## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 TERAKREDITASI SINTA-4 Penerbit: Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata
Nur Ina Az Zahra*, Charoline Christy Hutapea , Syarifah Lisa Andriati Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *E-mail: nurinazzhr@students.usu.ac.id

## Abstract:
Surrogate mother is an innovation in the field of health and technology that allows fertilization to occur outside  the  body  and  be  implanted  again  in  another  woman's  womb.  The  discovery  of  this  technology adds  to  the  list  for  married  couples  unable  to  produce  children.  The  practice  of  renting  a  uterus  has started  to  be  carried  out  by  many  countries  in  Indonesia,  although  many  cases  of  renting  a  uterus  in Indonesia are carried out in secret. A surrogate mother raises various problems, especially in the realm of civil  law,  especially  related  to  the  legal  status  of  the  child,  determining  the  legal  status  of  the  child  is crucial  because  it is also related to other civil elements such as inheritance  rights. The problem in this research is how the legal arrangement of the surrogate mother in the perspective of positive Indonesian law and how the inheritance rights of a surrogate mother with a child resulting from a uterine lease. This article will examine and analyze (1) how uterine rent is regulated in the Indonesian Positive Law (2) to determine the inheritance rights of a surrogate mother with a child as a result of uterine rent. By using a normative juridical research method and a legal approach using the Civil Code as the main reference, it can  be  concluded  that  a  child  born  is  a  child  with  the  status  of  an  illegitimate  child  and  who  has inheritance rights over the child is a surrogate mother.
Keywords: Inheritance rights; Surrogate Mother; Womb rental agreement.

## Abstrak:
Sewa  rahim  (surrogate  mother)  merupakan  sebuah  inovasi  di  bidang  kesehatan  dan  teknologi  yang memungkinkan  pembuahan  terjadi  di  luar  tubuh  dan  ditanamkan  lagi  dalam  rahim  perempuan  lain. Penemuan  teknologi  ini  menambah  daftar  bagi  pasangan  suami  isteri  yang  tidak  bisa  menghasilkan keturunan.  Praktik  sewa  rahim  sudah  mulai  banyak  di  lakukan  oleh  berbagai  negara  di  Indonesia, meskipun banyak kasus sewa rahim di Indonesia dilakukan secara tertutup. Sewa rahim memunculkan berbagai problematika terutama dalam ranah hukum perdata terkhususnya terkait dengan status hukum anak  tersebut,  menentukan  status  hukum  anak  tersebut  merupakan  hal  yang  krusial  karena  berkaitan juga  dengan  unsur  perdata  lainnya  seperti  hak  waris.  Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaturan  hukum  sewa  Rahim  (surrogate  mother)  dalam  perspektif hukum  positif  Indonesia  dan  bagaimana  hak  waris  seorang  surrogate  mother  dengan  anak  hasil  sewa rahim.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  serta  pendekatan  undang-undang menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sebagai  acuan  utama,  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  anak  yang  terlahir  merupakan  anak  dengan  status  anak  luar  kawin  dan  yang memiliki hak waris atas anak tersebut adalah ibu pengganti (surrogate mother).
Keywords: Hak Waris; Ibu Pengganti; Perjanjian Sewa.

## A. Pendahuluan
Membentuk  keluarga  yang  bahagia  serta  abadi  merupakan  tujuan  sebuah perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan).  Komponen  sebuah  keluarga lazimnya  terdiri  dari  seorang  suami,  istri,  dan  anak.  Namun,  tidak  semua  perkawinan realitanya akan dikaruniai oleh seorang anak. Mulai dari penyakit seperti penyakit pada rahim,  tidak  adanya  rahim,  kemandulan  ataupun  penyakit  lain,  baik  dari  pihak  lelaki maupun  perempuan,  yang  dapat  menyebabkan  ketidakhadirannya  anak  dalam perkawinan tersebut.
Ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung seorang anak merupakan salah satu keadaan yang memperbolehkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu (poligami)  agar  bisa  mendapatkan  keturunan,  hal  tersebut  sebagaimana  dirumuskan dalam  Pasal  4  UU  Perkawinan,  yang  menyebutkan  seorang  lelaki  dapat  beristri  lebih dari seseorang apabila:
a. Apabila  istri  tidak  mampu  melakukan  tanggung  jawab  serta  kewajibannya layaknya seorang istri;
b. Apabila  istri  memiliki  cacat  badan  atau  mengidap  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan;
c. Apabila istri tidak dapat menghasilkan keturunan.
Namun  demikian  tidak  semua  pasangan  setuju  untuk  memasuki  hubungan poligami. Opsi lain adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi).  berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak (adopsi) didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana terjadinya pemindahan seorang anak dari kekuasaan  orang  tua  kandung  atau  wali  yang  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan, pemberian pendidikan serta pengasuhan anak tersebut dalam lingkungan keluarga yang baru  yaitu orang tua angkat.  Selama ini adopsi merupakan solusi  bagi  pasangan untuk menyambung  tali  keturunan  mereka  namun  dengan  perkembangan  teknologi  dan informasi  terutama  pada  bidang  kesehatan  muncul  suatu  terobosan  untuk  membantu pasangan  yang  belum  memiliki  keturunan  yaitu  pembuahan  diluar  rahim  atau In  Vitro Fertilisasi  (IVF).  Fertilisasi  In  Vitro/In  Vitro  Fertilisasi memiliki  arti  pembuahan  sel telur  wanita  ( ovum )  oleh  sel  sperma  lelaki,  kata In  Vitro berarti  di  luar  tubuh.  Maka Fertilisasi  In  Vitro/In  Vitro  Fertilisasi mempunyai  pengertian  pembuahan  sel  telur wanita dengan sperma lelaki yang terjadi di luar tubuh. 1
IVF merupakan  teknologi  yang  pertama  kali  muncul  tahun  1970-an  dimana dengan  teknologi  kesehatan  memungkinkan  terjadinya  pembuahan  diluar  tubuh dengan  menyatukan  sel  telur  perempuan  dan  sel  sperma  lelaki  yang  kemudian  hasil pembuahan atau embrio tersebut ditanamkan kembali ke rahim perempuan. Teknologi IVF kerap digunakan dalam teknologi bayi tabung dimana pembuahan terjadi di luar tubuh dan ditanamkan kembali dalam rahim perempuan. 2
Di Indonesia, bayi tabung sudah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dengan kondisi
1 Zahrowati. Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata . Jurnal Halu Oleo Law Review. Volume  1 Nomor 2 Tahun 2017. DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3642. Hal. 198.
2 Kenyatun,  K.. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian  Surrogate  Mother  Yang  Tertuang  Dalam  Akta Notaris  Di  Indonesia .  Jurnal  Lex  Renaissance.  Volume  5  Nomor  4  Tahun  2020.  DOI: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art1. Hal. 975.
pembuahan di luar tubuh dapat dilaksanakan apabila sel telur ( ovum ) dan sel sperma bersumber  dari  sepasang  suami  isteri  yang  sah  dan  hasil  pembuahannya  ditanamkan kembali dalam rahim sang istri.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi IVF ,  muncul  sebuah  teknologi  yang memberikan pilihan bagi wanita-wanita yang tidak bisa mengandung dan melahirkan yang  diakibatkan  oleh  penyakit  rahim  ataupun  tidak  adanya  keinginan  untuk menjalani  proses  kehamilan  dengan  alasan  menjaga  estetika  tubuh.  Dalam  teknologi ini,  hasil  pembuahan  akan  ditanamkan  di  rahim  perempuan  lain  yaitu  sewa  rahim ( surrogate  mother) .  Perjanjian  sewa  (perjanjian surrogacy )  antara  seorang  wanita yang  sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya  dengan  sepasang  suami  dan  isteri  untuk mengandung  serta  melahirkan  anak  dari  hasil  pembuahan  pasangan  tersebut  yang ditanamkan  ke  dalam  rahim  wanita  lain  dinamakan  dengan  sewa  rahim  ( surrogate mother ). 3
Anak yang dikandung oleh surrogate mother harus diserahkan kepada pasangan tersebut  ketika  anak  itu  dilahirkan  sesuai  dengan  perjanjian  sewa  yang  telah disepakati.  Perbedaaan  antara  sewa  rahim  ( surrogate  mother )  dengan  teknik reproduksi  buatan  yang  lebih  sering  didengar  yaitu  bayi  tabung  ( in  viro fertilization/IVF )  adalah  dalam  bayi  tabung  proses  mengandung  dan  melahirkan ditanggung oleh isteri sedangkan dalam sewa rahim ( surrogate mother ) tugas tersebut didelegasikan  kepada  seorang  wanita  di  luar  pernikahan  tersebut.    Ibu  pengganti hanya  memikul  kewajiban  untuk  mengandung  dan  melahirkan  saja  melalui  proses yang dikenal sebagai In Vitro Fertilisasi (IVF).
Praktek sewa rahim ( surrogate mother ) sudah dilakukan sejak lama di  negara- negara Eropa, Amerika, bahkan India. India sendiri sampai dengan sekarang menjadi destinasi  bagi  para  wanita  untuk  melakukan  sewa  rahim  yang  telah  dikomersilkan, menjadikan  India  negara  pertama  yang  mengkomersilkan  praktik  sewa  rahim  baik secara  nasional  maupun  internasional.  Untuk  Indonesia  sendiri,  praktik  sewa  rahim masih banyak dilakukan secara diam-diam. 4
Di Indonesia, larangan untuk melakukan sewa rahim tercantum dalam Pasal 43 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No  61  Tahun  2004  tentang  Kesehatan  Reproduksi. Diatur bahwa apabila terdapat kelebihan embrio hasil IVF maka dilarang ditanamkan kembali dalam rahim perempuan lain. Meskipun tidak secara terang-terangan dilarang adanya praktik sewa namun perbuatan menanamkan embrio di luar rahim perempuan yang mnyumbangkan sel telur dilarang dalam hukum positif Indonesia.
Pembuahan  di  luar  rahim  yang  diakui  keberadaannya  hanyalah  praktek  bayi tabung sebagaimana dalam Pasal 127 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya untuk  hamil  secara  non  alamiah  hanya  dapat  dilalui  oleh  sepasang  suami  istri  yang sah dan hasil pembuahan tersebut hanya dapat ditanamkan kembali dalam rahim istri. 5 Kurangnya  regulasi  yang mengatur secara eksplisit mengenai sewa rahim ( surrogate mother) dalam hukum positif Indonesia menyebabkan lahirnya berbagai problematika yang  mengitari  topik  sewa  rahim.  Keabsahan  mengenai  sewa  rahim  ( surrogate
3 Khairatunnisa. Keberadaan  Sewa  Rahim  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata .  Jurnal  Lex  Privatum . Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015. Hal. 222.
4 Abhimantara, I. B. Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian surrogate mother . Notaire, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097. Hal. 41.
5 Fajar  Bayu  Setiawan  dkk. Kedudukan  Kontrak  Sewa  Rahim  dalam  Hukum  Positif  Indonesia . Jurnal Private Law . volume. 1, nomor. 1, Tahun 2013, Hal. 67.
mother ) perlu diatur karena berkaitan dengan hubungan keperdataan antara surrogate mother dengan anak yang dikandungnya.
Meskipun benih pembuahan bersumber dari pasangan suami-istri namun proses kehamilan dan melahirkan dilakukan oleh rahim wanita lain. Yang dikatakan anak sah ialah anak yang terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah, namun karena ia terlahir dari rahim seorang wanita di luar perkawinan tersebut timbul lah persoalan mengenai status  anak  tersebut.  Hubungan  keperdataan  seorang  anak  dengan  ibu  atau  ayahnya penting  untuk  diketahui  terutama  dalam  hal  waris  mewaris.  Seorang  anak  yang  sah mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  kedua  orang  tuanya  maka  ia  dapat mewarisi  dari  dan  untuk  keduanya  sedangkan  anak  di  luar  kawin  karena  hanya memiliki  ikatan  keperdataan  dengan  ibunya  maka  ia  hanya  dapat  mewarisi  dari ibunya.  Persoalan  lain  yang  timbul  adalah  apakah surrogate  mother juga  memiliki hak waris dari anak yang terlahir dari proses sewa rahim.
Berdasarkan  elaborasi  latar  belakang  diatas,  maka  artikel  ini  akan  menggunakan perumusan  permasalahan  yaitu,  bagaimana  pengaturan  hukum  sewa  rahim  ( surrogate mother )  dalam  perspektif  hukum  positif  Indonesia?  dan  bagaimana  hak  waris  seorang surrogate mother dengan anak hasil sewa rahim?

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  didalam  penelitian  artikel  ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang menganalisa  dan  menelaah  kaidah,  norma,    asas  -  asas,  teori  dan  konsep  hukum  serta menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta buku-buku  hukum  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  dibahas.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  dimana  memaparkan  dan  menjelaskan  fakta-fakta  hukum  yang  ada serta dikaji dan dianalisa secara sistematis berkaitan dengan judul yang diteliti.
Pendekatan  undang-undang  ( statue  approach )  merupakan  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  menganalisa  permasalahan  berdasarkan  pada hukum  positif dan berkaitan dengan isu-isu  hukum  yang dikaji. Adapun  bahan hukum yang digunakan ialah:
a. Bahan Hukum Primer
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Reproduksi
5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MenKes/SK/I/2010.
7) Putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990
b. Bahan  Hukum  Sekunder, adalah  sumber-sumber  yang  memberikan penjelasan  lebih  lanjut  terhadap  bahan  hukum  primer.  Yang  tergolong  dalam bahan  hukum  sekunder  adalah  jurnal-jurnal,  penelitian  hukum,  artikel-artikel yang tersedia di Internet dan berkaitan dengan judul jurnal ini.
c. Bahan  Hukum  Tersier, merupakan  sumber-sumber  yang  memberikan eksplanasi  lebih  lanjut  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder. Adapun  yang  termasuk  bahan  hukum  tersier  adalah  kamus  hukum,  kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.
Dalam penulisan jurnal ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah riset kepustakaan untuk memperoleh data pustaka.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaturan  hukum  sewa  rahim  ( surrogate  mother )  merupakan  suatu  tren  yang sedang  marak.  Sewa  rahim  adalah  metode  yang  dilakukan  bagi  para  pasangan  yang sangat  kesulitan  mengandung  karena  alasan  yang  logis,  seperti  ada  masalah  rahim, telah melakukan pengangkatan rahim, serta penyakit seperti penyakit jantung.
Metode ini dilakukan dengan cara seorang ibu atau seorang wanita menggantikan atau meminjamkan rahimnya sebagai tempat melahirkan bagi pasangan suami dan istri yang  tidak  dapat  menghasilkan  anak  dengan  metode  yang  lazim  digunakan.Sewa rahim  adalah  suatu  proses  dimana  seorang  wanita  meminjamkan  rahimnya  yang digunakan  untuk  mengandung  dengan  menanam ovum yang  telah  disatukan  dengan sperma ke  kandungan  wanita  yang  dipinjamkan  untuk  dikandung  oleh  wanita  lain hingga  dilahirkan  dan  anak  yang  dilahirkan  tersebut  akan  kembali  kepada  pasangan suami-istri  yang itu karena anak itu  adalah hasil penggabungan dari benih laki  - laki dan wanita tersebut.
Di Indonesia sendiri, kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat dengan sembunyi-sembunyi. Namun, kasus sewa rahim tidak terlalu mencuat  ke  publik  dikarenakan  belum  menimbulkan  permasalahan  yg  cukup signifikan untuk dibahas secara mendetail.
Salah  satu  kasus  sewa  rahim  yang  sempat  mencuat  di  Indonesia  ada  pada  tahun 2004  yang  terjadi  di  Timika,  Papua  oleh  seorang  wanita  yang  berinisial  S  yang menggunakan  saudara  kandungnya  yakni  adiknya  sendiri  untuk  melakukan  praktik sewa  rahim  berdasar  atas  adat.  Praktik  sewa  rahim  yang  dilakukan  S  sangat berhubungan  dengan  kehidupan  berumah  tangganya  kedepannya  karena  tidak  dapat memili oleh karenanya mereka melakukannya didasari oleh adat yang dianutnya.
Kasus lain yang sempat mencuat di Indonesia ada pada tahun 2009 oleh seorang publik  figur  dengan  nama  Zarima  Mirafsur  yang  dikabarkan  melakukan  penyewaan rahim oleh pasangan suami-istri pengusaha dan  mendapat  imbalan kendaraan beroda empat dan uang Rp 50 Juta.
Dari  kasus  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  di  Indonesia  kasus  sewa  rahim  tidak banyak  mencuat  di  Indonesia  dikarenakan  masih  belum  ada  akibat  yang  berat  dari sewa rahim ini sendiri. Namun, Pengaturan mengenai sewa rahim (surrogate mother ) belum diatur secara eksklusif dalam hukum positif Indonesia, namun dengan mengacu dan  merujuk  Pasal  1548  dan  Pasal  1320  KUHPer  untuk  mencari  jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan  ataupun  permasalahan  yang  muncul  dikarenakan  ketidak hadirannya peraturan yang mengatur mengenai sewa rahim ( surrogate mother ). 6
1. Pengaturan hukum sewa rahim (surrogate mother) dalam perspektif hukum positif Indonesia
Jika  mengacu  pada  pasal  1233  KUH  Perdata,  yang  dikatakan  sebagai perikatan adalah sesuatu hal yang terlahir atau muncul akibat terjadinya sebuah perjanjian maupun undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata Undang- undang  dan  perjanjian  termasuk  sumber  perikatan.  Lalu  di  pasal  1313  KUH Perdata,  dikatakan  bahwa  perjanjian  dapat  didefinisikan  sebagai  sesuatu
6 Khairatunnisa, Op.cit, Hal 222
perbuatan  ketika  seseorang  atau  beberapa  orang  mengikatkan  dirinya  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  lain.  Menurut  pasal  1313  KUH  Perdata  yang didefinisikan  sebagai  perjanjian  berdasarkan  pasal  tersebut  adalah  suatu perbuatan  hukum  yang  dapat  menimbulkan  atau  melahirkan  sebuah  perikatan ( verbintenisscheppende  overeenkomst )  atau  perjanjian  yang  obligatoir  yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. 7
Sewa-menyewa  adalah  salah  satu  bentuk  perjanjian,  yang  mana  satu pihak  sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya  untuk  memberikan  kepada  pihak kedua  dalam  bentuk  uang  atau  barang  yang  dilakukan  selama  periode  waktu tertentu dengan membayar harga  yang telah ditentukan, yang oleh pihak kedua itu menyanggupi atas pembayarannya (Pasal 1548 KUHPerdata).
Perjanjian surrogacy /sewa  rahim  merupakan  sebuah  perjanjian  yang melibatkan  antara  pasangan  suami-istri  dengan  wanita  lain  untuk  digunakan rahimnya  sebagai  pengganti  dalam  proses  hamil  dan  melahirkan.  Untuk menentukan  apakah  perjanjian  tersebut  sah  atau  tidak  menurut  hukum  perdata maka  akan  dinilai  berdasarkan  syarat  sah  suatu  perjanjian  berdasarkan  Pasal 1320 KUHPerdata, Adapun syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
(1) Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya;
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
(3) Suatu hal (objek) tertentu
(4) Suatu sebab/alasan yang halal.
Mengenai  syarat  sah  suatu  perjanjian  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Syarat  (1)  dan  (2)  termasuk  dalam  syarat subjektif  karena  mengatur  mengenai  pihak-pihak  dalam  suatu  perjanjian. Sedangkan  syarat  (3)  dan  (4)  termasuk  syarat  objektif  dikarenakan  berkaitan dengan  objek  suatu  perjanjian.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada  pengadilan  untuk  dibatalkannya  perjanjian  tersebut  namun  jika  para pihak  tidak  ada  yang  mengajukan  perjanjian  untuk  dibatalkan  maka  perjanjian tetap  sah  dan  dapat  dilanjutkan.  Untuk  syarat  objektif  apabila  tidak  dapat dipenuhi oleh satu pihak atau kedua pihak maka  perjanjian tersebut dinyatakan batal  demi  hukum  yang  berarti  perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada maka  akibatnya  adalah  kedudukan  para  pihak  akan  kembali  pada  keadaan sebelum perjanjian terjadi. 8
Jika  dianalisa  terkait  terpenuhinya  syarat  sah  suatu  perjanjian  dengan sewa rahim ( surrogate mother ), maka:
1) Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya Terkait dengan syarat  ini, para pihak  yang membuat  perjanjian ini  yaitu pasangan  suami  istri  dan  wanita  pengganti  ( surrogate  mother )  yang  akan mengandung  anak  harus  sepakat  dan  berkehendak  untuk  masing-masing mengikatkan diri  dalam  perjanjian sewa rahim ini. Terkait pelaksanaan syarat ini  harus  diingat  bahwa  pelaksanaan  isi  perjanjian  harus  dilakukan  dengan
7 Satrio,  J. Hukum  Perikatan:    Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 2001, Hal. 11.
8 HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika. 2002.  Hal. 166.
itikad  baik.  Mengenai  syarat  ini  termasuk  dalam  syarat  subjektif  suatu perjanjian. 9

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Syarat  yang harus dipenuhi oleh para pihak  yang akan mengikatkan diri dalam  suatu  perjanjian  tentu  harus  dewasa  untuk  dikatakan  cakap  hukum. Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum perdata adalah ketika sudah berusia  21  tahun  atau  sudah  menikah  maupun  sudah  pernah  menikah.  Maka pasangan suami istri yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa rahim sudah dikatakan cakap namun ibu pengganti ( surrogate mother ) harus berusia sedikitnya  21  tahun  atau  sudah  (pernah)  menikah.  Syarat  ini  termasuk  dalam syarat subjektif suatu perjanjian.
3) Suatu hal tertentu (Objek sebuah perjanjian) Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek dalam sebuah perjanjian. Maka  terkait  dengan  pertanyaan  apakah  rahim  bisa  dijadikan  objek  dalam perjanjian  sewa-menyewa,  dalam  Pasal  1332  KUHPer  menyatakan  bahwa “hanya  barang-barang  yang  dapat  diedarkan  dan  diperdagangkan  saja  dapat menjadi  objek  dari  suatu  perjanjian.  Rahim  tidak  dikategorikan  sebagai  objek hukum,  meskipun  bisa  dilihat  dan  dipegang.  Rahim  merupakan  bagian  dari tubuh  seorang  wanita  oleh  karena  itu  bagian  dari  subjek  hukum.  Oleh  karena itu  berdasarkan  pasal  diatas,  rahim  tidak  bisa  dijadikan  objek  dari  suatu perjanjian  sewa-menyewa.  Syarat  ini  termasuk  dalam  syarat  objektif  suatu perjanjian. 10

## 4) Suatu sebab/alasan yang halal
Salah  satu  asas  yang  dianut  dalam  perjanjian  adalah  asas  kebebasan berkontrak  dimana  pihak  yang  terlibat  dalam  sebuah  perjanjian  diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian namun harus dipastikan bahwa perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  pihak  tidak  melanggar  peraturan perundang-undangan,  melanggar  ketertiban  umum,  dan  norma  kesusilaan (Pasal  1337  KUHPerdata).  Maka,  meskipun  para  pihak  bebas  menentukan  isi serta  objek  dari  sebuah  perjanjian  harus  tetap  memperhatikan  isi  Pasal  1337 KUHPerdata.
Sewa  rahim  ( surrogate  mother )  tentu  bertentangan  dengan  beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :
a. Pasal  127  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan yang  menyatakan  bahwa  hasil  dari  pembuahan  janin  yang dilaksanakan  di  luar  tubuh  harus  ditanamkan  kembali  dalam  rahim istri  dimana  sel  telur  berasal  dan  harus  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang sah.
b. Pasal  43  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 Tentang  Kesehatan  Reproduksi  yang  menyatakan  bahwa  pembuahan embrio (janin  bayi)    dilarang  untuk  ditanamkan  di  rahim  perempuan lain di luar pasangan suami isteri.
9 Erma,  Zetria. Keabsahan  Perjanjian  Sewa  Rahim  (Surrogate  Mother)  ditinjau  dari  Pasal  1320  KUH Perdata . Jurnal TEKESNOS. Volume 3 Nomor 2. Tahun 2021 Hal. 35.
10 Ibid. Hal 36.
c. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi  Buatan  yang  mengatur  bahwa  pelayanan  teknologi reproduksi  buatan  dapat  dilakukan  dengan  syarat  hanya  diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan  pelayanan  bayi  tabung  merupakan  upaya  akhir  untuk  memiliki keturunan. d. Selain  itu  dalam  putusan  MUI  Nomor:  Kep-952/MUI/XI/1990 melarang praktek sewa rahim secara tegas dan menyatakannya haram karena bertentangan dengan Pasal Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun  2009.  Rahim  seorang  perempuan  juga  bukanlah  sesuatu  yang patut dikomersialisasikan dan bertentangan kesusilaan.
Maka  sebagai  kesimpulan,  perjanjian  sewa  rahim  ( surrogate  mother ) jika  dikaitkan  dengan  syarat  sah  sebuah  perjanjian  adalah  tidak  sah  karena melanggar  syarat  objektif  suatu  perjanjian.  Oleh  karena  itu  apabila  ada  sebuah perjanjian sewa rahim, perjanjian tersebut batal demi hukum.
Kemudian, bila kita melanjutkan membaca pasal 250 KUHPerdata  yang dimana dalam pasal ini menjelaskan mengenai anak sah. Yang dimana anak sah merupakan  anak-anak  yang  dilahirkan,  dirawat,  dan  diasuh  sepanjang perkawinan,  memperoleh  si  suami  sebagai  bapaknya  yang  dimana  dilanjutkan dengan  pasal  42  UU  Perkawinan  dimana  anak  sah  merupakan  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  akibat  dari  sebuah  perkawinan  yang  sah  dan  anak  hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dikandung dan dilahirkan oleh istri tersebut.  Bila  kita  pahami  dari  pengertian  diatas,  sangat  jelas  perbedaan  antara pengertian  anak  sah  dengan  anak  yang  terlahir  dari  sewa  rahim  ( surrogate mother ).  Dimana  dalam  pengertian  yang  dapat  ditekankan  yakni  “anak  hasil pembuahan  suami  istri  yang  sah  yang  dilakukan  di  luar  rahim  adalah  yang ditanamkan dalam rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut” sangat bertolak belakang dengan proses dari apa yang dilakukan Surrogate mother. 11
2. Hak waris seorang surrogate mother dengan anak hasil sewa Rahim
Terlepas  dari  bagaimana  proses  dan  keabsahan  sewa  rahim  ( surrogate mother )  sendiri,  timbul  pertanyaan  apakah  seorang  ibu  yang  menghasilkan  sel telur  atau  apakah  wanita  yang  membantu  ibunya  untuuk  mengandungnya  yang mendapatkan  hak  waris  dari  si  anak.  Adanya  wanita  yang  membantu mengandung  dan  melahirkan  anak  ini  berakibat  pada  bagaimana  penentuan status anak tersebut serta hak waris baik anak maupun ibunya.
Keberagaman  hukum  yang  mengatur  hukum  waris  di  Indonesia  seperti hukum waris perdata barat (KUHPerdata/BW), hukum waris islam, hukum waris adat  menyebabkan  hukum  waris  di  Indonesia  memiliki  sifat  pluralisme  hukum yang berarti adanya dua atau lebih sistem hukum yang mengatur. Hukum waris BW  diberlakukan  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  bukan  beragama  islam ataupun  kelompok  orang  yang  tunduk  pada  ketentuan  hukum  waris  BW.  Bagi
11 Siti  Thoyyibah. Analisis  Yuridis  Perjanjian  Sewa  Rahim  Menurut  Hukum  Islam. Jurnal  Gloria  Yuris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015. Universitas Tanjungpura Pontianak.
yang beragama Islam mengacu pada hukum waris islam, dan hukum waris adat berlaku untuk masyarakat adat.
Warisan  merupakan  tata  cara  peralihan  berbagai  hak  dan  kewajiban mengenai  harta  seseorang  saat  pewaris  meninggal  kepada  orang  yang  masih hidup  (ahli  waris).  Adapun  beberapa  unsur  mengenai  waris  dalam  hukum perdata, yaitu:
1. Seseorang  yang  meninggalkan  warisan  ( erf  later ),  dimana  pada  saat meninggal dunia meninggalkan kekayaan.
2. Ahli  waris  ( erf  genaam ),  seseorang  atau  beberapa  orang  yang memiliki hak atas kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta waris ( halaten schap ), adalah harta kekayaan yang ditinggalkan untuk diberikan kepada ahli waris. 12
Dalam  hukum  waris,  hubungan  antara  pewaris  dan  ahli  waris  harus diteliti  dan  dipelajari  secara  seksama  dikarenakan  penentuan  mengenai  bagian warisan  bahkan  terkait  dengan  kemungkinan  seseorang  bisa  menjadi  ahli  waris sangat bergantung pada hubungan tersebut.
Menyewakan  rahim  untuk  proses  kehamilan  dan  melahirkan menimbulkan  beberapa  problematika  terkait  status  sang  ayah,  ibu  dan bagaimana  hubungannya  dengan  anak  tersebut  serta  ketidakjelasan  status  ibu pengganti ( surrogate mother ) sebagai ibu yang sebenarnya. Apakah dalam kasus sewa rahim ( surrogate mother ) seorang ibu adalah orang yang menghasilkan sel telur ( ovum ) atau yang mengandung dan melahirkannya. Hal ini perlu ditentukan karena  berakibat  langsung  kepada  status  anak  yang  dilahirkan.  Menentukan status anak tersebut sangat krusial karena menjadi penentu bagaimana hubungan keperdataan  anak  tersebut  dengan  pasangan  suami  istri  dan  ibu  pengganti ( surrogate mother ). 13
Jika  dinilai  dari  sisi  hukum  Islam,  mengenai  kedudukan  sang  ibu  (yang memiliki  sel  telur)  dengan  ibu  pengganti  ( surrogate  mother )  adalah  seseorang yang  tidak  mengandung  bayi  tersebut  dengan  makna  ibu  tidak  serasi  dengan yang  Allah  kehendakkan  dan  dikenal  oleh  manusia.  Seorang  ibu  adalah  wanita yang  menjalani  masa  kehamilan  selama  9  bulan  dengan  berjuang  dan  bersusah payah  agar  anak  yang  dikandungnya  dapat  lahir  dengan  selamat.  Dengan  ini naluri keibuan pun akan tumbuh seiring dengan proses kehamilannya. 14
Maka  langkah  pertama  yang  harus  ditempuh  untuk  menentukan  hak waris adalah mengidentifikasi status sang anak, apakah anak dari ibu pengganti ( surrogate mother ) atau ibu darimana sel telur itu berasal. Dengan merujuk pada UU Perkawinan dimana dinyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan  dalam  sebuah  perkawinan  yang  sah,  akan  tetapi  dalam  kasus  sewa rahim,  anak  tersebut  dilahirkan  dari  rahim  ibu  pengganti,  bukan  rahim  isteri dimana sel telur berasal.
Apabila  sang  ibu  pengganti  telah  menikah  maka  anak  tersebut  adalah anak  sah  dari  ibu  pengganti  ( surrogate  mother )  namun  apabila  ibu  pengganti
12 Maman Suparman. Hukum Waris Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. 2015, Hal.7.
13 Puspasari,  Nova. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Status  Anak  yang  lahir  dari  Sewa  Rahim  diinjau  dari Hukum Positif Indonesia . Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tahun 2019 Hal. 8.
14 Habibiah,  Bella  dan  Wismar  Ain. Kedudukan  Hukum  Anak  Yang  Dilahirkan  Melalui  Ibu  pengganti (Surrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam . Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor (2) Tahun 2015. Hal. 156.
( surrogate mother ) belum menikah maka status anak tersebut adalah anak di luar kawin. Mengapa hanya dilihat dari sisi ibu pengganti sedangkan sel telur berasal dari  ibu  yang  “sah”,  hal  ini  dikarenakan  hukum  perdata  tidak mempertimbangkan  darimana  sel  telur  itu  berasal  namun  dari  rahim  manakah anak tersebut dikandung dan dilahirkan. Serta  mengingat  bahwa  perjanjian sewa  rahim  (perjanjian  surogasi)  tidak  memenuhi  syarat  objektif  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer,  maka  perjanjian  tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bawah ibu sah dari anak tersebut adalah ibu pengganti ( surrogate mother ).
Terkait  hak  waris  anak  dan  ibu  tersebut  karena  keduanya  memiliki hubungan keperdataan maka mereka dapat saling mewarisi. Sang ibu pengganti dapat  mewarisi  dari  anak  tersebut  dan  anaknya  pula,  namun  keduanya  tidak mendapatkan  jatah  waris  dari  ayah  atau  pemilik  sel  sperma  tersebut.  Hal  ini disebabkan anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang Ayah. Namun, berbeda jika ibu pengganti memiliki suami maka anak hasil sewa rahim dapat mewarisi baik dari ibu pengganti dan suaminya. Konsep sewa rahim ( surrogate  mother )  terbukti  telah  melahirkan  banyak  problema-problema  yang pelik terutama dalam bidang privat.
Karena hukum waris yang diatur dalam KUHPer tidak mengenal adanya hak  waris  baik  anak  hasil  ataupun  ibu  pengganti  dalam  perjanjian  sewa  rahim, KUHPer  hanya  mengenal  dan  mengatur  hukum  waris  antara  anak  yang dilahirkan dari rahim yang sama dimana sel telur berasal seperti hak waris anak sah dan anak luar kawin yang diakui.
Hukum  waris  dalam  KUHPerdata  mengenal  dua  cara  pembagian  harta waris yaitu:
1) Secara ab intestato /hubungan darah
Pewarisan  secara  ab  intestato  merupakan  cara  pewarisan  yang berdasarkan  hubungan  darah  antara  kerabat  yang  meninggal  (pewaris)  dan yang masih hidup (ahli waris). Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 832 KUHPerdata,  yang  berhak  untuk  mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan adalah saudara sedarah, baik keluarga yang sah ataupun keluarga yang berasal dari  hubungan  luar  kawin.  Dalam  kasus  ibu  pengganti  dan  anak  hasil  sewa rahim  mewarisi  secara ab  intestato karena  memiliki  hubungan  darah  yang diakibatkan lahirnya anak tersebut dari rahim ibu pengganti.
2) Secara Testamentair/surat wasiat
Pewarisan  yang  dilakukan  secara  testamentair  atau  dengan  surat  wasiat sudah  ditentukan  ahli  waris  dan  bagian  dari  ahli  waris  tersebut  sudah ditentukan dalam surat wasiat. Surat wasiat ini harus dibuat oleh sang pewaris secara  tertulis,  hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  dan  menjamin  kepastian hukum  dalam  pembagian  harta  warisan  sehingga  jika  ada  pihak-pihak  yang tidak  setuju  atau  puas  dengan  pembagian  waris  maka  dapat  ditunjukkan  surat wasiat tersebut sebagai alat bukti dalam pengadilan. Sebelum menentukan ahli waris  dalam  surat  wasiatnya,  harus  diingat  bahwa  sebelum  melakukan  hal tersebut pewaris harus memberikan Legitieme Portie atau bagian  yang mutlak kepada legitimaris (ahli  waris  yang  memiliki  ikatan  darah  dengan  pewaris
secara  garis  lurus). 15 Perlu  diingat  dalam  pewarisan  secara  testamentair  untuk memperhatikan legitieme  portie ,  karena  bagian  ini  adalah  bagian  dari  harta waris yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. 16
Sekalipun  telah  terjadi  perjanjian  surrogasi  dan  anak  hasil  sewa  rahim sudah  terlahir,  untuk  menjadi  anak  dari  pasangan  suami  istri  yang  memiliki sperma  dan  sel  telur  haruslah  diangkat  terlebih  dahulu  sehingga  status  anak tersebut menjadi anak angkat. Namun, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari  orang  tuanya  dan  sebaliknya,  orang  tua  angkat  tidak  dapat  menjadi  ahli waris  bagi  anak  angkat.  Sehingga  agar  anak  tersebut  dapat  menerima  harta warisan  atau  ketika  anak  tersebut  sudah  besar  dan  agar  orang  tuanya  dapat menjadi  ahli  waris  harus  menggunakan  surat  wasiat  atau  pewarisan  secara testamentair .  Maka  hak  waris  dari  anak  tersebutakan  tetap  dipegang  oleh  ibu yang melahirkannya, yaitu ibu pengganti ( surrogate mother ) dan vice versa .

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  secara  implisit  melarang adanya sewa rahim jika merujuk pada peraturan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) PP No. 61 Tahun 2004 dan Pasal  127 UU Kesehatan serta dengan merujuk kepada  UU  Perkawinan  terkait  dengan  status  anak.  Anak  yang  sah  merupakan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Perjanjian sewa rahim juga  tidak  memenuhi  syarat  sah  sebuah  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam KUHPerdata.Dalam  kasus  sewa  rahim,  anak  tersebut  dilahirkan  melalui  rahim dari  ibu  pengganti,  bukan  rahim  dari  ibu  dimana  sel  telur  berasal  maka  jika melihat  dari  perspektif  hukum  Perdata  dapat  disimpulkan  bahwa  ibu  pengganti ( Surrogate  Mother) merupakan  ibu  yang  sah  anak  tersebut.  Jika  ibu  pengganti sudah  menikah  maka  anak  tersebut  adalah  anak  yang  sah,  namun  jika  belum maka status anak tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin. Jika suami isteri yang  mendonorkan  janin  ingin  memiliki  hak  penguasaan  atas  anak  itu  maka harus  dilakukan  proses  pengangkatan  anak  yang  mengakibatkan  status  anak tersebut  menjadi  anak  angkat.Sehingga  dapat  disimpulkan  berdasarkan pembahasan  di  atas  yakni  anak  dari  hasil  sewa  rahim  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibu  pengganti  ( Surrogate  Mother). Oleh  karena  itu,  yang dapat saling mewarisi adalah ibu pengganti dan anak tersebut, jika ibu pengganti terikat  dalam  perkawinan  yang  sah  maka  suaminya  juga  memiliki  hubungan kewarisan  anak  yang  dilahirkan.  Apabila  suami  isteri  yang  mendonorkan  janin ingin  mewarisi  atau  menjadi  pewaris  dari  anak  hasil  sewa  rahim  maka  harus menggunakan surat wasiat atau pewarisan secara testamentair .
15 Sari, Indah. Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor (1) Tahun 2014. DOI : 10.35968/jh.v5i1.99. Hal. 11.
16 Subekti. Pokok-pokok hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 2003. Hal. 113.
2. Saran
Berikut beberapa saran yang dapat diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan saran membangun yakni;
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  agar  lebih  tegas  lagi  dalam  membuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  ketentuan  dari  bayi  tabung dengan  cara  meminjam  rahim  ( surrogate  mother )  membuat  regulasi  serta sanksi  tegas  kepada  para  orangtua  dan  calon  ibu  pengganti  ( surrogate mother) untuk  memperhatikan  segala  bentuk  kerjasama  agar  kedua  belah pihak  mendapatkan  kesepakatan  yang  adil.  Dan  diharapkan  ada  undang- undang  yang sah mengenai  diperbolehkan  atau tidaknya penyewaan rahim dalam  Hukum  Indonesia  dan  diharapkan  agar  adanya  kejelasan  terkait status  anak  yang  dilahirkan  dari  sewa  rahim  ( surrogate  mother )  sehingga diketahui secara pasti hak dan kewajiban anak tersebut.
2. Bagi pelaku sewa rahim untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan atas perbuatannya.  Terutama  dengan  Indonesia  yang  melarang  adanya  praktik sewa  rahim  serta  kelebihan  serta  kekurangan  yang  kemungkinan  akan dialami  jika  memperoleh  keturunan  menggunakan  sewa  rahim  ( surrogate mother ).
3. Menyarankan  bagi  masyarakat  umum  yang  tidak  bisa  memiliki  keturunan untuk  mengambil  jalan  lain  seperti  adopsi  (pengangkatan  anak)  atau  bayi tabung  dibandingkan  dengan  sewa  rahim  ( surrogate  mother) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
HS, Salim. 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Satrio,  J.  (001. Hukum  Perikatan:  Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian .  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Subekti. 2003. Pokok-pokok hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Suparman, Maman. 2015. Hukum Waris Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
AA  FErma,  Zetria.  2021.  Keabsahan  Perjanjian  Sewa  Rahim  (SurrogateMother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. Jurnal TEKESNOS . 3(2), 32-39,
Abhimantara,  I.  B.  2018.  Akibat  Hukum  Anak  Yang  lahir  Dari  Perjanjian  surrogate mother. Notaire , 1 (1), 39-52. DOI: https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9097
Habibiah,  Bella  dan  Wismar  Ain.  2015.  Kedudukan  Hukum  Anak  Yang  Dilahirkan Melalui  Ibu  pengganti  ( Surrogate  Mother )  ditinjau  dari  Hukum  Kekeluargaan Islam. J urnal Lex Jurnalica , 12(2), 151-164.
Kenyatun,  K.  2020.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian Surrogate  Mother Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia. Jurnal Lex Renaissance , 5 (4), 974- 990. DOI: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art15.
Khairatunnisa.  2015.  Keberadaan  Sewa  Rahim  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata . Jurnal Lex Privatum , 3(1), 222-231.
Puspasari,  Nova.  2019.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Status  Anak  yang  lahir  dari  Sewa Rahim di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UniversitasMataram.
Sari,  Indah.  2014.  Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris  Ab  Intestato  dan Testamentair  Menurut  Hukum  Perdata  Barat  (BW). Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara  Fakultas  Hukum  Universitas  Suryadarma ,  5(1),  11,  DOI  : 10.35968/jh.v5i1.99.
Setiawan,  Fajar  Bayu,  dkk.  2013.  Kedudukan  Kontrak  Sewa  Rahim  dalam  Hukum
Positif  Indonesia. Jurnal  Private  Law. Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri Sebelas Maret. 3(3), 67-74
Zahrowati, Z. 2017.  Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma
Donor  dan  Rahim  Sewaan  (Surrogate  Mother)  dalam  Perspektif  Hukum Perdata. Halu Oleo Law Review , 1(2), 198, DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3642.