## EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI BANYUWANGI
Fatma Nur Ardiati 1 , Septa Indra Puspikawati 2 1 Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi
2 Departemen Gizi Kesehatan, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU UNAIR di Banyuwangi fatma.nur.ardiati-2015@fkm.unair.ac.id

## ABSTRACT
The  right  to  obtain  safe  and  nutritious  food  is  the  same  level  as  the  right  to  be  free  from hunger. In order to maintain food sefety, every food and beverage circulated must obtain a distribution permit in accordance with the provisions of the laws and regulation. This research aims to determine evaluation  of  SPP-IRT  implementation  in  the  food  home  industry  in  Banyuwangi  with  Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for the provision of food production certificate of home industry. The type of this research is observational research  based  on  Indonesia  National  Agency  of  Drug  and  Food  Control  Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines for the provision of food production certificate of home industry.There  are  four  stages  for  SPP-IRT.  In  the  third  stage,  the  inspection  of  home  industry  food production facilities was observed in 15 th food home industry in Banyuwangi along with District Food Inspector  (DFI).  This  research  was  also  carried  out  by  indept  interview  with  two  DFI.  The  results showed  that  the  implementation  for  SPP-IRT  was  good.  First,  acceptance  of  the  application  is appropriate.  Second,  Food  safety  elucidation  is  appropriate.  Third,  the  inspection  of  production facilities  is  appropriate.  Fourth,  giving  product  number  of  home  industry  is  appropriate.  Overall, implementation of SPP-IRT in Banyuwangi already in accordance with Indonesia National Agency of Drug and Food Control Number Hk.03.1.23.04.12.2205 of 2012 on guidelines on the provision of food production certificate of home industry.
Keywords : SPP-IRT, IRTP, Number of P-IRT, food safety

## ABSTRAK
Hak untuk  memperoleh pangan yang aman dan bergizi sama tingkatannya dengan hak untuk bebas dari kelaparan. Demi menjaga keamanan pangan, setiap makanan dan minuman yang diedarkan harus  mendapat  izin  edar  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini bertujuan  mengetahui  evaluasi  pelaksanaan  SPP-IRT  pada  industri  rumah  tangga  pangan  di Banyuwangi  dengan  Perka  BPOM  RI  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian observasional  yang  berpedoman  pada  Perka  BPOM  RI  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Ada 4 tahap dalam pemberian  sertifikat  produksi  PIRT.  Pada  tahap  ketiga  yaitu  pemeriksaan  sarana  produksi  PIRT, dilakukan observasi pada 15 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Banyuwangi bersama dengan petugas pangan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Penelitian ini juga dilakukan dengan indept interview kepada 2 orang petugas pengawas pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPP-IRT di  Banyuwangi  sudah  baik.  Pertama,  penerimaan  pengajuan  permohonan  SPP-IRT  di  Banyuwangi sudah sesuai. Kedua, penyuluhan keamanan pangan sudah sesuai. Ketiga, pemeriksaan sarana produksi PIRT  sudah  sesuai;  dan  keempat,  pemberian  Nomor  P-IRT  sudah  sesuai.  Secara  keseluruhan, pelaksanaan  sertifikasi  produksi  pangan  bagi  industri  rumah  tangga  di  Banyuwangi  sudah  sesuai dengan  Perka  BPOM  RI  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Kata Kunci: SPP-IRT, IRTP, Nomor P-IRT, keamanan pangan
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  No.36  tahun
2009  tentang  Kesehatan  pasal  111  ayat  (1) bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan  pada  standar  dan/atau  persyaratan kesehatan  (UU  RI,  2009).  Hal  ini  dikarenakan makanan  merupakan  hal  yang  penting  bagi kesehatan  manusia.  Pemenuhan  pangan  yang aman  dan  bermutu  merupakan  hak  asasi  setiap manusia.
Disisi  lain,  makanan  dan  minuman merupakan  reservoar  penyakit  yang  dapat menyebabkan  gangguan  kesehatan  masyarakat yang biasa dikenal dengan Food Borne Disease. Food  Borne  Disease atau  Penyakit  Bawaan Makanan  ini  biasanya  bersifat  toksik  maupun infeksius,  disebabkan  oleh  agen  penyakit  yang masuk kedalam tubuh melalui konsumsi makanan  yang  terkontaminasi  (WHO,  2005). Makanan  yang  terkontaminasi  oleh  mikroba patogen  atau  bahan  kimia  berbahaya  seperti toksin alami, pestisida, logam berat, dan lain-lain jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan keracunan pangan.
Selama tahun 2015  BPOM telah mencatat  61  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB) keracunan pangan yang berasal dari 34 Propinsi. Dilaporkan jumlah orang yang terpapar sebanyak 8.263  orang,  sedangkan  kasus  KLB  keracunan pangan  (case)  yang  dilaporkan  sebanyak  2.251 orang  sakit  dan  3  orang  meninggal  dunia. Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  nilai Attack Rate (AR) sebesar 42,5% dan Case Fatality Rate (CFR)  sebesar  0,63%.  Adapun  nilai Incident Rate (IR) sebesar 0.95 (Sparringa, 2016).
Sedangkan  di  Indonesia  sendiri  bencana non  alam  yang  paling  sering  terjadi  yaitu bencana  KLB-  Keracunan  (41%),  diikuti  oleh kecelakaan  transportasi  (26%),  dan  kebakaran (20%).  Jumlah  korban  meninggal  terbanyak diakibatkan  oleh  kecelakaan  transportasi,  yakni sebanyak  252  orang,  diikuti  oleh  kebakaran sebanyak  42  orang,  dan  KLB  keracunan sebanyak  34  orang.  Sedangkan  bencana  non alam  yang  paling  banyak  menimbulkan  korban luka  berat/rawat  inap  yaitu  KLB  keracunan dengan  1.945  orang,  kemudian  kecelakaan transportasi  sebanyak  193  orang,  dan  gagal teknologi  dengan  67  orang.  Bencana  dengan korban  luka  ringan/rawat  jalan  terbanyak  yakni bencana  KLB  keracunan  dengan  2.566  orang, kemudian  kecelakaan  transportasi  dengan  391 orang  dan  kebakaran  dengan  112  orang (Kementrian Kesehatan RI, 2017).
Kejadian  KLB  penyakit  dan  keracunan di Jawa Timur masih tinggi dari tahun ke tahun.
Beberapa  kasus  penyakit  mengalami  penurunan dan sebagian mengalami kenaikan. KLB keracunan  makanan  terbanyak  pada  tahun  2015 dengan  jumlah  kasus  sebesar  957  kasus  dan menurun menjadi 43 kasus pada 2016 yang terjadi di  hampir  semua  wilayah  kabupaten/kota  di  Jawa Timur (Dinkes Jatim, 2016).
Menurut data Profil Kesehatan
Banyuwangi, pada tahun 2014 ditemukan 15 KLB. Penanganan dan penanggulangan KLB di kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan dalam kurun  waktu  kurang  dari  24  jam  setiap  kasusnya pencapaian  100%  dari  kasus  yang  dilaporkan. Jenis KLB yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Diphteri ditemukan sebanyak 12 kasus.  Kemudian keracunan makanan ditemukan sebanyak  2  kasus. Pada  tahun  2015  keracunan  makanan  mengalami kenaikan  sebanyak  176  kasus.  Sedangkan  pada tahun  2016,  tidak  ditemukan  kasus  keracunan makanan.  Meskipun  demikian,  KLB  keracunan makanan  merupakan  suatu  kejadian  yang  harus diwaspadai (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, 2017).
Oleh  karena  itu  pada  ayat  (2)  Undang- Undang  No.36  tahun  2009  tentang  Kesehatan dijelaskan  bahwa  makanan  dan  minuman  hanya dapat  diedarkan  setelah  mendapat  izin edar  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205     Tahun     2012    tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga  menjelaskan  tata  cara pengelola  industri  rumah  tangga  mendapatkan nomor  P-IRT  sebagai  bentuk  legalitas  produk (Kepala BPOM, 2012a).
Pemerintah  berwenang  dan  bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman  seperti  yang  tersurat  pada  Undang- Undang  No.36  tahun  2009  tentang  Kesehatan pasal 112, dalam hal ini termasuk Industri Rumah Tangga  Pangan  (IRTP).  Pemberian  sertifikat produksi  pangan  industri  rumah  tangga  wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sama halnya dengan pelaksanaan Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (SPP-IRT)  di  Kabupaten  Banyuwangi diselenggarakan  oleh  Dinas  kesehatan  Kabupaten Banyuwangi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bermaksud untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan sertifikasi  produksi  pangan  pada  industri  rumah tangga.
Menurut  data  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Banyuwangi,  mulai  dari  tahun  2011  hingga  tahun 2017 ini jumlah IRTP di Banyuwangi ± 577 buah,
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
baik yang  masih  aktif maupun yang sudah mati. Pada tahun 2012 dari 77 IRTP yang mengajukan SPP-IRT  hanya  5  IRTP  yang  melakukan perpanjangan pada tahun 2017 karena mengingat masa berlaku SPP-IRT hanya 5 tahun. Dari data tersebut  hanya  5.6%  IRTP  yang  melakukan perpanjangan  SPP-IRT.  Hal  ini  dikarenakan kurangnya  kesadaran  pengelola  industri  rumah tangga dalam menjamin mutu produk pangan

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian observasional.  Penelitian  dilakukan  pada  Bulan Maret-April 2018 di Banyuwangi. Penelitian ini mengevaluasi  pelaksanaan  Sertifikasi  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga .
Data  dalam  penelitian  ini  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapat dari hasil observasi dan indept interview kepada petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan  Banyuwangi  sebagai  penyelenggara program,  guna  menggali  informasi  lebih  luas. Sementara data sekunder diperoleh dari Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang
Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga,  serta  data  dari  Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
Ada  4  tahap  yang  harus  dilaksanakan dalam pemberian sertifikat produksi pangan bagi industri  rumah  tangga.  Pertama,  penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT. Pada tahap ini peneliti membandingkan pelaksanaannya dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang
Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Pada  tahap  pertama  ini dikatakan  sesuai  jika  telah  memenuhi  formulir permohonan  SPP-IRT  yang  harus  dilengkapi sebagai  berikut:  nama  jenis  pangan;  nama dagang;  jenis  kemasan;  berat  bersih/isi  bersih (mg/g/kg  atau  ml/l/kl);  komposisi;  tahapan produksi;  nama,  alamat,  kode  pos  dan  nomor telepon IRTP; nama pemilik; nama penanggungjawab;  informasi  tentang  masa kadaluwarsa;  informasi  tentang  kode  produksi. Dokumen lain antara lain: surat keterangan atau izin  usaha  dari  Instansi  yang  berwenang  dan
rancangan label pangan.
Kedua, tahap penyuluhan keamanan pangan. Pada tahap kedua ini peniliti membandingkan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga.  Penyuluhan  keamanan  pangan  dikatakan sesuai  jika  memenuhi  beberapa  ketentuan  sebagai berikut:  1)  Penyelenggara  Penyuluhan  Keamanan Pangan  dikoordinasikan  oleh  Bupati  /   Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota; 2) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  memiliki Sertifikat  kompetensi  di  bidang  penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh  Bupati  /  Walikota  c.q.  Dinas  Kesehatan Kabupaten / Kota; 3) Narasumber pada penyuluhan  keamanan  pangan  adalah  tenaga  PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota    dan    Balai    Besar/Balai    POM        setempat; 4)  Peserta  Penyuluhan  Keamanan  Pangan  adalah pemilik  atau  penanggung  jawab  IRTP;  5)  Materi Penyuluhan Keamanan  Pangan  terdiri dari:  materi utama  yang  meliputi  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Bidang  Pangan  ;  Keamanan  dan Mutu  pangan;  Teknologi  Proses  Pengolahan Pangan;  Prosedur  Operasi  Sanitasi  yang  Standar (Standard Santitation Operating Procedure
/SSOP);  Cara  Produksi  Pangan  Yang  Baik  untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT); Penggunaan Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP);  Persyaratan Label dan Iklan Pangan. Adapun materi pendukung  yaitu  pencantuman  label  halal  serta etika  bisnis  dan  pengembangan  jejaring  bisnis IRTP;  6)  Metode  Penyuluhan  Keamanan  Pangan: diberikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi  atau  peragaan  simulasi,  serta  melalui pemutaran  video  dan  cara  lain  yang  mampu mendukung  pemahaman  keamanan  pangan; 7) Sertifikat  ini  diberikan  kepada  pemilik  atau penanggungjawab  yang  telah  lulus  mengikuti penyuluhan  keamanan  pangan  dengan  hasil evaluasi minimal nilai cukup yaitu 60.
Ketiga,  pemeriksaan  sarana  produksi pangan  industri  rumah  tangga.  Observasi  ini dilakukan  selama  satu  bulan  pada  15  Industri Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  dari  50  IRTP  di Banyuwangi yang mengikuti Penyuluhan Keamanan  Pangan.  Pengambilan  sampel  tersebut berdasarkan atas penerimaan pengajuan permohonan  SPP-IRT  yaitu  diambil  dari  jumlah industri  rumah  tangga  pangan  mengajukan permohonan  SPP-IRT  yang  disertai  kelengkapan persyaratan kepada Dinas Kesehatan Banyuwangi.
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
Pada  tahap  ini  dilakukan  oleh  tenaga pengawas pangan dari Dinas Kesehatan bersama peneliti  dengan  membandingkan  pelaksanaanya pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat Dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207  Tahun  2012  Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Pemeriksaan  dianggap sesuai  jika  dilaksanakan  berdasarkan  Formulir Pemeriksaan  Sarana  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga yang terdapat pada Perka BPOM RI  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2207  Tahun  2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Kepala BPOM, 2012).  Dalam  peninjauan  lokasi  IRTP,  ada beberapa elemen yang harus diperiksa antara lain :  Lokasi  dan  Lingkungan  Produksi;  Bangunan dan  Fasilitas  ;  Peralatan  Produksi;  Suplai  Air atau  Sarana  Penyediaan  Air;  Fasilitas  dan Kegiatan  Higiene  dan  Sanitasi;  Kesehatan  dan
Higiene  Karyawan  ;  Pemeliharaan  dan  Program Higiene dan Sanitasi; Penyimpanan; Pengendalian Proses; Pelabelan Pangan; Pengawasan Oleh Penganggung Jawab; Penarikan Produk; Pencatatan dan Dokumentasi, dan Pelatihan Karyawan.
Pencantuman  label  pangan  yang  benar harus  sesuai  dengan  PP  No.  69  Tahun  1999  : Label  dan  Iklan  Pangan,  terdapat  7  poin  yang harus  tercantum  dalam  pembuatan  label  antara lain  :  nama  produk;  komposisi  (dari  banyak— sedikit);  berat  bersih  (gram/g)  atau  isi  bersih (ml); nama dan alamat pihak yang memproduksi (Diproduksi  oleh  :...........  Kec,  Kab,  Indonesia, Kode  Pos)  ;  baik  digunakan  sebelum  :  tanggal, bulan,  tahun  ;  kode  produksi  ;  PIRT  No........... Keempat,  pemberian  Nomor  P-IRT. Pada  tahap  ini peneliti membandingkan pelaksanaannya dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan
Industri  Rumah  Tangga.  Pemberian  Nomor  P- IRT  harus  berdasarkan  sebagai  berikut:  Nomor P- IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit; Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut : digit  ke-1  menunjukkan  kode  jenis  kemasan; digit  ke-2  dan  3  menunjukkan  nomor  urut/kode jenis  pangan  IRTP;  digit  ke-  4,5,6  dan  7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota; digit  ke  8  dan  9  menunjukkan  nomor  urut pangan  IRTP  yang  telah  memperoleh  SPP-IRT; digit  ke-  10,11,12  dan  13  menunjukkan  nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan; digit  ke  14  dan  15  menunjukkan  tahun  berakhir masa  berlaku;  Nomor  P-IRT  diberikan  untuk  1
(satu)  jenis  pangan  IRT;  Setiap  perubahan,  baik penambahan maupun pengurangan provinsi, kabupaten/kota,  pemberian  nomor  disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota  yang  diterbitkan  oleh  instansi  yang berwenang  dalam  penerbitan  kode  propinsi, kabupaten  dan  kota.Selain  memenuhi  keempat tahap diatas, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012
Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga bahwa pemeberian SPP-IRT  harus  dibuktikan  dengan  sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan hasil rekomendasi  pemeriksaan sarana  produksi  pangan industri rumahtangga.
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
2 5 4 6 8 9 7 MS 7 Masa berlaku 5 tahun Penerbitan SPP-IRT FC sertifikat PKP FC KTP yang masih berlaku Photo 4x6 berwarna 2 lembar Membawa rancangan label/kemasan pangan Membawa contoh makanan dalam kemasan
Denah lokasi/alamat pemohon
Denah alur produksi Untuk perpanjangan/ tambah produk, melampirkan FC sertifikat PIRT yang lama.
Persyaratan
Mengisi  formulir  permohonan dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan PEMOHON 3 1 Mengajukan permohonan SPP- IRT secara tertulis MALL PELAYANAN PUBLIK
Ikut  serta  pada  kegiatan penyuluhan keamanan pangan  yang  diadakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi DINAS KESEHATAN
Melaksanakan saran perbaikan
produksi  oleh  petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan
Banyuwangi lokasi Peninjauan DINAS KESEHATAN BANYUWANGI Mendapatkan  sertifikat penyuluhan keamanan pangan

## HASIL
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi Gambar 1. Mekanisme mendapatkan SPP-IRT di Banyuwangi
TMS
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
1 2 3 7 5 4 6 MS 5
Gambar 2. Mekanisme mendapatkan SPP-IRT (Perka BPOM)
Masa berlaku 5 tahun Penerbitan SPP-IRT Mengikuti penyuluhan keamanan pangan DINAS KESEHATAN Melaksanakan saran perbaikan produksi oleh petugas pengawas  pangan  Dinas Kesehatan Banyuwangi. lokasi Peninjauan Mendapatkan  sertifikat penyuluhan  keamanan pangan PEMOHON DINAS KESEHATAN Mengajukan permohonan SPP-IRT
secara tertulis Dokumen lain : 1. Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang 2. Rancangan label pangan
Sumber : Perka BPOM, 2009
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  pebedaan  letak  tahap  pada  mekanisme mendapatkan  SPP-IRT  di  Banyuwangi  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2205      Tahun      2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Perbedaannya  hanya terletak  pada  tahap  pertama.  Pelaksanaan  SPP- IRT  yang  terjadi  di  Banyuwangi,  penyuluhan keamanan  pangan  terletak  pada  tahap  pertama. Peserta  penyuluhan  keamanan  merupakan  semua penanggungjawab IRTP dengan pemberian kuota 60  peserta  setiap  pelaksanaannya.  Penyuluhan keamanan  pangan  dilaksanakan  setiap  3  kali dalam  setahun.  Sertifikat  hasil  penyuluhan keamanan pangan akan  digunakan sebagai syarat pada tahap pengajuan permohonan SPP-IRT.
Pada  Perka  BPOM,  penyuluhan  keamanan pangan  terletak  pada  tahap  kedua  setelah mengajukan  permohonan.  Pengajuan  permohonan SPP-IRT  ini  tanpa  disertai  sertifikat  penyuluhan keamanan  pangan.  Sehingga  peninjauan  lokasi tidak bisa dilakukan sampai mendapatkan sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan.  Peserta penyuluhan  keamanan  pangan  merupakan  semua IRTP  yang  mengajukan  permohonan  SPP-IRT. Secara keseluruhan ketentuan setiap  tahap pelaksanaan  pemberian  SPP-IRT  di  Banyuwangi sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Menurut Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor TMS
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
1 2 Mengikuti  penyuluhan keamanan  pangan  yang diselenggarakan oleh
Dinas
Kesehatan Banyuwangi DINAS KESEHATAN
Mendapatkan  sertifikat penyuluhan keamanan pangan PEMOHON 5 4 6 8 MS 7 Denah alur produksi Untuk  perpanjangan/  tambah produk, melampirkan FC sertifikat PIRT yang lama. lokasi/alamat Denah pemohon 6.

## FC sertifikat PKP
FC KTP yang masih berlaku Photo 4x6 berwarna 2 lembar Membawa rancangan label. Membawa contoh makanan dalam kemasan Persyaratan
Mengisi  formulir  permohonan dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan
Melaksanakan saran perbaikan produksi  oleh  petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan Banyuwangi lokasi Peninjauan DINAS KESEHATAN BANYUWANGI
Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan
Industri Rumah Tangga pasal 2 ayat (2-3) bahwa
SPP-IRT  diberikan  setelah  IRTP  memenuhi persyaratan.
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi Gambar 3. Alur Pemeriksaan Rutin IRTP di Banyuwangi
Hasil  penelitian  menununjukkan  bahwa alur  pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  IRTP seacara rutin di Banyuwangi sudah sesuai dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan
Industri  Rumah  Tangga.  Setelah  melakukan
pengecekan  awal  akan  dilakukan  pemeriksaan rutin  sarana  produksi  pangan  oleh  tenaga pengawas  pangan  dari  puskesmas  setempat  yang diberi kewenangan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi. Pemeriksaan dilakukan 3  kali dalam setahun  yaitu  1  kali  pemeriksaan  awal  dan  2  kali pemeriksaan rutin.
9 7 Masa berlaku 5 tahun Penerbitan SPP-IRT 2 kali dalam setahun Pemeriksaan rutin oleh puskesmas setempat TMS 3 Mengajukan permohonan SPP- IRT secara tertulis MALL PELAYANAN PUBLIK
JPH RECODE Oktober 2018; 2 (1) : 36-51 http://e-journal.unair.ac.id/JPHRECODE
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi

## Tabel 1. Permohonan Pengajuan SPP-IRT di Banyuwangi
Syarat Perrmohonan Pengajuan SPP-IRT Perka BPOM RI Dinas Kesehatan Banyuwangi Sesuai Tidak Sesuai Nama jenis pangan √ Nama dagang √ Jenis kemasan √ Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl) √ Komposisi √ Tahapan produksi √ Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP √ Nama pemilik √ Nama penanggungjawab √ Informasi tentang masa kadaluwarsa √ Informasi tentang kode produksi √ Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang √ Rancangan label pangan √ Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kelengkapan  permohonan  untuk  mengajukan SPP-IRT  di  Banyuwangi  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205    Tahun    2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan
Industri  Rumah  Tangga.  Semua  persyaratan  yang tersurat  dalam  Perka  BPOM  sudah  tercantum dalam  Formulir  Permohonan  Pengajuan  SPP-IRT di Banyuwangi.
Tabel 2. Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan di Banyuwangi
Penyuluhan Keamanan Pangan Perka BPOM RI Dinas Kesehatan Banyuwangi Sesuai Tidak Sesuai Penyelenggara keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota √ Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM √ Tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat. √ Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik / penanggung jawab IRTP √ Materi Penyuluhan Keamanan Pangan a.  Peraturan perundang-undangan di bidang pangan √ b.  Keamanan dan Mutu pangan √ c.  Teknologi Proses Pengolahan Pangan √ d.  Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Santitation Operating Procedure /SSOP) √ e.  Cara    Produksi  Pangan  Yang  Baik  untuk Industri Rumah  Tangga (CPPB-IRT). √ f.  Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) √
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi

## Lanjutan
Tabel 2. Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan di Banyuwangi
Penyuluhan Keamanan Pangan Perka BPOM RI Dinas Kesehatan Banyuwangi Sesuai Tidak Sesuai g.  Persyaratan Label dan Iklan Pangan √ h.  Pencantuman label Halal √ i.  Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP √ Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan. √ Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup yaitu 60 dinyatakan LULUS. √ Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi Tabel 3. Hasil Evaluasi Penyuluhan Keamanan Pangan di Banyuwangi Nama IRTP Hasil Evaluasi No. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nama IRTP Hasil Evaluasi No. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) A1 88 1205 / 3510 / 18 A26 76 1230 / 3510 / 18 A2 80 1206 / 3510 / 18 A27 84 1231 / 3510 / 18 A3 80 1207 / 3510 / 18 A28 76 1232 / 3510 / 18 A4 72 1208 / 3510 / 18 A29 80 1233 / 3510 / 18 A5 76 1209 / 3510 / 18 A30 76 1234 / 3510 / 18 A6 76 1210 / 3510 / 18 A31 84 1235 / 3510 / 18 A7 68 1211 / 3510 / 18 A32 72 1236 / 3510 / 18 A8 80 1212 / 3510 / 18 A33 76 1237 / 3510 / 18 A9 96 1213 / 3510 / 18 A34 92 1238 / 3510 / 18 A10 96 1214 / 3510 / 18 A35 76 1239 / 3510 / 18 A11 80 1215 / 3510 / 18 A36 88 1240 / 3510 / 18 A12 88 1216 / 3510 / 18 A37 76 1241 / 3510 / 18 A13 80 1217 / 3510 / 18 A38 72 1242 / 3510 / 18 A14 68 1218 / 3510 / 18 A39 76 1243 / 3510 / 18 A15 80 1219 / 3510 / 18 A40 72 1244 / 3510 / 18 A16 76 1220 / 3510 / 18 A42 68 1246 / 3510 / 18 A17 84 1221 / 3510 / 18 A43 88 1247 / 3510 / 18 A18 68 1222 / 3510 / 18 A44 88 1248 / 3510 / 18 A19 68 1223 / 3510 / 18 A45 84 1249 / 3510 / 18 A20 88 1224 / 3510 / 18 A46 68 1250 / 3510 / 18 A21 92 1225 / 3510 / 18 A47 76 1251 / 3510 / 18 A22 92 1226 / 3510 / 18 A48 60 1252 / 3510 / 18
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi
Lanjutan Tabel 3. Hasil Evaluasi Penyuluhan Keamanan Pangan di Banyuwangi Nama IRTP Hasil Evaluasi No. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Nama IRTP Hasil Evaluasi No. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) A23 84 1227 / 3510 / 18 A49 72 1253 / 3510 / 18 A24 92 1228 / 3510 / 18 A50 84 1254 / 3510 / 18 A25 84 1229 / 3510 / 18 A51 84 1255 / 3510 / 18
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa beberapa  ketentuan  dalam  penyelenggaraan penyuluhan  keamanan  pangan    di  Banyuwangi secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Hasil  evaluasi  kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dinyatakan LULUS  dan  mendapatkan  sertifikat  penyuluhan keamanan  pangan  dengan  nilai  tidak  kurang  dari 60.
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan IRTP di Banyuwangi
NAMA IRTP

## ELEMEN PENILAIAN
Lokasi dan Lingkungan Produksi Bangunan dan Fasilitas Peralatan Produksi Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi Kesehatan dan Higiene Karyawan Pemeliharaan dan Program Higiene dan Sanitasi TS S TS S  TS  S TS S TS S TS  S TS S A √ √ √ √ √ √ √ B √ √ √ √ √ √ √ C √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ E √ √ √ √ √ √ √ F √ √ √ √ √ √ √ G √ √ √ √ √ √ √ H √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ J √ √ √ √ √ √ √ K √ √ √ √ √ √ √ L √ √ √ √ √ √ √ M √ √ √ √ √ √ √ N √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √
Lanjutan Tabel 4. Hasil Pemeriksaan IRTP di Banyuwangi NAMA IRTP

## ELEMEN PENILAIAN
Penyimpaan Pengendalian Proses Pelabelan Pangan Pengawasan Oleh Penangggung Jawab Penarikan Produk Pencatatan Dan Dokument asi Pelatihan Karyawan TS S TS S TS  S TS S TS S TS S TS S A √ √ √ √ √ √ √ B √ √ √ √ √ √ √ C √ √ √ √ √ √ √ D √ √ √ √ √ √ √ E √ √ √ √ √ √ √ F √ √ √ √ √ √ √ G √ √ √ √ √ √ √ H √ √ √ √ √ √ √ I √ √ √ √ √ √ √ J √ √ √ √ √ √ √ K √ √ √ √ √ √ √ L √ √ √ √ √ √ √ M √ √ √ √ √ √ √ N √ √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi

## Catatan : TS = Tidak memenuhi Syarat
S = memenuhi Syarat
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  industri rumah tangga yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Banyuwangi  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2207  Tahun  2012 Tentang  Tata Cara  Pemeriksaan  Sarana  Produksi  Pangan  Industri Rumah  Tangga.  Pemberian  sertifikat  SPP-IRT  kepada penanggung  jawab  IRTP,  jika  dalam  pemeriksaan sarana  produksi  pangan  memenuhi  persyaratan  yang berlaku.
Fatma, et al. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Banyuwangi

## Tabel 5. Pemberian Nomor P-IRT di Banyuwangi
NAMA IRTP Digit (1) Digit (2dan3) Digit (4,5,6 dan 7) Digit (8 dan 9) Digiti (10,11,12 dan 13) Digit (14 dan 15) Kesesuaian Jenis kema s an nomor urut/ kode jenis pangan IRTP kode propinsi dan kabupaten/ kota nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT nomor urut IRTP di kabupaten/k ota yang bersangkuta n. tahun berakhi r masa berlaku TS S A 2 06 351 0 03 0990 23 √ B 1 11 351 0 01 1161 23 √ C 2 06 351 0 01 1163 23 √ D 2 06 351 0 01 1162 23 √ E 2 15 351 0 01 0595 23 √ F 2 06 351 0 01 1171 23 √ G 2 06 351 0 01 1170 23 √ H 2 15 351 0 01 1175 23 √ I 2 15 351 0 01 1174 23 √ J 2 06 351 0 01 1176 23 √ K 5 15 351 0 01 1173 23 √ L 2 06 351 0 01 1172 23 √ M 2 06 351 0 01 1180 23 √ N 2 13 351 0 01 1177 23 √ O 2 15 351 0 01 1179 23 √
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi

## PEMBAHASAN
Secara keseluruhan, pelaksanaan
Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (SPP-IRT)  sudah  baik,  sesuai  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang
Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Seperti  hasil  penelitian sebelumnya  mengenai  evaluasi  kebijakan  SPP- IRT  (Ericko,  2016)  diperoleh  bahwa  kebijakan setifikasi  produk  pangan  industri  rumah  tangga sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa  masalah  dan  hambatan.  Masalah tersebut  diantaranya  adalah  kurangnya  sumber
daya manusia seperti kurangnya sosialisai mengenai  SPP-IRT,  serta  sumber  daya  teknologi dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
Pelaksanaan  sertifikasi  produksi  pangan industri  rumah  tangga  pada  pengelola  IRTP  di Banyuwangi  melalui  empat  tahap  mekanisme sama seperti hasil penelitian sebelumnya (Hermanu,  2014)  untuk  mendapatkan  Nomor  P- IRT) (Gambar 2) sebagai berikut.

## Penyuluhan  Keamanan  Pangan  Bagi  Industri Rumah Tangga Pangan
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi merupakan  penyelenggara  penyuluhan  keamanan pangan  yang  berhak  melaksanakan  penyuluhan
kemanan  pangan  dan  memberikan  sertifikat penyuluhan kepada industri rumah tangga pangan. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  sendiri pada  tahun  2018  memberikan  penyuluhan keamanan pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan  (IRTP)  sebanyak  3  kali  dalam  setahun yaitu pada Bulan Maret, Juli, dan November. Pada tahun  sebelumnya  penyuluhan  keamanan  pangan dilaksanakan  hanya  setahun  dua  kali  yaitu  pada Bulan  April  dan  Oktober.  Perubahan  ini dilakukan karena banyaknya permintaan/kebutuhan. Jumlah peserta
penyuluhan keamanan pangan setiap kali dilaksanakan  maksimal  60  peserta.  Pembatasan kuota  peserta  ini  dilakukan  karena  mengingat lokasi  yang  tidak  mencukupi.  Berdasarkan ketentuan  penyelenggara  penyuluhan  keamaan sudah  sesuai  dengan  Perka  BPOM  yaitu  dari Dinas Kesehatan.
Pada  tahun  2018  ini,  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banyuwangi  melaksanan  Penyuluhan Keamanan  Pangan  (PKP)  pada  Bulan  Maret. Kegiatan PKP dilaksanakan selama dua hari yaitu pada  tanggal  22  s/d  23  Maret  2018  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi.  Pemateri penyuluhan keamanan  pangan ini dengan mengundang hadirkan dari Badan Pengawas Obat dan  Makanan  (BPOM)  Surabaya  dan  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banyuwangi, serta dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi. Dengan  demikian  sudah  sesuai  dengan  kriteria tenaga penyuluh berdasarkan Perka BPOM.
Berdasarkan  Perka  BPOM  RI  Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205            Tahun            2012 Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Terdapat sembilan  materi  dalam  penyuluhan  keamanan pangan.  Namun  pada  pelaksanaanya  hanya  tujuh materi yang sesuai dari tujuh       materi      yang diberikan dengan  memprioritaskan  materi yang  paling  penting  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya (Purba dan Koswara, 2014) diperoleh bahwa Materi penyuluhan keamanan pangan yang disajikan dalam buku Materi Sosialisasi Keamanan  Pangan  Bagi  Industri  Rumah  Tangga di  Kabupaten  Cianjur,  mencakup  berbagai  topik, antara lain: 1) Pedoman CPPB  IRT, 2) Pelabelan dan  Iklan  Pangan,  3)  Higiene  Perorangan/ Karyawan  dan  Sanitasi  Sarana  Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan, 4) Berbagai Jenis Bahaya/ Pencemaran serta Cara Mengatasinya, 5) Penyakit- penyakit yang ditimbulkan oleh Pangan serta  Pencegahannya,  6)  Bahan  Tambahan Pangan, dan 7) Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu  pelaksanaannya      serta    menggantikan
topik    lainnya  dengan  topik  mengenai  tata  cara pembuatan  SPP-  IRT.  Metode  penyuluhan keamanan  dengan  menggunakan  bentuk  ceramah, diskusi,
pemutaran video, serta demonstrasi/peragaan simulasi
dengan menggunakan  sampel  makananan  yang  dibawa oleh  pemilik  IRTP.  Label  produk  makanan tersebut  sebagai  contoh  desain  informasi  produk kepada  publik.  Petugas  pengawas  pangan  beserta pemateri  akan  melakukan  evaluasi  isi  dari rancangan  label  sesuai  dengan  ketentuannya. Materi  dan  metode  penyuluhan  keamanan  pangan sudah sesuai dengan Perk BPOM.
Peserta  Penyuluhan  Keamanan  Pangan diikuti  oleh  50  Pengelola  Industri  Rumah  Tangga Pangan  yang  ada  di  Banyuwangi.  Pada  akhir penyuluha  keamanan  pangan  akan  ada  evaluasi atau post-test untuk peserta. Post-test ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hasil pengetahuan  dari  peserta  penyuluhan  kemanan pangan.  Setiap  peserta  diberikan  satu  lembar  post test  dengan  jumlah  25  soal  terbagi  dalam  10  soal BENAR-SALAH  dan  15  soal  pilihan  ganda. Peserta  penyuluhan  keamanan  pangan  dinyatakan LULUS  dan  mendapatkan  sertifikat  dalam penyuluhan  keamanan  pangan,  jika  nilai  post-test dari  peserta  tidak  kurang  dari  60  (tabel.2).  Jika terdapat  peserta  yang  nilainya  kurang  dari  60, maka  akan  dilakukan  post-test  ulang.  Hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas Obat  Dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012 Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri  Rumah  Tangga.  Sertifikat  Panyuluhan Keamanan  Pangan  ini  akan  dijadikan  sebagai syarat  untuk  pembuatan  Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Dari  hasil post-test peserta  penyuluhan keamanan pangan pada tanggal 22-23 Maret 2018 tidak  ditemukan  nilai  yang  kurang  dari  60  dan semua peserta dinyatakan LULUS dalam penyuluhan keamanan pangan. Penyuluhan keamanan  pangan  ini  diharapkan  agar  pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
menghasilkan  produk  pangan  yang  memenuhi syarat  mutu  dan  aman  untuk  dikonsumsi, memenuhi  selera  atau  tuntutan  konsumen,  serta memberikan jaminan bahwa pangan yang diproduksi aman dan layak dikonsumsi.
Tahap  pertama  penyuluhan  keamanan pangan  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT.
Bagi  pengelola  industri  rumah  tangga pangan  yang  ingin  mendapatkan  Sertifikasi Produksi  Pangan  Rumah  Tangga  (SPP-IRT), maka harus mengajukan permohonan yang sudah sesuai  dengan  Perka  BPOM  RI  ke  Dinas Kesehatan  Banyuwangi  (tabel.1).  Pengajuan permohonan  dilakukan  setelah  pemilik  atau penanggungjawab  industri  rumah  tangga  sudah mengikuti  penyuluhan  keamanan  pangan  dan mendapatkan  sertifikat  penyuluhan  keamanan pangan.  Sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan ini  sebagai  syarat  pengajuan  permohonan  SPP- IRT  dan  peninjauan  lokasi  IRTP.  Untuk  satu dokumen  yaitu  surat  keterangan  atau  surat  ijin usaha  dari  instansi  yang  berwenang  dikhususkan hanya bagi usaha yang sudah besar dan berjalan.
Adapun berkas lain yang harus dilampirkan  dalam  pengajuan  permohonan  SPP- IRT  antara  lain  :  Pertama,  Salinan  KTP  pemilik atau  penanggung  jawab  yang  masih  berlaku  dan foto  4x6  berwarna  2  lembar  guna  keperluan pembuatan sertifkat. Kedua, membawa rancangan label.  Ketiga,  membawa  contoh  makanan  dalam kemasan  untuk  mengetahui  apakah  bahan tersebut termasuk jenis pangan yang diperbolehkan dalam pengajuan SPP-IRT. Keempat,  denah  lokasi  IRTP  guna  peninjauan lokasi.  Kelima,  denah  alur  produksi  guna pemeriksaan  sarana  produksi  pangan.  Kelima, Salinan  sertifikat  lama  untuk  perpanjangan  atau tambah produk.
Tahap  kedua  penerimaan  pengajuan permohonan SPP-IRT Dinas Kesehatan Banyuwangi  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang
Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga.

## Pemeriksaan  Sarana  Produksi  Pangan  Pada Industri Rumah Tangga
Kegiatan  pemeriksaan  berbagai  sarana produksi pangan industri rumah tangga dilaksanakan  atas  pengajuan  dari  pengelola industri rumah tangga pangan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi beberapa  persyaratan  yang  sudah  ada,  termasuk sertifikat  penyuluhan  keamanan  pangan.  Jika semuanya  sudah  terpenuhi,  maka  dari  pertugas pengawas  yaitu  petugas  pengawas  pangan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi  melakukan pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  ke  tempat Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  tersebut. Pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  IRTP  oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi rata-rata dalam  sebulan  ±  10  buah  yang  harus  dikunjungi untuk mendapatkan Nomor P-IRT.
Sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun 2012  Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  bahwa pemeriksaan  rutin  IRTP  akan  dilaksanakan  oleh petugas  pengawas  pangan  puskesmas  setempat yang  diberi  kewenangan  oleh  Dinas  Kesehatan Banyuwangi.  Pemeriksaan  rutin  dilaksanakan  dua kali  dalam  setahun.  (Gambar  2)  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  (Pradita,  2013) yang  menjelaskan  bahwa  pengawasan  terkait sarana  produksi  pangan  pada  industri  rumah tangga  ini  dilaksanakan  oleh    kepala  dinas kesehatan  yang  diberikan  kewenangansepenuhnya kepada kepala bidang masing-masing seksi.
Pada Bulan Maret-April 2018 pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan pada 15 Industri Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP).  Dari  hasil pemeriksaan  tersebut  (tabel.  4),  Pertama,  elemen lokasi  dan  lingkungan  produksi  memenuhi  syarat. Semua  IRTP  memiliki  lokasi  dan  lingkungan produksi  yang  terawat,  bersih,  dan  tidak  berdebu. Kedua,  bangunan  dan  fasilitas  ada  2  IRTP  yang tidak  memenuhi  syarat,  yaitu  tidak  ada  kasa  pada ventilasi dan pada bagian langit-langit tidak diberi plafon.  Ketiga,  Peralatan  Produksi,  ada  2  IRTP yang  tidak  memenuhi  syarat  yaitu  peralatan  yang bersih  diletakkan  pada  tempat  yang  kotor  dan tempat untuk membuat adonan berbahan dasar dari kayu  yang  lapuk.  Keempat,  sarana  penyediaan  air memenuhi syarat. 15 IRTP tersedia air bersih baik dari PDAM/BPSPAM maupun dari sumur.
Kelima,  Fasilitas  dan  Kegiatan  Higiene dan  Sanitasi  memenuhi  persyaratan.  Semua  IRTP memiliki sarana pencucian alat dan bahan produksi dalam  keadaaan  terawat,  tersedia  sarana  cuci tangan  dengan  menggunakan  sabun  dan  alat pengering  tangan,  tersedianya  toilet/jamban  yang bersih,  tersedia  tempat  sampah  tertutup.  Keenam, Kesehatan  dan  Higiene  Karyawan  ada  1  IRTP yang  tidak  memenuhi  syarat  yaitu  karyawan bekerja  dengan  perilaku  tidak  baik  seperti  makan dalam  pengemasan  produk  makanan.  Untuk pakaian  kerja  kurang  begitu  diperhatikan  dalam penilaian  pemeriksaan.  Sehinga  karyawan  tidak harus  memiliki  seragam  kerja  atau  baju  khusus untuk bekerja.
Ketujuh, Pemeliharaan dan Program Higiene  dan  Sanitasi  ada  1  IRTP  yang  tidak memenuhi syarat yaitu dijumpai kucing berkeliaraan  di  sekitar  tempat  produksi  pangan. Kedelapan,  penyimpanan,  ada  3  IRTP  yang  tidak
memenuhi syarat yaitu meletakkan peralatan yang bersih pada tempat yang kotor, meletakkan bahan pangan  pada  lantai  dan  menempel  dinding. Kesembilan,  pengendalian  proses  memenuhi syarat.  Semua  IRTP  menggunakan  bahan  baku dan  bahan  tambahan  pangan  yang  benar. Kesepuluh,  pelabelan  pangan,  ada  7  IRTP  yang tidak  memenuhi  syarat  antara  lain:  nama  produk tidak disamakan; belum mencantumkan rancangan  label  pangan;  tidak  mencantumkan berat  bersih,  baik  digunakan,  kode  produksi; nama  produk  tidak  sesuai  dengan  produk makanan; tidak tersedia tempat untuk menuliskan PIRT.      No...      dan      menuliskan      ―Tanpa Pengawet‖; tidak tersedia tempat untuk menuliskan  PIRT.  No...  dan  penulisan  label pangan  terlalu  kecil;  kesalahan  pada  penulisan komposisiElemen
penilaian kesebelas, pengawasan  oleh  penanggung  jawab  memenuhi syarat. Semua Pengelola IRTP dilakukan pengawasan  IRTP  selanjutnya  atau  pemeriksaan rutin  oleh  petugas  pengawas  pangan  dari puskesmas  setempat  selama  dua  kali  dalam setahun. Kedua belas, penarikan produk memenuhi  syarat.  Semua  IRTP  melaksanakan penarikan    produk  pangan  yang  masuk  dalam kategori tidak aman. Ketiga belas, pencatatan dan dokumentasi  memenuhi  syarat.  Semua  IRTP memiliki  dokumen  produksi.  Yang  terakhir, pelatihan  karyawan  kurang  sesuai  dengan  form penilaian  yang  seharusnya  IRTP  memiliki program  pelatihan  keamanan  pangan  untuk karyawan. Hanya saja dilihat dari pengelola IRTP yang  memiliki  sertifikat  Penyuluhan  Keamanan Pangan  (PKP),  sehingga  semua  IRTP  memenuhi syarat.
Pemeriksaan  sarana  produksi  pangan IRTP  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  harus melakukan  saran  perbaikan  untuk  mendapatkan SPP-IRT.  Jangka  waktu  perbaikan  sarana  akan diputuskan oleh kedua belah pihak antara petugas pengawas  pangan  Dinas  Kesehatan  Banyuwangi dan  pemilik  atau  penanggungjawab  IRTP. Penanggungjawab  atau  pemilik  IRTP  bersama petugas pengawas pangan menandatangani formulir  rincian  laporan  ketidaksesuaian.  Pemilik IRTP  melakukan  konfirmasi  kepada  petugas pengawas  pangan  Dinas  Kesehatan  Banyuwangi setelah  melakukan  saran  perbaikan.  Kemudian petugas  pengawas  pangan  menindaklanjuti  dan memberikan keputusan kesesuaian sarana tersebut.  Jika  sudah  sesuai,  maka  Dinas Kesehatan  Banyuwangi  berhak  mengeluarkan SPP-IRT  kepada  pemilik  atau  penanggungjawab IRTP.
Dengan  demikian,  pada  tahap  ketiga  ini, pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  industri rumah  tangga  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2207 Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## Pemberian Nomor P-IRT
Sejak tahun 2012, nomor P-IRT berjumlah 15  digit  dari  sebelumnya  hanya  12  digit.  Dilihat dari  jenis  kemasan,  dari  15  IRTP  jenis  kemasan yang banyak digunakan yaitu jenis kemasan plastik dengan  diberikan  kode  (2)  dan  dua  diantaranya menggunakan  gelas  (1)  dan  aluminium  foil  (5). Kode  jenis  pangan  terdiri  dari  8  IRTP menghasilkan  tepung  dan  hasil  olahannya  (6), sebanyak  5  IRTP  menghasilkan  hasil  olahan  biji- bijian  dan  umbi  (15)  sebanyak  5,  serta  1  IRTP bumbu  (11)  dan  1  IRTP  minuman  ringan  dan minuman  serbuk  (13).  Kode  Propinsi  dan Kab/Kota Banyuwangi (3510). Digit 8-13 merupakan  kode  yang  diberikan  dari  Dinas Kesehatan  Banyuwangi  berdasarkan  nomor  urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT dan nomor urut IRTP di Kabupaten Banyuwangi. Digit terakhir  menunjukkan  masa  berlaku  dari  SPP-IRT pada  tahun  2023  terhitung  dari  tahun  pembuatan SPP-IRT  pada  tahun  2018.  Pemberian  Nomor  P- IRT pada 15 IRTP sudah sesuai dengan kertentuan 15  digit  pada  Perka  BPOM  RI.  Meskipun  dalam pemberian  nomor  tersebut  terdapat  IRTP  yang harus  melaksanakan  saran  perbaikan  dari  Petugas Pengawas  Pangan  Dinas  Kesehatan  Banyuwangi atau  sarana  produksi  pangan  IRTP  tersebut  sudah memenuhi  standar  yang  ditentukan  (tabel.5). Nomor  P-IRT  diberikan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banyuwangi  kepada  Indstri  Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan sarana produksi pangan industri. Masa berlaku  SPP-IRT  ini  selama  5  tahun.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  (Imtiyaz, 2016) bahwa masa berlaku SPP-IRT yang berlaku selama  5  tahun  terhitung  sejak  IRTP  memperoleh SPP-IRT.  Jika  sudah  habis  masa  berlakunya, pemilik  atau  penanggungjawab  wajib  melakukan perpanjangan.  IRTP  akan  dilakukan  peninjauan sarana  produksi  pangan  ulang  oleh  petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan Banyuwangi.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Sertifikasi  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten  Banyuwangi  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga.

## SARAN
Seiring  berjalannya  waktu,  keamanan dan  mutu  pangan  menjadi  prioritas  utama  bagi konsumen. Sehingga disarankan kepada pelaksana  program  untuk  lebih  memperhatikan setiap poin dalam elemen penilaian pemeriksaan IRTP.  Untuk  peniliti  selanjutnya  diharap menambahkan alasan sertifikasi tidak mencakup semua  IRTP  yang  ada  di  Banyuwangi  dan menciptakan aplikasi
online untuk mempermudah registrasi permohonan SPP-IRT.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banyuwangi.  2017.
Profil Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016 . Diakses dari : http://www.depkes.go.id/resources/downl oad/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/3
510_Jatim_Kab_BANYUWANGI_2016. pdf.
Dinkes  Jatim.  2016. Profil  Kesehatan  Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2016 .  Diakses  dari:
http://www.depkes.go.id/resources/downl oad/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_20 16/15_Jatim_2016.pdf.
Ericko,  M.  Z.  2016.  Evaluasi  Kebijakan
Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung). ( Skripsi, Universitas Lampung ).Diakses darit:
http://digilib.unila.ac.id/23943/.
Hermanu,  B.  2014.  Studi  implementasi  izin  edar produk  pangan  industri  rumah  tangga (pirt)  dalam  mewujudkan  keamanan pangan  yang  optimal  di  kota  semarang, Hukum  dan  Dinamika  masyarakat .  doi: http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v11i2.348 .
Imtiyaz, A. H. 2016. Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
( Skripsi.  Universitas  Jember ).Diakses dari: http://repository.unej.ac.id/handle/123456 789/79561.
Kementrian Kesehatan RI. 2017. Profil Kesehatan Indonesia 2016. Diakses dari: http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resour ces/download/pusdatin/profil-kesehatan-
indonesia/ Profil-Kesehatan-Indonesia- 2016.pdf.
Kepala  BPOM.  2012. Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik
Indonesia  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga . Diakses dari: http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/ peraturan/2012/Perka_BPOM_No_HK.03. 1.23.04.12.2205_Tahun_2012_tentang_Se rtifikasi_Pangan_IRT.pdf.
Kepala  BPOM.  2012. Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik
Indonesia  Nomor  HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan  Sarana  Produksi  Pangan
Industri  Rumah  Tangga .  Diakses  dari: https://www.google.com/http:jdih.pom.go. id/showpdf.
Pradita.A,  R.  2013.  Implementasi  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  Republik  Indonesia  Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  Di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kediri, Jurnal Ilmiah  Universitas  Brawijaya .  Diakses dari:
http://download.portalgaruda.org/article.p hp?article=187995&val=6466&title=. Purba,  D.  F.,  Nuraida,  L.  dan  Koswara,  S.  2014.
Efektivitas  Program  Peningkatan  Mutu Dan  Keamanan  Pangan  Industri  Rumah Tangga  Pangan  (Irtp)  Di  Kabupaten Cianjur’, Jurnal  Standardisasi ,  16(2),  pp. 103–112. doi: 10.31153/js.v16i2.172.
Sparringa,  R.  A.  2016. Laporan  Tahunan  Badan POM 2015 . Diakses dari:
http://www.pom.go.id/ppid/2016/kelengka pan/laptah2015.pdf.
UU  RI.  2009. UU  RI  No  36  Tentang  Kesehatan , UU RI No 36 2009 .
WHO.  2005. Penyakit  Bawaan  Makanan  Fokus Pendidikan  Kesehatan .  Diakses  dari: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42 428/3/9794487074_chapter1_ind.pdf.