## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## AnAlisis Yuridis dAn Politis PemberhentiAn Presiden dAn/AtAu WAkil Presiden berdAsArkAn undAng-undAng dAsAr negArA rePublik indonesiA tAhun 1945
Juridical and Political analysis of the resignation of the President and/or Vice President under the constitution of the rePublic of indonesia of 1945

## haeruman Jayadi
Universitas Mataram Email : haerumanjayadi@unram.ac.id

## Ad. basniwati
Universitas Mataram Email : adbasniwati@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara hukum dan secara politik dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang- udangan lainnya mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional dan luaran tambahannya berupa bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, ditemukan bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur/dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sendiri dilakukan melalui mekanisme politik di Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi dan mekanisme politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya antara putusan hukum dan politik pemberhentian Presiden berpeluang atau dapat terjadinya ketidakkonsistenan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan UUD 1945 yang menggunakan frase normative kata “dapat” dalam memberhentikan Presiden sehingga memberikan dua kemungkinan pilihan yaitu memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden.
Kata Kunci : Yuridis, Politis, Presiden.

## Abstract
the aim of this study is to find out the mechanisms of dismissal of the President and/or Vice President, legally and politically, with the specific objective of producing lessons in the law of the state. through this approach, the researchers will conduct an in-depth study of the provisions of uud 1945 and other legislative regulations concerning the resignation of

## 192~207
the President and/or Vice President. using a conceptual approach, the researchers will delve into the thought processes of state law experts regarding the resignation of the President and/ or Vice President. this research aims to produce scientific articles for publication in national journals, primarily for use as teaching material in state law courses. research using legislative and conceptual approaches revealed that the President and/or Vice President must resign when they no longer meet the qualifications outlined in article 6 Part. 1 uud 1945. the People’s house of representatives, the constitutional court, and the assembly of the People’s Parliament carry out the President’s resignation process. this is a result of the 1945 uud provision, which employs the normative phrase “can” when dismissing the president, providing two options: either dismiss the president or not.
Keywords: Juridic, Politician, President.

## A. PendAhuluAn
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, tidak memberikan aturan yang terperinci tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya, baik alasan-alasan maupun prosedurnya. 1 Pengaturan seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses pemberhentian atau pergantian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Persoalan ini kemudian carikan solusi dengan melakukan suatu perubahan yaitu dimulai terlebih dahulu dengan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara.
Perubahan UUD 1945 begitu penting dilakukan oleh karena dari UUD inilah awal munculnya ketidakpastian dalam proses pergantian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan lainnya. Selain UUD 1945 telah memberikan peluang ketidakpastian karena tidak jelasnya kriteria yang digunakan, juga karena UUD 1945 membuka peluang munculnya berbagai macam interpretasi dari berbagai pihak terutama dari kalangan politisi yang tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politiknya.
Terkait dengan proses pergantian Presiden dan/atau Wakil Presiden, perubahan UUD 1945 telah memberikan cukup kepastian. Hasil perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional yaitu adanya pembatasan mengenai masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pergeseran kekuasaan Presiden, proses pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan yang lainnya.
Perubahan terhadap masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu ditentukan hanya lima tahun saja dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 2 Dengan demikian, seseorang bisa atau boleh menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dua kali periode kepemimpinan atau maksimum sepuluh tahun. Perubahan terhadap kekuasaan Presiden yaitu Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang selanjutnya disebut UU, dan dialihkan menjadi kekuasaan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR, 3 dan masih banyak lagi pergeseran-pergeseran kekuasaan Presiden yang lainnya.
Proses pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga mengalami perubahan. Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi dilakukan melalui pemilihan tidak langsung melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat
1 Hamdan Zoelva, impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 5
2 Pasal 7 UUD 1945
3 Lihat Pasal 5 Jo. Pasal 20 UUD 1945
selanjutnya disebut MPR, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. 4 Kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dihilangkan setelah UUD 1945 diubah.
Proses dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pun telah berubah meskipun lembaga yang melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tetap yaitu oleh MPR, namun yang terpenting adalah alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan juga mekanisme pemberhentiannya. Pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi cukup dengan alasan politik semata 5 tetapi harus berdasarkan alasan hukum dan melalui proses hukum terlebih dahulu. Proses pembuktian secara hukum pun harus dilakukan melalui suatu proses peradilan 6 yaitu melalui Peradilan Tata Negara oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelum perubahan UUD 1945, kata impeachment (pemakzulan)-atau semacamnya- tidak pernah ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Karenanya, Harun Alrasid, selaku penasihat hukum konstitusi Presiden Wahid berpendapat bahwa sistem konstitusi Indonesia tidak mengenal impeachment . 7 Proses impeachment terhadap Wahid menunjukkan bahwa perseteruan antara Presiden dan Parlemen berakar pada perbedaan interpretasi kedua kubu itu terhadap UUD 1945. Konstitusi ini gagal menetapkan prosedur impeachment yang jelas. Bergonta gantinya alasan terhadap impeachment Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa prosedur-prosedur impeachment bisa dengan mudah dipolitisasi. Di samping itu, prosedur impeachment tak memuaskan itu memperkuat urgensi reformasi konstitusi. 8 Oleh karena itu, MPR melalui perubahan ketiga UUD 1945, telah menambah ketentuan atau pasal baru dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden yaitu Pasal 7A dan 7B. Maka dari itu, alasan hukum dan mekanisme hukum merupakan syarat wajib yang harus dilalui sebelum memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden melalui proses politik oleh MPR. Oleh karenanya, masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai mekanisme hukum dan politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan keterkaitan antara mekanisme hukum dan mekanisme politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 1. lembaga kepresidenan
Pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan tetap dominan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Jumlah pasal yang secara langsung mengenai lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72  pasal (di luar tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan). 9 Apalagi kalau dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain
4 Pasal 6A UUD 1945
5 Seperti yang pernah terjadi pada pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid yang hanya cukup dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap haluan Negara dan/atau peraturan perundang-un- dangan yang berlaku tanpa adanya proses pembuktian secara hukum yang dilakukan melalui mekanisme hukum pula. 6 Proses peradilan dalam pemberhentian Presiden ini berbeda dengan proses peradilan yang konvensional pada umumnya.
7 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran,Mizan, Bandung, 2007 hlm.245
8 Ibid., hlm.252
9 Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 27
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 194~207
yang secara tidak langsung tidak dapat terlepas dari Presiden maka ketentuan pasalnya akan semakin banyak.
Menurut Bagir Manan, lembaga kepresidenan ( Presidential institution ) dalam penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik. Selanjutnya dikatakan Oleh Bagir Manan, secara asasi bahwa paham republik ( republicanism ) mengandung makna pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan umum (rakyat banyak). 10 Kalau Bagir Manan melihat dari bentuk pemerintahan, maka Jimly Asshiddiqie melihatnya dari sistem pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penggunaan istilah Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sebagai satu kesatuan jabatan lembaga kepresidenan  terkait dengan sistem pemerintahan Presidensial. Selanjutnya dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasar UUD 1945 berisi dua jabatan yaitu Presiden dan Wakil Presiden. 11
Pada perubahan ketiga terhadap UUD 1945 di tahun 2001, MPR menambahkan pasal 6A ayat (1) di samping perubahan dan penambahan yang lain. Pasal 6A ayat (1) berbunyi ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini, pada tahun 2004 negara Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ini merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama sejak Indonesia merdeka.
Berdasarkan pada ketentuan pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebagai dwi-tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. 12 Menurut Bagir Manan, sebelum perubahan UUD 1945, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dan menteri tidak bersifat kolegial dan salah satu konsekwensinya, dalam praktek diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab kepada MPR (dan DPR) hanya Presiden. Praktek ini didasarkan pada pemikiran bahwa Presiden bertunduk dan bertanggungjawab kepada MPR karena Presiden adalah mandataris MPR. Wakil Presiden tidak berkedudukan sebagai mandataris. 13 Setelah perubahan UUD 1945, Presiden tidak bertanggungjawab lagi kepada MPR karena Presiden bukan mandataris MPR kecuali dalam hal impeachment.
Menurut Bagir Manan, meskipun disebutkan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden tidak bersifat hierarkhis melainkan kolegial. 14 Sejalan dengan pendapatnya Bagir Manan, Jimly Asshiddiqie mengatakan, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. Karena itu meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi di segi yang lain, keduanya memang merupakan dua organ negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lain. 15
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi  yang berarti Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan. Hal ini sesuai dengan bab tiga mengenai kekuasaan
10   Ibid., hlm.1-3 11   Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.204 12   Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 130-131 13   Bagir Manan, Op.Cit., hlm.43-46 14   Ibid, hlm.45 15   Jimly Asshiddiqie, Perkembangan…, Op.Cit., hlm.131
pemerintahan Negara pasal 4 ayat (1) UUD 1945 berbunyi ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Menelaah pengaturan mengenai lembaga Kepresidenan dalam UUD 1945, Presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terdapat begitu banyak kekuasaan yang dimilki oleh Presiden yang dapat digolongkan menjadi beberapa kekuasaan yaitu kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan, dan kekuasaan Presiden di bidang yudisial. Melihat dari kekuasaan Presiden seperti tersebut di atas, hampir semua jenis kekuasaan yang ada dalam Negara terdapat kekuasaan Presiden di dalamnya meskipun tidak secara penuh atau mutlak dilaksanakan oleh Presiden belaka.
Kekuasaan Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kalau dilihat dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan maka kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Di samping itu jelas kelihatan dalam perkembangan Negara modern bahwa wewenang badan eksekutif dewasa ini jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang. 16 Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.
Menurut Bagir Manan, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi Negara. 17 Selanjutnya Bagir Manan mengemukakan:
Kekuasaan untuk menyelenggarakan administrasi negara dapat dikelompokkan men- jadi :(i) tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, (ii) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan, (iii) tugas dan wewenang administrasi di bidang pelayanan umum, (iv) tugas dan wewenang admin- istrasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogative (di bidang pemerintahan. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus ini seperti Presiden memegang kekuasaan yang tetinggi atas ang- katan darat, angkatan laut dan angkatan udara (pasal 10 uud 1945), memberi gelar, tanda jasa dan kehormatan (pasal 15 uud 1945), mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17 ayat (2)) dan yang lainnya. 18
Kekuasaan lain Presiden  sebagai kepala pemerintahan yang diberikan oleh UUD 1945 adalah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan seperti Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (pasal 5 ayat (1)), setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)), dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden  berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (pasal 22 ayat (1)), Presiden  menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat (2)), dan Presiden  berwenang untuk membuat peraturan Presiden .
16   Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 208 17   Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 122-127 18   Ibid., hlm.127
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 196~207
Selanjutnya kekuasaan Presiden  dalam bidang yudisial yaitu dalam hal pemberian grasi, abolisi, amnesty dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1)). Sedangkan dalam memberikan amnesty dan abolisi, Presiden  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 14 ayat (2)).

## 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemilu adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 19
Tonggak awal sejarah pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perubahan tahap ketiga UUD 1945. Hasil perubahan tahap ketiga UUD 1945 yang disahkan tanggal  10 November 2001 , telah melakukan perubahan terhadap sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika sebelum perubahan, Presiden  dan Wakil Presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat yaitu melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun setelah perubahan, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu Negara.
Ketentuan mengenai pemilihan langsung terhadap orang yang akan menduduki jabatan Kepresidenan diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi sebagai berikut : ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. ayat (2) “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. ayat (3) “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. ayat (4) “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak  dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
Dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan dapat dikatakan sangat kuat 20 . Oleh karena kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan sangat kuat, maka sebagai imbangannya ditentukan pula bahwa Presiden tidak dapat membekukan/ membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 7C UUD 1945).
Sedangkan syarat seseorang untuk bisa dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) “calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”
19   Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hlm.1 20   Jimly Asshiddiqie, Perkembangan …, Op.Cit., hlm.123
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

## 3. tinjauan terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Jika digali dari berbagai konstitusi yang ada di dunia, secara teoretis cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen menggunakan sistem campuran antara sistem impeachment dan sistem forum previlegiatum . Dengan impeachment dimaksudkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (misalnya congres di Amerika Serikat) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat-syarat dan mekanisme yang ketat. Sedangkan forum previlegiatum adalah penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. 21 Di Amerika Serikat, Lembaga impeachment merupakan lembaga yang timbul dalam perbuatan pidana, tetapi dapat berlanjut pada evaluasi di bidang politik. 22 Lembaga impeachment tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana ( criminal responsibility ), karena Presiden dan/atau Wakil Presiden,  dan pejabat sipil lainnya diadili oleh senat federal dengan ketua supreme court (MA) sebagai ketua sidang. 23
Kelemahan sistem impeachment menurut Abdul Rasyid Thalib adalah jika dalam forum legislatif Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan, tetapi dalam proses hukumnya Presiden dan/atau Wakil Presiden dinyatakan tidak bersalah, maka sulit untuk mengembalikan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden itu karena realitas politik telah berubah dengan terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden baru. 24
Menurut UUD 1945, Penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR ( impeachment ), kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK ( forum previlegiatum ), lalu dikembalikan ke prosedur impeachment (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik. 25 Menurut Bagir Manan, tahap-tahap tersebut agak “unik” bahkan mungkin “ganjil”. Meskipun pemeriksaan semata-mata dari segi atau bersifat hukum, tetapi dimulai dari lembaga politik  (DPR), kemudian ke lembaga hukum (MK), dan kembali kepada lembaga politik (MPR). 26

## b. metode PendekAtAn
Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 27 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan
21   Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.138-139
22   Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.253 23   Ibid.
24   Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.463 25   Moh. Mahfud MD., Op.Cit., hlm.139 26   Bagir Manan, Kekuasaan…, Op.Cit., hlm.166 27   Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1985, hlm. 42.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 198~207
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 28 Oleh karenanya metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. 29 Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai konsep atau pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum mengenai keterkaitan antara mekanisme hukum dan politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.
Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. 30 Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer berupa produk peraturan perundang- undangan, bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, majalah ilmiah hukum, journal hukum dan berbagai makalah dan bentuk tulisan ilmiah hukum yang lainnya, bahan hukum tertier berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. 31 Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi atau penelitian kepustakaan di tempat-tempat tertentu yang ditentukan yang representatif. Bahan hukum yang diperoleh melalui kajian kepustakaan kemudian diklasifikasikan, dicari hubungannya satu sama lain dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi, konsep khususnya konsep hukum mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Analisis yang dipergunakan adalah diskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif. 32 Selain itu, analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh juga dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 33

## C. PembAhAsAn

## a. Alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Pengaturan mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur secara eksplisit dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
28   Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14 29   Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302 30   Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121 31   Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 295-296 32   Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum, sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm 61
33    Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 127
Berdasarkan pada bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka secara garis besar atau pada pokoknya ada dua alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu :
1.  Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
2.  Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya akan dielaborasi satu persatu  mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti tersebut di atas.

## 1. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
Terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan telah melakukan pelanggaran hukum, oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan secara limitative pelanggaran hukum apa saja yang yang dapat menjadi alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu pelanggaran hukum berupa:
1) Pengkhianatan terhadap Negara,
2) Korupsi,
3) Penyuapan,
4) Tindak pidana berat lainnya, atau
5) Perbuatan tercela
Di luar pelanggaran hukum seperti tersebut di atas, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
UUD 1945 tidak memberikan atau tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan jenis- jenis pelanggaran hukum yang termuat dalam pasal 7A tersebut. Penjelasan mengenai makna atau maksud dari jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut  secara umum dapat ditemukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 10 ayat (3), yaitu :
a.  Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b.  Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
c.  Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pengkhianatan terhadap Negara diatur dalam Titel I Buku II KUHP yaitu mencakup beberapa jenis tindakan, yaitu sebagai berikut:
a.  Makar  terhadap Kepala Negara (pasal 104)
b.  Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (pasal 106)
c.  Makar untuk menggulingkan pemerintah (pasal 107)
d.  Pemberontakan (pasal 108)
e.  Permufakatan jahat dan atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksud dalam pasal 104, 106, 107, 108 KUHP
f.  Mengadakan hubungan dengan Negara asing yang bermusuhan dengan Indonesia, atau berhubungan dengan negara asing dengan tujuan agar Negara asing membantu suatu penggulingan terhadap pemerintah di Indonesia (pasal 111)
g.  Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116)

## 200~207
h.  Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan Negara (pasal 117-120) i.  Merugikan Negara dalam perundingan diplomatic (pasal 121)
j.  Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 122-125) k.  Menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126)
l.  Menipu dalam hal menjual barang-brang keperluan tentara Korupsi dan penyuapan diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. UU ini menentukan bahwa korupsi terdiri dari  perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Pasal 2), perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara (Pasal 3).
Selanjutnya, tindak pidana penyuapan adalah berupa perbuatan yang memberi suap maupun menerima suap yaitu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara Negara atau hakim sehingga mereka berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya serta memberi sesuatu kepada mereka karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Sedangkan mengenai perbuatan tercela dapat ditemukan pengaturannya dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi . Dalam penjelasan Pasal 6 angka ke 10, perbuatan tercela yaitu perbuatan yang bertentangan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

## 2. Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
Syarat seseorang untuk bisa dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden secara umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) “ Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Syarat yang dapat dipakai untuk melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden  hanya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur/dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, di luar syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dijadikan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Persoalan yang muncul adalah bahwa dalam UUD 1945 menentukan syarat untuk menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur.
Namun dengan melakukan penafsiran, maka syarat menjadi calon Presiden dan/ atau Wakil Presiden tersebut di atas dapat menjadi syarat untuk menjadi Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan alasan bahwa syarat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan syarat yang melekat pula untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga dalam kondisi normal atau tanpa ada manipulasi, tidak akan
(kemungkinan) terjadi seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden akan diikutkan menjadi peserta pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga tidak akan pernah dapat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan tidak dipenuhinya syarat sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka tertutup kemungkinannya untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden saja tidak memenuhi syarat apalagi untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Memperhatikan berbagai syarat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti telah diuraikan di atas, terlihat dengan jelas betapa (cukup) sulit untuk memberhentikan seseorang dari jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Bagir Manan, syarat-syarat substanstif memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sengaja tidak dibuat mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan sistem fixed executive dan kestabilan pemerintahan sebagai salah satu ciri sistem Presidensil. 34
b. Prosedur hukum dan Politik Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

## 1. Prosedur hukum Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya dengan alasan politik dan dengan hanya melalui prosedur politik semata, tapi harus dengan alasan hukum, melalui prosedur hukum dan terbukti secara hukum pula. Alasan hukum yang bisa dipakai untuk melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu  baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosedur hukum dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus ditempuh menurut UUD 1945 secara garis besarnya adalah:
1) DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2) MK, setelah menerima permintaan dari DPR tersebut wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat diterima.
3) Putusan MK terhadap pendapat/permintaan DPR dapat berupa, tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan.
Dari proses hukum pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui MK, misalkan saja terhadap pendapat atau permintaan DPR dikabulkan oleh MK, tidak serta merta  Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya atau MPR langsung memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang jelas bahwa Putusan MK sangat menentukan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebab
34   Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, FHUII PRESS, Yogyakarta, 2007, hlm.165
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 202~207
tanpa putusan MK, sidang MPR untuk memberhentikan atau tidak seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak dapat dilaksanakan dan bahkan inkonstitusional. Setelah adanya putusan MK baru MPR dapat melakukan sidang apakah memberhentikan atau tidak seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.
Kedudukan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan kapasitasnya mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk diberhentikan. Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa dalam kasus “ impeachment ”, MK tidak mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dikatakannya, bahwa dalam kasus impeachment (pemberhentian) Presiden dan/atau Wakil Presiden, MK hanya bertindak sebagai juri untuk menentukan apakah pendapat DPR yang menuduh Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, keterlibatan MK dalam masalah impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya merupakan kewajiban, bukan merupakan kewenangan dan bukan bersifat mengadili. 35 Sedangkan menurut John Pieris, keterlibatan MK dalam masalah impeachment merupakan kewajiban dan sekaligus kewenangan untuk mengadili. 36
Penulis sendiri lebih sepakat dengan pendapatnya Jimly Asshiddiqie, yaitu bahwa kedudukan MK dalam masalah impeachment bukan mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk diberhentikan tetapi mengadili apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perkara diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar putusan MK adalah menjadi kewenangan dari MPR. Jadi yang mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR bukan MK.

