Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
Analisis Kontrak Mudarabah pada Praktik Perbankan Syari’ah
Oktavi Maulizar
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: lizaryusuf@gmail.com

## Abstrak
Bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dan strategis dalam menghubungkan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang berlebihan dana. Salah satu produk unggulan sekaligus menjadi ciri khasnya perbankan syariah yaitu produk yang berbentuk penghimpunan dan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah yang memiliki prinsip saling percaya di antara pihak dengan keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai. Akad mudarabah memiliki dua bentuk yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah. Perbedaan keduanya terletak hanya pada syarat dan ketentuan yang mereka ajukan dan sepakati. Adapun praktik mudarabah pada perbankan syariah terdapat beberapa perbedaan secara konsep fikih, yang mana adanya perluasan pihak, perkiraan pendapatan yang disebutkan secara nominal rupiah, dan juga terdapat adanya jaminan, dan hal itu semua lumrah terjadi karena melihat situasi perkembangan dan kemajuan pada lembaga keuangan syariah saat ini.
Kata Kunci: kontrak, mudarabah, perbankan syariah.

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengatur dan mengembangkan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menghimpun dana ( funding ) dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara ( intermediary ) pihak-pihak kelebihan dana ( surplus of funds ) dan pihak yang membutuhkan dana ( lack of funds ). Sebagai agent of development , bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian
bangsa melalui berbagai jenis pembiayaan untuk pembangunan, yaitu sebagai perantara keuangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. 1
Pembiayaan mudarabah merupakan salah atu produk unggulan yang menjadi produk khas dari perbankan syariah. Namun, produk unggulan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penyebab hal tersebut ditempuh oleh para pengelola bank syariah karena berkaitan dengan risiko bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk mudarabah adalah cukup tinggi. Akan tetapi, pada saat ini bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan dengan konsep mudarabah.

## Pembahasan 1. Ketentuan Mudarabah Menurut Konsep Fikih Muamalat

## Definisi dan Landasan Hukum
Mudarabah memiliki arti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan memiliki arti sebagai proses seseorang dalam yang menggerakkan kakinya untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha tertentu. 2 Kerja sama dalam bentuk ini disebut sebagai mudarabah oleh ulama Irak, dan disebut sebagai qiradh oleh ulama Hijaz. 3 Adapun qiradh berasal dari kata qard yang berarti pemotongan, dikarenakan pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk dijadikan sebagai modal dalam kerja sama serta memotong keuntungan yang ada untuk dibagikan bersama berdasarkan kesepakatan diawal kontrak. 4
Secara  terminologi,  para  ulama  fiqh  mendefinisikan mudarabah atau qiradh sebagai berikut: 5
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3. 2 Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fiqh  Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 224.
3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169.
4 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan, Fiqh Sunnah (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 167. 5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175-176.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
كاترشم بحرل� نوكيو هيف رجتي لام لماعل� لى� لكالم� عفدي ن�
Artinya: Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.
Apabila dalam usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga terjadinya kerugian sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh shahibul mal habis, maka yang akan menanggung kerugia secara finansial adalah shahibul mal , sedangkan mudarib sama sekali tidak menanggung kerugian yang terjadi, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh mudarib . 6 Mudarib hanya menanggung kehilangan atas waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama menjalankan usaha tersebut. 7
Prinsip akad mudarabah berdasarkan kepercayaan yang sangat menuntut tingkat kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan menjadi unsur terpenting dalam kontrak mudarabah karena kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk menjalankan usaha sepenuhnya, di mana pemilik modal tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik modal tersebut, kecuali hanya sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pengelola modal. 8
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa mudarabah merupakan salah satu bentuk kontrak kerjasama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal ( shahibul mal ) yang memberikan serta mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola ( mudharib ) untuk digunakan dan dikembangkan dalam aktivitas perdagangan. Dalam kontrak kerjasama ini, mudharib memberikan kotribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya berdasarkan dengan ketentuan
6 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatanan Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti, 2007), hlm. 27.
7 Ibid.
8 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syari’ah di Indonesia edisi 4 (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), hlm. 128.
yang telah disepakati dan dicapai sesuai yang tertuang di dalam kontrak sehingga keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama.
Akad mudarabah merupakan salah satu akad musamma yang telah ditentukan namanya oleh syara’ dan di bolehkan (mubah) dalam Islam, karena memiliki tujuan untuk saling membantu dan menguntungkan di antara kedua belah pihak. Pihak pemodal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan modalnya, sehingga dapat menyerahkan modalnya kepada pihak yang memiliki keahlian dan terampil di bidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk di investasikan dalam bentuk usaha, sehingga modal tersebut akan berkembang. 9 Hal ini sesuai dengan apa  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  fiqh  yang  berdasarkan dengan firman Allah swt, yakni:
1.  Qs. Al-Muzammil ayat 20
َكَعَم  َنيِ َّلذٱ�  َنِّم ٌةَفِئآا َطَو ۥُهَثُلُثَو ۥُهَف ْصِنَو ِلْيَّلٱ�  ِ َثُلُث نِم  َٰنْدأ� ُموُقَت  َكَّنأ� َُلْعَي  َكَّبَر َّنإ� َنِم  َ َّسَيَت اَم ۟�وُءَرْق ٱ�َف ۖ ْ ُكمْيَلَع  َباَتَف ُهو ُصُْتح نَّل نأ� َِلَع ۚ َراََّنهلٱ�َو َلْيَّلٱ� ُرِّدَقُي َُّللٱ�َو ۚ نِم  َنوُغَتْبَي  ِضْرأ ْلٱ�  ِف  َنوُبِ ْضَي  َنو ُرَخ�َءَو ۙ  ٰ َض ْرَّم  ُكمنِم  ُنوُكَيَسس نأ� َ ِلَع ۚ  ِن�َءْرُقْل ٱ� َةٰوَل َّصلٱ� ۟�وُيمِقأ�َو ۚ ُهْنِم  َ َّسَيَت اَم ۟�وُءَرْق ٱ�َف ۖ ِ َّللٱ� ِليِب َس  ِف َنوُلِتٰـَقُي َنوُرَخ�َءَو ۙ ِ َّللٱ� ِل ْضَف َدنِع ُهو ُدِ َتج ٍ ْيَخ  ْنِّم  ُكم ِسُفنأ ِل ۟�وُمِّدَقُت اَمَو ۚ اًنَسسَح ا ًضْرَق َ َّللٱ� ۟�و ُضِرْقأ�َو َةٰوَكَّزلٱ� ۟�وُت�َءَو ٌۢيمِحَّر  ٌروُفَغ  َ َّلل ٱ� َّن إ � ۖ  َ َّللٱ� ۟�و ُرِفْغَتْسسٱ�َو ۚ �ًرْجأ� َم َظْعأ�َو �ً ْيَخ َوُه ِ َّلل ٱ�
Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
9 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , …, Hlm. 176.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ayat di atas menjadi argumen dengan adanya kata yadribun yang sama dengan akar kata mudarabah yang memiliki arti melakukan suatu perjalanan usaha. 10 Adapun  firman  Allah swt lainnya, yaitu:
َ َّللٱ� ۟�و ُرُكْذٱ�َو ِ َّللٱ� ِل ْضَف نِم ۟�وُغَتْبٱ�َو  ِضْرأ ْلٱ�  ِف ۟�وُ ِشَتنٱ�َف ُةٰوَل َّصلٱ�  ِتَي ِضُق �َذ إ اَف
َنوُحِلْفُت ْ ُكمَّلَعَّل �ًيِثَك
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. al- Jumuah: 10).
Ayat di atas menjelaskan mengenai dorongan untuk kaum muslimin dalam melakukan upaya perjalanan usaha. Dalam surat al-Jumu’ah ayat 10 tersebut dijabarkan bahwasanya Allah swt memberikan dorongan kepada umat Islam supaya mengurusi urusan duniawi agar manusia tidak dikuasai oleh kecintaannya untuk mengumpulkan harta tetapi melakukan muamalah dengan jalan yang baik dan halal. 11
10 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Masjid an-Nur , Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala I Publishing, 2011), hlm. 445.
11 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi , Terj. Bahrun Abu Bakar dkk., Tafsir al-Maragi (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 165-166.

## 2. Al-Hadits
عيبلل ل تيبلل يعشل�با برل� طلخو لج� لى� عيبل�و ةضراقلم� : ةكبرل� نيهف ةثلاث )هجام نب�(
Artinya: Ada tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat  barakah;  muqaradhah/mudarabah,  jual-beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).
3.  Ijma’ Ulama “sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudarabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.” (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838) .
4.  Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah ( Qiradh ).
5.  Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musytarakah.
6.  Fatwa DSN No. 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syari’ah Mudarabah Konversi.
Berdasarkan dasar hukum dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan tentang keberadaan akad mudarabah dalam lembaga keungan syari’ah, khususnya pada perbankan syari’ah yang menjadi ciri khas terbentuknya perbankan syari’ah di dunia.

## Rukun dan Syarat Akad Mudarabah
Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudarabah. Ulama Hanafiyah membagi rukun mudarabah hanya dua , yaitu ijab (pernyataan penyerahan modal dari shahibul mal ), dan qabul (pernyataan menerima dan persetujuan untuk mengelola modal dari mudarib ). Sedangkan jumhur ulama membagi rukun mudarabah menjadi 5, yaitu pihak yang berakad, modal, keuntungan, usaha, dan sighat. 12
Adapun syarat-syarat mudarabah berdasarkan pada masing- masing rukun di atas adalah sebagai berikut:
12 Nasrun Haroen, Ibid., hlm. 177.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
a)  Pihak yang berakad, meliputi shahibul mal (pemilik modal) dan mudarib (pengelola).
Adapun syarat keduanya harus mampu melakukan transaksi, cakap secara hukum, dan dapat bertindak sebagai wakil dan kafil  dari  masing-masing  pihak. 13 Pada satu posisi mudarib merupakan wakil dari shahibul mal , dan hal ini yang menyebabkan syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi mudarib dalam akad mudarabah. 14
b) Sigat, berupa ijab dan qabul. Sigat merupakan penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak bertujuan untuk menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. 15
Sigat harus secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak, dan dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum dicapainya kesepakatan. 16 Sigat juga boleh dilakukan secara lisan atau verbal, atau secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau computer. 17
c)  Modal ( maal ). Modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudarabah.
Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya yakni dalam bentuk mata uang, dan tunai sehingga dapat diserahkan sepenuhnya kepada mudarib . Ulama fiqh yang menentukan bahwa modal mudarabah tidak boleh berbentuk barang atau aset dikarenakan sulit untuk menentukan keuntungannya. 18
Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama,
13 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (life and general): konsep dan sistem operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 334.
14 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 76. 15 Nasrun Haroen, Ibid., hlm. 98. 16 Muhammad Syakir Sula, Ibid.
17 Ibid. 18 Ibid .
di mana beberapa ulama membolehkan modal mudarabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory . Pada saat akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya ( historical cost ) harus dianggap sebagai modal mudarabah. 19
Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset non- moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal mudarabah. Mudarib memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Mudarib harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak. 20
d)  Kegiatan usaha harus ada, karena akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh shahibul mal dalam memberikan modal kepada mudarib . 21 Usaha yang akan dijalankan juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
e)  Nisbah (keuntungan), yaitu jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir suatu kontrak mudarabah.
Keuntungan harus dibagi sesuai dengan proporsi keuntungan yang telah di sepakati di awal kontrak dalam bentuk persentase. Apabila jangka waktu akad mudarabah relative lama, yakni sampai tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Kesepakatan ini diperlukan karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. 22
Jika suatu akad mudarabah telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka timbulnya konsekuensi hukum terhadap akad yang telah disepakati tersebut. Pertama , modal yang sudah diserahkan kepada mudarib berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status mudarib
19 I bid. 20 Ibid. 21 Ibrahim  Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar II (Jakarta: Radar Jaya, 1995), hlm. 399-400. 22 Muhammad Syakir Sula, Ibid., hlm. 335.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal di tangan mudarib yang berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan yang diperoleh dari usaha dagangnya. Kedua, apabila akad ini berbentuk akad mudarabah mutlaqah 23 yang mana pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, mudarib tidak dibolehkan untuk mengutangkan modal itu kepada orang lain, dan juga tidak boleh memudarabahkan modal itu kepada pihak lain. 24
Ketiga , mudarib berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal kontrak. Akan tetapi yang sifatnya berupa nafkah mudarib selama kontrak mudarabah berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak, terdapat perbedaan  pendapat  di  antara  ulama  fiqh. Keempat, akad mudarabah ini merupakan akad bagi hasil, jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati bersama, namun jika terjadinya kerugian, maka secara finansial akan ditanggung oleh shahibul mal dan mudarib kehilangan kerja, pikiran, tenaga, dan juga waktunya. 25

