## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014

## ANALISIS  PERKEMBANGAN INTERNET BROADBAND DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA

## THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET BROADBAND IN BORDER AREA OF NORTH SULAWESI PROVINCE
Riva’atul Adaniah Wahab
Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110 - Indonesia
riva002@kominfo.go.id
Naskah Diterima: 21 Desember 2016; Direvisi : 27 Desember Disetujui : 27 Desember 2016

## Abstrak
Pemerataan pembangunan internet broadband di wilayah perbatasan harus segera diwujudkan karena adopsinya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut . Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet broadband di  wilayah  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  aspek supply ,  kondisi infrastruktur masih sangat kurang, ketersediaan layanan internet broadband berkualitas tinggi dengan tarif rendah juga masih sulit diwujudkan. Dari aspek demand , biaya layanan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak  memiliki  akses  internet.  Adapun  hambatan  yang  paling  dominan  adalah  ketidakpahaman  dalam  penggunaan internet. Faktor ini juga mendasari literasi internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu  tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya internet broadband . Menanggapi kondisi ini, penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS layanan, tarif interkoneksi,  dan infrastructure sharing dibuat untuk menyediakan internet broadband berkualitas tinggi dengan harga murah. Selain itu, distribusi perangkat mobile berharga murah ( smartphone ) juga perlu didorong dengan  penerapan  TKDN  untuk  produksi  perangkat.  Tidak  kalah  pentingnya  adalah  peningkatan  literasi  internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal.
Kata Kunci: Pita Lebar, Wilayah Perbatasan, TIK, Internet.

## Abstract
The equitable development of internet broadband in border area must be immediately implemented because adoption can provide economic impact for the people.  This quantitative descriptive study is conducted in  border area of North Sulawesi to determine the condition of supply and demand aspects of the development of internet broadband. Based on the results, it can be concluded that from the aspect of supply, the condition of the infrastructure is still insufficient, the availability of high-quality internet broadband services with low rates are still difficult to realize. From the aspect of demand, high rate service is one of the factors causing people do not have internet access. The barriers is predominantly lack  of  knowledge  in  internet  usage.  This  factor  also  causes  community  internet  broadband  literacy  at  level  0.  As solutions,  the  preparation  and  organization  of  policies  and  regulations  such  as  QoS  service,  interconnection,  and infrastructure  sharing  can  provide  high-quality  internet  broadband  internet  in  low  rates.  Besides  the  distribution  of valuable  mobile  device  (smartphone)  should  also  be  encouraged  by  the  application  of  local  content  level  for  the production  of  the  device.  No  less  important  is  the  increase  of  community  literacy  in  internet  broadband  through socialization or training, both formal and informal.
Keywords: Broadband, Border Area, ICT, Internet.
JPPI Vol 6 No 2 (2016) 201 - 226
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
DOI : 10.17933/jppi.2016.060206

## PENDAHULUAN
Internet, di era konvergensi digital membawa pengaruh di berbagai sektor kehidupan,  menjadikan  dunia  tanpa  batas,  dan men- trigger munculnya  berbagai  teknologi pendukung,  penyedia  akses  atau  penyelenggara baru, hingga produk yang mendorong penggunaan  lebih  masif  (Curran,  Fenton,  & Freedman,  2016).  Saat  ini,  Internet  tidak  hanya dapat  diakses  melalui  jaringan  tetap  ( fixed  line ) tetapi  juga  jaringan  nirkabel  ( wireless )  atau mobile  internet .  Operator  seluler  telah  banyak yang  menyediakan  paket  internet  seperti Flash (Telkomsel), ComboXTRA (XL  Axiata),  dan paket internet lainnya yang semakin memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses internet.  Hasil  survei  akses  dan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  oleh rumah  tangga  dan  individu  oleh  Puslitbang SDPPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2016 menemukan  bahwa  kepemilikan  internet  oleh rumah  tangga  hanya  mencapai  36%  dengan jumlah  pengguna  mencapai  31%  atau  setara dengan 80juta pengguna.
Seiring  dengan  perkembangan  penggunaan internet,  kebutuhan  masyarakat  akan  akses internet  cepat  juga  semakin  tumbuh  dan mendasari munculnya teknologi internet broadband .  Rekomendasi  I.113 International Telecommunication Union mendefinisikan broadband sebagai  kapasitas  transmisi  yang lebih  cepat  dari  tingkat integrated  services digital  network (ISDN)  sebesar  1,5  atau  2,0 Megabits  per  detik  (Mbits).  Sedangkan  menurut Organization  for  Economic  Cooperation  and
Development (OECD), broadband memiliki kapasitas  transmisi  minimal  256 kilobyte per detik. Tahun 2015, kecepatan internet broadband Indonesia  di  posisi  16  Asia  dengan  kecepatan mencapai  6,8  Mbps,  (Mastel,  2016).  Urgensi pembangunan  internet broadband dipercaya dapat  mendukung  aktivitas  perekonomian  di Indonesia  dan  seluruh  dunia  karena  telah merambah  sektor  bisnis  sejak  beberapa  tahun yang  lalu  (Badran,  2012).  Desakan  inilah  yang mendasari  pentingnya  pembangunan  internet broadband di Indonesia sebagai salah satu bagian dari  pembangunan  TIK  nasional  (Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  2012).  Kehadiran broadband berdampak pada terjadinya perkembangan teknologi dan perubahan aktivitas individu. Kajian World Bank tahun 2009 menemukan  bahwa  kenaikan  10%  penetrasi broadband di  negara  berkembang,  berkontribusi terhadap  peningkatan  1,38%  PDB  per  kapita. Beberapa program pengembangan internet broadband Indonesia di antaranya adalah  Palapa Ring  dan  Desa Broadband .  Di  tahun  2019,
Indonesia  merencanakan  akses  tetap broadband di  wilayah  perkotaan  mencapai  71%  untuk rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses  bergerak  ke  seluruh  populasi  (1  Mbps). Adapun  di  wilayah  perdesaan,  prasarana  pita lebar  akses  tetap  diharapkan  dapat  menjangkau 49%  rumah  tangga  (10  Mbps)  dan  6%  populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps).
Mengamati dampak positif internet broadband ,  pemerataan  pembangunan  perlu dilakukan, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga  perdesaan  terutama  wilayah  perbatasan. Saat  ini  wilayah  perbatasan  menjadi  lokus pembangunan  di  segala  bidang.  Komitmen
pemerintah  untuk  menggelar  layanan  internet broadband diwujudkan dalam Peraturan Presiden (PP)  No.  96/2014  tentang  Rencana  Pita  Lebar Indonesia.  Konsep  pengembangan broadband
secara  terintegrasi  disarikan  dalam  Rencana
Kebijakan Broadband
Nasional/RKBN (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, 2012).
Gambar 1. Rencana pengembangan broadband nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012)
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) berpendapat bahwa pembangunan  infrastruktur  internet broadband tidak hanya mengorelasikan pemenuhan hak atas akses  informasi  masyarakat  dan  pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan  komunitas  tertinggal.  Karena  itu pembangunan  internet broadband di  wilayah perbatasan  harus  didorong  agar  daerah  tersebut dapat  keluar  dari image minimnya  infrastruktur dan  tingginya  angka  kemiskinan  serta  jumlah keluarga  pra-sejahtera  (Bappenas, 2004).  Adopsi teknologi broadband memungkinkan  masyarakat wilayah perbatasan untuk berkomunikasi, mengakses,  dan  memperoleh  informasi  melalui berbagai  layanan  atau  aplikasi  komunikasi sehingga  dapat  memberikan  dampak  ekonomi bagi masyarakat perbatasan (Badran, 2012).
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana
kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet broadband di  wilayah  perbatasan Provinsi  Sulawesi  Utara.  Tujuannya  untuk mendapatkan  gambaran  aspek supply dan demand perkembangan  internet broadband di wilayah  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  antara  lain  bagi Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Perangkat  Pos dan  Informatika  (Dirjen  SDPPI)  Kemkominfo dapat  mengetahui  perkembangan  implementasi regulasi  penyelenggaran  jaringan  pita  lebar  di wilayah  perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara, Dirjen  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika (PPI) Kemkominfo dapat mengetahui perkembangan pembangunan internet broadband di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara, Dirjen  APTIKA  dapat  mengetahui  tingkat  e- literasi  internet broadband secara  khusus  di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.
Kajian  di  wilayah  perbatasan  sebagai prioritas Program Percepatan Pelaksanaan Prioritas  Pembangunan  Nasional  dijadikan  topik kajian  beberapa  penelitian  seperti  oleh  Arkatut (2013)  tentang  Dampak  Penggunaan  Telepon Seluler  Terhadap  Pola  Perilaku  Remaja  di Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jasa Kecamatan Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya telepon seluler dapat memberikan dampak positif bagi remaja penggunanya yaitu dapat mempermudah urusan, memperlancar komunikasi dengan keluarga mereka yang ada di kampong, serta mengetahui berita-berita dari luar dengan  cara  mengakses  internet  lewat  telepon
seluler  (Arkatut,  2013).  Selain  itu,  terdapat penelitian  Badran  (2012)  yang  menunjukkan bahwa broadband memberikan  dampak  positif bagi  pertumbuhan  ekonomi  di  negara  tersebut (Badran, 2012).

## METODE
Penelitian dilakukan di pulau terluar wilayah perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara  yaitu Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Kabupaten Kepulauan  Talaud.  Penelitian  lapangan  ( field research ) ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk survei eksploratif (Widi, 2010).

## Gambar 2. Konsep penelitian
Pengumpulan  data  menggunakan  panduan FGD  dan  angket  ( quetionnaire) tertutup  dengan metode 1) Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan  data  perkembangan  pembangunan broadband dari  aspek supply .    2)  Wawancara langsung ( face-to-face interview ) dengan responden  kompeten  yang  terpilih  dari  aspek demand, 3) Observasi dengan melibatkan peneliti sebagai  pengamat  non-partisipatif,  dan  4)  Studi Dokumentasi  yang  diperoleh  sendiri  maupun diperoleh  dari  informan  penelitian.  Populasi
dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan  sampelnya adalah masyarakat  yang  menggunakan  perangkat  TIK atau telekomunikasi yang dapat digunakan untuk terhubung  ke  jaringan  internet,  baik fixed  line maupun mobile dalam  tiga  bulan  terakhir. Penarikan  sampel  dilakukan  secara purposive sampling dengan penentuan jumlah menggunakan  kuota sampling sebanyak  60 responden  di  tiap  kabupaten  sehingga  total  120
responden. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih  secara purposive  sampling dengan  fokus implementasi  pembangunan  internet broadband
sehingga  ditentukan  informannya  yaitu provider jasa internet, operator seluler, lembaga pendidikan  bidang  TIK,  dan  pemerintah  daerah. Data  dianalisis  secara  deskriptif  kuantitatif. Adapun level e-literacy diinterpretasikan mengacu  pada Personal-Capability  Maturity Model (P-CMM)  dengan  6  level  kategori (Harahap, 2010) yaitu Level 0: Seorang individu sama  sekali  tidak  tahu  dan  tidak  peduli  akan pentingnya  internet broadband untuk kehidupan sehari-hari; Level  1: Seorang  individu  pernah memiliki  pengalaman  satu  dua  kali  di  mana informasi  merupakan  sebuah  komponen  penting untuk  pencapaian  keinginan  dan  pemecahan masalah, dan telah melibatkan internet broadband untuk  mencarinya; Level  2: Seorang individu  telah  berkali-kali  menggunakan  internet broadband untuk  membantu  aktivitasnya  sehari- hari dan telah memiliki pola keberulangan dalam penggunaannya; Level 3: Seorang individu telah memiliki  standar  penguasaan  dan  pemahaman terhadap  internet broadband maupun  teknologi yang diperlukannya, secara konsisten mempergunakan  standar  tersebut  sebagai  acuan penyelenggaraan  aktivitasnya  sehari-hari; Level 4: Seorang individu telah sanggup meningkatkan secara  signifikan  (dapat  dinyatakan  secara kuantitatif) kinerja aktivitas kehidupannya sehari-hari melalui pemanfaatan internet broadband ; Level  5: Seorang  individu  telah menganggap  internet broadband sebagai  bagian tidak  terpisahkan  dari  aktivitas  sehari-hari,  dan secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya (bagian
dari digital  society atau  manusia  berbudaya digital).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  responden  perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang usia  36  –  40  tahun  (15,83%)  dan  16  –  20  tahun (14,17%).  Dari  sisi  pekerjaan  atau  kegiatan sehari-hari, responden dominan adalah pelajar/mahasiswa  (24,17%)  dan  ibu  rumah tangga  (21,67%).    Dengan  latar  belakang pendidikan dominan adalah lulusan SMA/sederajat (44,17%). Hasil survei menemukan bahwa di daerah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara, taraf ekonomi masyarakat masih rendah  dengan  perhasilan  per  bulan  dominan berada di bawah Rp 1.000.000,-. Angka ini masih diimbangi  dengan  pengeluaran  per  bulan  yang dominan  di  bawah  Rp  500.000,-  per  bulan.  Dari aspek  mobilitas,  masyarakat  di  daerah  penelitian dominan memiliki mobilitas tinggi (40,83%) atau intensitas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain tinggi. Mobilitas yang tinggi diprediksi dapat memengaruhi  peningkatan  kebutuhan  internet broadband masyarakat terutama mobile broadband (Wahab, 2013).
Aspek Supply
Pembangunan Internet
Broadband  di  Wilayah  Perbatasan  Sulawesi Utara
1 .    Infrastruktur Internet Broadband Pembangunan
infrastruktur internet broadband di  wilayah  perbatasan  terkesan  selalu tertinggal  dan  minim.  Dibuktikan  dengan  hasil penelitian yang menunjukkan infrastruktur internet broadband masih  terbatas  namun  tetap menunjukkan  upaya  pengembangan.  Dari  aspek
supply ,  hingga  tahun  2015  di  Kabupaten Kepulauan  Sangihe  hanya  terdapat  13 tower PT Telkom  serta  sekitar  20 tower Telkomsel  dan Indosat  yang  diperkirakan  hanya  melayani  60% wilayah  kabupaten.  Sedangkan  di  Kabupaten Kepulauan  Talaud  hanya  menggunakan fixed line Telkom  (hanya  ada  di  Kecamatan  Beo)  dan Telkomsel  untuk mobile  access .  Jaringan telekomunikasi  yang  digelar  sudah  berteknologi 3G  karena  beberapa  masyarakat  sudah  dapat menggunakan layanan video call . Hasil pengamatan  menemukan  bahwa  masih  banyak daerah loss  signal atau blank  spot ,  bahkan  di ibukota  kecamatan.  Di  beberapa  desa, coverage area bahkan hanya mencapai 50 – 100 meter.
Untuk  akses  internet,  tahun  2005/2006 Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat bantuan  Pusat  Layanan  Internet  Kecamatan (PLIK)  namun  hanya  beroperasi  selama  6  bulan. Tahun  2011/2012  daerah  ini  mendapat  bantuan Mobil-PLIK  (MPLIK)  dan  tahun  2013/2014 terdapat  bantuan  Warung  Informasi  Masyarakat. Ketiga program bantuan tersebut hanya beroperasi dalam waktu singkat karena terkendala biaya sewa bandwidth . Empat sampai lima  tahun  yang  lalu  Kabupaten  Kepulauan Sangihe memiliki akses satelit Telkom sebesar 10 Mbps  namun  beberapa  tahun  kemudian  telah dikembangkan  ke  radio  IP  dengan  kapasitas  200 Mbps.  Kendalanya  adalah  pasokan  listrik  untuk catu  jaringan  yang  sering  mengganggu  operasi jaringan.  Diestimasi  hanya  sekitar  10%  wilayah yang  memiliki  akses  internet.  Meski  demikian, ketersediaan  internet  di  wilayah  ini  juga didukung dengan hadirnya penyedia swasta lokal Sakaeng  Solata  yang  menawarkan  akses  wi-fi melalui 4 titik infrastruktur RT/RW net. Layanan
internet  dapat  diakses  menggunakan voucher di tiga  wilayah  layanan  Kecamatan  Tahuna.  Tahun 2016 rencananya kabupaten ini akan mendapatkan bantuan 3 tower (re- design program Universal Service Obligation/ USO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan  Informatika  (Dirjen  PPI).    Saat  ini  di Kecamatan  Tahuna  juga  sedang  diupayakan pergelaran  Sistem  Komunikasi  Kabel  Laut (SKKL)  atau fiber  optic laut  yang  melintas  dari Pulau  Hawai  –  Pulau  Mindanou  –  Tahuna. Jaringan  tersebut  diharapkan  dapat  mendukung penyelenggaraan  internet broadband di  wilayah perbatasan.
Adapun  kondisi  di  Kabupaten  Kepulauan Talaud,  sedikit  tertinggal  dibandingkan  dengan Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  yang  memang merupakan  kabupaten  kepulauan  yang  paling maju  di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Sulawesi Utara. Akses fiber optic di daerah ini belum ada.
Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, penyediaan akses internet di Kabupaten Kepulaun  Talaud  juga  melibatkan  pihak  swasta lokal,  Porodisa.  Menurut  pihak  penyedia, penggelaran  jaringan  internet  di  kabupaten  ini masih sulit dan membutuhkan biaya cukup tinggi dengan gateway melalui  Singapura.  Padahal menurut  pengelolanya,  akses  melalui  Filipina lebih  murah  dan  mudah  untuk  Kawasan  Timur Indonesia  tetapi  saat  ini  belum  dimungkinkan. Keterbatasan  jaringan  internet  berdampak  pada tingginya  biaya  akses  yang  dibebankan  kepada masyakat,  misalnya  biaya  untuk  akses  internet melalui  Warnet.  Pembangunan tower di  daerah ini  tergolong  tidak  sulit  karena obstacle masih kurang  meskipun  terdapat  gunung  namun  tidak
terlalu  tinggi.  Keterbatasan  infrastruktur  yang juga berpengaruh terhadap ketersediaan bandwidth berimpilkasi  kepada  pengalaman pengguna  layanan.  Padahal  menurut  Kabid Kominfo Dishubkominfo,  masyarakat di wilayah ini sedang dalam masa transisi dari ketidaktahuan menjadi ingin tahu yang membutuhkan internet broadband untuk memediasinya. Dengan adanya motivasi tersebut, investasi internet broadband sangat menjanjikan.
Pembangunan  TIK  di  Kabupaten  Kepulauan Talaud  masih menjadi  tugas  besar  bagi BAPPEDA  dan stakeholder -nya  dan  akan diupayakan  masuk  ke  dalam grand  design 2025.
Meskipun masterplan pembangunan TIK kabupaten belum ada, namun inisiatif masterplan e-government sudah  ada.  Beberapa  rencana pembangunan  TIK  di  Kabupaten  Kepulauan Talaud  sudah  disusun  oleh  BAPPEDA  di antaranya 1) Menjalin kerjasama dengan pemerintah  provinsi  dan  pusat  melalui  kegiatan koordinasi  maupun  usulan-usulan  kegiatan  dari pusat  ke  pemerintah  daerah.  2)  Mengalokasikan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  untuk  meningkatkan  pembangunan TIK meskipun  masih  kecil.  Rencana  ini  masih membutuhkan  koordinasi  dan  integrasi  dengan pemerintah pusat khususnya Kemkominfo.
Rancangan  peraturan  daerah  (perda)  terkait  TIK juga sudah diajukan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo. Usulan bantuan perbaikan infrastruktur
TIK  dan  terkhusus  penyediaan  fasilitas  internet juga  sudah  diajukan  ke  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  Program  tersebut  direncanakan akan  diberi  nama  Jaringan  Komunikasi  dan Informasi  Desa  (Jartides).  Diskominfo  juga rencananya  akan  membangun  fasilitas free wi-fi di  beberapa  titik,  seperti  bandara,  taman  kota, dan  pelabuhan  umum  agar  masyarakat  dapat menikmati  layanan  internet  gratis. Selain pemerintah,  Porodisa  sebagai  penyelenggara swasta  juga  merencanakan  pembangunan  wi-fi kota  dengan  tawaran  performansi    yang  lebih baik dengan kecepatan hingga 512 Mbps (BPPKI Manado, 2015).

