Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8873-8881 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Globalisasi dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana
Mohd. Yusuf Daeng M 1 ✉ , Bestley 2 , Benni Wiro Purba 3 , Achmad Zacky 4 ,
Dewanta Simanjorang 5
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Terjadinya dinamika globalisasi melibatkan banyak aspek, sehingga globalisasi juga berdampak pada hukum.  Globalisasi  hukum  akan  mempengaruhi  pendekatan  negara-negara  maju  serta  peraturan mengenai investasi, perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lainnya di negara-negara berkembang. Ada juga yang menyebut globalisasi hukum sebagai globalisas hukum komersial lintas batas, namun penting untuk  dicatat bahwa setiap istilah yang terkait dengan globalisasi hukum   pada dasarnya menekankan bahwa Selain undang-undang nasional, suatu negara juga mengembangkan undang- undang lintas batas negara. Dunia  saat ini telah memasuki proses globalisasi dengan sangat cepat. Kebudayaan  dari  berbagai  negara  dapat dengan  mudah  menyusup  ke    suatu  negara.  Kondisi  ini menimbulkan  gegar  budaya  yang  berdampak  pada  keadaan  sosial  suatu  negara.  Hal  ini  tentu berdampak pada aspek hukum  suatu negara. Teknologi menjadi faktor penting yang mempunyai pengaruh  besar  dalam  hal  ini.  Perkembangan  dunia  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi menimbulkan kesan bahwa dunia tidak lagi mempunyai batasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Hal ini terjadi secara global, di setiap wilayah di dunia  dan di negara mana pun, karena tidak ada batasan terhadap  pengembangan  dan  penyebaran  berbagai  jenis  informasi  karena  pengaruh  global. Perkembangan  dunia  teknologi  yang  semakin  pesat  telah  menimbulkan  hubungan  hukum  dalam masyarakat sehingga menimbulkan banyak jenis kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang tidak diatur karena cara-cara yang digunakan merupakan cara-cara pidana yang baru  dalam dunia hukum. .  Salah  satu  aspek  hukum  pidana  yang  muncul  akibat  pengaruh  globalisasi  adalah  kejahatan elektronik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  globalisasi  terhadap  perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menggambarkan  pengaruh  globalisasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Globalisasi, Pembaruan Hukum, Indonesia.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
Abstract
The dynamics of globalization involve many aspects, so globalization also has an impact on law. The globalization of law will influence the approach of developed countries as well as regulations regarding investment, trade, services and other economic sectors in developing countries. There are also those who call legal globalization the globalization of cross-border commercial law, but it is important to note that any term related to legal globalization basically emphasizes that apart from national laws, a country  also  develops  laws  across  national  borders.  The  world  today  has  entered  the  process  of globalization very quickly. Culture from various countries can easily infiltrate a country. This condition creates a culture shock which has an impact on the social condition of a country. This certainly has an impact on the legal aspects of a country. Technology is an important factor that has a big influence in this matter. The development of the world of information technology and telecommunications gives the impression that the world no longer has limits on information related to the fields of social life, politics, economics, defense and security, etc. This happens globally, in every region of the world and in any country, because there are no limits to the development and dissemination of various types of information due to global influence. The increasingly rapid development of the world of technology has given rise to legal relations in society, giving rise to many types of crimes and other legal activities that are not regulated because the methods used are new criminal methods in the world of law. . One aspect of criminal law that has emerged as a result of the influence of globalization is electronic crime. This research aims to examine the influence of globalization on the development of criminal law in Indonesia. The results of this research will illustrate the influence of globalization on criminal law reform in Indonesia.
Keywords: Globalization, Legal Reform, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Globalisasi dipahami dengan sangat jelas sebagai dunia  tanpa batas. Seperti saat ini, banyak  negara    menyadari  bahwa  mereka  saling  membutuhkan    dalam  berbagai  cara. Dimensi globalisasi terbagi menjadi globalisasi ekonomi yang ditandai dengan arus barang, modal  dan  jasa  serta  informasi;  Globalisasi  politik    ditandai  dengan  difusi  kebijakan pemerintah; dan globalisasi sosial  digambarkan sebagai penyebaran ide, informasi, citra, dan manusia (Syprianus Aristeus, 2018). Berdasarkan keputusan kongres PBB VII menyatakan korelasi  antara  kebijakan  pembangunan  dengan  meningkatnya  kejahatan    tidak  terlalu prinsip,  tetapi  pembangunan  menjadi  faktor  kriminogen  apalagi  pembangunan  tidak direncanakan  dengan  baik,  mengabaikan  nilai  budaya  moral  dan  tidak  meliputi  strategi perlindungan sosial yang integral untuk itu kongres PBB meminta negara-negara anggota untuk meninjau kembali produk-produk legislatif yang telah usang, dikatakan produk itu
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
usang  apalagi  tidak  berakar  pada  nilai-nilai  budaya  dan  aspirasi  masyarakat  dan  tidak menyelesaikan problem. Globalisasi yang masuk dalam bentuk kebijakan dan aturan hukum yang  ditetapkan  oleh  negara  banyak  mengandung  nilai-nilai  liberalis,  sebagai  suatu konsekuensi  toleransi  terhadap  perkembangan  dan  pengaruh  negaranegara  maju  yang pada  umumnya  menganut  paham  liberalis,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  globalisasi berbasis  pada  paham  liberalisme  (DHARMA  SETIAWAN  PAGARALAM,  2014).  Dalam pembaharuan  hukum  memperhatikan,  mengutip  pendapat  saniayana,  A  man  feel  shoid must be plannet in country but the eyes shold survey the world (kalau seseorang menginjak bumi sendiri tetapi memandang perkembangan dunia sekitar). Hal tersebut mengingatkan kita pengaruh ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi, termaksud kejahatan yang tidak mengenal  batas  wilayah  negara,  Indonesia  diapit  oleh  negara-negara  yang  sistem hukumnya berbeda. Rene David dan Jone E Briery menyatakan bahwa situasi perbandingan hukum  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan  diperlukan  bagi  ilmu  hukum,  serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional antara lain hukum yang hidup dalam masyarakat. Perbandingan hukum yang dilakukan pun bersifat normatif    positivis  yang  mengedepankan  pencarian  norma  suatu  sistem  hukum  dan memperbandingkannya  dengan  norma  lain  yang  sejenis.  Perbandingan  hukum  pun dilakukan karena pencarian terhadap norma hukumnya dengan adanya suatu kasus tertentu yang ingin dipecahkan. Model perbandingan.
Pembangunan jangka panjang hukum di Indonesia kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2025 dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 antara lain:
a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradap;
b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:
c. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas;
d. Memperkuat pengembangan dan pemanfaatan iptek;
e. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju;
f. Reformasi hukum dan birokrasi;
g. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan berlandaskan hukum;
h. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu;
i. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
j. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari;
k. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
l. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.
Dari  tata  urutan  pembangunan  jangka  panjang  tersebut  diatas,  penulis  mencoba  untuk menelusuri  poin  nomor  2  pada  sub  B  yaitu  mewujudkan  bangsa  yang  berdaya  saing, memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi daya saing global dan apa upaya bangsa  Indonesia  dapat  mengikuti  perkembangan  global  tersebut.  Dalam  penelitian  ini, akan dikaji mengenai relevansi globalisasi dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  manusia  untuk  memperkuat,  membina,  serta  untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  (Soerjono  Soekanto,  1984).    Penelitian  hukum  adalah  suatu metode  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  doktrin-doktrin  hukum dengan  tujuan  untuk  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Globalisasi Dan Pengaruhnya Pada Pembaharuan Hukum
Apabila kita melihat legal reform ini dari kajian semiotika hukum, pembaharuan ini tidaklah akan bisa mengikuti keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyaratkan oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang berbeda, khalayak ramai ini akan sulit untuk  memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan linguistic dominoting system para elit politisasi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan  hukum  formal.  Disamping  itu,  legal  reform  akan  lebih  gampang  untuk  merespon kepentingan mereka yang mapan untuk berkuasa dari pada kepekaan kepentingan mereka yang berkedudukan marjinal dan mempunyai keadaan hidup yang sangat rawan. Jelas bahwa kebebasan, kesetaraan dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanyalah  sebatas  norma-norma  yang  abstrak  dan  dalam  retorika-retorika  teoritis  belaka.  Dalam kenyataannya, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk  kedalam sistem guna mengklaim hak-hak  yang telah dijanjikan in abstracto. Karena legal reform itu tidak memuaskan, munculah aliran realisme hukum di Amerika Serikat yang dirintis untuk melancarkan  kritiknya  terhadap  law  reform.  Tujuannya  adalah  menandingi  doktrin  hukum  kaum positivistik  dengan  legal  reformnya,  pada  dasarnya  para  pendukung  aliran  realisme  hukum  ini menolak  doktrin  tentang  universalisme  substansi  hukum  yang  berkonsekuensi  pada  tiadanya pengakuan terhadap hukum dan hak-hak mereka sebagai kaum minoritas. Para penganut paham law  reform  ini  yang  berorientasi  kepada  hukum  hidup  dalam  masyarakat,  menolak  paham langdelian. Paham langdelian menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normatif yang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
tertutup. Pengaruh globalisasi hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan kedalam prilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan timbul norma hukum. Dimasa yang akan datang dapat diperkirakan bahwa semakin banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang seksama dan kemudian diakui secara internasional sebagai suatu kaedah hukum Internasional atau nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi kedalam hukum nasional kita. Kalau didalam masyarakat Bali adalah suatu kebanggaan apabila penemuan atau disain seseorang banyak ditiru oleh  orang  lain,  dengan  adanya  undang-undang  hak  cipta  dan  undang-undang  hak  paten, seseorang justru akan mencegah hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Perubaha nilai dan kesadaran, sebagai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional kita.
Akibatnya,  tidak  mungkin  lagi  kita  terus  ingin  mempertahankan  kemurnian  penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita menjadi keadah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan keadah hukum adat itu harus disesuaikan dulu dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang  Dasar  1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merdeka, bersatu,  berdaulat  dan  berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana  perikehidupan  bangsa  yang  aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai  (Sudiyana,  2016).  Seperti  halnya  dengan  kontrak  bagi  hasil  dalam  bidang  perminyakan. Adapula kemungkinan, bahwa hanya asasnya saja yang dipakai (seperti di dalam Pasal 33 UUD 1945). Bahkan di dalam hal-hal tertentu kaedah hukum adat itu terpaksa disisihkan untuk suatu keadah hukum nasional yang sama sekali baru, seperti misalnya hak untuk menebang pohon di hutan, hanya sekarang  bahkan  dilarang dengan  hukuman  pidana.  Sebagai  akibat  globalisasi  dan  peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau  yang  bersifat  internasional  akan  juga  dituangkan  ke  dalam  perundang-undangan  nasional, seperti  misalnya  di  dalam  hal  surat-surat  berharga,  pasar  modal,  kejahatan  komputer,  dan sebagainya. Terutama kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Akibatnya semakin kita memasuki abad 21 semakin hukum nasional kita akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional. Hukum pidana, hukum acara dan hukum administratif negara saja, tetapi yang akan mengenal jauh lebih  banyak  bidang  hukum  lagi,  seperti  hukum  lingkungan  hidup,  hukum  ekonomi,  hukum kesehatan, hukum komputer dan sebagainya.
Saat  ini  dapat  dikatakan  bahwa  tampak  ada  kecendrungan  yang  cukup  kuat  untuk menggunakan  hukum  sebagai  penyalur  kebijaksanaan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat pedesaan.  Disini  hukum  dipakai  sebagai  landasan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  semua pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembangunan.  Tesis  yang  barangkali  dimiliki  oleh  para  elit
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
penguasa, bahwa semakin hukum itu dapat dipakai secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan. Persoalannya adalah bagaimana hukum dibuat agar dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang  telah  diputuskan  itu?  Persoalan  semacam  inilah  yang  mengisyaratkan  agar  para  pembuat hukum  perlu  sungguh-sungguh  untuk  mengikuti  persayaratan-persayaratan  tertentu.  Lon  Fuller menunjukkan “delapan prinsip legalitas” yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:
a. Harus ada peraturannya terlebih dahulu;
b. Peraturan itu harus diumumkan secara layak;
c. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
h. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.
Tindakan yang dilakukan untuk menerapkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dari  isi  peraturan  tersebut.  Sebaik  apapun undang-undang itu disusun, pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.  Ketika  Anda  berbicara  tentang  budaya  hukum,  Anda  berbicara  tentang  sikap, pandangan, dan nilai-nilai masyarakat. Secara konstitusional dikenal peristilahan living constitution yang menegaskan tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Geofani Milthree Saragih, 2022). Semua  komponen  budaya  hukum  itulah  yang  sangat  yang  sangat  menentukan  barhasil  atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah diisyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui  isi  suatu  peraturan,  dan  apakah  penyampaian  isi  maupun  makna  dari  hukum  telah dilakukan. Baik James C. N. Paul maupun Clarance J. Dias berpendapat, bahwa perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat desa (lokal) seringkali  menyulitkan  mereka  untuk  dapat  mengerti  ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  yang berlaku. Penyebarluasan hukum nasional kepada masyarakat desa dirasa sangat kurang. Lembaga legislatif  yang  menghasilkan  perundang-undangan  dapat  penjelasan  itu  sering  kali  dirasa  masih berada pada  jarak  geografis  maupun  sosial  yang  terlalu  jauh.  Harus  disadari bahwa  sekitar  80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar disekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimanakah mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disamping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya  sekedar  untuk  memenuhi  syarat  formal,  yaitu  dengan  dimuatnya  dalam  lembaga  negara,
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
saluran komunikasi yang tidak terorganisir secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana seorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan perubahan yang dikehendaki oleh kaum hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana  sesungguhnya  harus  dilakukannya.  Apabila  salah  satu  syarat  yang  diajukan  Fuller tersebut, yaitu tiadanya komunikasi tentang makna peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga. Salah satu aspek hukum pidana yang mengalami pembaharuan hukum akibat globalisasi adalah tindak pidana elektronik yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya,

## 2. Tindak Pidana Elektronik Sebagai Salah Satu Wujud Pembaruan Hukum Pidana
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai  dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rio Armanda Agustian & Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2021) , begitu juga dalam bidang informasi elektronik.  Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Perkembangan di  bidang  teknologi  saat  ini  dan  masa  depan  tidak  hanya  berdampak  perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti agama, budaya,  masyarakat,  politik,  kehidupan  pribadi,  masyarakat  bahkan  berbangsa  dan bernegara.  Jaringan  informasi  global  saat  ini  atau  internet  telah  menjadi  sarana  untuk melakukan kejahatan baik secara nasional maupun internasional. Internet adalah alat bagi penjahat untuk melakukan kejahatan Kejahatan bersifat global, internasional dan melampaui batas negara atau kedaulatan negara (Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, 2013) .
Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana eleltronik diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.  Namun  undang-undang  tersebut  dianggap  masih  memiliki  masalah  dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang - undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah  pada  tanggal  27  November  2016  tersebut  memiliki  amanat  penting  bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial (Achmadudin Rajab, 2017).
Secara konsti tusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System. Ciri khas utama yang terdapat di dalam sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkadung dalam Penjelasan Umum  paragraf  ke-sembilan  dari  UU  No.  19  Tahun  2016,  yang  juga  maksud  utama pembentukan undang- undang ini, yang menyatakan bahwa “...karakteristik virtualitas ruang siber  memungkinkan  konten  ilegal  seperti  Informasi  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik,  pemerasan  dan/  atau  pengancaman,  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan  pengiriman  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan perdagangan elektronik, perlu penguatan  peran  pemerintah  untuk  mencegah  penyebaran  konten  ilegal  dengan mengambil  langkah-langkah  pencegahan akses terhadap Informasi Elektronik dan/. atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar hukum. Peradilan dan penyidik Indonesia harus berwenang untuk meminta informasi yang terdapat pada penyelenggara sistem elektronik untuk penegakan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, Dewanta Simanjorang

## SIMPULAN
Globalisasi  membawa  dampak  yang  sangat  besar  terhadap  kehidupan  manusia. Salah  satu  dampak  globalisasi  yang  paling  signifikan  adalah  terhadap  hukum.  Hukum mempunyai dampak yang begitu besar karena masyarakat sendirilah yang menjadi sasaran utama hukum, dan masyarakat juga merupakan pihak yang mempengaruhi dan menerima globalisasi. Hukum harus mengikuti arus  globalisasi dalam perkembangannya. Kejahatan elektronik  merupakan  salah  satu  aspek  hukum  pidana    Indonesia  yang  mempengaruhi reformasi  hukum  akibat  globalisasi.  Globalisasi  mengikis  batas  antar  negara,  nilai-nilai negara begitu mudah ditembus. Situasi ini berarti bahwa hukum harus berkembang secara inovatif  untuk  menyesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hak  untuk didorong  mengikuti perkembangan manusia. Oleh karena itu, hubungan antara globalisasi dan  reformasi  hukum  jelas  sangat  erat,  karena  globalisasi  mendorong  reformasi  hukum karena adanya keseragaman hukum sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadudin Rajab. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 469.
DHARMA SETIAWAN PAGARALAM. (2014). IMPLIKASI GLOBALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM
PROGRESIF DI INDONESIA. KEADILAN PROGRESIF, 2(1), 24.
Geofani Milthree Saragih. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia [Skripsi]. Universitas Riau.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
Radita Setiawan, & Muhammad Okky Arista. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. Recidive, 2(2), 140.
Rio Armanda Agustian, & Jeanne Darc Noviayanti Manik. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI(1), 98.
Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.
Sudiyana. (2016). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN  IMPLIKASI HUKUMNYA. JURNAL KAJIAN HUKUM, 1(1), 23.
Syprianus Aristeus. (2018). TRANSPLANTASI HUKUM BISNIS DI ERA GLOBALISASI TANTANGAN
BAGI INDONESIA. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, 18(4), 515.