## Hubungan Kemendagri dan Kemendes dalam Tata Desa dan Administrasi Desa
Sarip 1 , Nur Rahman, Rohadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 1 Email: sarip@umc.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mendalami  hubungan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian  Desa  (Kemendes)  dilihatdari  sudut  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi negara.  Kemudian  kedua  berkenaan  dengan  disharmonisasi  yang  menjadi  akar  permasalahan kedua  lembaga  kementerian  tersebut.  Ditinjau  dari  sudut  hukum  tata  negara  ternyata  apa  yang dilakukan  oleh  Kemendagri  mendekati  dengan  objek  yang  menjadi  pokok  bahasannya.  Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dilakukan melalui perbandingan antara hukum tata  negara  dan  hukum  administrasi  negara  untuk  mendapatkan  kejelasan  berkenaan  dengan kemendagri dan kemendes. Hasilnya Kemendes sendiri mendekati keilmuan hukum administrasi negara  yakni  menghidupkan  atau  memberi  ruh  pada  desa.  Disharmonisasi  mulai  ada  sejak lahirnya Kemendes, akar disharmonisasi sendiri adanya penerapan landasan konstitusional  yang kurang  tepat  dalam  pembentukan  UU  Desa.  Ada  baiknya  pemerintah  meninju  ulang  landasan konstitusional tentang Desa.
Kata Kunci: Hubungan tata desa, administrasi desa, disharmonisasi.

## Abstract
This article aims to explore the relationship between the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Ministry of Villages (Kemendes) from theconstitutional law and state administrative law point of view.The second concerns of this research is the disharmony and problem between the two  ministries.From  the  constitutional  law  point  of  view,  it  turns  out  that  what  the  Ministry  of Home Affairs is doing, is closer to the object of its discussion. The method used in this research is normative legal research bycomparingthe constitutional law and state administrative law to obtain clarity regarding the Ministry of Home Affairs and Ministry of Village. The result shows that the Ministry of Village approached the science of state administrative law, namely to revive or give spirits  to  the  village.  Disharmonization  began  to  exist  since  the  inception  of  the  Ministry  of Village. The root of disharmony itself was the improper application of constitutional foundations in  the  formation  of  the  Village  Law.  It  would  be  better  if  the  government  reassess  the constitutional foundation for the village.
Keywords: Village planning relationship, village administration, disharmony.

## Sejarah Artikel
Dikirim: 18 Juli 2020 Direview: 02 Desember 2020 Diterima: 22 Desember 2020 Diterbitkan: 28 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Bicara  Desa  tidak  dapat  lepas  dari Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri) dan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Dae- rah  yang  Tertinggal  dan  Transmigrasi

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
(Kemendes).  Kemendagri  dikenal  sejak tahun 2010, Kemendes baru ada pada tahun 2014.  Kewenangan  Kemendagri  berkenaan dengan  Desa  berdasarkan  Pasal  3  huruf  a Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Kemendagri yang berkenaan dengan Desa  hanya  sebatas  pada  pembinaan pemerintahan desa.
Tugas  Kemendes  berdasarkan  Per- mendes No. 6 Tahun 2015,  yakni   memiliki tugas  di  bidang  pembangunan  Desa  dan kawasan  perdesaan,  pemberdayaan  masya- rakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal,  dan  transmigrasi. 1 Adanya  pem- bagian  tersebut,  diharapkan  baik  Kemen- dagri  maupun  Kemedes  dapat  menjalankan fungsinya. 2 Tahun  2017,  Kemendargi  dan Kemendes  sama-sama  menangani  Desa, buktinya Memorandum  of  Understanding (MoU)  tentang  pengawasan  dana  Desa  di Gedung Rupatama Mabes Polri pada tanggal 20  Oktober  2017. 3 Pengawasan  dilakukan untuk  mencegah  tumpang  tindih  berkenaan Dana Desa. 4
1 Icha Rastika, “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes  Terkait Urusan  Desa,”
Kompas , 14 Januari 2015, https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/0004
5251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan. Kemendes.Terkait.Urusan.Desa.
2 Kementerian  Desa, Rancangan  Awal Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Tahun  2015-2019 ,  ed.  oleh  Tim
Kemendesa,  1  ed.  (Jakarta:  Kementerian  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), 6.
3 Felik Nathaniel, “Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU,”
Tirto.id , 7 Agustus 2019,
https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kapolri- kemendes-kemendagri-sepakati-mou-cyGN.
4 Muhammad  Agil  Aliansyah  dan  Nur Habibie, “Tumpang Tindih Mengawal Dana Desa,”
Merdeka , 21 Oktober 2017, https://www.merdeka.com/peristiwa/tumpang- tindih-mengawal-dana-desa.html.
Presiden menghimbau keduanya untuk  tidak  berebut  persoalan  Desa. 5
Kemendagri  mengatur  pimpinan  desa  dan membuat peraturan, berkenaan tatanan Desa, Kemendes mempercepat pembangunan desa, tujuanya  agar  tidak  terjadi  pengkebirian Desa. 6 Tahun  2019,  Kemendagri  dan Kemendes  masih  mengalami  ketidakjelasan tugas  berkenaan  dengan  Desa. 7 Kemudian hasil Forum  Group  Discussion (FGD) merekomendasikan: 8
1. Kewenangan  terkait  Desa  sepenuh- nya harus diserahkan Kemendes;
2. Jokowi  memperkuat  pelembagaan penyelesaian  konflik  agraria  demi mempercepat  penyelesaian  konflik agraria;
3. Mengembangkan  ekonomi  pede- saan.
Dari  deksripsi  kewenangan  di  atas, Nampak  bahwa  hubungan  keduanya  belum ada  titik  terang,  dengan  demikian  kajian  ini berupaya memfokuskan pada:
5 Erdy Nasrul, “Kemendagri dan Kemendes Harus  Duduk  Bersama,” Republika ,  13  Januari 2013, https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ 15/01/13/ni3jab-kemendagri-dan-kemendes-harus- duduk-bersama akases 5 Agustus 2019.
6 Sarip Sarip, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa,” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1 (2019): 60, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910.
7 Rooza  Meilia  Anggraini,  “Harmonisasi Hukum  Pengaturan  Desa  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasca Berlakunya  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014 tentang  Desa”  1945,  no.  2  (2014):  101–8, http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal- v2/index.php/jhls/article/view/590/549.
8 Nurhayat, “Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes,” Indopos.co.id , 7 Desember 2019, https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/satu- pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke- kemendes akses 9 Desember 2019.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
1. Mendalami  hubungan  keduanya dilihat  dari  sisi  hukum  normatif Hukum  Tata  Negara  (HTN)  dan juga  Hukum  Administrasi  Negara (HAN);
2. Bagaimana  penyebab  terjadi  nya diharmonisasi anta keduanya,
khususnya berkenaan dengan
konsep Desa yang konstitusional.
Ugensi  penelitian  ini  adalah  untuk memperjelas  kedudukan  Kemendagri  dan Kemendes  dalam  hal  kewenangan.  Dengan kajian  kedua  lembaga  negara  berdasarkan sudut  pandang  HTN  dan  HAN,  dapat memetakan produk hukum keduanya terhadap Desa.

## PEMBAHASAN
Hubungan  Normatif  Kemendagri  dan Kemendes dalam HTN dan HAN
Kata  ‘hubungan’  dalam  tulisan  ini yakni  kegiatan  yang  dilakukan  Kemendagri dan Kemendesa, yang membawa akibat pada kegiatan  yang  berkenaan  dengan  desa.  Kata normatif  sendiri  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  berpegang  teguh  pada norma,  menurut  norma  atau  kaidah  yang berlaku. 9 Hubungan  normatif  keduanya yakni  kegiatan  yang  dilakukan  keduanya sebagaimana  hukum  yang  berlaku.  Kebera- daan Kemendagri dan Kemendes tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Presiden  dalam menjalankan  tugasnya  yang  dibantu  kabinet di  dalam  berbagai  kementrian,  berdasarkan kebutuhan. 10 Menteri  sesunguhnya  yang
9 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online,”  2020, https://kbbi.web.id/badan, akses 20 Juni 2020.
10 Indarja Norman  Haryatama,  Untung  Dwi Hananto,  “Pelaksanaan  Tugas  dan  Kewenangan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan  Republik Indonesia
menjadi  pemimpin  pemerintahan  sehari-hari dalam bidangnya
masing-masing. 11
Keberadaannya  terdapat  dalam  Pasal  17 UUD 1945, yang mengatur:
1. Presiden dibantu menteri negara;
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap  menteri  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran  kementerian  negara diatur dalam undang-undang.
Hubungan normatif Kemendagri dan Kemendes  sama-sama  sebagai  pembantu Presiden,  tercermin  dalam  UUD  1945, Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kemen- terian  Dalam  Negeri.  Kementerian  Dalam Negeri  bertugas  menyelenggarakan  urusan bidang pemerintahan dalam negeri, membantu  Presiden  dalam  menyeleng- garakan  pemerintahan  negara.    Sedangkan Kemendes  mengacu  pada  Permendes  No.  6 Tahun  2015,  tugasnya  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  pemba- ngunan  desa  dan  kawasan  perdesaan, pemberdayaan  masyarakat  desa,  percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigasi, membantu Presiden.
Kedudukan Kemendagri dan Kemen- des  memiliki  kedudukan  sejajar,  sama-sama sebagai  kementerian.  Secara  usia  Kemen- dagri  lebih  tua  dibandingkan  Kemendes. Kemendagri  bertumpu  pada  Permendagri No.  3  Tahun  2010,  tugasnya  berkenaan dengan  desa  berdasarkan  Pasal  3  huruf  a
Tahun 2014-2019” 5,  no.  3  (2016),  6. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/vi ew/12214.
11 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi  Serpihan  Pemikiran Hukum  Media  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  ed.  oleh Jimly Asshiddiqie, 1 ed. (Jakarta: Konpress, 2005), 119.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015 tentang  Kementerian Dalam Negeri sebatas pembinaan terhadap pemerintahan desa.
Dalam  Permendes  Nomor  6  Tahun 2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memiliki tugas:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan    pembangunan  desa dan kawasan perdesaan;
2. Pemberdayaan masyarakat desa;
3. percepatan  pembangunan  daerah tertinggal; dan
4. Transmigrasi untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan negara.
Kemendes  memiliki  tugas  lebih  di desa, jika dibandingkan dengan Kemendagri yang hanya sebatas  ‘pembinaan’ pemerinta- han  desa.  Makna  kata  ‘pembinaan’  sendiri berasal dari kata dasar ‘bina’ atau ‘membina’ merupakan  kata  kerja  yang  memiliki  arti membangun  atau  mendirikan.  Ditambah awalan dan akhiran pe-an menjadi ‘pembinaan’  sebagai  kata  benda  yang memiliki makna pembahruan atau menunjukan  pada  tindakan  atau  perbuatan untuk  membina. 12 Secara  praktik  kehidupan kata  membina  biasanya  dilakukan  secara hierarki  yakni  dilakukan  oleh  atasan  kepada bawahannya.  Berkenaan  dengan  tugas Kemendagri  tentang  pembinaan,  menun- jukkan  bahwa  Kemendagri  pada  dasarnya memiliki  tugas  sebatas  bidang  penataan organisasi.  Keadaan  ini  dapat  terlihat  dari produk hukum Kemendagri, misalnya:
1. Permendagri  Nomor  166  Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
12 Kebudayaan,  “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Online." akses 3 Juni 2020.
Nomor  9  Tahun  2017  tentang Perangkat  Daerah  Provinsi  Papua dan Provinsi Papua Barat;
2. Permendagri  Nomor  103  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Ketiga
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  5  Tahun  2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
3. Permendagri  Nomor  100  Tahun 2018  tentang  Penerapan  Standar Pelayanan Minimal;
4. Permendagri  Nomor  99  Tahun
2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian  Penataan  Perangkat
Daerah.
Emapat contoh  produk  hukum Kemendagri  apabila  diperhatikan  keempat- nya  tidak  menyentuh  ranah-ranah  teknis pelaksanaan  dengan  kata  kalin  hanya  sisi penataan  belakan.  Secara  normatif,  tugas penataan  tentang  organisasi  telah  menjadi wilayah  kajian  HTN.  Sejalan  dengan pendapatnya J.H.A Logemann yang menyatakan:
“Hukum  tata  negara  adalah  hukum yang  mengatur  organisasi  negara, negara  adalah  organisasi  jabatan- jabatan,  jabatan  sendiri  merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan  fungsi  sendiri  merupakan pengertian bersifat sosiologis”. 13
Apa  yang  dikatakan  Logemann tentang  HTN  memiliki  hubungan  normatif yang  erat  apabila  melihat  produk  hukum yang  dikeluarkan  Kemendagri.  Terlepas
13 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Hukum Tata  Negara  Jilid  1 ,  1  ed.  (Jakarta:  Sekertariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 25-26.

## Volksgeist
tugasnya  sebagai  pembantu  Presiden  dalam menata  desa,  Kemendagri  dilihat  dari  HTN berkenaan  dengan  kata  ‘pembinaan’  masuk pada  objek  kajian  HTN.  Karena  apa  yang menjadi  kata  kunci  pembinaan  dalam kebijakan Kemendagri atau dengan kata lain tidak  bersifat  teknis. 14 Sebagai  pembantu Presiden  dibidang  penataan  dan  pembinaan desa,  Kemendagri  sangat  jelas  sebagai instrumen  yang  diam  ( in  rust )  atau  hanya memberikan  penataan  agar  format  desa sesuai  dengan  struktur  bangunan  yang teratur.
Kemendagri  sendiri  tidak  disibukan dengan  tugas-tugas  administrasi  berkenaan dengan  desa.  Salah  satu  produk  hukum Kemendagri  yang  mencerminkan  sebagai pembinaan  desa  yakni  tercermin  dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga  Adat  Desa. 15 Sejalan  juga  dengan pernyataan  Jimly  Asshiddiqie  bahwa  HTN mengatur  penataan  negara. 16 Kajian  HTN sebagai ilmu hukum juga mengatur penataan desa.  Sangat  masuk  akal,  desa  sendiri  dapat diibaratkan sebagai laboratorium negara atau miniatur negara. 17 Maka apa yang dilakukan oleh Kemendagri dalam  menata desa sangat sejalan  dengan  pendapat  Michael  T.  Molan yang menyatakan:
“ruang  lingkup  hukum  tata  negara biasanya  dirumuskan  secara  kurang tegas    batas-batasannya  apabila
14 Sarip Sarip, Hukum Tata Negara Materil , 1 ed. (Cirebon: ElsiPro, 2018), 27.
15 Permendagri  Nomor  18  Tahun  2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desadan Lembaga  Adat  Desa,  Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.
16 Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata Negara Jilid 1, 18 .
17 Ridwan  dan  Isman,  “Masyarakat  Hukum Adat  Datuk  Sinaro  Putih  Pasang  Surut  Kekuasaan Adat  Di  Tengah  Hegemoni  Negara,” Jurnal  Niara 12, no. 1 (2019): 5,
https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.2137.
dibandingkan dengan ilmu-ilmu hukum yang lain”. 18
Apa  yang  dikatakan  Michael  T. Molan,  bukti  normatif  yang  mengarah  pada praktik  penanganan  desa  oleh  Kemendagri yang  seolah-oleh  mencampuri  urusan  yang menjadi ranah Kemendes. Inilah bukti nyata yang  terjadi antara Kemendagri  dan Kemendes dalam menangani desa.
Kemendagri  memiliki  pola  mentata  peme- rintahan  desa  yang  selaras  dengan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). 19
Mengacu  pada  tugas  Kemendagri  tentang pembinaan desa, pada dasarnya Kemendagri bersifat  statis  sebagaimana  objek  kajian HTN. 20
Apabila  diperhatikan  dari  kedua kementerian  yang  menangani  Desa,  antara kemendagri dan kemendes memiliki semacam  urusan  yang  sama,  yakni  sama- sama  mengurusi  pemerintahan  di  dalam negeri. Namun fokus kemendagri berkenaan dengan  Desa  lebih  pada  penataan  lembaga dan  pembinaan  Desa.  Sedangkan  untuk Kemendes  sendiri  melakukan  hal-hal  yang berifat  teknis,  hal  teknis  tersebut  berkenaan dengan  kegiatan  pembangunan  dan  pelak- sanaan-pelaksanaan  yang  berkenaan  dengan tugas yang lebih bersifat administratif.
Kemendes  sendiri  melihat  tugasnya lebih  bersifat  dinamis  sebagaimana  HAN. Sejalan  dengan  pendapat  E.  Utrecht  yang menyatakan:
“hukum  administrasi  negara  (peme- rintahan)  menguji  hubungan  hukum khusus yang diadakan akan memungkinkan para pejabat
18 Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata Negara Jilid 1, 31-32 .
19 Lihat Pasal 18B ayat (1), (2) UUD 1945.
20 Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata Negara Jilid 1, 24-25 .

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
(administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus”. 21
Pernyataan E. Utrecht sendiri tentang HAN  memiliki  sifat  khusus  dibidang administrasi.  Begitu  juga  apabila  milhat produk  hukum  Kemendes  mengarah  pada praktik  dinamis  berkenaan  dengan  desa, misalnya:
1. Permendes  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
2. Permendes  Nomor  19  Tahun  2017 tentang Penetapan
Prioritas Pembangunan  Dana  Desa  Tahun 2018;
3. Permendes  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Pembangunan  Kawasan Perdesaan;
4. Permendes  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa. Dua  sifat  antara  Kemendagri  dan
Kemendes  sebetulnya  sangat  erat  yakni Kemendagri dapat dibaratkan sebagai bangunan  rumah  dan  Kemendes  sebagai  isi dari  rumah. 22 Walaupun  pada  praktiknya banyak  dikritik  atas  dasar  terdapatnya tumpang  tindih  tugas  keduanya  berkenaan dengan  desa.  Tentunya  keadaan  demikian juga  mengingkatkan  pada  perbedaan  antara HTN  dan  HAN.  HTN  sebagai  hukum  yang mempelajari negara dalam keadaan diam ( in rust )  dan  HAN  mempelajari  negara  dalam
21 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi  Negara  Indonesia ,  1  ed.  (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1995), 1.
22 Diding  Rahmat  dan  Sarip  Sarip, “Konsekuensi  Dekonsentrasi  Dalam  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2015): 61–83.
keadaan  bergerak  ( beweging ). 23 Keadaan keduanya  apabila  melihat  produk  hukum hanya dari namanya dapat saja kelihatannya terjadi tumpang tindih, tapi apabila menggali subtansi  dari  keduanya  maka  akan  terlihat sekali perbedaannya.
Kemendagri  ibarat  HTN  memiliki objek  untuk  mengatur  alat  kelengkapan desa,  mengatur  tugas  dan  wewenang  desa, serta mekanisme hubungan antara perlengkapan desa. Sebagaimanan terdapat dalam komponen dan unit kerja Kemendagri  yang  berkenaan  dengan  desa dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina Pemerintahan  Desa. 24 Adapun  Direktorat Jenderal Bina Desa meliputi:
1. Sekertariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat  Penataan  dan  Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Apartur Desa;
4. Direktorat  Fasilitas  Keuangan  dan  Aset Pemerintahan Desa;
5. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
6. Direktorat Evaluasi Perkebangan Desa. Direktorat  Bina  Pemerintahan  Desa, tidak  terlihat  tugas-tugas  yang  berkaitan  de- ngan  administrasi  secara  sigifikan.  Walau- pun  kata  administrasi  sendiri  terdapat  pada Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan  Desa,  tapi  bukan  pada  sisi adminitrasi  melainkan  lebih  menekankan pada  sisi  penataannya.  Sejalan  dengan
23 Yusri  Munaf, Hukum  Administrasi Negara ,  ed.  oleh  Yusri  Munaf,  1  ed.  (Riau: Publishing Marpoyan, 2015), 9.
24 Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia,  “Komponen  dan  Unit  Kemendagri,” Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia, 2017, https://www.kemendagri.go.id/pages/detail/74- komponen-dan-unit-kemendagri.  akases  7  Agustus 2020.

## Volksgeist
pendapat  John  Alder  sebagaimana  dikutip Jimly  Asshiddiqie,  untuk  mengetahui  objek kajian HTN mencakup pertanyaan: 25
1. Siapa  dan  lembaga  manakakah yang  menjalankan  fungsi  kekua- saan?  Jawabannya  Direktorat  Jen- deral Bina Desa;
2. Apa  dan  bagaimana  hubungan antara  masing-masing  cabang  ke- kuasaan?  Jawabannya  tertuju  pada keenam  unit  kerja  yang  ada  pada Direktorat Jenderal Bina Desa;
3. Mekanisme  pengisian  jabatanya? Jawabanya juga ada pada keenam;
4. Bagaiman  pengontrolannya?  Ada pada keenam unit;
5. Bagaimana  cara  untuk  membentuk dan merubahnya? Jawabannya juga ada pada keenamnya.
Sejalan  juga  dengan  pendapat  Moh. Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim  tentang HTN  mengatur    organisasi;  alat  kelengka- pan;  dan  mengatur  hubungan  baik  vertikal maupun horizontal. 26
Dengan  demikian  dapat  juga  dike- tahui bagaimana tugas Kemendes yang lebih banyak  bersifat  administratif  untuk  meng- gerakan  desa  yang  telah  ditata  oleh Kemendagri. 27 Direktorat  Jenderal  Bina Pemerintahan  Desa  mempunyai  tugas  me- nyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
25 Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata Negara Jilid 1, 76-77 . 26 Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,
Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  1  ed.
(Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), 29.
27 Bandingkan  dengan  Diding  Rahmat  dan Sarip  Sarip,  “Comparative  A  Model  Islamic Constitution  dalam  Pembentukan  Dual  Yuridiction Yudikatif  Pasca  Amandemen  UUD  1945,”
Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Konstitusi 2,
no.
2 (2019): 131–45,
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880.
kebijakan  di  bidang  pembinaan  pemerin- tahan  desa  sesuai  dengan  ketentuan  pera- turan  perundang-undangan. 28 Bukti  nyata bahwa  Kemendagri  berperan  ke  desa  hanya sebatas  pembinaan  juga  dipertegas  oleh Pasal  21  PP  No.  11  Tahun  2015  yang berfungsi sebagai:
1. Perumus  kebijakan  dibidang  fasili- tasi  penataan  desa,  penyelengga- raan administrasi Pemerintahan desa,  pengelolaan  keuangan  dan aset  desa,  produk  hukum  desa, pemilihan  kepala  desa,  perangkat desa,  pelaksanaan  penugasan  uru- san  pemerintahan,  kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, ser- ta evaluasi perkembangan desa; 29
2. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang fasilitasi  penataan  desa,  penyeleng- garaan  administrasi  pemerintahan desa,  pengelolaan  keuangan  dan aset  desa,  produk  hukum  desa, pemilihan  kepala  desa,  perangkat desa,  pelaksanaan  penugasan  uru- san  pemerintahan,  kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, ser- ta evaluasi perkembangan desa; 30
3. pelaksanaan  pembinaan  umum  dan koordinasi  di  bidang  fasilitasi penataan  desa,  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa, pengelolaan  keuangan  dan  aset desa,  produk  hukum  desa,  pemili- han  kepala  desa,  perangkat  desa,
28 Pasal  21  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015  tentang Kementerian Dalam Negeri.
29 Sarip  Sarip,  “Politik  Hukum  dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia,” Jurna  Bina  Mulia Hukum 4,  no.  2  (2020),  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207, 213.
30 Asshiddiqie, Pengantar  Hukum  Tata Negara Jilid 1, 25-26 .

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,  kelembagaan  desa, kerja  sama  pemerintahan,  serta evaluasi perkembangan desa; 31
4. Penyusunan  norma,  standar,  prose- dur,  dan  kriteria  dibidang  penataan desa,  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan  desa,  pengelolaan keuangan  dan  aset  desa,  kelemba- gaan desa, dan kerja sama desa;
5. Pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi, dan  pelaporan  di  bidang  fasilitasi penataan  desa,  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa, pengelolaan  keuangan  dan  aset desa,  produk  hukum  desa,  pemi- lihan  kepala  desa,  perangkat  desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,  kelembagaan  desa, kerja  sama  pemerintahan,  serta evaluasi perkembangan desa;
6. Pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di bidang fasilitasi penataan  desa,  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa, pengelolaan  keuangan  dan  aset desa,  produk  hukum  desa,  pemili- han  kepala  desa,  perangkat  desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan,  kelembagaan  desa, kerja  sama  pemerintahan,  serta evaluasi perkembangan desa; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa Kemendagri memiliki peranan
31 Fatin Hamamah dan Sarip,  “Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme,” PAGARUYUANG Law
Journal 2, no. 2 (2019): 167.
penatan  desa  melalui  jalur  kelembagaan, sedangkan  Kemendes  memiliki  peranan menghidupkan  lembaga-lembaga  desa  yang telah  disediakan  oleh  Kemendagri. 32 Kewe- nangan  yang  berkenaan  dengan  penataan kelembagaan pada saat Kemendagri bersentuhan  dengan  Desa  maka  tidak  lagi mengurusi  hal-hal  teknis  melainkan  hanya sebatas  penataan  lembaga  saja.  Kemudian Kemendes  melanjutkan  pada  kelembagaan yang  bersifat  teknis,  walaupun  kedua lembaga  kementerian  tersebut  sama-sama mengurusi Desa.
Secara  teori,  Kemendagri  seperti Hukum  Tata  Negara,  sedangkan  Kemendes sebagai Hukum Administrasi Negara. Pertanyaan  kemudian  muncul  kembali, namun  rupanya  dengan  melihat  Pasal  1 angka  (16)  UU  Desa  “menteri  yang menangani  desa  saat  ini  adalah  Menteri Dalam  Negeri”.  Secara  historis,  bahwa Kemendes  sendiri  baru  lahir  27  Oktober 2014. Secara tahun sama antara lahirnya UU Desa  dengan  Kemendes  yakni  sama-sama tahun  2014.  Perbedaan  terletak  pada  bulan yakni  UU  Desa  disyahkan  pada  tanggal  15 Januari 2017. Sangatlah wajar ketika Pasal 1 angka  16  menyatakan  “ Menteri  yang menangani  desa  saat  ini  adalah  Menteri Dalam Negari ”.  Ada  dua  ketentuan sebetulnya  yang  dijadikan  sebagai  kata kunci,  yakni  pada  kata  “saat  ini”  dan “Menteri Dalam Negeri.”
Frasa “saat ini” pada dasarnya harus diperhatikan dengan teliti yakni dengan cara melihat  ketentuan  tahun,  apabila  kentuan tahun  sama,  maka  berlanjut  pada  ketentuan
32 Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit  dalam  Meningkatkan  Ekonomi  di  Era Otonomi,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi  Islam 2,  no.  2  (2017):  123–35, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004, 127.

## Volksgeist
bulan, kalau masih sama juga berlanjut pada tanggal.  Disitu  akan  didapatkan  frasa  “saat ini”  tersebut.  Pemahaman  terhadap  frasa “saat  ini”  menunjukan  tiga  kemungkinan, yakni:
1. Frasa  “saat  ini”  apabila  mengacu pada  draf  pembahasan  sebelum disahkannya  UU  Desa,  yakni  sebe- lum  ada  kementerian  yang  cocok untuk  desa  makan  akan  dilakukan oleh mendagri sampai terbentuknya kementerian yang pas untuk mengurus desa;
2. Frasa  “saat  ini”,  apabila  mengacu pada  tanggal  15  Januari  2014,  ini membuktikan  bahwa  UU  Desa secara  otomatis  berlaku  dan  mulai tanggal  15  tahun  2014  mendagri memiliki  tugas  baru  yakni  untuk menjalankan UU Desa sampai pada saat yang belum ditentukan;
3. Frasa  “saat  ini”  berakhir  pada Tanggal  27  Oktober  2014  setelah pada  tanggal  tersebut  dibentuk Kemendes  yang  memiliki  tugas khusus untuk mengurus desa.
Sebelumnya  telah  ada  kementerian yang mendekati kewenangan dengan Kemendes yakni:
1. Fase  pertama;  Kementerian  Negara Percepatan  Kawasan  Pembangunan Timur  Indonesia  yang  dibentuk pada Kabinet  Gotong Royong pada
masa pemerintahan Presiden
Megawati;
2. Fase  kedua;  masa  pemerintahan Pesiden  Susilo  Bambang  Yudho- yono, mengganti nama kementerian tersebut  menjadi  Kementerian  Ne- gara  Percepatan  Daerah  Tertinggal dan kemudian menjadi
Kementerian  Negara  Pembangunan Daerah Tertinggal. 33
Dengan  berakhirnya  frasa  “saat  ini” secara hukum diperkuat oleh Perpres No. 11 dan Perpres No. 12 Tahun 2015. Perpres No. 11  Tahun  2015  yang  menyatakan  kewe- nangan  Kemendagri    dalam  hal  penye- lenggaraan  pemerintahan  desa,  Apabila ditelisik  juga  akan  menunjukan  bahwa Perpres  No.  11  Tahun  2015  akan  bicara tentang  penataan  desa.  Justru  arah  teknis administrasi  desa  dapat  diketahui  melalui Perpres No. 12 Tahun 2015 yang berkenaan dengan kewenangan Kemendes yakni pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaaan masyarakat. Dari kewengan Kemendes  yang bernuansa teknis administrasi dapat ditunjukan pada ketigannya:
1. Kewenang Kemendes dibidang pembangunan  desa,  menunjukan bahwa  pembangunan  desa  dapat terlihat  secara  fisik  yakni  pemba- ngunan jalan desa;
2. Pembinaan masyarakat tidak mung- kin  dilakukan  sebatas  perundang- undangan,  melainkan  harus  mela- kukan  pelatihan-pelatihan  secara nyata di desa-desa;
3. Pemberdayaan  masyarakat juga menunjukan hal teknis administrasi, sebab  yang  dinamakan  pember- dayaan  tidak  dapat  pula  hanya dilakukan  dengan  perundang-un- dangan  saja,  melainkan  harus melalui langkah nyata dilapangan.
33 Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Kementerian Desa, “Sejarah Singkat,” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia, 2015, https://www.kemendesa.go.id/view/kemendesa/1/se jarah-singkat, akses 20 Agustus 2020.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
Disharmonisasi  Kemendagri  dan  Ke- mendes sebagai Imbas Benturan Konsti- tusionalitas Desa
Akar  munculnya  disharmonisasi  dan tumpang tindih Kemendagri dan Kemendesa dapat dilacak dari landasan-landasan konsti- stusional. 34 Di  dalam  ilmu  hukum,  dikenal adanya teori fungsi dan teori organ. 35 Dalam teori  organ,  negara  dipandang  sebagai  suatu organisme. 36 Lembaga-lembaga negara yang ada  dalam  suatu  negara  dikenal  dengan  alat perlengkapan  negara  ( Die  Staatsorgane ).
Alat  perlengkapan  negara  dibentuk  untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. 37
RUU  tentang  Masyarakat  Adat, sampai  sekarang  masih  belum  disahkan, sehingga belum melahirkan peraturan turunan berkenaan dengan Masyarakat Adat. Ada  dua  dasar  hukum  yang  sama,    baik dalam UU No. 6 Tahun 2014 maupun RUU Masyarakat  Adat  yakni  Pasal  18B  ayat  (2) UUD  1945.  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945, menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hu- kum  adat  beserta  hak-hak  tradisio-
34 Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di  Indonesia,” Jurnal
Negara  Hukum:  Membangun  Hukum  untuk Keadilan  dan  Kesejahteraan 9,  no.  1  (2018):  79– 100, 89.
35 Amrina  Rosyada,  Esmi  Warassih,  dan Ratna  Herawati,  “Perlindungan  Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum  Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 20, no. 1 (2018): 1–22, 19, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021.
36 Melani  Diah  Sekar  Puri  dan  Ridwan Arifin,  “Pengaruh  Adat  dalam  Hukum  Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2, no. 1 (2019):
73–87,
77,
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2491.
37 Novianto M Hantoro, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat  Negara,” Negara  Hukum 7,  no.  2 (2016): 145–66, 147.
nalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai dengan perkembangan masya- rakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang”.
Sedangkan  RUU  Masyarakat  Adat juga  menggunakan  dasar  hukum  Pasal  28  I ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
“Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
Pasal 28 I ayat (3) khusus digunakan sebagai  dasar  hukum  RUU  Masyarakat Adat,  tidak  termasuk  dasar  hukum  bagi  UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. 38 UU No. 6 Tahun 2014, berasal dari Presiden sebagaimana  Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945,
menyatakan:
“Presiden  berhak  mengajukan  ran- cangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
RUU  Masyarakat  Adat,  berasal  dari DPR,  sebagaimana  Pasal  21  UUD  1945,
Menyatakan:
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”.
UU  No.  6  Tahun  2014,  adanya keterlibatan  DPD,  sebagaimana  Pasal  22D ayat (2) UUD 1945, Menyatakan:
“Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut membahas  rancangan  undang-un- dang yang berkaitan dengan otonomi daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah; pembentukan, pemekaran, dan
38 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju Perlindungan  Sosial  Yang  Inkusif ,  ed.  oleh Bappenas, 1 ed. (Jakarta: Kementeriaan PPN/Bappenas, 2013), 3.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
penggabungan  daerah;  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah;  serta memberikan  pertimbangan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  ran- cangan undang-undang yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan dan agama”.
RUU Masyarakat Adat tidak memiliki  dasar  hukum  akan  keterlibatan DPD, RUU Masyarakat Adat murni inisiatif DPR. Ada yang menarik berkenaan UU No. 6  Tahun  2014  dan  RUU  Masyarakat, keduanya bertumpu pada Pasal 18 dan Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  1945.  Jelas  Pasal  18B ayat  (2)  UUD  1945  menitikberatkan  pada hukum  masyarakat  adat  bukan  pada  Desa. Suatu kewajaran apabila Permendagri No. 18 Tahun  2018  melahirkan  LKD  dan  LAD. 39
Perannya  sebagai  lembaga  penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli Desa, tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat, menekankan pada ‘hak tradisional’. 40 RUU  Masyarakat  Adat  juga menggunakan  dasar  hukum  28I  ayat  (3) UUD  1945,  menekankan  pada  ‘hak masyarakat tradisional’.
Hak  tradisional  sangat  jelas  melekat pada masyarakat hukum adat, sedangkan hak masyarakat  tradisional  belum  tentu  melekat pada Masyarakat Adat. Justru hak masyarakat  tradisional  melekat  pada  tradisi- tradisi  di  desa-desa,  seperti  sedekah  bumi,
39 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan Lembaga  Adat  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).” (2018).
40 Muazzin  Muazzin,  “Hak  Masyarakat Adat  (Indigenous  Peoples)  atas  Sumber  Daya Alam:
Perspektif Hukum Internasional,”
PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of Law) 1,  no.  2  (2014):  322–345,  327  , https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7.
sedekah  air,  upacara  pernikahan,  tujuannya menjaga  identitas  budaya,  selain  itu  juga tidak  memiliki  sanksi  sebagaima  biasanya hukum adat.
UU  No.  6  Tahun  2014,  praktiknya menerobos
RUU Masyarakat Adat, berkenaan  dengan  masyarakat  tradisional yakni  melalui  LKD  dan  LAD.  LKD  dan LAD  dapat  dikatakan  sebagai  “ ayaman kupat ”  untuk  membangun  Desa,  ayaman yang dilakukan menjadi berbenturan konstitusional  terhadap  RUU  Masyarakat Adat.  LKD  dan  LAD  merupakan  ayaman kupat  eksekutif  yang  memiliki  fungsi sebagai  pelaksana,  dimana  LAD  dibentuk berdasarkan  pada  peraturan  Kepala  Desa, dan dapat dikatakan sebagai ranah eksekutif.
RUU  Masyarakat  Adat  merupakan inisiatif  legislatif  yang  ingin  mengarahkan dan mencoba mendudukan kembali masyarakat  adat.  Namun  kalah  cepat  untuk mendapatkan landasan konstitusional dengan Desa.  Layaknya  sebuah  perlombaan  untuk mendapatkan  eksistensi  atau  kemenangan tanpa mempertimbangkan substansinya. Maka  keberadaan  ayaman  kupat  LKD  dan LAD  di  desa-desa  berbeturan  secara konstitusional,  antara  masyarakat  adat  dan desa  itu  sendiri.  Benturan  konstitusional yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  adalah suatu  keadaan  dimana  konstitusi  atau  UUD digunakan  sebagai  dasar  pembentukan  yang sama  yakni  undang-undang  terhadap  subjek yang berbeda.
Ayaman  ketupat  pada  dasarnya  cara untuk  membentuk  ketupat  itu  sendiri. Ayaman  ketupat,  dikatakan  kurang  populer, apalagi memecahkan benturan konstitusional antara  Desa  dan  Masyarakat  Adat  apalagi Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengama- nahkan  adanya  LKD  dan  LAD.    ‘Ketupat’ sering  digunakan  dalam  beberapa  tradisi misalnya untuk memperingati usia

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
kandungan  empat  bulanan, 41 hari  lebaran umat  Islam  di  Indonesia,  dan  sekarang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  dikenal  dengan  “Operasi Ketupat”. 42
Maksud  arti  ketupat  sangat  berarti bagi  tradisi,  nilai  keagamaan,  dan  nilai-nilai kedamaian  nasional.  Ketigannya,  apabila ditelisik tenyata selalu mengarah pada benda bukan pada proses. Namun dalam tulisan ini lebih  menggunakan  ayaman  kupat  sebagai proses  atau  cara  yang  akan  membentuk benda  ataupun  keadaan.      Anyaman  kupat sebagai  bentuk  atau  cara  melihat  LKD  dan LAD  memiliki  tujuan  untuk  memperkuat Desa, sebagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ayaman kupat LKD dan LAD untuk menggali potensi Desa dihadapkan  pada  benturan  konstitusionalitas dalam RUU Masyarakat Adat.
41 Muhammad  Shodikhin, Ritual  &  Tradisi Islam  Jawa ,  1  ed.  (Jakarta:  PT.  Suka  Buku,  2010),
75-76.  Hasan  su‟aidi,    “Korelasi  Tradisi  Ngapati Dengan Hadis Proses Penciptaan Manusia”, Jurnal Religia , Vol. 15, No. 1, 2012, hal 90-91. Muhaimin AG, Islam  Dalam  Bingkai  Budaya  Lokal  Potret Dari  Cirebon, (Jakarta:  PT  Logos  wacan  ilmu, 2002),  201-202 .
42 TNI
dan Polri menggelar kegiataMuhammad  Shodikhin, Ritual  &  Tradisi Islam  Jawa ,  1  ed.  (Jakarta:  PT.  Suka  Buku,  2010),
75-76.  Hasan  su‟aidi,    “Korelasi  Tradisi  Ngapati Dengan Hadis Proses Penciptaan Manusia”, Jurnal Religia , Vol. 15, No. 1, 2012, hal 90-91. Muhaimin AG, Islam  Dalam  Bingkai  Budaya  Lokal  Potret Dari  Cirebon, (Jakarta:  PT  Logos  wacan  ilmu, 2002),    201-202  .n  bersama  terkait  pengamanan menjelang  Hari  Raya  Idul  Fitri  1439  H.  Kegiatan tersebut  diberi  nama  Operasi  Ketupat  2018.    Tito menjelaskan  asal  usul  pemilihan  nama  operasi Ketupat sendiri dalam kegiatan pengamanan jelang Hari  Raya  Idul  Fitri  ini  karena  Ketupat  memiliki filosofi  sebagai  simbol  dari  perayaan  Lebaran  di masyarakat  Indonesia.  Fitang  Budi  Aditya,  “Ini Asal  Usul  Pemberian  Nama  Operasi  Ketupat,” idntimes , 6 Juni 2018, https://www.idntimes.com/news/  indonesia/  fitang-
adhitia/ini  -  asal-usul  -  pemberian-nama-  operasi- ketupat/full.
Namun,  penulis  dalam  memecahkan persoalan, tidak menggunakan landasan teori yang digunakan umum, melainkan mencoba menggunakan  ayaman  kupat  sebagai  nilai keraifan  lokal.  Adapun  nilai  keraifan  lokal yang  akan  digunakan  yakni  yang  dikenal dengan  ayaman  kupat.  Ketertarikan  penulis menggunakan  istilah  ayaman  ketupat  yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah bukan tanpa alasan, melainkan lebih mencoba  menggali  nilai-nilai  kearifan  lokal yang ada di Indonesia untuk merangkai LKD dan LAD yang harus dihadapkan pada RUU Masyarakat Adat.
Secara  filosofis  Desa  memiliki  hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan  berdasarkan  UUD  1945. Sedangkan  Masyarakat  Adat  memiliki landasan  filosofis,  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum adat,  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkem- bangan  masyarakat  dan  prinsip  NKRI,  serta menghormati  identitas  budaya  dan  hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pada dasarnya  Desa dan  Masyarakat
Adat  sama-sama  memiliki  hak  tradisional atau  keduanya  dapat  dinamakan  sebagai masyarakat tradisional yang memiliki identitas  sendiri. 43 Tujuannya  agar  antara masyarakat  tradisonal  dan  desa  memiliki akses  yang  sama  dalam  bidang  pelayanan yang dilakukan oleh negara. 44 Namun, untuk
43 Sarip  Sarip,  “The  Identity  Politics  of  the Minority  in  Knitting  the  Constitutionality  (The Legal  review  of  Sunda  Wiwitan  Community  of Cigugur,  Kuningan,  West  Java),” Fiat  Justisia 11, no. 3 (2018): 246–265, 249, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.108.
44 Ade  Harsa  Suryanegara,  “Reformasi Birokrasi  dan  Pemenuhan  Hak  Warga  dalam

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
Desa  belum  tentu  memiliki  kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat  sendiri  pada  dasarnya  lahir  dari masyarakat  adat,  hal  ini  sejalan  dengan pendapat  C. Van  Vollenhoven yang menyatakan:
“hukum  adat  dan  adat  lainnya  tidak terpisah oleh garis hitam… Adat dan hukum  adat  bergandengan  dan  tidak dapat  dipisah-pisahkan,  tetapi  hanya mungkin  dibedakan  sebagai  adat- adat  yang  ada  mempunyai  dan  yang tidak  mempunyai  akibat  hukum… seandainya ada istilah lain yang tepat untuk  menyatakan  hukum  adat  di Indonesia  mungkin  istilah  hukum adat tidak akan dipakai lagi.” 45
Pernyataan  C.  Van  Vollenhoven tersebut  sangat  jelas  bahwa  hukum  adat sendiri  merupakan  hukum  masyarakat Indonesia.  Kemudian  adat  sendiri  ada  yang dinamakan  sebagai  hukum  dan  ada  yang dinamakan  adat  saja  atau  bukan  hukum.  C. van  Vollenhoven  sendiri  masih  mencari format atau istilah untuk menamakan hukum adat  sebagai  gambaran  hukum  masyarakat Indonesia.
Terlepas  dari  istilah  yang  tepat  bagi hukum  adat  di  Indonesia  sebagaimana maksud  C.  Van  Vollenhoven,  tapi  sangat jelas  apabila  berkenaan  dengan  Pasal  18B ayat (2) UUD 1945 merupakan konsekuensi dari masyarakat hukum adat yang dilahirkan dari  Masyarakat  Adat  bukan  dilahirkan  atas bentukan  negara.  Sedangkan  Pasal  28I  ayat (3)  sangat  jelas  berkenaan  dengan  identitas
Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum dan  Konstitusi 2,  no.  2  (2019):  189–205,  192, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870.
45 Van  Vollenhoven, Van  Vollenhoven  on Indonesia Adat Law , ed. oleh J.F. Holleman, 20 ed. (Konilnklijk Instituut Voor Taal-, Kand-en Volkendunde  Spring-Science+Bussiness  Media, 1981), 6.
budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus  dihormati,  belum  tentu  memiliki hukum  sebagaimana  yang  dimaksudkan  C. van  Vollenhoven  yang  kemudian  dapat dinamakan  sebagai  adat  saja.  Makanya  UU No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  LAD menyelenggarakan  fungsi  adat  istiadat  dan menjadi  susunan  asli  yang  merupakan bagian dari Desa.
LKD  dan  LAD  dalam  UU  No.6 Tahun  2014  tentang  Desa,  mengalami benturan  konstitusionalitas,  sebab  tidak mungkin  LAD  menjatuhkan  hukuman terhadap  pelanggar  adat  istiadat  di  Desa, justru  sanksi  dapat  dijatuhkan  oleh  LKD bukan  LAD.  Apabila  LAD  diberikan  hak untuk  menjatuhkan  sanksi  tentunya  akan membuat  ayaman  kupat  tidak  memiliki bentuk  yang  sempurna  dalam  membangun desa.  Selain  itu,  tentunya  akan  berbenturan dengan  Masyarakat  Adat  yang  secara pemikiran  memiliki  hukum  adat.  Anyaman kupat  LKD  dan  LAD  sendiri  melihat  UU No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan ayaman  kupat  yang  tidak  sempurna  ketika dihadapkan  pada  dasar  hukum  Pasal  18B ayat  (2)  UUD  1945  yang  merupakan  dasar hukum bagi Masyarakat Adat.

## PENUTUP
Sebuah  cita-cita  mulia  bagai  kabinet modern  di  Indonesia  yang  kemudian melahirkan  produk  hukum  desa.  Maka dapat  disimpulkan pertama ;  lahirnya  UU
Desa melahirkan Kemendes, yang sebelumnya untuk urusan desa berada pada Kemendagri,  kedua  lembaga  kementerian tersebut dapat diibaratkan memiliki layaknya  hukum  tata  negara  dan  hukum adminitrasi  negara,  kemudian  keduannya memiliki  irisan  yang  akan  penanganan terhadap  desa.  Kemendagri  melakukan penataan  secara  kelembagaan  Desa,  se-

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
dangkan  Kemendes  melakukan  cara-cara yang  bersifat  teknik  untuk  menghidupkan Desa. Kedua ;  pesepsi  adanya  benturan hubungan antara Kemendagri dan Kemendes, menjadikan  dua  lembaga kementrian  menjadi  sorotan.  Benturan yang  dimaksudkan  tentunya  berkenaan dengan  RUU  Masyarakat  Hukum  Adat apabila  disahkan  kelak,  sangat  jelas  sekali sebab  antara  UU  Desa  dan  RUU Masyarakat  Hukum  Adat  memiliki  lan- dasan  konstitusional  yang  sama.  Imbas benturan tersebut akan menjadikan Kemendagri  dan  Kemendes  terbawa  pada perdebatan-perdebatan,  baik  secara  aka- demik  maupun  non-akademik.  Disharmo- nisasi  Kemendagri  dan  Kemedes  sendiri secara  normatif  tidak  ada  yang  perlu dikawatirkan.  Justru  disharmonisasi  lahir seiring lahirnya UU Desa yang mengambil alih  landasan  konstitusional  masyarakat hukum adat.
Maka  sebagai  saran,  yang  harus dilakukan oleh pemerintah dalam penataan Desa  dan  pengadministrasian  Desa,  harus mempertegas  kembali  antara  Kemendagri dan  Kemendes  untuk  memberikan  kepas- tian  pada  kedua  lembaga  kementerian tersebut.  Kemudian  untuk  mencegah  ben- turan konstitusional,  ada baiknya pemerin- tah  meninjau  kembali  landasan  konstitu- sional yang digunakan dalam UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Fitang  Budi.  “Ini  Asal  Usul Pemberian  Nama  Operasi  Ketupat.”
idntimes . 6 Juni 2018. https://www.idntimes.com/news/ indonesia/  fitang-adhitia/ini  -  asal-
usul  -  pemberian-nama-  operasi- ketupat/full.
Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. “Rekonstruksi
Hierarki Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia.” Jurnal  Negara  Hukum: Membangun  Hukum  untuk  Keadilan dan  Kesejahteraan 9,  no.  1  (2018): 79–100.
Anggraini,  Rooza  Meilia.  “Harmonisasi
Hukum Pengaturan Desa oleh Kementerian  Dalam  Negeri  dan Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Pasca  Berlakunya  Undang-Undang No.6  Tahun  2014  tentang  Desa” 1945, no. 2 (2014): 101–8. http://publishing-
widyagama.ac.id/ejournal-v2/ index.php/jhls/article/view/590/549.
Asshiddiqie,  Jimly. Hukum  Tata  Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi  Serpihan Pemikiran  Hukum  Media  dan  Hak Asasi  Manusia .  Diedit  oleh  Jimly Asshiddiqie. 1 ed. Jakarta: Konpress, 2005.
———. Pengantar  Hukum  Tata  Negara
Jilid  1 .  1  ed.  Jakarta:  Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Desa,  Kementerian. Rancangan  Awal
Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Tahun  2015-2019 . Diedit  oleh  Tim  Kemendesa.  1  ed.
Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. Hamamah,  Fatin, dan Sarip. “Optimalisasi
Lembaga  Adat  Desa  Meneguhkan Konstitusionalisme.”
PAGARUYUANG Law Journal 2, no.
2 (2019): 163–80. Hantoro, Novianto M. “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat
Negara.” Negara  Hukum 7,  no.  2
(2016): 145–66.

## Volksgeist

## Ibrahim,  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily.
Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia .  1  ed.  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
Indonesia,  Kementerian  Dalam  Negeri Republik.  “Komponen  dan  Unit Kemendagri.”  Kementerian  Dalam Negeri  Republik  Indonesia,  2017. https://www.kemendagri.go.id/pages/ detail/74-komponen-dan-unit- kemendagri.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,  Pub.  L.  No.  7,  1 (2014).
Kebudayaan,  Departemen  Pendidikan  dan.
“Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Online,”
2020. https://kbbi.web.id/badan. Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Sejarah Singkat.” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. https://www.kemendesa.go.id/view/k emendesa/1/sejarah-singkat,.

## Muazzin, Muazzin. “Hak Masyarakat Adat
(Indigenous  Peoples)  atas  Sumber Daya  Alam:  Perspektif  Hukum
Internasional.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
1, no. 2 (2014): 322–45.
https://doi.org/10.22304/pjih.v1n 2.a7. Muhammad  Agil  Aliansyah  dan  Nur Habibie. “Tumpang Tindih Mengawal Dana Desa.” Merdeka . 21 Oktober 2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/ tumpang-tindih-mengawal-dana- desa.html.
Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara .  Diedit  oleh  Yusri  Munaf.  1 ed.  Riau:  Publishing  Marpoyan,
2015.
Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan.
Masyarakat  Adat  di  Indonesia: Menuju  Perlindungan  Sosial  Yang
Inkusif .  Diedit  oleh  Bappenas.  1  ed. Jakarta:
Kementeriaan PPN/Bappenas, 2013.
Nasrul, Erdy. “Kemendagri dan Kemendes
Harus  Duduk  Bersama.” Republika . 13 Januari 2013. https://www.republika.co.id/berita/na sional/umum/15/01/13/ni3jab-
kemendagri-dan-kemendes-harus- duduk-bersama.
Nathaniel, Felik. “Pengelolaan Dana Desa:
Kapolri,  Kemendes  &  Kemendagri Sepakati  MoU.” Tirto.id .  2019. https://tirto.id/pengelolaan-dana- desa-kapolri-kemendes-kemendagri- sepakati-mou-cyGN.
Norman Haryatama, Untung Dwi Hananto, Indarja.  “Pelaksanaan  Tugas  dan Kewenangan
Kementrian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Republik  Indonesia  Tahun  2014- 2019”  5,  no.  3  (2016):  1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph
p/dlr/article/view/12214.
Nurhayat.  “Satu  Pintu,  Kemendagri  Harus
Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes.” Indopos.co.id . 7 Desember 2019. https://indopos.co.id/read/2019/07/12 /181201/satu-pintu-kemendagri- harus-serahkan-urusan-desa-ke- kemendes. Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  18  Tahun  2018  tentang Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan Lembaga  Adat  Desa  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 569). (2018)

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3980
Puri,  Melani  Diah  Sekar,  dan  Ridwan Arifin. “Pengaruh  Adat  dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Konstitusi 2,  no.  1  (2019):  73–87.
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v
2i1.2491.
Rahmat, Diding, dan Sarip Sarip.
“Comparative  A  Model  Islamic Constitution  dalam  Pembentukan Dual  Yuridiction  Yudikatif  Pasca Amandemen UUD 1945.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Konstitusi 2,  no.  2  (2019):  131–45. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v 2i2.2880.
——.  “Konsekuensi  Dekonsentrasi  Dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu
Hukum 3, no. 2 (2015): 61–83. Rastika, Icha. “Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes  Terkait  Urusan  Desa.” Kompas . 14 Januari 2015. https://nasional.kompas.com/read/20 15/01/14/00045251/Ini.Pembagian.K
ewenangan.Kemendagri.dan.Kemend es.Terkait.Urusan.Desa.
Ridwan,  dan  Isman.  “Masyarakat  Hukum Adat  Datuk  Sinaro  Putih  Pasang Surut  Kekuasaan  Adat  Di  Tengah Hegemoni Negara.” Jurnal Niara 12, no. 1 (2019): 1–8. https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.21 37. Rosyada,  Amrina,  Esmi  Warassih,  dan Ratna Herawati. “Perlindungan Konstitusional  terhadap  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  1 (2018): 1–22. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1 .10021. Sarip,  Sarip.  “Analisis  Sejarah  Perpajakan Majapahit dalam Meningkatkan
Ekonomi  di  Era  Otonomi.” Al-
Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123– 35. https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004.
——. Hukum  Tata  Negara  Materil .  1  ed. irebon: ElsiPro, 2018.
———.  “Politik  Hukum  dan  Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan  Indonesia.” Jurna
Bina  Mulia  Hukum 4,  no.  2  (2020):
209–23. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2 .207.
——.  “Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan  Desa.” Jurnal  Hukum &  Pembangunan 49,  no.  1  (2019): 60. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no 1.1910.
——.  “The  Identity  Politics  of  the Minority in Knitting the Constitutionality  (The  Legal  review of  Sunda  Wiwitan  Community  of Cigugur,  Kuningan,  West  Java).” Fiat  Justisia 11,  no.  3  (2018):  246– 65. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 11no3.1080.
Shodikhin,  Muhammad. Ritual  &  Tradisi Islam  Jawa .  1  ed.  Jakarta:  PT.  Suka Buku, 2010.
Suryanegara,  Ade  Harsa.  “Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga  dalam  Mengakses  Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum  dan  Konstitusi 2,  no.  2
(2019):
189–205.
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v 2i2.2870.
Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara  Indonesia .  1  ed.  Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1995.
Vollenhoven,  Van. Van  Vollenhoven  on Indonesia Adat Law . Diedit oleh J.F.
Holleman.
20 ed. Konilnklijk

## Volksgeist
Instituut Voor Taal-, Kand-en Volkendunde Spring-
Science+Bussiness Media, 1981.