## 2 .  Layanan Internet Broadband
Kebutuhan  layanan  berbasis  TIK  tumbuh seiring  dengan  semakin  kompleksnya  jenis kebutuhan  komunikasi  masyarakat.  Dahulu masyarakat  hanya  mengenal  layanan  panggilan suara  ( voice  call )  dan Short  Message  Service /SMS  namun  saat  ini  telah  berkembang  menjadi panggilan video ( video call ), pesan multimedia/MMS,  dan  komunikasi  data  yang membutuhkan  koneksi  internet.  Ketersediaan layanan  dasar  telekomunikasi  yang  terdiri  dari panggilan  suara,  SMS,  panggilan  video,  dan MMS  di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Sulawesi Utara disajikan pada Gambar 3 berikut ini:

## Gambar 3 . Ketersediaan layanan dasar telekomunikasi
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  dominan responden  mengamati  bahwa  layanan  panggilan suara  sudah  tersedia  namun  belum  merata  di semua  wilayah  (77,5%).  Adapun  layanan  SMS sudah  tersedia  dan  merata  di  seluruh  wilayah (51,67%)  meskipun  persentasenya  masih  jauh dibandingkan dengan penilaian layanan panggilan suara. Berbeda halnya dengan panggilan  video  dan  MMS  yang  dominan responden  masih  tidak  tahu  dengan  layanan  ini karena tidak menggunakannya. Hasil ini menunjukkan  bahwa  saat  ini  layanan  panggilan video (47,5%) dan MMS (48,33%) masih kurang diminati  oleh  masyarakat.  Ketersediaan  layanan internet dapat dilihat melalui Gambar 4.
Pengukuran  kualitas  layanan  internet adalah  dari  sisi  pengalaman  pengguna  atau
quality  of  experience (QoE) . Piamra  et.al  (2008) dan  Hobfel  (2012)  mendefinisikan  QoE  sebagai penerimaan keseluruhan dari sebuah aplikasi atau layanan  yang  dirasakan  secara  subjektif  oleh pengguna  (Piamrat,  Ksentini,  Viho,  &  Bonnin., 2008).  QoE  ini  merupakan  ukuran  yang menunjukkan  seberapa  baik  sebuah  sistem  atau aplikasi memenuhi target dan ekspektasi pelanggan.  Selain  faktor  kebutuhan,  loyalitas konsumen  terhadap  layanan  dengan  QoS  yang baik dapat dipengaruhi oleh QoE  yang dirasakan konsumen  (3GPP,  2009).  Hasil  survei  APJII tahun  2014  memberikan  data  dua  alasan  utama pemilihan provider internet  yaitu  akses  (kualitas layanan)  dan  biaya  (Asosiasi  Penyedia  Jasa Internet Indonesia, 2015).
Gambar  4  menunjukkan  berdasarkan pengalaman  responden,  dominan  menilai  bahwa layanan  internet  di  perbatasan  Provinsi  Sulawesi Utara  sudah  tersedia  namun  belum  merata dengan  persentase  60,01%.  Meski  demikian, kualitas  layanannya  masih  tidak  menentu (48,53%)  di  mana  pada  kondisi  tertentu terkadang  lambat  misalnya  malam  hari,  bukan hanya  ketika  cuaca  buruk  tetapi  juga  pada kondisi cuaca cerah. Masyarakat juga menganggap  bahwa  tarif  layanan  masih  sangat tinggi.  Melihat  profiling  masyarakat  di  wilayah penelitian  yang  relatif  berada  pada  skala ekonomi  rendah,  persepsi  harga  layanan  yang sangat  tinggi  adalah  masuk  akal.  Terlebih  lagi, perlakuan  asimetrik  harga  layanan  bagi  kawasan Indonesia  Timur  yang  diselenggarakan  oleh operator  semakin  memberatkan  masyarakat untuk menikmati layanan ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana  akan  melakukan  penyempurnaan regulasi tarif dan interkoneksi termasuk tarif data akses  internet.  Salah  satu  kebijakan  yang ditawarkan adalah regionalisasi tarif interkoneksi dengan  perhitungan  data  input  biaya.  Kebijakan ini  bertujuan  untuk  mengakomodir  kekuatan sebaran jaringan yang berbeda antarpenyelenggara  di  setiap  daerah  ke  dalam perhitungan biaya interkoneksi  nasional. Dengan demikian  pemerintah  juga  dapat  mengetahui biaya  per  jaringan  regional  yang  dikeluarkan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam rangka menyediakan jaringan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dibutuhkan pemerintah  dalam  upaya  pemerataan  jaringan telekomunikasi (MajalahICT, 2015).
Menkominfo  Periode  2014  –  2019,  Rudiantara, menyatakan  bahwa  menurut  riset  di  era  4G masyarakat  akan  lebih  banyak  mengakses  video streaming , browsing , dan chatting . Tantangannya adalah layanan data yang diakses melalui internet tidak memiliki pengaturan tarif ritel seperti pesan singkat  dan  suara.  Karenanya,  wacana  tarif referensi  muncul  di  kalangan  regulator.  Dalam menyelesaikan  tantangan  ini,  dua  kepentingan yang  bertolak  belakang  akan  bertemu.  Di  satu sisi  operator  menghendaki  tarif  data  diatur  lebih tinggi tetapi di sisi lain masyarakat menghendaki tarif  layanan  data  yang  lebih  murah  (PIH Kementerian Kominfo, 2015). Dalam kondisi ini, ditemukan  bahwa  dalam  1  bulan  terakhir  hanya 56,67%  persen  responden  yang  menggunakan layanan  internet.  Salah  satu  faktor  penyebab tidak  stabilnya  layanan  internet  adalah  padatnya lalu lintas atau traffic overload karena lebar jalur ( bandwidth )  yang  tidak  memadai.  Menurut Badruz  (2008), traffic  overload menyebabkan perangkat  jaringan  seperti switch atau access point menjadi crash dan  berakibat  kepada  tidak beroperasinya keseluruhan jaringan. Pengendalian bandwidth yang  tidak  optimal  dan traffic overload menyebabkan  internet  tidak lancar  bahkan  sering  terputus.  Pada  sisi pengguna bandwidth yang diterima akan menjadi tidak stabil (Robianto, 2016).
Meskipun  masyarakat  mengeluhkan  dan kecewa  kondisi  layanan  yang  tidak  stabil  namun tidak  ada  alternatif  atau  solusi  lain  yang  dapat dipilih  karena  ketersediaan  layanan  ini  terbatas. Sebanyak 47,06% reseponden yang menggunakan  internet  1  bulan  terakhir  di wilayah penelitian  menyatakan bahwa hanya ada
satu provider yang  mendominasi  sehingga  tidak ada  kompetisi  layanan.  Selebihnya  (52,94%) menyatakan  ada  2  –  3 provider yang  dapat dipilih.  Adanya  kompetisi  layanan  terutama  di wilayah  perbatasan  diperlukan  dalam  rangka mendorong  penyelenggaraan  layanan  dengan kualitas  yang  lebih  baik  karena  terkait  dengan loyalitas pelanggan yang menginginkan pengalaman  penggunaan  yang  lebih  baik. Menurut  Kotler  (2002),  kepuasan  ( satisfaction ) adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang
yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan  produk  (atau  hasil)  terhadap ekspektasi mereka. Teori expectancy disconfirmation model  menyebutkan  bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan implikasi  dari  perbandingan  antara  kualitas  yang diharapkan  pengguna  dengan  kualitas  yang diperoleh  setelah  penggunaan.  Tingkat  kepuasan yang  tinggi  dapat  memengaruhi  keberlanjutan penggunaan produk (Hakim, 2015)
Gambar 5 . Ketersediaan layanan internet broadband (kiri), kualitas layanan (tengah), harga layanan (kanan)
Dari  57,67%  responden  yang  menggunakan internet, hanya sebanyak 20,59% yang memberikan  pernyataan  tentang  ketersediaan layanan internet broadband . Sisanya menganggap  bahwa  layanan  internet broadband belum tersedia (66,17%) di wilayah tersebut atau bahkan tidak tahu mengenai keberadaan teknologi ini karena tidak pernah menggunakannya  (13,24%).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dominan  responden  yang memiliki  pengalaman  menggunakan  internet broadband di  wilayah  perbatasan  Provinsi Sulawesi  Utara  menganggap  bahwa  kualitas layanan masih tidak stabil (64,29%) .
Selain  menggunakan  atau  mengupayakan perangkat  sendiri  untuk  mengakses  internet maupun  internet broadband ,  beberapa  daerah juga  memiliki  tempat/fasilitas  akses  baik  dari hibah  pemerintah  maupun  disediakan  oleh  pihak swasta.  Sebanyak 60%  responden  menyatakan bahwa  di  wilayah  perbatasan  Sulawesi  Utara telah ada beberapa tempat/fasilitas akses internet/internet broadband untuk  masyarakat publik.  Namun  hanya  36,11%  yang  sering datang/menggunakan fasilitas tersebut, sedangkan  sisanya  (63,89%)  tidak  pernah menggunakan.
Gambar 6 . Alasan tidak mengunjungi tempat/fasilitas akses internet/internet broadband
Gambar 6 menginformasikan bahwa dominan  responden  yang  tidak  mengunjungi tempat/fasilitas  internet  menganggap  bahwa mengakses  internet  adalah  tidak  penting.  Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat  terutama  di  wilayah  perbatasan  yang menganggap  internet  sebagai  hal  yang  tidak penting  untuk  digunakan.  Padahal  di  era  digital saat  ini  jaringan  internet  merupakan  komponen vital  bagi  komunikasi  personal  yang  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  kegiatan  operasional  dan  administrasi dalam  pencapaian  proses  bisnis  (Maulidia, Rochimah,  &  Affandi,  2013).  Penggunaan internet secara produktif bahkan dapat meningkatkan  perekonomian  masyarakat  secara khusus  bahkan  negara  secara  umum  melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

