El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pengaruh Pernikahan Orangtua yang Kedua terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Desa Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja
Jabbar Sabil Syafrizal

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: ijalmadridista@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan  dilakukan  untuk  meraih  keharmonisan  rumah  tangga.  Namun, tidak semua orang yang melakukan pernikahan dapat merasakan kebahagian atau  harmonis  dalam  keluarga  namun  ada  juga  menyebabkan  Disharmoni hingga  sampai  mengalami  pertengkaran  yang  terjadi  disebabkan  karena selisih paham dalam menyelesaikan persoalan lika-liku kehidupan, sehingga menuju  sampai  kejenjang  perceraian,  fenemona  itu  sangat  disayangkan karena  perbuatan  perceraian  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  sangat dibenci  oleh  Allah,  penulis  sangat  heran  jika  di  daerah  desa  Ladng  Tuha khususnya  dan di daerah Aceh umumnya yang kita ketahui orangnya sangat taat  dengan  agama  dan  patuh  pada  syari’at  yang  berlaku  namun  angka kasus  perceraian  tiap  tahunnya  semakin  meningkat  dari  tahun  2017  ada 4.917  kasus  dan  tahun  2018  meningkat  menjadi  5.562  diseluruh kabupaten/kota se aceh semua itu sudah diputuskan di Mahkamah Syar’iyah se-wilayah  hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh.  Oleh  sebab  itu,  Artikel  ini membahas tentang poblematika yang terjadi dalam keluarga. Dalam menulis ini penulis  melakukan metode penelitian dengan cara kualitatif.

## Kata kunci: Pernikahan, Orang tua, Keharmonisan Keluarga

## Pendahuluan
Pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  syari‟at  dalam  Islam.  Syari‟at pernikahan  ini  tidak  lain  sebagai  bentuk  imbangan  atas  diciptakannya  manusia berpasang-pasangan.  Sebagai  sebuah  syari‟at,  pelaksanaannya  tentu  dilakukan berdasarkan  ketentuan  hukum  agama  dengan  memenuhi  syarat  dan  rukun,  serta peristiwa hukumnya bersifat sakral (suci). Akad pernikahan ini  akan mengikatkan tali  hubungan  antara  dua  orang  yang  sebelumnya  dua  pasangan  tersebut diharamkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang  diharamkan,  kemudian  menjadi dihalalkan dalam agama.
Dalam  keadaan  normal,  setiap  manusia  tentu  mempunyai  hak  dalam kehidupannya  untuk  menikah  sekali  seumur  hidup,  menyalurkan  kebutuhan biologis  sesuai syara’ ,  melanjutkan  keturunan,  dan  membina  keluarga  harmonis. Idealnya,  memang  perkawinan  menjadi  lembaga  bagi  tiap  orang  yang  belum berkeluarga  untuk  menjalankan  sunnah  Rasul  dengan  terbangunnya  keluarga
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
harmonis, antara suami dan isteri dan anak-anak keturunan. Artinya, pernikahan di sini tidak semata untuk sekedar jalan penyaluran syahwat saja.
Terkadang,  satu  pasangan  nikah  yang  telah  mempunyai  anak  bahkan mempunyai cucu, mengalami musibah atas pasangannya, baik suami maupun isteri, yaitu  kematian.  Kematian  di  sini  tidak  dapat  dibendung  karena  memang  menjadi suratan dan takdir untuk setiap makhluk yang bernyawa, tidak terkecuali manusia. Hal  ini  berdasarkan  landasan  normatif  ketentuan  surat  Alī  „Imrān  ayat  185  yang berbunyi sebagai berikut :
                                                                                                                
                                                                      
Artinya:  “Tiap-tiap  yang  berjiwa  akan  merasakan  mati.  Dan  Sesungguhnya  pada hari  kiamat  sajalah  disempurnakan  pahalamu.  Barangsiapa  dijauhkan  dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung.
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (QS. Alī „Imrān: 185).
Secara  umum,  ayat  di  atas  berlaku  untuk  tiap  makhluk  hidup.  Namun, penekanannya lebih kepada manusia. Karena, manusialah nantinya akan meduduki dua  tempat  yang  diciptakan  Allah,  yaitu  neraka  dan  surga. 1 Terlepas  dari  kajian tafsir tentang ayat ini, yang perlu diperhatikan bahwa kematian menjadi salah satu bentuk putusnya pernikahan. 2
Putusnya pernikahan karena kematian, tentu memungkinkan satu  pasangan baik  suami  yang  isterinya  meninggal  (duda)  maupun  sebaliknya,  akan  menikah kembali dengan orang lain. Dalam hukum Islam, pernikahan kedua, atau ketiga dan seterusnya,  yang  dilakukan  seseorang  (laki-laki  maupun  perempuan)  setelah kematian pasangannya boleh dilakukan. 3 Seorang isteri  yang ditinggal  mati  suami (janda),  boleh  dan  berhak  menikah  lagi  dengan  laki-laki  lain,  meskipun  ia  telah mempunyai anak. Islam tidak melarang sama sekali pernikahan tersebut.
Dalam al-Qur‟ān sendiri, telah dijelaskan bahwa seorang wanita yang janda boleh menikahkan dirinya dan wali tidak boleh melarang atau menghalanginya. Hal ini berdasarkan landasan normatif ketentuan surat al-Baqarah ayat 232:
1 Muḥammad  Alī al-Ṣabūni, Ṣafwah al-Tafāsir, ed. In, Tafsir-Tfsir Pilihan , (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.
2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada bab viii, Pasal 38, dinyatakan bahwa kematian salah satu bentuk putusnya perkawinan, di samping karena  perceraian  dan  keputusan  Pengadilan.  Hal  ini  sama  seperti  ketentuan  Kompilasi  Hukum Islam pada bab xvi, bagian kesatu, Pasal 113.
3 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Islāmī  wa  Adillatuh ,  (terj:  Abdul  Haiyyie  Al-Kattani,  dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 205.
                                                                                                               
                                                                                                                  
                                 

Artinya:
“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  Maka janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara yang ma‟ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara  kamu  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Itu  lebih  baik  bagimu  dan lebih  suci.  Allah  mengetahui,  sedang  kamu  tidak  mengetahui”.  (QS.  Al- Baqarah: 232).
Ayat  di  atas  memang bicara dalam konteks pernikahan wanita  yang kedua kali  karena  perceraian  (talak).  Tetapi,  cakupan  makna  ayat  tersebut  juga  berlaku terhadap  pernikahan  yang  kedua  bagi  seorang  wanita  yang  suaminya  meninggal dunia.  Dalam  kondisi  ini,  seorang  wali  tidak  boleh  menghalanginya  untuk menikah, 4 apalagi  yang  melarang  tersebut  seorang  anak.  Anak  tidak  mempunyai hak sama sekali melarang ibunya menikah lagi setelah kematian ayahnya.
Begitu  juga  dalam  kasus  seorang  laki-laki  yang  isterinya  meninggal  dunia (duda),  ia  juga  berhak  untuk  membentuk  keluarga  dengan  perempuan  lainnya, meskipun  dari  pernikahan  pertamanya  mempunyai  anak,  atau  cucu  sekalipun. Dalam  kasus  ini,  ulama  membolehkan  laki-laki  yang  isterinya  meninggal  untuk menikah  kembali  dengan  wanita  lain. 5 Bahkan,  jika  laki-laki  tersebut  telah mempunyai anak, maka anak di sini boleh meminta ayahnya untuk menikah lagi.
Imam  Syafi‟i  misalnya,  sebagaimana  dikutip  oleh  Wahbah  Zuhaili, menyatakan  bahwa  dalam  pendapatnya  yang masyhūr ,  anak  yang  tergolong mampu,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  banci,  muslim  maupun  kafir,  harus menjaga kesucian ayah dengan pernikahan ayahnya yang miskin. Karena, menjaga kesucian  ayah  dengan  pernikahannya  bagian  dari  kebutuhan  hidup,  bahkan  anak wajib  membayarkan  maskawin  ayahnya  ketika  ayah  dalam  keadaan  miskin. Tujuannya  untuk  mencegah  dari  tindakan  zina  yang  mengantarkan  pada kerusakan. 6 Landasar normatif hukumnya merujuk pada ketentuan surat al-Luqmān ayat 31:
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 71.
5 Lihat  dalam  Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhāj  al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim , (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802-815.
6 Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  al-Syāfi’ī  al-Muyassar ,  ed.  In, Fiqih  Imam  Syagi’i, (terj:
Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 529.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
                                                                                                   
                                                                                                     
Artinya:
“Dan  jika  keduanya  memaksamu  untuk  mempersekutukan  dengan  aku sesuatu  yang  tidak  ada  pengetahuanmu  tentang  itu,  Maka  janganlah  kamu mengikuti  keduanya,  dan  pergaulilah  keduanya  di  dunia  dengan  baik,  dan ikutilah  jalan  orang  yang  kembali  kepada-Ku,  kemudian  hanya  kepada- Kulah  kembalimu,  Maka  Kuberitakan  kepadamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan”. (QS. Al-Luqmān: 31).
Berbuat  baik  dengan  kedua  orang  tua  seperti  gambaran  ayat  di  atas  di samping  tentang  tutur  kata,  juga  dalam  hal  menjaga  kesucian  orang  tua  dengan membayarkan  maskwainnya  ketika  ayah  yang  miskin  ingin  menikah  lagi.  Labih lanjut,  ulama  menyatakan  bahwa  anak  wajib  menikahkan  kembali  ayahnya  untuk menjaga kesucian, jika isteri ayah meninggal dunia. 7
Berdasarkan  uraian  ini,  seorang  ayah  atau  ibu  boleh  menikah  kembali dengan orang lain setelah kematian di antara keduanya. Islam tidak melarang sama sekali  bentuk  pernikahan  ini.  Idealnya,  pasangan  ayah  atau  ibu  yang  baru hendaknya  dapat  dibangun  menjadi  keluarga  harmonis.  Anak  diwajibkan  untuk berbuat  baik  kepada  pasangan  yang  dipilih  ayah  maupun  ibunya.  Seorang  anak mendukung orang tuanya yang janda/duda untuk menikah. Hubungan anak dengan orang tuanya harus baik, begitu juga hubungan dengan pasangan orang tuanya itu.
Dalam  konteks  masyarakat,  justru  terdapat  beberapa  kasus,  di  mana pernikahan janda/duda justru berdampak negatif pada anak. Misalnya, anak merasa malu,  hubungan  anak  dengan  ayah  atau  ibunya  menjadi  tidak  harmonis.  Bahkan, orang  tua  diusir  dari  rumah  karena  telah  menikah  lagi  dengan  pasangan  lainnya. Data  awal  penelitian  ini  ditemukan  tiga  kasus  pernikahan  yang  berdampak  pada retaknya  hubungan  anak  dengan  dua  tersebut.  Tiga  kasus  pernikahan  yang dilakukan  oleh  ayah  setelah  meninggal  pihak  ibu  justru  berbuntut  pada ketidakharmonisan  anak  dengan  ayah.  Ketiga  kasus  ini  terjadi  di  Desa  Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan.

## Gambaran  Umum  Tentang  Pernikahan  dan  Hubungan  Anak  Dengan Orangtua
Nikah  menurut  bahasa  Arab  berasal  dari  kata  (
نلا حاك   )  An-nikah  yang bermakna  al  wathi‟  dan  ad-dammu  wa  al-tadakhul.  Terkadang  juga  disebut  al- dammu  wa  al-jam‟u  atau  „ibarat‟an  al-wathi‟  wa  al-„aqad  yang  bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. 8
7 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Syāfi’ī...., hlm. 529.
8 Wahbah  az-Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islami  Wa  Adillatuhu ,  (Damsyiq:  Dar  al-Fikr,  1989), Juz 7, hlm. 2
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu  kawin  dan  nikah.  Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa  nikah adalah  perjanjian  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  bersuami  istri  dengan resmi. 9 Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung makna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. 10
Menurut  istilah  ilmu  fiqih  ,  nikah  bearti  suatu  akad  (perjanjian  )  yang mengandung    kebolehan  melakukan  hubungan  seksual  dengan  memakai  kata-kata (lafaz) nikah atau tazwij. 11
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu  pengertian  perkawinan  dalam  ajaran Islam  mempunyai  nilai  ibadah,  sehingga  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam menegaskan  bahwa  perkawinan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  untuk  menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. 12
Sedangkan  menurut  para  ulama  mempunyai  defenisi  atau  makna  berbeda mengenai asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:
1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya watha‟ (bersenggama).
2. Sebagian  menyatakan  bahwa  makna  hakikatnya  nikah  adalah  akad, sedangkan arti majaznya adalah watha‟.
3. Sebagian  menyatakan  bahwa  makna  hakikatnya  nikah  adalah  musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha‟. 13
Jadi  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  nikah  merupakan  suatu ikatan  yang  mengikat  antara  Laki-Laki  dan  Perempuan  untuk  dapat  melakukan sesuatu  yang  diharamkan  (watha‟),  sehingga  menjadi  dihalalkan  dalam  bentuk ikatan yang sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam serta memenuhi syarat dan rukunya.Perbuatan Nikah ini awal mulanya sejak dari zaman Nabi Adam A.s  bersama  Istrinya  Siti  hawa  hingga  terus  Berkembang  sampai  sekarang  yang sesuai dengan ajaran islam,dan menjadi suatu sunnah bagi orang-orang yang sudah siap  lahir  dan  bathinya,  untuk  menbentuk  sebuah  keluarga  yang  harmoni  dan bahagia.
Suatu  pernikahan  tidak  terlepas  dari  pada  Rukun  dan  Syarat  apalagi tertinggal  salah  satu  dari  padanya,  karena  dianggap  tidak  sah  jika  ada  salah  satu dari pada rukun tersebut tidak terpenuhi.
Rukun  dalam  bahasa  Arab  bermakna  sudut  pada  ruangan,  penyangga,  dan penegak bangunan, dengan istilah lain dikatakan rukun adalah sisi yang lebih kuat dan  lebih  utama.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  rukun  nikah  adalah  bagian-
9 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 689
10 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2001), ed-3, Cet. ke-1, hlm. 782.
11 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.
12 Zainuddin  Ali, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  (  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2007), hlm. 7.
13 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat , (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. ke-1, hlm. 1.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
bagian utama dalam akad nikah, yang apabila bagian utamanya tidak terdapat dan terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah. 14
Sedangkan  pengertian  syarat  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  pada  saatnya, baik  berupa  rukun  akad  itu  sendiri  maupun  dasar-dasar  rukun  sehingga  jika tertinggal  sedikit  bagian  dari  syarat  maka  rukun  dianggap  tidak  terpenuhi. 15 meski syarat itu ada akan tetapi belum tentu sesuatu itu akan terwujud dan tidak terwujud pada  zatnya.  Maka  dari  itu  rukun  menurut  Mahmud  Yunus  adalah  hakikat  dari pernikahan  atau  perkawinan  yang  wajib  di  penuhi.  Kalau  seandainya  tidak terpenuhi pada saat akad pernikahan atau perkawinan berlangsung maka dianggap batal perkawinan tersebut. 16
Menurut Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat atau ijab qabul. 17

## 1. Calon Suami
Syari‟at islam juga mengatur dan menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang suami yaitu :
a. Beragama islam, baliqh, dan berakal
b. Calon suami diketahui dan jelas laki-laki
c. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan nikah
d. Tidak dalam ihram, umroh atau haji
e. Bukan mahram atau tidak mempunyai istri yang haram di madu
2. Calon istri Adapun kriteria syarat untuk seorang istri yang harus dipenuhi adalah :
a. Beragama islam, baliqh dan berakal
b. Istri tersebut tidak haram dinikahi, baik karena faktor sepersusuan, senasab, atau dalam keadaan masa iddah.
c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat pernikahan dengannya.
d. Calon  istri  jelas  orangnya    dan  diketahui  jenisnya  serta  dapat  diminta persetujuan darinya.
3. Wali
Adapun  syarat  seorang  wali  dalam  pernikahan  maka  dia  mesti  memiliki beberapa syarat diantaranya:
a. Islam, baliqh, dan berakal bukan anak-anak.
b. Wali harus laki-laki.
c. Berlaku adil, tidak fasiq.
d. Merdeka dan bukan seorang budak.
14 Abdul  Aziz  Muhamm  Azzam, Fikih  Munakahat, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2002),  hlm. 59.
15 Abdul  Aziz  Muhamm  Azzam, Fikih  Munakahat, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2002),  hlm.
96.
16 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 82.
17 Ahmad Rapiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), ed. 1, Cet. ke-3, hlm 72.

## 4. Saksi
Menurut  jumhur  ulama  perkawinan  yang  tidak  dihadiri  oleh  saksi-saksi maka dianggap tidak sah. Jika ketika hijab qabul tersebut tidak dihadiri oleh saksi dan tidak ada yang menyaksikanya. Sekalipun diumumkan dikalangan orang ramai dengan  cara  lain  akan  tetapi  saksi  tidak  ada  maka  perkawinanya  juga  dianggap tidak sah. 18
Adapun syarat saksi didalam pernikahan adalah sebagai berikut : a. beragama islam.
b. baligh berakal.
c. mengerti makna sighat hijab dan qabul ketika akad, minimal hadir 2 orang dalam majelis perkawinan.
Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. 19
Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar- benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti. 20

## 5. Ijab dan Qabul
Pernyataan  untuk  menyatakan  kehendak  mengadakan  ikatan  perkawinan yang  datang  dari  pihak  istri,  dalam  terminolgi  fiqh  disebut  ijab,  sedangkan pernyataan  yang  datang  dari  pihak  laki-laki  menyatakan  persetujuan  untuk menikahi, disebut qabul, sebagai bentuk penerimaan. 21
Akad  nikah  yang  dinyatakan  dengan  pernyataan  ijab  dan  qabul,  baru dianggap  sah  dan  mempunyai  akibat  hukum  pada  suami  istri  apabila  telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut 22 :
a. Kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad  nikah,  baik  wali  maupun  calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz).
Apabila  salah  satu  pihak  masih  kecil  atau  ada  yang  gila,maka  pernikahan tidak sah. b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.
Artinya  maksud  ketika  mengucapkan  ijab  dan  qabul,  tidak  boleh  diselingi dengan  kata-kata  atau  perbuatan  lain  yang  dapat  dikatakan  memisahkan antara sighat ijab dan siqhat qabul dan menyalahi ucapan hijab.
c. Ucapan qabul hendkanya tidak menyalahi ucapan ijab.
18 Sayyiq Sabiq, ... , hlm. 87.
19 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz VI, (Bandung : PT. Al Ma‟arif, 2000), hlm. 90.
20 M. Bagir, Al Husbi, Fiqih Praktis, (Bandung : Mizan, 2002), hlm.71.
21 Rahmat Hakim, ... hlm. 84-85.
22 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi,  Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet. 1, hlm. 413.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Artinya maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya,  jika  pihak  wali  mengatakan:  “  Aku  nikahkan  kamu  dengan putriku  fulanah  dengan  mahar  seratus  ribu  rupiah”.  Lalu  si  mempelai  pria menjawab:  “aku  terima  nikahnya  dengan  mahar  dua  ratus  ribu  rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik dan telah mencukupi dari yang seharusnya. d. Ijab  dan  qabul  harus  dilakukan  dengan  lisan  dan  didengar  oleh  masing- masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.
Pernyataan  kedua  belah  pihak  harus  dengan  kalimat  yang  maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang  tidak  dapat  dipahami.  Karena  yang  menjadi  pertimbangan  disini adalah maksud dan niat,bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.
Setelah  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  maka  barulah  bisa  dikatakan bahwasanya nikah tersebut sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, tapi jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka nikah tersebut disebut cacat dan ada  juga  yang  berpendapat  batal  jika  rukun  nikahnya  tidak  terpenuhi.  kemudian setelah  mengetahui  syarat  dan  rukun  nikah  sehingga  ada  dasar  anjuran  menikah baik  dari  Nash  dan  Hadist  maupun  dasar  hukum  yang  ditetapkan  dalam  negara (Pemerintah) yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Dasar merupakan landasan awal atau pondasi hukum yang dijadikan untuk menetapkan dilarang atau dilaksanakanya suatu perbuatan tersebut, perbuatan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah anjuran seseorang untuk  menikah. Di dalam artikel ini penulis klasifikasikan dalam dua bentuk dasar hukum,yaitu dasar hukum dari  hukum  islam  Nash  (Al-qur‟an  dan  Hadis),  dan  dasar  hukum  yang  telah ditetapkan  dalam  negara  (Pemerintah)  yaitu  dalam  Undang-undang  No  1  tahun 1974 tentang  perkawinan.
Dasar hukum pernikahanan yang telah disebutkan dalam Nash sebagaimana yang tertera dalam Al-qur‟an surat an-Nur ayat 32 yang bunyinya sebagai berikut:
                                                                                                           
                             
Artinya:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian  diantara  kamu,  dan  orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan mereka  dengan  karunia-Nya  dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha Mengetahui”.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Dengan  berdasarkan  pada  perubahan  illatnya  atau  keadaan  masing-masing orang  yang  hendak  melakukan  perkawinan,  maka  perkawinan  hukumnya  dapat menjadi sunnah , wajib , makruh , dan haram 23 .
Perkawinan  hukumnya  menjadi  sunnah  apabila  seseorang  dilihat  dari  segi jasmaninya  sudah  memungkinkan  untuk  kawin  dan  dari  segi  materi  telah mempunyai  sekedar  biaya  hidup,  maka  bagi  orang  demikian  itu  sunnah  baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi‟yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang  yang  melakukannya  dengan  niat  untuk  mendapatkan  ketenangan  jiwa  dan melanjutkan keturunan 24 .
Perkawinan  hukumnya  menjadi  sunnat  apabila  seseorang  dilihat  dari  segi jasmaninya  sudah  memungkinkan  untuk  kawin  dan  dari  segi  materi  telah mempunyai  sekedar  biaya  hidup,  maka  bagi  orang  demikian  itu  sunnat  baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi‟yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang  yang  melakukannya  dengan  niat  untuk  mendapatkan  ketenangan  jiwa  dan melanjutkan keturunan 25 .
Perkawinan  hukumnya  menjadi  wajib  apabila  seseorang  dilihat  dari  segi biaya  hidup  sudah  mencukupi  dan  dari  segi  jasmaninya  sudah  mendesak  untuk kawin,  sehingga  kalau  tidak  kawin  ditakutkan  dia  akan  terjerumus  dalam melakukan  penyelewengan,  maka  bagi  orang  yang  demikian  itu  wajiblah  baginya untuk kawin.
Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari  segi  jasmaninya  sudah  wajar  untuk  kawin,  tetapi  belum  sangat  mendesak sedang  biaya  untuk  kawin  belum  ada,  sehingga  kalau  kawin  hanya  akan menyengsarakan  hidup  isteri  dan  anak-anaknya,  maka  bagi  orang  yang  demikian itu makruh baginya untuk menikah.
Perkawinan  hukumnya  menjadi  haram  apabila  seseorang  itu  menyadari bahwa  dirinya  tidak  mampu  melaksanakan  hidup  berumah  tangga,  melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya  tidak  mampu  memenuhi  hak-hak  suami,  atau  ada  hal-hal  yang menyebabkan  dia  tidak  bisa  melayani  kebutuhan  batinnya,  karena  sakit  jiwa  atau kusta  atau  penyakit  lain  pada  kemaluannya,  maka  ia  tidak  boleh  mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang  pedagang  yang  wajib  menerangkan  keadaan  barang-barangnya  bilamana ada aibnya. 26
Bila  terjadi  salah  satu  pasangan  mengetahui  aib  pada  lawannya,  maka  ia  berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah ia diberikan. 27
23 Achmad  Kuzairi, Nikah  Sebagai  Perikatan, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1995), hlm 1-2.
24 Hamdani, Risalah Al Munakahah , (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm 24-25.
25 Hamdani, Risalah Al Munakahah , (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), hlm 24-25.
26 Hamdani, .. . , hlm 24-25
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT Al Ma‟arif, Juz VI, 2000), hlm, 24.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Dalam  ayat  lain  juga  ada  dijelaskan  bahwasanya  manusia  diciptakan berpasang-pasangan  dengan  tujuan  bisa  membentuk  sebuah  keluarga  dengan  cara yaitu pernikahan.
Didalam al-Quran surat az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman dengan bunyi:
                                                      
Artinya: “Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaranku” 28 .
Dasar hukum yang lain mengenai anjuran menikah dapat kita temukan dari hadist  Rasulullah  SAW  bahwasanya  beliau  memerintahkan  ummatnya  untuk menikah dan melarang kepada setiap orang untuk tidak menikah sama sekali. Anas bin  Malik  r.a  berkata  bahwa  :  “Rasulullah  SAW  memerintahkan  kami  untuk menikah dan melarang kami untuk membujang dengan larangan keras”.
Beliau bersabda:
هنع الله ىضر دوعسه نب الله دبع نع
هناف جوزتيلف ةءابلا نكنه عطتسا نه ب ابشلا رشعه اي نلسو هيلع الله ىلص الله لوسر انل لاق {قفته هيلع} ءاجو هل هناف ب موصل اب هيلعف عطتسي نل نهو جرفلل نصحاو رصبلل ضغا Artinya:
“Abdullah  Ibnu  Mas‟ud  Radiyallahu‟anhu  berkata:  Rasulullah  SAW bersabda  pada  kami:  “Wahai  generasi  muda,  barang  siapa  diantara  kamu  telah mampu  berkeluarga  hendaknya  iya  kawin,  karena  ia  dapat  menundukkan pandangan  dan  memelihara  kemaluan.  Baraang  siapa  belum  mampu  hedaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqun‟alaih). 29
Kemudian landasan hukum menurut Undang-Undang terdapat dlam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan yang rumusannya:
Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap-Tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. 30
Setelah  terjadinya  pernikahan  pasti  setiap  pasangan  menginginkan  supaya dianugerahi buah hati yaitu seorang anak yang taat dan bisa membanggakan setiap orangtua, maka dari itu adanya kewajiban yang mesti dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya tersebut.
Sebelum  penulis  memaparkan  apa  saja  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  anak  terhadap  orangtuanya,  terlebih  dahulu  kita  mengetahui  makna  dari kewajiban,    yang  kata  dasar  nya  adalah  wajib  mempunyai  makna  yaitu  harus  dan semestinya. Dengan istilah lain dapat diartikan bahwa kewajiban ini adalah sesuatu
28 Departemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Bumi Pustaka, 1976), hlm. 862.
29 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim , (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), Cet. ke-1, hlm. 804.
30 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , hlm. 50
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
yg  diwajibkan,  diharuskan,  untuk  melakukan  atau  melaksanakan  suatu  pekerjaan. Dalam artikel ini penulis ingin membahas kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya.
Sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  anak  terhadap orangtuanya sudah tentu tidak ada perbedaan ulama fiqih dalam hal ini, semua nya berpendapat  dan  sepakat  wajibnya  seorang  anak  mengabdi  dan  berbakti  terhadap orangtuanya.  Kecuali  jika  suatu  saat  kelak  salah  satu  dari  kedua  orangtua memerintahkan  untuk  berbuat  syirik,  maka  hak  untuk  ditaati  seperti  yang disebutkan sebelumnya tidak bisa untuk di taati dan dipatuhi.
Islam  mengakui  keluarga  sebagai  unit  sosial  dasar  di  suatu  masyarakat. Seiring  dengan  hubungan  orangtua  dengan  anak  adalah  hal  yang  paling  penting, untuk  menjaga  hubungan  sosial  kedua  belah  pihak  harus  memiliki  hak  dan kewajiban yang jelas.
Kewajiban  vertikal  adalah  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  sebagai sang  khaliq  (pencipta-Nya).  Sedangkan  hubungan  horisontal  adalah  hak  dan kewajiban  terhadap  sesama  manusia  yang  terjadi  secara  alamiah  maupun  yang dibuat  dan  direncanakan  oleh  manusia  itu  sendiri.  Diantara  hak  dan  kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak.
Didalam  agama  islam  orang  tua  mempunyai  peran  penting  untuk  anaknya bahkan  posisi  orang  tua  sangat  tinggi  dalam  islam.  sehingga  ridha  Allah  itu tergantung  pada  ridha  orang  tua,  maka  dari  itu  setiap  anak  harus  mengetahui  apa saja kewajiban yang harus dipatuhi dan ditunaikan kepada orang tuanya.
Kewajiban  seorang  anak  terhadap  orang  tua  yang  pertama  sekali  harus  di tunaikan adalah mentaati dan mematuhi perintahnya.
Sebagai  di  terangkan  didalam  Al-Quran  Surat  al-Isra‟  ayat  23  yang berbunyi:
                  
          
                                                                                        
                                                                       

Artinya :
“Dan  Tuhanmu  telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan  menyembah selain  Dia  dan  hendaklah  kamu  berbuat  baik  pada  ibu  bapakmu  dengan  sebaik- baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali-kali  janganlah  kamu  mengatakan kepada  keduanya  perkataan  "ah"  dan  janganlah  kamu  membentak  mereka  dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” 31
31 Al-Qur‟an surat al-Isra‟ayat 23, Al-Qur’anul karim Terjemah Tafsir Perkata , Syaamil Quran, Bandung, th, hlm. 284
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Menurut  M.  Quraish  Shihab  dalam  tafsirnya  “Al-Mishbah”  beliau menjelaskan  bahwasanya  kata  ( اناسحإ )  iḥsanā  pada  ayat  di  atas  untuk  dua  hal, pertama  memberi nikmat  kepada pihak lain, dan  kedua perbuatan baik,  karena itu kata  “ ihsan ”  lebih  luas  dari  sekedar  memberi  nikmat  atau  nafkah.  Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam, dari pada kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan  orang  lain  sama  dengan  perlakuaanya  kepada  kedua  orang  tua, sedangkan  “ ihsan ”,  memperlakukan  kedua  orang  tuanya  lebih  baik  dari perlakuannya terhadap orang lain. 32
Namun  pada  akhirnya  harus  dipahami  bahwa ihsan (bakti)  kepada  kedua orang tua yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam  ucapan  dan  perbuatan  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  masyarakat,  sehingga mereka  merasa  senang  terhadap  kita,  serta  mencukupi  kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan sang anak.
Jadi  dalam  konteks  ayat  di  atas  menjelaskan  kepada  kita  semua,  bahwa Allah  Ta‟ala  telah  memerintahkan  umat  manusia  untuk  senantiasa  berbuat  baik kepada  kedua  orang  tuanya.  Terlebih  ketika  mereka  berusia  lanjut.  Maka tunjukkanlah rasa  cinta  dan kasih  sayang pada kedua orang tua. Sehingga mereka bisa merasa senang dan bahagia karena selalu dicintai oleh anak-anaknya.
Imam  Adz-Dzahabi  dalam  kitabnya  Al-Kabir  berkata:  “ibumu  telah mengandungmu  di  dalam  perutnya  selama  sembilan  bulan  seolah-olah  sembilan tahun.  dia  bersusah  payah  ketika  melahirkanmu  yang  hampir  saja  menghilangkan nyawanya.  Dan  dia  telah  menyusuimu,  dan  ia  hilangkan  rasa  kantuknya  karena menjagamu.  Dan  dia  cuci  kotoranmu  dengan  tangan  kanannya,  dia  utamakan dirimu  atas  dirinya  serta  atas  makanannya.  Dia  jadikan  pangkuannya  sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau  mengeluh  tampak  darinya  susah  yang  luar  biasa  dan  panjang  sekali kesedihannya dan dia keluarkan harta itu membayar dokter yang mengobatimu dan seandainya  dipilih  antara  hidupmu  dan  kematiannya,  maka  dia  akan  meminta supaya kamu hidup dengan suara yang keras”. 33
Oleh karena itu seorang anak seharusnya bersyukur dan senantiasa berbakti kepada  ibu  dan  bapaknya  yang  dengan  susah  payah  melahirkan,  membesarkan hingga membiayai semua kebutuhan hidup mulai semenjak kita  masih anak-anak. Bahkan  sampai  remaja  pun  seorang  ibu  dan  bapak  masih  menjaga  anaknya,  jadi seandainya  ibu  yang  pertama  digantikan  dengan  ibu  tiri  itu  sangat  susah  diterima perannya  oleh  sang  anak,  maka  dari  itu  penulis  ingin  membahas  pengaruh  dari pernikahan yang kedua terhadap ketidakharmonisan dalam keluarga.
Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 Jo.35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk. 34 a. Menghormati orang tua, wali, dan guru b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
32 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah,  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al-Qur‟an, Volume 7, Lentera Hati, Ciputat, 2001, hlm. 444
33 Ahmad Jumadi, Dahsyatnya Birul Walidain ,  Lafal, (Yogyakarta: 2014), hlm 35-36
34 Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan  menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya,  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.
Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : 35
1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya. Kewajiban  anak  untuk  menghormati  dan  mentaati  kehendak  orang  tua  yang  baik terhadap si anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 (1) dan (2)  memang sudah  sepantasnya  dilakukan  anak.  Setiap  anak  harus  hormat  kepada  kedua  ibu- bapaknya baik ditinjau dari segi kemanusiaan dan keagamaan.
Hal ini dikarenakan dengan begitu susah payah orang tuanya membesarkan dan  memelihara  anak  menjadi  manusia  yang  baik.  Sudah  sewajarnya  anak-anak berterima  kasih  kepada  orang  tua  dengan  jalan  menghormatinya.  Demikian  juga mentaati  maksud-maksud  baik  dari  kedua  orang  tua  adalah  hal  yang  sudah semestinya.
Namun siapa sangka setelah beberapa tahun membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi ada suatu masa dimana salah satu pasangan dari orangtua seseorang terjadi perpisahan baik itu karna sebab kematian ataupun pisah karna  perceraian  yang  disebabkan  karena  tidak  mampu  bertahan  dengan  cobaan yang  menimpa  dalam  keluarga  tersebut  sehingga  terjadilah  perpisahan  dari pasangan  itu,  namun  sebagaimana  yang  penulis  ketahui  bahwasanya  putusnya perkawinan itu disebabkan oleh 4 hal yaitu:
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, dimana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh  intervensi  keluarga,  keberatan  sang  istri  dalam  menjalankan  rumah  tangga bersama  suami  atau  alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  syara‟.  Cara  ini  biasa disebut dengan khulu‟.
4.  Putusnya  perkawinan  atas  kehendak  hakim.  Sebagai  pihak  ketiga  yang  melihat permasalahan  antara  istri  dan  suami  yang  membuat  suatu  perkawinan  tidak  dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan fasakh. 36
35 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 Tentang  Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak  pasal  46
36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 197
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  dalam  kehidupan  rumah  tangga  sering dijumpai (suami isteri) mengeluh dan mengadu  kepada orang lain ataupun kepada keluarganya,  akibat  tidak  terpenuhinya  hak  yang  harus  diperoleh  atau  tidak dilaksanakannya  kewajiban  dari  salah  satu  pihak,  atau  karena  alasan  lain,  yang dapat  berakibat  timbulnya  suatu  perselisihan  diantara  keduanya  (suami  isteri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). 37
Pada  prinsipnya,  perkawinan  itu  dibangun  untuk  sebuah  kebahagiaan pasangan  antara  suami  dan  istri  selama  hidup  berlangsung.  Apabila  salah  satu pihak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  masing-masing  dengan  baik  dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka  perceraian  diperbolehkan,  namun  untuk  melakukan  sebuah  perceraian  itu mesti  mempunyai  alasan  atau  sebab-sebab  yang  diperbolehkan  didalam  agama islam dan dalam undang-undang perkawinan, salah satunya adalah kematian.
Putusnya  perkawinan  karena  adanya  sebab  kematian  salah  satu  dari  suami atau  istri,  maka  pihak  lain  bisa  dan  berhak  mewarisi  atas  harta  peninggalan  yang meninggal,  karena  adanya  kesepakatan  yang  umum  dikalangan  ulama  tentang kausalitas sebab-sebab kewarisan yakni karena adanya hubungan perkawinan. 38
Bagi pihak isteri yang dengan meninggalnya suami tidak dibolehkan segera melangsungkan  perkawinan  yang  baru  dengan  laki-laki  yang  lain  karena  harus menunggu    masa iddah. Berbeda  dengan  pihak  suami  yang  bisa  secara  dapat langsung melangsungkan perkawinan yang baru karena tidak adanya jangka waktu tunggu bagi seorang suami yag ditinggal mati oleh isterinya.
Mengenai  pernikahan  bagi  yang  berstatus  ditinggal  mati  oleh  suami  atau sering  disebut  dengan  janda,  maka  pandangan  ulama  berpendapat  bahwa  apabila ingin  menikah  kembali  sebagian  ulama  ada  mengatakan  boleh  tanpa  adanya  wali nikah,  dan  ada  pula  yang  tidak  setuju  tanpa  wali,  semuanya  mempunyai  argumen dan referensi tersendiri sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.
Menurut  pendapat  kalangan  Mazhab  Hanafi  wali  nikah  dalam  perkawinan adalah sunnah karena wanita berakal dan baligh memiliki hak langsung dalam akad untuk  dirinya.  Sah  secara  mutlak  baik  ia  itu  seorang  perawan  maupun  janda.  Ia dianjurkan  (sunnah)  mewakilkan  akad  perkawinannya  kepada  walinya  sebagai penjagaan  (dikhawatirkan)  salah  tingkah  dalam  melakukan  akad  (sendiri) dihadapan laki-laki lainnya. 39
Dalam kitabnya yang berjudul Bada’i as-Shana’i, Imam Abu Hanifah telah mengungkapkan  panjang  lebar  tentang  bolehnya  wanita  gadis  atau  janda  menikah tanpa wali.
37 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam ,  (Perspektif  Fikih  dan  Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233
38 Sukris  Sarmadi, Transedensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif ,  (Raja Grafindo Jakarta: Persada, 1997),  hal. 166.
39 Muhammad  jawad  mughniyah, Fiqih Lima Mazhab , ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2011 ), hlm. 309.
Dalam  kitab Bidayat  al-Mujtahid  wa  Nihayat  al-Muqtasid, Ibnu  Rusyd menerangkan: 40 Ulama  berselisih  pendapat  apakah  wali  menjadi  syarat  sahnya nikah atau tidak.
Adapun  Ulama  yang  tidak  membolehkan  menikah  tanpa  wali  adalah sebagai berikut :
1. Imam  Syafi‟ie  pernikahan  harus  disertai  dengan  wali,  karena  wali  adalah salah satu rukun dari perkawinan.
2. Imam  Maliki  pernikahan  harus  disertai  dengan  wali,  karena  wali  merupa kan salah satu dari rukun nikah.
3. Imam  Hambali,  wali itu  merupakan  rukun perkawinan, apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan tiada wali, maka perkawinan tersebut tidak sah. 41
Berdasarkan  keterangan  di  atas  bahwa  menurut  penulis,  wali  dalam perkawinan  sangat  penting.  Pendapat  yang  lebih  besar  manfaatnya  adalah  yang menganggap  bahwa  wali  itu  merupakan  salah  satu  rukun  nikah.  Dengan  kata  lain pendapat  yang  lebih  maslahat  adalah  yang  menganggap  nikah  tanpa  wali  adalah batal.  Karena  peran  dan  fungsi  wali  sangat  penting  dalam  suatu  pernikahan. Pertama , adanya  wali  adalah  untuk  menghindari  jangan  sampai  kaum  wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. Kedua, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan  arti  sebuah  perkawinan.  Tanpa  wali,  orang  akan  dengan  mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin dibawah tangan.
Demikian  pentingnya  peran  dan  fungsi  wali  sehingga  Mahmud  Mahdi  al- Istanbuli berpendapat:
“Hikmah  disyaratkan  adanya  wali  supaya  wanita  tidak  tergesa-gesa menikahkan  dirinya  dengan  yang  tidak  berakhlak,  yang  hendak  ingin  menipunya dengan kata-kata manis  dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jahuilah kehancuran oleh semacam ini, wahai kaum wanita.” 42 Dalam artikel ini penulis ingin memberitahukan bahwa setiap perempuan yang sudah menjadi janda maupun sebaliknya bahwasanya untuk memilih pendamping hidup untuk membentuk keluarga yang seterusnya janganlah tergesa-gesa  karna  itu  semua  bisa  saja  membawamu  kepada  kesengsaraan  dalam memilih  pasangan,  sebagaimana  yang  telah  dikatakan  dalam  kutipan  Mahmud Mahdi al- Istanbuli.
Kemudian  selain  ada  peran  wali  dalam  memilih  pasangan  untuk melanjutkan  ketahap  pernikahan  seterusnya,  seorang  anak  juga  mempunyai  hak untuk  memilih  orangtua  yang  membimbing  ia  selanjutnya,  andai  yang  diperoleh baik  perangai  dan  sesuai  dengan  harapan  maka  keharmonisanlah  yang  akan terbentuk, namun sering juga kita mendengar dan jumpai peran pengganti orangtua
40 Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusy, Al  –Faqih, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2, 1409 H/1989 M, hlm. 6.
41 Siti  Ninik  Purnawati ,  Istinbath  Hukum  Mazhab  Hanafi  Tentang    Nikah  Tanpa  Wali Dalam Kitab Bada’i  As-sana’i , ( Semarang: Penerbit Skripsi UIN Wali Songo, 2015).
42 Mahmud  Mahdi  Istanbuli, Kado  Perkawinan, A.  H.  Ba‟adillah,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2004), hlm. 57.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
kedua  sangat  berbeda  dengan  yang  pertama,  sehingga  lebih  sering  terjadinya ketidakharmonisan  dikarnakan  orangtua  yang  menikah  untuk  kedua  kalinya tersebut  tidak  melakukan  musyawarah  bersama  anggota  keluarga  lainnya  seperti wali, dan sebagainya.
Dalam  sebuah  keluarga  tentunya  memiliki  ketidakselarasan  dalam membina  dan  membangun  rumah  tangga,  namun  ada  yang  mampu menyelesaikannya    secara    musyawarah  dalam  keluarga  tersebut  dan  ada  pula yang  sampai  terdengar  baik  oleh  tetangga,  maupun  masyarakat  dalam  desa tersebut.  Adapun  yang dimaksudkan makna Harmoni disini  adalah keadaan  yang serasi  dan  selaras,  yang  bertujuan  untuk  mencapai  keselarasan  dalam  rumah tangga  demi  terbentuknya  keluarga  yang  bahagia  dan  harmonis  didalam  rumah tangga tersebut. 43
Adapun  makna  harmoni  dan  disharmoni  menurut  pandangan  masyarakat Desa Ladang Tuha  Kecamatan Pasie Raja adalah sebagai berikut:
Menurut bapak Nurman Hasyim selaku geuchiek desa Ladang Tuha makna Harmoni  adalah  kerukunan  dan  keserasian  yang  dibangun  oleh  suami  istri sehingga  tercapainya  kehidupan  yang  bahagia  tanpa  menimbulkan  konflik  yang besar. 44
Menurut  bapak    Anizar  selaku  Tuha  peut  desa  Ladang  Tuha  makna Harmoni  adalah  kebahagian  yang  ditimbulkan  karna  keserasian  dan  kerukunan yang  dibentuk  oleh  pasangan  suami  istri  tanpa  menyalahkan  satu  sama  lain  dan saling menerima kekurangan diantara kedua pasangan tersebut. 45
Menurut  Tgk  Sainusi  Yusuf  selaku  Imum  Chiek  desa  Ladang  Tuha mengatakan makna Harmoni adalah suatu ketenangan  yang dirasakan oleh kedua pasangan  mempelai  baik  secara  lahir  maupun  bathin,supaya  tercapainya  sebuah keluarga  yang  sakinah  mawaddah  wa  rahmah.  Dan  tidak  saling  menyalahkan ketika  ada  perkara-perkara  yang  sepele  didalam  rumah  tangga  karna  hal  tersebut dapat  menimbulkan  ketidakharmonisan  disebabkan  keegoisan  salah  satu  dari pasangan, untuk terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan bekal berupa ilmu agama sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan. 46
Menurut  Teuku  Ajwir  selaku  saudara  dari  korban  kasus  disharmoni mengatakan bahwa harmonis merupakan suatu kata sifat yang mempunyai makna keserasian, kecocokan, serta ketenangan yang dilandaskan oleh perbuatan sisuami terhadap  istri  dengan  memperlakukan  istri  dengan  wajar  sebagaimana  tanggung jawab  suami  terhadap  istri  begitu  juga  sebaliknya.  Sehingga  dengan  mengerti
43 Tim  Penyusun  Kamus,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989),  hal 299 . 44 Hasil  wawancara  dengan    Nurman  Hasyim    Keuchik  Ladang  Tuha,  Kec.  Pasie  Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal  20 April 2019.
45 Wawancara dengan Anizar, Tuha peut Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April  2019.
46 Wawancara  dengan    Tgk.  Sainusi  Imum  syiek  Ladang  Tuha  Kecamatan  Pasie  Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
keadaan satu sama lain maka akan terbentuknya sebuah keluarga tersebut menjadi keluarga yang Harmonis. 47
Menurut  penulis  makna  dari  Harmonis  setelah  melakukan  wawancara terhadap para perangkat desa dan saudara korban maka dapat disimpulkan bahwa, Harmonis  adalah  kata  sifat  yang  berati  rasa  ketenangan  (lahir  dan  bathin), keserasian, kecocokan, serta kepedulian terhadap pasangan dengan dilandasi ilmu agama  supaya  bisa  membentuk  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah. Tanpa  mengedepankan  keegoisan  dan  bertanggung  jawab  terhadap  anggota keluarga  demi  mewujudkan  keluarga  yang  sesuai  dengan  anjuran  Rasulullah S.A.W.
Sedangkan  persepsi  masyarakat  mengenai  makna  Disharmoni  adalah sebagai berikut:
Menurut  Nurman  Hasyim  selaku  geuchik  desa  Ladang  Tuha  Kecamatan Pasie  Raja  mengatakan  bahwa,  Disharmoni  adalah  kebalikan  dari  Harmonis, ketidakserasian  atau  ketidakselarasan  dan  ketidakcocokan  diantara  kedua pasangan  dalam  hal  memutuskan  perkara-perkara  dalam  rumah  tangga  sehingga mudah terjadi konflik yang tidak diinginkan. 48
Menurut  Anizar  selaku  Tuha  Pheut  desa  Ladang  Tuha  Kecamatan  Pasie Raja mengatakan bahwa disharmoni  ketidakcocokan antara kedua pasangan serta tidak  menerima  kekurangan  salah  satu  dari  pasangan  yang  mengakibatkan permasalahan  yang  tidak  diinginkan  serta  menimbulkan  kekerasan  didalam keluarga. 49
Menurut  Tgk  Sainusi  Yusuf  selaku  Imum  Chiek  desa  Ladang  Tuha Kecamatan  Pasie  Raja  mengatakan  bahwa,  Disharmoni  adalah  tidak  ada  rasa ketenangan  dalam  rumah  tangga,  baik  itu  dirasakan  secara  lahir  maupun  bathin, sehingga  kedua  pasangan  tidak  saling  melengkapi  salah  satu  kekurangan  dari kedua  mempelai.  Bagaimana  ingin  membentuk  jika  keluarga  yang  harmonis  jika salah  satu  diantara  mempelai  masih  mengedepankan  keegoisan  dan  saling menyalahkan, apalagi  tanpa didasari oleh ilmu  agama sudah pasti keributan akan menimpa terhadap keluarga tersebut. 50
Menurut  Teuku  Ajwir  selaku  saudara  dari  korban  desa  Ladang  Tuha Kecamatan Pasie Raja ia mengatakan bahwa, Disharmoni adalah suatu kata yang diawali dengan Dis yang bermakna tidak. sedangkan Harmoni  adalah rasa, serasi, sepaham,  sesuai  dan  kecocokan.  Jadi  bisa  kita  artikan  bahwa  Disharmoni  adalah tidak  ada  rasa  keserasian  dan  sepaham  dengan  pasangan  sehingga  menimbulkan keributan  karena  antara  kedua  pasangan  suami  dan  istri  tersebut  tidak  saling
47 Wawancara dengan  Teuku Ajwir saudara korban  Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
48 Hasil  wawancara  dengan    Nurman  Hasyim    Keuchik  Ladang  Tuha,  Kec.  Pasie  Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal  20 April 2019.
49 Wawancara dengan Anizar, Tuha peut Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
50 Wawancara  dengan    Tgk.  Sainusi  Imum  syiek  Ladang  Tuha  Kecamatan  Pasie  Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
menerima  kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing  yang  akan  berdampak  pada anggota keluarga. 51

## Penutup
Penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  disharmoni  ini  dapat  diartikan ketidakserasian,  ketidakcocokan,  ketidakseralasan,  dan  tidak  tenang  atau  nyaman apa-apa  yang  dirasakan  dalam  keluarga  tersebut,  baik  itu  secara  lahir  maupun bathin  yang  ikut  berdampak  kepada  seluruh  anggota  keluarga.  Hal  semacam  ini tidak  bisa  membentuk  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  wa  rahmah  dikarnakan masih ada sifat keegoisan dan penyakit hati lainnya.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  ketidakharmonisan  keluarga  dari pernikahan kedua adalah:
1 Tidak  ada  keterbukaan  antara  kedua  belah  pihak  ketika  ada  permasalahan yang menimpa dalam keluarga.
2 Kurangnya  waktu  luang  bersama  dengan  anggota  keluarga  sehingga  dapat menimbulkan kecurigaan dan berdampak pada konflik.
3 Jarang komunikasi antara keduanya dan jarang untuk tukar pendapat ketika ada permasalahan-permasalahan yang kecil.
4 Minimnya ilmu agama antara keduanya. 52
5 Adanya cacat fisik dari salah satu mempelai sehingga kurangnya perhatian terhadap  pasangan  yang  mengalami  cacat  tersebut,  yang  pada  dasarnya kekurangan  dari  mempelai  itu  merupakan  sebuah  kesetiaan  seorang  istri terhadap suami begitu juga sebaliknya.

## Daftar Pustaka
Muḥammad  Alī  al-Ṣabūni, Ṣafwah  al-Tafāsir, ed.  In, Tafsir-Tfsir  Pilihan ,  (terj: Yasin), jilid 2, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Islāmī  wa  Adillatuh ,  (terj:  Abdul  Haiyyie  Al-Kattani,
dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, cet.  3,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2009.
Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhāj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup  Seorang  Muslim ,  (terj:  Ikhwanuddin  Abdullah  &  Taufiq  Aulia Rahman), Jakarta: Ummul Qura, 2014.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar , ed. In, Fiqih Imam Syagi’i, (terj:
Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz),  cet.  2,  jilid  2,  Jakarta:  al-Mahira,
2012.
Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu , Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
51 Wawancara dengan  Teuku Ajwir saudara korban  Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.  12 April 2019.
52 Hasil  wawancara  dengan    Nurman  Hasyim    Keuchik  Ladang  Tuha,  Kec.  Pasie  Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal  20 April 2019.
Jabbar Sabil & Syafrizal, Pengaruh Pernikahan Orang Tua
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus Bahasa  Indonesia ,  (Cet.  ke-1,  Jakarta:
Balai Pustaka, 2001.
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Djamaan Nur, Fiqih Munakahat , Semarang: Toha Putra, 1993. Abdul Aziz Muhamm Azzam, Fikih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ahmad  Rapiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
1998.
Syaikh  Sulaiman  Ahmad  Yahya  al-Faifi,    Ringkasan  Fikih  Sunnah  Sayyid  Sabiq, terj.  Ahmad  Tirmidzi,  Futuhal  Arifin  dan  Farhan  Kurniawan,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Hamdani, Risalah Al Munakahah , Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, Volume 7, Lentera Hati, Ciputat, 2001.
Ahmad Jumadi, Dahsyatnya Birul Walidain ,  Lafal, Yogyakarta, 2014. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam ,  Perspektif  Fikih  dan  Hukum Positif), Yogyakarta: UII Press, 2011.
Sukris  Sarmadi, Transedensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif ,  Raja Grafindo Jakarta: Persada, 1997.
Muhammad    jawad    mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab ,  Jakarta:  Penerbit  Lentera,
2011.
Abdul  Walid  Muhammad  Ibn  Ahmad  Ibn  Muhammad  Ibnu  Rusy,  Al  –Faqih,
Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid, Beirut:  Da  al-Jiil,  Juz  2,
1409 H/1989 M.
Siti Ninik Purnawati , Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang  Nikah Tanpa Wali
Dalam  Kitab  Bada’i    As-sana’i ,  Semarang:  Penerbit  Skripsi  UIN  Wali Songo, 2015.
Mahmud  Mahdi  Istanbuli, Kado  Perkawinan, A.  H.  Ba‟adillah,  Jakarta:  Pustaka
Azzam, 2004.
Tim  Penyusun  Kamus,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1989. Wawancara dengan Nurman Hasyim Keuchik Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal  20 April 2019. Wawancara  dengan  Anizar,  Tuha  peut  Ladang  Tuha  Kecamatan  Pasie  Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April  2019. Wawancara dengan  Tgk. Sainusi Imum syiek Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
Wawancara dengan  Teuku Ajwir saudara korban  Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. 12 April 2019.
Hasil  wawancara  dengan    Nurman  Hasyim    Keuchik  Ladang  Tuha,  Kec.  Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan tanggal  20 April 2019.