How to cite: Yudi  Pebriansyah,  Fitrie  Aryani  Rahayu,  Yenny  Febrianty,  Mahipal  (2022)  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Fintech Pinjaman Online, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14240 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  FINTECH  PINJAMAN ONLINE
Yudi Pebriansyah 1 *, Fitrie Aryani Rahayu 2 , Yenny Febrianty 3 , Mahipal 4 1*,2,3,4 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana  Universitas  Pakuan  Bogor, Indonesia Email: 1* utrecht7284@gmail.com, 2 fitrie.ar@gmail.com, 3 yenny.febrianty@unpak.ac.id 4 mahipal@unpak.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  berpengaruh  besar  pada  industri  jasa  keuangan,  yang menuntut inovasi dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat, yang memunculkan salah  satunya  industri  teknologi  finansial  (Financial  Technology/Fintech). Perkembangan  Fintech  sangat  pesat,  khususnya  pada  Fintech  berjenis  Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau lebih  dikenal  dengan  istilah  Pinjaman  Online/Pinjol,  yang  sangat  diminati  oleh masyarakat.  Penulisan ini bertujuan untuk memahami apakah praktek LPMUBTI ini telah sesuai  dengan  aturan hukum  yang berlaku di  Indonesia dan bagaimana perlindungan  kepada  masyarakat  penggunanya.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif, dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap buku pustaka, jurnal penelitian dan  artikel,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkenaan  dengan  objek penelitian.  Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  regulasi tentang  Fintech  berjenis  LPMUBTI  ini  kami  nilai  sudah    memadai,  baik  itu pengaturan pelaksanaan dan perlindungan kepada nasabahnya, hanya saja dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh pelaksana Fintech maupun Nasabah, sehingga aspek hukum dinilai menjadi lemah dalam pelaksanaanya.
Kata Kunci: Fintech, Financial Technology, Pinjaman Online, Pinjol, OJK.

## Abstract
Technological  developments  have  had  a  major  impact  on  the  financial  services industry, which demands innovation in adapting to society's needs, which has given rise to the financial technology (Fintech) industry. The development of Fintech is very rapid, especially in the Fintech type of Information Technology Based Money Lending and Borrowing Service Industry (LPMUBTI) or better known as Online Loans/Pinjol,  which  is  very  popular  with  the  public.  This  writing  aims  to
understand  whether  LPMUBTI  practices  are  in  accordance  with  the  legal regulations  in  force  in  Indonesia  and  how  to  protect  the  user  community.  This research is descriptive in nature, using a literature review of library books, research journals  and  articles,  as  well  as  statutory  regulations  relating  to  the  research object. From the results of this research, it can be seen that we actually consider the regulations  regarding  Fintech of  the LPMUBTI type to  be adequate, both  in terms  of  implementation  and  protection  for  customers,  but  in  practice  there  are many violations committed by both Fintech implementers and customers, so this aspect the law is considered to be weak in its implementation.
Keywords: Fintech, Financial Technology, Online Loans, Pinjol, OJK.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  berpengaruh  besar  pada  Industri  Jasa Keuangan (IJK). Digitalisasi IJK telah mendorong IJK untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu  IJK yang berkembang sangat pesat  beberapa  tahun  terakhir  adalah  industri  teknologi  finansial (financial technology/fintech) ,  khususnya  industri  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
Sejak  mulai  diatur  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  tahun  2016, perkembangan industri LPMUBTI mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan  IJK lainnya. Jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan  industri  yang  positif  ini  perlu  diarahkan  agar  memberikan  kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.
Industri LPMUBTI ditopang oleh teknologi informasi dengan karakteristik yang berbeda  dengan  IJK  yang  telah  ada,  seperti  mekanisme  transaksi  tanpa  tatap  muka, frekuensi  transaksi  tinggi,  proses  cepat,  persyaratan  sederhana,  termasuk  dukungan artificial  intellegence .  Karakteristik  tersebut  yang  menghasilkan  sifat  bisnis  yang membutuhkan  pengawasan  berbeda  dengan  metode  pengawasan  secara  konvensional. Pengawasan harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi.  Dukungan  teknologi  informasi  dalam pengawasan  juga  untuk  dapat  mengakomodasi  perkembangan  industri  yang  semakin kompleks.
Perkembangan  pengguna FinTech juga  terus  berkembang  dari  tahun  ke  tahun. Bersumber  pada  World  Bank, pengguna FinTech yang  awalnya  7%  di  tahun  2007, berkembang menjadi  20% di  tahun 2011, kemudian meningkat  menjadi  36% di  tahun 2014, dan di  tahun 2017 sudah menginjak  angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi FinTech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun.
Perkembangan  yang  sangat  cepat  dan  karakteristik  industri  seperti  diuraikan sebelumnya,  membutuhkan  model  pengaturan  berbasis  prinsip (principle  based) yang lebih fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan industri. Pendekatan pengawasan juga  perlu  diarahkan  pada  disiplin  pasar (market  conduct) dengan  melibatkan  asosiasi industri. Selain itu transparansi kepada publik juga perlu dikedepankan agar publik dapat turut menilai kualitas industri dan Penyelenggara, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Terdapat  beberapa  manfaat  adanya FinTech di  lingkungan  masyarakat,  manfaat pertama yaitu, FinTech dapat membantu perkembangan baru di bidang start up teknologi yang  tengah  menjamur.  Hal  ini  dapat  membantu  perluasan  lapangan  kerja  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  tersebut  mendatangkan manfaat  kedua  yaitu  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat. FinTech dapat  menjangkau masyarakat  yang  tidak  dapat  dijangkau  oleh  perbankan  konvensional. Selain itu, FinTech juga  dapat  meningkatkan  ekonomi  secara  makro.  Kemudahan  yang ditawarkan  oleh FinTech dapat  meningkatkan  penjualan  e- commerce. Manfaat  terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman.
Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan  dengan  pinjaman  konvensional,  pinjaman online memiliki  tingkat  suku bunga  yang  cenderung  lebih  tinggi  dan  tenor  cicilan  yang  lebih  ringkas. Pada pinjaman online , biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar  hutang  lebih  besar  dari  kesepakatan  diawal.  Selain  itu,  nasabah  juga  harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.
Keberadaan  pinjaman online ini  menjadi  polemik  karena  rendahnya  literasi keuangan  pada  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  tentu  berisiko  membuat  debitur pinjaman online untuk  terjebak  jeratan  utang  yang  terlalu  berat  hingga  tak  mampu membayar  cicilannya.  Pemberian  data  diri  pada  pinjaman online membuat  nasabah mudah  dikejar-kejar  tentang  utangnya. Debt  collector menebar  ancaman  mulai  dari masuk  pengadilan,  ke  penjara,  sampai  siap  dipecat  dari  pekerjaan. Tak  hanya  itu, beberapa warganet lain memang menyoroti Fintech pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah (Tantri Dewayani, 2021).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  untuk  mengeksplorasi perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  industri  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), khususnya Pinjaman Online (Pinjol). Fokus penelitian adalah memahami sejauh mana praktek LPMUBTI sesuai dengan aturan hukum di Indonesia dan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat pengguna dapat ditingkatkan. Metode studi kepustakaan digunakan dengan mengacu pada buku, jurnal penelitian, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait. Evaluasi hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait Fintech jenis LPMUBTI dianggap memadai dalam mengatur  pelaksanaan  dan  perlindungan  terhadap  nasabahnya.  Namun,  dalam
prakteknya,  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  Fintech  dan  nasabah, sehingga  aspek  hukum  dalam  implementasinya  dinilai  masih  lemah.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  mendalam  mengenai  perbaikan  perlindungan hukum bagi konsumen di industri Pinjol.

## Hasil dan Pembahasan
Di  Indonesia,  hadirnya FinTech telah  membantu  masyarakat  menyelesaikan berbagai  masalah.  Berikut  beberapa  jenis-jenis FinTech yang  sedang  berkembang  dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia :
1. Crowdfunding
Crowdfunding atau penggalangan dana, merupakan salah satu model FinTech yang  sedang  populer  di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk  suatu  inisiatif  atau  program  sosial  yang  mereka  pedulikan.  Salah  satu contohya  adalah  penggalangan  dana  untuk  membangun  Pesawat  R80  yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh startup FinTech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah KitaBisa.com 2. Microfinancing Microfinancing adalah  salah  satu  layanan FinTech yang  menyediakan  layanan keuangan  bagi  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  untuk  membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi  ini  kebanyakan  tidak  memiliki  akses  ke  institusi  perbankan,  maka mereka  pun  mengalami  kesulitan  untuk  memperoleh  modal  usaha  guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman,  namun  tetap attainable bagi  peminjamnya.  Salah  satu  startup  yang bergerak  dalam  bidang  microfinancing  ini  adalah  Amartha  yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online.
3. Peer to Peer (P2P) Lending Service
Jenis  ini  lebih  dikenal  sebagai FinTech untuk  peminjaman  uang. FinTech ini membantu  masyarakat  yang  membutuhkan  akses  keuangan  untuk  memenuhi kebutuhan. Dengan FinTech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit  yang  sering  ditemui  di  bank  konvensional.  Salah  satu  contoh dari FinTech yang  bergerak  dalam  bidang  peminjaman  uang  ini  adalah AwanTunai,  sebuah  startup  yang  memberikan  fasilitas  cicilan  digital  dengan aman dan mudah.
4. Market Comparison
Dengan FinTech ini,  kita  dapat  membandingkan  macam-macam  produk keuangan dari berbagai  penyedia jasa keuangan. FinTech juga dapat berfungsi
sebagai  perencana  finansial.  Dengan  bantuan FinTech ,  penggunanya  dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
5. Digital Payment System FinTech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu  contoh FinTech yang  bergerak  dalam  digital  payment  system  ini  adalah Payfazz  yang  berbasis  keagenan  untuk  membantu  masyarakat  Indonesia, terutama  mereka  yang  tidak  memiliki  akses  ke  bank,  untuk  melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.
Salah satu  jenis  Fintech  yang paling  awal  berkembang di  Indonesia adalah P2P Lending ( Peer-to-Peer Lending ) atau yang lebih akrab disapa Pinjol (Pinjaman Online), yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol ini berhasil  menarik  perhatian  publik  dengan  cepat  karena  dapat  memungkinkan pemberian  pinjaman  kepada  siapapun  dengan  syarat  yang  jauh  lebih  mudah dibandingkan  bank  dan  proses  yang  jauh  lebih  sederhana  melalui  aplikasi.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  Pinjol  kerap  kali  juga  menjadi  bahan  perbincangan  yang penuh kontroversi. Disatu sisi, Pinjol membawa dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu target utama Pemerintah, serta peningkatan kontribusi sektor keuangan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, Pinjol juga membawa berbagai dampak negatif, sampai memunculkan mosi penghapusan Pinjol dari berbagai pihak.
Kesulitan  pengembangan  bisnis  yang  relatif  rendah,  membuat  Pinjol  ilegal yang  tidak  terdaftar  dan  berizin  di  OJK  semakin  menjamur.  Pinjol  ilegal  berjalan tanpa  mengikuti  regulasi  yang  ada,  dengan  penerapan  bunga  mencekik,  sistem penagihan  disertai  ancaman  dan  kekerasan,  serta  berujung  pada  tidak  sedikitnya konsumen  yang  tertekan  hingga  bunuh  diri.  Ironisnya,  kasus  serupa  tidak  hanya ditemukan pada Pinjol ilegal, namun juga Pinjol legal. Baru-baru ini didapati juga kasus bunuh diri dari salah satu pengguna AdaKami yang merupakan Pinjol legal, namun  diduga  tetap  melakukan  berbagai  praktik  yang  melanggar  ketentuan,  yang membuatnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  Pinjol  ilegal.  Ironisnya  lagi,  pengambilan pinjaman pada Pinjol kerap kali tidak didasari desakan kebutuhan ekonomi dan hanya untuk mendukung gaya hidup konsumerisme. Berbagai hal ini membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai Pinjol. Apakah sebetulnya Pinjol baik atau buruk? Haruskah kita mempertahankan atau menghapus eksistensi dari bisnis Pinjol?.
Selama  ini,  Pemerintah  cenderung  mendukung  pengembangan  Fintech, termasuk  Pinjol,  karena  dianggap  mampu  menjadi  penggerak  roda  ekonomi  dan dapat  bersesuaian  dengan  roadmap  revolusi  industri  4.0.  Jika  kita  melihat  dari perspektif  positif,  Pinjol  memang  juga  dapat  memberikan  berbagai  manfaat  dan mengisi gap yang  belum  bisa  dicapai  dengan  mengandalkan  pada  Lembaga Keuangan lainnya. Seperti misalnya terkait pembukaan akses kredit untuk UMKM yang  sering  kali  tidak  memenuhi  persyaratan  pengajuan  kredit  perbankan.  Namun
demikian,  berbagai  fenomena  yang  terjadi  dan  membuat  persepsi  publik  menjadi cenderung negatif terhadap Pinjol menjadi bukti nyata bahwa hal ini merupakan isu yang serius dan tentunya juga tidak dapat diabaikan. Penegakan regulasi  yang ada terkait Pinjol masih jauh dari sempurna. Namun isu lainnya yang membuat dampak negatif  dari  Pinjol  semakin  teramplifikasi  adalah  rendahnya  literasi  keuangan  dari masyarakat kita sendiri (Zahrin Haznina Qalby, 2023).
Bahwa  gejala  Pinjol  ini  muncul  salah  satunya  karena  pola  masyarakat  kita yang  komsumtif  dan  terdapat  kecenderungan  berprilaku  menjadi impulsive  buyer, berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara impulsive  buying dengan  perilaku  berhutang  terhadap  pengguna  pinjaman  online. Artinya  semakin  tinggi impulsive  buying seseorang,  maka  akan  semakin  tinggi perilaku  hutang  yang  dilakukan  dan  semakin  rendah impulsive  buying seseorang maka  semakin  rendah  pula  perilaku  berhutang  tersebut.  Berdasarkan  hasil  analisis data diketahui hubungan antara impulsive buying dan perilaku berhutang mempunyai keeratan yang bersifat lemah.  Rosadi, D. S., & Andriani, I. (2023).
Pinjol  yang  terus  berkembang  dan  cenderung  tidak  terkendali  harus  segera disikapi oleh pemerintah sebagai pengendali regulasi di sebuah negara, menjadikan regulasi  atau  hukum  untuk  mengendalikan  masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social enggineering – Roscoe Pond ) karena pola atau kebiasaan masyarakat dapat dirubah atau  dikendalikan  menggunakan  aturan  ataupun  regulasi,  hukum  sebagai  alat pembaharuan  masyarakat  di  mana  hukum  diharapkan  dapat  berperan  mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Konsep law as  a tool of social engineering ini lahir dari pemikiran Roscoe Pound  tentang sociological  jurisprudence sebagai  reaksi  dari  ajaran  formalisme klasik yang memandang ilmu hukum masuk dalam golongan ilmu eksakta, di mana hukum bekerja atas dasar temuan sebab-akibat. Para yuris melalui analisis kasus di perpustakaan,  idealnya  dapat  dengan  mudah  menemukan  hubungan  antara  suatu perbuatan  hukum  (sebab)  dengan  apa  yang  akan  menjadi  akibat  hukumnya.  Atas ajaran  formalisme  klasik  tersebut,  Pound  berpendapat  bahwa  ada  hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat melalui idenya tentang hukum itu adalah sarana  kontrol  sosial.  Fungsi  hukum law  as  a  tool  of  social  engineering, menurut Pound adalah hukum dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Wignjosoebroto, S. (2013).
Maka  kemudian  sejak  tahun  2016  Pemerintah  melalui  OJK  mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Perkembangan yang sangat cepat dan karakteristik industri seperti diuraikan sebelumnya,  membutuhkan  model  pengaturan  berbasis  prinsip (principle  based) yang  lebih  fleksibel  dalam  mengakomodasi  perkembangan  industri.  Pendekatan
pengawasan  juga  perlu  diarahkan  pada  disiplin  pasar (market  conduct) dengan melibatkan asosiasi industri.
Selain  itu  transparansi  kepada  publik  juga  perlu  dikedepankan  agar  publik dapat  turut menilai kualitas industri dan Penyelenggara, serta dapat meningkatkan kepercayaan  publik.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  (POJK 77/2016)  dinilai  tidak  mampu  lagi  mengakomodasi  perkembangan  industri  yang cepat  dan  tuntutan  industri  ke  depan.  Banyak  hal  yang  belum  diatur  dalam  POJK 77/2016,  termasuk  juga  banyak  ketentuan  yang  tidak  akomodatif  pada  kebutuhan industri  saat  ini  dan  ke  depan.  Hal  ini  berdampak  kepada  kurang  optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK  77/2016  juga  belum  mampu  memberikan  pengaturan  yang  optimal  pada perlindungan konsumen.
POJK  77/2016  yang  mengatur  industri  LPMUBTI  perlu  diganti  dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan,  kebutuhan  industri  agar  dapat  berkembang  optimal,  sehat,  dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan  yang lebih optimal dapat diakomodasi. 1
Oleh  karena  itulah  OJK  merespon  kebutuhan  tersebut  dengan  menerbitkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  10/POJK.05/2022 tentang  Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  (LPBBTI). Peraturan  OJK  ini  diharapkan  dapat  mengakomodir  semua  kebutuhan  baik  bagi penyedia jasa keuangan maupun nasabah yang menggunakan jasanya.
Berikut beberapa istilah penting dalam POJK 10 Tahun 2022, yaitu :
1. Layanan  Pendanaan  Bersama  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  selanjutnya disingkat  LPBBTI  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  dana  dengan  penerima  dana  dalam  melakukan pendanaan  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  secara  langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Pendanaan  adalah  penyaluran  dana  dari  pemberi  dana  kepada  penerima  dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.
3. Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
1 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  10/POJK.05/2022  tentang  Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
4. Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara  LPBBTI  yang  selanjutnya  disebut  Penyelenggara  adalah  badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan.
7. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan Pendanaan.
8. Pengguna LPBBTI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana.
Peraturan OJK 10/2022 ini merupakan gambaran aturan yang lebih detil dan cukup mengakomodir kritikan-kritikan dari para pemerhati jasa keuangan terhadap praktik  fintech  khususnya  Pinjol.  Diantaranya  yaitu  kejelasan  perusahaan penyelenggara,  perizinannya,  dan  bahkan  sampai  ke  perlindungan  hukum  bagi konsumen atau nasabah fintech. Pada peraturan ini, OJK akhirnya membatasi bentuk badan  hukum  yang  dapat  menjadi  penyelenggara.  Jika  sebelumnya  Pada  POJK 77/2016 OJK memperbolehkan koperasi menjadi penyelenggara, maka pada POJK 10/2022  OJK  hanya  mengizinkan  perseroan  terbatas  (PT)  sebagai  satu-satunya entitas Penyelenggara. 2
Selain itu, POJK 10/2022 juga membatasi kepemilikan saham warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing yang harus dimiliki bersama-sama dengan warga  negara  Indonesia  (WNI)  dan/atau  badan  hukum  Indonesia.  WNA  dapat menjadi  pemilik  saham  mandiri  hanya  melalui  transaksi  di  bursa  efek.  Dalam  hal syarat permodalan, terdapat peningkatan syarat modal penyelenggara yang mulanya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran menjadi minimal  adalah  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  pada  saat pendirian.
POJK  10/2022  mengatur  detail  mengenai  Pemegang  Saham  Pengendali (PSP) yang sebelumnya tidak diatur oleh POJK 77/2016. POJK 10/2022 mengatur secara  detail  mengenai  pemegang  saham  pengendali,  baik  mengenai  kewajiban, tanggung jawab, dan penunjukannya. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada  saat  POJK  10/2022  diundangkan  wajib  melaporkan  penetapan  PSP  dan perubahannya.  Selain  itu,  setiap  pihak  dilarang  menjadi  PSP  pada  lebih  dari  satu penyelenggara  konvensional  atau  satu  penyelenggara  berdasarkan  prinsip  syariah. POJK  10/2022  ini  juga  mengatur  tanggung  jawab  PSP  dalam  hal  terjadi  kerugian oleh perusahaan jika timbul karena:
2 “Poin Penting POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, 20 September 2022, https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting-pojk-10-2022-tentang-layanan- pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/
1. PSP  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan penyelenggara untuk kepentingan PSP;
2. PSP  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh penyelenggara; atau
3. PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan.
POJK  10/2022  mengakomodir  dengan  baik  mengenai  upaya  perusahaan pendanaan  konvensional  yang  berkeinginan  untuk  menjadi  perusahaan  pendanaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi  penyelenggara  berdasarkan  prinsip  syariah  wajib  terlebih  dahulu memperoleh  persetujuan  konversi  dari  OJK.  Nantinya,  OJK  akan  memberikan persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  persetujuan  konversi  dalam  jangka waktu paling lama 20 hari semenjak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila disetujui,  penyelenggara  harus  melaksanakan  RUPS  paling  lama  60  hari  terhitung sejak tanggal surat persetujuan dari OJK.
Akses  dan  penggunaan  data  pribadi,  Penyelenggara  wajib  memperoleh persetujuan  dari  pemilik  data  pribadi  untuk  memperoleh  dan  menggunakan  data pribadi.  Terdapat  beberapa  ketentuan  lain  mengenai  akses  dan  penggunaan  data pribadi, antara lain:
1. Persetujuan  dikecualikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
2. Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada penyelenggara;
3. Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan  ketidakakuratan,  dan  memusnahkan  Data  Pribadi  yang  dikirimkan  ke penyelenggara; dan
4. Pemenuhan hak dilakukan melalui permohonan secara tertulis.
Selain  itu,  penyelenggara  wajib  menyimpan  data  pribadi  dalam  sistem elektronik  paling  singkat  lima  tahun  sejak  berakhirnya  hubungan  usaha.  Kecuali ditentukan  lain  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  pemilik  data  dapat meminta penyelenggara untuk menghapus data pribadi miliknya. Untuk mekanisme penghapusan data pribadi adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan  saluran  komunikasi  antara  penyelenggara  dengan  pemilik  Data Pribadi;
2. Fitur yang memungkinkan pemilik Data Pribadi meminta penyelenggara untuk menghapus Data Pribadi miliknya; dan
3. Pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik.
Sanksi  Administratif  Terhadap  penyelenggara  yang  melanggar  ketentuan mengenai akses dan penggunaan data pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penyelenggara  dapat  dikenai  sanksi  administratif  yang  dapat  pula  disertai dengan pemblokiran Sistem Elektronik milik penyelenggara. Adapun bentuk-bentuk sanksi administratif tersebut berupa:
1. Peringatan tertulis;
2. Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
4. Pencabutan izin.
Ekuitas  dan  Tingkat  Kualitas  Pendanaan  Penyelenggara,  ketentuan  pada POJK 10/2022 menyatakan bahwa penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling  sedikit  Rp  12.500.000.000,00  (dua  belas  miliar  lima  ratus  juta  rupiah). Penyelenggara  wajib  untuk  mencapai  ekuitas  paling  sedikit  Rp  12.500.000.000 setelah melalui beberapa milestones , yaitu:
1. Milestone Pertama,  Rp  2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah) berlaku satu tahun sejak POJK 10/2022 diundangkan;
2. Milestone Kedua,  Rp  7.500.000.000,00  (tujuh  miliar  lima  ratus  juta  rupiah) berlaku dua tahun terhitung POJK 10/2022 diundangkan; dan
3. Milestone Ketiga, Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) berlaku tiga tahun terhitung sejak POJK 10/2022 diundangkan.
Selain itu, POJK 10/2022 juga mengatur mengenai tingkat kualitas pendanaan penyelenggara, antara lain:
1. Lancar;
2. Dalam perhatian khusus;
3. Kurang lancar;
4. Diragukan; dan
5. Macet.
Hal yang menjadi bagian penting dan menarik dari  POJK 10/22 adalah pada Bab  XII,  yaitu  terkait  dengan  edukasi  dan  perlindungan  pengguna  LPBBTI,  yang mengatur mengenai 3 hal yaitu perlindungan konsumen, transparansi penyelenggara, dan  penagihan.  Bab  ini  secara  tegas  mengatur  bagaimana  konsumen  atau  nasabah dilindungi  dengan  cara  adanya  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan,  dan  keamanan  data/informasi  konsumen,  dan  penanganan  pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
Bagian dari transparansi perusahaan penyelenggara mulai dari Penyelenggara wajib  mencantumkan  secara  jelas  nama  Penyelenggara  pada  kantor  pusat,  kantor selain  kantor  pusat,  dan  Sistem  Elektronik,  Penyelenggara  wajib  mencantumkan koordinat  sistem  pemosisian  global  ( global  positioning  system )  pada  laman Penyelenggara mengenai lokasi kantor pusat dan kantor selain kantor pusat, Sistem
Elektronik  yang digunakan oleh Penyelenggara wajib paling sedikit memuat nama Penyelenggara;  logo;  nama  Sistem  Elektronik;  profil  seluruh  Direksi,  Dewan Komisaris,  DPS,  dan  pemegang  saham  Penyelenggara;  kinerja  Pendanaan;  dan informasi bahwa Penyelenggara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pada  bagian  penagihan,  dalam  hal  penerima  dana/konsumen  wanprestasi, Penyelenggara  wajib  melakukan  penagihan  kepada  Penerima  Dana,  paling  sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Surat peringatan sebagaiman dimaksud harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
2. posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang;
3. manfaat ekonomi Pendanaan; dan
4. denda yang terutang.
Bagian menarik dan sering menjadi kontroversi di masyarakat dari penagihan ini  adalah  Penyelengara  Jasa  Keuangan  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  lain, meskipun  syarat-syarat  pihak  lain  yang  dapat  diajak  kerja  sama  juga  tidak sembarangan dan Penyelenggara tetap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pihak lain yang diajak kerja sama tersebut, syarat-syarat pihak lain yang dapat diajak kerja sama yaitu :
1. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
2. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang;
3. pihak  lain  tersebut  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  telah  memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. pihak  lain  bukan  merupakan  afiliasi  dari  pihak  Penyelenggara  atau  Pemberi Dana.
Perlindungan  lain  bagi  konsumen  atau  nasabah  Fintech  Pinjol  juga  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE). Perlindungan  dalam  undang-undang  ini  adalah  terkait  perlindungan  data  pribadi nasabah yang disalahgunakan oleh Penyelenggara Pinjol dan tindakan pengancaman tergadap mnasabah. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apapun  memindahkan  atau mentransfer  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak “. Pasal ini ancaman hukumannya mencapai 9 tahun. Sementara pengancaman terhadap orang melalui media elektronik, terancam maksimal 4 tahun penjara. Pasal 29 UU ITE menyebutkan, “Setiap Orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan secara pribadi.” 3
Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, secara regulasi sudah sangat cukup mengatur dan mengendalikan pihak penyelenggara fintech dalam melakukan aktifitasnya,  sehingga  secara  normatif  konsumen  atau  nasabah  sudah  cukup terlindungi  berdasarkan  aturan-aturan  tersebut,  hanya  memang  dalam  praktiknya seringkali ada beberapa pihak baik dari sisi penyelenggara mapun pihak konsumen yang pada dasarnya ingin berbuat curang atau mengelabui pihak lainnya.
Hal ini terlihat berdasarkan catatan dari OJK sendiri Jumlah pinjaman online (pinjol) yang terdaftar dan berizin dari OJK berkurang. Bila akhir Oktober 2021 ada 116 pinjol yang terdaftar dan berizin sekarang tinggal 107 pinjol terdaftar dan berizin OJK. OJK mencatat saat ini ada 85 pinjol berizin dari OJK dan 22 pinjol terdaftar. Selain  itu  ada  7  pinjol  yang  tanda  bukti  terdaftarnya  dibatalkan.  Alasannya, ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional. Oleh karena itu OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. 4
Kesenjangan yang terjadi antara aturan hukum yang sudah ada dengan praktik dilapangan adalah karena penegakan hukum yang ada saat ini yang masih lemah atau memang korban yang tidak melakukan tindak lanjut pelaporan kepada instansi yang berwenang,  beberapa  kejadian  tindakan  persekusi  yang  dilakukan  oleh Penyelenggara  Pinjol  melalui  perusahaan  penagihannya  dengan  menyebar  data pribadi nasabah seakan luput dari proses penegakan hukum, meskipun kementerian terkait yaitu Kominfo sudah secara tegas mengutuk persekusi digital yang dilakukan oleh  Penyelenggara  pinjol.  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo) menilai  pemain  Financial  Technology  (Fintech)  lending  melanggar  aturan  jika menerapkan pola persekusi digital dalam melakukan penagihan ke debiturnya yang belum melunasi piutang. 5
Beberapa  kasus  lain  yang  terjadi  terkait  adanya  persekusi  atau  tindakan berlebihan yang dilakukan oleh debt collector juga disikapi oleh ojk dengan serius. Menyikapi  maraknya  pemberitaan  adanya  dugaan  korban  bunuh  diri  dan  penagihan pinjaman tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh salah satu platform penyelenggara fintech peer-to-peer  lending yaitu  PT  Pembiayaan  Digital  Indonesia,  atau  AdaKami, OJK telah memanggil penyelenggara P2P tersebut pada Rabu (20/9) dan Kamis (21/9). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4 Novina  Putri  Bestari,  “OJK  Cabut  Izin  7  Fintech  Pinjol,  Ini  Daftarnya”,  27  September  2021,  CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210927103849-37-279370/ojk-cabut-izin-7-fintech- pinjol-ini-daftarnya.
5 “Fintech  Lending  langgar  aturan  lakukan  persekusi  digital”,  23  Juli  2018,  Kementerian  Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi- digital/
menyatakan  pemanggilan  dilakukan untuk meminta  klarifikasi  dan  konfirmasi berita yang beredar di media sosial dan media massa mengenai adanya dugaan korban bunuh diri, teror penagihan, dan tingginya bunga atau biaya pinjaman. 6
Beberapa  permasalahan  tersebut  terjadi  dari    kurangnya  masyarakat  atau konsumen pinjol dalam memahami fintech tersebut, karena tingkat literasi keuangan masyarakat  Indonesia  yang  masih  kurang  dan  juga  gempuran  dari  penyelenggara Fintech dengan berbagai kemudahan yang diberikan dan juga promosi-promosi yang kadang-kadang apabila dicermati tidak masuk akal atau tidak mungkin. Akan tetapi kemudian bahwa  aturan  yang sudah cukup rigid  dan lengkap ternyata tidak cukup kuat  untuk  mengendalikan  masyarakat  atau  merubah  pola  masyarakat  agar  sesuai aturan,  perlu  hal  lain  dan  langkah  lain  yang  dilakukan  untuk  merubah  pola  dan kebiasaan masyarakat selain hukum atau aturan itu sendiri. Penulis sepakat dengan apa  yang  disampaikan  oleh  Piotr  Sztompka  dalam  bukunya  Sosiologi  Perubahan Sosial yang mengutip para pakar bahwa peran khas gerakan sosial sebagai salah satu cara utama untuk menata ulang masyarakat modern Piotr, S. (2007).  Gerakan sosial ini lah yang menurut penulis dapat membantu penerapan hukum yang sudah bagus dengan menekan masyarakat itu sendiri oleh masyarakat lainnya, seperti yang selama ini bisa kita lihat di beberapa daerah yang secara terang-terangan memasang spanduk menolak kehadiran pinjol di daerahnya.
Bahwa selain itu pula penulis beranggpan ketiadaan kontrol yang ketat baik dari  pemerintah  ataupun  dari  elemen  lainnya  menjadikan  permasalahan  pinjol  ini sulit  sekali diselesaikan, hal  ini sejalan dengan apa  yang disampaikan oleh Steven Vago  yang  menyatakan  bahwa  bentuk  kontrol  itu  dapat  berupa  sanksi  positif  dan negatif.
Sanksi positif dan negatif ini adalah bentuk kontrol sosial. Jenis kontrol sosial itu,  dilihat  dari  penjelasan  di  atas,  bisa  bersifat  formal  atau  resmi,  dan juga bisa bersifat  informal  atau  tidak  resmi.  Reaksi  yang  khas  terhadap penyimpangan  dan  pemutusan  aturan  dapat  menghasilkan  sanksi  baik  formal maupun  informal.  Metode  kontrol  sosial  informal  paling  baik  dicontohkan  oleh folkways (norma-norma  yang  ditetapkan  praktik  umum  seperti  yang  menentukan mode pakaian, etiket, dan penggunaan bahasa) dan adat istiadat atau mores (norma- norma sosial yang terkait dengan perasaan yang kuat dari benar atau salah dan aturan yang  pastiyang  sama  sekali  tidak  dilanggar  -  misalnya,  perbuatan  zinah).  Kontrol informal ini terdiri dari "teknik di mana individu yang mengenal satu sama lain secara pribadi  sesuai  dengan  kehendak  mereka,  yang  memenuhi  harapan  mereka,  dan mereka  juga  dapat  menunjukkan  ketidaksenangan  kepada  mereka  yang  tidak senang". Sedangkan kontrol formal melibatkan penetapan prosedur secara eksplisit (undang-undang, peraturan, kode, keputusan) dan mengambil dua bentuk umum : (1) kontrol  sosial  yang  dilembagakan  oleh  negara  dan  diberi  wewenang  untuk
6 Abdul Malik, “Heboh Nasabah Bunuh Diri, OJK Panggil Pinjol AdaKami dan Ambil 4 Tindakan Ini”, 21 September  2023,  Bareksa,  https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2023-09-21/heboh-nasabah- bunuh-diri-ojk-panggil-pinjol-adakami-dan-ambil-4-tindakan-ini.
menggunakan  kekuatan  (2)  kontrol  sosial  yang  dikenakan  oleh  lembaga  selain negara, seperti kelompok bisnis dan buruh, organisasi keagamaan, dan akademi serta universitas  Amal,  B.  (2018).  Kontrol  sosial  seperti  inilah  yang  dibutuhkan  dalam penanganan permasalahan Pinjol di  Indonesia,  yaitu kontrol sosial  yang dilakukan oleh lembaga selain negara dan bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

## Kesimpulan
Bahwa  berdasarkan  pembahasan  di  atas  Penulis  beranggapan  Praktik  Fintecht Pinjaman Online di Indonesia sebetulnya telah secara rigid dan lengkap diatur melalui POJK  10/2022,  beberapa  celah  aturan  yang  sebelumnya  tidak  diatur  telah  diakomodir dalam  POJK  tersebut  dan  telah  secara  lengkap  dibenahi  oleh  OJK,  hanya  memang kemudian dalam praktik masih saja banyak penyelenggara pinjol  yang berbuat  curang dan tidak mematuhi aturan yang ada, hal ini terjadi karena pertumbuhan pinjol ini yang begitu  pesat  dan  berbagai  kemudahan  yang  diberikan  diluar  dari  lembaga  keuangan konvensional  lain,  membuat  masyarakat  ini  tergoda  untuk  setidaknya  mencoba-coba layanan  pinjaman  online  ini.  Sehingga  kemudian  sisi  pengamaanan  atau  perlindungan hukum  atas  dirinya  menjadi  lemah,  meskipun  dalam  aturan  POJK  sudah  secara  rigid diatur  mengenai  perlindungan  konsumen  dan  menurut  penulis  sudah  cukup  untuk melindungi secara hukum, akan tetapi kembali kepada konsumen sendiri  agar lebih arif dan bijaksana memperlakukan fenomena kemudahan pinjaman melalui aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Sebagai saran penulis mengajukan agar dilakukan pembatasan dalam aturan baik pembatasan untuk sisi penyelenggara maupun dari sisi konsumen. Penyelenggara dapat dibatasi  dengan  menambah  persyaratan-persyaratan  lain  dalam  pendirian  perusahaan penyelenggara  pinjol  ataupun  memperketat  syarat-syarat  yang  sudah  ada.  Dari  sisi konsumen  Penulis  beranggapan  dapat  dilakukan  pembatasan  lebih  ketat  dengan memberikan jatah maksimal pinjaman baik dari  sisi jumlah pinjaman maupun jenis-jenis pinjaman lain yang dipakai oleh si konsumen.

## BIBLIOGRAFI
Rosadi,  D.  S.,  &  Andriani,  I.  (2023).  Hubungan  Impulsive  Buying  dengan  Perilaku Berhutang  pada  Pengguna  Pinjaman  Online.  JIM:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 3655-3664.
Wignjosoebroto,  S.  (2013). Pergeseran  paradigma  dalam  kajian-kajian  sosial  dan hukum . Setara Press.
Piotr, S. (2007). Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: prenada .
Amal, B. (2018). Hukum & masyarakat: sejarah, politik, dan perkembangannnya . Thafa Media.
Amal,  Bakhrul,  “Hukum  dan  Masyarakat,  Sejarah,  Politik,  dan  Perkembangannya”, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta, Thafa Media, September 2018) Hal. 35.
Sztompka, Piotr, “Sosiologi Perubahan Sosial”, Cetakan Kedelapan, (Jakarta, Kencana, 2017) hal. 305.
Wignjosoebroto,  Soetandyo, “Pergeseran  Paradigma  dalam  Kajian-Kajian  Sosial  dan Hukum”, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 126 – 127
Delfira  Syelfiyola  Rosadi  dan  Inge  Andriani,  “Hubungan  Impulsive  Buying  dengan Perilaku  Berhutang  pada  Pengguna  Pinjaman  Online”,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 5 Agustus 2023.
Abdul Malik, “Heboh Nasabah Bunuh Diri, OJK Panggil Pinjol AdaKami dan Ambil 4 Tindakan Ini”, 21 September 2023, Bareksa, https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2023-09-21/heboh-nasabah- bunuh-diri-ojk-panggil-pinjol-adakami-dan-ambil-4-tindakan-ini.
Kementerian Kominfo “Fintech  Lending langgar aturan lakukan persekusi  digital”, 23
Juli 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending- langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/
Novina Putri Bestari, “OJK Cabut Izin 7 Fintech Pinjol, Ini Daftarnya”, 27 September 2021,  CNBC  Indonesia,  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210927103849- 37-279370/ojk-cabut-izin-7-fintech-pinjol-ini-daftarnya.
Otoritas  Jasa  Keuangan  “Yuk  Mengenal  Fintech!  Keungan  Digital  yang  Tengah  Naik Daun”, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468.
“Poin Penting POJK 10/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, 20 September 2022, https://bplawyers.co.id/2022/09/20/poin-penting- pojk-10-2022-tentang-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi/
Tantri Dewayani, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugrah atau Musibah”, Kementerian Keuangan,  5  Juli  2021,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca- artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html
Zahrin Haznina Qalby, S.M., M.Sc.,”Pinjol dan Segala Kontroversinya: Haruskah Kita Pertahankan  atau  Hapuskan?”  Universitas  Airlangga,  25  Oktober  2023, https://unair.ac.id/pinjol-dan-segala-kontroversinya-haruskah-kita-pertahankan- atau-hapuskan/
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

## Copyright holder:
Yudi Pebriansyah, Fitrie Aryani Rahayu, Yenny Febrianty, Mahipal (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: