PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN (ILLEGAL FISHING) DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Wasrizal *
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

## Abstract
As a border region, Riau Islands Province is very vulnerable to illegal fishing cases. Such cases can occur in the territorial sea as well as in exclusion economic zones or in the open sea boundary region. The purpose of this study is to record which agencies have authority handling illegal fishing in the border region of Riau Islands Province. It  also  analyzes  obstacles  and  finds  solutions  for  the  authorities  relating  to  illegal fishing in the Riau Islands border region by using sociological legal research methods. The  research  finds  that  the  agencies  that  manage  cases  of  illegal  fishing  are  the Directorate of  Water Police of Riau Islands Regional Police, Riau Islands Province Marine  and  Fisheries  Service,  Fisheries  Court  at  Tanjungpinang  State  Courts  and Indonesian Riau Islands  Navy Force. Each of them has their respective authority in accordance with the provisions of the applicable legislation Keywords : Illegal fishing, law enforcement, Riau Island Province

## Abstrak
Sebagai  wilayah  perbatasan  Provinsi  kepulauan  Riau  sangat  rentan  akan  kasus pencurian ikan. Kasus tersebut dapat terjadi di laut teritorial maupun di wilayah zona ekonomi eksklusi maupun di laut lepas wilayah perbatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginventarisir instansi  yang  mempunyai kewenangan dalam hal terjadinya kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti ini juga menganalisis  hambatan  dan  menemukan  solusi  bagi  instansi  berwenang  terkait pencurian ikan di wilayah perbatasan Provisi Kepulauan Riau, dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  instasi  yang menangani  kasus  pencurian  ikan  diantaranya  adalah  Direktorat  Polisi  Air  Polda Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Pengadilan Perikanan pada Pengadialan Negeri Tanjungpinang dan TNI Angkatat Laut Kepulauan Riau.  Instansi  tersebut  mempunyai  kewenangan  masing-masing  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pencurian ikan, Penegakan hukum, Provinsi Kepulauan Riau
* Alamat Korespondensi : wasrizal007@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Kondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara  yang  dua  pertiganya  adalah  wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk ,dan selat memiliki panjang pantai  95.181  Km,  dengan  luas  perairan  5,8  juta  km/persegi. 1 Kondisi  geografis tersebut  memberikan  kekayaan  berupa  sumber  daya  laut  dan  ikan  bagi  masyarakat Indonesia. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 milliar USD/ Tahun. 2 Daerah perbatasan sering dikatakan sebagai daerah yang cepat mengalami  kemajuan  karena  sangat  dekat  dengan  negara  lain.  Seperti  Provinsi Kepulauan  Riau  yang  berbatasan  dengan  Singapura,  Malaysia  dan  Kemboja  dan Vietnam,  namun  disisi  lainya,  sebagai  daerah  perbatasan  juga`sering  diasumsikan sebagai  kawasan  yang  rawan  pemberontakan,  pusat  kegiatan  ilegal,  terbelakang semata`sehingga kurang menarik  bagi kegiatan investasi dan ekonomi. Dalam hal ini hal  yang dilihat tentunya dari satu  pendekatan  yaitu pendekatan keamanan. 3 Khusus wilayah Kepulauan Riau sangat rentan dengan kasus ilegal fishing  atau pencurian ikan yang  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  kita  akan  menggunakan  itilah  pencurian  ikan, dimana ketika potensi  alam  yaitu potensi laut kita, jika terus dicuri oleh  negara lain akan membawa kerugian untuk masyarakat Kepulauan Riau, karena kapal kapal luar telah mengambil banyak ikan ikan yang ada di laut kita.
Potensi laut tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak: 4
1. Meningkatnya devisa negara hasil ekspor komoditi perikanan laut
2. Meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat
3. Meningkatnya penghasilan dan pendapatan nelayan. Dengan dampak yang sangat besar seperti ini tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk  tidak  serius  mengelola  sumber  daya  kelautan  yang  dimiliki  Indonesia  sebagai negara  kepulauan.  Kondisi  strategis  Kepulauan  Riau  ini  menarik  bagi  kapal- kapalpenangkapan ikan asing yang dengan illegal masuk ke dalam perairan Indonesia untuk  melakukan  tindak  pidana  pencurian  ikan,  dengan  wilayah  yang  97%  adalah lautan tidaklah mudah bagi  pemerintah setempat dan perairan Kepulauan Riau  yang berdekatan  dengan  Negara  tetangga  menjadi  zona  pencurian  ikan  di  wilayah  laut Kepulauan Riau. Mulai dari Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah  yang  rawan  terjadi  dalam  pencurian  ikan  oleh  negara  asing,  dalam  hal  ini Kepulauan  Riau  menjadi  salah  satu  tempat  di  Indonesia  yang  menjadi  sangat  rawan dalam pencurian ikan oleh nelayan asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia lebih dari setengahnya ditangkap di wilayah Kepulauan Riau yang
1 Marhaeni  Ria  Siombo,  Hukum  Perikanan  Nasional  dan  International,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka Utama, 2010, hlm 1
2 http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3 Diakses tanggal 15 April 2018 jam 15.00
3 Edy Sofyan, Kebijakan Pertahanan Pertanahan di Perbatasan Maritim, Majalah suara Perbatasan, Edisi IX Juni 2016
4 Op.cit Marhaeni Ria Siombo.
menyebabkan kerugian negara hingga Rp 160 milliar 5 , maka karena banyaknya kasus pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau sehingga membuat pemerintah membentuk Peradilan  Perikanan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang.  Pada  tahun  2013  tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal,  kapal-kapal  tersebut  berasal  dari  beberapa  negara  tetangga  seperti,  Malaysia, Philipina, Vietnam, Myanmar bahkan hingga Korea, Jepang, dan China. Bukan hanya merugikan  negara,  keberadaan  para  nelayan-nelayan  illegal  ini  juga  berpengaruh terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan. 6
Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  mencatat  banyak  kapal  berbendera asing masuk dan masuk mencuri ikan atau pencurian ikan di laut Indonesia. Tercatat, pencuri  ikan  asal  Vietnam  paling  banyak  yang  tertangkap  mencuri  ikan  di  perairan Indonesia  di  lain  itu  Thailand,  Philipina  dan  Malaysia  juga  termasuk.  Tercatat  pada tahun  2013  Vietnam  17  kapal  ditangkap,  Malaysia  14  kapal,  Philipina  9  kapal  dan Thailand  sebanyak  4  kapal. 7 Pencurian  ikan  juga  mengkategorikan  bahwa  kapal nasional  yang  yang  tidak  mempunyai  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  juga termasuk dalam pencurian ikan selain dari nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Peradilan perikanan di Indonesia pertama kali di bentuk di Jakarta pada Tahun 2004. Pembentukan peradilan perikanan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta  Utara,  Pengadilan  Negeri  Medan,  Pengadilan  Negeri  Pontianak,  Pengadilan Negeri Belitung, dan Pengadilan Negeri Tual.  Dimana pada Tahun 2010 pengadilan perikanan  dibentuk  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  pinang  dan  Pengadilan  Negeri Ranai. Dibentuknya pengadilan perikanan di suatu wilayah dikarenakan tindak pidana pencurian  ikan  sudah  marak  terjadi,  sehingga  diperlukannya  pengadilan  perikanan. Terlebih  lagi  di  wilayah  Kepulauan  Riau  khususnya  Kota  Tanjung  Pinang  yang bersinggungan dengan batas-batas Negara, wilayah seperti inilah yang menjadi rawan dalam pencurian ikan.

## B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dituangkan diatas, maka perumusan permasalahannya adalah :
1. Instansi  manakah  yang  mempunyai  kewenangan  dalam  hal  terjadinya  kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau ?
5 http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikanoleh- Kapal-Asing-/ di akses pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 Pukul 12.04 WIB.
6 http://economormormy.okezone.com/read/2018 /01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegalcuri- ikan-ri di akses pada tanggal 21 Maret tahun 2018 Pukul 16.00 WIB.
7 http://finance.detik.com/read/2014/07/08/131735/2631219/4/malaysia-dan-vietnam-negaraasal- pencuri-ikan-terbanyak-di-laut-ri diakses pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 Pukul 19.00 WIB.
2. Apakah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  instansi  berwenang  dalam  penegakan hukum  terhadap  pihak  yang  melakukan  pencurian  ikan  di  wilayah  perbatasan Provinsi Kepulauan Riau ?
3. Apakah hambatan dan solusi yang dihadapi instansi berwenang dalam penegakan hukum terkait pencurian ikan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau ?

## C. Meode Penelitian
Menurut  Morris  L.  Cohen,  penelitian  hukum  adalah  sebuah  proses  menemukan hukum  yang  mengatur  aktivitas  pergaulan  manusia,  yang  melibatkanaturan  yang diberlakukan oleh Negara dan komentar  yang menjelaskan atau menganalisis aturan ini, sebagaimana diterjemahkan penulis dari pernyataannya sebagai berikut:
“… Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society,  it  involves  locatingboth  the  rules  which  are  enforced  by  the  states  and commentaries which explain or analyze these rule…” 8
Metode    penelitian  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  hukum sosiologis yaitu melihat masalah melalui penelitian hukum dengan melihat  norma  hukum  yang  ada  dan  masih  berlaku  tentatng  penegakan  hukum pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. 9
Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu (hukum) seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang disiplin hukum yang secara otomatis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial dari hukum, yang kemudian kita kenal  dengan  study  hukum  dan  masyarakat. 10 Dalam  penelitian  hukum  sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable- variable  sosial  yang  ada.  Terdapat  berbagai  jenis  penelitian  hukum  sosiologis, diantaranya: (a). Penelitian berlakunya hukum: Penelitian efektifitas hokum, Penelitian dampak hukum. (b).Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.
Penelitian    hukum  sosiologis  yang  peneliti  gunakan  adalah  metode  penelitian hukum    sosiologisatau  sosiologi    hukum    yang  menitik  beratkan  pada    penanganan yang dilakukan oleh instasi  instansi  terkait  yang  memiliki  kewenangan   menangani kasus    kasus    illegal    fishing    yang    tejadi  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau. Penelitian  ini  memiliki  objek,  dimana  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  hukum adalah  insatansi  instansi  terkait  dalam  menangani  kasus  pencurian  ikan  di  wilayah Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan Riau,  TNI  Angkatan  Laut,  Polisiair,  dan  Pengadilan  Perikanan  pada  Negeri Tanjungpinang.
Data  Primer  adalah data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian  dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai
8 Marzuki Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Cet.5, Kencana, Jakarta,  hlm .29
9 Soerjono Soekanto,2006, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia (UI Press) ,Jakarta,hal 52.
10 Ibid, hlm 72
sumber  informasi  yang  dicari.  Data  primer  ini  disebut  juga  dengan Data  Tangan Pertama. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh  oleh  peneliti  dari  subjek  penelitiannya.  Data  sekunder  ini  disebut  juga dengan Data Tangan Kedua. Data Sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data  laporan  yang  telah  tersedia.  Data  primer  dan  data  sekunder,  dapat  pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data  kualitatif  yang  berupa  kategori-kategori.  Data  yang  peneliti  gunakan  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu   yang di peroleh langsung dari masyarakat atau data yang didapat langsung dari lapangan. Data primer ini  peneliti  peroleh  dari  masyarakat  dan  instansi  terkait  dalam  penangana  kasus pencurian ikan di wilayah Provinsi Riau sebagai daerah  perbatasan yang sangat rentan terjadinya pencurian ikan.
Metode  analisis  data  yang  penulis  gunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  Analisis Kualitatif pola-pola yang dianalisa adalah gejala-gejala masyarakat yang ditimbulkan oleh  pemberlakuan  suatu  peraturan  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  berupa pengamatan, studi kasus dan wawancara. Data mentah yang telah dikumpulkan akan tidak  berarti  dan  tidak  ada  gunanya,  apabila  tidak  dilakukan  analisa.  Analisa  data merupakan bagian yang amat penting dalam metode Penelitian ilmiah karena dengan analisa data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah Penelitian.
Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, data  tersebut  selanjutnya  diseleksi,  diklasifikasi  secara  sistematis,  logis  dan  yuridis sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab permasalahan Penelitian. 11 Metode  analisis  data  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis kualitatif. Dengan pola-pola yang dianalisa adalah penanganan, penegakan hukum oleh instansi instansi terkait dalam menangani kasus pencurian ikan di kawasan perbatasan provinsi  Kepulauan  Riau.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  pengamatan  observasi, studi kasus dan wawancara.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau peneliti melakukan wawancara pada Kapala seksi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bapak Sahrizan, ST.  Pendapat beliau tentang kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada saat ini mengalami penurunan  setelah dilakukan kebijakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa kapal kapal asing yang masuk di wilayah perairan Indonesia termasuk Kepulauan Riau harus dilakukan tindakan tegas tanpa ada toleransi    berdasarkan  peraturan  perundang-undnagan    yang  berlaku  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  terutama  terhadap  kapal-kapal  asing  yang
11 Moh. Nasir, Metode Penulisan , Ghalia, Indonesia, hlm. 405
masuk ke perairan Indonesia termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya beliau  berpendapat  bahwa  Dinas    Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau sangat berperan aktif dalam penanganan kasus pencurian ikan yang berada di wilayah kewenangan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  0-12  mill  laut  sesuai  dengan  amanah Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 20014 tentang  Pemerintahan Daerah.
Pada Polda Kepri yaitu Direktorat Polisi Air peneliti melakukan wawancara  pada Bapak Ahmad Wahyudi SH.,MH dengan hasil bahwa menurut beliau pencurian ikan dilakukan nelayan asing di wilayah Kepulauan Riau terjadi karena nelayan asing tidak dilengkapi dengan Sipi dan izin lainya. Terkait pencurian ikan sesuai amanat undang- undang maka Polri diamanatkan sebagai penyidik pencurian ikan, dengan acuan Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  pasal  6  menjelaskan  penyidik  adalah  pejabat kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Hambatan yang dihadapi oleh direktorat Pol Air Polda Kepri menurut beliau  adalah mencakup wilayah  kepulauan  Riau  yaitu  95,5  %  adalah  lautan  yang  sangat  luas,  keterbatasana sarana dan prasarana armada yang kurang dan faktor cuaca serta personil yang terbatas. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018 kasus pencurian ikan  yang ditangani oleh Polda Kepdri adalah, 6 (enam) kasus di tahun 2016, 3 (tiga) kasus di tahun 2017 dimana  1  (satu)  kasus  diserahkan  ke  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Provinsi Kepulauan Riau dan 2 (dua ) kasus P 21. Sedangkan untuk tahun 2018 ada 7 (tujuh) Kasus  pertanggal  27  September  2018.  Terkait  koordinasi  dalam  menangani  kasus pencurian ikan, Polda Kepri berkkordinasi dengan PSDKP, TNI Angkatan Laut sesuai dengan amanat undang-undang. Dan koordinasi berjalan dengan baik, tak ada kendala yang berarti serius, Polda proses sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk semua kasus yang  masuk  sudah  dapat  diselesaikan  dan  yang  tidak  selesai  Polda  serahkan  pada PSDKP.
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  menurut  Bapak  Ahmad wahyudi,SH,MH.  tentang  dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  dalam  penanganan pencurian ikan sudah cukup  bagus, berpedoman pada KUHAP  dan Undang-Undang Perikanan  dan  beliau  memberikan  masukan  agar  armada,  personil  ,  sarana  dan prasarana  yang  menjalankan  tugas  memberantas  pencurian  ikan  dilapangan diperbanyak, baik itu jumlah kapal dan jam patroli harus terus ditingkatkan.

