Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM TINDAK PIDANA SUAP DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)
Mohamad Hadi Sutjipto 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta,
Indonesia
Email: hadisutjipto@gmail.com
Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019

## Abstract
One  of  the  most  fertile  and  systemic  areas  of  corruption  is  in  the  field  of  government procurement  of  goods/services.  This  sector  has a very large influence in  building  economic power in a country, and also the vulnerability of this sector to the risk of administrative malls and  corrupt  acts  that  harm  the  country's  finances.  Throughout  the  establishment  of  the Corruption  Eradication  Commission  (KPK),  no  less  than  50  (fifty)  cases  related  to irregularities in  the procurement  of  government  goods /  services in  which cases resulted in state  losses  of  35  (thirty-five)  percent  of  the  total  project  value.  The  problem  is  how  the influence of officials to bidders who give bribes that lead to criminal acts of corruption? And what is the authority of officials in making policies in the procurement of goods and services in  legislation?  The  research  method,  this  research  is  included  in  the  form  of  normative juridical  research  that  is  research  that  emphasizes  the  use  of  legal  norms  in  writing.  In conclusion,  the  influence  of  Officials  on  Tender  Participants  Who  Gives  Bribes,  Causing Corruption. Entrepreneurs use the influence of central officials to move / persuade regional heads to intervene in the procurement process in order to win certain entrepreneurs/partners and  raise  prices  or  the  value  of  contracts  and  the  intended  entrepreneurs  /  partners  give some money to central or regional officials. The entrepreneur influences the regional head / regional official to intervene in the procurement process so that certain partners are won in a tender  or  appointed  directly  and  the  price  of  goods  /  services  is  raised  (mark-up),  then  the rest is divided up.
Keywords: State Official, Bribery, Corruption Crime.
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia Universitas Krisnadwipayana, Jakarta E-mail: hadisutjipto@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  sendiri  dimulai  ketika  dikeluarkannya  Undang Undang  No.  1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Pasal  V  Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa: 1 “Peraturan Hukum Pidana yang seluruhnya atau  sebagian  sekarang  tidak  dapat  dijalankan  atau  bertentangan  dengan  kedudukan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sebagai  negara  merdeka,  atau  tidak  mempunyai  arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku.”
Proses  perubahan  atau  pembaharuan  peraturan  mengenai  korupsi  di  era  reformasi telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  seperti  halnya  mengenai  pembuktian terbalik,  perluasan  alat  bukti,  hak  negara  mengajukan  gugatan  perdata,  dan  masalah gratifikasi.  Proses  tersebut  merupakan  upaya  untuk  mempersiapkan  normanorma  baru  yang berlaku bagi hubungan antar individu dan sebagai sarana penegak keadilan, sehingga sarana peraturan tersebut dalam pembangunan harus senantiasa jauh kedepan dan memperhitungkan masalah-masalah  yang  akan  terjadi. 2 Jika  dicermati  terciptanya  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap  (LN  tahun  1980  Nomor  58),  bermula  dari  adanya peristiwa  penyuapan  di  kalangan  olah  raga  (sepak  bola),  timbul  pertanyaan  pada  saat  itu mengenai  apakah  kalangan  olah  raga  yang  terlibat  dapat  dihukum  atau  tidak.  Berdasarkan peraturan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak di golongkan dalam tindak pidana, baik yang  diatur  dalam  KUHP  maupun  Undang-Undang  Korupsi  saat  itu  (UU  No.  3  Tahun 1971). 3
Oleh  karenanya,  perbuatan  suap  menyuap  untuk  seluruh  kalangan  merupakan perbuatan  tercela  dan  memerlukan  pengaturan  yang  komprehensif.  Keberadaan  pasal-pasal suap  yang  diadopsi  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ke  dalam  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  selama  ini  hanya  menjadi  pasal  tidur  yang tidak memiliki makna. Hal  ini terjadi karena dari keseluruhan delik-delik korupsi  itu, mulai dari  delik  penyalahgunaan  kewenangan,  delik  materiele  wederrechtelijk,  delik  penggelapan, hanya delik suap yang sangat sulit pembuktiannya.
Suap  menyuap  menempati  posisi  strategis  terhadap  perkembangan  tindak  pidana korupsi  yang  lain,  karena  boleh  dikatakan  korupsi  yang  lain  bisa  dikembangkan  setelah terjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dari seorang pejabat  publik,  yang  didahului  oleh  penyuapan  fihak  ketiga  sehingga  dapat  merugikan keuangan  dan  perekonomian  Negara.  Suap  adalah  salah  satu  bentuk  dari  tindak  pidana korupsi  yang  terbukti  sangat  merugikan  tetapi  umum  dilakukan.  Dalam  praktek  sehari-hari, suap  terjadi  hampir  di  semua  aspek  kehidupan  dan  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat. Suap tidak hanya dilakukan rakyat  kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum dalam bentuk upeti, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon  penguasa  tidak  jarang  melakukan  sedekah  politik  (suap)  kepada  tokoh-tokoh masyarakat  dan  rakyat  agar  memilihnya  atau  mendukung  keputusan  politiknya  serta kebijakan-kebijakannya.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan modus tindak pidana korupsi,  praktik suap berada pada urutan kedua di  bawah penyelewengan  terhadap  program pengadaan  barang  dan  jasa. 4 Masalahnya,  masyarakat  masih  menganggap  bahwa  suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi.  Adanya  “adagium”
1 Muladi,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia,  Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar  dan Kongres ASPEHUPIKI, Bandung, 16-18 Maret 2008, hal. 1
2 Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departeman Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988, hal. 24.
3 K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 79
4 www.hukumonline.com, 26 Februari 2019.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tak ada yang gratis di dunia” masih menjadi acuan masyarakat dalam berinteraksi. Akibatnya, sesuatu  yang  semestinya  telah  menjadi  kewajiban  seseorang  karena  jabatannya,  menjadi “diperjualbelikan”  demi  keuntungan  pribadi.  Memberi  atau  menerima  biaya  lebih  dari ketentuan resmi dalam setiap urusan sudah menjadi kebiasaan, dan tidak lagi menjadi beban.
Korupsi  terjadi  secara  sistematis  dan  meluas,  tidak  hanya  merugikan  keuangan  dan perekonomian  negara,  tetapi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. 5
Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Sektor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun kekuatan  ekonomi  di  suatu  negara,  dan  juga  rentannya  sektor  ini  terhadap  resiko  mal administrasi  dan  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan  keuangan  negara.  Sepanjang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak kurang 50 (lima puluh) perkara yang terkait  penyimpangan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di  mana  perkara-perkara  tersebut mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  35  (tiga  puluh  lima)  persen  dari  total  nilai proyeknya. 6
Salah  satu  kasus  korupsi  dalam  salah  satu  tindak  pidana  suap  terkait  pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir  dengan  Terdakwa  dr.  Haposan  Siahaan,  M.Kes.  (Putusan  PN  Medan  No.  64/ Pid.Sus.K/  2013/  PN.Mdn).  Terdakwa  adalah  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Toba Samosir,  yang  mana  kedudukan  terdakwa  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  di  Dinas Kesehatan Toba Samosir adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA).
Walaupun sudah banyak aturan hukum untuk memberantas korupsi, tetapi belum juga dapat  menyelesaikan  permasalahan  korupsi  di  negara  ini  khususnya  korupsi  dibidang pengadaan  barang  dan  jasa.  Yang  lebih  mengkhawatirkan  adalah  aktor-aktor  atau  pelaku yang  sebenarnya  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sangat  susah  untuk  dibawa ke muka hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan  jasa  akan  terkait  dengan  kapan  seseorang  terbukti  melakukan  penyimpangan  dalam pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  menjadi  pertanggungjawaban  jabatan  dan  kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. 7
Oleh  karena  itu,  sebelum  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seorang  pelaku  korupsi dalam  pengadaan  barang/jasa  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  maka  harus  terlebih dahulu  dikaji  apakah  perbuatan  pelaku  termasuk  dalam  kesalahan  jabatan  atau  merupakan kesalahan pribadi.
Adapun  permasalahan  yang  diangkat  adalah  Bagaimana  pengaruh  pejabat  kepada peserta  tender  yang  memberi  suap  sehingga  menimbulkan  tindak  pidana  korupsi?  Dan bagaimana kewenangan pejabat dalam membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam peraturan perundang-undangan?
5 Marwan Effendy, Pemberantasan Korupsi dan Good Governance , Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 77-78.
6 http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20  dan% 20Rek omendasi%20Sanksi.pdf, Laporan  Kajian  Korupsi  Pengadaan  Dan  Rekomendasi  Sanksi ,  diakses  tanggal  24 Februari 2019 Pukul 21.00 Wib, hlm. 76.
7 Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, diakses Tanggal 27 Februari 2019 Pukul 21.30 Wib.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN

## 1. Bentuk Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis  serta  didukung  dengan hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  informan. 8 Dalam  penelitian  ini  membahas mengenai  penerapan  sanksi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pejabat  negara  dalam  tindak pidana suap.

## 2.   Tipe Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  preskriptif  karena  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan, serta menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan  serta  asas-asas  hukum  yang  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaannya. 9

## 3.  Jenis data
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari  dokumen  resmi  yaitu  buku-buku  hukum  pidana korupsi secara umum dan ilmu perundang-undangan.

## 4. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti:  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan pengadilan.
b.    Bahan Hukum Sekunder
Yakni  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  sumber  hukum  primer  seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
5. Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data ada dua macam yang meliputi:
a. Studi Kepustakaan ( Library Research )
Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku- buku hukum notaris dan pidana sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.
b.    Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  langsung  dari  pihak  yang mengetahui tentang hukum pidana.
6. Metode Analisis Data
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang  diperoleh  bersifat  kualitas  bukan  kuantitas.  Setelah  pengumpulan  data  kemudian dilakukan  analisis  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 10
8 Dian  Puji  Simatupang, Modul  Perkuliahan  Metode  Penelitian, Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum Unkris, Jakarta, 2010, hal. 2.
9 Ibid.
10 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 7.   Bentuk Hasil Penelitian
Bentuk  hasil  penelitian  sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang  bersifat  preskriptif analisis  adalah  suatu  penelitian  yang  menghasilkan  pemecahan  yang  berfokuskan masalah. 11

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh  Pejabat  Kepada  Peserta  Tender  Yang  Memberi  Suap  Sehingga Menimbulkan Tindak Pidana Korupsi
Persepsi  mengenai  tindak  pidana  korupsi  belum  sepenuhnya  sama,  karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja  Anti  Korupsi  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  Prof.  Dr.  Abdul  Munir  Mulkhan mengatakan,  ada  wilayah  abu-abu  tentang  definisi  korupsi  yang  sering  kali  dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu  ini,  sebaiknya  dilakukan  tatsir  lebih  lanjut  untuk  menegaskan  apakah  suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.
Lebih  lanjut  menurut  Mulkhan,  definisi  operasional  korupsi  perlu  dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. “Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan  politik.  Di  samping  itu,  orang  khawatir,  kalau  menduga  seseorang  korupsi akan termasuk suudzon atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak mempercayai Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apa pun, termasuk dari jalan korupsi ini. Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  karena  masyarakat  belum  memahami tindakan  yang  düakukan  terhadap  oknum-oknum  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian korupsi  secara umum  (universal) dan pengertian korupsi menurut hukum positif.
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin: Corruption atau Corruptus ,  yang artinya buruk, bejad, menyimpang dan kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat  beberapa  ahli  mengenai  pergertian  tindak  pidana  korupsi  berbeda-beda,  di antaranya  berpendapat  bahwa  korupsi  adalah  penyimpangan  dari  tugas  formal  dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, BUMN/ BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitik  beratkan  tindakan  korupsi  atas  dasar  apakah  tindakan  seseorang  bertentangan dengan  kepentingan  masyarakat,  mempergunakan  ukuran  apakah  tindakan  tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.
Pengertian  korupsi  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  (W.J.S. Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  korupsi  adalah  penyelewengan  atau penggelapan  uang  negara  atau  perusahaan  dan  sebagainya  untuk  kepentingan  pribadi atau orang lain.
Di  dunia  internasional  pengertian  korupsi  berdasarkan Black  Law  Dictionary , yaitu:
Corruption  an act  done with an intent to  give some advantage inconsistent  with official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciaty person who  unlawfully  and  wrongfully  uses  his  station  or  character  to  procure  some benefit for himself or for another person, contra!y to duty and the rights of others.
11 Ibid.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
”Suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sebuah  maksud  untuk  mendapatkan beberapa  keuntungan  yang  bertentangan  dengan  tugas  resmi  dan  kebenaran- kebenaran  lainnya.  Suatu  perbuatan  dan  sesuatu  yang  resmi  atau  kepercayaan seseorang  yang  mana  dengan  melanggar  hukum  dan  penuh  kesalahan  memakai sejumlah  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.”
Istilah  korupsi  sesungguhnya  sangat  luas,  mengikuti  perkembangan  kehidupan masyarakat  yang  semakin  kompleks  serta  semakin  canggihnya  teknologi,  sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk- bentuk  kejahatan yang semula terjadi secara tradisional  berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.
Kejahatan  inkonvensional  menyentuh  segala  aspek  kehidupan  bangsa,  mulai dari  kepentingan  hak  asasi,  ideologi  negara,  hingga  lainnya  yang  menyangkut  aspek perekonomian  keuangan  negara.  Korupsi  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai  pola  perbuatan  yang  sedemikian  rapi.  Oleh  karena  itu,  perubahan  dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.
Korupsi  dikatakan  sebagai  kejahatan  sempurna  karena  pelakunya  dianggap sebagai orang-orang yang sudah berada pada kondisi ekonomi yang baik, orang-orang yang sejahtera secara finansial. Maka merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika masih  terdapat  pihak-pihak  yang  tetap  melakukan  korupsi  semata-mata  untuk memperkaya dirinya.
Korupsi menjadi suatu kejahatan yang semakin tidak masuk akal jika berbicara dalam  konteks  korupsi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Pelaku  yang  seharusnya menjalankan  tanggungjawab  sebagai  pejabat  publik,  melayani  masyarakat  dan memberikan  fasilitas  yang  memadai  untuk  masyarakat  dengan  sedemikian  rupa menyimpangkan anggaran tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Modus  yang  dilakukan  terorganisir  sedemikian  rupa  hingga  sulit  untuk  diurai  dan ditemukan  pelaku  utamanya.  Hal  ini  semakin  sulit  untuk  dilakukan  jika  kepentingan dan kekuatan politik juga turut berperan menutupi fenomena korupsi di pemerintahan. Menurut Penulis, terdapat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya:
1. Pengusaha  menggunakan  pengaruh  pejabat  pusat  untuk  menggerakkan/membujuk kepala daerah agar mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan  tertentu  dan  meninggikan  harga  atau  nilai  kontrak  dan pengusaha/rekanan  dimaksud  memberikan  sejumlah  uang  kepada  pejabat  pusat atau daerah;
2. Pengusaha  memengaruhi  kepala  daerah/pejabat  daerah  untuk  mengintervensi proses  pengadaan  agar  rekanan  tertentu  dimenangkan  dalam  tender  atau  ditunjuk langsung  dan  harga  barang/jasa  dinaikkan  ( mark-up ),  kemudian  sisanya  dibagi- bagi;
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada merek atau produk  tertentu  dalam  rangka  memenangkan  rekanan  tertentu  dan  melakukan mark-up harga atau nilai kontrak;
4. Kepala/pejabat  daerah  memerintahkan  bawahannya  untuk  mencairkan  dan menggunakan  dana/anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
5. Kepala/pejabat  daerah  memerintahkan  bawahannya  menggunakan  dana/uang daerah  untuk  kepentingan  pribadi  koleganya,  atau  untuk  kepentingan  pribadi kepala/pejabat  daerah  yang  bersangkutan  atau  kelompok  tertentu,  kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif,
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar  peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan yang telah tidak berlaku lagi;
7. Pengusaha,  pejabat  eksekutif  dan  pejabat  legislatif  daerah  bersepakat  melakukan tukar guling ( ruislag ) atas asset pemerintah daerah (pemda) dan melakukan mark- up atas  aset  pemda  serta asset  mark-up atas  asset  pengganti  dari pengusaha/rekanan;
8. Para  kepala  daerah  meminta  uang  jasa  bayar  yang  dibayar  di  muka,  kepada pemegang tender sebelum melaksanakan proyek;
9. Kepala  daerah  menerima  sejumlah  uang  dari  rekanan  dengan  menjanjikan  akan diberikan proyek pengadaan;
10. Kepala daerah membuka rekening  atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan  pejabat  atau  bendahara  yang  ditunjuk),  yang  dimaksudkan  untuk memudahkan pencairan dana tanpa melalui prosedur;
11. Kepala  daerah  meminta  atau  menerima  jasa  giro/tabungan  dana  pemerintah  yang ditempatkan di bank;
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang  tidak  memiliki  kemampuan  teknis  dan  finansial  untuk  kepentingan  pribadi atau kelompoknya;
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya;
14. Kepala  daerah/keluarga/kelompoknya  membeli  lebih  dahulu  barang  dengan  harga yang  sudah  murah  kemudian  dijual  kepada  instansinya  dengan  harga  yang  sudah di mark-up ;
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan auggaran daerah;
16. Kepala  daerah  memberikan  dana  kepada  pejabat  tertentu  dengan  beban  pada anggaran  dengan  alasan  pengurusan  DAU/DAK  (Dana  Alokasi  Umum/Dana Alokasi Khusus);
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk keperluan pribadi dengan beban anggaran daerah.
Menurut  Penulis,  perbuatan  para  pelaku  tentunya  sangat  merugikan  masyarakat dan  negara.  Masyarakat  sebagai  pihak  yang  harusnya  dilayani  dengan  ketersediaan fasilitas  pelayanan  masyarakat  dan  negara  yang  dananya  telah  diselewengkan  dengan penyimpangan yang terjadi. Menurut Penulis, penyimpangan dalam pengadaan barang dan  jasa  tampak  ada  unsur  penyertaan  dalam  melakukannnya  karena  terdapat keterlibatan lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan penyimpangan tersebut.
Dalam Putusan Nomor 64/Pid. Sus. K/2013/PN. Mdn, menimbang, bahwa untuk dapat  dinyatakan  seseorang  telah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka perbuatan  orang  tersebut  (perbuatan  Terdakwa)  harus  memenuhi  unsur  -  unsur  dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut : Kesatu :  melanggar  pasal  5  Ayat  (2)  Jo.Pasal  18  Undang  -  Undang  RI
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nomor  :  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor  :  20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Atau ; Kedua :  melanggar  pasal  11  dan  Pasal  18  Undang  -  Undang  Nomor  :  31 tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang  -  Undang Nomor  :  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ; Atau : Ketiga. :  Melanggar  Pasal  12  huruf  a  Jo.  Pasal  18  Undang  -  Undang Nomor    :    31    tahun    1999    sebagaimana    telah    diubah  dengan Undang-Undang Nomor :    20 tahun 2001  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan Teknis  Peradilan  Pidana  Umum  dan  Pidana  Khusus,  edisi  2007  terbitan  Mahkamah Agung  RI  2008,  pada  halaman  33  angka  6.4.  Surat  Dakwaan  Alternatif  dinyatakan bahwa :
“ Dalam  dakwaan  ini,  kepada  terdakwa  didakwakan  beberapa  tindak  pidana, yang  masing  -  masing  berbeda  dalam  uraian  fakta  namun  berhubungan  satu dengan  yang  lainnya.  Dalam  dakwaan  ini  yang dibuktikan  hanya  satu  dakwaan saja.  Dari  hasil  pemeriksaan  persidangan,  Hakim  /  Majelis  dapat  secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur - unsur salah satu dari dakwaan tersebut .” ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan  alternatif,  maka  Majelis  dapat  memilih  dakwaan  mana  yang  lebih  tepat dibuktikan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  -  fakta  hukum  yang  diperoleh  di persidangan  tersebut  di  atas,  sesuai  dengan  bentuk  dakwaan  penuntut  umum  yang berbentuk  alternatif  tersebut  maka  yang  akan  dipertimbangkan  adalah  dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 5 Ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  karena  berdasarkan  fakta  hukum  di persidangan  baik  berdasarkan  alat  bukti  yang  diajukan  di  persidangan,  yaitu  dari keterangan  saksi  -  saksi,  alat  bukti  surat,  keterangan  Terdakwa  tidak  diperoleh  fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud menerima hadiah  atau  janji  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga,  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  karena  kekuasaaannya  atau  kewenangannya  yang  berhubungan  dengan jabatannya,  atau  juga  menurut  pikiran  orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji tersebut  ada  hubungan  dengan  jabatannya  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam dakwaan Kedua melanggar  Pasal  11  jo.  Pasal  18  Undang  -  Undang  RI  Nomor  :  31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang  - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang  -  Undang  RI  Nomor  :  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dalam hal  ini  Majelis  mengkaji  secara  hukum  lebih  lanjut  sehubungan  dengan  adanya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  selaku  pegawai  negeri  dan  juga penyelenggara  negara,  dalam  hal  ini  Majelis  tidak  menemukan  adanya  perbuatan Terdakwa  menerima  hadiah  atau  janji,  yang  diketahui  atau  diduganya  bahwa  hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sesuatu  dalam  jabatannya,  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya,  hal  ini sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam  dakwaan Ketiga melanggar  pasal  12  huruf  a Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang -  Undang  RI  Nomor  :  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang  -  Undang  RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  dakwaan  ATAU Pertama didakwa melanggar  pasal  5  ayat  (2)  Undang  -  Undang  RI  Nomor  :  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki unsur  - unsur sebagai berikut :
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Yang menerima pemberian atau janji ;
3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelengaran Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya “atau” karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

## B. Kewenangan  Pejabat  Dalam  Membuat  Kebijakan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Pengadaan  barang/jasa  selalu  dipertanyakan  mengenai:  “apakah  pengadaan barang/jasa  dilaksanakan  secara  sewenang-wenang”  dan  “apakah  pelaksanaan pengadaan bawang/jasa telah sesuai dengan tujuannya”. Pertanyaan pertama berkaitan dengan  tindakan  sewenang-wenang (willekeur) dan  pertanyaan  kedua  berkaitan dengan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  ( detournement  de  pouvoir) .  yakni  tidak terpenuhinya  syarat  legalitas  (prosedur,  wewenang,  dan  substansi)  menghakibatkan cacat yuridis pengadaan barang/ jasa.   Wewenang dan substansi merupakan landasan bagi  legalitas  formal  dalam  pelaksanaan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa. Oleh sebab itu, dengan bertumpu kepada asas praesumptio iustae causa (gugat tidak menunda  atau  menghalangi  dilaksanakannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tatat Usaha Negara yang digugat), maka setiap gugatan atas tindakan PPK yang berkenaan dengan keputusan pemenang tender  misalnya,  tidak  menghalangi  dilaksanakannya  keputusan  pejabat  yang memutuskan  pemenangan  tender  yang  digugat.  Asas Presumptio  iustea  causa telah dinormakan dalam Pasal 67 ayat (1) UU no.5 Tahun 1986. Ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  d  UU  No.  5  Tahun  1986 juncto UU  No.9 Tahun  2004  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  telah  ditentukan  parameter penyalahgunaan  wewenang  yang  meliputi:  a.  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan;  b.  bertentangan  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.
Yang  dimaksud  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  sebagaimana dalam  Penjelasan  Pasal  53  ayat  (2)  huruf  B  UU  No5  Tahun  1986 juncto UU  No.  9 Tahun 2004 adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas.
Menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam tindak pidana korupsi pengadaan  barang  dan  jasa,  tidak  saja  ditinjau  dari  aspek  hukum  pidana,  tetapi  juga harus  ditinjau  dari  aspek  hukum  administrasi.  Dalam  hukum  administrasi,  kesalahan jabatan  menjadi  pertanggungjawaban  jabatan,  dan  kesalahan  pribadi  menjadi
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pertanggungjawaban  pribadi,  kesalahan  pribadi  adalah  tanggung  jawab  pidana. Apabila terjadi kesalahan maka kesalahan itu merupakan kesalahan jabatan dan pada gilirannya  adalah  menjadi  pertanggungjawaban  jabatan.  Pertanggungjawaban  pidana adalah  tanggung  jawab  pribadi.  Apa  yang  dilakukan  terdakwa,  tidak  termasuk tindakan maladministrasi. Pejabat Negara yang mengemban wewenang Pemerintahan pada dasarnya tunduk pada norma hukum administrasi. Dari hukum administrasi ada 3 (tiga) isu yang perlu ditelaah yaitu isu keadaan darurat, isu kewenangan diskresioner ( discretionary power) , dan isu penyalahgunaan wewenang.
Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013/PN.Mdn, Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara,  menimbang,  bahwa  unsur  ini  adalah  bersifat  alternatif,  yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dimana apabila salah satu dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat  (2) Undang - Undang RI Nomor  : 31  tahun  1999 jo Undang -  Undang RI  Nomor  : 20  tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang  -  Undang  RI  Nomor  :  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian Pegawai Negeri adalah:
a. Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang  -  Undang  tentang Kepegawaian ;
b. Pegawai  Negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Pidana ;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau  daerah;
d. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang  menerima  bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau ;
e. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  lain  yang  mempergunakan modal  atau  fasilitas  dari  negara  atau  masyarakat  ;  Menimbang,  bahwa  pengertian Penyelenggara Negara didasari pada  Pasal 1  angka  1  Undang  -  Undang  Nomor 28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi  dan  Nepostisme,  menegaskan  bahwa  Penyelenggara  Negara  adalah  Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
Menimbang,  bahwa  pasal  2  Undang  -  Undang  Nomor  :  28  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepostisme, menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :
a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
c) Menteri ;
d) Gubernur ;
e) Hakim ;
f) Pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku, dan ;
g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  -  fakta  di  persidangan  bahwa  Terdakwa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(dr.Haposan  Siahaan,  M.Kes)  adalah  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Toba  Samosir  (Periode  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013) sebagaimana  tersebut  dalam  bukti  surat  Petikan  Keputusan  Bupati  Toba  Samosir Nomor :116 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pengangkatan Pejabat struktural Eselon  II,III,  dan  IV  dilingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Toba  Samosir,  juga  telah dipertegas oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan persidangan;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menjabat sebagai  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Toba  Samosir  Propinsi  Sumatera  Utara yang mempunyai jabatan dan kewenangan maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi.
Unsur " Yang menerima pemberian atau janji", menimbang, bahwa unsur ini juga adalah  bersifat  alternatif,  yaitu  "menerima  hadiah"  atau  "menerima  janji",  dan  apabila salah satu dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur inipun terpenuhi ;
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  tersebut  dalam  dalam  dakwaan  jaksa  Penuntut umum  Terdakwa  telah  didakwa  sehubungan  dengan  adanya  pelaksanaan  proyek  pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Toba  Samosir  Propinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun Anggaran  2012,  telah  menerima  uang  dari  dr.  Wesli  Napitupulu  sebagai  bentuk  fee proyek  yang  besarnya  Rp;950.000.000,-(sembilan  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),-yang terdiri  uang tunai sebesar Rp.450.000.000,-  (empat  ratus  lima puluh  juta rupiah),- dan bentuk cek senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  adanya  pencairan  cek  yang  dicairkan dengan alasan adanya jual beli Truk sebagaimana tersebut dalam bukti foto copy Surat Perjanjian Jual Beli truk tertanggal 6 Nopember 2011  yang tertuang  dalam  Rekening Koran  BANK  MANDIRI  Nomor  1070100331877  atas nama Marojahan Pangaribuan yang mengeluarkan cek EF 461014 senilai Rp. 500.000.000,-( Lima ratus juta rupiah ), dengan  bentuk  tanda  transaksi  pencairan  cek  nomor  461014  dari  nomor  Rekening 1070100331877  atas  Nama  Marojahan  Pangaribuan,  yang  dikeluarkan  dan  ditanda tangani  oleh  Hombar  Tua  Simanjuntak  sebagai  Community  Branch  Balige  PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Saut  Parulian  Gurning  pernah bertemu  dengan  saksi  Marojahan  untuk  membeli  4  (empat)  Unit  truk  dengan menyerahan  uang  panjar  Rp.500.000.000,-(Lima  ratus  juta  rupiah)  sekitar  bulan Oktober dan Nopember 2011, namun pembelian 4 (empat) Unit Truk tersebut gagal dan saksi  MAROJAHAN  mengembalikan  dengan  memberikan  cek  kepada  saksi  Saut Parulian  Gurning,  Majelis  dalam  hal  ini  mempunyai  keyakinan  atas  keterangan  saksi tersebut sesuai dengan atas fakta-fakta yang sebenarnya.
Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengkaji lebih lanjut, apakah Terdakwa berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  baik  itu  berupa  bukti  surat-  surat,  keterangan  saksi, bukti petunjuk maupun bukti lainnya Terdakwa terbukti telah menerima uang ?
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  -  saksi  dan  keterangan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa :
• Bahwa  pada  bulan  Nopember  atau  Desember  tahun  2011  saksi  Rommi Simanungkalit  telah  diajak  oleh  saksi  Maruhum  Sinambela,  bersama  Panal Simanjuntak, Tahan Manulang dan juga dr.Wesli Napitupulu;
• Bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Rommi  Simanungkalit  telah  melihat  jikalau saksi dr.Wesli Napitupulu ada menyerahkan tas yang dibawanya dari Balige kepada Terdakwa sebagaimana pula Terdakwa telah menerima tas tersebut;
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
• Bahwa  saksi  Rommi  Simanungkalit  pada  mulanya  telah  menduga  akan menyerahkan  duit  tersebut  kepada  Terdakwa,  dimana  hal  ini
• diketahui oleh saksi saat berangkat dari rumah dr.Wesli Napitupulu telah berkumpul banyak orang yang mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor apalagi sepengetahuan saksi  pada  saat  di  mobil  atas  uang  tersebut  sangat  dijaga  ketat  sembari  mereka berbicara  masalah  proyek  yang  mengarah  kepada  akan  pemberian  paket  pekerjaan tahun 2012 dari Dinas Kesehatan Bahwa atas adanya penyerahan uang tersebut telah diperkuat  oleh  keterangan  saksi  Pamahar  Pardosi  yang  mengatakan  dipersidangan bahwa  yang  menyerahkan  uang  tersebut  adalah  saksi  dr.Wesli  Napitupulu  dan Maruhum Sinambela;
• Bahwa  lebih  lanjut  Pamahar  Pardosi  pernah  ditemui  oleh  Terdakwa  seraya mengatakan kepada saksi supaya dalam persoalan ini jangan ribut-ribut;
• Bahwa  saksi  MARUHUM  SINAMBELA  juga  merupakan  salah    seorang  dari pemberian  uang,  dimana  atas  uang  tersebut  diperolehnya  dengan  cara  meminjam, oleh  karena    meminjamlah  saksi  dalam  hal  ini  terus  mempertanyakan  realisasi pembayaran;
• Bahwa  berdasarkan  keterangan  Terdakwa  dalam  hal  ini  telah  mengakui  bertemu dengan  dr.Wesli  Napitupulu  di  Siantar  hotel,  namun  dalam  hal  ini  Terdakwa  telah membantah kalau ia telah ada menerima uang;
Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengkaji lebih lanjut apakah Terdakwa ada atau tidak telah menerima uang yang telah dikumpul oleh  dr.Wesli  Napitupulu  guna  pemulusan  fee  proyek  guna  memperoleh  proyek selanjutnya pada tahun yang berjalan?
Menimbang  bahwa  sehubungan  dengan  adanya  alat  bukti  yang  telah  Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini untuk mengkaji lebih mendalam  apakah  Terdakwa  ada  menerima  uang  atau  tidak,  Majelis  akan mempertimbangkannya  dengan  menggunakan  alat  bukti  sebagai  tersebut  dalam  alat bukti  gradasi  ke  empat  yakni  alat  bukti  petunjuk sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  184 ayat (1) huruf d KUHAP;
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  atas  hasil  keterangan  dalam  pemeriksaan Terdakwa  dipemeriksaan  persidangan  pada  dasarnya  Terdakwa  telah  mengakui  atas adanya  hasil  rekaman  yang  telah  diterangkan  dipersidangan  oleh  saksi  ahli  Drs. Flansius  Tampubolon,  M.hum  sebagaimana  juga  tersebut  dalam  bukti  1  buah  memori card  yang  berisikan  rekaman  suara  pembicaraan  yang  diduga  suara  Terdakwa, Maruhum Sinambela, Pamahar Pardosi terkait fee proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Toba  samosir  TA  2012  dengan  size  6.76  Mb  sebagaimana  mana  atas  memori  card tersebut  telah  dipergunakan  dengan  menggunakan  bukti Hand  phone Merk  Nokia Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meniliti secara hukum lebih lanjut atas hasil rekaman pembicaraan secara tidak langsung Terdakwa yang terlibat dalam pembicaraan mengakui  atas  uang  yang  diterimanya,  hal  ini  terlihat  dalam  kalimat  pada  point  6  A : dalam bahasa Indonesia yang berbunyi : ” Saya tidak tahu jika uang itu milikmu, yang jelas,  uang  itu  adalah  miliknya,  itu  informasi  yang  saya  dengar  ketika  itu.  Saya  tdak tahu kalau uang itu hasil patungan”.
Menimbang, bahwa disamping itu pula dalam hal ini dari rekaman pembicaraan, Majelis Hakim melihat terdapatnya kalimat yang mempunyai arti atas uang yang telah diserahkan  oleh  dr.wesli  telah  sampai  kepada  Terdakwa  sebagaimana  pula  Terdakwa dalam  rekaman  pembicaraan  telah  mengakuinya,  hal  ini  terdapat  pada  hasil  rekaman yang  telah  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  pada  point  24  A,  yang  berbunyi:  “ Saya  (Terdakwa)  tida k tahu  dari  mana  uang  itu  dikumpulkan.  Menurut  dokter
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(WESLI), itu adalah uangnya. Teken Saja, dia katakan kepada Pak Bupati, ini bantuan dari pak weslikan? Kata pak Bupati. Belum diberi tahu”;
Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis  Hakim pertimbangkan dalam  hal yang  tersebut  diatas  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  mempunyai  keyakinan  atas  adanya hasil  rekaman  tersebut  adalah  benar  salah  satunya  adalah  suara  Terdakwa  dan  bukan suara Terdakwa yang dipalsukan sebagaimana tersebut  dalam Nota Pembelaan/Duplik Terdakwa.
Menimbang,  bahwa  atas  pendapat  Majelis  tersebut  diatas  didukung  pula  dengan adanya  keterangan  saksi  Maruhum  Sinambela  yang  mengatakan  ia  mengetahui  kalau tender tidak dilobi atau diberikan uang dimuka dalam perkara Aquo, maka tender tidak akan  menang,  dan  kalau  ada  tender  maka  banyak  pulalah  yang  melobi  Menimbang, bahwa  walaupun  penasehat  hukum  Terdakwa  mengatakan  dalam  nota  pembelaannya, tender  proyek  di  dinas  Kesehatan  Kabupaten  Tobasa  dilaksanakan  melalui  website Pemkab  Toba  Samosir  (www.go.tobasa.com)  dengan  kata  kunci  pengumuman  lelang, dan  untuk  melakukan  penawaran  harus  melalui  LPSE  UNIMED,  dan  jangka  waktu pengumuman  tender  sesuai    jadwal  yaitu  sejak  tanggal  3  September  2012  s/d  20 September  2012,  hal  itu  bukan  berarti  meniadakan  adanya  sifat  untuk  melobi  agar menjadi pemenang tender;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  persidangan  dalam  hal  ini Majelis  tidak  menemukan  adanya  Terdakwa  dapat  membuktikan  sebaliknya,  namun hanya bersifat pembuktian yang bersifat sangkalan ataupun bantahan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Korupsi;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  -  fakta  yang  diperoleh  diatas,  pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur menerima atau Janji tidak terbukti haruslah ditolak, Majelis Hakim tidak sependapat adanya;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dan diperkuat  pula  atas  pertimbangan  Majelis  Hakim  berdasarkan  bukti  petunjuk  yang merupakan  perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan,  yang  mempunyai  saling  persesuaian, baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, yang  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  pelakunya  adalah Terdakwa  (Pasal  188  ayat  1  KUHAP),  dimana  atas  bukti  petunjuk  tersebut  Majelis peroleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan  juga  keterangan  Terdakwa  (Pasal  188  ayat  2 KUHAP), maka oleh karena itu atas bukti petunjuk tersebut mempunyai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Majelisi  Hakim  dengan  arif  dan  bijaksana,  setelah  mengadakan  pemeriksaan  dengan penuh  kecermatan  dan  keseksamaan  berdasarkan  hati  nurani  (Vide  Pasal  188  ayat  3 KUHAP)  sehingga  melahirkan  suatu  pendapat  bagi  Majelis  Hakim  tentang  unsur "menerima hadiah atau janji" pun telah terpenuhi ;
Unsur    " Dengan  maksud  supaya  Pegawai  Negeri  atau  penyelengaran  Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatanya, yang bertentangan dengan kewajibannya  “atau”  karena  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban,  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  dalam  jabatannya”,  menimbang,  bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, yaitu "Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah dan janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya"  sebagai  elemen  unsur  pertama  dan  "yang  menurut  pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan  jabatannya"  sebagai elemen unsur kedua, yang pembuktiannya cukup salah satu dari dua elemen tersebut.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Pengaruh  Pejabat  Kepada  Peserta  Tender  Yang  Memberi  Suap  Sehingga Menimbulkan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengusaha  menggunakan  pengaruh  pejabat  pusat untuk menggerakkan/membujuk kepala daerah agar mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan  pengusaha/rekanan  dimaksud  memberikan  sejumlah  uang  kepada  pejabat  pusat  atau daerah.  Pengusaha  memengaruhi  kepala  daerah/pejabat  daerah  untuk  mengintervensi  proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan ( mark-up ), kemudian sisanya dibagi-bagi.
Kewenangan Pejabat Dalam Membuat Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus. K/2013/PN.Mdn, Unsur "Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara,  menimbang,  bahwa  unsur  ini  adalah  bersifat alternatif,  yaitu  Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara,  dimana  apabila  salah  satu  dari dua elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang - Undang RI Nomor: 20  tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  Undang  -  Undang  RI  Nomor:  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian Pegawai Negeri adalah:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Kepegawaian;
b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab  Undang – Undang Hukum Pidana ;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau  daerah;
d. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang  menerima  bantuan  dari keuangan negara atau daerah, atau ;
e. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  lain  yang  mempergunakan  modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ; Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara  didasari  pada  Pasal  1    angka    1    Undang    -    Undang    Nomor  28    tahun    1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan Nepostisme,  menegaskan  bahwa  Penyelenggara  Negara  adalah  Pejabat  Negara  yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif, Hukum  Administrasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2014.
Atang Ranoemihardja, Pengertian-pengertian Hukum Pidana , Djambatan, Jakarta, 1983. Abdullah  hehamahua, Membangun  Gerakan  Antikorupsi  Dalam  Perspektif  Pengadilan , Yogyakarta, LP3 UMY, 2004.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 , Jakarta, Raja Grafido Persada, 2002. Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Jakarta,  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1984.
Bambang Poemomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
Bagir Manan , Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta, UII Press, 2005.
__________, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU, UII Perss, Yogyakarta, 2005. Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakkan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta, Kencana, 2007. Buchari  Said  H, Sekilas  Pandang  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Bandung,  Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2000.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Pokok-pokok  Hukum  Pidana ,  Jakarta,  Pradnya Paramita, 2004.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dahlan Yakub Al Bahry, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Alkola, Surabaya, 2001. Dian Puji Simatupang, Modul Perkuliahan Metode Penelitian, Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris, Jakarta, 2010.
David H. Bayley, Bunga Rampai Korupsi , Jakarta, LP3ES, 1995.
Ermansjah  Djaja, Tipologi  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia, Mandar  Maju,  Bandung, 2010.
Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Firdaus, Pertanggung  Jawaban  Presiden  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi ,  Bandung, Yrama widya, 2007.
Farried  Ali, Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan  Proses  Legislatif  Indonesia ,  Jakarta,  Rajawali Pers, 1996.
Ginanjar  Wahyudi ,  “Kajian  Tentang  Penyuapan  Sebagai  Salah  Satu  Tindak  Pidana Korupsi ”, Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011). Indriyanto  Seno  Adji,  (a), Korupsi,  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana ,  Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
Indriyanto  Seno  Adji,  (b), Korupsi  dan  Hukum  Pidana ,  Kantor  Hukum  Prof.  Oemar  Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001.
K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Kristian  dan  Yopi  Gunawan, Tindak  Pidana  Korupsi  Kajian  Terhadap  Harmonisasi  antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againts Corruption (UNCAC) (Bandung: Jl. Mengger Girang No. 98,).
Muladi,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia,  Makalah  yang  disampaikan  pada Seminar dan Kongres ASPEHUPIKI, Bandung, 16-18 Maret 2008.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1985.
Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3 , Jakarta, LP3ES, 1995. Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, Edisi Revisi, Gramedia, 2008. Marwan  Effendy, Pemberantasan  Korupsi  dan  Good  Governance ,  Timpani  Publishing, Jakarta, 2010.
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Politeia, Bogor, 1976.
R.  Wiyono, Pembahasan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Robert  Klitgaard, Membasmi  Korupsi,  Alih  bahasa  Hermoyo ,  Cet.  Ke-2,  Jakarta,  Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia, Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departeman Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988.
Surachmin  dan  Suhandi  Cahaya, Strategi  dan  Teknik  Korupsi  Mengetahui  untuk  Mencegah Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
S.R.  Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapan ,  Cet.  3,  Jakarta  Storia Grafika, 2002.
Satochid  Kartanegara, Hukum  Pidana  Bagian  Pertama ,  Jakarta,  Balai  Lektur  Mahasiswa, 1955.
Sudarto , Hukum Pidana I , Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
Teguh Prasetyo , Hukum Pidana , Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
S.  H.  Alatas, Sosiologi  Korupsi  Sebuah  Penjelajahan  Dengan  Data  Kontemporer ,  Jakarta, LP3ES, 1986.
William Allan Neilson (editor in chief), Webster’s Third New Internasional Dictionary , Vol 1.
Wiryono  Prodjodikoro, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Bandung,  PT.Refika Aditama. 2003.
W. J. S. Poerwodarmito, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1976.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Repubilk  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999,  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  1980  tentang  tindak  pidana  suap,”  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara, 2003.
Undang-Undang RI No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

## Internet :
http://pantaupengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20 Rek  omendasi%20Sanksi.pdf, Laporan  Kajian  Korupsi  Pengadaan  Dan  Rekomendasi Sanksi , diakses tanggal 24 Februari 2019 Pukul 21.00 Wib. Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, diakses  Tanggal  27  Februari 2019 Pukul 21.30 Wib.
www.hukumonline.com, 26 Februari 2019.

## Lain-lain:
Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Sonata  Lukman,  “Tinjauan  yuridis  ketentuan  delik  suap  dalam  Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia Glare  bribery  judicial  review provisions  in  the  Law  on  Corruption  Eradication ”,  Tesis  (Perpustakaan  Universitas Indonesia).