## 2. Prosedur Politik Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Prosedur politik ini dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama adalah sebelum pengajuan permintaan DPR kepada MK dan tahap kedua adalah setelah MK memberikan putusan atas permintaan DPR tersebut.
tahap pertama , sebelum pengajuan permintaan DPR kepada MK, DPR harus telebih dahulu bersidang untuk mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
Dari 575 (lima ratus tujuh puluh lima) anggota DPR, secara matematis dapat dihitung bahwa untuk terpenuhinya quorum pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 x 575 yaitu 383 orang anggota DPR. Setelah terpenuhi quorum , langkah selanjutnya adalah pengambilan putusan pengajuan usul. Syarat yang harus dipenuhi agar putusannya sah harus didukung oleh 2/3 x 383 yaitu 255 anggota DPR. Jadi quorumnya sidang DPR untuk pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah minimal 383 orang anggota harus hadir. Seandainya hanya 383 anggota yang hadir, maka minimal 255 anggota DPR harus setuju atas usulan tersebut, baru kemudian usulan tersebut sah.
35   Lihat Kompas, 6 September 2003,  hlm.7, dalam John Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presi- den dan/atau Wakil Presiden  RI, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm.214 36   Ibid., hlm.215
tahap kedua , setelah MK mengeluarkan putusan mengenai pendapat DPR. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti   melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR selanjutnya wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul dari DPR.
Untuk membuat keputusan terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR mengadakan rapat paripurna yang harus dihadiri ( quorum ) sekurang- kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah angota yang hadir. Dari 711 anggota MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, kalau dilakukan perhitungan secara matematis, untuk quorum nya sidang paripurna MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden maka jumlah anggota MPR yang harus hadir adalah sekurang-kurangnya 3/4 x 711 yaitu 533 anggota. Selanjutnya untuk memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya harus didukung atau disetujui sekurang-kurangnya 2/3 x 533 yaitu 355 anggota yang hadir. Hitungan-hitungan ini merupakan persyaratan minimal, sehingga apabila persyaratan minimal tersebut tidak terpenuhi maka pengambilan putusan baik di DPR maupun di MPR adalah tidak sah. Namun sebelum MPR mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, terlebih dahulu MPR harus memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Keputusan MPR yang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan putusan politik ( politieke beslissing ), bukan putusan peradilan ( judicieele vonnis ). Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah kewenangan konstitusional MPR, bukan kewenangan peradilan ( rechtspraak ). 37
Yang perlu diperhatikan pula adalah apabila selama atau ketika masih dalam proses hukum maupun proses politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sedang berjalan, kemudian Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri dari jabatannya, maka segala proses yang sedang bejalan tidak dilanjutkan.

