  pada  17  November  2005.  Ribuan  pendemo  (ada kira-kira  5.000  orang  lebih)  memprotes  pembangunan  Masjid Raya di Manokwari. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa Kristen,  warga  gereja  dan  pemimpin-pemimpin  gereja  yang berasal  dari  30  denominasi  gereja,  berdemonstrasi  ke  kantor DPRD  Provinsi  Papua  Barat.  Mereka  berkumpul  di  GKI Maranatha, dekat kompleks DPRD, kemudian dengan berjalan kaki  mereka  tumpah  ruah  di  gedung  DPRD  kabupaten Manokwari. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Papua Barat  dengan  didampingi  Bupati  Manokwari,  Dominggus Mandacan,  dan  Kapolres  dan  Dandim  setempat.  Pada  waktu itu  juga  para  pendemo  mendesak  untuk  menetapkan Manokwari sebagai Kota Injil.
Mereka  menuntut,  pembangunan  tempat-tempat  ibadah mesti memperhatikan keberadan Manokwari sebagai Kota Injil,

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
dan  juga  peristiwa  pembangunan  Masjid  Raya  yang menimbulkan  rasa  terancam  umat  Kristen  itu  tidak  boleh terulang lagi. Atas dasar kecurigaan bahwa usaha pembangunan  Masjid  Raya  akan  terus  diupayakan  dengan segala  cara,  para  pendemo  kemudian  menuntut  agar Manokwari ditetapkan sebagai Kota Injil secara formal. Sebutan Manokwari  Kota  Injil  menurut  tokoh-tokoh  agama  di  Papua dapat disamakan dengan sebutan ‚Jombang Kota Santri‛, atau ‚Aceh Serambi Mekkah‛, namun karena penetapan Manokwari Kota  Injil  terkait  usaha  ‚membendung‛  misi  Islam  di  Papua, maka  penetapan  Manokwari  sebagai  Kota  Injil  telah menimbulkan  perasaan  terdiskriminasikan  umat  Islam  Papua, dan juga umat Islam yang berada di seantero Indonesia.
Penetapan  Manokwari  sebagai  Kota  Injil  ternyata  tidak cukup  memuaskan  tokoh-tokoh  agama  Kristen  di  Papua. Mereka  berpendapat,  masyarakat  Papua,  khususnya  mereka yang  beragama  Kristen  ternyata  belum  memiliki  komitmen yang kuat untuk hidup sesuai dengan Injil. Padahal, pada saat yang sama arus migrasi ke Papua telah mengubah wajah Papua yang mulanya memiliki populasi Kristen lebih tinggi, dan kini dengan  adanya  migrasi  penduduk  yang  beragama  Islam, populasi muslim di Papua bertambah dengan pesat, khususnya pada  kota-kota  besar.  Penduduk  muslim  yang  datang  dengan membawa  simbol-simbol  agama    itu  kemudian  mengubah wajah  kota  Manokwari,  yang  kemudian  dipenuhi  dengan atribut-atribut muslim.
Tokoh-tokoh agama Papua kemudian bergerak lebih jauh dengan  mengusulkan  aturan-aturan  yang  dapat  dituangkan
dalam  bentuk  Perda  yang  bersifat  memaksa  orang  Kristen untuk  hidup  selaras  dengan  aturan  Injil  demi  melestarikan Manokwari  sebagai  Kota  Injil  sebagaimana  layaknya  Perda- Perda  syariah  yang  memaksa  umat  muslim  menaati  syariah. Kota  Manokwari  sebagai  Kota  Injil  mutlak  dipenuhi  dengan simbol-simbol  kekristenan,  bukan  simbol  agama-agama  lain. Selang  beberapa  bulan  setelah  aksi  demo  penolakan pembangunan  Masjid  Raya,  lahirlah  Perda  Miras  (larangan minuman  keras)  pada  bulan  Desember  2006. 12 Perda  tersebut ditetapkan  dalam  usaha  untuk  mengukuhkan  keberadaan Manokwari sebagai Kota Injil. Perda itu diakui berisi nilai-nilai Injil,  karena  penggagasnya  adalah  komunitas  Kristen,  dalam hal ini gereja-gereja. Namun, nilai-nilai itu juga dapat diterima oleh umat beragama lain, karena memang nilai-nilai itu diakui bersifat universal.
Perda Miras mendapat sambutan hangat dari masyarakat Manokwari, karena dengan hadirnya Perda Miras, keamanan di Manokwari  menjadi  lebih  baik,  gangguan  para  pemabuk  yang biasanya  hadir  pada  malam  hari  sebelum  diberlakukannya Perda Miras, menurun secara drastis. Manokwati menjadi kota yang nyaman untuk pendatang, juga bagi penduduk yang ingin berjalan-jalan  di  malam  hari,  demikian  juga  bagi  mereka  yang biasa berdagang pada malam hari. Karena itu, kelahiran Perda larangan  minuman  keras  itu  dianggap  cukup  efektif  untuk
12 Lihat, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
menjaga keindahan Kota Manokwari sebagai Kota Injil.
Pada  tanggal  1-2  Februari  2007,  dalam  rangka memperingati 152 tahun masuknya Injil di Papua, diadakanlah seminar  dan  lokakarya  atas  kerja  sama  Pemda  Manokwari, Universitas  Cendrawasih  (UNCEN),  STT-GKI  dan  Universitas Papua  (UNIPA),  yang  dihadiri  oleh  tokoh-tokoh  gereja  dari berbagai  denominasi,  tokoh  perempuan  dan  pemuda, bertempat di Gereja Kristen Injili Elim Kuali, yang dibuka oleh Bupati  Manokwari,  Dominggus  Mandacan. 13 Pada  akhir seminar  itu  diajukanlah  usulan  ‚Raperda  Pembinaan  Mental dan Spiritual‛ untuk Manokwari sebagai daerah Injil, dan lebih dikenal dengan sebutan ‚Perda Manokwari Kota Injil‛. Usulan tersebut  dituangkan  dalam  format  yang  berbentuk  Perda,  dan kemudian menyebar tanpa diketahui siapa yang menyebarkannya,    berita  itu  menjadi  laporan  utama  di  media- media massa.
Manokwari yang terletak jauh di ujung timur itu menjadi buah bibir bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, karena  radio  Nederland  juga  pernah  mewawancarai  tokoh- tokoh  masyarakat  Papua,  dan  isinya  beredar  luas  di  media massa, dan karena penyebaran berita yang begitu cepat, meski Raperda Injil itu baru wacana, baru berupa usulan masyarakat Kristen Papua tentang bagaimana melindungi moral masyarakat,  kehadiran  usulan  tokoh-tokoh  agama  Kristen perihal  bagaimana  menata  Manokwari  sebagai  daerah  Injil  itu
13 Sambutan Bupati Manokwari, Pembukaan Lokakarya, Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-152 Pekabaran Injil di Tanah Papua, 1 Februari 2007.
telah  melahirkan  kontroversi.  Kekhawatiran  bahwa  usulan tokoh-tokoh agama Kristen tersebut akan diterima pemerintah daerah  dan  dituangkan  dalam  bentuk  Perda  sangat  beralasan, karena  penduduk  Manokwari  mayoritas  beragama  Kristen .
Apalagi, sebanyak 20 dari 25 anggota DPRD Manokwari ketika Perda itu dimunculkan diketahui memeluk agama Kristen.
Pada  bulan  Mei  2008  pemerintah  daerah  Manokwari kemudian  mengakomodasi  usulan  tokoh-tokoh  agama  Kristen tersebut,  dan  lahirlah  ‚Raperda  Tentang  Penataan  Manokwari Sebagai  Kota  Injil.‛ 14 Meski  Raperda  ini  berbeda  dari  draft usulan  tokoh-tokoh  agama  Kristen,  dan  isinya  lebih  kurang diskriminatif, 15 Raperda  tentang  Penataan  Manokwari  Sebagai Kota  Injil  itu  ternyata  kandas  di  tangan  DPRD  Manokwari. Namun,  kegagalan  menghadirkan  Perda  tentang  Penataan Manokwari  Kota  Injil  sesungguhnya  tak  pernah  sirna  di  hati pendukung Perda Manokwari Kota Injil, apalagi jika perlakuan diskriminatif  berupa  pembakaran,  perusakan,  dan  penutupan gereja terus terjadi di daerah-daerah mayoritas Islam di negeri ini, dan pemerintah terus membiarkannya, atau bahkan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
14 Raperda Tentang Penataan Manokwari Sebagai Kota Injil, 2008.
15 Lihat Raperda Penataan Kota Injil, 2008. Misalnya, dalam Raperda Penataan Kota Injil 2008, larangan penggunaan jilbab tidak dituliskan.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL

## PANDANGAN  TEOLOGI  KRISTEN  TERHADAP  PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
Pemisahan  antara  negara  dan  gereja  (agama)  merupakan sesuatu  yang  harus  ada  menurut  sudut  pandang  kristiani, karena negara dan agama memiliki kodrat yang berbeda. Yesus secara tegas juga mengatakan ‚Berikanlah  kepada  Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang  wajib  kamu  berikan  kepada  Allah  (Lukas  20:25)‛. Selanjutnya  dalam  Roma  13:1-7,  dijelaskan  mengenai kekuasaan  dari  negara  di  mana  tugas  negara  adalah  untuk menegakkan keadilan Allah dalam rangka pemeliharaan dunia. Negara  mendapatkan  wewenang  dari  Allah  dan  harus bertanggung  jawab  kepada  Allah.  Singkatnya,  fungsi  negara adalah  sebagai  alat  Allah  untuk  menghukum  kejahatan,  dan mengusahakan kebaikan bagi seluruh rakyat. Kemudian untuk melaksanakan  fungsinya  itu  negara  diberi  wewenang  untuk memaksa.  Gereja harus tunduk kepada wewenang negara yang diberikan oleh Allah, namun ketundukan gereja kepada negara bukanlah ketundukan tanpa batas, karena gereja hanya tunduk kepada pemerintah sepanjang negara menjalankan wewenangnya  dengan  baik,  dan  negara  tidak  boleh menghalangi  gereja  untuk  menjalankan  panggilannya  yang telah  ditetapkan  oleh  Allah,  dan  negara  juga  tidak  boleh memasuki wewenang gereja yang bersumber dari Allah.
Mengenai  keterpisahan  antara  gereja  dan  negara  ini, Christian  de  Jonge  menyarikan  pandangan  Agustinus  dalam bukunya De Civitate Dei seperti berikut:
Gereja  di  dunia  ini  adalah  persekutuan  semua  warga  negara Allah  yang  sedang  menuju  ke  keselamatan  surgawi  dan gerejalah  yang  melayankan  kepada  anggotanya  semua  yang perlu  untuk  keselamatan  itu,  yaitu  Firman  dan  sakramen- sakramen. Negara pada dasarnya dinilai negatif, karena negara, berbeda dengan gereja, tidak didasarkan kasih, melainkan pada kuasa.  Manusia  yang  berdosa  memakai  kuasa  biasanya  untuk tujuan  yang  jahat,  yaitu  penindasan  sesama  manusia.  Akan tetapi  sejak  keselamatan  dinyatakan  dalam  dunia,  negara  pun dapat  melakukan  sesuatu  yang  positif,  yaitu  mempergunakan kuasanya  untuk  melindungi  orang  yang  baik  terhadap  orang yang  jahat  dan  mengendalikan  kuasa  dosa.  Oleh  sebab  itu pemerintahan  Kristen  dapat  ikut  menyumbang  kepada kemajuan negara Allah. 16
Dalam pandangan Kristen gereja merupakan sesuatu yang terpisah  dari  negara,  namun  keterpisahan  tersebut  bukanlah keterpisahan  total,  sehingga  negara  menjadi  negara  yang sekuler, di mana agama dimasukkan dalam dunia privat. Tetapi gereja  harus  memberikan  sumbangsih  dalam  menjaga  tugas negara untuk menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana yang  diberikan  oleh  Allah,  namun  gereja  tidak  dapat menguasai  negara,  karena  negara  dan  gereja  mempunyai wewenang  yang  berbeda  dan  bersumber  dari Allah,  keduanya sama-sama  bertanggung  jawab  kepada  Allah  sang  pemberi
16 Christian de Jonge, Apa itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998), 264.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
wewenang tersebut.
Perbedaan  antara  wewenang  gereja  dan  negara  dalam prakteknya tidak selalu berjalan dengan mulus. Karena negara dan gereja  sama-sama menuntut ketaatan dan komitmen yang total  dari  warganya.  Problem  terjadi  ketika  kedua  kekuatan besar yang menuntut ketaatan mutlak tersebut bersinggungan. Untuk  menghindari  terjadinya  pemasungan  kebebasan manusia  dalam  persinggungan  tersebut  ada  beberapa  pola yang  ditempuh  oleh  manusia.  Pertama,  pemisahan  mutlak antara  agama  dan  negara.  Kedua,  menundukkan  yang  satu dengan  yang  lainnya,  dalam  bentuk  agama  negara  (agama tunduk  kepada  negara)  atau  dalam  bentuk  negara  agama (negara tunduk pada agama). 17
Pola-pola  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  terjadi  dalam perjalanan  sejarah  dalam  hubungan  antara  negara  dan  gereja. Pola hubungan gereja yang berada di atas negara nyata dalam Tradisi  Katolik  Roma  yang  memahami  eksistensi  negara bersumber  pada  hukum  kodrat,  dimana  pada  hakekatnya gereja dan negara adalah dua entitas yang otonom, baik gereja maupun  negara  mempunyai  kekuasaan  yang  berbeda.  Secara institusional  yang  satu  tidak  menguasai  yang  lain.  Walaupun gereja dan negara terpisah, keduanya sering kali bersinggungan.  Keduanya  tidak  mungkin  terpisah  secara  total karena  orang-orang  yang  sama  adalah  warga  negara  dan  juga warga  gereja.  Memang  hukum  negara  adalah  wewenang
17 Eka Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 130.
negara,  namun  isi  dari  hukum  tersebut  terkait  erat  dengan kepentingan  gereja.  Sehingga  dalam  situasi  tersebut  ada pertentangan  siapa  yang  memegang  kekuasaan  dalam masyarakat  Kristen.  Dan  pada  waktu  itu  warga  gereja  secara bersamaan  adalah  warga  negara.  Karena  kepentingan  gereja terhadap  isi  hukum  negara,  maka  gereja  menuntut  kuasa  atas negara. gereja menundukkan negara di bawahnya. 18
Tuntutan  gereja  untuk  mempunyai  kuasa  atas  negara merupakan  penyimpangan  dari  wewenang  gereja,  akibatnya terjadi  pengekangan  kebebasan  manusia,  karena  kekuasaan gereja yang berada di atas negara membuat kekuasaan  menjadi absolut, dan mengabaikan semua yang berbeda dari gereja. Hal tersebut terjadi karena sejak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat  melaksanakan  hukum  kodrat  secara  sempurna. Seharusnya  keterlibatan  gereja  dalam  negara  tidak  didasarkan untuk  menguasai  negara,  tetapi  untuk  menolong  negara berlaku sesuai dengan
kodratnya.
Namun
demi mempertahankan  eksisitensinya,  karena  gereja  mempunyai kepentingan  dengan  hukum-hukum  negara,  maka  menguasai negara merupakan godaan yang tidak mudah bagi gereja yang memasuki  dunia  politik.  Kekuasaan  gereja  yang  melampaui batas wewenangnya ini mengakibatkan terjadinya pengekangan  terhadap  kebebasan  manusia,  terutama  terjadi dalam abad pertengahan. 19
18 Ibid ., 148.
19 Lihat De jonge, Apa Itu Calvinisme? 264-266.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
Perubahan  hubungan  antara  gereja  dan  negara  terjadi pada  pemikiran  Reformasi.  Apabila  tradisi  Roma  Katolik melihat  eksistensi  negara  bersumber  dalam  hukum  kodrat, maka  reformasi  melihat  negara  dalam  persfektif  kejatuhan manusia.  Artinya,  dalam  usaha  memelihara  dunia  yang  telah jatuh  dalam  dosa.  Allah  menciptakan  institusi  negara  sebagai bagian  dari  ordo  pemeliharaan.  Jadi  negara  tidak  termasuk dalam  ordo  penciptaan,  sehingga  negara  sebagaimana pandangan  Agustinus  dilihat  secara  negatif  walaupun  tidak berarti  bahwa  negara  tidak  berguna.  Bagi  Luther  institusi negara  dalam  dirinya  bersifat  negatif  karena  negara  tidak menghasilkan  kebaikan,  ia  hanya  untuk  mencegah  kejahatan. Dan kekuasaan negara sering kali mudah untuk diselewengkan,  namun  demikian  negara  perlu  ada  untuk menghindari  anarki,  karena  bagi  Luther  tirani  lebih  baik  dari pada anarki. 20
Dalam  teori  dua  kerajaannya  Luther  menggambarkan bahwa  negara  dan  gereja  adalah  memiliki  kewenangan  yang berbeda.  Negara    mempunyai  wewenang  dalam  urusan kesejahteraan,  sedang  gereja  dalam  urusan-urusan  spiritual. Dan  gereja  tidak  boleh  melawan  pemerintah,  kecuali  negara mencampuri  urusan  gereja  dalam  wewenang  spiritual. Sedangkan  pada  waktu  negara  bertindak  sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya, gereja tidak  boleh melawan negara,  tetapi  sebaliknya  gereja  demi  ketaatan  pada Allah  rela untuk  menderita.  Pandangan  Luther  ini  tampak  kurang
20 Darmaputera , Pergulatan Kehadiran Kristen , 149.
memerhatikan  peran  sosial  gereja.  Pola  hubungan  ini merupakan  pemisahan  negara  dan  gereja  secara  total.  Pola hubungan  antara  gereja  dan  negara,  Luther  membuat  gereja menjadi  pasif,  bahkan  akibatnya  gereja  menjadi  tidak  perduli dengan  hal-hal  dunia,  yang  seharusnya  menjadi  tanggung jawabnya.  Hubungan  antara  gereja  dan  negara  sebagaimana pandangan Luther mengakibatkan negara bertindak melampaui  daerah  kekuasaannya.  Dan  walaupun  negara bertindak melampaui wewenangnya, gereja tetap harus tunduk kepada negara.
Pandangan  Calvin  mengenai  negara  lebih  positif dibandingkan  pemahaman  Luther,  walaupun  Calvin  juga setuju  untuk  melihat  negara  dalam  persfektif  kejatuhan manusia.  Mengenai  hal  ini  Abrahama  Kuyper  menerangkan demikian:
Sebab  sesungguhnya  tanpa  dosa  pasti  tidak  akan  ada  tatanan penguasa  dan  negara;<  Dengan  demikian,  semua  konsepsi yang benar tentang nature negara dan tentang pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah, dan di pihak lain, semua konsepsi yang  benar  tentang  hak  dan  kewajiban  rakyat  untuk mempertahankan  kemerdekaan,  bergantung  pada  apa  yang telah  dikedepankan  oleh  Calvinisme  sebagai  kebenaran primordial  –  bahwa Allah  telah  membentuk  orang-orang  yang memerintah, karena alasan dosa<tanpa hukum dan pemerintahan,  dan  tanpa  otoritas  yang  berkuasa,  akan sungguh-sungguh  menjadi  neraka  di  bumi,  atau  setidaknya merupakan  suatu  pengulangan  dari  apa  yang  pernah  ada  di
bumi  ketika  Allah  menenggelamkannya  dalam  air  bah,  ras pertama manusia yang bobrok. 21
Menurut  pandangan  Calvin  negara  ada  karena  manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tanpa  dosa negara tidak  perlu ada. Namun walaupun Calvin melihat negara secara negatif, tapi ia percaya  bahwa  negara  berguna  agar  dapat  mengatur kehidupan  menjadi  baik.  Calvin  melihat  negara  lebih  positif dibandingkan  Luther.  Dalam  pandangan  Calvin  tanpa  negara kehidupan menjadi seperti neraka. Walaupun Calvin mengakui ada  kedaulatan  yang  berbeda  antara  negara  dan  agama sebagaimana  Luther,  namun  berbeda  dengan  Luther,  Calvin berpendapat bahwa apabila negara menyalahgunakan kekuasaannya,  baik  urusan  spiritual  maupun  dunia,  rakyat boleh  melawannya.  Jadi  Calvin  tidak  memisahkan  negara dengan  agama  secara  total,    ia  mengakui  pemisahan  tetapi tidak  ada  keterpisahan.  Tidak  ada  subordinasi  atau  separasi total,  melainkan  yang  terjadi  adalah  koordinasi. 22 ‚Kedaulatan negara  dan  kedaulatan  gereja  berdiri  berdampingan,  dan mereka  saling  membatasi  satu  dengan  lainnya‛ 23 .  Pandangan Calvin  ini  didasarkan  oleh  pemahaman  bahwa  gereja  dan negara  memperoleh  wewenangnya  dari  Allah  yang  satu,  bagi dunia  yang  satu  dan  kemanusiaan  yang  satu. 24 Bagi  Calvin
21 Abraham Kuyper, Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme (Jakarta: Momentum, 2005), 90-91.
22 Darmaputera, Pergulatan Kehadiran Kristen , 151.
23 Kuyper , Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme , 122.
24 Lihat Darmaputra, Pergulatan Kehadiran Kristen , 144-152.
pemerintahan  sipil  merupakan  sesuatu  yang  dibutuhkan karena  dosa  masih  merajalela.  Negara  ada  karena  manusia cenderung  berbuat  kejahatan,  bahkan  di  dalam  masyarakat Kristen sendiri  banyak orang yang tidak  menjadi Kristen yang sejati.  Karena  wewenang  negara  berasal  dari  Allah,  maka negara  harus  beralaskan  pada  penghormatan  dan  kesusilaan. Jadi  negara  bertanggung  jawab  terhadap  kemajuan  agama, untuk  menjaga  kesusilaan,    namun  negara  tidak  diberi  hak untuk mengatur apa yang terjadi dalam gereja. 25
Berdasarkan  uraian  tentang  hubungan  gereja  dan  negara menurut  pandangan  Calvin,  maka  tampak  bahwa  pemikiran Calvin  tentang  hubungan  gereja  dan  negara  merupakan pemikiran  yang  sangat  menyeluruh  dari  Alkitab,  dalam  arti dalam  hubungan  tersebut  gereja  dapat  menjalankan  perannya dengan  optimal,  baik  dalam  kehidupan  spiritual  maupun dalam  pengelolaan  alam  untuk  membawa  kesejahteraan manusia.  Pemikiran  Calvin  tentang  hubungan  negara  dan gereja  merupakan  kebenaran  yang  alkitabiah  dan  bersifat inklusif,  dalam  arti  tidak  hanya  cocok  dalam  komunitas Kristen,  tetapi  juga  dalam  komunitas  yang  beragam  agama. Dan  penerapan  dari  hubungan  negara  dan  gereja/agama  akan memberikan  kebebasan  kepada  individu  yang  ada,  secara khusus  dalam  penghormatan  kebebasan  beragama.  Hal tersebut  tampak  jelas  dalam  pemilihan  sistem  pemerintahan yang  diajukan  oleh  Calvin,  di  mana  ia  berpendapat  bahwa dalam  suatu  sistem  pemerintahan  sebaiknya  kuasa  tertinggi
25 De Jonge, Apa itu Calvinisme ?, 270.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
dalam negara tidak berada dalam tangan satu orang, melainkan ditanggung  dalam  kelompok  yang  lebih  luas  (aristokrasi)  atau lebih  baik  lagi  suatu  kelompok  yang  dipilih  oleh  rakyat.  Jadi Calvin  mengusulkan  aristokrasi  dan  demokrasi. 26 Tidaklah mengherankan  jika  Calvin  disebut  sebagai  pionir  kebebasan hati nurani dan HAM. Karena pemerintahan di tangan banyak orang dan berada dalam pengawasan banyak orang merupakan sistem  negara  yang  disulkan  Calvin,  dan  dalam  sistem  itu kebebasan individu dapat terjaga.
Mengenai  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  pandangan kristiani ini, John Stott secara lebih tegas mengatakan:
Jadi,  demokrasi  mencerminkan  pandangan  alkitabiah  yang seimbang  tentang  manusia,  sebagaimana  memang  layak diharapkan mengingat tempat persemaiannya, yaitu di Eropa yang  Kristiani  pada  jaman  Pasca  Reformasi.  Demokrasi  juga menyediakan peluang bagi orang Kristen untuk memberikan sumbangsihnya  yang  konstruktif  dalam  suatu  masyarakat yang pluralistik. 27
Namun demokrasi sebagai sistem pemerintahan banyak orang dengan pengawasan banyak orang ini bukanlah sesuatu yang  mudah  dibangun,  tetapi  demokrasi  merupakan kebutuhan  yang  memungkinkan  negara  tidak  menjadi  gurita yang  menguasai  seluruh  bidang  kehidupan,  mengenai
26 Ibid ., 281.
27 John Stott, Isu-Isu Global (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1984), 76.
kesulitan membangun demokrasi ini Stephen Tong menjelaskan demikian:
Demokrasi  adalah  bagaikan  seorang  bayi  di  dalam kandungan  yang  sulit  untuk  dilahirkan.  Demokrasi menempuh  jalan  yang  lama  dan  sulit  sekali.  Bagaikan  suatu kehamilan  yang  sudah  amat  tua  dan  sulit  dilahirkan. Terkadang,  kelahiran  demokrasi  mengkibatkan  luka  yang berat  bagi  induknya  dan  kematian  yang  banyak  bagi rakyatnya,  dan  menjadi  suatu  kecelakaan  besar  bagi  jaman itu. Namun demikian demokrasi tetap harus dilahirkan. 28
Bentuk  negara  demokrasi  yang  memberikan  jaminan wewenang  negara  yang  terbatas,  yang  memungkinkan  adanya kebebasan  individu  dapat  terjaga,  merupakan  sistem pemerintahan  yang  tidak  mudah  dilaksanakan.  Namun  dalam negara  demokrasi  kebebasan  beragama  umumnya  lebih  dapat terjaga demikian juga dalam negara demokrasi yang mengakui hak-hak  individu,  pluralisme  agama  dan  sekularisasi  yang tidak  berpihak  pada  agama  tertentu,  memungkinkan  usaha untuk  mengawal  kebijakan  pemerintah  dalam  menegakkan hukum  yang  adil  melibatkan  peran  serta  seluruh  masyarakat. Tidak  mengherankan  dalam  negara  demokrasi,  proteksi  HAM lebih  terjaga,  walaupun  tidak  selalu  demikian.  Karena  proses melahirkan  suatu  demokrasi  menuntut  perjuangan  yang  amat
28 StephenTong, Iman Penderitaan dan Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Momentum, 1996), 16.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
sulit, bahkan mungkin harus mengorbankan nyawa yang tidak sedikit.  Dalam  negara  demokrasi  yang  tidak  menghargai pluralisme  agama,  kebebasan  beragama  seringkali  tetap terbelenggu, karena adanya usaha agama untuk memiliki akses yang  lebih  besar  dalam  pemerintahan  dan  kemudian mendominasi negara. Jadi bisa saja jika demokrasi tidak dijaga akan  menimbulkan  penyelewengan  kekuasaan,  di  mana demokrasi  hanya  sekadar  slogan,  namun  pada  prakteknya bukan negara demokrasi.
Dengan  segala  kesulitan  yang  ada,  sistem  pemerintahan demokrasi  menjadi  pilihan  utama  bagi  penegakan  kebebasan beragama. Karena pemerintahan
banyak
orang, memungkinkan  orang-orang  yang  beragam  (terdiri  banyak agama) yang memiliki hak yang sama dan saling menjaga hak- hak sesamanya. Kontrol dari banyak orang lebih memungkinkan  kebebasan  beragama  dapat  terwujud,    maka tindakan diskriminasi dapat diminimalisir.
Pemisahan  antara  negara  dan  agama,  karena  wewenang yang  berbeda  dari  negara  dan  agama,  akan  menciptakan hubungan koordinasi, di mana keduanya saling menjaga untuk menjalankan  wewenangnya  dengan  benar.  Koordinasi  dalam hubungan  antara  negara  dan  agama  harus  terjadi  karena keduanya  memiliki  wewenang  dari  sumber  yang  sama  yaitu Allah yang satu,  bagi dunia yang satu, dan kemanusiaan yang satu.  Hubungan  antara  negara  dengan  agama  sebagaimana dinyatakan  oleh  Calvin  di  atas  akan  membawa  kesadaran bahwa  kekuasaan  negara  berasal  dari  Tuhan  dan  harus menjalankan  fungsinya  sesuai  apa  yang  telah  Tuhan  tetapkan,
di  mana  negara  harus  menjaga  institusi  agama  yang  ada  di dalamnya, termasuk individu-individu untuk  tidak melampaui batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terjadi pembelengguan terhadap  hak-hak  institusi  atau  individu  lain.  Negara  dapat melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  apabila  memiliki toleransi  terhadap religious  pluralism . 29 Dan  secara  bersamaan negara juga harus menjamin kedaulatan individu ( sovereignty of individual person ), karena setiap individu berkedudukan sebagai seorang  raja  dalam  hati  nuraninya,  kecuali  dari  semua kewajiban-kewajibannya. 30 Manusia  yang  memiliki  ‚ absolut liberty  of  conscience ‛  baik  untuk  berganti  agama  atau  memeluk agama  yang  ia  inginkan  sebagaimana  dinyatakan  dalam Deklarasi  Universal  HAM,  harus  mendapat  perlindungan dalam  pemenuhan  hak-haknya.  Dan  pengakuan  adanya kedaulatan  individu  ini  merupakan  hak  asasi  yang  paling utama,  dan  hak  itu  dilindungi  dalam  negara  demokrasi.  Jadi negara  harus  menjaga  hak-hak  ini.  Penghormatan  terhadap hak-hak  individu  ini  merupakan  tanda  bahwa  ada  proteksi HAM  dalam  suatu  negara.  Dalam  hubungan  negara  dan agama,  Alkitab  telah  memberikan  batasan  yang  tegas,  namun dalam  perjalanannya  gereja  terkadang  tidak  konsisten  untuk berpegang  pada  kebenaran  yang  diajarkan  oleh Alkitab.  Lebih tepatnya  dalam  persinggungan  antara  gereja  dan  negara, muncul  kompromi-kompromi  yang  bertentangan  dengan Alkitab,  namun,  terciptanya  kompromi  yang  menyimpang
29 Lihat Kuyper, Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme , 88-125. 30 Ibid . , 123.

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
tersebut  adalah  karena  kelemahan  manusia,  bukan  karena Alkitab  tidak  memberikan  arah  yang  pasti.  Karena  itu perjuangan  Kristen  dalam  memberikan  kontribusinya  dalam masyarakat  memerlukan  keteguhan  untuk  tetap  berpegang pada kebenaran dalam kebergantungan kepada Allah.
Dengan  demikian  jelaslah  menurut  pemikiran  Kristen, undang-undang  yang  menaungi  kehidupan  orang  banyak  itu harus  berisi  nilai-nilai  yang  bersifat  universal,  atau  nilai-nilai kebaikan  bersama.  Di  sana  tidak  ada  pembenaran  terhadap diskriminasi  agama,  semua  agama  berhak  untuk  memberikan kontribusinya,  dan  agama-agama  harus  mendorong  agama- agama lain untuk dapat memberikan kontribusi bersama dalam pembentukan undang-undang.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  apa yang  dimuat  dalam  draft  Raperda  Pembinaan  Mental  dan Spiritual  yang  kemudian  berubah  menjadi  Draft  Raperda  Injil, atau  Penataan  Manokwari  Sebagai  daerah  Injil,  bukan  hanya isinya yang tidak sesuai dengan pandangan iman Kristen. Tapi keberadaan  Perda  Injil  itu  sendiri  bertentangan,  karena  itu merupakan  hegemoni  agama  Kristen  terhadap  agama-agama lain.  Agama  berusaha  memakai  negara  untuk  kepentingan privat  agama,  dan  akibatnya  akan  melahirkan  diskriminasi terhadap agama-agama lain.

## KONSEKUENSI BAGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA
Usulan  tokoh-tokoh  agama  Kristen  Papua  yang dituangkan  dalam  bentuk  ‚Raperda  Pembinaan  Mental  dan Spiritual‛  untuk  Manokwari  sebagai  Kota  Injil  pada  awalnya
belum  bisa  disebut  sebagai  Raperda.  Namun,  setelah pemerintah  daerah  Manokwari  menerima  usulan  tokoh-tokoh agama Kristen Papua tersebut dan dituangkan dalam ‚Raperda Tentang  Penataan  Manokwari  sebagai  Kota  Injil,‛yang  lebih dikenal  dengan  Perda  Manokwari  Kota  Injil  atau  Perda  Injil, terlihat  jelas  bahwa  usulah  tokoh-tokoh  agama  Kristen  Papua menjadi  inti  dari  isi  ‚Raperda  Tentang  Penataan  Manokwari sebagai  Kota  Injil.‛  Meski  isinya  lebih  kurang  diskriminatif dibandingkan  usulan  tokoh-tokoh  agama  Kristen  Papua, Raperda  itu  tetap  saja  mendiskriminasikan  agama-agama  lain, dan  bisa  digolongkan  pada  Perda  bernuansa  agama  walau tidak  secara-terang-terangan  menyebut  diri  sebagai  Perda agama  Kristen.  Tapi,  karena  pengusulnya  adalah  tokoh-tokoh agama  Kristen  (gereja),  maka  kehadiran  Perda  tersebut memiliki konsekuensi bukan hanya bagi gereja-gereja di Papua, tapi  juga  terhadap  kehadiran  gereja-gereja  di  seantero Indonesia.
Draft  berupa  usulan  pemimpin-pemimpin  gereja  Papua itu,  khususnya  Gereja  Kristen  Injili  di  tanah  Papua,  sebagai pelopor  utama  yang  juga  kemudian  mengikutsertakan  gereja- gereja  lainnya,  diakui  memiliki  pasal-pasal  yang  dianggap diskriminatif.  Adanya  pasal-pasal  yang  diskriminatif  tersebut diakui  dengan  jujur  baik  oleh  tokoh-tokoh  agama  di  Papua yang  telah  membaca  isi  draf  tersebut,  khususnya  Badan  Kerja Sama  Gereja  (BKSG),  dan  juga  pejabat  di  Kabupaten Manokwari.  Kepala  Bagian  Hukum  Manokwari,  Robert  K.  R. Hammar,  berkomentar,  ‚Perda  Manokwari  Kota  Injil,  usulan awalnya adalah Perda Pembinaan Mental dan Spiritual, jadi itu

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
bukan Perda agama, karena tidak mungkin menyamakan nilai- nilai  Injil  yang  adalah  perintah  Tuhan,  dengan  Perda  yang adalah buatan manusia, itu justru akan mereduksi nilai Injil itu sendiri.‛ 31 Pemerintah daerah menampung usulan itu dan akan disusun  kembali  oleh  tim  legislasi  dalam  bentuk  format Raperda  untuk  kemudian  diadakan  pembahasan.  Ia  juga mengatakan,  ‚dalam  Raperda  yang  akan  dibahas  itu  tentunya tidak  akan  ada  nilai-nilai  yang  bersifat  diskriminatif,  tetapi pastilah  akan  berisi  nilai-nilai  yang  universal  yang  dapat diterima  oleh  semua‛.  Apa  yang  dikatakan  Kabag  Hukum Manokwari  itu  terbukti  dalam  ‚Raperda  Tentang  Penataan Manokwari  sebagai  Kota  Injil‛yang  isinya  lebih  kurang diskriminatif dibandingkan usulan tokoh-tokoh agama Kristen.
Pendeta  Bastian  Salabai,  salah  seorang  pembicara  dalam semiloka  dan  yang  juga  memberikan  kontribusi  usulan  untuk pembuatan Perda pembinaan mental dan spiritual mengatakan, ‚Aturan  yang  akan  ditetapkan  dalam  Perda  itu  adalah  nilai- nilai  yang  universal,  sebagaimana  Injil  itu  berisi  nilai-nilai universal, itulah yang kami usulkan. Jika kemudian ada usulan- usulan yang tampak berisi nilai-nilai yang diskriminatif itu bisa saja  didialogkan,  hanya  saja  memang  Perda  itu  merupakan proteksi  terhadap  umat  Kristen  dari  usaha-usaha  islamisasi yang  gencar  dilaksanakan  di  Papua‛. 32 Berbeda  dari  itu,  Pdt Sherley,  seorang  pendeta  di  Manokwari,  berkomentar,  ‚Dalam semiloka  yang  menggagas  usulan  Perda  kota  Injil  itu,  umat
31 Wawancara penulis dengan nara sumber, 2007.
32 Wawancara penulis dengan narasumber, 2007.
Kristen  yang  hadir  menyetujuinya,  jadi  kami  rindu  membuat suatu  Perda  yang  akan  membuat  Manokwari  sebagai  Kota Injil‛.  Ia  juga  menambahkan,  ‚Indonesia  bukan  negara  Islam, jika di Aceh diizinkan ditetapkan Perda syariah, maka mengapa kami tidak boleh menetapkan Perda Kota Injil, lagi pula Perda Kota  Injil  berbeda  dengan  Perda  syariah  yang  diskriminatif, sedang Perda kota injil tidak bersifat diskriminatif‛. 33
Dengan  demikian  jelaslah  kehadiran  Perda  Manokwari Kota  Injil  ternyata  telah  memosisikan  gereja  ketika  menjadi mayoritas  cenderung  mendiskriminasikan  agama-agama  lain. Itu terbukti dari pasal-pasal diskriminatif yang tertuang dalam Perda  Manokwari  Kota  Injil,  baik  berupa  larangan  melakukan kegiatan  publik  pada  hari  Minggu  untuk  agama-agama  lain, pelarangan penggunaan jilbab, pelarangan azan, dan keharusan pemasangan  atribut-atribut  Kristen  pada  gedung-gedung pemerintah. 34
33 Wawancara penulis dengan narasumber 2007.
34 Lihat Raperda Penataan Manokwari Sebagai Daerah Injil. Pasal 19. Kegiatan  penataan  diselenggarakan  dengan  memperhatikan,  nilai-nilai sejarah,  budaya,  adat-istiadat  dan  kearifan  lokal  yang  berlaku  dalam masyarakat lokal, terutama mayoritas orang asli atau penduduk  asli Papua yang  menganut  agama  Kristen.(1)  Perwujudan  nilai-nilai  dalam  aspek tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  melalui pembangunan  dan  pemeliharaan  situs  sejarah,  penataan  asesoris  simbol agama  yang  bernuansa  religius  dan  kultural  serta  tata  peribadatan  dan busana  yang  bernuansa  Kristen.  Pasal  20:  (1)Dalam  rangka  penghargaan terhadap  nilai-nilai  kesejaraan  dan  kultural  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19,  Pemerintah  Daerah  wajib  menetapkan  penamaan  fasilitas  publik dengan  menggunakan  nama  para  tokoh  lokal.  (2)Selain  penetapan  nama fasilitas publik, Pemerintah Daerah wajib menetapkan pemasangan asesoris

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
Di  samping  itu  kehadiran  Perda  Manokwari  Kota  Injil telah  melahirkan  kontroversi  di  dalam  Gereja  itu  sendiri. Kontroversi terjadi antara mereka yang setuju dan mereka yang menolak  kehadiran  Perda  Manokwari  Kota  Injil.  Perda Manokwari Kota Injil bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam gereja, bukan hanya di Papua, tetapi juga pada Gereja- gereja di luar Papua.
Kehadiran Perda Manokwari Kota Injil jelas
mencerminkan  adanya  kemunduran  gereja,  yakni  adanya ketidakmampuan  gereja  untuk  menafsirkan  Injil  secara  benar,
dan  simbol  agama  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  pada tempat-tempat  umum  dan  gedung  atau  kantor  Pemerintahan  dan  Kantor badan usaha atau badan hukum/kantor lembaga keagamaan.
(3)Pemasangan  asesoris  dan  simbol  keagamaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  wajib  dilakukan  oleh  setiap  orang  atau  badan/  lembaga keagamaan  Kristen.  Pasal  22.  Setiap  orang  dan  atau  badan  tidak diperbolehkan  melakukan  aktivitas  publik  pada  hari  Minggu,  selain kegiatan  peribadatan  dan  pelayanan  rohani.  Pasal  23.  Selain  hari  Minggu, Pemerintah Daerah menetapkan hari-hari besar agama Kristen atau hari-hari besar  gerejawi  sebagai  hari  libur  resmi  Daerah.  (1)Pada  hari  raya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  setiap  orang  dan  atau  badan  tidak diperbolehkan melakukan  aktivitas publik. Pasal 38.  Setiap orang  dilarang mempergunakan busana menonjolkan simbol keagamaan di tempat umum, tempat  pendidikan,  dan  kantor  Pemerintahan.  Dalam  naskah  akademik Pembinaan  Mental  dan  Spiritual  ditetapkan.  Dan  untuk  mencegah terjadinya  konflik  kepentingan  dan  konflik  sosial  maka  apabila  pada  suatu kampung telah ada sarana peribadatan yang diperuntukkan bagi orang asli atau  penduduk  asli  Papua,  tidak  diperbolehkan  dibangun  sarana peribadatan  bagi  penduduk  yang  menganut  agama  lain.  Hal  yang  sama berlaku  bagi  setiap  orang  atau  badan  dalam  membangun  sarana peribadatan  berupa  mesjid  langgar,  musolah  atau  yang  disebut  dengan nama lain di lingkungan kantor pemerintahan.
dan  kemudian  membawanya  pada  konteks  Indonesia.  Ini  juga membuktikan  bahwa  gereja  ternyata  tidak  mampu  memahami Pancasila  sebagai  dasar  bagi  kehidupan  bersama,  rumah bersama bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Gereja  bisa dianggap mengingkari nilai-nilai dari Pancasila.

## KESIMPULAN
Harus diakui bahwa kehadiran usulan tokoh-tokoh agama Kristen  Papua  yang  dituangkan  dalam  bentuk  ‚Raperda Pembinaan  Mental  dan  Spiritual‛  Untuk  Manokwari  sebagai Kota  Injil  berdampak  buruk  bagi  gereja.  Penerimaan pemerintah  daerah  Manokwari  terhadap  usulan  tokoh-tokoh agama  Kristen  yang  dituangkan  dalam  ‚Raperda  Tentang Penataan  Manokwari  sebagai  Kota  Injil,‛yang  lebih  dikenal dengan  Perda  Manokwari  Kota  Injil,  atau  Perda  Injil,  meski memuat sedikit perubahan tetap saja telah memosisikan gereja sebagai ancaman bagi agama-agama lain.
Perda  Penataan  Manokwari  sebagai  Kota  Injil  meski kurang  diskriminatif  dibandingkan  usulan  tokoh-tokoh  agama Kristen  yang  dikenal  dalam  ‚Raperda  Pembinaan  Mental  dan spiritual, tetap saja dapat digolongkan dalam Perda bernuansa agama. Karena penetapan Manokwari sebagai Kota Injil secara formal  sesungguhnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  Perda Manokwari  Kota  Injil.  Jadi  jika  Penetapan  Manokwari  sebagai proteksi  umat  Kristen  terhadap  derasnya  islamisasi  di  Papua, maka Perda tersebut juga merupakan bagian dari strategi umat Kristen  untuk  membendung  misi  Islam,  termasuk  kehadiran Perda  syariah.  Apabila  Perda  Manokwari  Kota  Injil  sebagai

## PERDA MANOKWARI KOTA INJIL
dianggap  bagian  dari  strategi  gereja  untuk  membendung serbuan  Perda-Perda  syariah,  maka  strategi  tersebut  justru merugikan  bagi  gereja  itu  sendiri.  Gereja  terjebak  dalam politisasi  agama  dan  agamaisasi  politik,  demi  menuntut kekhususannya  dengan  mengandalkan  kekuatan  mayoritas, dan  tindakan  seperti  itu  sesungguhnya  merugikan  gereja  itu sendiri.