Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WISATAWAN JIKA TERJADI KECELAKAAN DI TEMPAT PARIWISATA
Oleh:
Hendrikus Mariano Suku Depa Universitas Surabaya, Surabaya denmariano17@gmail.com

## ABSTRAK
Pariwisata  adalah  suatu  hal  yang  menyediakan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  wistawan, serta  jasa–jasa  lainya.  Dalam  dunia  pariwisata, d perlindungan L terhadap  wisatawan, L baik wisatawan mancanegara L maupun L dalam negeri sangat diperlukan. Penulisan ini membahas perlindungan L hukum L terhadap L wisatawan  dan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh wisatawan L yang mengalami  kerugian akibat mengkonsumsi  barang atau jasa. Metode yang digunakan  menggunakan  yuridis L normatif.  Pengumpulan L bahan  hukum L dilakukan melalui L kepustakaan L dan  dianalisis L normatif L kualitatif.  Hasil L penelitian L ini  untuk mewujudkan  perlindungan  terhadap  wisatawan  pengusaha  pariwisata  bertanggung  jawab L atas  kerugian L yang  dialami L wisatawan  akibat L mengkonsumsi L barang  atau L jasa. Kewajiban  pengusaha  pariwisata  memberikan L kenyamanan L ,  keramahan L ,  perlindungan keamanan L , dan keselamatan L wisatawan serta memberikan L perlindungan L asuransi pada L usaha  pariwisata L dengan  kegiatan L yang  berisiko L tinggi L .  Perlindungan L hukum terhadap L wisatawan  dalam  Undang-Undang  Kepariwisataan  ternyata  di  dalam  peraturan yang lebih rendah belum di jabarkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengusaha kepada wisatawan  apabila  wisatawan  mengalami  insiden  kecelakaan.  Tetapi  untuk  tanggung  jawab pengusaha terhadap wisatawan bisa kita terapkan ke dalam L Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian tangung jawab dalam perlidungan asuransi  yang  diberikan  wisatawan  yang  mengalami  kerugian  pada  tempat  kegiatan  usaha yang memiliki risiko tinggi. Untuk memberdayakan akibat kerugian yang dialami wisatawan untuk  mewujudkan  hal  tersebut  upaya L yang  ditempuh L dalam  Penyelesaian L masalah adalah melalui langkah awal menggunakan cara damai terlebih dahulu apabila tidak berhasil, penyelesaian L masalah  dapat L ditempuh  melalui L pengadilan  atau  di L luar L pengadilan L berdasarkan L pilihan sukarela L para L pihak L yang bersengketa.
Kata Kunci : pariwisata L , kecelakaan L , wisatawan L .

## ABSTRACT
Tourism  is  a  matter  that  provides  services  to  meet  the  needs  of  employers,  as  well  as  other services. In the world of tourism, protection of tourists, both foreign and domestic tourists is very necessary. This writing discusses legal protection against tourists and legal remedies that can be taken by tourists who suffer losses due to consuming goods or services. The method L
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
used L uses normative L juridical L . The L collection L of legal materials is carried out through literature and analyzed by qualitative normative. The L results L of this L study to realize L the protection  of  tourists  tourism  entrepreneurs  are  responsible  for  the  losses  experienced  by tourists  due  to  consuming  goods  or  services.  The  obligation  of  tourism  entrepreneurs  to provide  comfort,  friendliness,  security  protection,  and  tourist  safety  and  provide  insurance protection for tourism businesses with high-risk activities. Legal protection for tourists in the Tourism Law turns out that in the lower regulations it has not been further elaborated on the responsibility of employers to tourists when tourists experience accident incidents. But we can apply  the  responsibility  of  employers  to  tourists  in  Article  19  of  Act  Number  8  of  1999 concerning Consumer L Protection L . Then responsibility for insurance coverage provided by tourists who experience losses at places of business activities that have high risk. To empower the  consequences  of  losses  suffered  by  tourists  to  achieve  this,  the  efforts  taken  in  Dispute Resolution  are  through  the  initial  steps  of  using  peaceful  means  if  they  are  unsuccessful, dispute  resolution  can L be L taken  through L court  or L outside L the  court  based L on  the voluntary L choice of L the parties L to the dispute L .
Keywords: turism, accident L , tourists.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  ekonomi  terakhir  ini  Indonesia  sudah  mengalami L berbagai pertumbuhan L ekonomi L dengan L baik L . Semakin banyaknya pertumbuhan L ekonomi maka masyarakat L kelas L menengah ke atas L makin L banyak L pula kebutuhan yang dinginkan dan ditawarkan L .  Tidak  hanya  kebutuhan L pokok L seperti  sandang,  pangan,  papan  dan prasarana L yang  menunjang L .  Tetapi L tingkat L kebutuhan  akan  suatu L hiburan L atau rekreasi L juga  menjadi  pertimbangan L bagi  suatu  masyrakat  di  kalangan  menengah  atas. Munculnya  berbagai  taman  wisata  dimana-mana  menjadikan  beberapa  yang  harus  di perhatikan  bagi  setiap L produsen  selaku L pemilik L barang  dan  jasa  yang  ditawarkan L mengenai dari keamanan dan keslamatan bagi konsumen. Untuk meningkatkan L harkat L dan martabat L konsumen  perlu  meningkatkan L kesadaran,  pengetahuan L ,  kepedulian L , kemampuan L dan kemandirian L konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan L sikap L pelaku  usaha  yang  bertanggung  jawab,  melalui  kesadaran konsumen  dalam  menentukan  haknya.  Istilah  konsumen  yaitu  setiap  orang L yang menggunakan L barang atau jasa L .
Konsumen  umumnya  diartikan  sebagai  pemakai L terakhir L dari  produk  yang diserahkan L pada  mereka,  yaitu  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  untuk  dipakai  dan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
tidak untuk diperdagangkan L atau diperjualbelikan lagi L . 1 Sedangkan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3 di jelaskan L bahwa pelaku usaha adalah setiap L orang  perseorangan L atau  badan  usaha L ,  baik  yang  berbentuk L badan  hukum maupun L bukan L badan  hukum  yang  didirikan L dan  berkedudukan L atau  melakukan kegiatan L dalam  wilayah L hukum  negara  Republik  Indonesia L ,  baik  sendiri  maupun bersama-sama L melalui  perjanjian  menyelenggarakan L kegiatan  usaha  dalam  berbagai L bidang  ekonomi.  Pelaku  usaha  yang  dimaksud  dalam  pengertian  ini  adalah  perusahaan L , korporasi L ,  BUMN L ,  koperasi,  importer L ,  pedagang,  distributor,  dan  lain-lain. 2 Jasa merupakan  setiap  layanan  yang  berbentuk  pekerjaan  atau  prestasi  yang  disediakan  bagi masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen.  Sementara  perusahaan  yang  memberikan operasi jasa adalah perusahaan yang memberikan L produk jasa L baik berwujud maupun tidak berwujud L , seperti  transportasi L , hiburan L , restoran L dan  pendidikan L .  Maka dari definisi L di atas dijelaskan L bahwa dalam jasa selalu L ada interaksi L antara pihak konsumen dan pihak produsen tidak suatu barang melainkan L suatu proses atau aktivitas L yang tidak berwujud L . 3
Untuk memenuhi kebutuhan bagi wisatawan pengusaha wisata atau pengelola wiasata harus memberikan pesona wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan L , keiindahan L , dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam L , budaya, dan hasil buatan L manusia yang menjadi L sasaran  dan  daerah  tujuan  wisata.  Destinasi  pariwisata  atau  tujuan  wisata  yang  di dalamnya  terdapat    pesona  wisata,  fasilitas  umum L ,  fasilitas  pariwisata L ,  aksesbilitas,  serta masyarakat  yang  saling  terkait  dan  melengkapi L terwujudnya L kepariwisataan.  Oleh  karena peran  pengusaha  wisata  atau  pengelola  wisata  kepada  wisatawan  dalam  memberikan  jasa layanan pariwisata dalam pemenuhan kebutuhan seperti daya tarik wisata dan sarana fasilitas hiburan  kepada  wisatawan  harus  di  utamakan  agar  wisatawan  dapat  menikmati  selama perjalanan wisatanya.
Dalam  dunia  pariwisata,  perlindungan  terhadap  wisatawan L ,  baik  wisatawan  luar negeri  maupun  dalam  negeri L ,  masih  sangat  rendah  dan  terkadang L hukum  yang  berlaku masih  itu  saja  dan  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  melindungi  wisatawan.  Sampai  saat  ini L , wisatawan L yang  datang  hanya  menjadi  objek  oleh  pelaku  bisnis L pariwisata  yang  tidak
1 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum L Perlindungan Konsume L n, Prenadamedia Group L , Palembang, 2015, h.2.
2 Ahmadi Miru dan L Sutarman Yodo L , Hukum Perlindungan Konsumen , Raja L Grafindo, Jakarta, 2010, h.8.
3 Mohammad Noval, Usaha Jasa Wisata dan Usaha Sarana Wisata, mohammadnoval24.blogspot.com, dikutip pada tanggal  15 maret 2019
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
bertanggung jawab. Sehingga ini menjadi perhatian penting, bahwa perlunya suatu peraturan yang  tidak  hanya  membahas  mengenai  kepariwisataan  tetapi  juga  membahas  mengenai peraturan  perlindungan  terhadap  wisatawan  dalam  hal  aspek  tujuan  wisata.  Perlindungan konsumen sangat penting dalam pariwisata juga harus ditegakkan. Beberapa akhir ini terdapat musibah  yang  terjadi  pada  objek  wisata  yang  cenderung L selalu  dibebankan L kepada wisatawan dengan kata lain bahwa musibah tersebut merupakan kelalaian dari wisatawan itu sendiri. Dalam tempat wisata terdapat berbagai keindahan yang disuguhkan kepada wisatawan untuk  dinikmati  tetapi  tidaklah  selalu  membahagiakan L bagi  wisatawan.  Terkadang wisatawan  juga  harus  di  hadapkan  pada  suatu  kerugian  pada  tubuh L wisatawan,  seperti L adanya  hal  yang  menimpa  pada  wisatawan  saat  sedang  menikmati  fasilitas  hiburan  wisata tiba-tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian, di tempat obyek wisata tersebut.
Padahal  hak-hak  wisatawan  sudah  di  akomodir  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan  konsumen  berhak  atas kenyamanan L ,  keamanan L ,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi L barang  atau  jasa. Kemudian  dijelasakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan, Pasal 20 menyebutkan bahwa wisatawan berhak atas hak untuk memperoleh informasi  yang  akurat L mengenai  pesona  wisata L ,  layanan  kepariwisataan  sesuai  dengan standar L ,  perlindungan  hukum  dan  keamanan,  pelayanan  kesehatan L ,  perlindungan  hak pribadi L ,  dan  perlindungan  asuransi  untuk  kegiatan L pariwisata  yang  berisiko  tinggi.  Maka hal ini sudah merupakan kewajiban bagi pengelola L tempat L wisata untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi wisatawan.
Meskipun L sudah  terdapat L jaminan  keselamatan L bagi  wisatawan  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Kepariwisataan  namun L pemerintah  sebagai  pelaksana  Undang- Undang yaitu Peraturan Pemerintah belum mengatur secara detail mengenai jaminan maupun perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  dalam  terjadi  suatu  kerugian  bagi  wisatawan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan cenderung hanya L memberikan L perlindungan  hukum  bagi  tempat  wisatanya  sendiri.  Seperti  halnya pada  saat  pemberian  sanksi  pada  bunyi  pasal  64  yang  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang dengan sengaja L dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dapat dipidana penjara paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10. L 000. L 000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah).  Sedangkan  apabila  pengelola  tempat  wisata  melakukan  pelanggaran  terhadap
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
hak-hak  wisatawan  hanya  dikenai  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis L ,  pembatasan kegiatan  usaha L dan  pembekuan  sementara L kegitan  usahanya.  Kemudian  Pasal  26  huruf  e Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  menentukan  setiap  pengusaha L pariwisata berkewajiban L memberikan  perlindungan  asuransi  pada L usaha  pariwista  yang  berisiko L tinggi yang melipti antara lain L , wisata selam L , arung jeram L , panjat tebing L , permainan jet coaster L , dan  mengunjungi  objek  wisata  tertentu,  seperti  melihat  satwa  liar  di  alam  bebas. Dari  ketentuan  tersebut  terlihat  bahwa  kewajiban  perusahaan  terhadap  keamanan  dan keselamatan wisatawan bersifat preventif.
Oleh karena itu bahwa perlindungan terhadap wisatawan masih relatif L rendah hukum yang  berlaku  tidak  mempunyai L kekuatan  untuk  melindungi L wisatawan.  Dengan permasalahan  tersebut  membuat  penulis  tertarik  untuk  mencari  tahu  perlindungan  hukum terhadap wisatawan apabila terjadi kecelakaan akibat fasilitas hiburan.

## Rumusan Masalah
1) Bagaimana L perlindungan  hukum L yang  diberikan  pengelola  tempat  wisata  bagi wisatawan apabila terjadi kecelakaan akibat fasilitas hiburan ?
2) Bagaimana  upaya L hukum  bagi  wisatawan  apabila  terjadi  suatu  kerugian L di  objek wisata?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan jenis peneletian ini metode yudis normatif, metode penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatan L Undang-Undang dilakukan dengan cara  menelaah L semua  Undang-Undang  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum  primer adalah bahan hukum yang bersifat L ( authoraitatif) atau bahan L hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum L sekunder adalah bahan L hukum yang  mendukung  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku  teks.  Bahan  hukum  tersier  adalah bahan  hukum  yang  berfungsi  untuk  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.
Teknik  pengumpulan L bahan  hukum  dilakukan L melalui  studi  kepustakaan,  yang dilakukan  dengan  cara  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  serta dokumen  lainya  yang  terkait  dengan  penyusunan  skripsi  ini.  Dalam  penelitian L hukum normatif, tenik analisis ini diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Metode  kualitatif L merupakan  cara L penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif L analitis L dan  dibahas  dalam  bentuk  penjabaran  dengan memberi  makna  sesuai L peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  hukum
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
normatif ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin L -doktrin hukum, guna untuk menjawab L isu hukum yang sedang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perlindungan  Hukum  Yang L diberikan  Pengusaha  Pariwisata  terhadap  Wisatawan Apabila Terjadi Kecelakaan Akibat Fasilitas Wisata
Pada  tahun  2009  telah  disahkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun    tentang Kepariwisata.. Bahwa dalam Undang-Undang ini wisata dapat diartikan sebagai perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat wisata  dengan  tujuan  untuk  rekreasi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata  yang dikunjungi. Sedangkan pariwisata sendiri  merupakan berbagai macam L kegiatan L wisata serta  fasilitas  layanan L yang  disediakan L oleh  masyarakat,  pengusaha L dan  pemerintah daerah. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepariwisataan menerangkan bahwa orang yang  melakukan  suatu  kegiatan  wisata  ini  dapat  disebut  sebagai L wisatawan  sedangkan L orang  atau  sekelompok L orang  yang  melakukan  kegiatan  usaha  pariwisata  dapat  disebut pengelola tempat wisata atau pengusaha pariwisata.
Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajban wisatawan dengan pengelola tempat wisata, bahwa wisatawan berhak atas memperoleh informasi yang akurat mengenai daya  tarik  wisata,  pelayanan  kepariwisataan  sesuai  dengan  standar,  perlindungan  hukum dan  keamanan L ,  pelayanan  dan  kesehatan,  perlindungan  hak  pribadi,  dan  perlindungan asuransi  yang  beresiko  tinggi.  Selain  itu  wisatawan  dalam  menjalankan  kegiatan  wisata juga  berkewajiban  untuk  menjaga  dan  menghormati  norma  agama,  adat  istiadat,  budaya, dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  setempat,  memelihara  dan  melestarikan L lingkungan,  turut  serta  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  lingkungan  dan  turut  serta mencegah  segala  bentuk  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  dan  kegiatan  yang melanggar hukum.
Sedangkan pengelola tempat wisata sendiri berhak atas  mendapatkan kesempatan L yang  seimbang  dan  adil  dalam  bidang  kepariwisataan,  membentuk  anggota  asosiasi kepariwisataan,  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan  berusaha,  dan mendapatkan L fasilitas  yang  sesuai.  Adapaun  kewajiban  pengelola  atau  pengusaha L pariwisata  untuk  menjaga L dan  menghormati L norma  agama,  adat  istiadat,  budaya,  dan nilai yang hidup dalam masyarakat; memberiakan informasi yang akurat L dan bertanggung jawab;  memberikan  pelayanan L yang  tidak  diskriminatif;  memberikan  perlindungan keamanan  dan  keselamatan L wisatawan;  memberikan  perlindungan  asuransi  pada  usaha
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
pariwisata  yang  berisiko  tinggi;  mengembangkan  kemitraan  dengan  usaha L mikro L kecil dan koprasi; mengutamakan L dalam penggunaan L produk setempat, produk dalam negeri, dan tenaga kerja lokal; meningkatkan L kompetensi L tenaga kerja melalui L pendidikan dan pelatihan;  berperan  aktif  dalam  pengembangan L prasarana  dan  program  pemberdayaan masyarakat;  mencegah  segala  bentuk  perbuatan  melanggar  asusila  dan  kegiatan  yang melanggar  hukum  di  lingkungan  usahanya;  memelihara  dan  menjaga  lingkungan  yang sehat dan bersih; memelihara kelestarian lingkungan alam budaya; menjaga citra L negara dan  bangsa  Indonesia  melalui  kegiatan  usaha  yang  bertanggung  jawab;  menerapkan standar usaha dan kompetensi L sesuai L dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  Kepariwisataan  ini  pada  dasarnya  perlindungan  hukum  yang diberikan L justru  menekankan  kepada  pihak  pengelola  tempat  wisata  atau  pada  objek wisatanya,  hal  tersebut  tampak  jelas  bahwa  Pasal  64  menjelaskan  setiap  orang L yang dengan  sengaja L dan  melawan  hukum  merusak  fisik  daya  tarik  wisata  dapat  dijatuhi berupa  sanksi  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun  dan  denda  paling  banya  Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliyar  rupiah).  Sedangkan  bagi  pelanggaran  hak-hak wisatawan  dijatuhi  hukuman  berupa  sanksi  administratif  mulai  dari  teguran  tertulis, pembatasan  kegiatan  usaha  dan  pembekuan  sementara  dalam  kegiatan  usaha.  Kemudian Pasal  26 huruf  e Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiap pengusaha L pariwisata  berkewajiban  memberikan  perlindungan  asuransi  pada  usaha  pariwista  yang berisiko  tinggi  yang  melipti  antara  lain L ,  wisata  selam,  arung  jeram L ,  panjat  tebing, permainan jet  coaster, dan  mengunjungi  objek  wisata  tertentu L ,  seperti  melihat  satwa  liar di alam bebas L .
Dalam  dunia L pariwisata  perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  domestik maupun  mancanegara  ini  masih  relatif  rendah  karena  hukum  yang  berlaku  masih  itu-itu saja tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan hukum yang berlaku masih itu saja.  Dewasa  ini  di  Indonesia  sendiri,  berusaha  untuk  menyediakan L sarana  dan prasarana L pariwisata L ,  akan  tetapi  usaha  tersebut  tidak  ada  artinya  apabila  suatu  negara yang  nantinya  tidak  bisa  menciptakan  rasa L aman L dan  nyaman L bagi  wisatawan L . Dengan  kata  lain  hak-hak  mereka  tidak  terlindungi  di  negara  yang  mereka  kunjungi sebagai  wisatawan.  Perlindungan  terhadap L pengguna L jasa  pariwisata  baik  wisatawan nusantara  maupun  luar  negeri  secara  yuridis  dapat  dicermati L terkait L pengaturan perlindungan hukum terhadap L wisatawan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang  Kepariwisataan  Pasal  20  huruf  c  menjelaskan  bahwa  setiap L wisatawan  berhak
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
memperoleh L perlindungan hukum  dan keamanan. Pihak pengelola tempat  wisata sendiri berdasarkan  Pasal  26  ayat  (d) L bahwa  pengusaha L pariwisata    berkewajiban  untuk memberikan  kenyamanan L ,  keramahan L ,  perlindungan  keamana L n  dan  keselamatan L wisatawan.
Bila  kita  berbicara L mengenai  pertanggujawaban  hukum  maka L haruslah L ada tidaknya  suatu  kerugian L yang  diderita L oleh  suatu  pihak  sebagai  penggunaan L , pemanfaatan L , serta pemakaian L oleh konsumen atas barang dan jasa yang dihaslikan oleh pelaku  usaha.  Dalam  asas L hukum  perdata L ini  di  jelaskan  bahwa  siapapun  yang melakukan  suatu  tindakan  yang  bisa  merugikan  pihak  lain,  maka  wajib L memberikan L ganti rugi kepada L pihak yang menderita L atas kerugian L tersebut. 4
Di  dalam L hukum  perdata  dasar L pertanggungjawaban  di  bagi  menjadi L dua macam L ,  yaitu  kesalahan L dan  risiko L .  Dengan L demikian L dikenal  dengan pertanggungjawaban  atas LL dasar L kesalahan (liability L without L based  on L fault) dan pertanggung jawaban tapa kesalahan yang di  kenal (liability without  based fault) yang di kenal  tanggung  jawab  risiko L atau  tanggung  jawab  mutlak L (strick L liability) . 5 Oleh karena itu dalam prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan L memiliki arti LL bahwa L seseorang L harus L bertanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan L yang  mereka lakukan  karena  merugikan  orang  lain.  Kemudian  prinsip L dasar  tanggung  jawab  risiko memiliki  arti  bahwa  produsen  diwajibkan  lagi  untuk  bertanggungjawab  sebagai L risiko L usahanya  atau  di  dasarkan  pada  perbuatannya L baik  di  sengaja L maupun L tidak  di L sengaja,  artinya  meskipun  bukan L kesalahanya  tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugianya yang timbul L akibat perbuatanya L .
Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting bagi hukum perlindungan  konsumen.berbagai  kasus  pelanggaran  hak  konsumen,  diperlukan  kehati- hatian  dalam  menganalisis  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  dan  seberapa  jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.
Secara  umum,  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat  dibedakan sebagai  berikut:
1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability L Based L on Fault L )
4 Gunawan widjaja L dan Ahmad Yani L , Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia L Pustaka L Utama L , Jakarta, 2000, h.65.
5 Titik Triwulan L dan  Shinta L Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi L Putaka, Jakarta, 2010, hlm 49.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
2) Prinsip  Praduga L untuk  Selalu L Bertanggung  Jawab (Presumption L of  Liability L Principle L )
3) Prinsip  Praduga  untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab (Presumption L of Nonliability L Principle)
4) Prinsip tanggung jawab mutlak.
5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of Liability)
Adapun  mengenai  Bentuk-bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
1) Contractual Liability L
Yaitu pertanggugjawaban perdata atas L dasar kontrak dari L pelaku usaha baik barang atau jasa atas L kerugian yang dialami konsumen akibat L mengkonsumsi barang yang dihasilkan  atau  memanfaatkan L jasa L yang  diberikan L .  Artinya L kontaktual  ini terdapat L suatu perjanjian kontrak L langsung anyara pelaku usaha dengan konsumen.
Dalam  perjanjian  kontrak  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  seringkali  di gunakan  oleh  pelaku  usaha  adalah  perjanjian  standar  baku.  Dimana  kontrak  baku  ini ditetapkan  oleh  sepihak  yaitu  pelaku  usaha,  umumnya  isi L kontrak L baku  ini cenderung  memuat  lebih  banyak  mengenai  hak-hak  pelaku L usaha  dan  kewajiban- kewajiban L konsumen  dari  pada  hak-hak  konsumen  dan  kewajiban  pelaku  usaha L . Ketentuan  semacam L ini  dalam L kontrak  baku L disebut exoneratioan  clause L yang pada L umumnya cenderung memberatkan L konsumen.
2) Product Liability L
Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari L orang L atau badan hukum yang  menghasilkan L suatu  produk L atau  dari  orang L atau  badan  yang  bergerak L dalam  suatu  proses L untuk  menghasilkan L suatu  produk  ( processor  assmblar )  atau dari orang  atau badan yang menjual  atau mendistribusikan ( seller, distributor) produk tersebut. 6 Bahwa  inti  dari product L liability L adalah  tanggung  jawab  berdasarkan L perbuatan melawan hukum dan diratifikasikan menjadi tanggung jawab mutlak ( strict liability ). Product  liability ini  nantinya  akan L digunakan  oleh  konsumen  untuk memperoleh  ganti  kerugian  langsung  dari  produsen  meskipun  konsumen  tidak L memiliki L kontraktual dengan pelaku usaha. Product liability L diatur di  dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian  atas  kerusakan,  pencemaaran  dan  atau  kerugian L konsumen  akibat mengkonsumsi L barang dan atau jasa yang dihasilkan L atau diperdagangkan L .
3) Profesional liability
Professional  liability L . Dalam  hal L terdapat L hubungan  perjanjian  antara L pelaku usaha L dengan  konsumen,  di  mana  prestasi L pelaku  usaha  dalam L hal  ini  sebagai L pemberi L jasa  tidak  terukur L sehingga L merupakan L perjanjian  ikhtiar L ( inspanningsverbintenis ) yang didasarkan L pada iktikad L baik, maka tanggung jawab pelaku  usaha  didasarkan L pada  pertanggungjawaban L profesional.  Di  mana pertanggungjawaban profesional L ini menggunakan L tanggung jawab langsung ( strict liability L )  dari L pelaku  usaha  atas  kerugian L yang  dialami  konsumen  akibat L
6 Ibid., h.102
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
memanfaatkan  atau  menggunakan L jasa  yang  diberikannya L .  Sebaliknya  manakala L hubungan L perjanjian  ( privity L of  contrac L t )  tersebut  merupakan  prestasi L yang terukur sehingga L merupakan perjanjian hasil ( resultaatsverbintenis ), maka tanggung jawab  pelaku  usaha  didasarkan L pada  pertanggungjawaban  profesional L yang menggunakan  tanggung  jawab  perdata L atas  perjanjian/kontrak  ( contractual liability L )  dari  pelaku  usaha  sebagai L pemberi  jasa  atas  kerugian  yang  dialami L konsumen sebagai akibat memanfaatkan L atau menggunakan jasa yang diberikan L . 4) Criminal Liability L
Criminal  liability merupakan  tanggung  jawab  pidana L dari L pelaku  usaha L atas tanggungan  keselamatan L dan  keamanan L kepada  konsumen.  Dalam L hal L hubungan L pelaku  usaha L (barang  atau  jasa)  dengan  negara L dalam  memelihara L keamanan L masyarakat L konsumen,  maka L tanggung  jawab  pelaku  usaha didasarkan L pada  pertanggungjawaban  pidana (criminal  liability) L . Dalam  hal L pembuktian L , maka pembuktian yang L dipakai L adalah pembuktian terbalik (shifting the  burden  of  proof) seperti L yang  diatur L dalam L pasal  22  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  yang  menyatakan  bahwa  pembuktian  terhadap  ada  atau tidaknya L unsur L kesalahan L dalam  kasus L pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  kerusakan L ,  pencemaran dan L /atau  kerugian  yang  dialami L konsumen  merupakan L beban  dan L tanggung jawab  pelaku  usaha,  tanpa  menutup L kemungkinan L dalam L melakukan pembuktian L .
Terkait L mengenai L perlindungan terhadap wisatawan bentuk L ganti kerugian yang L terdapat  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan kewajiban  bagi  pengusaha  pariwisata  sendiri  yang L terdapat  dalam  Pasal  26  huruf  d  dan  e Undang-undang  Kepariwisataan  adalah  memberikan  kenyamanan,  keramahan,  perlindungan keamanan,  dan  keselamatan  wisatawan L serta  memberikan L perlindungan  asuransi  pada usaha  pariwisata  dengan  kegiatan  yang  berisiko  tinggi.  Dalam  memberikan  perlindungan asuransi,  asuransi  wisata L memberikan L perlindungan  jiwa L bagi  wisatawan  baik L wisatawan  dalam  negeri  maupun  dalam  negeri.  Dengan  cakupan L perlindungan  meliputi risiko L kecelakaan, bencana alam, risiko korban L aksi terorisme, hingga terhadap kecelakaan akibat melakukan kegiatan wisata ekstrim.
Pengusaha  pariwisata  dalam  menjaga  keamanan,  keselamatan  wisatawan  dilakukan melalui  cara  mengalihkan  risiko  wisatawan  kepada  perusahaan  asuransi L .  Maka  yang bertindak L sebagai  pengelola L pariwisata L melakukan  perjanjian L kerja  sama  dengan perusahaan L asuransi sebagai L pemberi L jaminan ganti L kerugian. Secara garis L besar ganti kerugian  tersebut L merupakan L ganti  rugi L asuransi  kecelakan  akibat  melakukan  kegiatan wisata  ekstrim.  Dengan  demikian  mengenai  ganti  kerugian  yang  diberikan L perusahaan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
asuransi  kepada L wisatawan hanya L ganti kerugian kecelakaan fisik L saja kemudian L ganti rugi non L fisik seperti kecopetan L maupun kerusakan barang milik wisatawan belum terdapat pengaturanya.
Kemudian mengenai Ganti kerugian pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam memberikan n ganti  kerugian n atas  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  oleh  konsumen  akibat produk yang di hasilkan oleh n pelaku usaha. Dasar pertanggungjawaban dan kerugian, pelaku usaha  mempunyai  tanggung  jawab  secara  umum  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen  akibat  mengkonsumsi  produk n yang  dihasilkannya n .  Adapun n kerugian n yang bagaimanakah n yang  dapat n dituntut n dari  pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam n menentukan n besarnya ganti kerugian n yang harus dibayar n , pada dasarnya n harus  berpegang n pada  asas n ganti  kerugian n yang  harus  dibayar  sedapat n mungkin membuat n pihak yang rugi dikembalikan n pada kedudukan n semula seandainya n tidak terjadi kerugian atau dengan kata n lain n ganti kerugian menempatkan n sejauh mungkin n orang yang dirugikan n dalam  kedudukan n yang  seharusnya n andai  kata  perjanjian  dilaksanakan n secara baik  atau  tidak  terjadi n perbuatan  melanggar n hukum.  Dengan n demikian n ganti  kerugian harus n diberikan sesuai n dengan kerugian yang sesungguhnya n tanpa memperhatikan n unsur- unsur n yang  terkait  langsung n dengan  kerugian  itu n ,  seperti  kemampuan n atau  kekayaan n pihak yang bersangkutan n . 7
Ganti  kerugian  yang  terdapat  dalam n Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, antara lain:
1. Pengembalian Uang,
2. Penggantian Barang Atau Jasa Yang Sejenis Atau Setara Nilainya n ,
3. Perawatan Kesehatan n ,
4. Pemberian  Santunan  Sesuai  Dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Berlaku n .
Adapun n mengenai n jangka  waktu n pemberian n ganti  kerugian  tersebut n diatur n dalam n Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) n hari n setelah n tanggal transaksi n . Apabila n pelaku usaha tersebut n menolak  dan  atau  tidak  member n i  tanggapan nn dan  tidak nn memberi  ganti  kerugian  maka n konsumen  yang  mengalami n kerugian n tersebut n dapat n mengajukan n gugatan  melalui n
7 Ibid , h.133.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
Badan  Penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK)  atau  pengadilan  ditempat n kedudukan konsumen.
Gugatan  ganti  kerugian  atas  perbuatan  melawan  hukum  ini  harus n memenuhi n unsur- unsur n sebagai berikut:
a. Adanya tindakan melanggar hukum,
b. Ada pihak kerugian n ,
c. Ada hubungan antara pelanggar hukum dengan pihak yang dirugikan,
d. Adanya kesalahan,
Dalam  penerapan n ketentuan n yang  berada n dalam  lingkungan n hukum  privat tersebut,  terdapat n perbedaan n esensial  antara  tuntutan n ganti  kerugian  yang  di  dasarkan n pada wanprestasi n dengan tuntutan ganti n kerugian yang di dasarkan pada perbuatan melawan hukum. Apabila n tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu n tergugat  dengan  penggugat  (produsen  dengan  konsumen) n terikat n perjanjian.  Dalam n tanggung  gugat n berdasarkan n adanya  wanprestasi,  kewajiban  untuk  membayar n ganti kerugian  tidak n lain  dari  pada n akibat  penerapan n klausula n dalam  perjanjian,  yang merupakan ketentuan n hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela n tunduk n berdasarkan n perjanjianya.  Dengan  demikian,  tidak  undang-undang  yang  menentukan n apakah  harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah  pihak  yang  menentukan  syarat-syaratnya n serta  besarnya  ganti  kerugian  yang  harus dibayarnya,  dan  apa n yang  telah n diperjanjikan  tersebut n ,  mengikat n sebgai  undang-undang bagi mereka n yang membuatnya. Tuntutan n ganti kerugian n yang didasarkan pada perbuatan melawan  hukum  tidak n perlu n didahului  denga  perjanjian  antara n produsen n dengan konsumen,  sehingga  tuntutan n ganti  kerugian  dapat n dilakukan  oleh n setiap  pihak n yang dirugikan,  walaupun n tidak  pernah n terdapat  hubungan n perjanjian  antara  produsen  dengan konsumen.  Gugatan n mengganti  kerugian  yang  didasarkan n atas  perbuatan  melanggar n hukum ini tidak n perlu n didahului n dengan adanya perjanjian antara n pelaku usaha n dengan konsumen,  sehingga  tuntutan n ganti  rugi  ini  bisa  dilakukan n oleh  setiap n pihak  yang dirugikan n walaupun  tidak  pernah n ada  hubungan n perjanjian  antara n pelaku  usaha  dengan konsumen. 8
Mengenai  asuransi  wisatawan  pada  umumnya n pengelola n tempat n wisata menyediakan  fasilitas  hiburan  yang  mempunyai  risiko  tinggi n selalu  menggunakan n jasa pihak ketiga nn hal ini termasuk perusahaan asuransi dimana jasa pihak ketiga ini guna untuk
8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h.127.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
menanggung  risiko  hal-hal  yang  terjadi  terhadap  wisatawan  yang  tidak  diinginkan.  Pasal  26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiap n pengusaha n pariwisata n berkewajiban  memberikan n perlindungan n asuransi n pada  usaha  pariwista  yang  berisiko tinggi  yang  melipti  antara  lain,  wisata  selam,  arung  jeram,  panjat  tebing,  permainan jet coaster, dan mengunjungi tempat wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.
Asuransi  merupakan  perjanjian  dua  pihak n atau  lebih n dimana  pihak n penanggung mengikatkan n diri  kepada  tertanggung n dengan  menerima n premi  asuransi,  untuk memberikan n penggatian kepada n tertanggung n karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang  timbul  karena  suatu  peristiwa n yang  tidak  pasti n atau  untuk  memberikan n suatu pembayaran n yang  didasarkan n atas  meninggal n atau  hidupnya n seorang  yang dipertanggungkan.  Dilihat n dari n tujuan  asuransi  ini  memberikan n perlindungan n atas n kerugian  keuangan nn seorang  yang  timbul  karena  suatu  peristiwa n yang  tidak  terduga sebelumnya.
Dengan n demikian n wisatawan  yang  sudah  membayar n biaya  asuransi n yang ditetapkan n di  tujuan n pariwisata n ini,  maka  pertanggungjawaban  apabila  terjadi  suatu kecelakaan atau terjadi  suatu  kerugian yang berada di  kawasan n destinasi pelencongan yang memiliki  risiko  tinggi  ini  sudah  menjadi  tanggung  jawab  bagi  perusahaan  asuransi  yang ditunjuk.  Dengan  adanya  pihak  ketiga  tersebut  maka  perlindungan  terhadap  wisatawan  akan mudah terpenuhi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan atau timbul suatu  kerugian  yang  dialami.  Dimana  setiap  pengusaha  pariwisata  ini n yang  tidak n memenuhi n ketentuan  Pasal  26  Undang-undang  10  tahun  2009  tentang  Kepariwisataan tersebut n dapat n dikenai n berupa  sanksi  administratif  Pasal  63  Undang-Undang Kepariwisataan  antara lain:
1. Teguran secara tertulis.
2. Adanya pembatasan kegiatan usaha.
3. Dilakukan Pembekuan sementara.
Dalam  kegiatan  pariwisata  pada n dasarnya n wisatawan n berhak  mendapatkan perlindungan  hukum  dan  keamanan n serta  perlindungan  asuransi n yang  berisiko  tinggi.  Hal ini bahwa pengelola tempat  wisata berkewajiban untuk  memenuhi  hak-hak wisatawan untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  serta  perlindngan  asuransi  pada  usaha pariwisata n yang  berisiko  tinggi.  Sebagai  wisatawan  yang  perlu  menjadi  perhatian  penting wisatawan  harus  melihat  kembali n seberapa  risiko  destinasi  pariwisata  yang  anda  kunjungi, jika n tempat  destinasi n pariwisata  yang  anda  kunjungi  berisiko  tinggi  maka  apabila  terjadi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
insiden  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  wisatawan,  anda n sebagai  wisatawan n berhak mendapatkan n perlindungan  asuransi.  Biasanya  hal  yang  terjadi  asuransi  ini n diberikan bersamaan n pada saat pembelian tiket.
Dalam  memberikan  perlindungan  asuransi  kecelakaan  terhadap  wisatawan  pada kegiatan risiko wisatawan yang dapat diproteksi antara lain :
a. Pada  perusahaan  asuransi,  risiko  wisatawan  yang  diproteksi  adalah  terbatas pada risiko kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan :
a. Meninggal dunia, berupa santunan kemantian,
b. Cacat tetap, berupa santunan cacat tetap,
c. Luka badan, berupa santunan perawatan.
b. Pada  pihak  perusahaan  asuransi  bertanggung  jawab,  risiko  wisatawan  yang diproteksi meliputi :
a. kecelakaan diri yang menyebabkan kematian,
b. cacat hidup,
c. biaya perawatan,
d. kehilangan harta benda dan kepentingan.
Perusahaan  asuransi n telah  membuat  suatu n pilihan  untuk n mendapatkan n konsumen sebanyak-banyaknya n tanpa  memperhatikan  apakah  penetapan n besarnya  premi  yang  tidak n proposional n (rendah)  tersebut  dapat n dipertanggungjawabkan n dari  sisi underwriting, yaitu kemampuan n untuk  membayar  polis  kelak n .  Akibatnya  klaim  asuransi  konsumen  ditolak n tanpa alasan n yang benar n dan patut. Dalam keadaan seperti ini, tak ada perlindungan risiko yang  dialam n i  konsumen.  Sebaliknya n perusahaan n asuransi n sudah  mendapatkan n premi yang dibayarkan n konsumen 9 .
Pertanggungjawaban pengelola tempat wisata/pelaku usaha ini diatur secara n terpisah dari  pengaturan n mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  maupun n perbuatan n yang  dilarang n pelaku  usaha n .  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  tersebut n diatur  di  dalam  Pasal  19  sampai n dengan n Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Kemudian tanggung n jawab n pengusaha pariwisata diatur n di dalam n Pasal 23 dan Pasal 63 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009.  Ketentuan  Pasal  26  huruf  d  dan  hurf  e  Undang- Undang  Kepariwisatan  yang  mengatur  tentang  kewajiban  pengusaha  untuk  memberikan perlindungan keamanan, keselamatan dan perlindungan asuransi yang berisiko tinggi ternyata di  dalam  aturan  pelaksanaanya  belum  di  jabarkan  lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab pengusaha kepada wisatawan apabila wisatawan mengalami insiden kecelakaan. Berdasarkan ketentuan  tersebut  keliatan  bahwa  tanggung  jawab  pengusaha  terhadap  wisatawan  yang mengalami insiden tersebut belum diatur secara jelas, tetapi untuk tanggung jawab pengusaha
9 Celine Tri Siwi Krisyanti, Op. Cit., h.157
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
terhadap  wisatawan  bisa  kita  terapkan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  pengaturan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  secara umum  diatur  dalam  Pasal  19  kemudian  pengaturan  secara  khususnya  diatur  dalam  Pasal  25 dan  Pasal  26  dalam n hal  menyediakan n cadang n atau  fasilitas n purna  jual  dan  jaminan  atau garansi n , tanggung jawab Pelaku usaha dalam bidang periklanan dan importasi produk diatur di  dalam  Pasal  20  dan  Pasal  21,  beban  pembuktian  terhadap n ada  tidaknya n kesalahan n pelaku usaha diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 28, serta pembebasan n pelaku usaha dalam pertanggungjawaban  diatur  di  dalam  Pasal  27. 10 Kemudian  partanggungjawaban  yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009    mengenai  kewajiban  pengusaha pariwisata diatur di dalam Pasal 26 kemuadian apabila pengusaha pariwisata tidak memenuhi hak-hak wisatawan dapat di kenai sanksi administratif yang terdapat ketentuan Pasal 63.
Upaya  Hukum  Yang  Di  Tempuh  Bagi  Wisatawan  Apabila  Mengalami  Kerugian  Di Objek Wisata
Dalam  kegiatan  usaha  bisnis  pariwisata  terdapat  hubungan n yang  saling membutuhkan n yaitu antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata baik itu berupa barang n maupun  jasa n .  Kepentingan n dalam  usaha  adalah  memperoleh n keuntungan  semaksimal n mungkin dari transaksi n dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, wisatawan berkepentingan untuk  memperoleh  kepuasan  melalui  pemenuhan  kebutuhannya n terhadap  produk  tertentu n . Dengan n kata  lain n wisatawan  mempunyai n hak  untuk  mendapatkan n kualitas  yang diinginkan.
Hubungan  inilah  antara n pengusaha  pariwisata  dengan  wisatawan  yang  akan memunculkan  permasalahan  baru  yaitu  hilangnya  atau  berkurangnya n hak  wisatawan  atas jasa yang telah n dikonsumsi n . Untuk melindungai atau memberdayakan n konsumen sangat n perlu adanya campur n tangan pemerintah dengan dan/atau negara n melalui penetapan n sistem perlindungan  hukum  kepada  konsumen.  Salah n satu n konsideran  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang n selanjutnya n disingkat n UUPK ditegaskan  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  UUPK,  bahwa  pemerintah  membentuk n badan penyelesaian  sengketa n konsumen  di  Daerah  tingkat n II n untuk  penyelesaian n sengketa konsumen n .  Artinya  disisilah  pembentukan  BPSK  di  level  daerah  diharapkan  mampu mengatasi  dan  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  konsumen.,  tanpa n harus  melakukan n pengurusan n di pusat n . Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif
10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, h.59.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
dengan  menyediakan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  melalui  konsiliasi,  mediasi dan  arbitrase,  hal  ini  ditunjukan  untuk  mengatasi  proses  pengadilan  yang  lama  dan  formal seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Perlindungan Konsumen. Pada n setiap n tahap diusahakan n untuk menggunakan n penyelesaian damai n oleh kedua belah n pihak yang bersengketa n . Yang dimaksud n dengan penyelesaian secara n damai n adalah  penyelesaian n yang  dilakukan n oleh  kedua  belah n pihak  yang  bersengketa n (pelaku usaha  dan  konsumen) n tanpa n melalui n pengadilan  atau  Badan  Penyelesaian  sengketa Konsumen dan tidak n bertentangan n dengan n Undang-Undang ini n . Melalui ketentuan Pasal 45  ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen,  terdapat  dua pilihan yaitu 11 :
1. Melalui n lembaga n yang  bertugas  menyelesaikan n sengketa  antara n konsumen  dan pelaku usaha n , atau
2. Melalui n peradilan yang berada n di lingkungan peradilan umum n .
Penyelesaian n sengketa  atau  upaya n hukum  yang  dapat n ditempuh  oleh n wisatawan yang menderita n kecelakaan n atau kerugian n di  obyek  wisata dapat  ditempuh n melalui jalur damai n maupun pangadilan n dan diluar pengadilan n . Jika cara perdamaian n antara pengusaha pariwisata n dengan wisatawan tidak n berhasil n , maka salah satu upaya n hukum yang dapat n dilakukan adalah n melalui n jalur pengadilan n atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum n . Diberikanya  ruang n penyelesaian  sengketa n di  bidang  konsumen  merupakan n kebijakan n yang  baik n dalam  upaya  memberdayakan n (empowerment  system) n konsumen. Upaya  memberdayakan  konsumen n merupakan n bentuk  kesadaran n mengenai  karakteristik khusus  dunia  konsumen,  yakni  adanya  perbedaan  kepentingan  yang  tajam  antara  para  pihak yang  berbeda  posisi  tawarnya (bargaining  position). Jumlah  konsumen  bersifat  masif  dan biasanya  berekonomi  lemah.  Pelaku  usaha  memiliki  pengetahuan  yang  lebih  tinggi  tentang informasi  atas keadaan produk yang dibuatnya.  Mereka umumnya berbeda pada posisi  lebih kuat, baik dari segi ekonomi dan tentunya pula dalam posisi tawar (bargaining position).
Kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha juga sangat berbeda. Jika ada keluhan terhadap  produknya,  pelaku  usaha  akan  mengupayakan  penyelesaian  tertutup.sementara  itu, konsumen  berkepentingan  agar  penyelesaian  dilakukan  lewat  saluran  umum  supaya  tuntas. Dalam perbedaan kepentingan itu, Jhon Rawls mengatakan, setiap pihak hendaknya memiliki kesempatan  yang  sama  dalam  memosisikan  diri  kearah  eksistensi  hidup  yang  lebih  baik karena hal itu merupakan perwujudan keadilan masyarakat (social justice). Dibukanya ruang
11 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., h. 224.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
penyelesaian  sengketa  secara  khusus  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen memberikan berbagai manfaat bagi berbagai kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga bagi pelaku  usaha  sendiri,  bahkan  juga  bagi  pemerintah.  Manfaat  bagi  konsumen  adalah mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita, melindungi  konsumen  lain  agar  tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka sejumlah orang lainya akan dapat  tertolong. Complain yang  diajukan  konsumen  melalui  ruang  publik  dan  mendapatkan liputan  media  masa  akan  menjadi  mendorong  tanggapan  yang  lebih  positif  kalangan  pelaku usaha,  dan  menunujukan  sikap  kepada  masyarakat  pelaku  usaha  lebih  memperhatikan kepentingan  konsumen.  Bagi  kalangan  pelaku  usaha,  ruang  penyelesaian  sengketa  atau penegkan hukum konsumen memiliki arti dan dampak tertentu, manfaatnya pertama adalaah pengaduan  dapat  menjadi  tolak  ukur  dan  titik  tolak  untuk  perbaikan  mutu  produk  dan memperbaiki kekurangan lain yang ada, Kemudian yang kedua Dapat sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk tiruan.
Bagi  pemerintah  sebagai  pengambil  kebijakan  dan  pengendali  berbagai  kepentingan rakayat, perkembangan itu penting karena memberikan manfaat-manfaat  seperti berikut :
1. Lebih  memudahkan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  produk  yang  beredar  di pasaran.
2. Mengetahui adanya kelemahan penerapan peratuaran atau standar pemerintah.
3. Merevisi berbagai standar yang ada.
Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resettlement). Model  yang  dikenal  tidak  lagi  semata-mata  bersifat  konvensional  seperti  oleh pengadilan  atau  penyelesaian  dan  kejaksaan  yang  bersifat compulsory. Model  yang  baru  itu memngkinkan  adanya  penyelesaian  sengketa  konsumen  bahkan  di  luar  jalur  penegakan hukum yang ditangani negara. Model penyelesaianya sengketa yang sifatnya alternatif itu di kenal sebgai alternative dispute resolution (ADR) 12 .
Pasal  45  ayat  1  UUPK  menyatakan  bahwa  konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku usaha  dapat  menggugat  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  melalui  peradilan  yang berada  di  lingkungan  peradilan  umum.  Bahwa  penyelesaian  sengketa  dapat  ditmpuh  dengan mengunakan  lembaga  pengadilan  berdasarkan  sukarela.  Kemudian n Pasal  45  ayat  3 menyebutkan n bahwa“ penyelesaian n sengketa di luar d pengadilan sebagaimana nd dimaksud pada  ayat  2  tidak n menghilangkan n tanggung  jawab  pidana n sebagaimana  diatur  dalam undang-undang”. Jelas seharusnya bukan hanya d tanggung jawab pidana d yang tetap dibuka
12 Rosmiati, Op. Cit., h.110
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
kesempatannya,  misalnya  di  bidang  administrasi  negara.  Konsumen  yang  dirugikan  haknya, tidak  hanya  diwakilkan  oleh  jaksa  dalam  penuntutan d di  peradilan  umum  kasus  pidana d , tetapi  ia d sendiri  dapat d juga  menggugat  pihak d lain  di  lingkungan d peradilan  tata  usaha d negara jika terdapat d sengketa administratif di dalamnya.
Hal d ini  dikemukakan  terakhir d ini  dapat  terjadi,  misalnya d ada  kaitanya  dengan d kebijakan  aparat d pemerintah  yang  ternyata d dipandang  merugikan d konsumen  secara individual. Bahkan, mengingat makin banyaknya d perusahaan multinasional d yang beroperasi di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha di  peradilan  negara  lain,  sehingga  sengketa  konsumen  ini  pun  dapat  bersifat  transnasional 13 . Konsumen  dapat  mengajukan  kepada d pengadilan  negeri  untuk  menuntut d ganti  rugi  dari pelaku  usaha,  atau  bila d masih d ada  unsur d pidana,  dapat  melapor  kepada  polisi  sebagai aparat  penyidik  umum.  Selanjutnya  berdasarkan d laporan  tersebut  akan d dilakukan penyidikan d tentang  adanya  dugaan d pelanggaran  terhadap  tindak d pidanan  perlindungan konsumen.  Pemeriksaan  di  pengadilan  menggunakan  hukum d acara d yang  berlaku  di pengasilan negeri (LPKNM) 14 .
Dalam  kasus d perdata  di  pengadilan  negeri,  pihak  konsumen  yang  diberikan d hak mengajukan d gugatan menurut Pasal  46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertama, seorang  konsumen d yang  dirugikan  atau  ahli d waris  yang  bersangkutan,  kemudian  yang d kedua,  sekelompok  konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama  gugatan  dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama d . Ketentuan ini  harus d dibedakan  dengan d gugatan  dengan d mewakilkan  kepada  orang  lain d seperti d diatur dalam d Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 menyatakan gugatan kelompok ini dikenal  dengan  istilah class  action.  Clas  action merupakan    suatu  prosedur d hukum  yang memungkinkan d banyak orang bergabung d untuk menuntut d ganti kerugian atau kompensasi d lainya di dalam suatu gugatan d .berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  maka  dasar  hukum  gugatan d kelompok d yang  diajukan d selama  ini  belum d memiliki  ketentuan  tertulis d ,  walaupun  dalam  kenyataan,  gugatan  kelompok d tersebut d diterima  untuk  diperiksa d oleh  pengadilan 15 .  Selanjutnya  ketiga,  lembaga d perlindungan konsumen  swadya  masyarakat d yang  memenuhi  syarat,  yaitu  berbentuk  badan  hukum yayasan,  yang  dalam  anggaran d dasarnya  menyebutkan d dengan  tegas  bahwa  tujuan d
13 Ibid., h.113
14 Ibid.,
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., h. 231.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
didirikanya  organisasi d itu  adalah  untuk  kepentingan d perlindungan  konsumen  dan melaksanakan d kegiatan  sesuai d dengan  anggaran  dasarnya,  bagian  keempat,  pemerintah dan/atau  instansi  terkait  jika  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  dimanfaatkan mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar  dan/atau  korban  yang  tidak  sedikit.  Pemerintah dan/atau  instansi d terkait,  mereka d baru  akan d menggugat  pelaku  usaha  jika d ada  kerugian materi d yang  besar d dan/atau  korban  yang  tidak d sedikit d .  Namun,  tidak disebutkan  apakah gugatan  demikian  masih  diperlukan d jika  ada  gugatan  dari  para  konsumen d ,  atau  dapat dilakukan bersamaan d waktunya dengan gugatan dari para pihak konsumen d yang termasuk klasifikasi-klasifikasi d satu sampai tiga.
Alternatif d Penyelesaian d Sengketa d (APS)  dalam  arti  luas d adalah  proses d penyelelesaian  masalah  di  bidang d perdata  di  luar d pengadilan  melalui  cara-cara d arbitrase, negoisasi,  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi d ,  yang  disepakati  pihak-pihak d .  Menurut  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  penyelesaian  dari d permasalahan  konsumen  dapat dipecahkan d melalui d jalan  peradilan  maupun  non-peradilan d .  Mereka  yang  bermasalah harus d memilih jalan untuk d memecahkan d permasalahan mereka. Penyelesaian dengan d cara non-peradilan  bisa  dilakukan d melalui  Alternatif  Resolusi  Masalah d (ARM) d di  BPLSK, LPKSM,  Direktorat  Perlindungan  Konsumen  atau  lokasi-lokasi  lain  baik  untuk  kedua  belah pihak  yang  telah d disetujui d .  Selanjutnya  mengenai d lembaga  penyelesaian  masalah  telah d diatur  dalam d Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat (1) bahwa arbitrase cara penyelesaian di luar pengadilan umum dengan di dasarkan pada perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pasal 1  ayat  (10)  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  cara  konsultasi  ,  negosiasi,  konsiliasi, atau penilaian ahli” 16 .
Penyelesaian  dengan  cara  non-peradilan  bisa  dilakukan  melalui  Alternatif  Resolusi Masalah  (ARM)  di  BPLSK,  LPKSM,  Direktorat  Perlindungan  Konsumen  atau  lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dapat  dipilih  dengan  cara mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase.  Dalam  prosesnya  para  pihak  yang  bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaianya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran  LPKSM  hanya  sebagai  mediator,  konsiliator  dan  arbiter.  Penetapan  butir-butir
16 Celine Tri Siwi Krisyanti, Op. Cit., h.185.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
kesepakatan  mengacu  pad  peraturan  yang  di  muat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainya yang mendukung.
Kemudian  penyelesaian  melalui  BPSK  yaitu  merupakan  institusi  nonstructural  yang memiliki  fungsi  sebagai  “institusi  yang  menyelesaikan  permasalahan  konsumen  di  luar pengadilan  secara  murah,  cepat  dan  sederhana”.  Badan  ini  sangat  penting  dibutuhkan  di daerah  dan  kota  di  seluruh  Indonesia.  Angota-anggotanya  terdiri  dari  perwakilan  aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat  memperoleh haknya secara lebih mudah dan  efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan  hukum  yang  sejajar  baik  untuk  konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Dalam menangani  dan  mengatur  permasalahan  konsumen,  BPSK  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  dan  keterangan  dari  para  pihak  yang bersengketa.  Tugas  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK)  adalah  menangani permasalahan  konsumen  melalui  mediasi,  kosiliasi  atau  arbitrase,  kemudian  konsultasi konsumen  dalam  hal  perlindungan  konsumen,  selanjutnya  mengontrol  penambahan  dari bagian-bagian  standarisasi;  dan  memberikan  sanksi  adinistrasi  terhadap  pengusaha  yang menyalahi aturan 17 .
Metode penyelesaian sengketa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan dua cara penyelesaian yaitu  di  luar pengadilan dan melalui pengadilan. Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk penyelesaian  dan  besarnya  ganti  rugi  diserahkan  kepada  kesepakatan  pada  pihak  dengan syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan  dan  etika.  Penganduan  dan  gugatan  ganti  rugi  diajukan  melalui  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadya  Masyarakat  (LPKSM)  sesuai  dengan  tujuan  didirikannya untuk  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen,  sebagai  contoh  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Nusantara  Merdeka  (LPKNM).  Organisasi  ini  akan  memberikan  bantuan  dengan penyediaan  fasilitas  tempat  dan  dengan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  dimiliki  akan membantu melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maupun  melalui  pengadilan.  Pengaduan  atau  gugatan  diajukan  diajukan  kepada  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK),  yang  akan  dibentuk  di  setiap  daerah  dan  kota. Badan  ini  betugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  dalam
17 Ibid., h.114
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
penyelesaian  snegketa  konsumen  BPSK  dapat  membentuk  3  (tiga)  orang  yang  anggotanya terdiri  dari  unsur  tersebut  diatas.  Penyelesaianya  sengketa  kosumen  melalui  BPSK  dengan cara  konsiliasi  atau  mediasi  atau  arbitrase  ,  ganti  kerugian  yang  dapat  dituntut  kinsmen  dari pelaku usaha, yaitu berupa pengembalian uang pengganti, barang sejenis atau setara nilainya atau  pemberian  santunan  atau  keduanya. 18 BPSK  dapat  menghukum  pelaku  usaha  dengan menjatuhkan  sanksi  administrative  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus di bayarkan kepada konsumen 19 . Kemudian penyelesaian  sengketa  melalui  cara  pengadilan  Penyelesaian  Melalui  Pengadilan  Konsumen dapat  mengajukan  kepada  pengadilan  negeri  untuk  menuntut  ganti  rugi  dari  pelaku  usaha, atau bila masih ada unsur pidana, dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. Selanjutnya  berdasarkan  laporan  tersebut  akan  dilakukan  penyidikan  tentang  adanya  dugaan pelanggaran  terhadap  tindak  pidanan  perlindungan  konsumen.  Pemeriksaan  di  pengadilan menggunakan hukum acara yang berlaku di pengasilan negeri (LPKNM) 20 .

## D. KESIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  terhadap  wisatawan  ini  melalui  diaturnya  sejumlah  hak-hak    yang terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Pasal  4,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selain itu hak wisatawan terdapat di dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataanKemudian mengenai  tanggung  jawab  pengusaha  pariwisata  kepada  wisatawan  apabila  mengalami insiden kecelakaan pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi, ganti kerugian yang diberikan berupa  asuransi  kecelakaan  fisik  dari  perusahaan  asuransi  yang  ditunjuk  sebagai  pemberi jaminan ganti rugi. sedangkan ganti rugi secara non fisik seperti kerusakan barang maupun kecopetan ternyata di dalam aturan pelaksanaanya belum di jabarkan lebih lanjut mengenai tanggung  jawabnya.  Tetapi  untuk  tanggung  jawab  pengusaha  terhadap  wisatawan  yang belum  puas  sebagai  penyempurna  Undang-Undang  Kepariwisataan  bisa  kita  terapkan  ke dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen terkait  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Pasal  26  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009  pengusaha  pariwisata  juga  berkewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak  wisatawan  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  keamanan  serta  perlindungan  asuransi  pada  usaha pariwisata  yang  berisiko  tinggi.  Artinya  Pengusaha  pariwisata  hanya  memberikan
18 Ibid., h.120.
19 Ibid., h.122.
20 Ibid.,
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021
perlindungan  asuransi  kepada  wisatawan  pada  saat  wisatawan  yang  mengalami  kecelakaan pada  tempat  wisata  yang  memiliki  risiko  tinggi.  Penyelesaian  sengketa  antara  wisatawan dengan  pengusaha  pariwisata,  untuk  mengambil  langkah  awal  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh wisatawan yaitu menggunakan penyelesaian melalui jalur damai oleh kedua belah pihak,  apabila  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  tidak  berhasi.,  langkah  berikutnya, Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  sistem  penyelesaian  sengketa konsumen terdapat dua pilihan yaitu pertama, melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dengan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dilakukan  melalui  Alternatif  Resolusi  Masalah  (ARM)  di  BPSK,  LPKSM, Direktorat  perlindungan  konsumen    atau  lokasi-lokasi  lain  baik  untuk  kedua  belah  pihak yang  telah  disetujui.  Kemudian  penyelesaian    kedua,  melalui  peradilan  yang  berada  di lingkungan  peradilan  umum.  Jadi  upaya  hukum  yang  dapat  di  tempuh  wisatawan  dalam penyelesaian  sengketa  langkah  awal  sebaiknya  diusahakan  menggunakan  jalur  damai terlebih dahulu kemudian penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol . 18 No . 3 Januari 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo,  2010 Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta  Raja Grafindo
Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Diadit Media.
Celine Tri Siwi Krisyanti, 2008 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika. CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesi, Jakarta, Balai Pustaka. Diena M Lemy, 2017, Jasa Pariwisata , Jakarta EKSPLORE.
Firman  Turmantara  Endipradja,  2016 Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung,    Setara Press.
Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, Visimedia.
I  Putu  Gelge,  2009, Industri  Pariwisata  Indonesia  dalam  Globalisasi  Perdagangan  Jasa , Bandung, Refika Aditama.
Januss  Sidablok, 2010, Hukum Perlindungan Konumen  di  Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bukti.
Marpaung, 2002, Pengetahuan Pariwisata, Bandung, Alfa Beta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
Philipus  M.  Hadjhon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya,  Bina Ilmu.
Rosmawati, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen , Palembang, Prenadamedia Group.
Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya.
Soekadijo, 1997, Anatomi Pariwisata, Jakarta, Gramedia Pustaka Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta, Prestasi Putaka.