## SOLUSI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PENGUNGSI SELAMA PROSES RESETTLEMENT DARI PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
URL JURNAL: https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/260
DOI: https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.260
Diandra Paramita Anggraini
diandra.paramita@ui.ac.id
Universitas Indonesia
Naskah Dikirim: 2021-12-03 Naskah Direview: 2022-05-16 Naskah Diterbitkan: 2022-08-29
Abstract (English). Indonesia's status as a non-party to the 1951 Convention and 1967 Protocol means that this country is not obliged to fully fulfill refugee rights in national regulations, particularly the right to education and employment. So far, the handling  of  refugees  in  Indonesia  has  been  based  on  Presidential  Regulation Number 125 of 2016. This Presidential Regulation is predicted to be a solution to the  legal  vacuum  of  refugees  in  Indonesia  because  it  has  not  ratified  the  two refugee conventions. The problem is, even though this Presidential Regulation is more comprehensive than several previous regulations, this regulation still fails to solve the main problem of handling refugees, namely the low level of welfare due to lack of access to education and jobs. In fact, when compared to other developing countries such as Bangladesh and India, both countries already have a fairly good refugee handling scheme in both sectors. Using  a comparative-juridical method, this article will discuss Indonesia's potential to allow refugees to access jobs and education  in  future  national  regulations  and  policy  recommendations  to  achieve this. This article concludes that Indonesia has the potential to provide regulations that favor refugees.
Keywords : refugees, 1951 Convention, 1967 Protocol, education, jobs
Abstrak (Bahasa). Status Indonesia sebagai negara nonpihak Konvensi 1951 dan Protokol  1967  menyebabkan  negara  ini  tidak  wajib  memenuhi  hak  pengungsi seutuhnya dalam peraturan nasional, khususnya hak pendidikan  dan pekerjaan. Selama  ini,  penanganan  pengungsi  di  Indonesia  salah  satunya  dilandasi  oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Perpres ini digadang-gadang menjadi solusi  kekosongan  hukum  pengungsi  di  Indonesia  karena  belum  meratifikasi kedua  konvensi  pengungsi.  Masalahnya,  meski  Perpres  ini  sudah  lebih komprehensif  daripada  beberapa  peraturan  sebelumnya,  peraturan  ini  masih gagal menyelesaikan persoalan utama penanganan pengungsi, yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan akibat minimnya akses pendidikan dan pekerjaan. Padahal, jika  dibandingkan  dengan  negara  berkembang  lainnya  seperti  Bangladesh  dan India, kedua negara tersebut telah memiliki skema penanganan pengungsi yang cukup baik di kedua sektor tersebut. Dengan metode yuridis-komparatif, artikel ini akan  membahas  potensi  Indonesia  mengizinkan  pengungsi  untuk  mengakses pekerjaan  dan  pendidikan  dalam  peraturan  nasional  di  masa  yang  akan  datang dan rekomendasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Artikel ini menghasilkan kesimpulan  bahwa  Indonesia  berpotensi  mampu  menyediakan  peraturan  yang berpihak pada pengungsi.
Kata Kunci : pengungsi, Konvensi 1951, Protokol 1967, pendidikan, pekerjaan

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  transit  menerima  pengungsi  internasional, tetapi mereka berada dalam ketidakpastian. Para pengungsi menunggu proses pemukiman kembali ( resettlement ) oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) selama bertahun-tahun Lamanya proses ini disebabkan oleh sedikitnya negara yang menyediakan kesempatan resettlement, apalagi dengan kebijakan pembatasan pengungsi yang akan dimukimkan kembali per tahunnya. Pada  Agustus  2014,  dengan  penambahan  3.000  pengungsi,  UNHCR  hanya mengirimkan  450  pengungsi  ke  Australia  (Karlsen,  2015).  Tanpa  dimukimkan kembali,  mereka  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  dan  pekerjaan  sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010  tentang  Penanganan  Imigran  Ilegal.  Namun,  tidak  ada  peraturan  yang menjelaskan  secara  komprehensif  berapa  lama  mereka  harus  menunggu (Rachman, 2018). Akibatnya, mereka dapat tinggal selama dua tahun atau lebih (Cipta et  al., 2021).  Hal  ini  berarti  dalam  jangka  waktu  itu  juga  mereka  tidak mendapatkan hak atas pendidikan formal dan pekerjaan.
Selain  keterbatasan  akses  hak-hak  dasar,  adanya  penumpukan  jumlah pengungsi di Indonesia juga menyebabkan kesejahteraan mereka dipertaruhkan. Ada 13.416 pengungsi yang tercatat oleh UNHCR per Juni 2021 (Javier, 2021). Para  pengungsi  hidup  di  tenda  di  sekitar  kantor  UNHCR.  Dalam  menanggapi kondisi  ini,  pengungsi  beberapa  kali  melakukan  demonstrasi  kepada  UNHCR. Pada  Agustus  2021,  pengungsi  Afghanistan  menuntut  percepatan  proses pemukiman  kembali  di  Jalan  Kebon  Sirih,  Jakarta  Pusat  (Ihsanuddin,  2021). Mereka meminta UNHCR agar tidak diskriminatif dalam melakukan resettlement dengan  memprioritaskan  pengungsi  yang  lebih  dulu  menetap di  negara  transit (Nindita, 2021). Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengungsi yang telah  tinggal  dari  tahun  2011  dan  2012  belum  mendapatkan  penempatan  di negara ketiga hingga sekarang, sedangkan mereka yang baru datang di tahun 2017 sudah.
Masalahnya,  Indonesia  belum  memiliki  instrumen  hukum  yang  dapat melindungi hak-hak pengungsi secara komprehensif (Kevin, 2017). Pertama, dari aspek  hukum  internasional,  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol 1967. Sebuah penelitian menyatakan ratifikasi kedua dokumen tersebut penting  dilakukan  pemerintah  Indonesia  sebagai  bentuk  penghormatan, pemenuhan,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  (Afriandi  dan  Nizmi,  2014). Namun,  penelitian  lain  menunjukkan  ratifikasi  kedua  konvensi  tersebut  hanya akan menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat Indonesia sendiri (Sultoni, 2014). Pada Konvensi Pengungsi 1951, Pasal 17 tentang hak untuk bekerja dan Pasal  21  tentang  hak  untuk  mempunyai  rumah  dianggap  terlalu  berat  untuk dipenuhi  Indonesia  yang  rakyatnya  juga  memiliki  angka  kemiskinan  tinggi. Kedua, dari aspek hukum nasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri hanya menjelaskan mengenai pemberian suaka (Yunitasari, 2019). Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  1  Angka  9  UU  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  pengungsi  dianggap  layaknya  “alien”  yang  bukan  merupakan warga  negara  Indonesia  (Afriansyah  dan  Zulfa,  2018).  Peraturan  Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga belum
dapat memenuhi hak pengungsi atas pekerjaan dan Pendidikan (Muraga et al., 2020).
Sebenarnya, Indonesia telah berusaha mengupayakan kepastian hukum bagi pengungsi. Rencana ratifikasi Konvensi 1951 telah dimasukkan ke dalam Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (RANHAM)  pada  periode  2004  - 2009 dan 2010 – 2014 (Yunitasari, 2019). Awalnya, Konvensi 1951 direncanakan untuk diratifikasi pada tahun 2009 yang kemudian ditunda sampai tahun 2013, tetapi  sampai  saat  ini  tidak  ada  kabar  lebih  lanjut.  Proses  ratifikasi  ini  tidak terlepas  dari  peran  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Dalam  meratifikasi perjanjian  internasional,  DPR  tidak  memiliki  fleksibilitas  untuk  menjalani  fungsi amandemennya sesuai kepentingan Indonesia (Krustiyati, 2012). Hal ini karena perjanjian  sudah  disepakati  dan  diautentifikasi  negara  peserta  sebelumnya Karena  Konvensi  1951  merupakan  perjanjian  internasional  yang  sudah  lama ditandatangani negara pihak, Indonesia melalui DPR tidak bebas mengubah isi dan hanya dapat menyetujui atau menolak naskah yang sudah ada.
Dari  literatur-literatur  sebelumnya,  Indonesia  memang  telah  memiliki instrumen hukum yang mengatur penanganan pengungsi secara nasional, tetapi penanganan  itu  belum  mencakup  hak-hak  pengungsi  secara  utuh.  Dengan lamanya prosedur resettlement , pengungsi yang masih berada di Indonesia tetap tidak  dapat  mengakses  pekerjaan  dan  pendidikan.  Hal  ini  akan  mempersulit kehidupan pengungsi di Indonesia sebagai negara transit.  Apabila seharusnya mereka bisa mendapatkan pendidikan atau pekerjaan formal dan melanjutkannya ke negara tujuan, mereka tidak mendapatkan itu di Indonesia. Meskipun pemerintah tidak memiliki political will untuk mengesahkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap harus mengakomodasi kebijakan yang mengizinkan pengungsi untuk bekerja dan mengenyam pendidikan.  Tulisan ini membahas kemungkinan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kebijakan itu sebagai  solusi peningkatan  kesejahteraan pengungsi dengan membandingkan kondisi Indonesia terhadap negara berkembang lainnya yang belum meratifikasi kedua dokumen internasional mengenai pengungsi.

## 2. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis- komparatif.  Sumber  data  berasal  dari  data  sekunder  atau  bahan  kepustakaan hukum,  yaitu  bahan  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen  internasional  serta  bahan  sekunder  berupa  jurnal  dan  internet. Sumber-sumber  tersebut  digunakan dalam meninjau permasalahan  pengungsi terkini dan peraturan penanganan yang ada. Selanjutnya, metodologi komparatif diimplementasikan  untuk  membandingkan  hukum-hukum  pengungsi  di Bangladesh dan India.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. POLEMIK RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif memberikan bantuan kepada pengungsi  internasional  meskipun  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol  1967  (Nupus,  2018).  Konvensi  1951  menjamin  hak-hak  pengungsi  di negara  yang  meratifikasinya.  Sedangkan,  Protokol  1967  berperan  untuk
memperluas lingkup konvensi sebelumnya (Afriandi dan Nizmi, 2014). Walaupun tetap berperan signifikan dalam membantu pengungsi tanpa meratifikasi kedua dokumen ini, Indonesia belum berhasil membuat mereka berdaya sepenuhnya. Tanpa  ratifikasi  kedua  konvensi  tersebut,  pengungsi  tidak  bisa  mendapatkan hak-hak  dasar  mereka  saat  berada  di  Indonesia,  seperti  hak  mengakses pendidikan  dan  pekerjaan.  Sebagai  negara  yang  belum  meratifikasi  Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia melimpahkan proses penanganan pengungsi kepada  UNHCR.  Mereka  hanya  dapat  menunggu  proses  pemukiman  kembali ( resettlement ) di Indonesia oleh UNHCR selama 1-2 tahun dan seringkali lebih. Menurut  Yunizar,  akademisi  dari  Universitas  Gadjah  Mada,  pengungsi  bahkan dapat menunggu 25 tahun sebelum dipindahkan ke negara tujuan (Agung, 2018).
Meski proses resettlement memakan waktu yang lama, pengungsi tetap dilarang mencari pekerjaan dan bersekolah. Bahkan, larangan bekerja dengan jelas  tercantum  dalam  lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi  yang menyatakan,  “Pengungsi  harus  taat  terhadap  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia,  termasuk  tidak  boleh  mencari  kerja…”  Namun,  dengan  semakin menipisnya dana, UNHCR juga tidak bisa terus-menerus menyuplai kebutuhan pengungsi  yang  jumlahnya  semakin  bertambah  setiap  tahun  di  Indonesia (Andayani,  2019).  Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  pemerintah  Indonesia  memiliki kepentingan  tersendiri  yang  menyebabkan  kedua  dokumen  tersebut  tidak diratifikasi. Alasan Indonesia belum meratifikasi kedua dokumen itu tidak terlepas dari ketidakmampuan negara ini secara ekonomi dalam menyokong kehidupan pengungsi (Sultoni, 2014). Dengan memperhatikan kondisi ini, pemerintah harus memperkuat  instrumen  hukum  nasional  sesuai  kemampuan  Indonesia  agar dapat  mengizinkan  pengungsi  mengakses  pekerjaan  dan  pendidikan  tanpa harus meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

## 3.2. INSTRUMEN HUKUM PENGUNGSI INDONESIA
Sebenarnya,  Indonesia  memiliki  beberapa  instrumen  hukum  pengungsi yang mengatur mengenai penanganan pengungsi. Namun, belum ada instrumen yang  dapat  menyelesaikan  akar  permasalahan  pengungsi  di  Indonesia: rendahnya  kesejahteraan  sosial.  Instrumen-instrumen  hukum  Indonesia mengenai  pengungsi  hanya  fokus  terhadap  pemberian  suaka.  Beberapa instrumen  hukum  yang  kini  digunakan  untuk  menangani  pengungsi  sebagai berikut.

## A.  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Konstitusi Indonesia mengatur hak untuk mendapatkan suaka. Pasal 28G Ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan,  “Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan  dan  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  manusia  dan  berhak memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain.”  Pasal  ini  dapat  menjadi  dasar perlindungan hukum pengungsi yang kuat karena terdapat kata “setiap orang” pada pasal tersebut (Anggrainiy, 2014). Hal ini berarti jaminan hak atas suaka tersebut diperuntukkan bagi warga negara manapun tanpa terkecuali.
B.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Aturan mengenai hak pengungsi untuk mendapatkan suaka dalam UUD 1945  juga  didukung  oleh  Pasal  28  Ayat  (1)  Undang-Undang  (UU)  Nomor  39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Substansi UU ini hampir sama dengan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Keberadaan pasal terkait pengungsi  internasional  dalam  UU  ini  telah  memperkuat  pengakuan  hak pengungsi atas suaka di Indonesia sebagai bagian dari HAM (Pelangi, 2017).
C.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Dalam  UU  No.  37  Tahun  1999,  kewenangan  pemberian  suaka  dan masalah  pengungsi  dijelaskan  secara  lebih  komprehensif.  Pasal  25  Ayat  (1) menyatakan,  “Kewenangan  pemberian  suaka  kepada  orang  asing  berada  di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.” Pada Ayat (2), pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Pasal-pasal tersebut telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pengungsi atas suaka.
Selanjutnya,  Pasal  27  Ayat  (1)  juga  menyoroti  kebijakan  penanganan pengungsi  yang  menjadi  pertimbangan menteri.  Pasal  ini menunjukkan bahwa masalah  penanganan  pengungsi  adalah  masalah  kemanusiaan  yang penanganannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara asal pengungsi (Sumbu dan Setiabudhi, 2020).

## D.  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang  Penanganan
Pengungsi
Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  adalah  bentuk  implementasi Pasal  27  Ayat  (2)  UU  37/1999  mengenai  pengaturan  lebih  lanjut  kebijakan masalah pengungsi luar negeri (Ihsanuddin, 2017). Perpres ini diharapkan dapat berperan mengisi kekosongan hukum pengungsi internasional di Indonesia dan menghapuskan  misinterpretasi  peraturan  keimigrasian,  khususnya  terkait pendatang  ilegal  (Ramon,  2019)  Tak  seperti  peraturan-peraturan  sebelumnya yang  cenderung  menekankan  pada  hak  pengungsi  untuk  mendapatkan  suaka saja, Perpres 125/2016 memiliki lingkup yang lebih luas. Pada Pasal 4, lingkup kebijakan  penanganan  pengungsi  mencakup  penemuan,  penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.
Meski  Indonesia  telah  memiliki  Perpres  penanganan  pengungsi  yang progresif,  kerangka  kebijakan  di  dalamnya  belum  cukup  untuk  menjamin kesejahteraan hidup pengungsi. Fasilitas kebutuhan dasar yang tercantum pada Pasal  26  Ayat  (5)  Perpres  125/2016  hanya  meliputi  penyediaan  air  bersih; pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian; pelayanan kesehatan dan kebersihan; fasilitas ibadah. Sementara itu, akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi belum dapat dipenuhi dengan adanya Perpres ini (Untari dan Mansur, 2020).

## 3.3. PERBANDINGAN DENGAN HUKUM NEGARA LAIN
Setelah  mengetahui  kebijakan  penanganan  pengungsi  dari  perspektif hukum nasional, masalah ini juga dapat ditinjau dengan melihat praktik di negara- negara  lain.  Dua  negara  di  bawah  ini  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol 1967 yang memberikan mereka kewajiban pemenuhan hak pengungsi jika  diratifikasi.  Namun,  kedua  negara  yang  diulas  memiliki  kebijakan penanganan pengungsi yang dapat dicontoh Indonesia.

## A.  Bangladesh
Per  11  Desember  2021,  Bangladesh  menaungi  913.660  pengungsi (UNHCR,  2021).  Mayoritas  pengungsi  yang  berada  di  negara  ini  adalah pengungsi Rohingya. Berdasarkan lembar fakta UNHCR per 31 Juli 2021, total populasi pengungsi Rohingya adalah sebesar 890.276 individu (UNHCR, 2021). Karena  Bangladesh  bukan  negara  pihak  Konvensi  1951,  negara  ini  tidak berkewajiban  menjamin  hak-hak  pengungsi  sepenuhnya.  Sama  seperti  di Indonesia, pengungsi di Bangladesh tidak diperbolehkan bekerja (Hempster dan Sakib,  2021).  Saat  ini,  pengungsi  Rohingya  hanya  bergantung  pada  bantuan tunai yang diberikan UNHCR (UNHCR).
Meski  Bangladesh  masih  belum  maksimal  dari  aspek  pemenuhan  hak pekerjaan, negara ini memiliki rencana program pendidikan yang cukup baik bagi pengungsi. Walau sebelumnya Bangladesh mengeluarkan pengungsi Rohingya dari  sekolah  pada  tahun  2019,  negara  ini  berusaha  menyediakan  akses pendidikan  satu  tahun  setelahnya  (Human  Rights  Watch,  2019).  Pada  tahun 2020,  pemerintah  Bangladesh  mengizinkan  10.000  pengungsi  anak  untuk mendapatkan  pendidikan  formal  dengan  kurikulum  Myanmar  (Esveld,  2020). Akses pendidikan ini diberikan kepada pengungsi anak kelas enam sampai kelas sembilan dengan pengajar dari Bangladesh dan komunitas pengungsi itu sendiri (Hossain, 2021). Namun, rencana ini terhambat karena merebaknya COVID-19 tahun lalu (Rahman, 2021).
B.  India
India juga bukan merupakan negara pihak Konvensi 1951, tetapi negara ini  memiliki  catatan  penanganan  pengungsi  yang  baik.  Saat  ini,  India  tidak memiliki undang-undang khusus tentang pengungsi (Azizi dan Hosseini, 2017). Masalah ini diatur dalam 1946 Foreigners Act, 1948 Foreigners Order, dan 1955 Citizenship Act yang berlaku bagi semua orang asing di India tanpa pembedaan dengan  pengungsi  yang  lari  dari  negaranya  karena  terancam  (Sompie,  2017). Walau  tidak  mempunyai  instrumen  hukum  khusus  yang  melegitimasi  hak pengungsi,  pemerintah  India  mengizinkan  pengungsi  untuk  bekerja  (Azizi  dan Hosseini, 2017).
Sebenarnya,  izin  bekerja  bagi  pengungsi  di  India  masih  terbatas  hanya untuk  beberapa  kelompok  pengungsi  saja.  Pengungsi  Tibet  di  India mendapatkan  lebih  banyak  hak  daripada  kelompok  pengungsi  lainnya, khususnya hak atas pekerjaan (KNOMAD, 2016). Alasan Bangladesh cenderung memfokuskan  penanganan  kepada  pengungsi  Tibet  dilatarbelakangi  oleh jumlahnya  yang  menjadi  mayoritas.  Selain  itu,  etnis  Nepal  juga  dapat  bekerja meskipun  tidak  dianggap  sebagai  pengungsi  karena  adanya  perjanjian persahabatan dengan India.
Walaupun India telah selangkah lebih maju memenuhi hak atas pekerjaan, perbedaan  perlakuan  terhadap  pengungsi  berdasarkan  negara  asalnya  masih menjadi  permasalahan  yang  harus  dibenahi.  India  telah  menandatangani beberapa  perjanjian  internasional  mengenai  prinsip  nondiskriminasi  yang melarang diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, gender, afiliasi politik, dan lain- lain (Alexander dan Sinha, 2020). Berdasarkan fakta tersebut, India seharusnya dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam dokumen yang telah diratifikasi.

## 3.4. ANALISIS KONDISI PENANGANAN PENGUNGSI INDONESIA TERKINI
Seperti  dua  negara  sebelumnya,  Indonesia  yang  belum  meratifikasi Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  tidak  bertanggung  jawab  penuh  terhadap pemenuhan  hak-hak  pengungsi.  Indonesia  hanya  menjadi  negara  transit  bagi para pengungsi yang menunggu proses resettlement ke negara ketiga. Selama menunggu,  pengungsi  yang  ada  di  Indonesia  tidak  bisa  bekerja  dan  memiliki akses  terbatas  terhadap  pendidikan.  Larangan  bekerja  ini  tertulis  dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Terkait akses pendidikan, sebenarnya tidak  ada  peraturan  yang  melarang  secara  eksplisit  pengungsi  anak  untuk bersekolah.  Namun,  masih  sedikit  sekolah  di  Indonesia  yang  mau  menerima pengungsi.  Pemerintah  belum  melakukan  tindakan  lebih  karena  Indonesia memang  tidak  menjamin  pemenuhan  hak  tersebut  dengan  tidak  meratifikasi Konvensi 1951. Keterbatasan akses ini menyebabkan kesejahteraan pengungsi di Indonesia kian memburuk dalam jangka panjang.
Pengesahan  Perpres  125/2016  tidak  menyelesaikan  permasalahan kesejahteraan pengungsi secara berkelanjutan. Bagian dua dari tulisan ini telah menjelaskan  fokus  Perpres  ini  yang  lebih  mengarah  pada  penanganan  saat pengungsi itu tiba ke Indonesia. Sementara itu, Perpres ini gagal menyelesaikan permasalahan  mendasar  penanganan  pengungsi  selama  ini,  yaitu  pengungsi yang tidak kunjung mendapatkan kesempatan resettlement sehingga terjebak di Indonesia  tanpa  hak-hak  dasar  bertahun-tahun  (Affan,  2017).  Pada  dasarnya, prosedur resettlement pengungsi  internasional  di  Indonesia  sebagai  negara transit tidak berdasarkan pada lamanya pengungsi itu tinggal (UNHCR,  2017). UNHCR akan memprioritaskan kelompok pengungsi yang lebih rentan (UNHCR, 2016). Akibatnya, mereka yang tak termasuk kelompok tersebut umumnya tidak bisa melanjutkan hidup mereka sebagaimana mestinya selama di Indonesia. Hal ini  akan  mempersulit  mereka  jika  suatu  saat resettlement akan  dilaksanakan. Padahal, waktu yang para pengungsi habiskan di Indonesia seharusnya dapat digunakan untuk meniti kembali karier dan pendidikan mereka di sektor formal.
Dari aspek ekonomi, keterbatasan pengungsi di Indonesia untuk bekerja menyebabkan  beberapa  dari  mereka  mencari  penghasilan  secara  sembunyi- sembunyi.  Pada  tahun  2020,  seorang  pengungsi  Afghanistan  diamankan  di Makassar setelah mengadakan live berjualan baju di media sosial (Rachmawati, 2020).  Kasus  seperti  ini  sudah  pernah  terjadi  beberapa  kali.  Pada  tahun  yang sama, lima orang pengungsi Iran dan Afghanistan juga ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut (Fakhruddin, 2020). Mereka didapati berjualan makanan dan bekerja di  bengkel  motor.  Para  pengungsi  memutuskan  untuk  bekerja  meskipun  ada larangan karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Biaya dari UNHCR hanya dapat  memenuhi  kebutuhan  makanan  saja  dan  tidak  cukup  untuk  biaya kebutuhan  sehari-hari  (CNN  Indonesia,  2021).  Dua  peristiwa  ini  menunjukkan bahwa  hukum  Indonesia  seharusnya  dapat  bersifat  lebih  dinamis  dalam merespon isu pengungsi.
Selanjutnya,  dari  aspek  pendidikan,  Indonesia  memang  mengizinkan pengungsi  anak  yang  telah  terdaftar  di  UNHCR  untuk  bersekolah  (Asti  dan Rahayu, 2019). Namun, realitanya akses pendidikan formal tidak bisa didapatkan semudah  itu.  Pengungsi  anak  masih  sulit  mendaftarkan  diri  ke  sekolah  negeri karena tidak bisa memenuhi syarat administratif berupa dokumen pribadi yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  (Ridart,  2021).  Dengan  status  sebagai
pengungsi  yang  terburu-buru  meninggalkan  negaranya,  ketidakmampuan pemenuhan syarat ini seharusnya dapat dimaklumi. Selain itu, pihak sekolah juga mempertimbangkan  perbedaan  bahasa  dan  budaya  yang  dimiliki  pengungsi anak. Perbedaan ini dianggap dapat mempersulit proses pendidikan. Keadaan ini sangat kontras dengan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak  (KHA) melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Berdasarkan Pasal  22  KHA,  negara  pihak  harus  memenuhi  hak-hak  yang  berlaku  dalam konvensi tersebut, salah satunya hak atas pendidikan.  Dalam menanggapi hal ini,  pemerintah  semestinya  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mempermudah persyaratan pengungsi anak mengakses pendidikan.
Indonesia  dapat  mencontoh  Bangladesh  dan  India  yang  sama-sama negara berkembang dalam hal pemberian akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi.  Kedua  negara  tersebut  juga  belum  sempurna  dalam  menangani pengungsi,  tetapi  setidaknya  mereka  memiliki  rencana  yang  jelas.  India  telah membuktikan bahwa kekosongan hukum pengungsi yang menjamin pemberian kedua  hak  tersebut  dapat  disiasati  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak pada pengungsi. Selain itu, Bangladesh juga telah menunjukkan komitmennya sebagai negara pihak KHA. Kedua negara sudah memperlihatkan bahwa tanpa meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tetap dapat berperan dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pengungsi.  Dengan  demikian,  pemberian akses  pendidikan  dan  pekerjaan  bagi  pengungsi  mungkin  dilakukan  jika Indonesia memiliki political will untuk melakukan hal tersebut.

## 3.5. REKOMENDASI SOLUSI
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pengungsi  di  Indonesia,  pemerintah dapat mempertimbangkan empat solusi berikut.
A.  Pencanangan  Kembali  Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (RANHAM) tentang Pengungsi Internasional
Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 menyatakan, “RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas  rencana  aksi  nasional  hak  asasi  manusia  Indonesia  dan  digunakan sebagai  acuan  kementerian,  lembaga,  dan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  penghormatan,  pelindungan,  pemenuhan,  penegakan,  dan pemajuan HAM di Indonesia. ”  Fokus isu RANHAM diperbarui setiap lima tahun sekali.  Pada  periode  2021 –  2025,  RANHAM  berfokus  pada  empat  kelompok rentan,  yaitu  perempuan,  anak,  penyandang  disabilitas,  dan  masyarakat  adat (Dirjen HAM Kemenkunham, 2021). RANHAM terbaru ini tidak mengikutsertakan kelompok pengungsi.
Sebenarnya,  Indonesia  pernah  mencantumkan  Konvensi  1951  dan Protokol 1967 ke dalam daftar perjanjian internasional yang diprioritaskan pada RANHAM 2010 – 2014 (Fitria, 2015). Namun, ratifikasi kedua instrumen hukum pengungsi  internasional  itu  terhambat  karena  terdapat  pro  dan  kontra. Pemerintah berpandangan amanat konvensi yang mewajibkan pemenuhan hak- hak  pengungsi  terlalu  memberatkan  perekonomian  Indonesia.  Perdebatan panjang ini menyebabkan kedua dokumen tersebut belum diratifikasi hingga saat ini. Dengan begitu, RANHAM 2010 – 2014 yang seharusnya dapat menangani permasalahan kesejahteraan pengungsi gagal dicapai oleh Indonesia.
Berkaca dari kegagalan Indonesia pada periode sebelumnya, negara ini tetap  harus  mencanangkan  kembali  isu  pengungsi  untuk  dimasukkan  menjadi fokus  RANHAM  periode  selanjutnya.  Berdasarkan  Pasal  3  Perpres  75/2015, pencantuman  isu  pengungsi  sebagai  fokus  RANHAM  diharapkan  dapat mengintegrasikan  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  berkomitmen  dalam penanganan  pengungsi,  terutama  dengan  semakin  maraknya  demonstrasi pengungsi  di  daerah.  Tak  hanya  itu,  RANHAM  ini  juga  diharapkan  dapat mendorong revisi kerangka hukum nasional yang dapat mengizinkan pengungsi bekerja dan mengakses pendidikan.

## B.  Revisi Peraturan Presiden 125/2016
Perpres 125/2016 sudah menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap pengungsi  internasional,  tetapi  peraturan  ini  masih  perlu  direvisi.  Bagian  dua sudah  menjelaskan  bahwa  Perpres  ini  memang  telah  memperjelas  alur koordinasi  pemerintah  dalam  merespon  pengungsi  yang  datang  ke  Indonesia. Akan  tetapi,  hak  pendidikan  dan  pekerjaan  yang  menjadi  masalah  utama pengungsi di Indonesia tidak diatur dalam Perpres ini. Selanjutnya, bagian empat tulisan ini telah menjabarkan realita sosial pengungsi dan kegagalan Perpres ini dalam  menyelesaikan permasalahan  tersebut.  Padahal,  jika  Perpres  125/2016 disempurnakan  dengan  menambah  poin  hak  pendidikan  dan  pekerjaan, peraturan ini dapat menjadi jalan tengah dalam polemik ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
Revisi  Perpres  125/2016  dapat  menjadi  solusi  pemenuhan  hak-hak pengungsi, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan semudah itu dengan latar belakang politis  pembuatan  peraturan  ini.  Pembuatan  Perpres  ini  dilatarbelakangi  oleh tekanan  komunitas  internasional  kepada  Indonesia  sebagai  negara  yang terdampak arus pengungsi dan belum meratifikasi Konvensi 1951 serta Protokol 1967  (Sirait,  2019).  Dengan  mengesahkan  Perpres  ini,  Indonesia  berusaha menjaga  citra  sebagai  negara  pembela  HAM  (Sirait,  2019).  Sebagai  negara transit, Perpres ini sudah cukup bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional.  Namun,  apabila  ditinjau  lebih  dalam,  Indonesia  belum  mampu memberikan apa yang diperlukan pengungsi. Alih-alih menyejahterakan, Perpres ini seolah-olah hanya disahkan untuk kepentingan politik luar negeri Indonesia.
Tantangan  lainnya  dalam  merevisi  Perpres  125/2016  adalah  stigma masyarakat  kepada  pengungsi.  Dengan  pengakomodasian  hak  pekerjaan  dan pendidikan bagi pengungsi pada rekomendasi revisi Perpres ini, pemerintah juga perlu  meyakinkan  masyarakat  bahwa  kebijakan  ini  tidak  akan  mengganggu mereka. Umumnya, masyarakat lokal menganggap pengungsi akan mengambil lapangan  pekerjaan  mereka.  Faktanya,  pengungsi  tidak  akan  mengambil lapangan  kerja  warga  asli.  Penelitian  World  of  Labor  menyatakan  pengungsi yang juga termasuk kategori migran malah justru membuka lapangan pekerjaan baru dengan kompetensi mereka yang lebih condong ke bidang kewirausahaan (Constant,  2014).  Warga  asli  juga  memiliki  kemungkinan  besar  untuk mendapatkan  pekerjaan  bergaji  tinggi  yang  tidak  dapat  digantikan  oleh pengungsi,  misalnya  pekerjaan  yang  membutuhkan  keterampilan  bahasa Indonesia  lanjutan  (Bahar,  2018).  Sementara  itu,  pemberian  akses pendidikan juga  turut  memperluas  kesempatan  transfer  pengetahuan  interkultural  di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi pemerintah tetap harus mempertimbangkan penyediaan instrumen hukum nasional  yang  dapat  mengizinkan  pengungsi  mengakses  pekerjaan  dan pendidikan. Saat ini, peraturan nasional tentang pengungsi yang paling progresif adalah  Perpres  125/2016.  Namun,  Perpres  ini  belum  mengakomodasi  hak pengungsi untuk bekerja dan bersekolah.  Padahal, kedua hak tersebut  sangat penting  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pengungsi  di  Indonesia.  Dalam menanggapi  hal  ini,  solusi  yang  direkomendasikan  bagi  pemerintah  adalah mencantumkan fokus isu pengungsi ke dalam RANHAM kembali. Pencantuman tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal revisi Perpres 125/2016.
Berdasarkan analisis komparatif dengan Bangladesh dan India, Indonesia memiliki  kemungkinan  dan  kemampuan  dalam  menyediakan  peraturan  yang berpihak  kepada  pengungsi.  Hal  ini  dilihat  dari  kondisi  Bangladesh  dan  India yang juga merupakan negara berkembang dan belum meratifikasi Konvensi 1951 dan  Protokol  1967  seperti  Indonesia.  Akan  tetapi,  negara  ini  memiliki  sistem penanganan  pengungsi  yang  cukup  baik  meskipun  belum  dapat  dikatakan sempurna.  Walau  sempat  mengeluarkan  pengungsi  anak  dari  sekolah, Bangladesh mempunyai rencana kebijakan pendidikan bagi pengungsi Rohingya berupa pembelajaran di sekolah formal dengan kurikulum Myanmar. Sementara itu,  dari  aspek  ekonomi,  India  juga  memperbolehkan  pengungsi  Tibet  bekerja meskipun terbatas bagi etnis pengungsi lainnya. Kedua negara tersebut paling tidak sudah memiliki kerangka kebijakan yang jelas dalam merespon krisis. Maka dari itu, Indonesia juga harus memulai.

## 5. HASIL
Penelitian ini menghasilkan beberapa fakta penanganan pengungsi di Indonesia sebagai berikut.
A.  Unsur Politis dan Ekonomis
Pembahasan  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967  sempat  diikutsertakan pada tahun 2004 – 2009 dan 2010 – 2014, tetapi kedua dokumen tersebut belum  diratifikasi  hingga  saat  ini.  Hal  ini  karena  Indonesia  dianggap  belum siap  secara  ekonomi  memenuhi  hak  pengungsi  sepenuhnya  sebagai konsekuensi ratifikasi dokumen-dokumen tersebut. Akibatnya, pengungsi di Indonesia  tidak  dapat  mengakses  pendidikan  dan  pekerjaan  dalam  waktu yang  lama.  Tak  seperti  Bangladesh  dan  India  yang  memiliki  peraturan penanganan  pengungsi  pada  sektor  pendidikan  dan  pekerjaan,  Indonesia sebagai negara yang sama-sama bukan negara pihak konvensi tidak memiliki nasional yang menjamin hak pengungsi atas kedua sektor tersebut.

## B.  Rekomendasi
Pemerintah  Indonesia  harus  kembali  memasukkan  isu  penanganan pengungsi pada RANHAM dan merevisi Perpres 125/2016. Pembahasan isu pengungsi  melalui  RANHAM  dapat  menjadi  langkah  awal  penyediaan instrumen  hukum  pengungsi  yang  lebih  komprehensif  dalam  merespon
kebutuhan kelompok ini di Indonesia.

## REFERENSI
Affan, H. (2017, 25 Juli). Perpres pengungsi luar negeri “harus jawab” masalah utama pengungsi . BBC News Indonesia. BBC News Indonesia. Diakses 3 Desember 2021, dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 40709910
(Afriandi-Nizmi  2014)  Afriandi-Nizmi,  Yusnarida  Eka.  Kepentingan  Indonesia Belum  Meratifikasi  Konvensi 1951 dan  Protokol  1967  Mengenai Pengungsi Internasional  dan  Pencari  Suaka.  Jurnal  Transnasional  5:  1095  dan  1097. https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2325.
(Afriansyah-Zulfa 2018) Afriansyah-Zulfa, Eva Achjani. Refugee Resettlement: A Review  of  Indonesian  Laws  and  Practices.  Indonesia  Law  Review  2:  209. http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v8n2.489.
Agung.  (2021,  2  Juli). Akses  Pekerjaan  Krusial  Bagi  Pengungsi .  Universitas Gadjah Mada. Diakses 19 Oktober 2021, dari
https://ugm.ac.id/id/berita/16407-akses.pekerjaan.krusial.bagi.pengungsi
(Alexander-Sinha  2020)  Alexander-Sinha,  Ridima.  Refugee  Law  in  India:  The Road from Ambiguity to Protection. NUJS Law Review 13: 146.
Andayani,  D.  (2019,  17  Juli). Kepala  UNHCR  Indonesia:  Dana  Kami  Terbatas untuk  Urus  Pengungsi .  detiknews.  Diakses  16  Oktober  2021,  dari https://news.detik.com/berita/d-4628144/kepala-unhcr-indonesia-dana- kami-terbatas-untuk-urus-pengungsi.
(Anggrainiy  2014)  Anggrainiy,  Vindy  Septia.  Perlindungan  Pengungsi  Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional. Lex et Societatis 2: 60. https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3977.
(Asti-Rahayu 2019) Asti-Rahayu, Sri Lestari. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pencari  Suaka  yang  Transit  di  Indonesia  Sembari  Menunggu  Status Pengungsi (Ditinjau  dari  The  United  Nations  Convention  on  The  Right  of
Childs 1989) . Belli ac Pacis 5: 2.
https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/download/40016/26274.
(Azizi-Hosseini 2017) Azizi-Hosseini, Seied Beniamin. Presence or Absence of Refugee Law in Protection of Refugees in India - Social Security and Poverty Reduction.  Journal  of  International  Academic  Research  for  Multidisciplinary 5: 97.
Bahar,  D.  (2018,  20  Juni). Why  accepting  refugees  is  a  win-win-win  formula . Brookings. Diakses 3 Desember 2021, dari https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/06/19/refugees-are-a-win- win-win-formula-for-economic-development/
(Cipta-Kurnia-Erawaty 2021) Cipta-Kurnia-Erawaty, Rika. Problematika Penanganan  Pengungsi  di  Indonesia  dari  Perspektif  Hukum  Pengungsi Internasional. Risalah Hukum 17: 45. https://e-
journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/380.
CNN  Indonesia.  (2021,  10  November). Nelangsa  Pengungsi  di  RI:  Makin Sengsara  di  Era  Pandemi .  Diakses  3  Desember,  2021,  from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211110123810-106- 719152/nelangsa-pengungsi-di-ri-makin-sengsara-di-era-pandemi/2
Constant, A. F. (2014, 1 Mei). Do migrants take the jobs of native workers? IZA World of Labor. Diakses 3 Desember 2021, dari
https://wol.iza.org/articles/do-migrants-take-the-jobs-of-native- workers/long
Dempster, H., & Sakib, N. H. (2021, 21 Januari). Few Rights and Little Progress: The Rohingya in Bangladesh . Center For Global Development. Diakses 2 Desember  2021,  dari  https://www.cgdev.org/blog/few-rights-and-little- progress-rohingya-bangladesh
Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021, 6 Agustus).
Fokus  RANHAM  2021 –  2025  pada  4  Kelompok  Rentan .  Direktorat Jenderal HAM. Diakses 3 Desember 2021, dari
https://ham.go.id/2021/08/06/fokus-ranham-2021-2025-pada-4- kelompok-
rentan/#:~:text=Samarinda%2C%20ham.go.id,penegakan%2C%20dan% 20pemajuan%20HAM%20di
Esveld, B. V. (2020, 28 Oktober). A Step Forward for 10,000 Rohingya Refugee Children .  Human  Rights  Watch.  Diakses  2  Desember  2021,  dari https://www.hrw.org/news/2020/01/29/step-forward-10000-rohingya- refugee-children
Fakhruddin, M. (2020, 9 Oktober). Lima Orang Pencari Suaka Diamankan karena Bekerja .  Republika  Online.  Diakses  1  Desember  2021,  dari https://www.republika.co.id/berita/qhy1ht327/lima-orang-pencari-suaka- diamankan-karena-bekerja
Karlsen, E. (2015, 3 Februari). Refugee resettlement to Australia: what are the facts? Parliament  of  Australia.  Diakses  26  September  2021,  from https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2015-02/apo- nid52632.pdf
Nindita, H. (2021, 24 Agustus). UNHCR Janji Tak Diskriminatif dan akan Gelar Audiensi Lanjutan dengan Pengungsi Afghanistan . KOMPAS.Tv. Diakses 24  Agustus  2021,  dari  https://www.kompas.tv/article/204704/unhcr-janji- tak-diskriminatif-dan-akan-gelar-audiensi-lanjutan-dengan-pengungsi- afghanistan?page=2
Nupus, H. (2018, 26 April). Belum ratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap bantu pengungsi . AA. Diakses 16 Oktober 2021, dari https://www.aa.com.tr/id/dunia/belum-ratifikasi-konvensi-1951-indonesia- tetap-bantu-pengungsi/1128455
(Fitria  2015)  Fitria.  Perlindungan  Hukum  bagi  Pengungsi  di  Negara  Ketiga:
Praktik Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 2: 113.
https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7.
(Hossain 2021) Hossain, A N M Zakir. Preparedness for education to Rohingya refugee  children  in  Bangladesh  -  potentials  and  challenges  to  citizenship education. Journal of Social Science Education 20:
120.
https://doi.org/10.11576/jsse-3980.
Human  Rights  Watch.  (2020,  28  Oktober). Bangladesh:  Rohingya  Refugee Students Expelled . Diakses 2 Desember 2021, dari https://www.hrw.org/news/2019/04/01/bangladesh-rohingya-refugee- students-expelled
Javier, F. (2021, 23 Agustus). Per Juni 2021, Pengungsi di Indonesia Mayoritas Berasal  dari  Afghanistan .  Tempo.  Diakses  4  Desember  2021,  dari https://data.tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia- mayoritas-berasal-dari-afghanistan
(Kevin  2017)  Kevin,  Wenas  Kenny.  Perlindungan  Hukum  bagi  Pengungsi  di Indonesia  Menurut  Konvensi  PBB  1951  dan  Protokol  1967.  Lex  Crimen  6: 122. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17937.
(KNOMAD  2016).  KNOMAD. Refugees’  Right  to  Work  and  Access  to  Labor Markets - An Assessment. Washington DC: KNOMAD, 2016, pp. 51.
(Krustiyati 2012) Krustiyati, Atik. Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Law Review 11: 174 - 175. http://repository.ubaya.ac.id/3344/.
(Muraga-Lengkong-Karamoy  2020)  Muraga-Lengkong-Karamoy,  Deicy  N. Analisis Hukum Internasional terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi  di  Indonesia  Menurut  Konvensi  Jenewa  Tahun  1951  tentang Status Pengungsi. Lex Privatum 8: 95 - 96.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29809.
Patnistik, E. (2021, 24 Agustus). Pengungsi Afghanistan Desak UNHCR Segera Lakukan Pemukiman Kembali untuk Mereka Halaman all - Kompas.com . KOMPAS.Com. Diakses 4 Desember 2021, from https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/24/14121471/pengungsi- afghanistan-desak-unhcr-segera-lakukan-pemukiman-kembali-
untuk?page=all
(Pelangi  2017)  Pelangi,  Intan.  Perlindungan  Terhadap  Para  Pencari  Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. PJIH 4: 152. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8.
(Rachman  2018)  Rachman,  Mohamad  Iqbal  Jamilurir.  Kerjasama  Indonesia dengan  Lembaga-Lembaga  Terkait  dalam  Penanganan  Pengungsi.  Jurist- Diction 1: 277.
Rachmawati, R. (2020, 10 Maret). Live di Medsos Jualan Baju, Pencari Suaka
Asal Afganistan Diamankan Halaman all - Kompas.com . KOMPAS.Com. Diakses 1 Desember 2021, dari https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/13030071/live-di-medsos- jualan-baju-pencari-suaka-asal-afganistan-diamankan?page=all
Rahman, H. (2021, 3 September). Rohingya Refugee Children Are Being Denied an  Education .  The  Diplomat.  Diakses  2  Desember  2021,  dari https://thediplomat.com/2021/09/rohingya-refugee-children-are-being- denied-an-education/
(Sultoni  2014)  Sultoni,  Yahya.  Alasan  Indonesia  Belum  Meratifikasi  Konvensi 1951  tentang  Pengungsi  dan  Pelindungan  Hukum  bagi  Pengungsi  di Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1: 8.
https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia- belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf.
(Sumbu-Setiabudhi  2020)  Sumbu-Setiabudhi,  Donna  O.  Aspek  Hukum  Tata Negara terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi yang Menetap di Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011.  Lex  Administratum  8: 103. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29757.
(Sompie  2017)  Sompie,  Anggi  Karlah.  Kajian  Yuridis  terhadap  Pemberian Pekerjaan  Kepada  Pengungsi  Menurut  Hukum  Internasional.  Lex  et Societatis 5: 154. https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17920.
(Ramon  2019)  Ramon.  Demi  kemanusiaan:  pengalaman  Indonesia  dalam menangani arus  pengungsi internasional. terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter & HAM 1: 47. http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6077.
(Ridart 2021) Ridart, Regy Ineke. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  di  Eks  Gedung  Kodim  Kalideres.  Jurnal Indonesia Sosial Sains 2: 599. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.240.
(Sirait  2019)  Sirait,  Kevin  Ronaldo, et  al .  Usaha  Mendapatkan  Pengakuan Internasional:  Kebijakan  Indonesia  Mengeluarkan  Peraturan  Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. Indonesian Perspective 4: 152. https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26700.
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2021). Frequently  Asked Questions .
UNHCR. https://www.unhcr.org/frequently-asked-
questions.html
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2021b,  31  Agustus). Joint Government of Bangladesh - UNHCR Population factsheet as of 31 July
2021 . UNHCR Operational Data Portal (ODP). Diakses 2 Desember 2021, from https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88397
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2021c,  30  November). Situation Refugee Response in Bangladesh . Diakses 2 Desember 2021, dari https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees
(Untari-Mansur  2016)  Untari-Mansur,  Devica  Rully.  Perlindungan  Hukum terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi  1951  tentang  Status  Pengungsi.  JCA  of  Law  1:  280. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1888/22007.
Wedhaswary,  I.  D.  (2017,  17  Januari). Jokowi  Teken  Perpres  Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Halaman all - Kompas.com . KOMPAS.Com. Diakses 30 November 2021, dari https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.pe rpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri?page=all
(Yunitasari  2019)  Yunitasari,  Desi.  Analisis  Kemampuan  Indonesia  dalam Membuat Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tidak  Diratifikasinya  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967).  Jurnal  Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1: 38.
https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.45.