## ANALISIS DESKRIPTIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2012
(Suatu Kajian dalam Penyusunan Masterplan Pendidikan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2012)
Akhmad Fathurohman 1 , Enny Winaryati 2 , Siti Hidayah 3
1 Program Studi Statistika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
1 Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
1 STIE Dharma Putra Semarang akhmadfathur@gmail.com

## ABSTRAK
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  untuk berlangsungnya pendidikan sehingga sesuai dengan satandar kualitas pendidikan nasional. Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  pembiayaan pendidikan sebagai baseline perencanaan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Blora. Metode  yang  digunakan  adalah  survey  yang  mengambil  sampel  yang refresentatif di seluruh kecamatan se Kabupaten Blora yang di konsentrasikan di empat  wilayah  yaitu  wilayah  Ngawen,  Randublatung,  Blora,  dan  Cepu,  dengan teknik  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan  kualitatif. Simpulan  dari  kajian  ini adalah:  (a) Pembiyaan  pendidikan masih  bertumpu  pada  pembiayaan  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi,  di  samping  itu  juga  dukungan  pembiayan pendidikan  dari  dunia  usaha  dan  industri  serta  perusahaan  asing  masih relatif rendah,  (b) ketepatan  waktu  pencairan  dinilai  tidak  sesuai  dengan  kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana  dan  program  kurikulum,  serta  secara  khusus  untuk  pengembangan keterampilan/vokasi  pada  bagi  SMK,  (d)  pemenuhan  pembiayaan  untuk mencapai standar pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi (a) perlu ada  upaya  peningkatan  komitmen  pemerintah daerah dalam  pembiayaan pendidikan  sehingga  mendukung  semua  satuan  pendidikan  mencapai  Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender  penidikan,  (c)  Perlu peningkatan dukungan  dari  DU/I dan perusahaan asing, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan.
Kata Kunci: Pembiayaan, Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan Undang-Undang RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional, yang menyatakan  bahwa  sistem  pendidikan nasional  menghendaki  sistem  pen- didikan  yang  terdesentralisasi  di  satu
sisi,  namun  di  sisi  lain  juga  meng- hendaki  perlunya  pendidikan  nasional yang  berstandar.  Kebijakan  desen- tralisasi  memberikan  peluang  desen- tralisasi  dalam  pengelolaan  pendi- dikan  sesuai  dengan  kapasitas  daya dukung dan kekhususan masing-
masing  penyelenggara.  Di  sisi  lain,
standarisasi dimaksudkan untuk menjaga mutu pendidikan agar
memenuhi standar nasional pendidikan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerin- tah  (PP)  Nomor  19  Tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP),  pada  dasarnya  SNP  bertujuan menjamin  mutu  pendidikan  nasional dalam  rangka  mencerdaskan  kehidup- an bangsa dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  martabat. Standar  Nasional  Pendidikan  meru- muskan standar isi (kurikulum), proses,  kompetensi  lulusan,  ketena- gaan,  sarana  prasarana,  pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar-standar  itulah  yang menjadi acuan  dasar  dalam  pengembangan  dan peningkatan  kualitas  pendidikan  di Indonesia,  termasuk  juga  harus  diacu oleh  daerah-daerah  dalam  meren- canakan  pembangunan  dan  pening- katan kualitas pendidikan.
Sejalan  dengan  diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan ntralisasi  pendidikan,  maka  kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah juga harus sesuai dengan standar  yang telah ditetapkan  dan memenuhi harapan masyarakat  serta  mengantisipasi  penye- baran  mutu  yang  tidak  seimbang  antar
daerah. Guna memenuhi harapan tersebut,  maka  Pemerintah  Provinsi Jawa  Tengah  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  No. 3  Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  Pendidikan  TK/RA, SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA,  SMK, SLB,  Pendidikan  Non  Formal,  UKS, Kepemudaan,  Olahraga,  dan  Kebudaya- an Propinsi Jawa Tengah.
Standar  Pelayanan  Minimal  terse- but merupakan acuan dasar dan normatif yang  memuat  kriteria  dan  persyaratan minimal  penyelenggaraan  pendidikan  di Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  tujuan: (1)  menetapkan  standar  kualitas  pela- yanan  minimal  lembaga  penyelenggara pendidikan  secara  nasional  yang  meru- pakan  bagian  integral  dari  standar nasional  pelayanan  pendidikan;  (2) memberi acuan kepada daerah Kabupaten/Kota  dalam  menyelengga- rakan  pendidikan;  dan  (3)  menyediakan tolok  ukur  penilaian  kualitas  pelayanan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  baik yang  dilakukan  secara  eksternal  oleh lembaga  akreditasi  yang  berwenang maupun  secara  internal sebagai  evaluasi diri  oleh  lembaga  pendidikan  yang  ber- sangkutan.  Dari  dasar  tersebut  di  atas, maka  segala  hal  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan pendidikan harus
mengacu  pada  standar  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam  konteks  daerah  Kabupaten Blora,  salah  satu  misi  Kabupaten  Blora berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 adalah  mewujudkan  masyarakat  Kabu- paten  Blora  yang  maju  dan  sejahtera, berdaya  saing,  sehat,  dan  berpendidikan memadai  dalam  kehidupan  ekonomi yang  berkualitas,  demi  terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang wareg,  waras dan wasis.  Tiga  hal tersebut  sejatinya  adalah  tiga  bidang utama  dalam  kehidupan  masyarakat, yaitu  bidang  ekonomi,  kesehatan,  dan pendidikan.  Upaya  untuk  mewujudkan misi  tersebut  ditempuh  dengan  9 (sembilan) kebijakan, antara lain adalah: kualitas pelayanan pendidikan  dan peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  diarahkan  untuk mewujudkan  peningkatan  pemerataan kesempatan  belajar,  baik  melalui  jalur formal  maupun  non  formal,  mening- katkan  mutu  pendidikan  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  (dari Sekolah  Dasar  hingga  Sekolah  Mene- ngah  Atas  dan  yang  sederajat),  serta meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Berangkat  dari  hal-hal  tersebut  di atas pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten  Blora  merupakan  suatu
sistem tidak dapat terlepas dari perenca- naan  yang  terstruktur  baik,  mulai  dari tinjauan  aspek  keuangan  maupun  aspek sistem  pembelajaran.  Dengan  demikian perencanaan terstruktur tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Standar  pembiayaan  merupakan faktor  utama  sebagai  pendukung  dapat berjalannya  sistem  pendidikan,  untuk menyiapkan  semua  satuan  pendidikan berstandar  nasional  diperlukan  biaya yang memadai sehingga semua kebutuh- an  pembiayaan  pendidikan  tercukupi sesuai standarnya.

