Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (2) (2023), 90-95

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul,

## Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
I Made Yudi Dwipayana*, I Made Yudhiantara, Toto Noerasto
Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa
*Email: madeyudi1305@gmail.com

## Abtract
Villages as the lowest government entity have implemented an information technology-based village concept known  as  Smart  Village.  Punggul  Village,  Abiansemal  District,  Badung  Regency  is  one  of  the  villages  that actively  uses  technology  systems  in  all  government  activities  and  community  service  activities.  One  of  the application innovations owned by Punggul Village is the BPD SIM application. This research seeks to analyze the  implementation  of  the  BPD  SIM  application.  The  aim  of  the  research  is  to  analyze  and  describe  the implementation  of  the  BPD  SIM  application  in  Punggul  Village  and  determine  the  factors  inhibiting  the implementation  of  the  BPD  SIM  in  Punggul  Village.  The  research  approach  uses  a  qualitative  descriptive method  with  the  application  of  Edward  III's  theory.  Data  collection  was  carried  out  using  observation techniques,  in-depth  interviews  and  documentation.  The  selection  of  informants  used  purposive  sampling techniques, and qualitative data analysis was inductive. The research results show that the implementation of the  BPD  SIM  application  in  Punggul  Village  has  not  been  effective  based  on  the  perspective  of communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  Factors  inhibiting  implementation  are socialization  that  has  not  run  optimally,  inadequate  resources,  not  having  the  same  understanding  between BPD officials, and a lack of clear division of tasks in implementing this application.
Keynotes: application SIM BPD; implementation

## Abstrak
Desa sebagai entitas pemerintahan terendah telah menerapkan konsep desa berbasis teknologi informasi yang dikenal  dengan  Smart  Village.  Desa  Punggul,  Kecamatan  Abiansemal,  Kabupaten  Badung  merupakan  salah satu  desa  yang  aktif  menggunakan  sistem  teknologi  dalam  segala  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan pelayanan  masyarakat.  Salah  satu  inovasi  aplikasi  yang  dimiliki  Desa  Punggul  adalah  aplikasi  SIM  BPD. Penelitian  ini  berupaya  menganalisis  penerapan  aplikasi  SIM  BPD.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk menganalisis dan  mendeskripsikan implementasi aplikasi SIM  BPD  di Desa Punggul dan  mengetahui faktor penghambat  pelaksanaan SIM BPD di Desa Punggul.  Pendekatan penelitian  menggunakan  metode  deskriftif kualitatif  dengan  penerapan  teori  Edward  III.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi, wawancara  yang mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIM BPD  di  Desa  Punggul  belum  berjalan  dengan  efektif  berdasarkan  perspektif  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Faktor  penghambat  implementasi  yaitu  sosialisasi  yang  belum  berjalan dengan  optimal,  sumber  daya  yang  belum  memadai,  belum  memiliki  pemahaman  yang  sama  antar  aparatur BPD, dan kurang adanya pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi ini.
Kata Kunci: aplikasi SIM BPD; implementasi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
How  to  Cite : Dwipayana, I, M, Y., Yudhiantara, I, M., Noerasto, T. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyera- pan  Aspirasi  Masyarakat  di  Desa  Punggul,  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung. Public  Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8(2); 90-95. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.90-95
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

## 1.  Pendahuluan
Kebijakan  publik  adalah  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  atau  lembaga pemerintahan  untuk  mengatasi  permasalahan  tertentu,  melakukan  kegiatan  tertentu  atau mencapai  tujuan  tertentu  yang  berkenaan  dengan  kepentingan  dan  manfaat  orang  banyak. Hal  ini sesuai  dengan Peraturan Menteri  Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007  Tentang  Pedoman  Umum  Formulasi,  Implementasi,  Evaluasi Kinerja,  dan  Revisi  Kebijakan  Publik  Di  Lingkungan  Lembaga  Pemerintah  Pusat  dan Daerah yang selanjutnya disebut Permenpan 2007.
E-governmance adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana definisi dari media menurut  Marshall  McLuhan  dalam  bukunya “ Understanding  Media ”, menyatakan  bahwa media itu “ The Extension of Man ” (media itu perluasan manusia) (Marshall, 1964). Media dengan  jangkauan  yang  dimilikinya  akan  meluaskan  banyak  hal  pada  diri  manusia, menerobos ruang dan waktu (Nurina Aprilia, Fefta Wijaya, & Suryadi, 2014). Inpres No. 3 tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E-government  berisi tentang  instruksi  penggunaan  e-government  di  lingkungan  pemerihtahan.  Kebijakan  ini sekaligus  mengharuskan  instansi-instansi  pemerintahan  membangun  dan  menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik.  Konsep  E-Government  merupakan  salah  satu  contoh  implementasi  praktek  e- business  dalam  bidang  pemerintahan  (Ayu  Sinta  Dewi  &  Mudjahidin,  2013)  sehingga penerapan  e-government  di  lingkungan  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menjadi wahana  untuk  mempercepat  pertukaran  informasi,  menyediakan  sarana  layanan  dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat seperti menciptakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat luas.
Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia dimulai sejak  diberlakukannya  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  e-Government.  Inpres  tersebut  menyatakan  bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Gov) akan meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi pintu gerbang penerapan electronic government dan menjadi manifestasi  akan  komitmen  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan berbasis  kepada  pemanfaatan  infrastruktur  teknologi  informasi  (Dengen  &  Hatta,  2009; Hasibuan,  2007;  Yunita  &  Aprianto,  2018).  Sejak  lahirnya  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003, terjadi  peningkatan  signifikan  terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Teknologi  informasi  tidak  hanya  digunakan  dalam penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  tetapi  juga  dalam  memberikan  pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik (Fahlefi, 2014; Holle, 2011; Nugraha, 2018) yang  diterapkan  mulai  dari  pemerintah  pusat  sampai  dengan  pemerintah  daerah  (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2015).
Di  lain  pihak,  setelah  dikeluarkannya  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003,  perkembangan pemerintahan  digital  di  Indonesia  dinilai  masih  belum  sesuai  dengan  harapan.  Untuk mengantisipasinya,  kemudian  dikeluarkanlah  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Pasal  1  dalam  peraturan presiden ini menyebutkan yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang  selanjutnya  disingkat  SPBE  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memberikan  layanan  kepada Pengguna  SPBE  yang  merupakan  tahap  baru  bagi  pengelolaan  atau  manajemen pemerintahan  di  Dunia.  Berdasarkan  strategi  tersebut,  semua  instansi  pemerintah  wajib melaksanakan SPBE atau yang disebut dengan istilah e-government.
Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan  pemerintah  sampai  dengan  masyarakat  telah  mendorong  beberapa  kabupaten/ kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
ada  berupa  integrasi  elemen-elemen  kota  untuk  mendukung  kesinambungan  kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan smart city (Essabela, 2016; Meijer, 2015). Tujuan dari pengembangan smart city selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen  kota  dalam  sebuah  sistem  teknologi  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto, 2006; Utomo & Hariadi, 2016).
Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung merupakan salah satu desa yang dikenal aktif menggunakan sistem teknologi dalam segala kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan masyarakat. Sejak tahun 2014 Desa Punggul selalu menciptakan inovasi -inovasi  pelayanan  publik  dengan  memanfaatkan  sistem  digital  yang  berkembang  di  masa ini.  Bentuk  inovasi  berbasis  digital  yang  dikembangkan  Desa  Punggul  dimanifestasikan dalam  beberapa  hal,  yaitu:  1)  pengadaan  infrastruktur  penunjang  aktivitas  masyarakat;  2) pembangunan beragam sistem informasi dan aplikasi berbasis web sistem maupun mobile; dan 3) peluncuran program pemberdayaan masyarakat. Berkat inovasi-inovasi tersebut, pada tahun 2019, Desa Punggul mendapatkan predikat sebagai “ Desa Digital ” sekaligus menjadi role model pertama Desa Digital se-Kabupaten Badung.
Salah satu inovasi aplikasi yang dimiliki Desa Punggul adalah aplikasi SIM BPD. SIM BPD  adalah  aplikasi  mobile  berbasis  Android  yang  dihadirkan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  Punggul  sebagai  wujud  nyata  dalam  pemanfaatan  perkembangan teknologi  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa.  Aplikasi  ini  dibuat berawal dari keluhan masyarakat yang tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi secara  langsung,  dimanapun  dan  kapanpun.  Dengan  adanya  aplikasi  SIM  BPD  Punggul diharapkan  masyarakat  Desa  Punggul  dapat  menyampaikan  aspirasi  maupun  melaporkan berbagai kejadian yang ada di lingkungan desa dengan mudah, cepat & transparan. Aplikasi ini  juga  mempermudah  kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  melakukan pengawasan  dan  penyampaian  informasi  atau  aspirasi  ke  pemerintahan  Desa  berdasarkan hasil laporan warga. Aplikasi SIM BPD ini dirancang pada tahun 2019 dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Desa Punggul.

## 2.  Metode
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Data yang dikumpulkan dalam penelitian bukan berupa angka  – angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi  lainnya.  Sehingga  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ini  adalah  ingin menggambarkan  realita  empiric  dibalik  fenomena  secara  mendalam,  rinci  dan  tuntas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Lexy J. Moleong (2010 : 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara- cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan Bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode ilmiah.  Penggunaan  metode  penelitian  kualitatif  ini  membantu  peneliti  dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan pelayanan publik berbasis SIM BPD di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
Penentuan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling sebagimana menurut Sugiyono (2022:95) purposive sampling merupakan teknik penentuan informan  dengan  pertimbangan  tertentu,  berdasarkan  kapasitas  dan  pengetahuan  terkait masalah penelitian. Teknik  pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan teknik interaktif dari miles huberman dan saldana (2014).
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Implementasi Aplikasi SIM BPD di Desa Punggul dikaji dan dianalisis menggunakan teori  implementasi  kebijakan  publik  dari  George  C.  Edward  (Edward  III)  yang  mencakup unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil riset di lapangan maka dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

## Komunikasi
Implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi  Manajemen  Badan Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  dilihat  dari  perspektif  komunikasi  maka  terlihat belum berjalan dengan baik karena sosialisasi dan pelatihan terkait cara penggunaan aplikasi SIM BPD yang dilakukan oleh pihak BPD belum maksimal dirasakan oleh masyarakat Desa Punggul.  Hal  ini  mengakibatkan  banyak  masyarakat  Desa  Punggul  yang  tidak  paham bahkan tidak tau akan adanya dan bagaimana cara penggunaan aplikasi SIM BPD tersebut.

## Sumber Daya
Implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi  Manajemen  Badan Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  dilihat  dari  perspektif  sumber  daya  khususunya sumber  daya  manusia  yang  merupakan  sumber  daya  yang  paling  penting  diantara  sumber daya  lainnya,  didapatkan  informasi  bahwa  SDM  yang  dimiliki  Desa  Punggul  khususnya dalam  menangani  Aplikasi  SIM  BPD  belum  memadai.  Karena  dalam  mensosialisasikan aplikasi ini tidak cukup hanya dengan berbicara tetapi harus memberikan praktek langsung. Hal tersebut dikarenakan sasaran dari pengguna aplikasi ini adalah seluruh masyarakat Desa Punggul  yang  dimana  sudah  pasti  tidak  semuanya  melek  akan  teknologi.  Pendataan  dan pelatihan langsung ke rumah-rumah  warga terkait  penggunaan aplikasi  SIM BPD tersebut yang  seharusnya  bisa  dilakukan  secara  bertahap  tetapi  tidak  dilakukan.  Begitupula  terkait sumber  daya  lainnya  seperti  jaringan  wifi  di  rumah-rumah  warga  yang  seharusnya  bisa diwujudkan  oleh  pemerintahan  desa,  apalagi  Desa  Punggul  sudah  disebut  sebagai  Desa Digital  yang  sudah  pasti  kedepannya  program-program  Desa  pasti  bersifat  digital  dan masyarakat akan selalu menggunakan internet.

## Disposisi
Implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi  Manajemen  Badan Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  dilihat  dari  perspektif  disposisi  menunjukakan bahwa  para  pelaksana  kebijakan  khususnya  yang  manaungi  Aplikasi  SIM  BPD  ini  belum memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan aplikasi SIM BPD dan masih kurangnya konsistensi  dari  desa  yang  berpengaruh  terhadap  komitmen  dalam  mengimplementasikan aplikasi  SIM  BPD.  Kurangnya  pelatihan  dan  sosialisasi  berkelanjutan  ke  rumah-rumah masyarakat  juga  menyebabkan  konsistensi  dari  aparatur  Desa  menjadi  kurang  untuk masyarakat.

## Struktur Birokrasi
Implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi  Manajemen  Badan Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  dilihat  dari  perspektif  struktur  birokrasi  dapat dinyatakan  belum  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  dalam  implementasi  aplikasi  SIM BPD  ini.  Hanya  ada  pembagian  tugas  kepada  sekretaris.  Yang  dimana  seharusnya  tugas tersebut bisa dibagi kepada tim dari BPD untuk terus melakukan pendataan atau pengecekan terkait penggunaan aplikasi  SIM BPD. Maka sesuai  uraian diatas, aspek struktur birokrasi belum memadai dalam mendukung implementasi aplikasi SIM BPD tersebut.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  terhadap  empat  dimensi  di  atas  maka  implementasi aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi  Manajeme  Badan  Permusyawaratan  Desa)  di  Desa Punggul  belum  berjalan  secara  efektif.  Sesuai  dengan  teori  Edward  III,  tampak  bahwa  4 faktor di dalam teori tersebut belum berjalan dengan baik, meliputi: faktor komunikasi atau sosialisasi  yang  belum  berjalan  dengan  baik,  kekurangan  sumber  daya  terkait  dalam
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
mensosialisasikan aplikasi SIM BPD dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana, sikap  pelaksana  (disposisi)  yang  belum  memiliki  komitmen  karena  kurang  memiliki pemahaman  yang  sama  terkait  penerapan  aplikasi  SIM  BPD,  dan  dari  struktur  birokrasi belum ada pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi SIM BPD.
Faktor-faktor  penghambat  implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi Manajemen  Badan  Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  sesuai  dengan  teori  dari Edward  III  adalah  Komunikasi  (sosialisasi)    yang  kurang  optimal  kepada  masyarakat, Sumber Daya Manusia yang kurang dan sumber daya sarana prasarana seperti jaringan free wifi yang belum sampai di rumah-rumah warga kemudian penggunaan aplikasi yang hanya bisa  digunakan  oleh  pengguna  Android  dan  tidak  adanya  fitur  komen  dalam  aplikasi, kemudian  belum  adanya  pemahaman  yang  sama  antar  aparatur  BPD,  dan  tidak  adanya pembagian  tugas  yang  jelas  antar  aparatur  BPD  dalam  penerapan  aplikasi  SIM  BPD  dan yang  menjadi  faktor  penghambat  implementasi  aplikasi  SIM  BPD  (Sistem  Informasi Manajemen  Badan  Permusyawaratan  Desa)  di  Desa  Punggul  sesuai  dengan  teori  dari Edward  III  adalah  Komunikasi  (sosialisasi)    yang  kurang  optimal  kepada  masyarakat, Sumber Daya Manusia yang kurang dan sumber daya sarana prasarana seperti jaringan free wifi yang belum sampai di rumah-rumah warga kemudian penggunaan aplikasi yang hanya bisa  digunakan  oleh  pengguna  Android  dan  tidak  adanya  fitur  komen  dalam  aplikasi, kemudian  belum  adanya  pemahaman  yang  sama  antar  aparatur  BPD,  dan  tidak  adanya pembagian tugas yang jelas antar aparatur BPD dalam penerapan aplikasi SIM BPD.

## 4.  Simpulan
Implementasi  Aplikasi  SIM  BPD  (Sitem  Informasi  Manajemen  Badan Permusyawaratan  Desa)  di  Desa    Punggul  belum  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini  dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi kepada masyarakat yang masih belum maksimal, sumber daya yang belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas, disposisi yang belum berjalan secara efektif dan tidak adanya struktur birokrasi yang khusus mengurus penerapan aplikasi  SIM  BPD  yang  menyebabkan  tidak  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  dalam penerapan aplikasi SIM BPD. Faktor – faktor yang menghambat implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul  yaitu dari  faktor  komunikasi  (sosialisasi)  kepada  masyarakat  yang  belum  maksimal  sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak paham akan kegunaan dari aplikasi SIM BPD, kemudian  dari  faktor  sumber  daya  manusia  yang  kurang  memada  dan  kurangnya  sumber daya  sarana  prasarana  seperti  aplikasi  yang  baru  hanya  bisa  digunakan  oleh  pengguna Android kemudian tidak adanya fitur komentar dalam aplikasi, dan yang terakhir dari faktor disposisi belum adanya pemahaman yang sama antar aparatur BPD

## Daftar Pustaka
Buchari, A, 2016, Jurnal Ilmiah “ Sosiohumaniora ” FISIP Universitas Padjadjaran Volume 18 Nomor 3,  Nopember  2016:  235  – 239 Implementasi  E-Service  Pada  Organisasi  Publik  Di  Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
Dunn, William N..2003. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : PT Hanindita Graha  Widya Echols,  John  M.  and  Hassan  Shadily.  2000. Kamus  Inggris  – Indonesia .  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama
Edward III, George C. 1980. Implementasi Publik Policy. Washington D.C : Congressioal Quarterly Inc.
http://punggul.desa.id
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Lababa, D. 2008. Evaluasi Program . Manado : Sebuah Pengantar
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2180-1571
Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
Moenir, A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta : Bumi Aksara
Natasurya, R. 2014. yang melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Kabijakan E-Government Melalui  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  di  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur ”.
Noveriyanto, B. 2018. e-government sebagai layanan komunikasi pemerintah kota surabaya (Studi Kematangan  e-government  Sebagai  Layanan  Komunikasi  Government  to  Government, Government to Citizen, Government to Business)
Siswanto, S. 2003. Globalisasi dan Teknologi Informasi . Makalah Seminar Teknologi . UGM Sugiyono,  S.  2017. Metode  Penelitian  Pendidikan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta
Sunggono, B. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik . Jakarta : PT. Karya Unipress Syaukani. 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta : Pustaka pelajar
Tangkilisan, T., Hessel, N. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta : Lukman Offset hal. 21 dan 22
Tjiptono, F. 2000. Manajemen Jasa, Edisi Kedua. Yogyakarta : Andy Offset
Usman, N. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . Jakarta : Grasindo hal.70 Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo Yunanda, M. 2009. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Balai Pustaka
Timang, Y. 2018. yang melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari ”.
Ramdhani,  A.  2017.  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik  Program  Studi  Administrasi Publik, Universitas Garut
Supriadi, A. 2012. yang melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang ” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
Timang,  Y.  2018. “ Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan  Publik  Pada  Kantor  Camat  Poasia  Kota  Kendari ” :  Program  Studi  Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik