## ANALISIS DINAMIKA PERMASALAHAN IMPLEMENTASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

## Rahmat Salam
Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: rahmat.salam@umj.ac.id

## Abstrak
Proses  penganggaran  merupakan  pusat  dari  setiap  administrasi  baik  itu  Pemerintah  pusat, pemerintah daerah dan swasta karena kendali keuangan mungkin merupakan alat koordinasi yang paling efektif. Cakupan dan sifat operasi pemerintah secara keseluruhan ditentukan oleh alokasi  alokasi  untuk  berbagai  program.  Sebenarnya  sifat  manusia  tidak  pernah  terbukti dibandingkan ketika manusia berjuang untuk mendapatkan bagian dana yang lebih besar dari yang biasa. Makalah ini mengkaji penganggaran di tingkat pemerintah daerah, persiapannya, masalah dan prospeknya. Studi tersebut menemukan bahwa terdapat kesenjangan yang lebar antara  rencana  anggaran  dan  pelaksanaannya  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  janji- janji politik dan tidak terpenuhinya harapan masyarakat yang semakin tinggi. Ketidakpuasan yang meluas dari massa terhadap pemerintah daerah berkontribusi besar pada rendahnya laju pembangunan  masyarakat  lokal.  Makalah  ini  membuat  beberapa  rekomendasi  yang  akan mengurangi timbulnya defisit anggaran di Pemerintah.
Kata Kunci : Penganggaran, Implementasi Anggaran, Pemerintah Daerah.

## Abstract
The budgeting process is central to every administration be it the central government, local governments  and  the  private  sector  because  financial  control  is  perhaps  the  most  effective coordination tool. The scope and nature of government operations as a whole are determined by  the  allocations  for  the  various  programs.  In  fact,  human  nature  has  never  been  proven compared to when humans struggle to get a larger than usual share of the funds. This paper examines budgeting at  the local government  level,  its preparation,  problems and prospects. The study found that there was a wide gap between the budget plan and its implementation which  resulted  in  the  failure  to  fulfill  political  promises  and  the  increasingly  high expectations  of  society.  The  widespread  dissatisfaction  of  the  masses  with  the  local government contributed greatly to the slow pace of local community development. This paper makes  several  recommendations  that  will  reduce  the  incidence  of  budget  deficits  in  the Government.
Keywords : Budgeting, Budget Implementation, Local Government.

## A. PENDAHULUAN
Politik  penganggaran  pemerintah  daerah  berpusat  pada  keinginan  atau  preferensi manusia  yang  menggarisbawahi  persiapan,  persetujuan  dan  pelaksanaan  anggaran.  Seperti yang  diamati  Perez  &  Robson  (1999),  penganggaran  berkaitan  dengan  tujuan  manusia. Dengan kata lain, bagaimana mereka bisa tergerak untuk  bekerja sama? Bagaimana mereka dapat  menemukan  cara  untuk  menangani  masalah  berat  secara  efektif?  Melayani  berbagai
tujuan,  anggaran  bisa  menjadi  banyak  hal;  tindakan  politik,  rencana  kerja,  ramalan,  sumber pencerahan,  alat  kebingungan,  mekanisme  kontrol,  pelarian  dari  pembatasan,  alat  tindakan, penghambat  kemajuan,  bahkan  doa  agar  kekuatan  itu  menjadi  akan  menangani  dengan lembut aspirasi terbaik dari orang-orang yang salah.
Proses  penganggaran  di  pemerintah  daerah  menekankan  pada  aspek  manusia  dan perilaku  perkiraan.  Ini  secara  khusus  berkaitan  dengan  menjawab  pertanyaan  “siapa mendapatkan apa, bagaimana, kapan dan mengapa dari sumber keuangan pemerintah daerah. Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  tugas  pokok  makalah  ini  adalah  mengkaji  secara  kritis penganggaran  di  tingkat  pemerintah  daerah  dengan  maksud  menjelaskan  persiapan, permasalahan  yang  ada  dan  menyoroti  prospeknya.  Dalam  pandangan  Tuasikal  (2013), anggaran merupakan laporan tahunan yang komprehensif dari keadaan perekonomian bangsa. Ia  meninjau  masalah  ekonomi  dan  sosial  yang  lama  dan  mengantisipasi  yang  baru.  Ini mensurvei  prospek  masa  depan  ekonomi  dan  menerjemahkan  masalah  menjadi  barang  atau tujuan. Instrumen kebijakan moneter dan fiskal, intervensi ekonomi langsung yang mengukur perubahan  kelembagaan  kemudian  dipilih  dan  dipangkas  agar  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan sehingga keseimbangan internal dan eksternal suatu negara dapat dipulihkan.
Miller & O’Leary (1997), melihat anggaran sebagai rencana  yang dinyatakan dalam istilah  kuantitatif  dan  biasanya  moneter,  yang  mencakup  periode  waktu  tertentu.  Biasanya, jangka waktu yang dicakup adalah satu tahun dan ini menjadikannya rencana jangka pendek. Praktisnya,  semua  organisasi  besar,  baik  di  sektor  swasta  maupun  publik  menyiapkan anggaran tahunan. Bagi banyak orang, istilah ini berkonotasi dengan pengaruh yang menahan tindakan,  oleh  karena  itu  banyak  orang  baik  sebagai  individu  atau  anggota  organisasi tampaknya mengembangkan sikap negatif terhadap penganggaran. Karena sumber daya yang tersedia tidak selalu cukup untuk melayani kebutuhan atau peluang  yang akan dilayani oleh organisasi, penganggaran tetap menjadi instrumen paling taktis untuk pengambilan keputusan serta alokasi sumber daya.
Anggaran  pemerintah  daerah  adalah  rencana  keuangan  yang  komprehensif  dari pendapatan dan pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu yang menjadi dasar operasional pemerintah  selama  periode  tersebut.  Ini  adalah  rencana  alokasi  keuangan  yang  diusulkan yang  dirancang  secara  sistematis  untuk  berbagai  layanan  dan  program  dengan  proyeksi pendapatan  yang  terperinci  dan  dihitung  dengan  cermat  dari  semua  sumber  pendapatannya. Anggaran pemerintah daerah pada umumnya untuk jangka waktu  dua belas bulan, sehingga sering  disebut  dengan  Estimasi  Tahunan.  Anggaran  tahunan  adalah  rencana  keuangan sekaligus dokumen politik. Faktanya, anggaran dikatakan lebih merupakan dokumen politik
karena baik tujuan anggaran maupun alokasinya berkaitan erat dengan politik dan diatur oleh pertimbangan politik (Abdullah & Halim, 2006).
Anggaran memberikan strategi yang efektif untuk pengelolaan keuangan yang efisien. Sebagai  rencana  sistematis  proyeksi  pendapatan  dan  pengeluaran,  dengan  pemeriksaan bawaan,  anggaran  berfungsi  sebagai  instrumen  kontrol  yang  kuat.  Oleh  karena  itu  Due  dan Friedlander  (1967)  memahami  anggaran  sebagai  "rencana  keuangan  yang  berfungsi  sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan pengendalian pengeluaran selanjutnya. Langkah-langkah  yang  dilembagakan  dan  menurut  undang-undang  disediakan  untuk memastikan  bahwa  alokasi  keuangan  dibelanjakan  untuk  tujuan  mereka  dipilih  dan  sesuai dengan  hukum  dan  peraturan.  Karena  itu,  ia  memeriksa  pemborosan  dana  publik.  Ini  juga memastikan  bahwa  dana  publik  yang  tersedia  tersebar  di  berbagai  layanan  dan  program penting,  mempromosikan  ekonomi  dalam  operasi  pemerintah  dan  sebagai  konsekuensinya memastikan administrasi yang efisien dan efektif.
Anggaran  merupakan  kewenangan  bagi  pejabat  publik  untuk  memungut  pajak, retribusi,  dan  denda.  Ini  juga  merupakan  otorisasi  bagi  pejabat  untuk  membelanjakan pendapatan  publik  sebagaimana  ditentukan  dalam  alokasi  yang  disetujui  dan  sesuai  dengan nota  keuangan.  Otorisasi  oleh  badan  legislatif  mempromosikan  prinsip  kedaulatan  rakyat yang  dijalankan  melalui  prinsip  mandate  (Sabrina,  2009).  Ini  juga  berfungsi  sebagai perangkat  penting  untuk  menghubungkan  total  pengeluaran  dengan  total  pendapatan  yang menciptakan  tantangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  perkiraan  pendapatan.  Anggaran  adalah sarana  ilmiah  untuk  kualifikasi  dan  pengukuran  layanan  dalam  hal  pengeluaran  dalam periode  tertentu.  Menurut  Ogunna  (1996)  anggaran  pemerintah  dapat  dilihat  sebagai instrumen untuk penciptaan lapangan kerja. Melalui penganggaran, peluang kerja diciptakan dengan  menyediakan  proyek  pengembangan  modal.  Oleh  karena  itu,  ini  merupakan  sarana untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  dalam  masyarakat  kita  dan  dengan demikian memeriksa penyimpangan pedesaan-perkotaan.
Dari  uraian  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  anggaran pemerintah  daerah.  Kesenjangan  antara  rencana  anggaran  dengan  pelaksanaannya  sehingga tidak  terpenuhi  harapan  masyarakat  yang  menyebabkan  meluasnya  rasa  ketidakpuasan masyarakat  kepada  pemerintah  daerah.  Disamping  itu  pada  makalah  ini  akan  di  buar beberapa rekomendasi untuk mengurangi deficit anggaran pemerintah tersebut.

## B. METODE
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Dengan  metode kualitatif  ini,  peneliti  berusaha  mengungkap  esensi  universal  dari  fenomena  yang  dialami secara  pribadi  oleh  sekelompok  individu  secara  mendalam  (Estenberg,  2002).  Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, dan studi dokumentasi. Analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  proses  analisis  yaitu  pengkodean,  penggabungan  kode- kode yang muncul menjadi tema, verifikasi tema melalui teori dan wawancara tindak lanjut, serta penarikan kesimpulan (Creswell, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Anggaran  pemerintah  daerah  harus  memuat  enam  elemen  berikut.  Yang  pertama adalah  tujuannya.  Tujuan  mengatur  seluruh  isi  anggaran  dan  membimbing  perilaku  pejabat selama  pelaksanaannya.  Kedua,  tinjauan  singkat  kinerja  anggaran  tahun  sebelumnya.  Ini harus mencakup ringkasan pendapatan dan pengeluaran aktual sehubungan dengan perkiraan mereka.  Ketiga  adalah  perkiraan  rinci  pendapatan  (berulang  dan  modal).  Perkiraan pendapatan  harus  memberikan  rincian  penerimaan  yang  diharapkan  dari  semua  sumber  dan diatur  di  kepala  daerah.  Rekomendasi  kepala  daerah  tentang  ukuran  pendapatan  yang diperlukan  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  diproyeksikan  harus  diwujudkan.  Keempat adalah  perkiraan  pengeluaran  secara  rinci.  Alokasi  keuangan  yang  diusulkan  untuk  layanan dan program dikategorikan di bawah Kepala dan sub-Kepala. Perkiraan Belanja Modal dibuat berdasarkan  sektor  (departemen).  Perbandingan  antara  pengeluaran  tahun-tahun  lalu  dan sekarang  harus  dibuat.  Kelima,  anggaran  juga  harus  berisi  informasi  rinci  tentang  tingkat pengeluaran  yang  diusulkan  dengan  penjelasan  yang  tepat  yang  berupaya  untuk menjustifikasi  penyimpangan  dari  tingkat  pengeluaran  sebelumnya  pada  anggaran  tahunan sebelumnya. Keenam, anggaran  yang direncanakan dengan baik harus berisi  Lampiran  yang berisi jadwal tambahan yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman yang cepat dan tepat tentang hubungan antar berbagai komponen perkiraan (Kluvers, 2001).
Anggaran  yang  baik  harus  memiliki  empat  kualitas  utama,  yaitu  kelengkapan penyediaannya;  fleksibilitas  dalam  arti  bahwa  tingkat  keleluasaan  administratif  yang  wajar harus  diberikan;  reliabilitas  yang  mengandung  arti  bahwa  seluruh  data  yang  menjadi  dasar penyusunan  dan  penetapan  anggaran  harus  mencukupi  secara  kuantitas,  akurat  dan  relevan secara  kualitas;  Integritas  yang  berarti  bahwa  seluruh  ketentuan anggaran harus dirumuskan dan  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga  program  fiskal  harus  dilaksanakan  secara
substansial  dengan  cara  dan  cara  dan  untuk  tujuan  disediakan  (Franklin  &  Raadshcelders, 2003).
Tujuan utama dari perkiraan pemerintah daerah adalah:
1. Untuk memberikan rencana tindakan keuangan. Anggaran menjabarkan dalam istilah keuangan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah  daerah.  Itu  diperlukan  sebagai rencana  tindakan;  oleh  karena  itu,  semua  kegiatan  harus  diarahkan  pada  realisasi tujuan.  Perlu  dicatat  pada  titik  ini  bahwa  tidak  ada  variasi  yang  diizinkan  segera setelah anggaran disiapkan dan disetujui.
2. Untuk  memberikan  kewenangan  hukum  untuk  mengeluarkan  pengeluaran.  Karena kegiatan keuangan pemerintah daerah tunduk pada ketentuan pedoman atau peraturan pemerintah  daerah,  maka  pedoman  tersebut  memberikan  dukungan  hukum  untuk melakukan  pengeluaran.  Setiap  pengeluaran  yang  tidak  disediakan  dalam  anggaran yang disetujui menjadi ilegal.
3. Untuk  menyediakan  mekanisme  untuk  memastikan  bahwa  kontrol  yang  memadai dipertahankan  atas  pengeluaran  dan  pendapatan.  Nota  keuangan  menyediakan klasifikasi  pendapatan  dan  pengeluaran  yang  seragam  untuk  diadopsi  oleh  semua dewan  pemerintah  daerah  di  seluruh  negeri.  Ini  memastikan  bahwa  anggaran  tidak dapat  dimanipulasi  dengan  cara  apa  pun.  Pengeluaran  yang  terjadi  dari  waktu  ke waktu harus dicatat untuk menghindari pengeluaran berlebih
4. Mampu  menetapkan  posisi  keuangan  dewan  pemerintah  daerah.  Perlu  dicatat  bahwa angka  pengeluaran  dan  pendapatan  yang  digabungkan  menjadi  dasar  laporan keuangan  tahunan  harus  mengungkapkan  posisi  keuangan  pemerintah  daerah  pada awal  dan  akhir  tahun  tertentu.  Posisi  dewan  pemerintah  lokal  ini  harus  dijaga  atau diketahui dari waktu ke waktu.
Beberapa  pendekatan  yang  ada  dalam  penganggaran  yaitu:  Penganggaran  ujung terbuka;  Penganggaran  alternatif;  Anggaran  pagu  tetap;  Pengukuran  kerja  dan  biaya  unit; Penganggaran  daftar  prioritas;  Anggaran  dasar  nol.  Metode-metode  ini  saling  eksklusif, tetapi  beberapa  digunakan  dalam  estimasi  anggaran  dan  lainnya  dalam  pengendalian anggaran.
Penganggaran  ujung  terbuka  adalah  pendekatan  yang  memungkinkan  pejabat merekomendasikan  satu  perkiraan  untuk  tahun  yang  bersangkutan.  Misalnya  kepala  daerah dapat  memilih  jenis  persetujuan  ini.  Dalam  hal  ini,  dia  membuat  daftar  semua  proyek sebanyak mungkin, karena tidak ada batasan yang diberlakukan pada listingnya.
Sistem  penganggaran  alternatif  adalah  metode  dimana  tambahan  estimasi  anggaran disiapkan  sebagai  alternatif  dari  anggaran  utama.  Misalnya,  jika  perkiraan  anggaran  dibuat per  item,  jumlah  alternatif  ditetapkan  berdampingan  dan  jumlah  itu  bertindak  sebagai panduan  pengeluaran  alternatif.  Penganggaran  alternatif  membantu  dalam  membuat anggaran yang kurang otoritatif dan final.
Anggaran pagu tetap, berdasarkan rencana ini, pagu tetap ditetapkan sebelumnya yang tidak  dapat  melebihi  perkiraan  anggaran  bawahan.  Dalam  hal  ini  kepala  daerah  dapat memberikan  instruksi  khusus  kepada  setiap  departemen  mengenai  angka  pagu  total  yang tidak  boleh  dilampaui  oleh  suatu  departemen  dalam  membuat  estimasi  anggaran.  Masalah yang  dihadapi  dalam  metode  plafon  tetap  adalah  masalah  pengaturan  program  yang  terlalu tinggi  atau  terlalu  rendah.  Namun,  anggaran  pagu  tetap  menjadi  pedoman  bagi  bawahan dalam menyusun perkiraan anggarannya.
Pengukuran  beban  kerja  dan  biaya  unit  adalah  metode  untuk  menentukan  unit pekerjaan  atau  proyek  dengan  biaya  satuannya.  Dengan  metode  ini,  dimungkinkan  untuk menentukan  berapa  biaya  untuk  melakukan  setiap  unit  kerja.  Masalah  yang  dialami  dalam pendekatan ini adalah kurangnya informasi. Karena pengukuran beban kerja dan unit costing dapat  membantu  pengambil  keputusan  untuk  menghitung  jumlah  proyek  yang  sedang dikerjakan, hal itu tidak dapat menunjukkan berapa banyak proyek  yang harus diselesaikan maupun ekonomi, sosial dan politiknya yang tidak jelas.
Peningkatan-penurunan penganggaran adalah pendekatan di mana perkiraan anggaran mengidentifikasi  item  demi  item  meningkat  atau  menurun  dibandingkan  dengan  anggaran tahun  sebelumnya.  Penjelasan  khusus  diperlukan  untuk  kenaikan  tersebut.  Kesalahan mendasar dengan pendekatan ini adalah kenyataan bahwa ia tidak memerlukan perbandingan nilai-nilai relatif lama dan baru.
Daftar Prioritas, pendekatan ini mengharuskan penaksir anggaran untuk menunjukkan prioritas  item  yang  termasuk  dalam  permintaan  anggaran.  Pendekatan  ini  membantu pembuat  keputusan  untuk  menentukan  kemungkinan  area  di  mana  pemotongan  atau pengikisan barang dapat dilakukan.
Penganggaran  berbasis  nol,  pendekatan  ini  mencakup  penetapan  tujuan  program, evaluasi,  dan  peninjauan  semua  program  secara  sistematis  dalam  hal  keluaran  dan  biaya; untuk menekankan pengambilan keputusan manajemen (Froot & Stein, 1998).
Pendekatan  pragmatis  terhadap  penganggaran  berbasis  nol  menawarkan  kepada pemerintah  daerah  alat  yang  fleksibel  untuk  digunakan  dalam  memikirkan  kembali  dan mengurangi  program  untuk  memastikan  keluaran  kinerja  dan  pengurangan  biaya.  Mereka
juga  dapat  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  program prioritas rendah;  meningkatkan efektivitas program  dengan tinjauan dan penyesuaian terus- menerus dan mengalihkan lebih banyak dana ke program berdampak tinggi.
Namun,  pendekatan ini terlalu  menuntut  kapasitas manajemen di  banyak  pemerintah daerah.  Ini  membutuhkan  administrasi  yang  efektif,  komunikasi  yang  baik,  dan  pelatihan khusus.  Otoritas  lokal  yang  akan  menggunakan  pendekatan  ini  harus  terampil  dalam mengidentifikasi  unit  keputusan  pendekatan,  pendekatan  ini  harus  terampil  dalam mengidentifikasi  unit  keputusan  yang  tepat  mengembangkan  data  yang  memadai  untuk menghasilkan  analisis  yang  efektif  menentukan  tingkat  minimum  upaya,  dan  peringkat program serupa dan berbeda juga. seperti menangani data dalam jumlah besar.
Pemerintah  daerah  merasa  lebih  nyaman  untuk  menyiapkan  anggarannya  pada penganggaran  item-baris.  Di  bawah  pendekatan  ini,  kegiatan  homogen  dikelompokkan menjadi program yang masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Menjadi  pusat  biaya  untuk  mengumpulkan  rincian  selama  penyusunan  anggaran tahunan.
2. Untuk  pusat  kendali  selama  pelaksanaan  anggaran  tahunan  yang  disetujui  untuk tujuan akuntansi keuangan.
3. Menjadi titik acuan dalam revisi anggaran tahunan tersebut dan untuk keperluan audit transaksi keuangan.
Penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  nota  keuangan  yang mengatur  klasifikasi  pendapatan  dan  belanja  yang  seragam  untuk  diadopsi  oleh  semua pemerintah  daerah  di  semua  daerah.  Klasifikasi  perkiraan  yang  seragam  juga  akan  berlaku untuk  akun  semua  pemerintah  daerah.  Hal  ini  akan  memungkinkan  perbandingan  dibuat setiap  saat,  sepanjang  tahun  antara  ketentuan  di  bawah  kepala  dan  sub-kepala  dalam perkiraan  dan  kepala  dan  sub-kepala  yang  sama  dalam  catatan  akuntansi.  Anggaran  atau Perkiraan biasanya disiapkan dalam empat bagian yaitu:
1. Pendapatan Berulang
2. Pengeluaran Berulang termasuk gaji dan tunjangan pegawai.
3. Penerimaan Modal
4. Belanja modal.

## Masalah yang Berhubungan dengan Anggaran di Pemerintah Daerah
Masalah  yang  berhubungan  dengan  anggaran  di  Pemerintah  Daerah  di  Indonesua antara lain sebagai berikut:
1. Keuangan
Kurangnya  sumber  daya  keuangan  secara  umum,  aliran  dana  yang  tidak  dapat diprediksi,  terutama  untuk  pemerintah  daerah  yang  sangat  tidak  dapat  berjalan, menimbulkan masalah serius dalam penganggaran di pemerintah daerah. Perencanaan anggaran  pemerintah  daerah  didasarkan  pada  kemungkinan  pendapatan  yang diharapkan  sedangkan  pelaksanaannya  bergantung  pada  ketersediaan  rencana  yang diproyeksikan  dengan  fondasi  keuangan  yang  sangat  lemah  sedangkan,  di  sisi  lain, pendapatan yang diproyeksikan tidak pernah terwujud.

## 2. Kapasitas eksekutif yang rendah
Kapasitas  eksekutif  yang  rendah  merupakan  faktor  serius  yang  bertentangan  dengan perumusan anggaran yang efektif dan implementasi di pemerintah daerah seperti yang dicatat  dengan  tepat  oleh  Kluver  (2001),  pemerintah  daerah  memiliki  kualitas  staf yang  rendah  di  bidang  operasi  utama  mereka.  Pejabat  kunci  ini  termasuk  bendahara daerah,  pejabat  perencanaan  dan  penganggaran,  kepala  pejabat  akun,  kepala departemen  profesional  (Pertanian,  Kesehatan,  pekerjaan,  penganggaran).  Berhasil atau  tidaknya  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  bergantung  pada  kompetensi profesional dan teknis dari para pejabat kunci tersebut. Sayangnya, ada harapan besar akan petugas yang berkualitas dan berpengalaman di bidang-bidang utama ini.
3. Non-partisipasi oleh staf manajemen
Penyusunan  anggaran  seringkali  dianggap  hanya  sebagai  tanggung  jawab  bendahara dan stafnya. Pejabat senior lainnya termasuk kepala daerah dan kepala SKPD hampir tidak  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  penyusunan  perkiraan  tahunan.  Hal  ini membuat  keseluruhan  latihan  kekurangan  masukan  pengambilan  keputusan  yang serius dari staf manajemen. Akibatnya, proses anggaran sering kali menjadi rutin dan hasilnya sering kali memperbarui perkiraan tahun sebelumnya.
4. Tidak adanya petugas perencanaan dan anggaran
Perencanaan  anggaran  adalah  bisnis  petugas  perencanaan  dan  anggaran.  Namun, terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki pejabat perencanaan dan  anggaran.  Sabrina  (2009)  mencatat  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  memiliki organisasi  perencanaan  dan  penganggaran  atau  unit  anggaran  khusus  yang bertanggung jawab untuk penelitian dan perencanaan anggaran. Hasil akhirnya adalah ketidakefektifan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
5. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan memorandum keuangan
Model memorandum  keuangan adalah  panduan  untuk  pekerjaan menyeluruh tentang penganggaran.  Tetapi  ternyata,  karena  panduannya  terperinci,  banyak  petugas  tidak mematuhinya, lebih memilih untuk melewati sebagian besar langkah.
6. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
Pemerintah  daerah  tidak  memiliki  perangkat  yang  layak  untuk  keterlibatan kepemimpinan  masyarakat  dalam  perumusan  anggaran  di  mana  para  pemimpin  ini dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  dan  mengatur  prioritas  masyarakat, mengembangkan strategi untuk implementasi penuh sumber daya lokal dan mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana dan pelaksanaan proyek.
7. Penundaan yang berlebihan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat bagian biasanya menunda pengiriman surat panggilan yang menjadi dasar  untuk  persiapan  perkiraan  proyek.  Jika  surat  edaran  tidak  datang  lebih  awal, pemerintah  daerah  akan  terkendala  karena  waktu  yang  mereka  miliki  sangat  sedikit untuk menyiapkan perkiraannya. Pada saat  waktu terlalu singkat, para pejabat hanya akan  membersihkan  perkiraan  tahun  sebelumnya  dan  mengirimkannya.  Ini bertentangan dengan semangat penganggaran. Selain hal-hal di  atas, penundaan juga dialami  saat  perkiraan  dikirim  ke  pemerintah  pusat.  Hal  ini  menyebabkan  banyak pemerintah  daerah  beroperasi  tanpa  anggaran.  Tentu  saja,  situasi  seperti  ini  tidak hanya  mendorong  terjadinya  fraud  tetapi  juga  menimbulkan  kecurangan  akuntansi (Mutiarin, 2012).
8. Strategi penganggaran item baris
Konstanta  serius  lainnya  dalam  penganggaran  pemerintah  daerah  adalah penganggaran  item  baris  di  mana  perkiraan,  yang  sangat  rinci  dibuat  secara  samar- samar  tanpa  menentukan  dalam  banyak  kasus  keluaran  pasti  yang  ingin  dicapai, seperti  jumlah  kilometer  jalan  yang  akan  dibangun  atau  dirawat  dengan  jumlah tersebut jumlah uang  yang dipilih, jumlah hektar lahan yang akan diolah dan jumlah blok kelas yang akan dibangun.
9. Pendekatan penganggaran incremental
Terkait  erat  dengan  penganggaran  item  merupakan  pendekatan  penganggaran inkremental  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  diadopsi.  Ini  merupakan kendala  serius  dalam  penganggaran  di  pemerintah  daerah  karena  merupakan perumusan  anggaran  pada  alokasi  suara  yang  tidak  rasional.  Dalam  penyusunan anggaran  tambahan,  pejabat  sebagai  masalah  kebijakan  dan  praktik,  hanya  membuat
persentase kenaikan tertentu dari angka tahun sebelumnya tanpa kriteria obyektif yang dapat  diukur.  Tidak  ada  dasar  rasional  untuk  sampai  pada  perkiraan  pendapatan  dan pengeluaran.  Lebih  sering  daripada  tidak,  ketika  komite  keuangan  dan  tujuan  umum mempertimbangkan  proposal  anggaran,  ia  tidak  menerapkan  kriteria  obyektif  untuk meningkatkan  atau  memangkas  proposal  pengeluaran  untuk  berbagai  departemen kecuali  dipandu  oleh  angka  anggaran  tahun-tahun  sebelumnya  dan  partikularistik tertentu,  seksi,  politik  dan  pertimbangan  subjektif  lainnya.  Efek  negatif  serius  dari anggaran  tambahan  adalah  sindrom  belanja  besar-besaran  di  akhir  tahun  fiskal. Dengan  praktik  ini,  para  pengawas  suara  dalam  dua  bulan  terakhir  tahun  keuangan dengan panik dan tergesa-gesa menghabiskan sisa suara mereka dengan cara apa pun, rasional  dan  irasional  untuk  mencegah  suara  atau  alokasi  dari  "jatuh"  seolah-olah kehidupan pemerintahan berakhir pada akhir tahun fiskal.
Menurut Thompson (1987) anggaran tambahan “cenderung mengarah pada kebijakan pengeluaran  pemerintah  yang  statis.  Faktanya,  praktik  item  baris  dan  penganggaran inkremental  cenderung  melanggengkan  status  quo,  mendorong  ketidakaktifan,  dan  dapat menyebabkan stagnasi. Terakhir, kurangnya data dan pencatatan yang tepat akibat buruknya pencacahan daerah dan sumber penghasil pendapatan. Pengambilan keputusan yang rasional bergantung  pada  data  yang  memadai  dan  andal.  Terlihat  bahwa  pemerintah  daerah  lemah dalam pencatatan, pengumpulan data dan dokumentasi yang tepat yang merupakan prasyarat penting untuk perumusan dan pelaksanaan anggaran yang efisien.

## Prospek Penganggaran di Pemerintah Daerah.
Prospek  penganggaran  di  pemerintah  daerah  bisa  sangat  cerah  jika  rekomendasi berikut ini dapat diikuti;
1. Semua  proyek  yang  direncanakan  untuk  dimasukkan  dalam  anggaran  harus  berada dalam sumber daya pemerintah daerah. Proyek tidak boleh dimulai jika sumber dana tidak pasti.
2. Perkiraan  tahunan  (anggaran)  adalah  tanggung  jawab  semua  pejabat  kunci  di pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  ini  bukan  tanggung  jawab  Bendahara  saja. Sebagai pelaksanaan perusahaan, hal itu harus ditanggapi dengan serius oleh mereka yang  berkepentingan.  Oleh  karena  itu,  waktu  eksekutif  harus  dialokasikan  untuk latihan.
3. Pelaku anggaran harus menyadari bahwa pengeluaran dana publik memerlukan biaya peluang.  Dalam  arti  tertentu,  membuat  pilihan  yang  bijaksana  untuk  memastikan
bahwa preferensi  masyarakat  yang penting tersedia, sementara kebutuhan yang tidak terlalu  mendesak  ditunda,  untuk  tindakan  di  masa  depan.  Dengan  kata  lain,  pejabat harus  peka  terhadap  lingkungan  khusus  Pemerintah  daerah  mereka,  dan  anggaran harus memadai untuk menanggapi kekhasan tersebut.
4. Pemerintah  pusat  harus  menyediakan  dana  bagi  Pemerintah  Lokal  secara  memadai dan tepat waktu. Jika dana tidak tersedia, penganggaran akan menjadi latihan teoritis belaka.
5. Pemerintah pusat di sisi lain harus merilis panggilan melingkar dalam waktu dan juga, menyetujui  anggaran dengan cepat. Dengan demikian,  pemerintah pusat  akan berada dalam posisi untuk memantau operasi di pemerintah daerah.
6. Ketika  perkiraan  tahunan  disetujui,  Pemerintah  pusat  harus  memastikan  bahwa Pemerintah  Daerah  mematuhinya  untuk  mencegah  ketidakdisiplinan  anggaran. Auditor  Internal  harus merupakan pejabat  dengan senioritas  yang memadai  sehingga mereka dapat membantu dalam menerapkan disiplin anggaran di pemerintah daerah.
7. Akhirnya,  pemerintah  daerah  harus  membentuk  unit  perencanaan  dan  penganggaran yang  dipimpin  oleh  pejabat  anggaran  dan  perencanaan  yang  berkualifikasi  baik  dan berpengalaman  yang  harus  diberi  tanggung  jawab  untuk  penelitian  dan  perumusan anggaran, studi proyek dan penilaian kinerja anggaran.

## D. KESIMPULAN
Keberhasilan  atau  kegagalan  organisasi  mana  pun  sangat  bergantung  pada  sistem penganggarannya.  Sumber  daya  keuangan  yang  memadai,  pengelolaan  dan  keekonomian yang  hati-hati  dalam  pemanfaatan  dana  yang  tersedia;  tersedianya  sejumlah  personel  yang berkualifikasi  baik,  kompeten  secara  teknis  dan  profesional,  berdedikasi  tinggi  dan bermotivasi  tinggi,  ketua  dan  anggota  dewan  yang  tercerahkan,  berpengalaman  dan berdedikasi tinggi, serta dukungan dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat diperlukan  untuk  perumusan  dan  pelaksanaan  anggaran  yang  efisien  di  pemerintah  daerah. tingkat.  Ketika  dewan  pemerintah  daerah  memulai  persiapan  anggarannya,  mereka disarankan  untuk  berhati-hati  dalam  penyusunan  dan  perumusan  anggaran,  serta  secara  taat mematuhi  ketentuan  anggaran  yang  telah  disetujui.  Masalah  yang  teridentifikasi  (kendala anggaran)  dan  rekomendasi  yang  dibuat  dalam  makalah  ini  harus  benar-benar  diperhatikan agar Pemerintah Daerah mencapai efektivitas dan efisiensi yang diinginkan dalam perumusan dan pelaksanaan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Due,  J.  F.,  &  Fredlaender,  A.  F.  (1967)  Government  Finance  Homewood  Richard  Dilrwin Inc.
Perez,  L.  F.  R.,  &  Robson,  K.  (1999).  Ritual  legitimation,  de-coupling  and  the  budgetary process: managing organizational hypocrisies in a multinational company. Management Accounting Research , 10 (4), 383-407.
Tuasikal,  A.  (2013).  Fenomenologis  Perencanaan  dan  Penganggaran  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 11 (2).
Miller, P., & O'Leary, T. (1997). Capital budgeting practices and complementarity relations in the transition to modern manufacture: a field-based analysis. Journal of Accounting Research , 35 (2), 257-271.
Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam  hubungannya  dengan  belanja  pemeliharaan  dan  sumber  pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah , 2 , 17-32.
Sabrina, A. N. (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Survey Pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karisidenan Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Esterberg, K. (2002) Qualitative methods in social research . Boston; McGraw Hill
Creswel,  J.  W.  (2010). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches . Los Angeles: University of Nebraska–Lincoln
Kluvers,  R.  (2001).  An  analysis  of  introducing  program  budgeting  in  local government. Public Budgeting & Finance , 21 (2), 29-45.
Franklin,  A.  L.,  &  Raadschelders,  J.  C.  (2003).  Ethics  in  Local  Government  Budgeting:  Is There  A  Gap  Between  Theory  and  Practice?. Public  Administration  Quarterly ,  456- 490.
Froot, K. A., & Stein, J. C. (1998). Risk management, capital budgeting, and capital structure policy  for  financial  institutions:  an  integrated  approach. Journal  of  financial economics , 47 (1), 55-82.
Mutiarin,  D.  (2012).  Dinamika  Kebijakan  Anggaran  Publik:  Konfigurasi  dan  Dampak Terhadap  Pembangunan  di  Daerah. Makalah  Disampaikan  Pada  Orasi  Ilmiah  di Universitas Tridharma Balikpapan .
Thompson, J. A. (1987). Agency requests, gubernatorial support, and budget success in state legislatures revisited. The Journal of Politics , 49 (3), 756-779.