Volume 17, Nomor 2 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i2.55402
Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Participatory planning effectiveness and the design of participatory planning model in musrenbang RKPD of Tebing Syahbandar Subdistrict, Serdang Bedagai Regency, North Sumatera
J R Saragih 1 , N K Ritonga 2 , dan U Harmain 1
1 Program  Studi  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Sekolah  Pascasarjana,  Universitas Simalungun, Pematangsiantar 21139, Sumatera Utara, Indonesia
2 Kantor  Kecamatan  Tebing  Syahbandar,  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia
Corresponding author ’s email: saragihjef@gmail.com
Abstrak. Perencanaan  partisipatif  merupakan  konsekuensi  logis  dari  perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik. Melalui pelibatan masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan,  musrenbang  merupakan  bentuk partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1) mendeskripsikan  implementasi  perencanaan  partisipatif  (musrenbang);  (2) menganalisis  efektifitas  perencanaan  partisipatif;  dan  (3)  merancang  model perencanaan  partisipatif  dalam  musrenbang  RKPD.    Penelitian  dilaksanakan  bulan Februari-Maret  2020  dengan  mengambil  satuan  analisis  pelaksanaan  Musrenbang RKPD  Kecamatan  Tebing  Syahbandar,  Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Sumatera  Utara pada  tahun  2020.    Pengambilan  sampel  dan  narasumber  ditetapkan  dengan  kuota sampling  sebanyak  60  orang  responden  pemangku  kepentingan  musrenbang.  Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, direct rating method (DRM), dan analisis SWOT.  Musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan tahapan: musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke e-planning , musrenbang kecamatan, dan pascamusrenbang kecamatan.  Efektivitas musrenbang diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.  Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi
3,44  (efektif).    Hasil  analisis  SWOT  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  musrenbang berada  pada  jalur  yang  tepat,  namun  berbagai  aspek  perlu  ditingkatkan.  Strategi agresif  difokuskan  pada  Strategi  SO,  yaitu:  (1)  meningkatkan  fungsi  kecamatan  dan integritas  pelaku  musrenbang  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan  pemahaman  dan  pemanfaatan  aplikasi e-planning dalam  proses musrenbang  kecamatan,  dan  (4)  meningkatkan  penggunaan  teknologi  informasi secara daring untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Kata  Kunci:  Efektivitas;  Model;  Musrenbang;  Perencanaan  Partisipatif;  Serdang Bedagai
Abstract. Participatory  planning  is  the  logical  consequence  of  planning  paradigm shifting from centralized to decentralized. Through the involvement of the community and  stakeholders,  musrenbang  acts  as  a  form  of  participation,  transparency,  and accountability.  This  study aims  to:  (1)  describe  the  implementation of  participatory planning (musrenbang); (2) analyze the effectiveness of participatory planning; and (3) designing a participatory planning model in the RKPD musrenbang. The research was carried  out  in  February-March  2020  using  the  case  of  Musrenbang  RKPD,  Tebing Syahbandar District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra in 2020. Sampling and resource persons were determined with a sampling quota of 60 informants from the Musrenbang  stakeholders.  Data  were  analyzed  using  descriptive  methods,  direct rating method (DRM), and SWOT analysis. The sub-district musrenbang is carried out in stages: village musrenbang, sub-district pramusrenbang, input to e-planning, sub- district  musrenbang,  and  sub-district  post-musrenbang.  The  dimension  of  goal achievement was at a score of 3.39 (fairly effective), the integrity dimension was 3.49 (effective), while the adaptation dimension is 3.44 (effective). The results of the SWOT analysis show that the implementation of the Musrenbang is on the right track, but various aspects need to be improved. The model then was built upon the aggressive strategy  (SO  Strategy),  namely:  (1)  improving  the  function  of  sub-districts  and  the integrity of musrenbang actors to increase community participation, (2) increasing the suitability  of  proposed  programs  based  on  community  aspirations,  (3)  increasing understanding and utilization of e-planning applications in the musrenbang process sub-districts, and (4) increasing the use of information technology online to promote transparency, accountability, and public participation.
Keywords:  Effectiveness;  Model;  Musrenbang;  Participatory  Planning;  Serdang Bedagai

## 1. Pendahuluan
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [1], perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,  melalui  urutan  pilihan  dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia. Termasuk  dalam  tujuan  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  di  antaranya  adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu,  antar  fungsi  pemerintah  maupun  antara  pusat  dan  daerah  serta  mengoptimalkan partisipasi  masyarakat.  Maka,  proses  penyusunan  dokumen  perencanaan  harus  dilakukan secara  hirarkis.  Contohnya,  penyusunan  RPJP  Daerah  harus  mengacu  pada  RPJP  Nasional, RPJM Daerah harus mengacu pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kemudian, disusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RKPD dengan muatan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  baik  yang  dilaksanakan  langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 [1] mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memiliki lima  dokumen  perencanaan,  yaitu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD), Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). Kabupaten Serdang Bedagai sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005-2025. RPJP Daerah merupakan pedoman dokumen perencanaan  di  bawahnya  khususnya  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD).  Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan pendekatan perspektif dan partisipatif.
Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah daerah menyusun rencana program pembangunan  yang  dianggap  sangat  dibutuhkan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pendekatan  partisipatif  dilakukan  dengan  melibatkan  elemen masyarakat  dan  para  pemangku  kepentingan  dalam  perencanaan  pembangunan  melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum multi-pihak  terbuka  yang  secara  bersama  mengidentifikasi  dan  menentukan  prioritas kebijakan  pembangunan  masyarakat.  Kegiatan  ini  berfungsi  sebagai  proses  negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi  perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non- pemerintah,  sekaligus  mencapai  konsensus  bersama  mengenai  prioritas  kegiatan pembangunan termasuk anggarannya.
Perencanaan  partisipatif  merupakan  wujud  nyata  dari  perubahan  paradigma  dari perencanaan  sentralistik  ke  perencanaan  desentralistik  yang  dilaksanakan  melalui musrenbang dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, sebagai bentuk partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Idealnya,  perencanaan  partisipatif  memiliki:  (1) adanya  jaminan  dan  merupakan  hak  masyarakat  bahwa  usulan  musrenbang  partisipatif memperoleh  kepastian  penganggaran  daerah  dalam  RAPBD,  (2)  wujud  konsistensi musrenbang  ke  dalam  dokumen  perencanaan,  dan  (3)  konsistensi  dan  integrasi  dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam RAPBD.
Pada  tingkat  desa,  musrenbang  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  tentang  prioritas program  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang  akan  dibiayai  dari  APBD  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah  dan  masyarakat  yang  akan  mengikuti  musrenbang  tingkat  kecamatan. Musrenbang  pada  dasarnya  adalah  perencanaan  yang  bersifat bottom-up  planning, karena
perencanaan dari bawah  tentunya  masyarakat adalah  subjek  (bukan  objek) pembangunan. Sementara  perencanaan  program  SKPD  pada  dasarnya  bersifat top-down  planning melalui kebijakan  yang  dibuat  sendiri  oleh  SKPD.  Posisi  SKPD  adalah  subjek  pemberi  pelayanan kemasyarakatan.  Musrenbang  berada  di  antara  kebutuhan,  keinginan  dan  proses perencanaan program SKPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi  akan  berhasil  jika  memperhatikan  atau  berada  dalam  sistem  dan  subsistem pemerintahan lokal, masyarakat dan keluarga setempat serta dunia usaha (wirausaha) lokal. Setiap  subsistem  mempunyai  unsur  yang  sama,  yaitu  sumber  daya  manusia  (SDM),  cara bekerja, dan nilai-nilai dalam beraktifitas.
Dengan  mengambil  pelaksanaan  musrenbang  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah) sebagai unit analisis, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif  dalam musrenbang RKPD  di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai; (2) Menganalisis efektivitas proses perencanaan partispatif dalam musrenbang  RKPD di  Kecamatan  Tebing  Syahbandar,  Kabupaten  Serdang  Bedagai;  dan  (3)  Merancang  model perencanaan  partisipatif  dalam  musrenbang  RKPD  di  Kecamatan  Tebing  Syahbandar, Kabupaten Sedang Bedagai.

## 2. Metode
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020 dengan mengambil satuan analisis, yaitu  proses  dan  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang) Kecamatan  dalam  rangka  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Musrenbang RKPD dalam pembahasan selanjutnya ditulis sebagai musrenbang.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  96  orang  yang  merupakan  peserta  musrenbang  di Kecamatan  Tebing  Syahbandar  tahun  2020.  Sampel  ditetapkan  dengan  kuota  sampling sebanyak 60 orang responden, yaitu pegawai Kantor Camat Tebing Syahbandar yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, SKPD terkait, dan peserta dari 10 desa yang mewakili unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga desa. Jumlah responden pada setiap desa dapat dilihat pada Tabel 1.
Menurut  Hidayat  [2],  pengukuran  efektivitas  proses  dan  pelaksanaan  musrenbang  dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:
(1) Pencapaian tujuan, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit. Proses pencapaian  tujuan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  memiliki  tujuan  dengan  menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran  secara  efektif.  Efektif  berarti  kegiatan  dapat  terlaksana  secara  tepat  sasaran  dan sesuai dengan perencanaan.
( 2) Integrasi, yaitu sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan masyarakat dan berbagai SKPD terkait. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi
dalam  tindakan-tindakan,  nilai-nilai,  metode-metode,  ukuran-ukuran,  prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi  dan  berbagai  hal  yang  dihasilkan.  Pada  dimensi  ini,  efektivitas pelaksanaan  musrenbang  tingkat  kecamatan  diukur  dalam  konteks  sasaran  dan  kegiatan organisasi  secara  menyeluruh  dan  kemampuan  penyesuaian  dari  organisasi  terhadap perubahan lingkungannya.
(3) Adaptasi, yaitu kemampuan kantor camat untuk menyesuaikan diri dengan para pemangku kepentingan  musrenbang  kecamatan.  Adaptasi  dalam  musrenbang  adalah  kemampuan pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan musrenbang kecamatan dan menyesuaikan dengan tahapan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [1]. Kemampuan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar ditandai dengan partisipasi seluruh perwakilan setiap desa dan para pemangku kepentingan lainnya serta adanya kesepakatan prioritas kegiatan yang akan diajukan.
Tabel 1. Responden dan narasumber penelitian.
No Unsur Jumlah Responden (orang) 1 Desa Paya Pasir 5 2 Desa Binjai 5 3 Desa Penggalangan 5 4 Desa Tanah Besi 5 5 Desa Laut Tador 5 6 Desa Paya Pinang 5 7 Desa Kuta Pinang 5 8 Desa Penggalian 5 9 Desa Sibulan 5 10 Desa Bahilang 5 11 Kantor Camat Tebing Syahbandar 3 12 SKPD 7 Jumlah 60
Kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden  diberikan  5  alternatif  jawaban,  yaitu  skala  1 (Sangat Tidak Setuju), skala 2 (Tidak Setuju), skala 3 (Cukup Setuju), skala 4 (Setuju), dan skala 5  (Sangat  Setuju).  Selanjutnya,  dihitung  rentang  skala,  yaitu  skor  tertinggi  dikurang  skor terendah dibagi jumlah skala, yaitu: (5-1)/4=0,8 untuk menentukan rentang setiap kategori. Dengan  demikian,  efektivitas  proses  dan  pelaksanaan  musrenbang  ditentukan  dengan kategori sebagai berikut [3,4].
1,0 < x ≤ 1,8 (Sangat Tidak Efektif)
1,8 < x ≤ 2,6 (Tidak Efektif)
2,6 < x ≤ 3,4 (Cukup Efektif)
3,4 < x ≤ 4,2 (Efektif)
4, 2 < x ≤ 5,0 (Sangat Efektif)
Dengan keterangan x adalah skor rata-rata dengan rumus:
x= f i w i ∑ f i
Dengan keterangan f i adalah banyaknya responden yang menjawab skala tertentu, w i adalah bobot atau skala tertentu.  Kontinum kriteria efektivitas proses dan pelaksanaan musrenbang difigurasi pada Gambar 1.
▪ Sangat Tidak Efektif ▪ Tidak Efektif ▪ Cukup Efektif ▪ Efektif ▪ Sangat Efektif ▪
1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 5,0
Gambar 1. Kontinum kriteria efektivitas musrenbang.
Model  perencanaan  partisipatif  dalam  musrenbang  dikembangkan  dengan  menggunakan analisis SWOT dengan tahapan sebagai berikut:
(1)  Identifikasi  faktor-faktor  strategis  berdasarkan  komponen  SWOT,  yaitu  kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.  Faktor-faktor strategis diperoleh berdasarkan wawancara dengan 60 orang responden peserta musrenbang;
(2)  Perhitungan  bobot  masing-masing  faktor  berdasarkan  pendekatan,  yaitu  total  jawaban semua narasumber dibagi dengan total jumlah jawaban faktor internal atau eksternal.  Total bobot masing-masing faktor internal atau faktor eksternal sama dengan 1;
(3)  Perhitungan  rating  masing-masing  faktor  berdasarkan  pendekatan,  yaitu  total  jawaban semua narasumber dibagi dengan jumlah responden;
(4) Menjumlahkan hasil perkalian antara  bobot dan rating untuk masing-masing komponen SWOT;
(5) Menghitung selisih jumlah hasil perkalian antara kekuatan dan kelemahan, dan dijadikan sebagai titik pada sumbu horizontal (x) pada kuadran SWOT;
(6)  Menghitung  selisih  jumlah  hasil  perkalian  antara  peluang  dan  ancaman,  dan  dijadikan sebagai titik pada sumbu vertikal (y) pada kuadran SWOT;
(7)  Mengembangkan  model  perencanaan  partisipatif  berdasarkan  strategi  prioritas berdasarkan posisi kuadran SWOT.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Pelaksanaan musrenbang
Kecamatan  Tebing  Syahbandar  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Serdang Bedagai,  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  berada  pada  dataran  rendah  dengan  luas  wilayah 142,85  km2.  Kecamatan  Tebing  Syahbandar  terdiri  dari  10  desa.  Pelaksanaan  musrenbang RKPD  di  Kecamatan  Tebing  Syahbandar  dilakukan  dengan  pendekatan  perspektif  dan partisipasif. Pendekatan perspektif dilakukan dengan cara pemerintah kecamatan menyusun rencana program pembangunan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat. Pendekatan partisipatif  dilakukan  dengan  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  dan  pemangku kepentingan melalui kegiatan musrenbang.
Proses dan pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam musrenbang kecamatan, antara lain musrenbang desa, pramusrenbang kecamatan, input ke e-planning , pelaksanaan musrenbang kecamatan,  dan  pascamusrenbang  kecamatan  (lihat  Tabel  2).    Pelaksanaan  musrenbang merupakan kajian deskriptif dalam penelitian ini untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai  dengan  mekanisme  yang  ditetapkan  melalui  regulasi  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan pelaksanaan  musrenbang,  hasil  penelitian  di  Kecamatan  Loknga  Kabupaten  Aceh  Besar menyimpulkan bahwa proses perencanaan belum optimal dan partisipasi masyarakat dalam kategori  rendah  [5].  Faktor  penghambat  partisipasi  yaitu  faktor  insentif  dan  minimnya kesepakatan dalam menyatukan aspirasi.
Musrenbang  desa  difasilitasi  oleh  pemerintah  desa  dimana  pihak  kecamatan  (Kasi  PMD) berperan  dalam  melakukan  monitoring  pelaksanaannya.  Output  dari  musrenbang  desa merupakan  usulan  kegiatan-kegiatan  prioritas  ke  musrenbang  kecamatan.  Kegiatan pramusrenbang kecamatan mencakup persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi  tim,  identifikasi  peserta,  dan  pemilahan  usulan  yang  merupakan  kewenangan desa. Input usulan ke sistem e-planning sekaligus untuk melakukan klasifikasi usulan kegiatan pada SKPD berdasarkan fungsinya.
Sementara  itu,  pelaksanaan  musrenbang  kecamatan  terdiri  dari  pembukaan,  pemaparan narasumber  (Bappeda  dan  SKPD  terkait),  pembahasan  rancangan  rencana  pembangunan kecamatan,  diskusi  penajaman  isu  prioritas  pembangunan  kecamatan  beserta  indikasi kegiatannya, diskusi penentuan prioritas, pemilihan delegasi ke musrenbang kabupaten, dan penutupan.  Setelah  itu,  terdapat  kegiatan  pascamusrenbang,  meliputi  rapat  kerja  tim perumus  musrenbang  kecamatan,  pembekalan  delegasi  ke  musrenbang  kabupaten, penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda, penyampaian dokumen usulan kepada masing-masing SKPD, dan pengumuman hasil musrenbang kecamatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Fadil [6] yang menyimpulkan bahwa pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan  musrenbang  berperan  sebagai  regulator,  pemerintah  kecamatan  sebagai motivator, fasilitator, monitoring, dan evaluasi serta pemerintah kelurahan berperan dalam sosialisasi  dan  pelaksana.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan musrenbang,  yaitu hadir, aktif dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah [7].
Pelaksanaan  musrenbang  dalam  penelitian  ini  dinilai  lebih  baik  bila  dibandingkan  dengan temuan  penelitian  sebelumnya  yang  menyimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan musrenbang belum optimal [8 – 10].   Demikian halnya jika dibandingkan dengan hasil  penelitian  Azhar  [10]  yang  menemukan  bahwa  derajat  partisipasi  masyarakat  dalam musrenbang di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya berada pada tahap informasi dan konsultasi. Peran masyarakat sebagai obyek hanya memberikan pendapat yang kemudian disimpulkan. Dalam kasus tersebut, masyarakat dianggap sudah partisipatif dalam memenuhi kewajibannya.
Tabel 2. Proses musrenbang Kecamatan Tebing Syahbandar.
Tahapan Kegiatan Keterangan 1 Musrenbang Desa  Musrenbang  desa  difasilitasi  oleh  perangkat  desa.  Kegiatan musrenbang desa dipantau oleh Kasi PMD dari kecamatan. 2 Pramusrenbang Kecamatan Persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi tim,  identifikasi  peserta,  dan  pemilahan  usulan  yang  merupakan kewenangan desa. 3 Input ke e- planning Sekaligus  melakukan  klasifikasi  usulan  kegiatan  pada  SKPD berdasarkan fungsinya. 4 Musrenbang Kecamatan Pembukaan, pemaparan narasumber (Bappeda dan SKPD terkait), pembahasan rancangan rencana pembangunan kecamatan, diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya,  diskusi  penentuan  prioritas,  pemilihan  delegasi  ke musrenbang kabupaten, dan penutupan. 5 Pascamusrenbang Kecamatan Rapat  kerja  tim  perumus  musrenbang  kecamatan,  pembekalan delegasi  ke  musrenbang  kabupaten,  penyampaian  hasil musrenbang kecamatan kepada Bappeda, penyampaian dokumen usulan  kepada  masing-masing  SKPD,  dan  pengumuman  hasil musrenbang kecamatan.

## 3.2. Efektivitas perencanaan partisipatif dalam musrenbang
Efektivitas  proses  perencanaan  partisipatif    dalam  musrenbang  di  Kecamatan  Tebing Syahbandar dapat terlihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Efektifitas musrenbang. No Dimensi dan Indikator Skor Keteranagn A Dimensi Pencapaian Tujuan 3,39 Cukup Efektif 1 Waktu  pelaksanaan  musrenbang  Kecamatan  Tebing  Syahbandar tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 3,72 Efektif 2 Program yang diajukan telah sesuai dengan tujuan pembangunan. 3,37 Cukup Efektif 3 Program yang diajukan telah memenuhi kesesuaian dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Tebing Syahbandar. 3,30 Cukup Efektif 4 Program pembangunan yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat. 3,18 Cukup Efektif 5 Program  pembangunan  telah  sesuai  dengan  perencanaan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMD Kab/Kota. 3,30 Cukup Efektif 6 Program pembangunan dinilai realistis untuk dilaksanakan. 3,45 Efektif B Dimensi Integritas 3,49 Efektif 1 Keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam musrenbang. 3,37 Cukup Efektif 2 Ada  upaya  pembangunan  masyarakat  yang  kuat  melalui  program pembangunan yang diajukan. 3,52 Efektif 3 Ada  proses  urun  rembuk  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada pembentukan kesepakatan bersama. 3,75 Efektif
No Dimensi dan Indikator Skor Keteranagn 4 Ada usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran  kolektif  yang  merupakan  bagian  dari  proses demokratisasi. 3,33 Cukup Efektif C Dimensi Adaptasi 3,44 Efektif 1 Ada dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat  dalam  proses  musrenbang  desa  dan  kecamatan  yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan. 3,45 Efektif 2 Ada dukungan yang konkrit dan nyata berupa dana dan sumber daya dari APBD terhadap program yang diusulkan. 3,33 Cukup Efektif 3 Ada  kesesuaian  program  yang  diajukan  dengan  perencanaan  di dalam RPJMD Kabupaten. 3,57 Efektif Musrenbang Kecamatan 3,44 Efektif
3.2.1. Dimensi  pencapaian  tujuan. Pengukuran  yang  dilakukan  dalam  dimensi  pencapaian tujuan  ini,  yaitu  (a)  waktu  pelaksanaan  musrenbang  (skor  3,72=efektif),  (b)  kesesuaian program yang diajukan dengan tujuan pembangunan (3,37=cukup efektif), (c) program yang diajukan sesuai aspirasi masyarakat (3,30=cukup efektif), (d) usulan program sesuai dengan dokumen  perencanaan  kabupaten  (3,30=cukup  efektif);  dan  (e)  usulan  program  realistis (3,45=cukup  efektif).    Secara  keseluruhan,  dimensi  pencapaian  tujuan  termasuk  dalam kategori  cukup  efektif  dengan  skor  3,39.  Penelitian  Setyadiharja  [11]  di  Kecamatan Tanjungpinang  Timur  menemukan  skor  yang  lebih  tinggi  pada  dimensi  pencapaian  tujuan, yaitu 4,17 dan berada dalam kategori efektif.
3.2.2. Dimensi  integritas .  Pengukuran  yang  dilakukan  dalam  dimensi  integritas,  yaitu  (a) keterlibatan  unsur  masyarakat  dalam  musrenbang  (skor  3,37=cukup  efektif), (b)  ada upaya pembangunan  masyarakat  yang  kuat  melalui  program  pembangunan  yang  diajukan (3,52=efektif), (c) ada proses urun rembuk yang mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (3,75=efektif); dan (d) ada usaha pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran kolektif  (3,33=cukup  efektif).  Secara  keseluruhan,  dimensi  integritas berada pada  skor  3,49 dalam kategori efektif. Hasil penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur melaporkan skor yang lebih tinggi pada dimensi integritas, yaitu 3,70 tetapi masih berada dalam kategori yang sama yaitu efektif [11].
3.2.3. Dimensi  adaptasi. Pengukuran  yang  dilakukan  dalam  dimensi  adaptasi,  yaitu  (a) dukungan  nyata  kehadiran  masyarakat  dalam  musrenbang  desa  dan  kecamatan  serta menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan (skor 3,45=efektif); (b) dukungan nyata pendanaan dari APBD (3,33=cukup efektif); dan (c) kesesuaian program yang diajukan dengan RPJMD kabupaten (3,57=efektif).  Secara keseluruhan, dimensi adaptasi berada pada kategori efektif dengan skor 3,44.  Hasil penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur melaporkan skor yang lebih tinggi pada dimensi adaptasi, yaitu 3,87 tetapi masih berada dalam kategori yang sama  yaitu  efektif  [11].  Berdasarkan  keseluruhan  dimensi  yang  diukur,  skor  pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar memiliki rata-rata 3,44 dengan kategori efektif.

## 3.3. Model perencanaan partisipatif dalam musrenbang
Pengembangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang dilakukan melalui analisis SWOT. Berdasarkan perhitungan skor pada Tabel 4 diperoleh bahwa terdapat selisih kekuatan dan kelemahan sebesar 0,46. Sementara, berdasarkan Tabel 5, selisih peluang dan ancaman adalah sebesar 0,44.
Berdasarkan  selisih  kekuatan  dan  kelemahan  serta  selisih  peluang  dan  ancaman  tersebut, diperoleh bahwa model perencanan partisipatif (musrenbang) Kecamatan Tebing Syahbandar berada di kuadran 1. Strategi prioritas yang diterapkan adalah strategi agresif. Pelaksanaan musrenbang  Kecamatan  Tebing  Syahbandar  berada  pada  jalur  yang  tepat  namun  berbagai aspek  perlu  ditingkatkan,  sehingga  pelaksanaan  musrenbang  tahun  berikutnya  dapat ditingkatkan.  Penelitian  di  Kecamatan  Malinau  mengidentifikasi  dua  kendala  perencanaan partisipatif  belum  berjalan  optimal  [12].  Hambatannya  adalah  keterbatasan  sumber  daya manusia dan tingginya ego masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif. Sementara itu, jenis pekerjaan dan status sosial di masyarakat juga dapat menjadi penghambat perencanaan partisipatif [13]. Untuk melibatkan masyarakat, pemerintah harus lebih progresif menerima usulan dari masyarakat [14].
Tabel 4. Perhitungan bobot, rating, dan skor faktor internal.
Kekuatan (S): Bobot (b) Rating [r] Skor (b x r) Waktu pelaksanaan musrenbang yang tepat. 0,09 4 0,36 Integritas pelaksana musrenbang baik. 0,11 4 0,44 Fungsi  kecamatan  sangat  strategis  untuk  perencanaan partisipatif. 0,10 4 0,40 Program yang diajukan sesuai dengan tujuan pembangunan. 0,08 4 0,32 Program yang diajukan memenuhi aspirasi masyarakat. 0,06 3 0,18 Aplikasi e-planning kabupaten  memudahkan  tersedianya database usulan musrenbang setiap tahunnya. 0,10 3 0,30 Jumlah 0,54 2,00 Kelemahan (W): Manajemen data dan informasi belum optimal. 0,10 4 0,40 Pembangunan masih berorientasi fisik. 0,11 3 0,33 Bidang  pembangunan  sosial  budaya  dan  ekonomi  masih minim. 0,06 4 0,24 Dokumen  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa kurang sinkron dengan RPJMD kabupaten. 0,09 3 0,27 Tidak  ada  evaluasi  dari  musrenbang  kecamatan  tahun sebelumnya. 0,10 3 0,30 Jumlah 0,46 1,54 Selisih S dan W (titik koordinat pada sumbu x) 0,46
Berdasarkan  matriks  SWOT,  pilihan-pilihan  strategi  dapat  ditempuh  untuk  perbaikan pelaksanaan musrenbang ke depan. Pilihan-pilihan strategi tersebut difokuskan pada strategi SO,  yaitu  menggunakan  menggunakan  kekuatan  untuk  memanfaatkan  peluang  yang  ada. Menurut  Abady  [15],  faktor  yang  memengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  musrenbang,  yaitu  (1)  komitmen  pemerintah,  (2)  komunikasi,  dan  (3) tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat.  Dengan  demikian,  terdapat  empat  strategi  yang  dapat diterapkan,  yaitu:  (1)  meningkatkan  fungsi  kecamatan  dan  integritas  pelaku  musrenbang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada Perda dan komitmen kepala  daerah,  (2)  meningkatkan  kesesuaian  program  yang  diajukan  berdasarkan  aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan aplikasi e-planning dalam setiap proses musrenbang kecamatan, dan (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara online untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Tabel 5. Perhitungan bobot, rating, dan skor faktor eksternal.
Peluang (O): Bobot (b) Rating [r] Skor (b x r) Adanya regulasi yang mengatur peran kecamatan. 0,18 4 0,72 Ada komitmen bupati untuk memperkuat good governance dalam bidang perencanaan. 0,10 4 0,40 Ada  perda  terkait  dengan  perencanaan  pembangunan daerah (RTRW, RPJPD, RPJMD, SPPD). 0,15 4 0,60 Perkembangan  teknologi  dan  media  informasi  yang mendukung  kegiatan  musrenbang  dan  mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. 0,10 5 0,50 Jumlah 0,53 2,22 Ancaman (T): Partisipasi  dan  dukungan  masyarakat  dalam  perencanaan belum optimal. 0,09 4 0,36 Intervensi kekuatan politik dalam perencanaan pembangunan masih sangat kuat. 0,11 4 0,44 Program antar-OPD belum mencerminkan keterpaduan. 0,08 4 0,32 Peserta musrenbang masih kurang memahami tata laksana perencanaan. 0,10 3 0,30 Perencanaan  pembangunan  daerah  kurang  konsisten dengan alokasi anggaran daerah. 0,09 4 0,36 Jumlah 0,47 1,78 Selisih O dan T (titik koordinat pada sumbu y) 0,44
Menurut Sudarsana [13], orientasi pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang bisa dicapai  melalui  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  faktor  penting mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pemerintah sebaiknya memposisikan diri sebagai fasilitator dan pembiayaan. Tingkat partisipasi dalam perencanaan tata ruang di Kota Bukittinggi  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  seperti  jenis  kelamin,  usia,  dan  tingkat pendapatan [16].
Berdasarkan  kajian  efektifitas  musrenbang  dan  analisis  SWOT  pelaksanaan  musrenbang Kecamatan  Tebing  Syahbandar,  maka  direkomendasikan  model  perencanaan  partisipatif dalam musrenbang (Gambar 2).
Gambar 2. Model perencanaan partisipatif dalam musrenbang Kecamatan
Tebing Syahbandar.

## 4. Kesimpulan
Musrenbang  kecamatan  dilaksanakan  dalam  lima  tahap,  yaitu:  (1)  musrenbang  desa  yang difasilitasi  perangkat  desa  dan  dipantau  oleh  petugas  kecamatan,  (2)  pramusrenbang kecamatan yang meliputi persiapan teknis, persiapan bahan, pembentukan tim, konsolidasi tim, identifikasi peserta, dan pemilahan usulan, (3) input ke e-planning sekaligus melakukan klasifikasi usulan kegiatan pada SKPD berdasarkan fungsinya, (4) musrenbang kecamatan yang terdiri  dari  pembukaan,  pemaparan  narasumber  (Bappeda  dan  SKPD  terkait),  pembahasan rancangan rencana pembangunan kecamatan, diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya, diskusi penentuan prioritas, pemilihan delegasi ke musrenbang  kabupaten,  dan  penutupan,  dan  (5)  pascamusrenbang  kecamatan  dengan beberapa  kegiatan,  yaitu  rapat  kerja  tim  perumus  musrenbang  kecamatan,  pembekalan delegasi ke musrenbang kabupaten, penyampaian hasil musrenbang kecamatan ke Bappeda,
Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Pra-Murenbang Kecamatan Entry Usulan Prioritas Desa ke Aplikasi e- Planing Peningkatan Partisipasi Stakeholder Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Usulan Prioritas Kecamatan Bappeda SKPD Penetapan Delegasi ke Musrenbang Kabupaten
Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi secara Partisifatif
penyampaian  dokumen  usulan  kepada  masing-masing  SKPD,  dan  pengumuman  hasil musrenbang kecamatan.
Efektivitas  musrenbang  diukur  dari  tiga  dimensi,  yaitu  pencapaian  tujuan,  integritas,  dan adaptasi.  Dimensi pencapaian tujuan berada pada skor 3,39 (cukup efektif), dimensi integritas berada pada skor 3,49 (efektif), sementara dimensi adaptasi berada pada skor 3,44 (efektif). Berdasarkan keseluruhan dimensi yang diukur, skor pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tebing Syahbandar berada pada kategori efektif dengan skor rata-rata 3,44.
Strategi  yang  diterapkan  untuk  musrenbang  tahun  berikutnya  adalah  strategi  agresif. Pelaksanaan  musrenbang  berada  pada  jalur  yang  tepat,  namun  berbagai  aspek  perlu ditingkatkan.    Strategi  agresif  difokuskan  pada  strategi  SO,  yaitu:  (1)  meningkatkan  fungsi kecamatan  dan  integritas  pelaku  musrenbang  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dengan berpedoman pada Perda dan komitmen kepala daerah, (2) meningkatkan kesesuaian program yang diajukan berdasarkan aspirasi masyarakat, (3) meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan  aplikasi e-planning dalam  setiap  proses  musrenbang  kecamatan,  dan  (4) meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara online untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

## Referensi
[1] Republik Indonesia. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004.
[2] Hidayat  H.  Analisis  Model  Perhitungan  Produktivitas  Karyawan.  J  Mitra  Manaj 2018;2:104 – 14. https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i2.77.
[3] Fitriani ID, Pujiyanto E. Perbandingan Efektivitas Media Promosi Menggunakan Direct Rating Method untuk Meningkatkan Brand Awarness pada Produk Indihome Study. Semin. dan Konf. Nas. IDEC 2020, 2020, p. C05.1-10.
[4] Ardhi  BM,  Sastika  W.  Epic  Model  Dan  Direct  Rating  Method :  Efektivitas  Iklan  Media Sosial  Instagram  Batagor  Hanimun  Di  Kota  Cimahi  Tahun  2018.  J  Manaj  Pemasar 2018;4:985 – 93.
[5] Maryati,  Isya  M,  Azmeri  A.  Studi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. J Arsip Rekayasa Sipil Dan Perenc 2018;1:81 – 9. https://doi.org/10.24815/jarsp.v1i1.10373.
[6] Fadil  F.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Di Kelurahan Kotabaru Tengah. J Ilmu Polit Dan Pemerintah Lokal 2013;II:251 – 62.
[7] Wirawan  R,  Mardiyono,  Nurpratiwi  R.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan  Daerah.  JISIP  J  Ilmu  Sos  Dan  Ilmu  Polit  2015;4:301 – 12. https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.110.
[8] Kusnadi  IH.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  di  Kabupaten  Subang.  J  Adm  Negara  2020;8:30 – 57. https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338.
[9] Sigalingging AH. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). J Adm Publik 2014;2:116 – 45.
[10]  Azhar  F.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kebijak Dan Manaj Publik 2015;3:63 – 70.
[11]  Setyadiharja  R.  Efektivitas  Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang)  Tingkat  Kecamatan  di  Kota  Tanjungpinang.  J  ILMU  Pemerintah  Kaji
Ilmu Pemerintah Dan Polit Drh 2018;3:71 – 88. https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.71-88.
[12]  Ding  GH,  Paranoan  DB,  Djumlani  A.  Implementasi  Perencanaan  Partisipatif  Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. J Adm Reform 2015;3:49 – 61. https://doi.org/10.52239/jar.v3i1.549.
[13]  Sudarsana  NU.  Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Rangka  Pengentasan  Kemiskinan. Reformasi 2015;5:183 – 94.
[14]  Ikbal  M,  Jabbar  AA.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. J Wedana 2019;5:581 – 8. https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(1).3086.
[15]  Abady  AP.  Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Pembangunan  Daerah.  Otoritas    J  Ilmu Pemerintah 2013;3:25 – 34. https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.55.
[16]  Dewi  LS,  Tan  F,  Nazer  M.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Partisipasi  Masyarakat dalam  Perencanaan  Tata  Ruang  Kota  Bukittinggi.  Reg    J  Pembang  Wil  Dan  Perenc Partisipatif 2021;16:213 – 25. https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852.