ANUVA Volume 4 (1): 71-79, 2020 Copyright ©2020, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Kontribusi Perpustakaan dalam Mendorong Ratifikasi Traktat Marrakesh Penyandang Disabilitas Netra di Indonesia
Jazimatul Husna 1*)
1 Program Studi Perpustakaan dan Informasi, Departemen Informasi dan Budaya Sekolah Vokasi,Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang

## *)Korespondensi: jazimatulhusna@,lecturer.undip.ac.id

## Abstract
In Indonesia, many people with disabilities have difficulty in accessing education and meeting the information needs needed by them, one of which is the library. There are not many libraries that are friendly and accessable for people with disabilities. In the Marrakech Treaty the library can contribute and facilitate their right to obtain information and education, facilitate their freedom of expression, including freedom to seek, receive and impart information and ideas  of  all  types  on  the  basis  of  equality  with  others,  including  through  all  forms  of  communication  of  choice them.This can  be  seen  from  the lack  of  reading  sources that  are  written  in  Braille, or  with  other formats  such  as audiobooks.  in  this  study  the  researcher  wants  to  focus  on  discussing  the  Contribution  of  the  Library  in Encouraging  the  Ratification  of  the  Marrakech    People  With  Disability  Treaty  in  Indonesia,  researchers  are interested  in  raising  the  theme  because  at  important  points  in  the  Marrakech  Treaty  it  gives  permission  for organizations and libraries to share collections and titles that they can access with the language community others throughout the world
Keywords: contribution; library; the Marrakech treaty; people with disabilities; Indonesia

## Abstrak
Di  Indonesia  banyak  penyandang  disabilitas  yang  kesulitan  dalam  mengakses  pendidikan  dan  pemenuhan  atas kebutuhan informasi yang di butuhkan oleh mereka, Salah satunya adalah perpustakaan. Tidak banyak perpustakaan yang  ramah  dan  accessable  untuk  penyandang  disabilitas.    Dalam  Traktat  Marrakesh  perpustakaan  dapat memberikan  kontribusi  dan  memfasilitasi  hak  memperoleh  informasi  dan  pendidikan  mereka,  memfasilitasi kebebasan  berekspresi  mereka,  termasuk  kebebasan  untuk  mencari,  menerima  dan  menyampaikan  informasi  dan ide-ide  dari  semua  jenis  atas  dasar  kesetaraan  dengan  orang  lain  ,  termasuk  melalui  semua  bentuk  komunikasi pilihan mereka.Hal  ini  dapat  dilihat  dari minimnya  sumber bacaan  yang  berhuruf  Braille, atau dengan  format lain seperti  audiobook. pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  memfokuskan  pada  pembahasan  Kontribusi  Perpustakaan Dalam  Mendorong  Ratifikasi  Traktat  Marrakesh  Penyandang  Disabilitas  Netra  Di  Indonesia,  peneliti  tertarik mengangkat tema tersebut karena pada poin penting dalam Traktat Marrakesh  memberikan izin bagi  organisasi dan perpustakaan  untuk berbagi koleksi dan judul yang dapat mereka akses dengan komunitas berbahasa lain di seluruh dunia
Kata kunci: kontribusi; perpustakaan; traktat marrakesh; penyandang disabilitas; Indonesia

## 1. Pendahuluan
Pada  Abad  21  Pustakawan  memiliki  tanggung  jawab  yang  jauh  lebih  banyak  daripada  yang disadari  banyak  orang.  Faktanya  adalah  bahwa  menjadi  pustakawan  melibatkan  lebih  dari  sekedar meletakkan  buku  di  rak  dan  memastikan  bahwa  perpustakaan  digunakan  dengan  benar.  Pustakawan dituntut untuk mengetahui segala sesuatu, mulai dari mengelola menejemen dan pengelolaan sumberdaya, mengetahui  dan  menguasai  Perpustakaan.    Nursyamsi  (2018)  dalam  tulisannya,  mengemukakan  bahwan WBU  ( World  Blind  Union) memperkirakan  ada  kurang  lebih  10%  dari  semua  buku  yang  terpublikasi sudah  dialih  bentuk  menjadi  format  yang  aksesibel.  Namun,  jumlah  buku  terus  berkurang  di  negara
berkembang, hingga mencapai kurang dari 1%. WBU ( World Blind Union) merupakan sebuah organisasi global  yang  mewakili  sekitar  253  juta  orang  di  seluruh  dunia  yang  buta atau  melihat sebagian.  Anggota adalah organisasi dari dan untuk orang buta di 190 negara, serta organisasi internasional yang bekerja di bidang  gangguan  penglihatan.  Selanjutnya    Nursyamsi    menyebut “Paceklik  Buku” di  negara berkembang ini berdampak pada terbatasnya hak untuk  mendapat informasi dan pengetahuan untuk  para penyandang  disabilitas.  Adapun  beberapa  hambatan  lain  yang  menyebabkan  penyandang  disabilitas mengalami  keterbatasan  dalam  membaca  buku  cetakan  adalah  fungsi  pengelihatan  yang  menurun, kebutaan permanen, menderita autisme atau menderita penyakit parkinson serta kelumpuhan.
Pada  tahun  2015,  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia  merilis  data  yang  mengungkapkan  bahwa penyandang  disabilitas  di  Indonesia  secara  keseluruhan  berjumlah  22  juta  orang,    2,5  juta  diantaranya adalan  penyandang  disabilitas  netra,  hal  tersebut  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  nomor  dua tertinggi  dunia  dalam  hal  penduduk  dalam  keterbatasan  penglihatan  (Habsyiyah:2015:45).  Dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen. Hal tersebut merujuk kepada interaksi  penyandang disabilitas dengan berbagai hambatan  yang  dapat  merintangi  partisipasi  mereka  dalam  masyarakat  secara  penuh  dan  efektif berdasarkan  pada  asas  kesetaraan  dengan  orang  lain.  Hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) , yaitu Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mendukung penuh terciptanya kesetaraan antara penyandang disabillitas dengan orang-orang yang normal.
Disahkannya  CRPD  oleh  Indonesia  pada  tahun  2011  silam,  serta  penandatanganan  Traktat Marrakesh  pada  tahun  2013  membawa  konsekwensi  bahwa  Indonesia  mesti  melakukan  implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek, dengan ketentuan-ketentuannya merujuk kepada  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Traktat  Marrakesh    di  antaranya  adalah  mengenai  hak  atas akses terhadap informasi, hak dalam kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  budaya.  Traktat  Marrakesh  adalah  sebuah  perjanjian  untuk memfasilitasi  akses  ke  karya-karya  yang  diterbitkan  untuk  orang  yang  penyandang  disabilitas  netra. Perjanjian  ini  adalah  perjanjian  hak  cipta  internasional  yang  disetujui  oleh  negara-negara  anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada Juni 2013 di Marrakesh, Maroko.
Sebagai  bagian  dari  warga  negara  Indonesia,  Penyandang  disabilitas  memiliki  kedudukan,  hak dan  kewajiban  yang  sama  dengan  masyarakat  non  disabilitas.  sudah  sepantasnya  penyandang  disabilitas mendapatkan  perlakuan  khusus.  Di  Indonesia  banyak  penyandang  disabilitas  yang  kesulitan  dalam mengakses  pendidikan  dan  pemenuhan  atas  kebutuhan  informasi  yang  di  butuhkan  oleh  mereka,  Salah satunya adalah  perpustakaan. Tidak  banyak  perpustakaan  yang  ramah  dan  accessable  untuk  penyandang disabilitas.  Diharapkan  perpustakaan  dapat  membantu  para  siswa  untuk  mendapatkan  informasi  tentang mereka kebutuhan hidup (Husna:2013). Perpustakaan juga harus membuat kebijakan dan peta pendaratan yang  bisa  memberikan  panduan  untuk  menyimpan,  mengumpulkan  buku,  bahan  cetakan  dan  merekam
khususnya. Oleh karena itu, peta dapat menyediakan perpustakaan sekolah di mana setiap siswa memiliki hak dan kesempatan untuk menambah pengetahuan (Rukiyah:2019:29).
Dalam  Traktat  Marrakesh  perpustakaan  dapat  memberikan  kontribusi  dan  memfasilitasi  hak memperoleh  informasi  dan  pendidikan  mereka,  memfasilitasi  kebebasan  berekspresi  mereka,  termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis atas dasar kesetaraan dengan  orang lain , termasuk  melalui semua bentuk komunikasi pilihan  mereka.Hal ini dapat dilihat  dari  minimnya  sumber  bacaan  yang  berhuruf  Braille,  atau  dengan  format  lain  seperti audiobook. Traktat  Marrakesh  memfasilitasi  aksesibilitas  terhadap  karya  yang  dipublikasikan  bagi  Orang  dengan kebutaan,  Penyandang  gangguan  penglihatan,  atau  Penyandang  keterbatasan  dalam  mengakses  cetakan, dengan  menyediakan  kerangka  hukum  internasional  yang  mengizinkan  suatu  kreasi,  distribusi,  dan pertukaran lintas batas suatu karta dengan format yang akses seperti huruf braille, suara, buku elektronik atau buku dengan cetakan huruf yang besar (Nursyamsi:2018).
Dari  uraiaan  di  diatas,  pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  memfokuskan  pada  pembahasan KONTRIBUSI PERPUSTAKAAN DALAM MENDORONG RATIFIKASI TRAKTAT MARRAKESH PENYANDANG  DISABILITAS  NETRA  DI  INDONESIA,  peneliti  tertarik  mengangkat  tema  tersebut karena pada poin penting  dalam Traktat Marrakesh    memberikan  izin bagi   organisasi dan perpustakaan untuk  berbagi  koleksi  dan  judul  yang  dapat  mereka  akses  dengan  komunitas  berbahasa  lain  di  seluruh dunia. Contohnya adalah Spanyol dan Argentina dapat berbagi koleksi gabungan lebih dari judul 150,000 tepat  di  seluruh  Amerika  Latin  segera  setelah  pemerintah  masing-masing  negara  penerima  meratifikasi dan  mengimplementasikan perjanjian. Singkatnya,  Perjanjian ini   menyediakan kerangka hukum penting untuk  adopsi  pengecualian  hak  cipta  nasional  di  negara-negara  yang  kekurangan  mereka.  Ini  juga menciptakan kerjasama impor/ekspor internasional untuk pertukaran buku yang dapat diakses lintas batas. implementasi subtansi dari regulasi tersebut harus terwujud dalam kebijakan. Ini tentu bukanlah hal yang mudah  bagi  Indonesia,  mengingat  bahwa  pandangan  disabilitas  yang  tertuang  dalam  perjanjian  tersenut merupakan  hal  yang  masih  baru.  Semoga  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan mengambil  keputusan,  dengan  mempertimbangkan   penyandang  disabilitas  netra  yang  harus diberdayakan dan juga menimbang hak intelektual dan properti para penulis dan penerbit

## 2. Landasan Teori

## 2.1. Sejarah Traktat Marakesh
Tujuan  utama  dari  Traktat  Marrakesh  adalah  untuk  meningkatkan  ketersediaan  format  yang dapat diakses dari materi yang diterbitkan, termasuk buku dan  majalah, untuk  keperluan akses informasi penyandang  disabilitas  di  seluruh  dunia. Sebuah  kabar  yang  menyenangkan  bagi  penyandang  disabilitas netra, Traktat Marrakesh ini diharapkan dapat memenuhi dahaga penyandang disabilitas netra akan buku sebagai gudang ilmu. tentunya dengan resiko terusiknya hak intelektual para penulis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO:2013) pada Oktober 2017 diperkirakan 285 juta orang di seluruh dunia memiliki
bentuk gangguan penglihatan termasuk mereka yang buta. Dalam Traktat Marrakesh, negara-negara yang berpartisipasi diwajibkan untuk membuat  “pengecualian” hak cipta yang memungkinkan pembuatan dan distribusi  salinan  format  yang  dapat  diakses  dalam  bentuk  materi    seperti  Braille  atau  buku  audio, termasuk  melalui    pertukaran  untuk  memberi  manfaat  kepada  para  penyandang  disabilitas  netra (WIPO:2013).  Lior  Zemer  dan  Aviv  Gaon  (2015)  dalam    Rama  (2019)  menyatakan  bahwa  Traktat Marrakesh  memiliki  tujuan  untuk  mengatasi  persoalan  hukum  terkait  akses  bagi  penyandang  disabilitas netra terhadap materi yang diberikan proteksi dengan hak cipta.
Sejauh  ini,  35  negara  telah  meratifikasi  perjanjian  itu,  termasuk  Kanada,  Australia,  dan  India, Inggris  dan  Amerika  (IFLA:2018)  untuk  segera  merealisasikan  penandatanganan  perjanjian  untuk meratifikasinya dengan mengubah undang-undang hak cipta untuk mematuhi ketentuan perjanjian Traktat Marrakesh  tersebut.  Perjanjian  itu  akan  mulai  berlaku  tiga  bulan  setelah  diratifikasi  oleh  20  anggota WIPO yang setuju untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. Sampai dengan Agustus 2013, sebanyak 52 negara  telah  meratifikasi  perjanjian  ini.  Kamboja  dan  Indonesia,  tercatat  sebagai  negara  ASEAN  yang telah menandatangani perjanjian tersebut.
Perjanjian  ini  akan  memungkinkan  perpustakaan  di  satu  negara  untuk  mengirim  buku  dalam format  yang  aksesibel  langsung  ke  badan  yang  berwenang  atau  penyandang  disabilitas  di  negara  lain. Sebelum  diberlakukannya  perjanjian  ini,  hal  tersebut  sering  dianggap  melanggar  hukum  dan mengakibatkan  buku-buku  aksesibel  perpustakaan  besar  terhambat  dan  terhenti  di  batas-batas  negara. Setelah perjanjian ini,  pengiriman lintas perbatasan akan dianggap legal dan diberikan beban administrasi yang  ringan.  Perjanjian  Marrakesh  juga  memungkinkan  untuk  membuka  kunci  digital  pada ebook untuk kepentingan penyandang disabilitas netra. Dengan kata lain, buku Kindle atau iBook dengan manajemen hak  digitalnya,  sekarang  bisa  dibuka  dan  dicetak  dalam  huruf  Braille  tanpa  berkonsultasi  dengan pemegang hak.

## 2.2. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan
Perpustakaan  adalah  kunci  keberhasilan  Traktat  Marrakesh  karena  mereka  adalah  penyedia utama  bahan  bacaan  dalam  format  yang  dapat  diakses.  Setelah  diimplementasikan  ke  dalam  hukum nasional,  Perjanjian  Marrakesh  memungkinkan  perpustakaan  membuka  layaanan  kusus  untuk penyandang  disabilitas,  dengan  memberikan  kontribusi  perpustakan  dalam  pengadaan  dan  pengelolaan buku  barille,  maupun  audio  book  tanpa  khawatir  lagi  terhadap  hambatan  hokum.  Hal  tersebut  membuat berbagi  karya  dalam  berbaagi  format  yang  dapat  diakses  oleh  penggunan  disabilitas,  hal  tersebut  akan meningkatkan jumlah bahan bacaan yang tersedia untuk cetak sesui kebutuhan pembaca.
Di  bawah  ini  kontribusi  yang  dapat  di  lakukan  oleh  perpustakaaan  yang  dilakukan  oleh  IFLA (12:2018),  kontribusi  dalam    Perjanjian  tersebut  memungkinkan  perpustakaan,  organisasi,  dan  'entitas resmi' penyandang disabilitas netra dapat mendistribusikan salinan format yang dapat diakses lintas batas. Perjanjian Marrakesh berupaya menghilangkan hambatan dalam dua cara utama:
1. Dengan  mewajibkan  negara-negara  yang  meratifikasi  Perjanjian  memiliki  “pengecualian” dalam  hak  cipta  hukum  untuk  kepentingan  penyandang  disabilitas.  Ini  berarti  negara  yang meratifikasi perjanjian harus memastikan undang-undang mereka mengizinkan perpustakaan orang  buta,  dan  organisasi  lain  membuat  salinan  format  yang  dapat  diakses  tanpa  harus meminta  izin  dari  pemegang  hak  cipta  (biasanya  penulis  atau  penerbit),  dan  untuk mendistribusikan salinan yang dapat diakses di dalam negeri.
2. Dengan  menjadikannya  sah  untuk  mengirim  dan  menerima  versi  buku  yang  dapat  diakses dan karya cetak lainnya dari satu negara ke negara lain. Ini berarti bahwa pengiriman format yang  dapat  diakses  berfungsi  lintas  batas  negara  diizinkan,  membantu  menghindari  upaya duplikasi yang  mahal di berbagai daerah negara oleh berbagai institusi (yang sering didanai publik  atau  memiliki  amal)    akan  memungkinkan  lembaga  dengan  koleksi  buku-buku  yang dapat  diakses  lebih  besar  untuk  membagikannya  koleksi  dengan  orang  buta  dan  visual  di negara-negara  dengan  sumber  daya  lebih  sedikit,  dan  menjadi  lebih  baik  melayani  orang- orang cacat cetak di setiap negara dengan menyediakan bahan bacaan dalam bahasa apa pun itu dibutuhkan.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur,  Peneliti mengumpulkan  data-data  penelitian  memalui  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  pustaka. Dengan  menekankan  pada  kekuatan  analisis  sumber  dan  data  penelitian  berupa  teori  dan  konsep  yang mengarah  kepada  pembahasan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memecahkan  masalah  aktual  yang sedang  dihadapi  sekarang  ini.  Peneliti  ingin  memfokuskan  pada  pembahasan  Kontribusi  Perpustakaan Dalam Mendorong Ratifikasi Traktat Marakesh Difable Netra Di Indonesia, peneliti tertarik mengangkat tema tersebut karena pada poin penting dalam Traktat Marrakesh   memberikan izin bagi  organisasi dan perpustakaan  untuk berbagi koleksi dan judul yang dapat mereka akses dengan komunitas berbahasa lain di  seluruh  dunia.  Semoga  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  mengambil keputusan,  dengan  mempertimbangkan   penyandang  disabilitas  netra  yang  harus  diberdayakan  dan  juga menimbang hak intelektual dan property para penulis dan penerbit, penelitian inin dapat digunakan dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi  dengan  melihat  kemungkinan  cara kerja dan dampaknya terhadap pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Indonesia.

## 4. Pembahasan

## 4.1. Traktat Marrakes di Indonesia
Bersama  kamboja,  indonesia  adalah  salahsatu  dari  10  negara  anggota  ASEAN  (Perhimpunan Bangsa  Bangsa  Asia  Tenggara)  yang  menandatangani  Perjanjian  ketika  dibuka  untuk  penandatanganan pada  28  Juni  2013  di  Marrakesh.  Indonesia  sudah  menunjukkan  komitmen,  dengan  membuat    Undang- Undang  (UU)  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  terdapat  pasal  yang  mengatur  aspek
pengecualian hak cipta untuk kepentingan akses informasi tidak hanya untuk tunanetra, tetapi juga secara luas  untuk  orang  dengan  masalah  membaca  barang  cetakan.  Undang-undang  tersebut  merupakan implementasi  terhadap  Traktat  Marrakesh.  Dimana  Indonesia  pada  24  September  2013  lalu  telah menandatangani  perjanjian  internasional  Traktat  Marrakesh  untuk  Fasilitasi  Akses  atas  Ciptaan  yang Dipublikasi bagi Penyandang Tunanetra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (DJKI:2017).
Karena  alasan  ini,  EIFL  telah  menjadi  penganjur  yang  kuat  untuk  ratifikasi  Perjanjian Marrakesh  dan penerapannya dalam  hukum hak cipta nasional. Konsekwensinya Indonesia harus segera membuat  ratifikasi  Perjanjian  Marrakesh  tersebut,  agar  memberikan    Indonesia  kerangka  kerja  hukum tambahan  untuk  mengadvokasi  dan  melindungi  serta  mempromosikan  hak-hak  para  penyandang disabilitas.  Hal  ini  akan  menciptakan  peluang  bagi  organisasi  dan  lembaga  dari  berbagai  sektor masyarakat untuk menanggapi kebutuhan orang-orang yang hidup dengan cacat cetak.
Ratifikasi  akan  membutuhkan  perubahan  tertentu  dalam  undang-undang  hak  cipta  Indonesia Misalnya,  untuk  memenuhi  persyaratan  Perjanjian,  undang-undang  perlu  memasukkan  ketentuan  untuk mengizinkan  pembuatan  salinan  format  yang  dapat  diakses.  Ruang  lingkup  ketentuan  tertentu  dari undang-undang yang ada juga perlu diperluas untuk memungkinkan pertukaran salinan format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Tahun  2020  ini  harapan  para  penyandang  disabilitas  tersebut  semakin  menjadi  kenyataan, melalui  lamaan  resmi  dan  website,  Wakil  Tetap  RI  untuk  PBB,  WTO,  dan  Organisasi  Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib (28 Januari 2020),  menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Beijing  dan  Traktat  Marrakesh  kepada  Direktur  Jenderal  WIPO, Francis  Gurry,  di  Jenewa,  Swiss.  Duta Besar  Hasan  Kleib  menyerahkan  instrumen  ratifikasi  Traktat  Marrakesh  untuk  Fasilitasi  Akses  atas Ciptaan  yang  Dipublikasi  bagi  Penyandang  Disabilitas  Netra,  Gangguan  Penglihatan,  atau  Disabilitas dalam  Membaca  Karya  Cetak  (Marrakesh  Treaty). Marrakesh  Treaty yang  disepakati  pada  tanggal  27 Juni 2013 merupakan penambahan atas traktat internasional di bidang hak cipta.

## 4.2. Kontribusi Perpustakaan Dalam Traktat Marrakes di Indonesia
Traktat  Marrakesh memiliki  dimensi  kemanusiaan  dan  pembangunan  sosial  yang  jelas  dengan tujuan  utama  untuk  menciptakan  seperangkat  standar  batasan  dan  pengecualian  untuk  kepentingan penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini  memperkenalkan  batasan  dan  pengecualian  terkait  produksi,  distribusi,  dan  pembuatan  karya  cetak agar  dapat  diakses  dan  dimanfaatkan  oleh  penyandang  disabilitas  netra,  gangguan  penglihatan,  dan disabilitas.  Traktat  Marakkes  ini    memungkinkan  perpustakaan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  cetak dalam  format  yang  dapat  diakses  oleh  banyak  orang.  undang-undang  ini  akan  menguntungkan penyandang disabilitas membaca sumber daya cetak standar (WIPO:2013).
Di  Indonesia  Ratifikasi Marrakesh  Treaty direkomendasikan  untuk  dilakukan  dalam  bentuk Peraturan  Presiden  (Perpres)  dibandingkan  dalam  bentuk  Undang-undang  (UU).  Dengan  Perpres  akan
memudahkan dalam  melakukan kontrol terhadap proses yang  dilakukan, dan  dapat mempercepat proses. Selain itu, dengan Perpres dapat lebih jelas melakukan identifikasi siapa saja Kementerian/Lembaga yang ikut bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan implementasi Nursyamsi (2018).
Dalam implementasi Traktat Marrakesh, perpustakaan dapat berkontribusi dalam  menyediakan salinan yang dapat diakses secara langsung ke pengguna disabilitas atau kepada seseorang yang bertindak atas nama mereka, seperti pengasuh. Perpustakaan juga dapat menyediakan salinan yang dapat diakses ke, atau menerimanya dari, yang  lain perpustakaan atau institusi  di  negara tersebut atau di negara lain  yang telah  bergabung  dalam  Perjanjian  Marrakesh.  Perpustakaan  dapat  menghasilkan  salinan  format  karya yang  dapat  diakses,  dan  menyimpan  serta  catalog  pekerjaan.  Kontribusi  positif  juga  bisa  dilakukan  oleh perpustakaan dengan  mendorong  dan  menerapkan  tentang bagaimana bertukar karya yang dapat diakses antar perpustakaan. Pertukaran alur kerja akan tergantung pada format pekerjaan dan bagaimana orang itu lebih  suka  menerimanya,  frekuensi  permintaan  dan  yang  ada  infrastruktur  untuk  memberikan  layanan tersebut. Misalnya:
1. Berkontribusi  dalam  kerjasama  terhadap  hasil  karya  cetak  dan  membuat  pengecualian  hak cipta  bagi  pengguna  disabilitas.  Mendorong  dan  bekerjasama  pihak  berwenang  seperti pemerintah,    perpustakaan  sekolah  dan  perguruan  tinggi  dengan  misi  utama  untuk melakukan  pelayanan  khusus  terhadap  pengguna  perpustakaan  yang  berkebutuhan  khusus, memperbanyak  dan  membuat  salinan  yang  dapat  diakses  dari  karya  sastra  yang  diterbitkan dan mendistribusikan salinan itu ke pengguna tanpa izin. Implementasi Perjanjian Marrakesh memperluas untuk memasukkan distribusi format yang dapat diakses di luar negeri.
2. Berkontribusi  dalam  memperluas  akses  informasi  global.  Di  Indonesia  diperlukan pustakawan  yang  sering  berbicara  tentang  kebebasan membaca  bagi  penyandang  disabilitas untuk mendapatkan bahan bacaan dalam format yang dapat diakses bisa menjadi perjuangan. Di seluruh dunia, lebih dari 90 persen buku yang diterbitkan tidak dapat diakses oleh orang- orang  yang  buta  atau  cacat  cetak,  sehingga  menciptakan  "paceklik  buku".  Saat  ini  undang- undang hak cipta di banyak negara tidak mengizinkan reproduksi dan distribusi bahan cetak dalam  format  yang  dapat  diakses  seperti  Braille,  cetakan  besar,  dan  audio  ( World  Blind Union ).  Perjanjian  dan  undang-undang  ini  akan  meningkatkan  sumber  daya  cetak  dalam format yang dapat diakses oleh banyak orang.
3. Berkontribusi  dalam  mendukung  hak  asasi  manusia  yang  paling  dasar.  Traktat    Marrakesh dan  prinsip-prinsip  perwujudan  undang-undang  selaras  sejalan  dengan    Pasal  19  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tentang hak untuk mencari dan menerima informasi dan Konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas,  Pasal  21  yaitu  tentang memberikan  informasi  dalam  format  yang  dapat  diakses.  Perjanjian  dan  undang-undang yang  diusulkan  menekankan  konsep  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mengakses informasi dalam format yang memenuhi kebutuhan pribadinya.

## 5. Kesimpulan
Traktat Marrakesh tidak hanya perjanjian oleh dan untuk para penyandang  disabilitas, tetapi itu juga  perjanjian  untuk  perpustakaan,  untuk  masyarakat,  untuk  membantu  mereka  menjadi  lebih  inklusif dan  adil;  ini  yang  pertama  instrumen  hukum  internasional,  yang  disetujui  oleh  badan  PBB,  yang  dapat membantu  Konvensi  PBB  tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  untuk  melaksanakan  sebagian  dari tujuannya,  untuk  mempromosikan  rasa  hormat  untuk  martabat  yang  melekat  dari  orang-orang  dengan penyandang disabilitas.
Perpustakaan  dapat  berkontribusi  dalam  menyediakan  salinan  yang  dapat  diakses  secara langsung  ke  pengguna  disabilitas  atau  kepada  seseorang  yang  bertindak  atas  nama  mereka,  seperti pengasuh.  Perpustakaan  juga  dapat  menyediakan  salinan  yang  dapat  diakses  ke, atau  menerimanya  dari, yang  lain  perpustakaan  atau  institusi  di  negara  tersebut  atau  di  negara  lain  yang  telah  bergabung  dalam Perjanjian  Marrakesh.  Perpustakaan  dapat  menghasilkan  salinan  format  karya  yang  dapat  diakses,  dan menyimpan  serta  catalog  pekerjaan.  Kontribusi  positif  juga  bisa  dilakukan  oleh  perpustakaan  dengan mendorong dan menerapkan tentang bagaimana bertukar karya yang dapat diakses antar perpustakaan.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  nasional  (2015). Pendudukindonesia  Hasil  Supas  2015 ,  diakses  dari: https://www.bps.go.id/publication/2015/11/30/41ccbadf0b914534f5c08a62/pendudukindonesia- hasil-supas-2015.html
Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelrktual  (2017). Traktat  Marrakesh  Lindungi  Hak  Kaum  Disabilitas Netra Dapatkan Akses Informasi, diakses dari :https://dgip.go.id/traktat-marrakesh-lindungi-hak- kaum-disabilitas-netra-dapatkan-akses-informasi
Habsyiyah,  H.,  Lestari,  Y.  D.,  Ariawan,  I.,  &  Gondhowiardjo,  T.  D.  (2015). Relationship  of socioeconomic  factors  with  vision-related  quality  of  life  on  severe  low  vision  and  blind population in Indonesia . Medical Journal of Indonesia, 45-51.
Husna, Jazimatul, (2013), Pustakawan Dan Social Softskill Bagi Difabel , Yogyakarta: Cetta Media, Hal. 40.
IFLA  (2018). Getting  Started  Implementing  the  Marrakesh  Treaty  for  persons  with  print  disabilities  A practical guide for librarians , diakses dari: https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions- limitations/getting_started_faq_marrakesh_treaty_a_practical_guide_for_librarians_2018_en.pdf Kleib, Hasan (2020). Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual , Swiss, diakses dari: https://mission-indonesia.org/2020/01/28/indonesia-usung-era-baru-perlindungan-kekayaan- intelektual/
Nordin, N., Norman, H., & Embi, M. (2015). Technology acceptance of massive open online courses in Malaysia. Malaysian Journal of Distance Education , 17(2), 1-16.
Nursyamsi,  Fajri    (2018) Ringkasan  Isu:  The  Mar  Rak  Kesh  Treaty;  Penilaian  terhadap  Peluang Kebijakan  untuk  Meratifikasi  dan  Mengimplementasikan  Marrakesh  Treaty  di  Indonesia ,
Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Diakses dari https://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2018/Doc/Marrakesh%202018%20bahasa%20in do%20edited.pdf
Rama,  Bagus  Gede  Ari,  Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan.  (2019). Akses  Karya  Cipta  Audiobook  Bagi Disabilitas Netra  :  Perspektif  HAM, Jurnal  Octa  Comintas  Vol.  4  No.3  Bulan  Desember  Tahun 2019e-ISSN:2502-7573  p-ISSN:2502-8960,diaksesdari: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Acta Comitas
Rukiyah, Jazimatul Husna , Girindra Putri Ardana Reswari (2019). Analyzing the Library Information of Semarang Special Education School .  CL-Lamas 2019, August 13-14, Semarang, Indonesia. EAI DOI  10.4108/eai.13-8-2019.2290178.  di  akses  dari:  https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.13-8- 2019.2290178
The  International  Federation  of  Library  Associations  and  Institutions  (IFLA).  2015. Access  and Opportunity for All: How Libraries Contribute to the United Nations 2030 Agenda . Diakses dari https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/librariesdevelopment/documents/access- andopportunity-for-all.pdf
The World Blind Union (2016). Millions of People are Denied Access to Books and Printed Materials  - WBU Press Release for World Book and Copyright Day . Diakses dari http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/  Millions-of-People-are-Denied-Access-to- .aspx
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
World  Blind  Union,  (2013). Press  Release  for  WIPO  Book  Treaty  World  Blind  Union diakses,http://www.worldblindunion.org/English/news/Pages/JUne%C2%AD17%C2%ADPress %C2%ADRelease%C2%ADfor%C2%ADWIPO%C2%ADBookTreaty
World  Intellectual  Property  Organisation  (WIPO)  (2016). The  Marrakesh  Treaty  Helping  to  end  the global book famine . Diakses dari
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4077&plang=EN
Zemer, L., & Gaon, A. (2015). Copyright, disability and social inclusion: The Marrakesh Treaty and the role of non-signatories . Journal of Intellectual Property Law & Practice, 10(11), 836-849.