## TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

## TENTANG PERKAWINAN
Efrinaldi 1 , Iim Fahimah 2 , Shafra 3 ,Yusuf Ridho Billah 4 , Andi Eka Putra 5
1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
2 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3 Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
4.5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung efrinaldi@uinib.ac.id

## Abstract
Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning  Marriage  raise  the  minimum  age  for  marriage  for  both men and women to be 19 years old. This was not just an equalization of  the  minimum  age  for  men  and  women,  but  there  were government  legal  politics  to  improve  the  quality  of  Indonesian marriages. The focus of this research was a review of the problems of  the  legal  politics of  the  minimum age  limit  for  marriage  in  Law Number 16 of 2019? This study concludes that the legal politics of determining the minimum age for marriage in Indonesia in the Law of  the  Republic  of  Indonesia  Number  16  of  2019  concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the principles of equality and justice; non-discrimination; the state's obligation  to  actively  protect  and  ensure  the  fulfillment  of  human rights and freedoms; the best interests of the child; the right to life which guarantees that every child has the right to live, develop and carry  on  their  lives  and  the  state  was  obliged  to  guarantee  it  and fulfill  the  rights  of  the  child,  respect  for  the  opinion  of  the  child; orderly  and  legally  certainty;  in  line  with  maslahah  which  was  the goal of Islamic law related to maintaining offspring ( hifz an-nasl ).
Keywords : maslahah, legal politics, minimum age of marriage
p-ISSN: 1979-052X
E-ISSN: 2614-6215 Juni 2022
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 15 (1) (2022), 99-128 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menaikkan  usia minimal  pernikahan  baik  laki-laki  maupun  perempuan  harus  berusia  19 tahun.  Hal  ini  bukan  sekedar  penyamaan  usia  minimal  bagi  laki-laki  dan perempuan,  namun  terdapat  politik  hukum  pemerintah  untuk  perbaikan kualitas pernikahan bangsa Indonesia. Fokus penelitian ini adalah tinjauan maslaha ḥ terhadap  politik  hukum  batas  usia  minimal  perkawinan  dalam Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019?  Hasil  penelitian  ini  bahwa politik  hukum  penetapan  batas  minimum  usia  perkawinan  di  Indonesia dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dengan  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan;  nondiskriminasi; kewajiban  negara  untuk  melindungi  secara  aktif  dan  memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi; kepentingan yang terbaik bagi anak;  hak  untuk  hidup  yang  menjamin  setiap  anak  berhak  untuk  hidup, berkembang,  dan  melangsungkan  hidupnya  dan  negara  wajib menjaminnya  dan  memenuhi  hak-hak  anak  tersebut,  penghargaan terhadap pendapat anak; ketertiban dan kepastian hukum; sejalan dengan maslahah yang merupakan tujuan pensyariatan hukum Islam terkait dengan memelihara keturunan ( hifz an-nasl ).
Kata kunci : maslahah, politik hukum, batas minimal usia perkawinan
A. Pendahuluan
Ayat  al- Qur’ an  yang  dikutip  untuk  menjelaskan  tentang  batas minimal usia menikah adalah surat an- Nisā’ ayat 6:
تَ يْلا اوُلَ تْ باَو م ى ّتَح ى َحاَكِّنلا اوُغَلَ ب اَذِا ا ْنِاَف ىْوُعَ فْداَف اًدْشُر ْمُهْ نِّم ْمُتْسَن ْمَُلَاَوْمَا ْمِهْيَلِا ا ىاَهْوُلُكَْتَ  َلََو ِا ۗ اْوَُبَْكَّي ْنَا اًراَدِبَّو اًفاَرْس ْفِفْعَ تْسَيْلَ ف اًّيِنَغ َناَك ْنَمَو ۗ  ِفْوُرْعَمْلِبِ ْلُكْأَيْلَ ف اًْيِْقَف َناَك ْنَمَو اَذِاَف ۗ ْمِهْيَلَع اْوُدِهْشَاَف ْمَُلَاَوْمَا ْمِهْيَلِا ْمُتْعَ فَد فَكَو ِ ّللِبِ ى اًبْ يِسَح
Artinya: “ Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk kawin.  kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara  harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari  batas  kepatutan  dan (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah
ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  maka  hendaklah  kamu adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi  mereka.  dan  cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”
Mujahid  berpendapat  bahwa  kata  hingga  cukup  umur  untuk menikah  dalam  ayat  tersebut  maknanya  adalah  anak  tersebut  sudah baligh. 1 Karena tidak ada satupun ayat yang secara konkret mengenai batas usia baligh bagi laki-laki maupun perempuan maka ulama mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. 2 Terwujudnya penyatuan ( unification ) Undang-Undang  Perkawinan  yang  di  dalamnya  terdapat  peraturan menegenai  batas  minimal  usia  perkawinan  merupakan  langkah  untuk membangun  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Langkah  ini  hendaknya ditempuh  meskipun  dalam  cacatan  sejarah  selalu  ada  pro  dan  kontra dalam  proses  pembentukannya. 3 Batas  minimal  usia  perkawinan  di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pada mulanya, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawianan  adalah  21  tahun  untuk  laki-laki  dan  18  tahun  untuk perempuan.  Batas  minimal  usia  perkawinan  ini  tertuang  dalam  Pasal  7 Ayat  (1)  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  1973. Pambahasan  mengenai  batas  minimal  usia  perkawinan  akhirnya  ditunda, karena  menuai  potensi  perdebatan  dan  rawan  konflik. 4 Terwujudnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan batas minimal usia  perkawinan  adalah  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  untuk perempuan;  bukan  berarti  telah  selesainya  perdebatan  mengenai  batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Ditambah dampak negatif adanya pernikahan  dini  yang  muncul  di  kalangan  masyarakat  memicu  timbulnya kritik  atas  batasan  usia  perkawinan  di  Indonesia.  Diskursus  dan  kritik
1 Ningrum  Puji  Lestari, Hukum  Islam ,  (Bandung:  Logos  Wacana  Ilmu, 2005),h.25.
2 Yuni  Harlina, “ Tinjauan  Usia  Perkawinan Menurut Hukum Islam  (Studi  UU No.  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan) ” ,
Jurnal
Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020), http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786,  diakses  tanggal  06  November 2021
3 Ratno  Lukito, Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler:  Studi  tentang  Konflik  dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 232
4 Ibid , h. 260
terhadap  batasan  minimal  usia  perkawinan  terus  berkembang,  dan  mulai menguat pada tahun 2003. Perkembangan diskursus ini terjadi di berbagai kalangan antara lain reformis, tradisionalis, terlebih lagi di kalangan aktivis HAM, gender, dan perlindungan anak. Isu mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia seiring isu perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan  reproduksi  ibu  dan  anak  dan  pemberdayaan  perempuan. 5 Selanjutnya tinjauan  pustaka  terkait  penelitian  ini,  antara  lain: penelitian  Asep  Aminudin  tentang  “ Batas  Usia  Pernikahan  Ditinjau Maqashid Al- Syari’ah (Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia). ”  Temuannya  a dalah: Pertama,  pertimbangan  para  fukaha  dalam  menetapkan  usia  nikah  dapat dilihat  dari ihtilām, rusydan ,  tanda-tanda  fisik  dan  umur.  Kedua,  batasan minimal usia pernikahan dalam mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab  Syafi’i.  Ketiga,  pertimbangan BKKBN  melalui  program pendewasaan usia perkawinan menentukan usia perkawinan 21 tahun bagi perempuan  dan  25  tahun  bagi  laki-laki  sebab  pada  usia  perkembangan emosional.  Keempat,  batasan  usia  pernikahan  dalam  perspektif maqāsid asy- syarīah adalah  20  tahun  bagi  perempuan  dan  25  tahun  bagi  laki-laki, sebab  pada  usia  tersebut  dianggap  telah  mampu  merealisasikan  tujuan pernikahan ( maqāsid asy - syarīah ) yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah  wa  rahmah. 6 Penelitian  Achmad  Rif’a n  yang  berjudul “ Dinamika  Perkembangan Ketentuan Batas  Minimal  Usia  Perkawinan Di Indonesia .”  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi  perdebatan terhadap  ketentuan  batas  usia  perkawinan  di  Indonesia.  Bagi  kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur  sama  sekali  batas  usia  perkawinan.  Sedangkan  bagi  kalangan yang  mendukung  ini  didasari  sebuah  perubahan  sosial.  Selain  itu,  faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan  dan  anak. 7 Penelitian  Khairuna  Malik  Hasibuan  berjudul
5 Syahrul  Musthofa, Hukum  Pencegahan  Pernikahan  Dini “ Jalan  Baru  Melindungi Anak ” , (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36 6 Asep  Aminudin, “ Batas  Usia  Pernikahan  Ditinjau  Maqashid  Al- Syari’ah  (Kajian Atas  Pertimbangan  Para  Pihak  yang  Mengusulkan  Dinaikkan  Batas  Minimal  Usia  Nikah  di Indonesia) ” .  (Program  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Gunung  Djati  Bandung, 2018)
7 Achmad  Rif’an , “ Dinamika  Perkembangan  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia Perkawinan  Di  Indonesia ” .  (Program  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kaligaga Yogyakarta, 2017)
“ Analisis Yuridis  Terhadap Batas Usia  Perkawinan Bagi  Anak  Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .”  Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  UU  Perlindungan  Anak  mengatur  mengenai  masalah  anak  secara umum. Sedangkan apabila dilihat dari ketentuan yang termuat dalam UU Perkawinan,  maka  undang-undang  ini  khusus  mengatur  tentang perkawinan.  Dari  perbedaan  keduanya,  maka  dapat  diselesaikan  dengan asas hukum lex specialis derogat lex generalis. 8 Penelitian Achmadi Asrori yang  berjudul,  “ Batas Usia Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Islam. ”  Penelitian  ini  menyatakan  bahwa Perbedaan  pendapat  mengenai  konsep  baligh  ini  mengakibatkan  batas minimum  usia  untuk  menikah  di  sejumlah  negara  Islam  berbeda-beda. 9
Penelitian  Akhmad  Shodikin  yang  berjudul  “ Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. ” Penelitian ini menemukan bahwa  dalam  hukum  Islam,  konsep  batas  minimal  usia  perkawinan dipahami  secara  beragam.  Sedangkan  hukum  nasional,  konsep  batasan usia  minimal  perkawinan  pun  baervariasi.  Usia  yang  diperbolehkan menikah  untuk  laki-laki  adalah  19  tahun  dan  untuk  wanita  adalah  16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah. 10 Adapun fokus penelitian ini adalah  tinjauan maslaha ḥ terhadap  politik hukum batas usia minimal  perkawinan  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019?
8 Khairuna Malik Hasibuan, “ Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak ” .  (Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera Utara Medan, 2012)
9 Akhmad Shodikin, “ Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas  Usia  Perkawinan “ dalam Jurnal  Mahkamah Vol  9  No.  1  Januari-Juni  2015. https://web.archive.org/web/20180502210049id_/http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/in dex.php/mahkamah/article/viewFile/423/372, diakses 30 Desember 2021
10 Achmad Asrori, “ Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Di  Dunia  Islam “ dalam Jurnal  Al- ‘Adalah Vol.
XII, No. 4, Desember 2015. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215, diakses 06
November 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## B. Pembahasan
1. Maslahah
Kata maslahah berasal  dari  kata  kerja  bahasa  Arab
( َحَلَص - ُحُلْصَي ) menjadi اًحْلُص ) )  atau ( ًةَحَلْصَم ) yang  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan kebaikan. 11 Kata maslahah kadang-kadang  disebut  juga  dengan ) ْح َلَْصِتْسِلََا ( yang  artinya  mencari  yang  baik  ( ْح َلَْصِلَا ُبَلَط ). 12 Adapun  objek maslahah adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  perlu  ditetapkan  hukumnya,  tetapi tidak  ada  satu  pun nas (al- Qur’ an  dan  Hadis)  yang  dapat  dijadikan dasarnya. 13
Maslahah berarti  prinsip  kemaslahatan  (kebaikan)  yang dipergunakan  untuk  menetapkan  suatu  hukum  Islam.  Juga  dapat  berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. 14 al-Ghazali merumuskan pengertian maslahah sebagai berikut:
نَّيَّعُم ٌّصَنِراَبِتْع ِلَِبِ  َلََو ِن َلَْطُبْلِبِ ِعْرَّشلا ْنِم ُهَل ْدَهْشَي َْلَ اَم 15
Artinya: “Apa - apa  (maslahah)  yang  tidak  bukti  baginya  dari  syara’  dalam bentuk  nas  tertentu  yang  membatalkannya  dan  tidak  ada  yang memperhatikannya”
Menurut  ’Abd  al -Wahhab  Khalaf, s yari’ tidak  mensyari’ atkan hukum  untuk  mewujudkan maslahah ,  juga  tidak  terdapat  dalil  yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 16
Berdasarkan  definisi  di  atas  maka maslahah yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al- Qur’ an maupun  hadis,  dengan  pertimbangan  untuk  kemaslahatan  atau
11 Chaerul Umam, Ushul Fikih I , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.
12 ‘ Abdul Wahhab Khalaf, Masdar at- Tasyrī’ al - Islāmī Fī mā Lā Nassa Fih, Cet. III, (Kuwait: Dār al -Qalam, 1972), h. 85 13 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205
14 Muhammad  Rusfi, Ushul  Fiqih  cet.  1, (Bandar  Lampung:  Seksi  Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121 -122
15 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasyf ā f ī Ilm al-Usul, Jilid I, (Beirut: D ā r al-Kutub al- ‘ Ilmiyah, 1983), h. 286
16 ’Abd  al - Wahhāb  Khallāf, Ilmu  Usūl  al -Fiqh ,  terj.  Noer  Iskandar  al-Bansani, Kaidah-Kaidah Hukum Islam , Cet-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. 17 Seperti kaidah ushul fiqh berikut :
ُءْرَد اَفَمْلا ِدِس نمَّدَقُم ىَلَع ِبْلَج ِحِلاَصَمْلا
Artinya: “Menolak  kerusakan  lebih  diutamakan  daripada  menarik kemaslahatan. ” 18
Maslahah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam  hukum,  untuk  memelihara  lima  hal  pokok;  agama,  jiwa,  akal, keturunan  dan  harta.  Atau  disebut  juga  sebagai  sifat  yang  melekat  pada struktur  hukum  berupa  upaya  untuk  mengambil  hal  positif  dan meninggalkan  yang  negatif  bagi  manusia,  nyata  maupun  tersembunyi dalam pandangan manusia. 19
Hakikat  dari maslahah adalah  sesuatu  yang  baik  menurut  akal dengan  pertimbangan  dapat  mewujudkan  kebaikan (jalbul  masālih  au manfa’ah )  atau  menghindarkan  keburukan  ( dar’ul  mafāsid )  bagi  manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah ( m aqāsid  asy - syarī’ah )  dalam  menetapkan  hukum,  walaupun  tidak  ada petunjuk  syara’  secara  khusus  yang  menolaknya,  juga  tidak  ada  petunjuk syara’ yang mengetahuinya. 20
Ulama  bersikap  sangat  hati-hati  dalam  menggunakan maslahah sebagai  hujah,  sehingga  tidak mengakibatkan  pembentukan  syari’at berdasarkan  nafsu  dan  kepentingan  terselubung.  Berdasarkan  hal  itu, ulama  menyusun  syarat-syarat  maslahah  yang  dipakai  sebagai  dasar pembentukan hukum. Salah satunya ialah pendapat Imam al-Ghazali yang memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:
a. Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan syara’
b. Maslahah itu tidak bertentangan dengan nash syara’
17 Hendri  Hermawan  Adinugraha  dan  Mashudi, Maslahah  Mursalah  dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140 (12 Mei 2019)
18 Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2
19 Mohammad  Rusfi, Validitas  Maslahah  al-Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum, Al- ‘ Adalah  Vol.  XII,  No.  1  (Juni  2014),  h.64.  dapat  di  akses  di http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175,  (07  April  2019, 11.44 WIB )
20 Ibid., h.37
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
c. Maslahah itu termasuk dalam kategori maslahah yang darūriyāt , baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. 21
Ketentuan  di  atas  dapat  dirumuskan  bahwa maslahah  al-mursalah dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  serta  dapat  diaplikasikan  dalam tindakan  sehari-hari  bila  telah  memenuhi  syarat  sebagai  tersebut  di  atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak  sebatas  kemaslahatan  yang  sifatnya  masih  belum  jelas  atau  hanya prasangka.  Selama maslahah tersebut  mengandung  manfaat  secara  umum dengan  mempunyai  akses  secara  menyeluruh  dan  tidak  melenceng  dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al- Qur’an dan Hadis dan mempunyai tujuan  syariat  yaitu  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  teori  maqasid syariah  yaitu  menjaga  agama  ( hifz  ad- dīn ),  melindungi  jiwa  ( hifz  an-nafs ); melindungi  akal  ( hifz  al-aql );  melindungi  kelestarian  manusia ( hifz  al-nasl ); dan melindungi harta benda ( hifz al- māl ). 22 Maslahah terdapat tiga macam yaitu: a. Maslahah  mu’ tabarah  ialah  suatu  maslahat  atau  kebaikan  yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti  hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
b. Maslahah  mulghāh  ialah  kemaslahatan  yang  ditolak  oleh  syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’.
c. Maslahah  mursalah  yaitu  mengakui  suatu  kemaslahatan  karena adanya  peristiwa-peristiwa  baru  yang  timbul  setelah  wafatnya Rasulullah saw.

## 2. Sejarah Usia Perkawinan di Indonesia a. Priode Pasca Kemerdekaan
Perhatian  akan  hukum  keluarga  mulai  muncul  satu  tahun  setelah kemerdekaan  yakni  tahun  1946.  Kemajuan  hukum  keluarga  dimulai  dari disahkannya  Undang-undang  No.  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Undang-undang  tersebut  berlaku  hanya  pada
21 Muhammad Rusfi, Ushul Fiqih 1, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133
22 Hendri  Hermawan  Adinugraha  dan  Mashudi, al-Maslahah  al-Mursalah  dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140,  (19  November  2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
wilayah  Jawa  dan  Madura,  dan  Sumatera  yang  diberlakukan  sementara oleh Pemerintah Darurat RI. 23 Lalu diterbitkan Instruksi  Menteri  Agama No:  4  tahun  1947  yang  berisikan  hal  yang  berkaitan  mengenai  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN).  Regulasi  ini  terkait  antara  dengan  pencegahan perkawinan  usia  dini. 24 Dan  akhirnya  pada  tahun  1954  disahkannya undang-undang No. 32 tahun 1954 yang menyatakan undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. 25
Front  Wanita  mengajukan  peninjauan  ulang  dan  agar  disusunnya undang-undang perkawinan pada Agustus tahun 1950. Lalu diterbitkanlah Surat  Perintah  Menteri  Agama  No.  B/2/4299  1  Oktober  1950  yang menginstruksikan untuk dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan,  Talak  dan  Rujuk. 26 Dikarenakan  undang-undang  ini  akan diberlakukan  secara  nasional,  untuk  memenuhi  kebutukan  tersebut anggota  panitia  ini  terdiri  dari  ahli  hukum  Islam,  hukum  umum,  hukum Kristen, dan berbagai aliran keagamaan dengan harapan nantinya undang- undang perkawinan yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Kepanitian ini dipimpin oleh Teuku Hasan. 27
Tepatnya  tanggal  1  Desember  1952  dirumuskannya  rancangan undang-undang  perkawinan  yang  di  dalamnya  terdapat  peraturan  khusus dan peraturan umum. Peraturan khusus maksudnya adalah yang mengatur semua  golongan  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  peraturan  khusus adalah yang mengatur golongan tertentu. 28 Rancangan ini selain bertujuan untuk  dikodifikasi  dan  unifikasi  juga  bertujuan  menata  keadaan masyarakat, antara lain: batas minimal usia perkawinan umur bagi laki-laki 18  tahun  dan  bagi  perempuan  15  tahun,  rancangan  peraturan  mengenai batas  minimalusia  perkawinan  bertujuan  untuk  pencegahan  eksploitasi terhadap anak. 29
23 Nani  Soewondo, Kedudukan  Wanita  Indonesia  dalam  Hukum  dan  Masyarakat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h. 96
24 Ibid., h. 78-79 25 Lihat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
26 Asro  Soisroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 9 27 Nani Soewondo, Op. Cit., h. 176 28 Ibid. , h. 177 29 Ibid., h. 178-179
Rancangan  undang-undang  berhasil  dibuat  satu  tahun  setelahnya yaitu  tahun  1954.  Rancangan  undang-undang  ini  kemudian  disampaikan Menteri  Agama  kepada  Kabinet  pada  bulan  September  1957  serta menjelaskan bahwa nantinya akan ada amandemen yang menyusul. Akan tepati  hingga  memasuki  tahun  1958  belum  terlihat  adanya  respon  dari pemerintah  yang  berkenaan  dengan  undang-undang  perkawinan.  Hingga berakhirnya  pemerintahan  orde  lama  undang-undang  perkawinan  belum juga terbentuk. 30
3. Priode  Lahirnya  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menetapkan batas  minimal  usia  perkawianan  adalah  21  tahun  untuk  laki-laki  dan  18 tahun  untuk  perempuan.  Batas  minimal  usia  perkawinan  ini  tertuang dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun 1973. 31 Setelah melalui tahaan-tahapan pembentukan undang-undang pada akhirnya isi kandungan Pasal 7 Ayat (1) menurunkan batasan minimal usia perkawinan laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan menjadi 16 tahun. Dan apabila ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia perkawinan  yang  telah  ditetapkan  maka  dapat  mengajukan  dispensasi  ke pengadilan agama atau pejabat yang berwenang. 32
Kemudian,  pada  tanggal  22  Desember  1973  RUU  perkawinan tersebut  memasuki  tahap  keempat  yaitu  dengan  membahasnya  pada Sidang  Paripurna  DPR-RI.  Tahap  keempat  ini  dilakukan  setelah  RUU mengalami  perubahan-perubahan  pada  tahap-tahap  sebelumnya. Sebagaimana  yang  telah  diaparkan  sebelumnya,  bahwa  isi  dati  tahapan
30 Asro Soisroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan., h. 9 31 Pasal  7  ayat  (1)  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  berbunyi: “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun. ” Dalam penjelasan ayat  ini  juga  disebutkan  bahwa “ Undang-undang  Perkawinan  ini  menentukan  batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin  mempunyai  pengaruh  terhadap rate kelahiran  jika  dibandingkan  dengan  umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan  agar  calon  suami-isteri  telah  masak  jiwa  raganya,  supaya  dapat  mewujudkan tujuan  perkawinan  secara  baik,  tanpa  berakhir  pada  perceraian-perceraian,  dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat. ” 32 Pasal  7  ayat  (2): “ Dalam  hal  penyimpangan  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. ”
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
terakhir  ini  adalah  pengambilan  keputusan  yang  didahului  dengan penyampaian pendapat terakhir ( stemmotivering ) dari masing-masing Fraksi. Tepatnya pada hari itu RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR- RI  setelah  dibahas  selama  tiga  bulan.  Kemudian  pada  tanggal  2  Januari 1974  tercatat  sebagai  hari  berlakunya  Undang-Undang  Nomor:  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  LN  Nomor  1  tahun  1974,  tambahan  LN Nomor 3019/1974.
Pemerintah  mengeluarkan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang pemberlakuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  pedoman  para Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. 33
4. Priode  Lahirnya  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019  Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasang  surut  issue  mengenai  batasan  minimal  usia  perkawinan  di Indonesia mengikuti  issue tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak dan pemberdayaan perempuan. 34
Tidak  hanya  sebatas  diskursus  dan  kritik  saja,  akan  tetapi  hingga upaya merubah Undang-Undang Perkawinan dilakukan. LBH APIK salah satunya  yang  mengusulkan  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  yang dinilai  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  HAM  dan  terkesan  melegalkan pernikahan  dini  pada  tahun  2003.  Selanjutnya  Musdah  Mulia  yang merupakan  ketua  dari  Tim  Kelompok  Pengarusutamaan  Gender  (Pokja PUG)  juga  mewakili  kelompok  akademisi  dan  cendikiawan  muslim berpendapat  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  dapat mengakomodir  hukum  Islam  yang  bersifat  humanis,  juga  tidak  sejalan dengan Undang-Undang lain yang ada di Indonesia maupun pada tingkat internasional.  Kemudian  Musdah  Mulia  berserta  anggota  Pokja  PUG lainnya mengusulkan lahirnya Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)  pada  tahun  2004  yang  kemudian  menimbulkan  perdebatan baru karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam. 35
Pada  tahun  2010  upaya  untuk  merubah  ketentuan  batas  minimal usia perkawinan  kembali  dilakukan  oleh berbagai  kelompok  di  antaranya
33 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum Materiil di Pengadilan Agama,  lihat: “ Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam .”
34 Syahrul  Musthofa, Hukum  Pencegahan  Pernikahan  Dini “ Jalan  Baru  Melindungi Anak ” , (Bogor: Guepedia, 2015), h. 36 35 Ibid , h. 37
Kementerian Agama dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kementrian Agama membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil  Pengadilan  Agama  Bidang  Perkawinan  (RUU  HMPA  Bidang Perkawinan)  yang  kemudian  dibahas  dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas)  pada  tahun  2010-2014. 36 Di  tahun  yang  sama  BKKBN menerbitkan  buku  dengan  judul  “Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan Perlindungan  Hak- hak  Reproduksi  bagi  Remaja  Indonesia”.  Dengan gagasan  pendewasaan  usia  perkawinan  (PUP)  BKKBN  berupaya  untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. 37
Judicial  Review ke  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (MKRI)  kembali  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  di  antaranya  oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan  Pemantauan  Anak  yang  menilai  bahwa  batasan  minimal  usia perkawinan  di  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  bertentangan  dengan Undang-Undang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak. Mereka  menilai  batasan  minimal  usia  perkawinan  di  Indonesia  bukan hanya  berdampak  buruk  terhadap  kesehatan  anak  tetapi  juga  berpotensi menganggangu  stabilitas  negara. 38 Akan  tetapi  usaha  ini  ditolak  oleh MKRI pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No. 30- 74/PUU-XII/2014.
Pada tanggal 20 April 2017 upaya Judicial Review kembali dilakukan oleh  tiga  orang  pemohon.  Pemohon  I  merupakan  perorangan  warga negara  Indonesia.  Dengan  pengalaman  pribadinya  yang  dinikahkan  pada usia  14  tahun  dengan  laki-laki  berstatus  duda  yang  berusia  37  tahun, ekonomi  keluarga  merupakan  alasan  terjadinya  perkawinan  tersebut. Banyaknya  dampak  negatif  yang  didapatkan  setelah  melaksanakan perkawinan  tersebut  menjadi  argumen  pemohon  dalam  mengajukan Judicial  Review ke  Mahkamah  Konstitusi.  Dampak  negatif  yang  diterima oleh  pemohon  I  yaitu  putus  sekolah  saat  menjalani  pendidikan  tingkat
36 Yulianti  Muthmainnah, “ Perempuan  dalam  Budaya  Pernikahan  di  Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ” Majalah Swara Rahima, Ed.36, Juni 2010.
37 Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja (BKKBN), Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia , (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2010), h. 9
38 Ibid., h. 40
SMP  kelas  2,  keadaan  ekonomi  yang  tetap  buruk  karena  tingkat pendidikan  yang  rendah,  setelah  melangsungkan  perkawinan  usia  dini pemohon I menderita infeksi organ reproduksi. 39
Pemohon  II  merupakan  perorangan  warga  negara  Indonesia  yang dinikahkan  pada  saat  beruisa  14  tahun  dengan  seorang  laki-laki  yang berusia  33  tahun.  Ekonomi  keluarga  juga  yang  menjadi  alasan  pemohon II,  selain  itu  orang  tua  pemohon  II  mempunyai  hutang  kepada  calon suaminya.  Dampak  negatif  dari  perkawinan  tersebut  pemohon  II  tidak dapat  menyelesaikan  pendidikan  dasarnya,  juga  pemohon  II  kerap mengalami keguguran. 40
Pemohon III juga merupakan perorangan warga negara Indonesia yang  pada  usia  13  tahun  dinikahkan  dengan  laki-laki  berusia  25  tahun. Kondisi  ekonomi  keluarga  menjadi  alasan  perkawinan  tersebut. Perkawinan tersebut berlangsung setelah tamat sekolah dasar, akan tetapi karena  keterbatasan  ekonomi  ijazah  sekolah  pemohon  III  tidak  dapat diambil.  Pada  usia  14  tahun  pemohon  III  melahirkan  anak  pertamanya. Pemohon III sepanjang hidupnya melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali dalam usia anak dengan alasan ekonomi. 41
Pada  pertimbangan  hukumnya  Mahkamah  Konstitusi  menilai bahwa  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974 merupakan sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin,  akan  tetapi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/  PUU- XV/2017  belum  menetapkan  batas  usia  perkawinan  pada  putusannya. 42 Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  dinilai diskriminatif  karena  bertentangan  dengan  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945 “segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan it u dengan tidak ada kecualinya.” 43
Kemudian DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 September 2019 mengetuk palu disahkannya RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian pada tanggal  14
39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017
40 Ibid . 41 Ibid . 42 Iwan  Romadhan  Sitorus, “ Usia  Perkawinan  dalam  UU  No  16  Tahun  2019 Perspektif  Maslahah  Mursalah ” Jurnal  Nuansa  Vol  13,  No  2  (2020), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946, diakses tanggal 06 November 2021
43 Ibid .
Oktober  2019  disahkan  Presiden  Joko  Widodo  sebagai  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 44 Isi dari Pasal 7 dirubah menjadi Pasal  7  (1)  Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun.Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  berlaku  sejak  diundangkan  Plt.  Mentri  Hukum  dan HAM Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober.
5. Politik  Hukum  Batas  Usia  Perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan  catatan  sejarah,  pada  tahun  1973-1974,  saat  proses perancangan  Undang-Undang  Perkawinan,  berbagai  tema  telah diperdebatkan.  Salah  satunya  adalah  usia  perkawinan.  Pada  RUU Perkawinan  Tahun  1973,  usia  perkawinan  diatur  21  tahun  bagi  laki-laki dan  18  tahun  bagi  perempuan. 45 Setelah  diundangkan  menjadi  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UUP),  usia  perkawinan  ternyata  berubah  menjadi  19  tahun  bagi  laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 46
Setelah  UUP  diundangkan  dalam  lembaran  negara  pada  tanggal 1974 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  UUP,  standar  baku  usia  perkawinan  (19  dan  16)  kembali disebut  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut  KHI)  pasal 15  ayat  (1).  Meskipun  kekuatan  hukumnya  hanya  sebatas  Inpres,  KHI selalu  dirujuk  sebagai  pertimbangan  hukum  oleh  Pengadilan  Agama 47 Lebih dari itu, bahkan, hakim PA mengutip doktrin-doktrin hukum dalam
44 https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan- disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun diakses pada tanggal 10 Februari 2020
45 Taufiqurrahman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 225.
46 Lihat  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
47 Tentang debat status hukum KHI dapat membaca catatan Euis Nurlaelawati, Modernization,  Tradition,  and  Identity:  The  Kompilasi  Hukum  Islam  and  Legal  Practice  in  the Indonesian  Religious  Courts, (Amsterdam:  ICAS/Amsterdam  University  Press,  2010),  h. 161-162.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
fikih  untuk  menguatkan  putusannya, 48 atau  setidaknya  mengutip  kaidah dalam ushul fiqh. Untuk  melihat  tujuan  hukum  pembuat  undang-undang  dalam merumuskan  umur  perkawinan  berikut  penyusun  kutip  secara  langsung. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus  dicegah  adanya  perkawinan  diantara  calon  suami  isteri  yang  masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 49
Berdasarkan  penjelasan  ini  terdapat  beberapa  unsur  tentang pengaturan  batas  minimal  usia  perkawinan  antara  lain:  (a)  prinsip kematangan  jiwa;  (b)  prinsip  kematangan  raga;  dan  (c)  prinsip  kontrol kependudukan.
Prinsip  dan  asas  merupakan  unsur  penting  dalam  pembentukan sebuah  kebijakan,  di  dalam  naskah  akademik  ini  terdapat  sejumlah  asas yang dapat menjadi landasan lahirnya Undang-Undang N0.16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan. Ada beberapa prinsip atau asas-asas yang merupakan landasan untuk revisi Pasal 7 UU Perkawinan.
a. Prinsip  Persamaan  Substantif  (Kesetaraan  dan  Keadilan); memastikan  bahwa  lak-laki  dan  perempuan  memiliki  persamaan kedudukan  di  muka  hukum,  baik  secara  de  jure  maupun  de facto. 50 Prinsip  ini  juga  memastikan  bahwa  perempuan  dan  laki- laki  memiliki  akses  yang  sama  terhadap  sumber  daya,  memiliki peluang  atau  kesempatan  yang  sama,  dan  menikmati  manfaat yang  sama  dari  pembangunan  atau  kebijakan. 51 Dalam  konteks usia  perkawinan,  penentuan  usia  perkawinan  yang  sama  antara
48 Ibid . 49 Penjelasan  umum  Nomor  4  huruf  d  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
50 Rhona  K.  Smith,  et  al., Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  (Yogyakatya,  PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008)
51 Ibid .
laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada: a) persamaan kedudukan di muka hukum; b) persamaan akses dalam menikmati pendidikan  dasar;  c)  persamaan  kesempatan  menikmati  derajat kesehatan  yang  sama  tingginya;  dan  d)  persamaan  kesempatan menikmati ketahanan keluarga. b. Prinsip Nondiskriminasi atau
non-discrimination principle menekankan  larangan  terhadap  adanya  perbedaan  perlakuan terhadap seseorang atas dasar warna kulit, jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik,  jenis  kelamin,  atau  pandangan  lainnya. 52
Konstitunionalitas hak bebas dari diskriminasi diatur dalam Pasal 28I  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa  “setiap  orang  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif it u”. Pada  level  undang-undang,  Pasal  1  ayat  (3)  UU  HAM  berbunyi: Diskriminasi  adalah  setiap  pembatasan,  pelecehan,  atau pengucilan  yang  langsung  atau  tak  langsung  didasarkan  pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa, keyakinan  politik,  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam  kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.   Sejalan dengan semangat nondiskriminasi berbasis jenis kelamin, Pasal 16 ayat  (1)  Konvensi  Hak  Perempuan  (CEDAW)  menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan  tanggung  jawab  dalam  hubungan  kekeluargaan  dan  semua urusan  mengenai  perkawinan.  Hal  ini  menerangkan  secara eksplisit  bahwa  pasal  ini  mengatur  bagaimana  persamaan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan  di  hadapan  hukum.  Pasal  7  ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan
52 Tirmidzi, “ Kajian  Analisis  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Usrah Vol 1, No 1 (2020), http://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105, diakses 15 November 2021
sudah  mencapai  16  (enam  belas)  adalah  sebuah  bentuk diskriminasi  dan bertentangan  dengan konstitusi. Perbedaan  usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah undang-undang, di  mana  perempuan  tidak  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang sama  dengan  laki-laki  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  dasarnya.
Oleh  karena  itu,  perbedaan  tersebut  merupakan  bentuk ketidaksetaraan  di  hadapan  hukum  sehingga  merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.
c. Prinsip  Kewajiban  Negara;  Negara  memiliki  kewajiban  positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak- hak  dan  kebebasan  asasi. 53 Dalam  hal  ini,  negara  berkewajiban menghentikan  semua  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan melalui  pembuatan  hukum  dan  kebijakan  serta  upaya-upaya administratif  dan  tindakan-tindakan  nyata  untuk  mencegah terjadinya  diskriminasi.  Dalam  konteks  perkawinan,  diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan sering dilakukan oleh orang tua, yaitu  mengawinkan  perempuan  yang  masih  berusia  anak-anak dengan  menggunakan  mekanisme  dispensasi. 54 Peluang pelanggaran  hak  perempuan  terbuka  lebar  karena  ketentuan mengenai  dispensasi  yang  sangat  longgar  dan  tidak  ada  panduan bagi  hakim  untuk  menentukan  bilamana  permohonan  dispensasi dapat  dikabulkan  atau  tidak. 55 Oleh  karenanya,  tanggung  jawab melindungi  perempuan,  selain  meningkatkan  usia  perkawinan
53 Ibid.
54 Tiswarni,  Jayusman,  Aimas  Soleha  Rohilati,  Determination  Of  Married Dispensation  Number:  008/Pdt.P/2018/Tgm  AND  0012/Pdt.P/2019/Tgm  In
Maslahah Perspective, Jurnal Mizani Vol 7, No 2 (2020), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3556,  diakses  15
November 2021
55 Rani  Dewi  Kurniawati,  Efektifitas  Perubahan  UU  No  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),
Journal Presumption Of Law Vol 3 No 2 (2021). https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/1505, diakses 15
November 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
menjadi  sama  dengan  usia  minimum  laki-laki,  adalah memperketat pengaturan tentang dispensasi. 56
d. Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi Anak; berasal dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa “Dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau  swasta,  pengadilan  hukum,  penguasa  administratif  atau badan  legislatif,  kepentingan  terbaik  anak  harus  menjadi pertimbangan  utama.”  Dengan  adanya  prinsip  ini,  maka  semua keputusan  yang  diambil  dan  tindakan  yang  dilakukan  harus berpihak  dan  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak. 57 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan  naskah  akademik  karena  kualitas  bangsa  yang  akan datang  adalah  cerminan  dari  generasi  yang  ada  saat  ini.  Oleh karena itu, setiap pihak harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.
e. Prinsip  Hak  untuk  Hidup,  Kelangsungan  Hidup,  dan Perkembangan; adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak berhak  untuk  hidup,  berkembang,  dan  melangsungkan  hidupnya dan  negara  wajib  menjaminnya  dan  memenuhi  hak-hak  anak
56 Lih  Mughniatul  Ilma, “ Regulasi  Dispensasi  dalam  Penguatan  Aturan  Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 ” , Jurnal Al-Manhaj Vol 2 No 2 (2020), https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/view/40,  diakses  30
Desember  2021,  Sri  Karyati  Baiq  Farhana  Kurnia  Lestari,  Arya  Sosman, “ Kebijakan Pencegahan  Pernikahan  Anak  Di  Provinsi  NTB  Pasca  Berlakunya  UU  No.16  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan ” ,  Jurnal  Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019),
https://e- journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179.  diakses  30  Desember  2021,  dan Aulil  Amri,  Muhadi  Khalidi, “ Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Terhadap  Pernikahan  Di  Bawah  Umur ” ,  Jurnal  Justisia  Vol  6,  No  1  (2021), https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613,  diakses  15 November 2021
57 Jonathan Todres dan Sarah Higinbotham, Human Rights in Children’s Literature , (Oxford,  Imagination  and  the  Narative  of  Law,  Oxford,  2016)  dan  Jayusman,  Nurul Huda, “ Perspektif  Maslahah  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Perkara Nomor:  1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk  Tentang  Penetapan  Hak  Hadanah  Kepada  Ibu Kandung ”, Jurnal Ijtima’iyya
Vol 14, No 2 (2021),
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10119,  diakses  06 November 2021
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
tersebut. 58 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia seperti yang  telah  dirumuskan  pada  Pasal  52  ayat  (2)  UU  HAM  yang berbunyi  “hak  anak  adalah  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya  hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum, bahkan sejak dalam kandungan ”. Perlindungan terhadap hak -hak anak  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  negara,  melainkan juga  seluruh  lapisan  masyarakat.  Perlindungan  kepada  anak bermakna  bahwa  sejak  anak  masih  di  dalam  kandungan,  anak tersebut  berhak  untuk  hidup,  berkembang,  dan  melangsungkan hidupnya.
f. Prinsip  Penghargaan  terhadap  Pendapat  Anak;  Pasal  12  ayat  (1) Konvensi  Hak  Anak  menyebutkan  bahwa  “Pendapat  anak, terutama  jika  menyangkut  hal-hal  yang  mempengaruhi kehidupannya,  perlu  diperhatikan  dalam  setiap  pengambilan keputusan” .  Prinsip  ini  memberikan  ruang  kepada  anak  agar terlibat  dalam  berbagai  kepentingan  yang  menyangkut  hidupnya. Walaupun  disadari  bahwa  tidak  selalu  anak  dianggap  belum mampu  mengambil  keputusan  akan  dirinya,  namun  anak  perlu dipersiapkan  untuk  dapat  berpartisipasi  dan  mengambil keputusan  terhadap  dirinya. 59 Negara  menjamin  hal  tersebut dengan  diratifikasinya  Konvensi  Hak  Anak  dan  bagi  negara peserta  diharapkan  memegang  teguh  akan  asas  penghargaan terhadap anak.
g. Prinsip  Ketertiban  dan  Kepastian  Hukum; berarti  “setiap  materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian”. Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang memerintahkan  agar  pembentuk  undang-undang  untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,  telah  menegaskan  keperluan  untuk  membentuk batasan baru dari batas usia minimum perkawinan agar terpenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum. 60
58 Supriyadi W. Eddyono, Ajeng, G. Kamilah, Syahrial M. Wirwayan, Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di beberapa Lembaga , (Jakarta, ICJR, 2016) 59 Rhona K. Smith, et. al., Loc. Cit.
60 Naskah  Akademik  RUU  Perubahan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
6. Tinjauan Maslahah  Terhadap  Politik  Hukum  dalam  Batas  Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip  non  diskriminatif  antar  manusia,  baik  laki-laki  dan  perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al- Hujurāt:  13. Ayat  tersebut  memberikan  gambaran  tentang  persamaan antara  laki-laki  dan  perempuan  baik  dalam  hal  ibadah  (dimensi  spiritual) maupun  dalam  aktivitas  sosial  (urusan  karier  profesional).  Ia  sekaligus mengikis  tuntas  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  antara  keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya.
Selanjutnya politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang dibuat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  dengan  cara  merumuskan hukum  yang  baru  ataupun  dengan  mengganti  hukum-hukum  yang  lama. Politik  hukum  ini  mencakup  tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan maupun  hukum  yang  akan  dihapus  dan  diganti  sessuai  dengan  tujuan hukum  dari  setiap  negara. 61 dalam  hal  ini  terkait  dengan  minimal  usia perkawinan  yakni  prinsip  prinsip  kesetaraan  dan  keadilan; nondiskriminasi;  kewajiban  negara  untuk  melindungi  secara  aktif  dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi; kepentingan yang terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup  yang  menjamin  setiap  anak  berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminnya  dan  memenuhi  hak-hak  anak  tersebut,  penghargaan terhadap pendapat anak; serta ketertiban dan kepastian hukum.
Sejarah  legislasi  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  penulis menilai  bahwa  disahkannya  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 merupakan  wujud  aspirasi  masyarakat  maupun  organisasi  yang  menilai bahwa  batas  usia  perkawinan  pada  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tidak  mencerminkan  nilai-nilai  kemaslahatan  dan  kesetaraan  bagi  para calon  mempelai.  Legislasi  Undang-Undang  No  16  Tahun  2019 menceminkan  produk  hukum  yang  bersifat  responsif  dan  membuka peluang  bagi  berperannya  masyarakat  untuk  turut  aktif  menentukan kebijakan  negara.  Di  dalam  konfigurasi  yang  demikian  pemerintah  lebih merupakan  komite  yang  harus  melaksanakan  kehendak  masyarakatnya, yang  dirumuskan  secara  demokratis,  badan  perwakilan  rakyat  berfungsi secara  proporsional  dalam  pembuatan  Undang-Undang  No  16  Tahun
61 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  (Depok:  Raja  Grafindo Persada, 2009), h. 1.
2019 sebagai kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya tanpa ancaman.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  mulanya  menyatakan perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  mencapai  19  tahun  dan  wanita telah  mencapai  umur  16  tahun.  Upaya  ini  telah  melalui  perdebatan panjang antara kalangan reformis, tradisionalis, aktivis HAM, gender, dan perlindungan  anak.  Usulan  perubahan  Undang-Undang  Perkawinan  juga pernah dilakukan oleh banyak kalangan antara lain LBH APIK pada tahun 2003.  Musdah  Mulia  berserta  anggota  Pokja  PUG  lainnya  mengusulkan lahirnya  Counter  Legal  Draf  Kompilasi  Hukum  Islam  (CLD-KHI)  pada tahun  2004. 62 Pada  tahun  2010  upaya  untuk  merubah  ketentuan  batas minimal usia dilakukan juga dilakukan oleh BKKBN. Kementrian Agama juga  pernah  membuat  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang kemudian dibahas dalam Prolegnas pada tahun 2010-2014. 63 Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi juga pernah dilakukan oleh LSM Yayasan Kesehatan  Peremuan  dan  Yayasan  Pemantauan  Anak,  tetapi  usaha  ini ditolak oleh MK pada tanggal 18 Juni 2015 pada putusan MK atas perkara No.  30-74/PUU-XII/2014.  Pada  tanggal  20  April  2017  upaya Judicial Review kembali  dilakukan  oleh  tiga  orang  pemohon  yang  kesemuanya merupakan korban perjodohan pada usia dini akhirnya MK mengeluarkan Putusan Nomor 22/ PUU-XV/2017 yang menyatakan batas minimal usia perkawianan  19  untuk  laki-laiki  dan  16  untuk  perempuan  bersifat diskriminatif  karena  bertentangan  dengan  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945. Yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  disahkannya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Indonesia  juga  tercatat  sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi The Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts  Women (CEDAW) yang meyatakan pada Pasal 16 Ayat 2 bahwa perkawinan anak tidak tidak memiliki kekuatan hukum. 64 Indonesia meratifikasinya pada 13 September 1984.
62 Syahrul Musthofa, Op. Cit., h. 37 63 Yulianti  Muthmainnah, “ Perempuan  dalam  Budaya  Pernikahan  di  Indonesia: Membaca Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ” Majalah Swara Rahima, Ed.36, Juni 2010.
64 Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts  Women, http://www.ohchr.org/, akses internet tanggal 13 Februari 2020, jam 9.30 WIB
Selanjutnya  menurut  Imam  al-Ghazali,  syarat  dijadikannya maslahah  al-mursalah  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pembentukan hukum ialah apabila menenuhi kriteria bahwa maslahah itu sejalan dengan jenis  tindakan  syara’,  tidak  bertentangan  dengan  syara’,  dan  termasuk dalam  kategori  maslahah  yang  daruriyyah  baik  bersifat  pribadi  maupun bersifat umum.
Jika  merujuk  pada  syarat  di  atas,  bahwa  penetapan  batas  usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak diatur di dalam  al- Qur’an  maupun  hadis  akan  tetapi  permasalahan  ini  sejalan dengan  tindakan  syara’  yang  mana  perkawinan  merupakan  salah  satu perintah  Allah  swt.,  sekaligus  sunnah  Rasul  saw.,  sebagaimana  dalam sabdanya: “Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan bekal,  nikahlah,  karena  sesungguhnya  nikah  dapat  menjaga  penglihatan  dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa  dapat  menjadi  benteng.” (Muttafaq  ‘Alaih) 65 Hadis  tesebut  dikuatkan dengan Firman Allah swt., dalam QS. an- Nūr ayat 32:
ا ُمِهِن  ْغُ ي َء ياَر  َقُ ف اْو  ُ نْوُكَّي ْنِا ْۗمُككَّيا  َمِاَو ْمُكِدا  َبِع ْن  ِم َْيِّحِل   ّصلاَو ْمُكْن  ِم ى   مَمَْلَا او  ُحِكْنَاَو ۗهِل  ْلَف ْن  ِم ُ ّلل
ُ ّللاَو نعِساَو نمْيِلَع
Artinya: “Dan kawinkanlah orang -orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  Dan  Allah  Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ” (QS. an - Nūr ayat 32)
Pada  ayat  ini  Allah  swt.,  menyerukan  kepada  semua  pihak  yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat, agar masing-masing mereka  mengawinkan  laki-laki  yang  tidak  beristeri,  baik  duda  atau  jejaka dan  perempuan  yang  tidak  bersuami  baik  janda  atau  dara  dengan membukakan  kesempatan  yang  luas  untuk  itu.  Demikian  pula  terhadap hamba  sahaya  laki-laki  atau  perempuan  yang  sudah  patut  dikawinkan, hendaklah  diberikan  pula  kesempatan  yang  serupa.  Seruan  ini  berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang
65 As- San’ā ny, Subul as- Sal ā m, Juz 3, (Kairo: D ā r Ihy ā’ at -Tur ā s al-Araby, 1379 H/ 1980 M), h. 109
memikul tanggungjawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk yang  memiliki  hamba  sahaya,  janganlah  mereka  menghalangi  anggota keluarga  atau  budak  yang  di  bawah  kekuasaan  jika  syarat  untuk  kawin terpenuhi,  dan  terbentuk  keluarga  sehat,  bersih,  dan  terhormat.
Dengan  demikian  penetapan  batas  perkawinan  dalam  peraturan tersebut  bukanlah  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  syara’.  Selanjutnya, maslahah  tersebut  termasuk  dalam  kategori  maslahah  yang darūri yah baik bersifat  pribadi  maupun  bersifat  umum.  Dikatakan  maslahah  yang daruriyyah karena pada era saat ini perkawinan pada usia anak, yaitu yang masih di bawah 19 tahun ialah sesuatu yang tidak lagi relevan, sebab usia tersebut adalah usia anak yang masih harus menempuh pendidikan, yang mana diketahui bahwa seseorang yang sudah menikah tidak diperbolehkan sekolah, terkecuali pada masa perguruan tinggi. Apabila perkawinan anak ini  masih  tetap  dilanjutkan  atau  semakin  merajalela,  maka  khawatir perkawinan tersebut akan berdampak negatif bagi yang bersangkutan baik dari  segi  kesehatan,  ekonomi  keluarga,  kesejahteraan  dan  keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak. 66
Serta  hal  ini  bersinggugan  dengan  lima  tujuan  syara’  atau  yang kerap  dikenal  dengan  sebutan maqāsid  asy - syarī’ah .  Dikatakan  demikian bahwa  perkawinan  anak  termasuk  perbuatan  yang  menimbulkan kemafsadatan  sebab  usia  anak  yang  menikah,  khususnya  bagi  seorang perempuan  ini  dapat  beresiko  pada  kematian  ibu  dan  bayi.  Kehamilan terlalu  muda  dapat  mengakibatkan  kesulitan  dalam  persalinan  karena organ  reproduksi  belum  berkembang  sempurna,  keracunan  kehamilan (preeklamasia),  keguguran,  pendarahan,  resiko  panggul  sempit  sehingga menyulitkan  saat  bersalin,  bayi  lahir  sebelum  waktunya,  bayi  berat  lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, dan masalah mental sosial (ibu belum siap menerima kehamilan). Maka dengan ini dalam rangka menjaga keturunan atau hifz an-nals .
66 Nur Putri Hidayah, Komariah, ” Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  Sebagai  Upaya  Penyadaran  Pemahaman  Hukum  Tentang  Usia  Minimum Pernikahan ” ,  Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia  Vol  3  No  2  (2021),
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685,
diakses 06
November 2021, dan Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenan Julir, Rahmat Hidayat, “ The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185  of  2017 ” ,  Jurnal  Samarah  Vol  5,  No  2  (2021)https://www.jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9166, , diakses 06 November 2021
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  penjelasan  ini,  penting  bagi masyarakat  Indonesia  untuk  memahami  kondisi  saat  ini  khususnya mengenai perkawinan usia anak. Dengan adanya penetapan batas usia ini agar  dijadikan  suatu  pertimbangan  bagi  para  orang  tua  maupun  para remaja  yang  berencana  untuk  menikah  tetapi  masih  dikategorikan  masa usia anak yang masih sangat membutuhkan persiapan baik secara mental, fisik  maupun  secara  finansial  dalam  membangun  bahtera  rumah  tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

## C. Kesimpulan
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah:  Politik  hukum  penetapan  batas minimum usia perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dengan  prinsip kesetaraan  dan  keadilan;  nondiskriminasi;  kewajiban  negara  untuk melindungi  secara  aktif  dan  memastikan  terpenuhinya  hak-hak  dan kebebasan  asasi;  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup yang  menjamin  setiap  anak  berhak  untuk  hidup,  berkembang,  dan melangsungkan  hidupnya  dan  negara  wajib  menjaminnya  dan  memenuhi hak-hak  anak  tersebut,  penghargaan  terhadap  pendapat  anak;  ketertiban dan  kepastian  hukum;  sejalan  dengan  maslahah  yang  merupakan  tujuan pensyariatan  hukum  Islam terkait  dengan memelihara  keturunan ( hifz  an- nasl ).
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## Daftar Pustaka
Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “Maslahah Mursalah dalam Penentuan  Hukum  Islam”,  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  Vol.  4 (01),  2018,  h.  65-66.  tersedia  di  :  https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140,  diakses  30  Desember 2021
Aminudin,  Asep,  “Batas  Usia  Pernikahan  Ditinjau  Maqashid  Al - Syari’ah (Kajian  Atas  Pertimbangan  Para  Pihak  yang  Mengusulkan Dinaikkan  Batas  Minima l  Usia  Nikah  di  Indonesia)”,  Program Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Gunung  Djati  Bandung, 2018
Amri,  Aulil,  Muhadi  Khalidi,  “Efektivitas  Undang -Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, Jurnal Justisia Vol 6, No 1 (2021), https://www.jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613,  diakses  15 November 2021
Asrori, Achmad,  “Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam “  dalam  Jurnal  Al - ‘Adalah  Vol.  XII,  No.  4,  Des ember  2015, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2 15, diakses 06 November 2021
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Againts  Women , http://www.ohchr.org/, diakses tanggal 15 November 2021
Direktorat  Remaja  dan  Hak-hak  Reproduksi  Remaja  (BKKBN),
Pendewasaan  Usia  Perkawinan  dan  Perlindungan  Hak-hak  Reproduksi bagi  Remaja  Indonesia ,  Jakarta:  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga
Berencana Nasional, 2010
Eddyono,  Supriyadi  W.,  Ajeng,  G.  Kamilah,  Syahrial  M.  Wirwayan, Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di beberapa Lembaga , Jakarta, ICJR, 2016
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Ghazali, al-, Abu Hamid, al- Mustasyfā fī Ilm al - Usul, Jilid I, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1983), h. 286.
Harlina, Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU  No.  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan)”, Jurnal Hukum Islam Vol 20, No 2 (2020), http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786, diakses tanggal 06 Nonember 2021
Hasibuan, Khairuna  Malik,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Batas  Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  UU  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak”,  Program  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara Medan, 2012
Hidayah,  Nur  Putri,  Komariah,“Sosialisasi  Undang -undang  Nomor  16
Tahun  2019  Sebagai  Upaya  Penyadaran  Pemahaman  Hukum
Tentang  Usia  Minimum  Pernikahan”,  Jurnal  Pengabdian  Hukum Indonesia Vol 3 No 2 (2021), https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/446
85, diakses 06 November 2021
https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-
disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun  diakses  pada  tanggal  10

## Februari 2020
Ilma,  Mughniatul,  “Regulasi  Dispensasi  dalam  Penguatan  Aturan  Batas
Usia  Kawin  bagi  Anak  Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019”, Jurnal Al-Manhaj Vol 2 No 2 (2020),
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/
view/40, diakses 30 Desember 2021
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang

## Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam
Jayusman,  Hervianis  Virdya  Jaya,  Nenan  Julir,  Rahmat  Hidayat,  “The Development  of  Indonesian  Marriage  Law  in  Jakarta  Governor Regulation  No.  185  of  2017”,  Jurnal  Samarah  Vol  5,  No  2
(2021)https://www.jurnal.ar- raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9166,,  diakses  06

## November 2021
Jayusman,  Nurul  Huda,  “Perspektif  Maslahah  Terhadap  Perti mbangan
Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang  Penetapan  Hak  Hadanah  Kepada  Ibu  Kandung”,  Jurnal Ijtima’iyya Vol 14, No 2 (2021),
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view /10119, diakses 06 November 2021
Jumantoro,  Totok  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih ,
Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005
Khallāf, ‘Abdul  Wahhab, Masdar  at- Tasyrī’  al - Islāmī  Fī  mā  Lā  Nassa  Fih ,
Cet. III, Kuwait: Dār al -Qalam, 1972
Khallāf,  ’Abd  al - Wahhāb,  Ilmu  Usūl  al -Fiqh,  terj.  Noer  Iskandar  al- Bansani, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam ,  Cet-8,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002
Kurniawati,  Rani  Dewi, “Efektifitas  Perubahan  UU  No  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Terhadap  Penetapan  Dispensasi  Kawin  (Studi  Kasus
Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, Journal Presumption Of Law Vol 3 No 2 (2021). https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/150 5, diakses 15 November 2021
Lestari, Ningrum Puji, Hukum Islam , Bandung : Logos Wacana Ilmu, 2005
Lestari,  Sri  Karyati  Baiq  Farhana  Kurnia,  Arya  Sosman,  “Kebijakan
Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan”,  Jurnal  Unizar  Law  Review  Vol  2  No 2 (2019), https://e-
journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179.  diakses  30 Desember 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Alvabet,
2008
MD,  Moh.  Mahfud, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Depok  :  Raja  Grafindo Persada, 2009
Musthofa,  Syahrul, Hukum  Pencegahan  Pernikahan  Dini  “Jalan  Baru
Melindungi Anak” , Bogor: Guepedia, 2015
Muthmainnah, Yulianti,  “Perempuan  dalam  Budaya  Pernikahan  di Indonesia:  Membaca  Ulang  RUU  Hukum  Materiil  Peradilan Agama  Bidang  Perkawinan”  Majalah  Swara  Rahima,  Ed.36,  Juni 2010.
Naskah  Akademik  RUU  Perubahan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Nurlaelawati,  Euis, Modernization,  Tradition,  and  Identity:  The  Kompilasi Hukum  Islam  and  Legal  Practice  in  the  Indonesian  Religious  Courts , Amsterdam: ICAS/Amsterdam University Press, 2010
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/2017
Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973
Rif’an, Achmad,“Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal U sia Perkawinan  Di  Indonesia”,  Program  Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaga Yogyakarta, 2017
Rusfi,  Muhammad,  “Validitas  Maslahah  al -Mursalah  Sebagai  Sumber Hukum”,  Al - ‘Adalah  Vol.  XII,  No.  1  (Juni  2014),  h.64.  dapat  di akses di : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1 7, diakses 15 November 2021
Rusfi, Muhammad, Ushul Fiqih , cet. 1, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2017
San’āny, as - Subul as- Salām , Juz 3, Kairo: Dār Ihyā’ at - Turās al-Araby, 1379 H/ 1980 M
Shodikin, Akhmad,  “Pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional Tentang  Batas  Usia  Perkawinan  “  dalam  Jurnal  Mahkamah  Vol  9 No. 1 Januari-Juni 2015, https://web.archive.org/web/20180502210049id_/http://syekhn urjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/423/37
2, diakses 30 Desember 2021
Sitorus, Iwan  Romadhan,  “ Usia  Perkawinan  dalam  UU  No  16  Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah” Jurnal Nuansa Vol 13, No 2 (2020), https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/vie w/3946, diakses tanggal 06 November 2021
Smith, Rhona K., et al., Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakatya, Pusham UII, Yogyakarta, 2008
Soewondo,  Nani, Kedudukan  Wanita  Indonesia  Dalam  Hukum  dan Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang, 2008
Syahuri,  Taufiqurrahman, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  Jakarta:
Kencana, 2013
Tirmidzi,  “Kajian  Analisis  Undang -Undang  No.  16  Tahun  2019  Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Usrah Vol 1, No 1 (2020), http://jurnal.staim- probolinggo.ac.id/index.php/USRAH/article/view/105,  diakses 15 November 2021 Tiswarni,  Jayusman,  Aimas  Soleha  Rohilati,  Determination  Of  Married Dispensation Number: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm  In  Maslahah  Perspective,  Jurnal  Mizani Vol 7, No 2 (2020),
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view
/3556, diakses 15 November 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Todres,  Jonathan  dan  Sarah  Higinbotham, Human  Rights  in  Children’s Literature , Oxford, Imagination and the Narative of Law, Oxford,
2016
Umam, Chaerul, Ushul Fikih I , Bandung: Pustaka Setia, 2000
Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang  Undang  Republik  Indonesia  No.22  Tahun  1946  Tentang Pencatatan  Nikah, Talak  dan Rujuk  di  Seluruh Daerah Luar  Jawa dan Madura.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika,
2002
Washil,  Nashr  Farid  Muhammad  dan  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,
Qawaid  Fiqhiyyah ,  terjemah  Wahyu  Setiawan,  Cet.  ke-2,  Jakarta: Amzah, 2009