## Tujuan Kajian
Mengetahui  pengelolaan pem- biayaan  pendidikan sebagai  baseline perencanaan  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di  Kabupaten  Blora  sesuai standar nasional.
Adapun  sasaran dari  penyusunan standar pengelolaan,  pembiayaan  dan penilaian  pendidikan Kab.  Blora  ini adalah:
a. Identitikasi data  pembiayaan pen- didikan di Kabupaten Blora ditinjau dari  standar pembiayaan    pendi- dikan.
b. Analisis  permasalahan pembiayaan pendidikan  di  Kabupaten  Blora  di- tinjau standar pembiayaan pendidik- an.
c. Sumber  pendanaan dalam  pem-
biayaan pendidikan Kabupaten
Blora.

## Standar Pembiayaan Pendidikan
Dalam Peraturan Menteri
Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia No  19  Tahun  2007  tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  oleh  Satuan Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  pada Pasal  1 angka  10  disebutkan  bahwa standar  pembiayaan  adalah  standar  yang mengatur  komponen  dan  besarnya  biaya operasi  satuan  pendidikan  yang  berlaku selama satu tahun.
Standar  pembiayaan  pendidikan terdiri  atas  biaya  investasi,  biaya  operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi  biaya  penyediaan  sarana  dan prasarana,  pengembangan  sumberdaya manusia,  dan  modal  kerja  tetap. Biaya personal  sebagaimana  dimaksud  pada  di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan  oleh  peserta  didik  untuk  bisa mengikuti  proses  pembelajaran  secara teratur dan berkelanjutan.
Pengaturan  standar  pembiayaan ditemukan  hanya  pada  Pasal  62,  di mana disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri  atas  biaya  investasi  (penyediaan sarana  prasarana,  pengembangan  sumber
daya  manusia,  dan  modal  kerja  tetap), biaya operasi (gaji, tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan, biaya tak langsung), dan  biaya personal  (biaya  oleh  peserta didik).
Biaya  operasi  satuan  pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. Gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidik- an  serta  segala  tunjangan  yang melekat pada gaji,
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa  daya,  air,  jasa  telekomunikasi, pemeliharaan  sarana  dan  prasarana, uang  lembur,  transportasi,  konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  peneliti- an  survey  dengan  menggunakan  sampel dan  kuesioner  sebagai  alat  pengumpul data.  Diharapkan  dengan    metode  ini tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai  harus dapat  menggambarkan  karakteristik  pem- biayaan  pendidikan  di  Kabupaten  Blora dapat  diketahui  secara  umum. Langkah- langkah  kajian  yang  dilaksanakan  sesuai dengan Singarimbun  (1989:  3),  dalam suatu  penelitian  survai  langkah-langkah lazim  ditempuh  adalah  sebagai  berikut  : (a) Merumuskan  masalah  penelitian  dan menentukan tujuan survey, (b)
menentukan  konsep  dan  hipotesa  serta menggali  kepustakaan, hipotesis  tidak dirumuskan  karena  merupakan  kajian operasional, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang sedang berlangsung pada setiap  satuan  pendidikan  di  Kabupaten Blora,  (c) Pengambilan  sampel. (d) Pembuatan Instrumen Peneltiian/ kuesioner, (e) Pekerjaan lapangan,
Pengambilan  data  melalui  kuisioner  dan diskusi  terbatas  dan  wawancara  dengan para  responden,  (f) Pengolahan  data,  (g) analisis,  dan  (h)  pelaporan  (uji  publik) dan seminar hasil kajian.
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah  se  Kabupaten  Blora,  yaitu SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA,  dan  SMK. Adapun  sampel  satuan  pendidikan  di Kabupaten  Blora  dalam  kajian  ini  adalah dibedakan  dengan  kualitas  sekolah  sesuai dengan standar  nasional  yaitu  Sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasilonal (SSN) yangmerupakan  sekolah  belum  SSN, sekolah  sudah  SSN,  sekolah  Rintisan Sekolah  Berstandar  Internasional  (RSBI), dengan rincian seperti pada tabel berikut.

## Tabel 1 Daftar Satiuan Pendidikan Sampel Kajian
Sekolah Standar Kualitas Sekolah Jumlah Rintisan SSN SSN RSBI/SBI SD/MI 120 16 0 136 SMP/MTs 40 12 3 55 SMA/MA 12 4 1 17 SMK 8 4 2 14 Total 180 36 6 222 Sebaran satuan pendidikan
(sekolah)  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini  adalah:  (1)  Kecamatan Ngawen  (Japah,  Ngawen,  Kunduran, Todanan);  (2)  Blora  (Jepon,  Blora, Banjarejo,  Bogorejo,  Tunjungan);  (3)
Kecamatan Randublatung (Jati,
Randublatung, Kradenan); dan (4) Kecamatan Cepu (Cepu, Sambong, Jiken, Kedungtuban).  Karakteristik  pendidikan di  empat  Kecamatan  tersebut  menimal diasumsikan  cukup  merepresentasikan varian  kondisi  pendidikan  di  Kabupaten
Blora  secara  umum.  Asumsi  dasar  inilah yang  dijadikan  pegangan  untuk  menya- takan bahwa hasil kesimpulan pada empat daerah  sampel  tersebut  cukup  mewakili daerah-daerah lain di Kabupaten Blora.
Data  penelitian  kebijakan  ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara,  pengisian  kuesioner  dan Focus  Discussion  Group (FGD)  dengan instrumen  standar  yang  telah  dikembang- kan agar  diperoleh  data  yang  lebih komprehensif.  Panduan  FGD  dikem-
bangkan  berdasarkan  kuesioner/angket yang diisi responden.
Data  penelitian  dikumpulkan  dari sumber data primer target dalam penelitian  kebijakan  ini,  yakni para  guru SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA,  SMK/ MAK  yang  telah  memperoleh  sertifikat pendidik,  kepala  SD/MI,  SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
Sumber data sekunder berupa data dokumenter data-data pembiayaan pendidikan selama ini berlangsung. Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti logika pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu melalui analisis deskriptif dari  data  hasil  isian  kuesioner  secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan deskripsi  atau  penjabaran  berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif tersebut dan hasil  dari  FGD  dan  wawancara.  Dengan demikian  analisis  data  dilakukan  setidak- nya  melalui  dua  tahap,  yaitu:  analisis deskripsi  data  kuantitatif  dari  kuesioner yang  telah  didapatkan  dari  lapangan,  dan analisis substansi berdasarkan data kuantitatif  dipadu  dengan  data  dan informasi  yang  didapatkan  dari  hasil wawancara dan FGD.
Berdasarkan  pada  analisis  data kuantitatif  yang  dipadu  dengan  data  dan informasi  kualitatif  dari  hasil  FGD  dan
wawancara,  kemudian  ditarik  kesimpulan dengan  memfokuskan  pada  upaya  untuk menjawab  3  (tiga)  fokus  penelitian  ini, yaitu: (1) standar pengelolaan pendidikan; (2)  standar  pembiayaan  pendidikan;  dan (3) standar penilaian pendidikan.
Rekomendasi  dirumuskan  ber- dasarkan  pada  kesimpulan  yang  diambil dari tiga fokus utama dalam penelitian ini yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  me- nyusun  standar  pengelolaan  pendidikan, standar  pembiayaan  pendidikan,  dan standar penilaian  pendidikan  di  Kabu- paten  Blora  yang  tepat.  Rekomendasi yang  disusun  menjadi  bahan  rujukan  dan pedoman  untuk  membangun  dan  menye- lenggarakan  pendidikan  di  Kabupaten Blora  yang  efektif  dan  efisien,  yang dalam peningkatan kualitas fasilitas pendidikan  akan  disinergikan  dengan  ke- bijakan pembangunan tata ruang di Kabu- paten  Blora,  yang  semuanya  harus  sesuai dengan standar nasional pendidikan.

## HASIL PENELITIAN
Gambaran  umum  satuan  pendi- dikan sampel kajian ini adalah dari semua jenjang  satuan pendidikan  yaitu  SD/MI, SMP/MTs,  SMA/MA,  dan  SMK  yang  di klasifikasi menurut jenisnya yaitu Sekolah Berstandar  Internasional  (SBI)/Rintisan Sekolah  Berstandar  Internasional  (RSBI), Sekolah  Standar  Nasional  (SSN),  dan
sekolah Rintisan Sekolah
Standar Nasional  (Rintisan  SSN),  adapun  persen- tase datanya seperti pada gambar berikut.

## Gambar 1. Persentase Sample Satuan
Pendidikan Sesuai dengan Jenisnya Data  tersebut  menunjukkan  juga bahwa di Kabupaten Blora pada umumnya  sekolah-sekolah  masih  belum berstandar nasional.

## 1. Komitmen  Pemerintah  dan  Non Pemerintah dalam Pembiyayaan
Komitmen pemerintah pusat dalam  pembiayaan  pendidikan  mnurut responden  adalah  dinilai  tinggi  dengan
persentase  mencapai  78,0%  yang  menilai rendah hanya 22,0%, kompitmen pemerintah  propinsi  responden  yang menilai  tinggi  sebanyak  55,0%,  yang menilai  rendah  dan  yang  menilai  rendah sebanyak 45,5%. Untuk komitmen pemerintah kabupaten Blora dinilai rendah  oleh  responden  mencapai  56,9%, sedangkan  yang  menilai  tinggi  hanya 43,1%.
Komitmen  orang  tua dalam  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden dinilai  rendah  dengan  persentase  men- capai  80,7%,  dunia  usaha  dan  industri juga  komitmennya  rendah  94,5%,  dan dukungan  asing  juga  sangat  rendah 89,9%.
Untuk memberikan gambaran yang  lebih  jelas  dapat  dilihat  pada  grafik berikut.
Gambar 2. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan pendidikan jelas masih  bertumpu  pada  komitmen  peme- rintah  baik  pusat,  provinsi  maupun kabupaten.

## 2. Ketersediaan Akses Informasi
Akses  informasi  secara  umum masih dinilai rendah baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Responden yang
SBI/
RSBI 6,4 % Rint isan SSN 70… 0 20 40 60 80 100 Pusat
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional  (Rintisan  SSN),  adapun  persen-
tase datanya seperti pada gambar berikut.

## Gambar 1. Persentase Sample Satuan
Pendidikan Sesuai dengan Jenisnya Data  tersebut  menunjukkan  juga bahwa di Kabupaten Blora pada umumnya  sekolah-sekolah  masih  belum berstandar nasional.

## 1. Komitmen  Pemerintah  dan  Non Pemerintah dalam Pembiyayaan
Komitmen pemerintah pusat
dalam  pembiayaan  pendidikan  mnurut responden  adalah  dinilai  tinggi  dengan
persentase  mencapai  78,0%  yang  menilai rendah hanya 22,0%, kompitmen pemerintah  propinsi  responden  yang menilai  tinggi  sebanyak  55,0%,  yang menilai  rendah  dan  yang  menilai  rendah sebanyak 45,5%. Untuk komitmen pemerintah kabupaten Blora dinilai rendah  oleh  responden  mencapai  56,9%, sedangkan  yang  menilai  tinggi  hanya 43,1%.
Komitmen  orang  tua dalam  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden dinilai  rendah  dengan  persentase  men- capai  80,7%,  dunia  usaha  dan  industri juga  komitmennya  rendah  94,5%,  dan dukungan  asing  juga  sangat  rendah 89,9%.
Untuk memberikan gambaran yang  lebih  jelas  dapat  dilihat  pada  grafik berikut.
Gambar 2. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan jelas
masih  bertumpu  pada  komitmen  peme- rintah  baik  pusat,  provinsi  maupun kabupaten.

## 2. Ketersediaan Akses Informasi
Akses  informasi  secara  umum masih dinilai rendah baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Responden yang
SSN 23,6 % Provinsi Kabupaten Orangtua DU/I Asing
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional  (Rintisan  SSN),  adapun  persen-
tase datanya seperti pada gambar berikut.

## Gambar 1. Persentase Sample Satuan
Pendidikan Sesuai dengan Jenisnya Data  tersebut  menunjukkan  juga bahwa di Kabupaten Blora pada umumnya  sekolah-sekolah  masih  belum berstandar nasional.

## 1. Komitmen  Pemerintah  dan  Non Pemerintah dalam Pembiyayaan
Komitmen pemerintah pusat
dalam  pembiayaan  pendidikan  mnurut responden  adalah  dinilai  tinggi  dengan
persentase  mencapai  78,0%  yang  menilai rendah hanya 22,0%, kompitmen pemerintah  propinsi  responden  yang menilai  tinggi  sebanyak  55,0%,  yang menilai  rendah  dan  yang  menilai  rendah sebanyak 45,5%. Untuk komitmen pemerintah kabupaten Blora dinilai rendah  oleh  responden  mencapai  56,9%, sedangkan  yang  menilai  tinggi  hanya 43,1%.
Komitmen  orang  tua dalam  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden dinilai  rendah  dengan  persentase  men- capai  80,7%,  dunia  usaha  dan  industri juga  komitmennya  rendah  94,5%,  dan dukungan  asing  juga  sangat  rendah 89,9%.
Untuk memberikan gambaran yang  lebih  jelas  dapat  dilihat  pada  grafik berikut.
Gambar 2. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan jelas
masih  bertumpu  pada  komitmen  peme- rintah  baik  pusat,  provinsi  maupun kabupaten.

## 2. Ketersediaan Akses Informasi
Akses  informasi  secara  umum masih dinilai rendah baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Responden yang Asing
menilai  tinggi  untuk  akses  informasi  dari pemerintah  pusat  hanya  sebesar  41,3%, pemerintah  provinsi  36,7%,  pemerintah kabupaten  hanya  38,6%,  bantuan  asing hanya 9,1%, dan dunia usaha dan industri
hanya  2,7%. Untuk  memberikan  gambar- an  yang  lebih  jelas  tentang  ketersediaan akses  informasi  pembiayaan  pendidikan sampai  di  sekolah  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini.
Gambar 3. Persentase akses informasi pembiayaan pendidikan
3. Keterbacaan Pedoman dan Fungsi Pembiayaan Pendidikan
Tingkat  keterbacaan  akses  informasi pembiayaan  masih  dinilai  rendah  oleh responden  sebesar  80,36%,  dan  yang menilai tinggi hanya 19,64%.
Fungsi  pembiayaan  tetap  bertum- pu pada pembiayaan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan fungsi pembiayaan dari  orang  tua,  dunia  usaha/industri maupun asing dinilai rendah. 4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
Dalam  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  yang  masih  dinilai  rendah adalah  masalah  ketepatan  pencairan  yang di  nilai  rendah  oleh  sebanyak  50,4%, sementara itu unutk kemudahan persyaratan administrasi, kecepatan
pencairan,  keterlibatan  komite  sekolah, gugu, dan kepala sekolah dalam merealisasi pembiayaan pendidikan dinilai  tinggi  oleh  lebih  dari  50% responden.
5. Pemanfaatan Pembiayaan
a. Biaya Dari Pemerintah Pusat
Secara  umum  biaya  dari  peme- rintah  merupakan  tumpuan  pembiayaan pendidikan  terutama  untuk  membiayai sarana-prasarana,  pengembangan  SDM, gaji,  pahan/peralatan  pendidikan  dan biaya  operasional,  hal  ini  dibuktikan dengan pandangan responden yang menilai  tinggi  pada  permasalahantersebut dengan penilaian di atas 55%. Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar berikut,  tinggi  rendahnya  pemanfaatan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pusat JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
menilai  tinggi  untuk  akses  informasi  dari pemerintah  pusat  hanya  sebesar  41,3%, pemerintah  provinsi  36,7%,  pemerintah kabupaten  hanya  38,6%,  bantuan  asing hanya 9,1%, dan dunia usaha dan industri
hanya  2,7%. Untuk  memberikan  gambar- an  yang  lebih  jelas  tentang  ketersediaan akses  informasi  pembiayaan  pendidikan sampai  di  sekolah  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini.
Gambar 3. Persentase akses informasi pembiayaan pendidikan
3. Keterbacaan Pedoman dan
Fungsi Pembiayaan Pendidikan
Tingkat  keterbacaan  akses  informasi pembiayaan  masih  dinilai  rendah  oleh responden  sebesar  80,36%,  dan  yang menilai tinggi hanya 19,64%.
Fungsi  pembiayaan  tetap  bertum- pu pada pembiayaan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan fungsi pembiayaan dari  orang  tua,  dunia  usaha/industri maupun asing dinilai rendah.
4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
Dalam  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  yang  masih  dinilai  rendah adalah  masalah  ketepatan  pencairan  yang di  nilai  rendah  oleh  sebanyak  50,4%, sementara itu unutk kemudahan persyaratan administrasi, kecepatan
pencairan,  keterlibatan  komite  sekolah, gugu, dan kepala sekolah dalam merealisasi pembiayaan pendidikan dinilai  tinggi  oleh  lebih  dari  50% responden.
5. Pemanfaatan Pembiayaan
a. Biaya Dari Pemerintah Pusat
Secara  umum  biaya  dari  peme- rintah  merupakan  tumpuan  pembiayaan pendidikan  terutama  untuk  membiayai sarana-prasarana,  pengembangan  SDM, gaji,  pahan/peralatan  pendidikan  dan biaya  operasional,  hal  ini  dibuktikan dengan pandangan responden yang menilai  tinggi  pada  permasalahantersebut dengan penilaian di atas 55%. Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar berikut,  tinggi  rendahnya  pemanfaatan
Pusat Provinsi Kabupaten Asing DU/I JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
menilai  tinggi  untuk  akses  informasi  dari pemerintah  pusat  hanya  sebesar  41,3%, pemerintah  provinsi  36,7%,  pemerintah kabupaten  hanya  38,6%,  bantuan  asing hanya 9,1%, dan dunia usaha dan industri
hanya  2,7%. Untuk  memberikan  gambar- an  yang  lebih  jelas  tentang  ketersediaan akses  informasi  pembiayaan  pendidikan sampai  di  sekolah  dapat  dilihat  pada grafik berikut ini.
Gambar 3. Persentase akses informasi pembiayaan pendidikan
3. Keterbacaan Pedoman dan
Fungsi Pembiayaan Pendidikan
Tingkat  keterbacaan  akses  informasi pembiayaan  masih  dinilai  rendah  oleh responden  sebesar  80,36%,  dan  yang menilai tinggi hanya 19,64%.
Fungsi  pembiayaan  tetap  bertum- pu pada pembiayaan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan fungsi pembiayaan dari  orang  tua,  dunia  usaha/industri maupun asing dinilai rendah.
4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan
Dalam  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  yang  masih  dinilai  rendah adalah  masalah  ketepatan  pencairan  yang di  nilai  rendah  oleh  sebanyak  50,4%, sementara itu unutk kemudahan persyaratan administrasi, kecepatan
pencairan,  keterlibatan  komite  sekolah, gugu, dan kepala sekolah dalam merealisasi pembiayaan pendidikan dinilai  tinggi  oleh  lebih  dari  50% responden.
5. Pemanfaatan Pembiayaan
a. Biaya Dari Pemerintah Pusat
Secara  umum  biaya  dari  peme- rintah  merupakan  tumpuan  pembiayaan pendidikan  terutama  untuk  membiayai sarana-prasarana,  pengembangan  SDM, gaji,  pahan/peralatan  pendidikan  dan biaya  operasional,  hal  ini  dibuktikan dengan pandangan responden yang menilai  tinggi  pada  permasalahantersebut dengan penilaian di atas 55%. Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar berikut,  tinggi  rendahnya  pemanfaatan

## DU/I
pembiayaan  dari  sumber  pemerintah pusat.
Gambar 4. Pemanfaatan biaya daripemerintah pusat

## b. Biaya dari pemerintah propinsi
Biaya  pendidikan  dari  pemerintah provinsi  menurut  responden  yang  dinilai tinggi  pemanfaatannya  untuk  biayai sarana  dan  prasarana  dan  membiayai
bahan/peralatan  pendidikan  habis  pakai. Sedangkan pemanfaatan untuk biaya yang lainya  dinilai  rendah.  Untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  dapat  dilihat pada grafik berikut.
Gambar 5. Pemanfaatan biaya daripemerintah provinsi c. Pemanfaatan  Biaya  dari  Pemerintah
Kabupaten
Pemanfaatan  biaya  dari  sumber pemerintah kabupaten menurut responden
adalah  untuk  membiayai  sarana  dan prasarana  dengan  persentase  mencapai 64,2%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
pembiayaan  dari  sumber  pemerintah pusat.

## Gambar 4. Pemanfaatan biaya daripemerintah pusat

## b. Biaya dari pemerintah propinsi
Biaya  pendidikan  dari  pemerintah
provinsi  menurut  responden  yang  dinilai tinggi  pemanfaatannya  untuk  biayai sarana  dan  prasarana  dan  membiayai
bahan/peralatan  pendidikan  habis  pakai. Sedangkan pemanfaatan untuk biaya yang lainya  dinilai  rendah.  Untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  dapat  dilihat pada grafik berikut.
Gambar 5. Pemanfaatan biaya daripemerintah provinsi c. Pemanfaatan  Biaya  dari  Pemerintah

## Kabupaten
Pemanfaatan  biaya  dari  sumber
pemerintah kabupaten menurut responden
adalah  untuk  membiayai  sarana  dan prasarana  dengan  persentase  mencapai
64,2%

## JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
pembiayaan  dari  sumber  pemerintah pusat.

## Gambar 4. Pemanfaatan biaya daripemerintah pusat

## b. Biaya dari pemerintah propinsi
Biaya  pendidikan  dari  pemerintah
provinsi  menurut  responden  yang  dinilai tinggi  pemanfaatannya  untuk  biayai sarana  dan  prasarana  dan  membiayai
bahan/peralatan  pendidikan  habis  pakai. Sedangkan pemanfaatan untuk biaya yang lainya  dinilai  rendah.  Untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  dapat  dilihat pada grafik berikut.
Gambar 5. Pemanfaatan biaya daripemerintah provinsi c. Pemanfaatan  Biaya  dari  Pemerintah

## Kabupaten
Pemanfaatan  biaya  dari  sumber
pemerintah kabupaten menurut responden
adalah  untuk  membiayai  sarana  dan prasarana  dengan  persentase  mencapai
64,2%
Sementara  itu  untuk  biaya  yang lainnya  dinilai  rendah  dengan  persentase lebih  dari  50%.  Perhatikan  grafik  di
bawah  ini  yang  mengambarkan  tinggi rendahnya pemanfaatan biaya dari sumber pemerintah Kabupaten.
Gambar 6. Pemanfaatan biaya dari pemerintah kabupaten d. Pemanfaatan  Biaya  dari  Orangtua/
wali,  Dunia  Usaha/Industri  dan Bantuan Asing
Nampaknya  di  Kabupaten  blora pemanfaatan  biaya  dari  orangtua/wali, dunia  usaha/industri  dan  bantuan  asing untuk  sembilan  komponen  seperti  di  atas adalah  dinilai  rendah  karena  memang pemasukan  dananya  dari  ke  tiga  sumber
tersebut rendah juga. Rata-rata persentase pendapat  responden  untuk  pemanfaatan dana pada sembilan komponen pembiayaan. Persentase tingginya pemanfaatan  dana  dari  sumber  orang tua/wali,  dunia  Usaha  dan  Industri,  dan bantuan  aing  masih  sangat  rendahdi bawah 16%.
Gambar 7. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
6. Peran  masyarakat  dalam  proses manajemen  pembiayaan  pendidikan di sekolah.
Perenserta  masyarakat  dalam  pembia- yaan  pendidikan  pada  sembilan  kom- ponen pembiayaan Sarana-prasarana:
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Orangtua/Wali
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
Sementara  itu  untuk  biaya  yang lainnya  dinilai  rendah  dengan  persentase
lebih  dari  50%.  Perhatikan  grafik  di
bawah  ini  yang  mengambarkan  tinggi rendahnya pemanfaatan biaya dari sumber pemerintah Kabupaten.
Gambar 6. Pemanfaatan biaya dari pemerintah kabupaten d. Pemanfaatan  Biaya  dari  Orangtua/
wali,  Dunia  Usaha/Industri  dan Bantuan Asing
Nampaknya  di  Kabupaten  blora pemanfaatan  biaya  dari  orangtua/wali, dunia  usaha/industri  dan  bantuan  asing untuk  sembilan  komponen  seperti  di  atas adalah  dinilai  rendah  karena  memang pemasukan  dananya  dari  ke  tiga  sumber
tersebut rendah juga. Rata-rata persentase pendapat  responden  untuk  pemanfaatan dana pada sembilan komponen pembiayaan. Persentase tingginya pemanfaatan  dana  dari  sumber  orang tua/wali,  dunia  Usaha  dan  Industri,  dan bantuan  aing  masih  sangat  rendahdi bawah 16%.
Gambar 7. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
6. Peran  masyarakat  dalam  proses manajemen  pembiayaan  pendidikan di sekolah.
Perenserta  masyarakat  dalam  pembia- yaan  pendidikan  pada  sembilan  kom- ponen pembiayaan Sarana-prasarana: Orangtua/Wali
DU/I
Asing
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
Sementara  itu  untuk  biaya  yang lainnya  dinilai  rendah  dengan  persentase
lebih  dari  50%.  Perhatikan  grafik  di
bawah  ini  yang  mengambarkan  tinggi rendahnya pemanfaatan biaya dari sumber pemerintah Kabupaten.
Gambar 6. Pemanfaatan biaya dari pemerintah kabupaten d. Pemanfaatan  Biaya  dari  Orangtua/
wali,  Dunia  Usaha/Industri  dan Bantuan Asing
Nampaknya  di  Kabupaten  blora pemanfaatan  biaya  dari  orangtua/wali, dunia  usaha/industri  dan  bantuan  asing untuk  sembilan  komponen  seperti  di  atas adalah  dinilai  rendah  karena  memang pemasukan  dananya  dari  ke  tiga  sumber
tersebut rendah juga. Rata-rata persentase pendapat  responden  untuk  pemanfaatan dana pada sembilan komponen pembiayaan. Persentase tingginya pemanfaatan  dana  dari  sumber  orang tua/wali,  dunia  Usaha  dan  Industri,  dan bantuan  aing  masih  sangat  rendahdi bawah 16%.
Gambar 7. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
6. Peran  masyarakat  dalam  proses manajemen  pembiayaan  pendidikan di sekolah.
Perenserta  masyarakat  dalam  pembia- yaan  pendidikan  pada  sembilan  kom- ponen pembiayaan Sarana-prasarana: Asing
Pengembangan  SDM,  Modal  kerja  tetap, Gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan serta tunjanganya, Bahan/peralatan pendidikan habis pakai, Biaya operasional pendidikan  tak  langsung,  Biaya  pribadi peserta  didik,  dan  Beasiswa  dinilai  oleh responden  santat  rendah,  responden  yang
menilai  tinggi  kurang  dari  23%  baik dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun evaluasinya. Persentase  peran  serta  ma- syarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  pembiayaan  pendidikan adalah seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 8. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
7. Kendala dalam Pembiayaan

## Pendidikan
Secara  umum  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden tidak  ada  kendala  yang  tinggi  baik  itu, rata-rata persentase kendala yang dihadapi kurang  dari  40%.  Kendala  yang  dinilai cukup  tinggi  hanya  kendala  akses  dan birokrasi  dengan  persentasi  mencapai 39,7%,  sementara  itu  kendala  peren- canaan  dan  dukungan  hanya  35,4%, kendala pelaksanaan dan evaluasi sebesar 25,4%, kendala regulasi 35,2%
Kendala  yang  dinilai  cukup  tinggi dengan  persentase  lebih  dari  40%  hanya kendala  akses  informasi  pembiayaan, perencanaan dalam  penentuan  kebutuhan biaya, dan kendala dalam penentuan rasio
(perbandingan)  biaya  antar  aspek/  bidang yang  akan  dibiayai, dan  kendala  dalam pembuatan  laporan  keuangan,  sedangkan kendala  yang  lainnya  yang  menilai  tinggi kurang dari 40%.

## 8. Kebutuhan Pembiayaan
Rata-rata  kebutuhan  biaya  setiap satuan  pendidikan  setiap  tahun  adalah sebesar  Rp.  600.120.313,  untuk  12  (dua belas)  komponen  pembiayaan,  yaitu: Program  Pelayanan  Administrasi  Perkan- toran 7,9%,  Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana  14,1%,  Program  Pening- katan  Kapasitas  Sumber  Daya  6,6%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan  9,6%,  Program  Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Sosialisasi Pendidikan  9,8%  ,  Program  Peningkatan
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Perencanaan JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
Pengembangan  SDM,  Modal  kerja  tetap,
Gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan serta tunjanganya, Bahan/peralatan
pendidikan habis pakai, Biaya operasional pendidikan  tak  langsung,  Biaya  pribadi peserta  didik,  dan  Beasiswa  dinilai  oleh responden  santat  rendah,  responden  yang
menilai  tinggi  kurang  dari  23%  baik dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun evaluasinya. Persentase  peran  serta  ma- syarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  pembiayaan  pendidikan adalah seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 8. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
7. Kendala dalam Pembiayaan

## Pendidikan
Secara  umum  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden tidak  ada  kendala  yang  tinggi  baik  itu, rata-rata persentase kendala yang dihadapi kurang  dari  40%.  Kendala  yang  dinilai cukup  tinggi  hanya  kendala  akses  dan birokrasi  dengan  persentasi  mencapai 39,7%,  sementara  itu  kendala  peren- canaan  dan  dukungan  hanya  35,4%, kendala pelaksanaan dan evaluasi sebesar 25,4%, kendala regulasi 35,2%
Kendala  yang  dinilai  cukup  tinggi dengan  persentase  lebih  dari  40%  hanya kendala  akses  informasi  pembiayaan, perencanaan dalam  penentuan  kebutuhan biaya, dan kendala dalam penentuan rasio
(perbandingan)  biaya  antar  aspek/  bidang yang  akan  dibiayai, dan  kendala  dalam pembuatan  laporan  keuangan,  sedangkan kendala  yang  lainnya  yang  menilai  tinggi kurang dari 40%.

## 8. Kebutuhan Pembiayaan
Rata-rata  kebutuhan  biaya  setiap satuan  pendidikan  setiap  tahun  adalah sebesar  Rp.  600.120.313,  untuk  12  (dua belas)  komponen  pembiayaan,  yaitu: Program  Pelayanan  Administrasi  Perkan- toran 7,9%,  Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana  14,1%,  Program  Pening- katan  Kapasitas  Sumber  Daya  6,6%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan  9,6%,  Program  Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Sosialisasi Pendidikan  9,8%  ,  Program  Peningkatan Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
JKPM,VOLUME 1 NOMOR 1 JANUARI 2014
Pengembangan  SDM,  Modal  kerja  tetap,
Gaji  pendidik  dan  tenaga  kependidikan serta tunjanganya, Bahan/peralatan
pendidikan habis pakai, Biaya operasional pendidikan  tak  langsung,  Biaya  pribadi peserta  didik,  dan  Beasiswa  dinilai  oleh responden  santat  rendah,  responden  yang
menilai  tinggi  kurang  dari  23%  baik dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun evaluasinya. Persentase  peran  serta  ma- syarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan dan  evaluasi  pembiayaan  pendidikan adalah seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 8. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing
7. Kendala dalam Pembiayaan

## Pendidikan
Secara  umum  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  pem- biayaan  pendidikan  menurut  responden tidak  ada  kendala  yang  tinggi  baik  itu, rata-rata persentase kendala yang dihadapi kurang  dari  40%.  Kendala  yang  dinilai cukup  tinggi  hanya  kendala  akses  dan birokrasi  dengan  persentasi  mencapai 39,7%,  sementara  itu  kendala  peren- canaan  dan  dukungan  hanya  35,4%, kendala pelaksanaan dan evaluasi sebesar 25,4%, kendala regulasi 35,2%
Kendala  yang  dinilai  cukup  tinggi dengan  persentase  lebih  dari  40%  hanya kendala  akses  informasi  pembiayaan, perencanaan dalam  penentuan  kebutuhan biaya, dan kendala dalam penentuan rasio
(perbandingan)  biaya  antar  aspek/  bidang yang  akan  dibiayai, dan  kendala  dalam pembuatan  laporan  keuangan,  sedangkan kendala  yang  lainnya  yang  menilai  tinggi kurang dari 40%.

## 8. Kebutuhan Pembiayaan
Rata-rata  kebutuhan  biaya  setiap satuan  pendidikan  setiap  tahun  adalah sebesar  Rp.  600.120.313,  untuk  12  (dua belas)  komponen  pembiayaan,  yaitu: Program  Pelayanan  Administrasi  Perkan- toran 7,9%,  Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana  14,1%,  Program  Pening- katan  Kapasitas  Sumber  Daya  6,6%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan  9,6%,  Program  Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Sosialisasi
Pendidikan  9,8%  ,  Program  Peningkatan

## Evaluasi
Mutu  Tenaga  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan 8,0%, Program Manajemen Pelayanan  Pendidikan  7,3%,  Program Kurikulum  11,4%,  Biaya  Pengembangan Media  Belajar  dan  Pendukung  Pembel- ajaran 5,5% Program Kegiatan Kesiswaan 4,5%,  Program  Praktek  Kerja  Industri 3,6%,  dan  Pengembangan  Keterampilan/ Vokasi 11,8%.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kebituhan  biaya  paling  tinggi adalah  program  peningkatan  sarana  dan prasarana  pendidikan  mencapai  14,1%, selanjutnya untuk biaya kurikulum sebesar  11,4%    dan  khusus  SMK  biaya pengembangan  keterampilan/vokasi  sebe- sar 11,8%.
9. Rata-rata penerimaan biaya pendidikan pada setiap satuan pendidikan
Rata-rata penerimaan biaya pendi- dikan  selama  ini  pada  setiap  satuan pendidikan  pada  setiap  tahun  adalah  Rp. 288.102.847,  dana  dari  pemerintah  pusat mendominasi mencapai 60,6%, dari orang tua/wali sebesar 20,2%, pemerintah provinsi  9,4%,  pemerintah  kabupaten 5,9%  dan  peneri-maan  yang  lainnya kurang dari 3,1%.
Jika  dibandingkan  dengan  kebutuhan ideal  setiap  satuan  pendidikan  sesuai standar  nasional  setiap  tahun  sebesar Rp. 600.120.313  maka  pemenuhan  biaya
pendidikan  di  Kabupaten  Blora  baru mencapai  48,0%.  Sehingga  untuk  menca- pai  standar  nasional  pendidikan  harus diupayakan  pemenuhan  kebutuhan  biaya sebesar 52,0%.

## 10. Biaya Pribadi Peserta Didik
Biaya  pribadi  peserta  didik  yang harus  dipersiapkan  orang  tua  rata-rata adalah biaya  transportasi  pulang  pergi dari  rumah  ke  sekolah  setiap  hari  Rata- rata  adalah  Rp.  5.711,43,  untuk  pakaian seragam  setiap  tahun (umumnya  4  stel) rata-rata  Rp.  308.467,74,  buku  tulis, bulpoint pensil, penggaris, tas sekolah dan sejenisnya pertahun rata-rata Rp. 264.180,00, sumbangan insidental kepada sekolah per tahun rata-rata Rp. 225.091,06,  kursus/les  di  luar  sekolah rata-rata sebesar Rp 504.022,02 dan uang saku/jajan di sekolah setioap hari rata-rata Rp 3.895,74.

## SIMPULAN
Simpulan  dari  kajian  ini  adalah: (a) Dalam pembiayaan pendidikan komitmen  pemerintah  kabupaten  Blora masih  dinilai  rendah,  biaya  pendidikan sekarang  masih  bertumpu  pada  pembia- yaan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi, di  samping  itu  juga  dukungan  pembiayan pendidikan  dari  dunia  usaha  dan  industri
serta  perusahaan  asing  di  Kabupaten Blora  masih  sangat  rendah,  (b) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yang masih menjadi  permasalahan  adalah ketepatan  waktu  pencairan  dinilai  tidak sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, sehingga kadang mengganggu karena  tidak  seiring  dengan  kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan  pendidikan  adalah  untuk sarana  prasarana  dan  program  kurikulum, serta  secara  khusus  untuk  pengembangan keterampilan/vokasi  pada  bagi  SMK,  (d) pemenuhan  pembiayaan  untuk  mencapai standar  pembiayaan  sehingga  mencapai standar  nasional  di  Kabupaten  Blora masih relatif rendah.

## REKOMENDASI
Selanjutnya  direkomendasikan  (a) perlu  ada  upaya  peningkatan  komitmen pemerintah  daerah  khususnya  Kabupaten Blora  dalam  pembiayaan  pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan  mencapai  Standar  Nasional, (b)  waktu  pencairan  biaya  pendidikan perlu  diupayakan  tepat  waktu  sesuai jadwal  terutama  terkait  dengan  kalender penidikan, (c) Perlu diupayakan dukungan dari Dunia Usaha/Industri dan Perusahaan
Asing yang ada di Kabupaten Blora untuk mendukung  dalam  pembiayaan  pendi- dikan,  (e)  pembiayaan  untuk  sarana dan prasarana  perlu  diprioritaskan  sehingga segera terpenuhi sesuai Standar Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  2012. Blora  Dalam  Angka  Tahun 2011.
Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. 2012.
Profil  Pendidikan  Kabupaten  Blora Tahun 2011/2012.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional
Nomor  69  Tahun  2009  Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia  Tahun  2009  Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTs),  Sekolah Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK),  Sekolah  Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah  Pertama  Luar  Biasa (SMPLB),  Dan  Sekolah  Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

## PP  19  Tahun  2005  tentang Standar
Nasional Pendidikan.
Santosa,  Purbayu  Budi  dan  Hamdani,
Muliawan.2007. Statistika
Deskriptif  dalam  Bidang  Ekonomi dan Niaga. Jakarta: Erlangga.
Singarimbun , Nasri dan  Sofian  Efendi, (Penyunting).
1982. Metode Penelitian  Survey .  Jakarta:  LP3ES,
CV. Rasma Agung.