Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh:

## Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh
Jamhuri Rafi’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: ungeljamhuri@gmail.com

## Abstrak
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  mencegah  dan  menangani kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  para  korban.  Kinerja lembaga  P2TP2A  mengalami  peningkatan  dalam  meminimalisir kasus  KDRT  yang  terjadi  di  Provinsi  Aceh.  Pertanyaan  penelitian artikel  ini  adalah  apa  saja  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh  dan  bagaimana  upaya  P2TP2A  dalam  meminimalisir  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  di  Provinsi Aceh.  Metoede  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian yuridis  normatif  yaitu library  research (perpustakaan)  dan field research (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang  berasal  dari  wawancara,  catatan  laporan,  dokumen  dan  lain- lain.    Berdasarkan  dari  penelitian  tersebut  diatas  dapat  diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan,  faktor  narkoba,  faktor  bawaan  prilaku  pelakunya sendiri,  dan  hubungan  antara  pasangan  suami  isteri  yang  tidak seimbang.  Sedangkan  upaya  P2TP2A  dalam  meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukaan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang- Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan  diatas  disimpulkan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga  P2TP2A.  Saran  penulis  ialah  agar  membuat  rumah  aman untuk  dapat  melindungi  korban  kekerasan  yang  terjadi  para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Kata Kunci :Upaya,  Meminimalisir,  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Pembinaan  rumah  tangga  agar  menjadi  keluarga  yang  harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya  pertengkaran  antar  pasangan  suami  isteri. 1 Tidak  sedikit  rumah tangga  yang  hancur  akibat  tidak  adanya  saling  kepercayaan,  menghargai dan melengkapi antar pasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan  perkawinan  itu  sendiri.  Adapun  tujuan  dari  perkawinan  itu  ialah untuk  memenuhi  petunjuk  agama  dalam  mendirikan  keluarga  yang harmonis,  sejahtera  dan  bahagia. 2 Setelah  perkawinan  terjadi  barulah tampak, karakter dari masing-masing pasangan, suami yang dulunya baik dan  penyabar  menjadi  pemarah  dan  ringan  tangan.  Kesalahan-kesalahan kecil  diperbesar  sehingga  suami  dapat  melampiaskan  amarahnya  kepada istrinya, begitu juga sebaliknya.
Tidak  sedikit  pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus-menerus kerap  kali  menjadi  penyebab  keretakan  dalam  rumah  tangga  sehingga berujung  pada  perceraian.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tertera  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami isteri terjadi pertengkaran  secara  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup rukun kembali. 3
Di  Indonesia,  KDRT  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang rentan menjadi sebab diajukannya gugatan oleh salah satu pasangan suami maupun  istri  ke  pengadilan.  Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  korban  KDRT selalu  meningkat.  Korban  KDRT  yang  selalu  meningkat  ini  telah mendorong  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  sehingga dengan  Undang-Undang  tersebut,  ada  kekuatan  hukum  yang  mengatur masalah  kasus  KDRT  di  Indonesia,  sekaligus  sebagai  salah  satu  upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia.
Timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  terjadi  karena kesalahpahaman  antara  suami  dan  isteri.  Jika  hal  tersebut  tidak  segera diselaikan  nantinya  akan  menimbulkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam
1 Hasbi Indra, dkk. Potret Wanita Shalihah, Cet; III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.
2 Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqh  Munakahat ,  (Jakarta  :  Prenada  Media  Group, 2013), hlm.22.
3 Boedi  Abdullah  dan Beni  Ahmad Saebani ,  Perkawinan  Perceraian Keluarga Muslim, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 51.
sebuah  keruarga.  Bentuk-bentuk  kekerasan  diantaranya  terjadi  pada kekerasan fisik, psikis, psikologis, seksual dan ekonomi.
Salah satu akibat yang dapat terjadi ketika suami isteri bertengkar adalah  timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri maupun anak yang berdampak  buruk  terhadap  keutuhan  fisik,  psikis  dan  keharmonisan hubungan. 4 Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT)  yang  terjadi  pada  perempuan  kerap  kali  timbul  di Indonesia  tidak  terkecuali  juga  terjadi  di  Provinsi  Aceh  yang  dapat memberikan dampak negatif bagi keluarga baik itu suami, isteri maupun anak.
Perlakuan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  menyebabkan trauma  bagi  para  korban.  Korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat mengalami  trauma  fisik  yang  berupa  luka  fisik,  kerusakan  syaraf,  cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat. 5
Berdasarkan  hasil  survey  pada  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  yang  dilakukan  oleh penulis  telah  terdata  bahwa  tingkat  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  yang  terjadi  pada  perempuan  di  Provinsi  Aceh  menurun  antara tahun  2017  dan  2018.  Diketahui  bahwa  pada  tahun  2017  KDRT  yang terjadi pada perempuan di Provinsi Aceh mencapai 319 kasus. Sedangkan pada  tahun  2018  KDRT  yang  terjadi  pada  perempuan  di  Provinsi  Aceh sebanyak  280  kasus.  Maka  dalam  hal  ini  diketahui  bahwa  kasus  KDRT yang  terjadi  pada  perempuan  di  Provinsi  Aceh  mengalami  penurunan sebanyak 39 kasus. 6
Salah  satu  kinerja  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  adalah  dengan  bersosialisasi  atau penyuluhan  ke  kampung-kampung  untuk  memberi  arahan  kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), membuat program-program  adanya  pelapor  dari  masyarakat,  ketika  masyarakat sudah  mengerti  dan  paham,  masyarakat  akan  melaporkan  jika  adanya
4 Lely  Setyawati  Kurniawan, Refleksi  diri  para  korban  dan  pelaku  Kekerasan dalam Rumah Tangga, ( Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hlm. 2.
5 Prof.DR.dr.H.Dadang  Hawari, Penyiksaan  Fisik  dan  Mental  dalam  Rumah Tangga , ( Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009), hlm.104
6 Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019.
tindak  KDRT  didalam  sebuah  rumah  tangga,  membuat  kelompok dukungan  diantara  sesama  korban  ataupun  orang-orang  yang  punya masalah atau pengalaman yang sama (Support Group), support group ini bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  kepada  korban, sebagai forum penguat dan forum belajar bersosialisasi kembali.

## Latar Belakang Terbentuknya P2TP2A
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  merupakan  pusat  pelayanan  terintegrasi  dalam  upaya pemberdayaan  perempuan  diberbagai  bidang  pembangunan,  serta  upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak  kekerasan. 7 Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003  dengan  tugas  dan  fungsi  utamanya  yaitu  melindungi  dan  melayani perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  baik  Fisik,  Psikis,  Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  mempunyai  kebijakan  menyelenggarakan  urusan  di  bidang pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  dalam  pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  menyelenggarakan fungsinya :
1. Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  di  bidang  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koodinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi tanggung  jawab  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sejalan  dengan  kebijakan  Kementrian  Negara  Pemberdayaan
Perempuan yang mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
7 Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007 ( Jakarta : KPPPA, 2008), hlm.137.
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia, maka pada  tahun  2003  berdasarkan  keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  No.411.4/319.2003  tanggal  22  juli  2003  dibentuklah P2TP2A  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dengan  nama  P2TP2A Rumoh  Putroe  Aceh  yang  peresmiannya  dilakukan  oleh  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan Republik  Indonesia, ibu Sri Rezeki bertempat di  perumahan  dosen  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry,  Darussalam- Banda  Aceh.  Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  tingkat  nasional  maupun  daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara  lain Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Bahkan  kini  telah dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor    1  Tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Pada awal pembentukan P2TPA, fokus utama kegiatannya adalah upaya  peningkatan  kapasitas  perempuan  dengan  berbagai  keterampilan, dengan  dukungan  dana  dari  biro  Pemberdayaan  Perempuan  Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Kerjasama dengan biro Pemberdayaan Perempuan juga  dilakukan  untuk  membantu  perempuan  petani  garam  yang  sangat miskin. Hal ini sesuai dengan sasaran dari P2TP2A antara lain membantu kelompok  perempuan  dan  anak  yang  memerlukan  peningkatan  mutu ekonomi. 8
P2TP2A Aceh diberi nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh karena sesuai  dengan  arahan  dari  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  pada peresmian  P2TP2A  yang  pertama  di  Jawa  Barat,  diminta  agar  masing- masing  P2TP2A  di  daerah  memberi  nama  daerah  bagi  P2TP2A  yang dibentuk. 9
Sejalan  dengan  perubahan  nama  lembaga  yang  menangani pemberdayaan perempuan di Indonesia dan juga di Aceh menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  (P2TP2)  Rumoh  Putroe  Aceh  juga
8 P2TP2A  Pemerintah  Aceh, Standar  Operasional  Prosedur  P2TP2A  Rumoh Putroe Aceh... , hlm. 2 9 Ibid.
mengalami  perubahan  nama  menjadi  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Sejak  tahun  2013  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  melakukan perbuatan  untuk  menghidupkan  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  dan  fokus untuk  memberikan  pelayanan  kepada  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  sebagai  bentuk  respon  atas  keluarnya  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Sampai saat ini P2TP2A Rumoh Putroe Aceh telah berjalan lebih dari 10 tahun sehingga perlu dilakukan analisa kebutuhan dan disimpulkan bahwa  perlu  dikembangkan Standard  Operasional  Procedur (SOP)  atau standar  prosedur  operasional  P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh  untuk memperkuat  P2TP2A  agar  memiliki  sistem  operasional  yang  baku  dan standar.

## Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan P2TP2A
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  merupakan  Pusat  kegiatan  terpadu  yang  menyediakan pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan  yang meliputi  kegiatan  medis,  pelayanan  hukum,  pelayanan  psikis  dan pelayanan  rehabilitas  sosial. 10 Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  juga  lembaga  layanan  pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan  terhadap  anak  (KTA)  serta  penyediaan  data  dan  informasi penanganan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)    rumoh  putroe Aceh  lahir  pada  tanggal  22  Juli  tahun  2003  dengan  tugas  dan  fungsi utamanya  yaitu  melindungi  dan  melayani  perempuan  dan  anak  korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, KDRT, dan lain-lain.
Pelayanan  terpadu  ialah  serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan perlindungan bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  instansi  atau  lembaga  terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.
10 http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pusat  pelayanan  terpadi  (PPT)  adalah  suatu  unit  kesatuan  yang menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  untuk  saksi  atau  korban  tindak pidana perdagangan orang. 11
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  RI  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan Pembentukkan  dan  Menggembangkan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  dalam Pasal  1  menjelaskan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  ialah  suatu  unit  kerja fungsional  yang  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  untuk  saksi  atau korban tindak kekerasan. 12
Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  provinsi  Aceh  merujuk  pada kualitas hukum kebijakan di tingkat nasional dan lokal meliputi : a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
b. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan Konvensi  Penghapusan  segala  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan.  Jo  Rekomendasi  Umum  PBB  Nomor  19  Tahun 1992  tentang  Kekerasan  terhadap  perempuan  Jo  Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
d. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU
PTPPO).
f. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
g. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan Pembentukkan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
h. Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Anak.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004.
j. Peraturan Pemerintah tentang SPM.
11 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  dan Perlindungan  Anak Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan  Pembentukan  dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
k. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  urusan  Pemerintah  antara  Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
l. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Nomor 1  Tahun  2007  tentang  Forum  Koordinasi  Penyelenggaraan Kerjasama  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga (KDRT).
m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan  Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  bagi  Saksi  dan  Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
n. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penigkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
o. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
p. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Perlindungan Anak.
q. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
r. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  Pelayan  Terpadu  bagi  Saksi/Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
s. Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  RI  Nomor  1  Bidang  Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
t. Surat  Kesepakatan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri  dan
KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
u. Qanun Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008
v. Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009.
w. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  66  Tahun  2011  tanggal  9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
x. Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  109  Tahun  2013  tentang Standar  Pelayanan  Terpadu  bagi  Perempuan  dan  Korban Kekerasan di Aceh.
y. Keputusan  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor  411.4/319/2003  tentang  Pembentukan  P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
z. SK Gubernur tentang Kepengurusan P2TP2A 13
Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 Tanggal  9  Desember  2011  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan,  pembentukannya (penyempurnaan status) bertujuan untuk :
a. Memastikan tersedianya lembaga penyelanggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
b. Menjamin  terselenggaranya  pelayanan  secara  terpadu  bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.
c. Mencegah  terjadinya  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan dan anak.
d. Meningkatkan  kepekaan,  penyadaran,  dan  pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak.
e. Mewujudkan keadilan sosial.
f. Memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak korban tindak kekerasan.
g. Memberikan  bantuan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak korban tindak kekerasan
h. Menjamin  pemulihan  terhadap  perempuan  dan  anak  korban tindak kekerasan
i. Pemberdayaan korban
j. Reintegrasi dan rehebilitasi sosial. 14
P2TP2A  Aceh  sebagai  salah  satu  lembaga  pelayanan  bagi perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  di  Aceh  dibangun  dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari  program  yang  tertuang  dalam  rencana  kerja  DPPPA  tahun  2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas
13 P2TP2A  Pemerintah  Aceh, Standar  Operasional  Prosedur  P2TP2A  Rumoh Putroe Aceh ..., hlm. 3-4.
14 P2P2A  Pemerintah  aceh, laporan  Tahunan  P2TP2A  Rumoh  Putroe
Aceh ...,hlm.9
perlindungan,  hak  atas  keadilan  dan  hak  atas  pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.
Tujuan  pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  tersebut adalah memberikan  kontribusi terhadap  terwujudnya  kesetaraan  dan  keadilan  gender  (KKG)  dengan menggabungkan  strategi  penerapan  kepedulian  gender  dalam  berbagai kegiatan  pelayanan  terpadu  bagi  peningkatan  kondisi,  peran  dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan  bagi  anak.  Tujuan  lain  dari  pembentukan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  ialah  dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## Tugas dan Fungsi P2TP2A
Adapun tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ialah sebagai berikut :
1. Melakukan  upaya  preventif  (pencegahan)  bagi  perempuan  dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
a. Penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik
b. Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan
c. Memafasilitasi  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  perempuan dan  anak  di  sektor  pendidikan,  kesehatan,  keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
d. Melakukan  advokasi  kebijakan  terkait  upaya  pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan  upaya  kurative  (penanganan)  bagi  perempuan  dan anak korban kekerasan melalui :
a. Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasa terhadap perempuan dan anak
b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan
c. Memfasilitasi pelayanan psikologi
d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
e. Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan.
3. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan)
a. Pemulihan psikologi
b. Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
c. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi
d. Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
e. Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## f. Memfasilitasi proses pemulihan rohani
Adapun  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  berbagai  bidang  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) diantara lain ialah 15 :
1. Penangung Jawab
a. Melakukan  koordinasi  secara  internal  dengan  tenaga  ahli, koordinator  dan  pelaksanaan  harian  terkait  manajemen  dan kinerja P2TP2A
b. Melakukan  koordinasi  secara  eksternal  (eksekutif  dan legeslatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan komunikasi  dan  koordinasi  terkaitt  upaya  pencegahan, penanganan  dan  pemulihan  secara  terpadu  bagi  perempuan dan anak korban kekerasan
c. Mengupayakan  dan  mencari  peluang  pendanaan  yang bersumber  dari  APBA  dan  sumber  lain  yang  tidak  mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.
2. Koordinator
a. Mengkoordinir  pelaksanaan  tugas-tugas  pengurus  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing
b. Membuat perencanaan program dan anggaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
c. Mengkoordinir  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).
3. Tenaga Ahli
a. Memberikan  asistensi/konsultasi  baik  secara  konsep  maupun teknis  terkait  dengan  bidang  keahlian  masig-masing  ketua P2TP2A
b. Memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A
c. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  dalam  rekrumen  da evaluasi kepengurusan P2TP2A
d. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  secara  khusus  terkait dengan penanganan kasu yang ditangani P2TP2A.
4. Pelaksanaan Harian
a. Ketua
15 P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh, Pemerintah  Aceh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) ..., hlm. 3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1) Menjalankan,  mengelola  dan  meningkatkan  kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A
2) Mengkoordinir  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
3) Mengkoordinasikan  berbagai  bentuk  pelayanan  secara terpadu  bagi  perempuan  dan  anak  sesuai  dengan  mandat P2TP2A
4) Mengkoordinasikan  pendataan  data  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  telah  ditangani  dan mempublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri,  dan  Mahkamah  Syari’ah melalui  Kepala  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak
5) Menyampaikan  laporan  kegiatan  kepada  Gubernur  Aceh melalui  Kepala  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak.
a. Wakil Ketua I
Membantu  ketua  harian  dalam  menjalankan  dan mengelola kegiatan P2TP2A dalam urusan eksternal berupa :
1) Membangun  kerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam upaya  pemenuhan  layanan  perlindungan  perempuan  dan anak
2) Melakukan  advokasi  dengan  mitra  terkait  perleindugan perempuan dan anak
3) Menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlidungan perempuan dan anak.
a) Wakil Ketua II
Membantu  ketua  harian  dalam  menjalankan  dan mengelola P2TP2A dalam urusan internal berupa :
(1) Melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A
(2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat P2TP2A
(3) Mengkoordinir pengelola data base dan publikasi P2TP2A
(4) Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap kinerja P2TP2A
b) Sekretaris
(1) Menghimpun,  mengkoordinasikan  perencanaan dan  pelaksanaan  program  ketatausahaan  dan
urusan rumah tangga P2TP2A
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(2) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana P2TP2A (3) Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian,  administrasi  persuratan,  kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga P2TP2A (4) Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap rencana-rencana  program  dan  kegiatan  tahunan P2TP2A
(5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua P2TP2A.
b. Divisi
1) Divisi Administrasi
Ketua Divisi a) Melakukan  koordinasi  layanan  dibawah  Divisi Administrasi untuk mendukung kelancaran operasional P2TP2A b) Menyampaikan  laporan  bulanan  kinerja  Divisi Administrasi kepada ketua harian P2TP2A Anggota
a) Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal P2TP2A
b) Mengarsipkan  seluruh  surat  menyurat  baik  surat masuk maupun surat keluar
c) Mempersiapkan  kebutuhan  pendukungan  dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh P2TP2A
d) Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang
dan dokumentasi yang dimiliki oleh P2TP2A
e) Memetakan  kebutuhan-kebutuhan  internal  (logistik)
P2TP2A
f) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang administrasi
2) Divisi Keuangan
a) Melakukan  verifikasi  dan  rekapitulasi  bukti-bukti pengeluaran P2TP2A
b) Melakukan  pembayaran  terhadap  seluruh  aktivitas
P2TP2A
c) Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan kepada ketua P2TP2A
3) Divisi Pelayanan Ketua Divisi
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
a) Sebagai  manager  kasus  yang  bertindak  melakukan koordinasi  layanan  Divisi  dibawah  Divisi  Pelayanan untuk  memastikan  penyelenggaraan  pelayanan  bagi mitra sesuai dengan maklumat layanan P2TP2A
b) Mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra kerumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra
c) Melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara madiri atau melibatkan lintas sektor
d) Menyampaikan  laporan  bulanan  kinerja  Divisi Pelayanan Ketua P2TP2A.
1. Pencatatan Pengaduan
a. Menerima  setiap  pengaduan  yang  dilaporkan  ke  P2TP2A dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediaka dengan  baik  secara  langsung  dilakukan  oleh  mitra  atau pendamping  maupun  tidak  langsung  melalui  telepon  atau media lainnya
b. Mencatat dan merekapulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A
c. Menerima  rujukan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya
d. Melakukan  supervisi  dan  evaluasi  terhadap  P2TP2A kabupaten/kota dalam penggunaan aplikasi E-kekerasan.
e. Melakukan  analisis  kasus  sementara  (screening)  untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada ketua bidang pelayanan  selaku manager kasus P2TP2A
f. Kelaporkan kepada ketua divisi sebagai manager kasus untuk proses penanganan selanjutnya
g. Membantu  ketua  divisi  pelayanan  dalam  mengkoordinir  dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai
h. Membantu  ketua  divisi  pelayanan  dalam  melakukan  rapat- rapat  khusus  secara  reguler  dan  insendentil  terkait  perkara yang sedang ditangani
i. Menyusun  laporan  bulan  yang  disampaikan  kepada  ketua divisi pelayanan
2. Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis
a. Memberikan  layanan  dan  pendampingan  psikologis  dan konseling sesuai kebutuhan mitra
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
b. Melakukan  kegiatan  kunjungan  ke  mitra  ( home  visit) untuk mendapatkan informasi secara lengkap
c. Memberikan  keterangan  saksi  ahli  jika  diperlukan  dalam proses hukum
d. Menyusun  laporan  bulanan  yang  disampaikan  kepada  ketua divisi pelayanan.
3. Layanan Bantuan Hukum
a. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola  penyelesaiannya  (  menggunakan  pola  litigasi  dan  non litigasi)
b. Mendampingi  mitra  dalam  penyelesaian  kasus  baik  secara litigasi maupun non litigasi
c. Membangun  komunikasi  dengan  lintas  sektor  peradilan (Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  Negeri  serta  Mahkamah Syari’ah)
d. Mempersiapkan  bahan-bahan  pendukung  gelar  perkara  pada semua  tingkatan  baik  internal  P2TP2A  maupun  eksternal dengan institusi peradilan
e. Membuat  laporan  pendampingan  kasus  yang  disampaikan kepada ketua divisi pelayanan
f. Menyusun  laporan  bulanan  yang  disampaikan  kepada  ketua divisi pelayanan.
4. Layanan Kerohaniawan
a. Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra
b. Menyusun  laporan  bulanan  yang  disampaikan  kepada  ketua bidang pelayanan.
4) Divisi Advokasi dan Kemitraan
Ketua Divisi
a) Melakukan  koordinasi  layanan  divisi  advokasi  dan kemitraan  untuk  mendukung  evektifitas  pemberia layanan P2TP2A kepada masyarakat tentang pelayanan  yang  diberikan  serta  pemersalahan perempuan dan anak
b) Menyampaikan  laporan  bulanan  kinerja  divisi advokasi dan kemitraan kepada ketua P2TP2A (1) Sosialiasi dan Advokasi (a) Mensosialisasikan keberadaan P2TP2A kepada  masyarakat  tentang  pelayanan  yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(b) Menyusun  dan  mengembangkan  berbagai media  komunikasi,  informasi  dan  edukasi sesuai dengan mandat P2TP2A (c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua divisi advokasi dan kemitraan (2) Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan
(a) Membuka  akses  kerjasama  dengan  lintas sektor  dan  lintas  program  untuk  mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A (b) Memberikan asistensi penguatan kelembagaan  dan  manajemen  penanganan kasus secara internal maupun eksternal (c) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ketua bidang advokasi dan kemitraan.
5) Divisi  Riset dan Publikasi
Ketua Divisi
a) Melakukan  koordinasi  layanan  divisi  yang  ada  di divisi  riset  dan  publikasi  untuk  memperkuat  basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A
b) Menyampaikan  laporan  bulanan  kinerja  bidang  riset dan publikasi kepada ketua P2TP2A
1. Riset Publikasi
a. Melakukan kajian terkait kebijakan dan situasi eksternal yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A
b. Menginformasikan/mempublikasikan  keberadaan  P2TP2A kepada  masyarakat  tentang  pelayanan  yang  diberikan  serta permasalahan perempuan dan anak melalui media sosial
c. Menyusun bahan-bahan publikasi tentang P2TP2A
d. Mengkoordinir  publikasi  melalui  media  cetak  dan  elektronik sesuai kebutuhan
e. Menyusun  lapora  bulanan  yang  disampaikan  kepada  ketua bidang riset dan publik.
2. Pelaporan
a. Melakukan analisis trend kasus yang ditangani oleh P2TP2A
b. Merumuskan konsep peper andokasi kepentingan terbaik bagi korban sesuai kebutuhan
c. Menghimpun  laporan  dari  semua  divisi  tentang  data  tindak kekeraasan yang ditangani oleh P2TP2A dan mendokumentasinya  serta  menyusunnya  untuk  dijadikan laporan  ketua  P2TP2A  kepada  Gubernur  melalui  Kepala
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Aceh selaku penanggung jawab P2TP2A d. Membangun  koordinasi  dengan  Divisi  Layanan  untuk mendukung proses pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara reguler
e. Menyusun  laporan  bulanan  yang  disampaikan  kepada  Ketua Divisi Riset dan Publikasi. 16

## Pengertian dan Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  kekerasan  yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik  yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam  hubungan  keluarga,  perkawinan  maupun  hubungan  kerja  di lingkungan  domestik  dan  pasangan  dalam  hubungan  intim  secara  sosial maupun seksual. 17
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  ,  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  dijelaskan  bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut 18 :
“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Mayoritas kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh isteri yang dilakukan oleh suaminya karena isteri merupakan objek  yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh isteri  kepada  suaminya,  seperti  isteri  yang  membunuh  dan  memutilasi suaminya  sendiri.  Kekerasan  terhadap  isteri  adalah  bentuk  kriminalitas ( jarimah ). Pengertian kriminalitas dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan oleh Syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.  Adapun  kejahatan  dalam  Islam  adalah  perbuatan  tercela  ( al- qabih )  yang  ditetapkan  oleh  hukum  syara’  bukan  yang  lain.  Dengan
16 P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh, Pemerintah  Aceh  Dinas  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) , (Banda Aceh, 2017), hlm. 2-6.
17 Fathul Jannah, dkk, Kekerasan Terhadap Isteri, ( Yogyakarta : LKIS, 2003), hlm. 10 18 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 , ( Bandung : Fokusmedia, 2006), hlm. 2
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
demikian,  perbuatan  yang  dianggap  sebagai  tindakan  kejahatan  terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara’. 19
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  banyak  dialami  oleh  kaum perempuan  dari  pada  yang  lainnya,  karena  di  dalam  masyarakat  masih menempatkan  laki-laki  (suami)  lebih  unggul  atas  perempuan  (isteri). Padahal  Allah  memerintahkan  agar  lebih  menyayangi  dan  menghargai isteri-isterimu.  Hal ini diperkuat lagi dalam surat Ar-Rum ayat 21 :
ٍتاَي َلَ َكِلََٰذ يِف َّنِإ ًةَمْحَر َو ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَأ ِهِتاَيآ  ْنِم َو
َنو ُرَّكَفَتَي ٍم ْوَقِل
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum :21).
Ayat  diatas  menjelaskan  tentang  Allah  ciptakan  pasangan  hidup manusia dari golongannya / jenisnya sendiri supaya para pasangan suami isteri merasa tenteram  (litaskunuilaiha ) dalam bahtera rumah tangga, agar para suami isteri hidup sakinah, mawaddah warahmah. Sayangi dan cintai isterimu  sebaik  mungkin  dan  lindungilah  isterimu,  dan  itu  terdapat  bagi orang-orang yang berfikir.
Adapun  dasar  hukum  Islam  kekerasan  dalam  rumah  tangga terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34, Allah berfirman :
ا َمِب َو  ٍضْعَب  َٰىَلَع  ْمُه َضْعَب ُ َّاللَّ  َل َّضَف ا َمِب  ِءاَسِ نلا ىَلَع  َنو ُما َّوَق  ُلا َج ِ رلا يِت َّلَّلا َو ُ َّاللَّ َظِف َح ا َمِب  ِبْيَغْلِل  ٌتاَظِفا َح  ٌتاَتِناَق  ُتا َحِلا َّصلاَف  ْم ِهِلا َو ْمَأ  ْن ِم اوُقَفْنَأ ْنِإَف  َّنُهوُب ِر ْضا َو  ِع ِجاَض َمْلا  يِف  َّنُهو ُرُجْها َو  َّنُهوُظ ِعَف  َّنُه َزوُشُن  َنوُفاَخَت ا ًريِبَك اًّيِلَع  َناَك َ َّاللَّ  َّنِإ  ًلَّيِبَس  َّن ِهْيَلَع اوُغْبَت  َلََّف  ْمُكَنْعَط َأ
Artinya  :  Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki) atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka  wanita  yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukulah
19 Boedi Abdullah, Pengantar Hukum Keluarga , Cet ; 1, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm.363.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar.(Q.S  An- nisa’ : 34).
Ayat  di  atas  merupakan  kepastian  hukum  tentang  posisi  suami dalam  keluarga  sebagai  pemimpin  yang  mempunyai  otoritas  untuk memimpin  dan  seorang  isteri  merupakan  bagian  dari  orang  yang dipimpinya.  Ayat  ini  juga  memberikan  pembenaran  kepada  suaminya untuk  mengambil  langkah-langkah  tertentu  ketika  seorang  isteri membangkang  antara  lain  suami  boleh  menasehati  isteri  yang  nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Kalau nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba tidur dengan pisah tempat tidur dengan  isterinya,  jika  tidak  berubah  barulah  memukul  isterinya  dalam kerangka  pedidikan  agar  tidak  membangkang  dan  tidak  mengenai  muka dan juga tidak meninggalkan bekas luka.
Adapun  dasar  hukum  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ialah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 20 :
1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesegsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga,  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  menjadi  harapan  besar  bagi  masyarakat,  khususnya  para perempuan untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pada  kehidupan  rumah  tangga  mereka.  Secara  keseluruhan  Undang- Undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sendiri  memuat  mengenai pencegahan,  perlindungan  dan  pemulihan  terhadap  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Selain  itu  juga  mengatur  secara  khusus  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  dalam  unsur  tindak  pidana  agar  para
20 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 ..., hlm. 3.
pelaku mengetahui hukumnya apabila kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan.

## Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus. Kekerasan  terhadap  perempuan  terjadi  di  seluruh  belahan  dunia  dalam semua tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan tanpa memandang budaya dan  agama.  Kekerasan  terhadap  perempuan  ini  memiliki  banyak  bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan lainnya. Banyak bentuk kekerasan dalam  rumah  tangga,  sebagaimana  yang  nyata  dirasakan  oleh  kaum perempuan  atau  laki-laki  yang  menerima  perlakuan  kekerasan  dalam rumah tangga.
Adapun  terkait  dengan  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga terdiri dari empat macam diantara lain ialah: 21
1. Kekerasan fisik
Kekerasan  fisik  ialah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah  kekerasan  yang  benar-benar  merupakan  gerakan  fisik  manusia untuk  menyakiti  tubuh  atau  merusak  harta  orang  lain. 22 Dalam  konteks relasi  personal,  bentuk-bentuk  kekerasan  fisik  yang  dialami  perempuan korban  mencakup  diantara  lain:  tamparan,  pemukulan,  penjammbakan, penendangan,  pencekikan,  penyiksaan  menggunakan  benda  tajam  serta pembakaran.  Sedangkan  konteks  relasi  kemasyarakatan  kekerasan terhadap fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan, pemerkosaan, perusakan alat kelamin yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.
2. Kekerasan psikis
Kekerasan  psikis  ialah  setiap  perbuatan  dan  ucapan  yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  dan  rasa  tidak  berdaya  serta  penderitaan psikis  berat  pada  seseorang.  Selain  pengertian  dari  Undang-Undang, kekerasan  psikis  juga  merupakan  setiap  ucapan  dan  perbuatan  yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri , hilangnya kemampuan untuk bertindak,  dan  rasa  tidak  berdaya  serta  rasa  ketakutan  pada  si  isteri. 23 Bentuk  kekerasan  secara  psikologis  yang  dialami  perempuan  mencakup
21 Ridwan, Kekerasan  Berbasis  Gender, (  Purwokoerto  :  Fajar  Pustaka,  2006), hlm. 85.
22 Hendrarti  dan  Herudjati  Purwoko, Aneka  Sifat  Kekerasan  Fisik,  Simbolik,
Birokratif & Struktural, ( Jakarta : PT Indeks, 2008), hlm. 6.
23 Fathul Jannah, dkk, Kekerasan Terhadap Isteri... , hlm. 15
makian,  penghinaan  yang  berkelanjutan  untuk  mengecilkan  harga  diri korban, bentakan dan ancaman.
3. Kekerasan seksual
Kekerasan  seksual  ialah  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  tertentu.  Selain  dari Undang-Undang,  kekerasan  seksual  juga  merupakan  tiap-tiap  perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuan  dan  disaat  isteri  tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau  tidak  disukai  isteri,  maupun  menjauhkan  atau  tidak  memenuhi kebutuhan  seksual  isteri. 24 Kekerasan  seksual  termasuk  berbagai  prilaku yang tak diinginkan yang semena-mena dilakukan kepada korban dengan tindakan pemaksaan.
4. Penelantaran rumah tangga
Penelantara  rumah  tangga  adalah  seseorang  yang  tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga  berupa  mengabaikan  memberikan  kewajiban  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
Bentuk-bentuk  kekerasan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (PKDRT) sesungguhnya  merupakan  cermin  dari  berbagai  bentuk  kekerasan  yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk  jenis  kekerasan  yang  bersifat  fisik,  proses  pembuktiannya  sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa emosi. 25

## Dampak kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dengan  berbagai  bentuk  dan karakteristiknya  dapat  menimbulkan  dampak  bagi  korbannya. 26 Dampak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh isteri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa isteri adalah:
24 Ibid.
25 Ibid., hlm.86.
26 La  Jamaa  dan  Hadidjah, Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Anti  Kekerasan dalam Rumah Tangga, ( Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 85.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
a. Dampak  secara  dapat  mengakibatkan  isteri  menderita  rasa  sakit fisik  dikarenakan  luka,  memar,  patah  tulang,  bahkan  berujung kematian.
b. Kekerasan  seksual  dapat  mengakibatkan  turun  atau  bahkan hilangnya  gairah  seks,  karena  isteri  menjadi  ketakutan  dan  tidak bias  merespon  secara  normal  ajakan  berhubungan  seks, kemandulan yang terjadi kepada korban, rusaknya alat reproduksi korban akibatkan pelecehan seksual yang diterima.
c. Kekerasan  psikologis  dapat  berdampak  isteri  merasa  tertekan, shock,  trauma,  jatuhnya  harga  diri,  terjadinya  gangguan  jiwa terhadap  korban,  rasa  takut,  marah,  emosi  tinggi  dan  meledak- ledak,serta depresi yang mendalam.
Penganiayaan  terhadap  isteri  sering  disertai  pada  penganiayaan pada  anak.  Pengaruh-pengaruh  jangka  panjang  dari  kekerasan  terhadap isteri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut  dari  kekerasan  dalam  keluarga,  menimbulkan  masalah psikopatologis yang serius pada isteri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarga.

## Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  dalam  masyarakat terkadang  menimbulkan  kesalahpahaman  seolah-olah  ajaran  Islam mentoleransi  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  suami  kepada isterinya.  Menurut  pandangan  orang-orang  yang  anti  Islam  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan pemukulan dalam rangka mendidik isteri.
Pada  dasarnya,  faktor  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) disebabkan oleh dua hal yaitu : pertama, faktor individu yakni tidak adanya ketakwaan pada sesama pasangan, lemahnya  pemahaman terhadap relasi suami  isteri  dalam  rumah  tangga,  dan  karakteristik  individu  yang temperamental  adalah  pemicu  bagi  seseorang  untuk  melanggar  hukum syara’  termasuk  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Kedua, faktor  sistematik  yaitu  kekerasan  yang  terjadi  sudah  sangat merajelala  menjadi  penyakit  sosial  masyarakat,  baik  di  lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan  oleh  berlakunya  sistem  yang  tidak  menjamin  kesejahteraan masyarakat,  mengabaikan  nilai-nilai  ruhiyah  dan  menolak  perlindungan terhadap manusia 27 .
27 Amran Suadi  dan Mardi Candra, Politik Hukum :  Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2016). Hlm. 131.

## Penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menurut  hukum Islam
Dalam  Islam,  yang  pertama  harus  disadari  bahwa  suami  adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami harus menjadi  suri  teladan  dan  bertanggung  jawab  penuh  untuk  menjalankan mahligai  rumah  tangga,  memenuhi  kebutuhan  materil  keluarga,  dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 28
Dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga,  seharusnya  suami mengangkat  nilai  perempuan  sebagai  isteri  dan  menjadikan  pelaksanaan hak-hak  suami  isteri  itu  sebagai  jihad  di  jalan  Allah.  Allah  telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karena itu,  hak-haknya  harus  dipenuhi  oleh  suaminya,  misalnya  hak  untuk dinafkahi. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan kepada isterinya.
Isteri  berhak  digauli  dengan  baik  sebaliknya  isteri  harus menjalakan  kewajibannya  kepada  suami  dengan  penuh  keikhlasan. Seorang  isteri  wajib  memelihara  rumah  tangganya  dan  dilarang memasukkan orang kedalam rumahnya kecuali atas izin suaminya.
Hidup berumah tangga harus diperkuat dengan lima pesan penting, yaitu 29 :
a. Menempatkan kaum perempuan sebagai  isteri yang shalehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri.
b. Mengangkat kepemimpinan isteri di dalam mengurusi rumah tangga.
c. Menjadikan isteri sebagai pendidik anak-anaknya.
d. Menggauli isteri dengan baik dan benar menurut Syariat Islam.
e. Menjadikan isteri sebagai tauladan anak-anaknya.
Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu :
a. Salah satu pihak isteri ataupu suami berlaku nusyuz. Jadi yang nusyuz (durhaka)  itu  bukan  hanya  isteri,  suami  pun  bisa melakukan nusyuz.
b. Salah  satu  pihak  bersifat  tempramental  sehingga  kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.
Perselisihan  suami  isteri  dapat  menimbulkan  kekerasan  dalam rumah  tangga  apabila  kedua  belah  pihak  tidak  saling  mengerti  dan mengalah  untuk  menang.  Oleh  karena  itu,  apabila  suami  isteri  tidak
28 Boedi Abdullah, Pengantar Hukum Keluarga ..., hlm. 366 29 Ibid ., hlm.367.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mampu  menyelesaikan  perselisihannya,  sebaiknya  melakukan  langkah- langkah penanggulangannya sebagai berikut :
a. Pisah  ranjang  dengan  bertujuan  menenangkan  diri  dan membuat pasangan mengerti.
b. Memanggil  pihak  keluarga  suami  maupun  isteri  agar mendamaikan keduanya.
c. Memusyawarahkan  persoalan  yang  menjadi  pemicu  konflik antara suami isteri.
d. Menyelesaikannya  melalui  perceraian  di  pengadilan  agama sebagai  jalan  terakhir  penyelesaian  perselisihan  antara pasangan suami isteri. 30

## Upaya  Meminimalisir  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga
(KDRT)  terhadap Perempuan di Aceh
Upaya  ialah  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  untuk  mencapai apa  yang  diinginkan  atau  merupakan  sebuah  strategi  untuk  mencapai sesuatu.  Upaya  juga  ialah  suatu  aspek  yang  dinamis  dalam  kedudukan (status)  terhadap  sesuatu.  Apabila  seseorang  melakukan  hak  dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu upaya. 31
Berdasarkan  visi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  adalah  perempuan  dan  anak  Aceh  hidup  sejahtera dan  bebas  dari  segala  tindak  kekerasan.  Misi  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah : 32
1. Menyediakan  berbagai  pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak korban  kekerasan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  da mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilititasi  perempuan  dan  anak  korban  tindak  kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam  menyelenggarakan  pelayanan  terpadu  pemberdayaan perempuan perlindungan anak.
Upaya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan (P2TP2A) dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.
a. Upaya Pencegahan
30 Ibid., hlm. 369.
31 Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, ( Jakarta  :  Balai  Pustaka, 1991), hlm. 1331.
32 P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh, Pemerintah  Aceh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) ..., hlm. 12.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sebagai  pencegahan  yang  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)  yang  bertujuan  memberikan  pelayanan  bagi perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan  gender.  Selain  memperkenalkan  Pusat  Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) juga bersosialisasi  mengenai  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam rumah tangga, hukuman bagi pelaku dan lainnya.
b. Upaya Penanganan
Upaya penanganan dilakukan ketika kekerasan tersebut sudah terjadi.  Upaya  penanganan  dilakukan  dengan  memberikan pelayanan  medis,  pelayanan  psikologis,  pelayanan  hukum atau hanya sebatas konseling sesuai kebutuhan korban.
c. Upaya Pemulihan
Upaya  pemulihan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga diarahkan  pada  pulihnya  korban  seperti  semula  baik  fisik maupun  psikis,  sehingga  korban  dapat  menjalankan aktifitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat seperti  semula.  Pemulihan  korban  dilakukan  melalui pelatihan-pelatihan  agar  korban  dapat  mandiri  dan  tidak tergantung secara ekonomi kepada suami.
Bentuk  layanan  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 2 macam yaitu litigasi dan  non  litigasi.  Litigasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  di  muka  pengadilan. 33 Contoh  layanan  litigasi  ialah  perkosaan,  pencabulan/pelecehan  seksual, dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Non  litigasi  adalah  penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  yang  didasarkan  kepada  hukum,  dan penyelesaian  tersebut  dapat  di  golongkan  kepada  penyelesaian  yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat  selesai  tuntas  tapa  meninggalkan  sisa  kebencian  dan  dendam. 34
Contoh layanan non litigasi adalah konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.
33 Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.
34 I  Wayan  Wiryawan  dan  Ketut  Artadi, Penyelesaian  Sengketa  Diluar
Pengadilan, ( Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penutup
Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadi penyebab  terjadinya  perceraian  di  Aceh  itu  ialah  faktor  ekonomi masyarakat  yang  membuat  masyarakat  suka  melakukan  kekerasan terhadap  pasangan  maupun  anggota  keluarganya  dan  juga  banyaknya faktor  perselingkuhan  yang  menjadi  alasan  pasangan  suami  isteri  sering terjadinya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga yang mengakibakan terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dan  juga  hubungan  antara  suami isteri  yang  tidak  seimbang  dikarenakan  salah  satu  memegang kekuasaannya,  jika  suami  memegang  kekuasaanya  maka  isterilah  yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Upaya  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  dalam  meminimalisir  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  ialah  melakukan  sosialisasi  ke  gampong-gampong  kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum kekerasan dalam rumah tangga. Bersosialisasi melalui media cetak, media elektronik seperti  televisi,  radio  dan  lainnya.  Adanya  pelapor  dan  pelopor  dalam masyarakat.  Adanya  pos  kekerasan  didalam  beberapa  gampong  agar memudahkan masyarakat melapor jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Hasbi Indra, dkk. Potret Wanita Shalihah , Jakarta: Penamadani, 2005 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , Jakarta : Prenada Media Group, 2013 Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian Keluarga Muslim , Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013
Lely  Setyawati  Kurniawan, Refleksi  diri  para  korban  dan  pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga , Yogyakarta : CV Andi Offset,
2015
Prof.DR.dr.H.Dadang Hawari, Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga, Jakarta  :  Fakultas  Kedokteran  Universitas  Indonesia, 2009 Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019
Kementrian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia, Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007 , Jakarta : KPPPA, 2008 http://www.dkbppakabserang.com/index.php/bidang/bidang-ppa Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2008  tentang  Tata  cara  dan  Mekanisme  Pelayanan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang . Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
P2TP2A  Rumoh  Putroe  Aceh, Pemerintah  Aceh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA), Banda Aceh, 2017 Fathul Jannah, dkk, Kekerasan Terhadap Isteri , Yogyakarta : LKIS, 2003 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Undang-Undang RI  Nomor 23 Tahun 2004 , Bandung : Fokusmedia, 2006 Boedi  Abdullah, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  Bandung  :  CV  Pustaka Setia, 2011 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender , Purwokoerto : Fajar Pustaka, 2006 Hendrarti dan Herudjati Purwoko, Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural , Jakarta : PT Indeks, 2008 La  Jamaa  dan  Hadidjah, Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Anti Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga ,    Surabaya  :  PT  Bina  Ilmu,
2008
Amran  Suadi  dan  Mardi  Candra, Politik  Hukum  :  Perspektif  Hukum Perdata  dan  Pidana  Islam  serta  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta  : Kencana, 2016 Nuraningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Pengadilan , Jakarta : Grafindo Persada, 2012
I  Wayan  Wiryawan  dan  Ketut  Artadi, Penyelesaian  Sengketa  Diluar Pengadilan, Denpasar : Udayana University Press, 2010