## c. konsistensi antara putusan hukum dan putusan politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
Mengkaji lebih dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, makanisme hukum dan politik memiliki hubungan dan saling menentukan satu sama lain. Proses politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan sebelum terlebih dahulu menempuh proses hukum. Sebaliknya, proses hukum pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menempuh prose politik. Selain itu, proses hukum pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak menjadi jaminan diberhentikannya seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Terlihat dengan jelas terdapatnya korelasi atau hubungan antara proses hukum dan proses
37   Laica Marzuki, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.44
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 204~207
politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini. Keduanya saling berkaitan satu sama lain dan pastinya tidak terpisahkan.
Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah terdapat atau terjadi konsistensi antara mekanisme hukum dengan mekanisme politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden? Maksud penulis adalah apakah putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti   melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, lantas kemudian MPR harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya? Jawaban singkatnya adalah bahwa secara normative menurut ketentuan UUD 1945 adalah tidak harus. Menurut Bagir Manan, berdasarkan prosedur yang ada, putusan MK justru dapat dikesampingkan MPR. 38 Mengapa demikian? Karena kata yang dipakai dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 adalah kata “dapat”. Pasal 7A tersebut selengkapnya berbunyi “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Kata “dapat” dalam Pasal 7A UUD 1945 terkait dengan pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden menunjukkan dua makna atau bermakna ganda, yaitu :
1.  MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
2. MPR dapat tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
Kata “dapat” menunjukkan kebebasan, kebolehan atau tidak harus atau tidak wajib untuk melaksanakan sesuatu. Berbeda dengan kata “harus” atau “wajib”, maka mesti dilaksanakan. Dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, memungkinkan bagi MPR untuk tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dengan kata lain, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dimungkinkan untuk tidak diberhentikan oleh MPR, meskipun MK telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal yang demikian ini, putusan MK dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Inilah salah satu kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Laica Marzuki mengemukakan, walaupun telah jatuh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti, namun MPR dapat menjatuhkan putusan lain sepanjang pertimbangan politik ( politieke overweging ) dalam rapat paripurna MPR menerima baik penjelasan yang dikemukakan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga rapat memandang Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak perlu diberhentikan. 39 Menurut Bagir Manan, hal ini tidak sesuai dengan asas putusan pengadilan yang tidak
38   Bagir Manan, Kekuasaan…, Op.Cit., hlm.165 39   Laica Marzuki, Op.Cit., hlm.44-45
dapat dinilai atau ditinjau, kecuali melalui upaya hukum atau suatu kewenangan khusus yang hanya ada pada Presiden dan/atau Wakil Presiden. 40 Lebih lanjut dikatakan oleh Bagir Manan, bahkan secara hakiki, tata cara pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan semangat ketentuan UUD 1945 Pasal 24 C yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Semestinya sifat final tersebut termasuk juga putusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. 41
Selain karena masalah normatif (hukum) seperti dikemukakan di atas, masalah politik malahan akan memberikan berbagai peluang. Apalagi kalau melakukan perhitungan secara matematis terhadap kekuatan pro dan kontra terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di MPR.
Dengan demikian baik secara normatif maupun secara hitungan matematis atau kuantitatif, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat sulit untuk dilaksanakan. Sumber persoalan utamanya adalah terletak pada kata “dapat” dari Pasal 7A UUD 1945 itu sendiri, dan proseduralnya. Akan berbeda halnya apabila yang dipakai adalah kata “harus” atau “wajib” dalam Pasal 7A UUD 1945. Dengan kata “harus” atau “wajib” maka tidak ada pilihan lain bagi MPR kecuali memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, keputusan hukum (dapat) dikalahkan oleh keputusan politik. Keputusan hukum MK hanya dijadikan pertimbangan oleh MPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga tidak bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh MPR.

## d. kesimPulAn
Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur/dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Syarat dimaksud adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara garis besar, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui proses hukum di MK dan proses politik di DPR dan MPR.
Peluang terjadinya ketidakkonsistenan antara proses hukum atau putusan hukum MK dengan proses politik atau putusan politik MPR dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sangat terbuka untuk terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam UUD 1945 yang menggunakan kata “dapat”, dan ditambah lagi dengan mekanisme politik yang harus dilalui dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang cukup sulit dan rumit. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah ketentuan normative yaitu kata “dapat” yang tertuang dalam Pasal 7A UUD 1945.
Perlu penegasan kembali terhadap kekuatan mengikat dari putusan MK terhadap tindak lanjut dari pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, jangan sampai keputusan hukum diabaikan bahkan dikalahkan oleh keputusan politik MPR, karena negara Indonesia adalah negara hukum dan yang supreme adalah hukum. Perlu perubahan
40   Bagir Manan, Kekuasaan …, hlm.166 41   Ibid., hlm.166-167
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 206~207
redaksi pasal 7A UUD 1945 yaitu mengganti kata “dapat” dengan kata  “harus” atau “wajib” demi kepastian hukum dan bahkan demi keadilan artinya alangkah tidak adilnya ketika seseorang (Presiden dan/atau Wakil Presiden) yang dinyatakan bersalah secara hukum dan/atau secara hukum sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden oleh karena alasan dan kepentingan politik tidak diberhentikan dari jabatannya.

## dAftAr PustAkA

## buku
Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Bagir Manan, 2007, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, FHUII PRESS, Yogyakarta
------------, 2006, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta
Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran,Mizan,
Bandung.
Ellydar Chaidir, 2008, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta,
Hamdan Zoelva, 2005, impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
-----------, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta.
John Pieris, 2007, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden  RI, Pelangi Cendikia, Jakarta.
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang.
Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Miriam Budiardjo, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Moh. Mahfud MD., 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta.
Soedarsono, 2005, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Pearaturan Perundang-undangan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana