## MEMAHAMI KEBERADAAN DAN PERAN ASISTENSI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT

## Irsadi Aristora
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar irsadiaristora@utu.ac.id
Abstract
In regional development is an important part of achieving national development goals. In detail we can read in the provisions of Article 1 number 3 in Law Number 25 of  2004  concerning  the  National  Development  Planning  System,  stated  that  "The National  Development  Planning  System  is a  unified  procedure  for  development planning to produce development plans in the long term, long term medium, and yearly carried out by state and community administrators at the central and regional levels ". Therefore regional development must be planned appropriately, in accordance with the needs  of  development  which  are  always  changing  dynamically.  Considering  that regional development must be able to accommodate two aspirations at once, namely the aspirations of government superiors and the aspirations of the local community. Law Number 23 of 2014 concerning renewed Regional Government with Law Number 9 of 2015.  And  Law  Number  11  of  2006  concerning  the  Government  of  Aceh.  The  main objective of Regional Autonomy is to improve the service and welfare of the community, the better and the development of democratic life, justice and equitable development, therefore  freedom  of  information  and  involvement  of  the  community  in  each development  process  is  one  way  to  achieve  the  objectives  of  the  Regional  Autonomy. The establishment of the Aceh Barat TP2D assistance team based on the legality of the law in the West Aceh Regent's Regulation Number 37 of 2017 concerning Guidelines for the Acceleration of Regional Development, dated October 24, 2017, after 14 (fourteen) days  of  the  West  Aceh  Regent  elected  Ramli  MS.  Strengthening  and  accelerating  the development process of West Aceh, the West Aceh Regent issued a Decree of the West Aceh Regent Number 610 Year 2018 concerning the Establishment and Secretariat of the Acceleration of Aceh Barat District Regional Development Year 2018, on December 4, 2017.
Keywords: local goverment, team assistance, regional development

## 1. PENDAHULUAN
Akibat  ketidaktahuan  menimbulkan  gagal  faham  yang  berimplikasi  terhadap buruk nya citra seseorang dari penilaian masyarakat walaupun dia sedang menyandang jabatan terhormat sekalipun. Preseden buruk ini menimbulkan kerusakan nama baik kita sendiri.  Secara Ilmiah,  kita  mengingat  bahwa  sejarah  pertama  sekali  turun  wahyu pertama  kepada  Rasulullah  SAW  adalah  surat  “IQRAK”  yang  bermakna “ baca” . Makna tersebut secara lahiriah diartikan membaca langsung dari sebuah tulisan, akan tetapi  secara  filsafat  adalah  membaca  kondisi  yang  terjadi  dan  berada  disekitar  kita sebelum  kita  memutuskan  sesuatu  yang  menurut  kita  benar,  akan  tetapi  sebalik  nya salah karena tidak mau membaca dari segala hal dalam menilai sesuatu.
Pada  media  lokal  “Serambi  Indonesia”  pada  tanggal  26  September  2018  yang berjudul  “Sorot  Anggaran  TP2D”  dan  berakibat  berbalas  pantun  dimedia  yang  sama pada  tanggal  28  September  2018  yang  berjudul  “TP2D  Dibentuk  Melalui  Perbup”. Ketidaktahuan Ketua DPRK Aceh Barat ini dirasakan janggal bagi sebagian masyarakat dan  bahkan  beberapa  anggota  DPRK  Aceh  Barat  sendiri  sebagai  lembaga  legeslatif yang banyak melahirkan produk hukum bagi Aceh Barat. Memahami peran Asistensi dalam  pemerintahan  sudah  diatur  dalam  beberapa  aturan  dan  kebijakan  pemerintah pusat dan sudah dijalankan diberbagai provinsi dan kabupaten kota diseluruh Indonesia. Dalam pembangunan daerah merupakan bahagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan  nasional. Secara  rinci  dapat  kita  baca  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  3 dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  disebutkan  bahwa  “Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan yang  dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara  negara  dan  masyarakat  di  tingkat  Pusat dan  Daerah“. Oleh  sebab  itu pembangunan  daerah  harus  direncanakan  secara  tepat, sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang selalu berubah secara dinamis. Mengingat pembangunan    daerah  harus  mampu  mengakomodir  dua  aspirasi  sekaligus,  yakni aspirasi pemerintah atasan dan aspirasi masyarakat tempatan 1 . Kondisi sekarang  di  setiap  kabupaten/kota  bagaimana  menyelaraskan  antara kebijakan  dari  atas  (Pemerintah,  baik  pusat  maupun  provinsi)  dengan  kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing agar antara visi dan misi Kepala Daerah dapat singron  dengan  segala  kebijakan  yang  sudah  ada.    Oleh  sebab  itu  dalam  melakukan pembangunan,  setiap  Pemerintah  Daerah  memerlukan  perencanaan  yang  akurat  dan diharapkan  dapat  melakukan  evaluasi  terhadap  pembangunan  yang  dilakukannya. Seiring  dengan  semakin  pesatnya  pembangunan  di  segala  bidang  kehidupan,  maka terjadi  peningkatan  permintaan  data  dan  indikator-indikator  yang  menghendaki ketersediaan  data  sampai  tingkat  kabupaten/kota.  Data  dan  indikator-indikator pembangunan  yang  diperlukan  adalah  yang  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan dan kondisi kabupaten/kota dengan data-data yang tersedia secara kekinian.
1 Eddy Purnama, Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh , Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV (April, 2013), pp. 1-26. ISSN: 0854-5499
Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam  proses  pembangunan  daerah  adalah  masih rendahnya  kepedulian  instansi  sektoral  di  tingkat  pusat  terhadap  upaya  pendekatan prinsip desentralisasi pembangunan dan upaya pembangunan sektoral yang berorientasi pada  optimalisasi  peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat  daerah  dalam  proses pembangunan  dimaksud. Selain  itu  dengan  dilaksanakannya  Pemilukada  secara langsung telah terjadi pergeseran sistem perencanaan pembangunan daerah. Bila pada periode sebelumnya, “landas-pijak” dalam menyusun perencanaan pembangunan adalah Pola  Dasar  Pembangunan  Daerah”,  maka  dengan  diterapkannya  sistem  Pemilukada demikian, konsep perencanaan pembangunan daerah tidak lagi merujuk pada Pola Dasar Pembangunan  Daerah,  tetapi  diturunkan  dari  Visi/Misi  Kepala  dan  Wakil  Kepala Daerah  terpilih  dalam  Pemilukada.  Perubahan  paradigma  perencanaan  pembangunan daerah yang demikian juga mengundang masalah tersendiri terhadap kesiapan aparatur pemerintahan di daerah yang bersangkutan 2 .

## 2. METODE PENELITIAN 2.1. Metode Penelitian Sosial
Metode penelitian ini akan memakai metode penelitian sosial merupakan proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan metodis gejala sosial yang terjadi di  sekitar  kita  untuk  direkonstruksi  guna  mengungkapkan  kebenaran  bermanfaat  bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud adalah keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.
2.2. Metode Penelitian Hukum Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  disetiap  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Menggunakan penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu; a) Non judicial Case Study yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan,  b) Judicial  Case  Study yaitu  Pendekatan  judicial  case  study  ini ialah pendekatan  studi  kasus  hukum  dikarenakan  adanya  konflik  sehingga  akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian, c) Live  Case  Study yaitu  Pendekatan  live  case  study  ini  ialah pendekatan  pada  suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.
2.3. Sumber Data
Merupakan  data  yang  didapat dari  studi  pustaka,  dokumen,  koran,  internet, literatur,  Blog  dan  berita  media  yang  berkaitan  dengan  kajian  penelitian  yang  diteliti oleh penulis.
2 Ibid .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1.Tim Asistensi TP2D Aceh Barat
Melihat  debat  media, mengatasi  masalah  tersebut  maka keberadaan  dan  peran lembaga-lembaga  perencanaan    pembangunan  merupakan  pilar  terdepan  bagi menemukan perencanaan strategis dalam pembangunan di setiap daerah. Kemudian dari pada  itu  pelaksanaan  forum  koordinasi  perencanaan  pembangunan  dirancang  untuk dapat mempertemukan aspirasi dari masyarakat dan aspirasi dari pusat ( bottom up and top  down )  masih  sangat  diperlukan  adanya  upaya  yang  maksimal  untuk  menjadikan approach method desentralisasi sebagai alternatif pilihan strategis dalam melaksanaan pembangunan daerah 3 . Seiring  dengan  hal  tersebut  kebijakan  Pemerintah  tentang otonomi  daerah  sebagai  manifestasi  dari  desentralisasi  pembangunan  harus  segera direalisasikan.  Untuk  itu  maka  diperlukan  suatu  bentuk  perencanaan  pembangunan daerah yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 4 . Upaya demikian merupakan amanat, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaharui dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan utama dari  Otonomi  Daerah  adalah  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  semakin  baik  dan  pengembangan  kehidupan  demokrasi,  keadilan  dan pemerataan  pembangunan,  karenanya  kebebasan  informasi  dan  pelibatan  masyarakat dalam setiap proses pembangunan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan dari Otonomi Daerah dimaksud. Berdiri nya tim asistensi TP2D Aceh Barat berdasarkan legalitas  hukum  tersebut  dalam  Peraturan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  37  Tahun  2017 tentang Pedoman Percepatan Pembangunan Daerah, Tanggal 24 Oktober 2017, setelah 14 (empat belas) hari dilantik nya Bupati Aceh Barat terpilih Ramli MS. Memperkuat dan  mempercepat  proses  pembangunan  Aceh  Barat,  maka  Bupati  Aceh  Barat mengeluarkan Keputusan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  610  Tahun  2018  tentang Pembentukan dan Sekertariat Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 4 Desember 2017. Artinya selama bulan Oktober 2017,  tim  asistensi  sudah  bekerja  sebagai  bentuk dari  salah  satu  kewenangan  yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh, maka dalam setiap proses pembangunan bagi tercapainya Pemerintahan Daerah yang terbuka ( open local Government ) dan yang baik ( good local Governance ) serta adanya kepastian hukum dalam realisasi ke depan, perlu  dipahami  terlebih  dahulu  bagaimana  langkah-langkah  dan  apa  landasan  yuridis yang  dapat  dipakai  sebagai  payung  hukum  untuk  menetapkan  tata  cara  perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat.
Melengkapi  dari  aturan  yang telah  memandatkan  terbentuk  nya  tim  asistensi dalam  percepatan  pembangunan,  Bupati  Aceh  Barat  banyak  melakukan  perubahan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 466 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  392  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Keputusan Bupati Nomor 610 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekertariat Percepatan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  Tahun  Anggaran  2018.
3 Ibid.
4 Ibid.
Perencanaan wilayah umumnya dilakukan secara asimetrik, di mana pihak pemerintah dianggap memiliki kewenangan secara legal karena memegang amanat yang legitimate. Padahal di balik amanat yang diterimanya, pemerintah berfungsi melayani/memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan secara langsung di dalam pemanfaatan sumberdaya 5 . Merujuk  dalam paradigma  perencanaan  wilayah  yang  modern  perencanaan wilayah  diartikan  sebagai  bentuk  pengakajian  yang  sistematik  dari  aspek  fisik,  sosial dan  ekonomi  untuk  mendukung  dan  mangarahkan  pemanfaatan  sumber  daya  yang terbaik  untuk  meningkatkan  produktifitas  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat (publik)  secara  keberlanjutan.  Awal  dari  proses  perencanaan  wilayah  adalah  beranjak dari  adanya  kebutuhan  untuk  melakukan  perubahan  sebagai  akibat  dari  perubahan pengelolaan maupun akibat perubahan-perubahan keadaan (peningkatan kesejahteraan, bencana alam, perkembangan sosial, dan lain-lain) 6 .
Jadi  pada  dasarnya  ada  dua  kondisi  yang  harus  dipenuhi  di  dalam  perencanaan wilayah, yakni (1) kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan dan (2) adanya political will dan kemampuan untuk mengimplementasikan perencanaan yang disusun. Dengan demikian penyusunan  perencanaan  wilayah  pada  dasarnya  bukan  merupakan  suatu  keharusan tanpa  sebab,  melainkan  lahir  dari adanya  kebutuhan.  Secara  individual  maupun kelompok,  masyarakat  secara  sendiri-sendiri  melakukan  perubahan-perubahan  serta pengaturan pengaturan  ruang  pada  wilayahnya.  Cakupan  istilah  perencanaan  wilayah adalah  suatu  perencanaan  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik  secara keseluruhan,  bukan  untuk  kepentingan  perseorangan/kelompok  ataupun perusahaan/badan usaha. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan, pendekatan wilayah  merupakan  suatu  keharusan  untuk  dapat  melihat  pemanfaatan  ruang  dan interaksi berbagai  kegiatan  dalam  ruang  wilayah  sehingga  terlihat  perbedaan  fungsi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya.
Perencanaan pembangunan juga memperhatikan bagaimana ruang tersebut saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan  yang efisien dan nyaman. Perbedaan  fungsi  dapat  terjadi  karena  perbedaan  lokasi,  perbedaan  potensi,  dan perbedaan  aktifitas  utama  pada  masing-masing  ruang  yang  harus  diarahkan  untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang 7 . Melalui pendekatan wilayah dimungkinkan untuk melihat dan memperhatikan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, teknologi, sosial budaya, letak geografis dan  lain-lainnya  suatu  daerah,  kemudian  dimanfaatkan  untuk  melakukan  kerja  sama antar  daerah  untuk  bersinergi  dan  saling  mendukung  demi  memperoleh  manfaat bersama yang sebesar-besarnya.
Daerah harus menyadari bahwa untuk mengembangkan dan membangun daerah secara  optimal  tidaklah  mungkin  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  berdasarkan  potensi
5 Ernan Rustiadi dkk., Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah , Cretpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 137
6 Ibid.
7 Irianto, Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten/Kota  Melalui  Pendekatan  Wilayah  Dan  Kerjasama Antardaerah , http://www.usu.ac.id/id/files/ artikel/perc_pemb_iriyanto.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2012.
yang dimiliki daerahnya saja tanpa melibatkan daerah lain. Hal ini disebabkan masing- masing  daerah  memiliki  latar  belakang  kekuatan  yang  bebeda,  baik menyangkut economic resources maupun kultur masyarakat, demografi dan geografi, daerah muka dan  daerah  belakang,  maupun  berbagai  akses  yang  ada 8 . Pola  pembangunan  daerah yang ada sekarang ini dikatakan sebagai hasil dari pelaksanaan strategi program sektoral yang  dilakukan  sentralisasi  sepanjang  proses  pembangunan  nasional  secara  makro. Dalam  trilogi  pembangunan  nasional  pada  setiap  periode  berbeda  tujuan  dan  strategi yang dipergunakan. Namun sejalan dengan reformasi hal tersebut mulai saat ini telah berubah ke sasaran yang menitikberatkan pada kesejahteraan, keterpaduan, mikro, dan local  based .  Untuk  itu  dilakukan upaya  pembangunan  daerah  melalui  desentralisasi sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan dalam proses pembangunan 9 . Perbedaan  tingkat  pembangunan  antar  daerah  selanjutnya  sudah  mengalami perubahan perubahan sebagai akibat dari sesuatu kebijakan publik atau karena pengaruh eksternal  yang  tak  dapat  dikendalikan,  sehingga  menimbulkan  kecenderungan perubahan-perubahan baru. Perubahan itu boleh jadi mengarah pada pemerataan, atau sebaliknya mengarah pada diskripansi yang makin melebar. Dalam kajian perencanaan pembangunan  daerah  ( regional  planning )  kecenderungan  diskripansi  pembangunan antar daerah ( regional disparities ) ini dipandang sebagai sesuatu  yang sangat penting ( urgent ). Alasannya, tanpa ada sesuatu kebijakan yang bersahaja untuk mencegahnya, proses  pembangunan  yang  berlangsung  sering  mengakibatkan  diskripansi  atau ketimpangan ini cenderung makin lebar. Keterbukaan hubungan antar daerah dalam satu negara menyebabkan adanya interdependensi antar daerah, baik diantara sesama daerah miskin maupun antara daerah kaya dengan daerah miskin.

## 3.2. Pembangunan Daerah menurut Perspektif Teoretis dan Empiris
United  Nations  pernah  menyebutkan  “ Development  is  not  static  concept.  It  is continuously  changing ” 10 . Dari  uraian  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  Pembangunan bukanlah konsep statis, melainkan harus diartikan secara dinamis sebagai suatu kegiatan yang  tanpa  akhir.  Dengan  demikian  proses  pembangunan  merupakan  suatu  proses perubahan  sosial  budaya.  Oleh  sebab  itu,  pembangunan  harus  menjadi  serangkaian upaya  yang  dapat  bergerak  maju  atas  kekuatan  sendiri  ( self  sustaining  proces )  yang bergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Bukan dikonsepsikan sebagai usaha Pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu “ innerwill ”, proses emansipasi diri.  Dan  suatu  partisipasi  kreatif  dalam  proses  pembangunan  hanya  mungkin  karena proses pendewasaan 11 .
8 Ibid.
9 Ibid.
10 United Nations: “Development Administration: Current Approaches and trends in public administration for  national  development”,  1975;  dalam  Bintoro  Tjokroamidjojo  dan  Mustopadidjaya  A.R., Teori Strategi Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, Jakarta, 1980,  hlm .1
11 Ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  b  UU  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Pemerintahan  Aceh, menyebutkan;  perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan  merupakan  salah  satu  urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Perubahan-perubahan  dalam  masyarakat  yang  bersifat  menyeluruh,  dapat dikembangkan secara sadar oleh Pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan- kekuatan  pembaharuan  didalam  masyarakat.  Tetapi  pada  akhirnya  supaya  perubahan- perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlu proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul  serta  bergerak  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Meski  demikian  harus  diakui umumnya  di  negara-negara  berkembang,  kekuatan-kekuatan  pembaharuan  di  dalam masyarakatnya  masih  lemah.  Hal  ini  merupakan  suatu  fenomena  yang  dapat  menjadi kendala  tersendiri  bagi  proses  pembangunan  yang  dilaksanakan.  Dalam  rangka memperkembangkan  perubahan-perubahan  ke  arah  keadaan  yang  dianggap  lebih  baik yaitu pembangunan, seringkali
Pemerintah negara-negara berkembang melaksanakannya atas dasar cara yang berencana 12 . Perencanaan dipakai sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat  tersebut  secara  lebih  baik  dan  teratur.  Dalam  perencanaan  yang  dapat dipakai mungkin bersifat campur tangan Pemerintah yang ketat dalam rangka kegiatan pembangunan, tetapi dapat pula merupakan perencanaan yang memberikan keleluasaan sektor  swasta  (masyarakat) 13 . Ada  pula  perencanaan  dilakukan  di  dalam  suatu  pola pembangunan  di  mana  arah  dan  kegiatan  pembangunan  diserahkan  terutama  kepada kekuatan-kekuatan  dalam  masyarakat  sendiri  dengan  menggunakan  mekanisme  pasar dan  mekanisme  harga.  Peranan  Pemerintah  dalam  sistem  perencanaan  ini  pada umumnya hanya menjaga keseimbangan dan kestabilan saja 14 . Dengan demikian perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang essensial dan sangat penting untuk menuntun dan memacu pertumbuhan pembangunan ke arah yang  diinginkan. Rendahnya  transparansi  dan  akuntabilitas,  disertai  dengan paternalisme  buta  dan  pemupusan  inisiatif  lokal  mengarah  pada  situasi ketidakpercayaan yang mendalam dari kalangan warga terhadap lembaga publik. Yang paling  serius  adalah  adanya  fakta  bahwa  masyarakat  tidak mempercayai  institusi- institusi yang semestinya bertujuan untuk menjaga hukum dan ketertiban seperti polisi, pengadilan dan administrasi publik 15 . Oleh karena itu penyelenggara administrasi publik yang merupakan kunci untuk terlaksananya  demokrasi  lokal,  pada  awalnya  bisa  jadi  segan  untuk  mendukung desentralisasi  yang  demokratis.  Rasanya  sangatlah  perlu  keikutsertaan  dalam  politik, yang akan menjelaskan bahwa keberlanjutan pemerintahan hanya dapat dicapai melalui administrasi  yang lebih transparan,  yang mengarah pada peran serta masyarakat  yang lebih tinggi serta tingkat penerimaan masyarakat yang lebih baik atas berbagai rencana pemerintah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan tujuan  otonomi  daerah  adalah  untuk meningkatkan pelayanan publik melalui demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12 Eddy Purnama. Ibid. Hlm. 4.
13 Bintoro Tjokroamidjojo,  Perencanaan Pembangunan, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 18
14 Eddy Purnama. Ibid. Hlm. 5.
15 Sj  Sumarto  Hetifah, Inovasi,  Partisipasi  Dan  Good  Governanace  20  Prakarsa  Inovatif  Dan Partisipatif di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia 2003, hlm xviii
Harapan  ini  akan  terwujud  bila  sistem  pelayanan  publik yang  ada  direncanakan dan  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  adaptif  terhadap  tuntutan  masyarakat  dengan penerapan desentralisasi pembangunan. Pada masa reformasi ini yang agenda utamanya adalah  perwujudan  pemerintahan  yang  terbuka  dan  partisipatoris,  serta penyelesaian kasus-kasus  korupsi  dan  pelanggaran  HAM,  yang  mana  keberhasilannya  akan berdampak  besar  bagi  kembalinya  kepercayaan  masyarakat  kepada  penyelenggara negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Pelaksanaan  agenda-agenda  ini  tak  pelak membutuhkan  beberapa  kondisi.  Yang  salah  satunya  adalah  terbukanya  kran ketertutupan informasi selebar-lebarnya, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang tejadi dalam birokrasi pemerintahan dan apa yang dikerjakan oleh para  pejabat  publik  dan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  dalam  proses-proses pemerintahan.
Yang  tak  kalah  penting,  mengubah  kultur  birokrasi  yang  selama  ini  terbukti menjadi  semacam  tirani  informasi  yang  menutup  akses  masyarakat  terhadap  berbagai jenis  informasi  yang  mereka  kelola 16 . Dalam  rangka  pembangunan  daerah  selama  ini perhatian  pemerintah  terutama  ditujukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  di  wilayah tertentu untuk mendorong ketertinggalan sebagai wilayah miskin melalui perbandingan dengan  wilayah  lainnya.  Namun  realitas  membuktikan  bahwa  ada  kesan  pemerataan pembangunan  tidak  tercapai  karena  perencanaan  yang  disama-ratakan  bagi  setiap wilayah,  padahal  sumber  daya  pendukung  yang  ada  pada  masing-masing  daerah tidaklah sama sehingga  adanya perbedaan menyolok antara pembangunan di berbagai daerah Indonesia. Untuk itu maka pelaksanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana dan terarah agar sumber dana yang terbatas dapat dilaksanakan sebaik- baiknya.
Disamping  itu  perencanaan  pembangunan  wilayah  sering  disalahartikan  sebagai suatu proses di mana “perencana mengarahkan masyarakat untuk melakukan”. Lahirnya pandangan  tersebut  sebenarnya  terutama  sebagai  akibat  dari  proses  pendekatan perencanaan  wilayah  yang  selama  ini  dilakukan  pada  umumnya  bersifat top-down . Perencanaan wilayah umumnya dilakukan secara asimetrik, di mana pihak pemerintah dianggap memiliki kewenangan secara legal karena memegang amanat yang legitimate. Padahal di balik amanat yang diterimanya, pemerintah berfungsi melayani/memfasilitasi masyarakat yang berkepentingan secara langsung di dalam pemanfaatan sumberdaya 17 . Selain  itu  harus  disadari  bahwa  perkembangan  di  bidang  perencanaan  pembangunan telah  mendorong  pula  perkembangan  Administrasi  Pembangunan.  Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan ( agent  of  change )  atau  seperti  yang  disebut  Arne  Leemans, Management  of  change . Inilah ciri pokok administrasi pembangunan, yaitu sebagai pendorong proses perubahan atau pembaharuan ke arah keadaan yang lebih baik.
Akibatnya  mereka  mempunyai  kemampuan  berkembang  yang  lebih  besar. Bersamaan  dengan  itu,  modal  dan  tenaga  ahli/terampil  yang  memangnya  langka  dari
16 Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Koalisasi Untuk Kebebasan Informasi , hlm 19
17 Ernan Rustiadi dkk., Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, Cretpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 137.
daerah-daerah  miskin  pindah  ke  daerah  kaya,  yang  relatif  tersedia  lebih  banyak. Keadaan  ini,  yang  oleh  Gunnar  Myrdal 18 disebut back-wash-effects ,  atau  yang  oleh Hirschmann 19 disebutkan sebagai polarization effects , memperparah perbedaan tingkat pembangunan  antar  daerah.  Karena  itu  hubungan  antara  dua  daerah  yang  berbeda tingkat  pembangunannya,  seperti  dikemukakan  Gunar Myrdal,  dapat  menimbulkan dampak  negatif  bagi  daerah  miskin  dan  dampak  positif  bagi  daerah  maju  ( the  spiral works up-ward to the rich and down-ward to the poor ). Dengan demikian, trickle-down effect dari  daerah  kaya  ke  daerah  miskin  sebagaimana  banyak  diharapkan  dalam hubungan ini, tidak pernah dapat terjadi. Yang terjadi justeru sebaliknya, yakni trickle- up  effect .  Kecuali,  kalau  ada  intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan  yang  bersifat affirmatif yang secara bersahaja diadakan untuk mencegah terjadinya trickle-up itu. Sebagai  agen  perubahan  atau  agen  pembangunan,  sifatnya  berorientasi  pada pelaksanaan  dan  pemecahaan  masalah.  Administrasi  Negara  diharapkan  dapat mendukung  rencana  dan  pelaksanaan  rencana  ( plan  and  plan  implementation ),  bukan hanya  dalam sistem  perencanaannya,  tetapi  juga  karena  ternyata  bahwa  keberhasilan pembangunan  berencana  tergantung  pada  kapasitas  struktur  administrasi  untuk melaksanakan  rencana-rencana,  program-program  dan  proyek-proyek  dalam  setiap bidang  kegiatan 20 . Alur  pemikiran administrasi  pembangunan  ini  kemudian berkembang ke dalam empat bidang, yaitu:
a. Pembaharuan Administrasi Negara ( administration reforms );
b. Pembinaan Institusi ( the institution building concept );
c. Studi kebijaksanaan ( policy studies ); dan d. Kebijaksanaan pemerintah ( public policy ).
Keempat sub alur tersebut merupakan rangkaian tindakan yang dibutuhkan dalam upaya  administrasi  pembangunan  dengan  memahami  aspek  dan  implikasi  ekonomi, sosial,  dan  politik  serta  permasalahan  dan  arah  pemecahannya.  Dengan  demikian, perencanaan pembangunan /administrasi pembangunan sebagai suatu upaya penyusunan strategi  pembaharuan  yang  komprehensif  sehingga  harus  dilakukan  secara  terarah melalui tata usaha/tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan ( akuntabel ). Untuk itu birokrasi  pemerintah  harus  melembagakan  aturan  pengendalian  diri  ( administrative selfregulation ) yang bertanggung-jawab. Misalnya: 1. ketaatan terhadap DIK dan DIK suatu program kerja dan program pembiayaan; 2. rumusan jabatan atau rumusan kerja yang lebih menjelaskan wewenang dan tanggungjawab suatu jabatan atau bidang kerja; 3.  manual  prosedur  pelayanan  dan  biaya-biayanya  yang  diketahui  bersama  oleh  yang bertugas di belakang maupun di muka loket (masyarakat pengguna/nasabah). Demikian pula diperlukan adanya berbagai peraturan administratif untuk menghindari perbenturan kepentingan ( conflict of interest ).
18 Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into Poverty on Nations, Pantheon, New York, 1968, hlm. 45 19 Albert O. Hirschman,  The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Heaven, 1958, hlm. 132.
20 Bintoro  Tjokroamidjojo,  Mustopadidjaya  A.R.,  Kebijakan  dan  Administrasi  Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 38-40
Kemudian  juga  pengembangan  sistem  pengendalian  dan  pengawasan,  baik melalui  pengawasan  atasan  langsung,  pengawasan  fungsional  maupun  pengawasan melakat 21 .  Dengan  demikian  administrasi  pembangunan  juga  bisa  menjadi  lebih bertanggungjawab, apabila mendapat pengawasan dari luar dirinya. Hal ini tergantung pada  perkembangan  sistem  politik  dan  sistem  hukum  yang  memberi  peluang peningkatan  peranan  dan  “kekuatan”  pada  kelembagaan  penyelanggara  dan  tataran infrastruktur.

## 3.3. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Salah  satu  langkah  pembenahan  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  untuk mewujudkan  pembangunan  daerah  melalui  konsep  desentralisasi  secara  benar adalah memperbaiki  sistem  keuangan  negara.  Pemerintah,  misalnya,  menerapkan  sistem penganggaran yang disebut sebagai Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dipercaya dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, DPRK dan bahkan masyarakat. ABK adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat  mendorong  proses  tata  kelola  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Penerapannya diharapkan akan membuat proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena  melibatkan  pengambil kebijakan,  pelaksana  kegiatan,  bahkan  dalam  tahap tertentu  juga  melibatkan  warga  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  dari  kegiatan pelayanan publik 22 . Melalui ABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika  ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Secara ringkas, ada tiga tahap penting dalam penyusunan APBD, yakni Pertama, tahap perencanaan, dengan Bappeda sebagai koordinator. Kedua, tahap penganggaran,  yang  dikoordinasikan  oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah Kabupaten (TAPK). Ketiga, tahap legislasi/pengesahan, dikoordinasikan oleh TAPK dengan Tim Anggaran DPR Kabupaten 23 . Penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja (ABK) di tingkat kabupaten/kota dimulai  dari  penyerapan  aspirasi  masyarakat  melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang),  yang  berlangsung dari  tingkat  desa  sampai kabupaten/kota.  Hasil  Musrenbang  menjadi  salah  satu  bahan  masukan  bagi  Satuan Kerja  Perangkat Kabupaten (SKPK)  untuk  merancang  usulan  kegiatan  tahun berikutnya,  dengan  dibantu  oleh tim  asistensi /  TP2D dari  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Bappeda).  Usulan  kegiatan  yang  disetujui  dimuat  dalam dokumen  Rencana  Anggaran  Satuan  Kerja  (RASK)  dengan  pagu  anggaran  yang ditetapkan  oleh  tim  asistensi  Bappeda.  Dokumen  RASK  kemudian  dibahas  oleh Tim Asistensi , yang terdiri atas Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bagian
21 I b i d , hlm. 190-191
22 Nugroho Adi Utomo et.al., Anggaran Berbasis Kinerja: Tantangannya Menuju Tata Kelola Kehutanan yang
Baik, http://www.google.com/search?ie=UTF- 8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=anggaran+berbasis+kinerja%3A+Tantangannya +Menuju+Tata+Kelola+Kehutanan+ yang+baik, diakses tanggal 15 Juli 2012
23 Ibid.
Keuangan Sekretariat Daerah. Hasilnya dituangkan dalam dokumen Rancangan APBD (RAPBD). RAPBD dibahas oleh DPRD untuk disetujui serta dievaluasi oleh pemerintah Provinsi. Setelah pemerintah provinsi memberikan persetujuannya, RAPBD kemudian disahkan oleh DPRD menjadi APBD. Penjabarannya kemudian disusun dalam dokumen yang disebut Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk APBD tahun berjalan 24 . Proses  penganggaran  berbasis  kinerja  sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan Permendagri Nomor 9 Tahun1982  tentang  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Di dalam P5D, Bappeda berperan dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang pada akhirnya menjadi APBD, sedangkan dalam sistem ABK perencanaan pembangunan dibuat oleh setiap  SKPD  dengan  diasistensi  oleh  Bappeda.  Selain  itu,  pada  P5D  perencanaan pembangunan  masih  belum  terintegrasi  secara  menyeluruh  dengan  proses penganggaran 25 . Pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah  (Dispenda),  dan  Dinas-Dinas  lainnya  menganggap  ABK  adalah  sesuatu  yang akan  berdampak  baik  khususnya  di  dalam  mengarahkan  perencanaan  jangka  panjang, menengah dan pendek yang lebih sinergis dan terintegrasi dengan penganggarannya. Melalui proses ini, SKPD diharuskan membuat suatu program yang terukur baik input,  output  maupun outcome -nya  jika  ingin  mendapatkan  kucuran  dana  untuk program-program yang diajukan. Di samping itu, dana-dana yang dikeluarkan melalui APBD tiap tahunnya bisa digunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Dengan penganggaran  berbasis  kinerja  dan  proses  yang  lebih  partisipatif  diharapkan  dapat memperbaiki  tata  kelola  pemerintahan,  meningkatkan  efektivitas  pembangunan  dan memperbaiki  tingkat  kehidupan  masyarakat 26 .  Proses  penyerapan  aspirasi  melalui Musrenbang  tidak  dilakukan  oleh  setiap  instansi  pemerintah  secara  terpisah,  tetapi melalui perwakilan dari setiap SKPD yang hadir dalam forum musyawarah. Di satu sisi, proses penyerapan tersebut lebih praktis dan berpeluang menangkap program atau isu yang  sifatnya  lintas  SKPD.  Di  sisi  lain,  aspirasi  yang  disampaikan  menjadi  kurang fokus  pada  suatu  sektor  tertentu,  sehingga  mempersulit  masing-masing  SKPD  untuk menterjemahkan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  usulan  masyarakat  yang  sering terungkap  lebih  banyak  berupa  permintaan  atas  pembangunan  prasarana  fisik  belaka. Hal  lain  yang  juga  perlu  diperhatikan  adalah  bagaimana  memastikan  bahwa  aspirasi yang tertampung tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Penggalian aspirasi melalui Musrenbang seringkali belum dibarengi dengan data mengenai  kondisi  terkini  yang  dapat  diandalkan.  Padahal  ketiadaan  data  yang terpercaya  dan  lengkap  dapat  menghambat  proses  penyusunan ABK,  mengingat  data yang lengkap dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan pengukuran kinerja.  Walaupun  bukan  satu-satunya  sumber  acuan  (karena  masih  ada  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  RPJMD  dan  Rencana  strategis,  Restra), seharusnya  Musrenbang  menjadi  bahan  masukan  dalam  penyusunan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipedomani dalam penyusunan RAPBD. Namun  dalam  kenyataannya,  hasil  Musrenbang  belum  sepenuhnya  menjadi  acuan
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
penyusunan  program  dan  anggaran  dalam  setiap  sektor,  dan  biasanya  aspirasi  yang terkumpul hanya dituangkan dalam sebuah laporan yang disimpan untuk acuan di waktu yang akan datang. Hal ini karena terbatasnya waktu dan pengetahuan untuk memahami aturan  ABK  dan  mengolah  aspirasi  masyarakat  yang  sifatnya  cenderung  umum ketimbang sektoral.
Bappeda merupakan salah satu instansi kunci yang terlibat dalam seluruh proses penyusunan  APBD.  Proses Tim  asistensi  /  TP2D yang  dilakukan  Bappeda  dalam tahapan  perencanaan  yang  baik sangatlah  penting 27 . Dengan  demikian,  Bappeda dituntut  memiliki  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  handal  dan  berwawasan  luas. Seorang perencana yang baik di Bappeda sudah selayaknya memahami hampir seluruh sektor  kegiatan  di  daerahnya.  Sebagai  salah  satu  instansi  anggota  TAPD,  Bappeda mengkoordinasikan  usulan  program  dari  seluruh  SKPD  serta  menyusun  prioritas  dan plafon anggaran. Dalam tahap ini, kemampuan staf Bappeda diuji untuk dapat memilih program  yang paling penting untuk dilaksanakan dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan  prioritas  pembangunan,  rencana  strategis  dan  kelanjutan  dari program dalam tahun anggaran sebelumnya.
Hasil  pengamatan  lapangan  menunjukkan  masih  adanya  masalah  klasik  berupa lemahnya  koordinasi  antar  instansi,  yang  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab penyusunan anggaran tidak dapat diselesaikan sesuai prosedur dan tepat waktu. Yang tidak  kalah  pentingnya,  Bappeda  adalah  organisasi  yang  melaksanakan  tugas monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja setiap satuan kerja. Monitoring dilakukan melalui pelaporan  realisasi  fisik  dan  keuangan  kegiatan  serta  peninjauan  lapangan. Harus  diakui  pada  pelaksanaannya,  staf  Bappeda  sering  menemui  hambatan  berupa terbatasnya SDM  yang ada di Bappeda baik kualitas dan kuantitas untuk mengemban tugas  monev,  tidak  jelasnya  pembagian  tugas  pokok  dan  fungsi  antara  Bappeda  dan bagian  Administrasi  Pembangunan  Sekretaris  Daerah,  serta  terlambatnya  laporan realisasi fisik SKPD.
Kendala lainnya  yang dihadapi oleh Bappeda dalam melakukan monev  menjadi salah  satu  faktor  meluasnya  fungsi  pengawasan  dari  DPRKabupaten/Kota,  yang seharusnya  hanya  melaksanakan  pengawasan  politis  namun  sering  kali  melaksanakan hal-hal  yang  bersifat  teknis  dalam  monev.  Fenomena  seperti  ini  dapat  saja  menjadi kontraproduktif  dalam  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja 28 . Oleh  karena  itu pendekatan  perencanaan  strategis  memang  membutuhkan  beberapa  prakondisi  untuk memungkinkan keberhasilannya. Perencanaan strategis yang digunakan sebuah lembaga juga  menuntut  adanya  sebuah  lembaga  yang  bersifat  pembelajar,  dengan  demikian lembaga  akan  dapat  bergerak  sesuai  situasi  dan  kondisi  yang  ada.  Bahkan  kalau memungkinkan lembaga dengan organisasi pembelajarnya dan perencanaan strategisnya sangat  memungkinkan  menjadi  agen  perubahan  sebuah  pelaksanaan  pembangunan, memimpin  proses  perubahan  menuju  kondisi  yang  lebih  baik 29 . Wujud  penerapan
27 Eddy Purnama. Ibid. Hlm. 15.
28 Eddy Purnama. Ibid. Hlm. 16.
29 Upik  Sri  Palupi,  Paradoks  Perencanaan  Pembangunan,http://ekonomi.kompasiana.com/ manajemen/2012/05/04/paradoks-perencanaan-pembangunan-daerah/,  diakses  tanggal  15  Juli 2012
perencanaan strategis saat ini terbukti dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan yang  semua  proses  penyusunannya  mengadopsi  proses  perencanaan  strategis.  Mulai dari  dokumen  perencanaan  pada  tingkat  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), sampai dengan dokumen perencanaan pada tingkat daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
3.1.1.Landasan Hukum Kabupaten  Aceh  Barat,  melalui  perwujudan  sistem  perencanaan  pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran  dan  berkesinambungan,  maka  diperlukan  perencanaan  pembangunan  daerah yang  cermat,  tepat,  aspiratif   dan  prospektif. Mandat dari Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UU  PA) menyebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota  adalah  perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan. Sebagai  turunan dari  UUPA  tersebut,  Pemerintah  Aceh  mengeluarkan  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2007 tentang Cara Pembentukan Qanun, Pasal 16. Untuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang- Undang  tersebut  diatur  lebih  lanjut  dalam  qanun  kabupaten/kota  dengan  berpedoman pada peraturan perundang-undangan 30 . Untuk itulah maka Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN).    Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya menurut UU  SPPN  dibagi  menjadi  perencanaan  jangka  panjang,  jangka  menengah  dan  jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini dikenal satu bagian penting dari perencanaan  wilayah  adalah  apa  yang  disebut  sebagai  rencana  pembangunan  daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh UU SPPN tersebut, mewajibkan  daerah  untuk  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  yang berdurasi  waktu  20  (dua puluh)  tahun  yang  berisi  tentang  visi,  misi  dan  arah pembangunan  daerah.  Perencanaan  ini  kemudian  dijabarkan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  yang  berdurasi  waktu  5  (lima)  tahun,  yang memuat  kebijakan  keuangan  daerah,  strategi  pembangunan  daerah,  kebijakan  umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai denga rencana-rencana kerja  dalam  kerangka  regulasi  dan  kerangka  pendanaan  yang  bersifat  indikatif. Selanjutnya  RPJM  Daerah  dijabarkan  dalam  perencanaan  berdirasu  tahunan  yang disebut  sebagai  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang  memuat  rancangan kerangka  ekonomi  daerah,  prioritas  pembangunan  daerah,  rencana  kerja,  dan pendanaannya,  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah  maupun  yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
30 Eddy Purnama. Ibid. Hlm. 17.
Menurut  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  UU  SPPN  menentukan  bahwa  “Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyusunan  RPJP  Daerah,  RPJM  Daerah,  Renstra- SKPD,  RKPD,  Renja-SKPD  dan  pelaksanaan  Musrenbang  Daerah  diatur  dengan Peraturan  Daerah“.  Dengan  demikian,  baik  UU  PA  maupun  UU  SPPN  telah memberikan  kewenangan  kepada  kabupaten/kota  untuk  mengatur  mengenai  tata  cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah mereka masing-masing dengan produk hukum daerah,  yaitu Perda/Qanun. Pasal 4 ayat  (1) Peraturan Pelaksanaan UU SPPN (Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008)  menyebutkan  bahwa  rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kemudian pada ayat (2)- nya disebutkan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, disusun dengan tahapan: penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana.
Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  perundang-undangan  tersebut,  Pemerintah Kabupaten/Kota  dituntut  untuk  menyusun  dokumen-dokumen  Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP  Daerah)  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  tahun  yang  ditetapkan  dengan Qanun, Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Qanun, dan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa ruang lingkup  perencanaan  pembangunan  daerah  meliputi  tahapan,  tata  cara    penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; c. Renstra SKPD; d. RKPD; dan e. Renja SKPD.
RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan  pembangunan  daerah  dalam  jangka  waktu  dua  puluh  tahun  ke  depan. Sebagai  suatu  dokumen  rencana  yang  penting  sudah  sepatutnya  pemerintah  daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen  RPJPD,  dan  tentunya  diikuti  dengan  pemantauan,  evaluasi,  dan  review berkala  atas  implementasinya.    Dokumen  RPJPD  merupakan  dokumen  rencana pembangunan  yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan  skala  yang  lebih  rendah,  seperti    RTRWD,  RPJMD,  Renstra  SKPD,  dan  RKPD. Oleh  karena  itu,  kualitas  penyusunan  RPJPD  dari  segi  analisis  kecenderunagan  dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis, yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah, dan strategi kebijakan pembangunan dua puluh tahun ke depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah di bawahnya. RPJPD  menjawab  tiga  pertanyaan  dasar:  (1)  kemana  daerah  akan  diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam dua puluh tahun mendatang; (2) bagaiman  mencapainya,  dan;  (3) langkah-langkah  strategis  apa  yang  perlu  dilakukan
agar  tujuan  tercapai 31 . Keberhasilan  RPJPD  terletak  pada  kemampuannya  untuk mengorganisasikan  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  untuk  bersama-sama merumuskan dan menyepakati arah perjalanan ( road-map ) pembangunan daerah masa depan  yang  perlu  ditempuh.  Untuk  itu,  proses  penyusunan  dokumen  RPJPD  perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan  teknokratis,  demokratis,  partisipatif,  dan  politis.  RPJPD  merupakan dokumen resmi perencanaan daerah yang strategis.
Terdapat  beberapa  landasan  hukum  utama  yang  mengatur  sistem,  makanisme, proses,  dan  prosedur  tentang  RPJPD,  yaitu:  Pertama,  UU  SPPN  mengatur  tentang muatan  dokumen  RPJPD  (visi,  misi,  arah,  dan  strategi  pembangunan  daerah  jangka panjang), tahapan proses penyusunan RPJPD, waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD, peranan  dan  tanggung  jawab    Bappeda  untuk  menyiapkan  RPJPD  berdasarkan  hasil Musrenbang  RPJPD  dan  mengacu  pada  RPJP  nasional,  dan  status  hukum  RPJPD. Kedua,  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010,  SE  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk penyusunan Dokumen RPJPD Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota mengatur tata cara penyusunan RPJPD, muatan pokok RPJPD, dan tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
Dan  untuk  jangka  waktu  yang  panjang pemerintah  Aceh  Barat  melalaui  Qanun Kabupaten  Aceh  Barat  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Kabupaten  Aceh  Barat  Barat  Tahun  2017-2022 telah  mengeluarkan kebijakannya  melalui  Qanun Kabupaten  Aceh  Barat Nomor 1 Tahun  2013 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun  2017-2022. Dokumen RPJMD  sangat  terkait  dengan  visi  dan  misi  kepala  daerah  terpilih.  Oleh  karena  itu, kualitas  penyusunan  RPJMD  akan  mencerminkan  sejauh  mana  kredibilitas  kepala daerah  terpilih  dalam  memandu,  mengarahkan,  dan  memprogramkan  perjalanan kepemimpinannya. RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang; (2)  bagaimana  cara  mencapainya  dan;  (3)  langkah-langkah  strategis  apa  yang  perlu dapat  dilakukan  agar  tujuan  tercapai Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di mana pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan  RPJMD  Kabupaten/Kota  diawali  dengan  penyusunan  Rancangan Awal  RPJMD  yang  berisikan  kebijakan  umum  dan  program  pembangunan  jangka menengah  daerah  dan  indikasi  program  prioritas  yang  disertai  kebutuhan  pendanaan, dan sesuai ketentuan untuk dibahas antara Eksekutif dan  Legislatif, agar  memperoleh kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15
31 Riant Nugroho, Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Perencanaan Pembangunan; Panduan Menyusun Dokumen  Renaca  Pembangunan  Menurut  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN) , PT. Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta, 2011, hlm. 84-85
PP  Nomor  8  Tahun  2008  dan  Pasal  76  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010,  bahwa Qanun RPJMD ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah Terpilih  dilantik. Qanun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten/Kota ini nantinya merupakan keluaran (output) dari tahap-tahap pembahasan yang  dilakukan  bersama  segenap  stakeholder    pembangunan,  mulai  dari  metode kuesioner pembahasan dengan segenap Kepala SKPD, diskusi kelompok terfokus/Focus Group  Discussion,  diskusi  interaktif  di  media  publik,  dan  sampai  pada  pelaksanaan MUSRENBANG-RPJMD Kabupaten/Kota. Dengan mekanisme tersebut, maka seluruh komponen  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  perencanaan  pembangunan daerahnya.
3.1.2.Pemerintah Daerah Yang Mengunakan Tim Asistensi
Dalam  mencapai  penyusunan  program  baik  RPJM,  RPJP  dan  lainya  beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang mengunakan Tim Asistensi / TP2D adalah ;
a. Provinsi Aceh
b. Provinsi D.I. Yogyakarta
c. Provinsi Riau d. Kalimantan Timur
e. Kabupaten Aceh Besar
f. Kabupaten Aceh Barat Daya
g. Kabupaten Aceh Tamiang
h. Kabupaten Nagan Raya
i. Kabupaten Aceh Tenggara j. Kabupaten Aceh Timur
Secara khusus Gubernur Aceh juga membentuk Tim Asistensi untuk Peraturan Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  18  Tahun  2007  Tentang Pelaksanaan  Kewenangan  Pemerintah  Yang  Dilaksanakan  Oleh    Badan  Pengusahaan Kawasan  Perdagangan  Bebas  Sabang.  Untuk  Tim  Asistensi  Kabupaten  Aceh  Barat kemudian  disebut  dalam  produk  hukum  menjadi  TP2D  dibentuk  berdasarkan  Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018, secara khusus terbit legalitas berdiri nya TP2D  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  37  Tahun  2017  tentang Pedoman  Percepatan Pembangunan Daerah.

## 4. SIMPULAN
Pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017, merupakan  upaya  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  yang  sangat kompleks  sifatnya  dan  harus  dilakukan  secara  terus-menerus  sehingga  memerlukan suatu  perencanaan  yang  matang.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  jo.  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  telah  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Aceh  untuk  melaksanakan  kewajibannya  merancang Tata  Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerahnya  dengan  Qanun.  Untuk penyelenggaraan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana tersebut
di  atas,  maka  Pemerintah  Kabupaten/Kota  harus  mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang telah  ditetapkan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 5. REFERENSI Buku
Eddy  Purnama, Tata  Cara  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh , Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV. Unsiyah – Banda Aceh, April, 2013.
Riant  Nugroho,  Randy  R.  Wrihatnolo, Manajemen Perencanaan  Pembangunan; Panduan  Menyusun  Dokumen  Renaca  Pembangunan  Menurut  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN) ,  PT.  Elex  Media  Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA, Jakarta, 2011. Upik Sri Palupi, Paradoks Perencanaan Pembangunan , http://ekonomi.kompasiana.com/ manajemen/2012/05/04/paradoks- perencanaan-pembangunan-daerah/, diakses tanggal 5 Oktober 2018.
Bintoro  Tjokroamidjojo,  Mustopadidjaya  A.R., Kebijakan  dan  Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan , LP3ES, Jakarta, 1988.
Ernan Rustiadi dkk., Perencanaan Dan Pengembangan  Wilayah , Cretpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.