Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Melihat Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kotamadya di Pulau Sumatera
Halkadri Fitra
(Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halkadri.feunp@gmail.com)

## Absctract
The purpose of this study is to determine the financial independence of regencies and cities on the island of Sumatra from 2012 to 2016. This type of research is classified as qualitative descriptive with data collection techniques used is the method of secondary data documentation of financial reports, budget realization reports in 120 regencies and 34 cities. The results showed that the financial independence of regencies and municipalities in the island of Sumatra is still in very low category with an average value of 8.63% with the pattern of central and local financial relationship is instructive. The regencies with the highest regional financial independence ratios in 2012 to 2016 are Karimun regency in Riau Islands Province while the city area is Medan City of North Sumatra Province from 2012 to 2013 and Batam City of Riau Islands Province from 2014 to 2016
Keywords: city, regency, regional finance, independence ratio

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  negara  kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Abdul  (2001:167)  ciri  utama suatu  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi adalah:
1. Kemampuan  keuangan  daerah,  artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan kemampuan  untuk  menggali  sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan permerintahannya.
2. Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli  daerah  (PAD)  dapat  menjadi  bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian,  peranan  pemerintah  daerah menjadi lebih besar
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya  adalah  usaha  untuk  mencapai kemakmuran masyarakat sehingga harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, merata, serta berkesinambungan. Indra (2001) mengungkapkan bahwa tujuan otonomi daerah pada  dasarnya  diarahkan  untuk  memacu pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, menggalakkan  prakarsa  dan  peran  serta masyarakat, serta
meningkatkan
pendayagunaan  potensi  daerah  secara  nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung  jawab  sehingga  memperkuat persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  mengurangi beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan terhadap  daerah  dan  memberikan  peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Untuk mengoptimalkan otonomi daerah, maka  pemerintah  kabupaten  dan  kota  harus dapat  memanfaatkan  sumber  daya  yang dimiliki  melalui  kebijakan-kebijakan  yang kreatif  dan  inovatif.  Khusus  di  bidang keuangan,  pemerintah  daerah  hendaknya mampu memaksimalkan perolehan pendapatan kemudian  menggunakan  pendapatan  tersebut untuk pengeluaran yang tepat sasaran Pulau  Sumatera  sebagai  bagian  dari negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dengan letak  geografis  berdampingan  dengan  negara lainnya  seperti  Malaysia,  Singapura,  dan Thailand  memiliki  peran  penting  untuk kemajuan perekonomian negara serta masyarakat. Sebagaimana daerah-daerah lainnya  di  Indonesia,  maka  pemerintah  daerah kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Pulau Sumatera  berkeinginan  untuk  menciptakan masyarakatnya  yang  makmur  dalam  waktu yang cepat.
Namun salah satu kendala yang dihadapi adalah  kondisi  keuangan  daerah  yang  terbatas sehingga  daerah  kabupaten  dan  kota  harus membuat  skala  prioritas  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Namun  ada  kondisi  lain  yang dihadapi  pemerintah  daerah  kabupaten  dan kota  di  bidang  keuangan  daerah  yaitu  terkait dengan kemandirian keuangan daerah
Menurut Abdul dan Theresia (2011:111) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan daerah  di-tunjukan  oleh  besar  kecilnya pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber yang  lain,  misalnya  bantuan  pemerintah  pusat ataupun dari pinjaman.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah yang  setiap  tahun  dilaporkan  dan  dilakukan pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  (BPKRI)  memberikan informasi  seperti  posisi  keuangan  dan  kinerja pemerntah  daerah.  Khusus  untuk  kinerja keuangan  pemerintah  daerah,  maka  salah  satu yang dapat diperoleh dari penggunaan laporan keuangan ini adalah untuk melihat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian, maka perumusan  masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah  kemandirian  keuangan daerah  kabupaten  dan  kota  di  Pulau  Sumatera ditinjau  dari  penggunaan  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Adapun  tujuan  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  dan Kota  di  Pulau  Sumatera  yang  ditinjau  dari penggunaan laporan keuangan daerah.

## 2. Telaah Literatur
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat  tujuh  komponen  laporan  keuangan pemerintah  daerah  yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,  Neraca,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas  dan Catatan  Atas  Laporan  Keuangan.  Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan  (IAI:2009,  PP  71  :  2010  dan Fahmi:2011).
Informasi laporan keuangan yang disampaikan  oleh  pemerintah  daerah  harus dapat  dimaknai  oleh  pengguna  laporan  untuk memberikan  penilaian  terhadap  prestasi  yang dicapai. Sesuai dengan Teori Sinyal ( Signalling  Theory ),  maka  pemerintah  sebagai pihak  yang  diberikan  amanah  oleh  rakyat,
berkeinginan untuk menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan  signal  ke  masyarakat  dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas,  peningkatan  sistem  pengendalian intern,  pengungkapan  yang  lebih  lengkap. Selain  itu  pemerintah  daerah  dapat  juga mengemas  informasi  prestasi  dan  kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  telah menjalankan  amanat  yang  diberikan  oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2010)
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014,  kemandirian  keuangan  daerah  berarti pemerintah  dapat  melakukan  pembiayaan  dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan  sendiri  dalam  rangka  asas desentralisasi.  Tangkilisan  (2007:  89-92) mengemukakan  bahwa  terdapat  faktor-  faktor yang  mempengaruhi  kemandirian  keuangan daerah, antara lain:
1. Potensi  ekonomi  daerah,  indikator  yang banyak  digunakan  sebagai  tolak  ukur potensi  ekonomi  daerah  adalah  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan  Dinas  Pendapatan  Daerah, artinya kemandirian  keuangan daerah dapat ditingkatkan  secara  terencana  melalui kemampuan  atau  kinerja  institusi  atau lembaga  yang  inovotif  dan  pemanfaatan lembaga  Dinas  Pendapatan  Daerah  untk meningkatkan penerimaan daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  dapat dilihat  besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dibandingkan  dengan  penerimaan transfer  dari  pusat.  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan  unsur  utama  dalam  mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) PAD merupakan semua penerimaan daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli daerah”.  PAD  bersumber  dari  hasil  pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas  setiap daerah  di  harapkan  mampu  meningkatkan PAD  untuk  mencapai  daerah  yang  mandiri.
Menurut Mahmudi (2007:128) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: 𝑅𝐾𝐾𝐷 = 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑃𝑠 + 𝑇𝑃𝑟 + 𝑃𝑗𝑚
Keterangan : RKKD  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah TPs = Transfer Pusat TPr = Transfer Propinsi
Pjm      = Pinjaman
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah akan  menunjukkan  pola  hubungan  pemerintah pusat dengan daerah. Menurut Abdul (2011:123)  pola  hubungan  yang  terjadi  dari hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah Persentase skala (%) Keterangan Pola Hubungan 0 – 25 Rendah sekali Instruktif 25 – 50 Rendah Konsultatif 50 – 75 Sedang Partisipatif 75 – 100 Tinggi Delegatif
Pola  hubungan  antara  Pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :
1. Pola  hubungan  instruktif,  yaitu  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  pemerintah  daerah  (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola  hubungan  konsultatif,  yaitu  campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi  karena  daerah  dianggap  sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola  hubungan  partisipatif,  yaitu  pola dimana  peranan  pemerintah  pusat  semakin berkurang  mengingat  tingkat  kemandirian daerah  otonom bersangkutan  mendekati mampu  melaksanakan  urusan  otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola  hubungan  delegatif,  yaitu  campur tangan  pemerintah  pusat  sudah  tidak  ada lagi  karena  daerah  telah  benar-benar mampu  dan  mandiri  dalam  melaksanakan urusan  otonomi  daerah.  Pemerintah  pusat siap dan dengan keyakinan penuh
mendelegasikan  otonomi  keuangan  kepada pemerintah daerah
Beberapa penelitian tentang kemandirian keuangan  daerah  dan  kinerja  keuangan  daerah diantaranya  dilakukan  Febby  (2016)  yang melakukan  penelitian  dengan  judul    Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah  Di  Kota  Tarakan  Tahun  2010-2015 menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki kemandirian keuangan daerah  dengan  rasio  di  antara  75%  -  100% sehingga  akan  memiliki  pola  hubungan delegatif.
Selain itu Haryani (2016) juga melakukan  penelitian  dengan  judul    Analisis
Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten  Bireuen  menyimpulkan  bahwa Kabupaten
Bireuen memiliki rasio kemandirian  keuangan  daerah  dengan  nilai memiliki  rata-rata  6,32%  dapat  dikategorikan rendah  sekali  (dibawah  25%)  dengan  pola hubungan  instruktif.  Anim  (2016)  juga melakukan  penelitian  dengan  judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  Anggaran  2011- 2013  menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan  Asli  Daerah  sudah  efektif  dan efisien,  tetapi  tingkat  kemandirian  daerah masih sangat rendah.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 di sini
3. Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Penelitian Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  penelitian deskriptif yang menggambarkan kondisi kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten  dan kota di Pulau Sumatera.

## 3.2 Objek Penelitian
Objek penelitian adalah laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di 10 Provinsi di Sumatera yang berjumlah 154 kota kabupaten dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera No Provinsi Jumlah Kabupate n Jumlah Kota Total 1 Aceh 18 5 23 2 Sumatera Utara 25 8 33 3 Sumatera Barat 12 7 19 4 Riau 10 2 12 5 Jambi 9 2 11 6 Sumatera Selatan 13 4 17 7 Bengkulu 9 1 10 8 Lampung 13 2 15 9 Kepulaua n Riau 5 2 7 10 Bangka Belitung 6 1 7 Jumlah 120 34 154 3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Menurut cara memperolehnya,
penelitian ini menggunakan jenis data sekunder  tahun  2012  sampai  2016.    Data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan realisasi  anggaran  pemerintah  kabupaten  dan kota  di  Pulau  Sumatera.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi  dengan  mencatat  dan  menelusuri data laporan realisasi anggaran daerah kabupaten dan kota yang dipublikasikan secara resmi  melalui  website  Direktorat  Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id)

## 4. Hasil dan Pembahasan
Rata-rata  kemandirian  keuangan  daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera periode tahun  2012 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten  dan  Kota  di  Pulau Sumatera Tahun % Rasio Kemandirian Kriteria Pola Hubungan 2012 6,74% Rendah Sekali Instruktif 2013 7,46% Rendah Sekali Instruktif 2014 9,47% Rendah Sekali Instruktif 2015 9,96% Rendah Sekali Instruktif 2016 9,52% Rendah Sekali Instruktif Rata- Rata 8,63% Rendah Sekali Instruktif Sumber: Data diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  di  Pulau Sumatera  masih  tergolong  rendah  sekali, karena berada di bawah nilai 25%. Pada tahun 2012  rasio  kemandiran  keuangan  daerah dengannilai 6,74% menunjukkan bahwa struktur pendapatan internal daerah
(pendapatan  asli  daerah)  hanya  6,74%  dari pendapatan  eksternal  daerah  (pendapatan transfer pusat + pendapatan transfer propinsi + pinjaman).  Begitu  pula  dengan  tahun  2013, 2014,  2015  dan  2016  struktur  pendapatan internal  adalah  7,46%,  9,47%,  9,96%,  9,52%, dan  9,52%  dari  pendapatan  eksternal  Namun demikian  untuk  periode  dari  tahun  2012 sampai dengan 2015.
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah terus mengalami peningkatan yang mengindikasikan  bahwa  kenaikan  pendapatan asli  daerah  (pendapatan  internal)  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  kenaikan  pendapatan selain  pendapatan  asli  daerah  (pendapatan eksternal).  Sedangkan  pada  tahun  2015  ke tahun  2016  mengalami  penurunan  karena jumlah  jumlah  kenaikan  pendapatan  eksternal lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kenaikan pendapatan internal.
Salah  satu  pendapatan  eksternal  yang menyebabkan  naikknya  pendapatan  eksternal pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah adanya transfer  dana  desa  dari  pemerintah  pusat  ke
pemerintah  daerah  kota  dan  kabupaten  yang memiliki  desa  (atau  namanya  yang  disamakan dengan  desa)  disamping  juga  kenaikan  dalam pendapatan eksternal lainnya seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). . Meningkatnya pendapatan eksternal dibandingkan  dengan  pendapatan  internal berdampak  pada  persentase  rasio  kemandirian keuangan daerah serta pola hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang
tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah.
Pola hubungan yang terjadi karena rasio kemandirian keuangan daerah berada di bawah 25%  adalah  pola  instruktif,  dimana  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian  pemerintah  daerah  karena  daerah belum  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah secara finansial.
Namun  tidak  semua  daerah  kabupaten dan  kota  di  Pulau  Sumatera  yang  berada  pada kategori  “rendah  sekali”.  Beberapa  daerah sudah  ada  yang  mencapai  kategori  rendah, sedang  dan  tinggi.  Persentase  daerah  yang berada  pada  posisi  rendah  sekali,  rendah, sedang dan tinggi dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel  4.  Persentase  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Berdasarkan Kriteria
Tahun Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi 2012 96,69% 2,65% 0,66% 0,00% 2013 96,58% 2,05% 1,37% 0,00% 2014 95,80% 2,80% 1,40% 0,00% 2015 95,45% 2,60% 1,30% 0,65% 2016 96,10% 1,95% 1,95% 0,00%
Sumber : data diolah (2018)
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa  persentase  daerah  kabupaten  dan  kota yang    memiliki  kemandirian  keuangan  daerah kategori  rendah  sekali  mengalami  penurunan dari  tahun  2012  sampai  tahun  2015  dan  naik kembali  pada  tahun  2016.  Sedangkan  untuk kategori  rendah  dan  sedang  mengalami fluktuasi  dan  khusus  untuk  kategori  tinggi
pada  tahun  2012,  2013,  2014  dan  2016  tidak pernah ada, hanya pada tahun 2015 ada daerah yang masuk kategori tinggi untuk kemandirian keuangan daerah.
Kemandirian keuangan daerah kabupaten  dan  kota  dapat  pula  ditinjau berdasarkan daerah provinsi dimana kabupaten dan  kota  tersebut  berada.  Berikut  ini  adalah rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera berdasarkan provinsi:

## Tabel 5 disini
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  dapat disimpulkan bahwa daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata rasio  kemandirian  keuangan  daerah  yang paling  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah kabupaten  dan  kota  di  provinsi  lainnya. Sedangkan  daerah  kabupaten  dan  kota  di provinsi Bengkulu memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang paling rendah dibandingkan  daerah  kabupaten  kota  provinsi lainnya di sumatera.
Apabila  diperhatikan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  pada  tahun  2012  dan  tahun 2015  maka  secara  umum  rasio  kemandirian keuangan  daerah  kabupaten  kota  di  provinsi yang  berada  di  Sumatera  mengarah  kepada trend yang positif.  Daerah provinsi terdiri atas daerah  kota  dan  kabupaten,  sehingga  rasio kemandirian  daerah  juga  dapat  dilihat  atas pembagian daerah kabupaten dan kota. Berikut ini  adalah  daerah  kota  yang  memiliki  rasio kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  di Sumatera:
Tabel  6.  Daerah  Kota  di  Sumatera  yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang Tertinggi Tahun Nama Daerah Nilai Rasio Provinsi Kriteria 2012 Kota Medan 62,00% Sumatera Utara Sedang 2013 Kota Medan 58,53% Sumatera Utara Sedang 2014 Kota Batam 62,82% Kepulauan Riau Sedang 2015 Kota Batam 76,09% Kepulauan Riau Tinggi 2016 Kota 66,04% Kepulauan Sedang
Batam Riau

## Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa daerah kota di Sumatera yang memiliki rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi pada  tahun  2012  sampai  2016  adalah  kota Medan  pada  tahun  2012  dan  2013  serta  Kota Batam  pada  tahun  2014,  2015  dan  2016. Kedua  daerah  berada  pada  kategori  sedang kecuali  pada  tahun  2015  Kota  Batam  mampu berada pada kategori tinggi untuk kemandirian keuangan  daerah.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  daerah  tersebut  mampu  menghasilkan pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan pendapatan  selain  pendapatan  asli  daerah proporsinya  lebih  besar  dibandingkan  dengan daerah lainnya .
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah kota  di  Sumatera  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah kabupaten.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  table  di bawah ini yang memperlihatkan rasio kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten tertinggi  di  Pulau  Sumatera  pada  tahun  2012 sampai 2016:
Tahu n Nama Daerah Nilai Rasio Provinsi Kriteri a 2012 Kabupate n Karimun 37,3 % Kepulaua n Riau Rendah 2013 Kabupate n Karimun 35,0 % Kepulaua n Riau Rendah 2014 Kabupate n Karimun 41,7 % Kepulaua n Riau Rendah 2015 Kabupate n Karimun 59,3 % Kepulaua n Riau Sedang 2016 Kabupate n Karimun 50,2 % Kepulaua n Riau Sedang
Sumber: data diolah, 2018
Melihat  pada  tabel  di  atas  maka  daerah kabupaten  di  Sumatera  yang  memiliki  rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2012 sampai  2016  adalah  Kabupaten  Karimun  di Kepulauan Riau dengan kategori rendah untuk
tahun  2012,2013,  dan  2014  serta  kategori sedang pada tahun 2015 dan 2016. Lebih detail kita  dapat  melihat  rata-rata  kemandirian keuangan  daerah  kota  dan  daerah  kabupaten dalam  5  tahun  (2012-2016)    adalah  sebagai berikut:
Tabel 7. Perbandingan rata-rata Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah Kabupaten dengan Kota di Sumatera Tahun 2012 - 2016 Tahun Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rata-rata  rasio kemandirian keuangan daerah kota 2012 5,20% 12,05% 2013 5,64% 13,95% 2014 7,61% 16,44% 2015 7,80% 17,56% 2016 7,45% 16,81%

## Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa daerah kota di Sumatera memiliki rasio kemandirian  keuangan  daerah  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  daerah  kota memiliki  dan  dapat  mengoptimalkan  sumber– sumber  pendapatan  internal  baik  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekeyaan  daerah  yang  dipisahkan  serta  lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah, dibandingkan dengan daerah kabupaten Daerah  kabupaten  dan  kota  yang proporsi  penerimaan  eksternalnya  (transfer pusat  +  transfer  propinsi  +  pinjaman)  lebih besar dibandingkan dengan penerimaan internalnya  (pendapatan  asli  daerah)  akan mengakibatkan  rasio  kemandirian  keuangan daerahnya  lebih  rendah.  Daerah  kabupaten  di Sumatera  yang  memiliki  rasio  kemandirian keuangan  daerah  yang  terendah  pada  tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:
Tabel  8.  Daerah  Kabupaten  di  Sumatera  yang Memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terendah Tahu n Nama Daerah Nilai Rasio Kemandiri an Keuangan Daerah Provins i Kriter ia 2012 Kab. Tulang Bawang Barat 1,14% Lampu ng Renda h Sekali 2013 Kab. Musi Rawas Utara 0,22% Sumate ra Selatan Renda h Sekali 2014 Kab. Penukal Abab Lemata ng Ilir 1,98% Sumate ra Selatan Renda h Sekali 2015 Kab. Penukal Abab Lemata ng Ilir 1,09% Sumate ra Selatan Renda h Sekali 2016 Kab. Nias Selatan 1,64% Sumate ra Utara Renda h Sekali
Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah kabupaten di Sumatera yang nilainya terendah tidak ada yang sampai 2%. Di antara 5 daerah kabupaten  yang  terendah  nilainya  selama  5 tahun penelitian, 3 daerah kabupaten diantaranya  berada  di  provinsi  Sumatera Selatan,  1  daerah  di  provinsi  Lampung  dan  1 daerah  lagi  berda  di  provinsi  Sumatera  Utara. Sedangkan  untuk  daerah  kota  yang  memiliki nilai  rasio  kemandirian  keuangan  daerah terendah adalah sebagai berikut:
Tabel  9.  Daerah  Kota  di  Sumatera  yang
Memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terendah Tahu n Nama Daerah Nilai Rasio Provinsi Kriteri a 2012 Kota Subulussala m 1,97 % Aceh Renda h Sekali 2013 Kota Subulussala m 2,38 % Aceh Renda h Sekali 2014 Kota Gunung Sitoli 3,90 % Sumater a Utara Renda h Sekali 2015 Kota Gunung Sitoli 4,07 % Sumater a Utara Renda h Sekali 2016 Kota Gunung Sitoli 4,31 % Sumater a Utara Renda h Sekali
Sumber: data diolah, 2018
Berdasarkan  table  di  atas  dapat  dilihat bahwa  Kota  Subulussalam    merupakan  daerah kota  yang  memiliki  nilai  rasio  kemandirian keuangan daerah yang paling paling rendah di Sumatera  pada  tahun  2012  dan  2013, sedangkan  Kota  Gunung  Sitoli  memiliki  rasio kemandirian  keuangan  daerah  terendah  di Sumatera  pada  tahun  2014,  2015  dan  2016. Secara keseluruhan untuk setiap tahunnya nilai rasio  kemandirian  keuangan  daerah  kota  lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka diperoleh  kesimpulan  bahwa  penggunaan laporan keuangan untuk melihat rasio kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten  dan kota di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera menghasilkan  rasio  kemandirian  yang  berada di  bawah  25%  sehingga  dikategorikan  rendah sekali  dengan  pola  hubungan  instruktif  yang memberikan makna bahwa peranan pemerintah pusat masih lebih dominan daripada kemandirian  pemerintah  daerah  karena  daerah tidak  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah secara  finansial.  Hal  ini  ditandai  dengan kecilnya rasio pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer dana
pusat,  pendapatan  transfer  dana  provinsi  dan pinjaman
Untuk  itu  diharapkan  pemerintah  daerah dapat  mengoptimalkan  komponen-komponen pendapatan  asli  daerah  yang  meliputi  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah  baik  secara intensifikasi  maupun  ekstensifikasi  sehingga rasio  kemandirian  keuangan  daerah  semakin besar.  Apabila  rasio  kemandirian  keuangan daerah semakin besar, maka pemerintah daerah kabupaten  dan  kota  akan  semakin  lebih independen  untuk  mempercepat  kemakmuran melalui  program  dan  kegiatan  yang  langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya  peneliti  juga  menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian tentang rasio kemandirian  keuangan  daerah  ini  dengan meneliti  pada  objek  lain  atau  menghubungkan dengan  kajian  objek  lain  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  kemandirian keuangan daerah

## Daftar Pustaka
Anim  Rahmayati.  2016. Analisis  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukoharjo  Tahun  Anggaran  2011-2013 .
Jurnal  Eka  Cida  Vol.  1  No.  1  Maret  2016. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689
Abdul, Halim. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
____________. 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Edisi  I, Jakarta. Salemba Empat.
____________.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah  Edisi  Revisi .  Jakarta.  Salemba Empat,.
Abdul,  Halim  dan  Theresia.  2011. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Afriyanto  dan  Astuti,  W.  2013. Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu .  Jurnal  Mahasiswa Prodi SI Akuntansi. Vol. 1 No. 1.
Azhar,  M.  K.  S.  2010. Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Sebelum  dan  Setelah Otonomi  Daerah .  Jurnal  Keuangan  & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Harapan. Vol. 2 No. 1: 57-70
Fahmi, Irham. 2011. Analisa Laporan Keuangan . Bandung. Alfabeta Febby,  Randria  Ramadhani.    2016. Analisis Kemandirian  Dan  Efektivitas  Keuangan Daerah  Di  Kota  Tarakan  Tahun  2010- 2015 .  Universitas Muhammadiya Malang .
Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Vol.14, No.01 Juni 2016.
Haryani.  2016.  Analisis  Kemandirian  dan Efektivitas  Keuangan  Daerah  Kabupaten Bireuen.  Jurnal  Kebangsaan,  Vol.5  No.  9.
Januari 2016  ISSN: 2089-5917. Halkadri, Fitra. 2015. Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Pasaman Untuk Mengoptimalkan Manajemen  Pendapatan  Daerah. Jurnal
Wahana  Riset  Akuntansi Vol.  3  Nomor  2 Tahun  2015  hal.  607-620,  ISSN  No.  2338- 4786
Hilmi  Risyanto.2015.  Analisis  Kemampuan
Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten  Garut  Tahun  Anggaran  2004- 2013. Coopetition ,  Volume  VI,  Nomor  1,
Maret 2015, 21–33.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta Mahmudi.  2007. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta.  STIM YKPN.
Mariani,  L.  2013. Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Sesudah  Pemekaran  Daerah . Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 2.
Machmud,  M.,  G.  Kawung,  dan  W.  Rompas. 2014. Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2007- 2012 . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi . Vol. 14 No. 2: 1-13.
Puspitasari,  A.  F.  2013. Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Malang  Tahun  Anggaran  2007-2011 . Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB.  Vol.  1  No.
2: 1-22.
Rora,  Puspita,  dan  Martani,Dwi,  2010,
Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik  Pemda  Terhadap  Tingkat Pengungkapan  dan  Kualitas  Informasi dalam  Website  Pemda.  Seminar  Nasional Akuntansi V.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan .  Tanggal 22  Oktober  2010.  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 123.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.
Pemerintahan  Daerah .  2  Oktober  2014. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.
Pemerintahan  Daerah .  15  Oktober  2004.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004. Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah.  15 Oktober  2004.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
www.djpk.kemenkeu.go.id . Diunduh pada hari Kamis  28  Desember  2017  pukul 22.12.WIB

## Halaman ini sengaja dikosongkan