HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## DELIK MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM, VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI

## Fathol Bari
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy
Email: Fathadv99@gmail.com.

## Abstraks
Di  Indonesia  ini,  ada  banyak  norma  hukum  yang  sudah  mengatur  tindak  pidana pembunuhan,  termasuk  mutilasi.  Tindak  pidana  mutilasi  telah  diatur  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.    Perspektif  kriminologi menyebutkan  atau  menggariskan  pada  pembahasan  masalah  faktor-faktor penyebab  terjadinya  tindak  pidana  mutilasi  dan  modus  operandi  kejahatan  atau tindak  pidana  mutilasi,  khususnya  yang  terjadi  di  Indonesia.  Perspektif viktimologi  menekankan  pada  aspek  korban,  yakni  ketika  seseorang  menjadi korban  tindak  pidana  mutilasi,  mengapa  sampai  seseorang  bisa  menjadi  korban mutilasi. Karena tindak pidana ini termasuk jarang terjadi atau hanya pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan  dengan  posisi korban.
Kata Kunci : korban, mutilasi, HAM, hukum, viktimologi.

## Abstract
In  Indonesia,  there  are  many  legal  norms  that  already  regulate  murder,  including mutilation. The crime of mutilation has been regulated in various laws and regulations in  Indonesia.  Criminology  perspective  mentions  or  outlines  in  the  discussion  of  the problems  of  the  factors  causing  the  occurrence  of  criminal  acts  of  mutilation  and modus operandi of crimes or criminal acts of mutilation, especially those that occur in Indonesia.  The  victimology  perspective  emphasizes  the  aspect  of  the  victim,  that  is, when  a  person  becomes  a  victim  of  a  criminal  act  of  mutilation,  why  can  someone become a victim of mutilation. Because these crimes are rare or only occur in certain perpetrators, so the study is not easy, especially related to the position of the victim.
Keywords : victim, mutilation, human rights, law, victimization.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang  melanggar  atau  bertentangan dengan  apa  yang  ditentukan  dalam  kaidah  hukum,  tegasnya  perbuatan  yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. 1
Berkembangnya  teknologi  dan  masuknya  modernisasi  membawa  dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau  tidak, kemajuan zaman telah mendorong  terjadinya  krisis  moral.  Krisis  moral  ini  dipicu  oleh  ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.
Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin  maju  maka  semakin meningkat  pula  kejahatan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  misalnya pencurian,  pembunuhan,  perampokan,  penipuan,  penggelapan,  perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena  itu  tidak  dapat  lepas  dari  ruang  dan  waktu.  Naik  turunnya  kejahatan tergantung  kepada  keadaan  masyarakat,  keadaan  politik,  kebudayaan,  hukum    dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat.
Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa  seperti  surat  kabar,  majalah  dan  televisi  yang  selalu  saja  memuat  berita tentang  terjadinya  kejahatan.  Tampaknya  masalah  kejahatan  ini  akan  selalu berkembang,  baik  itu  dilihat  dari  segi  kuantitas.  Bahwa  daerah  perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan  perkembangan  kualitas  dan  kuantitas  kejahatan  atau  kriminalitas.  Akibat perkembangan  ini  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat  dan  pemerintahan, termasuk masalah mutilasi.
1 Ninik Widiyanti  dan  Yulius  Waskita,    Kejahatan  dalam    masyarakat  dan  pencegahannya.  Bima Aksara,  Jakarta, 1987, hlm,  29.

## B. Motode Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Suatu penelitian deskriptif tentang norma-norma hukum.  Penelitian deskriptif  yang dimaksudkan disini untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala- gejala  lainya. 2 Adapun  berdasarkan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  deskripsif tersebut,  penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan konsepsional. Penelitian hukum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau penelitian  hukum  kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 3

## PEMBAHASAN
Esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  isi  dari  setiap  konstitusi  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai  berikut,  negara  merupakan  organisasi  kekuasaan  berdasarkan  kedaulatan rakyat,  agar  kekuasaan  ini  tidak  liar  maka  perlu  dikendalikan  dengan  cara  disusun, dibagi  dan  dibatasi,  serta  diawasi  baik  oleh  lembaga  pengawasan  yang  mandiri  dan merdeka maupun oleh warga masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak  asasi  manusia. 4 Dapat  terbaca  di  masyarakat,  bahwa  tidak  sedikit  tindak kejahatan yang semula dianggap tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang hidup di negara ini, ternyata benar-benar bisa terjadi dan sangat  tidak beradab atau  membuat gempar di masyarakat.
Kejahatan  mulai  menjadi  kata  yang  tidak  asing  dalam  kehidupan  suatu masyarakat.  Ada  sedikit  perbuatan  yang  dinilai  merugikan  seperti  menggangu  dan merugikan  sesama  manusia  sudah  disebut  sebagai  tindak  kejahatan.  Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Yurimetri,  Jakarta, 1986, hlm. 9.
3 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Pustaka Rajagrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.
4 Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Hukmy: Jurnal Hukum, 1 (1), 55–72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72
menggangu orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat”. Kejahatan menjadi realitas yang mengiringi keragaman perkembangan  atau kepentingan di tengah masyarakat. 5
Pola kriminalitas pun bermacam-macam.  Ada yang tidak diduga, ternyata bisa terjadi. Seseorang yang semula dikenal pendiam atau seperti tidak cocok sebagai pelaku kejahatan  bercorak  sadisme,  ternyata  kejahatan  yang  dilakukannya  menimbulkan kegemparan  di  masyarakat  akibat  kejahatan  yang  dilakukannya  mengerikan  dan mengakibatkan korban cukup banyak. 6 Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu gejala sosial   yang biasanya dinamakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, baik yang pelakunya dari kalangan orang kecil maupun kelompok elit. 7
Karena kejahatan itu, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya,  khususnya  korban  nyawa.      Tidak  sedikit  dan  barangkali  tidak  terhitung banyaknya dan beragamnya  kerugian  akibat kejahatan di masarakat.  Di setiap  negara tidak  terkecuali  negara  yang  paling  maju  sekalipun,  pasti  akan  menghadapi  masalah kejahatan  yang  mengancam  dan  mengganggu  ketentraman,  hak  hidup,    dan kesejahteraan  penduduknya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kejahatan  tidak  hanya tumbuh  subur  di  negara  miskin  dan  berkembang,  tetapi  juga  di  negara-negara  yang sudah maju.
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  termasuk  dalam  kategori  negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas.  Tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  negara-negara  yang  berkembang  masih  relatif tinggi, karena perkembangannya mengikui kondisi perkembangan msyarakat. 8
Kenaikannya  dibandingkan  dengan  tingkat  kejahatan  yang  terjadi  di  negara- negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara- negara  maju  sudah  lebih  baik  dan  tingkat  kesadaran  hukumnya  juga  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  negara-negara  sedang  berkembang.  Oleh  karena  itu  tidak mengherankan  apabila  masalah  kejahatan  atau  kriminalitas  di  Indonesia  merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.
5 Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 3.
6 Marwan Hamid, Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan, LPPKS, Jakarta, 2009. hlm.7.
7 Kusnanto, Op.Cit, hlm. 5.
8 Hanif Syakir,  Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang, Mahita Maju, Solo, 2015, hlm. 7.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis  yaitu  perbuatan  manusia  yang  menodai  norma-norma  dasar  dari masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  perbuatan  unsur  yang  menyalahi  aturan- aturan  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat.  Kejahatan  yuridis  yaitu  perilaku jahat  atau perbuatan jahat dalam arti  hukum  pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.
Salah  satu  perstiwa  kriminalitas  atau  tindak  pidana  adalah  mutilasi.  Kasus seperti  mutilasi  ini  juga  disebut  sebagai  kejahatan  yang  menggmparkan,  karena  ada seseorang  yang  menjadi  korbannya.  Kasus  mutilasi  menjadi  salah  satu  peristiwa kriminalitas  yang  membuat  masyarakat  ketakutan,  apalagi  kalau  ada  diantara keluarganya  sudah  lama  tidak  ada  kabarnya,  mereka  mencoba  mencari  kabarkabar kepada pihak aparat kepolisian yang dikaitkan dengan mutilasi yang tidak atau belum teridentifikasi.
Belum  lama  ini  kasus  mutilasi  juga  menggemparkan  di  Malang  Jawa  Timur. Kasus  mutilasi  ternyata  membuat  masyarakat,  khususnya  aparat  harus  bekerja  keras membongkarnya.
Beberapa  tahun  lalu  juga  terjadi.  Sebagai  contoh  kasus:    saat  masih  menjabat Kepala  Bidang  Kedokteran  Kesehatan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  Komisaris  Besar Rudy  Herdisampurno  telah  memastikan  identitas  lima  dari  enam  jenazah  korban pembunuhan  Verry  Idham  Henyansah  alias  Ryan.  Kepastian  itu  didapat  setelah Laboratorium  DNA  Bidang  Kedokteran  Kepolisian  dan  Pusat  Kedokteran  Kesehatan Mabes Polri telah menyelesaikan uji DNA atas lima jenasah tersebut. Hasil uji DNA itu dikirimkan ke Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Jatim. Kelima korban itu sama persis dengan  yang  diperkirakan  selama  ini,  yaitu  Silvia  Ramadhani  Puteri,  Nanik  Hidayati (ibu Silvia), Agustinus Fitri Setiawan, M. Achsoni dan M. Zainul Abidin. Selain dari DNA keluarganya, identifikasi jenazah juga dilakukan berdasarkan temuan properti di tubuh korban,  analisa  gigi  dan  data  antem  mortem.  Properti  yang  ditemukan  diantaranya bandul  kalung  di  leher  Silvia  dan  kuitansi  pembelian  cincin  di  Toko  Emas  Ramayana, Mojokerto  di  saku  baju  jenasah  Achsoni.  Sedangkan  terhadap  jenasah  Mister  X,  Rudy mengaku  kesulitan  mengidentifikasi  karena  data  properti  yang  ditemukan  sudah hampir  hancur.  Data  properti  yang  masih  dikenali  hanya  asesoris  kalung  kayu  dan
gelang karet di tubuh jenasah. Diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia 20 -  30  tahun,  berasal  dari  ras  Mongoloid  dan  keadaan  giginya  lengkap    Jenasah  enam orang korban itu digali polisi dari belakang rumah Ryan di Jatiwates, Jombang pada 28 Juli  lalu.  Silvia  dan  Nanik  diperkirakan  dibunuh  pada  April  2008,  Agustinus  pada Agustus  2007,  Zainul  pada  Januari  2008,  Achsoni  pada  November  2007  dan  Mister  X pada akhir 2006. 9
Kasus  tersebut  menggambarkan  tentang  seriusnya  kasus  mutilasi.  Kejahatan akhirnya seperti mutilasi mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat.  Ketika  kejahatan  ini  awal  terbongkar,  masyarakat  langsung  memberikan reaksi luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang bersifat atau berpola mengerikan, mestilah mengundang  reaksi  publik  yang  bersifat  cepat  karena  sebenarnya  hal  ini  sebagai bentuk kutukan sosial. 10
Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti menggangu dan merugikan sesama  manusia  sudah  disebut  sebagai  tindak  kejahatan.  Masyarakat  akhirnya gampang  memberikan  julukan  pada  seseorang  yang  sering  berbuat  onar  dan menggangu orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat” atau pelaku kriminalitas.
Akhir-akhir  ini  tindak  kejahatan  semakin  bermacam-macam  dan  punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status. Ada yang menjadi pelaku kejahatan  yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan.
Ada seseorang yang tidak diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku  utamanya.  Dugaan  yang  keliru  ini  berkaitan  dengan  masalah  profesi,  jabatan, kedudukan,  atau  tingginya  tingkat  pendidikan.  Semula  seseorang  seperti  ini  dianggap tidak  akan  mungkin  melakukan  kejahatan,  tetapi  ternyata  di  kemudian  hari,  tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan.
Ada banyak hal yang bisa saja terjadi. Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan
9 Ahsin Ghaffar, Membedah Kejahatan   yang Berkembang di Abad 21, Sanggar Baca, Surabaya, 2015, hlm. 45.
10 Kusnanto, Op.Cit, hlm. 23.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
atau  pekerjaan  yang  tergolong  baik  dan  mapan.  Masyarakat  merasa  ditipu  oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan.
Kondisi  terus  berkembang.  Suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali mutilasi tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.
Tidak  selalu  yang  berubah  bisa  dibaca  dan  dipahami  masyarakat.  Dalam interaksi  sosial  itu,  terjadi  hubungan  kepentingan  atau  kondisi  saling  mempengaruhi, sehingga  mengakibatkan  ada  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  salah  dalam mengambil  keputusan,  seperti  menempuh  cara  melanggar  norma  yuridis  untuk memenuhi kepentingannya itu.
Ada  banyak  watak  atau  sikap  yang  mudah  berubah  di  masyarakat.  Di  tengah pergaulan  hidup  manusia  tersebut,  ada  seseorang  yang  punya  ketahanan  mentalitas yang  tinggi  dan  stabil,  mesipun  kondisi  ekonominya  sulit,  sehingga  tidak  sampai menempuh  jalan  yang  menyimpang  dan  melanggar  hukum  untuk  menghadapi pergaulan  sosialnya,  akan  tetapi  ada  yang  gagal  menyesuaikan  diri  dengan  norma- norma  positip,  sehingga  untuk  menyesuaikan  dengan  pergaulan  sosial,  digunakanlah cara-cara  yang  menyimpang  dan  melanggar  hukum.  Mutilasi  merupakan  salah  satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. 11
Kondisi  seseorang  yang  berada  dalam  kesulitan  dapat  menimpa  dan  dialami siapa  saja,  sehingga  ketika  seseorang  yang  semula  itu  orang  baik-baik,  tetapi  karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi, maka  orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  jalan  yang  benar  dan  tidak  melanggar hukum  sudah  mengalami  kesulitan  atau  beberapa  kali  dihadapkan  pada  kegagalan. Kejahatan mutilasi bisa dilakukan seseorang yang menilai, kalau jalan lain yang wajar, normal, dan bermoral sudah tidak ada atau sulit ditemukan. 12
11 Moh. Fahmi, 2008, hlm. 4
Bisa  juga  terjadi  seseorang  berbuat  jahat  seperti  mutilasi  itu  disebabkan  oleh faktor  ekonomi  yang berbentuk  keserakahan,  yaitu keinginan mendapatkan  kekayaan dengan cara yang gampang, melanggar hukum dan melanggar hak-hak orang lain. Cara jahat  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  dalam  mendapatkan  kekayaan  tanpa  perlu bekerja yang benar. Bisa pula mutilasi dilakukan karena adanya faktos psikologis yang sedang  dialami  oleh  pelakunya. 13 Pelakunya  mengalami  tekanan  kejiwaan  yang  gagal dikendalikannya. 14
Kejahatan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  sangat  beragam,  sesuai  dengan karakter    sosial  dan  kemauan  manusia  yang  tidak  seragam.  Ada  kejahatan  seperti pencurian  kambing,  sapi,  ayam  dan  ada  pula  kejahatan  “pencurian”  (penggarongan) terhadap kekayaan negara sampai miliaran rupiah. Ada pula kejahatan yang dilakukan dengan  cara  membunuh  seseorang  yang  pembunuhannya  dilakukan  dengan  cara menghabisi korban dan kemudian mencabik-cabiknya. 15
Dengan  kata  lain,  seseorang  tersebut  dapat  melakukan  kejahatan  karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara- cara  kriminal  terpaksa  dilakukannya,  atau  sehubungan  dengan  pengaruh  kesulitan ekonomi  yang  menimpanya,  maka  cara  yang  melanggar  hukum  harus  dilakukannya, karena  cara-cara  yang  lain  tidak  ada  lagi.  Bisa  pula  disebabkan,  bahwa  seseorang berbuat  jahat  karena  ingin  kaya  dengan  cara  yang  gampang,  atau  kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan  memaksanya  untuk  memenuhi  dengan  cara  yang  salah  (jahat).  Keinginan  untuk memenuhi  kekayaan  atau  kebutuhan  ekonomi  tanpa  bekerja  keras  merupakan  salah satu  masalah  penting  yang  membuat  banyaknya  seseorang  menempuh  cara  nekad dengan berbuat kriminalitas.
Disebutkan  oleh  Kartini  Kartono 16 ,  bahwa  kriminal 17 itas  atau  kejahatan bukanlah  merupakan  peristiwa  hereditir  (bawaan  sejak  lahir,  warisan),  juga  bukan merupakan  warisan  biologis.  Tingkah  laku  kriminal  itu  bisa  dilakukan  oleh  siapapun juga,  baik  wanita  maupun  pria,  dapat  berlangsung  pada  usia  anak,  dewasa  ataupun
13 Moh. Fahmi, Op.Cit, hal. 6.
14 Hanif Syakir, Op.Cit, hal. 16.
15 Marwan Hamid,  Op.Cit, hlm. 23.
16 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, hlm. 56.
17 Hanif Syakir, Op. Cit, hlm. 27.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
lanjut  umur.  Tindak  kejahatan  bisa  dilakukan  secara  sadar,  yaitu  difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Menurut Hanif  Syakir,  kejahatan  merupakan  wujud  kegagalan  msyarakat  dalam  menutup peluang  atau  ruang  kriminogen,  sehingga  memunculkan  perilaku  seseorang  yang bersifat melanggar.
Lebih-lebih  jika  tindak  kejahatan  itu  bukan  dilakukan  oleh  perorangan  atau secara  individual,  tetapi  dilakukan  secara  terorganisir,  maka  umumnya  tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan.
Ketika  aksi  kejahatan  itu  sampai  terhambat  atau  tidak  sesuai  dengan  rencana yang  disusun,  dapat  terjadi  akibat  yang  menimpa  korban  jauh  lebih  buruk dibandingkan  dengan  yang  sesuai  rencana,  sebab  perencanaan  tindak  kejahatan  yang semata-mata ditujukan pada perolehan harta misalnya dapat saja mencegah terjadinya akibat  yang  lebih  buruk  bagi  korban  ketika  korban  dapat  dilumpuhkan  sebelumnya atau  dihabisi  dengan  cara  dipotong-potong  tubuhnya,  sehingga  tidak  bisa  melakukan perlawanan, atau tidak bisa dilacak identitas pelakunya.
Dalam  penilaian  itu,  menunjukkan  bahwa  tindak  kejahatan  yang  terjadi  di masyarakat  bukanlah  didasari  oleh  faktor  keturunan,  melainkan  adanya  pengaruh kekuatan  yang  menyulitkan  keadaan  hidupnya  juga  dapat  menjadi    faktor  yang  kuat dalam mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan.
Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan  kualitas  dan  kuantitasnya  kompleks  dengan  variasi  modus  operandinya.  JE Sahetapy  telah  menyatakan  dalam  tulisanya,  kejahatan  erat  kaitanya  dan  bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan  semakin  modern  suatu  bangsa,  maka  semakin  modern  pula  kejahatan  itu  dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya. 18
Gambaran itu menunjukkan, bahwa dunia kejahatan bukanlah dunia yang asing bagi kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi sebagai dunia yang dekat hubungannya
dengan  perkembangan  masyarakat.  Semakin  berkembang  suatu  masyarakat,  ada kecenderungan  semakin  berkembang  pula  kejahatan.  Perkembangan  kejahatan  dalam suatu masyarakat, adalah cermin dari kenyataan kehidupan masyarakat.
Kriminalitas  merupakan  kenyataan  yang  terjadi  di  setiap  masyarakat  dan bangsa. Dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan.  Kejahatan adalah sisi lain dari wajah  atau  potret  masyarakat.  Membahas  kejahatan  berarti  membahas  sisi  lain  yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Ketika  di  masyarakat  sedang  banyak  masalah  kejahatan  yang  membuat  anak- anak  atau  perempuan  sebagai  korbannya,  maka  kondisi  masyarakat  ini  berhak dipertanyakan,  atau  dituntut  oleh  masyarakat.  Ketika  kejahatannya  makin  sadis polanya, berarti ada kecenderungan kondisi anomali yang makin serius. 19
Suatu  realitas  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  salah  satu  problem  yang mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang, tidak harmonis, tidak nyaman, dan terjadi banyak kerugian baik harta maupun nyawa adalah problem kejahatan. Mutilasi merupakan  problem  kejahatan  yang  membuat  masyarakat  mengalami  ketakutan  dan penderitaan  psikologis.  Karean  siapapun  tidak  akan  ada  seserang  yang  mau  menjadi korban demikian
Mutilasi telah hadir menjadi bagian dari kehidupan riil masyarakat, atau  dimana ada  masyarakat  atau  manusia  di  situ  ada  kejahatan,  atau  mutilasi  merupakan  bagian nyata  dari  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  seperti  pepatah  hukum  yang  menyebutkan dimana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukum.  Eksistensi  kejahatan  menjadi  cermin kehidupan  masyarakat.  Kejahatan  tidak  akan  mungkin  ada  tanpa  adanya  masyarakat. Kejahatan mutilasi tidak akan pernah ada kalau tidak ada masyarakat.
Di tengah masyarakat itulah kejahatan mutilasi menunjukkan bentuk nyata dan ragamnya,  meski  norma  yuridis  melarangnya,  yang  hal  ini    sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat  memang  tidak  menginginkan kehidupannya  serba  tidak  nyaman  dan  tidak  harmonis,  akan  tetapi  masyarakat  juga seringkali  tidak  mampu  mencegah  atau  menanggulangi  kriminalitas  yang  berdampak buruk  terhadap  dirinya,  karena  lahirnya  atau  terjadinya  dan  maraknya  kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 1, April 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang  mendorong  terjadinya  tindak  kejahatan.  Kejahatan  mutilasi  juga  merupakan bagian  dari  resiko  pergaulan  hidup  di  masyarakat.  Kejahatan  mutilasi  tidak  akan pernah terjadi kalau di masyarakat tidak terbentuk berbagai model pergaulan hidup. 20
Pergaulan  hidup  yang  bersfat  khusu  atau  jalinan  tertentu  yang  bersifat  lebih  tetutup bisa membuka rang terjadinya kejahatan tertentu pula. 21
Berpijak  pada  hasil  menunjukkan,  bahwa  perspektif  hukum  di  Indonesia menyebutkan,  bahwa  ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan,  termasuk  mutilasi.  Tindak  pidana  mutilasi  telah  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dalam  KUHP  (Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana),  diantaranya  pasal  338,  340  KUHP  (ketentuan  tentang  tindak  pidana pembunuhan).  Sedangkan  norma  hukum  lain  yang  mengaturnya  diantaranya  bisa  UU Nomor  15  Tahun  2003  tentang  penangggulangan  tindak  pidana  terorisme  yang berkenaan dengan masalah pembunuhan (mutilasi) yang ditujukan untuk menciptakan dan  menyebarkan  ketakutan  di  masyarakat,    dan  Pasal  8  UU  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan HAM.
Perspektif  kriminologi  menebutkan  atau  menggariskan  pada  pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau  tindak  pidana  mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia.  Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi  psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada  lagi  pakar  yang  menyebut,  bahwa  tindak  kejahatan  mutilasi  lebih  disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap  sebagai  seseorang  yang  pantas  mati  dengan  cara-cara  yang  mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara- cara  keji.    Ada  pula  yang  menyebutkan,  kalau  tindak  kejahatan  mutilasi  lebih disebabkan  oleh    keinginan  pelaku  menghilangkan  jejak  atau  bekas-bekas  yang dimungkinkan  akan  dijerat  oleh  aparat  yang  berwajib.  Sedangkan    dari  segi  modus operandinya  bermacam-macam  atau  bersifat  kasuistik,  yakni  sesuai  dengan  masing- masing kasus pembunuhannya.
20 Marwan Hamid,  Op.Cit, hlm. 27.
21 Kusnanto, Op.Cit, hlm. 40.
Perspektif viktimologi menunjukkan pada aspek korban, yakni ketika seseorang menjadi  korban  tindak  pidana  mutilasi,  mengapa  sampai  seseorang  bisa  menjadi korban  mutilasi.  Karena  tindak  pidana  ini  termasuk  jarang  terjadi  atau  hanya  pada pelaku tertentu, sehingga kajiannya tidak mudah, apalagi yang berkaitan dengan  posisi korban.  Korban  secara  umum  mempunyai  keterikatan  khusus  atau  ada  dalam  posisi saling  mengenal  dengan  pelakunya,  sehingga  pelaku  lebih  mudah  atau  leluasa  dalam menjalankan  aksi  pembunuhan.  Kelengahan  korban  terhadap  sikap  atau  perilaku pelaku  tidak  seberapa  mendapatkan  perhatian  serius,  meskipun  sebenarnya  sudah menunjukkan      tanda-tanda  kelainan  psikologis  (jika  latarbelakang  melakukan kejahatannya  ini  berhubungan  dengan  tekanan  kejiwaan  tertentu  yang  sulit dikendalikannya).
.

## KESIMPULAN
Dalam  konklusi  tulisan  ini  disebutkan,  bahwa  dalam  KUHP  (Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana),  diantaranya  pasal  338,  340  KUHP  (ketentuan  tentang  tindak pidana  pembunuhan).  Sedangkan  norma  hukum  lain  yang  mengaturnya  diantaranya bisa UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penangggulangan tindak pidana terorisme yang berkenaan dengan masalah pembunuhan (mutilasi) yang ditujukan untuk menciptakan dan  menyebarkan  ketakutan  di  masyarakat,    dan  Pasal  8  UU  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM.  Adapun  perspektif  kriminologi  menyebutkan  atau menggariskan  pada  pembahasan  masalah  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsin  Ghaffar,  Membedah  Kejahatan      yang  Berkembang  di  Abad  21,  Sanggar  Baca, Surabaya, 2015.
Hanif  Syakir,    Kebersamaan  Menanggulangi  Kejahatan  di  Negara  Berkembang,  Mahita Maju, Solo, 2015.
Ibad,  S.  (2021).  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  Upaya  Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Hukmy: Jurnal Hukum, 1(1),
55–72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Hipress, Jakarta, 2016.
Marwan Hamid, Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan, LPPKS, Jakarta, 2009.
Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita,  Kejahatan dalam  masyarakat dan pencegahannya. Bima Aksara,  Jakarta, 1987.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Yurimetri,  Jakarta, 1986.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Pustaka  Rajagrafindo, Jakarta, 2003.