Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (256-271) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Perlindungan Hukum Pekerja di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasca Berlakunya PERPU Cipta Kerja

## Dede Agus
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: de2agus@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.22136
Info Artikel |Submitted : 26 September 2023 |Revised : 28 November 2023 |Accepted : 30 November 2023
How to cite: Dede Agus, “ Perlindungan Hukum Pekerja di Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasca Berlakunya PERPU Cipta Kerja ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 256-271

## ABSTRACT:
The safeguarding of laborers and workers' rights within the framework of social security has evolved through various legislative phases, originating from the Dutch colonial era and culminating in the recent enactment of the Job Creation Perpu No. 2 of 2022. This paper aims to scrutinize the legal protection afforded to laborers in the realm of social security following the implementation of the Job Creation Perpu. Employing normative juridical methods and utilizing statute and conceptual approaches, this research leverages secondary data and qualitative descriptive analysis to explore solutions to legal quandaries. The study reveals that the Job Creation Perpu has modified and updated provisions pertaining to workers' social security within Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System and Law No. 24 of 2011 on Organizers of the Social Security Bodies. Consequently, the social security framework now encompasses six distinct programs: health insurance, work accident insurance, old age insurance, pension insurance, death insurance, and job loss insurance. The addition of job loss insurance as a supplementary program enriches social security for workers by offering cash benefits, access to labor market information, and job training to those experiencing layoffs. This comprehensive approach enhances the protection of workers against socio-economic risks within the ambit of social security.
Keywords: The Law Protection, Labours, Social Security, Job Creation PERPU

## ABSTRAK:
Perlindungan  hukum  pekerja  di  bidang  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dilakukan  oleh  berbagai peraturan perundangan yang diawali sejak jaman penjajahan Belanda, dan sekarang berlaku pula Perpu Cipta Kerja No.2 Th 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji perlindungan pekerja di bidang  jaminan sosial tenaga kerja  pasca berlakunya Perpu Cipta Kerja. Metode,  tipe  penelitian  hukum,  yaitu    penelitian  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum, jenisnnya yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual , data sekunder serta dianalisa  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perpu  Cipta  Kerja  telah merubah atau merevisi pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja dalam UU No.  40  Th  2004  tentang  SJSN  dan  UU  No.24  Th  2011  tentang  BPJS,  menjadi  6  (enam)  program: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai tambahan program adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, sehingga jaminan sosial tenaga kerja lebih lengkap dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomis.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,  Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, PERPU Cipta Kerja.

## PENDAHULUAN
Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik ketidakpastian  yang  sifatnya  spekulasi maupun  ketidakpastian  murni  yang selalu menimbulkan
kerugian.
Ketidakpastian  yang  sifatnya  murni disebut  dengan  risiko.  Risiko  terdapat dalam  berbagai  bidang,  dan  dapat digolongkan  dalam  dua  kelompok utama,  yaitu  risiko  fundamental  dan risiko khusus.
Risiko fundamental bersifat kolektif  dan  dirasakan  oleh  seluruh masyarakat,  seperti  risiko  politis,  sosial- ekonomis,  hankam  dan  internasional. Risiko  khusus  lebih  bersifat  individual karena  dirasakan  oleh  perorangan, seperti risiko terhadap harta benda, risiko terhadap diri pribadi dan risiko terhadap kegagalan  usaha 1 .  Begitu  pula  pekerja menghadapi risiko-risiko.
Setiap  pekerja  dan  juga  setiap orang  pasti  pada  suatu  saat  akan mencapai  hari  tua.  Produktivitas  kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu diganti dengan pekerja yang lebih muda, dengan  demikian  pekerja  tersebut  akan diberhentikan  dari  pekerjaannya,  yang tentu hal ini membawa akibat penghasilannya  berhenti  pula.  Seorang pekerja  juga  dapat  pula  mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat
mengganggu  kelancaran  penerimaan penghasilannya.
Pekerja  juga  dapat  menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, perawatan  itu  memerlukan  pembiayaan yang  akan  memberatkan  gaji  atau upahnya.  Lebih-lebih  apabila  seorang pekerja sebagai pencari nafkah meninggal  dunia,  dan  penghasilannya dihentikan,
maka keluarga yang
1 Zainal  Asikin  et.al, Dasar-dasar Hukum  Perburuhan ,  (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006), hlm.77.
ditinggalkan  akan  kehilangan  sumber penghasilannya.
Oleh  karena  risiko-risiko  di  atas selalu  dihadapi  oleh  setiap  pekerja  dan bersifat universal, maka diperlukan suatu instrumen  atau  alat  yang  dapat menanggulangi  atau  setidak-tidaknya dapat  mencegah  atau  mengurangi timbulnya risiko-risiko yang dialami oleh pekerja. Instrumen atau alat yang ampuh dan  tepat  untuk  menanggulangi  risiko- risiko  sosial  ekonomis  disebut  dengan jaminan  sosial  (Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja).
Penjelasan Umum Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan: Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga  kerja  ini  memberikan  kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti sebagian  atau  seluruh  penghasilan  yang hilang.
Jaminan  sosial  tenaga  kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain :
a. Memberikan  perlindungan  dasar untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  minimal  bagi  tenaga  kerja beserta keluarganya.
b. Merupakan  penghargaan  kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan  tenaga  dan pikirannya  kepada  perusahaan tempat mereka bekerja.
Jaminan  sosial  merupakan  hak dari pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan merupakan kewajiban dari  pengusaha  untuk  memberikan perlindungan  kepada  pekerja.  Bahkan hak  atas  jaminan  sosial  di  dunia internasional  merupakan  hak  asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak-hak  Asasi  Manusia  Perserikatan
Bangsa-bangsa
(PBB), di mana
disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak atas  perlindungan  dan  jaminan  pada waktu  mengalami  sakit,  cacad,  hari  tua, meninggal dunia dan menganggur. Oleh karena  itu,  ILO (International  Labour Organization) dalam Konvensi Nomor 102 Tahun  1952  tentang  Standar  Minimum Jaminan  Sosial  menyebutkan  setidak- tidaknya  tiga  dari  sembilan  cabang program  jaminan  sosial    yang  secara minimum  harus  diberikan  kepada pekerja,  yaitu  jaminan  hari  tua,  jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan 2 . Dilingkup  nasional,  hak  atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (3) perubahan kedua  UUD  1945.  Pasal  27  ayat  (2) merumuskan  bahwa  :”Tiap -tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ,  sedangkan    Pasal  28  H ayat  (3)  perubahan  kedua  UUD  1945 merumuskan : “Setiap orang berhak atas jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
Oleh  karena  penghidupan  yang layak dan jaminan sosial merupakan hak tiap  warga  negara,  khusus  dibidang jaminan  sosial  tenaga  kerja,  maka peraturan  pelaksanaan  lebih  lanjut  dari Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  telah terbentuk, yaitu Undang-undang Nomor 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga
Kerja beserta peraturan
pelaksanaan  lainnya.  Menurut  Undang- undang No.3 Tahun 1992, jaminan sosial tenaga  kerja  adalah  suatu  perlindungan bagi  tenaga  tenaga  kerja  dalam  bentuk
2 Keterangan  Pemerintah  Atas  RUU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
3 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2019), hlm.92.
4 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan kerja ,
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian  dari  penghasilan  yang  hilang atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai akibat  peristiwa  atau  keadaan  yang dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa kecelakaan  kerja,  sakit,  hamil,  bersalin, hari  tua  dan  meninggal  dunia  (Pasal  1 angka  1).  Menurut  Suratman,  alasan pelaksanaan  jaminan  sosial  tenaga  kerja adalah  : 3 (i)  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan makmur; dan (ii) perlindungan terhadap tenaga kerja akan memberikan ketenangan kerja dan berdampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktifitas kerja.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di atas  bahwa  jaminan  sosial  tenaga  kerja sebagai alat  yang ampuh dan  tepat bagi perlindungan pekerja dalam menanggulangi risiko-risiko sosial ekonomis.  Perlindungan  pekerja  perlu dilakukan  karena  ada  adagium  “pekerja adalah  t ulang  punggung  perusahaan”, hal  ini  dapat  bermakna  tanpa  adanya pekerja  perusahaan  tidak  akan  bisa berjalan  dan  tidak  akan  bisa  pula  ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional 4 .
Perlindungan  dapat  dilakukan dengan  berbagai  jalan  diantaranya perlindungan  ekonomis  berupa  jaminan sosial tenaga kerja 5 , yang pengaturannya telah  mengalami  perkembangan  yang panjang dari masa ke masa, yaitu dimulai dari  jaman  penjajahan  pemerintahan Hindia Belanda sampai jaman kemerdekaan  Republik  Indonesia  baik era  awal  kemerdekaan  maupun  diera reformasi 6 .
(Jakarta:  RadjaGrafindo    Persada,  2007), hlm.77.
5 Ibid , hlm.78.
6 Dede Agus,”Perkembangan
Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja Dalam  Rangka  Perlindungan  Hukum Buruh/Pekerja”, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu
Hukum 8, No.1 (2014): 56,
Perlindungan  hukum  pekerja  di bidang jaminan sosial tenaga kerja  secara masif, kuat dari segi dasar hukumnya dan lengkap  dari  segi  program-program jaminannya,  yaitu  sejak  berlakunya Undang-undang  No.3  Tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
Hal ini berlangsung dalam jangka waktu  yang  lama  sampai  berlakunya Undang-undang  No.  40  Tahun  2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial  Nasional (SJSN)  dan  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  UU No. 40 Tahun 2004.
Meskipun  UU  No.3  Tahun  1992 telah  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  oleh UU No. 40 Tahun 2004, namun program- program  jaminannya  sebagian  besar diteruskan dan dilengkapi oleh undang- undang  yang  baru  tersebut.  Diteruskan dan  ditambah  kemanfaatannya  dengan berlakunya  UUSJSN  jo . UUBPJS,  dengan kata  lain  jaminan  sosial  tenaga  kerja (Jamsostek)  bertransformasi  ke  dalam BPJS  (BPJS  Kesehatan  dan  BPJS
Ketenagakerjaan 7 . Bahkan dengan
berlakunya Undang-undang  No.11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  program-program jaminan sosial tenaga kerja yang telah ada tetap  diteruskan  dengan  memperoleh tambahan  program  jaminan  baru,  yaitu program  jaminan  kehilangan  pekerjaan (JKP).
Undang-undang  No.11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  dinyatakan
DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8 no1.286.
7 BPJS Ketenagakerjaan: Sejarah Singkat,
Jenis, Visi dan
Misi,
https://www.kompas.com, Rabu, 15 Januari 2020,16.00 WIB.
8 MK : Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  dalam  jangka Waktu  Dua  tahun,  https://www.mkri.id. Kamis, 25 November 2021, diunduh Selasa, 04 Januari 2022, pukul 05.45 WIB.
inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  melalui Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, yaitu bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku  sampai  dengan  dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu  dalam  putusan  tersebut  yaitu  2 (dua) tahun 8 .
Kini  sebagai  pengganti  Undang- undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  yang telah disyahkan menjadi Undang-undang oleh  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2023.  Perpu  ini  sejatinya  merupakan upaya  pemerintah  (dalam  hal  ini Presiden)  untuk  memberikan  jaminan kepastian hukum pasca status inkonstitusional  bersyarat  UU  Cipta Kerja oleh MK 9 .
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan mengkaji perlindungan pekerja di bidang jaminan  sosial  tenaga  kerja  pasca berlakunya  Perpu  No.  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  yang  jenisnya  yuridis  normatif, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu  hukum  dan  hasil  yang  dicapai memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang  seyogyanya  atas  isu  yang diajukan 10 .
Pendekatan  yang  digunakan pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dilakukan  dengan
9 Dede  Agus,  “Eksistensi  Hubungan Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang Cipta Kerja”, Jurnal Ius Constituendum 8, No.1 (2023): 88,
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.627 6.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2007), hlm.35.
meneliti  dan  menelaah  perundang- undangan  ketenagakerjaan  dan  cipta kerja,  dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dilakukan  untuk memahami konsep-konsep hukum ketenagakerjaan.  Data  dan  Sumber  data adalah data sekunder (penelitian kepustakaan)  dan  akhirnya  data  diolah serta  dilakukan  analisa  secara  deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Pekerja  di  Bidang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja Sebelum  Berlakunya  Perpu  Cipta Kerja
Jaminan  sosial  tenaga  kerja sebagai alat  yang ampuh  dan  tepat bagi perlindungan pekerja dalam menanggulangi risiko-risiko sosial ekonomis,  maka  pengaturannya  pun telah  mengalami  perkembangan  yang panjang dari masa ke masa, yaitu dimulai dari  jaman  penjajahan  pemerintahan Hindia Belanda sampai jaman kemerdekaan  Republik  Indonesia  baik era  awal  kemerdekaan  maupun  diera reformasi 11 . Pengaturan pada jaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda dasar  hukumnya  adalah  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) dan disusul kemudian dengan keluarnya Peraturan  Kecelakaan  atau  Ongevallen- Regelling tahun 1939.
Dalam  KUH  Perd  diatur  dalam Pasal  1602  w  ayat  (1-3),  yang  pada pokoknya  majikan  (pengusaha)  wajib untuk  mengatur  tempat  kerja,  alat-alat kerja serta memberikan petunjuk tentang cara-cara  dan  sikap  yang  aman  dalam melakukan  pekerjaan,  agar  pekerja terhindar dari kecelakaan kerja, dan jika pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja diakibatkan  oleh  kelalaian  pengusaha maka  buruh  akan  mendapat  ganti
11 Dede Agus, Loc.Cit .
kerugian,  dan  sebaliknya  jika  tidak terbukti  maka  pekerja  tidak  mendapat ganti kerugian.
Dengan  demikian  perlindungan pekerja  melalui  Pasal  1602  w  KUH Perdata  tidak  terlindungi  mengingat sulitnya  membuktikan  unsur  kesalahan. Berkaitan  dengan  ini  Zainal  Asikin  dkk berpendapat bahwa: 12 Ketentuan  Pasal  1602  w  KUH Perdata tidak mungkin dapat dilaksanakan  karena : 1) Buruh kebanyakan berpendidikan  minim,  sehingga tidak/belum mengenal bagaimana beracara di pengadilan. 2) Biaya  beracara  di  pengadilan relatif cukup besar.
3) Sulit  untuk  mendapatkan  saksi dari rekan sekerja guna membuktikan    kelalaian  majikan (pengusaha  :  kursif  penulis), karena rekan-rekannya tentu saja tak  akan  mau  terlibat,  takut dipecat oleh pengusaha. 4) Kalaupun buruh nekad menuntut,  akan  menimbulkan keretakan pada hubungan kerjanya dengan pengusaha.
Dalam rangka melindungi pekerja yang  mendapat  kecelakaan  kerja,  maka unsur  kesalahan  dilepaskan  dan  ganti rugi  karena  kecelakaan  didasarkan  atas tanggung  jawab  pengusaha  yang  terjadi di perusahaannya.
Pemberian  ganti  rugi  dipandang sebagai  risiko  menjalankan  perusahaan (resque  professional) yang  berarti  apabila pekerja mengalami kecelakaan
berhubung dengan hubungan kerja tidak perlu  lagi  membuktikan  ada  tidaknya unsur kesalahan pihak pengusaha, tetapi
begitu  terjadi  kecelakaan  kerja  menjadi tanggung jawab pengusaha 13 .
Dengan  demikian  menggunakan Peraturan  Kecelakaan  atau  Ongevallen- Regelling  tahun  1939.    Kecelakaan  kerja menurut peraturan ini adalah kecelakaan jasmani  dan  dikaitkan  dengan  kerja  di perusahaan. Tentang Peraturan Kecelakaan  atau  Ongevallen-Regelling F.X. Djumialdji berpendapat : 14
Dengan  adanya  Ongevallen- Regelling  1939  ini  buruh  sudah  agak mendapat  perlindungan  sebab  menurut Ongevallen-Regelling  tanggung  jawab segala  kecelakaan  yang  terjadi  dalam kerja  di  perusahaan  diletakkan  pada perusahaan, tanpa memperhatikan apakah  kecelakaan  tadi  disebabkan karena  kebetulan  atau  sebab  keadaan (overmacht) atau  karena  kesalahan  atau karena  kekurangan-kekurangan  dari pihak  majikan  atau  karena  kesalahan pihak  buruh.  Hanya  dalam  hal  buruh dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan  kerja,  tanggung  jawab  tidak diletakkan pada majikan.
Jika pada waktu berlakunya Pasal 1602 w KUH Perdata pekerja sama sekali tidak  mendapat  perlindungan  apabila mengalami  kecelakaan  kerja,  maka dengan berlakunya Peraturan Kecelakaan atau  Ongevallen-Regelling  1939,  pekerja sudah  agak  mendapatkan  perlindungan bila mengalami kecelakaan kerja.
Tetapi  Ongevallen-Regelling  ini pun mengandung kelemahan, sebab yang dikategorikan  kecelakaan  kerja  adalah kecelakaan jasmani dan dikaitkan dengan kerja di perusahaan. Sedangkan kecelakaan kerja mungkin saja
ditimbulkan  oleh  penyakit  yang  timbul karena  hubungan  kerja  dan  kecelakaan kerja tidak hanya dikaitkan dengan kerja
13 Iman  Soepomo, Pengantar  Hukum Perburuhan ,  (Jakarta:  Djambatan,  2003), hlm.140. 14 F.X.  Djumialdji, Perjanjian  Kerja ,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.63-
64.
di  perusahaan,  tetapi  kecelakaan  kerja berhubungan dengan hubungan kerja.
Pengaturan jaminan sosial tenaga kerja  pada  jaman  kemerdekaan  Negara Republik  Indonesia  terus  mengalami pergeseran (perubahan). Hal ini mengingat pengaturan-pengaturan
sebelumnya  baik  dalam  KUH  Perdata maupun  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling tahun  1939  belum memberikan jaminan perlindungan hukum  bagi  pekerja  di  bidang  jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu,  pada awal kemerdekaan Ongevallen-Regelling 1939,  pada  tahun  1947  diganti  oleh  UU Kecelakaan  No.33  Tahun  1947,  dan dinyatakan berlaku bagi seluruh Indonesia oleh UU No. 2 Tahun 1951.
Menurut Iman Soepomo Undang- undang  Kecelakaan  tetap  memakai prinsip resque  professional ,  tetapi  sudah lebih  maju  dibandingkan  Ongevallen- Regelling.  Undang-undang  Kecelakaan mencakup  kecelakaan  yang  menimpa buruh  dalam  hubungan  kerja,  yaitu kecelakaan  yang  ada  hubungannya dengan  hubungan  kerja  termasuk penyakit  yang  timbul  sebagai  akibat menjalankan  pekerjaan  di  perusahaan, artinya  seorang  pekerja  yang  menderita penyakit  jabatan (occupational  diseases) berhak atas ganti rugi 15 . Untuk lebih memberikan perlindungan bagi pekerja maka diberlakukan  UU  No.14  Tahun  1969 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Menurut Adrian Sutedi  program  jaminan  sosial  tenaga kerja  di  Indonesia  sesungguhnya  sudah dimulai  dirintis  sejak  tahun-tahun  awal kemerdekaan,  ketika  UU  No.33  Th  1947 tentang  Kecelakaan  Kerja,  dan  Undang- undang  yang  agak  lengkap  mengatur
15 Iman Soepomo, Op.Cit , hlm.140.
jaminan  sosial  tenaga  kerja  lahir  tahun 1969, yaitu UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Mengenai Tenaga Kerja 16 .
Dalam  Undang-undang  ini  juga mengatur  dan  menjadi  dasar  hukum pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  kerja khususnya Pasal 10 dan Pasal 15. Pasal l0 merumuskan bahwa :
Pemerintah membina perlindungan tenaga kerja yang mencakup :
1) Norma keselamatan kerja;
2) Norma  kesehatan  kerja  dan hygiene perusahaan;
3) Norma kerja;
4) Pemberian  ganti  kerugian, perawatan  dan  rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Sedangkan Pasal 15 merumuskan bahwa: “pemerintah
mengatur penyelenggaraan  pertanggungan  sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya”.  Dalam  penjelasan  pasal tersebut disebutkan bahwa :
Cara  yang  paling  tepat  ialah dengan  mengadakan  pertanggungan sosial  yang  dipikul  oleh  semua  pihak yang  kelak  akan  diatur  oleh  peraturan perundangan.  Sudah  selayaknya  jika dalam  badan  dan  lembaga  yang menyelenggarakan pertanggungan sosial ini semua pihak turut duduk.
Jaminan  dan  bantuan  sosial tersebut  meliputi  antara  lain  jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia,  cacat  dan  mengganggur  bagi seluruh  tenaga  kerja  termasuk  tani  dan nelayan.
Untuk  melaksanakan  ketentuan UU  No.14  Tahun  1969  khususnya  Pasal 10  dan  15  maka  diberlakukan  Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1977 tentang  Asuransi  Sosial  Tenaga  Kerja (ASTEK)  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  34  Tahun  1977  tentang  Perum
16 Adrian  Sutedi, Hukum  Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.183-184.
ASTEK.  Dengan  demikian  pembayaran ganti  kerugian  menjadi  tanggung  jawab Perum ASTEK dan kemudian PT. ASTEK (Persero)  berdasarkan  pada  ketentuan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor Per-05/MEN/1993  tentang  Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga  Kerja  Pasal  1  angka  1  yang menyebutkan bahwa :”badan penyelenggara  adalah  PT.  ASTEK (Persero)”. Kemudian  berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara  Program  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  menjadi  PT.  Jamsostek (Persero). Jaminan yang diberikan menurut PP  No.  33  Tahun  1977  dan  PP  No.34 Tahun  1977  tidak  hanya  ganti  kerugian karena  kecelakaan  kerja  saja,  tetapi meliputi  pula  jaminan  kematian  dan jaminan  hari  tua,  yang  dikenal  dengan program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  kematian  dan  jaminan  hari  tua. Dengan  demikian  terjadi  pergeseran pembayaran ganti kerugian, yang semula ditanggung  langsung  oleh  pengusaha menjadi menggunakan mekanisme asuransi.
Pelaksanaan lebih lanjut Undang- undang  No.14  Tahun  1969  khususnya Pasal  10  dan  15  sekaligus  memberikan dasar hukum yang kuat tentang jaminan sosial  tenaga  kerja  maka  diberlakukan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang ini juga
mencabut  berlakunya  Undang-undang Kecelakaan  tahun  1947 juncto Undang- undang  No.  2  Tahun  1951.  Dengan demikian hingga era reformasi sekarang ini  dasar  hukum  pengaturan  tentang
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  adalah Undang-undang  No.  3  Tahun  1992 beserta peraturan pelaksanaannya.
Bahkan dengan berlakunya Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan  kebijakan  umum  di  bidang ketenagakerjaan  UU  No.  3  Tahun  1992 tetap masih berlaku.
Dalam  Undang-undang  No.  13 tahun  2003  pengaturan  jaminan  sosial tenaga  tercantum  dalam  Pasal  99,  yang berbunyi : 17
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan  sosial  tenaga  kerja sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dengan  berlakunya  Undang- undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (Undang-undang  No.  40  Tahun  2004) eksistensi  jaminan  sosial  tenaga  kerja berdasarkan  Undang-undang  No.  3 Tahun 1992 masih tetap diakui.
Hal  ini  tersirat  dalam  Bab  VIII Ketentuan  Peralihan  Pasal  52  ayat  (1a), yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. Jamsostek) yang dibentuk  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  36  Tahun  1995  tentang  Penetapan Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga  Kerja  tetap  berlaku  sepanjang belum  disesuaikan  dengan  Undang- undang No. 40 Tahun 2004.
Meskipun sekarang telah berlaku Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan
17 Dalam  Undang-undang  No.  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  tercantum dalam Pasal 99.
Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 40
Tahun  2004  khususnya  Pasal  5  ayat  (1) dan Pasal 52, jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tetap masih berlaku.
Berdasarkan  Bab  XVII  Ketentuan Peralihan  Pasal  57    huruf  d  UU  No.  24 Tahun  2011  dinyatakan  bahwa  dengan berlakunya Undang-undang ini
Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. Jamsostek) yang dibentuk  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  36  Tahun  1995  tentang  Penetapan Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan UU No. 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  tetap  melaksanakan kegiatan  operasional  penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan
kesehatan termasuk penambahan peserta baru  sampai  dengan  beroperasinya Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan, dan begitu pula dengan program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  kematian  dan  jaminan  hari  tua bagi  pesertanya,  termasuk  penambahan peserta  baru  sampai  dengan  berubah menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menurut Suratman 18 , BPJS
Kesehatan  berfungsi  menyelenggarakan program  jaminan  kesehatan  dengan berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial  dan ekuitas, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi  menyelenggarakan  program: jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hati tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan kematian yang juga berdasarkan prinsip asuransi sosial dan atau tabungan wajib. BPJS  Kesehatan  mulai  beroperasi menyelenggarakan  program  jaminan kesehatan  pada  tanggal  1  Januari  2014 (Pasal 60 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011) dan  PT.  Jamsostek  (Persero)  berubah
18 Suratman, Op.Cit . hlm.207-208.
menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan  pada tanggal  1 Januari  2014 (Pasal  62 ayat (1) UU  No.  24  Tahun  2011).  Pada  saat berubahnya  PT.  Jamsostek  (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah  No.36  Tahun  1995  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 68 huruf a UU No. 24 Tahun 2011), dan pada  saat  mulai  beroperasinya  BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan jaminan  kematian  (paling  lambat  1  Juli 2015), Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2011).
Undang-undang  No.  40  Tahun 2004 juncto UU  No.  24  Tahun  2011 memperluas kemanfaatan program jaminan sosial menjadi 5 (lima) program, yaitu  :  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian (Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 dan Pasal 6  UU  No.  24  Tahun  2011).  Dengan peraturan perundang-undangan baru ini nampak bahwa buruh/pekerja telah lebih terlindungi jika dilihat dari segi jenis-jenis program jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga  Kerja  Pasca  Berlakunya Perpu Cipta Kerja Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  adalah upaya pemerintah dalam menindaklanjuti  Undang-undang  No.11
Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui
19 MK : Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  dalam  jangka Waktu  Dua  tahun,  https://www.mkri.id. Kamis, 25 November 2021, diunduh Selasa, 04 Januari 2022, pukul 05.45 WIB.
Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, yaitu bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku  sampai  dengan  dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu  dalam  putusan  tersebut  yaitu  2 (dua) tahun 19 . Perpu ini  namanya sama dengan pendahulunya yaitu cipta kerja. Sehingga dapat  dikatakan sebagai  “penerus”  dari substansi UU Cipta Kerja, karena Perppu Cipta Kerja sejatinya secara general tidak berbeda jauh dengan substansi dalam UU Cipta Kerja, yang juga mengatur berbagai aspek dalam hukum ketenagakerjaan 20 . Yang dimaksud cipta kerja dalam Perpu Cipta Kerja pasal 1 angka 1 adalah upaya  penciptaan  kerja  melalui  usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem  investasi  dan  kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Berdasarkan konsideran huruf (b)
disebutkan  :”  bahwa  dengan  cipta  kerja diharapkan  mampu  menyerap  tenaga kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di tengah persaingan yang semakin kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi ekonomi”.
Perpu  Cipta  Kerja  ini  ruang lingkupnya  luas,  tidak  hanya  bidang ketenagakerjaan  saja,  tetapi  bidang- bidang lainnya yang mendukung kearah penciptaan kerja. Adapun ruang lingkupnya menurut pasal 4 Perpu Cipta Kerja adalah : (1) peningkatan ekosistem investasi  dan  kegiatan  berusaha;  (2) ketenagakerjaan;
(3) kemudahan,
pelindungan, serta pemberdayaan koperasi  dan  UMKM;  (4)  kemudahan berusaha; (5) dukungan riset dan inovasi; (6)  pengadaan  tanah;  (7)  kawasan ekonomi;  (8)  investasi  Pemerintah  Pusat
20 Dede  Agus,  “Eksistensi  Hubungan Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Cipta Kerja”, Loc.Cit.
dan percepatan proyek strategis nasional;
(9) pelaksanaan administrasi pemerintahan;  dan  (10)  pengenaan sanksi.
Berlakunya  Perpu  No.2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdampak pula terhadap perlindungan hukum pekerja di bidang  jaminan  sosial  tenaga  kerja. Perlindungan  hukum  tersebut  tersirat dalam pengaturan jaminan sosial tenaga kerja  dalam  Perpu  Cipta  Kerja  dengan cara  mengubah,  menghapus,  atau menetapkan  pengaturan  baru  beberapa ketentuan  yang  diatur  dalam: 21 (i) Undang-undang  Nomor  No.  13  Th  2003 tentang  Ketenagakerjaan;  (ii)  Undang- undang  No.  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (UU
SJSN);  (iii)    Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan  (iv)    Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam  Undang-undang  No.  13 tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan pekerja  tetap  memperoleh  perlindungan hukum  di  bidang  Jaminan  sosial  tenaga kerja,  pengaturannya  tercantum  dalam Pasal  99,  yang  tidak  mengalami perubahan  dengan  berlakunya  Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Hal  ini  karena  Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  merupakan  kebijakan umum  di  bidang  ketenagakerjaan,  atau disebut  juga  undang-undang  payung (umbrella  act) yang  mencabut  enam ordonansi dan sembilan undang-
21 Bab  IV  Ketenagakerjaan,  Bagian Kesatu (Umum), Pasal 80 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
22 Luthvi  Febryka  Nola ,  “ Penerapan
Omnibus Law dalam Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia ”, Jurnal  Kajian 25, No. 3, (2020):219, DOI: https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3. 3894.
undang 22 ,  dimana  pelaksanaan  lebih lanjut  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  Adapun  Pasal  99, berbunyi :
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan  sosial  tenaga  kerja sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dimaksud  di  atas  adalah Undang-undang  No.  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (UU  SJSN),  yang  menurut  Aloysius Uwiyono,  dkk  merupakan  payung  bagi pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia 23 dan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Perpu Cipta Kerja merubah pasal 18 dan pasal 46 UU SJSN, sehingga pasal 18  tentang  jenis  program  jaminan  sosial menjadi  6  (enam)  program,  yaitu: jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan 24 .
Merubah  pasal  46  UU  SJSN dengan cara menambah pasal 46 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sehingga pasal  46  menjadi  pasal  46A,  46B.  46C, 46D,  dan  46E 25 .  Perpu  Cipta  Kerja  juga
23 Aloysius  Uwiyono,  dkk, Asas-asas Hukum  Perburuhan ,  (Depok:    Rajawali  Pers, 2018), hlm.119.
24 Bab  IV  Ketenagakerjaan,  Bagian Ketiga: Jenis Program Jaminan Sosial, Pasal 82 ayat (1) Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
25 Bab  IV  Ketenagakerjaan,  Bagian Ketujuh:  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan, Pasal  82  ayat  (2)  Perpu  No.2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja.
merubah pasal 6, 9, dan pasal 42 UU BPJS tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial 26 .
Perpu Cipta Kerja hanya merubah 2  (dua)  pasal  dari  UU  SJSN  dan  3  (tiga) pasal  UU  BPJS,  sehingga  sebagian  besar dari  pengaturan  jaminan  sosial  tenaga kerja dalam UU SJSN dan UU BPJS masih tetap  berlaku.  Sehingga  program- program jaminan sosial tenaga kerja yang telah  ada  dan  dilaksanakan  tetap  msih berlaku,  seperti:  jaminan  kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
Pertama  : Jaminan  Kecelakaan Kerja  (JKK)  memberikan  jaminan  dan santunan  yang  berupa  uang  apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan  kerja  merupakan kecelakaan yang  terjadi  dalam  hubungan  kerja termasuk  sakit  yang  diakibatkan  karena kerja serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan  dari  rumah  ke  tempat  kerja dan kembali ke rumah (pulang kerja).
Kedua: Jaminan  Kematian  (JK) adalah  jaminan  yang  diberikan  kepada keluarga  ahli  waris  tenaga  kerja  yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk  santunan kematian, biaya pemakaman,  dan  santunan  berkala. Sentanoe Kertonegoro berpendapat bahwa JKM pada prinsipnya merupakan unsur  komplementer  dari  JHT,  jika karena  suatu  sebab,  tenaga  kerja meninggal  dunia  sebelum  hari  tua (prematur death) maka saldo tabungannya masih  rendah,  dalam  hal  demikian, santunan JKM akan menambah saldo JHT sehingga  dapat  memberikan  jumlah peninggalan yang cukup berarti bagi ahli warisnya 27 .
Ketiga  : Jaminan  Hari  Tua  (JHT) adalah  jaminan  yang  memberikan kepastian  penerimaan  penghasilan  yang
26 Bab  IV  Ketenagakerjaan,  Bagian Keempat:  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial, Pasal 83 ayat (1-3) Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
diberikan  sekaligus  atau  berkala  pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55  tahun)  atau  memenuhi  persyaratan tertentu. Sentanoe Kertonegoro berpendapat  bahwa  jaminan  hari  tua (JHT)  memberikan  santunan  pada  saat tenaga  kerja  mencapai  umur  55  tahun, mengalami  cacat  tetap  dan  total, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk tidak kembali lagi, atau mengalami PHK dengan masa kepesertaan setidak-tidaknya lima tahun 28 . Keempat :  Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan  kesehatan  yang  memerlukan pemeriksaan,  pengobatan  dan  atau perawatan  termasuk  kehamilan  dan persalinan.
Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga  dapat  melaksanakan  tugas sebaik-baiknya  dan  merupakan  upaya kesehatan dibidang penyembuhan
(kuratif). Alasan diselenggarakannya pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, yaitu : “oleh karena upaya  penyembuhan  memerlukan  dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan  kepada  perseorangan,  maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan
masyarakat  melalui  program  jaminan sosial tenaga kerja”.
Meskipun  telah  menjadi  peserta program  jaminan  sosial  tenaga  kerja, pengusaha  tetap  berkewajiban  untuk mengadakan  pemeliharaan  kesehatan bagi  tenaga  kerjanya,  yang  meliputi upaya peningkatan (promotif) , pencegahan (preventif) ,  penyembuhan
27 Sentanoe  Kertonegoro,  “JPK  Perlu Proses  Panjang”, Majalah  ASTEK  Tahun  IX , No. 3 (Agustus 1993): 35-36.
(kuratif) dan  pemulihan (rehabilitatif) , sebab  program  jaminan  kesehatan hanyalah  bersifat  pemberian  pelayanan dasar.  Disamping  itu  bertujuan  untuk mencapai  derajat kesehatan tenaga kerja yang  optimal  sebagai  potensi  yang produktif bagi pembangunan. JPK selain untuk  tenaga  kerja  yang  bersangkutan juga untuk keluarganya.
Kelima :  Jaminan  pensiun    (JP) Jaminan  pensiun  adalah  jaminan  yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan  yang  diberikan  selama tenaga  kerja  pensiun,  atau  berdasarkan ketentuan  pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah  No.45  Tahun  2015  tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun,  yaitu  jaminan  sosial  yang bertujuan untuk mempertahankan derajat  kehidupan  yang  layak  bagi peserta  dan/atau  ahli  warisnya  dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Manfaat  jaminan  pensiun  adalah sejumlah  uang  yang  dibayarkan  setiap bulan  kepada  peserta  yang  memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal  dunia  (pasal  1  angka  3  PP No.45 Tahun 2015).
Dalam  UU  Ketenagakerjaan  UU No.  13  Th  2003,  jaminan  sosial  tenaga kerja  termasuk  ke  dalam  aspek  hukum ketenagakerjaan  dalam  hubungan  kerja (during  employment) untuk  program  :
jaminan kesehatan dan jaminan
kecelakaan  kerja 29 ,  atau  menurut  Abdul Khakim  masa  selama  bekerja (during employment) adalah masa selama 29 Lalu  Husni, Pengantar    Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2016), hlm.113-167.
30 Abdul  Khakim, Pengantar    Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Berdasarkan UU No. 13    Tahun    2003, (Bandung:  Citra    Aditya Bakti, 2003), hlm.10-11.
31 Lalu Husni, Op.Cit , hlm.174-188.
32 Ringkasan  poin-poin  penting  dari Aturan  Turunan  UU  Cipta  Kerja  Klaster
hubungan  kerja  (substansi  dari  hukum ketenagakerjaan) 30 .
Disamping  itu  juga  termasuk aspek  hukum  setelah  hubungan  kerja, maksudnya  adalah  aspek  hukum  yang berkaitan dengan tenaga kerja pada saat purna  kerja  termasuk  pada  saat pemutusan  hubungan  kerja  dan  hak- haknya,  termasuk  juga  jaminan  sosial tenaga  kerja  khusus  program  jaminan kematian  dan  jaminan  hari  tua 31 ,  dan jaminan pensiun sesuai Undang-undang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP) sesuai Perpu Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui salah satu perbedaan  pokok  UU  Ketenagakerjaan dengan  Perpu  Cipta  Kerja  beserta peraturan pelaksanaannya adalah:
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya  belum  mengaturnya, sedangkan  Perpu  Cipta  Kerja  dan peraturan pelaksanaannya menambahkan  program  baru  Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  (BPJSK),  yaitu  Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK 32 .
Eksistensi  JKP    telah  ada  sejak lama  di  dunia  internasional  dan termaktub dalam Konvensi  ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan  Sosial  terkait  tunjangan  untuk pengangguran,  sementara,  di  Indonesia belum  lama  berlaku  dan  masih  dalam tahap pematangan, yang akhirnya diatur ke dalam peraturan perundang- undangan 33 .
Ketenagakerjaan, https://www.gadjian.com/blog/wp- content/uploads/2021/02, diunduh tgl.27/7/2021,pukul 10.00 WIB.
33 Chintiya  Oktaviani  Silitonga,  dkk. “Prospek  Pemberian  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan  Guna  Memberikan  Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan”, Administrative  Law  & Governance  Journal 5,  No.1,  (2022):42.
Peraturan pelaksanaan dari Perpu Cipta  Kerja  yang  masih  berlaku  adalah Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan.  Jaminan kehilangan  pekerjaan  (JKP)  menurut pasal 1 angka 1 PP No.37 Th 2021 adalah jaminan  sosial  yang  diberikan  kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan  Hubungan  Kerja  berupa manfaat  uang  tunai,  akses  informasi pasar  kerja,  dan  Pelatihan  Kerja.  Yang melatarbelakangi lahirnya program jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP) adalah  sebagaimana  disebutkan  dalam penjelasan umum alinea ke-5 PP No.37 Th 2021, yang berbunyi:
Landasan  pemikiran  lahirnya program JKP sebagai akibat tidak adanya jaminan  sosial  bagi  Pekerja/Buruh  yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga  untuk  mencukupi  kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan manfaat JHT,  sementara  pada  hakekatnya  JHT merupakan  perlindungan  sosial  pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap.
Sedangkan  yang  menjadi  tujuan penyelenggaraan program jaminan kehilangan  pekerjaan  (JKP)  adalah mempertahankan  derajat  kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena pemutusan hubungan kerja  sehingga  akan  memotivasi  pekerja untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.
Hal  ini  karena  dalam  situasi pekerja mengalami kehilangan pekerjaan tentu  akan  berdampak  terhadap  derajat status  sosialnya,  khususnya  lingkungan tempat  tinggalnya  maupun  masyarakat pada  umumnya  (pasal  2  ayat  (2)  dan penjelasan umum alinea ke-6 PP No.37 Th
DOI: https://doi.org/10.14710/alj.v5i1.39- 55.
34 Muslim  Harahap ,  dkk,  “ Aspek Hukum  Ketenagakerjaan  Terhadap  Jaminan
2021).  Untuk  mempertahankan  derajat kehidupan  yang  layak  adalah  bahwa dengan  mendapatkan  manfaat  JKP, pekerja  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko pemutusan hubungan kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan kembali (penjelasan  pasal  2  ayat  (2)).  Dengan begitu,  pekerja  korban  PHK  tetap  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya sembari
berusaha mendapatkan pekerjaan baru 34 . Penyelenggara  program  jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK) sesuai
ketentuan pasal 3 PP No.37 Th 2021, sama halnya  seperti  program  jaminan  sosial yang lainnya : Jaminan kecelakaan kerja, jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
Kepesertaan  program  ini  adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan didaftarkan oleh pengusaha,  dan  sifatnya  adalah  wajib. Pasal  2  ayat    (1)  PP  No.37  Th  2021, berbunyi
: “Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/
buruh sebagai  peserta dalam  program  JKP”.
Sanksi atas pelanggaran pasal ini adalah sanksi  administratif  kepada  pengusaha berupa  teguran  tertulis  dan  tidak mendapatkan  pelayanan  publik  tertentu (pasal 46 PP No.37 Th 2021).
Dengan kepesertaan pada program  jaminan  kehilangan  pekerjaan (JKP)  tidak  berarti  mengkesampingkan program  jaminan  sosial  lainnya,  sebab bersifat kumulatif (harus diikuti semua), sebagaiman  ketentuan  pasal  4  PP  No.37 Th  2021,  yang  pada  pokoknya  adalah  :
Hak  Kehilangan  Pekerjaan  Berdasarkan  UU No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja ”,
Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 2,  No.  2,  (2022):  121, DOI: https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1813.
(1) Peserta terdiri atas pekerja yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program  jaminan  sosial;  dan  pekerja yang baru didaftarkan oleh pengusaha  dalam  program  jaminan sosial.
(2) Peserta harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun  pada  saat  mendaftar;  dan  (c) mempunyai  hubungan  kerja  dengan pengusaha.
(3) Juga harus memenuhi ketentuan:
a. Pekerja  yang  bekerja  pada usaha  besar  dan  usaha menengah, diikutsertakan
pada program JKN, JKK, JHT,
JP, dan JKM; dan
b. Pekerja  yang  bekerja  pada usaha  mikro  dan  usaha kecil, diikutsertakan sekurang kurangnya  pada  program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Manfaat program
jaminan kehilangan  pekerjaan  (JKP)  bagi  peserta berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja,  dan  pelatihan  kerja  (pasal  18  PP No.37 Th 2021).
Manfaat  JKP  tersebut  diberikan kepada  peserta  yang  mengalami  PHK baik  untuk  hubungan  kerja  berdasarkan perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT)  dan  penerima  manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali serta manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling  singkat  6  (enam)  bulan  berturut- turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK (pasal 19 PP No.37
Th 2021). Berdasarkan  ketentuan  pasal  20
ayat  (1)  PP  No.37  Th  2021  manfaat  JKP dikecualikan bagi peserta yang mengalami PHK karena: mengundurkan
diri;    cacat  total  tetap;    pensiun;  atau meninggal dunia.

## PENUTUP
Perlindungan  pekerja  dibidang jaminan sosial tenaga kerja sudah dimulai sejak  jaman  penjajahan  pemerintahan Hindia  Belanda,  yaitu  dalam  KUH Perdata  dan  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling Tahun 1939, namun  belum  memberikan  jaminan perlindungan  hukum.  Baru  pada  masa kemerdekaan Republik Indonesia terutama setelah diberlakukannya peraturan perundangan dibidang jaminan  sosial  tenaga  kerja,  pekerja memperoleh jaminan perlindungan hukum.  Program-programnyapun  tidak hanya jaminan ganti-rugi karena kecelakaan  kerja  saja,  tetapi  meliputi program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JK), program jaminan  hari  tua  (JHT)  dan  program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).
Kemanfaatan  program  jaminan sosial  tenaga  kerja  semakin  bertambah dengan adanya jaminan pensiun (JP) oleh UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) juncto UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kemudian berlakunya Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-undang (Perpu)  No.2  Tahun  2022  tentang  Cipta Kerja sebagai pengganti UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pula terhadap  pengaturan  jaminan  sosial tenaga  kerja,  karena  Perpu  Cipta  Kerja telah merubah atau merevisi pasal-pasal yang  mengatur  tentang  jaminan  sosial tenaga  kerja  dalam  UU  SJSN  dan  UU BPJS. Merubah pasal 18 dan pasal 46 UU SJSN,  sehingga  pasal  18  tentang  jenis program jaminan sosial menjadi 6 (enam) program,  yaitu:    jaminan  kesehatan, jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan  jaminan  kehilangan  pekerjaan. Merubah pasal 46 UU SJSN dengan cara
menambah  pasal  46  tentang  Jaminan Kehilangan Pekerjaan, sehingga pasal 46 menjadi  pasal  46A,  46B.  46C,  46D,  dan 46E. Merubah pasal 6, 9, dan pasal 42 UU BPJS  tentang  Penyelenggaraan  Jaminan
Sosial.  Jaminan  kehilangan  pekerjaan (JKP)  adalah  jaminan  sosial  yang diberikan kepada pekerja yang
mengalami  pemutusan  hubungan  kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Tujuan  penyelengaraan  program jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP) adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena pemutusan  hubungan  kerja  sehingga akan memotivasi pekerja untuk berkeinginan  bekerja  kembali  atau berusaha  mandiri.  Hal  ini  karena  dalam situasi  pekerja  mengalami  kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak terhadap  derajat  status  sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya  maupun  masyarakat  pada umumnya. Dengan demikian perlindungan  hukum  pekerja  dibidang jaminan  sosial  tenaga  kerja  pasca berlakunya Perpu Cipta Kerja telah lebih lengkap  jika  dilihat  dari  segi  jenis-jenis program  jaminan  sosial  tenaga  kerja, sehingga  pekerja  lebih  terlindungi  dari risiko sosial ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Kerja:  Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan kerja , Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007. Asikin  dkk,    Zainal. Dasar-dasar    Hukum Perburuhan , Jakarta: RadjaGrafindo  Persada, 2006. Agus,  Dede .  “ Eksistensi  Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Cipta  Kerja ”, Jurnal  Ius
Constituendum 8,  No.1  (2023):  88,
DOI: http://dx.doi.org/10.26623 /jic.v8i1.6276. _____. “Perkembangan Pengaturan Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja Dalam  Rangka  Perlindungan
Hukum  Buruh/Pekerja”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, No.1 (2014):56.
DOI: https://doi.org/10.25041/fi atjustisia.v8no1.286. BPJS  Ketenagakerjaan:  Sejarah  Singkat, Jenis, Visi dan Misi (https://www.kompas.com,
Rabu, 15 Januari 2020,16.00 WIB). Djumialdji,    FX. Perjanjian  Kerja ,  Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Husni,  Lalu. Pengantar    Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2016. Harahap  dkk,  Muslim, “ Aspek  Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Jaminan Hak Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ”, Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa 2, No. 2,
(2022):121,
DOI: https://doi.org/10.46576/lj.
v2i2.1813. Khakim,  Abdul. Pengantar    Hukum Ketenagakerjaan Indonesia:
Berdasarkan  UU  No.  13    Tahun 2003, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2003.
Kertonegoro, Sentanoe. “JPK Perlu Proses Panjang”, Majalah ASTEK , Tahun IX, No. 3, Agustus 1993. Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
MK  :  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki dalam  jangka  Waktu  Dua  tahun, https://www.mkri.id.  Kamis,  25 November  2021,  diunduh  Selasa, 04 Januari 2022, pukul 05.45 WIB.
Nola,  Luthvi  Febryka ,  “ Penerapan Omnibus  Law  dalam  Hukum Ketenagakerjaan  di  Indonesia ”, Jurnal Kajian 25, No. 3, (2020):219,
DOI: https://doi.org/10.22212/k ajian.v25i3.3894.
Ringkasan poin-poin penting dari Aturan Turunan  UU  Cipta  Kerja  Klaster Ketenagakerjaan, https://www.gadjian.com/blog/ wp-content/uploads/2021/02,
diunduh tgl.27/7/2021,pukul 10.00 WIB. Soepomo,  Iman. Pengantar  Hukum Perburuhan ,  Jakarta:  Djambatan, 2003. Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia, Jakarta:
RadjaGrafindo Persada, 2019.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Silitonga  dkk,  Chintiya  Oktaviani,
“Prospek  Pemberian  Jaminan
Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan  Perlindungan  Hak Pekerja  dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan”, Administrative Law & Governance Journal 5, No.1, (2022):42. DOI: https://doi.org/10.14710/a lj.v5i1.39-55.
Uwiyono, Aloysius, dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan , Depok:  Rajawali Pers,
2018.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1992
tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang  No.  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tentang  Pengujian  Formil  UU No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan.