https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## RESPONSIBLE TOURISM DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

## RESPONSIBLE TOURISM IN SUSTAINABLE TOURISM POLICY
Anggarani Pribudi * , Eko Sugiarto Prodi Pariwisata, STIPRAM Yogyakarta, Pelem Mulong, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta 55198 *Koresponden email: anggaranipribudi@stipram.ac.id

## ABSTRAK
Sebagai centerpiece Kebudayaan  Jawa  yang  terkemuka,  keberlanjutan  destinasi  sangat  bergantung  pada tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk wisatawan. Banyaknya permasalahan yang muncul terkait  dengan  perilaku  wisatawan,  tindak  kriminal  malam  hari,  dan  kurangnya  pengawasan  dari  pengelola destinasi menjadi isu yang belum terselesaikan dalam mewujudkan responsible tourism . Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  realisasi responsible  tourism dalam  kebijakan  pembangunan  pariwisata  sebagai  upaya pemerintah dalam mewujudkan destinasi berkelanjutan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan dari literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan analisis  tematik  untuk  mengidentifikasi  keterkaitan  tema  yang  terkandung  dalam  RIPPARPROV  dengan panduan responsible tourism yang disusun dalam Deklarasi Cape Town . Berdasarkan hasil analisis, perwujudan responsible tourism telah terintegrasi baik secara spesifik maupun umum, keseluruhan maupun sebagian. Dalam aspek  lingkungan,  pembangunan  pariwisata  harus  memprioritaskan  konservasi dan daya  dukung  lingkungan. Pelibatan masyarakat lokal menjadi fokus utama pemerintah dalam aspek sosial-budaya. Peningkatan ekonomi lokal  melalui  UMKM  juga  menjadi  prioritas  dalam  aspek  ekonomi.  Ada  beberapa  poin  yang  belum  dibahas secara mendalam khususnya soal keamanan dan mitigasi kebencanaan yang juga menjadi poin penting dalam perwujudan pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan  referensi  bagi  pemangku  kepentingan  untuk  menerapkan responsible  tourism secara  konkret  dalam pengelolaan destinasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata kunci : Responsible tourism ; keberlanjutan; pembangunan pariwisata

## ABSTRACT
As  a  leading  centerpiece  of  Javanese  culture,  sustainable  tourism  development  is  highly  dependent  on  the responsibility of all stakeholders, including visitors. A few problems that arise related to bad tourist behaviors, nighttime criminal acts, and lack of supervision from the destination managers have become the main hurdle for implementing responsible tourism. This research aims to examine the actualization of responsible tourism in tourism  development  policy  as  a  government  effort  to  create  sustainable  destinations  in  Yogyakarta.  This research uses a qualitative approach focusing on a literature review of existing literature. Data analysis was carried out by thematic analysis to identify the linkage of themes contained in the master plan (RIPPARPROV) with responsible tourism guidelines compiled in the Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Based on the results, the actualization of responsible tourism has been integrated both specifically and generally, in whole or in part. In the environmental aspect, tourism development must prioritize conservation and environmental carrying capacity. Local communities' involvement is the government's main focus in the socio-cultural aspect. Improving the local economy through SMEs is also a priority in the economic aspect. Several points have not been discussed in depth, particularly about security and disaster mitigation, which are also important aspects of  creating  sustainable  tourism  in  Yogyakarta.  The  results  of  this  study  are  expected  to  be  taken  into consideration  and  as  a  reference  for  stakeholders  to  implement  responsible  tourism  in  tourism  destination management in the Special Region of Yogyakarta.
Keywords: Responsible tourism; sustainability; tourism development

## PENDAHULUAN
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berfokus  pada pariwisata  berbasis  budaya.  Hal  ini tertulis secara jelas  dalam  visi  yang  tertuang  dalam  Perda  DIY No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pemba- ngunan  Kepariwisataan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang me- nyatakan  bahwa  pembangunan  Kepariwisataan Daerah  adalah  terwujudnya  Yogyakarta  sebagai
Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, ber- kelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan Daerah  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Visi tersebut  selanjutnya  direvisi  dalam  Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Tahun  2012–2025,  2019)  di  mana Yogyakarta  sebagai  destinasi  pariwisata  berbasis budaya  yang  berkelas  dunia  (jangkauannya  lebih luas).  Visi  dalam  Perda  No.  1  Tahun  2019  di- jabarkan  dalam  enam  misi,  berbeda  dengan  versi Perda  No.  1  Tahun  2012  yang  dijabarkan  dalam sembilan misi. Ada perbedaan yang cukup spesifik dalam  penjabaran  misi  pada  dua  perda  tersebut. Dalam Perda No. 1 Tahun 2019, pemerintah mem- fokuskan  pada  pengembangan  daya  tarik  wisata malam hari dan mengoptimalkan daya tarik wisata kawasan  selatan  yang  berorientasi  pada  nilai strategis  Samudera  Hindia.  Ada  beberapa  poin yang telah dihapus dalam Perda No. 1 Tahun 2019, di  antaranya  adalah  pengembangan  industri  pari- wisata  yang  berdaya  saing,  pengembangan  orga- nisasi kelembagaan untuk pemangku kepentingan, pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  me- wujudkan masyarakat sadar wisata yang diterapkan dalam  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  yang menjalankan  fungsi  edukasi  Sapta  Pesona  dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
Istilah responsible  tourism (pariwisata  yang bertanggung  jawab)  bukanlah  sesuatu  yang  asing dalam  bidang  ilmu  pariwisata.  Harold  Goodwin berpendapat bahwa “Pariwisata yang bertanggung jawab  adalah  tentang  menciptakan  tempat  yang lebih  baik  bagi  masyarakat  untuk  tinggal  dan dikunjungi  oleh  lebih  banyak  orang”  (Goodwin, 2016) di mana pariwisata yang bertanggung jawab mengharuskan seluruh pemangku kepentingan baik operator,  hotelier,  pemerintah,  masyarakat  lokal, dan  wisatawan  untuk  bertanggung  jawab  dalam mewujudkan  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Ba- nyak  pendapat  yang  menyamakan  antara respon- sible  tourism dan sustainable  tourism (pariwisata berkelanjutan).  Namun,  Goodwin  (2016)  berpen- dapat  bahwa sustainability (keberlanjutan)  adalah sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai bila semua pemangku  kepentingan  melakukan  tanggung jawabnya  yang  mana  dalam  konteks  pariwisata menjaga  dan  melindungi  sumber  daya  pariwisata agar  dapat  bertahan  untuk  generasi  yang  akan datang. Pariwisata berkelanjutan dilaksanakan de- ngan senantiasa menjaga kualitas pengalaman dan kepuasan  pengunjung,  namun  juga  dapat mening- katkan kesadaran akan isu-isu lingkungan ( Yoeti & Gunadi,  2013) . Husbands  dan  Harrison  (dalam Leslie,  2012)  secara  spesifik  mengatakan  bahwa responsible tourism bukanlah  sebuah  produk  atau merek, tetapi sebuah representasi tata kelola dalam perencanaan,  kebijakan,  dan  pengembangan  pari- wisata untuk memastikan bahwa kemanfaatan pari- wisata dapat didistribusikan secara merata kepada
masyarakat  lokal,  pemerintah,  wisatawan,  dan  in- vestor  atau  pemangku  kepentingan  yang  lain. Bertanggung  jawab  lebih  jauh  lagi  tidak  hanya mengimplikasikan  penghargaan terhadap lokalitas dan  masyarakat  di  sekitar  destinasi,  namun  juga dalam hal pelaksanaan manajemen dan operasional pariwisata  yang  harus  memperhatikan  dampak yang muncul di lingkungan (Leslie, 2012).
Beberapa  tahun  belakangan  juga  banyak  di- temukan  kasus  kerusakan  daya  tarik  wisata  ber- sejarah  di  Yogyakarta  dan  sekitarnya.  Sebagai contoh  kasus  vandalisme  di  Monumen  Serangan Umum  1  Maret  (Pribadi,  2019).  Aksi  corat-coret tidak  bertanggung  jawab  ini  juga  sebelumnya banyak  terjadi  di  objek  wisata  bersejarah  lainya seperti  di  Kawasan  Tembok  Benteng  dan  Taman Sari di mana keduanya merupakan kawasan cagar budaya. Selain kasus vandalisme, Yogyakarta yang juga mengembangkan daya tarik malam hari belum sepenuhnya bisa memberantas tindak kriminal ma- lam  hari  seperti klithih ,  yang  tidak  hanya  me- ngancam  keamanan  dan  kenyamanan  warga  se- kitar, namun juga wisatawan yang tinggal di Yog- yakarta. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul  akibat  kurangnya  pengawasan  dalam  hal pelaksanaan  regulasi  dan  kurangnya  tingkat  ke- sadaran  wisatawan  maupun  masyarakat  mengenai pentingnya menjaga aset kebudayaan yang bernilai sejarah, akibat minimnya edukasi dan interpretasi.
Kajian mengenai RIPPARDA DIY ini bukan- lah  yang  pertama  kali  dilakukan.  Kajian  se- belumnya  dilakukan  oleh  Ernawati  (2013)  yang berfokus pada proses perumusan RIPPARDA DIY yang  melibatkan  para  pemangku  kepentingan karena  akan  menjadi  pedoman  bagi  para stake- holders di lapangan. Kajian kedua yang dilakukan oleh  (Prakoso,  2016)  di  mana  RIPPARDA  DIY merupakan  salah  satu  pedoman  konkret  untuk mengoptimalkan  dampak  multiganda  dan  mem- berikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan upaya pembangunan pariwisata yang tepat  sasaran,  berkelanjutan,  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Adapun  kajian  menge- nai responsible  tourism yang  mengacu  secara spesifik terhadap RIPPARDA DIY, sepengetahuan peneliti  belum  pernah  dilakukan.  Dalam  konteks Yogyakarta,  konsep responsible  tourism sendiri baru  digagas di  akhir  tahun  2022,  di mana  tujuan utamanya  adalah  menciptakan  keamanan  dan  ke- nyamanan destinasi pariwisata serta meningkatkan lama  tinggal  wisatawan  yang  berkunjung  ke Yogyakarta. Dinas Pariwisata DIY juga menegas- kan  bahwa responsible  tourism ini  dilakukan dengan  melaksanakan  Sapta  Pesona,  yaitu  men- ciptakan   destinasi  pariwisata   yang  aman, tertib,
bersih,  sejuk,  indah,  ramah,  dan  kenangan  (ber- kesan)  (Humas  Pemda  DIY,  2023).  Pemerintah juga  menekankan  pentingnya  kolaborasi  antar- pemangku  kepentingan  dalam  melaksanakan res- ponsible tourism guna mewujudkan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Responsible tourism dapat diwujudkan dalam bentuk  kebijakan  pariwisata  sebagai  petunjuk utama dalam pengelolaan destinasi pariwisata baik di  tingkat  daerah  maupun  lokal  (Leslie,  2012). Namun  yang  perlu  dipahami,  penerapan respon- sible tourism tidak hanya terbatas pada mencipta- kan destinasi yang nyaman dan pelaksanaan Sapta Pesona,  melainkan  juga  dalam  aspek  lingkungan, sosial-budaya,  dan  ekonomi  yang  juga  menjadi pilar  utama  keberlanjutan. Responsible  tourism juga  tidak  akan  bisa  terlaksana  tanpa  adanya  ke- bijakan  yang  mengatur  arah  pembangunan  dan peran pemangku kepentingan dalam kegiatan pari- wisata.  Fokus  penelitian  ini  adalah  mengidenti- fikasi  perwujudan responsible  tourism dalam RIPPARDA DIY tahun 2012– 2025. Permasalahan yang ingin dijawab adalah ”Bagaimana responsible tourism direalisasikan  dalam  bentuk  kebijakan pembangunan  pariwisata  yang  ditinjau  dari  aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi reali- sasi responsible  tourism dalam  kebijakan  pemba- ngunan  kepariwisataan  yang  ditinjau  dari  tiga aspek  keberlanjutan.  Hasil  penelitian  diharapkan dapat  memperkaya  referensi  dan  literatur  kepari- wisataan  khususnya  kebijakan  pariwisata,  dan menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam menerapkan responsible  tourism dalam  pengelolaan  destinasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kua- litatif utamanya melalui kajian kepustakaan. Ana- lisis  data  dilakukan  dengan  analisis  tematik  ( the- matic  analysis ).  Teknik  ini  digunakan  untuk  me- ngidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola yang berulang (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu proses  memahami  data  tertulis, coding (pengko- dean)  untuk  menemukan keywords (kata  kunci), selanjutnya adalah penentuan tema dan interpretasi (Heriyanto,  2018).  Tujuan  digunakannya  analisis tematik  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  meng- identifikasi  cerminan  implementasi  dari ‘respon- sible tourism’ yang terkandung dalam RIPPARDA DIY  ditinjau  dari  kriteria  penerapan ‘responsible tourism’ yang  tertuang  dalam  Deklarasi  Cape Town  (Cape  Town  Declaration  on  Responsible
Tourism).  Langkah  analisis  dimulai  dari  proses coding (pengkodean)  untuk  mencari  kata  kunci ( keywords ).  Kata  kunci  inilah  yang  nanti  akan digunakan  untuk  menentukan  dan  mengklasi- fikasikan tema-tema utama dalam isi RIPPARDA DIY.  Setelah  tema  ditentukan  dalam  peta  tema ( thematic  map )  selanjutnya  adalah  proses  analisis keterkaitan/kesesuaian antara tema yang ditemukan dalam RIPPARDA DIY dan tema yang terkandung dalam Deklarasi Cape Town selaku panduan utama dalam  pelaksanaan  pariwisata  yang  bertanggung jawab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekhawatiran  terhadap  dampak  negatif  pari- wisata  baik  di  lingkungan  alam,  budaya,  maupun sosial  adalah  salah  satu  alasan  yang  mendasari munculnya  konsep responsible  tourism .  Menurut Mihalic (2016), ketertarikan dalam pariwisata yang bertanggung  jawab  inilah  yang  mendorong  mun- culnya  bentuk-bentuk  pariwisata  alternatif  yang lain  seperti  ekowisata,  pariwisata  berdampak  ren- dah, dan pariwisata hijau yang semuanya merepre- sentasikan  sebuah  alternatif  untuk  pariwisata massal  yang  dampak  negatifnya  tidak  lagi  dapat ditoleransi  secara  lingkungan,  sosial,  etik,  dan politik.  Diskusi  mengenai  keterkaitan  pariwisata bertanggumg  jawab  dan  pariwisata  berkelanjutan banyak didominasi oleh teori dan pendapat bahwa ‘ responsible tourism ’ mengarah kepada aksi/prak- tik, sedangkan ‘ sustainable tourism ’ merujuk pada tujuan/ goal dari  pengelolaan  pariwisata  (Mihalic, 2016). Responsible  tourism memiliki  konsep  dan definisi  yang  bervariasi.  Eveil  yang  dikutip  oleh Sharpley  (2013)  mengemukakan  bahwa respon- sible tourism adalah aktivitas pariwisata yang me- ngimplementasikan  praktik  penghargaan  terhadap lingkungan  alam  dan  budaya  yang  berkontribusi pada  etika  perilaku  pada  pengembangan  ekonomi lokal.  Dalam  hal  ini  pariwisata  yang  bertanggung jawab berfokus pada kesadaran akan dampak dari perilaku wisatawan di teritori lokal di mana desti- nasi pariwisata berada. The Center of Responsible Travel dalam (Sharpley, 2013) menyatakan bahwa:
“Perjalanan  yang  bertanggung  jawab  adalah cara baru bepergian bagi mereka yang sudah muak dengan pariwisata massal. Ini tentang menghormati dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  lokal dan lingkungan —tetapi ini lebih dari itu. Jika Anda bepergian  untuk  relaksasi,  kepuasan,  penemuan, petualangan,  dan  belajar,  bukan  sekadar  untuk mencentang  daftar  ‘tempat  dan  hal’,  maka  per- jalanan  yang  bertanggung  jawab  adalah  pilihan yang tepat untuk Anda.”
Definisi  di  atas  menekankan  bahwa respon- sible tourism dilihat sebagai sarana untuk relaksasi ( self-fulfillment )  dan  belajar  pengalaman  baru. Dalam konteks yang lebih luas, seperti yang telah dikemukakan  oleh  Goodwin  (2016),  pada  intinya pariwisata  bertanggung  jawab  bertujuan  untuk menciptakan  tempat  yang  lebih  baik  di  mana orang-orang dapat tinggal dan  berkunjung.  Good- win juga berpendapat bahwa pengakuan dan kritik mengenai responsible  tourism harus  didasarkan dengan bukti. Lebih lanjut responsible tourism me- nekankan  pada  tanggung  jawab  semua  pemangku kepentingan  untuk  menciptakan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Deklarasi  Cape  Town  secara  spe- sifik  memberikan  beberapa  karakteristik  yang  di- miliki  oleh responsible  tourism (Fabricius  & Goodwin, 2002),
Dari  beberapa  karakteristik,  Sharpley  (2013) berpendapat  ada  dua  hal  yang  terlihat  terkait  de- ngan responsible  tourism .  Pertama,  pariwisata yang  bertanggung  jawab  lebih  berfokus  kepada hasil  implementasi,  bukan  dari  prosedur  atau proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, karakteristik yang didefinisikan oleh  Deklarasi  Cape  Town  dapat  disetarakan  de- ngan karakteristik sustainable tourism yang mem- buat  kedua  konsep  saling  tumpang  tindih  dalam kerangka  implementasinya.  Dalam  pendekatan kontemporer, sustainable tourism bertujuan untuk mengubah  segala  bentuk  pariwisata  terutama pariwisata  massal  sedangkan responsible  tourism adalah sebuah solusi atau alternatif dari pariwisata konvensional. Sharpley lebih jauh lagi mengatakan bahwa  perbedaan  antara sustainable dan respon- sible tourism terletak pada istilah ‘ responsibility ’ di mana  dalam responsible  tourism ,  individu,  orga- nisasi,  dan  industri/bisnis  dimintai  pertanggungj- awaban  atas  tindakan  dan  dampak  dari  tindakan mereka. Sedangkan progres untuk mencapai keber- lanjutan  banyak  disebabkan  oleh  ketidakmauan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tang- gung jawabnya, yang membuat seolah-olah keber- lanjutan dilihat sebagai masalah dari pihak lain. Hal ini  memang  masih  menyisakan  perdebatan,  akan tetapi satu hal yang pasti, sesuai yang didefinisikan oleh  Goodwin, responsible  tourism dapat  meng- atasi  salah  satu  tantangan  terbesar  dalam  penca- paian  pariwisata  berkelanjutan,  yaitu transformasi dalam nilai sosial dan gaya hidup pada umumnya serta  adopsi  konsumsi  yang  bertanggung  jawab pada khususnya.
Responsible tourism merupakan langkah kon- kret  dalam  membangun  destinasi  pariwisata  yang berkelanjutan. Dalam implementasinya dibutuhkan komitmen  yang  kuat  dari  pemangku  kepentingan terutama  pemerintah,  pengelola  destinasi  pari-
wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Otoritas lokal  memiliki  peran  sentral  dalam  mencapai pariwisata  yang  bertanggung  jawab  melalui  ko- mitmen  terhadap  kerangka  kerja  kebijakan  yang mendukung  dan  pendanaan  yang  memadai (Fabricius  &  Goodwin,  2002).  Dalam  hal  ini kebijakan  pariwisata  memiliki  peran  yang  sangat penting  untuk  mewujudkan  prinsip  panduan responsible tourism dan mengintegrasikanya dalam pengelolaan  destinasi  pariwisata.  Bagaimanapun tujuan  utama  dari  kebijakan  pariwisata  adalah menciptakan  destinasi  pariwisata  yang  kompetitif dan  berkelanjutan  (Goeldner  &  Ritchie,  2009). Kebijakan pariwisata harus menyediakan kerangka kerja dengan tujuan dapat memberikan pengalaman berkualitas  tinggi  kepada  pengunjung  serta  ke- untungan ekonomi kepada pemangku kepentingan sembari  memastikan  bahwa  tujuan  tidak  dikom- promikan  dalam  hal  integritas  lingkungan,  sosial, dan budaya (Nugroho, 2018).
Implementasinya di level destinasi pariwisata, Deklarasi Cape Town tentang Responsible Tourism telah  menyusun  prinsip-prinsip  panduan  pelaksa- naan yang didasarkan pada tiga pilar keberlanjutan (lingkungan,  sosial-budaya,  ekonomi)  yang  se- lanjutnya  dapat  diadopsi  dan  diadaptasi  oleh pemangku kepentingan sesuai dengan karakteristik destinasi pariwisata. Dari hasil analisis, ditemukan beberapa  poin  penting  dalam  RIPPARDA  DIY yang secara langsung dan tidak langsung mengacu kepada petunjuk panduan responsible tourism dari Deklarasi Cape Town. Perlu diingat, beberapa poin yang  tertuang  dalam  rencana  induk  kebanyakan bersifat umum (general) dan tidak terlalu spesifik. Untuk  mengetahui  penerapan responsible  tourism secara mendalam dalam level destinasi pariwisata, diperlukan banyak studi kasus dan observasi secara mendalam  untuk  mendapatkan  gambaran  yang spesifik. Dalam artikel ini analisis hanya berfokus kepada  dokumen  kebijakan,  yaitu  RIPPARDA yang  menjadi  panduan  utama  dalam  pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata di Yogya- karta.  Adapun  penjabaran  hasil  analisis  adalah sebagai berikut.

## Aspek Lingkungan
Dalam aspek lingkungan, poin pertama pelak- sanaan responsible  tourism menekankan  pada pengurangan  dampak  negatif  pariwisata  melalui perencanaan  dan  desain  dari  suatu  destinasi  dan kegiatan  wisata  yang  dalam  Perda  DIY  No.  1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Tahun  2012-2025  tertuang  di  bagian ketiga, yaitu pembangunan pariwisata daerah yaitu, perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana induk  dan  detail  pembangunan,  penyusunan regulasi  taat  bangunan  dan  lingkungan  (Pasal  14 Ayat 1), termasuk di dalamnya penegakan regulasi untuk monitoring (Ayat 2) serta koordinasi seluruh stakeholders dalam  pengendalian  implementasi pembangunan  (Ayat  3).  Poin  kedua,  penggunaan sumber  daya  secara  berkelanjutan  tertuang  secara eksplisit pada Pasal 16 di mana pembangunan daya tarik  wisata  harus  didasarkan  pada  keseimbangan manajemen  destinasi  berkualitas  dengan  upaya konservasi  sumber  daya  pariwisata.  Upaya  kons- ervasi  selanjutnya  diperkuat  dengan  upaya penataan  ruang  wilayah  (Pasal  17  Ayat  4)  dan pengembangan  regulasi  pembatasan  perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan (Pasal 19 Ayat  3).  Poin  ketiga  yang  berfokus  pada pertimbangan  volume  dan  jenis  pariwisata  yang dapat  didukung  oleh  lingkungan  tertulis  dalam Bagian  2  tentang  Perwilayahan  Destinasi  Pari- wisata  Daerah,  di  mana  kawasan  strategis  pari- wisata  harus  memiliki  fungsi  dan  peran  strategis untuk  menjaga  daya  dukung  lingkungan,  upaya pelestarian,  dan  pemanfaatan  aset  budaya.    Pem- bangunan  fasilitas  kepariwisataan  tidak  diper- bolehkan  melampaui  ambang  batas  daya  dukung (Pasal  18  Poin  c).  Pengembangan  destinasi  pari- wisata  diklasifikasikan  dengan  daya  tarik  wisata (Pasal  17),  seperti  wisata  pegunungan  (Lereng Merapi), wisata pantai (pesisir Pantai Selatan), dan destinasi  budaya  (kompleks  candi,  museum,  dan keraton).  Poin  keempat,  tentang  promosi  pen- didikan dan kesadaran pembangunan berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan, belum tertulis jelas pada rencana induk. Namun, pemerintah telah menyadari  pentingnya  edukasi  dalam  kegiatan pariwisata yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat 6 dan 8  melalui  pengembangan  destinasi  berbasis  pen- didikan dan budaya seperti  Kawasan Prambanan– Boko  dan  Kawasan  Keraton  –Malioboro).  Poin kelima,  berfokus  pada  peningkatan  kapasitas semua stakeholders dengan  melibatkan  pakar/ahli dalam konservasi, belum tertulis secara jelas dalam rencana  induk.  Adapun  Pasal  17A  Poin  b  lebih menekankan  pada  pengembangan  produk  wisata lintas  wilayah  yang  melibatkan  koordinasi  dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

## Aspek Sosial – Budaya
Gambar 2 . Thematic Map Aspek Sosial-Budaya (Poin 1)
Dalam  aspek  sosial  budaya,  poin  pertama berfokus  pada  pelibatan  masyarakat  lokal  dalam proses  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan melalui program peningkatan kapasitas. Bagian ke- 7 RIPPARDA telah menekankan pentingnya pem- berdayaan  masyarakat  melalui  kepariwisataan, yang selanjutnya diperjelas pada Peraturan Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  1  Tahun  2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  1  Tahun  2012 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepari- wisataan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 dalam Pasal 25 (1), yaitu  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengem- bangan  pariwisata  (poin  a),  peningkatan  kelem- bagaan  masyarakat  dalam  pengembangan  pari- wisata  (poin  b),  serta  poin  c  yang  secara  jelas menekankan  kepada  peningkatan  kapasitas  dan kemampuan SDM yang memiliki daya saing inter- nasional  melalui  pelatihan  dan  sertifikasi.  Selan- jutnya  di  Pasal  25  (3)  dengan  peningkatan  pema- haman,  dukungan,  dan  masyarakat  dalam  me- wujudkan  Sapta  Pesona  dapat  menciptakan  iklim kondusif  kepariwisataan  setempat.  Berdаsаrkаn Keputusаn Menteri Pаriwisаtа, Pos dаn Telekomu- nikаsi  Nomor.5/UM.209/MPPT-89  tentаng  Pedo- mаn Penyelenggаrааn Sаptа Pesonа, Sapta Pesona adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk  pariwisata  yang  digunakan  sebagai  tolok ukur peningkatan kualitas produk pariwisata, yang terdiri dari Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Ke- sejukan,  Keindahan,  Keramahan,  dan  Kenangan. Sapta Pesona dalam penerapanya diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemam- puan  masyarakat  dalam  mengenali  dan  mencintai tanah  air  (poin  b).  Poin  kedua,  yaitu  penilaian dampak  sosial  kegiatan  pariwisata  belum  tertulis secara spesifik, namun dalam arti yang luas unsur minimalkan  dampak  negatif  pariwisata  secara sosial  dapat  dilakukan  melalui  pelibatan  mas- yarakat  khususnya  dalam  perencanaan  kegiatan pariwisata di destinasi, terutama destinasi yang di- kelola  oleh  masyarakat  ( community-based  tour- ism ).  Inklusivitas  akses  pada  poin  ketiga  tertuang
dalam  Pasal  19  (2.b) RIPPARDA,  yaitu  pengem- bangan  fasilitas  kepariwisataan  yang  memenuhi kebutuhan  wisatawan  berkebutuhan  khusus.  Na- mun dalam detail penerapan belum tertulis secara spesifik,  fasilitas  apa  saja  yang  harus  memenuhi kebutuhan disabled  tourists .  Poin  keempat  ber- fokus pada pelarangan tenaga kerja anak yang tidak spesifik  tertulis  dalam  kebijakan.  Hanya  saja, dalam  praktik  ketenagakerjaan  di  bidang  pari- wisata,  pemerintah  menekankan  pada  penguatan kualitas  SDM  dengan  pelatihan  dan  sertifikasi, yang secara langsung menuntut pelaku pariwisata, khususnya  industri  untuk  merekrut  tenaga  kerja yang  kompeten  dan  profesional.  Selanjutnya,  di poin  kelima,  yaitu  membangun  sensitivitas  dan penghargaan  kebudayaan,  tercermin  dalam  Pasal 17  B,  yaitu  pengembangan  kawasan  desa  wisata dan  desa  budaya  sebagai  pusat  konservasi  ke- budayaan  lokal  yang  bertujuan  untuk  melindungi keragaman  budaya  masyarakat  lokal  dan  sebagai sarana  edukasi  bagi  wisatawan  yang  berkunjung. Desa  budaya  sendiri  merupakan  bagian  integral dari keistimewaan DIY yang bertujuan untuk men- jaga  kebudayaan  masyarakat  lokal,  menciptakan wisata budaya yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pribudi et al., 2023). Di poin  terakhir, responsible  tourism harus  me- mastikan kontribusi pariwisata pada kesehatan dan pendidikan. Dari aspek pendidikan, Pasal 34 Ayat 3  menjelaskan  bahwa  peningkatan  kualitas  dan kontinuitas  pendidikan  dan  pelatihan  sangat  pen- ting bagi pengelola daya tarik wisata. Pada poin c, pengembangan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki  peran  yang  penting  bagi  tata  kelola destinasi pariwisata. Hal ini menandakan dalam hal pendidikan pemerintah masih sangat berfokus pada peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal kesehatan pun  masih  minim  pembahasan,  walaupun  dalam pernyataanya Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa destinasi  wisata  yang  aman  juga  harus  dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai (Humas Pemda DIY, 2023).

## Aspek Ekonomi
Terakhir, dalam aspek ekonomi, poin pertama berfokus  pada  pembangunan  pariwisata  yang menguntungkan masyarakat lokal, sedangkan poin kedua  menekankan  aspek  manfaat  ekonomi  lokal dari pariwisata yang berpotensi untuk mengurangi kemiskinan.  Kedua  poin  tersebut  terlihat  dalam Pasal 25 (2) tentang strategi peningkatan ekonomi masyarakat dalam kepariwisataan yang dijabarkan dalam  poin  (a)  peningkatan  kapasitas/ skill serta produk  layanan  usaha  ekonomi  masyarakat  di bidang pariwisata, (b) pengembangan regulasi yang berorientasi  untuk  mendorong  perkembangan usaha  ekonomi  masyarakat  lokal.  Pengembangan ekonomi  lokal  ini  diperjelas  dalam  Pasal  31  (4) pada poin (c) pengembangan UMKM untuk men- dukung  usaha  kepariwisataan,  poin  (d)  penguatan kemitraan  dengan  pelaku  industri  pariwisata  di tingkat  kabupaten,  kota,  provinsi,  hingga  Asia Tenggara.  UMKM  memiliki  peran  yang  krusial sebagai  tulang  punggung  ekonomi  lokal  yang mendukung, melengkapi destinasi pariwisata, serta mempromosikan  lokalitas dan  keunikan  destinasi. Pengembangan  UMKM  menjadi  komitmen  pe- merintah  dalam  upayanya  untuk  meningkatkan produk  pariwisata  dan  ekonomi  masyarakat.  Poin ketiga,  penerapan responsible  tourism ,  pengemb- angan  produk  pariwisata  harus  mencerminkan, melengkapi, serta meningkatkan kualitas destinasi, di mana dalam rumusan RIPPARDA terdapat pada Pasal  17  A  (1)  yang  menekankan  diversifikasi produk  pariwisata  dengan  pengembangan  wisata tematis, wisata berkelas dunia yang berfokus pada daya tarik malam hari, pengembangan event bazar dan kuliner, event budaya dan olahraga secara ber- kala,  serta  lebih  spesifik  lagi  adalah  penyeleng- garaan pariwisata halal yang berdasarkan kearifan lokal (Pasal 17 F Ayat 1) dan juga pengembangan segmen MICE  ( meetings,  incentives,  conferences, exhibitions )  yang  terdapat  pada  Pasal  29  Ayat  3 (Poin  h).  Selain  itu,  pengembangan  daya  Tarik wisata  juga  berfokus  pada  konservasi  lingkungan dan  budaya  (sinergi desa  budaya),  serta  mengem- bangkan  potensi  daya  tarik  berbasis  teknologi, pengetahuan tradisional, adat-istiadat, bahasa, dan seni  (Pasal  17  A  Ayat  4).  Poin  keempat  aspek ekonomi berfokus pada pemasaran pariwisata yang mencerminkan integritas alam, budaya, dan sosial dari destinasi. Dalam hal pemasaran, Pasal 29 (7) menjelaskan  secara  umum  bahwa  pengembangan strategi  bauran  pemasaran  untuk  target  pasar  po- tensial  berbasis  pada  prinsip  pemasaran  bertang- gung  jawab  yang  menekankan  tanggung  jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.  Kemudian  pada  Pasal  29  (1),  citra/ branding kawasan  pariwisata  dikembangkan  de-
ngan  mengangkat  keunikan  dan  kekuatan  daya tarik  daerah,  yang  dapat  diartikan  bahwa  citra pariwisata  harus  mencerminkan  lokalitas  yang dapat  berupa  keunikan  alam,  budaya,  dan  sosial. Poin kelima, yaitu mengadopsi praktik bisnis yang adil,  membangun  kemitraan  yang  adil,  dan  mem- pekerjakan  staf  yang  memiliki  standar  ketenaga- kerjaan  internasional.  Dalam  Perda  No.  1  Tahun 2019, Pasal 31 (1) lebih mengangkat soal pening- katan  daya  saing  usaha  pariwisata,  penciptaan iklim  kondusif,  penerapan  prinsip  berkelanjutan pada industri pariwisata, penerapan standar produk, pelayanan,  dan  pengelolaan  untuk  meningkatkan kualitas  industri  pariwisata.  Adapun  peningkatan kualitas  SDM  yang  tersertifikasi  tertuang  dalam Pasal 25 (1) Poin c, yaitu peningkatan kapasitas dan daya  saing  internasional  SDM  melalui  pelatihan dan sertifikasi. Poin keenam dalam aspek ekonomi menekankan pada dukungan memadai untuk UM- KM dan memastikan usaha pariwisata berkembang dan  berkelanjutan,  dukungan  pemerintah  yang tertuang  pada  Pasal  25  (2),  yaitu  peningkatan kapasitas/ skill ,  produk  layanan  usaha  ekonomi masyarakat  di  bidang  pariwisata  yang  dilakukan dengan  pendidikan  dan  latihan,  atau  program workshop dan  sosialisasi.  Dukungan  lain  adalah dalam bentuk pembuatan regulasi yang berorientasi untuk  mendorong  perkembangan  usaha  ekonomi lokal.

## KESIMPULAN
Penerapan responsible  tourism yang  didasar- kan pada Deklarasi Cape Town telah tertuang baik spesifik  maupun  secara  umum,  keseluruhan  mau- pun sebagian. Dalam aspek lingkungan, misalnya, pengembangan  desain  destinasi  dan  kegiatan  wi- sata  harus  dilakukan  berdasarkan  rencana  induk dan  detail  pembangunan  yang  memuat  regulasi untuk pengawasan dan pengendalian. Penggunaan sumber  daya  pariwisata  dilakukan  secara  berke- lanjutan dan seimbang antara manajemen destinasi yang  berkualitas  dan  konservasi  lingkungan  yang disesuaikan dengan tata ruang dan kawasan. Hal ini juga  diperkuat  dengan  pengembangan  fasilitas kepariwisataan  yang  sesuai  dengan  daya  dukung ( carrying capacity ) dari destinasi pariwisata. Ada- pun dalam hal promosi  pendidikan dan kesadaran pembangunan  berkelanjutan  bagi  pemangku  ke- pentingan belum tertulis secara spesifik, walaupun interpretasi akan pentingnya pendidikan tercermin dalam zonasi kawasan pariwisata, seperti Kawasan Candi Prambanan dan Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, sejarah, dan pendidikan. Kemit- raan  antarsektor  dan  pemangku  kepentingan  juga bagian  dari  usaha  penyamaan  misi,  yaitu  mem-
bangun  pariwisata  yang  berdaya  saing  dan  ber- kelanjutan.
Dalam aspek sosial-budaya, pelibatan masya- rakat  lokal  dalam  kepariwisataan  tertuang  secara spesifik  dalam  kebijakan.  Sebagai  pemilik  utama daya  tarik,  masyarakat  memiliki  peranan  penting dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  tata kelola  destinasi  pariwisata.  Pemerintah  berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edu- kasi dan pelatihan, serta program sertifikasi untuk meningkatkan  kapasitas  dan keahlian,  penguatan pemahaman Sapta Pesona, dan peningkatan kelem- bagaan masyarakat seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis).  Pemerintah  juga  menyadari  penting- nya  inklusivitas  dalam  pengembangan  fasilitas kepariwisataan  serta  sinergi  desa  wisata  dan  desa budaya  yang  menjadi  wadah  konservasi  dan  edu- kasi  kebudayaan  masyarakat  lokal  kepada  wisa- tawan.
Terakhir,  dalam  aspek  ekonomi,  pemerintah mengupayakan dukungan terhadap pengembangan UMKM  pariwisata  sebagai  sarana  peningkatan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas/ skill pelaku UMKM dan pengembangan regulasi terkait UMKM, serta mendorong kemitraan usaha baik di level  lokal,  regional,  nasional,  bahkan  level  Asia Tenggara.  Diversifikasi  produk  pariwisata  juga menjadi  fokus  pemerintah,  yaitu  dengan  pengem- bangan  wisata  tematis,  bazaar,  kuliner,  dan  juga penguatan  di  segmen  MICE.  Dukungan  terhadap SDM pariwisata dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan  serta  program  sertifikasi  profesi  untuk meningkatkan  kualitas  dan  daya  saing  SDM. Meskipun  sebagian  besar  butir  peraturan  dalam RIPPARDA  DIY  telah  memuat  inti  dari respon- sible tourism , ada beberapa hal penting yang belum dibahas  secara  mendalam  di  antaranya  tentang fasilitas kesehatan untuk mendukung kegiatan pari- wisata, kurangnya perhatian terhadap edukasi dan interpretasi  daya  tarik  wisata  kepada  wisatawan, mitigasi  kebencanaan  mengingat  DIY  termasuk daerah  yang  rawan  bencana  dan  daya  tarik  ung- gulan  juga  banyak  berada  di  lokasi  rawan  seperti kawasan  lereng  Merapi  dan  kawasan  Pantai  Se- latan.

## DAFTAR PUSTAKA
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  Using  thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology , 3 (2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa Ernawati,  D.  (2013). Menentukan  Masa  Depan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta . Universitas Gadjah Mada. Fabricius, M., & Goodwin, H. (2002). Cape Town Declaration on Responsible Tourism .
responsibletourismpartnership.org/cape- town-declaration-on-responsible-tourism/ Goeldner,  C.  R.,  &  Ritchie,  J.  R.  B.  (2009).
Tourism  Principles,  Practices,  Philosophies
(11th ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Goodwin,  H.  (2016).  Responsible  Tourism.
Responsible Tourism . https://doi.org/
10.23912/978-1-910158-84-5-3101
Ismail,  H.,  Wahyudi,  E.,  &  Puspaningtyas,  A.
(2023).  Collaborative  Governance  Dalam
Pembangunan Inklusif Wisata. Jurnal Kebijakan Publik , 14 (2), 171-178.
Perda  DIY  No.  1  Tahun  2012  tentang  Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1  TAHUN  2019  Tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  No.  1  Tahun  2012  Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2012  –  2025,
(2019).
Heriyanto.  (2018).  Thematic  Analysis  sebagai Metode  Menganalisa  Data  untuk. ANUVA , 2 (3), 317–324.
Humas Pemda DIY. (2023, May 22). Responsible Tourism  Wujudkan  Wisatawan  Aman  Dan Nyaman . https://jogjaprov.go.id/berita/ responsible-tourism-wujudkan-wisatawan- aman-dan-nyaman Leslie, D. (2012). Responsible Tourism Concepts, Theory and Practice .
Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse - Towards
“responsustable” tourism. Journal of Cleaner
Production , 111 ,  461–470.  https://doi.org/ 10.1016/j.jclepro.2014.12.062
Nugroho, R. (2018). Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar  untuk  Negara  Berkembang (1st ed.). Pustaka Pelajar.
Prakoso,  A.  A.  (2016).  Dampak  Multiganda Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwi- sataan Daerah (RIPPARDA) terhadap Kepa- riwisataan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah , 10 (1), 1–26.
Pramana, A., Zamaya, Y., Ardian, A., & Rizhan, A. Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Pada Desa Wisata. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 179-184. Pribadi, W. (2019, February 20). Wisata Sejarah di Yogyakarta  Jadi  Sasaran  Vandalisme,  Ini Efeknya . https://travel.tempo.co/read/ 1177593/wisata-sejarah-di-yogyakarta-jadi- sasaran-vandalisme-ini-efeknya
Pribudi, A., Dini Pravita, V., & Supardal. (2023). Cultural  Village  Management  Model  to Enhance  Cultural  Tourism  in  the  Special Region of Yogyakarta. International Journal of  Social  Service  and  Research , 3 (5),  1191– 1200. https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.376 Rohma,  F.  F.  (2023).  Kontribusi  Pajak  Dan
Retribusi Daerah Di Sektor
Pariwisata. Jurnal  Kebijakan  Publik , 14 (2),
140-148.
Sahli,  M.  (2021).  Implementasi  Kebijakan
Pariwisata  Halal  Menuju  Ekosistem  Wisata Ramah Muslim. Jurnal Kebijakan Publik , 12 (2), 81-86.
Sharpley, R. (2013). Responsible Tourism, whose responsibility?  In  A.  Holden  &  D.  Fennell (Eds.), The Routledge Handbook of Tourism and the Environment (pp. 382–391). Routledge.
Sulistyani,  A.,  Sidiql,  R.  S.  S.,  &  Yesicha,  C.
(2020). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap
Pengembangan Desa Wisata Berbasis Adat. Jurnal Kebijakan Publik , 11 (1), 39-46. Yoeti,  O.  A.,  &  Gunadi,  I.  M.  A.  (2013). Sustainable  Tourism  sebagai  Instrumen Strategis  dalam  Perencanaan  Pembangunan. Journal of Tourism Destination and Attraction , 1 (1), 37–44.
Wicaksono,  G.,  Puspita,  Y.,  Asmandani,  V.,  & Kusumaningrum,  N.  D.  (2022).  Kebijakan pemerintah daerah dalam merespon pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap penerimaan  pajak  daerah. Jurnal  Kebijakan Publik , 13 (1), 86-92.