## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5146/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Perkotaan Di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Kamsal Hamin 1 , St.K.Ohoiwutun 2 , Hendry Selanno 3
1,2,3 Universitas Pattimura Ambon Article Info Abstract Received : 11 May 2023 Publish : 04 July 2023 This study aims to analyze (1) the implementation of policies for handling urban poverty in Nusaniwe District, Ambon City, (2) the effectiveness of implementing policies for handling urban  poverty  in  Nusaniwe  District,  Ambon  City,  (3)  factors  that  influence  the implementation of policies for handling urban poverty in Nusaniwe District, Ambon City and (4) strategies for handling urban poverty in Nusaniwe District, Ambon City. Data were analyzed  using  qualitative  analysis.  The  results  of  the  study  concluded  that  (1)  Poverty management policies in Ambon City have been elaborated through various work programs and  are  made  based  on  the  needs  of  target  households  and  their  implementation  is  in accordance  with  the  main  tasks  and  functions  of  the  related  regional  apparatus organizations; (2) Policy implementation for handling poverty has not been maximized in terms  of  policy  accuracy,  implementation  accuracy,  target  accuracy,  environmental accuracy and process accuracy; (3) Factors that influence the implementation of policies for  handling  urban  poverty  are  policy  errors,  distribution  of  social  assistance  and  weak data accuracy and (4) Strategies for handling urban poverty in Ambon City are focused on political  will  and  institutional  dimensions,  both  dimensions  of  policy  content  and  third dimensions of the policy environment .
Keywords:
Policy Implementation,
Handling Urban Poverty
Info Artikel Abstract Diterima : 11 Mei 2023 Publis : 04 Juli 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  (1)  implementasi  kebijakan  penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, (2) efektivitas implementasi kebijakan  penanganan  kemiskinan  perkotaan  di  Kecamatan  Nusaniwe  Kota  Ambon,  (3) faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan  penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan Nusaniwe  Kota Ambon dan (4) strategi  penanganan kemiskinan perkotaan  di Kecamatan    Nusaniwe    Kota  Ambon.    Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan penanganan kemiskinan di Kota  Ambon  telah  dijabarkan  melalui  berbagai  program  kerja  dan    dibuat  berdasarkan kebutuhan  rumah  tangga  sasaran  dan  implementasinya  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi organisasi perangkat daerah yang terkait; (2) Implementasi Kebijakan penanganan kemiskinan belum maksimal aspek ketepatan  kebijakan,  ketepatan  pelaksana, ketepatan target,  ketepatan    lingkungan  dan    ketepatan    proses  ;  (3)  Faktor    yang  mempengaruhi implementasi kebijakan  penanganan kemiskinan perkotaan   adalah kekeliruan kebijakan, penyaluran  bantuan  sosial  dan  lemahnya  akurasi  data  dan  (4)  Strategi    penanganan kemiskinan  perkotaan    di          Kota  Ambon  dititkberatkan  pada  dimensi political  will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan .. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Kamsal Hamin Universitas Pattimura Ambon Email: kamsalhamin@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  amanat  dari  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Negara  RI  1945  dan  penjelasan pasal  didalamnya, pemerintah juga telah melahirkan Undang Undang no.11 tahun 2009 tetang Kesejahteraan Sosial, dimana di dalam pasalnya khususnya pasal 19,20 khusus membahas tentang pengentasan  kemiskinan.  Tentu  ini  merupakan  hukum  dasar  untuk  implementasi  program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dan sudah semestinya pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten dan Kota melaksanakan secara maksimal karena sudah ada payung hukum negara
Banyak  faktor  kebijakan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menanggulangi  kemiskinan  yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain; konsep, pendekatan, strategi, rumusan, teknik, taktik,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dan  pelaksana  serta  keberfihakan  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Idealnya,  berbagai  faktor tersebut  harus  tercakup  dalam  satu  dokumen  lengkap,  sehingga  mampu  mengatasi  problem kemiskinan  secara  tepat  dan  komprehensif.  Jika  salah  satu  faktor  terbaikan,  maka  peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka lebar, yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai faktor pendukung kebijakan dalam penangulangan kemiskinan harus tepat dan efektif.
Secara  kelembagaan  upaya  untuk  mengatasi  penanggulangan  kemiskinan  masih  terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini relative masih tinggi.  Kota Ambon  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Provinsi  Maluku  yang  memiliki  penduduk  miskin. Berdasarkan data BPS Kota Ambon  Tahun 2021, jumlah penduduk miskin kota Ambon 30.893 jiwa, sedangkan penduduk miskin baru 23.365 jiwa. Sehingga total penduduk miskin 52.258 atau 14,17 persen dari jumlah penduduk Kota Ambon. Penduduk miskin dan miskin baru tersebar di semua desa, negeri dan kelurahan di Kota Ambon, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1 Data Kemiskinan di Kota Ambon Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase (%) Sirimau 17.757 32,70 Nusaniwe 16.721 30,80 Teluk Ambon 8.466 15,60 Teluk Ambon Baguala 8.404 15,50 Leitimur Selatan 2.910 5,4

## Sumber : BPS Kota Ambon, 2021
Tabel  di  atas    menunjukkan  bahwa  Kecamatan  Nusaniwe  merupakan  wilayah  perkotaan dengan  jumlah  penduduk  miskin    tertinggi  kedua  di  Kota  Ambon.      Luas  wilayah  Kecamatan Nusaniwe tercatat 88,35 km², luas ini sudah disesuaikan dengan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 yang terbagi atas  8 (delapan) kelurahan dan 5 (lima) desa.  Meskipun pertumbuhan penduduk di kecamatan Nusaniwe adalah terendah dibandingkan empat kecamatan lain di Kota Ambon, namun jumlah penduduk miskinnya mencapai  30,80% dari total penduduk miskin yang ada di Kota Ambon.  Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial Kota Ambon berupaya mengimplementasikan kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH),  Progam sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).  Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini perlu diukur tingkat efektifitasnya agar implementasi di masa yang akan datang dapat memenuhi target dari berbagai aspek.
Kajian  tentang  kemiskinan  di  Kota  Ambon  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Soegijono  (2014)  melaporkan  bahwa  salah  satu  target  keberhasilan  program  kerja  Pemerintah Kota  Ambon  adalah  mengurangi  angka  kemiskinan.  Target  pengurangan  angka  kemiskinan masyarakat,  merupakan  program  kerja  besar,  yang  membutuhkan  kerja  keras  dari  pemerintah kota, yang didukung oleh masyarakat. Termasuk pihak ketiga seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi  dan  kelompok  kepentingan  lainnya.  Pada  posisi  ini  sinergisitas  antar  institusi  sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Karena itu, ketika pemerintah kota dengan serius ingin mengurangi  angka  kemiskinan  di  masyarakat,  maka  salah  satu  pilihan  untuk  memperbaiki kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dengan membuat proses evaluasi secara berkelanjutan. Atas  dasar  itu,  Pemerintah  Kota  Ambon,  telah  berupaya  melahirkan  kegiatan  untuk  mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Namun, bukan berarti bahwa kegiatan tersebut telah berjalan sesuai  dengan  harapan,  masih  diperlukan  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  terus  terus memperbaiki mekanismenya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Demikian pula dilaporkan oleh  Tahitu  Lawalata (2017)  bahwa banyaknya program yang didaratkan  bagi  warga  miskin  di  Kota  Ambon,  ternyata  tidak  secara  signifikan  mempengaruhi menurunnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan karena target penurunan jumlah warga miskin yang  dilakukan  pemerintah  kota  bersumber  dari  cara  pemahaman  dan  penanggulangan kemiskinan yang diartikan sebagai kondisi ekonomi semata.
Salah  satu  bagian  penting  dari  rangkaian  kebijakan  publik  adalah  implementasi  atau pelaksanaan  kebijakan  publik.  Tujuan  kebijakan  publik  akan  tercapai  utamanya  dari  adanya implementasi.  Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Akib (2013), dapat dikaji  berdasarkan  proses  implementasi  (perspektif  proses)  dan  hasil  yang  dicapai  (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem- bawa dampak seperti  yang diinginkan. Suatu program  mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain,  implementasi  kebijakan  dapat  dianggap  berhasil  ketika  telah  nampak  konsistensi  antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.
Untuk  mengukur  efektivitas  implementasi  kebijakan  dimulai  dari  memahami  apa  yang dimaksud dengan implementasi kebijakan. Sebagai bagian dari kebijakan publik, implementasi kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya. Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik  ada  dua  langkah  pilihan  yaitu  secara  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau turunan  kebijakan  publik  tersebut.  Apapun  pilihannya  semua  tergantung  pada  model implementasi kebijakan yang dianut oleh suatu pemerintahan Negara.
Seperti  di  Indonesia  menganut  model  continentalist  dimana  setiap  kebijakan  publik  yang dibuat  selalu  memerlukan  kebijakan  publik  penjelas  yang  sering  disebut  sebagai  peraturan pelaksanaan.  Rangkaian  implementasi  kebijakannya  berjenjang  mulai  dari  kebijakan  publik, kebijakan publik penjelas, program, proyek, sampai pada kegiatan. Untuk itu ada berbagai model implementasi  kebijakan  yang  dapat  dipakai  sesuai  dengan  kondisi  masalah  yang  dihadapi. Berbagai  model implementasi  kebijakan mulai  dari yang bersifat  top  –  down, bottom  – upper, sampai pada yang kombinasi, dipilih berdasarkan kesesuaian implementasi dengan kebijakannya. Karena setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berbeda. Yang terpenting adalah bahwa implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan  itu  sendiri.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.  Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan  apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.  Secara  dekat  berhubungan  dengan  rasionalitas  teknis,  selalu  diukur  dari  unit  produk atau  layanan  atau  nilai  moneternya”.  Apabila  setelah  pelaksanaan  kegiatan  kebijakan  publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kegiatan  kebijakan  tersebut  telah  gagal,  tetapi  adakalanya suatu  kebijakan  publik  hasilnya  tidak  langsung  efektif  dalam  jangka  pendek,  akan  tetapi  baru tercapai  setelah  melalui  proses  tertentu.    Larantika  (2017)  menyatakan  bahwa  efektivitas merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan,  semakin  besar  kontribusi  output  terhadap pencapaian  tujuan  maka  semakin  efektif  organisasi,  program  atau  kegiatan.    Pengukuran efektivitas implementasi penanganan kemiskinan ini menggunakan indikator yang dikembangkan oleh    Larantika  (2017)  yakni  ketepatan  kebijakan,  ketepatan  pelaksana,  ketepatan  target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan    kualitatif.  Pendekatan  ini digunakan  karena  peneliti  bermaksud  memperoleh  gambaran  yang  mendalam  tentang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
implementasi  kebijakan  penanganan  kemiskinan  perkotaan  di  Kecamatan  Nusaniwe    Kota Ambon. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja terekspresi secara eksplisit tetapi juga makna  yang  ada  pada  ekspresi  itu.  Begitu  pula  apa  yang  ada  pada  pemikiran  atau  pandangan respoden.  Dengan  demikian  peneliti  akan  bisa  memperoleh  penjelasan  dan  pengertian  yang mendalam  dan  menyeluruh  tentang  fenomena  sosial  serta  dapat  memberikan  deskripsi  yang sifatnya holistik (utuh).
Informan penelitian ini adalah  aparat Dinas Sosial Kota Ambon yang memahami tentang kebijakan penanganan kemiskinan melalui program beberapa program penanganan kemiskinan seperti  Program Keluarga Harapan (PKH),  Progam sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Selain  itu,  penulis  melakukan  wawancara  mendalam  ( dept interview )  dengan  informan  kunci  yakni  pendamping  kecamatan  Nusaniwe.  peneliti menggunakan  model  analisis  interaktif  dari  Miles    Huberman  (2007),  dalam  penelitian  ini, dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yakni  hasil wawancara,  pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen  dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan tentang strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan perkotaan di Kecamatan  Nusaniwe Kota Ambon, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan  yang hingga saat ini masih dinilai belum berjalan dengan efektif. Strategi penanganan  kemiskinan  ini  didesain  berdasarkan  perspektif  teoritik  dengan  skala  prioritas. Berdasarkan hasil skala prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Ambon  dalam menetapkan  strategi  implementasi  kebijakan  penanganan  kemiskinan  dapat  didesain  menurut urutan  langkah  sebagai  berikut  :  pertama  dimensi  political  will  dan  kelembagaan  dengan  nilai prioritas pertama. Prioritas kedua, yakni dimensi isi kebijakan. Sedangkan dimensi yang terakhir yang  harus  dilakukan  dan  mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  Kota  Ambon  adalah  Dimensi Lingkungan Kebijakan.  Berdasarkan hasil tersebut,  maka pola strategi implementasi  kebijakan penanganan  kemiskinan  di  Kota  Ambon,  berdasarkan  dimensi  implementasi  kebijakan,  secara komprehensif dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini :

## Gambar 1 Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan
Untuk mengefektifkan strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan, Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan action plan dengan mengacu kepada pola  strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan  dalam  menterjemahkan  implementasi  kebijakan  penanganan  kemiskinan,  sudah selayaknya  memperioritaskan  langkah-langkah  sebagai  berikut;  pertama  dimensi  political  will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Berdasarkan  hal  tersebut,  diperoleh  pola  strategi  implementasi  kebijakan  penanganan kemiskinan di Kota Ambon  berdasarkan indikator dari dimensi political will dan kelembagaan terlihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 2.

## Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Indikator Dimensi Political Will dan Kelembagaan
Berdasarkan  gambar  di  atas,  maka  untuk  mengefektifkan  implementasikan  kebijakan penanganan kemiskinan berdasarkan indikator political will dan kelembagaan, Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi implementasikan kebijakan penanganan kemiskinan sebagai berikut: pertama kemauan politik  walikota  Ambon.  Kedua,  adanya  kelembagaan  khusus  untuk  penanganan  kemiskinan, ketiga,  struktur  organisasi  yang  jelas  dan  efektif  dan  keempat,  sinergitas  diantara  seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan  hal  tersbut,  diperoleh  pola  strategi  implementasi  kebijakan  penanganan kemiskinan di Kota Ambon berdasarkan indikator dari dimensi isi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :

## Gambar 3. Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Perkotaan Berdasarkan Indikator Dimensi Isi Kebijakan
Berdasarkan gambar di atas, untuk mengefektifkan strategi penanganan kemiskinan di Kota Ambon berdasarkan indikator Dimensi isi kebijakan, Pemerintah Kota Ambon perlu melakukan langkah atau upaya dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan  sebagai  berikut:  pertama,  kepentingan  kelompok  sasaran  atau  target  groups  dalam memahami isi kebijakan penanganan kemiskinan. Kedua, jenis manfaat apa yang diterima oleh
Pemahaman isi kebijakan oleh kelompok sasaran Manfaat yang diterima Perubahan oleh pelaksana kebijakan Dukungan SDM memadai Implementat or dijelaskan secara rinci Ketepatan program Dukungan sumber anggaran memadai Dukungan sumber daya fasilitas memadai Dukungan sumber daya teknologi yang memadai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
target group atau sasaran dari implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Ketiga, perubahan yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  penangulangan  kemiskinan.  Keempat,  ketepatan program penanganan kemiskinan. Kelima, kebijakan penanganan kemiskinan telah menyebutkan implementatornya secara rinci.  Keenam  program  penanganan kemiskinan didukung  oleh SDM sumber daya manusia yang memadai. Ketujuh, program penanganan kemiskinan didukung oleh sumber  daya  anggaran  yang  memadai.  Kedelapan,  program  penanganan  kemiskinan  didukung oleh  sumber  daya  fasilitas  yang  memadai.  Kesembilan,  program  penanganan  kemiskinan didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai.
Pola  strategi  implementasi  kebijakan  penangulangan  kemiskinan  di  Kota  Ambon  yang didasarkan  basis  indikator  dari  dimensi  lingkungan  kebijakan.  Konstruksi  pola  strategi implementasi  kebijakan  penanganan  kemiskinan  di  Kota  Ambon  dapat  dilihat  pada  gambar  di bawah ini:

## Gambar 4. Pola Strategi Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Dimensi Lingkungan Kebijakan
Berdasarkan  gambar  di  atas,  untuk  mengefektifkan  implementasi  kebijakan  penanganan kemiskinan  di  Kota  Ambon  dilihat  dalam  perspektif  indikator  dimensi  lingkungan  kebijakan, Pemerintah  Kota  Ambon  perlu  melakukan  upaya  yang  serius  dan  komprehensif  dengan berpedoman pada pola strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan sebagai berikut: pertama, besarnya kekuatan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Kedua, besarnya kepentingan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan  kemiskinan.  Ketiga,  besarnya  strategi  para  aktor  yang  terlibat  implementasi kebijakan  penanganan  kemiskinan.  Keempat,  tingkat  kepatuhan  kelompok  sasaran  dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan, dan kelima, tingginya responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanganan kemiskinan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai  kebijakan  penanganan  kemiskinan perkotaan  di  Kecamatan  Nusaniwe  Kota  Ambon,  maka  disimpulkan  bahwa  (1)  faktor    yang mempengaruhi implementasi kebijakan  penanganan kemiskinan perkotaan   adalah kekeliruan kebijakan,  penyaluran  bantuan  sosial  dan  lemahnya  akurasi  data  dan  (2)  strategi    penanganan kemiskinan  perkotaan    di  Kota  Ambon  dititkberatkan  pada  dimensi political  will dan kelembagaan, kedua dimensi isi kebijakan dan ketiga dimensi lingkungan kebijakan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Ambon dan  pendamping kecamatan Nusaniwe atas kesediaan waktu selama pelaksanaan penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  A.  A.,    Pananrangi,  A.  (2021).  Pembelajaran  Dalam  Jaringan  Pada  Masa  Pandemik Covid. Meraja Jurnal , 4 (3), 37–52. Akib,  H.  (2013).  Implementasi  Kebijakan  Apa  Mengapa  dan  Bagaimana. Jurnal  Administrasi Publik UNM Makassar , 1 (1), 1–10.
Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan).
TheJournalish: Social and Government , 1 , 34–38. Retrieved from http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7
Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanganan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
Arief, S., Jumadi,  Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan  Anak  Jalanan  Untuk  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Kota  Makassar. Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global, Oktober 2016 , 423–436.
Arifin, S.,  Qoimah, D. N. (2021). Implementasi Kebijakan “Jogo Tonggo” Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Visoner , 13 (3), 531–540.
Astariyani, N. L. G.,  Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluation Of Regional Policy Arrangements In  The  Time  Of  The  Covid-19  Pandemic  In  Denpasar  City. Abdi  Insani , 8 (1),  65–71. Retrieved from http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376 Dharma,  B.  A.,  Sumartono,    Sarwono.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Penanganan Kemiskinan Melalui Kurmikro PT. BRI Unit Soekarno-Hatta Kota Malang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 43. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2071
Entjaurau, J. ., Sumampouw, I.,  Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. Jurnal Governance , 1 (2), 1–12.
Etih Henriyani. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , Vol. 1, pp. 1–10.
Igirisa, I. (2013). Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Manajemen , 17 (2), 201–213.
Khasanah,  N.,  Sukarno,  R.,  Yustira,  O.,  Fitriyani,  N.,  Intan  Pramesti,  T.,  Maolana,  H.,  … Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) , 02 (02), 30–35.
Kurniawan,  E.,  Ratna  Kusuma,  A.,    Idris,  A.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Program Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  Di Lokasi Sekulit Desa Munggu Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. Jurnal Administrative Reform , 3 (3), 374–385.
Larantika,  A.  A.  A.  D.  (2017).  Efektivitas  Kebijakan  Penanganan  Kemiskinan  di  Kabupaten Badung. SINTESA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 8 (2),  125–129.  Retrieved  from https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa
Liwiya, Y., Pangkey, M, S.,  Tampi , G, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Distrik Kuari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Marliya, M. (2013). Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Di Kota Palu. Katalogis , 1 (2), 77–86.
Munawir,  M.,  Madani,  M.,    Fatmawati,  F.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-FM Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng).
JPPM: Journal of Public … , 1 (2).
Retrieved from
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
https://core.ac.uk/download/pdf/327111111.pdf Noor,  M.  (2014).  Penanganan  Kemiskinan  diIndonesia  (Studi  Tentang  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). Serat Acitya , 3 (1), 130. Retrieved from http://www.jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/127
Oktaviani,  R.,    Fatmariza,  F.  (2018).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  dalam Pengentasan  Kemiskinan  di  Pesisir  Selatan. Journal  of  Civic  Education , 1 (2),  123–132. https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.208
Permana, A. C., Sasmito, C.,  Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 10 (2),  64–74.  Retrieved  from  e- jurnal.unisda.ac.id
Rani, N.,  Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid- 19 Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara , 4 (2), 8–15. Ratna,  E.,    Moedy,  S.  (2022).  Sinergi  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona  Pada  Masa Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  Di  Kelurahan  Delod Peken Kabupaten Tabanan Bali. Jurnal Cakrawarti , 04 (02), 1–8.
Roring, A. D., Mantiri, M. S.,  Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahann Dalam  Penanganan  Virus  Corona  (Covid  19)  di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan  Sinonsyang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 1–11.
Sasmito, C.,  Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 3 (2), 68. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74
Satibi, I.,  Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISPO) , 9 (2), 362–381. Soegijono, S. P. (2014). Pengentasan Kemiskinan di Aras Lokal. Jurnal Manajemen , 4 (1), 85– 101. Retrieved from http://www.elsevier.com/locate/scp
Sopah,  F.,  Kusumawati,  W.,    Wahyudi,  K.  E.  (2020).  Implementasi  Kebijaka  Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Syntax Idea. e ISSN : 2684-883X , 2 (6), 151–156.
Tahitu,  A.,    .  Lawalata,  C.  M.  .  (2017).  Kemiskinan  Perkotaan:  Strategi  Pemulung  Di  Kota Ambon. Sosio Informa , 3 (1), 40–48. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.388
Taufik,  M.,    Sugiarto,  I.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program  Pengentasan  Kemiskinan
Kabupaten Tegal. Diktum : Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 58–77. https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.72
Wulan,  Y.  C.,  Ati,  N.  U.,    Widodo,  R.  P.  (2019).  Implementasi  Kebijakana  Penanganan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) ( Studi Tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Jurnal Respon Publik , 13 (4), 104–109. Retrieved from http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3596