## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 729-738
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1703

## Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah

## Syahrul Amsari*, Isnaini Harahap, Zuhrinal M. Nawawi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan *Correspondence: syahrulamsari@umsu.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  menggambarkan  transformasi  paradigma  pembangunan  ekonomi  melalui  pendekatan  Ekonomi Syariah, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Latar belakangnya melibatkan pemahaman mendalam terhadap tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk menyusun landasan pembangunan yang berkelanjutan dari perspektif nilai-nilai ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi Ekonomi Syariah dalam  mengatasi  ketidakseimbangan  ekonomi,  pengentasan  kemiskinan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Metode penelitian melibatkan kajian literatur mendalam serta analisis kritis terhadap model pembangunan yang ada.  Temuan  dari  studi  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  konsep-konsep  Ekonomi  Syariah  memiliki  potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang  lebih  inklusif dan  berkelanjutan. Faktor-faktor seperti keadilan distributif,  partisipasi  masyarakat,  dan  keberlanjutan  lingkungan  menjadi  fokus  utama  dalam  merancang kebijakan  ekonomi  berbasis  Syariah.  Dalam  konteks  ini,  artikel  ini  juga  mengidentifikasi  inovasi  dan  best practices  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  Ekonomi  Syariah  dalam  pembangunan  ekonomi.  Kesimpulan artikel  ini  merangkum  bahwa  transformasi  paradigma  pembangunan  ekonomi  melalui  pendekatan  Ekonomi Syariah mampu menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Kontribusi utama terletak pada  pemenuhan  keadilan  ekonomi,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  keberlanjutan  lingkungan.  Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan dan arah baru bagi pemikiran pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berdaya tahan.
Kata  kunci :  ekonomi  syariah;  masa  depan  berkelanjutan;  paradigma  pembangunan;  transformasi  ekonomi; perspektif islam.

## ABSTRACT
This article illustrates a paradigm shift in economic development through the lens of Islamic Economics, with a specific  focus  on  sustainable  development.  The  background  involves  a  profound  understanding  of  global economic challenges and the necessity to construct a sustainable development foundation from the perspective of Islamic economic values. The research aims to analyze the contribution of Islamic Economics in addressing economic imbalances, poverty alleviation, and community empowerment. The research methodology entails an in-depth  literature  review  and  a  critical  analysis  of  existing  development  models.  The  findings  of  this  study indicate  that  the  implementation  of  Islamic  Economic  concepts  has  the  potential  to  foster  more  inclusive  and sustainable economic growth. Factors such as distributive justice, community participation, and environmental sustainability  take  center  stage  in  shaping  Shariah-based  economic  policies.  In  this  context,  the  article  also identifies innovations and best practices in applying Islamic Economic principles to economic development. The conclusion of  this  article  summarizes  that the  transformation of the economic  development  paradigm through the  Islamic  Economics  approach  can  create  a  robust  foundation  for  sustainable  development.  The  primary contributions  lie  in  achieving  economic  justice,  community  empowerment,  and  environmental  sustainability. Thus, this article makes a significant contribution by providing insights and a new direction for a more holistic and resilient approach to economic development.
Keywords  :  islamic  economy;  sustainable  future;  development  paradigm;  economic  transformation;  islamic perspective

## PENDAHULUAN
Transformasi  paradigma  pembangunan  ekonomi  menjadi  suatu  kebutuhan  mendesak  dalam menghadapi  kompleksitas  tantangan  ekonomi  global.  Pemahaman  mendalam  terhadap  nilai-nilai ekonomi  Islam  muncul  sebagai  kerangka  kerja  yang  signifikan  dalam  memandu  proses  transformasi
ini.  Dalam  konteks  ini,  perlu  diperhatikan  bahwa  ekonomi  global  menghadapi  ketidakseimbangan yang  semakin mencemaskan dan memerlukan pendekatan yang berbasis keadilan dan  keberlanjutan. Transformasi  paradigma  pembangunan  ekonomi  menjadi  suatu  kebutuhan  mendesak  mengingat kompleksitas  tantangan  ekonomi  global  yang  semakin  meningkat.  Dalam  rangka  menghadapi dinamika  yang  terus  berkembang  ini,  pemahaman  mendalam  terhadap  nilai-nilai  ekonomi  Islam muncul sebagai kerangka kerja yang signifikan untuk memandu proses transformasi ini.
Ekonomi  global  saat  ini  dihadapkan  pada  ketidakseimbangan  yang  semakin  mencemaskan. Fenomena  ini  mencakup  disparitas  ekonomi  antarnegara  dan  antarindividu,  ketidaksetaraan  akses terhadap  sumber  daya,  serta  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  perlunya  suatu pendekatan  yang  bukan  hanya  fokus  pada  peningkatan  ekonomi  semata,  melainkan  berbasis  pada prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan  menjadi  semakin  penting.  Dalam  konteks  ini,  pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ekonomi Islam menawarkan solusi yang holistik. Prinsip-prinsip seperti keadilan  distributif,  partisipasi  masyarakat,  dan  keberlanjutan  lingkungan  menjadi  landasan  untuk merancang paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga  menjadi  suatu  keharusan  untuk  mengatasi  tantangan  global  yang  semakin  kompleks  dan mendesak.  Dengan  merangkul  nilai-nilai  Ekonomi  Syariah,  diharapkan  transformasi  paradigma pembangunan  ekonomi  dapat  membawa  dampak  positif  yang  lebih  luas  dan  berkelanjutan, menciptakan landasan yang kuat untuk masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Karena itu,  pengintegrasian  nilai-nilai  ekonomi  Islam  dalam  proses  transformasi  ini  menjadi  kunci  untuk mengatasi  ketidakseimbangan  dan  mencapai  pembangunan  yang  seimbang,  inklusif,  dan berkelanjutan.  Pentingnya  menerapkan  paradigma  pembangunan  yang  berkelanjutan  melalui perspektif  Ekonomi  Syariah  telah  diakui  secara  luas  dalam  literatur  terkait.  Menurut  Hasan,  et  al. (2019),  pendekatan  ini  bukan  hanya  sebagai  alternatif,  tetapi  juga  sebagai  solusi  konkret  terhadap ketidakseimbangan ekonomi global. Begitu juga, penelitian Khan (2020) menyoroti kontribusi positif Ekonomi Syariah terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Secara keseluruhan, banyak yang berpendapat bahwa istilah "pembangunan" merupakan frasa netral  yang merujuk pada  suatu  konsep yang dipergunakan  untuk menggambarkan  upaya  dan proses peningkatan  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan,  seperti  ekonomi,  politik,  budaya,  dan  infrastruktur masyarakat.  Dalam  perspektif  ini,  pembangunan  diartikan  sebagai  perubahan  sosial,  dan  para penganut  pandangan  ini  memandang  bahwa  konsep  pembangunan  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  perlu penjelasan  tambahan.  Bagi  mereka  yang  mengikuti  pandangan  ini,  konsep  pembangunan  seringkali dikaitkan  dengan  model-model  tertentu,  seperti  pembangunan  berbasis  kapitalisme,  sosialisme, Indonesia,  dan  sejenisnya.  Dengan  demikian,  pembangunan  dianggap  sebagai  suatu  teori  sosial ekonomi yang bersifat umum. Pendekatan ini dominan dalam berbagai diskursus mengenai perubahan sosial,  dan  konsep  pembangunan  dianggap  sebagai  entitas  yang  dapat  didefinisikan  tanpa  perlu banyak penjelasan tambahan (Fakih, 2003).
Meningkatkan sektor ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan nasional yang  diinginkan.  Sektorekonomi  menjadi  fokus  utama  dan  sangat  penting  karena  erat  kaitannya dengan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Setiap  perencanaan  pembangunan  selalu  mengarah  pada penguatan  sektor  ekonomi  ini.  Keberhasilan  pembangunan  suatu  negara  dapat  diukur  melalui pencapaian berbagai target ekonomi. Parameter seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat  pengangguran,  tingkat  kemiskinan,  dan  keseimbangan  pembayaran  menjadi  indikator  yang digunakan  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  pembangunan  ekonomi (Baswir,  2009).  Implementasi pembangunan  ekonomi  harus  mempertimbangkan  kebangkitan  masyarakat  dengan  memperhatikan karakteristik lokal dan jenis pekerjaan yang dominan. Penerapan pendekatan industrialisasi yang lebih cenderung  kapitalis  sejauh  ini  lebih  menonjolkan  aspek  modal,  tanpa  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  ekonomi  yang  dijalankan  seharusnya mencerminkan potensi dan keahlian masyarakat (Primiana, 2009).
Sinkronisasi  kebijakan  menjadi  sangat  penting  mengingat  masih  ada  beberapa  isu  mendasar dalam  perekonomian  yang  belum  teratasi,  seperti  masalah  struktural  dalam  penyediaan  dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kesinambungan antara kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi fokus utama dalam mendukung pembentukan dasar ekonomi yang kokoh,  seiring  dengan  upaya  percepatan  pembangunan  infrastruktur  guna  meningkatkan  kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, perlu ditekankan koordinasi kebijakan moneter  dan  fiskal  untuk  menjaga  stabilitas  makroekonomi,  bersama  dengan  langkah-langkah  untuk
meningkatkan keterlibatan investor asing, dukungan perantaraan perbankan, dan pemperdalam sektor keuangan  domestik.  Penelitian  terus  dilakukan  oleh  perwakilan  Bank  Indonesia  di  berbagai  wilayah untuk  mengevaluasi  sektor-sektor  ekonomi  dan  komoditas  unggulan  melalui  Kajian  Ekonomi Regional (KER) dalam bentuk survey (Bank Indonesia, 2009).
Upaya dari segala sektor, termasuk pemerintah, industri, dan pelaku usaha, dilakukan dengan tujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Walaupun  demikian,  mencapai  tujuan  kesejahteraan ini tidak selalu merupakan perjalanan yang mudah. Tantangan dan hambatan pembangunan sering kali menjadi  penghalang  dalam  perjalanan  menuju  kesejahteraan,  sehingga  hasil  pembangunan  tidak merata  di  seluruh  segmen  masyarakat  (Nafik,  2009).  Kesenjangan  ekonomi  dan  rezeki  di  antara pelaku  ekonomi  dianggap  sebagai  bagian  dari  sunnatullah  atau  ketentuan  ilahi.  Dalam  konteks  ini, terbentuklah  mekanisme  ekonomi  yang,  dari  perspektif  agama,  mendorong  keberlanjutan  dengan memberikan  bantuan  dari  yang  berlebih  kepada  yang  kekurangan,  sehingga  kesenjangan  dapat menyempit meskipun tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Kolaborasi dan pertolongan antarindividu menjadi  kunci penting, di mana kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui keterlibatan aktif antara yang  memiliki  sumber  daya  lebih  dan  yang  membutuhkan.  Tujuan  pembangunan  di  negara-negara berkembang,  termasuk  Indonesia,  melibatkan  pencapaian  kesejahteraan,  pertumbuhan,  dan perkembangan  ekonomi.  Namun,  pembangunan  ekonomi  di  banyak  negara  berkembang  saat  ini terkendala,  terutama  karena  adopsi  konsep  kapitalisme  yang  berlebihan  (Chapra,  2000).  Oleh  sebab itu,  banyak  negara  kini  berhati-hati  dalam  mengadopsi  gagasan-gagasan  yang  berasal  dari  sistem kapitalisme.  Di  tengah  kegagalan  pembangunan  berbasis  kapitalisme,  muncul  alternatif  sistem ekonomi  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  ajaran  syari'ah  Islam.  Saat  krisis  ekonomi  melanda dunia,  lembaga-lembaga  ekonomi  di  negara-negara  berkembang  yang  mengadopsi  prinsip-prinsip syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan tumbuh. Meskipun nilai-nilai ekonomi Islam telah diakui dalam ajaran Islam, dalam kerangka ilmu ekonomi, konsep ini masih mengalami perkembangan untuk menjadi kajian yang mapan (Hamidi, 2003).
Dengan timbul dan berkembangnya pengetahuan ekonomi Islam, muncul opsi solusi terhadap isu-isu yang terkait dengan kegagalan sistem kapitalisme. Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi syari'ah Islam menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dalam aktivitas ekonomi, melibatkan keteraturan, kebenaran,  keteraturan,  dan  kedisiplinan.  Mengingat  permasalahan  yang  masih  terjadi  dalam  proses pembangunan dan belum mencapai  hasil optimal, penulis bertujuan  untuk mengeksplorasi  perspektif ekonomi  Islam  terhadap  proses  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  dalam  mengatasi  isu-isu  pembangunan  terutama  yang  terkait  dengan kemiskinan,  pengangguran,  dan  ketidakmerataan.  Berdasarkan  konteks  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  secara  kritis  menganalisis  kontribusi  Ekonomi  Syariah  dalam  mengubah  paradigma pembangunan  ekonomi  menuju  masa  depan  yang  berkelanjutan.  Dengan  melakukan  eksplorasi mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini berusaha menemukan solusi konkret terhadap  ketidakseimbangan  ekonomi  global,  dengan  fokus  pada  keadilan  distributif,  partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

## METODE
Metode  penelitian  ini  melibatkan  kajian  literatur  mendalam  dan  analisis  kritis  terhadap berbagai  model  pembangunan  yang  telah  diterapkan  (Sugiyono,  2014).  Pendekatan  ini  memberikan landasan  untuk  memahami  konsep-konsep  utama  dalam  Ekonomi  Syariah  dan  mengidentifikasi  cara implementasinya  dalam  pembangunan  ekonomi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  merinci  kontribusi prinsip-prinsip Ekonomi Syariah terhadap ketidakseimbangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan  masyarakat.  Demikian  pula,  tulisan  ini  meneliti  inovasi  dan  praktik  terbaik  dalam menerapkan  prinsip-prinsip  Ekonomi  Syariah  dalam  kerangka  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan.

## HASIL

## Ekonomi Pembangunan
Ilmu  ekonomi pembangunan,  sebagai cabang terapan dalam disiplin  ekonomi, muncul pasca Perang Dunia Kedua, dua  abad setelah  konsep dasar ilmu ekonomi pertama kali diperkenalkan pada tahun  1776  Masehi.  Fokus  utama  dari  ekonomi  pembangunan  adalah  memberikan  solusi  terhadap beragam  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  yang  baru  saja  merdeka,  terutama  mereka
yang  sedang  mengalami  proses  perkembangan  dan  menghadapi  tantangan  seperti  kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan. Tujuan dari ekonomi pembangunan adalah mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara yang efisien, tepat, dan menyeluruh. Berdasarkan sifat terapan dan urgensi dalam menangani permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang,  analisis ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai cabang  dari  ilmu  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh negara-negara  tersebut.  Dengan  melakukan  analisis  ini,  fokus  utamanya  adalah  menemukan  solusi- solusi  yang  dapat  mendukung  negara-negara  berkembang  dalam  membangun  ekonominya  dengan lebih efektif (Sukirno, 1985).
Menurut  para  ahli  dalam  konteks  ini,  ekonomi  pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  kajian yang  bertujuan  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  di  suatu  negara  berkembang,  dengan fokus utama pada penanggulangan permasalahan kritis seperti kemiskinan, pengangguran, dan upaya mencapai  pemerataan.  Seiring  dengan  waktu  yang  terus  berjalan,  pelaksanaan  pembangunan  di negara-negara berkembang menghasilkan berbagai model, metode, serta pola yang berbeda-beda, dan kemudian menjadi paradigma global dalam melaksanakan upaya pembangunan (Aedy, 2011). 1. Paradigma Pertumbuhan Maksimal ( Maximal Growth Paradigm )
Paradigma  ini  menekankan  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  secara  optimal  dengan mengandalkan  teknologi  dalam  investasi.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  merangsang  lapangan pekerjaan,  meningkatkan  produktivitas,  menaikkan  produksi  secara  efisien  serta  mendorong pertumbuhan  ekonomi  secara  menyeluruh.  Indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  dan merencanakan  pertumbuhan  melalui Gross  National  Product (GNP/  Produk  Nasional  Bruto). Paradigma ini mengusung pendekatan Trickle Down Effect (TDE), di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan menghasilkan pemerataan ekonomi. Namun, pada perkembangannya,  harapan  negara-negara  yang  mengadopsi  paradigma  ini  terhadap  konsep tetesan ke bawah tidak terpenuhi. Sebaliknya, paradigma ini justru memperdalam ketidaksetaraan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dengan kata lain, walaupun paradigma ini berhasil dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berhasil mencapai tingkat pemerataan yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  seharusnya  tidak  hanya  berfokus  pada  peningkatan produktivitas,  melainkan  juga  pada  penanggulangan  masalah  antar  kelompok  karena ketidaksetaraan.
2. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan ( Distribution with Growth Paradigm )
Paradigma  ini  menitikberatkan  pada  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang  dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan paradigma pertumbuhan ekonomi semata, paradigma ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok sosial. Fokusnya  bukan  hanya  pada  peningkatan  produk  domestik  bruto  (PDB)  secara  keseluruhan, melainkan  juga  pada  distribusi  hasil  pertumbuhan  yang  adil  di  antara  semua  warga  negara. Paradigma ini menganjurkan strategi pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara umum, tetapi juga mengurangi disparitas ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, distribusi pendapatan  dan  keadilan  sosial  menjadi  aspek  kunci  dalam  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan.
3. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok ( Basic Needs Approach )
Menekankan  perlunya  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  sebagai  fokus  utama  dalam pembangunan  ekonomi.  Paradigma  ini  mengidentifikasi  kebutuhan  esensial  seperti  pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sebagai prioritas utama yang harus dipenuhi oleh suatu sistem  ekonomi.  Sebagai  alternatif  terhadap  pendekatan  yang  semata-mata  berorientasi  pada pertumbuhan ekonomi, pendekatan ini menilai keberhasilan pembangunan bukan hanya dari segi angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan mengutamakan aspek kebutuhan pokok, paradigma ini bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan taraf hidup mereka.
4. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Manusia ( Human Development Paradigm )
Paradigma Pembangunan Manusia ( Human Development Paradigm ) merupakan suatu pendekatan pembangunan  yang  menempatkan  manusia  sebagai  pusat  perhatian.  Paradigma  ini  menekankan bahwa  pembangunan  sejatinya  harus  diukur  dan  dinilai  berdasarkan  peningkatan  kesejahteraan manusia secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan parameter ekonomi semata seperti produk
domestik  bruto  (PDB).  Dalam  konteks  ini,  paradigma  pembangunan  manusia  menitikberatkan pada indikator-indikator seperti pendidikan, kesehatan, harapan hidup, dan standar hidup sebagai penentu  kemajuan  suatu  masyarakat.  Peningkatan  dalam  aspek-aspek  tersebut  dianggap  sebagai ukuran  keberhasilan  pembangunan,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  lebih berdaya,  berpendidikan,  dan  sehat  secara  holistik.  Dalam  paradigma  ini,  peran  manusia  bukan hanya sebagai objek pembangunan  yang membutuhkan kesejahteraan materi, tetapi juga  sebagai subjek  yang  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pembangunan.  Dengan  fokus  pada  pengembangan potensi  manusia,  paradigma  ini  menciptakan  landasan  untuk  mencapai  kemajuan  yang berkelanjutan dan inklusif di semua lapisan masyarakat.
5. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Paradigm )
Paradigma  ini  merujuk  pada  pendekatan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi  mendatang  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri.  Paradigma  ini  menekankan  pentingnya  mencapai keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi,  keberlanjutan  lingkungan,  dan  keadilan  sosial. Dalam  konteks  ini,  pembangunan  berkelanjutan  diarahkan  pada  upaya  menjaga  keseimbangan antara  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Fokusnya  bukan  hanya  pada  pencapaian pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat,  tetapi  juga  pada  pelestarian  sumber  daya  alam,  pengurangan jejak  ekologis,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Paradigma  ini  mengakui  bahwa  lingkungan  yang sehat  dan  berkelanjutan  adalah  prasyarat  untuk  kesejahteraan  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu, pembangunan  berkelanjutan  mempertimbangkan  dampak  ekonomi  dan  sosial  dari  kebijakan  dan tindakan  saat  ini  terhadap  lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Pendekatan  ini  mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pembangunan yang adil  secara  sosial.  Keselarasan  antara  kebutuhan  manusia  dan  keseimbangan  ekosistem  menjadi inti dari paradigma pembangunan berkelanjutan, dengan harapan dapat menciptakan masa  depan yang lebih berkelanjutan dan seimbang bagi semua pihak (Heilbroner, 1982). Walaupun gagasan- gagasan  yang  terdapat  dalam  paradigma  ini  belum  sepenuhnya  diuji,  namun  paradigma  ini menghasilkan pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Apabila  manusia  berkeinginan  mencapai  kesejahteraan,  mereka  perlu  memperhatikan keseimbangan  ekologi  dan  ekosistem.  Paradigma  ini  berharap  agar  masa  depan  bumi  tidak terganggu  akibat  penyalahgunaan  manusia  terhadap  fasilitas  yang  dimilikinya.  Jika  efisiensi dianggap sebagai konsep ekonomi dan keadilan ekonomi dipahami sebagai konsep ekonomi yang berbasis  etika,  maka  konsep  keberlanjutan  (sustainable)  merupakan  hasil  gabungan  dari  faktor- faktor ekonomi, fisik, sosial, dan politik. Pembangunan berkelanjutan adalah jenis pembangunan yang memberikan manfaat secara adil dan merata  kepada  seluruh anggota masyarakat, termasuk bagi generasi yang akan datang (Mubyarto, 2000).
6. Paradigma Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ( General Public Participation Paradigm ) Paradigma ini) mengacu pada pendekatan pembangunan  yang menekankan peran serta aktif dan langsung  dari  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  proyek-proyek pembangunan. Paradigma ini memandang masyarakat sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal,  kebutuhan,  dan  aspirasi  yang  dapat  memberikan  kontribusi  berharga  dalam  perencanaan dan  implementasi  pembangunan.  Dalam  konteks  ini,  partisipasi  masyarakat  bukan  hanya dianggap  sebagai  elemen  pelengkap,  melainkan  sebagai  prinsip  inti  yang  dapat  meningkatkan kualitas  dan  keberlanjutan  pembangunan.  Paradigma  ini  menekankan  inklusivitas,  transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, dengan  harapan dapat menciptakan  kebijakan dan proyek-proyek  yang  lebih  relevan  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Paradigma  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  menyoroti  pentingnya  dialog  antara  pemerintah,  sektor  swasta, dan  masyarakat  sipil  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Melalui  keterlibatan  aktif  masyarakat, paradigma  ini  berusaha  mengatasi  ketidaksetaraan,  konflik,  dan  ketidakpuasan  yang  mungkin muncul  akibat  ketidakpartisan  atau  ketidakterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan. Pentingnya paradigma ini terletak pada pengakuan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur  dari  aspek  kuantitatif  semata,  tetapi  juga  dari  dampak  positif  yang  dirasakan  oleh masyarakat  secara  langsung.  Dengan  mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat,  paradigma  ini bertujuan  untuk  mencapai  pembangunan  yang  lebih  berkelanjutan,  inklusif,  dan  sesuai  dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dilibatkan. (Prasetyantoko, 2001).
7. Paradigma Pembangunan Mandiri ( Self-Reliant Paradigm )
Paradigma  Pembangunan  Mandiri  (Self-Reliant  Paradigm)  merujuk  pada  pendekatan pembangunan  yang  menekankan  kemandirian  suatu  komunitas  atau  negara  dalam  mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Paradigma ini menitikberatkan pada kemampuan suatu entitas untuk mengembangkan  sumber  daya  dan  potensinya  sendiri  tanpa  terlalu  bergantung  pada  bantuan eksternal  atau  ketergantungan  yang  berlebihan.  Dalam  konteks  ini,  paradigma  pembangunan mandiri  menggarisbawahi  pentingnya  pemberdayaan  lokal,  pengembangan  keterampilan,  dan optimalisasi sumber daya yang ada. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kemajuan yang berkelanjutan  hanya  dapat  dicapai  ketika  suatu  entitas  memiliki  kontrol  dan  keberlanjutan  atas inisiatif  dan  kebijakan  pembangunan  mereka.  Paradigma  ini  menolak  orientasi  yang  terlalu terpusat  pada  bantuan  luar  dan  lebih  menekankan  pada  pemahaman  dan  pemanfaatan  potensi lokal  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Dengan  memotivasi  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  proses  pembangunan,  paradigma  ini  berusaha  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung kemandirian  dan  keberlanjutan.  Pendekatan  pembangunan  mandiri  juga  mengakui  bahwa  setiap entitas  memiliki  konteks  uniknya  sendiri,  dan  oleh  karena  itu,  strategi  pembangunan  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  lokal.  Paradigma  ini  menempatkan  tanggung  jawab utama  pada  masyarakat  setempat  untuk  mengarahkan  dan  mengelola  inisiatif  pembangunan mereka  sendiri,  dengan  dukungan  yang  bersifat  kolaboratif  dari  pemerintah,  organisasi masyarakat,  dan  sektor  swasta.  Dengan  demikian,  paradigma  pembangunan  mandiri  bertujuan untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan, relevan, dan sesuai dengan konteks lokal yang bersangkutan (Rudianto, 1985).
8. Paradigma Syari’ah ( Sharia Paradigm ) Paradigma  Syari'ah ( Sharia Paradigm ) merujuk pada pendekatan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Paradigma ini menempatkan nilai-nilai dan ajaran syariah  sebagai  landasan  utama  dalam  merancang  dan  melaksanakan  kebijakan  pembangunan, termasuk  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Dalam  konteks  ekonomi,  paradigma  Syari'ah menekankan  prinsip  keadilan,  keberlanjutan,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  Islam  dalam  setiap transaksi  ekonomi.  Sistem  keuangan  Syari'ah,  yang  melibatkan  prinsip  keuntungan  yang  adil, larangan  riba  (bunga),  dan  investasi  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam,  menjadi  bagian  integral dari  paradigma  ini.  Pada  tingkat  sosial,  paradigma  ini  mendorong  nilai-nilai  moral  dan  etika Islam, termasuk keadilan sosial, persamaan hak, dan solidaritas masyarakat. Dalam aspek politik, paradigma  Syari'ah  menuntut  penerapan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  penyelenggaraan negara  dan  sistem  pemerintahan.  Pentingnya  paradigma  Syari'ah  terletak  pada  keyakinan  bahwa penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil,  harmonis,  dan  berkelanjutan.  Meskipun  implementasinya  dapat  bervariasi  di  berbagai negara, tergantung pada interpretasi dan konteks lokal, paradigma Syari'ah memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Ekonomi Islam
Kegiatan ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks madzab ekonomi Islam, merujuk pada suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip- prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini mencakup pandangan dan nilai-nilai Islam dalam mengatur aspek-aspek ekonomi, keuangan, dan bisnis. Beberapa pandangan mengenai definisi ekonomi Islam mencakup:
1. Islam mencerminkan cara pengaturan aspek perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh madzab ini. Hal ini melibatkan kehati-hatian dalam pemikiran, memperhitungkan aspek moral Islam dan prinsip-prinsip keilmuan ekonomi, serta mempertimbangkan sejarah yang relevan terkait permasalahan ekonomi dan catatan sejarah umat manusia.
2. Ekonomi Islam diartikan sebagai rangkaian prinsip dasar ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan  as-Sunnah.  Prinsip-prinsip  ini  menjadi  dasar  bagi  struktur  ekonomi  yang  disusun  sesuai dengan konteks lingkungan dan periode waktu tertentu.
3. Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pengelolaannya berdasarkan pada prinsip serta strategi  ekonomi Islam.  Ilmu ini mencakup panduan  yang  berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan dasar.
Definisi  tersebut  menggambarkan  karakteristik  berbeda  yang  signifikan  dengan  perspektif aliran  ekonomi  yang  pernah  ada  sebelumnya.  Karakteristik  dan  aspek  dasar  yang  menjadi  pembeda melibatkan (Abu Saud, 1991):
1. Ekonomi Islam dianggap sebagai unit satuan integral dari proses mekanisme secara menyeluruh. Islam  secara  komprehensif,  menyajikan  pandangan  yang  kompleks,  faktual,  dan  multidimensi untuk  memberikan  pedoman  bagi  kehidupan  makhluknya,  termasuk  dalam  konteks  kehidupan ekonomi.  Tingkat  nilai-nilai  Islam  melebihi  agama-agama  lain,  melibatkan  aspek  hukum, regulasi, etika, dan norma perilaku. Oleh karena itu, tidak adil jika petunjuk hidup ini dipisahkan menjadi komponen-komponen terpisah.
a. Transaksi  ekonomi  dalam  Islam  dicirikan  oleh  konsep  pengabdian.  Setiap  tindakan  yang dilakukan  oleh  seorang  Muslim,  baik  dalam  konteks  ekonomi  maupun  di  luar  itu,  dapat menjadi bentuk ibadah yang berpotensi mendatangkan pahala, asalkan dilakukan dengan niat mencari keridhoan Allah Swt.
b. Kegiatan  ekonomi  dalam  Islam  dianggap  memiliki  nilai  yang  mulia.  Dua  madzab  ekonomi sebelumnya  cenderung  menuju  orientasi  materialisme,  yang  berdampak  pada  persaingan, monopolisasi  pasar,  dan  konflik,  termasuk  kontribusi  terhadap  perang  dunia.  Sebaliknya, madzab ekonomi Islam selalu menekankan kerjasama dan pembagian hasil dalam setiap aspek kegiatan ekonominya dengan semangat saling tolong-menolong dengan mendorong sifat yang luhur.
c. Pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  dalam  Islam  dianggap  sebagai  bentuk  pengawasan  yang autentik  dan  mendapat  posisi  yang  sangat  penting.  Penyelewengan  dalam  kegiatan  ekonomi sering  kali  disebabkan  oleh  kurangnya  pengawasan  yang  hanya  bergantung  pada  kontrol negara.  Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  pengawasan  dilakukan  melalui  hati  nurani  yang terbina  atas  keyakinan  akan  keberadaan  Allah  Swt  dan  pertanggungjawaban  di  hari  akhirat. Seorang  Muslim  menyadari  bahwa  ia  tidak  dapat  menghindar  dari  pengawasan  Allah  Swt, bahkan  jika  mampu  menghindari  pengawasan  dari  pihak  berwenang  manusia.  Jenis pengawasan  ini  diyakini  dapat  memastikan  perilaku  masyarakat  yang  etis  dan  mengurangi pelanggaran dalam kegiatan ekonomi (Al Maududi, 1985).
2. Pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  dalam  Islam  dianggap  sebagai  bentuk  pengawasan yang  otentik  dan  mendapatkan  posisi  yang  sangat  penting.  Penyelewengan  dalam  kegiatan ekonomi  sering  kali  disebabkan  oleh  kurangnya  pengawasan  yang  hanya  mengandalkan  kontrol negara.  Dalam  konteks  ekonomi  Islam,  pengawasan  dilakukan  melalui  hati  nurani  yang  terbina atas  keyakinan  akan  keberadaan  Allah  Swt  dan  pertanggungjawaban  di  hari  akhirat.  Seorang Muslim  menyadari  bahwa  ia  tidak  bisa  terlepas  dari  pengawasan  Allah  Swt,  bahkan  jika  dapat menghindari  pengawasan  dari  pihak  berwenang  manusia.  Jenis  pengawasan  ini  diyakini  dapat menjamin  perilaku  masyarakat  yang  bermoral  dan  mengurangi  pelanggaran  dalam  kegiatan ekonomi  (Anggara,  2023).  Dengan  istilah  lain,  visi  ekonomi  Islam  tidak  melibatkan  terciptanya persaingan,  monopoli,  atau  egoisme  yang  mengumpulkan  kekayaan  dunia  secara  eksklusif  dan menahan  pemberiannya  kepada  orang  lain,  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  sistem  ekonomi buatan  manusia.  Prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  mengakui  pentingnya  kekayaan,  kesejahteraan hidup, dan manfaat hidup untuk seluruh masyarakat, didukung oleh niat pelaksanaan hak khilafah dan ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diuraikan di atas  mencerminkan  adanya  integrasi  antara  unsur  materi  dan  spiritual,  unsur  dunia  dan  akhirat, serta  unsur  individu  dan  masyarakat.  Keseimbangan  antara  elemen-elemen  ini  diyakini  akan berdampak positif pada pencapaian tujuan individu dan masyarakat.

## Basis Pembangunan Ekonomi Islam
Basis pembangunan ekonomi Islam terletak pada prinsip-prinsip yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, menjadi panduan utama dalam membentuk struktur ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan moral, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Integrasi antara unsur material dan spiritual, serta keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, menjadi dasar bagi keberhasilan individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan mereka.
Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi diarahkan oleh prinsip-prinsip syari'ah, yang mencakup aspek hukum, etika, dan norma perilaku. Nilai-nilai ini membentuk dasar ekonomi yang
adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan pandangan Islam tentang keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya ekonomi diatur dengan memperhatikan hak-hak individu, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan.  Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonomi menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama. Dengan demikian, basis pembangunan ekonomi Islam mencakup implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi, dengan tujuan memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat dan mencapai kesejahteraan holistik (Smith, 2022) .
Tabel 1 Pembangunan Berbasis Ekonomi Islam Berdasarkan Komponen Pembangunan No Komponen Pembangunan Deskripsi 1 Tujuan Pembangunan Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat dengan merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. 2 Fokus Pembangunan Pemberdayaan manusia secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, mental attitudes, dan kebutuhan jasmani serta rohaniah. 3 Prinsip-prinsip Utama Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keselarasan unsur materi dan spiritual, serta keberlanjutan (sustainability) dalam perspektif Islam. 4 Target Pembangunan Membangun masyarakat yang memandang kemaslahatan dunia dan akhirat, diwujudkan melalui lima perilaku yang diperintahkan (Wajib). 5 Sumber Daya Penggunaan sumber daya alam dan manusia yang berkelanjutan, dengan penekanan pada tanggung jawab sosial dan ekologis. 6 Inklusivitas Memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ikut serta dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. 7 Pengawasan Pengawasan yang berasal dari hati nurani, didasarkan pada keyakinan akan keberadaan Allah Swt dan pertanggungjawaban di hari akhirat. 8 Metode Pelaksanaan Implementasi ajaran syari'ah dalam regulasi ekonomi, perundang-
undangan, dan tata kelola ekonomi secara umum.
Sumber: Ashur (2006), Chapra (2014), Khan (1995), Rosly & Sanusi (1999) dan Siddiqi (2006).
Fokus utama dalam ekonomi Islam adalah pembangunan manusia secara keseluruhan. Dengan kata  lain,  pembangunan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemajuan  ekonomi  masyarakat, melainkan  juga  untuk  membangun  sikap  mental  (mental  attitudes).  Pembangunan  ini  tidak  hanya terkait  dengan  kebutuhan  fisik,  melainkan  juga  mencakup  kebutuhan  rohaniah.  Pembangunan kebutuhan rohaniah ini secara alamiah akan mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi bagi setiap  individu  untuk  membangun  dirinya  sendiri  serta  berpartisipasi  dalam  membangun  bangsa  dan umat manusia.
Membangun  masyarakat  dan  umat  manusia  dalam  suatu  bangsa  harus  senantiasa memperhatikan  kemaslahatan  baik  di  dunia  maupun  akhirat,  dengan  merujuk  pada  prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diarahkan melalui lima bentuk perbuatan konstruktif. Perbuatan yang dimaksud dalam membangun ekonomi Islam disini mencakup (Smith & Rahman, 2020).
1. Perbuatan  yang  Diperintahkan  (Wajib).  Bangsa  dan  umat  manusia  diwajibkan  untuk melaksanakan  kegiatan  yang  diamanahkan,  khususnya  dalam  aspek  ekonomi.  Tidak  mematuhi perintah ini akan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan di akhirat dengan adanya sanksi yang diberlakukan.
2. Perbuatan  yang  Dianjurkan  (Sunnah).  Selain  dari  yang  diwajibkan,  terdapat  perilaku  yang dianjurkan  untuk  dilakukan.  Penerapan  perilaku  ini  akan  membawa  manfaat  di  dunia  dan mendapatkan keberkahan di akhirat.
3. Perbuatan  yang  Dibolehkan  (Mubah).  Terdapat  kebebasan  untuk  melakukan  beberapa  tindakan yang  tidak  diatur  oleh  ketentuan  hukum  tertentu.  Meskipun  dibolehkan,  tetapi  tetap  harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral.
4. Perbuatan  yang  Dilarang  (Haram).  Sebaliknya,  terdapat  perilaku  yang  dilarang  dalam  ekonomi Islam. Melanggar larangan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan di dunia dan akhirat.
5. Perbuatan yang Makruh. Ada tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari karena dapat membawa dampak negatif. Meskipun tidak diharamkan, tetapi dianjurkan untuk dihindari.
Dengan  mengikuti  lima  bentuk  perbuatan  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  membangun ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebagaimana berikut (Hasan, M., 2019).

## Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah
Tabel 2.

## Pembangunan Berbasis Ekonomi Islam Berdasarkan Berdasarkan Bentuk Perbuatan
No Bentuk Perbuatan Deskripsi 1 Perbuatan yang Diperintahkan (Wajib) Bangsa dan umat manusia diwajibkan untuk menjalankan kegiatan yang diperintahkan, terutama dalam bidang perekonomian. Tidak melaksanakan perintah ini akan berdampak pada kehidupan di akhirat dengan sanksi yang diberikan. 2 Perbuatan yang Dianjurkan (Sunnah) Selain dari yang diwajibkan, terdapat perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan. Penerapan perilaku ini akan membawa manfaat di dunia dan mendapatkan keberkahan di akhirat. 3 Perbuatan yang Dibolehkan (Mubah) Terdapat kebebasan untuk melakukan beberapa tindakan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum tertentu. Meskipun dibolehkan, tetapi tetap harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. 4 Perbuatan yang Dilarang (Haram) Sebaliknya, terdapat perilaku yang dilarang dalam ekonomi Islam. Melanggar larangan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan di dunia dan akhirat. 5 Perbuatan yang Makruh Ada tindakan-tindakan yang sebaiknya dihindari karena dapat membawa dampak negatif. Meskipun tidak diharamkan, tetapi dianjurkan untuk dihindari.
Sumber: Ashur (2006), Chapra (1992) dan Siddiqi (2008)
Dalam  pembangunan  berbasis  ekonomi  Islam  melibatkan  lima  bentuk  perilaku  yang membimbing  masyarakat  untuk  membangun  kehidupan  ekonomi  yang  sesuai  dengan  syariat  dan unsur nilai dalam Islam. Perbuatan yang menjadi wajib sebagai fondasi utama, mengingat kewajiban pelaksanaannya  dengan  ancaman  sanksi  di  akhirat.  Sementara  perilaku  yang  dianjurkan  (Sunnah) memberikan  panduan  tambahan  untuk  mencapai  keberkahan  (Hasan  &  Khan,  2018).  Perilaku  yang dibolehkan  (Mubah)  memberikan  kebebasan  aksi  dengan  tanggung  jawab  etika,  sementara  perilaku yang dilarang (Haram) memberikan batasan tegas untuk mencegah dampak negatif. Terakhir, perilaku yang makruh memberikan peringatan terhadap tindakan yang sebaiknya dihindari.

## SIMPULAN
Dalam mengejar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, transformasi paradigma menjadi krusial,  khususnya  melalui  lensa  ekonomi  syariah.  Artikel  ini  menggambarkan  evolusi  pemikiran pembangunan  ekonomi  dari  paradigma  pertumbuhan  maksimal  hingga  paradigma  pembangunan berkelanjutan.  Paradigma  pertumbuhan  maksimal,  meskipun  berhasil  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  seringkali  gagal  dalam  mewujudkan  pemerataan  dan  memunculkan  ketidaksetaraan. Sebaliknya,  paradigma  pertumbuhan  dengan  pemerataan  mengalami  hambatan,  terutama  dalam pengelolaan  sumber  daya  manusia  dan  penanggulangan  korupsi.  Kemudian,  pendekatan  kebutuhan pokok,  meskipun  mengarah  ke  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  dapat  terbentur  oleh  keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Paradigma pembangunan berkelanjutan, yang muncul  seiring  kesadaran  terhadap  keterbatasan  sumber  daya  alam,  menyoroti  pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, tantangan implementasi dan pengukuran keberlanjutan perlu diatasi.  Dalam  kerangka  ini,  paradigma  partisipasi  masyarakat  menekankan  peran  aktif  masyarakat dalam  setiap  tahap  pembangunan,  sambil  mengatasi  kendala  pembusukan  yang  mungkin  timbul. Terakhir,  paradigma  pembangunan  mandiri  menyoroti  arti  kemandirian  dalam  pengembangan teknologi  dan  kebijakan  nasional.  Artikel  ini  menggambarkan  bahwa  paradigma  ekonomi  syariah muncul  sebagai  alternatif  yang  menarik,  mengedepankan  nilai-nilai  moral,  keseimbangan  antara individu  dan  masyarakat,  serta  fokus  pada  keberlanjutan  dalam  segala  aspek  pembangunan.  Dengan menggali  potensi  konsep  ini,  artikel  ini  mendorong  refleksi  mendalam  terkait  pemilihan  paradigma yang  dapat  membimbing  pembangunan  ekonomi  menuju  masa  depan  yang  lebih  berkelanjutan  dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Saud, M. 1991, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press. Aedy, H. 2011, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Al Maududi, A. A., 1985, Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam, terj. Adnam Syamni . Jakarta: Media Dakwah.
Anggara, W., Shawab, N., Majid, M. S. A., & Harahap, I., 2023, Economic Stability in Islamic View: Approach  to  Controlling  Inflation, International  Journal  of  Science,  Technology  & Management , 4(5), 1366–1372.
Bank  Indonesia.  2009, Executive  Summary:  Enhancing  Resilience,  Propelling  the  Momentum  of National Economic Recovery . Jakarta. Bawir, R. 2009, Manifesto EkonomiKerakyatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Chapra,  U.  M.,  1992. Islam  and  Economic  Development:  A  Review  of  Experience. Islamic Development Bank.
Chapra, U. M., 2000. Islam dan Tantangan Ekonomi . Jakarta: Gema Insani Press. Chapra, U. M., 2014. What Is Islamic Economics? . Islamic Foundation. Hamidi, M. L. 2003, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah . Jakarta: Senayan Abadi Publising.
Hasan, M., et al. 2019, Islamic Finance: An Alternative and Ethical Solution to the Global Financial Crisis, International  Journal  of  Economics,  Commerce  and  Management  (IJECM) ,  7(3),  1– 10.
Hasan, M. S., & Khan, A. R., 2018, Falah: Islamic Development Paradigm . XYZ Publishers. Heilbroner, R. L. 1982, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi . Jakarta: Ghalia Indonesia. Ibn Ashur, M. T., 2006. Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah . Dar al-Nafaes. Ibn Ashur, M. T., 2006. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
Khan, M. F. 1995. Towards a Just Monetary System . Islamic Foundation.
Khan, A. 2020, Islamic Economics and Finance: A Catalyst for Poverty Alleviation and Community Empowerment., Journal of Islamic Economics, Banking and Finance , 16(4), 789–802. Mansour  Fakih.  2003, The  Collapse  of  Development  Theory  and  Globalization .  Yogyakarta:  Insist Press and Pustaka Pelajar.
Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Nafik  HR,  M.  2009, Benarkah  Bunga  Haram ?  Perbandingan  Sistem  Bunga  dengan  Bagi  Hasil  & Dampaknya pada Perekonomian . Surabaya: Amanah Pustaka. Prasetyantoko,  A.  2001, Arsitektur  Baru  Ekonomi  Global,  Belajar  dari  Keruntuhan  Ekonomi  Asia Tenggara . Jakarta: PT. Elex Komputindo. Primiana, I. 2009, Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan dalam Menumbuhkan UMKM dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri . Bandung: Alfabeta. Rosly, S. A., & Sanusi, N. A. 1999. The Philosophy and Practice of Islamic Economics and Finance . Pelanduk Publications.
Rudianto, D. 1985, Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indoensia . Jakarta: Golden Terayon.
Siddiqi, M. N. 2006. Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art . Islamic Research and Training Institute. Siddiqi,  M.  N.  2008. Islamic  Banking  and  Finance  in  Theory  and  Practice. Islamic  Research  and Training Institute (IRTI).
Smith,  J.  A.,  &  Rahman,  M.  S.  2020,  Economic  Development  Strategies  in  Islamic  Paradigm:  A Systematic Literature Review, Islamic Economics Journal , 12(3), 45–62.
Smith,  J.  A.  2022,  Paradigma  Pembangunan  Negara  Berkembang  Berorientasi  Falah:  Sebuah Tinjauan Sistematis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 10(3), 123–145. Sugiyono,  2014, Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sukirno,  S.  1985, Ekonomi  Pembangunan,  Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijaksanaan .  Jakarta: Bima Grafika.