## Gambar 1 hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau peneliti melakukan wawancara pada Kapala seksi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bapak Sahrizan, ST.  Pendapat beliau tentang kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada saat ini mengalami penurunan  setelah dilakukan kebijakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa kapal kapal asing yang masuk di wilayah perairan Indonesia termasuk Kepulauan Riau harus dilakukan tindakan tegas tanpa ada toleransi    berdasarkan  peraturan  perundang-undnagan    yang  berlaku  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  terutama  terhadap  kapal-kapal  asing  yang masuk ke perairan Indonesia termasuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya  beliau  berpendapat  bahwa  Dinas    Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Kepulauan Riau sangat  berperan aktif dalam penanganan kasus pencurian ikan yang berada  di  wilayah  kewenangan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  0-12  mill  laut  sesuai dengan  amanah  Undang-Undnag  Nomor  23  Tahun  2014  tentang    Pemerintahan Daerah. Untuk menangani kasus pencurian ikan menurut Bapak Sahrizan, ST. Dinas Kelautan dan Perikanan, instansi lain yang memiliki tugas menangani pencurian ikan adalah TNI AL, Satuan Polisi Air Polda Kepri, KKP dan Bea Cukai. Dan yang menjadi kewenangan  dinas  Kelautan  dan  Perikanan  adalah  pengawasan,  penyelidikan  dan penyidikan di wilayah 0-12 mil laut terhadap kapal yang berukuran 30 GT ke bawah. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  terus  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait  dan koordinasi berjalan tanpa hambatan. Dalam  melaksanakan tugasnya Dinas Kelautan dan  Perikanan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2007    tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil,  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan pulau  pulau  kecil.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  memiliki  kendala  perlengkapan armada, terbatasnya personil dan pendanaan dalam melaksanakan tugasnya dan kasus yang pencurian ikan  yang pernah ditangani  sepanjang  tahun 2016-2018 sebanyak 4 kasus  diantaranya  yaitu  pada  tahun  2016  menyelesaikan    dangan  pembinaan  kasus kapal Minamaritim  terkait sipi dan kasus kapal Harapan  Jaya terkait SIB yang juga terselesaikan  dengan  pembinaan.  Dan  untuk  menyelesaikan  kasus  pencurian  ikan kendala  yang  dihadai  hanya  terkait  administrasi  kapal  izin  daerah  dan  jalur penangkapan.
Terkait  dasar  hukum  yang  digunakan  sebagai  acuan  Bapak  sahrizan,  ST. berpendapat  bahwa  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor    32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil,  dan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil cukup baik dan  bisa dijadikan pedoman dalam penanganan dan pembinaan nelayan. Untuk menangani kasus pencurian ikan menurut Bapak Sahrizan, ST.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  instansi  lain  yang  memiliki  tugas  menangani pencurian ikan adalah TNI AL, Satuan Polisi Air Polda Kepri, KKP dan Bea Cukai. Dan  yang  menjadi  kewenangan  dinas  Kelautan  dan  Perikanan  adalah  pengawasan, penyelidikan dan penyidikan di wilayah 0-12 mil laut terhadap kapal yang berukuran 30 GT ke bawah. Dinas Kelautan dan Perikanan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan koordinasi berjalan tanpa hambatan.Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan, Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2007    tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil,  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan pulau pulau kecil.

## Gambar 2 hasil wawancara dengan Polisi Air Polda Kepulauan Riau
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  memiliki  kendala  perlengkapan  armada, terbatasnya  personil  dan  pendanaan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  kasus  yang pencurian ikan yang pernah ditangani sepanjang  tahun 2016-2018 sebanyak 4 kasus diantaranya  yaitu  pada  tahun  2016  menyelesaikan    dangan  pembinaan  kasus  kapal Minamaritim    terkait  sipi  dan  kasus  kapal  Harapan    Jaya  terkait  SIB  yang  juga terselesaikan  dengan  pembinaan.  Dan  untuk  menyelesaikan  kasus  pencurian  ikan kendala  yang  dihadai  hanya  terkait  administrasi  kapal  izin  daerah  dan  jalur penangkapan. Terkait dasar hukum yang digunakan sebagai acuan Bapak sahrizan, ST. berpendapat  bahwa  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor    32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil,  dan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembangunan  Wilayah  Pesisir  dan  pulau  pulau  kecil cukup baik dan bisa dijadikan pedoman dalam penanganan dan pembinaan nelayan.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  pada  Bapak  Ir.  Syafriyulis,  MM  sebagai Hakim  Pengadilan  Perikanan  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  pinang,  hasil wawancara yang dilakukan pada bulan September  2018 ini, beliau berpendapat bahwa kasus pencurian ikan di daerah Provinsi Kepulauan Riau tiap tahunya bervariasi, mulai tahun 2010 sampai tahun 2018, pelanggaran pencurian ikan tertinggi terjadi pada tahun 2017  yaitu  sebanya  51  (lima  puluh  satu)  kasus/perkara  perikanan  yang  masuk  ke Pengadilan Negeri Tanjung pinang.
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION

## Gambar 3 hasil wawancara dengan Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Peneliti  juga  melakukan  wawancara  pada  Bapak  Ir.  Syafriyulis,  MM  sebagai Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, hasil wawancara yang  dilakukan  pada  bulan  September    2018  ini,  beliau  berpendapat  bahwa  kasus pencurian ikan di daerah Provinsi Kepulauan Riau tiap tahunya bervariasi, mulai tahun 2010 sampai tahun 2018, pelanggaran pencurian ikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanya 51 (lima puluh satu) kasus/perkara perikanan yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Sejauh ini pada prinsipnya`Pengadilan Negeri hanya menerima perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, memeriksa, menyidangkan dan segera memutus perkara sesuai dengan kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perikanan  yang  berlaku.  Kewenangan Pengadilan  Perikanan  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  adalah  menerima perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum, memeriksa, menyidangkan dan segera memutus perkara tersebut sampai mempunyai status hukum yang tetap inkrah jika tidak banding, dan jika ada upaya banding bisa diputus ditingkat banding atau sampai kasasi.
Menurut Bapak Syafriyulis instansi yang terkait dalam penanganan pencurian ikan adalah  TNI  Angkatan  Laut,  Polairud  dan  Pengawasan  Sumber  daya  Kelautan  dan Perikanan (PSDKP). Pengadilan perikanan menggunaan acuan hukum yaitu Undang- undang  nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004  tentang  Perikanan,  dan  hambatan  yang  ditemukan  dalam  melaksanakan  tugas adalah sering molornya rencana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta keterbatasan penerjemah dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan negara lain, seperti Vietnam dan lain-lain.
Dari hasil wawancara tersebut  juga didapatkan dapat  bahwa sepanjang tahun 2016 Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terdapat 30 kasus, tahun  2017  terdapat  51  kasus  dan  tahun  2018  pertanggal  10  September  terdapat  20 kasus.  Untuk  menyelesaikan  kasus-kasus`tersebut  Pengadilan  Perikanan  pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terus berkoordinasi dengan pihak pihak terkait dan koordinasi berjalan dengan`baik, tidak ada kendala yang berarti dan dan serius, serta solusi  supaya  penuntun  umum  retut  (rencana  tuntutan)  tepat  waktu  dan  untuk penerjemah bahasa semoga dapat disiapkan sebelum persidangan.
Contoh  kasus  yang  pernah  ditangani  oleh  Pengadilan  Perikanan  pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yaitu tahun 2016 dengan Nomor Perkara 1/pid.sus- PRK/2016/PN.  TPG.  An.  Sumarno.  Tahun  2017  dengan  Nomor  Perkara  2/pid.sus- PRK/2017/PN.  TPG.  An.  Andi  Wiliam  dan  Tahun  2018  dengan  Nomor  Perkara 3/pid.sus-PRK/2016/PN. TPG. An. Restu Kurniawan.

## Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau Putusan Nomor : 12/Pid.Sus.Prkn/2016/PN.TPg
Pengadilan  Perikanan  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang    yang  memeriksa dan mengadili perkara pidana perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan  dalam perkara terdakwa :
Nama : HTEIN LIN AUNG Tempat lahir : Esing (Myanmar) Umur tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juli 1981 Jenis kelamin :Laki-laki. Kebangsaan :Myanmar Tempat tinggal :Asin Village, Ye Towship, Mon State, Myanmar. Agama : Budha Pekerjaan : Nahkoda KM.KHF 1917
Terdakwa  ditahan  dengan  jenis  penahanan  Rumah  Tahan  Negara  (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:
1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d 27 Maret 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 15 April 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; Nomor: 12/Pen.Pid.Sus-PRK/ 2016 /PN.TPg, tanggal 13 April 2016, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 2 Mei 2016.
5. Perpanjangan  Penahanan,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tanjungpinang  Nomor.12/ Pen.Pid.Sus-PRK/2016/PN.TPg, tanggal 25 April 2016, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016.
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk  itu  telah  diberikan  kepadanya;Terdakwa  dalam  perkara  ini  didampingi    juru bahasa (penterjemah) bahasa  Myanmar ke dalam bahasa Indonesia dan sebalinya. Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 5  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  dimana  unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang.
2. Dengan  sengaja  memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau  menggunakan  alat penangkap  ikan  dan/atau  alat  bantu  penangkap  ikan  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dikapal penangkap ikan.
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

## Unsur Setiap Orang.
Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  14  UU  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  maka  yang  dimaksud  setiap  orang  yaitu  siapa  saja  selaku  subjek hukum  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  baik  Warga  Negara Indonesia  maupun  Warga  Negara  Asing,  Badan  Hukum  Indonesia  maupun  badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Republik Indonesia,  in casu Terdakwa HTEIN LIN AUNG .
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Htein  Lin  Aung  adalah  warganegara  Myanmar  selaku  Nahkoda  Kapal  Ikan KM.KHF.1917,  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  mampu  menjawab seluruh  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  dengan  jelas  dan  tanggap  serta  selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat  menghapus  kesalahannya,  sehingga  Terdakwa  dipandang  sebagai  orang  yang mampu  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  yang  telah  didakwakan  dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka benar Terdakwa sebagai  subjek  hukum  yang  identitasnya  telah  dicocokkan  sebagaimana  diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri.
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

## Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Pengelolahan  Perikanan Republik  Indonesia  (WPPI)  adalah  untuk  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau pembudidayaan ikan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor. 31 Th 2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor.  45  Tahun  2009  tentang Perikanan, salah satunya adalah meliputi: a) Perairan Indonesia.
Menimbang bahwa  yang dimaksud Perairan  Indonesia (Pasal  5  ayat  (1) huruf a) adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan Kepulauan dan perairan pedalaman (Pasal  1  angka  20),  menurut  Undang-Undang  Nomor.45  Tahun  2004  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan laut teritorial, adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia (Pasal  1  angka  19),  menurut  Undang-Undang  Nomor.45  Tahun  2004  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Menimbang,  berdasarkan  keterangan  saksi-saksI  ABK    Kapal  Motor  KM.KHF 1917 dan Saksi Kapal Pengawas KP.HIU.15 Kapal Patroli Penangkap yaitu: Japarudin Lalla, A.Md, Novein Ernest Brando Repi, A.Md dan keterangan terdakwa Htein Lin Aung sendiri telah menerangkan selama beroperasi di perairan laut teritorial Indonesia yang  merupakan  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia  (WPPRI) terdakwa    dalam  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  telah  mendapatkan  ikan campuran sekitar ±100 Kg (lebih kurang seratus kilogram).
Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta di persidangan terdakwa Htein Lin Aung dengan menggunakan Kapal Motor KM.KHF 1917, telah ditangkap oleh Patroli Kapal Pengawas KP.Hiu 15, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 06.20 WIB atau  setidak-tidaknya  dalam  bulan  Maret  tahun  2016,  bertempat  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia  Perairan  Laut  Teritorial  Indonesia  (Selat Malaka) pada posisi 02° 57,795’ LU-100° 49,523’ BT
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pada  posisi  koordinat  02°  57,795’  LU-100° 49,523’  BT;  Perairan  Teritorial  Indonesia  yang  merupakan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, Unsur-unsur di Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum.
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dakwaan penuntut umum alternatif ketiga telah memenuhi unsur  sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9
(1)  Jo  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor.  45  Tahun  2009  Tentang Perubahan atas Perikanan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan penuntut umum sesuai dengan uraian di  atas  telah  memenuhi  unsur,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  dakwaan  Penuntut Umum  kepada  terdakwa  Htein  Lin  Aung  terbukti  bersalah  melanggar  sebagaimana yang  diatur    dan  diancam  pada  Pasal  85  Jo  Pasal  9  (1)    jo  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Majelis Hakim tidak  menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  ditahan  berdasarkan  undang-undang,  maka penahanan Terdakwa tersebut sah menurut hukum, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP,  maka  Majelis  menetapkan  agar  hukuman  yang  akan dijalankan  oleh  Terdakwa  tersebut  akan  dikurangkan  seluruhnya  dengan  masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP penahanan terhadap diri Terdakwa adalah sah,Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM.KHF 1917, yang digunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dibidang  Perikanan,  sudah  dimusnahkan berdasarkan surat perintah Kepala Satker PSDKP Batam Nomor: SP.Musnah.22.K/PPNS-Kan/BTM-Sta.2/PP/520/III/2016 dan/atau Penetapan
Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor. 261/Pen.Pid/2016/PN. BTM, tanggal 15 Maret 2016.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  set  alat  penangkap  ikan  Jaring Trawl (Pukat Harimau) merupakan alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Indonesia, menurut Majelis Hakim harus dimusnahkan.
Menimbang, bahwa barang bukti ikan campuran hasil tangkapan sebanyak ± 100 Kg  (lebih  kurang  seratus  kilogram)    sudah  dimusnahkan    berdasarkan  berita  acara pemusnahan  tanggal  11  Maret  2016,  dan  Penetapan  pemusnahan  oleh  Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor.17/Pen.Pid/ 2016/ PN.BTM, tanggal 23 Maret  2016.
Menimbang,  bahwa  ikan  campuran  sebanyak  ±  100  Kg  (lebih  kurang  seratus kilogram)  yang  sudah  membusuk  dan  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  segera dimusnakan.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa:  1  (Satu)  Unit  alat  Navigasi  GPS Plotter/Sounder MMEC-APS 832mk2, 1 (Satu) Unit Kompas Magnet Tokyo Compass, 1 (Satu) unit Radio Virage, 1 (Satu) Unit alat komunikasi alat komunikasi Radar JMC V3300P, 1 (Satu) buah buku dokumen lessen Vessel dimusnahkan.
Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwaan terbukti selain hukuman penjara kepada terdakwa juga dihukum membayar denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari  pembayaran  biaya perkara,  maka  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk  membayar  biaya  perkara sebagaimana  diatur  Pasal  222  KUHAP  yang  besarnya  akan  ditentukan  dalam  amar putusan ini.
Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  Putusan,  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :
Hal-hal yang memberatkan:
1. Potensi Sumber Daya Ikan berkurang, pendapat Negara dari sumber kelautan juga berkurang;
2. Dampak  penggunaan  alat  tangkap  jaring  trawl  merusak  keberlanjutan sumber daya alam didalam didalam laut;
Hal-hal yang meringankan:
1. Terdakwa tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
Mengingat Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang  No. 45 Tahun 2009 jo  Pasal 5 (1) huruf a, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;  Undang-Undang   No.  8  Tahun  1981  serta  peraturan-peraturan  lain  yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  HTEIN  LIN  AUNG  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Perikanan  “Dengan  sengaja menggunakan  alat  penangkap  ikan  yang  menggangu  dan  merusak  keberlanjutan sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan,  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Republik Indonesia”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Htein Lin Aung oleh karena    itu dengan pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp  1.500.000.000,-(satu milyart lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda  tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)  bulan;
3. Menetapkan  lamanya  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
- 1 ( satu ) unit  Kapal  KM. KHF 1917
- ±  100  Kg  (lebih  kurang  seratus  kilogram)  ikan  campur,  sudah  dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor.
Nomor.17/Pen.Pid/2016/PN.BTM, tanggal 23 Maret 2016 ;
-   1 (satu) Unit alat tangkap jaringTrawl;
-   1 (satu) Unit alat Navigasi GPS Plotter/Sounder MMEC-APS 832mk2
-   1 (satu) Unit alat komunikasi Radar JMC V-3300P;
-   1 (satu) unit Kompas Magnet Tokyo Compass;
-   1 (satu) buah buku dokumen lessen vessel dan peralatan penangkap ikan;
Dimusnahkan.
6.   Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Demikianlah  diputuskan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari: Rabu tanggal 11 Mei 2016oleh kami Jhonson Fredy Esron Sirait, SH. Ketua Majelis Hakim, Drs. Ichsan Suwanto, MM Dan H. Agus Susanto DPN, SH., MH. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai  Hakim Anggota Majelis,  Putusan mana pada hari: Rabu  tanggal  11 Mei  2016,  diucapkan  dalam  persidangan  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua Majelis  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Ad  Hoc  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota Majelis  dan  dibantu  oleh Thomas  Aidi  Pandia, Panitera  Pengganti  Pengadilan Perikanan  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Pinang  serta  dihadiri  oleh Andi Akbar,SH. ,  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Batam  dan  Terdakwa dengan didampingi Penterjemah.
Gambar 4 hasil wawancara Dengan Pangkalan IV TNI Angkatan Laut Tanjungpinang
Hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  Dinas  Hukum  Lantamal  IV  yaitu Bapak  Mayor,  Bambang  Sulistyono,  SH  yaitu  beliau  berpendapat  bahwa  kasus pencurian ikan atau pencurian ikan dilakukan oleh nelayan asing yang tidak dilengkapi SIPI  dan  izin  lainya  dan  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di negara Indonesia. Dan dalam hal ini angkatan Laut melakukan tindakan tegas sesuai dengan  amanah  undang-undang  bahwa  kewenangan  TNI  Angkatan  Laut  adalah sebagai penyidik dalam kasus pencurian ikan. Selain TNI Angkatan Laut, instansi lain yang diamanatkan oleh undang undang untuk menangani kasus pencurian ikan adalah PSDKP,  Polisi  Airud  yang  dalam  prosesnya  mengacu  pada  Undang-undang  Tindak Pidana Perikanan. Dan kewenangan TNI Angkatan Laut sesuai dengan amanat undang- undang  sesuai  dengan  fungsi  penyidik,  penyelidik  terhadap  tindak  pidana  pencurian ikan di wilayah hukum TNI Angkatan Laut Lantamal IV Tanjungpinang.
Dasar  hukum    yang    menjadi    acuan  penanganan  kasus  pencurian  ikan  yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut adalah KUHAP pasal 6 yang menjelaskan penyidik adalah Pejabat Tentara Republik Indonesia angkatan laut dan Undang-undang Nomor 45  tahun  2009  tentang  perubahan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan.  Dalam  menjalankan  tuganya  TNI  Angkatan  Laut  sering  kali  mendapat hambatan yaitu luasnya wilayah laut Provinsi Kepri yaitu 95,5 %, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi cuaca dan personil yang terbatas. Terkait kasus sepanjang tahun 2016. 2017 dan 2018, tedapat 74 kasus yaitu 21 kasus di tahun 2016, 42 kasus ditahun  2017  dan  11  kasus  ditahun  2018  pertanggal  18  September.  Untuk menyelesaikan  kasus  kasus  tersebut  TNI  Angkatan  Laut  berkoordinasi  dengan  baik sampai  pada  pelimpahan  berkas  perkara  tindak  pidana  perikanan  ke  jaksa  penuntut umum.

## Pembahasan
1.   Instansi yang mempunyai kewenangan dalam hal terjadinya kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
Peraktik  pencurian  ikan  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  kasus  hukum  yang terjadi di di daerah perbatasan khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Penegakan hukum merupakan  salah  satu  prasyarat  untuk  mengantar  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5% dan luas laut Provinsi Kepulauan Riau seluas 95,5 % memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air,  dan  instansi  terkait  untuk  memastikan  kemanan  dan  perlindungan  terhadap yurisdiksi  Indonesia  dan  Kepulauan  Riau  pada  khususnya.  Praktik Pencurian ikan merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Pencurian ikan dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara illegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi  izin  dari  pemerintah.  Praktik  ini  jelas  telah  sangat  merugikan  negara setiap  tahunnya,  bahkan  menurut  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi
Pudjiastuti kerugian  negara  mencapai  Rp  240  triliun.  Tidak  hanya  itu, praktik pencurian  ikan juga  menyebabkan  kerugian  lainnya,  yakni  kerusakan ekosistem  laut.  Data  dari  Pusat  Penelitian  Oseanografi  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  mengungkap  data  mengejutkan  mengenai kondisi  terumbu  karang, dimana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 27,18%-nya  digolongkan  dalam  kondisi  baik,  37,25%  dalam  kondisi  cukup,  dan 30,45% berada dalam kondisi buruk, dimana kerusakan terumbu karang ini sebagian besar  disebabkan  oleh  praktik pencurian  ikan yang  menggunakan sianida dan  alat tangkap terlarang.
Ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah bagi ikan, dan  jika  kita  berlogika  secara  sederhana  saja,  keruskan  terumbu  karang  artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut adalah berita buruk bagi  sekitar  2,2  juta  nelayan  di  seluruh  Indonesia.  Yang  dipastikan  akan  kehilangan mata  pencahariannya  Dapat  dilihat  bahwa  praktik pencurian  ikan,  yang  oleh masyarakat  internasional  telah  diklasifikasikan  sebagai transnational  and  organized crime, dipastikan  akan  menciptakan  sederetan  masalah  jika  kondisi  buruk  ini  tidak segera diselesaikan. Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Pasal 69 ayat (4) dalam Undang-undang  No  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan memiliki  serangkaian payung  hukum  terkait  penegakan  hukum  terhadap  tindakan pencurian  ikan, salah satunya  adalah  dimungkinkannya  dilakukan  penenggelaman  kapal  yang  terbukti melakukan  pengangkapan  ikan  tanpa  izin.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dijelaskan  bahwa  Perikanan  adalah  semua  kegiatan yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya  mulai  dari  praproduksi,  produksi,  pengolahan  sampai  dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.12 Terlihat bahwa rangkain  kegiatan  mulai  dari  pengelolaan  sampai  pemasaran  ikan  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dipisahkan  dan  diatur  oleh  undang-undang  tersebut. Perkembangannya sekarang dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenangan  yang  cukup  luas  untuk  mengelolah  daerahnya  meliputi  laut, khususnya daerah-daerah kepulauan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Provinsi mempunyai kewenangan yang cukup besar. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:
Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang di wilayahnya;
1) Kewenangan  Daerah  provinsi  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan pengelolaan kekayaan laut di  luar minyak dan gas bumi;
b) pengaturan administratif;
c) pengaturan tata ruang;
d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
2) Kewenangan  Daerah  provinsi  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
3) Apabila  wilayah  laut  antar  dua  Daerah  provinsi  kurang  dari  24  (dua  puluh empat)  mil,  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut  dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  tidak berlakuterhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Posisi  geografis  Indonesia  yang  strategis,  banyak  pihak-pihak  tertentu  yang melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  baik  secara  nasional,  maupun  internasional  yang  dapat digolongkan dalam bentuk ancaman sebagai berikut: 12
a. Ancaman  kekerasan  (violence  threat);  yaitu  ancaman  dengan  menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir, antara lain: pembajakan, perampokan, aksi teror, sabotase;
b. Ancaman  terhadap  sumber  daya  laut  (natural  resources  tribulation);  berupa pencemaran  dan  pengrusakan  terhadap  ekosistem  laut  dan  konflik  pengelolaan sumber daya laut yang dipolitisasi dan diikuti dengan pergelaran kekuatan militer;
c. Ancaman  pelanggaran  hukum  (low  transgression  threat);  yaitu  tidak  dipatuhinya hukum  nasional  maupun internasional  yangberlaku di  perairan, antara lain illegal logging, pencurian ikan, penyeludupan;
d. Ancaman navigasi (navigational hazard); yaitu ancaman yang timbul oleh kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
Berdasarkan sebagaimana diuraikan di atas khususnya pada poin c, yaitu ancaman pelanggaran  hukum  yaitu  tidak  dipatuhinya  berbagai  ketentuan  yang  mengatur diperairan khususnya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal (pencurian ikan) di wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai kasus sudah banyak terjadi, baik yang  dilakukan  oleh  oknum  warga  negara  Indonesia  sendiri  maupun  warga  negara lainnya. Hal ini sangat memprihatinkan karena dengan memilki laut yang begitu luas yang di dalamnya berbagai jenis ikan merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa  yang  dimiliki  oleh  Kepulauan  Riau.  Maraknya  kejahatan  pencurian  ikan mengancaman  konservasi  ikan  dan  juga  sekaligus  mengancam  kedaulatan  negara. Berbagai  laporan  dari  masyarakat  antara  lain,  masyarakat  nelayan  setempat  takut melaut karena diganggu, diserang bahkan ditabrak kapalnya oleh nelayan asing yang memiliki alat penangkapan atau kapal yang lebih baik. Dengan tindakan para nelayan asing  tersebut  yang  menakut-nakuti  nelayan  setempat,  mereka  cukup  leluasa
12 Tanpa nama, Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas dalam RangkaMenjaga Kedaultan NKRI, Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 14, Desember 2012, hlm. 75
melakukan  praktik lllegal  Fishing di  wilayah  Kepulauan  Riau,  seperti  perairan Anambas dan Natuna.
Dari  hasil  penelitian  lapangan  yang  peneliti  lakukan  dari  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan  pada  pihak  Polisi  Air  Polda  Kepri,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan, Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan TNI Angkatan Laut Lantamal  IV  Tanjungpinang  peneliti  mendapatkan  jawaban  bahwa  instansi  atau lembaga yang berwenang dan saling berkoordinasi dalam kasus terjadinya pencurian ikan di wilayah Kepulauan Riau adalah:
1. TNI Angkatan Laut
2. Polisi Air  Polda Kepri
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
4. Pengadilan Pengadilan Negeri
5. Kejaksaan Negeri
6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan Sesuai  dengan amanat  undang-undang  Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, masing-masing  lembaga  tersebut  saling  berkoordinasi  dengan  baik  dalam menyelesaikan  dan  menindak  kasus-kasus  pencurian  ikan  yang  terjadi  di  Provinsi Kepulauan  Riau.Penanggulangan  kejahatan  Pencurian  ikan  di  Kepulauan  Riau dilakukan dengan sarana penal. Sarana penal lebih tepatnya penanggulangan Pencurian ikan lewat jalur litigasi, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan eksekusi terhadap kasus-kasus Pencurian ikan. Umumnya instansi yang  terkait  dalam  penananganan  suatu  kasus  antara  lain  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.  Namun  penegakan  hukum  dilaut  tidak  hanya  melibatkan  kepolisian, kejaksaan dan pengadilan saja, ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, serta Satgas pencurian ikan. Selain ini juga menggunakan sarana non penal. Non penal pada prinsipnya adalah penanganan suatu kasus tertentu dilaur hukum pidana. Sudarto mengartikan hukum pidana bahwa memuat  aturan-aturan  hukum  yang  mengikatkan  kepada  perbuatan-perbuatan  yang memenuhi  syarat  tertentu  suatu  akibat  yang  berupa  pidana. 13 Prinsip  dasar  dalam hukum pidana bahwa suatu sanksi yang berupa pidana itu merupakan sarana terakhir dalam  menanggulangi  kejahatan.  Apabila  dimungkinkan  saranasarana  lain  seperti sanksi adminsitrasi atau sanski perdata bisa menyelesaiakan dan memulihkan keadaan akan lebih baik dari pada langsung menggunakan sanksi pidana.
Sarana penal dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang  berpariatif,  serta  tindakan  penenggelaman  kapal.  Aparat  penegakan  hukum Pencurian  ikan  meliputi  DKP,  Dishub,  TNI  AL,  Polri,  Kejagung,  Bakamla,  Satgas Pencurian ikan. Daerah yang sering terjadi Pencurian ikan di Kepulauan Riau meliputi perairan Anambas dan Natuna. Sedangkan upaya non  penal  dapat  dilakukan dengan peningkatan  patroli,  kerjasama  antar  negara,  meningkatkan  teknologi  informasi pengawasan,  serta  melibatkan  LSM  dan  masyarakat  setempat  untuk  memberikan informasi tentang adanya Pencurian ikan. Sebagaimana  hasil penelitian dari dua kasus
13 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,2007, hlm. 92
yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang peneliti dapatkan dari hasil penelitian bahwa setiap orang yang melakukan pencurian ikan akan dilakukan proses pemeriksaan oleh instansi berwenang, yaitu TNI Angkatan Laut dan Polisi Air, dalam hal  penangkapan  dan  pemeriksaan  dan  dalam  hal  penuntutan  dilaksanakan  oleh kejaksaan dan pengadilan perikanan pengadilan negeri Tanjung pinang yang mengadili dan memberikan putusan terhadap kasus pencurian ikan tersebut. Dari proses tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum dimana segala proses tersebut sampai dengan dijatuhkannya  putusan  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat  dimana,  hasil  laut  menjadi  milik  negara  dan  masyarakat  dapat menggunakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  hukum yang  berlaku.  Ketika  semua  terlindungi  maka  pembangunan  bangsa  akan  bergerak dengan baik sesuai dengan Teori Hukum Pembangangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa pola kerja hukum pembangunan adalah dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada dalam komunitas sosial  termasuklah di dalamnya masyarakat  dan intstansi berwenang dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan provinsi Kepulauan Riau.

## 2.   Tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pencurian ikan di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau
Berbicara  tentang  peran  dan  kewenangan  masing-masing  instansi  dalam penanganan  kasus  pencurian  ikan  atau  pencurian  ikan,  maka  kewenangan  tersebut dibagi atas dasar wilayah pencurian ikan dilakukan oleh pencuri, pelaku pencurian ikan ini  bisa  kapal  lokal  atau  kapal  asing.  Sesuai  dengan  UNCLOS  1982  membagi  laut dalam tiga bagian yaitu laut teritorial, laut yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara, kedua laut yang bukan kedaulatan suatu wilayah negara namun negara tersebut mempunyai  hak-hak  dan  yurisdiksi  terhadap  aktifitas  tertentu  yaitu  zona  tambahan zona  eksklusif  tertentu,  dan  yang  ketiga  adalah  laut  yang  bukan  kedaulatanya  dan bukan  merupakan  hak  yurisdiksi  namun  negara  tersebut  memiliki  kebebasan  atau disebut  dengan  laut  bebas.  Maka  kewenangan  masing-masing  instansi  dalam menangani  kasus  pencurian  ikan  di  wilayah  Kepulauan  Riau  juga  mengikuti  aturan tersebut, kewenangan terkait tempat dilakukanya pencurian ikan itu terjadi.
Polisi  air  mempunyai  kewenangan  menangkap  pelaku  pencurian  ikan  ketika pencurian itu dilakukan di wilayah laut parairan nusantara yauitu laut teritorial 12 Mil, maka  kewenangan  penangananya  adalah  kewenangan  polisi  air  Polda  Kepri  untuk melakukan penangkapan dan penyidikan. TNI Angkatan Laut memliliki kewenangan untuk  kasus  pencurian  ikan  yang  dilakukan  di  wilayah  laut  zona  ekonomi  ekslusif (ZEE)  yaitu  diwilayah  12  mil  laut  dari  garis  pangkal  laut  teritorila,  yaitu  laut  yang wilayahnya terletak di luar laut teritorial. Maka pencurian ikan yang terjadi diwilayah ZEE  menjadi  kewenangan  TNI  Angkatan  Laut  untuk  melakukan  penangkapan  dan penyidikanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dipebaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.
Sedangkan Penyidik Pegawai Negaeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan di wilayah laut pantai, jika pencurian ikan atau pencurian  ikan  terjadi  di  laut  pantai  ,  maka  PPNS  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikanya. Kasus-kasus  tersebut  kemudian  dilanjutkan  ke  pihak  Kejaksaan  dan  kejaksaan  yang akan  melanjutkan  rencana  tuntutan.  Rencana  tuntutan  ini  dilaksanakan  juga berhubungan  dengan  pihak  Kejaksaan  Tinggi  dan  Kejaksaan  Agung.  Dimana  ketika kasus  pencurian  ikan  dilakukan  oleh  kapal  asing  maka  rencana  tuntutanya  harus ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, sementara jika pencurian ikan dilakukan oleh kapal Indonesia, maka rencana tuntutan akan di tentukan oleh Kejaksaan Tinggi.
Setelah mendapatkan kepastian dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi maka kasus pencurian ikan ini akan disidangkan dan menjadi kewenangan Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri untuk  menanganinya  dan dari data  yang didapatkan di Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Tanjungpinang terdapat kasus pencurian ikan sepanjang  tahun  2016  ada  30  kasus,  tahun  2017  terdapat  51  kasus  dan  tahun  2018 pertanggal 10 September terdapat 20 kasus.Sementara Direktorat PSDKP mempunyai kewenangan  terkait  pencurian  ikan  adalah  dalam  hal  pelaksanaan  dan  evaluasi penanganan  pelanggaran    sumber  daya  kelautan  dan  perikanan,  yang  akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam hal pengawasan pelaku pencurian ikan yang terjadi di wilayah kepri yaitu Pangkalan PSDKP Batam. Menganalisa  kasus  Htein  Lin  Aung  yang  berkebangsaan  Myanmar  yang  di putuskan  oleh  pengadilan  menyatakan  Terdakwa  HTEIN  LIN  AUNG  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Perikanan  “Dengan sengaja  menggunakan  alat  penangkap  ikan  yang  menggangu  dan  merusak keberlanjutan  sumber  daya  ikan  di  kapal  penangkap  ikan,  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Republik  Indonesia”.  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  Htein  Lin Aung oleh karena    itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp  1.500.000.000,-(satu  milyart  lima  ratus  juta  rupiah),  dengan  ketentuan  apabila denda  tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)  bulan; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dari  Pidana  yang  dijatuhkan;  Menetapkan  Terdakwa  tetap  berada  dalam tahanan; Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 ( satu ) unit  Kapal  KM. KHF 1917 , ± 100 Kg (lebih kurang seratus kilogram) ikan campur, sudah dimusnahkan berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Batam Nomor. Nomor.17/Pen.Pid/2016/PN.BTM, tanggal 23 Maret 2016 , 1 (satu)  Unit alat tangkap jaringTrawl, 1 (satu) Unit alat Navigasi GPS Plotter/Sounder MMEC-APS 832mk2, 1 (satu) Unit alat komunikasi Radar JMC V-3300P, 1 (satu) unit Kompas Magnet Tokyo Compass,  1 (satu) buah buku dokumen lessen vessel dan peralatan penangkap ikan untuk dapat dimusnahkan.
Dengan  putusan  tersebut  ini  memberi  bukti  bahwa  instansi  terkait  telah melaksanakan  tugasnya  memberikan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  teori perlindungan hukum yang di sampaikan oleh Philipus M Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat dilakukan oleh pemerinah dengan tindakan yang bersifat preventif dan  represif,  dimana  tindakan  pencegahan  dilaksanakan  dengan  membentuk  aturan perundang-undangan  tentang  pencurian  ikan  dan  tindakan  represifnya  dilakukan dengan tindakan penjatuhan hukuman yang telah diberikan pada pelaku pencurian ikan dalam penelitian ini.
Maka untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi cita cita masyarakat semua instansi terkait dalam hal ini kasus pencurian ikan di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan  Riau,  semua  instansi  terkait  yang  berwenang  dalam  penanganan  kasus pencurian ikan harus melaksanakan kewajiban dan menindaki setiap pelaku pencurian ikan  sesuai  dengan  kewenangan  basing-masing  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Dan  masyarakat  juga  harus mendukung segala upaya pencegaran dan penindakan terhadap pelaku pencurian ikan sehingga  perlindungan  hukum  dapat  terwujud  yang  kemudian  negara  ini  dapat melakukan proses  pembangunan sesuai  dengan teori Hukum pembangunan Mochtar Kusumatmadja  bahwa    ketertiban  atau  keteraturan  dalam  rangka  pembaharuan  atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat  pengatur  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan  manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

## 3. Hambatan dan solusi yang di hadapi instansi berwenang dalam penegakan hukum terkait pencurian ikan di wilayah perbatasan Kepulauan Riau
Dalam  melaksanakan  tugas  dalam  penangangan  pencurian  ikan  yangterjadi diwilayah Provinsi Kepri setiap instansi terkait mengalami hambatan dan solusi dalam memanggani kasus pencurian ikan. Dan untuk menjawab rumusan masalah ini peneliti paparkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  lewat  wawancara  pada  instansi berwenang di wilayah perbatasan kepulauan Riau. Diantara kendala yang dihadapi tersebut adalah:

## 1. Direktorat Polisi Air Polda Kepulauan Riau
Hambatan yang dihadapi oleh direktorat Pol Air Polda Kepri dalam penegakan hukun bagi pelanggaran Pencurian ikan di Kepulauan Riau menurut Bapak Ahmad Wahyudi,SH, MH adalah
a. mencakup wilayah Kepulauan Riau yaitu 95,5 % adalah lautan yang sangat luas.
b. keterbatasana sarana dan prasarana armada yang kurang
c. faktor cuaca serta personil yang terbatas.
Hambatan  diatas  akan  memperlambat  gerak  dalam  menangani  pelanggaran  yang terjadi di laut.
Sedangkan solusi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian adalah meningkatkan jam patroli di wilayah perbatasan dan terus mengajukan anggaran untuk pengadaan tambahan  armada,  personil  dan  prasarana  guna  dapat  melaksanakan  tugas dilapangan dengan lebih baik lagi.

## 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provisi Kepulauan  Riau  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Sahrizan,  ST  Kepala  seksei Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah kurangnya perlengkapan armada,  terbatasnya  personil  dan  pendanaan  dalam  melaksanakan  tugasnya. Kendala lain yang dihadapi adalah selama persidangan berlangsung maka dan biaya hidup dari pelaku Pencurian ikan ditanggung oleh Dinas Kelautan. Semakin lama proses semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
Sedangkan  solusi  yang  diambil  adalah  dengan  melakukan  koordinasi  yang  lebih baik  lagi  dengan instansi instansi  terkait dalam penanganan kasus  pencurian ikan dan  mengajukan  penambahan  personil  lapangan  dan  armada  dan  pelatan  yang mendukung dan cukup untuk melaksanakan tugas.

## 3. Pengadilan Perikanan pada Pengadialan Negeri Tanjungpinang
Hambatan    yang  ditemukan  dalam  melaksanakan  tugas  di  Peradilan  Perikanan Pengadilan  Negeri  Tanjungpinang  disampaiakan  oleh  Hakim  Pengadilan  Peradilan Perikanan  bapak  Ir.  Syafriyulis,  MM  adalah  sering  molornya  rencana  tuntutan  dari Jaksa  Penuntut  Umum  serta  keterbatasan  penerjemah  dalam  menyelesaikan  kasus pencurian  ikan  negara  lain.  Rencana  tuntutan  dilakukan  oleh  Kejaksaan  agung  bagi pencurian ikan diatas 12 Mil sampai 200 Mil sedangkan yang terjadi di bawah 12 mil tuntutan  dilakukan  oleh  kejaksaan  tinggi.  Lamanya  Rentun  yang  dilakukan  akan berakibat berlarutnya kasus  yang ditangani.  Hukuman  yang dijatuhkan bukan dalam bentuk pidana kurungan tapi dalam bentuk denda dan penguasaan atas kapal. Hukuman denda yang dijatuhkanpun kadang tidak dapat dibayar sehingga negara indonesia tetap dalam  keadaan  yang  dirugikan.  Solusi  nya  adalah  dengan  meningkatkan  koordinasi antar instansi terkait yaitu mengaktifkan semua stekholder, memperkuat pengamanan untuk  pencegahan  dan  meningkatkan  koordinasi  dalam  rencana  tuntutan  dan pengadaan penerjemah untuk kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh orang asing.
4. TNI Angkatan Laut Kepulauan Riau.
Dalam  menjalankan  tuganya  TNI  Angkatan  Laut  sering  kali  mendapat  hambatan yaitu  luasnya  wilayah  laut  Provinsi  Kepri  yaitu  95,5  %,  keterbatasan  sarana  dan prasarana, serta kondisi cuaca dan personil yang terbatas. Solusi yang dilakukan adalah dengan  meningkatakan  koordinasi  dan  mengajukan  anggaran  untuk  menambah aramada juga menabah anggota persnonil lapangan.

## E. Kesimpulan
Kasus pencurian ikan yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai instansi, dan tidak dapat diselesaikan  secara  mandiri.  Adapun  Instasi  yang  berwenang  menangani  kasus Pencurian ikan ini melibatkan pemerintah daerah dan instansi  vertikal  dan TNI juga Polri. Adapun instasi-instansi berewenang tersebut adalah Direktorat Polisi Air Polisi Daerah  Kepulauan  Riau,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau, Pengadilan  Perikanan  pada  Pengadialan  Negeri  Tanjungpinang  dan  TNI    Angkatan Laut Kepulauan Riau. Dimana instansi satu dan yang lainya saling bekerjasama, bahu membahu  dalam  menangani  setiap  kasus  pencurian  ikan  yang  terjadi  di  wilayah perbatasan,  baik  pencurian  ikan  yang  dilakukan  oleh  kapal  asing  maupun  kapal tempatan.
Masing masing penegak hukum melakukan Tugas dan fungsi masing masing baik dalam hal menangkap ( Pol Air dan TNI AL ), penyidikan dan penuntutan ( Kejaksaan Agung,  Kejaksaan  Tinggi,  PPNS  Kelautan  )  peseridangan  oleh  Pengadilan  serta evaluasi  oleh  dinas  kelautan.  Polisi  air  mempunyai  kewenangan  menangkap  pelaku pencurian  ikan  di  wilayah  laut  parairan  nusantara  yaitu  laut  teritorial  12  Mil,  maka kewenangan  penangananya  adalah  kewenangan  polisi  air  Polda  Kepri  untuk melakukan penangkapan dan penyidikan . TNI Angkatan Laut memliliki kewenangan untuk  kasus  pencurian  ikan  di  wilayah  laut  zona  ekonomi  ekslusif  (ZEE)  yaitu diwilayah 12 mil laut dari garis pangkal laut teritorila, maka TNI Angkatan Laut yang melakukan  penangkapan  dan  penyidikanya.  Sedangkan  Penyidik  Pegawai  Negaeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan di wilayah laut pantai, jika pencurian ikan atau pencurian ikan terjadi di laut pantai , maka PPNS  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikanya.
Masing masing instansi mempunyai kendala dalam menangani masalah pencurian ikan, luas wilayah, personil, cuaca, sarana dan prasarana yang minim serta hukuman yang tidak berpihak pada keuntungan indonesia sebagai korban dari kegiatan pencurian ikan. Dan solusi yang telah dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar satu instansi dan yang lainya atau dengan semua stekholder dalam kasus pencurian ikan dan mengajukan penganggaran untuk menambahan armada, sarana dan prasarana juga pengajuan penambahan personil dilapanangan, termasuk berkoordinasi dengan pihak kejaksaan  dalam  waktu  rencana  tuntutan  yang  diberikan  ke  Pengadilan  negeri  agar kasus pencurian ikan dapat segera diadili dan dijatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anonim,  2003,  "Pencurian  ikan  in  the  Southern  Ocean:  The  Problem,  Practices  and Perpetrators" Australian Antartic Magazine 5 Winter
APEC Fisheries Working Group, 2008, Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated  (IUU)  Fishing  in  the  Asia-Paific.  Asia-Pasific  Economic Coorporation Secretariat, Singapura
Arif  Djohan  Tunggal,  2014,  Aspek-Aspek  Hukum  Laut  Pendekatan  Tanya  Jawab, Harvarindo, Jakarta
Ashshofa Burhan, 2007, Metode Penulisan Hukum , Rineka Cipta, Jakarta Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan MarkusY. Hage
Boer Mauna, 2011, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era
Dinamika Global, Alumni, Bandung
Bodgan & Taylor, 1993, Dasar-dasar Penulisan Kualitatif , terjemahan oleh A. Khozin Afandi, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya
Dellyana, Shant 1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty Dhiana Puspitawati, 2017, Hukum Laut Internasional, Kencana, Depok Didik  Mohamad  Sodik,  2011,  Hukum  Laut  Internasional  dan  Pengaturanya  di Indonesia,  Refika Aditams, Bandung
Dewi Indira Biasane, 2009, Kerjasama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkap  Ikan  Ilegal;  Studi  Kasus:  Penangkap  Ikan  Ilegal  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia,  penelitian  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta
Dikdik  Mohamad  Sodik,  2011,  Hukum  Laut  Internasional  Dan  Pengaturannya  Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
Direktorat  Jenderal  Pengawasan  dan  Pengendalian  Sumber  Daya  Kelautan  dan Perikanan  Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia,  2006, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta
Edy Sofyan, Kebijakan Pertahanan Pertanahan di Perbatasan Maritim, Majalah suara Perbatasan, Edisi IX Juni 2016
Gerd Winter, 2009, Towarsd Suistainable Fisheries Law, IUCN Publications Services, Switzerland
Gianni.M dan W. Simpson, 2005, The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
WWF  dan  Departement  of  Agriculture,  Fisheries  and  Forestry,  Australian Government
Hasil wawancara dengan Humas PN Ranai, Nanang Dwi Kristanto SH. M.Hum, Jumat (9/6/2017).
Lili  Rasjidi  daN  I.B  Wysa  Putra,  Hukum  Sebagai  Suat  Sistem,  Bandung,  Remaja Remaja Rusdakarya, 1993
Komaruddin, , 1984, Kamus Riset , Angkasa, Bandung
Maimuna Renhoran, 2012, Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing di Laut Arafura, penelitian Fakultas Hukum
Marhaeni  Ria  Siombo,  Hukum  Perikanan  Nasional  dan  International,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
Maria  Alfons,  “Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-produk
Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004 Marzuki Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Cet.5, Kencana, Jakarta Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut internasional, Binacipta, Bandung Moh. Nasir, Metode Penulisan , Ghalia, Indonesia
Nunung Mahmuda, 2015, “Illegal  Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta
Peter Salim, 2003,The Contemporary English Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta
Phillipus  M.  Hadjon,  “perlindungan  hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia”, (Surabaya:  PT.
Bina Ilmu, 1987)
Satijipto Raharjo, “Ilmu Hukum’, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
Section  II  International  Plan  of  Action  to  Prevent,  Deter  and  Eliminate  Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.
Soerjono  Soekanto,2006, Pengantar  Penelitian  Hukum,Universitas  Indonesia  (UI Press) ,Jakarta
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,2007.
Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991)
Supanto, Perlindungan  Hukum  Wanita,  “http:  //supanto.  staff.hukum.uns.ac.id ”, (Diakses Pada Tanggal  07 Agustus 2015).
Tanpa  nama,  Penataan  Pengamanan  Wilayah  Maritim  Guna  Memelihara  Stabilitas dalam  RangkaMenjaga  Kedaultan  NKRI,  Jurnal  Kajian  Lemhanas  RI,  Edisi  14,

## Desember 2012
T.May Rudy, 2002, Hukum Internasional 2, Rafika Aditama, Bandung United Nations, 1988, The Work of the International Law Commission, Fourth Edition,
United Nations Publication, New York Universitas Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Maimuna Renhoran I)
Victor P. H. Nikijuluw, 2008, Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan
Ilegal, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta
Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta

## Website
http://economormormy.okezone.com/read/2018/01/07/320/923024/2013-39-kapal- asing-ilegalcuri-ikan-ri  di  akses  pada  tanggal  21  Maret  tahun  2018  Pukul  16.00 WIB.
http://finance.detik.com/read/2014/07/08/131735/2631219/4/malaysia-dan-vietnam- negaraasal-pencuri-ikan-terbanyak-di-laut-ri diakses pada tanggal 29 Maret Tahun 2018 Pukul 19.00 WIB.
http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan- Pencurian-Ikanoleh-Kapal-Asing-/  di  akses  pada  tanggal  29  Maret  Tahun  2018 Pukul 12.04 WIB.
http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3  Diakses  tanggal  15  April 2018 jam 15.00

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulateg Fishing 2001.
Code of Conduct for Responsile Fisheries 1995.
Regional  Plan  of  Action  to  Promote  Responsible  Fishing  Practices  including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Region 2007. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  dan  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Day Ikan. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor:12/Pid.Sus.Prkn/2016/PN.TPg. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 7/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg.