## KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

## TIRA NUR FITRIA
STIE – AAS Surakarta Email: tiranurfitria@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Islam  sebagai  sistem  kehidupan  yang  universal,  integral,  dan  komprehensif  telah  menetapkan tatanan  yang  utuh  untuk  kehidupan  manusia.  Sebagai way  of  life, Islam  menata  segala  hal  yang berkaitan  dengan  kehidupan,  dari  hal  yang  paling  sederhana  hingga  urusan  yang  paling  rumit sekalipun.  Baik  dalam  aspek  politik,  ekonomi,  pendidikan,  seni,  sosial,  budaya,  dsb.  Islam merupakan  agama  yang  sempurna,  yang  mengatur  hal  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Apabila perekonomian  suatu  negara  (ekonomi  nasional)  menerapkan  dasar  Al-Quran  dan  Hadist  sebagai dasar penerapannya, tentunya suatu perekonomian nasional akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai  aturan.  Namun  kenyataanya  memang  belum  semua  negara  muslim  di  dunia  menerapkan dasar  tersebut.  Selanjutnya,  di  dalam  artikel  ini  dijelaskan  tentang  bagaimana  Ekonomi  Islam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya Indonesia sebagai negara dengan basis muslim terbesar se-Asia.
Kata kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi Nasional

## PENDAHULUAN
Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat,  baik dalam  kajian  akademis  di  perguruan  tinggi maupun  dalam  praktek  operasional.  Dalam bentuk  pengajaran,  ekonomi  Islam  telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara  muslim,  maupun  di  negara- negara barat,  seperti  USA,  Inggris, Australia, dan lainnya.
Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga  telah  mengalami  kemajuan  yang  pesat. Pembelajaran  tentang  ekonomi  islam  telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun  swasta.  Perkembangan  ekonomi islam  telah  mulai  mendapatkan  momentum
sejak  didirikannya  Bank  Muamalat  pada tahun  1992.  Berbagai  Undang-Undangnya yang  mendukung  tentang  sistem  ekonomi tersebut  pun  mulai  dibuat,  seperti  UU  No.  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana yang  telah  diubah  dalam  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  dan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.

## PEMBAHASAN Pengertian Ekonomi Islam dan Pembangunan Ekonomi
Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam,  berdasarkan  pemahaman  terhadap syari‟ah,  bersumber  dari al-qur’ân dan al- hadîs , dengan penekanan bahwa keberhasilan
pembangunan  harus  disertai  pengetahuan tentang  konsep-konsep  pembangunan  klasik dan  modern,  serta  pengalaman  negara-negara yang  telah  berhasil  dalam  melakukan  usaha pembangunan.
Pembangunan  dalam  pemikiran  Islam bermula dari kata ‘imârah ( ِ ع ِ ة َراَم ) atau ta’mîr ( َِت ِ رْي مْع ), sebagaimana isyarat dalam Q.S. Hud : 61.„…Dia  (Allah)  telah  menciptakan  kamu dari  bumi  (tanah)  dan  meminta  kamu  untuk memakmurkannya … ‟  dihubungkan  dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S.  al-Baqarah:  30.  „Dan  ketika  Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya  Aku  menjadikan  khalifah  di muka bumi...‟ yakni manusia yang ditugaskan untuk  melakukan  pembangunan,  sehingga tercipta kemakmuran.
Kalimat ista’mara (ِ َرَمْعَتْسا)  yang  berasal dari kata „amara‟ (َِرَمَع) bermakna: permintaan atau perintah daru Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran  di  muka  bumi  melalui  usaha pembangunan.
Sebagaimana dijelaskan Al-Qurţubî dalam  kitab  tafsirnya,  bahwa  ayat  tersebut mengandung  arti  „perintah‟  bersifat  mutlak dan  hukumnya  adalah wajib „agar  manusia memakmurkan  kehidupan  dengan  melakukan pembangunan.
Pembangunan  ( development )  adalah proses  perubahan  yang  mencakup  seluruh system  sosial,  seperti  politik,  ekonomi, infrastruktur,  pertahanan,  pendidikan  dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi  ekonomi,  sosial  dan  budaya.
Pembangunan  adalah  proses  perubahan yang  direncanakan  untuk  memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut
Nurcholis
Madjid
(pembangunan  merupakan  pemenuhan  fungsi kekhalifahan  manusia  di  muka  bumi  yang akan  dipertanggungjawabkannya  nanti  di hadapan Allah. Penjabaran pemenuhan fungsi kekhalifahan  ini  sangat  penting  artinya,  agar manusia  mengerti  benar  caranya  berperan. Penjabaran  ini  memerlukan  reinterpretasi terhadap  berbagai  konsep  pembangunan. Dawam Rahardjo (1983) pembangunan merupakan  pemenuhan  fungsi  kekhalifahan, dengan  merealisasikan sibghah Allah  dalam mewujudkan ummatan wasathan.
Sedangkan istilah
pembangunan ekonomi  ( economic  development )  biasanya dikaitkan  dengan  perkembangan  ekonomi  di negara-negara  berkembang.  Sebagian  ahli ekonomi  mengartikan  istilah  ini  sebagai berikut,  ” economic  development  is  growth plus  change ” (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan  ekonomi  yang  diikuti  oleh perubahan-perubahan    dalam  struktur  dan corak  kegiatan ekonomi).
Dengan  kata  lain,  dalam  mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja  tertarik  kepada  masalah  perkembangan pendapatan  nasional  riil,  tetapi  juga    kepada modernisasi  kegiatan  ekonomi,  misalnya kepada  usaha  perombakan  sektor  pertanian yang  tradisional,  mempercepat  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
Dalam  kajian  ekonomi,  kedua  istilah  di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang
mencampuradukkan    penggunaan  kedua
istilah  tersebut.  Pencampur  adukan  istilah  ini walaupun  tidak  dapat  dibenarkan,  pada dasarnya  tidak  terlalu  mempengaruhi  kajian ekonomi,  karena  inti    pembahasan  pada akhirnya  akan  berhubungan  erat  dengan perkembangan perekonomian suatu negara.
Dalam berbagai literatur tentang ekonomi  Islam,  kedua  istilah  ini  juga ditemukan.  Ekonomi  Islam  pada  dasarnya memandang  bahwa  pertumbuhan  ekonomi adalah  bagian  dari  pembangunan  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  didefenisikan  dengan a suistained growth  of a right kind of output which  can  contribute  to  human  welfare . (Pertumbuhan  terus-menerus    dari  faktor produksi secara benar yang mampu memberikan  konstribusi    bagi  kesejahteraan manusia).
Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan  hal  yang  sarat  nilai.  Suatu peningkatan yang  dialami oleh  faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi  jika  produksi  tersebut  misalnya memasukkan  barang-barang  yang  terbukti memberikan  efek  buruk    dan  membahayakan manusia.
Sedangkan istilah pembangunan ekonomi  yang  dimaksudkan  dalam  Islam adalah the process  of  allaviating  poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Proses  untuk  mengurangi  kemiskinan  serta menciptakan  ketentraman,  kenyamanan  dan tata susila dalam kehidupan)
Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat  multi  dimensi  yang  mencakup  aspek kuantitatif  dan  kualitatif.  Tujuannya  bukan
semata-mata  kesejahteraan  material  di  dunia, tetapi  juga  kesejahteraan  akhirat.  Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

## Sejarah Berdirinya Ekonomi Islam
Sebenarnya  aksi  maupun  pemikiran tentang  ekonomi  berdasarkan  islam  memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI)  yang beranggotakan tokoh-tokoh atau  intelektual  muslim  saat  itu,  serta ekonomi  islam  ini  sesuai  dengan  pedoman seluruh  umat  islam  di  dunia  yaitu  di  dalam Al-Qur‟an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya  dengan  benar,  dan  hendaklah orang  yang  berutang  itu  mengimlakannya (apa  yang  akan dituliskan itu), dan janganlah orang  itu  mengurangi  sedikit  pun  dari utangnya.  Jika  orang  yang  mengutang  itu lemah  akalnya  atau  lemah  keadaanya  atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah  walinya  yang  mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika  tidak  ada  maka  boleh  dengan  seorang lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi- saksi  yang  kamu  kehendaki,  dan  jangalah saksi  itu  enggan  memberikan  memberi keterangan  apabila  mereka  dipanggil,  dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu pembayaranya.  Kecuali  jika  muamalah  itu perdagangan  tunai  kamu,  maka  tak  ada  dosa bagi  kamu  jika  kamu  tidak  menuliskanya. Dan  persaksikanlah  apabila  kau  berjual  beli, dan  janganlah  penulis  dan  saksi  saling menyulitkan (Q, S Al-Baqarah: 282).
Perkembangan  ekonomi  islam  yang semakin  marak  ini  merupakan  cerminan  dan kerinduan  umat  islam  di  Indonesia  ini khususnya  seorang  pedagang,  berinvestasi, bahkan  berbisnis  yang  secara  islami  dan diridhoi  oleh  Allah  SWT.  Dukungan  serta komitmen  dari  Bank  Indonesia  dalam keikutsertaanya dalam perkembangan ekonomi  islam  dalam  negeripun  merupakan jawaban  atas  gairah  dan  kerinduan  dan  telah menjadi  awalan  bergeraknya  pemikiran  dan praktek  ekonomi  islam  di  dalam  negeri,  juga sebagai  pembaharuan  ekonomi  dalam  negeri yang  masih  penuh  kerusakan  ini,  serta  awal kebangkitan  ekonomi  islam  di  Indonesia maupun  di  seluruh  dunia,  misalnya  di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992.
Pada  awal  tahun  1997,  terjadi  krisis ekonomi  di  Indonesia  yang  berdampak  besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir  likuidasi  pada  sejumlah  bank,  Bank Islam  atau  Bank  Syariah  malah  bertambah semakin  pesat.  Pada  tahun  1998,  sistem perbankan  islam  dan  gerakan  ekonomi  islam di  Indonesia  mengalami  kemajuan  yang sangat pesat.

## Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia
Dikutip  dalam  sebuah  artikel  bahwa, "Di  Indonesia,  praktek  ekonomi  Islam, khususnya  perbankan  syariah  sudah  ada sejak  1992.  Diawali  dengan  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  dan  Bank-bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan  bank  syariah  boleh  dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU
No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional  bank  syariah  kecuali  UU  No.  7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank  syariah  dipahami  sebagai  bank  bagi hasil.  Selebihnya  bank  syariah  harus  tunduk kepada  peraturan  perbankan  umum  yang berbasis konvensional.
Karenanya manajemen  bank-bank  syariah  cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional  yang  “disyariatkan”.  Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua  keperluan  masyarakat  terakomodasi dan  produk  yang  ada  tidak  kompetitif terhadap semua produk bank konvensional."
Perkembangan  sistem  ekonomi  syariah di  indonesia  sendiri  belum  sebegitu  pesat seperti di negara-negara lain, Secara sederhana,  perkembangan  itu  dikelompokkan menjadi  perkembangan  industri  keuangan syariah  dan  perkembangan  ekonomi  syariah non  keuangan.  Industri  keuangan  syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data
keuangan  yang  ada,  sedangkan  yang  non keuangan  perlu  penelitian  yang  lebih  dalam untuk mengetahuinya.
Di  sektor  perbankan,  hingga  saat  ini  sudah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit usaha  syariah  bank  konvensional,  528  kantor cabang  (termasuk  Kantor  Cabang  Pembantu (KCP),  Unit  Pelayanan  Syariah  (UPS),  dan Kantor Kas (KK)), dan 105 Bank
Pengkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Aset perbankan  syariah  per  Maret  2007  lebih  dari Rp.  28  triliun  dengan  jumlah  Dana  Pihak Ketiga  (DPK)  hampir  mencapai  22  Triliun.
Meskipun  asset  perbankan  syariah  baru mencapai  1,63  persen  dan  dana  pihak  ketiga yang  dihimpun  baru  mencapai  1,64%  dari total  asset  perbankan  nasional  (per  Februari 2007),  namun  pertumbuhannya  cukup  pesat dan  menjanjikan.  Diproyeksikan,  pada  tahun 2008,  share  industri  perbankan  syariah diharapkan  mencapai  5  persen  dari  total industri perbankan nasional.
Di  sektor  pasar  modal,  produk  keuangan syariah  seperti  reksa  dana  dan  obligasi syariah  juga  terus  meningkat.  Sekarang  ini terdapat 20 reksa dana syariah dengan jumlah dana  kelola  638,8  miliar  rupiah.  Jumlah obligasi  syariah  sekarang  ini  mencapai  17 buah  dengan  nilai  emisi  mencapai  2,209 triliun rupiah.
Di  sektor  saham,  pada  tanggal  3  Juli  2000 BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). JII yang merupakan indeks harga saham yang berbasis  syariah  terdiri  dari  30  saham  emiten yang  dianggap  telah  memenuhi  prinsip- prinsip  syariah.  Data  pada  akhir  Juni  2005 tercatat  nilai  kapitalisasi  pasar  sebesar Rp325,90  triliun  atau  43%  dari  total  nilai kapitalisasi  pasar  di  BEJ.  Sementara  itu, volume perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham atau 39% dari total volume perdagangan  saham  dan  nilai  perdagangan saham  JII  sebesar  Rp322,3  miliar  atau  42% dari  total  nilai  perdagangan  saham.  Peranan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku  keuangan  syariah  di  Indonesia  adalah penerbitan Undang-undang Perbankan
Syariah  dan  Undang-undang  Surat  Berharga Negara Syariah (SBSN).
Di  sektor  asuransi,  hingga  Agustus  2006  ini sudah lebih 30 perusahaan yang menawarkan
produk  asuransi  dan  reasuransi  syariah. Namun,  market  share  asuransi  syariah  belum baru  sekitar  1%  dari  pasar  asuransi  nasional. Di bidang multifinance pun semakin berkembang  dengan  meningkatnya  minat beberapa  perusahaan  multifinance  dengan pembiayaan  secara  syariah.  Angka-angka  ini diharapkan semakin meningkat seiiring dengan meningkatnya permintaan dan tingkat imbalan  (rate  of  return)  dari  masing-masing produk keuangan syariah.
Di  sektor  mikro,  perkembangannya  cukup menggembirakan.  Lembaga  keuangan  mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus  bertambah,  demikian  juga  dengan  aset dan  pembiayaan  yang  disalurkan.  Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal micro-insurance dan  mungkin  micro-mutual-fund  (reksa  dana mikro).
Industri  keuangan  syariah  adalah  salah  satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan  ekonomi  syariah  juga  mengenal aspek  makro  maupun  mikro  ekonomi. Namun,  yang  lebih  penting  dari  itu  adalah bagaimana  masyarakat  dapat  berperilaku ekonomi  secara  syariah  seperti  dalam  hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan),  dan  sebagainya.  Perilaku bisnis  dari  para  pengusaha  Muslim  pun termasuk  dalam  sasaran  gerakan  ekonomi syariah di Indonesia.
Walau  terlihat  agak  lambat,  namun  sisi  non- keuangan  dalam  kegiatan  ekonomi  ini  juga semakin  berkembang.  Hal  ini  ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
terhadap  perilaku  konsumsi  yang  Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat  ditandai  oleh  meningkatnya  dana zakat,  infaq,  waqaf,  dan  sedekah  yang berhasil  dihimpun  oleh  badan  dan  lembaga pengelola dana tersebut.

## Kendala Perbankan Syariah
Banyak  tantangan  dan  permasalahan yang  dihadapi  dalam  perkembangan  Bank Syari‟ah,  berkaitan  dengan  penerapan  suatu sistem perbankan yang baru yang mempunyai sejumlah  perbedaan  prinsip  dari  sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan ini  dapat  berupa  permasalahan  yang  bersifat operasional  perbankan  maupun  aspek  dari lingkungan  makro.  Beberapa  kendala  yang dihadapi dalam pengembangan Bank Syari‟ah antaranya:

## Permodalan
Permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi  dalam  pendirian  suatu  usaha  adalah permodalan. Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan  Bank  Syari‟ah  sering  tidak  dapat terwujud  sebagai  akibat  tidak  adanya  modal yang  cukup  untuk  pendirian  Bank  Syari‟ah tersebut,  walaupun  dari  sisi  niat  ataupun “ghiroh”  para  pendiri  relatif  sangat  kuat.
Kesulitan  dalam  pemenuhan  permodalan  ini antara lain disebabkan karena :
a. Belum  adanya  keyakinan  yang  kuat  pada pihak  pemilik  dana  akan  prospek  dan masa  depan  keberhasilan  Bank  Syari‟ah, sehingga ditakutkan
dana yang
ditempatkan akan hilang.
b. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian  pada  pemilik  dana  sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan  sebagian  dananya  pada Bank Syari‟ah sebagai modal.
c. Ketentuan  terbaru  tentang  Permodalan yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia relatif cukup tinggi.

## Peraturan Perbankan
Peraturan  Perbankan  yang  berlaku  belum sepenuhnya  mengakomodir  operasional  Bank Syari‟ah mengingat adanya sejumlah perbedaan  dalam  pelaksanaan  operasional Bank  Syari‟ah  dengan  Bank  Konvensional. Ketentuan-ketentuan  perbankan  yang  ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi  ketentuan  syari‟ah  agar  Bank Syari‟ah  dapat  beroperasi  secara  relatif  dan efisien.  Ketentuan-ketentuan  tersebut  antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai : a. Instrument  yang  diperlukan  untuk mengatasi masalah likuiditas.
b. Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip  syari‟ah  untuk  keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral.
c. Standar akuntansi, audit dan pelaporan.
d. Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dll.
e. Ketentuan-ketentuan  di  atas  sangat diperlukan  agar  Bank  Syari‟ah  dapat menjadi  elemen  dari  sistem  moneter yang  dapat  menjalankan  fungsinya secara  baik  dan  mampu  berkembang dan bersaing dengan Bank Konvensional.
Sumber Daya Manusia Kendala dibidang SDM dalam pengembangan Perbankan Syari‟ah
disesabkan  karena  sistem  perbankan  syari'ah masih  belum  lama  dikenal  di  Indonesia. Disamping  itu  lembaga  akademik  dan pelatihan  ini  masih  terbatas,  sehingga  tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan  syari‟ah  baik  dari  sisi  bank pelaksana  maupun  bank  sentral  (pengawas dan peneliti bank).
Pengembangan SDM
dibidang Perbankan  Syari‟ah  sangat  diperlukan  karena keberhasilan  pengembangan  bank  syari‟ah pada  level  mikro  sangat  ditentukan  oleh kualitas  manajemen  dan  tingkat  pengetahuan serta  ketrampilan  pengelola  bank.  SDM dalam  perbankan  syari‟ah  memerlukan persyaratan  pengetahuan  yang  luas  dibidang perbankan,  memahami  implementasi  prinsip- prinsip  syari‟ah  dalam  praktek  perbankan serta  mempunyai  komitmen  kuat  untuk menerapkannya secara konsisten.

## Pemahaman Ummat
Pemahaman  sebagian  besar  masyarakat mengenai  sistem  dan  prinsip  Perbankan Syari‟ah  belum  tepat,  bahkan  diantara  ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank  Syari‟ah,  terbukti  dari  hasil  pretest terhadap  37  Dosen  Fakultas  Syari‟ah  dalam acara Orientasi Perbankan yang telah dilakukan  oleh  Asbisindo  Wilayah  Jatim beberapa  waktu  yang  lalu  memberikan jawaban yang tidak konsekwen dan
cenderung  ragu-ragu.  Dan  masih  adanya masyarakat  yang  mengaku  paham  akan Syari‟ah Islam tetapi tidak mau menjalankannya  seperti  yang  dialami  oleh PT.  BPR  Syari‟ah  Baktimakmur  Indah Sidoarjo  dalam  memberikan  pembiayaan mudharabah dengan salah satu mitranya yang dikenal sebagai ulama yang mana sang ulama mau  berbagi  kerugian  namun  setelah  untung tidak  bersedia  membagi  keuntungannya dengan pihak Bank, yang tentunya bertentangan dengan akad yang telah disepakati  di  awal.  Atau  seorang  ulama  yang datang  ke  Bank  dan  menanyakan  besarnya bunga atas simpanannya.
Hal-hal  seperti  di  atas  merupakan kejadian  nyata  yang  selalu  dan  kerap  kali dialami  dalam  operasional  bank  Syari‟ah sehari-harinya,  bahkan  mungkin  lebih  parah dari  contoh-contoh  di  atas.  Dari  kalangan ulama  sendiri  sampai  saat  ini  belum  ada ketegasan  pendapat  terhadap  keberadaan Bank  Syari‟ah,  kekurangtegasan  tersebut antara lain disebabkan karena :
a. Kurang  komprehensifnya  informasi  yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan  tentang  bahaya  dan  dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis  moneter  dan  ekonomi  dilanda kelesuan.
b. Belum berkembangluasnya lembaga keuangan  syari‟ah  sehingga  ulama  dalam posisi  sulit  untuk  melarang  transaksi keuangan  konvensional  yang  selama  ini berjalan dan berkembang luas.
c. Belum  dipahaminya  operasional  Bank Syari‟ah secara mendalam dan keseluruhan. d. Adanya kemalasan intelektual yang cenderung  pragmatis  sehingga  muncul
anggapan  bahwa  sistem  bunga  yang berlaku  saat  ini  sudah  berjalan  atau  tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Minimnya  pemahaman  masyarakat  akan
Sistem  Perbankan  Syari‟ah  antara  lain disebabkan karena :
a. Sistem dan prinsip operasional Perbankan Syari‟ah  relatif  baru  dikenal  dibanding dengan sistem bunga.
b. Pengembangan  Perbankan  Syari‟ah  baru dalam  tahap  awal  jika  dibandingkan dengan  Bank  Konvensional  yang  telah ratusan  tahun  bahkan  sudah  mendarah daging dalam masyarakat.
c. Keengganan bagi pengguna jasa
perbankan  konvensional  untuk  berpindah ke  Bank  Syari‟ah  disebabkan  hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

## Sosialisasi
Sosialisasi  yang  telah  dilakukan  dalam rangka  memberikan  informasi  yang  lengkap dan besar mengenai kegiatan usaha perbankan syari‟ah  kepada  masyarakat  luas  belum dilakukan  secara  maksimal.  Tanggungjawab kegiatan  sosialisasi  ini  tidak  hanya  dipundak para  bankir  syari‟ah  sebagai  pelaksana operasional bank sehari-hari, tetapi tanggungjawab  semua  pihak  yang  mengaku Islam secara baik secara perorangan,
kelompok  maupun  instansi  yang  meliputi unsur alim ulama,
penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan, dll. Yang memiliki  kemampuan  dan  akses  yang  besar dalam  penyebarluasan  informasi  terhadap masyarakat  luas.  Sosialisasi  yang  dilakukan tidak  hanya  kepada  masyarakat  awam  tetapi
juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas- ormas,  instansi,  institusi,  pengusaha,  dll. Yang  selama  ini  belum  tahu  ataupun  belum memahami  secara  detail  apa  dan  bagaimana keberadaan  dan  operasional  Bank  Syari‟ah walaupun dari sisi Fiqih dan Syari‟ah mereka tahu benar.

## Piranti Moneter
Piranti  Moneter  yang  pada  saat  ini masih  mengacu  pada  sistem  bunga  sehingga belum  bisa  memenuhi  dan  mendukung kebijakan  moneter  dan  kegiatan  usaha  bank syari‟ah,  seperti  kelebihan/kekurangan  dana yang  terjadi  pada  Bank  Syari‟ah  ataupun pasar  uang  antar  bank  syari‟ah  dengan  tetap memperhatikan  prinsip  syari‟ah.  Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan mencoba untuk menyiapkan piranti  moneter  yang  sesuai  dengan  prinsip syari‟ah  seperti  halnya  SBI  dan  SBPU  yang berlandaskan syari‟ah Islam.

## Jaringan Kantor
Pengembangan  jaringan  kantor  Bank Syari‟ah  diperlukan  dalam  rangka  perluasan jangkauan  pelayanan  kepada  masyarakat. Disamping  itu  kurangnya  jumlah  Bank Syari‟ah  yanga  ada  juga  menghambat perkembangan kerjasama antar Bank Syari‟ah.  Jumlah  jaringan  kantor  bank  yang luas  juga  akan  meningkatkan  efisiensi  usaha serta  meningkatkan  kompetisi  ke  arah peningkatan kulaitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari‟ah.
Pengembangan  jaringan  Perbankan  Syari‟ah dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  antara lain:
a. Peningkatan kualitas Bank Umum
Syari‟ah  dan  BPR  Syari‟ah  yang  telah beroperasi.
b. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional  yang  memiliki  kondisi usaha  yang  baik  dan  berminat  untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari‟ah.
c. Pembukaan  kantor  cabang  syari‟ah  (full branch)  bagi  bank  konvensional  yang memiliki  kondisi  usaha  yang  baik  dan berminat  untuk  melakukan  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah.
d. Pembukaan kantor cabang syari‟ah dapat dilakukan dengan 3 cara antara lain :
e. Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan  kamtor,  perlengkapan  dan SDM yang baru.
f. Mengubah  kantor  cabang  yang  ada menjadi kantor cabang syari‟ah.
g. Meningkatkan  status  kantor  cabang pembantu menjadi kantor cabang syari‟ah.

## Pelayanan
Dunia perbankan senantiasa tidak terlepas  pada  masalah  persaingan,  baik  dari sisi  rate/margin  yang  diberikan  maupun pelayanan.  Dari  hasil  survei  lapangan membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat  memilih  bergabung  dengan  suatu bank.
Dewasa  ini  semua  Bank  Konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa
memperhatikan  dan  meningkatkan  pelayanan kepada  nasabah,  tidak  telepas  dalam  hal  ini Bank  Syari‟ah  yang  dalam  operasionalnya juga  memberikan  jasa  tentunya  unsur pelayanan  yang  baik  dan  islami  hahrus diperhatikan  dan  senantiasa  ditingkatkan. Tentunya hal ini harus didukung oleh adanya SDM yang cukup handal dibidangnya. Kesan kotor,  miskin  dan  tampil  ala  kadarnya  yang selama  ini  melekat  pada  “Islam”  harus dihilangkan.

## Penerapan Kembali Ekonomi Syariah di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara Islam  terbesar  di  dunia.  Dengan  kata  lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan  segala  sesuatu  yang  halal, termasuk  hukum  syariah  dalam  ekonomi Islam.
Ketua  DPP  Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam Indonesia  (IAEI),  Agustianto  menjelaskan bahwa  sejarah  pergerakan  ekonomi  Islam  di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu  sejak  berdirinya  organisasi  Syarikat Dagang  Islam  yang  dibidangi  oleh  para entrepreneur dan para tokoh Muslim saat itu. “Artinya  ekonomi  Islam  sudah  di  jalankan sejak jaman itu," kata dia.
Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, dapat dikatakan adalah cerminan dan kerinduan  umat  Islam  Indonesia  untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur muslim masa silam dalam dunia bisnis  dan  perdagangan,  sebagaimana  juga menjadi  ajaran  Nabi  Muhammad  SAW  dan sunah yang diteladankannya kepada umatnya.
“Dalam masa  yang panjang peran umat
Islam dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia cenderung termarginalkan. Perkembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia mulai  mendapatkan  momentumnya  untuk tumbuh  kembali,  baru  beberapa  tahun belakangan ini," kata dia.
Ekonomi  syariah  tumbuh  kembali semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, setelah mendapat legitimasi  legal  formal  dengan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan.  Dua  tahun  setelah  BMI berdiri, lahir pula Asuransi Syariah Takaful di tahun 1994. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula  78  BPR  Syariah.  Pada  tahun  1996 berkembang  pula  lembaga  keuangan  mikro syariah BMT.
Namun  sayangnya,  Lembaga  Perguruan Tinggi  yang  mengajarkan  ekonomi  syariah masih  sangat  langka.  Tercatat,  IAIN-SU Medan  menjadi  Perguruan  Tinggi  pertama  di Indonesia  yang  membuka  Program  Studi  D3 Manajemen Bank Syari„ah sebagai hasil kerja Forum  Kajian  Ekonomi  dan  Bank  Islam (FKEBI)  yang  lahir  tahun  1990  sebagai realisasi kerja sama dengan IIUM Malaysia.
Agustianto  menjelaskan,  perkembangan ekonomi  syariah  dalam  bentuk  lembaga perbankan  dan  keuangan  syariah  memang menunjukkan  perkembangannya  yang  sangat pesat.  Orang  yang  akan  melakukan  ekonomi syariah  sudah  dapat  dengan  mudah  didukung oleh  lembaga-  lembaga  perekonomian  Islam seperti  Perbankan  Syariah,  Asuransi  Syariah, Pasar  Modal  Syariah,  Reksadana  Syariah, Obligasi  Syariah,  Leasing  Syariah,  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah,  Baitul  Mal  wat
Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah,  Dana  Pensiun  Syariah,  lembaga keuangan  publik  Islam  seperti  Lembaga Pengelola  Zakat  dan  Lembaga  Pengelola Wakaf  serta  berbagai  bentuk  bisnis  syariah lainnya.
Namun sayangnya, meskipun
perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya  masih  jauh tertinggal,  termasuk  hukum-hukum  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa bisnis (hukum dagang) syariah.
“Padahal  secara  yuridis,  penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki  dasar  hukum  yang  sangat  kuat," katanya.  Dengan  perkembangan  ekonomi global  dan  semakin  meningkatnya  minat masyarakat  terhadap  ekonomi  dan  perbankan Islam,  ekonomi  Islam  menghadapi  berbagai permasalahan  dan  tantangan-tantangan  yang besar.
Ada  lima  problem  dan  tantangan  yang dihadapi  ekonomi  Islam  saat  ini,  pertama, masih  minimnya  pakar  ekonomi  Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi  modern  dan  ilmu-ilmu  syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, ketiga,  perangkat  peraturan,  hukum  dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai.
Keempat,  masih  terbatasnya  perguruan Tinggi  yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih  minimnya  lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang  ekonomi  dan  keuangan  syariah  masih
terbatas  dan  belum  memiliki  pengetahuan ekonomi  syariah  yang  memadai.  Kelima, peran  pemerintah  baik  eksekutif  maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan  ekonomi  syariah,  karena kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam.
“Dalam  menerapkan  kembali  ekonomi syariah  di  Indonesia  maka  yang  sangat  perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah  yang tidak hanya memperhatikan segi  regulasi  dan legal  formal  saja,  tetapi  juga  keberpihakan yang  riil  kepada  lembaga  perbankan  dan keuangan  syari„ah  dalam  kebijakan  ekonomi dan pembangunan," katanya.
Misalnya, seperti suntikan modal, pembiayaan  proyek  pembangunan,  tabungan dan setoran haji, pendirian Asuransi dan Bank BUMN  Syariah.  Selain  itu,  ekonomi  syariah, tidak  hanya  bisa  bergantung  pada  lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung  pada  peran  pakar  seperti  IAEI (Ikatan  Ahli  Ekonomi  Islam),  tetapi  semua stakeholder yang  harus  bekerja  sama  dengan pemerintah (Depkeu, BI, Departemen terkait), ulama,  parlemen  (DPR/DPRD),  perguruan tinggi,  pengusaha  (hartawan  muslim),  ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya.
“Mereka
harus mempercepat perkembangan  ekonomi.  Masalah  sosialisasi dan  edukasi  masyarakat  tentang  ekonomi syariah  juga  saat  ini  masih  minim.  Ini  harus terus-menerus dilakukan sosialisasinya, karena  tingkat  pemahaman  dan  pengetahuan masyarakat  tentang  ekonomi  syariah  masih sangat rendah," katanya.

## KESIMPULAN
Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam, berdasarkan pemahaman terhadap  syari‟ah,  bersumber  dari al-qur’ân dan al-hadîs ,  dengan  penekanan  bahwa keberhasilan  pembangunan  harus  disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan  klasik  dan  modern,  serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan.  Konsepsi  ekonomi  Islam mengacu  pada  syariah  yang  menjadi  aturan agama  kita.  Sebab  setiap  perbuatan  manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.
Perkembangan  perbankan  syariah  pada dasarnya  merupakan  bagian  penting  yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi  Islam.  Salah  satu  alternatif  yang sesuai  untuk  diterapkan  di  Indonesia  dalam rangka  memperbaiki  keterpurukan  ekonomi yang  terjadi  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah dengan  cara  mengembangbiakkan  Perbankan Syariah  yang  beroperasional  secara  syariah Islam secara lebih luas. Tentunya pengembangan  Perbankan  Syariah  ini  tidak dapat  berhasil  dengan  baik  apabila  tidak  ada dukungan  dari  semua  pihak  baik  pemerintah, ulama,  cendekiawan,  pengusaha,  pengelola Bank bahkan masyarakat sendiri serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang Bank Syariah dari  semua  pihak  tersebut  di  atas,  sehingga dalam  perjalanan/operasional  Bank  Syariah tidak  lagi  ditemukan  adanya  perbedaan pendapat yang kontroversial. Karena kontroversi  yang  merebak  hanya  akan membingungkan umat, yang berakibat kepada
keraguan mereka untuk menyambut kehadiran  “bayi  ekonomi  Islam”  yang  untuk masa  sekarang  ini  muncul  sebagai  pionir dalam bentuk/matra Perbankan Syariah.
Kekurang berhasilan Perbankan Syariah di  Indonesia  dikhawatirkan  akan  semakin menjauhkan  umat  dari  kepercayaan  atas kemungkinan  diterapkannya  konsep  ekonomi Islam didalam kehidupan nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, Sayuti. 2009. Ekonomi Syariah Dan Perlunya Konsistensi Dalam Membangun Ekonomi Syariah. Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta (Disajikan  pada  Seminar Nasional  Ekonomi  Syariah:  Menuju Perekonomian Indonesia Berbasis
Syariah, UAI, 17 Juni 2009). Rama,  Ali. Analisis  Kontribusi  Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Malaysia: International Islamic University Malaysia (IIUM).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah ( www.bi.go.id/id/tentang-
bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_ Syariah.pdf )
https://vhara.wordpress.com/perkembangan- ekonomi-islam-di-indonesia/  (diakses pada 25 Mei 2016)
http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03 /24/perkembangan-ekonomi-syariah- diindonesia-dan-kontribusinya-bagi- pembangunan-nasional/  diakses  pada 26 Mei 2016
http://sirizky.blogspot.co.id/2012/05/perekono mian-ummat-islam-pada-masa.html (Sumber: Drs. Ec. H. Tjuk K Sukiadi - Komisaris  Utama  PT.  BPR  Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo)
http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/a nalisis-prospek-kontribusi- ekonomi.html
http://jurnal-ekonomi.org/konsepsi-ekonomi- islam-untuk-pembangunan-ekonomi/
http://gideck.blogspot.co.id/2012/02/ekonomi- pembangunan-islam.html
http://bukhoridpr.blogspot.co.id/2013/12/islam- untuk-seluruh-aspek-kehidupan.html