## Pembagian Mudarabah
Ulama fiqh membagi akad mudarabah menjadi dua macam, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlaqah merupakan bentuk mudarabah yang penyerahan modal secara mutlak tanpa adanya syarat dan pembatasan. Sedangkan mudarabah muqayyadah berbanding terbalik dengan mudarabah mutlaqah, di mana penyerahan modal dengan adanya syarat dan batasan tertentu. 26
Dalam mudarabah mutlaqah, di mana pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di tempat mana saja yang dia inginkan. Namun, dalam implementasinya, bentuk mudarabah mutlaqah tidak diartikan dengan kebebasan yang
23 Akan dibahas pada sub berikutnya.
24 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 77. 25 Ibid. 26 Ibid .
tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya tidak boleh membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. 27 Adapun kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi sehingga menimbulkan kerugian atas usaha yang dijalankan pada bentuk mudarabah mutlaqah, maka dalam hal ini mengharuskan mudarib untuk bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. 28
Adapun mudarabah muqayyadah memiliki syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh shahibul mal dan harus dilaksanakan oleh pihak mudarib , di mana perjanjian atau kesepakatan akan ketentuan tersebut telah dituangkan di dalam kontrak berupa jenis usaha tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Dengan kata lain, mudarabah muqayyadah telah ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. 29
Mudarabah muqayyadah dibagi menjadi dua yaitu mudarabah muqayyadah on balance sheet dan mudarabah muqayyadah off balance sheet. Perbedaannya terletak pada kedudukan lembaga keuangan syari’ah, dalam hal ini adalah perbankan syari’ah. Pada bentuk budarabah muqayyadah on balance sheet, di mana bank sebagai mudarib atau pelaksana usaha yang menerima modal dari nasabah atau pemilik dana. Sedangkan pada bentuk mudarabah muqayyadah off balance sheet, di mana bank sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang mempertemukan antara shahibul mal dengan mudarib . Kedua bentuk mudarabah muqayyadah tersebut tetap terikat pada syarat dan ketentuan usaha yang akan dilaksanakan. 30
27 Ibid., hlm. 78.
28 M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam , Alih bahasa: Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 188.
29 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1197.
30 M.  Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 27.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...

## 2.  Aplikasi Mudarabah Pada Perbankan Syari’ah
Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), mudarabah diterapkan dalam bentuk perhimpunan dana yang berupa produk tabungan berjangka yang memiliki tujuan khusus seperti tabugan haji, tabungan kurban, dan deposito biasa. Adapula yang berbentuk deposito special yang mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Sedangkan pada bentuk pembiayaan atau penyaluran dana, mudarabahn diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, dan investasi khusus.
Pada sisi penyaluran dana, mudarabah dapat dibagi menjadi mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayadah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib. Mudarabah mutlaqah yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau shahib al-maal selaku investor dengan mudharib selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada. 31 Dalam mudarabah mutlaqah harus menggunakan modal berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas setelah disepakati terlebih dahulu. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudarabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu: dari hasil perhitungan atas pendapatan proyek (revenue sharing) ataupun dari perhitungan atas keuntungan proyek (profit sharing).
Mengenai praktik akad mudarabah muqayadah pada sisi penyaluran dana ini adalah pada umumnya sama dengan pada akad mudarabah mutlaqah, baik dari sisi persyaratan modal maupun cara pembagian keuntungannya. Yang membedakan antara keduanya hanyalah dari tujuan penyediaan modal yaitu hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank. 32
Kontrak mudarabah digunakan dalam perbankan syari’ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus.
31 M.  Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: VII Press, 2004), hlm. 98-99. 32 Gemala  Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Edisi Revisi. Cet. ke-3 (Kencana Prenada Media, 2006), hlm 234-235.
Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Setelah mudharib menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan- pernyataan  finansial  yang  disyaratkan  menyangkut  harga  jual yang diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang dijharapkan atas dana yang diberikan. 33
Kontrak mudarabah bank syari’ah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada mudharib. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudarabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudarabah. Mudarabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Mudharib menjalankan mudarabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat- syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank. Kontrak mudarabah umumnya digunakan untuk tujuan jangka pendek, maka jangka waktunya dengan mudah dapat diperkirakan dan umumnya ditetapkan oleh bank Syari’ah. Karena batas laba dari dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak, maka sangat penting bagi bank syari’ah agar mudarabah diklirkan dan modal bank beserta keuntungaannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. 34
Pembahasan mengenai mudarabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syari’ah menunjukkan bahwa
33 Mahmudatus  Sa’diyah,  Meuthiya  Athifa  Arifin, Mudharabah dalam Fiqh  dan  Perbankan  Syari’ah , dalam Jurnal Equilibrium, Volume 1 No. 2, 2013, hlm. 318.
34 Ibid.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
kebanyakan mudarabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudharib untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan mudharib bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudarabah bank syari’ah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi. 35
Kemitraan bisnis mudarabah, pada awalnya dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun pada praktiknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian. Dari beberapa data yang ada misalnya di Faisal Finance Institution Turki, pembiayaan bagi hasil hanya 0,7 % dari total kreditnya (per 1993). Di Bank Islam Malaysia Berhad hanya 1,7 % (1994), di Faisal Islamic Bank of Bahrain 7,6 % (1993), di Islamic Bank Bangladesh Ltd 3,2 % ( 1993), di Dubai Islamic Bank 3,7 % (1992), di Jordan Islamic Bank 2,8 % (1993). Kecuali di Sudan, pembiayaan bagi hasil mencapai 62 % dari total kreditnya, dan di Iran mencapai 49 %. 36
Untuk menganalisis suatu permohonan kredit atau pembiayaan pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C“s, yakni : Character (Sifat), Capasity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of economy (Kondisi Ekonomi). 37 Kriteria tersebut adalah yang secara umum dilakukan dalam praktek pemberian kredit oleh perbankan konvensional. Namun dalam dunia perbankan modern yang variabelnya sangat komplek, maka ternyata dalam realitas bisnis perbankan Syariah adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan mudarabah, bank- bank syariah selaku pemilik modal (shahib al-mal) mensyaratkan
35 Ibid. 36 Adiwarman  Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 83-84.
37 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 68.
adanya jaminan pula. Dalam perjanjian pembiayaan mudarabah ditentukan bahwa pelaku usaha (mudharib) diwajibkan memberikan jaminan kepada pihak perbankan syariah selaku pemilik modal (shahib al-mal) atas dana yang telah dicairkan dalam membiayai suatu kegiatan bisnis. 38

## 3. Analisis Kontrak Mudarabah pada Perbankan
Syari’ah
Contoh kontrak perjanjian mudarabah
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA

## AKAD MUDARABAH
Nomor: 12148/MDA/IX/2014
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
(Q.S. Al-Baqarah: 279)
AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, hari ___, tanggal ___, bulan ___, tahun 2014 oleh dan antara pihak-pihak …………………….: 1. Sarjana Ekonomi, Direktur Utama PT BANK …………………………., lahir di Yogyakarta, tanggal 01-04-
1965 (satu April seribu sembilan ratus enam puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ………………………. Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 34.7113.410465.0002. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut, mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK ………………. berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bantul yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan …………….., Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, tertanggal 24 Februari 1993 dibawah nomor 33 dan diperbaiki dengan akta tertanggal 15 Mei 1993 dibawah nomor 18, yang dibuat dihadapan Notaris itu juga, Anggaran
38 Mahmudatus Sa’diyah, Meuthiya Athifa Arifin, Ibid. hlm. 320.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
Dasar dan perbaikan tersebut mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 10 Juni 1993 nomor C2-4457.HT.01.01.TH.93, dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 Nopember 1993 di bawah nomor 95, kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dan dibetulkan di hadapan notaris itu juga masing-masing dengan akta tanggal 30 Mei 1997, nomor 57 dan akta tanggal 15 April 1999 nomor 22, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2001 nomor C-11068 HT.01.04.th.2001, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2004 dibawah nomor 104, yang kemudian Anggaran Dasar tersebut telah dirubah beberapa kali dengan akta yang dibuat di hadapan …………, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Yogyakarta dimana perubahan terakhir di buat dengan akta tertanggal 17 April 2014 dibawah nomor 11 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 19 April 2014, masing-masing dibawah nomor: AHU-02172.40.21.2014, dan AHU-05293.40.22.2014, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Terbatas PT. BANK Berkedudukan di wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai ........................................ SHOHIBUL MAAL atau BANK ……………………................... 2.  ….., 40 tahun, Wiraswasta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3471040107740001, beralamat Tukangan DN 2/325 RT 018 RW 004 …...., Danurejan Yogyakarta, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum yang akan disebut telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang bernama ………, 38 tahun, Karwayan Swasta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 347104670670001, bertempat tinggal serumah dengan suaminya tersebut diatas, yang
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai …………........ MUDHARIB atau NASABAH ……………………………............. Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : 0653/ Pers/MDA/IX/2014 tanggal 19 September 2014 ................... BANK dan NASABAH terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, NASABAH memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk menyediakan dananya/ pembiayaannya, dari pendapatan/keuntungan usaha NASABAH tersebut akan dibagi hasilkan antara NASABAH dan BANK berdasarkan prinsip bagi hasil ( Syirkah ).
2.  Bahwa terhadap permohonan NASABAH tersebut BANK telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh NASABAH maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya ( Syirkah ).
Selanjutnya para pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Mudarabah ini (selanjutnya disebut “Akad”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 DEFINISI
1. Syari’ah
Adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al- Hadits (sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ib adah muamalah.
2. Mudarabah
Adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...

## 3. Pembiayaan
Adalah plafond dana yang disediakan BANK untuk digunakan sebagai modal bagi NASABAH dalam menjalankan dan memperluas usahanya, sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada BANK.
4.  Bagi Hasil atau Syirkah Adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dan BANK.
5. Nisbah Adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak NASABAH dan BANK yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara NASABAH dan BANK.
6.  Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal Adalah masa berlakunya akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 akad ini.
7.  Pembukuan Pembiayaan Adalah pembukuan atas nama NASABAH dan BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi NASABAH sehubungan dengan pembiayaan yang merupakan bukti sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
8.  Dokumen Jaminan
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban NASABAH terhadap BANK berdasarkan akad ini.
9.  Hari Kerja BANK
Adalah hari kerja BPRS BDW.
10.  Cedera Janji
Adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum jangka waktu akad ini berakhir.
Az Zarqa’ , Vol. 12, No. 2, Desember 2020

## Pasal 2 JANGKA WAKTU DAN PENGGUNAANNYA
(1)  BANK berjanji dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk usaha/ proyek Event Organizer kepada NASABAH sebesar Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh NASABAH yang telah disetujui oleh BANK, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
(2)  Jangka waktu penggunaan modal tersebut oleh NASABAH berlangsung selama 60 (enam puluh) bulan, dan terhitung mulai tanggal penandatangan akad ini yaitu tanggal ________ sampai dengan tanggal ________.

## Pasal 3 BIAYA-BIAYA
(1)  NASABAH berjanji dan dengan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya akad ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
(2) Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
• Administrasi : Rp. 4.700.000,-
• Materai
: Rp. 36.000,-
• Tabungan
: Rp. 4.700.000,-
• Notaris : Rp. Menyesuaikan
• Asuransi Askrida  : Rp. 5.430.000,-
• Biaya Apraisal : Rp. 500.000,-
• Total : Rp. 15.366.000,- + biaya Notaris
(3) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.
(4)  NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh perungan- undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh NASABAH melalui BANK.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...

## Pasal 4 PENARIKAN PEMBIAYAAN
Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan- ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik pembiayaan, setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:
1. Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh BANK selambat- lambatnya ………… hari kerja Bank dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2.  Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
3.  Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4.  Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh pembiayaan, NASABAH berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada BANK.
5.  Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh NASABAH kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

## Pasal 5 PROYEKSI KEUNTUNGAN DAN KESEPAKATAN BAGI HASIL
(1)  Proyeksi pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari usaha/ proyek ini adalah sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
(2)  NASABAH dan BANK sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
a.  94,91% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu persen) dari pendapatan ( net revenue sharing ) untuk NASABAH atau dengan proyeksi sebesar Rp.113.893.333,- (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). b.  5,09% (lima koma nol sembilan persen) dari pendapatan
( net revenue sharing ) untuk BANK atau dengan proyeksi sebesar Rp.6.106.667,- (enam juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
(3)  NASABAH dan BANK juga sepakat, jika bagi hasil dibagi per bulan/periode, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap bulan.

## Pasal 6 PERHITUNGAN USAHA
(1)  NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha/proyek yang dibiayai oleh BANK dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad ini paling lambat tanggal ________, atau setiap tanggal _________.
(2) BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh kerugian yang timbul dalam akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian NASABAH sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 akad ini.
(3) BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
(4) NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada pasal 2.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...

## Pasal 7 JADWAL DAN TEMPAT PEMBAYARAN
(1)  NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian realisasi pendapatan/keuntungan yang menjadi hak BANK sesuai dengan nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 akad ini dan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh NASABAH dan BANK, jadwal angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
(2)  Dalam hal tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran kepada BANK pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
(3)  Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK atas pembiayaan yang diberikan oleh BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK.
(4)  Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK untuk mendepet rekening NASABAH dengan nomor rekening ………………. guna pembayaran/ pelunasan kewajiban NASABAH kepada BANK.
(5) Dalam hal NASABAH membayar kembali atau melunasi modal yang difasilitasi oleh BANK lebih awal dari waktu yang ditentukan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/ keuntungan yang menjadi hak BANK sebagaimana ditetapkan dalam akad ini.

## Pasal 8 JAMINAN
Guna menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan pembiayaan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka NASABAH berjanji
dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:
 Sebidang tanah perkarangan kosong beserta apa yang tumbuh  dan  berdiri  diatasnya  kecuali  dengan  Sertifikat Hak Milik No. 12611 desa Banguntapan Surat Ukur tanggal 18-06-2007 No 04851/Banguntapan/2007 Luas 109 m2 an Ny. Yuni Lestari (27-06-1970) terletak di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga pasar Rp. 650.000.000,- taksasi harga lelang sementara Rp. 482.200.000,- NJOP Rp. 29.640.000,- Nilai Pertanggungan Rp. 836.400.020,-

## Pasal 9 KEWAJIBAN NASABAH
Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh BANK kepada NASABAH berdasarkan akad ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :
1.  Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan BANK, sesuai dengan nisbah bagi hasil pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam akad dana tau lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
2.  Memberitahukan secara tertulus kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan tersendiri.
4.  Membebaskan seluruh harta kekayaan milik NASABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan BANK berdasarkan akad ini.
5.  Menyerahkan kepada BANK perhitungan usahanya secara bulan/periode yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan pasal 6 ayat 1 akad ini.
6.  Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
7.  Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.

## Pasal 10 PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH
NASABAH dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:
1.  Nasabah adalah perorangan/badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2.  NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya;
3.  Pada saat ditandatanganinya akad ini, NASABAH tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/ atau mengganggu jalannya usaha NASABAH;
4.  NASABAH menjamin bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh NASABAH berkaitan dengan akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat NASABAH dalam menjalankan akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya;
5.  Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tangani dan/ atau gunakan berkaitan dengan akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
6.  Dalam hal NASABAH mewakili perusahaan yang berbadan hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan akad ini para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan akad ini;
7.  Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya;
8.  NASABAH mengizinkan BANK pada saat ini untuk masa- masa selama berlangsungnya akad ini, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha NASABAH, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 11 PERISTIWA CIDERA JANJI
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :
1.  NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BANK sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 2 dan/atau pasal 5 akad ini.
2.  Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 dan/atau pasal 9 adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar.
3.  NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 10 akad ini.
4.  Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
5.  Apabila NASABAH dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan tetap dan pasti
( in kracht van gewijsde ) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

## Pasal 12 AKIBAT CEDERA JANJI
(1)  Dalam hal NASABAH tidak melaksanakan pembayaran karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 6 akad ini, maka BANK berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK.
(2) Untuk keperluan ayat (1) diatas, dengan ini NASABAH memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak BANK untuk menjual atau memindahkan hak dalam bentuk apapun barang yang dijadikan jaminan dalam akad ini.
(3)  Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan di muka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
(4) Dalam hal penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka NASABAH dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
(5)  Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaiknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.
Maka seluruh pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat- surat yang tersebut di dalam perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali hutang …………………………………………

## Pasal 13 PELANGGARAN
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan- perbuatan sebagai berikut :
1.  Menggunakan pembiayaan yang diberikan BANK di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari BANK;
2.  Menjalankan usahanya/proyeknya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh BANK;
3.  Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
4. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
5.  Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban atau sisa kewajiban NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH;
6.  Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan NASABAH;
7.  Menolak atau menghalang-halangi BANK dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 15 akad ini.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...

## Pasal 14 RISIKO
NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap  keadaan  fisik  barang  maupun  terhadap  sahnya  bukti- bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang- barang yang dijaminkan, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang dating dari pihak manapun dan/atau berdasarkan alasan apapun.

## Pasal 15 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK, atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan pada setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

## Pasal 16 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN
(1)  Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini : NASABAH :
Alamat : BANK : Alamat : (2) Apabila dalam pelaksanaan akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya
dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya;
(3)  Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal akad dianggap sah menurut hukum.

## Pasal 17 DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN TA’WID
(1) Apabila NASABAH terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam akad ini, maka BANK membebankan dan NASABAH setuju membayar denda ( ta’zir ) atas keterlambatan tersebut sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi NASABAH.
(2)  Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh BANK akan diperuntukan sebagai dana sosial (Infaq dan Shadaqah).
(3) BANK akan mengenakan ta’wid (ganti rugi operasional) yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya.

## Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1)  Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan mufakat.
(2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
(3)  BANK dan NASABAH sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum ( legal opinion ) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Kantor
Pengadilan  Agama  Kabupaten  Bantul  bersifat  final  dan mengikat ( final and binding ) untuk dilaksanakan NASABAH dan BANK.

## Pasal 19 PENUTUP
(1)  Sebelum akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepada seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani akad ini.
(2)  Akad ini mengikat para pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing para pihak.
(3) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
(4)  Tiap Addendum dari akad ini nerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
(5)  Surat akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.
Mengetahui/Menyetujui & Ikut bertanggung jawab Nasabah Istri
Direktur Utama
Saksi-Saksi : Saksi 1      Saksi
2
Berdasarkan kontrak yang dicantumkan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak perbankan dengan nasabah merupakan perjanjian modal kerja untuk usaha berupa Event Organizer yang telah ditentukan besaran dana, jangka waktu penggunaan modal, dan dengan ketentuan pembagian hasil yang telah disepakati dan dicantumkan di dalam kontrak. Oleh karena itu, dapat kita ketahui berdasarkan hal tersebut, mudarabah yang dilaksanakan dalam pembiayaan modal kerja ini merupakan jenis mudarabah muqayyadah.
Namun  terdapat  beberapa  perbedaan  konsep  fikih  dengan praktik mudarabah pada perbankan syari’ah yang akan dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, pada konsep fikih telah kita ketahui bahwa pihak- pihak yang melakukan akad mudarabah hanya dua pihak, yaitu shahibul mal dan mudarib. Sedangkan pada perbankan Islam saat ini, perjanjian mudarabah telah diperluas menjadi tiga pihak, yaitu: 1) para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai shahibul mal , 2) bank sebagai suatu lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, 3) pengusaha sebagai mudarib yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha perdagangan. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudarib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana, dan juga sebagai shahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudarib. 39
Kedua, pada kontrak di atas terdapat proyeksi atau perkiraan keuntungan yang akan didapatkan dan di bagi oleh kedua belah pihak dengan perkiraan berbentuk besaran nominal sebanyak Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak yakni, nasabah sebesar 94,91% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu persen) dengan perkiraan pendapatan sebesar Rp.113.893.333,- (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk pihak bank sebesar 5,09% (lima koma nol sembilan persen) dengan perkiraan pendapatan sebesar Rp.6.106.667,- (enam juta seratus enam ribu enam
39 Sutan Remi Syahdeini, Ibid ., hlm. 47.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan dalam konsep fikih hanya dibolehkan menetapkan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase bukan berbentuk perkiraan secara nominal rupiah. Namun menurut hemat penulis, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan praktik dalam perbankan, hal ini boleh saja dilakukan oleh pihak lembaga bank kepada pihak nasabah dengan melihat dan memperhitungkan rencana kerja atau usaha yang akan dijalankan sehingga adanya target pendapatan yang akan dicapai.
Ketiga, prinsip akad mudarabah berdasarkan kepercayaan yang sangat menuntut tingkat kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan menjadi unsur terpenting dalam kontrak mudarabah karena kepercayaan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk menjalankan usaha sepenuhnya. Pada praktiknya dulu, tidak adanya jaminan dalam akad mudarabah, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, diperlukannya jaminan dalam melakukan akad ini demi tujuan untuk melindungan pihak perbankan terhadap segala resiko atau kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian/kesengajaan pihak nasabah. Jaminan merupakan harta benda milik nasabah yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadinya wanprestasi. Jaminan dalam pembiayaan memiliki beberapa fungsi yaitu untuk menambah tingkat kepercayaan perbankan kepada nasabah, meningkatkan tingkat kehati-hatian perbankan, menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik dana, tingkat kehati-hatian nasabah dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang diterimanya. Selain itu, fungsi jaminan dapat menjadi alat pembayaran hutang jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah/debitur dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut.

## Penutup
Mudarabah merupakan salah satu bentuk kontrak kerjasama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal ( shahibul mal ) yang memberikan serta mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola ( mudharib ) untuk digunakan dan dikembangkan dalam aktivitas perdagangan. Dalam kontrak kerjasama ini, mudharib
memberikan kotribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati dan dicapai sesuai yang tertuang di dalam kontrak sehingga keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama.
Ulama fiqh membagi akad mudarabah menjadi dua macam, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlaqah merupakan bentuk mudarabah yang penyerahan modal secara mutlak tanpa adanya syarat dan pembatasan. Sedangkan mudarabah muqayyadah berbanding terbalik dengan mudarabah mutlaqah, di mana penyerahan modal dengan adanya syarat dan batasan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer , Jakarta: Gema Insani, 2001.
Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maragi , Terj. Bahrun Abu Bakar dkk., Tafsir al-Maragi , Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan
Perasuransian Syariah di Indonesia , Edisi Revisi. Cet. ke-3,
Kencana Prenada Media, 2006..
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
M. Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil , Yogyakarta: VII Press, 2004.
M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
Oktavi Maulizar: Analisis Kontrak Mudarabah...
M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam , Alih bahasa: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.
Mahmudatus Sa’diyah, Meuthiya Athifa Arifin, Mudarabah dalam Fiqh  dan  Perbankan  Syari’ah , dalam Jurnal Equilibrium, Volume 1 No. 2, 2013.
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (life and general): konsep dan sistem operasional , Jakarta: Gema Insani Press,
2004.
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007.
Neneng Nurhasanah, Mudarabah dalam Teori dan Praktik , Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
Neneng Nurhasanah, Mudarabah dalam Teori dan Praktik , Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
Sayyid Sabiq, Fiqhus  Sunnah , terj. Mujahidin Muhayan, Fiqh
Sunnah , Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2008.
Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syari’ah di Indonesia edisi 4 ,
Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015.
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tatanan Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’anul Masjid an-Nur , Jilid 4, Jakarta: Cakrawala I Publishing,
2011.