e-ISSN : 2621-4105

## KAJIAN YURIDIS ATAS PROSES SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH WAKAF YANG BERSTATUS LETTER C DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

## Raden Ari Setya Wibawa
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa proses sertifikat tanah atas tanah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan  sebagai  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariah.  Pelaksaan  perwakafan  di  Indonesia sangat  sederhana, cukup  ditandai  oleh  rasa  kepercayaan  dan  terpenuhinya  beberapa syarat  tertentu  sesuai  ajaran  hukum  islam.  Cukup  diikrarkan  dihadapan  nadzir  dan saksi,  maka  telah  dianggap  selesai  pada  pencatatan  desa  saja.  Sebagai  akibatnya sering  tidak  ada  usaha  pengadministrasian  resmi  pada  instasi  berwenang,  sehinga tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi deskriptif  analitis.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1)    pelaksanaan perwakafan  tanah  masih  tetap  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan mengenai  perwakafan  tanah  yang  terdahulu.  Dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  mengenai  wakaf  untuk  benda  tidak bergerak  yang  dalam  hal  ini  adalah  tanah,  dilakukan  berdasarkan  dan  berpedoman pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN  Nomor  2  Tahun  2017.    2) Fungsi  tanah  Wakaf    itu  harus  dipergunakan  untuk  sosial,  keagamaan  dan Kemanusiaan.  3)  status  tanah  masih  pertanian  harus  dilakukan  ijin  perubahan penggunaan tanah (IPPT) terlebih duhulu apabila akan didirikan bangunan dan harus sesuai dengan tata ruang.
Kata kunci : Wakaf; letter C; sertifikat tanah
e-ISSN : 2621-4105

## JURIDIC STUDY ON THE PROCESS OF CERTIFICATE OF THE RIGHT  TO  LANDTER  LAND  WAKAF  STATUS  IN  THE  LAND OFFICE OF SEMARANG REGENCY

## Raden Ari Setya Wibawa
Master of Law, University of Semarang, Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this study is to study and analyze the process of land certificate over waqf land. Waqf is a legal at of wakif to separate and or surrender as him property to be used forever or for a certain period in accordance with their interests for the purposes of worship and or general welfare according to sharia. The implementation of waqf in indonesia is very simple, quite marked by certain beliefs and conditions in accodance  with  islamic  teachings.  It  wa  sufficiently  promised  before  nadzir  and witnesses that it was considered finished only in the village records. As a result there is often no attempt to formally manage the authorized institution, so there is no legal certainty.Research  methods  used  in  this  study  using  normative  juridical  approach, the  analytical  descriptive  specification.  The  results  showed  that:  1)  The implementation  of  land  ownership  still  refers  to  the  legislation  regarding  the previous  land  ownership.  With  the  enactment  of  law  number  forty  one  year  two thousand four concerning waqf, regarding waqf for immovable objects which in this case is land, is based on and based on the regulation of the minister of Agraria dan Tata  ruang/BPN  number  two  years  two  thousand  seventeen.  2)the  function  of  the waqf land must be used for social, religious and humanitarian purposes. 3)the status of the land is stiil agricultural, a permit must be changed in advance  if the building is to be built and must be in accordance with the spatial plan.
Keywords: waqqf; letter C; land cerificate
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Allah  menciptakan  langit  dan  bumi  untuk  manusia  dan  diamanatkan  kepada manusia  sebagai  khalifah  dimuka  bumi.  Tanah  yang  merupakan  salah  satu  bagian dari bumi mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan  setiap  manusia  berhubungan  dengan  tanah,  tidak  hanya  pada  masa hidupnya tetapi sesudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab  itu  tanah  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  paling  penting  dalam  kehidupan dunia ini. 1
Bagi  sebagian  rakyat  Indonesia,  tanah  menempati  kedudukan  sangat  penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, seseorang di tuntut melakukan sesuatu menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga dengan  urusan  kekayaan  atau  kepemilikan  lainnya  seperti  tanah  harus  dilakukan pencatatan  agar kelak dikemudian hari tidak menimbulkan suatu sengketa.
Di  Indonesia  masalah  pertanahan  memperoleh  kedudukan  yang  penting. Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD’45 dan Amandemen, yang berbunyi :
“Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
Pengaturan  tentang  pertanahan  tersebut  selanjutnya  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  yang  lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria.
Perwakafan  tanah  saat  ini  sebelum  diatur  dalam  Hukum  Agraria  Nasional. Pelaksanan wakaf masih sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan  dan  terpenuhinya  beberapa  unsur  dan  syarat  tertentu  sesuai  dengan ajaran hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Sebagai akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasian
1 Mudjiono, Politik Hukum Agraria , Cet. 1 (Yogyakarta, Liberty, 1977), hlm.19
e-ISSN : 2621-4105
sama  sekali  atau  hanya  sampai  pencatatan  ke  desa  saja,  tidak  sampai  pada  instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan. 2
Sangat  erat  kaitannya  dengan  pemanfaatan  tanah  untuk  kesejahteraan  umum, salah satunya adalah penggunaan tanah wakaf. Wakaf merupakan hukum Islam yang diseluruh Indonesia telah diterima masyarakat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah  penganut  Agama  Islam.  Meskipun  Indonesia  mengakui  dan  menjalankan hukum positif, namun bangsa Indonesia realitanya juga membutuhkan tuntunan dan peraturan  dari  hukum  Islam.  Karena  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia mengacu  pada  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  disesuaikan  dengan  budaya  dan  tradisi bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah masalah perwakafan. 3
Di  dalam  praktik  pelaksanaan  perwakafan  tanah  ini  sebelum  diatur  dalam Hukum  Agraria  Nasional,  pelaksanaannya  sangat  sederhana  yaitu  cukup  ditandai oleh  adanya  rasa  kepercayaan  dan  terpenuhinya  beberapa  unsur  dan  syarat  tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam saja. Melalui cukup diikrarkan di hadapan nadzir serta  disaksikan  oleh  beberapa  orang  saksi,  maka  telah  dianggap  selesailah pelaksanaan  wakaf  tersebut.  Sebagai  akibatnya,  sering  tidak  ada  usaha pengadministrasiannya sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan.
Pelaksanaan perwakafan seperti tersebut di atas, memang lebih mudah karena tidak  ada  prosedur  dan  tata  cara  yang  rumit  dan  berbelit-belit.  Akan  tetapi  sebagai akibatnya  hal  tersebut  tidak  menjamin  kelestarian  dan  kesinambungan  pengelolaan wakaf dari generasi ke generasi berikutnya secara tertib, yang disebabkan oleh tidak dilindunginya  perwakafan  tanah  tersebut  dengan  suatu  alat  bukti  yang  kuat  atau dengan kata lain belum terdapat adanya kepastian hukum didalamnya.
Akibat yang sering ditimbulkan dengan tidak diaturnya secara tegas dan tuntas masalah  perwakafan  tanah  tersebut,  yaitu  memudahkan  timbulnya  penyimpangan dan  penyelewengan  dari  hakekat  dan  tujuan  wakaf  itu  sendiri,  misalnya  dengan
2 Lambang Prasetyo, Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk  Dibagikan Sebagai Harta  Warisan  Dalam Kajian Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  Tentang  Wakaf ,  Jurnal  Ius  Constituendum  Vol  2  No  1,  Magister  Hukum  Universitas Semarang, 2017 Semarang,  hlm.79. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545
e-ISSN : 2621-4105
banyaknya  timbul  persengketaan-persengketaan  yang  terjadi  karena  adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf, seperti Tanah wakaf dipergunakan untuk sosial, kegamaan dan kemanusiaan, tetapi kenyataanya di lapangan masih ada yang digunakan untuk komersil. Dikabulkan atau ditolaknya pensertipikatan tanah wakaf saat di tinjau fungsi atau pemanfaatannya ke lapang. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Apabila  status  tanah  masih  pertanian  harus dilakukan  ijin  perubahan  penggunaan  tanah  (IPPT)  terlebih  duhulu  apabila  akan didirikan bangun dan harus sesuai dengan tata ruang.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana Praktek  Pensertipikatan  Hak  Atas  Tanah  Wakaf  yang  Berstatus Letter C di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana  Kendala  dan  Solusi  Pensertipikatan  Hak  Atas  Wakaf  yang Berstatus Letter C di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang?

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  tentang  “Kajian  Yuridis  Atas  Pensertipikatan  Hak  Atas Wakaf  yang  Berstatus  Letter C” ini metode penelitian hukum normatif yang sering kali  disebut  juga  dengan  penelitian  hukum  doktrinal  biasanya  hanya  menggunakan atau bersarana pada sumber data sekunder saja yakni peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum. 4
1. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula
3 Dept. Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.48
4 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm.11
e-ISSN : 2621-4105
dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 5
2. Spesifikasi Penelitian
Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskritif analitis, deskriptif analitis adalah  metode  pengumpulan  data  dan  fakta  melalui  interprestasi  yang  tepat. Penelitian  ini  menggambarkan  tentang  bagaimana  Kajian  Yuridis  Atas Pensertipikatan Hak Atas Wakaf yang Berstatus Letter C..
Adapun  yang  disebut  metode  deskriptif  analitis  menurut  para  ahli  adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek penelitian  yang  diteliti  melalui  sampel  atau  data  yang  telah  terkumpul  dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 6
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber dan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 7
a. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :
1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004
Tentang Wakaf
3) Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  terdiri  dari  literatur  dan  hasil karya  ilmiah,  kepustakaan  yang  ada  hbungannya  dengan  Pendaftaran Pensertipikatan Hak Atas Wakaf yang Berstatus Letter C.
4. Metode Pengumpulan data
a. Studi Kepustakaan
5 Amiruddin dan ainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.166
6 Soegiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , (Bandung : Alfabeta, 2009)
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta : Ghalilea Indonesia, 1990) hlm.11
e-ISSN : 2621-4105
Metode  pengumpulan  data  yang  ditempuh  dalam  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan,  yakni  penelitian  terhadap  berbagai  data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. 8
b. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh suatu informasi dengan bertanya  langsung  pada  yang  diwawancarai.  Dalam  hal ini  peneliti  akan bertatap  muka  langsung  dengan  nara  sumber  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam tesis ini.
5. Metode Analisa Data
Metode  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisa  data  kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai fakta tentang populasi kasus tertentu. 9 Data dianalisa isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada, yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

## D. PEMBAHASAN
I. Praktek Pensertipikatan Hak Atas Tanah Wakaf yang Berstatus Letter C di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf,  ketentuan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  dan  ayat  (2)  yaitu  ketentuan mengenai  wakaf  untuk  benda  tidak  bergerak  yang  dalam  hal  ini  adalah  tanah, dilakukan  berdasarkan  dan  beredoman  pada  Peratura  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
8 Soegiono, Op Cit . hlm.52
9 Suharsimi Arikunto, Analisa Data Dalam Penelitian , (Surabaya : Rineka Cipta, 2006), hlm 21
e-ISSN : 2621-4105
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  Wakaf  dari  Wakif  untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Akta  Ikrar  Wakaf  yang  selanjutnya  disingkat  AIW  adalah  bukti  pernyataan kehendak  Wakif  untuk  mewakafkan  harta  benda  miliknya  guna  dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
5. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat APAIW adalah akta  pengganti  dalam  hal  perbuatan  Wakaf  belum  dituangkan  dalam  AIW sedangkan  perbuatan  Wakaf  sudah  diketahui  berdasarkan  berbagai  petunjuk ( qarinah )  dan  2  (dua)  orang  saksi  serta  AIW  tidak  mungkin  dibuat  karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang  yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah Wakaf.
8. Kantor  Pertanahan  adalah  instansi  vertikal  Badan  Pertanahan  Nasional  di Kabupaten/Kota  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pasal 2
(1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.
(2) PPAIW  atas  nama  Nazhir  menyampaikan  AIW  atau  APAIW  dan  dokumen- dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.
Pasal 3
(1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa:
a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;
e-ISSN : 2621-4105
b. Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  di  atas  Tanah Negara;
c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
e. Tanah Negara.
(2) Tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diwakafkan  untuk  jangka waktu  selama-lamanya,  kecuali  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c dan huruf d.
(3) Dalam  hal  tanah  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  di  atas  tanah  Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diwakafkan  untuk  selama-lamanya,  harus  terlebih  dahulu  memperoleh  izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.
Pasal 4
(1) Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat  (1)  huruf  a  akan  diwakafkan  hanya  sebagian  dari  luas  keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemisahan sertipikat tersebut.
(2) Pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan AIW atau APAIW,  dan  menjadi  dasar  untuk  diterbitkan  Sertipikat  Tanah  Wakaf  atas nama Nazhir.
Pasal 5
Dalam  hal  sertipikat  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdapat catatan  mengenai  izin  apabila  akan  dialihkan,  untuk  dapat  diwakafkan  harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Pasal 6
(1) Tanah  Wakaf  berupa  Hak  Milik  didaftarkan  menjadi Tanah  Wakaf  atas  nama Nazhir.
(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
a. surat permohonan;
e-ISSN : 2621-4105
b. surat ukur;
c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
d. AIW atau APAIW;
e. surat  pengesahan  Nazhir  yang  bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
f. surat  pernyataan  dari  Nazhir  bahwa  tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
(3) Kepala  Kantor  Pertanahan  menerbitkan  Sertipikat  Tanah  Wakaf  atas  nama Nazhir,  dan  mencatat  dalam  Buku  Tanah  dan  sertipikat  Hak  atas  Tanah  pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat:
“Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar  Wakaf  tanggal...  Nomor...  dan  diterbitkan  Sertipikat  Tanah  Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas... m²”.
Pasal 7
(1) Tanah  Wakaf  yang  berasal  dari  Tanah  Milik  Adat  didaftarkan menjadi  Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
(2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
a. surat permohonan;
b. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur;
c. bukti kepemilikan tanah yang sah;
d. AIW atau APAIW;
e. surat  pengesahan  Nazhir  yang  bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
f. surat  pernyataan  dari  Nazhir/Wakif  atau  surat  keterangan  dari  Kepala Desa/Lurah/tokoh  masyarakat  bahwa  tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
(3) Dalam  hal  permohonan  pendaftaran  sebagaimana  tersebut  ayat  (2)  telah memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  Kepala  Kantor  Pertanahan  menerbitkan  keputusan  penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
e-ISSN : 2621-4105
(4) Keputusan  penegasan  sebagai  Tanah  Wakaf  atas  nama  Nazhir  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dibuat  sesuai  dengan  format  tercantum  dalam Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri ini.
(5) Berdasarkan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  Kepala  Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
Adapun  prosedur  dan  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  pemohon untuk pensertipikatan tanah wakaf dari tanah yang belum bersertipikat di wilayah satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Yaitu :
1. Formulir  permohonan  yang  sudah  diisi  dan  ditanda  tangani  oleh pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon / nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Bukti pemilikan tanah / alas hak milik adat / bekas milik adat;
5. Akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf;
6. Fotocopy  SPPT  PBB  tahun  berjalan  yang  telah  dicocokkan  dengan aslinya oleh petugas loket;
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.
Ada  dua  jenis  pensertipikatan  perwakafan  yang  dilakukan  oleh  pemohon yaitu pensertipikatan tanah wakaf yang diatasnamakan oleh perorangan atau nadzir. Nadzir itu terdiri dari :
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota
5. Anggota
Kemudian  untuk  pensertipikatan  perwakafan  yang  dilakukan  atau  diatas namakan  oleh  yayasan.  Dan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak Suryohadi Wisnu Wardoyo, S.SIT., MM, sebagai Kepala Subseksi Penetapan Hak dan  Pemberdayaan  Masyarakat  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang.
e-ISSN : 2621-4105
Bahwa pensertipikatan perwakafan berpedoman pada aturan baru yaitu Peraturan Manteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  2 Tahun  2017.  Sejak  diterbitkannya  peraturan  tersebut  pensertipikatan  perwakafan yang  kepengurusannya  melalui  satu  layanan,  tidak  ada  biaya  yang  harus dikeluarkan oleh pemohon atau gratis di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. II. Kendala  dan  Solusi Pensertipikatan Hak  Atas Wakaf yang Berstatus Letter C di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pensertipikatan  tanah  wakaf  yang berstatus  letter  C  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Suryohadi  Wisnu  Wardoyo,  S.SIT.,  M.M, Kepala  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu :
a. Tanah  wakaf  dipergunakan  untuk  sosial,  kegamaan  dan  kemanusiaan,  tetapi kenyataanya  di  lapangan  masih  ada  yang  digunakan  untuk  komersil. Dikabulkan  atau  ditolaknya  pensertipikatan  tanah  wakaf  saat  di  tinjau  fungsi atau  pemanfaatannya  ke  lapang.  Apakah  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku
b. Apabila  status  tanah  masih  pertanian  harus  dilakukan  ijin  perubahan penggunaan  tanah  (IPPT)  terlebih  duhulu  apabila  akan  didirikan  bangun  dan harus sesuai dengan tata ruang
c. Wakif tidak cocok dengan Nadzir
Disini  terjadi  ketidaksesuaian  kehendak  antara  Wakif  dengan  Nadzir, misalnya  wakif  menginginkan  pergelolaan  wakaf  seperti  ini,  sedangkan  pihak masyarakat  menghendaki  Nadzir  melakukan  pengelolaan  dengan  cara  yang berbeda dengan kehendak wakif. Sehingga atas dasar hal tersebut wakif kemudian tetap menguasai bukti tertulis (surat menyurat) atas perwakafan tanah itu.
Solusi yang dilakukan dalam menaganai kendala yang ada antara lain :
a. Dari Kantor Petanahan Kabupaten Semarang melakukan Penyuluhan terlebih dahulu  agar  masyarakat  bisa  mengerti  dan  memahami  bahwa  Fungsi  tanah Wakaf    itu  harus  dipergunakan  untuk  sosial,  keagamaan  dan  Kemanusiaan, sehingga bila disuatu daerah ada orang,  yayasan dan atau kelompok tertentu
e-ISSN : 2621-4105
yang ingin mengkomersilkan tanah wakaf tersebut, masyarakat sekitar dapat memberikan  nasehat  atau  bahkan  memberikan  teguran.  Dan  jika  ada masyarakat  yang  ingin  mewakafkan  tanahnya  bisa  lebih  tahu,  mengerti  dan memahami  mengenai  tanah  yang  mereka  wakafkan.  Selain  itu  dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang juga harus meninjau ke  Lokasi tanah  yang akan di ajukan permohonan pensertipikatan tanah wakaf terlebih dahulu agar tahu  Fungsi  dan  Pemanfaatannya  apakah  sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku terutama di wilayah Kabupaten Semarang
b. Tim  Panitia  Ajudikasi  atau  yg  Sering  di  sebut  Tim  Panitia  A  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  melakukan  Sidang  Panitia  A  di  Kantor Desa/Kelurahan  tempat  tanah  wakaf  yang  akan  di  ajukan  untuk Pensertipikatan,  dan  Tim  Panitia  A  juga  melihat  riwayat  tanah  tersebut terlebih  dahulu  di  Buku  C  Desa  nya,  Beberapa  contoh  data  yang  harus dilakukan pengecekan oleh Tim Panitia A yaitu apakah nama yang tercantum di buku C Desa itu sesuai dengan data yang di ajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten  Semarang  atau  tidak,  lokasi  tanah  tersebut  tanah  Pertanian  atau tanah  Non  Pertanian,  jika  tanah  tersebut  adalah  tanah  pertanian  maka  harus dilakukan  pengecekan  Tata  Ruang  terlebih  dahulu  apakah  Tanah  Wakaf tersebut sesuai dengan tata ruang atau tidak sesuai dengan tata ruang, setelah mengetahui  hasil  dari  pengecekan  tata  ruang  tersebut  maka  harus  dilakukan Ijin  Perubahan  Penggunaan  Tanah  (  IPPT  )  apabila  tanah  tersebut  akan didirikan  bangunan  dan  harus  sesuai  dengan  tata  ruang  yang  berlaku  di Kabupaten Semarang.
c. Pemanfaatan  dan  Pemberdayaan  tanah  wakaf  secara  produktif,  dan  sesuai ketentuan di samping sebagai pengamanan di bidang hukum (Pensertipikatan tanah  wakaf),  dan  juga  sebagai  pengamanan  dalam  bidang  peruntukan  dan pengembangannya  harus  juga  dilakukan.  Sehingga  antara  Perlindungan hukum  dengan  aspek  hakikat  tanah  wakaf  yang  memiliki  fungsi  sosial, keagamaan,  dan  kemanusiaan  dapat  menemukan  fungsinya  dan  akan  sangat berguna sekali untuk banyak masyarakat.
e-ISSN : 2621-4105

## E. PENUTUP
Pensertipikatan  Hak  atas    tanah  Wakaf  yang  berstatus  Letter  C  di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang,  dalam  pelaksanaannya  mengacu  pada  peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  dan untuk saat ini sudah memakai  ketentuan-ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017. Pengelolaan tanah wakaf di  Kabupaten  Semarang  dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  ekonomi  umat sebagaimana  tujuan  dari  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang wakaf yaitu dipersiapkan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf secara produktif untuk Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdurrahman,  1994, Masalah  Pewakafan  Tanah  Milik  dan  Kedudukan  Tanah Wakaf di Negara Kita , Bandung : Citra Aditya Bakti Adijani Al- Alabij , 1992, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek , Bandung : Rajawali Press
Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta : Sinar Grafika
Ahmad  Azhar  Basyir,  1987, Hukum  Islam  Tentang  Wakaf  Ijarah  dan  Syirkah , Bandung: Alma Arif
Amiruddin  dan  ainal  Asikin,  2003, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada
Andy Hartanto, 2014, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya , Surabaya : LaksBang Justitia Boedi  Harsono,  2003, Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria :  Isi dan Pelaksanaan, Jakarta : Djambatan
Boedi  Harsono,  2014, Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  Sejarah  Penyusunan,  Isi, dan Pelaksanaannya , Djakarta: Djambatan Dept. Agama RI, 2003, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Jakarta  : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Fiqih Sunnah buku ke-13, 1998, Bandung: PT. Alma Arif
H. Taufik Hamami, 2003, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria , Jakarta : PT. Tata Nusa
Mohammad  Daud  Ali,  1998, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta  : Universitas Indonesia Press
Mudjiono, 1977, Politik Hukum Agraria , Cet. 1, Yogyakarta : Liberty
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1990, Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Jakarta : Ghalilea Indonesia
e-ISSN : 2621-4105
Saroso  dan  ngami,  1984,    Tinjauan  Yuridis  Tentang  Perwakafan  Tanah Milik,Yogyakarta : Liberty Soegiono,  2009, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung  : Alfabeta.
Suharsimi Arikunto, 2006, Analisa Data Dalam Penelitian, Surabaya : Rineka Cipta. Suparyono, 2008, Kutipan Buku Letter C sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah.
Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Alfabeta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Urip  Santoso,  2005, Hukum Agraria dan  Hak-hak  Atas  Tanah ,Jakarta  :  Prenada Media.

## JURNAL
Lambang  Prasetyo, Kedudukan  Hukum  Pengambilalihan  Tanah  Wakaf  Yang  Batal Demi  Hukum  Untuk  Dibagikan  Sebagai  Harta  Warisan  Dalam  Kajian Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf ,  Jurnal  Ius Constituendum  Vol  2  No  1,  Magister  Hukum  Universitas  Semarang,  2017 Semarang,  hlm.79. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

## Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

## INTERNET
atrbpn.go.id, standar  prosedur  pendaftaran  pertama  kali  (konversi,  pengakuan  dan penegasan) , diakses 27 agustus 2019