## Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna

## Perempuan Aceh dan Human Security

## Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
Munawiah adalah Dosen Fakultas Adab dan Humaniora, Hasnul Arifin Melayu adalah Dosen Syariah dan Hukum & Nurul Husna adalah Dosen Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Banda Aceh

## Astrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membari  gambaran  tentang  qanun  syariat  Islam  di  Aceh memberi perlindungan kepada perempuan dan peran negara dalam melindungi perempuan korban  kekerasan  di  Aceh  serta  solusi  yang  diberikan  negara  terhadap  kasus-kasus pelanggaran  hak-hak  perempuan.Istilah  human  security  sebelumnya  lebih  mengarah membicarakan tentang hubungan antar negara yang dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam menjaga serta melindungi keamanan negaranya dari serangan atau ancaman pihak lain khususnya yang berkaitan dengan ancaman militer. Namun belakangan human security sudah menjadi isu penting di era globalisasi artinya tidak lagi hanya menekankan pada  keamanan  negara,  tetapi  sudah  berkaitan  dengan  manusia.Human  security  sudah terfokus  pada  bidang  kekerasan  fisik  serta  pelanggaran  HAM  ketika  konflik  terjadi    dan semua  bentuk ancaman lain seperti bencana alam atau kemiskinan. Infomasi dikumpulkan melalui  pendekatan  kulitatif  dengan    observasi,  telaah  dokumentasi  dan  wawancara mendalam  data lapangan diperoleh Banda Aceh dan Langsa, sebagai analisis ditambah juga informasi  di  kabupaten  lain.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada  dasarnya  negara  sudah memberi  perlindungan  kepada  warganya  seperti  yang  tertera  dalam  Undang-undang namun  dengan  lahirnya  qanun  syariat  Islam  dalam  pelaksanaaannya  lebih  banyak perempuan  yang mendapat  kekerasan,  seperti  razia  busana  muslim  dan penjelasan  dalam khalwat  dapat  menimbulkan  pemahaman  yang  berbeda-beda  tentang  kapan  berdua-duan menjadi tindak pelanggaran hukum.
Kata kunc i  : Perempuan & Human Security

## A. Pendahuluan
Wacana tentang human security
melahirkan kembali diskursus mengenaiapaitukeamanan  ( security )  dan  bagaimana  mencapainya.  Dalam  dunia akademik  paling  tidak  ada  tiga  kontroversi  dalam  perdebatan  tersebut. Pertama , human  security merupakangagasandanupayanegara-negara  Barat  dalam  kemasan baru  untuk  menyampaikan  nilai-nilai  mereka  khususnya  tentang  hak  azasi manusia. Kedua , humansecurity ,sebagaisuatukonsep,bukan istilah baru karena human security yang secara luas mencakup isu-isu non-militer juga telah dikembangkan di dalam  konsep  keamanan  komprehensif. Ketiga ,perdebatanyangpalingtajam,  adalah

## Perempuan Aceh dan Human Security
diskursus  dalam  definisi  dan  upaya  untuk  mencapai human  security oleh pemerintah  tertentu  berdasarkansudut  pandang,  pengalaman,  dan  prioritas  yang berbeda.
Human Security merupakanisuyang penting dieraglobalisasi saat ini.Ketikaberbicara mengenaihal  initidak  lagihanya  menekankan  pada  keamanan  negara,  tetapi  juga berkaitan  dengan  keamanan  manusia.  Secara  konvensional,  permasalahan mengenai security biasanya  identik  dengan  hubungan  antar  negara  yang  dapat diartikan  sebagai  upaya  suatu  Negara  menjaga  serta  melindungi  keamanan negaranya    dari    serangan    ataupun  ancaman-ancaman      oleh      pihak      lain, khususnya  yang  berkaitan  dengan  ancaman  militer.  Model  keamanan  seperti  ini disebut sebagai keamanan tradisional.
Dalam  perkembangannya,  konsep  keamanan  mengalami  pergeseran  dari keamanan  tradisional  yang  lekat  dengan  isu  ancaman  militer  kekeamanan  non- tradisional.  Perbedaan  pembahasan  mengenai human  security berawal  dari perbedaan mendasar dalam konteks filosofis dan praksis. Human security terfokus lebih kepada pembahasan dalam konteks kekerasan fisik serta pelanggaran HAM ketika  konflik  terjadi  atau  pada  skala  yang  lebih  luas  yang  mencakup vulnerabilitas dari semua bentuk ancaman seperti bencana alam atau kemiskinan. Di  sisi  lain,  tidak  dapat  dihindarkan  bahwa  diskursus  tentang humansecurity langsung  menggugat  makna  dan  keabsolutan  kedaulatan  nasional.  Apakah kedaulatan  nasional  hak  atau  kah  kewajiban?  Bukankah  pemerintah  nasional wajib  melakukan  perlindungan  terhadap  individu  warga  negaranya?  Jika  gagal melakukan kewajiban  untuk itu, siapa yangakanmelindungiindividutersebut dan bagaimana  dengan accountability dari  pemerintah  nasional  yang  gagal menjalankan kewajiban tersebut?
Bila  menghubungkan  pertanyaan  di  atas  dengan  kondisi  di  Aceh  secara  khusus, muncul beberapa pertanyaan tambahan.Bagaimana negara/pemerintah menjamin hak-hak warga negaranya?Bagaimana negara/pemerintah melindungi warganegaranya  yang  menjadi  korban  dari  pelaksanaan  kebijakan  negara  yang dilakukan  tanpa  kontrol?Bagaimana  negara/pemerintah  merancang  peraturan yang dapat menjamin perlindungan terhadap warganegaranya?
Dalam  konteks  khusus,  syariat  Islam  yang  diberlakukan  di  Aceh  terdapat beberapa qanun yang mengatur beberapa hal seperti qanun syiar Islam, khamar,
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
maisir  dan  judi.Secara  umum,  dalam  konteks  sejarahnya  pemberlakuan  qanun- qanun  tersebut  lebih  merupakan  hasil  dari  semangat  euphoria  masyarakat  Aceh ketika pertama sekali hukum Islam diberlakukan dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan  agama.Euphoria  ini  berkelanjutan  dan  pada  akhirnya  menjurus kepada pelanggaran hak asasi manusia khususnya kalangan perempuan.
Sebagai contoh terjadinya pelanggaran hak asasi ketika terjadinya razia menutup aurat  yang  dilaksanakan  masyarakat  yang  secara  keseluruhan  korbannya  adalah perempuan.Pada  masa  awal  pemberlakuan  syariat  Islam,  beberapa  kelompok masyarakat  melakukan  razia  busana  Islami  yang  dilakukan  tanpa  kontrol negara.Razia  yang  dilakukan  secara  umum  menjadikan  perempuan  sebagai korban,  dimana  banyak  perempuan  yang  dipangkas  rambutnya.Kondisi  ini beberapa  kali  terjadi  karena  pada  saat  itu  negara  tidak  mengambil tindakan.Disinilah  peran  negara  yang  seharusnya  muncul  dalam  menjamin keamanan  warga  negaranya  khususnya  perempuan.Contoh  yang  paling memilukan adalah tragedi yang dialami oleh PE (16 tahun), seorang remaja putri asal  Langsa  yang  tertangkap  dalam  razia  dan  dituduh  berkhalwat  oleh  petugas Wilayatul Hisbah harus mengakhiri hidupnya lantaran tidak kuasa menanggung malu, karena telah dituduh sebagai pekerja seks oleh media lokal.
Dari dua contoh diatas kiranya muncul satu pertanyaan besar tentang bagaimana jaminan keamanan yang  diberikan negara bagi perempuan dalam kaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kajian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut berkenaan  tiga  persolan  yaitu pertama ,  apakah  qanun  syariat  sebagai  sebuah produk  hukum  formil  telah  memberi  perlindungan  terhadap  perempuan, kedua , bagaimana negara menjamin hak warga negaranya khususnya perempuan ketika berhadapan  dengan  hokum  yang  berlaku,  dan ketiga ,  bagaimana  Negara menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  hak-hak  perempuan  yang  telah  terjadi khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dan bagaimana solusi yang diberikan negara dalam penyelesaian tersebut.

## B. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Hukum merupakan suatu sistem untuk mengarahkan terhadap tindakan-tindakan yang  melanggar  hak  asasi  manusia  maka  oleh  karena  itu  hak  asasi  perempuan

## Perempuan Aceh dan Human Security
sebagai  hak  asasi  manusia  sebetulnya  bukan  hal  yang  relatif  baru.Meskipun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu sebelumnya, kelihatannya semakin menguat dari waktu ke waktu. Seseorang yang menjadi  korban  tidak  lagi  hanya  akan  cukup  menerima  bahwa  ia  memiliki  hak, namun  ia  akan  mulai  mencari  dimana  letak  jaminan  akan  hak  tersebut  dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. Tentu saja proses ini bukan proses  yang  sekali  jalan,  melainkan  mensyaratkan  hal-hal  tertentu.  Yang  sangat mendasar  bagi  upaya  untuk  memperoleh  hak  adalah  pengetahuan  dasar  tentang hak  tersebut  dan  jaminannya  ada  dimana.  Pengetahuan  tersebut  dapat  diperoleh dengan berbagai cara yang antara lain melalui bacaan, berdiskusi secara intens, dan olahan pengalaman.
Hak  Asasi  Perempuan,  yaitu  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  perempuan,  baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum  hak  asasi  manusia  dapat  ditemui  pengaturannya  dalam  berbagai  sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan  perangkat  pelaksanaan  sistem  hukum  baik  di  tingkat  nasional,  regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.
Dalam  konteks  Indonesia  misalnya,  pengaturan  hak  asasi  manusia  kaum perempuan dapat ditemui di dalam UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdata, UU No. 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  UU  Peradilan  HAM  dan  berbagai  peraturan lainnya.  Penegakannya  dilakukan  oleh  institusi  negara  dan  para  penegak hukum.Salah  satu  sumber  utama  adalah  UU  No.  7  tahun  1984  tentang  ratifikasi Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan.UU tersebut  secara  jelas  mengadopsi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Di  tingkat  internasional  sistem  hukum  hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.  Deklarasi  ini  (selanjutnya  akan  disebut  sebagai  DUHAM),  merupakan  awal kodifikasi  tentang  standar  pengakuan  hak  manusia  yang  di  dalamnya  termasuk hak  perempuan.  Deklarasi  ini  diakui  sebagai  standar  umum  bagi  semua
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
masyarakat  dan  semua  bangsa  untuk  berjuang  bagi  kemajuan  martabat  manusia. Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan  martabat  manusia,  pengakuan  sebagai  seorang  pribadi  di  depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.

## 2. Qanun dan Implementasi Syariat Islam
Pelaksanaan Syari’at Islam sebagai inti dari keistimewaan Aceh, yang sebelumnya hanya merupakan slogan, mendapat legalitas dan landasan formal dalam Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999.   Dalam  Undang-undang  ini  pelaksanaan  syari’at Islam  sebagai  keistimewaan  bidang  agama  akan  didukung  oleh  pelaksanaan keistimewaan  di  bidang  adat  dan  pendidikan.  Pelaksanaan  syari’at  Islam  ini diperkuat kembali di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2001.
Seperti telah disinggung di atas, urusan yang menurut UU No.22 Tahun 1999 tidak diotonomikan kepada daerah, tetapi oleh UU No. 18 Tahun 2001 dijadikan sebagai otonomi  khusus  adalah  peradilan  Syari’at  Islam  yang  dilaksanakan  oleh Mahkamah  Syar’iyah.  Melihat  redaksi  dalam  dua  pasal  di  atas,  dan  juga sistematikanya  yang  terletak  sesudah  kepolisian  dan  kejaksaan,  maka  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  menurut  UU  No.18  Tahun 2001  ini  termasuk  ke  dalam  bidang  (urusan)  hukum,  bukan  bidang  (urusan) agama. Dengan demikian pelaksanaan Syari’at Islam sebagai bagian dari otonomi khusus di Aceh dapat dikatakan berinduk kepada dua bidang, ada yang ke agama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  dan  ada  yang  ke  hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.
Qanun  untuk  pelaksanaan  Syari’at  Islam,  Qanun  Nomor  10  Tahun  2002 menetapkan  dalam  Pasal  53  dan  Pasal  54  bahwa  hukum  materiil  dan  formil  dari Syari’at Islam yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah perlu ditetapkan di  dalam  Qanun  terlebih  dahulu.  Untuk  ini  telah  disahkan  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Aqidah,  Ibadah,  dan Syi’ar  Islam,  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  12  Tahun  2003 tentang  Minuman  Khamar  dan  Sejenisnya;  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  No.  13  Tahun  2003  tentang  Maisir  (Perjudian),  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.14  Tahun  2003  tentang  Khalwat  (Mesum)  dan

## Perempuan Aceh dan Human Security
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  7  Tahun  2004  tentang Pengelolaan Zakat. Tahun 2013 sudah pula disahkan Qanun Hukum Acara Jinayat No. 7 Tahun 2013.Qanun syariat Islam semakin lengkap pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Pokok-Pokok syariat Islam, Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah .
Aturan bahwa Syari’at yang akan dijalankan itu akan ditetapkan ke dalam qanun terlebih dahulu diatur oleh qanun, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2002. Qanun inilah yang  menetapkan  bahwa  Syari’at  Islam  yang  akan  dilaksanakan  itu  harus ditetapkan  di  dalam  Qanun  terlebih  dahulu,  seperti  telah  disebutkan  di  atas. Kebijakan  ini  ditempuh  untuk  lebih  memudahkan  dan  lebih  mewujudkan kepastian hukum. Dengan kata lain, karena dituliskan di dalam qanun maka siapa saja yang berminat dapat dengan mudah mencari dan mempelajarinya. Sebetulnya qanun  boleh  saja  menetapkan  bahwa  Syari’at  Islam  yang  akan  dijalankan  adalah ketentuan yang terdapat dalam suatu buku fiqih tertentu, atau langsung meminta hakim  mencarinya  ke  dalam  ayat  Al-qur’an  atau  hadis  Rasulullah,  tidak  perlu dirumuskan  ke  dalam  qanun-qanun  terlebih  dahulu.  Tetapi  cara  ini  tidak ditempuh,  karena  diduga  akan  sangat  menyulitkan  hakim.  Cara  ini  memerlukan tenaga hakim dengan kualifikasi yang sangat ketat. Juga akan sangat menyusahkan para  pihak  bahkan  para  pengacara  karena  yang  menguasai  buku  fiqih  untuk kepentingan  beracara  ini  relatif  tidaklah  banyak.  Dengan  penulisan  di  dalam qanun, maka yang dicari hakim kedalam buku fiqih atau ayat Alquran serta hadis hanyalah penjelasan atau rincian tertentu.
Disatu sisi sebuah aturan hukum harus memiliki daya mengikat yang kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan law enforcement , namun disisi lain aturan hukum juga tidak boleh  kehilangan  jati  dirinya  sebagai  norma  yang  memiliki  nilai  kepastian (kepastian  hukum).  Ini  akan  membuat  para  pencari  keadilan  tidak  menjadi kebingungan  dalam  menghadapi  persoalan  hukum.  Selain  itu  penegakan  hukum juga  harus  memberikan  manfaat  baik  bagi  pelaku  maupun  bagi  pembangunan hukum secara universal.
Sebagai  sebuah  terombosan  baru  dalam  sistem  hukum  nasional,  implementasi syariat  Islam  di  Aceh  pasca  legitimasi  pemerintah  tentu  menimbulkan  beragam diskursus di kalangan masyarakat.Penerapan yang diselenggarakan oleh aparatur
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
daerah  memunculkan  pro–kontra  di  kalangan  masyarakat  Aceh  sendiri.Belum terlaksananya  syariat  Islam  secara  menyeluruh  sebagaimana  yang  digembar- gemborkan  oleh  pejabat  daerah  merupakan  satu  faktor  dari  pertikaian  yang terjadi.Ditambah  lagi  kekakuan  dalam  implementasinya  di  lapangan  menjadikan persoalan ini bertambah pelik dalam masyarakat Aceh.
Ketidakpastian dalam pasal-pasal Qanun syariat tersebut menciptakan perbedaan penafsiran  dalam  pelaksanaan  qanun.  Kesalahan  penafsiran  dalam  mengartikan penerapan  qanun  syariat  di  Aceh  disinyalir  menjadi  penyebab  masyarakat  tidak memahami  tujuan  dan  maksud  dari  penerapan  qanun.  Secara  prinsip,  qanun dibuat  agar  masyarakat  Aceh  memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  sesuai dengan syariah islam. Ada keistimewaan yang membedakan qanun dengan perda di daerah lain meskipun diakui masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam beleid tersebut.
Namun,  kondisi  ini  tidak  bisa  dikatakan  jika  qanun  disebut  bertentangan  dan tumpang tindih dengan hukum nasional.
Harus diakui bahwa sejauh ini penerapan Syariat Islam ada menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif dalam tata kehidupan masyarakat. Namun demikian harus diakui bahwa  masih  terdapat  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan  yang  harus  diperbaiki secepatnya, antara lain; Pertama , terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang  mampu  menyusun  konsep-konsep  dan  formula  syariat  Islam  yang  hendak diaplikasikan.  Diketahui  bahwa  mayoritas  petugas  Wilayatul  Hisbah  masih  berstatus pegawai  kontrak.  Keadaan  ini  sangat  berpengaruh  pada  kinerja; Kedua, pemahaman  dan pengertian yang masih sangat minim tentang pola penerapan yang Syariat Islam yang baik dan  benar,  baik  di  tingkat  aparatur  maupun  di  masyarakat  Aceh; Ketiga, ketidakseriusan dan  kurangnya  sosialisasi  tentang  tata  cara  pelaksanaan  Syariat  Islam  yang  seharusnya terhadap  masyarakat  oleh  pemerintah  melalui  Dinas  Syariat  Islam  terkait  dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  penerapan  Syariat  Islam  memang  diperlukan  tetapi tetap  menempuh  prosedur  hukum  yang  berlaku  sehingga niat  baik  menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini;
Keempat, status, keterampilan dan ”code of conduct” polisi syariat itu sendiri. Kadangkala seringkali polisi syariat tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku syariat yang kuat secara struktural dan finansial, serta sering menimbulkan kekecewaan masyarakat; Kelima ,

## Perempuan Aceh dan Human Security
mengubah paradigama masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan  energi  yang  lebih  besar  dalam  jangka  waktu  panjang,  membutuhkan pendekatan-pendekatan  persuasif  lainnya  yang  kemudian  mampu  mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri.
3. Peran negara dalam melindungi perempuan di Aceh.
Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  fenomena  global  yang  tidak  berdiri sendiri,  selalu  terkait  dengan  berbagai  isu  sosial  lainnya,  dan  juga  persoalan  ini  tidak hanya terjadi di satu lapisan masyarakat, daerah, maupun Negara, bahkan di rumah yang seharusnya  menjadi  tempat  perempuan  dilindungi  malah  justru  menjadi  tempat  awal terjadinya  kekerasan  yang  berlapis  baginya.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk melindungi warga negaranya dari setiap kekerasan dan juga bertanggungjawab terhadap penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia.dikarenakan setiap warga negara memiliki hak untuk merasakan keamanan dan kedamaain dalam kehidupannya tanpa terkecuali.
Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai kewajiban negara dalam melindungi perempuan.  Salah  seorang  dari  petugas  kepolisian  Aceh  mengatakan  “bahwa  peran negara  sudah  banyak  mengesahkan  berbagai  produk  hukum  untuk  melindungai perempuan, misalnya saja UU KDRT, UU Trafiking, UU Perlindungan tenaga Kerja baik dalam  maupun  luar  negeri,  Qanun  Pemberdayaan  Perempuan,  dan  juga  Qanun Kesejahteraan  Sosial,  serta  peraturan  lainnya,  dan  setiap  hukum-hukum  tersebut  sangat ideal  muatannya.  Tetapi  dalam  implementasinya  jauh  panggang  dari  api,    maknanya bahwa peraturan berdiri sendiri namun kekerasan terhadap perempuan semakin banyak terjadi.  Tampaknya  terkesan  hanya  mengahabiskan  anggara  negara  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan itu tapi dengan hati yang tidak ikhlas. 1
Lain  halnya  yang  diutarakan  oleh  salah  seorang  perempuan  sebagai  korban kekerasan  menurutnya  “Peraturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sangat memihak dirasakan bagi dirinya sebab dalam menangani persoalannya terus didampingi dan  mendapt  perhatian  para  pemberi  pelayanan,  penerima  dirinya  sebagai  korban  di lingkungannya  juga  baik,  dikonfirmasikan  serta  melibatkan  korban  sebagai  orang  yang berhak untuk memutuskan maunya harus dilakukan apa untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, ini didapatkan sampai memperoleh dampingan di ranah hukum”. 2
1 Hasil  wawancara  dengan  IE,  salah  seorang  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  kepedulian  terhadap permasalahan perempuan, Banda Aceh
2 Hasil wawancara dengan MN, perempuan korban KDRT di Banda Aceh.

## Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
Menurut  bapak  RD,  “permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan  menjadi persoalan  yang  krusial  dan  mendapat  sorotan  tajam  sekarang  ini,  begitu  juga  dengan keterlibatan  pemerintah  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan  yang  sangat  memihak kepada perempuan. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya tidak maksimal dan malah pelaksana  peraturan  yang  melanggar  aturan,  ini  disebabkan  kurangnya  pemahaman mereka  selaku  aparatur  negara.Dan  terkesan  bahwa  persoalan  perempuan  ditangani dengan perencanaan yang sangat tidak terkoordinir dengan baik.Terkesan itu hanya tugas lembaga tertentu yang tidak perlu campur tangan. 3
Pernyataan  yang  hampir  sama  juga  diungkapkan  oleh  MA  pendamping  korban  di Aceh besar, menurutnya “Kepedulian pemerintah khususnya pemerintah daerah terkesan sangat  kurang  dan  peraturan  yang  dibuat  banyak  tapi  untuk  terlibat  dalam melaksanakannya  hanya  kewenangan  orang-orang  tertentu  dan  instansi  tertentu  pula. Kepedulian semua lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan  sangat  kurang.  Ini  juga  ada  budaya  masyarakat  Aceh  yang  menganggap  itu persoalan  internal  keluarga  masing-masing,  ini  juga  menjadi  kendala  tersendiri  dalam menangani persoalan korban” 4
Dari  keempat  narasumber  ini  tiga  (3)  diantaranya  memiliki  pandangan  yang  sama terhadap  peran  negara  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  perempuan,  dimana peraturan  tentang  perlindungan  terhadap  perempuan  sudah  banyak  jenisnya  tetapi penerapannya  masih  sangat  minim  dari  harapan  yang  terkandung  di  dalamnya,  banyak kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana seharusnya pelaksanaan yang sesuai dan benar, tetapi  lebih kepemahaman masing-masing pelaksana, ini juga terkesan  kurangnya koordinasi  antar  instansi  terkait  dalam  menjalankan  tugasnya,  padahal  dengan  memiliki misi yang sama seberat dan sesukar apapun pekerjaan yang dikerjakan akan terasa ringan, dan juga terwujudnya penerapan hukum yang efektif tidak tumpang tindih.
Bila  diperhatikan,  tanggapan  korban  mengatakan  memang  kepedulian  negara terhadap dirinya sangat bagus, ini juga tidak salah sesuai dengan apa yang dirasakan itu yang diungkapkan, namun ini hanya dinikmati oleh korban yang beruntung saja dan yang seperti ini tidak dominan malah yang tidak tersentuh dari pelayanan negara lebih banyak. Tidak  ada  yang  salah  dengan  apa  diutarakan  oleh  MN,  ada  alasannya  menurut  amatan penulis  bahwa  dia  mendapat  pekerjaan  di  tempat  yang  tepat  dan  lembaga  yang  peduli dengan nasib yang sama dengan dirinya.
3 Wawancara dengan bapak RD, pendamping perempuan korban kekerasan di Aceh tengah.
4 Wawancara dengan MA, salah seorang pendamping di Aceh Besar.

## Perempuan Aceh dan Human Security
Dengan  demikian  korban  akan  menjadi  prioritas  utama  dalam  menerima pemenuhan  hak  azasinya  sebagai  perempuan  korban  kekerasan.  Di  samping  itu,  korban menetap  di  wilayah  yang  mempunyai  perhatian  penuh  dari  pemerintah  mengenai beragam permasalahan sosial perempuan yaitu di ibukota provinsi Aceh. Ini juga menjadi keuntungan  lain  bagi  korban  sendiri.  Pertimbangan  lain,  bagaimana  dengan  yang dirasakan  oleh  perempuan  korban  di  wilayah  jauh  dari  ibu  kota  provinsi  pastinya memiliki pendapat yang berbeda dan jauh dari kepedulian yang maksimal juga.
Padahal  untuk  mendapat  perhatian  seperti  MN  dari  negara  adalah  hak  semua perempuan  sebagai  korban,  bahwa  mereka  harus  menjadi  fokus  utama  dalam  setiap penanganan  yang  dilakukan  baik  itu  pemenuhan  fisik  maupun  pemenuhan  psikologis mereka. Karena di mata hukum setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Menjadi  korban  kekerasan  bukan  menjadi  pilihan  juga  tidak  diinginkan  oleh  siapapun. Namun  kepedulian  dan  keberpihakan  kepada  mereka  menjadi  agenda  yang  harus direncanakan  dengan  baik  dan  penuh  kematangan  serta  memiliki  keinginan,  kemauan yang kuat dari berbagai lini yang terpenting.
Guna  mewujudkan  kewajiban  negara  dalam  melindungi  perempuan  maka dibutuhkan  jejaring  kerja  yang  solit  antar  setiap  instansi  pemberi  pelayanan  dan dampingan  bagi  perempuan  korban  kekerasan,  ini  bermanfaat  untuk  memudahkan koordinasi  lintas  sektoral  sehingga  tidak  terjadi  tumpah  tindih  program  pelayanan  yang diberikan kepada individu yang membutuhkan pelayanan.
Permasalahan kerjasama antar jejaring kerja juga menjadi kendala tersendiri, seperti diungkapkan  oleh  IE  “Sesama  lembaga  maupun  instansi  pemberi  pelayanan  terhadap perlindungan perempuan terkesan berjalan sendiri-sendiri, kurangnya koordinasi khusus antar kami padahal kita melakukan penanganan hal yang sama, tetapi setiap lembaga atau instansi  menjalankan  sesuai  fungsinya  masing-masing,  tidak  adanya  kewenangan  yang jelas  dan  kesepahaman  yang  sama,  maunya  ada  petunjuk  siapa  melakukan  apa  dan rujukan  yang  tepat  ke  mana  sehingga  banyak  persoalan  seluruh  Aceh  akan  cepat tertangani, tidak perlu menghabiskan anggaran besar kalau kita adanya kerjasama karena setiap  lembaga  memiliki  kewenangan  tersendiri  jadi  tidak  perlu  mempertahankan  ego untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan itu sudah sesuai”. 5
Sedangkan  MA  mengatakan  “selama  ini  bagi  mereka  sudah  menjaling  kerjasama antar  lembaga  untuk  memudahkan  penjangkauan  dan  penangan  terhadap  perempuan sebagai korban, namun tidak semuanya juga terwujud hanya dengan lembaga kepolisian,
5 Hasil wawancara dengan IE, Banda Aceh
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
rumah  sakit  karena  inilah  yang  selama  ini  terbuka  untuk  saling  berbagi,  sebab  tidak mungkin  semua  permasalahan  yang  dalami  oleh  korban  bisa  diatasi  oleh  satu  lembaga saja. Sementara dengan lembaga seperti  Dinas Syariat  Islam, Satpol PP, dan  WH sampai sekarang belum terjalin, padahal ini akan memudahkan koordinasi antar kami”. 6
Menurut MN “jejaring kerja sangat diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap  perempuan,  pengalaman  mereka  selama  sangat  capek  dalam  bekerja  karena semua  dilakukan  sendiri  padahal  dengan  terlibat  banyak  instansi  atau  lembaga  pemberi layanan akan mudah terkontrol dan kasus yang ditangani tersebut akan terlaksana sampai tuntas. Tapi sayangnya itu tidak terjadi dia tidak atu apa yang menyebabkan komunikasi antar lembaga pemberi layanan tidak terjalin dengan baik”.
Pernyataan  lain  di  katakana  oleh  bapak  RD  “kalau  di  tempat  kami  keterlibatan banyak  pihak  dalam  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  sudah  terwujud,  akan tetapi  itu  hanya  terjadi  ketika  permasalahan  itu  baru  muncul  dan  menggegerkan masyarakat,  sepertinya  bersifat  simultan  keterlibatan  hanya  sesaat,  setelah  memberi bantuan  sedikit  sudah  selesai  tidak  ada  keberlanjutannya.  Memang  kendala  besar  yang dihadapi  apabila kepedulian semua instansi  untuk melibatkan dirinya sebagai kelompok kerja yang kuat tidak ada. Persoalan sekarang bukan berkurang malah terjadi peningkatan yang  sangat  tajam,  namun  kerja  lintas  sektor  tidak  sama  meningkatnya  seperti permasalahan malah menurun drastis”.
Ungkapan  Pak  IH  dari  Langsa  mengatakan  “pekerjaan  yang  dilakukan  sekarang terkesan  siapa  yang  mau  mengerjakan  bukan  karena  itu  menjadi  kewajiban  yang  harus dilakukan  dengan  hati,  persoalan  banyak  tetapi  yang  mau  melibatkan  dirinya  dalam memberikan  pelayanan  hanya  ditujukan  kepada  instansi  tertentu  dan  terkesan  itu bukanlah  pekerjaan  yang  berhak  untuk  dipedulikan,  padahal  permasalahan  kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan personal dan internal semata karena banyak faktor yang  menyebabkan  permasalahan  itu  terjadi.  Jadi  selama  ini  jejaring  kerja  kami  sangat kurang terkadang kita mencoba untuk menjalin komunikasi lintas sektor tetapi itu hanya terjadi  pada  hari  terjadinya  pertemuan  itu  saja,  setelah  selesai  dari  kegitan  pertemuan tersebut berakhir pula jalinan kerjasamanya”. 7
Menurut bapak T mengatakan “Pidie Jaya untuk jejaring kerja sudah lumayan bagus karena  keinginan  untuk  terlibat  dalam  penanganan  permasalahan  kekerasan  terhadap perempuan.  Ini  terbukti  bahwa  kalau  ada  permasalahan  di  masyarakat  cepat  mendapat penanganannya  sehingga  tidak  memerlukan  tenaga  yang  besar  yang  perlu  dihabiskan.
6 Wawancara dengan MA, Aceh Besar.
7 Wawancara dengan bapak IH Pendamping Korban Kekerasan di Langsa.

## Perempuan Aceh dan Human Security
Keterlibatan  masyarakat  baik  dari  lapisan  bawah  sampai  atas  sudah  mulai  tumbuh kesadarannya”. 8
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  kabupaten  dan  kota  di  Aceh ternyata  koordinasi  lintas  sektor  untuk  jejaring  kerja  dalam  memberikan  perlindungan terhadap perempuan sebagai  korban kekerasan masih sangat lemah, meskipun ada yang kabupaten yang sudah melaksanakannya tetapi itu hanyalah pengecualian saja sedangkan banyak  kabupten/kota  lainnya  masih  mengalami  kendala.  Padahal  dengan  bagusnya jejaring kerja akan memberikan dampak yang positif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap  perempuan  dan  juga  akan  bermanfaat  besar  bagi  negara.  Misalnya  anggaran yang  dikeluarkan  bisa  diminimalisir  dan  kasus  kekerasan  akan  teratasi.  Ini  juga  bisa diwujudkan apabila antar lembaga tidak menunjukkan kemampuan mereka yang terlalu over  tetapi  saling  mendukung  berbagai  kelemahan  dan  kelebihan  yang  dimiliki  oleh lembaga  lain.  Untuk  merealisasikan  ini  dibutuhkan  kesenangan  hati  dan  kemauan  yang tinggi  serta  komitmen  untuk  selalu  konsisten  dalam  menjalankan  tugasnya  masing- masing.
Guna  mewujudkan  kenyamanan  dan  pemberian  perlindungan  kepada  perempuan perlu  adanya  sosialisasi  yang  terus  menerus  dan  menyeluruh  ke  berbagai  pelosok  tidak hanya  saja  di  perkotaan  dan  apa  isi  kandungan  dari  peraturan  yang  sudah  ditetapkan harus  diketahui  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Artinya  tidak  terkesan  parsial  dalam penerapannya di lapangan. Menurut hasil temuan lapangan bahwa kurangnya sosialisasi dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  berbagai  produk  hukum.  Menurut  IE  “dalam pembuatan peraturan itu membutuhkan biaya besar tetapi setelah produk hukum itu lahir hanya  mereka  sebagai  pembuat  saja  yang  mengetahui  sedangkan  masyarakat  yang menjadi  sasaran  peraturan  itu  kurang  memahami.  Ini  menjadi  pekerjaan  yang  sia-sia jangankan ke masyarakat luas ke berbagai  instansi  baik pemerintah maupun swasta  saja jarang  dilakukan.  Kapan  diketahui  itupun  kalau  mendapat  undangan  mengikuti  acara tersebut.
Di  pihak  lain,  sebenarnya  undangan  diperuntukkan  kepada  pimpinan  instansi dengan  tujuan  setelah  selesai  mengikuti  kegiatan  bisa  menyebarluaskan  kepada  tim kerjanya masing-masing namun yang terjadi selalu diwakili oleh orang yang kurang tepat, karena yang bersangkutan bukanlah orang pengambil kebijakan, sehingga terputus sampai ke yang bersangkutan sendiri. Padahal jika  sosialisasi dilakukan tanpa dukungan semua pihak akan susah, karena pola pikir masyarakat Aceh sekarang yang sangat materialistis, bila   kita datang ke gampong-gampong pasti yang diharapkan datang memberi  bantuan
8 Wawancara dengan bapak T salah soerang Kepala Bidang pada salah satu instansi pemerintah Pidie Jaya.
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
barang dan uang kalau tau tidak ada kedua hal tersebut maka yang datang ke balai desa hanya  perangkat  desa  saja,  meskipun  yang  kita  bawa  pengetahuan  bagi  mereka  kurang menyadari ke sana”.
Keluhan  yang  sama  juga  dirasakan  oleh  pak  RD  bahwa  “sosialisasi  mengenai permasalahan  perempuan  sangat  minim,  padahal  menurutnya  kasus  ini  di  daerah  Aceh Tengah  sangat  banyak  atau  diistilahkan  “juaranya  permasalahan”  persoalan  perilaku semakin amburadul tidak lagi mengenal siapa yang memberikan perlindungan dan siapa yang  berhak  dilindungi.  Oleh  karena  itu  sebaiknya  pemerintah  mengutamakan  program untuk mensosialisasikan berbagai peraturan kepada semua lapisan masyarakat dan tidak hanya di perkotaan saja tetapi juga masuk ke gampong-gampong di seluruh pelosok Aceh, kalaupun media yang menjadi sarana sosialisasi baik cetak maupun elektronik belum tentu semua masyarakat  mendengar dan membacanya”.
Kegiatan sosialisasi menurut bapak bapak T sudah sering dilakukan tetapi itu hanya lingkup  kecil  saja,  sedangkan  untuk  merata  ke  seluruh  wilayah  di  kabupaten  Pidie  Jaya agak  sukar  tanpa  partisipasi  semua  pihak  khususnya  pejabat  kecamatan,  karena  dari kecamatan bisa diinstruksikan kepada kepala desa masing-masing. Pada saat kepala desa serta  perangkatnya  sudah  terlibat  secara  tidak  disadari  sudah  mampu  mempengaruhi wagra desanya. Apabila ada terdapat permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang timbul mereka sudah bisa berkoordinasi untuk mencari solusinya.
Setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah akan mendapat sambutan dari masyarakat  apabila  program  itu  sudah  dimengerti  maksud  dan  tujuannya  oleh  warga masyarakat,  dan  juga  dengan  adanya  sosialisasi  terlebih  dahulu  maka  rasa  memiliki terhadap  sebuah  program  serta  keterlibatan  masyarakat  di  dalamnya  akan  lebih  intens, sebab  masyarakat  sudah  mengetahui  apabila  kegiatan  itu  dilaksanakan  dengan  baik ataupun diabaikan maka konsekuensinya sudah dapat diprediksi. Begitu juga jika adanya kepedulian  masyarakat  dalam  pengurangan  perilaku  kekerasan  terhadap  perempuan maka  dimanapun  di  seluruh  wilayah  Aceh  akan  memberikan  kenyamanan  bagi perempuan, tetapi sebaliknya jika tidak adanya sosialisasi mengenai beragam dampak dari kekerasan  tersebut  maka  akan  mengakibatkan  bertambahnya  permasalahan  baru  dalam masyarakat maupun negara.
Pada saat bercerita mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan maka ini  tidak terlepas dari dimana tempat aman dan nyaman bagi mereka yang menjadi korban tinggal. Yang terkadang kekerasan itu hadir dalam rumah sendiri dan pelakunya juga orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada korban. Ataupun kekerasan yang terjadi di ranah  publik  dikarenakan  perempuan  melanggar  peraturan  atau  qanun  yang  sudah

## Perempuan Aceh dan Human Security
ditetapkan,  kemudian  mereka  diproses  untuk  dibina  atau  dikurung  selama  menunggu hasil putusan terhadap hukuman yang akan diterima atas kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab  itu  banyak  keluhan  yang  dirasakan  oleh  lembaga  pendamping  mengenai  ketidak tersedianya  selter  bagi  perempuan  korban  kekerasan  maupun  bagi  perempuan  yang dianggap menyalahi peraturan pemerintah.
Misalnya saja apa yang diutarakan oleh MA “menurut sepengetahuannya belum ada rumah aman khusus bagi perempuan yang ada hanya rumah aman untuk anak dan itupun kapasitas penampungannya terbatas lagian itu milik kementerian pusat, sokongan untuk lembaga  ini  juga  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah  kita,  apa  lagi  yang  belum ada.  Padahal  akunya,  jika  rumah  aman  itu  tersedia  di  setiap  kabupaten/kota  maka perempuan korban kekerasan bisa ditampung di sana untuk sementara waktu dalam masa pemulihan.  Ini  juga  akan  memudahkan  pendataan  yang  akurat  terhadap  berapa  jumlah sebenarnya korban yang mengalami kekerasan”.
Aceh Tengah menurut pak RD sangat membutuhkan rumah aman karena selama ini dalam  menangani  permasalahan  kekerasan  terhadap  perempuan  apalgi  permasalahan yang serius dan sikorban harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman, maka solusinya rumah pak RD menjadi tempat penampung sementara, ini jika terus menerus terjadi bisa menjadi  persoalan  baru  bagi  keluarga  pendamping,  apabila  istrinya  pendamping  tidak memiliki  kepekaan  terhadap  permasalahan  korban  maka  bisa  jadi  buah  simalakama. Sedangkan di Pidie Jaya di gampong tertentu rumah kepala desa menjadi alternatif tempat persinggahan korban.
Menurut  IE  juga  mengatakan  rumah  aman  bagi  perempuan  korban  kekerasan  di Aceh  belum  ada  ini  menjadi  tempat  yang  paling  mahal  untuk  dimiliki  sementara  ini, sebenarnya dengan adanya rumah aman tidak perlu korban yang sudah trauma lari dari rumah dan tidak tau harus pergi ke mana.
Hal  senada  juga  diutarakan  oleh  MN  bahwa  selama  dia  bergabung  menjadi pendamping  perempuan  korban  kekerasan  belum  pernah  tau  akan  keberadaan  rumah aman, padahal semua lembaga yang mendampingi korban membutuhkan itu. Selama ini jika  ada  klien  yang  datang  dari  luar  daerah  setelah  diberikan  konseling  maupun dampingan  setelah  selesai  ya  sudah  kami  taidak  tau  dia  tidur  di  mana,  paling  jika  ada keluarga  atau  saudaranya  mereka  ke  sana,  tetapi  itukan  tidak  efektif  sengaja  lari  dari gampongnya  untuk  meminta  perlindungan  tetapi  kita  lepas  mereka  begitu  saja dikarenakan kami tidak memiliki kemampuan lebih selain dukungan psikis saja.
Permasalahan yang dialami oleh salah seorang korban KDRT (SD) pada tahun 2013, menyatakan  ketika  dia  tidak  mampu  lagi  merasakan  bagaimana  perlakuan  suaminya
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
terhadap  dirinya  maka  dia  mencoba  untuk  lari  dari  rumahnya,  dan  tempat  yang  dituju tidak tau dalam pikirannya hanya ingin keluar dari permasalahannya, karena waktu sudah larut malam dai memutuskan untuk masauk ke mesjid Baiturrahman saja, karena menurut dia mungkin itu tempat yang cocok untuk menenangkan hatinya. Menurutnya jika waktu itu  ada  rumah  yang  dapat  memberikan  perlindungan  kepadanya  dia  akan  ke  sana,  tapi sayang itu tidak ditemukannya, pada saat perasaannya sudah sangat lelah dia mencoba tidur dengan  menyandar  badannya  di  tiang  mesjid,  karena  di  dalam  mesjid  tidak  boleh  tidur sedangkan di terasnya SD tidak berani sebab sangat terbuka siapa saja bisa melihat dirinya 9
Jika dikaji lebih dalam maka kehadiran rumah aman amat dibutuhkan oleh semua instansi pemberi pelayanan kepada perempuan. Karena rumah aman tersebut sebagai tempat dimana bisa mengembalikan kenyamanan yang selama ini kurang dirasakan oleh korban. Seperti halnya Rifka Annisa di Yogyakarta, mereka menyediakan rumah aman dan di dalamnya memiliki kelas yang  berbeda-beda  tergantung  permasalahan  yang  dialami  oleh  korban,  jika  persoalan  berat maka dia menjadi klien yang sangat special dalam pemberian pelayanan.
Mungkin ini bisa diadopsi oleh pemerintah Aceh karena kepedulian dan keterlibatan pemerintah  pusat  serta  daerah  maupun  menjadikan  perempuan  sebagai  sabjek  dalam pembangunan bukan dijadikan sebagi  obyek yang bisa  diperlakukan sesukanya. Ini juga bisa berdasarkan pengakuan SD bahwa jika waktu itu ada tempat yang lebih aman bagi dirinya mungkin dia tidak akan ke mesjid, bukan berarti itu tempat yang tidak aman akan tetapi  di  sana  tempat  yang  terbuka  dan  bukan  tempat  untuk  tidur  serta  istirahat.  Akan lebih  baik  jika  kegalauan  perasaan  yang  dialami  oleh  SD  pada  waktu  itu  baiknya  ada orang  yang  mampu  memberikan  semangat  dan  dorongan  dan  juga  dibarengi  dengan ibadah yang dilakukan, atau ada tempat yang mampu menerima dirinya apa adanya.
Keberlangsungan  sebuah  program  akan  berjalan  baik  apabila  didukung  juga  oleh anggaran  yang  sensitive  gender,  sebab  banyak  dana  yang  dialokasikan  dalam pembangunan  baik  pusat  maupun  pemerintah  daerah  masih  kurang  sensitif  gender. Pernyataan ini bukan tidak  mendasar betapa banyak kematian ibu pada saat melahirkan karena  terlambat  penanganan  dengan  alasannya  tidak  menyediakan  alokasi  untuk melahirkan  gratis,  atau  tingkat  angka  partisipasi  perempuan  dalam  pendidikan  masih rendah. Padahal dengan menerapkan gender budgeting , bisa menjadi program yang sangat baik,  ini  juga  bisa  dilihat  dibeberapa  negara  misalnya  Australia,  Bangladesh,  Brazil, Kanada,  India,  Vietnam  dan  beberapa  negara  lain  terbukti  bisa  memerangi  berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.
9 Wawancara dengan SD, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Banda Aceh.

## Perempuan Aceh dan Human Security
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  penulis  lakukan  kesemua  narasumber  yang diwawancarai  mengenai  dukungan  dana  dengan  tegas  mengatakan  “sangat  kurang”  itu pun  karena  sudah  didesak  baru  ada  program  atau  kegiatan  yang  diperuntukkan  bagi perempuan. Ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang permasalahan  yang  khas  perempuan  dan  laki-laki  menjadi  keharusan,  serta  kurangnya transparansi  anggaran  dan  tekat  yang  kuat  untuk  mendengarkan  apa  yang  dibutuhkan oleh perempuan sebagai kelompok rentan.
Jika  pemerintah  pusat,  daerah  sampai  ke  tingkat  desa  sudah  menyadari permasalahan  ini  maka  Indonesia  akan  menjadikan  bangsa  yang  arif  dalam  setiap pembangunannya.  Anggaran  berkeadilan  gender 10 ,  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  cara misalnya  saja  mengintegrasikan  alokasi  dana  yang  responsive  gender  dalam  semua anggara  baik  pusat  maupun  daerah,  penglibatan  perempuan  dalam  panitia  anggaran bahkan  di  tingkat  gampong  jangan  menjadikan  mereka  kelompok  yang  tidak  memiliki kewenangan  dalam  berbicara  untuk  menyampaikan  aspirasi  sesuai  kebutuhan  mereka. Dengan demikian maka gender development index (GDI) Indonesia akan naik tidak lagi menjadi urutan terendah dalam negara-negara ASEAN. Semua itu akan terwujud apabila para  pengambil  kebijakan  memiliki  kemauan  yang  tinggi  untuk  mengimplementasikan anggaran yang tanggap gender.

## C.Kesimpulan
Perbedaan pandangan tentang human security berakar dari perbedaan filosofis dan praktis.  Intinya,  ada  perbedaan  tajam  mengenai  apakah  human  security  dilihat lebih  dalam  konteks  akibat  kekerasan  fisik  dalam  konflik  bersenjata  dan pelanggaran  HAM  ataukah  lebih  dari  itu  yang  mencakup vulnerabilities dari semuabentuk  ancaman,  termasuk  kemiskinan  dan  bencana  alam.  Tampaknya perdebatan  ini  tidak  akan  berakhir,  masing-masing  mempunyai  dasar  argumen yang sangat kuat.
Tetapi,  ketika  sebuah  konsep  atau  gagasan  harus  ditransformasi  ke  dalam  suatu kebijakan  (policy),  maka  aspek  politik  dan  operasional  harus  menjadi  variable penting didalamnya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disebut the degree of human agency dan control . Bencana alam sering sangat sulit diprediksi, dan  tetap berada  di  luar      kontrol      manusia.      Bantuan      kemanusiaan      harus  dilakukan
10 Anggaran  yang  responsive  terhadap  kebutuihan  perempuan  dan  laki-laki  serta  memberikan dampak/manfaat  yang  setara  antar  keduanya,  yang  terdiri  dari  seperangkat  alat  atau  instrument  dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender.Sri Mastuti, Model Alternatif Penerapan Anggran Responsif Gender , hal. 9. Dalam Jurnal Perempuan, Sudahkah Anggaran kita Sensitif Gender , edisi. 46, tahun 2006.
Munawiah, Hasnul Arifin Melayu & Nurul Husna
secara apolitik, imparsial dan netral. Ini semua sangat berbeda dari kekerasan yang dibuat  oleh  manusia  baik  karena deliberate  policy maupun  karena  kelalaian. Kebijakan  human  security  dengan  demikian  akan  dilihat  dalam  konteks  proses politik yang mengandung aspek human agency dan control yaitu pencegahan aksi kekerasan  yang  mungkin  dilakukan  oleh  berbagai  aktor  terhadap  manusia, mungkin  negara,  kelompok,  individu-individu,  dan  sebagainya.  Kekerasan  pada dasarnya  adalah  semua  bentuk  perilaku,  baik  verbal  maupun  non  verbal,yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang,  terhadap  seseorang  atau sekelompok  orang  lainnya,  sehingga  menyebabkan  efek  negatif  secara  fisik, emosional,  dan  psikologis  terhadap  orang  yang  menjadi  sasarannya  (korban kekerasan).  Oleh  karena  itu  kekerasan  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Kekerasan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  sesungguhnya  berangkat  dari  suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak baik perseorangan maupun  kelompok  terhadap  pihak  lain  yang  disebabkan  oleh  anggapan  ketidak seimbangan  antara  kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dan  kekerasan merupakan  tindakan  yang  terjadi  dalam  relasi  antar  manusia,  sehingga  untuk mengidentifikasi  pelaku  dan  korban  juga  harus  dilihat  posisi  relasi,  kekerasan hampir  selalu  terjadi  dalam  posisi  hirarki.  Sedangkan  kekerasan  terhadap perempuan  menurut  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  dalam  Deklarasi  Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 berbunyi: Kekerasan terhadap perempuan adalah  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  yang  berbasis  gender  yang mengakibatkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  terhadap  perempuan  termasuk ancaman,  paksaan,  pembatasan  kebebasan,  baik  yang  terjadi  di  area  publik maupun domestik. 11
11 Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG) , Informasi yang diterbitkan oleh Rifka Annisa Women Crisis Center bekerja sama dengan Ford Foundation, hal 2.

## Perempuan Aceh dan Human Security
Daftar Pustaka
Abdul Rozak, dkk., Pendidikan Kewargaan ( Civic Education ): Demokrasi, HAM& Masyrakat Madani, Edisi  Revisi, Jakarta: ICC-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Abu  Darda,  dkk.,  Laporan  Pemantauan    Kondisi  Pemenuhan  Hak-Hak  Konstitusional Perempuan  di  16  Kabupaten/Kota  pada  7  Propinsi,  “Atas  Nama  Otonomi  Daerah: Pelembagaan  Diskriminasi  dalam  Tatanan  Negara-Bangsa  Indonesia” Komnas Perempuan, 2010.
AZ.B. Marvati, Qualitative Research in Sociology: An Introduction . Thousand Oaks.Sage Publ. Inc. 2004.
Burhan  Bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif:  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologi  Ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta; Rajawali Pres, 2003. Catatan  Dua  Tahunan  Terakhir  (2011-2012) Kekerasan  terhadap  Perempuan  di  Aceh  Menjelujur Pengalaman  Kekerasan  Perempuan  di Aceh Perjuangan  Tiada  Henti  Meniti  Keadilan .  Banda Aceh, 2013.
Eko  Bambang  Subiyantono,  “Perempuan  Aceh  Terus  Mencari  Keadilan,”  dalam Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan Kesetaraan , edisi 57.
Fatimah  Syam,  “Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Aceh  Pasca  Konflik  dan  Tsunami  dari Perspektif Hukum” dalam Adriana Sofyan, dkk., Perempuan Aceh Bicara, Banda Aceh: UNIFEM Aceh, 2008.
Fauzi  Ahmad  Muda, Perempuan  Hitam  Putih  Pertarungan  Kodrat  Hidup  Vis  a  Vis  Tafsir Kebahagiaan Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2007.
Hak  azasi  adalah  hak  yang  melekat  pada  manusia,  yang  tanpanya  manusia  mustahil  dapat hidup sebagai manusia. Seperti dikemukakan oleh John Lock
Hasbi  Amiruddin, Konsep  Negara  Islam  Menurut  Fazlur  Rahman, Yogyakarta:  UII  Press,  2006, hlm. 49-51.
Matthew. B Miles, & Huberman, A.Michael. Analisis Data Kualitatif . Jakarta; UI Press, 1992.
Michael  H.  Hart,  Seratus  Tokoh  Yang  Paling  Berpengaruh  dalam  Sejarah,  terj.  Mahmud Djunaidi, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2003.
N  K.  Denzin  &  Lincoln,  Yvonna  S. Handbook  of  Qualitative  Research  (second  edition) ,  Thousand Oaks,Sage Publication, Inc. 2000.
Pada  Pasal  40  ditegaskan  bahwa”…tidak  seorang  pun    menghendaki  kita  mengingkari  atau menunda  tegaknya  keadailan”.  Kemudian  pada  1689  lahirl  Undamg-Undang  Hak Azasi Manusia (Bill of Rights) di Inggris.
Prosiding, Perjalanan Perempuan Indonesia Menghadapi Kekerasan , Konsultasi Nasional Organisasi Perempuan  Indonesia  dengan  Pelapor  Khusus  PBB  tentang  Kekerasan  terhadap Perempuan  Kerjasama  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Asia Fasific Forum on Women Law and Development didukung oleh The Asia Foundation, 2004.
Ratna  Bantara  Munti, Sejauh  Mana  Negara  Memperhatikan  Masalah  Perempuan? ( CEDAW  dan Pertanyaan  Tentang  Kebijakan-Kebijakan  Negara ),  dalam Sejauh  Mana  Komitmen  Negara? , Jurnal Perempuan No. 45, 2006.
Ratna  Batara  Munti,  “Sejauh  Mana  Negara  memperhatikan  Maslah  Perempuan?  (Cedaw  dan Pertanyaan  Kebikakan-Kebikjakan  Negara),  dalam Jurnal  Perempuan  untuk  pencerahan dan Kesetaraan , edisi 45.
Sudarto, Peraturan  Daerah  dan  Kearifan  terhadap  Perempuan ,  dalam  Menelusuri  Kearifan  Lokal, Jurnal Perempuan edisi 57, Januari 2008.
Ubaidillah,  dkk.,  Pendidikan  Kewargaan  ( Civic  Education ):  Demokrasi,  HAM  &  Masyrakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.