## KEBIJAKAN PEMBERATAN PEMIDANAAN PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

## Ari Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55151 Email: a.wibowo@uii.ac.id

## Abstrak
Keberadaan UU No. 23  Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. UU tersebut telah diubah untuk yang kedua kalinya melalui Perpu No. 1 Tahun 2016. Titik tekan dalam perubahan kedua ini adalah pemberatan pemidanaan  pada pelaku kekerasan seksual terhadap  anak  agar  memberikan  efek  jera  dan  mampu  mencegah  secara komprehensif  terjadinya  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  skunder,  dengan  pendekatan  yuridis normatif, kebijakan, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberatan  pidana  pokok  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016  mencerminkan  tujuan pemidanaan  berupa  teori  gabungan  yang  mengompromikan  antara  teori  relatif dengan teori retributif. Sementara kebijakan pemberatan pidana berupa kebiri kimia sebagai  sanksi  tindakan  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016  mencerminkan  tujuan pemidanaan  yang  bukan  sebagai  pembalasan  atau  penjeraan,  melainkan  sebagai rehabilitasi.
Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Teori Tujuan Pemidanaan

## Abstract
The  existence  of  Law  No.  23  of  2002  on  Child  Protection  is  part  of  the  state's commitment  to  protect  children.  The  Law  has  been  amended  for  the  second  time through  Perpu  No.  1  of  2016.  The  emphasis  in  this  second  amendment  is  to aggravate the punishment of offender of sexual violence against children to provide a  deterrent  effect  and  prevent  comprehensively  the  occurrence  of  sexual  violence against  children.  This  study  used  primary  and  secondary  legal  materials,  with normative-juridical, policy, and philosophical approaches. This study concluded that punishment  regulatin  policy  in  Perpu  No.  1  of  2016  reflects  the  purpose  of punishment  in  the  form  of  a  combined  theory  that  compromises  between  relative theory and retributive theory. While the policy of chemical chemistry regulation as a treatment reflects the purpose of punishment as rehabilitation.
Keywords:  Sexual  Violence  Against  Children,  The  Theory  of  Punishment Purposes

## A.   PENDAHULUAN 1.  Latar Belakang
Anak  memiliki  peran  strategis  terhadap  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan negara  di  masa  depan.  Ia  merupakan  generasi  yang  akan  meneruskan  cita-cita

## Kebijakan Pemberatan Pemidanaan………………………………….…               Ari Wibowo
perjuangan  bangsa,  sehingga  diperlukan  suatu  lingkungan  yang  kondusif  untuk tumbuh  kembangnya  baik  secara  fisik  maupun  mental.  Seringkali  dijumpai  adanya penyimpangan  sikap  dan  perilaku  anak  yang  tidak  dilepaskan  dari  pengaruh lingkungannya, baik keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.
Dalam  kenyataannya  perhatian  terhadap  anak  masih  kurang  maksimal,  baik dari  keluarga  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Padahal  anak  merupakan  pihak yang  rentan  terhadap  pengaruh  negatif  dari  lingkungan  di  sekitarnya  karena emosinya  masih  labil  dan  belum  sempurna  akalnya  dalam  membedakan  yang  baik dan  yang  buruk.    Selain  itu,  anak  juga  rentan  menjadi  korban  tindak  pidana  karena kondisi  fisiknya  yang  lebih  lemah  dibanding  orang  dewasa.  Atas  kondisi  tersebut wajar kiranya jika perhatian negara bahkan dunia sangat besar terhadap perlindungan anak.
Berbagai instrumen nasional dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap  anak.  Di  Indonesia  terdapat  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi yang mengatur adanya pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan  anak.  Pemberatan  tersebut  berupa  penambahan  pidana  hingga  1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidana normal. Pemberatan ini ditujukan untuk menjerakan  pelaku  eksploitasi  dan  dominasi  atau  pemaksaan  terhadap  anak-anak untuk terlibat dalam pornografi.
UU Pornografi melengkapi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang  sudah  ada  sebelumnya.  UU  Perlindungan  Anak  dibentuk  dalam  rangka memberikan  jaminan  atas  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan  terhadap  anak,  UU  No.  23  Tahun  2002 kemudian  diubah  dengan  UU  No.  35  Tahun  2014.  Salah  satu  aspek  penting  yang termuat  dalam  UU  35  Tahun  2014  adalah  penegasan  tentang  perlunya  pemberatan pemidanaan  bagi  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  untuk  memberikan  efek  jera. Selain  itu,  UU  35  Tahun  2014  juga  mendorong  adanya  langkah  konkrit  untuk memulihkan  kembali  fisik,  psikis,  dan  sosial  anak  korban  tindak  pidana  untuk mengantisipasi  anak  korban  agar  di  kemudian  hari  tidak  menjadi  pelaku  kejahatan seperti yang pernah  dialaminya.
Belum lama diubah, UU No. 23 Tahun 2002 kembali diubah dengan Perpu No. 1  Tahun  2016.  Titik  tekan  dalam  perubahan  kedua  ini  adalah  pemberatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar lebih memberikan efek  jera  dan  mampu  mencegah  secara  komprehensif  terjadinya  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Dalam  Penjelasan  Perpu  No.  1  Tahun  2016  secara  tegas  dinyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius ( serious crime ) karena  mengancam  dan  membahayakan  jiwa  anak,  merusak  kehidupan  pribadi  dan tumbuh  kembang  anak,  serta  mengganggu  rasa  kenyamanan,  ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dalam 3 (tiga)  tahun  terakhir  ini  angka  kekerasan  terhadap  anak  sangat  tinggi  dan  rata-rata setengahnya  berupa  kekerasan  seksual.  Pada  2014,  52  persen  dari  4.638  kasus kekerasan  terhadap  anak  merupakan  kekerasan  seksual.  Tahun  2015,  tercatat  dari 6.726  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  58  persennya  berupa  kekerasan  seksual. Adapun  dari  Januari  sampai  April  2016  terdapat  339  laporan  kasus  kekerasan
terhadap anak dan 48 persennya berupa kekerasan seksual. 1
Begitu  masifnya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  sehingga  diperlukan langkah  hukum  yang  luar  biasa  dalam  penanggulangannya,  salah  satunya  melalui pemberatan pemidanaan terhadap pelakunya. Secara umum Perpu No. 1 Tahun 2016 mengatur  2  (dua)  pemberatan  pemidanaan. Pertama ,  pemberatan  pidana  pokok dalam hal kekerasan seksual dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama- sama,  dilakukan  oleh  seseorang  yang  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana kekerasan seksual, dan beberapa bentuk kekerasan seksual lainnya.
Kedua ,  pemberatan  berupa  tindakan  kebiri  kimia  disertai  pemasangan  cip. Perumusan  tindakan  berupa  kebiri  kimia  ini  memunculkan  kontroversi.  Berbagai argumentasi penolakan terhadap kebiri, misalnya pidana kebiri hanya emosional dan tidak  akan  efektif  untuk  membuat  jera  pelakunya, 2 serta  melanggar  Hak  Asasi Manusia. 3 Sementara  argumentasi  yang  mendukung  pemberlakuan  kebiri  karena banyak  negara  yang  menerapkannya  untuk  meningkatkan  efektifitas  penjeraan terhadap pelaku kekerasan seksual.
Dari penjelasan di atas, pemberatan pemidanaan yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 perlu dikaji secara akademis berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang dikenal  dalam  khazanah  Ilmu  Hukum  Pidana.  Kajian  ini  diperlukan  karena pemberatan  pemidanaan  seharusnya  didasarkan  pada  justifikasi  teori  tertentu,  tidak bersifat  responsif-emosional  terhadap  fenomena  tindak  pidana  tertentu  yang dianggap luar biasa untuk segera ditanggulangi.

## 2.   Rumusan Masalah
a.  Bagaimanakah  kebijakan  umum  pemberatan  pemidaan  terhadap  pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?
b.  Bagaimanakah  pengaturan  kebijakan  kebiri  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak ?

## B.   PEMBAHASAN

## 1.   Kebijakan Umum Pemberatan Pemidanaan
Perubahan  yang  diatur  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016  ditekankan  pada pemberatan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan ini ditegaskan dalam konsiderans huruf b Perpu No. 1 Tahun 2016 bahwa kekerasan seksual terhadap anak sudah  semakin  meningkat  secara  signifikan  yang  mengancam  dan  membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa  kenyamanan,  ketentraman,  keamanan,  dan  ketertiban  masyarakat.  Selanjutnya dalam  konsiderans  huruf  c  dijelaskan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  belum  memberikan  efek  jera  dan  belum  mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Berdasarkan konsiderans Perpu sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa pemberatan pemidanaan dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 bertujuan memberikan efek jera  kepada  pelaku  kekerasan  terhadap  anak.  Kepentingan  yang  hendak  dilindungi dari  kebijakan  tersebut  menyangkut  2  (dua)  pihak,  yaitu  anak  dan  masyarakat. Terkait  dengan  anak,  kepentingan  yang  hendak  dilindungi  adalah  jiwa  anak,  serta
1 http://www.republika.co.id, diakses tanggal 15 Juni 2016
2 http://nasional.republika.co.id, diakses tanggal 21 Juni 2016
3 http://www.beritasatu.com, diakses tanggal 21 Juni 2016
kehidupan pribadi dan tumbuh kembangnya. Sementara dalam hubungannya dengan masyarakat  secara  umum,  kepentingan  yang  hendak  dilindungi  adalah  rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Kebijakan pemberatan pidana, khususnya pidana pokok, diatur dalam Pasal 81 ayat  (1)  sampai  ayat  (5)  ditujukan  dalam  hal  sebagai  berikut: Pertama , kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani  perlindungan  anak.  Pemberatan  ini  dilatarbelangi  bahwa  pihak-pihak tersebut  merupakan  orang-orang  terdekat  anak  sehingga  potensi  untuk  melakukan kekerasan  terhadap  anak  lebih  besar  dengan  memanfaatkan  kondisi  fisik  dan  psikis anak  yang  lebih  lemah.  Beberapa  tahun  terakhir  ini  banyak  kasus-kasus  kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  terdekat  anak,  sehingga  dibutuhkan proteksi  yang  lebih  besar  terhadap  anak  dari  potensi  kekerasan  seksual  yang dilakukan  oleh  orang-orang  terdekatnya.  Selain  orang-orang  terdekat  anak,  mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik karena ada  hubungan  keperdataan,  hubungan  kerja,  maupun  karena  profesinya  berkaitan dengan  perlindungan  terhadap  anak.  Dengan  demikian,  pemberatan  juga dimaksudkan  karena  adanya  unsur  pengingkaran  terhadap  kewajiban  yang  melekat pada diri seseorang.
Kedua, kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1  (satu) orang secara bersama-sama. Pemberatan ini ditujukan dalam kasus kekerasan seksual berupa delik penyertaan ( deelneming delicten ), yaitu ada 2 (dua) orang atau lebih yang mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana. 4 Karena bentuk pertanggungjawaban dalam  delik  ini  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016,  maka merujuk  kepada  aturan  umum  ( lex  generalis )  yang  diatur  dalam  Pasal  55  dan  56 KUHP.  Sebagaimana  diatur  dalam  kedua  pasal  tersebut,  ada  2  (dua)  pihak  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  delik  penyertaan,  yaitu  pembuat  delik  dan pembantu delik. 5 Pihak yang dapat dianggap sebagai pembuat delik meliputi  pelaku ( pleger ),  orang  yang  menyuruhlakukan  ( doenpleger ),  orang  yang  turut  serta ( medepleger ), dan orang yang menganjurkan ( uitlokker ). Sementara pembantu delik disebut medeplichtiger.
Jika melihat rumusan Pasal 81 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 2016 “...dilakukan oleh  lebih  dari  satu  orang  secara  bersama-sama”,  maka  pemberatan  pidana diberlakukan  terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kekerasan  seksual  secara penyertaan  baik  yang  berkualitas  sebagai  pembuat  delik  maupun  pembantu  delik. Ketentuan  pemberatan  pidana  semacam  ini  tidak  dikenal  dalam  KUHP,  sehingga merupakan  ketentuan  khusus  ( lex  spesialis ).  Meskipun  Pasal  103  KUHP memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap asas-asas yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP, namun tetap harus memperhatikan prinsip keadilan (proporsionalitas) dalam  pengaturannya.  Rumusan  yang  mempersamakan  pidana  bagi  pembantu  delik dengan  pembuat  delik  tentu  tidak  adil  karena  pembantu  delik  perannya  hanya membantu  pada  persiapan  tindak  pidana  atau  memainkan  peranan  selaku  bawahan,
4 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 174
5 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 295
sehingga  perbuatannya  agak  bersifat  skunder. 6 Sifat  pembantuan  juga  tidak  sangat menentukan  bagi  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Itulah  sebabnya  menurut  Pasal  57 ayat (1) KUHP pembantu delik diancam dengan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga). Dengan demikian, seharusnya ketentuan Pasal 81 ayat (3) Perpu No.
1 Tahun 2016 dikecualikan bagi pembantu delik.
Ketiga, kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  pernah  dipidana karena  melakukan  kekerasan  seksual  Pasal  76D.  Dalam  hal  ini  pemberatan  pidana ditujukan  pada  pelaku  delik  pengulangan  ( recidive  delicten). Dalam  Hukum  Pidana dikenal 3 (tiga) jenis delik pengulangan, yaitu general recidive (pengulangan umum), special recidive (pengulangan khusus), dan tussen stelsel recidive . 7 General recidive merupakan  perbuatan  pidana  yang  pelakunya  telah  dijatuhi  pidana  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  dan  setelah  selesai  menjalani pemidanaan,  belum  melampaui  5  (lima)  tahun  ia  melakukan  kejahatan  lagi  berupa kejahatan apapun. Sementara, disebut special residive jika kejahatan yang dilakukan sama  dengan  kejahatan  yang  dilakukan  sebelumnya.  Adapun  disebut tussen  stelsel recidive jika  kejahatan  yang  dilakukan  tidak  sama  persis  namun  masih  dalam  satu kualifikasi delik yang sama dengan kejahatan sebelumnya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pengulangan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) Perpu No. 1 Tahun 2016  adalah special  recidive karena  kejahatan  yang  dilakukan  harus  sama  dengan kejahatan  sebelumnya  yakni  kekerasan  seksual  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  76D UU Perlindungan Anak.
Keempat, kekerasan seksual yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang. Kelima, kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia. Pemberatan  keempat  dan  kelima  ini  didasarkan  pada  keseriusan  tindak  pidana dengan  melihat  pada  korbannya,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Dalam menentukan  bobot  pidana  memang  harus  diperhatikan  faktor-faktor  yang  dapat dijadikan  pertimbangan  memberatkan  dan  meringankan  pidana  dari  delik genus (delik  yang  menjadi  standar  pengancaman  pidana  dalam  keadaan  normal),  salah satunya adalah faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan korban. 8 Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (4) dan (5) Perpu No. 1 Tahun 2016, pembuat  undang-undang  beranggapan  bahwa  kekerasan  seksual  yang  menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, berarti lebih serius. Demikian juga jika korbannya sampai  mengalami  luka  fisik  yang  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Jika  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  81  Perpu  No.  1  Tahun  2016,  pemberatan pidana  pokok  pada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  dibagi  menjadi  2 (dua)  kategori. Kategori  pertama, pemberatan  berupa  penambahan  pidana  1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  normal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1). Dengan  penambahan  pidana  1/3  (sepertiga),  maka  pidana  maksimalnya  menjadi
6 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama, 2003, hlm. 324 dan 327
7 M.  Abdul  Kholiq  sebagaimana  dikutip  dalam  Mahrus  Ali, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 141-142
8 Mudzakkir  sebagaimana  dikutip  dalam  Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Politik  Hukum  Pidana:  Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 45
pidana  penjara  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  sekitar  Rp6.700.000.000,00  (enam miliar  tujuh  ratus  juta  rupiah). Kategori  kedua, pemberatan  berupa  pidana  mati, pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana  penjara  dalam  waktu  tertentu  paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pemberatan  pidana  dalam  Pasal  81  Perpu  No.  1  Tahun  2016  menggunakan perumusan pidana dengan sistem kumulatif. Sistem perumusan kumulatif merupakan sistem  perumusan  pidana  dengan  lebih  dari  2  (dua)  jenis  pidana  untuk  suatu  tindak pidana.  Ciri-ciri  dari  perumusaan  ini  adalah  penggunaan  kata  “dan”,  misalnya penjara  dan  denda. 9 Artinya,  pidana  penjara  dan  denda  harus  dijatuhkan  secara bersamaan, hakim tidak boleh memilih salah satu diantara keduanya. Perumusan ini menjadi  sangat  kaku  dan  tidak  memberikan  peluang  kepada  hakim  untuk  memilih jenis pidana yang sesuai pada setiap kasus. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81, hakim terikat untuk menjatuhkan pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  dan  kalau  ada pemberatan bisa melebihi ketentuan tersebut.
Perumusan  pidana  dengan  sistem  kumulatif  tersebut  kurang  tepat  karena pidana denda yang besar tidak cocok untuk semua kasus kekerasan seksual terhadap anak.  Pidana  denda  merupakan  salah  satu  jenis  pidana  finansial  yang  cocok diterapkan terhadap pelaku kejahatan ekonomi dengan ciri pokoknya memiliki motif mencari  keuntungan  finansial  sehingga  dalam  melakukan  kejahatan  selalu memperhitungkan  biaya  dan  keuntungan  ( cost  and  benefit ). 10 Menurut  teori penagkalan  ( detterence ),  pidana  yang  diancamkan  terhadap  pelaku  kejahatan  harus melebihi  keuntungan  yang  diharapkan  dari  kejahatan  tersebut  sehingga  dapat berfungsi  secara  efektif  sebagai  penangkal.  Oleh  karena  itu  harus  dihindari penghukuman  yang  biaya  marjinalnya  sama  dengan  manfaat  marjinal  yang diharapkan atau dihasilkan dari suatu kejahatan.
Selain  efektivitas,  teori  penangkalan  biasanya  menilai  aspek  efisiensi  dari hukuman  atas  kontribusinya  baik  sebagai  pencegahan  umum  ( general  prevention ) yang mengacu pada efek hukuman untuk mempengaruhi perilaku masyarakat secara umum,  maupun  untuk  pencegahan  khusus  ( special  prevention )  yang  mengacu  pada dampak  dari  hukuman  terhadap  perilaku  pelaku  sendiri. 11 Dengan  demikian,  untuk kekerasan seksual  yang motifnya bukan finansial, pidana denda tidak efektif karena pelakunya akan cenderung memilih pidana pengganti berupa kurungan dalam waktu tertentu  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  kalau  ada  pemberatan  bisa  sampai  8 (delapan)  bulan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  30  KUHP.  Sebaiknya  delik dirumuskan  menggunakan  sistem  kumulatif-alternatif  agar  hakim  dapat  memilih jenis pidana yang sesuai secara kasus per kasus.
Pemberatan  lain  yang  juga  terdapat  dalam  Pasal  81  Perpu  No.  1  Tahun  2016 adalah  penggunaan  ketentuan  pola  pengancaman  pidana  minimum  khusus  ( straf minima ),  yaitu  pidana  penjara  minimal  5  (lima)  tahun,  atau  kalau  ada  pemberatan tertentu  minimal  10  (sepuluh)  tahun.  Penggunaan  pola  pengancaman  pidana
9 Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Kriminologi,  dan  Viktimologi ,  Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 24
10 Munir  Fuady, Anatomi  Kejahatan  Kerah  Putih ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2004, hlm. 1-11
11 Dan M Kahan, “The Secret Ambition Of Deterrence”, Harvard Law Review , 1999
minimum khusus bertujuan untuk memperkuat efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana  dan  menghindari  disparitas  ( disparity  of  sentencing )  putusan  pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Penerapan pola pengancaman pidana minimum khusus dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016  menunjukkan  bahwa  kekerasan  seksual  terhadap anak  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  berat  ( serious  crime ),  sehingga  perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dipidana terlalu ringan.
Dari  penjelasan  di  atas,  baik  dari  konsiderans  maupun  jenis-jenis  pemberatan pidana  pokoknya,  Perpu  No.  1  Tahun  2016  terlihat  menggunakan  teori  tujuan pemidanaan  berupa  teori  relatif  yang  bertumpu  pada  tujuan  yang  hendak  dicapai dalam  penjatuhan  pidana,  yaitu  agar  menimbulkan  efek  pencegahan  sehingga  tidak terjadi  kejahatan  serupa  di  masa  yang  akan  datang  baik  terhadap  pelakunya  sendiri ( special  prevention )  maupun  masyarakat  luas  ( general  prevention ).  Tujuan  ini sebenarnya tidak tepat jika dikaitkan dengan pidana penjara karena di Indonesia telah dilakukan perubahan konsep pemenjaraan menjadi pemasyarakatan sejak tahun 1963 yang  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  orientasi  pemidanaan  dari  yang semula  sebagai  penjeraan  menjadi  pembinaan  sebagai  upaya  perbaikan  narapidana. Sebagai  konsekuensinya,  istilah  Rumah  Penjara  yang  dulu  digunakan  di  Indonesia diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Dengan  penggunaan  konsep  pemasyarakat  tersebut,  seharusnya  orientasi pemenjaraan  bukan  untuk  menimbulkan  efek  penjeraan  melainkan  sebagai  prevensi khusus  yang  bertujuan  memperbaiki  pelaku  agar  kembali  hidup  normal  dalam masyarakat.  Dengan  demikian,  ancaman  pidana  penjara  selama  apapun  dan dirumuskan  dengan  pola  pengancaman  pidana  minimum  khusus,  konsepnya  tetap bukan sebagai alat penjeraan melainkan sebagai pembinaan untuk memasyarakatkan kembali narapidana.
Meskipun  mrnggunakan  teori  relatif,  Perpu  No.  1  Tahun  2016  tidak  berarti meninggalkan sama sekali teori retributif (pembalasan). Penerapan pidana mati untuk kejahatan seksual  tertentu, khususnya  yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang,  mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  pelakunya  masih memungkinkan untuk dijatuhi pidana mati. Hal ini menunjukkan digunakannya teori retributif  meskipun  di  dalamnya  juga  mengandung  tujuan  prevensi  umum  karena pidana  mati  bukan  hanya  sebagai  suatu  pembalasan  namun  juga  di  dalamnya  ada tujuan  untuk  memberikan  penjeraan  kepada  masyarakat  agar  tidak  melakukan tindakan serupa.

## 2. Kebijakan Pengaturan Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Pengebirian bagi pelaku kekerasan seksual bukan merupakan jenis sanksi baru dalam  hukum  pidana,  namun  sepanjang  sejarah  sudah  banyak  dipraktikkan  oleh negara-negara  di  dunia,  dan  masih  banyak  digunakan  sampai  akhir  Perang  Dunia Kedua. Saat itu bentuknya berupa kebiri melalui bedah ( surgical castration ). Kebiri sudah dijadikan pidana di Mesir kuno untuk pelaku perzinahan, kemudian diterapkan di  Eropa  Barat  pada  abad  ke-12  untuk  pelaku  pemerkosaan,  dan  diterapkan  di
Perancis pada abad ke-13 untuk pelaku homoseksual. 12
Karena  prosedurnya  yang  dianggap  rumit,  maka  banyak  Negara-negara  yang tidak  lagi  menerapkan  kebiri.  Baru  pada  1970-an,  mulai  dikembangkan  obat  yang dapat mengurangi jumlah hormon testosteron pada pria atau yang kemudian dikenal dengan  kebiri  kimia  ( chemical  castration). Swedia,  Jerman,  dan  Denmark merupakan  Negara  yang  pertama  kali  menggunakan  kebiri  kimia  sebagai  alternatif kebiri bedah, namun bukan sebagai bentuk pidana melainkan pengobatan sukarela. 13
Di  beberapa  negara,  kebiri  kimia  telah  diterapkan  untuk  kekerasan  seksual khususnya  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa.  California  merupakan  negara  bagian Amerika  Serikat  yang  pertama  kali  menerapkan  kebiri  kimia.  Kebiri  dijadikan sebagai cara baru untuk menaggulangi pengulangan tindak pidana kekerasan seksual yang saat itu sering terjadi. Cara yang dilakukan adalah dengan menyuntikkan cairan kimia  setiap  minggu  untuk  mengurangi  hormon  testosteron. 14 Perancis  pada  tahun 2005  dan  Inggris  pada  tahun  2007  telah  memperkenalkan  undang-undang  kebiri kimia.  Di  kedua  negara  tersebut  kebiri  kimia  bukan  kewajiban  namun  bersifat sukarela. 15
Indonesia  sendiri  baru  mengakomodasi  kebiri  dalam  hukum  pidana  melalui Perpu No. 1 Tahun 2016. Dalam konsiderans Perpu No. 1 Tahun 2016 terlihat bahwa jenis  sanksi  ini  diterapkan  sebagai  respons  atas  maraknya  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak di Indonesia khususnya yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ancaman  pidana  penjara  yang  tinggi  ternyata  belum  membuat  berkurangnya  minat seseorang untuk tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anak, bahkan menurut beberapa  data  termasuk  dari  Komnas  PA  dalam  5  (lima)  tahun  terakhir  cenderung meningkat.
Untuk  melihat  efektifitas  dari  suatu  sanksi  dalam  hukum  pidana,  beberapa masukan yang bisa dijadikan pedoman antara lain: 16
1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian.
3. Masukan dari pengkajian dalam pertemuan/ kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai hukum pidana asing.
Terkait dengan efektifitas kebiri dalam mengurangi kekerasan seksual, pernah dilakukan  penelitian  di  Eropa  dengan  memperbandingkan  sebelum  dan  setelah implementasi kebiri. Sebagai contoh, pada periode antara 1934 dan 1944, di Jerman sebanyak  1.036  pelaku  kekerasan  seksual  dikebiri.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan
12 Voislav Stojanovski, “Surgical Castration of Sex Offenders and its Legality: The Case of the Czech  Republic”, PrF  D-TPV4  Theoretical  Legal  Sciences ,  Czech  Republic:  Doctoral  Degree Program, Department of Criminal Law VI, Universitas Masarykiana Brunensis, hlm. 4
13 Debra Wilson, “The Legal Implications of Chemical Castration of Sex Offenders in Criminal Law”, Paper  presented  at  62nd  Annual  Australasian  Law  Teachers  Association  (ALTA)  Conference on Law and Public Policy: Taming the Unruly Horse? Perth: University of Western Australia, 23rd – 26th September 2007, hlm. 2
14 Lisa  Keesling,  “Practicing  Medicine  Without  a  License:  Legislative  Attempts  to  Mandate Chemical Castration For Repeat Sex Offenders”, The John Marshall Law Review , 1999, hlm. 382
15 Ibid., hlm. 3
16 M.  Sholehuddin  sebagaimana  dikutip  dalam  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah, Op.Cit., hlm. 46
oleh  Langelüddecke menunjukkan hanya 2,3 persen pelaku  yang dikebiri  kemudian menjadi  residivis.  Sementara  sebelum  diberlakukan  kebiri,  tingkat  residivisme pelaku  kekerasan  seksual  mencapai  39,1  persen.  Hal  serupa  pernah  diteliti  di  Swis oleh Cornu. Dari 127 pelaku kekerasan seksual yang diteliti, kelompok yang dikebiri memiliki  tingkat  residivisme  7,44  persen,  dan  yang  tidak  dikebiri  memiliki  tingkat residivisme  78,86  persen. 17 Penelitian  yang  dilakukan  di  beberapa  negara  lain  juga menunjukkan hasil serupa.
Dari  sejumlah  penelitian  yang  dilakukan  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat, disimpulkan  bahwa  tingkat  pengulangan  kekerasan  seksual  setelah  pengebirian sangat  rendah,  yaitu  hanya  berkisar  antara  0  dan  10  persen.  Teori  yang  mendasari penelitian  ini  adalah  bahwa  penghapusan  hormon  testosteron  (kebiri  kimia) menyebabkan  penurunan  yang  signifikan  terhadap  penyimpangan  seksual,  sehingga dapat  meminimalisir  kekerasan  seksual  di  masyarakat. 18 Hasil  penelitian  ini  dapat digunakan  oleh  Indonesia  dalam  pemberlakuan  kebiri  kimia  pada  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak.
Pengaturan kebiri terdapat di Pasal 81 ayat (7)  Perpu No. 1 Tahun 2016  yang diberlakukan tidak untuk semua kekerasan seksual,  namun  untuk  kekerasan seksual dengan kategori  tertentu,  yaitu: Pertama, kekerasan seksual  yang pelakunya  pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual ( recidive delicten) . Kedua, kekerasan seksual  yang  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Ketentuan  semacam  ini  sebelumnya  telah  diterapkan  di  beberapa  negara, meskipun  tidak  sama  persis.  Sebagai  contoh,  California  menerapkan  kebiri  kimia hanya  untuk  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  sudah  menjadi residivis saja. Kebiri kimia terhadap residivis dijadikan sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat.  Jangka  waktu  penyuntikan  kebiri  tidak  dibatasi  oleh  undang-undang  dan bisa  terus  diberikan  apabila  negara  menganggap  perlu.  Di  Montana  juga  diterapkan untuk residivis namun dapat pula diterapkan untuk pelaku pertama apabila kejahatan seksual yang dilakukan dinilai sangat keji. 19
Makedonia  memberlakukan  kebiri  kimia  untuk  semua  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak namun bersifat sukarela dan sifatnya dapat mengurangi pidana penjara,  sedangkan  untuk residivis kebiri  kimia  bersifat  wajib. 20 Di  Polandia  dan Republik  Moldova,  kebiri  kimia  diwajibkan  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak di bawah usia 15 tahun. Saat ini sebagian besar negara menggunakan cara  kebiri  kimia,  termasuk  Indonesia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  ayat (7) Perpu No. 1 Tahun  2016. Meskipun demikian, masih ada negara di  Eropa  yang masih  menggunakan  cara  kebiri  bedah,  misalnya  Jerman.  Menurut  KUHP  Jerman, dalam  rangka  pengebirian  bedah,  beberapa  persyaratan  harus  dipenuhi  terlebih
17 Voislav Stojanovski, Loc.Cit.
18 Weinberger, Linda E, et.al, (2005). “The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk  Among  Sexually  Violent  Predatory  Offenders”, The  Journal  of  the  American  Academy  of Psychiatry and the Law , Volume 33, Number 1, 2005
19 Lisa Keesling, Op.Cit., hlm. 383
20 Aleksandra  Deanoska  Trendafilova  and  Andrej  Bozhinovski,  “Chemical  Castration  –The New Security Measure in the Macedonian Criminal Legislation”, International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) , Vol. 3, Issue 10, Oct 2015, hlm. 43
dahulu,  seperti  persetujuan  tertulis  dari  pelaku  yang  akan  dikebiri,  rekomendasi tertulis  dari  tim  medis,  batas  usia  pelaku  harus  di  atas  25  tahun,  dan  tidak menyebabkan gangguan kesehatan fisik atau mental. Potugal memberlakukan  kebiri kimia secara sukarela yang disertai dengan rehabiltasi fisik dan mental. 21
Perpu  No.  1  Tahun  2016  menentukan  bahwa  kebiri  bukan  sebagai  pidana ( straf/punishment ) tetapi  sebagai  tindakan  ( maatregel/treatment ). Dengan  demikian, Perpu  No.  1  Tahun  2016  menggunakan double  track  system ,  yaitu  cara memperlakukan  penjahat  dengan  cara  “pidana”  dan  “tindakan”  yang  diposisikan dalam kedudukan seimbang. Di Amerika pernah terjadi perdebatan akademis apakah kebiri  kimia  lebih  tepat  dijadikan  sebagai  tindakan  atau  pidana.  Ada  yang berpendapat lebih tepat dijadikan sebagai tindakan, bukan pidana, dengan syarat: 22.
1. Harus ada aspek terapeutik;
2. Harus diakui dan diterima dalam praktik medis;
3. Harus menjadi bagian dari program psikoterapi berkelanjutan; dan
4. Jangan sampai ada efek samping yang berat.
Sementara sebagian yang lain beranggapan lebih tepat dijadikan sebagai pidana karena kekejian perbuatan  yang dilakukan pelaku. 23 Penentuan kebiri kimia sebagai tindakan  atau  pidana  tentu  memiliki  konsekuensi  yang  berbeda.  Jika  diposisikan sebagai  pidana, maka kebiri  kimia merupakan bentuk  penderitaan sekaligus sebagai pernyataan  pencelaan  bagi  pelaku.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Alf  Ross bahwa  konsepsi  pidana  bertolak  dari  2  (dua)  syarat  atau  tujuan,  yaitu  pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan, dan pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. 24
Kedua  syarat  yang  dikemukakan  oleh  Alf  Ross  tersebut  dimaksudkan  untuk membedakan  antara  pidana  dengan  tindakan.  Menurutnya,  tidak  dapat  dipandang sebagai pidana hal-hal sebagai berikut:
1. Tindakan-tindakan  yang  bertujuan  mengenakan  penderitaan  tetapi  tidak merupakan  pernyataan  pencelaan,  misalnya  pemberian “electric  shock” pada binatang  dalam  suatu  penelitian  agar  tingkah  lakunya  dapat  diamati  atau dikontrol.
2. Tindakan-tindakan  yang  merupakan  pernyataan  pencelaan  tetapi  tidak dimaksudkan  untuk  mengenakan  penderitaan,  misalnya  teguran,  peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat.
3. Tindakan-tindakan  yang  di  samping  tidak  dimaksudkan  untuk  mengenakan penderitaan,  juga  tidak  merupakan  pernyataan  pencelaan,  misalnya  tindakan dokter gigi yang mencabut gigi pasien.
Jika  dipotret  menggunakan  teori  pemidanaan,  sesungguhnya  ada  perbedaan filosofis  antara  menjadikan  kebiri  sebagai  pidana  dengan  tindakan.  Jika  sebagai pidana,  berarti  kebiri  diposisikan  sebagai  pembalasan  atas  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Jenis  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  seks,  ancamannya  adalah
21 Ibid., hlm. 46
22 Debra Wilson, Op.Cit., hlm. 11
23 Ibid.
24 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni, hlm. 46
pidana  yang  bersifat  seksual  pula  sebagai  pembalasan  yang  dianggap  setimpal.  Hal ini mencerminkan prinsip proporsionalitas atau keadilan retributif. Di sisi lain, kebiri juga diharapkan dapat menjadi alat pencegah kekerasan seksual terhadap anak, baik berupa  efek  penjeraan  terhadap  diri  pelaku  (prevensi  khusus),  maupun  masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan serupa (prevensi umum).
Karena  Indonesia  menentukan  kibiri  sebagai  tindakan,  maka  kebiri  tidak ditujukan  sebagai  pembalasan  atau  penjeraan,  melainkan  sebagai  rehabilitasi  atau pemulihan  kondisi  pelaku  kejahatan  agar  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  serupa  di masa yang akan datang. Tujuan rehabilitasi merupakan bagian dari teori relatif yang mengajarkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat dibenarkan jika semata-mata dapat  memberikan  manfaat  bagi  hak  warga  Negara.  Sanksi  dalam  hukum  pidana yang  sifatnya  menderitakan  pelakunya  dapat  dibenarkan  sejauh  diperlukan  untuk mencegah  penderitaan  atau  kerugian  yang  lebih  besar.  Hanya  saja,  perlu  juga ditekankan  perumusan  sanksi  yang  juga  ditujukan  untuk  memberikan  kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan merubah perilakunya. Disinilah sanksi berfungsi sebagai  rehabilitasi. 25 Tujuan  semacam  ini  seringkali  juga  disebut  utilitarian  karena merupakan  turunan  dari  filsafat  moral  politik  utilitarian  atau consequentialist yang memberikan  justifikasi  terhadap  pemidanaan  untuk  tujuan  mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Teori ini juga  sering  kali  disebut reductivist karena  tujuan  pemidanaan  juga  dianggap  untuk mengurangi kejahatan. 26
Berdasarkan  proses  eksistensi reform (pembinaan)  dari  suatu  pemidanaan, tujuan pembinaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua). Proses pertama, pembinaan lahir dari  kesakitan  atau  penderitaan  sebagai  akibat  dari  pemidanaan  itu  sendiri. Sedangkan  proses  kedua,  pembinaan  lahir  bersamaan  dengan  adanya  pidana  itu sendiri.  Proses  kedua  ini  sejalan  dengan  perkembangan  perubahan  pemikiran masyarakat  yang  lebih  mempersoalkan  dan  memperhatikan  masalah  bagaimana mencegah  eksistensi  penjahat  dibandingkan  dengan  masalah  kejahatan. 27 Sebagai proses  rehabilitasi,  Perpu  No.  1  Tahun  2016  menentukan  bahwa  kebiri  harus dibarengi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik (cip) di bawah pengawasan secara  berkala  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Rehabilitasi ini penting karena banyak pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  menderita  kelainan  seksual.  Selain  itu,  anak yang  pernah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  memiliki  kecenderungan  untuk menjadi  pelaku.  Sebagai  contoh,  Emon,  terpidana  kasus  sodomi  terhadap  39  anak yang mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual saat masih anak-anak.
Hal  penting  yang perlu  diatur  lebih  lanjut  melalui  peraturan  pelaksana  Perpu No. 1 Tahun 2016 adalah jenis cairan kimia yang akan digunakan untuk melakukan kebiri.  Cairan  tersebut  hendaknya  dipilih  jenis  yang  aman  dan  tidak  menimbulkan efek  samping  berbahaya  karena  terkadang  efek  samping  cairan  kebiri  kimia  bisa menjadi  kriminogen.  Sebagai  contoh,  California  menggunakan  injeksi  cairan  kimia berupa  Depo-Provera  dalam  melakukan  kebiri  terhadap  penjahat  seksual.  Dalam  7
25 Andrea  Ata  Ujan, Filsafat  Hukum:  Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan ,  Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 11
26 Barbara  A.  Hudson, Understanding  Justice:  An  Introduction  to  Ideas,  Perspectives  and Controversies in Modern Penal Theory, Philadelphia: Open University Press, 1996, hlm. 5.
27 Ibid., hlm. 85

## Kebijakan Pemberatan Pemidanaan………………………………….…               Ari Wibowo
(tujuh) sampai 10 hari setelah injeksi dihentikan, produksi testosteron akan kembali meningkat yang berakibat meningkatnya kembali dorongan dan fantasi seks. Dengan demikian, Depo-Provera saja tidak akan efektif untuk mengobati pelaku seks, namun harus dikombinasikan dengan psikoterapi. 28
Tidak ada studi yang dapat menjelaskan bahwa Depo-Provera cocok digunakan untuk semua jenis pelaku seks, misalnya paraphiliacs . Paraphiliacs adalah salah satu jenis  pelaku  seks  yang  didorong  oleh  keharusan  untuk  mewujudkan  fantasi  seksual tertentu.  Karena  banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  seksualnya, diagnosis terhadap paraphiliacs harus dilakukan secara konprehensif, yaitu meliputi kondisi  afektif,  kognitif,  dan  psikomotoriknya. 29 Penggunaan  Depo-Provera  justru dapat menimbulkan efek samping berupa bertambahnya berat badan, berganti panas dan  dingin  pada  badan  secara  sekejap,  mimpi  buruk,  kelelahan,  kram  kaki,  mual, sakit  kepala,  dan  depresi.  Depo-Provera  dapat  juga  memperburuk  epilepsi,  asma, disfungsi jantung dan disfungsi ginjal. 30

## C.   SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai  berikut: Pertama, kebijakan  pemberatan  pidana  pokok  dalam  Perpu  No.  1 Tahun  2016  mencerminkan  tujuan  pemidanaan  berupa  teori  gabungan  yang mengompromikan  teori  relatif  dengan  teori  retributif.  Penggunaan  teori  relatif terlihat dari pemberatan pidana penjara untuk jenis kekerasan seksual tertentu, seperti penyertaan,  pengulangan , dan  dilakukan  oleh  orang-orang  dekat  korban,  agar pembinaan  terhadap  pelaku  di  Lembaga  Pemasyarakatan  lebih  panjang  sehingga lebih  siap  untuk  dire-sosialisasi.  Sementara  penggunaan  teori  retributif  terlihat  dari diakomodasinya  pidana  mati  sebagai  pemberatan  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap korban.
Kedua, kebijakan  pemberatan  pidana  berupa  kebiri  kimia  sebagai  sanksi tindakan  dalam  Perpu  No.  1  Tahun  2016  mencerminkan  tujuan  pemidanaan  yang bukan  sebagai  pembalasan  atau  penjeraan,  melainkan  sebagai  rehabilitasi  atau pemulihan  kondisi  pelaku  kejahatan  agar  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  serupa  di masa yang akan datang. Tujuan rehabilitasi merupakan bagian dari teori relatif yang mengajarkan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat dibenarkan jika semata-mata dapat  memberikan  manfaat  bagi  hak  warga  Negara,  sehingga  penekanannya  untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari dan merubah perilakunya. Sebagai proses rehabilitasi, Perpu No. 1 Tahun 2016 menentukan bahwa kebiri harus diberangi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik (cip) di bawah pengawasan secara  berkala  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Rehabilitasi ini penting karena banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita kelainan seksual.
28 Lisa Keesling, Op.Cit., hlm. 385
29 Ibid., hlm. 386
30 Ibid., hlm. 388

## Daftar Pustaka
Buku:
Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2006. Pengantar  Metodologi  Penelitian Hukum .Jakarta: Rajawali Pers
Effendi,  Erdianto.  2011. Hukum  Pidana  Indonesia-Suatu  Pengantar. Bandung:  PT Refika Aditama
Fuady, Munir. 2004. Anatomi Kejahatan Kerah Putih . Bandung: Citra Aditya Bakti
Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Hudson,  Barbara  A.  1996. Understanding  Justice:  An  Introduction  to  Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory. Philadelphia: Open University Press
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  2005. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana. Bandung: PT Alumni
Mulyadi,  Lilik. 2007. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi . Jakarta: Penerbit Djambatan
Prasetyo,  dan  Abdul  Halim  Barakatullah.  2005. Politik  Hukum  Pidana:  Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1985. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta  Timur: Ghalia Indonesia
Ujan, Andrea Ata. 2009. Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan . Yogyakarta: Kanisius
Kahan, Dan M. 1999. “ The Secret Ambition Of Deterrence .” Harvard Law Review
Jurnal:
Weinberger,  Linda  E.  at.al.  2005.  “The  Impact  of  Surgical  Castration  on  Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders”. The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law , Volume 33, Number 1, 2005
Trendafilova,  Aleksandra  Deanoska  and  Andrej  Bozhinovski.  2015.  “Chemical Castration  –The  New  Security  Measure  in  the  Macedonian  Criminal Legislation”. International  Journal  of  Research  in  Applied,  Natural  and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS) , Vol. 3, Issue 10, Oct 2015
Keesling, Lisa. 1999. “Practicing Medicine Without a License: Legislative Attempts to  Mandate  Chemical  Castration  For  Repeat  Sex  Offenders”. The  John Marshall Law Review

## Makalah Seminar dan Disertasi:
Stojanovski,  Voislav.  2010.  “Surgical  Castration  of  Sex  Offenders  and  its  Legality: The Case of the Czech Republic”. PrF D-TPV4 Theoretical  Legal  Sciences . Czech Republic: Doctoral Degree Program, Department of Criminal Law VI, Universitas Masarykiana Brunensis
Wilson,  Debra.  2007.  “The  Legal  Implications  of  Chemical  Castration  of  Sex Offenders  in  Criminal  Law”, Paper  presented  at  62nd  Annual  Australasian Law  Teachers  Association  (ALTA)  Conference  on  Law  and  Public  Policy: Taming  the  Unruly  Horse? University  of  Western  Australia,  Perth,  23rd  – 26th, September 2007.
Internet: http://www.republika.co.id, diakses tanggal 15 Juni 2016 http://nasional.republika.co.id, diakses tanggal 21 Juni 2016 http://www.beritasatu.com, diakses tanggal 21 Juni 2016