Abstrak: Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.  Negara-negara  tersebut  adalah  Vietnam  dan  Filipina.  Akan  tetapi,  konflik  ini  pun mempengaruhi  beberapa  negara  diluar  kawasan  Asia  Tenggara  yaitu  Cina  dan  Amerika  Serikat. Kawasan  Laut  Cina  Selatan  yang  cukup  luas  dan  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara membuat Laut Cina Selatan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Dalam penulisan paper ”Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia  ke Amerika  dan  Eropa”  ini  pembahasan  akan  di  fokuskan  pada  empat  bagian.  Diawali dengan pembahasan mengenai Amerika Serikat (AS) dan Konflik Laut Cina Selatan, kemudian diikuti pembahasan mengenai  Uni Eropa dan Konflik Laut Cina Selatan. Pada bagian akhir akan disajikan dua bahasan yang berkaitan dengan Indonesia yakni: 'Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan'; serta sekaligus sebagai penutup, 'Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan'.
Kata  kunci: Laut  Cina  Selatan,  Cina, Vietnam,  Filipina, Amerika  Serikat,  Indonesia,  Uni  Eropa, Poitik Luar Negeri.
Abstract :  Conflict  which  happen  in  South  China  Sea  involve  some  countries  in  Southeast Asia Region. The countries are Vietnam and Philipines. However, this conflict affect some countries out of the region, there are China and United States of America. South Cina Sea Region is quite big and directly border with some countries. It makes South China Sea has a beneficial potential for United States of America and China. In this paper with the title ”Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indoneisa ke Amerika dan Eropa” will be focused on four section. First is about United States of America and South China Sea Conflict then followed by European Union and South China Sea Conflict.  In  the  end  section  will  be  explained  two  sections  which  related  to  Indonesia,  there  is Indonesia and South China Sea Conflict and last section is Republik Of Indonesia's Foreign poilcy related to South China Sea issue.
Keyword: South  China  Sea,  China,  Vietnam,  Philipines,  United  States  of  America,  Indonesia, European Union, Foreign Policy.

## Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
I Nyoman Sudira
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan E-mail: belinyomanbagus@yahoo.com

## Pendahuluan
Leszek Buszynski, 2012. The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry. The Washington Quaterly, Spring, 35: 2. hal. 139-156.
71
Dalam   konflik   Laut  Cina  Selatan, selain    ketegangan   yang   terjadi   akibat tumpang  tindihnya     klaim    antar    negara bersengketa  yang   belum   bisa  dihentikan
71 hingga kini,   terdapat juga  perkembangan yang  tidak  menggembirakan terutama me- ngenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan Cina.  Filipina  misalnya  telah  memberikan
beragam  laporan  mengenai  pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Cina yang melewati perairan yang selama ini disengketakan,  bahkan    terjadi  beberapa insiden  antara  kapal  patroli  Cina  dengan kapal-kapal  nelayan  Filipina.  Selanjutnya Cina juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang
disengketakan  serta  mengintimidasi  kapal- kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah
melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan Cina pada awal
Cina  Selatan.  Sayang  sekali  beberapa perilaku
Cina seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan  ikan  yang  dilakukan  kapal- kapal  Cina  di  perairan  Vietnam  akhirnya membuat  segala  hasil  pertemuan  bilateral antar  keduanya  menjadi  tiada  manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat  ekplorasi  minyak  Vietnam  yang dilakukan Cina juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif  baru  bagi  Vietnam  untuk  selalu meningkatkan  kapabilitas  militernya  di Laut Cina Selatan.
Kekhawatiran  dan  ketakutan  yang akhirnya  berkembang  baik  di  Filipina  dan di Vietnam  akhirnya mendorong  pemimpin keduanya  untuk  mendapatkan  dukungan dari  Amerika  Serikat  (AS).  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  di  katakan  oleh  seorang Peneliti Senior di CSIS:
Cina  kalau  tidak  bisa  menjaga  sikap arogansinya akan melahirkan bumerang dan tentu saja nantinya akan sangat merugikan. Siapapun negara yang terlibat dalam Konflik Laut Cina Selatan selama merasakan adanya ancaman  dari  Cina  pasti  akan  mencari payung  keamanan  dan  pilihan  mereka adalah Amerika. 72
Diskusi dengan peneliti senior CSIS, Shibuya Jepang, 15 Juli, 2014.
Fenna Egberink, 1 Juli 2011. “Indonesia Mediate the South China Sea Dispute?”, The Netherlands. 72 73
Pernyataan  diatas  nampaknya  mendapat pembenaran  karena  sikap  yang  dilakukan Cina selain semakin meningkatkan ketegangan  di  LCS,  juga  membuat  negara
yang merasa terancam semakin mendekatkan  diri  dengan  AS.  Vietnam misalnya  sudah  mulai  merangkul  AS dengan  melakukan  pernyataan  bersama pada  17  Juni  2011  mengenai  pentingnya kebebasan  pelayaran.  Sementara  Filipina secara ekplisit telah mendeklarasikan bahwa  mereka  akan  memohon  bantuan kepada  AS  selama  mereka  mengalami ancaman  dari  perilaku  Cina  yang  sangat agresif. 73
Selain semakin meningkatnya ketegangan  antara  Cina,  dengan  Vietnam dan  Filipina,  konflik  di  LCS  juga menghadirkan  nuansa  baru  yaitu  semakin meningkatnya ketegangan antara AS dengan Cina. Sejak tahun 2010, LCS sudah mulai  menjadi  perluasan  strategi  yang akhirnya  membawa  Cina  dan  AS    sama- sama  ingin  memiliki  dominasi  di  perairan. Bagi  AS,  ide  pemikiran  meningkatnya kekuatan  baru  Cina  yang  nantinya  akan melahirkan  ketakutan  dan   ketidakstabilan serta  bisa  menyulut  konflik  teritorial  harus menjadi  bagian  dalam  pengembangan strategi  AS  di  Asia  Pasifik.  Semakin meningkatnya  penyebaran  pengaruh  Cina adalah  sesuatu  yang  dalam  pandangan  AS tidak  bisa  diakomodasi,  karenanya  AS  di
2011 dalam rangka membicarakan perbedaan  antar  mereka    mengenai  Laut
bawah pemerintahan  Barack Obama secara
penolakannya.  Dalam  menandingi  semakin meningkatnya  kekuatan  Cina  di  kawasan, terang - terangan     untuk     menyampaikan
Mark Lander dan Sewell Chan, 2010. Taking Harder Stance  oward  China,  Obama  Lines  up Allies.  New York Times, 25 Oktober 2010.
Menlu  AS,  Hillary  Clinton,  East  West  enterm
74 75
76
AS  bahkan  sudah  membendung  semakin meningkatnya  ketegangan  di  kawasan Pasifik Barat dengan secara terang-terangan menunjukan  kepentingan  AS  di  LCS  dan meningkatkan  hubungan  keamanan  dengan sekutu dan para pendukung. 74

## Amerika  Serikat  dan  Konflik  Laut  Cina Selatan
Amerika Serikat (AS) melibatkan diri dalam  sejarah  yang  cukup  panjang    pada konflik  dan  peperangan  yang  terjadi  di Kawasan  Timur  Tengah  dan  di Afganistan seperti  dalam  konflik berkepanjangan  yang terjadi  antara  Arab  dan  Israel  serta  dalam peperangan  melawan  terorisme.  Dalam tahun  terakhir  ini  AS  juga  sangat memperhatikan  kawasan  Asia  terutama dalam strateginya untuk merespon kebangkitan  dari  Cina.  Terutama  sekali sejak  naiknya  Barack  Obama  sebagai presiden,  persoalan  yang  terjadi  di  Laut Cina  Selatan  menjadi  perhatian  utama  bagi AS  bahkan  menjadi  fokal  poin  bagi  AS dalam  strateginya  yang  dikenal  dengan Asia’s  Rebalancing . Hal   ini  seperti  apa yang    disampaikan  oleh  Menteri  Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pidatonya di East West Center Hawai bahwa:
Mulai  intensnya AS untuk melibatkan diri  di  kawasan  Asia  menunjukan  bahwa secara   strategis,   politik  dan  ekonomi, AS tidak bisa  melepaskan  diri  dari  Asia.  AS dibawah  Obama  tidak pernah menurunkan perhatiannya pada kawasan yang diharapkan akan  menghasilkan  pertumbuhan ekonomi yang  tertinggal dalam  dua  puluh tahun ke depan, serta   menjadi kawasan  yang penuh tantangan  bagi  AS,  dalam  artikel  politik luar  negerinya  yang  sangat  berpengaruh, Hillary  Clinton  menjelaskan    bahwa kembalinya  perhatian  strategis  AS  ke kawasan  Asia  sangat  sesuai  dengan  logika keseluruhan  dari  usaha  global  untuk menyelamatkan kepemimpinan global AS. 76
Keputusan Amerika untuk membentuk poros   diplomasi   dan   militer   di  kawasan Asia   Pasifik  sudah   ditunjukan   terutama sekali   terhadap   Beijing,   sebagai  respon
Masa depan AS sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan  sangat  tergantung  pada  peran  AS.
Dengan  demikian  AS  harus  memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama sekali dalam kekuatan maritim.
terhadap   meningkatnya   ambisi   kawasan Cina.  Ada dua prisip kepentingan AS dalam konflik   LCS   yakni  Akses  dan  stabilitas.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
Honolulu,  Hawai.  14  January  2010.  dalam  Ralf Emmers, The Us rebalancing strategy: Impact on the South  China  Sea.  National  Security  College, Australian Ntional University.
Hillary  Clinton, America's  Pacific  Century,  Foreign Policy November 2011.
Pertama,  AS  memiliki  kepentingan   yang kuat dalam menjaga akses pelayaran yang tanpa hambatan di perairan LCS. Dari pan- dangan Washington,  semua  negara  sangat membutuhkan dan akan menikmati  adanya kebebasan   kelautan  yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. Adapun alasan kenapa
Kedua,   AS  memiliki    kepentingan terciptanya  stabilitas  dan  keamanan  di kawasan  Asia  Tenggara.  Sama  halnya seperti kebebasan pelayaran, keamanan dan stabilitas  juga  akan  menjadi  penopang utama  kesejahteraan  baik  di  Asia  dan Amerika.  Bagi  AS  kalau  kawasan  ini dilanda  konflik  maka  hal  ini  akan menghambat  dan  menjauhkan  warga  dari kesejahteraan  karena  akan  melangkakan sumberdaya, menurunnya volume perdaga- ngan dan investasi intra-regional.
Meskipun   mendapatkan    penekanan pada  era  Obama,  pada  kenyataannya kebijakan  AS  mengenai  LCS  sudah dicanangkan  dan  mengalami  evolusi  sejak pertengahan  tahun  1990-an. Artikulasi  dari kebijakan  AS  ke  LCS  sejak  terjadinya ketegangan  yang  terjadi  setelah  Cina menduduki  dan  melakukan  perusakan terumbu  karang  pada  tahun 1994. Kemudian sejak  tahun  1995  dicanangkanlah  lima elemen  dari  politik  luar  negeri  AS berkenaan  dengan  konflik  LCS.  Kelima
elemen tersebut adalah:
1. Peaceful resolution of disputes (Penyelesaian  persengketaan  secara damai):  dengan  keras  AS  menentang penggunaan  ancaman  dan  kekuatan dalam menyelesaikan pertentangan klaim dan mengajak semua negara yng melakukan klaim untuk selalu menahan diri  dan  menghindari  aksi-aksi  yang mengganggu kestbilan.
2. Peace  and  stability (Perdamaian  dan kestabilan):  AS  memiliki  kepentingan yang  mutlak  dalam  menjaga  stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan.
3. Fredom  of  navigation (kebebasan pelayaran):  menjaga  keselamatan  dan kebebasan    dalam    pelayaran   adalah kepentingan  yang  fundamental  bagi AS.  Pelayaran  yang  tanpa  hambatan bagi  seluruh  kapal- kapal   dan  pesawat di  LCS  adalah  sangat  penting  bagi perdamaian dan kesejahteraan keseluru- han kawasan Asia Pasifik termasuk AS. 4. Neutrality  in  disputes (sikap  netralitas dalam  persengketaan):  AS  tidak  akan mengambil  posisi  dalam  pencarian dasar  hukum  dalam    klaim  terhadap
dianggap   penting   bagi  AS karena : dalam satu  sisi  hal ini mendukung dinamika eko- nomi   di  kawasan   yang  didasarkan  pada perdagangan    internasional   intra-regional. Kemudian  dalam  sisi yang  lain,   tiadanya hambatan  dalam pelayaran akan memudah- kan  AS  dalam  menyediakan jaminan kea- manan dan  kekuatan militer  tidak hanya di kawasan  Asia  tapi  juga di seluruh belahan dunia.
kebebasan   pelayaran   tanpa  hambatan  ini
kedaulatan  atas  gugusan  kepulauan, terumbu, pulau karang dan gundukan di LCS.
5. Respect  of  international  principles (menjunjung tinggi prinsip-prinsip internasional): secara seksama AS akan selalu  melakukan pemantauan terhadap klaim-klaim yang dilakukan oleh negara
M.  Taylor  Fravel,  2012.  South  China  Sea:  What Issues  and  Whose  Core  Interest?Massachusetts Institute  of  Technology  (MIT)  Cambridge,  MA USA.Hal. 4.
Lihat misalnya, Jeffrey A Bader, Obama and China's Rise:  An  Insider's  Account  of  America's  Asia Strategy. (Whasinton, DC: Brookings).
77
78
yang  bersengketa  yang  tidak  konsisten dengan  hukum  internasional  termasuk UNCLOS  ( United  Nations  Convention on the Law of the Sea ) 1982.
Pada tahun 2010, ada agenda perluasan mengenai  kebijakan  yang  dilakukan  oleh AS  mengenai  persoalan  yang  terjadi  di LCS,  sebagai    antisipasi  terhadap  semakin meningktnya  ketegangan  yang  terjadi antara  negara-negara yang memiliki  klaim persengketaan. 78
77
Platform  bagi  artikulasi dari  kebijakan  baru  AS  ke  LCS  adalah pertemuan  tahunan Asian  Regional  Forum pada bulan Juli 2010.  Pada saat  pertemuan tertutup  dengan  sekitar   dua belas    negara AS  mengekpresikan  perhatiannya  pada semakin meningkatnya ketegangan di LCS. Menteri  Luar  Negeri  AS  Hilary  Clinton juga  memberikan  pernyataan  publik  dari posisi  AS  yang  akan  memberi  perhatian terhadap persoalan tersebut. Dalam pernya- annya, Hillary Clinton meyakinkan beberapa elemen utama dari kebijakan AS yang sudah di canangkan  sejak  tahun 1995,  termasuk freedom of navigation , penolakan terhadap penggunaan   ancaman  dan  kekuatan   bagi pihak  yang  bersengketa  serta  sikap netral AS   dari   persaingan    dan    klaim  negara- negara  yang   bersengketa.   Kebijakan  AS ke  LCS  yang  merupakan  kelanjutan   dari
kebijakan  tahun  1995  seperti  dinyatakan oleh Hillary adalah:
1.
2. Dukungan terhadap kolaborasi pro- ses  diplomasi bagi  seluruh  negara yang  memiliki  klaim    wilayah. Termasuk niat baik untuk memfasi- litasi  inisiatif  dan confidence buil - ding  measures yang  konsisten de- ngan  ( Declaration on the Code of Conduct ) tahun 2002.
3. Dukungan terhadap pengajuan keseluruhan Code of Conduct.
4. Keyakinan  bahwa  legitimasi  dari klaim  wilayah  perairan di LCS semestinya  diperoleh  semata-mata dari  legitimasi klaim dari  fitur tanahnya.
Secara keseluruhan, pernyataan Hillary menekankan  pada    penerimaan  secara  luas terhadap  prinsip-prinsip internasional yang harus diterapkan dalam penanganan persengketaan.
Menyelesaikan segala  persengketa- an tanpa koersi.

## Uni  Eropa  dan  Konflik  Laut  Cina Selatan
Kawasan  LCS memiliki beberapa arti penting Bagi Uni Eropa karena: LCS adalah rute perairan yang terluas setelah Mediteranian dan menjadi pintu utama bagi jalur  perdagangan  menuju  dan  dari  Asia Timur, yang disinyalir merupakan 25% dari transit  kargo  laut.  Wilayah  perikanan  yang menjanjikan secara  ekonomi,  dan  potensial
Tabel 1 Minyak dan Gas di Negara-negara Laut Cina Selatan
Sumber  :  Energi  Information  Administration,
2008. Country Anaysis Brief : South China Sea. Hal. 6. 1,1 13,8 203,5 366
16 80 3.864,4 1.960 4,0 83 750,8 2.218 0,14 3,5 25,2 88 0,01 22 1,0 28 0,5 1,7 186,9 858 0,6 6,8 344,6 162
21,97
184,2 5.186,4
4.680 Negara Brunei
China
Taiwan Jumlah Cadangan Minyak/ milyar barrel
Cadangan Gas/ trilyun kubik Produksi Minyak/ ribuan barrel/hari Produksi Gas/ meter kubik/hari
Tabel 2 Klaim negara atas wilayah
Laut Cina Selatan
Tabel 3 Insiden Bersenjata di Laut
Cina Selatan sejak 1970-2002 Waktu
Sumber  :  Energi  Information  Administration, 2008. Country Anaysis Brief : South China Sea. Hal. 2.
UNCLOS UNCLOS UNCLOS Sebagian Penting UNCLOS UNCLOS UNCLOS UNCLOS Tanpa Klaim Formal Tidak Tidak Mungkin Tidak Mungkin Semua Semua Semua Semua Semua Semua Tidak Mungkin Tidak
3 Pulau
8 Pulau 3 Pulau Tidak Tidak Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin
Tidak Mungkin Tidak Mungkin Semua Tidak Mungkin Semua Tidak Mungkin Semua Negara Brunei
Kamboja
China
Indonesia Malaysia Philipina Taiwan Thailand Vietnam
Laut China Selatan Kepulauan Spratly Kepulauan Paracel Teluk Thailad
Kemudian bagi UE, kawasan perairan
LCS  juga  memiliki kerentanan yang tinggi sebagai  akibat  dari  tumpang  tindihnya  isu dalam  klaim  persengketaan  dan  banyaknya insiden yang dengan cepat bisa mengganggu  stabilitas  kawasan,  seperti Nampak dalam  tabel 2. di bawah. Adapun insiden  yang  juga  menunjukan  kerentanan ketegangan  di  kawasan  perairan  LCS Nampak seperti di tunjukan dalam tabel 3.
Negara Aksi Militer 1974 Cina-Vietnam 1988 Cina-Vietnam 1992 Cina-Vietnam Cina  ambil  alih
P a r a c e l   d a r i Vietnam,  dengan
1 8   t e n t a r a terbunuh  dalam pertempuran  di sebuah pulau
Terjadi  insiden antara  Angkatan l a u t   C i n a   d a n Vietnam di karang Johnson di Spratly,
k a p a l   Vi e t n a m ditenggelamkan dan  70  nelayan
Tewas.
Vietnam  menuduh
Cina  mendaratkan pasukan  di  karang D a   L u c .   C i n a merampas  hampir 20  kapal  kargo Vi e t n a m   y a n g membawa  barang d a r i   H o n g k o n g sejak  bulan  Juni sampai September
akan  hidro  karbon,  seperti  digambarkan dalam tabel 1. dibawah.
1994 Cina-Vietnam Terjadi konfrontasi a n g k a t a n   l a u t antara  Cina  dan
Vietnam  dimana Vietnam  secara i n t e r n a s i o n a l mengakui perairan internasional  atas ekplorasi  minyak di  perairan  Tu C h i n h   b l o k 133,134  dan  135. Sementara  Cina m e n g k l a i m wilayah  tersebut b a g i a n   d a r i wilayah  mereka. (Blok Wan'Bei-21)
148 I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
C i n a   m e n u d u h Filipina  mencuri karang.  Militer F i l i p i n a menyerang  orang- orang  Cina  pada bulan  Maret  dan m e n g h a n c u r k a n s i m b o l - s i m b o l Cina. B u l a n   J a n u a r i tentara  Vietnam k o n t a k   s e n j a t a d e n g a n   p e r a h u ikan Filipina dekat Karang Pigeon Kapal perang Cina d i t u d u h m e l e c e h k a n a n g k a t a n   l a u t
F i l i p i n a   d e k a t kepulauan Spratly.
Bulan  Oktober, tentara  Vietnam m e n e m b a k i pesawat  angkatan u d a r a   F i l i p i n a dalam  patrolinya di Spratly.
Bulan  Oktober, sumber pertahanan F i l i p i n a m e l a p o r k a n   2 pesawat  tempur Malaysia  dan  dua pesawat  Filipina m e n g i n t a i   d i Spratly.
B u l a n   M e i pasukan  Filipina a d u   t e m b a k dengan  nelayan Cina  1  meninggal, 7 ditahan.
Bulan Mei perahu n e l a y a n   C i n a ditenggelamkan dengan  ditabrak oleh kapal perang Filipina,  bulan
Juli  kapal  Cina y a n g   l a i n ditenggelamkan Pasukan  altileri T a i w a n menembaki  kapal suplai Vietnam. B u l a n   J a n u a r i kapal Cina terlibat k o n t a k   s e n j a t a selama  90  menit dengan  angkatan laut  Filipina  dekat p u l a u   C a p o n e s e b e l a h   b a r a t L u z o n ,   U t a r a Manila. B u l a n   A p r i l , a n g k a t a n   l a u t F i l i p i n a p e r i n t a h k a n speedboat  Cina d a n   d u a   k a p a l n e l a y a n   u n t u k meninggalkan  laut d a n g k a l S c a r b o r o u g h . Kemudian Filipina pindahkan  patok- patok  Cina  di  dan m e n g i b a r k a n benderanya.  Cina membalas  dengan pengiriman  tiga kapal perang untuk investigasi 1995 Cina-Filipina 1995 Taiwan-Vietnam 1996 Cina-Filipina 1997 Cina-Filipina
1998 Filipina-Vietnam
Filipina-Vietnam 1999 Cina-Filipina 1999 Cina-Filipina 1999 1999 Malaysia-Filipina 2000 Cina-Filipina 2001 Cina-Filipina 2001 Cina-Filipina Selama  3  bulan pertama,  angkatan l a u t   F i l i p i n a mengusir 14 kapal berbendera  Cina dari Spratly.
F i l i p i n a m e n g i r i m k a n perahu  bersenjata ke  laut  dangkal Scarborough untuk membatasi  Cina m e n i n g k a t k a n struktur bebatuan.
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
2002 B u l a n   A g u s t u s pasukan  Vietnam m e m b e r i t e m b a k a n peringatan  pada militer  Filipina yang  berpatroli  di sekitas Spratly.
Sumber  :  Energi  Information  Administration, 2008. Country Anaysis Brief : South China Sea. Hal. 5-6.
Bagi  UE  kawasan  perairan  LCS  juga memiliki  sensitivitas  militer,  dan  hal  ini ditunjukan  dengan  kehadiran  angkatan laut AS,  dan  peningkatan  kapabilitas  militer Cina dan Vietnam. 79

## UE menunjukan perhatian yang meni- ngkat seiring dengan semakin meningkatnya
Dr. Fraser Cameron, The South China Sea disputes: European  Union  Perspective.  EU-Asia  Centre, Brussels.
Dr. Fraser Cameron, ibid.
79
80
ketegangan  dikawasan  dan  meningkatnya rivalitas  Cina  dan  AS.  Titik  awal  mulai intensnya  UE  di  kawasan  Asia  dimulai dengan    kehadiran  perwakilan  tinggi  untuk urusan kebijakan  luar negeri dan keamanan Catherine   Ashton  dalam ASEAN  Regional
Forum .  Dalam  kesempatan  keberadaannya di  Asia,  Ashton  juga  menanda  tangani Treaty  on  Amity  and  Cooperation di  Asia Tenggara,  yang  membawa  konsekuensi semakin  dekat  dan  potensialnya  negara- negara  UE  untuk  menjadi  anggota  dari EAS. Lebih dalam lagi UE juga mengeluarkan joint  statement dengan  AS berkenaan  dengan  kawasan  Asia-Pasifik yang  mendesak  Cina  dan  ASEAN  untuk menetapkan Code  of  Conduct yang berkenaan  dengan  persengketaan  wilayah
perairan  di  LCS  dan  menyelesaikan persengketaan  tersebut  dengan  cara  yang damai. Joint statement juga ditujukan demi pentingnya  hukum  internasional  terutama UNCLOS, dan confidence building measures .  Hal ini senada dengan pandangan
UE  terhadap  persoalan  LCS  yang  pernah dikeluarkan yakni:
1. UE   meyakini   bahwa   pertikaian teritorial harus diselesaikan berdasarkan  hukum  internasional melalui cara damai dan kerjasama.
2. Mendukung peraturan-peraturan yang didasarkan pada sistem internasional (UNCLOS) dan liberty  of  navigation .  Meyakinkan bahwa  ketegangan  akan  sangat merugikan perdagangan dan investasi  dan  Perlunya  perhatian untuk energy security .
3. Mengajak  semua  pihak  untuk memperjelas  dasar  dari  tuntutan atau klaim mereka. 80

## Filipina-Vietnam
Perubahan  yang  nyata  dari  sikap  UE sejak  dicanangkannya pembaharuan dalam garis  besar    kebijakan  luar  negeri  dan keamanan  UE  di  Asia  Timur  adalah  UE semakin  menunjukan peran  sertanya  dalam persoalan  keamanan  di  Asia.  Meskipun Nampak  secara  kasat  mata  bahwa  hal  ini dikarenakan kuatnya ajakan yang dilakukan oleh  AS  disertai  pengingatan  bahwa kawasan Asia kini menjadi semakin penting
Semakin meningkatnya perhatian yang diberikan  UE  terhadap  kawasan  Asia bukanlah sesuatu tanpa dasar.  Kalau diperhatikan dinamika yang terdapat dalam perjalanan  Eropa  sampai  menjadi  sebuah komunitas  yang  solid  seperti  sekarang  ini tentunya  banyak  sekali  pengalaman  dan kejadian  yang  terjadi  di  Eropa  dan  bisa bermanfaat atau menginspirasi bagi pengutan komunitas di Asia pada umumnya dan penyelesaian persoalan di LCS. Seperti misalnya:
Frans Paul Van der Putten, 2013, The European Union and Decreasing Regional Stability in East and South East  Asia.  Norwegian  Peacebuilding  Resource Centre. Hal. 3.
Dr. Fraser Cameron, op.cit.
81 82 1. Pengalaman UE dalam
meluncurkan common fisheries
policy (CFP)  dan  penentuan  kuota bagi negara anggota.
2. Pengalaman  dalam  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  seperti: Arctic,  Barents,  Baltic, North
Atlantic,  Mediterranean,  Aegean
dan Baltic Sea . 82
Dari  pemaparan  mengenai  pandangan umum  kebijakan  UE  ke  Asia  serta pengalaman  yang  menyertai  perjalanan  UE hingga  menjadi  komunitas  yang  paling terintegrasi seperti sekarang ini, maka  bisa di  telusuri  bahwa  dasar  kebijakan  dan respon  yang  nantinya  akan  diberikan  UE terhadap  persoalan  yang  terjadi  di  LCS
adalah  berkisar  pada  lima  elemen  yang penting:  UE  akan  selalu  mengajak  dan mengedepankan  penyelesaian  konflik  LCS dengan  cara  yang  damai,  berkaca  dan mengikuti  pola-pola  yang  berlangsung dalam  pengalaman  UE,  bisa  menggunakan pihak  ketiga  yang  sifatnya  membantu dalam proses penyelesaian sengketa, melibatkan  secara  bersama  semua  pihak dalam penyelesaian sengketa, dan mengingatkan bahwa mekanisme penyelesaian jangka panjang adalah resolusi yang membuka terjadinya pembangunan bersama.

## Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan
Keterlibatan  negara  Indonesia  dalam manajemen konflik di LCS, adalah  sesuatu yang  didasari    pada  kepentingan  nasional untuk  turut  serta  dalam  pemeliharaan perdamaian  dunia  dan  kesadaran  akan manfaat  dari  penyelesaian  konflik  tersebut, usaha  untuk  menemukan  dan  mencegah
dan  semakin  membutuhkan  pertimbangan keterlibatan UE. 81
timbulnya    penyebab  konflik,  keyakinan akan  kapasitas  yang  tersedia,  serta  pilihan yang  dirasa  tepat  mengenai  mekanisme penyelesaian konflik. 83
Kalau dilihat dari asas manfaatnya, pencapaian  sebuah  resolusi  konflik  bagi persoalan  Laut  Cina  Selatan  tidak  saja bermanfaat  secara  ekonomi,  tapi  juga
Lihat  misalnya,  Alan  C.  Tidwell,  1998,  Conflict Resolved?:  A  Critical  Assessment  of  Conflict Resolution.  London  and  New  York,  Continuum, hal.3-8.
83 secara  politik  dan  keamanan.  Besarnya
Bandingkan  dengan  pandangan  Michael  E  Brown, 1996.The  International  Dimention  of  Internal Conflict, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tow Woodhouse. 1999,  Contemporary  Conflict  Resoluton.Polity Press, Cambridge, UK.Hal.91.
Berkaitan  dengan  tuntutan  diatas,  ada  kepentingan untuk  menggunakan  pulau-pulau  dan  wilayah perairan  di  kawasan  untuk  memperluas  territorial perairan.  Perbedaan  Kepentingan  Nasional,  yang pada  akhirnya  tidak  terpenuhi,  kemudian menimbulkan  suatu  kondisi  apa  yang  diistilahkan sebagai    “deprivasi”  nasional.  Lihat  misalnya, Ted Robert Guur, Why Men Rebel, 1970, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
Bandingkan  misalnya  dengan  Sekretariat  Negara Republik  Indonesia:  Presiden:  Indonesia  Waspadai
Situasi Laut Cina Selatan. Kamis 22 Juli 2010.
85 84
86
87
potensi  ekonomi  seperti:  jalur  pelayaran, kandungan  alam  seperti  minyak,  gas    dan mineral serta  kekayaan ikannya  kalau  bisa dimanfaatkan  dan  dikelola  akan  sangat bermanfaat bagi setiap negara yang terlibat. Maka dari itu hipotesisnya adalah: penyelesaian konflik akan memiliki manfaat  yang  sangat  signifikan  tidak  saja bagi  masyarakat  Laut  Cina  Selatan  tetapi juga bagi Indonesia dan dunia internasional. Paling  tidak  ada  dua  hal  yang  mendapat pertimbangan Indonesia dalam asas manfaat ini.
Pertama , Indonesia    harus    selalu mewaspadai situasi keamanan di Laut Cina Selatan  yang  sering  di  jadikan  sengketa oleh  beberapa  negara  di  kasawan.  Konflik di  kawasan  akan  mempengaruhi  kondisi keamanan  karena  secara  geografis  letak Indonesia  berbatasan  langsung  dengan negara-negara  yang  terlibat  sengketa. Konflik  juga  akan  mempengaruhi  Secara ekonomi,  karena  selain  letak  Indonesia yang secara  geografis  sangat  dekat  dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wilayah  itu  juga  salah  satu  jalur  lintas ekonomi  internasional,  dimana  ekspor impor Indonesia melewati jalur
tersebut. 84 Kedua ,  Indonesia  yang  menjadi bagian  dari  masyarakat  Internasional, merasa  perlu  dan  segera  menentukan  jalan terbaik  bagi  penyelesaian  masalah  Laut
Cina  Selatan.  Karena  dengan  cara  inilah Indonesia  dapat  menunjukan  partisipasinya dalam  menjaga  perdamaian  dunia  yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri dan di kawasan. 85
Beranjak  dari  asas  manfaat  diatas, maka  langkah  selanjutmya  yang  harus dikedepankan  dan  sudah  saatnya  perlu dilakukan adalah pendalaman mengenai apa yang  menjadi  sumber  konflik  Laut  Cina Selatan.  Pada  kenyataannya,  tidak  ada penyebab  konflik  yang  tunggal  sehingga perlu diadakan pencarian terhadap penyebab  konflik  yang  dominan.      Kalau memang  mau  dirunut  atau  di  petakan ( conflict  mapping ) 86 ,  sumber  konflik  di Laut  Cina  Selatan  yang  sangat  potensial menjadi  konflik  terbuka  adalah  beragam, meskipun  bisa  di  lansir  beberapa  sumber dominan  dari  konflik  tersebut  adalah  nilai ekonomi  yang  kemudian  berkembang menjadi   tuntutan  sejarah   antara  Cina, Taiwan  dan  Vietnam  dalam  sengketa kepulauan  Sprately,  dan    tuntutan  modern seperti misalnya kedaulatan (yang menjadi dasar klaim semua pihak). 87
152 I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
Lihat  misalnya,  Blair  A.  King.  Peace  in  Papua: Widening  a  Window  of  Opportunity,  Council  of Foreign Relations Press. 2006.
Dalam    kaitannya   dengan   kapasitas, niat,  dan  kesempatan,  rasanya  terlalu  naif untuk  mengatakan  bahwa  usaha  untuk mulai  menapak  jalan  menuju  penyelesaian konflik  Laut  Cina  Selatan  yang  dilakukan Indonesia  tidak  didukung  kapasitas  yang memadai. “ Workshop on managing Potential Conflict in the South China Sea” yang  diselenggarakan  setiap  tahun    dengan tujuan  untuk  mengelola  potensi  konflik  di kawasan    laut  Cina  Selatan  melalui  upaya pengembangan Confidence Building Measures ,  mendorong  diskusi  dan  dialog antar  negara  yang  memiliki  sengketa wilayah  laut  dan  menjajaki  berbagai kemungkinan  dan  cara  bekerjasama  di bidang-bidang  yang  menjadi  perhatian
bersama, 88 sudah    menjadi  bukti  kapasitas yang  dimiliki  Indonesia  sebagai front leader menuju penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan.
Ditambah   lagi   dengan  pengalaman Indonesia yang diwarisi konflik dengan isu pemisahan  yang  sudah  akut  dan  panjang yaitu Aceh, akan menjadi modal kuat untuk selalu menjadi inisiator penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Sebagai bahan bandingan, kasus penyelesaian Aceh adalah sebuah  jalan  panjang  dan  berliku. The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)
yang  dinegosiasikan  tahun  2002  dengan bantuan Henry Dunant Centre for Humanitarian  Dialogue yang  bermarkas  di
Jenewa  tidaklah  membuahkan  hasil  seperti yang  diharapkan.  Baru  setelah  bencana tsunami dan gempa bumi 2004 pemerintahan  SBY  dengan  gerakan  Aceh Merdeka (GAM)
melaksanakan pembicaraan  perdamaian  kali  ini  di Helsinki  yang  dimediasi  oleh  mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Puncak dari  pembicaraan  perdamaian  tersebut adalah ditandatanganinya perjanjian perdamaian  dalam  bentuk code  of  condact pada  tahun  2005.  yang  akhirnya  menjadi landasan  untuk  penyelesaian  konflik  dan terciptanya perdamaian di Aceh. Keberhasi- lan  yang  dicapai  dalam  menangani  Aceh menjadi  bukti  nyata  bahwa Indonesia me- miliki   kapasitas   yang    memadai    dalam menyelesaikan konflik.   Semakin nyata ke- 89
berhasilan  yang   di  panen  di  Aceh   akan menjadi   semakin   kuat   keyakinan    akan kapasitas yang ada dan itikad baik yang ada untuk memberikan perhatian, kemudian me- rintis  jalan  bagi  perdamaian  di  Laut Cina Selatan.
Selain  Indonesia  sebagai front leader ,  kapasitas  lain  yang  tersedia  bagi penyelesaian  konflik  adalah  ASEAN,  dan terbentuknya Asian Regional Forum (ARF). Asian  Regional  Forum (ARF:  22 negara  terlibat  dalam  keamanan  kawasan Asia  Pasifik,  termasuk  seluruh  anggota ASEAN)  sudah  melaksanakan  diskusi
tentang  Laut  Cina  Selatan.  Cina  sebagai anggota  dari ARF mengajukan  bahwa  dulu pertikaian  teritorial   harus  diselesaikan melalui  jalur  bilateral.  Negara  lainnya angota  ARF  seperti  Amerika  Serikat, mengajukan  bahwa  seluruh  anggota  ARF memiliki kepentingan terhadap isu-isu yang mempengaruhi  keamanan  dan  perdamaian di  kawasan.  Dan  karenanya  ARF  menjadi layak  untuk  mendiskusikan  segala  isu tersebut.  Menteri  Luar  Negeri  Malaysia, Syed  Hamid  bin  Syed  Jaafar  Albar menyatakan  kepercayaan  beliau  bahwa  isu teritorial  ASEAN  hanya  didialogkan  di tingkat  asia  dan  tidak  dalam  forum internasional.
Mengenai  itikad  baik  ( good  will ), dimana pada tahun 1996 dimana  menteri- menteri negara ASEAN menyetujui kebutuhan  akan  “ Code  of  Condact ”  bagi Laut  Cina  Selatan  yang  memungkinkan aktifitas  penelitian  ilmiah,  penghentian pembajakan,  memberantas  jalur  narkoba tanpa  mengganggu  isu  kedaulatan,  dan momen  pada  bulan  November  2002, dimana  Cina  dan  10  negara  anggota ASEAN  menandatangani joint  declaration untuk sepakat menyelesaikan segala pertikaian  yurisdiksi  dan  teritorial  mereka dengan  cara-cara  yang  damai  sudah mengindikasikan  begitu  kuatnya  tekad bahwa  negara-negara  yang  terlibat  konflik dan  Indonesia  sebagai  inisiator  akan menyelesaikan  konflik  Laut  Cina  Selatan atas  dasar  niat  yang  tulus  dengan  berani
mengambil  segala  bentuk  resiko  demi perbaikan.  Lebih  jauh  lagi,  tidak  ada  jalan yang  lebih  baik  bagi  pemerintah  selain menunjukan  pada  dunia  bahwa  pemerintah Indonesia memang memiliki niat yang bulat untuk   dapat   melakukan    reformasi    dan mengedepankan cara-cara demokratis dalam menangani persoalan di kawasan.
Berkenaan  dengan  kesempatan, rasannya  Indonesia  sudah  mengambil  dan memanfaatkan  hampir  semua  kesempatan yang ada di depan mata. Selama dua puluh tahun  terakhir  memang  sudah  terjadi penurunan  dalam  intensitas  insiden  yang melibatkan  kekuatan  militer  dalam  konflik di Laut Cina Selatan. Artinya kondisi yang berkembang  memang  sangat  kondusif  bagi Indonesia  dan  seluruh  negara  yang  terlibat untuk  selalu  membuka  jalur  komunikasi dan  meretas  jalan  menuju  pada  pemilihan mekanisme  yang  nantinya  bisa  dijadikan formulasi bagi resolusi yang akan menyelesaikan  konflik  pada  akar  untuk menghindarkan segala bentuk eskalasi yang merugikan  semua  pihak.  Dalam  sisi  lain, demokratisasi  yang  kini  mulai  tumbuh  di kawasan  akan  menjadi  kesempatan emas, bisa  dijadikan  landasan  setiap  pihak merintis  jalan  untuk  masalah  Laut  Cina Selatan. 90
Simon,  Patrice  Morin.Democracy  and  Conflict Resolution:  Solutions  to  Papua's  Case.  Paper dipresentasikan  pada  konferensi  EU-Indonesia, “Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective” Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7.
90 Berkenaan   dengan    hal   mekanisme
yang  ditetapkan  dalam  peranan  Indonesia untuk  konflik  LCS,  Indonesia  menginisiasi dua  mekanisme  yang  kini  sudah  berjalan yaitu  negosiasi  dengan  penekanan  pada dialog,  dan  kemungkinan  keterlibatan mediasi  oleh  pihak  ketiga.  Beberapa mekanisme  yang  kini  sudah  ada  dalam meningkatkan  dialog  seperti  dilaporkan United State institute of Peace adalah:
(1). South  China  Sea  Informal  Meeting : adalah  pertemuan  informal  yang   digagas Indonesia “Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea” yang dimulai di Bali 1990. Pertemuan telah dihadiri  oleh  perwakilan  pemerintah  dalam kapasitas  pribadi  dan  keahlian  mereka dalam  aspek  kerjasama  maritim,  keamanan dan  pengembangan  sumber  daya  di  Laut Cina  Selatan.  Cina  dan  Taiwan  juga mengirimkan perwakilan sejak tahun 1991.
Hasil  nyata  yang  dicapai  dari wokshop  yang  diprakarsai  Indonesia  ini adalah  di  cetuskannya  “ technical  working groups ”  dalam  menangani:  isu-isu  ilmiah perairan, keamanan jalur navigasi, pelayaran,  dan  komunikasi,  serta  persoalan hukum yang terkait. Kelompok kerja teknis ini  bertujuan  untuk  menentukan  wilayah kerjasama  dan  kontak  antar  pihak  yang bertikai, meskipun tidak menyentuh persoalan  yang  menyangkut  kedaulatan (CBM),  juga  sudah  menjadi  agenda  dari workshop,  yang  sudah  berhasil  dalam dalam  melahirkan  ide-ide  meskipun  sedikit konsensus  tentang  bagaimana  CBM  akan
diimplementasikan/dipraktekkan.
(2). Creation of an Eminent Person Group : sudah  diajukan  bahwa  untuk  menciptakan terobosan  politik  harus  ada  landasan  bagi substantive  official  negotiations . Eminent Person Group dibentuk sebagai pendukung bagi Workshop yang diprakarsai Indonesia. Perwakilan dari negara ASEAN yang tidak terlibat  dalam  konflik  ( claiments )  seperti Singapura  Indonesia  dan  Thailand)  bisa dilibatkan sebagai mediator  diantara pihak yang  berkonflik.  Cina  akan  menolak  keras formulasi ini selama kepentingannya dipertentangkan dengan blok ASEAN. Pada intinya  harus  dilibatkan  pihak  yang kompeten  dari  perwakilan  masing-masing negara  dan  dari  sini  diharapkan  dialog politik menjadi semakin terbuka.
(3). Third  Party  Mediation :  kalau  terjadi perselisihan  dan  pihak  yang  terlibat  ingin menyelesaikan perselisihannya, biasanya di bawa  ke International  Court  of  Justice (ICJ). Akan tetapi harus diakui juga bahwa dengan     sedemikian     kompleksnya    hal perselisihan  dalam  konflik  Laut  Cina Selatan  maka  peran  ICJ  juga  menjadi semakin sulit. Ditambah  lagi dengan posisi Cina  yang  akan  menolak  penyelesaian  ICJ karena hal ini sama saja dengan meng-internasionalisasi       konflik      serta menurunkan  posisinya  dengan  pihak  yang lain.  Sehubungan  dengan  kondisi  ini, Professor Ji Guoxing dari Sanghai Institute of  International  Studies  “ ad  hoc  tribubal ” atau  “ non-official  third  part” ,  yang
nantinya  akan  bisa  memainkan  peranan yang penting tanpa harus meng- institusionalisasi  proses  negosiasi  atau menginternasionalisasi  perselisihan.  Model ini  sudah  berhasil  dalam the  Iceland
Continental Shelf Agreement
dan menyelesaikan  pertikaian  antar  Cili  dan Argentina mengenai Beagle Channel.
(4). Creation of Joint Resource
Development  Authority :  Ide  untuk  menata klaim sepihak atas dasar kedaulatan menuju pada persetujuan Joint
Resource
Development sudah  diartikulasikan  dalam banyak  kesempatan  oleh  perwakilan  Cina. Akan  tetapi  konsep  yang  diajukan  Cina nampaknya  mengacu  pada  mekanisme kerjasama  bilateral,  sementara  anggota ASEAN  lebih  mengedepankan  skema multilateral. Mekanisme hanya akan memberi  keuntungan  bagi  klaim  Cina  di daerah  yang  disengketakan,  yang  pada intinya  tidak  akan  membuka  partisipasi Cina  untuk  menuju  pada  penyelesaian.  Ide menuju joint  resource  development sudah diajukan  dalam  beragam  format,  termasuk bagian  dalam  workshop  yang  digagas Indonesia. Peneliti di East West Center dari Universitas  Hawai  Mark  Valencia  John Van  Dyke  dan  Noel  Ludwig  sudah mengembangkan  beberapa  pilihan  yang bisa  dipertimbangkan  menjadi  bagian  dari Joint Resource Development authority yang menyerupai Antarctic treaty . The  Minor Gap  Treaty antar  Australia  dan  Indonesia,
Persian   Gulf  Agreement ,   menyediakan
banyak  contoh  dan  preseden  yang  bisa dipertimbangkan  dalam  pendekatan  ini. Kemudian a multilateral maritime development authority jika diterapkan akan menjadi yang pertama.
(5). Multilateral Talks between ASEAN and PRC . Masuknya Vietnam ke ASEAN tahun 1995,  dan  solidaritas  dari anggota ASEAN mendukung Filipina dalam persoalan karang, sudah membuat pendekatan ASEAN  terhadap  persoalan  Laut  Cina Selatan menjadi terkoordinasi.
Profesor David Denoon dan Steven
Brams dari Universitas New York mengajukan teknik matematik yang dinamakan  “ fair  division ”  bisa  digunakan untuk  memfasilitasi  negosiasi  antar  negara yang  berdaulat.  Mereka  menyarankan  dua tingkatan negosiasi pertama antar Cina dan ASEAN, kedua  antar  Cina  dan  anggota ASEAN.
(6). Resolving  Bilateral  Issues  First,  then Pursuing Multilateral Negotiations :
Asosiasi  negara-negara  Asia  Tenggara (ASEAN)  sudah  muncul  sebagai  forum bagi  dialog  antar  negara-negara  yang terlibat klaim dalam persoalan di Laut Cina Selatan.  Meskipun    ASEAN    tidak    ikut menyertakan  Cina  dan  Taiwan,  banyak kelompok  kerja  dengan  Cina  dan  Taiwan sudah  diselenggarakan  berkenaan  dengan isu-isu  potensial  untuk  menjalin  hubungan yang  penting  untuk  menyelesaikan  isu-isu pertentangan di kawasan. Indonesia menjadi  tuan  rumah  dialog  workshop
156 I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
The United States Institutes of Peace, 1996, Special Report: The  South  China  Sea  Dispute:  Prospect  for Preventive Diplomacy. WashingtonDC. Hal. 9-15.
Marx  Webber  dan  Michael  Smith.2002,  Foreign Policy in Transformed World.London Prentice Hall, hal 9-12.
Fareed Zakaria. 1992. Realism and Domestic Politics, International Security. Vol. 17, no. 1, hal 179.
91 92
93
pertama  tahun  1990  dan  sejak  itu mengambil  peran  utama  dalam  inisiatif diplomatik  dan  persetujuan  kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu  di   Laut Cina Selatan.
Pada tahun 1996 para menteri-menteri negara ASEAN menyetujui kebutuhan akan “ Code of Conduct ”  bagi  Laut  Cina  Selatan yang  memungkinkan  aktifitas  sep erti misalnya  penelitian  ilmiah,  penghentian pembajakan,  memberantas  jalur  narkoba tanpa  mengganggu  issu  kedaulatan.  Tahun 1999 draft code of condact umum Vietnam dan  Filipina  disepakati   dalam  ASEAN Summit.  Bulan  November  2002,  Cina  dan
10 negara anggota ASEAN
menandatangani joint  declaration untuk sepakat  menyelesaikan  segala  pertikaian yurisdiksi  dan  teritorial   mereka  dengan cara-cara  yang  damai.  Sebuah  hasil  nyata yang  terealisasi  adalah:  Malaysia  dan Brunei melaksanakan pertemuan berkenaan dengan  klaim  mereka  mengenai  Zona Ekonomi  Ekslusif,  namun  belum  ada kesepakatan.  Sejak  tahun  2005,  Cina melalui China  National  Offshore  Oil Cooperation, (CNOOC),  Filipina  melalui
The  Philipine  National  Oil  Company ,  dan Vietnam  melalui Petro  Vietnam .  Sudah bekerja  bersama  untuk  malakukan  kajian menyeluruh  di  area  seluas  55  ribu  hektar termasuk  kepulauan  Sprately.  Proyek  yang menelan  dana  15  juta  dolar  tersebut ditalangi  secara  bersama  dan  keterbukaan informasi  pun  berlangsung   terjadi   antara
perusahaan. 91
Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika  dan  Eropa  Terkait  Isu  Laut Cina Selatan
Dalam politik luar negerinya, Indonesia selalu  berusaha  menampilkan  hal  yang terbaik  dalam  pengertian  bahwa  harus selalu  dapat  memberikan  respon  dengan baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam  situasi  global. 92 Hal  ini  karena adanya  kesadaran  bahwa    eksistensi Indonesia  dalam  pergaulan  global  hanya dapat  bertahan  jika  dalam  perumusan politik  luar  negerinya  selalu  memberikan perhatian  terhadap  konteks  internasional, 93
aktif  dalam  pergaulan  dunia  dan  selalu berkontribusi  dalam  memberikan  jawaban atas  persoalan-persoalan  yang  dihadapi dunia internasional. Dengan demikian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa transformsi  dalam  bidang  lokasi  dan aktifitas, fokus  kegiatan,  dan   transformasi pada  bidang  dimensi  instrumen  sudah terjadi  dalam  politik  luar  negeri  Indonesia. Kibaran  yang  sudah  dilakukan  Indonesia dalam  pergaulan  internasional  menunjukan bahwa indonesia sudah melakukan
karena hal inilah yang menjadi pembuktian bahwa Indonesia memang selalu bebas dan
157 I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa
perluasan lokasi politik luar negerinya yang tidak  lagi  hanya  tertuju  terpusat  pada Eropa  maupun Atlantik.  Kemudian  dengan tercatatnya nama indonesia dalam G-20 dan WTO,  ini  menjadi  pembuktian  bahwa Indonesia  tidak  lagi  hanya  berfokus  pada isu-isu  tradisional  politik luar negeri  yang menjamin  keamanan  negara  seperti  pada masa  Perang  Dingin,  akan  tetapi  sudah melakukan  transformasi  dan  menempatkan perhatian  pada  isu  perekonomian  global (kebutuhan  akan  regulasi  perdagangan  dan keuangan).  Selanjutnya,  Indonesia  juga sudah  melakukan  transformasi  instrumen dalam politik luar negerinya yang ditunjukkan dengan sikap  yang  selalu menolak segala jenis penggunaan kekerasan atau kekuatan dalam penyelesaian perselisihan internasional, akan tetapi selalu mengedepankan  cara-cara  diplomasi  yang damai  dengan  dukungan soft  power seperti nilai,  norma,  identitas  budaya. 94 Ketiga transformasi  yang  sudah  teretas  dalam politik  luar  negeri  Indonesia  nantinya  juga akan  menjadi  modal  yang  besar  bagi Indonesia  untuk  mendisain  politik  luar negeri  ke  Amerika  dan  Eropa  terutama dalam isu peran aktif Indonesia di kawasan LCS.
Indonesia   itu   adalah   negara   yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam kontribusinya  terhadap  persoalan  di  LCS karena,  tidak  terlibat  klaim  wilayah  yang disengketakan,  dan  tidak    memiliki  sejarah
konflik  mengenai  kelautan  dengan  Cina seperti  yang  dialami  Filipina  dan  Vietnam. Kelebihan  lain  yang  dimiliki  Indonesia adalah posisi netral yang selama ini diambil Indonesia  dalam  masalah  LCS.  Netral dalam  artian  bahwa  Indonesia tidak  pernah secara terang-terangan memberikan dukungan  terhadap  Amerika  Serikat  yang ingin membendung  pengaruh kekuatan Cina di Kawasan. Indonesia juga tidak melakukan penolakkan yang berarti terhadap  pendekatan  yang  dilakukan  Cina dalam  mengimbangi  kekuatan AS.  Dengan modal  netralitas  ini,    Indonesia    harus memberikan  perhatian  khusus  pada  posisi AS, Cina maupun UE, dalam artian mereka harus  mendapatkan  prioritas dan di- manfaatkan  kontribusinya  dalam  menuju perdamaian di kawasan.
Argumentasi  mengenai  perlunya  hal prioritas  terhadap  posisi AS,  Cina  dan  UE karena  hubungan  Cina,  Amerika  dan  UE, nantinya akan memiliki porsi dan dinamika tersendiri  di  LCS.  Sikap  asertif  Cina misalnya  sudah  membawa  negara-negara anggota  ASEAN  yang  terlibat  konflik untuk selalu mulai memperhatikan persoalan  keamanan  dan  stabilitas  regional mereka.  Perilaku  asertif  yang    ditunjukan selama ini maka akan semakin menurunkan kredibilitas  nya  di  Asia  Tenggara  bahkan terbukti  bahwa  sikap  ofensif  Cina  selama ini  tidak  mengjhasilkan apa-apa.  Meskipun negara negara  Asia  Tenggara  juga  terlibat perdagangan dan kerjsama ekonomi dengan
Tran  Truong  Thuy,  2013.  Teritorial  Issues  in  Asia: Drivers  Instruments,  Ways  Forward.  Discussion Paper, Kondrad Adenauer Stiftung. Hal. 15.
Dr. Fraser Cameron, op.cit.
95
96
Cina,  akan  tetapi  selama  Cina  bertahan dengan sikap ofensifnya maka mereka tetap meningkatkan  hubungan  keamanan  mereka dengan  AS  bahkan  menerima  kehadiran militer AS  di  kawasan.  Seperti  ditulis  oleh Tran Truong Thuy:
Beberapa  negara  ASEAN  kini  sudah melakukan modernisasi kekuatan militernya dibawah  dukungan AS  untuk  keseimbangan kekuatan,  indikasinya  AS  pun  semakin memiliki  ruang  dan  kesempatan  untuk terlibat  di  kawasan  serta  menancapkan pengaruhnya  di  LCS.  Semakin  meningkat kekuatan  Cina  maka  akan  semakin meningkatkan  kepentingan  AS  di  kawasan. Kepentingan  dan  posisi  AS  di  LCS  bahkan sudah di pertegas dalam  ARF yang ke 17, 18, 19  dan  yang  ke  20,  serta  dalam  East  Asia Summit (EAS) tahun 2011, dan 2012. 95
Lebih  jauh  politik  luar negeri  AS di kawasan  LCS  sudah  membawa  dampak posisi negara-negara yang lainnya terutama negara-negara  yang  memiliki  hubungan dekat  dengan  Washington.    Beberapa negara  seperti  Jepang,  Australia,  India bahkan  Uni  Eropa  kini  juga  sudah menyatakan perhatian mereka  terhadap perkembangan    situasi  di  LCS.  Untuk  UE, mulai  ditempatkannya  LCS  sebagai  fokus dari  kebijakan  luar  negerinya  ditunjukan dengan  diluncurkannya  pembaharuan  garis besar   kebijakan  luar negeri  dan  keamanan UE di Asia Timur pada bulan Juni 2012. 96
UE  memiliki  kepentingan  yang besar  di  LCS  karena  peranan  besarnya dalam perdagangan dan investsi di
kawasan.  Dalam Guidelines  on  the  EU’s Foreign  and  Security    in  East  Asia , ditegaskan  bahwa  pentingnya  kebebasan pelayaran  di  LCS  dan  mengajak  semua pihak  yang  terlibat  untuk  menyelesaikan segala pertikaian atas dasar hukum internasional, terutama sekali United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).  Ditegaskan  juga  bahwa  UE akan selalu memperhatikan sejarah perkembangan dalam tubuh UE, serta akan selalu  berbagi  pengalaman  UE  dalam mengelola persoalan persengketaan wilayah perairan yang pernah terjadi di Eropa selama dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.  Posisi  UE  di  LCS  dipertegas dengan  ditanda  tanganinya joint  EU – US Statement  on  the  Asia  Pacific  Region pada tahun  2012  untuk  mengimbau  Cina  dan negara-negara  ASEAN  yang  terlibat  klaim mengacu  kepada Code  of  Conduct dan menyelesaikan segala perselisihan teritorial dan  perairan  secara  damai  mengedepankan cara diplomatis dan solusi yang kooperatif. 97
Pada  masa  yang  akan  datang terutama dalam menangani semakin tingginya  ketegangan  di  LCS,  Politik  luar Negeri  Indonesia, Indonesia  semestinya harus  mampu  memanfaatkan  keuntungan strategis yang kini dimiliki serta bagaimana Indonesia semestinya mendekati dan merangkul  Amerika  dan  Eropa  dalam  isu
Dr. Fraser Cameron, Loc.Cit. 97
LCS.  Dengan  demikian  AS  dan  UE  harus diasumsikan  sebagai  aktor  yang  strategis dalam  memuluskan  peran  indonesia  pada konflik  LCS.  Ada  beberapa  hal  yang  bisa mempermudah  Indonesia  untuk  mencari kesepakatan  dan  memanfaatkan  baik  AS maupun  UE  bisa  kontributif  dan  efektif dalam  pengelolaan  konflik  di  LCS. Pertama,  persamaan  pandangan  mengenai cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa.  Sudah  dipaparkan  diatas  bahwa ketiga  aktor  Indonesia,  AS  dan  UE, semuanya  bermuara  pada  pandangan  dan ajakan  untuk  selalu  menyelesaikan  segala bentuk persengketaan secara damai. Kedua, posisi  netralitas  yang  dimiliki,  Indonesia, AS,  dan  UE  sama-sama  tidak  memiliki sejarah  konflik  wilayah  perairan  dengan negara-negara  yang  terlibat  dalam  konflik LCS  terutama  dengan  Cina.  Kemudian beberapa keuntungan nyata dari keberasilan politik luar negeri Indonesia dalam memanfaatkan AS dan UE dalam pemeliharaan perdamaian di LCS adalah:
1. Tingginya  kepentingan  ekonomi  dan politik  AS  untuk  melibatkan  diri  di LCS  akan  menjadi  keuntungan,  baik sebagai  penjaga  keamanan  kawasan dan membendung kekuatan Cina.
2. Posisi  keketuaan  Indonesia  di ASEAN akan menjadi kekuatan tersendiri dalam politik  luar  negeri  Indonesia  ke  AS, karena  tidak  terbantahkan  bahwa  AS akan  selalu  membutuhkan  dukungan ASEAN  (Indonesia)  sebagai  legitimasi
kehadirannya di LCS.
3. Politik  luar  negeri  Indonesia  harus mampu  melibatkan  UE  dalam  berbagi terutama mengenai pengalaman menyelesaikan  konflik  yang  terjadi baik di dalam maupun diluar UE.
4. Politik  luar  negeri  Indonesia  ke  UE juga  harus  mampu  mengajak  UE berbagi mengenai keberhasilannya mengatur   sumberdaya  di kelautan.
Pengalaman dalam perlindungan
kelautan serta menegosiasikan mengenai  standar  lingkungan  yang tinggi bagi negara-negara  perairan. 98
Sejalan dengan  apa yang dijabarkan diatas, politik luar negeri indonesia ke AS dan UE dalam konteks LCS kalau diistilahkan maka Indonesia   harus   selalu  bermain  cantik dalam  artian  mampu  merangkul  keduanya dan  memanfaatkan  kontribusinya  bagi penanganan  konflik  di  LCS.  kalau  hal tersebut  bisa  dilakukan,  maka  politik  luar negeri akan semakin menunjukan apa yang oleh  Marx  Webber  dan  Michael  Smith, disebut  Politik  luar  negeri  yang  baik, karena dapat merespon perubahan- perubahan yang terjadi dalam situasi global. Kemudian  keberhasilan  politik  luar  negeri RI ke AS dan UE dalam konteks LCS akan menjadi  bukti  nyata  dari  transformasi  baik dalam  bidang    lokasi  aktivitas,  fokus kegiatan, dan instrumen.

## Bibliography

## Buku
Brown, Michael E. 1996. The International Dimention of Internal Conflict, CSIA
Studies in International Security. The
MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
Buszynski, Leszek. 2012. The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – C h i n a   S t r a t e g i c   R i v a l r y.   T h e Washington  Quaterly,  Spring,  35:  2. hal. 139-156.
Fravel,  M  Taylor.  2012.  South  China  Sea: What  Issues  and  Whose  Core Interest?Massachusetts  Institute  of Technology  (MIT)  Cambridge,  MA USA.Hal. 4. Lander,  Mark  dan  Sewell  Chan,  2010. Taking  Harder  Stance  oward  China, Obama  Lines  up  Allies.  New  York Times,  25  Oktober  2010.Miall,Hugh O l i v e r   R a m s b o t h a m ,   T o w Woodhouse.    1999,  Contemporary Conflict  Resoluton.Polity  Press, Cambridge, UK.Hal.91.
Simon,  Patrice  Morin.  Democracy  and Conflict  Resolution:  Solutions  to Papua's  Case.  Paper  dipresentasikan pada  konferensi  EU-Indonesia, “ P l u r a l i s m   a n d   D e m o c r a c y : Indonesian  Perspective”  Brussels,  7 December 2006. hal. 6-7.
The United States Institutes of Peace, 1996, Special Report: The South China Sea Dispute:  Prospect  for  Preventive Diplomacy,  Washington  DC.  Hal  9- 15.Tidwell,  Alan  C.  1998,  Conflict Resolved?:  A  Critical  Assessment  of Conflict Resolution. London and New York, Continuum, hal.3-8.
Thuy, Tran Truong. 2013. Teritorial Issues in Asia:  Drivers  Instruments,  Ways
Forward.  Discussion  Paper,  Kondrad
Adenauer Stiftung. Hal. 15.
Van  der  Putten,  Frans  Paul.    2013,  The European  Union  and  Decreasing
Regional  Stability  in  East  and  South East  Asia.  Norwegian  Peacebuilding Resource Centre. Hal. 3.
Webber,  Max  dan  Michael  Smith.2002,
Foreign  Policy  in  Transformed World.London Prentice Hall, hal 9-12.
Zakaria,  Fareed.  1992.  Realism  and Domestic  Politics,  International Security. Vol. 17, no. 1, hal 179.

## Jurnal
Bader, Jeffrey A. Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia S t r a t e g y . ( W a s h i n g t o n ,   D C : Brookings)
Cameron, Dr. Fraser., The South China Sea disputes: European Union Perspective. EU-Asia  Centre,Brussels.Egberink, Fenna.  1  Juli  2011.Can  Indonesia Mediate  the  South  China  Sea Dispute?The Netherlands.
Emmers, Ralf.The Us rebalancing strategy:
Impact  on  the  South  China  Sea. National Security College, Australian
National University.
Guur,  Ted  Robert.  Why  Men  Rebel,  1970,
Princeton,  New  Jersey,  Princeton University Press.
King. Blair A. Peace in Papua: Widening a Window  of  Opportunity,  Council  o f
Foreign Relations Press. 2006 .
I Nyoman Sudira, Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa