Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4086/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (Mer) Financial Action Task
Force (Fatf) Terhadap Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 01 Janauary 2023 Publish : 31 January 2023 Indonesia is currently working to become a member of the Financial Action Task Force (FATF). To become a member of the FATF, Indonesia is required to implement 40 (forty) FATF recommendations, of which Recommendation 22 and  Recommendation  28  specifically  regulate  the supervision  regime  for  Designated  Non-Financial  Business and Professions (DNFBPs). In order to achieve this, efforts are needed, one of which is the application of the Principle of Recognizing Service Users by a Notary. Notaries have a great role and responsibility in carrying out a legal action because they must always act according to their principles, namely carefully in making deeds, notaries must be able to examine all facts relevantly in their consideration based on applicable laws and regulations. The purpose of this study  is  to  analyze  the  role  of  notaries  in  fulfilling  FATF  recommendations  through  audits  or  Mutual  Evaluation Review (MER) to Indonesia by looking at the application of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in the context of eradicating money laundering and terrorism financing. The method used in writing is the normative juridical method. The results of his research on the Principle of Recognizing Service Users involve Notaries becoming Whistleblowers to Support Anti-Money Laundering Prevention, which will support the Principle of recognizing the Use of Services in order to reduce Money Laundering Crimes so that the steps in implementing PMPJ by identifying notary services used to PPATK reporting through the Government Anti-Money Laundering (goAML) application.
Keywords: Financial  Action  Task  Force,  Notaris,  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa,  Tindak  Pidama Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 01 januari 2023 Publis :31 January 2023
Indonesia saat ini tengah berupaya untuk dapat menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) . Untuk dapat menjadi anggota FATF, Indonesia wajib melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi FATF, dimana  Rekomendasi 22 dan Rekomendasi 28 secara khusus mengatur tentang rezim pengawasan atas Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs) . Guna mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang salah satunya ialah penerapan Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  oleh  Notaris.  Notaris  memiliki  peran  serta  tanggung  jawab  yang  besar  dalam melakukan  suatu  tindakan  hukum karena harus  senantiasa  bertindak  sesuai prinsipnya  yaitu  secara  hati-hati  dalam pembuatan akta, notaris harus dapat meneliti semua fakta secara relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta notaris terhadap pemenuhan rekomendasi FATF melalui yang dilakukan melalui audit atau Mutual Evaluation Review (MER) kepada  Indonesia  dengan  melihat  penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  oleh  Notaris  dalam  rangka pemberantasan  tindak  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  adalah metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitiannya  pada  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  melibatkan  Notaris  menjadi Pelapor untuk Mendukung Pencegahan Anti Pencucian Uang maka akan menunjang Prinsip mengenali Penggunaan Jasa  agar  mengurangi  tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sehingga  langkah-langkah  dalam  penerapan  PMPJ  dengan melakukan Identifikasi Jasa Notaris yang digunakan sampai ke pelaporan PPATK melalui aplikasi Government Anti- Money Laundering (goAML).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Magister Hukum Universitas Indonesia mutiakarina20@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme dewasa ini merupakan fenomena yang  telah  menjadi  isu  global  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  dunia.  Hal  tersebut menjadi isu penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan ialah terhadap sistem politik dan ekomoni  suatu  negara  menjadi  sulit  untuk  dicapai.  Dalam  perkembangannya,  hasil  dari  tindak pidana ini sudah dihubungkan dengan tindak pidana secara umum dalam jumlah yang besar seperti korupsi  dimana  hal  tersebut  disebabkan  oknum  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut menyembunyikan hasil harta/kekayaan yang telah dihasilkan (dirty money). Financial Action Task Force (FATF) merupakan suatu  badan antar negara yang dibentuk dalam Pertemuan G7 di Paris pada tahun 1989 oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. FATF bertujuan  untuk  menetapkan  standar  serta  mempromosikan  pelaksanaan  yang  efektif  terhadap peraturan, langkah-langkah hukum, dan operasional guna memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris serta ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan internasional. Pada awal terbentukanya FATF hanya beranggotakan 16 negara dan hingga Maret 2019 terus berkembang hingga menjadi 38 anggota.
Indonesia telah berupaya menjadi anggota FATF dimulai sejak tahun 2017 yang diawali dari penyampaian  surat  komitmen  pemerintah  RI,  persetujuan  proses  keanggotaan  Indonesia  oleh
FATF,  pelaksanaan  High  Level  Visit  antara  Presiden  FATF  dengan  Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, hingga penetapan status Indonesia sebagai observer dalam FATF Plenary  tanggal  29  Juni  2018.  Mutual  Evaluation  Review  (MER)  Indonesia  oleh  FATF  akan menilai  kepatuhan  kepatuhan  Indonesia  terhadap  rekomendasi  FATF  yang  meliputi  berbagai bidang dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penilaian MER mencakup  aspek  kepatuhan  teknis  terhadap  40  Rekomendasi  FATF  dan  penilaian  terhadap efektifitas  pelaksanaannya  dimana  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  melibatkan  peran  serta Notaris khususnya dalam melakukan Customer Due Diligince (CDD) kepada para pengguna jasa. Dalam rangka proses pemberantasan atas TPPU maka FATF melakukan penelurusan atas aliran dana/uang haram (follow the money trial) , yang disebabkan karena rentannya para pelaku menggunakan  jasa  professional  seperti  notaris  untuk  mengabulkan  asal  usul  keuangan  nasabah sehingga memunculkan konsep Gate Keeper yaitu :
“Designated non-financial business and profession” including lawyers, notaries, real estate agents, trust, casino, ac-account and other independent legal professional who perform the role of trusted third party.
Standar  FATF  mengharuskan  lembaga  keuangan  untuk  menerapkan  langkah-langkah  uji tuntas pelanggan CDD yang sesuai. Namun, FATF juga menyadari bahwa menerapkan pendekatan non-risiko  yang  terlalu  hati-hati  terhadap  pengamanan  Anti  Pencucuian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) saat memberikan layanan keuangan (baik pada tahap awal atau dalam  konteks  hubungan  yang  sedang  berlangsung)  dapat  memiliki  konsekuensi  yang  tidak diinginkan dari pengecualian yang sah.
Rekomendasi  yang  berkaitan  dengan  notaris  dalam  melakukan  CDD  tertuang  dalam rekomendasi nomor 23 (dua puluh tiga) tentang Profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan  yang  Mencurigakan,  dan  28  (dua  puluh  delapan)  tentang  Regulasi  dan  Supervisi. Pemenuhan  rekomendasi  tersebut  dilakukan  bersamaan  dengan  penyusunan  penilaian  risiko nasional / national risk assessment (NRA) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di berbagai sektor.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris adalah salah satu pihak pelapor  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  dikarenakan  profesi  Notaris  sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan TPPU dan TPPT. Oleh karenanya, penting bagi Notaris untuk menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  (PMPJ)  dan  melaporkan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK melalui aplikasi GoAML.
Penerapan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  bagi  Notaris  atau  yang  disebut  juga  dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa Notaris sebagai pembuat alat bukti berupa akta otentik.
Notaris melakukan identifikasi dengan melakukan pengumpulan informasi serta dokumen identitas pengguna jasa mencakup pengguna jasa perseorangan, pekerjaan, NPWP, sumber dana dan  hubungan  usaha  atau  tujuan  transaksi  yang  dilakukan  pengguna  jasa  dengan  notaris. Identifikasi pengguna jasa Korporasi mencangkup identitas pengguna jasa korporasi, sumber dana, hubungan  usaha  atau  tujuan  transaksi  yang  akan  dilakukan  pengguna  jasa  dengan  notaris, informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta pemilik manfaat atau beneficial owner atas korporasi.
Berdasarkan  rekomendasi  FATF  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  itu Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan TPPU, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan  rekomendasi  FATF  tersebut.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang permasalahan  ini,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  dalam  penelitian  yang  berjudul
“PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DALAM RANGKA MUTUAL EVALUATION REVIEW (MER) FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) TERHADAP INDONESIA”

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian Yuridis Normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  mengkaji  lebih  dalam  terkait  implementasi  prinsip mengenali  pengguna  jasa  dalam  praktek  notaris  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan rekomendasi FATF nomor 23 dan 28.
Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini ialah melalui studi kepustakaan maupun dengan wawancara narasumber terkait. Data yang akan dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari implementasi penggunaan aplikasi GO AML yang digunakan  oleh  Notaris  dalam  melaporkan  kepada  PPATK  terhadap  adanya  transaksi mencurigakan  pada  pengguna  jasa  notaris,  yang  kemudian  akan  ditelaah  lebih lanjut  dalam  hal keefektifitasan  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  notaris.  Selain  itu  peneliti  akan melakukan penelitian dan wawancara pada instansi terkait seperti PPATK, OJK dan Direktorat Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  terkait  kebijakan  yang  dikeluarkan  dalam  rangka pemenuhan  rekomendasi  FATF  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  notaris  terhadap pemberantasan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan/menghimpun  data  melalui  studi kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti buku-buku ilmu hukum serta ekonomi, jurnal, pendapat para ahli, maupun dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait implementasi CDD Notaris dalam memenuhi rekomendasi FATF.

## 3. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji lebih lanjut yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  serta  jabatan  notaris  dalam  rangka Mutual  Evaluation  Review (MER) Indonesia  terhadap  pemenuhan  rekomendasi  FATF  guna  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap transaksi keuangan mencurigakan?
2. Bagaimana pemberlakuan prinsip mengenali pengguna jasa dalam praktek kerja notaris sesuai dengan  panduan  rekomendasi  FATF  serta  dampak  hukum  dari  diterapkannya  prinsip mengenali pengguna jasa tersebut?

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
I. Peran Serta Notaris dalam Pemenuhan Rekomendasi FATF
Sebagai syarat menjadi anggota FATF Indonesia harus melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi yang dapat membangun legal infrastructure dan institutional infrastructure agar menghasilkan sistem pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan  Terorisme  (TPPT).  Selain  itu,  sistem  yang  sudah  dibangun  harus  dapat menghasilkan  dampak  yang  positif,  sesuai  dengan  standar  11  (sebelas)  unsur  Immediate Outcome dari FATF. Notaris memiliki tanggung jawab atas penyempurnaannya tercapainya Immediate  Outcame  3  yaitu: “Supervisors  appropriately  supervise,  monitor  and  regulate financial  institutions,  DNFBPs  and  VASPs  for  compliance  with  AML/CFT  requirements commensurate with their risks.” Pengawas/supervisor dengan tepat mengawasi, memonitor, dan mengatur lembaga keuangan dan DNFBP (PBJ) dalam hal kepatuhan mereka terhadap persyaratan  APU/PPT  yang  sebanding  dengan  risiko  mereka  yang  mengukur  efektivitas mekanisme  pengawasan  financial  institutions,  Designated  Non-Financial  Businesses  and
Professions (DNFBPs). Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan Rekomendasi 10 tentang Costumer  Due  Diligence  (CDD)  yang  dirancang  oleh  PPATK,  Rekomendasi  22  tentang pelaksanaan  CDD  oleh  notaris  sebagai  DNFBPs,  dan  membangun  regulasi  untuk melaksanakan Rekomendasi 28 tentang pengaturan dan pengawasan notaris sebagai DNFBPs. Lembaga keuangan, DNFBP (PBJ) dan VASP menerapkan tindakan pencegahan APU/PPT secara memadai sesuai dengan risikonya, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Jabatan Notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari tindak  pidana.  Berdasarkan  PP  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris menjadi salah satu Pihak  Pelapor  diwajibkan  menerapkan  PMPJ  sebagaimana  diatur  lebih  lanjut  dalam Permenkumham  Nomor  9  Tahun  2017.  Notaris  wajib  menerapkan  Prinsip  Mengenali Pengguna  Jasa  (PMPJ)  dengan  cara  identifikasi,  verifikasi  dan  pemantauan  transaksi pengguna  jasa.  Ketentuan  ini  berlaku  bagi  notaris  dalam memberikan jasa  yang mencakup proses persiapan transaksi, dan saat melakukan transaksi untuk kepentingan, atau untuk, dan atas nama pengguna jasa.
Pengacara, Notaris dan dan profesi legal dan akuntan independen lainnya diharuskan melaporkan  transaksi  mencurigakan,  saat  atas  nama  klien,  terlibat  dalam  transaksi  finasial yang  berhubungan  dengan  aktivitas  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Rekomendasi  22 FATF serta Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Pengawasan terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan  Pengatur  (LPP),  yang  dalam  hal  ini  adalah:  Direktorat  Perdata,  Direktorat  Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM; Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM; dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).
Pengawas harus menerapkan pendekatan berbasis resiko penuh untuk mengawasi dan memberikan  sanksi  moneter  yang  bersifat  dissuasive  saat  tindakan  lain  tidak  dapat meningkatkan  kepatuhan  secara  tepat  waktu.  Pengawas  harus  memberikan  nasehat  terkait laporan  entitas  dalam  mengimplementasikan  penilaian  resiko  institusional  dan  pendekatan berbasis  resiko,  dan  jika  dibutuhkan,  meningkatkan  pemahaman  mereka  terhadap  resiko TPPU/TPPT dan kewajiban APU/PPT.
Selanjutnya  Kementerian  Hukum  dan  HAM  juga  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap  Notaris,  yang  mengatur  bahwa  terhadap  notaris  dapat  dilakukan  pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat, pemeriksaan berkala, dan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan penerapan prinsip PMPJ.
Kementerian  Hukum  dan  HAM  sebagai  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  (LPP) Notaris  juga  secara  aktif  mengidentifikasi  risiko  TPPU/TPPT  dan  menuangkannya  dalam Sectoral Risk Assessment (SRA) Notaris. SRA Notaris pertama kali diterbitkan pada tahun 2018.  Penyusunan  SRA  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  menggunakan  penilaian mandiri  oleh  ahli  dari  pihak  pelapor,  pihak  pengawas  dan  pengatur,  lembaga  intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum, serta akademisi mengenai kualitas aspek pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  dengan  menganalisis  faktor  ancaman, kerentanan dan dampak.
Dalam  penyusunan  SRA,  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor  selalu  dilibatkan  dalam pengisian kuisioner SRA. Pada pengisian kuisioner SRA tersebut, Notaris/Pihak Pelapor akan diminta untuk menilai tingkat risiko dengan tujuan:
a. Mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  mengevaluasi  berbagai  risiko  pencucian  uang domestik pada profesi Notaris, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, sektor industri, wilayah dan tipologi pengguna jasa;
b. Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang luar negeri profesi Notaris, baik inward risk maupun outward risk, mencakup jenis tindak pidana asal, profil pelaku, dan wilayah geografis pengguna jasa;
c. Mengidentifikasi  dan  menganalisis  faktor  ancaman,  kerentanan  dan  dampak  pencucian uang pada profesi Notaris;
d. Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang yang baru muncul dan/atau berkembang atau “emerging threat” pada profesi Notaris; serta
e. Merumuskan  langkah-langkah  strategi  mitigasi  risiko  pencucian  uang  pada  profesi Notaris.
f. Dari  data  pengisian  kuisioner  SRA  tersebut  akan  diolah  dan  diketahui  penilaian  risiko sektoral yang berisiko tinggi pada masing-masing point of concern.
II. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris
Penerapan  PMPJ  dilakukan  melalui  pengisian  form  CDD  (Customer  Due  Diligence) oleh  pengguna  jasa,  dimaksudkan  untuk  melakukan  mitigasi  analisa  resiko  oleh  notaris terhadap  pengguna  jasa.  Dalam  hal  pengguna  jasa  memenuhi  unsur  pengguna  jasa  risiko tinggi sesuai panduan dalam sectoral risk assessment, maka notaris melakukan analisa lebih mendalam, melalui pengisian EDD (Enhanced Due Diligence).
PMPJ boleh diterapkan pada seluruh transaksi pengguna jasa selama tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan. PMPJ diterapkan apabila terhadap 5 (lima) transaksi tersebut diatas terdapat indikasi bahwa klien:
a. Melakukan  hubungan  usaha  dengan  pengguna  jasa,  jasa  yang  dimaksud  berupa mempersiapkan dan melakukan  transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna  Jasa.  Contoh:  Notaris  diberi  kuasa  oleh  Pengguna  Jasa  untuk  melakukan pendaftaran badan hukum, pembayaran pajak atas jual beli properti, dll.
b. Transaksi  Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan  pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait TPPU  TPPT;
d. Transaksi  dengan  mata  uang  rupiah/asing  yang  nilainya  atau  setara  dengan  100  juta rupiah;
e. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa. Tahapan PMPJ bagi Notaris:
a. Notaris memberikan form CDD kepada pengguna jasa/costumer pada transaksi yang wajib pmpj dan memenuhi kriteria
b. Notaris melakukan mitigasi risiko terhadap form CDD yang telah di isi pengguna jasa / customer melalui formulir penilaian resiko
c. Jika  ditemukan  pengguna  jasa  yang  berisiko  tinggi  maka  notaris  wajib  melakukan PMPJ mendalam melalui from EDD. Pengguna jasa high risk, misalnya PEP (Political Exposed Person) atau yang bertransaksi ke negara yang berisiko tinggi.
Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. dan  wajib  melaporkannya  kepada  PPATK  sebagai  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui aplikasi goAML (Go Anti Money Laundering) yang
dikelola PPATK sebagaimana Peraturan Kepala PPATK No. 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian LTKM Melalui GOAML Bagi Profesi.
Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (TKM)  yang  wajib  dilaporkan  kepada  PPATK melalui aplikasi GoAML adalah sebagai berikut:
a. Transaksi  Keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakteristik,  atau  kebiasaan  pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari  pelaporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib  dilakukan  oleh  Pihak Pelapor;
c. Transaksi  Keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan  menggunakan  harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi  Keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK  untuk  dilaporkan  oleh  Notaris  karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko, yaitu apabila tingkat risiko TPPU/TPPT dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang  lebih  ketat,  sebaliknya  apabila  tingkat  risiko  TPPU/TPPT  dinilai  lebih  rendah,  maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017  tentang  Penerapan  PMPJ  Bagi  Notaris,  terhadap  Pengguna  Jasa  dan/atau  Beneficial Owner (BO) yang tergolong berisiko rendah, dilakukan proses PMPJ Sederhana (simplified customer due dilligence), dengan informasi dan dokumen sekurang-kurangnya:
a. Pengguna Jasa dan/atau BO Perorangan
• nama lengkap;
• nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
• tempat dan tanggal lahir; dan
• alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas.
b. Pengguna jasa dan/atau BO Korporasi
• nama korporasi;
• alamat dan nomor telepon; dan
• dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
c. Pengguna jasa dan/atau perikatan lain (legal arrangements)
• jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
• alamat pihak yang melakukan pengelolaan harta kekayaan; dan
• dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama pemilik harta kekayaan.
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)  yang  memiliki  tingkat  risiko  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi, misalnya:
a. merupakan Politically Exposed Person (PEP) ; dan
b. bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke negara yang berisiko tinggi. wajib  untuk  dilakukan  identifikasi  lebih  mendalam.  Untuk  mengakomodir  hal  ini, maka ada formulir EDD (Enhanced Due Diligence) yang isiannya mencakup pertanyaan mengenai:
- metode pembayaran;
- tujuan transaksi;
- sumber kekayaan;
- jumlah penghasilan per bulan.
Jika Pengguna Jasa terindikasi melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), maka Pihak Pelapor/Notaris wajib untuk melaporkan ke PPATK melalui aplikasi GoAML paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya TKM.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, PPATK meluncurkan aplikasi Politically Exposed Person (PEP) untuk mendeteksi tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor. Aplikasi ini berisi 1,6 juta data  PEP  dan  keluarga  serta  pihak  terafiliasi.  Dengan  adanya  aplikasi  ini,  Pihak Pelapor/Notaris  dan  LPP  Notaris  dapat  mengakses  data  PEP  dan  menerapkan  langkah mitigasi risiko yang diperlukan.
Notaris juga wajib menghentikan penerapan PMPJ dalam hal:
a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
b. Notaris  meyakini  bahwa  penerapan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  yang  sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off;
DNFBPs  should  be  required  to  comply  with  the  CDD  requirements  in  the following situations:
Lawyers, notaries, other independent legal professionals and accountants when they prepare  for,  or  carry  out,  transactions  for  their  client  concerning  the  following activities:
• buying and selling of real estate;
• managing of client money, securities or other assets;  management of bank, savings or securities accounts;  organization of contributions for the creation, operation  or management of companies;
• creation, operation or management of legal persons or  arrangements, and
• buying and selling of business entities. DNFBPs harus tunduk pada ketentuan dalam situasi-situasi seperti:
Pengacara,  Notaris  dan  dan  profesi  legal  dan  akuntan  independen  lainnya  saat mempersiapkan  atau  menjalankan  transaksi  untuk  kliennya  terkait  dengan  aktivitas seperti:

## Jual/beli real estate;
Mengelola uang, sekuritas atau asset lain, tabungan atau akun sekuritas, pembentukan, pengoperasian atau pengelolaan perusahaan yang dimiliki klien;
Pembentukan, pengoperasian, pengelolaan atau pengaturan badan hukum; Jual/ beli entitas bisnis.
Rekomendasi 28 :
The supervisors should apply a full risk-based  approach to supervision and more  dissuasive  monetary  sanctions  where  other  measures  have  not  improved compliance on a timely basis.
Supervisors  should  provide  further  advice  to  reporting  entities  on implementing institutional risk  assessments and the risk-based approach, and, where required,  on  enhancing  their  understanding  of  ML/TF  risks  and  AML/CFT obligations.
IMMEDIATE OUTCOME 4:
Financial  institutions,  DNFBPs  and  VASPs  adequately  apply  AML/CFT preventive  measures  commensurate  with  their  risks,  and  report  suspicious transactions.
Lembaga keuangan, DNFBP, dan VASP menerapkan APU/PPT menerapkan tindakan  pencegahan  yang  sepadan  dengan  risikonya,  dan  melaporkan  transaksi mencurigakan.
Berdasarkan  SRA  Notaris  Tahun  2018  terdapat  pemetaan  risiko  untuk  6 (enam) Point Of Concerns (POC), yaitu Profil Pengguna Jasa, Bisnis Penguna Jasa, Wilayah, Jasa, Produk dan Negara, dapat disimpulkan bahwa:
1. Berdasarkan profil pengguna jasa Notaris menunjukkan bahwa Pengusaha/Wiraswasta lebih  berisiko  menjadi  pelaku  TPPU,  kemudian  diikuti oleh  Pedagang,  Pengurus  Parpol,  Pegawai  Swasta  dan  Pejabat  Lembaga Legislatif dan Pemerintah.
2. Berdasarkan  bisnis  pengguna  jasa  Notaris  diketahui  bahwa  kecenderungan bidang  usaha  yang  memiliki  tingkat  risiko  tinggi  terhadap  TPPU  dan  TPPT adalah bisnis perdagangan. Menyusul dengan risiko tinggi adalah bisnis dibidang pertambangan, kontraktor dan perindustrian.
3. Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur sangat berisiko terhadap terjadinya TPPU dan TPPT.
4. Berdasarkan jenis jasa  yang diberikan Notaris diketahui bahwa yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah jasa terkait Pengelolaan terhadap  Uang,  Efek,  dan/atau  Produk  Jasa  Keuangan  lainnya,  Pengoperasian dan  Pengelolaan  Perusahaan  dan  Pengelolaan  Rekening  Giro,  Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek.
5. Dari  produk  yang  dihasilkan  Notaris  berupa  akta,  yang  diketahui  memiliki tingkat  risiko  tinggi  dimanfaatkan  dalam  TPPU  dan  TPPT  adalah  Akta Perjanjian JO (Joint Operation/Kerjasama Operasional Mengelola Proyek), Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (Build Operate Transfer/Bangun Kelola Serah).
6. Berdasarkan  negara  asal  pengguna  jasa  Notaris,  dapat  diketahui  bahwa  yang memiliki  tingkat  risiko  paling  tinggi  terhadap  TPPU  dan  TPPT  adalah  Tax Haven  Country.  Di  posisi  berikutnya  dengan  tingkat  risiko  TPPU  dan  TPPT tertinggi adalah negara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok.
Notaris  dapat  melakukan  self  assessment  terhadap  dirinya  sendiri menggunakan spreadsheet excel yang dibuat berdasarkan SRA Notaris oleh LPP. Adapun  langkah-langkah  Analisa  Resiko  yang  diterapkan  LPP  adalah  sebagai berikut:
1)  Mengidentifikasi Inherent Risk
Dalam mengindentifikasi Inherent Risk dianalisis berdasarkan SRA, meliputi: a. Profil Pengguna Jasa;
b. Bisnis pengguna jasa;
c. Wilayah asal pengguna jasa;
d. Jasa Notaris; dan
e. Produk Notaris.
2)  Mengidentifikasi Internal Control
Identifikasi Internal Control dilakukan dengan mengajukan 33 (tiga puluh tiga) pertanyaan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, yang mencakup 5 (lima) pilar sebagai berikut: a. Ketentuan Internal PMPJ;
b. Implementasi Ketentuan Internal PMPJ;
c. Pengendalian Internal;
d. Sistem Informasi dan Pelaporan; dan
e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
3)  Mengukur Residual Risk
Residual  Risk  diukur  berdasarkan  hasil  tingkat  Inherent  Risk  dan tingkat Internal Control.
4)  Dampak
Dalam  hal  ini  untuk  mengukur  dampak  didasarkan  dari  jumlah Pengguna  Jasa  yang  wajib  diterapkan  PMPJ  sesuai  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017.

## 5)  Risiko Prioritas
Untuk  mengukur  Risiko  Prioritas  berdasarkan  akumulasi  tingkat Residual Risk dan tingkat Dampak.
Assessment  Notaris  dilakukan  menggunakan  spreadsheet  excel  yang dibuat  berdasarkan  SRA  Notaris,  yang  mengevaluasi  penerapan  PMPJ  (5 Pilar  PMPJ)  dan  pelaporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  kepada PPATK.
Penerapan form CDD beserta penilaian risiko Pengguna Jasa.
Audit  Pengawasan  Kepatuhan  mencakup  kewajiban  Pihak  Pelapor/Notaris  untuk menilai risiko klien atau Pengguna Jasa mereka. Hal ini masuk ke dalam 5 Pilar Pengawasan PMPJ, yang mana kewajiban untuk melakukan penilaian risiko klien merupakan satu kesatuan dengan  pengisian  formulir  CDD  (Customer  Due  Diligence)  oleh  klien.  Adapun  jika berdasarkan hasil penilaian risiko ditemukan bahwa Pengguna Jasa berisiko tinggi (misalnya karena PEP atau bertransaksi dari/ke negara berisiko tinggi), maka Notaris wajib melanjutkan analisis lebih mendalam melalui pengisian formulir EDD (Enhanced Due Diligence).
Dengan  adanya  sosialisasi  secara  berkala,  Notaris  semakin  aware  akan  kewajiban PMPJ dan pelaporan TKM. Adapun contoh dari dampak nyata ini adalah sebagai berikut: a.  Ada 94.6% (18.558 dari 19.616 Notaris di seluruh Indonesia) yang telah terdaftar dalam Aplikasi GoAML; dan
b.  Peningkatan jumlah laporan TKM, sejak awal launching aplikasi GoAML pada 1 Februari 2021 (1.5 tahun yang lalu), ada 38 LTKM yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor/Notaris. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017  tentang  Penerapan  PMPJ  Bagi  Notaris,  PMPJ  berlaku  bagi  Notaris  dalam memberikan jasa untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau  rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Penerapan PMPJ dilakukan dengan pengisian formulir CDD dan formulir penilaian risiko,  dan  formulir  EDD  (jika  dibutuhkan).  Notaris  wajib  menatausahakan  dokumen seluruh  Pengguna  Jasa  dan  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner),  sekurang-kurangnya  5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
Sampai  dengan  tanggal  7  Juli  2022,  dari  19.616  Notaris  di  seluruh  Indonesia,  ada 18.558 Notaris yang telah terdaftar dalam GoAML.
Sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris, Notaris harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi baru dalam skema pencucian uang  dan  pendanaan  terorisme,  melalui  pengidentifikasian  dan  pengukuran  mengenai risiko terjadinya TPPU/TPPT.
Berdasarkan hasil audit pengawasan kepatuhan pada tahun 2021, Notaris tidak pernah bersinggungan  dengan  penggunaan  teknologi  baru,  namun  demikian  Notaris  aware  atas risiko TPPU yang ada terkait pemanfaatan teknologi baru ini.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
FATF  Guidance  2017, AMLCFT  Measures  and  Financial  Inclusion  with  Suplement  on  CDD, November 2017.
Lihat  Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
Lihat  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
Muhammad Yusuf, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011. Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Pelaksanaan  MER  terhadap  Indonesia  tahun  2019-2020” https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan- MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx, diunduh 21 Maret 2019.
Paku Utama, 2016, Gatekeepers’ Roles as a Fundamental Key in Money Laundering, Indonesian Law Review, Number 2 Volume 6, (May-August 2016).