Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V
Volume 10, Nomor 03, November 2023

## Analisis Perkembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Daerah Otonomi

## Analysis of the Development of Regional Original Income of Banggai
Islands Regency as an Autonomous Region
1 Liswan Rusman*, 2 Umar, Cahyaning Raheni 3
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia
2,3 Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia
(*) Email Korespondensi: adeliswan1206@gmail.com

## Abstrak
Analisis  Perkembangan  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  Sebagai Daerah  Otonomi”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perkembangan  potensi  PAD Kabupaten  Banggai  Kepulauan  dari  sektor  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Data  yang  digunakan  adalah laporan  realisasi  anggaran  (LRA)  tahun  anggaran  2018-2021  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Banggai  Kepulauan  yang  diperoleh  melalui https://banggaikep.go.id/portal/. Metode  analisis  deskriptif kualitatif,  menggunakan  pendekatan  analisis  tipologi  klassen  dan  analisis  proyeksi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perkembangan  PAD  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  dari  analisis  tipologi  klassen  dan analisis  proyeksi  tidak  ada  perbedaan  yaitu  secara  umum  perkembangan  potensi  PAD  Banggai  Kepulauan menunjukkan  perkembangan  yang  terbatas,  dari  9  jenis  pajak  daerah  dan  15  jenis  retribusi  daerah  yang dipungut yaitu pajak hotel dan retribusi pelayanan kesehatan yang memberikan kontribusi terbesar.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Analisis Trend, Tipologi Klassen

## Abstract
Analysis of the Development of Original Regional Income Potential of Banggai Islands Regency as an Autonomous Region". The aim of this research is to determine the development of the PAD potential of Banggai  Islands  Regency  from  the  regional  tax  and  regional  levy  sectors.  The  data  used  is  the  budget realization  report  (LRA)  for  the  2018-2021  fiscal  year  at  the  Banggai  Islands  Regency  Regional  Revenue Agency obtained via https://banggaikep.go.id/portal/. Qualitative descriptive analysis method, using a class typology  analysis  approach  and  projection  analysis.  The  results  of  the  research  show  that  there  is  no difference  in  the  development  of  Banggai  Islands  Regency  PAD  from  the  class  typology  analysis  and projection analysis, namely that in general the potential development of Banggai Islands PAD shows limited development, of the 9 types of regional taxes and 15 types of regional levies collected, namely hotel tax and service levy. health makes the biggest contribution.
Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income (PAD)

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  lebih  dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota, karena merupakan ujung tombak pembangunan yang lebih  mengetahui  permasalahan  di  daerah. sehingga daerah kabupaten/kota diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjwab  secara  proporsional  dalam rangka  mendorong  daerah  kabupaten/kota mampu mengakselerasi potensi lokal menjadi sumber  pendapatan  daerah.  Kabupaten/kota
lebih  didorong  meningkatkan  PAD  sebagai tujuan dari pelalaksanaan otonomi daerah.
Tak dapat dihindari, Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  selalu  menjadi  parameter kemampuan  yang  digunakan  secara  umum terhadap  suatu  daerah  otonomi,  semakin tinggi  PAD  suatu  daerah,  menunjukkan bahwa daerah tersebut akan mudah melaksanakan  pembangunan  dari  aspek penyelenggaran otonomi daerah yang diberikan.

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V
Volume 10, Nomor 03, November 2023
Christianingrum,  R.,  &  Aida,  A.  N. (2021), menyatakan  bawa Penyelenggaraan otonomi  daerah  sangat  bergantung  pada peningkatan PAD. Semakin besar PAD suatu daerah,  semakin  besar  kemampuan  daerah tersebut  untuk  berkembang  secara  mandiri dan  mengurangi  ketergantungannya  pada pemerintah  pusat.  PAD  adalah  salah  satu modal  dasar  pemerintah  daerah  untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi  belanja  daerah.  Penerimaan  PAD yang  rendah  dapat  menunjukkan  betapa bergantungnya pemerintah daerah pada pusat untuk pembiayaan pembangunan.
Christianingrum,  R.,  &  Aida,  A.  N.
(2021), melalui  data  Direktorat  Jenderal
Perimbangan
(DJPK) menunjukkan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  tahun  1999–2019,  rata-rata  terdiri dari  PAD  sebesar  25,66  persen,  Dana Perimbangan  sebesar  58,54  persen,  dan Pendapatan  Lainnya  sebesar  15,81  persen, Ini  membuktikan  bahwa  kemampuan  daerah masih  rendah  selama  hampir  22  (dua  puluh dua)  tahun  terakhir.  Lebih  dari  setengah pendapatan daerah berasal dari transfer pusat (Dana  Perimbangan),  yang  terdiri  dari  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Kondisi  ketergantungan  daerah  terhadap pusat masih cukup besar.
Jika dicermati secara umum, perkembangan penerimaan PAD pada pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota masih  relatif  rendah  sehingga  cenderung tergantung dengan pendapatan dari pemerintah  pusat.  Padahal  kemampuan melaksanakan  otonomi  daerah  salah  satunya di  ukur  dari  penerimaan  PAD.  Kemampuan keuangan  daerah  untuk  membiayai  operasi pemerintahan  daerahnya  adalah  salah  satu ciri utama kemampuan daerah untuk menerapkan otonomi daerah. Dengan tingkat ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat yang  semakin  mengecil,  diharapkan  PAD akan  memainkan  peran  terbesar  dalam menggerakkan dana untuk operasi pemerintah  daerah.  ( Kamaroellah,  R.A, 2017 ).
Tahun 1999-2023, selama hampir 24 tahun Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah otonom, selama kurun waktu tersebut,  tentu  secara  normatif  dan  empiris kondisi dan keadaan sebagai daerah otonomi telah berdampak positif terhadap perkembangan peningkatan PAD.
Berdasarkan  data  Badan  Pendapatan dan  Aset  Daerah  (BPKD)  dari  Realisasi Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021 , menunjukkan bahwa  rata-rata  komposisi  PAD  sebesar 3,36%, Dana perimbangan 94,27% dan Lain- lain Pendapatan yang sah sebesar 2,37% dari total penerimaan daerah Kabupaten  Banggai Kepulauan.
Masih  rendahnya  PAD  Banggai Kepulauan,  tentu  ada  fenomena  yang  perlu dianalisis, secara objektif, sesuai denga fakta dan kondisi yang terjadi. Olehnya, penelitian ini dilakukan ingin mengetahui perkembangan  potensi  sumber-sumber  PAD Kabupaten  Banggai  Kepulauan  dengan pendekatan  analisis  potensi  yang  diukur dengan  pendekatan  tipologi  klassen  dan pendekatan proyeksi.

## METODE
Metode yang digunakan dalam Penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  dan  dikumpulkan  langsung dari  Badan  Pendapatan  dan  Aset  Daerah (BKPAD), Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA),  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Badan  Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  Pemerintah  Banggai Kepulauan melalui data Realisasi Pendapatan Daerah  dan  data  sekunder  diperoleh  dan dikumpulkan  melalui  dokumen-dokuemn perencanaan  daerah,  telaah  pustaka,  literatur dan  laporan-laporan  lainnya  yang  ada kaitannya dengan objek penelitian.
.
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Volume 10, Nomor 03, November 2023

## HASIL
1. Realisasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi  Daerah  Di  Kab. Banggai Kepulauan Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 – 2021 No 2018 2019 2020 2021 I PAD 23.922.233.075.54 34.231.612.395.00 36.213.331.404.27 28.653.645.935.34 1 Pajak daerah 5.632.812.335.50 6.940.777.172.80 4.800.752.408.75 5.630.410.617.25 2 Retribusi daerah 8.267.732.595.00 14.740.563.898.00 19.998.042.156.00 16.216.053.738.00 3 Hasil Pengelolaan Keuangan daerah Yang Dipisahkan 1.155.602.301.00 1.319.993.123.00 1.703.694.094.00 2.588.375.499.55 4 Lain-lain PAD yang Sah 8.866.085.844.04 11.230.278.201.20 9.710.842.745.52 4.218.806.080.54 II DANA PERIMBANGAN 658.206.305.626.00 714.364.855.849.00 627.257.913.024.00 780.429.409.234.00 1 Bagi Hasil Pajak 7.222.509.411.00 6.809.133.872.00 6.884.504.128.00 23.097.351.306.00 2 Bagi Hasil Bukan Pajak 20.904.492.042.00 14.358.493.021.00 30.879.389.856.00 56.044.929.192.00 3 Dana Alokasi Umum 465.346.799.000.00 490.735.851.000.00 444.960.480.000.00 440.660.646.000.00 4 Dana Alokasi Khusus 164.512.996.173.00 202.258.105.415.00 144.504.837.141.00 169.633.885.042.00 III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 137.055.881.407.00 162.292.300.614.00 163.680.559.790.00 20.215.589.000.00 1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 19.739.520.000.00 13.349.402.000.00 2 Dana Hibah Dana BOS 18.773.520.000.00 16.947.760.000.00 27.899.800.000.00 20.215.589.000.00 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda Lainnya 17.887.551.407.00 18.682.397.614.00 19.635.590.790.00 4 Dana Penyesuaian  dan Otonomi Daerah 99.213.710.000.00 113.132.741.000.00 114.114.949.000.00 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi & Pemda Lainnya 215.100.000.00 180.000.000.00 2.030.220.000.00 TOTAL 819.184.420.108.54 910.888.768.858.00 827.151.804.218.27 852.395.995.475.34
Sumber : Bapenda Bangkep 2022, Data diolah
Berdasarkan tabel 1  menujukkan bahwa perkembangan  PAD  Banggai  Kepuluan  dari tahun  2018-2021  mengalami  naik  turun. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 23.922.233.075.54, tahun 2019 ada peningkatan  sebesar  Rp.  10.309.379.320 menjadi   Rp. 34.231.612.395.00. tahun 2020 terjadi  peningkatan  kembali  sebesar  Rp. 36.213.331.404.27,  sebaliknya  tahun  2021 terjadi penurunan sebesar Rp. 28.653.645.935.34, karena disebabkan penurunan  sumber  penerimaan  dari  sektor retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Secara  umum  perkembangan  PAD  Banggai Kepulauan  jika  dicermati  menunjukkan bahwa  dana  perimbangan  masih  memiliki komposisi  yang  paling  mendominasi  yaitu sebesar  Rp  780.429.409.234  atau  94,27% dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD sebesar 3,36% dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 2,37%.
2. Perkembangan  Realisasi  Jenis-jenis Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten  Banggai  Kepulauan Tahun 2018 – 2021
Jika  melihat  perkembangan  penerimaan PAD dari dua sektor yaitu  pajak daerah dan retibusi daerah, membuktikan bahwa penerimaan  retribusi  yang  cukup  besar. Adapun  jenis-jenis  retribusi  daerah  jika dicermati  dari  tahun  2018-2021  diantaranya adalah Retribusi Pelayanan kesehatan berkontribusi paling besar yaitu Rp 13.738.830.900  yang  meliputi  pelayanan rawat inap, pelayanan pemeriksaan radiologi, pelayanan pengguna mobil ambulance pelayanan rawat jalan, pelayanan apotek dan farmasi.  Kemudian  diikuti  oleh  retribusi Pelayanan  kesehatan  (Dinkes/Puskesmas), Retribusi (IMB), Ret.Pelayanan persampahan, Ret.Pelayanan  parkir  tepi  jalan  Umum, Retribusi  Pemakaian  kekayaan  daerah  (alat Berat) dan retribusi lain-lain. Sedangkan dari

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V
Volume 10, Nomor 03, November 2023
aspek  penerimaan  pajak  daerah,  dari  tahun 2018-2021,  pajak  penerangan  jalan  yang mengalami peningkatan setiap tahun. Walaupun  kontribusi  terhadap  PAD  relatif lebih  kecil  jika  dibandingkan  penerimaan dari pajak hotel yang paling besar kontribusinya  terhadap  PAD.  Yang  paling rendah kontribusi terhadap PAD adalah pajak
hiburan,  sedangkan  jenis  pajak  lainnya mengalami fluktuasi. Perkembangan  Potensi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021 1. Analisis Tipologi klassen Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tabel 2. Tipologi klassen Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2021 No Jenis Pajak 2018 2019 2020 2021 1 Pajak Hotel Potensial Potensial Prima Prima 2 Pajak Restoran Berkembang Tidak Berkembang Tidak Potensial Tidak Potensial 3 Pajak Reklame Berkembang Berkembang Tidak Potensial Tidak Potensial 4 Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Potensial Potensial Potensial Tidak potensial 5 Pajak Penerangan Jalan Potensial Tidak potensial Prima Tidak potensial 6 Pajak Air Tanah Berkembang Berkembang Tidak potensial Tidak potensial 7 PBB P2 Prima Berkembang Tidak potensial Tidak potensial 8 BPHTB Prima Berkembang Tidak potensial Tidak potensial 9 Pajak Hiburan Prima Berkembang Tidak potensial Tidak potensial
Sumber : Data diolah, 2022
Pajak  hotel    di  tahun  2018-2019  termasuk  dalam  posisi  potensial,  kemudian  pada tahun  2020-2021  menjadi  prima.  Pajak  restoran  di  tahun  2018  termasuk  dalam  posisi berkembang, berubah menjadi tidak berkembang  di tahun 2019, kemudian di tahun 2020- 2021 berubah menjadi tidak potensial. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2018-2020  termasuk  dalam  posisi  potensial,  sedangkan  di  tahun  2021  menjadi  tidak potensial.    Pajak  Penerangan  Jalan  di  tahun 2018  dan  2020  kategori  potensial  dan  prima, berada  pada  kategori  tidak  potensial  pada  tahun  2019  dan  tahun  2021.  Pajak  Air  Tanah pada tahun 2018-2019 termasuk kategori berkembang, dan 2 selanjutnya berubah menjadi tidak potensial. PBB P2, BPHTB, Pajak Hiburan tahun 2018-2019 termasuk kategori prima dan berkembang, sedangkan di tahun 2020-2021 berubah menjadi tidak potensial.
2. Analisis  Tipologi  Klassen  Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Perkembangan  potensi  jenis  Retribusi Daerah, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes/Puskesmas) berada dalam kategori prima, sedangkan Retribusi
Pelayanan  Kesehatan  (RST)  berada  dalam kategori  potensial.  Oleh  karena  itu,  kedua jenis  retribusi  ini  dapat  diandalkan  sebagai sumber Penerimaan PAD Kabupaten
Banggai Kepulauan. Untuk saat ini, retribusi seperti  Retribusi  Pelayanan  Kepelabuhanan,
Retribusi  Penyeberangan  Air,  Retribusi  Ijin
Trayek, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Usaha Perikanan, Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, Retribusi  Pelayanan  Pasar,  dan  Retribusi Rumah  Potong  Hewan  semuanya  berada dalam  kategori  yang  sedang  berkembang, sehingga  sangat  perlu  untuk  dilanjutkan pemungutannya  karena  potensinya  masih dapat diberkembangkan.
Perkembangan  PAD  Kabupaten  Banggai Kepulauan dengan Analisis Makro
1. Analisis  Proyeksi  Penerimaan  Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Tabel 3. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021 Tahun Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Reklame PMBLB 2018 3.922.233.075.54 614.649.930.00 16.307.275.00 1.884.409.743.00 2019 4.231.612.395.00 1.391.735.588.50 46.312.621.75 2.184.648.450.55 2020 6.213.331.404.27 698.519.197.00 36.625.448.25 751.776.510.50 2021 8.653.645.935.34 795.077.120.00 90.528.786.55 816.175.998.00 Total 23.020.822.810.20 3.499.981.835.50 189.774.131.55 5.637.010.702.05
Sumber : Data Diolah, 2022
Tabel 4. Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021 Tahun Pajak Penerangan Jalan Pajak Air Tanah PBB P2 BPHTB Pajak Hiburan 2018 1.897.027.074.00 1.320.000.00 1.041.051.663.50 42.203.450.00 385.000.00 2019 2.040.282.384.00 1.029.000.00 1.043.507.973.00 50.978.855.00 1.072.500.00 2020 2.163.066.838.00 1.587.500.00 929.510.116.00 107.135.020.00 200.000.00 2021 2.309.128.493.00 1.307.500.00 1.430.574.635.00 97.872.430.00 550.000.00 Total 8.409.504.789.00 5.244.000.00 4.444.644.387.50  298.189.755.00 2.207.500.00 Sumber : Data Diolah, 2022
Proyeksi  perkembangan  potensi  PAD dari  sektor  pajak  daerah,  berdasarkan  hasil analisis  menunjukkan  bahwa  dari  9  jenis pajak  yang  dipungut  di  Banggai  Kepulauan dari  2018–2021,  jenis  pajak  hotel  yang memiliki  perkembangan  terus  meningkat dengan trend peningkatan Rp. 3.922.233.075,54  tahun  2018  naik  sebesar Rp. 18.985.554.122,59 tahun 2022. Selanjutnya  pajak  penerangan  jalan  sebesar Rp. 8.409.504.789.00 dari Rp.
1.897.027.074,00  tahun  2018  naik  menjadi sebesar Rp. 2.663.413.409,13 tahun 2021.
Sedangkan  pajak  restoran,  PMBLB , pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan, pajak air tanah, dan pajak hiburan menunjukkan  perkembangan  dengan  kondisi yang  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun. Sedangkan  pajak  reklame  dan  BPHTB memiliki perkembangan  yang  cenderung kecil  dari  kontribusinya  terhadap  PAD. Kondisi  ini  tidak  bisa  dibiarkan,  kondisi eksisting  pemungutan  pajak  daerah  perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan agar  semua  potensi  pajak  daerah  dapat  di
optimalkan  penerimaan  dan  pemungutannya untuk  sumber  PAD  Kabupaten  Banggai Kepulauan saat ini dan kedepan
2. Analisis Proyeksi Penerimaan Retribusi
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Proyeksi Perkembangan potensi
retribusi daerah dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari 15 jenis retribusi yang  dipungut  di  Banggai  Kepulauan, retribusi pelayanan kesehatan yang perkembangannya
diproyeksi terus meningkat,  kontribusinya  sebesar  Rp.  dari
Rp 6.523.882.118.00 naik menjdi Rp. 13.738.830.900.00. Sedangkan jenis retribusi lain, perkembangannya diproyeksikan memiliki
kontribusi fluktuasi  terhadap  PAD  selama  4  tahun terakhir.  Kondisi  demikian,  sama  seperti kondisi  pajak  daerah,  bahwa  kondisi eksisting  pemungutan  retribusi  daerah perlu  mendapat  perhatian  lebih  serius  dari pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan agar  semua  jenis  retribusi  daerah  dapat pemungutannya untuk sumber PAD Kabupaten  Banggai  Kepulauan  saat  ini dan kedepan
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V Volume 10, Nomor 03, November 2023 PEMBAHASAN Perkembangan  Potensi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai

## Kepulauan Tahun 2018-2021
Perkembangan  potensi  PAD  dari  sektor pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi eksisting  yang  terbatas  pada  jenis  pajak  dan retribusi  daerah  tertentu.  Akibatnya,  terlihat dari  persentase  penerimaan  PAD  dari  sektor pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sekitar  25 persen  dari  proporsi  pendapatan  daerah.  Ini menujukkan bahwa kondisi eksisting potensi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  di Kabupaten Banggai Kepulauan belum optimal pemungutannya.
Dipilih sektor pajak daerah dan retribusi daerah  untuk  melihat  perkembangan  potensi PAD  kabupaten  Banggai  Kepulauan  4  tahun terakhir, alasanya, 2 jenis PAD tersebut yang sangat  memiliki  peluang  untuk  di  pungut karena karakteristiknya jelas. Ramadhani, A. K,  (2019) menyatakan  bahwa pajak  daerah dan retribusi daerah termasuk dalam Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang memiliki  peluang  untuk  dipungut  karena memiliki karakteristik kebijakan dan pelaksanaan yang jelas.
Sangat  mendasar  dijadikan  ukuran untuk melihat perkembangan
PAD
Kabupaten Banggai Kepulauan. Pajak daerah dan  Retribusi  Daerah  yang  paling  dominan dan  memiliki  pengaruh  besar  terhadap perkembangan potensi PAD. Berbagai penelitian  diantaranya,  Juliarini,  A.  (2020) yang  menyatakan  bahwa kontribusi  pajak daerah  dan  retribusi  daerah sangat  penting dalam mendukung peningkatan PAD.
Pendapat  yang  lain,  Kusuma  dan Wirawati, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  terhadap  peningkatan  PAD  sangat berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD, dengan  kontribusi  pajak  daerah  yang  paling dominan mempengaruhi peningkatan PAD.
Dari  aspek  regulasi,  saat  ini,  selain  UU No  28  Tahun  2009  pemerintah  terus melakukan perubahan upaya agar pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  di  Kabupeten  /Kota  menjadi  sumber
PAD  yang  diharapkan  menjdi  andalan. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah (HKPD),  Pasal  2  menyatakan  bahwa  pajak daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagai  salah satu  sumber  pendanaan  yang  sangat  penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  daerah.  Untuk  itu,  sejalan dengan  semangat  otonomi  daerah  sudah seharusnya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan.
Setelah melakukan analisis untuk mengetahui perkembangan potensi PAD dari jenis  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan, dengan  Analisis  tipologi  klassen.    Maka dapat  diketahui  yang  termasuk  dalam  posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang.
Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang termasuk  termasuk  posisi  Prima,  artinya potensi  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah sangat layak untuk diteruskan pemungutannya karena memiliki potensi baik untuk  dikembangkan  karena  pemerintah Daerah  sudah  baik  dalam  mengelola  jenis pajak  dan  retribusi  daerah  tersebut  dan merupakan  sektor  andalan  bagi  penerimaan PAD.  Pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk  kategori  Potensial,  artinya  potensi sangat layak untuk diteruskan pemungutannya karena  penerimaannya  yang potensial  untuk  dikembangankan  menjadi unggulan.  Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk  posisi  berkembang,  artinya  sangat layak  untuk  diteruskan  pemungutannya karena potensinya masih dapat dikembangkan walaupun memiliki kontribusi terhadap  PAD  yang  fluktuasi.  Sedangkan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang termasuk  posisi  terbelakang,  artinya  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  tersebut  perlu dipertimbangkan  kembali  untuk  diteruskan pemungutannya karena perkembangan potensinya sangat kecil.
Selan  itu,  pajak  daerah  dan  retribusi daerah yang termasuk prima, jika dilihat dari kontribusi  dan  pertumbuhannya  selama  4 tahun    terakhir  cenderung  memberikan kontribusi  dan  pertumbuhan  yang  positif dengan  nilai  besar  dari  1  persen.  Sedangkan

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V Volume 10, Nomor 03, November 2023
jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  termasuk dalam kategori potensial, perlu ada perhatian dan  upaya  secara  serius  dari  pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pemungutan.  Artinya  bahwa  pajak  dan retribusi  daerah  tersebut  berpeluang  menjadi andalan pemerintah daerah karena memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk PAD.  Namun,  karena  pengelolaan  yang buruk  dapat  menyebabkan  kontribusi  dan pertumbuhan  yang  tidak  stabil.  Demikian juga, apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk  dalam  kategori  berkembang,  berarti bahwa  tingkat  kontribusi  dan  pertumbuhan jenis  pajak  dan  retribusi  daerah  tersebut dapat  menjadi  andalan.  Sementara  itu,  jika jenis  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah termasuk dalam kategori terbelakang, sebaiknya  pemerintah  daerah  tidak  perlu dipungut  karena  dari  segi  kontribusi  dan pertumbuhan tidak memadai dan memerlukan perbaikan. Jangan sampai terkesan biaya lebih besar namun kontribusinya tidak berkualitas.
Sementara  perkembangan  potensi  PAD dari  analisis  proyeksi  bahwa  jenis  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  yang  termasuk kategori  prima  dari  analisis  tipologi  klassen juga yang memiliki proyeksi potensi perkembangan  dengan  trend  peningkatan setiap  tahun.    Artinya,  2  pendekatan  hasil analisis ini saling mendukung untuk membuktikan tidak ada perbedaan perspektif dalam  melihat  perkembangan  potensi  PAD Banggai Kepulauan. Sehingga dapat dikatakan  perkembangan  PAD  Banggai Kepulauan  saat  ini  masih  terbatas  pada jenis pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tertentu. Hasil  yang  lain,  dari  total  jenis  pajak  daerah
dan  retribusi  daerah  yang  notebenenya  lebih banyak  yang  termasuk  kategori  berkembang bahkan  terbelakang  memberikan  gambaran umum  bahwa  penerimaan  PAD  Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018-2021 mencerminkan  ketimpangan  kondisi  yang sebenarnya  dalam  menjalankan  otonomi daerah.

## KESIMPULAN
Perkembangan
PAD Kabupaten Banggai  Kepulauan  dari  analisis  tipologi klassen  dan  analisis  proyeksi  menunjukkan adanya  keterbatasan  sumber  penerimaan yang  belum  optimal  karena  dari  sekian jumlah  jenis  pajak  daerah  dan  retribusi daerah, potensi pajak hotel yang memberikan kontribusi  terbesar  dalam  penerimaan  pajak daerah, sedangkan potensi retribusi pelayanan  kesehatan  yang  memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi daerah.

## SARAN
Saran untuk peneliti berikunya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan  komponen  PAD  yang  lain,  metode analisis yang berbeda dan perlu dipertimbangkan  menganalisis  faktor-faktor penyebab  belum  optimalnya  penerimaan PAD  dan  data  yang  digunakan  lebih  dari  4 tahun.  Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Banggai Kepulauan  perlu  meningkatkan  optimalisasi pungutan  sumber-sumber  PAD  melalui upaya  kebijakan  yang  strategis  dan  inovatif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pendapatan  Daerah,  2018.  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  Tahun Anggaran  2018.  Banggai  kepulauan. Diperoleh dari https://banggaikep.go.id/portal/ Badan  Pendapatan  Daerah,  2019.  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  Tahun
Anggaran  2019.  Banggai  kepulauan.
Diperoleh dari https://banggaikep.go.id/portal/ Badan  Pendapatan  Daerah,  2020.  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  Tahun Anggaran  2020.  Banggai  kepulauan. Diperoleh dari https://banggaikep.go.id/portal/ Badan  Pendapatan  Daerah,  2021.  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  Tahun
Anggaran  2021.  Banggai  kepulauan.
Diperoleh
dari https://banggaikep.go.id/portal/ Christianingrum ,  R.,  &  Aida,  A.  N.  (2021).
Elastisitas  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad) Di Indonesia Pada Era
Otonomi Daerah. Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan
Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel V Volume 10, Nomor 03, November 2023 Negara , 6 (1), 58-73.
Juliarini ,  A.  (2020).  Komparasi  Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jurnal BPPK: Badan  Pendidikan  Dan  Pelatihan
Keuangan , 13 (2), 1-10
Kamaroellah,  R.  A.  (2017).  Analisis  tingkat kemampuan  keuangan  daerah  dalam mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah. NUANSA:  Jurnal  Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 14 (1), 123-138.
Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P.
(2013). Analisis pengaruh
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD  Sekabupaten/kota  di  Provinsi
Bali. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana , 5 (3), 574-585.
Ramadhani, A. K. (2019, Augustus). Analisis
Pemetaan Elemen Pajak Daerah Kota Kediri  Menggunakan  Pendekatan Tipologi Klassen. In Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial (Vol. 1, No. 1).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintahan Daerah.  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Naskah  Akademik  Raperda  Tentang  Pajak
Daerah  dan  Retribusi              Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.