## 3 .  Regulasi dan Kebijakan Internet

## Broadband
Regulasi  dan  kebijakan  menempati  posisi penting  dalam  pengembangan  TIK.  Kehadiran negara sebagai regulator dibutuhkan eksistensinya  dalam  mengatur  tata  kelola penyelenggaraan  telekomunikasi  di  Indonesia. Program  pembangunan broadband didorong melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun
2014  tentang  Rencana  Pita  Lebar  Indonesia (RPI)  tahun  2014-2019  yang  menargetkan ketersediaan  infrastruktur  urban  dan  rural  untuk fixed  broadband (rumah  tangga,  populasi,  dan gedung)  serta mobile  broadband (Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  2015).  Aturan  ini menjadi dasar pengembangan infrastruktur broadband .  Regulasi  dan  kebijakan  yang  dikaji dalam  penelitian  ini  tidak  secara  khusus menyebutkan  regulasi  dan  kebijakan  yang berlaku di Provinsi Sulawesi Utara karena belum ada  regulasi  atau  kebijakan  pemerintah  daerah yang  fokus  kepada  penggunaan  internet/internet broadband sehingga  dikaji  skop  yang  lebih  luas yaitu  yang  berlaku  di  Indonesia.  Beberapa regulasi  dan  kebijakan  lain  yang  berhubungan erat  dengan  penyelenggaraan  layanan  internet terutama  internet broadband yang  telah  ada  dan saat  ini  sedang  diupayakan  oleh  pemerintah,  di antaranya:
a. Infrastructure sharing
Berbagi penggunaan infrastruktur  atau infrastructure  sharing hadir  sebagai  salah satu  solusi  pengembangan  akses  dalam rangka pemerataan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi terutama di wilayah perbatasan. Dasar pelaksanaan evolusi bisnis
model      telekomunikasi  ini  tertuang  dalam Undang-Undang  (UU)  No.  36/1999  tentang telekomunikasi,  PP  Nomor  52/2000  tentang Penyelenggaraan  Telekomunikasi  dan  PP 53/2000  tentang  Penggunaan  Spektrum Frekuensi  Radio  dan  Orbit  Satelit  (sedang dalam  tahap  revisi).  Saat  ini  implementasi infrastructure sharing masih berjalan business-to-business dan hanya terbatas pada passive infrastructure sharing oleh beberapa perusahaan dalam bentuk penggunaan bersama tower atau  pasokan  daya.  Meski demikian,  beberapa  operator  telah  memulai kerjasama network  sharing seperti  XL Axiata  dan  Indosat  Ooredo  yang  berbagi jaringan  4G-LTE  dengan  konsep Multi Operator  Radio  Access  Network (MORAN) sejak  tahun  2016.  Pemerintah  tetap  aktif mendorong perusahaan
untuk mengimplementasikan infrastructure sharing terutama  di    wilayah  perdesaan, perbatasan,  terluar,  terpencil,  dan non- commercial dengan harapan bahwa kerjasama  tersebut  dapat  menyediakan layanan  internet broadband yang  lebih  baik bagi  masyarakat  ( network  collaboration ).
Tujuan  tersebut  berpeluang  untuk  tercapai karena  model  kerjasama  ini  dipercaya  dapat mengurangi  beban  biaya  operasional  yang dikeluarkan  operator  (Setyanti,  2016)  dan mengurangi  penyalahgunaan  dominasi  serta perilaku anti-kompetitif pemilik infrastruktur.  Dengan  demikian  operator dapat  menyediakan  akses  layanan  berbiaya murah yang lebih luas ke masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.
b. Tarif dan interkoneksi
Interkoneksi adalah
keterhubungan
antarjaringan
telekomunikasi dari penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  yang berbeda.  Interkoneksi  wajib  dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna agar  dapat  mengakses  jasa  telekomunikasi. Interkoneksi  merupakan  skema  kerjasama industri  di  mana  perusahaan  harus  menerima permintaan penggunaan jaringan yang dimilikinya  dari  perusahaan  kompetitor. Untuk  dapat  menggunakan  jaringan  tersebut, perusahaan pemohon harus membayar sejumlah  tarif  atau fee yang  disebut  dengan biaya  interkoneksi.  Perusahaan  pemilik berhak  menentukan  biaya  interkoneksi  atas penggunaan  jaringannya.  Istilah  interkoneksi ini  sudah  sering  kita  dengar  dalam  bisnis telekomunikasi yang meliputi layanan telepon,  internet,  telepon  seluler,  satelit,  dan lainnya.  UU  Telekomunikasi  No.  36  Tahun 1999  dan  peraturan  yang  mengikutinya mengamanatkan  perusahaan  agar  seluas- luasnya membuka peluang interkoneksi tanpa diskriminasi.  Tata  laksana  interkoneksi  telah diatur  dalam  Permen  Kominfo  No.  8/2006 Hal  krusial  dalam  bisnis  interkoneksi  adalah penentuan  harga  yang  ditetapkan  secara business-to-business dengan  dasar  harga yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Harga interkoneksi dapat memengaruhi harga layanan  yang  dibayar  oleh  pengguna. Fee interkoneksi  dapat  dipengaruhi  oleh  dua kondisi  yaitu  kondisi  kesimetrisan  jaringan (Simetris:  perusahaan  memiliki  kekuatan pasar  yang  sama  sehingga  cenderung menerapkan  tarif  yang  sama.  Asimetris:
terdapat perusahaan dominan sehingga cenderung  menerapkan predatory  pricing agar tetap menguasai pasar) serta keterlibatan pemerintah. Dalam posisinya sebagai pengatur  tata  kelola  industri,  pemerintah mendorong untuk meminimalisir biaya interkoneksi agar masyarakat dapat menikmati layanan berbiaya murah. Regulasi pemerintah  diperlukan  untuk  menghindari monopoli  pasar  (Atmadji,  2012).  Pada  2 Agustus  2016,  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor  1153/2016  tentang  acuan  tarif interkoneksi  baru  yang  berlalu  simetris. Namun  aturan  ini  menimbulkan  polemik  di kalangan  penyedia  layanan  dan  sedang diupayakan  solusinya.  Beberapa  operator menginginkan  penurunan  tarif  interkoneksi dengan tujuan untuk  memberikan biaya yang lebih rendah ke konsumen, namun di sisi lain pemberlakuan  tarif  simetris  ke  semua operator  dipandang  merugikan  penyedia dengan  investasi  infrastruktur  yang  lebih banyak  dan  menurunkan  motivasi  untuk membangun  di  daerah non-commercial dan daerah perbatasan.

## c. Security dan Costumer Protection
Makin  tingginya  jumlah  masyarakat  yang berinteraksi  dengan  internet  menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan perlindungan  konsumen.  Meskipun  belum ada  undang-undang  untuk  mengatasi  fokus tersebut tetapi beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasinya sudah ada dan tersebar dalam beberapa fokus regulasi. Terkait penggunaan internet,
regulasi  dan  kebijakan  yang  sangat  penting antara lain penyelenggaraan transaksi online , perlindungan  data  pribadi  konsumen  yang rentan  terhadap  pencurian  data,  hingga regulasi yang  mengatur tentang akses konten (kekerasan,  pornografi,  perjudian,  penipuan, dan  sebagainya)  khususnya  untuk  kalangan anak-anak dan remaja. Dalam beberapa tahun terakhir  isu  keamanan  dunia  maya  telah menjadi  perhatian  pemerintah  dan  beberapa di  antaranya  telah  ditindaklanjuti  dengan regulasi. UU No 8/1999 tentang
Perlindungan  Konsumen  dipandang  belum mampu melindungi konsumen dan mengakomodir  hak-haknya  dalam  transaksi e-commerce (Puslitbang  APTIKA  dan  IKP, 2016).  UU  No.  19/2016  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (revisi  UU  Noo. 11/2008),  PP  Nomor  82 Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang  bertujuan memperkuat perlindungan  transaksi  digital  dan  aktivitas menggunakan  internet.  Selain  itu  juga  ada Permen  Kominfo  Nomor  29/2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority ,  Permen  Nomor  30/2006  tentang Badan  Pengawas Certification  Authority (CA) , dan Permen  Kominfo  No.  20/2016 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam Sistem  Elektronik. CA  adalah  sebuah  badan hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  ketiga terpercaya yang menerbitkan sertifikat digital (SD) dan menyediakan keamanan yang dapat dipercaya  oleh  para  pengguna,  dalam transaksi elektronik (Puslitbang APTIKA dan IKP,  2016).  Adapun  untuk  melindungi masyarakat  dari  serangan  konten  negatif
internet,  pemerintah  melalui  Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki program  edukasi  internet  sehat  dan  aman sejak  tahun  2009  untuk  membentuk  perilaku penggunaan  internet  sehat  dan  aman  ( cyber ethic ), CAKAP sejak 2013 untuk mendorong peningkatan  potensi  generasi  muda  untuk lebih  cerdas  memilih  konten  internet  yang berguna  dan  sesuai  etika,  penerapan  filter konten negatif ( blacklist ) seperti Trust positif atau Nawala bagi  para Internet  Service Provider (ISP),  membangun  sistem Whitelist
Nusantara  tahun  2015  yang  saat  ini  fokus  ke institusi  pendidikan,  dan  penyusunan  peta jalan  perlindungan  anak  di  dunia  maya  yang saat  ini  sedang  memasuki  tahap  penyusunan drafting .  Untuk  aduan  konten  negatif, pemerintah  memiliki  Permen  Kominfo  No. 19  Tahun  2014  tentang  Penanganan  Situs Bermuatan  Negatif.  Untuk  mengawal  upaya pemerintah  dalam  penanganan  insiden- insiden  dunia  maya,  Indonesia  membentuk Indonesia  Security  Incident  Response  Team on  Internet  and  Infrastructure (ID-SIRTII) yang  bertujuan  untuk  mengimbangi  dengan kesiapan infrastruktur strategis untuk meminimalisir  dampak  negatif  dari  jaringan internet  di  Indonesia.  Tim  ini  melakukan sosialisasi  dengan  pihak  terkait  tentang keamanan  sistem  informasi,  melakukan pemantauan,  pendeteksian,  peringatan  dini terhadap ancaman terhadap jaringan telekomunikasi  dari  dalam  maupun  luar negeri khususnya dalam pengamanan
pemanfaatan jaringan, membuat/menjalankan/mengembangkan
serta statistik keamanan internet di Indonesia
(“European  Commision,”  2016).  Dari  sektor telekomunikasi, pemerintah sedang menyiapkan  Rancangan  Peraturan  Menteri untuk  Standar  Kualitas  Layanan  Akses Internet (ISP) untuk menjamin hak pengguna dalam  memperoleh  kualitas  akses  internet yang lebih baik.

## d. ICT Fund
Beberapa  tahun  terakhir,  pemerintah  gencar menggelar program bantuan untuk meningkatkan  akses  internet  masyarakat terutama  di  wilayah  perdesaan,  perbatasan, terluar,  terpencil,  dan non-commercial, di antaranya:  1)  Program Base  Tranceiver Station (BTS)  Daerah  Perbatasan.  Program ini  diselenggarakan  menggunakan  dana Kewajiban  Pelayanan  Universal/ Universal Service  Obligation (KPU/USO)  yang  dititik beratkan  pada  pembangunan  komprehensif terhadap infrastruktur, aplikasi, dan pendampingan  (Kementerian  Komunikasi dan  Informatika,  2015)  dan  2)  Palapa  Ring yang bertujuan menyediakan tulang punggung  sistem  telekomunikasi  nasional dalam  bentuk  jaringan fiber  optic untuk menghubungkan  seluruh  kabupaten  dan  kota di Indonesia terutama daerah non- commercial dalam  rangka  pemerataan  akses pita lebar dan beberapa program lainnya.
Aspek Demand Pembangunan Internet Broadband  di  Wilayah  Perbatasan  Sulawesi Utara
1. Usage and Adoption Internet Broadband
Kemajuan  pembangunan  internet broadband di  suatu  wilayah  tidak  hanya  dilihat  dari
ketersediaan  infrastruktur  dan  layanannya  saja tetapi  juga  penggunaan  dan  adopsinya  oleh masyarakat. Supply dan demand perlu diperhatikan agar program-program yang dilaksanakan  dan  mencapai  tujuannya  dengan tepat  sasaran.  Ada  beberapa  tipe  akses  internet yang  secara  umum  digunakan  di  Indonesia  yaitu narrowband seperti Telkomnet  Instant , fixed broadband seperti  Speedy, mobile  broadband seperti Telkomsel  Flash (termasuk  internet dengan jaringan 3G), fiber optic, dan satelit.
Gambar 7. Kepemilikan internet masyarakat berdasarkan jenis akses
Hasil penelitian menunjukkan dominan responden  memiliki  akses  internet mobile (paket data  untuk mobile  device seperti Telkomsel Flash, IM2 ,  dan  sebagainya  yaitu  sebanyak
52,46%.
Fleksibilitas
akses dengan menggunakan perangkat mobile seperti
smartphone atau tablet diyakini  menjadi  faktor
yang  mendorong  tingginya  penetrasi mobile internet.  Lebih  lanjut,  dalam  penelitian  juga diperoleh  informasi  bahwa  sebanyak  100% responden  atau  semua  responden  yang  memiliki internet  menggunakan  akses mobile internet  dari Telkomsel  dan  sebanyak  1,56%  menggunakan Indosat.  Kondisi  ini  dipengaruhi  minimnya infrastruktur  untuk  tipe  akes  internet  lainnya seperti narrowband , fixed broadband , fiber optic , dan  satelit.  Infrastruktur  yang  masih  minim sudah menjadi ciri wilayah perbatasan (Bappenas,  2004).  Misalnya  saja  di  Kecamatan Melonguane sebagai kecamatan ibukota kabupaten, sulit ditemui jaringan atau akses fixed line telepon (jaringan Telkom) sehingga masyarakat  yang  memiliki  tipe  akses  internet tersebut  masih  kurang  bahkan  belum  ada.  Satu kondisi yang juga perlu dicermati dari Gambar  7 tersebut  adalah  responden  yang  tidak  memiliki akses  internet  masih  menunjukkan  angka  yang cukup  tinggi  yaitu  sebanyak  44,27%.  Angka  ini harus  menjadi  perhatian  dalam  pengembangan pembangunan broadband di  wilayah  ini  karena merupakan salah satu faktor dan tolak ukur yang menentukan  tujuan  tercapainya  pembangunan internet broadband .

## Gambar 8 . Alasan masyarakat tidak memiliki perangkat internet
Gambar  8  menginformasikan  bahwa alasan utama responden tidak memiliki akses internet  adalah  karena  biaya  layanannya yang tinggi (33,33%). Persepsi tingkat biaya berbeda-beda bagi setiap orang. Affordability atau  keterjangkauan  harga  berkorelasi  erat dengan daya beli masyarakat apalagi wilayah perbatasan  yang  identik  dengan  tingginya angka kemiskinan serta jumlah keluarga pra- sejahtera  (Bappenas,  2004).  Responden dengan  tingkat  ekonomi  rendah  tentu  saja menganggap  layanan  internet  masih  mahal, sebaliknya  kalangan  menengah  ke  atas memiliki persepsi harga yang sudah terjangkau  atau  murah.  Jika  pun  akan diberlakukan harga layanan asimetrik misalnya  untuk    kawasan  Indonesia  Timur maka  hendaknya  tidak  hanya  dilihat  dari biaya  investasi  yang  dibutuhkan  untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut yang  sebagian  besar  dibuat  linear  terhadap harga  layanannya,  termasuk  penetapan  tarif interkoneksi, tetapi juga kondisi perekonomian  masyarakat  sebagai  target pengguna layanan.
Selain  biaya,  beberapa  responden  juga menyatakan  tidak  membutuhkan  internet (29,63%)  sebagai  alasan  ketidakpemilikan akses  internet  padahal  di  dua  kecamatan tersebut  akses  internet  sudah  ada  meskipun masih  terbatas.  Kurangnya  pemahaman  atas manfaat  yang  dapat  diperoleh  melalui penggunaan  internet  menjadi  salah  satu faktor  masih  adanya  masyarakat  yang menganggap kehadiran internet belum dibutuhkan  dan  tidak  terlalu  penting  dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan  hasil  penelitian  juga  diketahui bahwa  dalam  satu  bulan  terakhir,  hanya  57,67% dari total responden yang  menggunakan internet. Penggunaan  internet  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah akses internet menggunakan akses  milik  sendiri,  atau  dapat  pula  milik  orang lain (keluarga, teman, tetangga) maupun menggunakan  fasilitas  umum  yang  disediakan (warnet, bantuan infrastruktur internet). Penetrasi internet  di  Indonesia  tidak  merata  meskipun jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Internet  World  Stats membukukan jumlah  penggunan  internet  Indonesia  yang mencapai 55 juta pengguna di tahun 2012. Angka
ini  menempatkan  Indonesia  di  posisi  keempat pengguna internet terbanyak di Asia setelah Cina, India, dan Jepang pada tahun tersebut (Miniwatts Marketing  Group,  2012).  Pada  bagian  ini persentase  yang  disajikan  diperoleh  dari  jumlah responden tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan  dominan  responden  menggunakan smartphone untuk  berinternet  (92,65%)  dengan frekuensi  penggunaan  paling  tinggi  yaitu  setiap hari  (50,79%).  Selain smartphone, responden juga  sering  menggunakan  laptop  (48,53%) dengan  frekuensi  1  -  2  kali/minggu  (36,36%), komputer  (29,41%)  frekuensi  1  -  2  kali/minggu (60%),  dan tablet (23,53%)  frekuensi  setiap  hari (50%).  Adapun  lokasi  akses  yang  paling  sering digunakan  untuk  aktivitas  internet  adalah  rumah (77,94%) dan di  mana saja melalui hp (67,65%). Sama  halnya  dengan  akses mobile internet, penggunaan smartphone unggul  di  antara perangkat  lainnya  dalam  pemakaian  berinternet karena  fleksibilitas  penggunaannya.  Dengan perangkat  ini,  masyarakat  dapat  mengakses internet  di  mana  saja  dan  kapan  saja  selama jaringan  dan  paket  data  tersedia.  Konvergensi media  yang  berimplikasi  pada  keragaman  fungsi
dan  fitur smartphone semakin  mempermudah akses  internet  menggunakan  perangkat  ini. Panggilan suara dan video menggunakan layanan internet  menjadi  lebih  mudah  dengan  perangkat ini dibandingkan dengan menggunakan perangkat lain seperti laptop atau tablet. Semakin banyaknya smartphone dengan  fitur  internet berharga murah juga diyakini menjadi pendorong tingginya penetrasi penggunaan internet menggunakan smartphone. Jika  dirata-ratakan, responden  mengeluarkan  Rp  209.528  untuk akses  internet  per  bulan.  Di  masa  yang  akan datang ketika internet broadband telah diimplementasikan  secara  masif,  penggunaan smartphone diestimasi  akan  semakin  meningkat dengan biaya akses yang semakin murah, melihat semakin banyaknya dan kompetitifnya persaingan  penyediaan  paket  layanan  internet broadband di antara provider .
Sebagaimana  disebutkan  bahwa  dalam  satu bulan  terakhir  hanya  sebesar  56,67%  responden yang  menggunakan  internet,  di  sisi  lain    ada sekitar  43,33%  responden  tidak  menggunakan internet dalam 1 bulan dengan berbagai alasan di antaranya:
Gambar 9. Alasan masyarakat tidak menggunakan akses internet
Analisis  lebih  lanjut  terhadap  penggunaan internet  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar responden  tidak  menggunakan  layanan  atau teknologi  ini  karena  tidak  paham  dalam
penggunaannya. Ketidakpahaman berkaitan dengan differentiating  competencies seseorang yang membedakannya dengan individu berkinerja tinggi atau rendah. Dalam penggunaan
internet,  kompetensi  ini  dapat  didefinisikan untuk  membedakan  individu  yang  mahir  dan tidak  mahir  menggunakan  internet  (Fogg,  2004). Hasil  ini  dapat  dikaitkan  dan  membuktikan bahwa  literasi  internet  masyarakat  di  wilayah perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara  masih rendah. Kesuksesan  implementasi teknologi  juga dipengaruhi  oleh  tingkat  literasi  masyarakat. Tanpa literasi yang memadai, teknologi yang ada tidak akan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat (Indriani, 2015). Kehadiran internet telah banyak memberikan pengaruh dalam aktivitas sehari-hari misalnya  pendidikan  ( e-learning ),  bisnis  ( e- commerce ), pemerintahan ( e-government ), kesehatan  ( e-health ),  dan  lainnya.  Adapun aktivitas    penggunaan  internet  yang  biasa dilakukan oleh responden yaitu:
Gambar 10. Aktivitas  penggunaan internet
Gambar  tersebut  menunjukkan  bahwa  dominan responden menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial (95,59%).
Kepopuleran  jejaring  sosial  di  masyarakat  tidak dapat diabaikan lagi. Saat ini jumlahnya semakin banyak  seperti facebook , twitter , path ,  dan sebagainya.  Penggunaan  jejaring  sosial  pun sudah  mulai  berkembang.  Jika  dahulu  hanya digunakan untuk memperbaharui status, menjalin silaturahmi  dengan  saudara  atau  teman,  atau media penyampaian ekspresi, kini mulai digunakan sebagai media perdagangan elektronik ( e-commerce )  untuk  memasarkan  produk  jualan (toko  media online )  serta  publikasi  dan  interaksi program pemerintah. Pemanfaatan jejaring sosial hendaknya  diarahkan  untuk  tujuan  produktif seperti e-commerce tersebut  agar  manfaat internet  yang  diharapkan  yaitu  peningkatan ekonomi  dapat  tercapai. Analisis  hasil  penelitian juga  menemukan  bahwa  masyarakat  mulai  dapat menggunakan  internet  untuk  aktivitas  tingkat lanjut seperti internet banking, e-commerce, atau e-learning dan  tidak  hanya  sekedar  mengirim  e - mail,  chatting, atau  bermain game .  Penelitian juga  mengidentifikasi  aktivitas  yang  dilakukan atau akan dilakukan responden jika mendapatkan internet  kecepatan  tinggi/internet broadband yaitu:
Gambar 11. Aktivitas  penggunaan internet broadband
Internet broadband menawarkan pengalaman penggunan yang lebih baik dibandingkan dengan internet  pada  umumnya.  Kecepatan  yang  lebih tinggi  dan  kualitas  gambar  yang  lebih  baik disinyalir  dapat  mendorong  masyarakat  untuk memanfaatkan  teknologi  ini  ke  aktivitas  yang lebih produktif. Gambar 11 menunjukkan bahwa ketersediaan  internet broadband mendorong responden  untuk  menyarankan  keluarganya menggunakan  internet  (48,53%).  Dengan  upaya ini,  penetrasi  internet broadband mungkin  untuk ditingkatkan. Selain  itu beberapa responden  juga banyak yang menggunakan dan akan menggunakannya  untuk  paket  pembelajaran online .  Dengan  kecepatan  yang  tinggi  dan kualitas  gambar  (video)  yang  lebih  baik,
pembelajaran online akan  menjadi lebih  menarik karena  selain  dapat  dilakukan  jarak  jauh  dan melibatkan banyak audiens dari berbagai tempat, kondisi  lingkungan  pembelajaran  dapat  dibuat se- real mungkin  (mendekati  aslinya).  Yang cukup  menarik  adalah  banyak  responden  yang juga  menggunakan  atau  akan  menggunakan internet broadband untuk  mengakses  pekerjaan yang  dahulu  hanya  dapat  diselesaikan  di  tempat kerja serta untuk mengoperasikan dan memperluas  bisnis  sampingan.  Jika  diamati kedua  aktivitas  ini  sangat  produktif  untuk meningkatkan  kondisi  perekonomian  masyarakat yang  mana  merupakan  tujuan  dari  pembangunan infrastruktur broadband ini.
Gambar 12. Pengalaman penggunaan layanan internet dan internet broadband
Gambar  12  menunjukkan  bahwa  dominan responden  telah  menggunakan  layanan  internet sejak  lebih  dari  5  tahun  yang  lalu  (39,17%). Sedangkan  untuk  internet broadband ,  dominan belum  memiliki  pengalaman  menggunakannya (85,83).  Meski  demikian,  jika  gambar  tersebut diamati,  dapat  diketahui  bahwa  telah  ada beberapa  responden  yang  menggunakan  internet broadband sejak  lebih  dari  5  tahun  yang  lalu meskipun  persentasenya  masih  sedikit  (6,67%). Hasil  ini  dapat  saja  mengindikasikan  bahwa  di wilayah  tersebut  sudah  ada  layanan  internet broadband sejak  lebih  dari  5  tahun  lalu  tetapi tidak  menutup  kemungkinan  responden  tersebut menjawab  demikian  karena  mengaksesnya  di wilayah  lain  yang  ketersediaan  layanan  internet broadband- nya sudah sejak lama tersedia.
Dari  56,67%  responden  yang  menggunakan internet,  diketahui  beberapa  dampak  atau manfaat  penggunaanya.  Dominan  responden memperoleh  manfaat  dalam  bentuk  pengetahuan yang  bertambah  (95,59%),  komunikasi  yang lebih lancar (83,82%),
dan penghasilan/perekonomian yang lebih baik (25%).  Lebih  jauh  internet  ternyata  juga  mampu
memengaruhi perubahan pola komunikasi responden (66,18%). Menanggapi pernyataan ini, pola  komunikasi  yang  dimaksud  masyarakat adalah  intensitas  komunikasi  langsung  (tatap- muka)  semakin  rendah  karena  sudah  dapat dilakukan  menggunakan  media  internet.  Yang mengkhawatirkan dan perlu untuk diawasi adalah penggunaan  internet  yang  berdampak  pada timbulnya  kecanduan internet (39,71%) dan adat istiadat  yang  dirasa  mulai  menghilang  (14,17%) oleh  beberapa  responden.  Pendapat  ini  merujuk pada  semakin  banyaknya  masyarakat  yang mengesampingkan adat istiadat misalnya menyapa  orang  tua  karena  terlalu  sibuk  dengan aktivitas  internet  yang  dilakukan.  Dapat  pula dilihat  beberapa  kasus  saling  serang  atau  saling menghina menggunakan media internet. Dampak negatif  ini  harus  dicarikan  solusi  agar  tidak semakin  meluas.  Adapun  manfaat  dan  dampak penggunaan  internet broadband tidak  jauh berbeda dengan penggunaan internet konvensional. Dari 14,17% responden yang telah menggunakan  internet broadband ,  diperoleh persentase sebagai berikut:
Gambar 13 . Manfaat dan dampak penggunaan internet broadband
Penggunaan internet broadband diharapkan lebih banyak  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat dibandingkan  dampak  negatif.  Berdasarkan  hasil
penelitian  diperoleh  data  beberapa  manfaat  yang diharapkan  responden  dari  penggunaan  internet broadband yang disajikan dalam Gambar 14.
Gambar 14. Manfaat penggunaan internet broadband yang diharapkan
Mengacu  pada  harapan-harapan  tersebut, program-program pembangunan internet
broadband hendaknya juga dapat disertai dengan program  yang  dapat  mewujudkan  harapan tersebut.  Misalnya  saja  untuk  mendapatkan penghasilan/perekonomian  yang  lebih  baik  atau munculnya  wirausaha  baru,  program  internet broadband bisa  diintegrasikan  dengan  program pelatihan  penggunaan  internet broadband untuk perdagangan online ( e-commerce) . ‘
2.   Capacity  Building  Pengguna  Internet

## Broadband
Sebagaimana  telah  dibahas  pada  bagian sebelumnya bahwa program pembangunan internet broadband seharusnya diimplementasikan  tidak  hanya  dalam  bentuk infrastruktur  internet broadband tetapi  juga disertai dengan pembentukan lingkungan ( environment )  termasuk  pengembangan  literasi masyarakat sebagai penggunanya. Dalam penelitian ditemukan bahwa di wilayah perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara  pelaksanaan sosialisasi/pelatihan  tentang  penggunaan  TIK
secara  umum  dan  internet  secara  khusus  masih minim.  Tercatat  bahwa  hanya  3,33%  dari keseluruhan  responden menyatakan  pernah mendapatkan  sosialisasi/pelatihan  penggunaan TIK  dan  internet.  Sosialisasi  atau  pelatihan  TIK dilaksanakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) atau  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD), sedangkan  sosialisasi  atau  pelatihan  internet dilaksanakan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika, BPS, dan BKD.
Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemahaman dan keahlian  penggunaan  internet  dan  internet broadband dapat dikaitkan dengan differentiating competencies. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  dominan  responden  sangat  memahami bagaimana  melakukan searching dan  akses jejaring  sosial  menggunakan  internet.  Adapun tingkat penguasaan aktivitas internet dapat dilihat melalui Tabel 1.
Tabel 1. Penguasaan terhadap aktivitas internet
Aktivitas Rata- Rata Bobot Keahlian Keahlian e-mail 3.33 3 Cukup Menguasai Chatting 3.75 4 Menguasai Web Browsing 3.51 4 Menguasai Searching 4.29 4 Menguasai E-Commerce 2.00 2 Kurang Menguasai Internet Banking 1.96 2 Kurang Menguasai Jejaring Sosial 5.08 5 Sangat Menguasai Download 3.86 4 Menguasai Blogging 1.90 2 Kurang Menguasai Game 3.51 4 Menguasai E-Learning 3.63 4 Menguasai Upload 3.20 3 Cukup Menguasai
Tabel  1  menunjukkan  bahwa    responden sangat  menguasai  penggunaan  internet  untuk jejaring sosial. Adapun penguasaan chatting , web browsing , searching , download , game , e-learning berada pada tingkatan “menguasai”. Penggunaan jejaring  sosial  harus  diarahkan  tidak  hanya
sekedar  sebagai  media  hiburan  tetapi  juga  dapat memberikan  dampak  signifikan  pada  aspek  lain seperti peningkatan pengetahuan ( e-learning ) dan perekonomian  ( e-commerce ),  terutama  bagi generasi  “ digital  native ”. Digital  native adalah generasi  yang  lahir  setelah  tahun  1980  ketika teknologi jejaring sosial digital lahir. Generasi ini memiliki karakter sangat aktif dalam penggunaan jejaring teknologi digital dan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi berbasis internet (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia,  2015).  Adapun  hasil  pengukuran literasi  masyarakat  dalam  penggunaan  TIK berdasarkan P-CMM ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat literasi penggunaan TIK
TIK Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Handphone 5.83 17.50 24.17 11.67 3.33 37.50 Komputer 54.17 22.50 5.83 5.83 4.17 7.50 Laptop 48.33 19.17 9.17 8.33 4.17 10.83 Tablet 76.67 10.00 2.50 2.50 2.50 5.83 Internet/Broadband 48.33 9.17 4.17 7.50 5.00 25.83
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  dominan responden berada pada level 5 untuk penggunaan handphone/smartphone/mobile phone . Pada level ini,  responden  menggunakan handphone sebagai bagian  tak  terpisahkan  dalam  kehidupan  sehari- harinya  di  mana  bahkan  dapat  memengaruhi perubahan  perilaku  dan  budayanya  sehari-hari. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  untuk perangkat  komputer,  laptop,  dan tablet yang dapat  digunakan  untuk  berinternet,  dominan responden  masih  berada  pada  level  0  yaitu mereka  belum  mengetahui  dan  tidak  peduli  akan pentingnya  teknologi  tersebut.  Hasil  yang  sama juga  ditunjukkan  pada  literasi  internet/internet broadband .  Di  mana  sejalan  dengan  alasan responden  tidak  mengunjungi  fasilitas  internet,
dominan  responden  juga  tidak  mengetahui  dan tidak peduli akan pentingnya internet (level 0).
Peningkatan  penetrasi  internet  di  Indonesia harus  dibarengi  dengan  peningkatan  pemerataan pengguna  internet  secara  geografis.  Upaya pemerataan akses internet yang sedang dilakukan pemerintah  melalui  program  Pita  Lebar  2014  – 2019  perlu  untuk  terus  didorong  karena pembangunan  infrastruktur  internet  tidak  hanya memiliki  korelasi  dengan  hak  atas  akses informasi  tetapi  juga  terkait  erat  dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan pemberdayaan komunitas tertinggal (Asosiasi  Penyedia  Jasa  Internet  Indonesia, 2015).

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi perkembangan pembangunan  internet broadband di  wilayah perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara  masih rendah.  Dari  aspek supply ,  kondisi  infrastruktur masih sangat kurang. Meski demikian pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  sedang berupaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  internet masyarakat  melalui  pergelaran  jaringan  internet fiber  optic dan  ketersediaan  akses  (wi-fi  kota). Ketersediaan layanan internet broadband berkualitas  tinggi  dengan  tarif  rendah  dapat menjadi  faktor  pendorong  peningkatan  penetrasi internet broadband . Dari aspek demand , meskipun  proporsi  rumah  tangga  yang  sudah memiliki akses internet (55,73%) dan menggunakan  internet  (56,67%)  lebih  dari  50%, namun  nilai  ini  perlu  ditingkatkan  untuk  dapat mencapai  target  penetrasi broadband nasional
sebesar  30%  sebagaimana  dituangkan  dalam Rencana  Pengembangan Broadband Nasional. Hasil  menunjukkan  bahwa  alasan  masyarakat tidak  memiliki akses internet adalah karenabiaya layanannya  yang  tinggi  (33,33%).  Jika  pun terdapat tempat/fasilitas akses, masyarakat berpendapat internet broadband tidak penting/tidak butuh sehingga tidak mengunjungi/menggunakan tempat/fasilitas tersebut.    Surat  Edaran  Nomor  1153/2016 tentang  acuan  tarif  interkoneksi  baru  yang berlalu  simetris,  dorongan  untuk  implementasi infrastructure  sharing, serta  program  BTS Perbatasan  dan  Palapa  Ring  adalah  beberapa regulasi  yang  diupayakan  untuk  mengatasinya. Analisis  lebih  lanjut  juga  menemukan  bahwa masyarakat
lebihcenderung memilih menggunakan akses dan perangkat yang fleksibel seperti mobile internet  dan smartphone untuk mengakses internet broadband. Aktivitas dominan  seperti  akses  jejaring  sosial  harus diarahkan  ke  aktivitas  produktif  yang  dapat meningkatkan  perekonomian  mereka.  Kondisi saat  ini  adalah  jumlah  pengguna  yang  masih minim  dan  persepsi  masyarakat  bahwa  internet tidak  penting  dalam  aktivitas  keseharianya  perlu diubah  dan  didukung  dengan  ketersediaan infrastruktur,  regulasi  dan  kebijakan,  serta sosialisasi/pelatihan.  Ketersediaan  fasilitas  dan layanan  saja  belumlah  ideal  bila  tidak  diiringi dengan  kebijakan  teknologi  informasi  terutama untuk  pemakaian  internet.    UU  No.  8/1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU  No. 19/2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (revisi  UU  No.  11/2008),  PP  No.  82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, sistem Whitelist
Nusantara, Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang  Penanganan  Situs  Bermuatan  Negatif, ID-SIRTII,  Rancangan  Peraturan  Menteri  untuk Standar  Kualitas  Layanan  Akses  Internet  (ISP) menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dalam  upaya menjamin akses internet broadband ke arah yang lebih  produktif.  Adapun  hambatan  yang  paling dominan  dalam  mengakses  internet  adalah ketidakpahaman  dalam  penggunaan  internet. Faktor ini juga mendasari literasi
internet/internet broadband masyarakat  pada level  0  yaitu  tidak  tahu  dan  tidak  peduli  akan pentingnya  internet broadband dalam  kehidupan sehari-hari.
Dengan  menjadikan  hasil  penelitian  ini sebagai  dasar,  dapat  direkomendasikan  beberapa hal  untuk  meningkatkan  pembangunan  internet broadband di  wilayah  perbatasan  Provinsi Sulawesi  Utara  yaitu  penyusunan  dan  penetapan kebijakan  serta  regulasi  seperti  QoS    layanan, tarif  interkoneksi,  dan infrastructure sharing yang  dibuat  dengan  menjadikan  daya  beli masyarakat  sebagai  salah  satu  pertimbangannya. Selain  itu  distribusi  perangkat mobile berharga murah  ( smartphone )  juga  perlu  didorong  dengan penerapan  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri (TKDN) untuk produksi perangkat.
Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  peningkatan literasi  internet broadband masyarakat  melalui sosialisasi  atau  pelatihan  baik  formal  maupun nonformal.  Dapat  dilakukan on-the-spot atau langsung  ke  lokasi  sasaran  agar  memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  diucapkan  kepada  berbagai pihak  antara  lain  pejabat  di  lingkungan  instansi
Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan Kabupaten  Kepulauan  Talaud  sebagai  informan, rekan-rekan  BPPKI  Manado  yang  membantu pengumpulan  data,  dan  kantor  BPPKI  Manado sebagai sumber pendanaan yang telah memberikan  kesempatan  kepada  peneliti  untuk merealisasikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
3GPP.  (2009). Technical  Specification  Group Services  and  System  Aspects:  End-to-end Multimedia  Services  Performance  Metrics. Technical Report.
Arkatut, R. (2013). Dampak Penggunaan Telepon Seluler  Terhadap  Pola  Perilaku  Remaja  di Perbatasan  (Studi  kasus  di  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten Sintang). Jurnal Ilmu Sosiatri , Vol. 2
Asosiasi  Penyedia  Jasa  Internet  Indonesia. (2015). Profil  Pengguna  Internet  Indonesia 2014 .  (Puskakom  UI  Jakarta,  Ed.).  Jakarta:
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia.
Atmadji,  E.  (2012).  Penentuan  Harga  pada
Jaringan Interkoneksi Telekomunikasi: Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Sinergi , 1–8.
Badran,  M. F.  (2012). The  Impact  of  Broadband Infrastructure  on  Economic  Growth  in Some  Arab  and  Emerging  Countrieshal. Middle Eastern and North African
Economies , 278–310.
Bappenas. (2004). Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan . Jakarta: Bappenas.
BPPKI  Manado.  (2015). Studi  Pemanfaatan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan .
Manado.
Curran,  J.,  Fenton,  N.,  &  Freedman,  D.  (2016).
Misunderstanding The Internet. Pedagoges: An  International  Journal , Vol.  11 (No.  2),
270–277.
European  Commision.  (2016).  Retrieved  from ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi Fogg,  J.  M.  (2004). The  Greatest  Networker  in
The World . New York: Three Rivers Press.
Hakim,  M.  F.  (2015). Pengaruh  Atribut  Produk Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  (Studi Kasus  pada  Pelanggan  Speedy  PT.  Telkom Yogyakarta) . Yogyakarta.
Harahap,  A.  R.  (2010).  Tingkat  Pemahaman Masyarakat  Terhadap  Aplikasi  Komputer dan  Internet  (Survey  Terhadap  Pengunjung Warung  Internet  di  14  Kota  Wilayah  Kerja BBPPKI  Medan). Penelitian  Komunikasi Dan Pembangunan , Vol. 11 , 127–158.
Indriani,  M.  (2015).  Pengaruh  Literasi  dalam
Mendukung Kesuksesan PLIK di Bambanglipuro. Buletin Pos Dan
Telekomunikasi , Vol. 13 (No. 1), 35–42.
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2012). Komunikasi dan informatika Indonesia: Buku putih 2012 . Jakarta: Badan Litbang SDM.
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
(2015). Komunikasi dan Informatika Indonesia: Buku Putih 2015 . Jakarta: Badan
Litbang SDM. MajalahICT. (2015). Pemerintah Review Kebijakan Interkoneksi & Tarif. MajalahICT , 13–16.
Mastel.  (2016).  Standar  Layanan  Internet
Indonesia.
Retrieved from
http://www.mastel.id/standar-layanan- internet-di-indonesia/
Maulidia,  N.,  Rochimah,  S.,  &  Affandi,  A.
(2013).  Pengembangan  Prosedur  untuk Optimalisasi  Kualitas  Sistem  &  Layanan Jaringan  TIK  dengan  COBIT4.1  dan ITIL.V3.  In Prosiding  Seminar  Nasional Manajemen  Teknologi  XVII  Program  Studi MMT-ITS .
Miniwatts  Marketing  Group.  (2012).  Asia  Stats:
Internet  usage  in  Asia.  Retrieved  from www.internetworldstats.com/stats3.htm.
Piamrat, K., Ksentini, A., Viho, C., & Bonnin., J.
M.  (2008).  QoE-aware  Admission  Control for  Multimedia  Applications  in  IEEE 802.11  Wireless  Network.  In Vehicular Technology Conference .
PIH  Kementerian  Kominfo.  (2015).  Akankah Nasib 4G Seperti 3G?
Puslitbang  APTIKA  dan  IKP.  (2016). Laporan Akhir  Study  Ekonomi  Digital  di  Indonesia: Sebagai  Pendorong  Utama  Pembentukan Industri Digital Masa Depan . Jakarta.
Robianto,  R.  (2016).  Pengembangan  Sistem Pengendalian  Traffic  dan  Web  Filtering Pada  Jaringan  Internet  Berbasis  Hotspot. Jurnal IPTEKS Terapan , Vol. 10 (No. 2).
Setyanti,  E.  P.  (2016).  Pro  Kontra  Pandangan Operator  Terhadap Program Network
Sharing Kemkominfo.
Wahab,  R.  A.  (2013).  Analisis  Quality  of
Experience Layanan Telekomunikasi
Seluler  Masyarakat  Kabupaten  Kepulauan Sangihe. Buletin  Pos  Dan  Telekomunikasi ,
Vol. 11 (No. 3), 173–188.
Widi, R. K. (2010). Asas Metodologi Penelitian:
Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi  Langkah  Pelaksanaan  Penelitian (Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.