Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PERTANAHAN TERKAIT SERTIPIKAT ELEKTRONIK
Nurul Farahzita 1 , Fransiscus Xaverius Arsin 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia nurulfarahzita@gmail.com 1
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
The issuance of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of  the  National  Land  Agency  (ATR/BPN)  Number  1  of  2021  concerning  Electronic Certificates  as  a  form  of  digital  transformation  of  land  services  resulted  in  changes  in  the pattern  of  land  services  carried  out  by  Land  Deed  Making  Officials  (PPAT)  as  public officials. in the land sector. With these changes, a PPAT is required to be able to develop and master  the  procedures  for  digital  land  services,  this  also  poses  several  obstacles  in  its implementation.  This  study  aims  to  make  a  PPAT  know  the  role  and  procedures  for  digital land services to support its performance and be able to overcome problems that arise in the field  of  electronic  services.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  an  analytical descriptive  approach with data obtained through  observation, documentation and interviews with  sources.  The  results  of  this  study  indicate  that  PPAT  has  a  role  in  implementing  the digital transformation of land services in terms of educating the public about legal actions on certified  land,  using  biometric  record  technology  in  verifying  people,  preventing embezzlement or identity falsification, ensuring the suitability of certificates with information from Database and ensure the suitability of the subject of rights and the parties in the deed.
Keywords: Digital Transformation, Land Services, Land Deed Official
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: nurulfarahzita@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Berkembang  pesatnya  kemajuan  teknologi  mendorong  pertumbuhan  layanan  berbasis elektronik  yang memberikan kemudahan bagi penggunanya. Hal  ini sejalan dengan layanan pertanahan  yang  bertransformasi  secara  digital  sejak  tahun  2019  melalui  pemberlakuan layanan elektronik. 1
Kementrian  ATR/BPN  senantiasa  memberikan  pemahaman  atau  sosialisasi  terkait  sertipkat elektronik kepada seluruh pihak yang berkaitan erat dengan pengurusan sertipikat elektronik yakni  jajaran  internal  kementerian,  masyarakat  serta  mitra  Kementerian  ATR/BPN  seperti PPAT  dan  Notaris.  Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  mendukung  kelancaran implementasi sertipikat elektronik dalam masyarakat. 2
Sebagai  Mitra  Kementerian  ATR/BPN,  PPAT  memiliki  tugas  dan  kewenangannya  sendiri dalam  bidang  pertanahan  yakni  dalam  hal  pembuatan  akta  autentik  terkait  hak  atas  tanah dalam rangka pendaftaran pertama kali maupun peralihan. 3
Kewajiban  PPAT  sebelum  membuat  akta  autentik  adalah  melakukan  peninjauan  terkait kebenaran  data  sertipikat  di  Kantor  BPN  tempat  keberadaan  objek  tanah  sesuai  sertipikat supaya dapat diketahui apabila terdapat perubahan data terkait objek tanah terkait. 4
Dengan  adanya  transformasi  digital  dibidang  layanan  pertanahan,  layanan  pertanahan  yang dilakukan oleh PPAT berkembang melalui layanan elektronik. Hal ini menambah beban kerja PPAT  dikarenakan  PPAT  menjadi  garda  terdepan  dalam  melakukan  pemeriksaan  kesesuain data sebelum di unggah secara elektronik. Jika terdapat ketidaksesuaian data, oleh karenanya PPAT  wajib  menangguhkan  pengajuan  layanan  serta  membuat  pengajuan  permintaan perubahan  data  ke  kantor  BPN  menggunakan  sistem  yang  akan  membuat  kinerja  PPAT menjadi tidak efektif.
Tujuan  dari  penulisan  ini  ialah  untuk  mengetahui  peran  PPAT  dalam mengiplementasikan  pelaksanaan  tugas  jabatannya  di  bidang  pertanahan  seiring  dengan transformasi  digital  layanan  pertanahan  elektronik  serta  kendala  yang  dihadapi  berkaitan dengan  penggunaan  sistem  layanan  pertanahan  elektronik  tersebut  guna  membantu  PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.
Terdapat  beberapa  kajian  yang  berhubungan  erat  dengan  peran  PPAT  dan  layanan pertanahan. Diantaranya adalah “Peran PPAT selaku pengguna layanan pengecekan sertipikat secara elektronik sebagai upaya perlindungan bagi para pihak yang melakukan peralihan hak milik” 5 oleh  Alya  Shahira  dimana  yang  menjadi  perbedaan  dengan  penulisan  ini  adalah kajian yang dimuat dalam penulisan tersebut memiliki fokus pembahasan terkait peran PPAT sebagai  pengguna  layanan  pengecekan  sedangkan  penulisan  ini  mencakup  seluruh  layanan pertanahan secara elektronik.
Kajian  lainnya  yang  berkaitan  dengan  peran  PPAT  dalam  layanan  pertanahan  secara digital  adalah  “Implementasi  transformasi  digital  kementerian  agrarian  untuk  peningkatan
1 Yulia Jaya Nirmawai, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS) Kementerian ATR/BPN, newsletter atr- bpn edisi 69 Maret 2021 , hlm. 2.
2 Suyus Windayana, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN, newsletter atr-bpn edisi 69 Maret 2021 , hlm. 3.
3 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah, PP No. 24 Tahun 2016, Ps. 1 angka 1.
4 Nuruddin,  “ Urgensi  Penetapan  Limitasi  Waktu  Pemeriksaan  Kesesuaian  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah di  Kantor  Pertanahan  Sebelum  Pembuatan  Akta  Oleh  PPAT, ”  Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas Hukum, (2016) http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2079.
5 Alya  Shafira,  “Peran  PPAT  selaku  pengguna  layanan  pengecekan  sertipikat  secara  elektronik  sebagai  upaya perlindungan  bagi  para  pihak  yang  melakukan  peralihan  hak  milik,” Jurnal  Indonesian  Notary  3, no.2 (2021): 407-426, http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1530.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelayanan  publik” 6 oleh  Ahmad  Munawaruzaman  yang  membedakan  dengan  penulisan  ini adalah  adanya  pembahasan  dalam  jurnal  tersebut  menitikberatkan  kepada  kementerian agrarian  sebagai  subjek  utama  penelitian  sedangkan  penulisan  jurnal  ini  memiliki  subjek penelitian profesi jabatan PPAT dalam implementasi transformasi digital.
Kajian jurnal selanjutnya adalah “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi  Kreditor  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah” 7 karya  Pandam  Nurwulan.  Yang  menjadi pembeda dengan penulisan ini ialah pembahasan materi yang terdapat dalam jurnal tersebut merupakan  materi  pelayanan  hak  tanggungan  elektronik  secara  khusus  sedangkan  yang menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  keseluruhan  pelayanan  pertanahan online  dan  terfokus  kepada  kinerja  PPAT  sebagai  salah  satu  bagian  dalam  pelayanan pertanahan.
Penelitian  ini  akan  membahas  terkait  transformasi  digital  layanan  pertanahan  sebagai wujud dari implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di bidang  pertanahan,  serta  menganalisa  peran  dan  kendala  PPAT  dalam  melaksanakan  tugas dan  jabatannya  selaku  mitra  Kementrian  ATR/BPN  dalam  melakukan  pelayanan  di  bidang pertanahan yang dilakukan secara digital.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  keualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan data deskriptif analitis dengan menelaah norma hukum  tertulis 8 ,  jenis  penelitian  hukum  normatif  empiris  untuk  mengkaji  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang-undangan)  dan  teknik  pengumpulan  data menggunakan  2  (dua)  macam  data  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  melalui  wawancara dengan  responden  serta  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka  dan  studi dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Digital Layanan Pertanahan
Transformasi  digital  menjadi  salah  satu  bentuk  kebijakan  Kementerian  ATR/BPN dalam  rangka  mewujudkan  modernisasi  pelayanan  di  bidang  pertanahan. 9 Landasan  hukum yang mendasari adanya transformasi digital tersebut adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008  tentang  ITE,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UUCK) serta Peraturan Menteri ART/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. 10 Awal  tahun  2020,  terdapat  4  (empat)  layanan  konvensional  yang  telah  diintegrasikan menjadi  layanan  elektronik,  yakni  Hak  Tanggungan  Elektronik  (HT-el),  Surat  Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Informasi Zona Nilai Tanah
6 Ahmad  Munawaruzaman,  “Implementasi  Transformasi  Digital  Kementerian  Agraria  Untuk  Peningkatan Pelayanan Publik” Jurnal Prosiding Senantias 1, no. 1 (2020): 589-598, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9038/5739.
7 Pandam Nurwulan, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” Jurnal JH Ius Quia Iustum 28 , no. 1 (2021): 183-202, http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM.
8 Sri  Mamudji, et  al.,Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum (Jakarta:Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
9 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  Sertipikat  Elektronik ,  PATR/BPN  No.  1  Tahun  2021, pertimbangan.
10 Dirjen  PHPT  Kementerian  ATR/BPN, “Sertipikat  Elektronik  Menuju  Pelayanan  pertanahan  Modern Berstandar Dunia,” pemaparan terkait sertipkat elektronik, https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf , diakses pada 17 Maret 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(ZNT).  Tujuan  dari  keempat  layanan  terkait  ialah  guna  memudahkan  masyarakat  dalam mendapatkan layanan pertanahan. 11
Pelaksanaan  pelayanan  pertanahan  harus  sesuai  dengan  asas-asas  pendaftaran  tanah yakni:
(1) “Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan pokok maupun prosedurnya mudah dipahami  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  terutama  para  pemegang  hak  atas tanah;
(2) Asas  aman  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;
(3) Asas  terjangkau  dimaksudkan  terjangkau  bagi  pihak  yang  memerlukan, khususnya untuk golongan ekonomi lemah;
(4) Asas  mutakhir  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam  pelaksanaannya dan  kesinam  bungan  dalam  pemeliharaan  datanya.  Data  yang  tersedia  harus menunjukan  keadaan  mutakhir.  Untuk  itu  diikuti  kewajiban  mendaftar  dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari;
(5) Asas  terbuka  dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui  atau  memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.” 12
Dengan  terbitnya  Permen  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertipikat Elektronik,  memperkuat  dasar  regulasi  keberlakuan  perubahan  sertipikat  fisik  menjadi sertipikat  digital  (sertipikat-el).  Hal  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi,  kepastian hokum serta perlindungan hukum bagi masyarakat serta menurunkan jumlah sengketa tanah di Indonesia. 13
Layanan Pertanahan Digital berupa sertipikat elektronik yang pengaturannya terdapat di Permen  ATR/BPN  No.5/2020  tersebut  memiliki  tujuan  guna  menjamin  terpenuhinya  asas- asas  kecepatan  dan  ketepatan  waktu,  keterbukaan,  serta  kemudahan  dan  terjangkau.  Selain pemenuhan  asas-asas  tersebut,  layanan  pertanahan  digital  diharapkan  mampu  untuk menunjang  peningkatan  pelayanan  di  bidang  pertanahan  khususnya  hak  tanggungan elektronik  secara  efektif  dan  efisien  yang  senantiasa  berinovasi  seiring  berkembangnya hukum dan teknologi informasi. 14
Sistem  komputerisasi  di  Kementerian  ATR/BPN  telah  ada  sejak  tahun  1997  yang dikenal dengan Land Office Computerization(LOC) yang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi  pertanahan,  meningkatkan  dan  mempercepat  pelayanan  dibidang  pertanahan, meningkatkan  kualitas  informasi  pertanahan,  mempermudah  pemeliharaan  data  pertanahan, menghemat space/storage untuk  penyimpanan  data-data  pertanahan  dalam  bentuk  digital ( paperless ),  meningkatkan  kemampuan  SDM  pertanahan  dibidang  teknologi  informatika/ komputer,  melakukan  standarisasi  data  dan  sistem  informasi  dalam  rangka  mempermudah pertukaran  informasi  pertanahan  serta  menciptakan  suatu  sistem  informasi  pertanahan yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan 6 kegiatan utama yang meliputi instalasi  perangkat  keras,  perangkat  lunak  sistem  operasi  dan  aplikasi  serta  jaringan  ( Local Area Network ), pelatihan bagi  sistem administrator, operator, manajemen dan kepala kantor selaku  pimpinan  tertinggi,  sosialisasi  bagi  kepala  kantor  dan  staf  pelaksana,  pendampingan
11 Kementerian ATR /BPN, newsletter atr-bpn edisi 69 Maret 2021 , hal. 1.
12 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenanda Media, 2019) hlm.17-18.
13 Kementerian ATR/BPN, newsletter atr-bpn edisi 69 Maret 2021 , hal. 1.
14 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik , PATR/BPN No. 5 Tahun 2020,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada  masa  implementasi,  konversi  data  tekstual  dan  spasial  dari  bentuk hardcopy menjadi digital, dukungan terhadap permasalahan sistem maupun aplikasi dari BPN Pusat. 15
Media  informasi  online  yang  merupakan  inovasi  dari  Kementrian  ATR/BPN  secara online adalah dengan adanya website resmi Kementerian ATR/BPN, www.bpn.go.id. Melalui website ini  disediakan  berbagai  fitur  serta  informasi  terkait  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi BPN  RI.  Terkait  dengan  layanan  pertanahan,  tersedia  2  fitur  layanan  informasi  yaitu informasi  tentang  jenis  layanan  pertanahan  beserta  persyaratan,  jangka  waktu,  alur  proses penyelesaiannya  dan  informasi  biaya  layanan  beserta  simulasinya,  serta  informasi  tentang berkas permohonan. 16
Sistem  layanan  umum/masyarakat  di  kantor  pertanahan  sudah  mengalami  beberapa perubahan yang inovatis diantaranya ialah:
(1) “Pelayanan  Larasita,  layanan  pertanahan  bergerak  (mobile  land  service)  yang bersifat pro aktif dengan hadirnya petugas BPN RI ke tengah-tengah masyarakat;
(2) One  Day  Service,  layanan  satu  hari  selesai  dibidang  pertanahan  yang dilaksanakan  pada  Loket  Pelayanan  Kantor  Pertanahan  maupun  mobil LARASITA.  Layanan  ini  dilaksanakan  untuk  jenis  pelayanan  yang  dapat diselesaikan  dalam  jangka  waktu  1  hari  (1-8  jam)  yang  dilaksanakan  pada  hari kerja.  layanan  pertanahan  One  Day  Service  antara  lain  Pengecekan  Sertipikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Pendaftaran Hak Milik Berdasarkan Surat Keputusan,  Peningkatan  Hak/Perubahan  Hak,  Peralihan  Hak,  Surat  Keterangan Pendaftaran  Tanah  (SKPT),  Perpanjangan  Hak  Tanpa  Ganti  Blanko,  Pencatatan Sita, Pencatatan Blokir;
(3) Quick Service, adalah layanan dibidang pertanahan yang dapat diselesaikan lebih cepat  dari  standar  waktu  yang  telah  ditentukan,  layanan  1-5  hari  kerja  dapat diselesaikan  dalam  waktu  2-8  jam  sehingga  dapat  ditunggu  oleh  pemohon layanan.  Layanan  ini  meliputi  penghapusan  Hak  Tanggungan  (Roya)  dengan persyaratan tertentu, perubahan HGB menjadi HM untuk luas tertentu, serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Disediakan Loket Khusus Quick Service yang  memudahkan  masyarakat/pemohon  layanan,  tidak  ada  penambahan  biaya untuk memperoleh layanan cepat atau Quick Service;
(4) Program  Layanan  Akhir  Pekan  atau  Weekend  Service,  adalah  pelayanan  di  luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau Hari Sabtu;
(5) Penggunaan  Sistem  GPS  CORS  ( Global  Positioning  System  Continuously Operating Reference Stations ) untuk mengukur luas bidang suatu tanah;
(6) Melakukan  monitor  pelayanan  secara  online  untuk  memantau  jalannya pelaksanaan pelayanan pertanahan, program kerja melalui pemanfaatan teknologi komunikasi  dan  informasi,  sebagai  pengembangan  dan  terobosan  dari  sistem monitoring manual yang telah dimiliki BPN RI.
(7) Aplikasi BPN Go Mobile” 17
Sertipikat  Tanah  Elektronik  adalah  “sertipikat  yang  diterbitkan  melalui  sistem elelktronik  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Kebijakn  pemberlakuan  sertipikat  tanah elektronik  dalam  Hukum  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  adalah  merupakan  suatu beleid yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  ATR/Ka.BPN  untuk  meningkatkan  pelayanan  bidang pertanahan  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum
15 Tim  Peneliti  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kementerian  ATR/BPN,  “Paper  Kebijakan  Reformasi Birokrasi” 2015. Hal. 9.
16 Ibid . Hal. 15.
17 Eliana, “Sistem Administrasi Pelayanan Publik Permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan,” Jurnal Surya Kecana Sakti:Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 7 , no.1 (2007), https://jdihn.go.id/files/414/595-988-1-SM.pdf . Hal. 136.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bagi  pemilik  tanah,  mengurangi  timbulnya  sengketa  dan  konflik  kepemilikan  tanah,  serta mencegah meluasnya mafia tanah”. 18
Selain  itu  dilihat  dari  bentuknya,  sertipikat  tanah  elektronik  ialah  dokumen  elektronik yang bermuatan data pertanahan secara ringkas dan lengkap serta dilindungi dengan program kode unik yang dibuat melalui sistem Kementerian ATR/BPN.
Terdapat beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam Permen ATR/BPN No. 1/2021 diantaranya ialah:
(1) Berdasarkan  Pasal  2  Permen  ATR/BPN  No.  1/2021  menyatakan  bahwa “Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik  diberlakukan  secara  bertahap yang  ditetapkan  oleh  Menteri” 19 dengan  mempertimbangkan  kesiapan infrastruktur, sarana, prasarana serta kesadaran masyarakat. 20
(2) Pasal  4  ayat  (2)  Permen  ATR/BPN  No.  1/2021  menyatakan  bahwa “penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  untuk  pelaksanaan  pendafataran  tanah meliputi pengumpulan data, pengolahan data serta penyajian data.” 21
(3) Pasal  4  ayat  (3)  Permen  ATR/BPN  No.  1/2021  menyebutkan  bahwa  “hasil penyelenggaraan Sistem  Elektronik berupa dokumen elektronik  yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dan/atau dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik.” 22
(4) Pasal 6 Permen ATR/BPN No. 1/2021 menyatakan bahwa “penerbitan Sertipikat- el  untuk  pertama  kali  dilakukan  melalui  pendaftaran  tanah  pertama  kali  untuk tanah  yang  belum  terdaftar  (Pasal  7,8,11  atau  penggantian  Sertipikat  menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar Permen ATR/BPN No. 1/2021.” 23 Sedangkan  untuk  tanah  yang  sudah  terdaftar  mekanismenya  berdasarkan  Pasal 14-16 Permen ATR/BPN No. 1/2021.
(5) Pasal  9  ayat  (3)  Permen  ATR/BPN  No.  1/2021  menyatakan  bahwa  “Nomor Identifikasi  bidang  tanah  merupakan  nomor  referensi  yang  digunakan  dalam setiap kegiatan pendaftaran tanah.” 24
(6) Kendala  yang  dihadapi  PPAT  dalam  hal  pengunggahan  dokumen  APHT  yang dibuat olehnya dalam  formal file PDF atau Word, selain menambah beban kerja PPAT karena harus melakukan proses scanning dokumen, dokumen APHT tetap harus dicetak untuk ditandatangani secara manual. Begitu juga dengan pernyataan PPAT  terkait  pertanggungjawaban  PPAT  atas  kebenaran  formal  dan  material dokumen yang disampaikan oleh penghadap atau klien yang merupakan dokumen penunjang pembuatan APHT. 25
18 Ana  Silviana,  “urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran  tanah  di  Indonesia,” Jurnal Administrative Law & Governance
4 , no. 1 (2021):51-68, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11191 . Hal. 60.
19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional , PATR/BPN No. 1 Tahun 2021, Ps. 2 ayat (4).
20 Dirjen  PHPT  Kementerian  ATR/BPN, “Sertipikat  Elektronik  Menuju  Pelayanan  pertanahan  Modern Berstandar Dunia,” pemaparan terkait sertipkat elektronik. https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf , diakses pada 17 Maret 2022.
21 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional , PATR/BPN No. 1 Tahun 2021, Ps. 4 ayat (2).
22 Ibid , Ps. 4 ayat (3).
23 Ibid ,, Ps. 6.
24 Ibid ,, Ps. 9 ayat (3).
25 Pandam  Nurwulan,  “Implementasi  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  Bagi  Kreditor  dan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  28, no.1  (2021):  183-202,  DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art9. hal. 197.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa sertipikat fisik atau analog tidak akan ditarik  dan  masih  tetap  berlaku.  Penggantian  sertipikat  akan  dilakukan  pada  saat  terjadi pemeliharaan data. 26
Hal-hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  sertipikat-el  adalah  ada  3  (tiga)  hal  yang membedakan  antara  sertipikat  analog  dan  sertipikat  digital  yakni  perbedaan  fisik  dimana sertipikat analog berupa buku sedangkan sertipikat elektronik berupa data elektronik atau file elektronik,  informasi  yang  terdapat  dalam  sertipikat  elektronik  adalah  informasi  tentang Restriction  and  Responsibility dan  yang  terakhir  terkait  metode  pengamanannya,  sertipikat selektronik menggunakan Hash Code, QR Code dan Tanda Tangan Elektronik. 27
Dokumen  elektronik  menurut  Pasal  1  angka  (2)  Permen  ATR/BPN  No.1  Tahun  2021 ialah  “setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. 28
Hambatan yang berkaitan dengan target tercapainya kinerja kantor BPN yakni dengan adanya  faktor  pahamnya  personil  terkait  persepsi/pandangan  dan  koordinasi  teknis  serta keuangan,  beban  kerja  yang  terlalu  tinggi,  serta  adanya  kendala  terhadap  layanan  publik  di bidang  pertanahan  pada  saat  perpindahan  KKP  dari  data  computer  ke  laman  website. Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  atau  kantor  BPN  dalam rangka  mengantisipasi  dan  penanganan  kendala  tersebut  diantaranya  adalah  dengan koordinasi  dalam  rapat  internal  guna  melakukan  pembahasan  tentang  kegiatan  kerja  secara teknis  serta  tata  cara/sistem  untuk  mencairkan  anggaran  secara  efektif  dan  efisien, melaksanakan  pelatihan  dan  konsultasi  dalam  rangka  memaksimalkan  sistem  untuk mengatasi perpindahan/perubahan aplikasi pertanahan dari data komputer ke laman website, selaksanakan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  kantor  pusat  pertanahan  atau  kementerian ATR/BPN atau mitra kerja, berkaitan dengan dokumen atau data yang butuh untuk dipindah seperti  buku  tanah,  sampai  sarana  prasarana  guna  melaksanakan Training  Service  Excellent guna  menunjang  peningkatan  mutu  dan  standar  pelayanan  pelanggan,  melaksanakan konsultasi kepada Kementerian ATR/BPN tingkat pusat maupun provinsi guna mendapatkan solusi dari kendala-kendala yang terjadi. 29

## Peran PPAT di Bidang Pertanahan
Kemajuan  era  informasi  dan  teknologi  membawa  dinamika  tersendiri  bagi  pemegang profesi  jabatan  PPAT,  dimana  PPAT  menurut  Pasal  1  angka  1  PP  No.  24  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Peraturan Jabatan PPAT) menyatakan bahwa:
“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut  PPAT, adalah pejabat umum yang diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  autentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu mengenai ha katas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.” 30
26 Dirjen  PHPT  Kementerian  ATR/BPN, “Sertipikat  Elektronik  Menuju  Pelayanan  pertanahan  Modern Berstandar
Dunia,” pemaparan terkait sertipkat elektronik. https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf , diakses pada 17 Maret 2022. Hal. 24.
27 Ibid.
28 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, Ps. 1 angka 2.
29 Eliana, “Sistem Administrasi ….”, hal. 137
30 Indonesia, , PP No. 24 Tahun 2016, Ps. 1 angka 1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Akta-akta  autentik  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  PP  Peraturan Jabatan PPAT tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (7) PP No. 37 Tahun 1998, yakni:
(1) “Akta Jual Beli;
(2) Akta Tukar Menukar;
(3) Akta Hibah;
(4) Akta Pemasukan ke dalam perusahaan ( inbreng)
(5) Akta Pembagian Hak Bersama;
(6) Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
(7) Akta Pemberian Hak Tanggungan;
(8) Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.” 31
Berdasarkan  kewenangan  PPAT  tersebut,  PPAT  memiliki  keterkaitan  erat  dengan pelayanan  di  bidang  pertanahan  dimana  peran  PPAT  dalam  membuat  akta  autentik  harus mengacu  pada  peraturan  yang  berlaku  di  Kementerian  ATR/BPN.  Seiring  dengan perkembangan  teknologi  dan  reformasi  birokrasi  dalam  hal  pelayanan  masyarakat  di kementerian  ATR/BPN  yang  diwujudkan  melalui  transformasi  digital  layanan  pertanahan, mendorong PPAT untuk turut berkembang sesuai kemajuan teknologi.
PPAT  sebagai  pejabat  umum,  guna  menghidari  sengketa,  dalam  melaksanakan tugasnya harus senantiasa memahami serta menjalankan peraturan yang mengikat  tugas dan kewajibannya termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi:
1) Asas  Persamaan  yang  memandang  segala  sesuatu  harus  diperlakukan  sama  dan tidak membeda-bedakan kliennya; 32
2) Asas  Kepercayaan  yang  menuntut  adanya  pemenuhan  harapan-harapan  yang ditimbulkan;
3) Asas  Kepastian  Hukum  guna  memastikan  segala  kegiatannya  bersumber  dari peraturan yang berlaku.
4) Asas Kecermatan dan Kehati-hatian bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang PPAT harus cermat dan teliti dalam membuat akta autentik. PPAT harus meneliti bukti-bukti yang diberikan kepadanya, terutama mengenai para pihak yang terkait dalam pembuatan akta maupun riwayat kepemilikan ha katas tanah yang terdapat dalam  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  yang  harus  dipastikan  kesesuaiannya  dengan data di kantor pertanahan. 33
5) Asas Pemberian Alasan mengenai adanya alasan-alasan yang menjadi dasar suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, serta;
6) Asas  Larangan detournement  de  pouvoir (penyalahgunaan  wewenang)  sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya dari pembuatan akta. 34
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dalam melaksanakan  tugasnya,  BPN  dibantu  oleh  PPAT  dan  mitra  kerja  lain  yang  menurut peraturan  perundang-undangan  ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan  tertentu  yang berkaitan dengan pertanahan. PPAT bukan bawahan dari BPN dalam melaksanakan tugasnya melainkan  seorang  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  memiliki  kemandirian  dan tidak dapat diperintah oleh Kepala Kantor Pertanahan. 35
Pasal 10 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik menyatakan bahwa:
31 Indonesia , PP No. 37 Tahun 1998, Ps. 2 ayat (7).
32 Indonesia, PP No. 24 Tahun 2016, Ps. 32 ayat (2).
33 Permen Agraria No.3 Tahun 1997, Ps. 97 ayat (1).
34 Philipus  M  Hadjon, et  al ., Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  (Introduction  to  the  Indonesian Administratice Law), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 270.
35 Urip  Santoso, Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Perspektif  Regulasi,  Wewenang,  dan  Sifat  Akta, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 94.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(1) “PPAT menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  9  ayat  2  melalui  system  elektronik  mitra  kerja  yang terintegrasi dengan Sistem HT-el.
(2) Penyampaian  dokumen  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  mengenai pertanggungjawaban  keabsahan  dan  kebenaran  data  dokumen  elektronik  yang diajukan.
(3) Seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh PPAT.
(4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri ini.” 36
Sistem  pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik  meskipun  telah  menggunakan  sistem digital, namun pelanggan atau mitra tetap harus mencatatkan peristiwa tersebut kedalam buku tanah,  hal  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  kreditur  hingga  Sertipikat  Hak  Tanggungannya dicetak dan dilekatkan dalam Sertipikat Hak Atas Tanah yang berkaitan. 37
Informasi yang terdapat dalam buku tanah ataupun daftar umum yang lain wajib selaras dengan fakta yang sebenar-benarnya serta senantiasa berkembang. Segala peristiwa atau fakta yang  terjadi  berkaitan  dengan  tanah  wajib  sesegera  mungkin  dicatatkan  dalam  sertipikatnya guna menjamin terlaksananya asas publisitas peralihan tanah. Info terbaru dan teraktual yang wajib disajikan dalam buku tanah atau sertipikat yakni perpindahan hak, pelepasan hak, roya, blokir, sengketa, dan perkara di pengadilan, sita jaminan, putusan pengadilan, dan pemisahan, pemecahan, penggabungan bidang tanah. 38
PPAT  wajib  memeriksa  kesesuaian  keberadaan  dokumen  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 3/1997, yaitu:
(1) “Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;
(2) Bukti identitas penerima hak;
(3) Bukti  pelunasan  pembayaran  Bea  Perolehan  Ha  katas  Tanah  dan  Bangunan, dalam hal bea tesebut terutang;
(4) Bukti pelunasan pembayaran PPh dalam hal pajak tersebut terutang;
(5) Sertipikat  ha  katas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang dialihkan.”
Sosialisai terkait layanan pertanahan secara online menyebutkan bahwa PPAT berperan penting dalam implementasi layanan pertanahan digital yaitu:
(1) “pembelajaran terhadap masyarakat mengenai perbuatan hukum atas tanah yang telah bersertipikat;
(2) Mencegah  penggelapan  atau  pemalsuan  identitas  dengan  menggunakan teknologi rekam biometric dalam verifikasi orang;
(3) Memastikan kesesuaian sertipikat dengan informasi dari pangkalan data;
(4) Memastikan kesesuaian subyek hak dan para pihak dalam akta” 39
36 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, PATR/BPN No. 5 Tahun 2020, Ps. 10.
37 Soeryono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Rajawali,  Jakarta,  1985,  hlm.  13. 10  Nadia  Imanda,  “Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Agraria  Tentang  Pelayanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik”,  Jurnal  Hukum  Kenotariatan,  Notaire,  Vol.  3  No.  1 Februari 2020, hlm. 158.
38 Akur  Nurasa  dan  Dian  Aries  Mujiburohman, Pemeliharaan  Data  Pendaftaran  Tanah ,  Edisi  1, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm. 6.
39 Virgo  Eresta  Jaya,  Kapusdatin  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan  lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan Kementerian  ATR/BPN, “Sosialisasi  Sertipikat  Elektronik,  Pelayanan  Informasi  Pertanahan  Secara Elektronik Serta Peran Serta PPAT Selaku Pengguna Layanan,” Disampaikan pada Seminar Daring IPPAT Komwil Jawa Barat Pusat Data Dan Informasi Pertanahan,  tata Ruang Dan LP2B Kementerian ATR/BPN,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi di sektor pertanahan adalah Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017. Dimana menurut Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2017, PPAT wajib melakukan peninjauan sertipikat dengan mempergunakan layanan informasi pertanahan digital sebelum melakukan pembuatan akta. Peninjauan sertipikat memiliki tujuan guna memastikan objek tanah yang bersangkutan tidak  menjadi  objek  sengketa  serta  dibebani  jaminan  atau  sedang  dipergunakan  sebagai jaminan utang. 40
Peninjauan  sertipikat  menggunakan  sistim  digital  memerlukan  lampiran  identitas  para pihak  yang  terkait  dengan  sertipikat  atau  pemilik  sertipikat.  PPAT  memerlukan  surat  kuasa untuk melakukan pemeriksaan atau peninjuan sertipikat dari pemilik sertipikat tersebut. dilain pihak,  dikarenakan  sertipikat  yang  asli  serta  dokumen-dokumen  terkait  wajib  berupa dokumen elektronik, maka PPAT wajib merubah bentuk dokumen tersebut menjadi dokumen digital.  Tata  cara  yang  dipergunakan  oleh  PPAT  dalam  merubah  bentuk  dokumen  fisik menjadi data digital adalah dengan melakukan scan dokumen atau pemindaian dokumen dan menyimpan dalam bentuk file digital dan menyimpannya didalam komputer. 41
Data-data  digital  yang  dipergunakan  PPAT  guna  melakukan  pengajuan  layanan pertanahan  elektronik  adalah  data-data  yang  termasuk  dalam  data-data  warkah  akta  yang terdapat dalam ruanglingkup pelaksanaan jabatan PPAT yang ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Permen ART/BPN No. 10 Tahun 2017 dikarenakan data digital terkait dipergunakan guna mendukung  pelaksanaan  jabatan  PPAT  yaitu  dalam  hal  melakukan  pemeriksaan  kebenaran sertipikat hak atas tanah. Data digital lain yang tersedia dalam kantor PPAT ialah rancangan atau  draft  akta  serta  surat-surat.  Dokumen-dokumen  tersebut  disimpan  dalam  computer  file PPAT dalam bentuk dokumen digital yang tidak ditandatangani. Sedangkat penandatanganan dokumen terjadi untuk dokumen fisik akta maupun surat-surat yang telah dibaca oleh PPAT dihadapan  para  pihak  dan  saksi-saksi.  Akta  serta  dokumen  lain  yang  sudah  ditandatangani tersebut dipergunakan oleh PPAT guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan PPAT tersebut sebagai  warkah  atau  arsip.  Draf  akta  dan  draf  surat-surat  tersebut  merupakan  hasil  dari pelaksanaan tugas PPAT karena draf akta dan draf surat-surat yang diperlukan dalam rangka mendaftarkan  perubahan  data  pertanahan.  Oleh  karena  itu  dokumen-dokumen  elektronik tersebut di atas tidak boleh digandakan oleh calon PPAT yang sedang magang. 42
Dalam mendukung kinerja PPAT di bidang digital, telah dibuat arah kebijakan layanan elektronik  berupa  peningkatan  kompetensi  digital  PPAT  melalui  E-Learning  PPSDM, Penggunaan KTP Reader untuk memastikan identitas klien, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik. 43
PPAT wajib terverifikasi dalam aplikasi MITRA yang merupakan akun personal yang bersifat  rahasia  yang  merepresentasikan  domisili  elektronik  dengan  cara  melakukan pendaftaran di laman mitra.atrbpn.go.id untuk mendapatkan hak akses. Manfaat dari adanya akun yang terverifikasi di aplikasi MITRA adalah dapat melakukan layanan elektronik yang disediakan  Kementerian  ATR/BPN,  memudahkan  PPAT  dalam  mengidentifikasikan  data,
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/144218/mod_resource/content/2/PPAT-Provinsi-Jabar- 2021-KAPUSDATIN%20%281%29.pdf. Diakses pada 17 Maret 2022.
40 Nurudin, Urgensi  Penetapan  Limitasi  Waktu  Pemeriksaan  Kesesuaian  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh PPAT , (2016), Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, hlm. 8.
41 Rifauddin,  M.  (2016).  Pengelolaan  Arsip  Elektronik  Berbasis  Teknologi.  Khizanah  Al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 4(2), 168-178, hlm. 173.
42 Anak  Agung  Ngurah  Ari  Dwiatmika, Larangan  Menggandakan  Dokumen  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  Bagi  Calon  PPAT  yang  Menjalani  Magangí ,  Jurnal  Vol.4  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeritas Udayanan, Bali, 1 April 2019.
43 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
meningkatkan  kepercayaan  publik  terkait  PPAT  yang  sah. 44 PPAT  wajib  melakukan pemutakhiran data, apabila PPAT tidak memutakhirkan datanya dalam sistem MITRA, maka PPAT  tersebut  tidak  bias  mengakses  serta  melakukan  pendaftaran  layanan  dalam  aplikasi MITRA  atau  aplikasi  pelayanan  pertanahan  secara  digital.  Oleh  karena  itu,  dalam  aplikasi MITRA  atau  pelayanan  Hak  Tanggungan  Elektronik  terkait,  PPAT  tersebut  tidak  dapat menjadi pengguna. Hal ini menegaskan pentingnya pengguna terdaftar yang terupdate. 45

## Kendala PPAT Dalam Mengimplementasikan Layanan Pertanahan Digital
Sebagai  sistem  yang  baru  berkembang  di  Indonesia,  implementasi  pelayanan pertanahan  secara  digital  masih  memiliki  kendala  dalam  pelaksanaanya  yang  berpengaruh juga terhadap kinerja PPAT. Kendala tersebut antara lain:
(1) Sertipikat yang tidak terdeteksi dalam sistem dikarenakan belum memiliki Nomor Induk  Bangungan  (NIB)  sehingga  belum  terdaftar  dalam  sistem  sehingga  PPAT tetap  membutuhkan  pengecekan  secara  manual  ( Plotting )  agar  sertipikat  terkait dapat terdaftar yang membutuhkan waktu lama. 46
(2) Kendala  Aplikasi  yang  memerlukan  akses  internet  selain  sulit  dijangkau  bagi daerah  yang  memiliki  akses  internet  terbatas,  masih  terdapat  kendala  berupa sistem  bermasalah  ( error  and  offline  or  system  down ).  Hal  tersebut  berakibat kepada  penundaan  pekerjaan  PPAT  dikarenakan  harus  berkali-kali  melakukan input atau pemasukan data. 47
(3) Pembayaran  PNBP  dalam  hal  pengurusan  tanah  yang  menggunakan  SPS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Badan  Pertanahan  Nasional  harus  menunggu  validasi  berkas  di  Kantor Pertanahan. 48
(4) Pekerjaan  PPAT  menjadi  tidak  sederhana  dan  tidak  efektif  selain  harus melakukan input secara elektronik,  PPAT tetap harus mengantarkan berkas fisik ke  kantor  pertanahan,  sehingga  tidak  memenuhi  unsur  asas  sederhana sebagaimana Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997. 49
(5) Konfirmasi  ketidaksesuaian  data  dalam  berkas  harus  dilakukan  di  Kantor Pertanahan, tidak dapat dilakukan melalui layanan online. 50

## KESIMPULAN
PPAT  memiliki  peran  serta  dalam  mengimplementasikan  transformasi  digital  layanan pertanahan  dalam  hal  melakukan  pembelajaran  kepada  masyarakat  mengenai  perbuatan hukum  atas  tanah  yang  telah  bersertipikat,  menggunakan  teknologi  rekam  biometric  dalam memverifikasi  orang,  mencegah  penggelapan  atau  pemalsuan  identitas,  memastikan kesesuaian  sertipikat  dengan  informasi  dari  Pangkalan  Data  serta  memastikan  kesesuaian subyek hak dan para pihak dalam akta.
44 Ibid.
45 Mitra.atrbpn.go.id, diakses pada 17 Maret 2022.
46 Nopika  Sari  Aritonang, “Efektivitas  Pengurusan  pertanahan  Berbasis  Online  Dalam  Membantu  Kinerja PPAT  Melakukan  Tugas  Jabatannya,” Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan,  2018, Hal. 97
47 Ibid , Hal. 98
48 Ibid , Hal. 99.
49 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah , PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 2 ayat (1).
50 Virgo  Eresta  Jaya,  Kapusdatin  Pertanahan,  Tata  Ruang  dan  lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, “Sosialisasi Sertipikat Elektronik…,” hal. 27.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya, seorang  PPAT  wajib  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  teliti  dalam  memastikan kesesuaian data fisik yang diberikan oleh klien dengan data digital atau elektronik. Selain itu, PPAT juga wajib untuk memiliki perangkat pendukung layanan digital seperti menggunakan KTP  Reader  dan  Penggunaan  Tandatangan  Elektronik  serta  melakukan  pengecekan  ulang (pratinjau)  data  yang  telah  diunggah  kedalam  sistem  elektronik  sebelum  di submit untuk mencegah pengajuan perbaikan data di kantor pertanahan yang memerlukan tambahan waktu.

## REFERENSI
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3632.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5952).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6573).
Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1997  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 3696.
Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 jo PP 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722).
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.
Permen  ATR/Ka  BPN  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  secara Elektronik, Berita Negara Tahun 2020 Nomor 349.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Ahmad  Munawaruzaman,  “Implementasi  Transformasi  Digital  Kementerian  Agraria  Untuk Peningkatan Pelayanan Publik,” Jurnal Prosiding  Senantias 1, no. 1 (2020): 589-598, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9038/5739.
Ahmad  Yani  &  Rezky  Amalia  Syafiin,  “Pengarsipan  Elektronik  Sertifikat  Tanah  untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan,” Jurnal Pengembangan Kearsipan
Khazanah 14 , no.1 (2021):57-73, https://jurnal.ugm.ac.id/khazanah/article/view/59105.
Akur Nurasa dan Dian  Aries Mujiburohman. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah . Edisi 1. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
Ana Silviana, “urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran tanah di  Indonesia,” Jurnal  Administrative  Law  &  Governance  4 ,  no.  1  (2021):51-68, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11191.
AP Parlindungan. Pendaftaran Tanah di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 1999. Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Jakarta: Prenanda Media, 2019. Arif  Rahman  Hakim,  Muammar  Alay  Idrus,  “Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah,” JURIDICA  3 ,  no.  1  (2021):  3- 28, DOI: https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190.
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan, 2005.
Candya  Upavata  Kutey  Karta  Negara,  Prisca  Dwi  Maylinda  dan  Ni  Wayan  Widya  Pratiwi, “Urgensi  Sistem  Pengamanan  Pada  Sertifikat  Tanah  Digital,” Jurnal  Hukum  Lex Generalis 2, no.9 (2021): 832-855, https://jhlg.rewangrencang.com. Dian  Aries  Mujiburohman,  “Transformasi  Dari  Kertas  Ke  Elektronik:  Telaah  Yuridis  dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik,” Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan  BHUMI  7 ,  no.1 (2021):
57-67, DOI: 10.31292/bhumi.v7i1.472,
https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/472/374.
Eliana,  “Sistem  Administrasi  Pelayanan  Publik  Permohonan  Hak  Atas  Tanah  di  Kantor Pertanahan,” Jurnal  Surya  Kecana  Sakti:Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  7 , no.1 (2007), https://jdihn.go.id/files/414/595-988-1-SM.pdf.
Krisno  Hadi,  Listiana  Asworo,  Iradhad  Taqwa,  “Inovasi  Dialogis:  Menuju  Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online)” Jurnal of Government & Civil Society 4 , no. 1 (2020):115-129, https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/2438.
K. Wantjik Saleh. Hak Anda Atas Tanah , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Lina Marlina, Eka Prihatin, M Fakry Gaffar, “Teknologi Smart Service Office (SSO) dalam Meningkatkan  Kualitas  Layanan  Publik  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Bandung,” Jurnal Aplikasi dan Teori Ilmu Komputer 3, no.2 (2020): 49-56, https://ejournal.upi.edu/index.php/JATIKOM.
Mirza  Faruz  Ramadhan,  “Inovasi  Pelayanan  Publik  (Studi  Deskriptif  tentang  Program Layanan  Tujuh  menit  (LATUM)  sebagai  upaya  pengingkayan  Kualitas  Pelayanan  di Kantor Badan pertanahan Nasional Kota Surabaya),” Junal Kebijakan dan Manajemen Publik  4, no.  1  (2016):  1-10,  http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- kmpdeb8a61605full.pdf.
Nopika  Sari  Aritonang, Efektifitas  Pengurusan  Pertanahan  Berbasis  Online  Dalam Membantu  Kinerja  PPAT  Melakukan  Tugas  Jabatannya  (Studi  Pada  Kantor Notaris/PPAT  Di  Kota  Medan) ,  Tesis,  (Medan:Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, 2018).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nur  Hidayani  Alimuddin,  “Implementasi  Sertifikat  Elekronik  Sebagai  Jaminan  Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” Jurnal SASI 27 , no. 3 (2021): 335- 345, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/509/pdf.
Pandam Nurwulan, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum  28, no.1  (2021):  183- 202, DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art9.
Qisty  Fauziyyah  Sugianto,  Widhi  Handoko,  “Peluang  dan  Tantangan  Calon  Notaris  Dalam Menghadapi  Perkembangan  Disrupsi  Era  Digital,” Jurnal  Notarius  12 ,  no.  2  (2019): 656-668, https://ejournal.undip.ac.id.
Shirley  Zerlinda  Anggraeni,  “Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pejabat  Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik,” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan
5 , no. 2 (2020): 261-273, https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p05.
Tamrin  Muchsin,  Sri  Sudono  Saliro,  Sardjana  Orba  Manullang,  Marjan  Miharja,  “Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Hal  Pendaftaran  Tanah:  Sebuah  Tinjauan  Kewenangan Dan  Akibat  Hukum,” Madani  Legal  Review  4 ,  no.  1  (2020):  63-80, https://doi.org/10.31850/malrev.v4i1.566.
Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. https://dos-bpn.com/, diakses pada 16 Maret 2022. https://htel.atrbpn.go.id/, diakses pada 16 Maret 2022. https://htel.atrbpn.go.id/panduan/index.html, diakses pada 17 Maret 2022.