INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3957-3967 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru
Zulkifli Ritonga 1 ✉ , Siti Arifah Syam 2 , Fauziah Lubis 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: zulkifli4001233009@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pembaharuan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana,  merupakan  salah  satu  isu  besar  dalam  agenda  politik  hukum  Indonesia  dan  harus  segera dilakukan. Konsep KUHP Baru sudah diungkap, namun sampai saat ini belum selesai dengan berbagai permasalahan karena belum ada kesepakatan dalam beberapa aspek. Dalam artikel ini akan di bahas bagaimana  kebijakan  kriminalisasi  dan  deskriminalisasi  KUHP  baru.  KUHP  merupakan  mahakarya ciptaan  bangsa  Indonesia,  juga  perlu  diselaraskan  dengan  perkembangan  mengingat  globalisasi kejahatan  yang  semakin  berkembang.  Untuk  ketentraman  dan  kepastian  hukum  dalam  mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghindari kekosongan hukum maka diperlukan kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Dekriminalisasi, Indonesia, KUHP Baru

## Abstract
The reform and development of the national legal system, including criminal law and criminal procedure law, is one of the major issues in Indonesia's legal political agenda and must be carried out immediately. The concept of the New Criminal Code has been revealed, but until now it has not been completed with various  problems  because  there  is  no  agreement  in  several  aspects.  This  article  will  discuss  the criminalization  and  decriminalization  policies  of  the  New  Criminal  Code.  The  Criminal  Code  is  a masterpiece created by the Indonesian people, it also needs to be harmonized with developments given the growing globalization of crime. For peace and legal certainty in preventing crime and to avoid legal vacuum, criminalization of certain criminal acts is needed.
Keywords: Criminalization, Decriminalization, Indonesia, New Criminal Code

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  merdeka  dan  berdasarkan  hukum,  berusaha  untuk melakukan  pembaharuan  dan  pembangunan  hukum  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berkembang  di  masyarakat  dengan  tidak  mengenyampingkan  nilai-nilai  universal  yang berlaku di dalam berbagai sistem hukum di tingkat internasional.(Lubis & Nasution, 2024)
Usaha  pembaharuan  tersebut  dapat  didasarkan  pada  alasan  politik,  sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai  hukum  sendiri  yang  bersifat  nasional  demi  kebanggaan  nasional.  Alasan sosiologis  menghendaki  adanya  hukum  yang  mencerminkan  nilai-nilai  kebudayaan  dari suatu  bangsa,  sedangkan  alasan  praktis,  antara  lain  bersumber  pada  kenyataan  bahwa biasanya  bekas  negara  jajahan  mewarisi  hukum  dari  negara  yang  menjajahnya  dengan bahasa aslinya yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdek tersebut. Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan  hukumnya  secara  menyeluruh,  baik  hukum  perdata,  hukum  administrasi maupun hukum pidana. (Wibowo, 2012)
Pembaharuan  dan  pembangunan  sistem  hukum  nasional,  termasuk  didalamnya hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana,  merupakan  salah  satu  masalah  besar  dalam agenda  kebijakan/politik  hukum  di  Indonesia.  Perkembangan  tekhnologi  dan  informasi yang pesat juga telah membuat perubahan yang cukup besar terhadap kondisi masyarakat dan  timbulnya  kejahatan  baru.  Akibat  belum  adanya  pengaturan  tentang  kejahatan tersebut,  maka  terjadilah  kriminalisasi  di  luar  KUHP  sehingga  melahirkan  sistem  hukum pidana  baru  yang  berbeda  dengan  sistem  hukum  pidana  yang  ada  dalam  KUHP. Pembaharuan  hukum  pidana  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  1977  telah memakan waktu yang cukup lama dan tim penyusunnya juga telah beberapa kali berganti. Konsep  KUHP  mulai  tersusun  sejak  tahun  1997  yang  dikenal  dengan  konsep  Basaroedin
(Konsep BAS), kemudian dilanjutkan oleh Oemar Senoadji (1979-1982), Sudarto (1982- 1986), Roeslan Saleh (1986-1987), Mardjono Reksodiputro (1987-1992), Muladi (2005- 2007), dan terakhir diketuai oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2009).(Situmeang, 2022)
Perkembangan hukum pidana di luar KUHP terus dilakukan dan telah menciptakan kondisi  hukum  pidana  yang  tidak  sehat  karena  adanya  kriminalisasi  yang  berlebihan. Kebijakan kriminalisasi dan perumusan sanksi pidana tidak lagi mengacu pada ketentuan umum KUHP sehingga dalam perkembangannya telah membentuk sistem hukum pidana dan pemidanaan tersendiri. Hal ini terjadi karena perkembangan dan kemajuan kejahatan dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.(AR, 2012) Wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk dan karakter masyarakat. Artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris.  Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin canggih  dengan  modus  maupun  cara-cara  melakukan  kejahatan  yang  semakin  modern dengan meninggalkan pola-pola tradisional.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  penelitian  kualitatif, dengan  tujuan  untuk  memahami  keadaan  maupun  fenomena  yang  terjadi  dilokasi penelitian,  dengan  cara  mendeskripsikan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  memanfaatkan berbagai metode karya ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif.Pendekatan  kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari hari.Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan.Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala- gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lain, seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.(Nasution, 2024)
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat  diperoleh  untuk  memperoleh  hasil  yang  baik  tentunya  ditunjang  oleh  data  yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti.(Purwati, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi

## 1. Kriminalisasi
Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana,  tetapi  kemudian  digolongkan  sebagai  peristiwa  pidana  oleh  masyarakat. Kriminalisasi  merupakan  salah  satu  masalah  sentral  kebijakan  hukum  pidana,  yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran). (Mahmudah, 2012)
Kriminalisasi  merupakan  objek  studi  hukum  pidana  materil  yang  membahas penentuan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana tertentu.  Perbuatan  tercela  yang  sebelumnya  tidak  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soekanto,  “kriminalisasi  merupakan  tindakan  atau  penetapan  penguasa  mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap  sebagai  perbuatan  yang  dapat  dipidana  menjadi  perbuatan  pidana  atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. (Pratama & Darmawan, 2022)
Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang  perbuatan  tersebut,  maka  perbuatan  itu  kemudian  menjadi  perbuatan  jahat. Contoh  di  Inggris,  perbuatan  bergelandangan  (vagrancy)  semula  dianggap  bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut  maka  bergelandangan  kemudian  dianggap  sebagai  kejahatan.  Di  Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan  dalam  masyarakat  tradisional,  beberapa  puluh  tahun  lalu,  sekarang  menjadi perbuatan  kriminal  dengan  dikeluarkannya  perundang-undangan  yang  melarang perbuatan tersebut.

## 2. Dekriminalisasi
Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan  karena  dilarang  dalam  perundang-undangan  pidana,  kemudian  pasal  yang menyangkut  perbuatan  itu  dicabut  dari  perundang-undangan  dan  dengan  demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi dengan adanya laporan Wolfendom Report, suatu lembaga yang meneliti nilai-nilai
yang  masih  hidup  di  masyarakat  Inggris  yang  menyatakan  homoseksual  bukan  lagi dianggap  sebagai  kejahatan  sehingga  perbuatan  homoseksual  ditarik  dari  perundang- undangan pidana Inggris.(Manurung, 2020)
Kriminalis  yang  dulunya  dianggap  kejahatan  sekarang  bukan  lagi  kejahatan.  Di Indonesia,  proses  dekriminalisasi  “terselubung”  terjadi,  bukan  karena  pasal  yang menyangkut  perbuatan  itu  ditarik,  tetapi  karena  ancaman  pidana  yang  ada  dalam  pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan lagi). Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka program keluarga berencana (saja). Pasal 283 (1) “diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”. Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan  alat  untuk  mencegah  kehamilan  sering  dilakukan  oleh  petugas  BKKBN namun mereka tidak lagi dipidana.(Sonjaya et al., 2020)

## Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi KUHP Baru
Kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbarui hukum pidana agar lebih sesuai dengan kondisi sosial,  budaya,  dan  kebutuhan  masyarakat  saat  ini.  Kriminalisasi  adalah  proses  di  mana tindakan-tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana kemudian diatur dan dijadikan sebagai tindak pidana dalam hukum. Dalam KUHP baru, beberapa tindakan yang  sebelumnya  tidak  diatur  secara  tegas  kini  dikriminalisasi,  dengan  tujuan  untuk melindungi masyarakat dan menciptakan ketertiban umum.(I Kadek Bagas Dwipayana et al., 2022) Beberapa contoh kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru antara lain:
a. Perzinahan dan Kohabitasi
Tindakan perzinahan (perselingkuhan) dan hidup  bersama tanpa ikatan pernikahan kini diatur lebih tegas dan dapat dikenakan sanksi pidana.
b. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Menghidupkan kembali ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan ancaman pidana tertentu.
c. Dokter Aborsi
Tindakan aborsi tanpa indikasi medis yang jelas atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan hukum kini dikriminalisasi secara ketat.
d. Penyebaran Ideologi Terlarang
Penyebaran ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme, juga dikriminalisasi dalam KUHP baru.(Baharudin, 2007)
Dekriminalisasi adalah proses di mana tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana kemudian dihapus atau dikurangi sifat pidananya, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap merugikan masyarakat atau sudah ada mekanisme  lain  yang  lebih  tepat  untuk  menanganinya.  Beberapa  contoh  kebijakan dekriminalisasi dalam KUHP baru antara lain:
a. Pasal-Pasal yang Tidak Efektif
Penghapusan atau revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak efektif atau tidak relevan  lagi  dengan  perkembangan  zaman,  seperti  beberapa  tindak  pidana  yang berkaitan dengan moralitas yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat saat ini.
b. Kriminalisasi yang Berlebihan
Mengurangi  atau  menghapus  sanksi  pidana  untuk  tindakan-tindakan  yang sebelumnya  terlalu  dikriminalisasi  atau  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme non-penal, seperti mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan.
c. Pengurangan Sanksi
Mengurangi  ancaman  pidana  untuk  tindak  pidana  tertentu,  terutama  untuk  tindak pidana yang dianggap ringan atau dapat diselesaikan dengan sanksi administratif atau denda.(Sanuri, 2016)
Kebijakan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  ini  bertujuan  untuk  menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan umum dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum  pidana  Indonesia  dapat  mengakomodasi  perubahan  sosial  dan  perkembangan global. Perubahan dalam KUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil,  efektif,  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat.  Dengan demikian,  kebijakan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  KUHP  baru  mencerminkan upaya  pemerintah  untuk  menyesuaikan  hukum  pidana  dengan  kebutuhan  masyarakat modern,  menjaga  ketertiban  dan  keamanan,  serta  memastikan  perlindungan  yang  lebih baik bagi hak-hak individu.(Muhroji Farid, 2019)
Kriminalisasi dan dekriminalisasi berada dalam ruang lingkup hukum pidana materiel, yaitu  mengenai  perumusan-perumusan  perbuatan  yang dianggap  bertentangan  dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan sanksi apa yang diberikan terhadap para pelakunya.(Sanjaya, 2021)
Kriminalisasi  adalah  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  menetapkan  suatu perbuatan/tindakan  yang  dilakukan  individu  atau  masyarakat  yang  dapat  dipidana (dihukum)  serta  menjadi  perbuatan  pidana.  Sementara  itu,  Salman  Luthan  menyatakan bahwa kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang telah dinilai/mendapatkan pertimbangan-
pertimbangan  dari  pihak  yang  berwenang  (majelis  hakim)  dan  selanjutnya  diputuskan bersalah  atau  tidak  (putusan  hakim).  Kriminalisasi  dianggap  sebagai  proses  legislasi terhadap perbuatan/tindakan yang patut untuk dihukum. (Widayati, 2009)
Pada kriminalisasi, dikenal dengan tiga asas, yaitu: asas legalitas, asas subsidiaritas dan asas persamaan
1. Asas legalitas, terdapat dalam Pasal 1 Buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  menyakan  "suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  kecuali  berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang-  undangan  pidana  yang  telah  ada"  atau  istilah Latinnya  "nullum  delictum,  nulla  poena  sie  praevia  lege  poenali".  Asas  ini  adalah jantung penerapan pidana, khususnya di Indonesia.
Menurut Muhamad Sadi Is, asas legalistas memiliki tujuh makna, di antaranya:
a. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peratur- an perundang- undangan yang mengaturnya.
b. Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh dianalogikan,
c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
d. Perumusan delik harus jelas (asas lex certa).
e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
f. Tidak  ada  pidana  lain  kecuali  apa  yang  telah  ditentukan  peraturan  perundang undangan.
g. Penuntutannya harus sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Suhariyono AR, 2012)
Pada proses kriminalisasi, asas legalitas berfungsi untuk meng- amankan keberadaan masyarakat  serta  melindungi  individu  dan  masyarakat  dari  tindakan  kesewenang- wenangan yang ditakutkan akan muncul dari pemerintah.
2. Asas  subsidiaritas,  asas  ini  menyatakan  bahwa  pemi-  danaan  merupakan  sarana terakhir atau jalan terakhir yang harus ditempuh untuk memberikan efek jera kepada semua pelaku keja- hatan maupun pelanggaran, istilahnya disebut dengan ultimum remedium. Oleh karenanya, pemidanaan tidak boleh langsung dijatuh- kan sebagai alat utama terhadap para pelaku atau istilahnya disebut primum remedium. Lantas timbul  pertanyaan,  bagaimana  terhadap  extraordinary  crimes?  Apakah  ultimum remedium masih layak diterapkan dalam penegakan hukumnya di Indonesia? Pada negara Republik Indonesia, ada banyak perbuatan yang layak disebut extraordinary crimes di antaranya :
a. Genosida.
b. Kejatahan terhadap kemanusiaan (perlindungan hak asasi manusia).
c. Tindak pidana terorisme.
d. Kejahatan perang.
e. Tindak pidana korupsi.
f. Tindak pidana pencucian uang
g. Tindak pidana narkotika dan psikotropika serta sejenisnya.
h. Tindak pidana lingkungan.
i. Tindak pidana perdagangan orang(Wibowo, 2012)
3. Asas  persamaan.  Asas  ini  diartikan  sebagai  penerapan  pidana  harus  adil  (sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak dipukul sama rata) dan efisien terhadap waktu dan biaya.
Menurut Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa indikator yang dapat kita jadikan acuan dalam tindakan kriminalisasi harus memperhatikan :
a. Tujuan pembangunan nasional, di mana tujuannya ialah masyarakat yang adil serta makmur baik secara jasmani maupun rohani berdasarkan prinsip Pancasila, sehingga fokus  penggunaan  hukum  pidana  yaitu  mengayomi  masyarakat  sebagai  tindakan- tindakan awal mencegah perbuatan pidana
b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan - perbuatan pidana tersebut, yaitu membawa kerugian jasmani maupun rohani kepada seseorang atau masyarak
c. Efisiensi biaya yang dikeluarkan harus selaras dengan hasilnya atau dikenal dengan "cost and benefit principle.
d. Sumber daya manusia dari para penegak hukum jangan sampai kemampuan kerjanya melampaui beban tugas (overbelasting).(Faisal & Rahayu, 2021)
Barda Nawawi Arief juga mengutarakan hal serupa di mana kriminalisasi setidaknya memperhatikan :
a. Perbuatan  tersebut  di  mata  masyarakat  harus  dibenci  karena  membuat  kerugian- kerugian, menimbulkan korban;
b. Seimbangnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kriminalisasi  dengan  hasilnya  misalnya mulai  dari  perumusan  peraturan  perundang  undangannya,  pengawasan  serta penegakan hukumnya, beban yang ditanggung oleh korban, dan lain sebagainya;
c. Beban tugas yang melampaui batas dari para penegak hukum; dan
d. Jangan  sampai  kriminalisasi  menghalangi  cita-cita  bangsa  (ius  constituendum).(AR, 2012)
Kriminalisasi mempunyai sisi lain yang disebut "dekriminalisasi" Dekriminalisasi adalah suatu  penetapan  terhadap  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  menjadi  perbuatan yang tidak diancam pidana dan hasil akhirnya dapat berbentuk legislasi ataupun berbentuk
putusan pengadilan yang dapat mencabut pasal-pasal dimak- sud. Menurut Duwi Handoko, dekriminalisasi dibagi menjadi :
a. Dekriminalisasi bukan murni,
b. Dekriminalisasi murni;
c. Dekriminalisasi murni sebagian
d. Dekriminalisasi bersyarat.(Faiq Tobroni, 2010)
Dekriminalisasi  bukan  murni  ialah  suatu  delik  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan kemudian diatur kembali oleh peraturan perundang-undangan baru atau yang lebih khusus mengenai delik tersebut, sehingga senyata delik tersebut masih te- tap  ada dan berlaku, hanya saja pengaturannya telah beralih ke  produk hukum terbaru. Dekriminalisasi  murni  ialah  sebagaimana  yaitu  suatu  perbuatan/delik  yang  telah  diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi baik oleh peraturan perundang-undangan yang baru ataupun melalui putusan pengadilan, sehingga  delik  tersebut  sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  dilaksanakan. Kemudian  dekriminalisasi  murni  sebagian,  yaitu  menghilangkan  sifat  dapat dipertanggungjawabkannya suatu delik oleh seseorang dikarenakan keadaan overmacht. Terakhir,  dekriminalisasi  bersyarat,  yaitu  adanya  syarat  yang  diberlakukan  terhadap  delik tersebut agar memperoleh kekuatan hukum.

## SIMPULAN
Kebijakan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  KUHP  baru  adalah  bagian  dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbarui hukum pidana agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kriminalisasi merupakan salah satu  masalah  sentral  kebijakan  hukum  pidana,  yaitu  mengenai  kebijakan  kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi  (ancaman  sanksi  pidana  apa  yang  sebaiknya  dikenakan  kepada  si  pelaku pelanggaran).  Beberapa  contoh  kebijakan  kriminalisasi  dalam  KUHP  baru  antara  lain: perzinahan  dan  kohabitasi,  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden,  dokter aborsi dan penyebaran ideologi terlarang. Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana  suatu  perbuatan  yang  merupakan  kejahatan  karena  dilarang  dalam perundang- undangan  pidana,  kemudian  pasal  yang  menyangkut  perbuatan  itu  dicabut  dari perundang-undangan  dan  dengan  demikian  perbuatan  itu  bukan  lagi  kejahatan. Beberapa contoh kebijakan dekriminalisasi dalam KUHP baru antara lain: pasal-pasal yang tidak Efektif,  kriminalisasi yang berlebihan dan pengurangan sanksi.
Kebijakan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  ini  bertujuan  untuk  menyeimbangkan
antara perlindungan kepentingan umum dan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum pidana Indonesia dapat mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan global. Perubahan dalam KUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian,  kebijakan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  dalam  KUHP  baru  mencerminkan upaya  pemerintah  untuk  menyesuaikan  hukum  pidana  dengan  kebutuhan  masyarakat modern, menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak individu.
DAFTAR PUSTAKA
AR, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Perspektif, 17(1).
Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). Lex Jurnalica, 4(2).
Faiq Tobroni. (2010). Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam. 36 Unisia, XXXIII(73).
Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi. Bina Hukum Lingkungan, 5(2).
I Kadek Bagas Dwipayana, Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1). https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211
Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. Revista de Gestão Social e Ambiental , 18(8), e06679. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103
Mahmudah, S. (2012). POLITIK PENERAPAN SYARI ’ AT ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ( PEMIKIRAN MAHFUD MD ). Al-Adalah, X No 4.
Manurung, L. W. (2020). CRITICISM STRATEGY BY MAHFUD MD IN INDONESIA LAWYERS
CLUB. TELAGA BAHASA, 8(2). https://doi.org/10.36843/tb.v8i2.230
Muhroji  Farid.  (2019).  Studi  Pragmatik  Teks  Spanduk  Para  Demonstran  Yang  Berbau Erotisme Dalam Aksi Penolakan Revisi Kuhp Di Indonesia 2019. Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBal.
Nasution,  E.  R.  (2024). Mendesain  Penulisan  Ilmiah  dalam  Penelitian  Hukum. https://repository.penerbiteureka.com/publications/568011/
Pratama,  A.  S.,  &  Darmawan,  F.  (2022).  Analisis  Wacana  Kritis  Berita  “Mahfud  MD: Pemerintah  Tak  Setengah- Setengah  Tindak  Pelaku  Investasi  Ilegal”  di Kumparan.com. Bandung
Conference Series: Journalism, 2(2).
https://doi.org/10.29313/bcsj.v2i2.4561 Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media Publishing.
Sanjaya, N. (2021). Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif
Teori Kontrak Sosial. SAPIENTIA ET VIRTUS, 5(1). https://doi.org/10.37477/sev.v5i1.209
Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform  di  Indonesia. Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Islam,  2(1). https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24
Situmeang,  S.  M.  T.  (2022).  POLITIK  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Res Nullius Law Journal, 4(2). https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166
Sonjaya,  T.,  Heryanto,  B.,  Mulyana,  A.,  &  Aridhayandi,  M.  R.  (2020).  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip Pembangunan.
Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162 Suhariyono  AR,  S.  A.  (2012).  PERUMUSAN  SANKSI  PIDANA  DALAM  PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Perspektif, 17(1). https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91
Wibowo,  A.  (2012).  Kebijakan  Kriminalisasi  Delik  Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia. Pandecta, 7(1).
Widayati,  L.  S.  (2009).  REVISI  PASAL  PERZINAAN  DALAM  RANCANGAN  KUHP:  STUDI
MASALAH  PERZINAAN  DI  KOTA  PADANG  DAN  JAKARTA. JURNAL  HUKUM  IUS
QUIA IUSTUM, 16(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art2.