## Eksistensi Partai Politik dan Degradasi Moral Bangsa
Insan Mahmud

## Departemen Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur’an
imahmud452@gmail.com

## Abstract
In the political system in Indonesia, political parties are one of the pillars of democracy. As the only institutional framework for the process of representation and governance, political parties are required to be more proactive in creating conditions and possibilities for fundamental change in the political, economic and cultural nations of the nation. So the great task for the elite of political parties is to show the existence of political parties as the institution most responsible for the nation's moral upholding. The problem that often  arises  is  the  moral  degradation  shown  by  the  rampant  cases  of  corruption  and other cases. This paper dictates the importance of oversight by political parties over the political power  of the executive, legislative and judiciary. This assumption is built on the premise that leaders in a country are a product of recruitment and regeneration by political parties.
Keywords : Political party, morality, regeneration, moral degradation

## Abstract
Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan, partai  politik  dituntut  untuk  lebih  proaktif  dalam  menciptakan  kondisi-kondisi  dan kemungkinan-kemungkinan  bagi  perubahan  fundamental  dalam  politik,  ekonomi  dan kebudayaan bangsa. Maka tugas besar bagi para elite partai politik adalah menunjukkan eksistensi  partai  politik  sebagai  institusi  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap penegakan  moral  bangsa.  Problematika  yang  sering  muncul  adalah  degradasi  moral
yang ditunjukkan dengan maraknya kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya. Tulisan ini mendestriksikan pentingnya pengawasan oleh partai politik atas kekuasaan politik baik eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif.  Asumsi  ini  dibangun  atas  premis  bahwa  para pemimpin  di  suatu  negara  merupakan  produk  dari  rekruitmen  dan  kaderisasi  yang dilakukan oleh partai politik.
Kata kunci : Partai politik, moralitas, kaderisasi, degradasi moral

## Partai politik dan perannya dalam masyarakat
Partai politik menurut UU Nomor 31 Tahun 2002 didefinisikan sebagai ”organisasi  politik  yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Republik  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  persamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan kepentingan  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui  pemilihan  umum.” Partai  politik  memiliki  kedudukan  yang  sentral  dan  penting  dalam  setiap sistem  demokrasi.  Tidak  ada  negara  demokrasi  tanpa  partai  politik  (Adam, 2007).  Karena  itu  partai  politik  biasa  disebut  sebagai  pilar  demokrasi, merekalah  yang  memainkan  peran  penting  sebagai  penghubung  antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizens).
Sebagai  organisasi  partai  politik  berusaha  mewujudkan  tujuan,  cita- cita,  pandangan,  ide,  gagasannya  tersebut  dengan  menempatkan  pemimpin- pemimpin  dalam  pemerintahan  dan  jabatan-jabatan  publik  melalui  pemilu. Dalam  praktik  demokrasi  peran  dan  fungsi  partai  politik  dibutuhkan  secara baik dan benar. Beberapa fungsi dasar yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh partai  politik  sebagai  jaminan  terselenggaranya  demokrasi  antara  lain:  (a) Berusaha  memenangkan  pemilu  secara  demokratis  agar  dapat  menguasai pemerintahan;  (b)  Merepresentasikan  (mewakili)  dan  menyerap  dan menghimpun  (agregasi),  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat;  (c)  Menyusun dan  menyediakan  alternatif-alternatif  kebijakan;  (d)  Mempersiapkan  dan melatih  calon-calon  pemimpin;  (e)  Melakukan  pengawasan  atas
penyelenggaraan pemerintahan; dan (f) Melakukan sosialisasi dan komunikasi politik yang edukatif (IPCOS-FNS, 2001, p.9).
Dominasi  peran  yang  begitu  penting  dari  partai  politik  dalam mengelola  kekuasaan  pasca  reformasi  menyebabkan  euforia  masyarakat beramai-ramai  mendirikan  atau  bergabung  dengan  partai  politik.  Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik menjadi pintu gerbang  dan  rekrutmen  serta  seleksi  calon-calon  pemimpin  bangsa  (legislatif, eksekutif,  yudikatif  dan  lembaga  strategis  lainnya  dalam  sebuah  negara). Menurut  beberapa  penelitian  ada  beberapa  alasan  di  Indonesia  kenapa  orang masuk menjadi anggota partai politik diantaranya : ideologi, kesamaan visi dan misi,  agama,  dan  juga  kepentingan  pragmatis.  Bahkan  dimasa  lalu  dan  juga masa  kini  partai  politik  menjadi  semacam  spirit  atau  hampir  sama  dengan ”agama”  karena  simbol,  asas  dan  cita-cita  perjuangan  sama  dengan  misi  dan dakwah agama.
Kehadiran  partai  politik  berkaitan  erat  dengan  prinsip-prinsip kemerdekaan  berpendapat,  berorganisasi,  dan  berkumpul.  Dalam  konstitusi kita  ketiga  prinsip  kemerdekaan  tersebut  diakui  dan  dijamin  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  pasal  28  E  ayat  (3)  yaitu  : ”Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat”. Jadi  kualitas  sistem  kepartaian  sangat  tergantung  pada  desain konstitusi  dan  regulasi.  Disamping  partai  politik  tentunya  juga  harus  ada kebebasan  pers,  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  melalui  organisasi  non partai politik seperti LSM, Ormas, NGOs dan sebagainya. Namun partai politik mempunyai peran yang menonjol ketika berhubungan dengan negara. Karena partai  politik  berurusan  langsung  dengan  kebijakan  bernegara,  sedangkan ormas, LSM hanya berhenti pada tataran wacana publik atau tindakan konkrit diluar konteks organisasi negara.
Setelah  reformasi  1998  atau  era  multipartai  memunculkan  beberapa partai  politik  besar  yaitu  :  PDIP,  P  Golkar,  PKB,  PAN,  PPP  dan  PBB.  Dari
keenam  partai  tersebut  dapat  kita  lihat  pelembagaan  organisasinya  sebagai institusi  masih  rapuh  atau  belum  terlembagakan  sebagai  partai  yang  kuat. Indikatornya  adalah  seringnya  terjadi  perpecahan  atau konflik akibat perbedaan pandangan dan visi dalam forum kongres, munas atau muktamar. Secara  teoritis,  seharusnya  semakin  tua  usia  partai  politik  maka  ide  dan  nilai yang  dianut  dalam  didalam  partai  tersebut  semakin  terlembagakan (institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi.
Memasuki  era  pemilu  kedua  setelah  reformasi  muncul  Partai Demokrat  yang  didirikan  oleh  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dan  Partai Gerindra dibentuk oleh Prabowo Subianto. Keduanya langsung masuk menjadi partai  politik  papan  tengah  bersama  PKB,  PAN  dan  PKS.  Bahkan  Demokrat berhasil  mengantarkan  SBY  menjadi  Presiden  dua  periode.  Namun  Ironisnya banyak elite partainya yang terlibat kasus korupsi seperti Anas Urbaningrum, Andi  Malaranggeng,  Nazarudin  dan  Anggelina  Sondakh.  Ini  semakin mempertegas  bahwa  lemahnya  kontrol  partai  politik  terhadap  kader  untuk tidak  tergoda  dengan  korupsi  sangat  minim,  atau  bisa  dikatakan  pendidikan politik dan kaderisasi diinternal partai mengalami kegagalan.
Disamping  itu,  partai  politik  juga  belum  menerapkan  prinsip demokrasi  dengan  baik.  Partai  politik  dapat  kita  sebut  demokratis  jika memenuhi persyaratan tertentu yang dapat kita ketahui secara manajerial dan terukur,  diantaranya  partai  politik:  (a)  Memberi  ruang  kebebasan  bagi  para anggotanya  untuk  menyatakan  pendapat;  (b)  Mendorong  partisipasi  seluruh anggotanya  dalam  proses  pengambilan  keputusan;  (c)  Menghargai kemajemukan  dan  menyuburkan  toleransi;  (c)  Menaati  aturan-aturan  yang telah  merupakan  keputusan  bersama;  (d)  Pemimpinnya  bertanggungjawab kepada anggota dan para pendukungnya; dan (e) Mendorong partisipasi aktif perempuan (IPCOS-FNS, 2001, p.11).

## Degradasi Moral Bangsa: Korupsi dan Lemahnya Kontrol Partai Politik
Beberapa  waktu  yang  lalu  ICW  pernah  mempublikasikan  hasil penelitiannya tentang korupsi, dimana partai politik merupakan institusi yang paling  korup.  Pernyataan  tersebut  hari  ini  terbukti  yaitu  maraknya  kasus korupsi  yang  melibatkan  para  petinggi  partai  politik yang  sedang  memegang jabatan  publik  seperti  wakil  rakyat,  menteri  dan  Bupati/Walikota.  Ratusan kasus  korupsi  terkuak  tanpa  terbendung  ketika  KPK  mulai  beraksi  dan  rasa malu  mereka  terhadap  rakyat  yang  telah  lama  dibohongi  dan  ditindas  oleh tirani kekuasaan. Korupsi merupakan gambaran hubungan antara negara dan sektor swasta. Kadang-kadang petugas negara yang menjadi pelaku dominan; atau  pelaku  swasta  yang  paling  berkuasa.  Kekuasaan  tawar  menawar  relatif antara  kelompok  ini  menentukan  dampak  keseluruhan  korupsi  terhadap masyarakat  dan  pembagian  keuntungan  antara  penyogok  dan  yang  disogok (Ackerman, 2006, p.157).
Kondisi moral bangsa Indonesia hari ini berada pada titik terendah. Kondisi dimana moral bangsa ini berada pada pilihan kearah baik atau buruk. Hal tersebut tercermin dari perilaku para elite politik, pejabat negara, aparatur pemerintahan  dari  Pusat  sampai  dengan  daerah  yang  terjerat  kasus  korupsi. Hari  ini  kita  dapat  melihat  dengan  jelas  perilaku  para  koruptor  ditelanjangi oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Sampai  dengan  hari  ini  sudah puluhan wakil rakyat di Senayan dan juga DPRD Provinsi dan Kabupaten yang dicokok  KPK.  Bahkan  yang  terakhir  Ketua  DPR  RI  Setya  Novanto  juga ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi e-KTP. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kontrol partai terhadap para kadernya dilegislatif dan eksekutif serta rendahnya  standar  moralitas  dan  komitmen  mereka  yang  telah  disumpah untuk tidak menyalahgunakan jabatan, justru bertindak korupsi.
Kondisi  tersebut  diperparah  dengan  rusaknya  moralitas  para  abdi negara penegak hukum. Beberapa tahun lalu ditandai tertangkapnya jaksa Urip Tri  Gunawan,  seorang  jaksa  yang  bertugas  menangani  kasus  Obligor  BLBI
Syamsul  Nursalim  justru  menerima  suap  600  milyar  dari  Artalyta  Suryani orang  suruhan  Syamsul  Nursalim.  Terlihat  dalam  rekaman  pembicaraan mereka menunjukkan bahwa aspek moralitas dari Jaksa Urip benar-benar tidak ada  karena  terkalahkan  oleh  hasrat  pribadinya  untuk  mencari  keuntungan pribadi.  Kondisi  tersebut  masih  diperparah  dengan  tertangkapnya  puluhan Kepala Daerah dan anggota DPRD dalam kasus korupsi uang rakyat. Korupsi sepertinya  sudah  menjadi  budaya  dan  tidak  menjadi  hal  yang  tabu  untuk dilakukan. Bahkan sebagian masyarakat seringkali menganggap bahwa korupsi merupakan  hal  yang  wajar  karena  untuk  mengembalikan  modal  ketika seseorang meraih suatu jabatan atau pekerjaan.
Menurut  Susan  Rose-Ackerman  (2006),  Ada  empat  dimensi  dalam masalah  korupsi. Pertama ,  mengambil  latar  belakang  organisasi  negara  dan masyarakat  sebagai sesuatu yang harus ada dan mempertanyakan bagaimana insentif  yang  bersifat  korup  muncul  didalam  program  publik.  Korupsi  dapat menciptakan inefisiensi serta ketidaksetaraan. Kedua , mengakui bahwa korupsi mempunyai arti yang berbeda dimasyarakat yang berbeda. Suap bagi yang satu dapat  diartikan  sebagai  hadiah  bagi  yang  lain.  Misalnya  seorang  pemimpin politik  atau  pegawai  negeri  yang  membantu  temannya,  anggota  keluarganya, dan para pendukungnya mungkin tampak sebagai sesuatu yang patut dihargai dibeberapa masyarakat, tetapi dianggap korupsi dimasyarakat yang lain.
Ketiga ,  yaitu  mempertimbangkan  bagaimana  struktur  dasar  sektor pemerintah  dan  swasta  menimbulkan  atau  mengekang  korupsi.  Dan mempertimbangkan insentif yang bersifat korup dan yang bersifat demokratis. Reformasi  pada  tingkat  ini  mungkin  memerlukan  perubahan  baik  dalam struktur konstitusional maupun dalam hubungan antara pasar dan negara yang menjadi landasannya.
Dimensi Keempat adalah  bagaimana  peran  masyarakat  internasional baik  organisasi  pemberi  bantuan  maupun  organisasi  pemberi  pinjaman  dana, serta  badan-badan  politik  dan  ekonomi  multinasional.  Kemudian  dorongan
untuk  mengadakan  reformasi  mengarah  kepada  masalah  kemauan  politik dalam  negeri,  karena pemikiran-pemikiran  yang  baik  tidak  banyak  gunannya kalau tidak ada yang mau menjalankannya (Ackerman, 2006, pp. 5-7).
Melihat persoalan korupsi yang dilakukan oleh para elite politik dan pejabat  negara  menunjukkan  bahwa  eksistensi  partai  politik  sebagai  institusi yang mencetak kader pemimpin bangsa yang berkualitas dan mumpuni patut dipertanyakan.  Karena  salah  satu  fungsi  partai  politik  adalah  melakukan kaderisasi  dan  pendidikan  politik.  Tujuannya  adalah  melakukan  rekruitmen serta  mempersiapkan  kader-kader  partai  yang  siap  terjun  guna  merebut kekuasaan di pemerintahan.

## Korupsi  Oleh  Kader  Parpol:  Indikator  Rendahnya  Moralitas  Pemimpin Bangsa
Korupsi  dinegeri  ini  telah  merembet  kemana-mana,  korupsi  seperti penyakit menular yang seolah tidak ada obatnya. setiap sendi pelayanan publik pasti ada korupsi. Kondisi tersebut sepertinya sengaja diciptakan oleh institusi- istitusi  pemerintah  yang  memberikan  pelayanan  publik,  penyebabnya  adalah untuk  meingkatkan  kesejahteraan  pegawai  dan  meningkatkan  keuntungan lembaga. Entah benar atau tidak karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan audit.  Namun  ironisnya  masyarakat  juga  merasa  diuntungkan  dengan mendukung  korupsi  tersebut  misalnya  dalam  pengurusan  SIM,  KTP,  Paspor, Perijinan  usaha  masyarakat  memilih  memberikan  insentif/suap  dengan imbalan  pengurusan  lebih  efisien  karena  bisa  lebih  cepat  waktu pengurusannya.
Padahal  korupsi  yang  menyangkut  para  pejabat  tingkat  atas  dapat menimbulkan distorsi serius dalam cara pemerintah dan masyarakat berusaha. Karena negara membayar terlalu banyak untuk pembelian berskala besar  dan menerima  terlalu  sedikit  dari  swastanisasi  dan  pengeluaran  konsesi.  Para pejabat yang korup mendistrosi pilihan sektor publik demi meningkatkan rente
yang besar bagi diri mereka sendiri dan untuk menghasilkan kebijakan publik yang  tidak  efisien  dan  tidak  adil.  Korupsi  mengurangi  keuntungan  yang seharusnya  diterima  dari  meningkatnya  pemasukan  dari  swastanisasi  dan pemberian konsesi (Ackerman, 2006, pp. 52-53).
Korupsi  yang  melibatkan  para  pejabat  pemerintahan  di  daerah sampai  pusat,  menteri  dan  wakil  rakyat  di  negeri  ini  menunjukkan  bahwa moralitas  pemimpin  dinegeri  ini  sangat  rendah.  Karena  korupsi  mereka lakukan  ditengah  kondisi  bangsa  yang  sedang  mengalami  krisis  ekonomi akibat  melambungnya  harga  minyak  mentah  dunia.  Ironisnya  tidak  jarang korupsi  tersebut  mereka  lakukan  secara  berjamaah  atau  bersama-sama  tanpa pandang bulu seolah telah menjadi budaya.
Seperti  halnya  kebiasaan  para  pemimpin  dan  pejabat  kita  yang gemar  memberi  tip  atau  hadiah  kepada  bawahan  atau  seseorang  yang  telah berjasa  dan  para  politisi  membeli  suara  kepada  para  pemilih  untuk mempertahankan  jabatannya.  Nampak  disini  bahwa  partai  politik  juga mempunyai  andil  yang  besar  dalam  mendidik  masyarakat  untuk  korupsi, karena  ketidakmampuan  partai  politik  dalam  melakukan  kaderisasi  maka untuk  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaan  partai  politik  harus  membeli suara  kepada  masyarakat.  Seharusnya  kalau  memang  telah  menjadi  budaya maka  akan  lebih  baik  jika  dilegalkan  dan  dilaporkan  sehingga  ada pertanggungjawaban yang jelas.

## Upaya Pencegahan Korupsi Dengan Pengawasan Kekuatan Politik
Pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  perlu  dilakukan  untuk menghadang korupsi. Sistem otokrasi maupun demokrasi dapat bersifat sangat korup  dan  setiap  sistem  ini  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  dengan cara  yang  berbeda.  Korupsi  dapat  dibatasi  baik  oleh  struktur  internal  serta organisasi  pemerintah  yang  menghalangi  penyelewengan  dan  juga  oleh tekanan masyarakat. Pembatasan kekuasaan politisi dan lembaga politik yang
dikombinasikan  dengan  monitoring  dan  penegakan  hukum  oleh  pihak independen dapat menjadi strategi anti korupsi yang efektif.
Pembatasan  kekuasaan  tersebut  termasuk  pemisahan  kekuasaan antara  eksekutif  dan  legislatif  serta  yudikatif.  Penegakan  hukum  tanpa pandang  bulu  harus  dilakukan  di  setiap  level  pemerintahan.  Tetapi  karena dalam  prakteknya  seperti  dalam  kasus  penyuapan  jaksa  maka  diperlukan reformasi  hukum  dan  pembersihan  terhadap  hakim  dan  jaksa  yang  tidak mempunyai komiten dan integritas untuk memerangi korupsi. Mafia peradilan juga harus dibersihkan karena peradilan merupakan ujung tombak dan cermin dari penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.
Peraturan  perundangan  yang  dibuat  oleh  eksekutif  harus  diteliti untuk  memberikan  jaminan  bahwa  ada  partisipasi  masyarakat  dan transparansi. Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk turut berpartisipasi dalam  penyusunan  sebuah  peraturan  dan  undang-undang,  sehingga  proses kontrol  terhadap  lembaga  yudikatif  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  secara independen.
Masyarakat  dapat  menjadi  alat  pengawasan  yang  penting  terhadap tindakan  pemerintah  yang  sewenang-wenang  dengan  catatan  pemerintah bersedia terbuka terhadap pekerjaan yang dijalankannya. Hak-hak masyarakat juga  harus  diproteksi  terhadap  pembalasan.  Sehingga  masyarakat  yang melaporkan  suatu  kasus  korupsi  dijamin  haknya  oleh  UU  bukan  justru diintimidasi oleh preman dan orang bayaran karena dianggap membahayakan karir  politiknya.  Selain  itu  dukungan  media  massa  dalam  melakukan  kritik terhadap  pemerintah  tanpa  rasa  takut  terhadap  pembalasan.  Sementara kebebasan pers juga tidak akan efektif jika media lebih dekat pada partai-partai politik.
Peran  serta  masyarakat  yang  lain  adalah  NGO  dan  lembaga independen  nirlaba  dalam  turut  mengawasi  jalannya  pemerintahan.  Dengan sistem  pengawasan  tersebut  minimal  dapat  dikurangi  keuntungan  suap  bagi
pegawai  negeri  maupun  orang  yang  memberikan  suap.  Pemerintah  dapat memberikan  informasi  mengenai  kegiatannya  melalui  media  massa  dan masyarakat  dapat  menyuarakan  keluhan,  dan  perorangan  maupun  kelompok dapat menuntut pertanggungjawabannya.
Sebagai contoh ketika pemerintah membuat anggaran tentang sebuah proyek  dengan  nilai  tertentu  kemudian  dilakukan  lelang  secara  terbuka  dan transparan dengan nilai pagu tertentu dan proyeksi keuntungan dari inventasi tersebut  mampu  dipublikasikan  secara  transparan  maka  masyarakat  dapat turut melakukan pengawasan secara cermat dan akurat.
Jadi,  dalam  sistem  demokrasi  dan  kepartaian  seperti  di  Indonesia, dimana  partai  politik  merupakan  salah  satu  pilarnya,  atau  meminjam  istilah Dwight Y King sebagai satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan  pemerintahan,  dituntut  untuk  lebih  proaktif  dalam  menciptakan  kondisi-kondisi kemungkinan  bagi  perubahan  fundamental  dalam  politik,  ekonomi  dan  kebudayaan bangsa (King,  2000).  Maka  menjadi  tugas  besar  bagi  para  elite  partai  politik untuk  menunjukkan  eksistensi  partai  politik  sebagai  institusi  yang  paling bertanggungjawab terhadap penegakan moral bangsa. Karena para pemimpin dinegeri ini merupakan produk dari rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

## Kesimpulan
Tugas  besar  partai  politik  adalah  menunjukkan  eksistensi  partai politik  sebagai  institusi  yang  paling  bertanggungjawab  terhadap  penegakan moral bangsa. Elit partai perlu mengkampanyekan praktek politik yang bersih. Hal  ini  penting  karena  para  pemimpin  negara  merupakan  produk  dari rekruitmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.
Dalam menghadapi kasus korupsi, partai politik bersama masyarakat dapat  mencegahnya  dengan  menekan  pembatasan  kekuasaan  politisi  dan
lembaga  politik  yang  dikombinasikan  dengan  monitoring  dan  penegakan hukum oleh pihak independen. Hal ini akan dapat menjadi strategi anti korupsi yang  efektif.  Pembatasan  kekuasaan  tersebut  termasuk  pemisahan  kekuasaan antara  eksekutif  dan  legislatif  serta  yudikatif.  Penegakan  hukum  tanpa pandang bulu harus dilakukan di setiap level pemerintahan.
Partai  politik  juga  perlu  mengawal  dan  memastikan  bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan sebuah  peraturan  dan  undang-undang,  sehingga  proses  kontrol  terhadap lembaga  yudikatif  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  independen. Sebaliknya,  pemerintah  dalam  hal  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai kegiatannya  dan  progresnya  melalui  media  massa.    Dengan  pola  seperti  ini, sistem  politik  dan kepartaian  seperti  di  Indonesia  akan  dapat  berjalan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

## Daftar Pustaka
Ackerman, S. R. (2006). Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Adam, R. (2007). DPD dan Partai Politik FNS dan P30-UMM. dalam S. Salang,
Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Forum Politis.
IPCOS-FNS. (2001). Partai dan Kita. Jakarta.
King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? Journal of International Affairs , 603-624.