## KERJA SAMA BILATERAL DALAM KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH  NELAYAN PELINTAS BAT AS PERAIRAN INDONESIA- AUSTRALIA
Ratna lndrawasih dan Ary Wahyono 1

## Abstrak
Nelayan  tradisional  yang  melakukan  kegiatan  melaut  sebagai  bagian  dari tradisi  berlayar  yang  telah  berlangsung  lama  telah  dijamin  dalam  MoU  Box  1974 antara  pemerintah Australia  dan  Indonesia.  Sebagai  peraturan  yang  normatif tidak ada persoalan yang serius.  Namun demikian,  dalam perjalanan,  pemerintah Australia melakukan  penafsiran  yang  berbeda  terutama  tentang  operasionalisasi  pengertian tradisional.  Penafsiran  tradisional  dalam  MoU Box  1974  yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ini adalah awal persoalan nelayan pelintas batas perairan Indonesia- Australia.  Kini,  nelayan  tradisional  bergeser  menjadi  nelayan  pelintas  batas  yang melanggar MoU tahun 1974  tersebut. Sementara itu, kerja sama bilateral yang digagas oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan nelayan tradisional tersebut tidak memberikan basil karena  solusinya lebih bersifat charity, yaitu pemberdayaan nelayan di  daerah asal.  Solusi  ini  dianggap sebagai bentuk "meninabobokan" pemerintah dan rakyat (nelayan) Indonesia. Mestinya yang dilakukan adalah memperbarui MoU Box 1974 dan  memperjelas definisi tradisional  yang termuat dalam perjanjian tersebut.
Kata kunci: Kerja sama Bilateral,  Nelayan Pelintas Batas
Traditional fisherman  conducting  their fishing  activities  as part of their  long term .fishing tradition is recognized and allowed to catch fish under the MoU Box 1974 between the government Australia and Indonesia. As a normative rule, there is no serious problem with  this  arrangement.  However,  in  the meantime Australian government is taken  different perspective  and interpretation  to  the  definition  of traditional fishers. Traditional interpretation of the MoU Box 197 4 which does not correspond with the facts on the ground this  is  the  beginning of the fishermen  issue border crossers Indonesia- Australian waters. Recently the traditional fisherman have shifted become cross border which violated Mou Box 1974. Meanwhile,  bilateral cooperation was initiated by both countries to resolve the problems of traditional fishermen  do  not give results because the solution is more charity, namely the empowerment of fishermen in the area of origin. This  solution  is  considered a form  of "lull" the government and people  (fishermen) Indonesia.  It should be done  is  to  update and clarify the MoU Box 1974 traditional definitions contained in the agreement.
Keywords : Bilateral Cooperation,  A Cross Border Fisherman
1 Peneliti Kelompok Penelitian Maritim PMB-LIPI
Vol. V, No.2,  2010 I 53

## I. PENDAHULUAN
Batas perairan Indonesia-Australia merupakan batas terpanjang yang dimiliki Indonesia di  bagian selatan dengan  negara luar.  Wilayah perbatasan itu mulai dari  benua Australia  sampai  dengan  wilayah  kawasan  timur  Indonesia  yaitu wilayah  provinsi  Papua,  Kepulauan Aru,  dan Nusa  Tenggara Timur.  ATSEF (Arafura and Timor Seas Expert Forum) telah menenggarai bahwa di perairan Indonesia-Australia,  terutama  di  laut Arafura  telah  terlihat  gejala  sebagai berikut (1) Sumber daya ikan  telah mulai menipis, (2) Telah terjadi degradasi lingkungan pantai dan lingkungan kritis, (3) Hilangnya hasillkeuntungan sumber daya, ( 4) Berkurangnya  basil tangkapan, ( 5) Kemiskinan pada nelayan artisanal dan (6) Telah terjadi konflik nelayan baik internal maupun eksternal (Australia, DKP, UNDP 2006).
Tetjadinya kerusakan lingkungan di perairan Indonesia-Australia tersebut antara  lain  disebabkan  oleh  kehadiran  nelayan  Indonesia,  paling  tidak pernyataan  ini  berasal  dari  pemerintah Australia  (Ralph Thomas  Mahalette, Antony Sisco Panggabean, Jim Prescott, tt).  Padahal bagi nelayan Indonesia, kawasan terumbu karang itu merupakan  wilayah pencarian teripang dan lola yang  sudah berlangsung lama.  Kegiatan  berlayar  dan  mencari  teripang  dan lola adalah  bagian dari  kegiatan nenek moyang mereka yang diteruskan oleh anak  cucu  secara turun menurun.  Nelayan  Indonesia yang  mencari  sumber daya  !aut tersebut  ke  wilayah  terumbu  karang  yang  sekarang  masuk  dalam Australian Fishing  Zone  (AFZ),  sudah  berlangsung  sejak  dulu,  yaitu  antara tahun  1725  - 1750  (Fox,  2002  dalam  Indrawasih  2009).  Kerja  sama  antara nelayan Indonesia dengan  kelompok etnik Aborigin pemah terjadi dan dapat dibuktikan  pada  budaya,  bahasa,  lagu  dan  sejarah  lisan  Aborigin  (Bruce  C. Camnpbell dan Bu V.E. Wilson, 1993 ). Bahkan nenek moyang mereka juga ada yang  dikuburkan  di  salah  satu  pulau  gugus  Pulau  Pasir,  yaitu  Pulau Tengah (Middle Island).  Menurut pengakuan infonnan di  Kupang ketika melakukan penelitian di NIT tahun 2005, makam nenek moyang mereka ada yang terdapat di  pulau-pulau  tersebut.  Tidak hanya  makam  orang NTT,  tetapi juga makam orang Madura terdapat di tepi selatan pulau. Makam itu memiliki Iebar 0,95 m dan panjang I ,85 m. Makam terse but diperkirakan sebagai makam nelayan dari Pulau Tonduk, Madura (Kompas,  28  Mei 2005).  Hal ini  menimbulkan k1aim orang Indonesia untuk tetap dapat mengakses dan mengeksploitasi sumber daya laut di perairan yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Australia tersebut.
Oleh  karena  itu,  tentunya  nelayan  Indonesia  mempunyai  kearifan  local tersendiri dalam menjaga lingkungan laut dan terumbu karang di wilayah tempat pencaharian mereka. Namun demikian, kehadiran nelayan Indonesia di perairan tersebut  dipermasalahkan  oleh Australia,  yaitu  sejak  adanya  klaim Australia terhadap Pulau Pasir.  Fox (1996) dalamAdhuri (2005) menjelaskan bahwa dasar
54 I Jurnal Kependudukan Indonesia
klaimAustralia terhadap wilayah tersebut adalah penemuan dan penamaan Pulau Pasir secara resmi  oleh Kapten Samuel Ashmore yang berlayar ke  daerah itu dengan kapal Hibernia pada tahun 1811. Pada saat itu, Ashmore Reef dijadikan tempat untuk mengambil  pupuk dari kotoran burung atau kelelawar (guano) yang kebanyakan dilakukan oleh orang Amerika. Untuk menguasai guano ini, pemerintah Inggris menganeksasiAshmore Reefpada tahun 1878. Selanjutnya, pada tahun  1923  pemerintah negara bagian Australia Barat mengadu kepada pemerintah commonwealth tentang  eksploitasi illegal nelayan  Indonesia  di perairan  itu.  Pemerintah commonwealth melaporkan  pengaduan ini kepada pemerintah  Inggris.  Sebagai jajahan,  pada tahun  1931,  pemerintah  Inggris mendelegasikan otoritas terhadap Ashmore Reef dan Pulau Cartier yang berada di dekatnya kepada pemerintah Australia. Pada tahun 1934 aturan penerimaan transfer otoritas (the Act of Acceptance) ini  disetujui.  Kemudian pada tahun 1938 penguasaan terhadap areal ini ada di bawah administrator Australia Utara (Northern  Territory). Saat Australia  Utara  mendapatkan  hak  otonomi (self government), otoritas terhadap Ashmore Reef dan Pulau-pulau Cartier diambil kembali oleh pemerintah commonwealth.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  permasalahan  di  perairan  perbatasan Australia-Indonesia di  atasi  secara sepihak oleh  pemerintah Australia tanpa memperhatikan batas-batas tentorial kedua negara terse but PemerintahAustralia telah melakukan interpretasi  yang keliru mengenai  perbatasan negaraAustralia dan Indonesia. Menurut Etty R. Agus (2008}, teljadi perbedaan persepsi antara kedua  negara  tentang  cara  atau metoda  penarikan  garis  batas.  Daerah yang menjadi objek negosiasi adalah di LautArafura.  Dalam hal ini, Indonesia lebih menghendaki digunakan garis samajarak,jadi dengan demikian Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh daerah dasar laut yang cukup luas, Di pihak lain, Australia lebih menghendaki digunakannya Palung Timor sebagai batas  geologi.  Garis  batas  yang  dinegosiasikan pada tahun  1972  tampaknya lebih menguntungkan posisi Australia termasuk  soal kedudukan  daerah Scott Reef dan Ashmore Reef.  Kedua wilayah lokasi  tersebut merupakan kawasan terumbu karang yang  posisinya berdekatan  dengan  P. Alor dan Rote (Etty R. Agus, 2008),
Kedekatan  wilayah  yang  merupakan  klaim Australia  dengan  Indonesia membuat  landas kontinen dari keduanya saling tumpang tindih.  Oleh karena itu, kedua  negara  tersebut  telah  mengadakan  pengaturan  dan  kesepakatan- kesepakatan dalam menentukan batas ZEE dan landas kontingen masing-masing. Kesepakatan-kesepakatan  yang  telah  ditandatangani  antara  lain Agreement between the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Sea-bed Boundaries pada tanggal 18 Mei 1971 yang dilengkapi  dengan Agreement between the  Commonwealth of Australia
Vol. v, No.2,  2010 Iss
and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Sea-bed Boundaries in the Area ofTimor and Arafura Seas, pada 9 Oktober 1972. Kedua persetujuan tersebut mengatur garis batas  landas kontinen kedua negara yang sebelumnya bam diumumkan, yaitu pada tahun  1953  o1eh  Indonesia dan oleh Australia pada tahun  1969 (Agoes, 2008).
Selanjutnya  perairan  wilayah  Indonesia  pertama  kali  dinyatakan  secara resmi  melalui  pengumuman  pemerintah  Indonesia  pada  tahun  1957  dan Undang-U  ndang No.  4  Tahun  1960 yang  menyatakan  bahwa  Iebar wilayah perairan Indonesia adalah  12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik  ujung  terluar  pulau-pulau  negara  Indonesia.  Kedaulatan  wilayah perairan  Indonesia  tersebut  bam  dapat  diakui  dunia  pada  tahun  1982,  yakni ketika konvensi hukum laut ditandatangani oleh 19 negara. Pada tahun itu pula ditetapkan ZEE selebar 200 mil. Indonesia menindaklanjuti hal terse but dengan menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum laut intemasional, Prof. Dr. Hasyim Djalal bahwa batas wilayah negara sebenarnya sudah ditetapkan saat kita memperjuangkan Wawasan Nusantara pada 1957-1982. Setelah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations  Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) berlaku karena jumlah negara yang meratifikasi sudah mencapai 60 negara pada 1994, Indonesia justru kendur. "Yang sekarang kerap menjadi masalah bukan batas wilayah, kecuali dengan Timor Leste, batas-batas laut wilayahlteritorial kita sudahjelas, tetapi batas hak-hak berdaulat (Kompas, 28 Mei 2005).
Setelah dicapainya kesepakatan garis batas landas kontingen, masyarakat intemasional mulai dihadapkan pada perkembangan hak negara-negara untuk mengklaim  yurisdiksi  terbatas  pada  kolam  air  di  luar  laut  tentorial  sampai wilayah  200 mil  laut dari  garis  pangkal yang disebut ZEE.  Hal ini  membuat pemerintah  Indonesia  dan  Australia  kemudian  menyadari  perlunya  dibuat kesepakatan lagi mengenai pengaturan kegiatan perikanan. Kesepakatan tentang pengaturan kegiatan perikanan yang dibuat pada tahun  1974,  disebut dengan MoU Box  1974.  Kesepakatan tersebut mengatur kegiatan nelayan tradisional Indonesia di AFZ, temtama di  sekitar pulau-pulau Ashmore Reef dan Cartier, Karang  Scott  dan  Seringapatam,  serta  Browse  Islet.  Kesepakatan  ini  masih terbatas pada hak untuk berlabuh dan mengambil air tawar hanya di East dan Middle Islets dari gugusan Pulau Ashmore.
Mekipun  berbagai  kesepakatan  telah dibuat  oleh kedua  negara termasuk pengaturan nelayan tradisional  Indonesia (MoU Box 1974), namun  demikian Australia  melalui  aparatnya  tetap  melakukan  tindakan  terhadap  nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya laut di  AFZ, karena diailggap memsak lingkungan. disekitar temmbu karang, an tara lain menangkap
56 I Jumal Kependudukan Indonesia
nelayan,  menyita basil  tangkapan,  membakar kapal,  dan  menahan nelayan. Nelayan  dianggap  memasuki  perairan AFZ  tanpa  mengindahkan  peraturan pemerintah Australia, yaitu menggunakan mesin atau memasuki wilayah yang dilarang atau mengambil  sumber daya laut yang dilarang.
Sebuah  hasillaporan survei tim peneliti Indonesia dan Australia ke kawasan terumbu  karang  lokasi  penangkapan  teripang  menyimpulkan  bahwa  tidak ada perlindungan terhadap nelayan tradisional Indonesia yang dijamin dalam MoU Box 1974.  Perlakuan  terhadap  nelayan  tradisional  tidak  menggunakan pendekatan hukum tetapi pendekatan yang represif.  Ada kesan negara Indonesia tidak hadir dalam permasalahan nelayan Indonesia di kawasan  Scott Reef dan Ashmore Reef, di lain pihak pemerintah Australia bertindak sewenang-wenang terhadap  nelayan  Indonesia.  Tulisan  ini  ingin  melihat  bagaimana hubungan bilateral  Indonesia Australia melakukan upaya  solusi  terhadap permasalahan nelayan pelintas batas.

## II. NELAYAN  PELINTAS  BATAS
Nelayan Indonesia yang melakukan operasi penangkapan lintas batas ke AFZ tidak  hanya  nelayan  NTT,  akan  tetapi  juga  dari  Sulawesi  Selatan  (Bugis ), Sulawesi  Tenggara  (Buton),  Papua juga dari  Madura  (Sumenep ).  Meskipun sudah  ada  peraturan  yang  membatasi  kegiatan  nelayan  tradisional  Indonesia yang melakukan operasi penangkapan lintas batas, akan tetapi jumlah nelayan pelintas  batas  semakin  banyak  saja.  Sebagai  contoh  adalah nelayan  madura, sebagaimana diinformasikan  oleh key  informan ketika  melakukan penelitian penelusuran daerah asal nelayan pelintas batas di Sumenep. Menurut keterangan key informan bahwa nelayan Madura (Pulau Raas) yang melakukan pelayaran lintas batas ke AFZ, dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Indikasi  lain  bahwa  sejak  tahun  1974,  ada  saja  nelayan  Indonesia yang ditangkap  aparat  keamanan  Australa  karena  mengeksploitasi  sumber daya laut di AFZ.  Bahkan dari  tahun  ke  tahun semakin meningkat jumlah nelayan yang  ditangkap  dan  dipenjara  di  Australia.  Operasi  penangkapan  nelayan tradisional  Indonesia  di  Laut  Timor  oleh  Australia  atas  tuduhan  memasuki zone ekonomi eksklusif (ZEE) negara itu sebenamya sudah memasuki usia 31 tahun.  Penangkapan besar-besaran yang  dimulai  tahun  1974  itu masih terus berlangsung hingga hari ini. Diperkirakan sudah ribuan nelayan ditahan, disekap, dan dipenjara, lalu dideportasi. 2
Semen tara pada tahun 2006, sebanyak 359 kapal berbendera Indonesia telah ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairanAustralia.
2 Lihat http://www2.kompas.com/ kompascetakl 0505/28/Fokus/177592J.htm.
Vol.  V, No.2,  2010 I 57
Sedangkan, sebanyak 49lainnya dis ita perangkat dan basil tangkapannya. Pada tahun 2005, terdapat 279 kapal Indonesia yang ditangkap dan 325 disita. 3
Meningkatnyta intensitas nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan lintas  batas  dapat  dilihat  dari jumlah  nelayan  pelintas  batas  yang  ditangkap oleh aparat Australia.  Seperti tampak pada Tabe11, sejak tahun  1988 terdapat kecenderungan semakin meningkatnya jumlah perahu yang ditangkap. Hampir bisa  dipastikan  hal  ini  tidak  hanya  menunjukkan  semakin  kerasnya  sikap pemerintah Australia  terhadap  nelayan  pelintas  batas  sehubungan  dengan semakin bertambahnya jumlah nelayan Indonesia yang melakukan eksploitasi di perairan Australia.
Tabel1.  Jumlah Perahu Pelintas Batas yang Tertangkap di Perairan Australia 4 Tahun Jumlah Perahu Jumlah Nelayan 1975 3 Tidak ada data 1980 2 Tidak ada data 1985 5 Tidak ada data 1987 1 Tidak ada data 1988 46 Tidak ada data 1990 29 Tidak ada data 1991 38 Tidak ada data 1992 15 Tidak ada data 1994 111 Tidak ada data 1995 76 Tidak ada data 1996 97 Tidak ada data 1997 122 Tidak ada data 12-21 April 2005 30 272*) Mei  2004-Mei 2005 3.900*) 2006 134**) 30 April  2007 27**)
Sumber: Stacey (1999, 287), *) Kompas Mei 2005 **) http://www.antara.eo.id/ arc/2007/5/31
Penangkapan nelayan pelintas batas oleh aparatAustralia menjadi persoalan hubungan an tara dua negara, ketika tahun 2005 dilakukan operasi pemberantasan illegal fishing di perairan Australia yang dinamakan "Clean  Water Operation" yang berlangsung pada tanggal  12-21  April 2005.  aparat keamanan Australia berhasil  menangkap  sekitar  30  kapal  nelayan  Indonesia  dengan  272  ABK.
3 Lihat http://www.antara.co. id/arc/2007 15/31.
4 Llhat,  Dedi S. Adhuri. 2005. Konftik Nelayan Pelintas Batas.  Dalam Buku (Eds.  Dedi S. Adhuri) Fishing in,  Fishing out,  Memahami Konflik-konjiik Kene/ayanan di Kalimantan  Tzmur dan Nusa  Tenggara  Tzmur.
Jakarta. LIPI Press. Hal. 54.

## 58 I Jumal Kependudukan Indonesia
Masalah semakin mencuat ketika Muhammad Heri (Kapten kapal KM Gunung Mas  Baru)  meninggal  dunia  dalam  mas a  penahanan  di  Darwin,  Australia pada tanggal  28 April2005.  Namun pada tahun 2005  itu, juga kedua negara menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperaration in South East Asia ITA C) yang mengatur hubungan antarnegara dalam TAC termasuk elemen kerja sama yang sudah dibagi di antara Indonesia dan Australia. Selanjutnya, pada bulan Juni tahun 2006,  pemerintah Australia dalam rangka mencegah  illegal trans borders fishing mengeluarkan undang-undang yang menyatakan tiga tahun penjara bagi nelayan asing yang tertangkap di perairan territorialnya,juga dikenai denda sebesar 825 ribu dollar Australia (Rp5,7 miliar). 5
Namun demikian, meskipun pemerintah Australia telah melakukan operasi penangkapan kapal-kapal ikan yang memasuki wilayah perairanAustralia pada tahun 2005 (Clearwater Operation) dan tahun 2006 (Breakwater Operation), nelayan pelintas batas  Indonesia  masih tetap  melakukan operasi ke  perairan AFZ  dan  tidak  mengindahkan  peraturan  pemerintah Australia.  Di  samping kesengajaan  yang  dilakukan oleh  nelayan Indonesia memasuki wilayah AFZ dengan tidak mempedulikan peraturan pemerintah Australia,  juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman nelayan mengenai garis batas wilayah yang diatur di MoU Box. Nelayan mempunyai pandangan sendiri mengenai perbatasan laut yang sulit dihapus dari kebiasaan mereka. Menurut  keterangan nelayan pelintas batas  (nelayan dari  Raas-Madura)  apabila ketika berada di  tengah taut sudah tidak melihat wilayah Indonesia, barulah mereka menganggap sudah keluar dari wilayah Indonesia dan sudah memasuki wilayah Australia. Akan tetapi, selama mereka masih melihat Gunung Rote di NTT maka dianggap  masih berada di wilayah Indonesia (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2007). Kurangnya pemahaman tentang perbatasan laut dengan negara Australia juga dapat diketahui dari pengakuan salah seorang nelayan Indonesia dari Rote, NIT yang pernah tertangkap. Berikut ini pengakuannya.
"Juga tidak ada  batas  yang memperlihatkan  bahwa perairan  itu  telah  dimiliki Australia. Tidak ada rambu apa pun," kata A wad. "Kami hanya melihat kilangan minyak dan gas lepas pantai yang cukup banyak di perairan itu.  Sampai kapan pun, kecuali  sudah  mati, kami akan tetap mencari  di  sana," (Kompas, 28 Mei 2005).
Terlepas dari pengakuan terse but, mengikuti pendapat dari beberapa orang informan, baik dari instansi, kalangan pengusaha, dan LSM menyatakan bahwa dengan  perkembangan  yang  ada,  MoU  Box  tidak  sesuai  lagi  sehingga perlu dilakukan peninjauan terhadap ketentuannya (lndrawasih, 2008).
s Kompas, 22 September 2006.

## III. KERJA SAMA B IL ATERAL
Memoradum of Unde r standing antara In donesia dan A u s tr a li a tahun  1 974 b e ri s i  k esepaka tan antara  kedua negara tentang  k eg i ata n nela ya n  tradisional In done s ia  di se kitar pul a u-pul au As hm ore dan Ca rti e r ,  se rta se kitar Karang Scott d a n Seringpatam d a n di  Brow se I sle t, ya ng terbatas pada hak untuk ber l abu h dan m e n ga mbil a ir tawar (Etty R. A gus, 2008).  Mesk i  n egara A u s tr a l ia men gak ui  h ak pa r a n e l ayan tr ad i s i o n a l in donesia ya n g t e lah  berabad-abad l a mp au me n cari  peng hi dupan  dari s umb e r -sumber ba h a ri  di se pa nj ang  utara pantai  barat  d a n di se kitar g u gusan pulau karang  negara itu  t eta p i Au s tr a li a h anya m e n g i z inkan n e l a ya n tradi s i o na l Indon es i a b e rl a b uh g un a mengamb il a ir taw a r dan mencari ik a n di  pulau-pulau ya ng t e l a h di se pakati  kedua  neg a r a dalam p e rj a njian t erse but. H a n ya saja Aus tr a li a ke mudi a n menetapkan k awasan tersebut se baga i t a man na s i onal.  Berdasa r kan n o ta kesepahama n (M oU ) 1 974 itu , ka wasa n ya n g disepakati Australia dan I ndones i a dapat dimanfaatkan pa r a nela ya n trad i s i o n a l Ind o n esia  ada l ah  kepulaua n karang Scott , Ser in ga pat am, Pul a u Br owse, kepu l auan kara n g As hmor e (As hmor e R eef), Pu l au C arti e r , da n pera ir an di sekitamya. - - - - - . . . . PENGATUIWI MAA/T1M YANG  BERHUBUNG>.N DENGAN  PENANGIWAN IKAN ANTAAA -.ell 1.,. - - - ~-- • •· 4 /' - ) l AUSTRAliA DEN GAN IN DO NE SIA I I !AUT nM~ DAN  L.t.UT AWUitA
..... ,_
-INDONESIA , · T I~ OR l  0 R 0  S A " E .. i:--<-1!?~~-a.....,. _ - .. ,...,... ~ .,_.., _ ;
I ~
S um ber: Aus tralian Govern m e11t  (Australian  Fisher i es Ma11ag e ment Au th ority)
Gambar 1. P e n gatu r an maritim yang  berhubungan dengan  penangkapan  ikan antara Au s trali a dan Ind onesia di  Laut Timur dan  Laut A r a fura
60 I Jurnal Kependudukan I ndonesia
Dalam konteks hukum perjanjian intemasional, MoU Box 1974 merupakan perjanjian  yang bertujuan  mengatur tentang hak perikanan tradisional (So1ikhin, 2008).  Sebagaimana disebutkan oleh Wilson dan Campnbell (1993),  terdapat empat  kelompok  etnik  yang  berlayar ke  pantai  utara  benua Australia  yakni Makassar,  Bugis, Madura,  Buton,  dan  Mandar.  (Bruce C.  Camnpbell dan Bu V.E.  Wilson,  1993:2).  Setiap  kelompok  etnik  ini  memiliki  jalur pelayaran yang tidak sama. Mereka berangkat dari asal daerahnya masing-masing  dengan menggunakan berbagai jenis perahu-layar (perahu lambo, pinisi, paduwakang, soppe).
Menurut Solikhin (2008) bahwa pengakuan hak nelayan tradisional tersebut merupakan  amanat  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  51  United Nations Convention  on  the Law of the  Sea  (UNCLOS  1982),  bahwa  sebagai  negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain,  setiap negara harus mengakui hak-hak  perikanan  tradisional  suatu  negara  yang  telah  berlangsung  lama. Namun,  syarat  untuk  melaksanakan  hak-hak  perikanan  tradisional  tersebut adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Adapun bunyi  Pasal  51  secara  lengkapnya  adalah  "Tanpa  mengurangi  arti  pasal  49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang dianggap sah oleh negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak  dan  kegiatan  demikian,  termasuk  sifatnya,  ruang  lingkup  dan  daerah  di mana  hak dan kegiatan  demikian berlaku,  atas  permintaan salah  satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan  atau  dibagi  dengan negara ketiga atau warga negaranya" (Solikhin, 2008).
Kesepakatan a tau perjanjian bilateral an tara Indonesia dan Australia untuk menuntaskan masalah  ini  telah  dilakukan tiga kali.  Selain "Memorandum  of Understanding between  the  Government of Australia and the  Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen  in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf' atau yang dikenal dengan istilah MoU Box 1974, dilakukan  perjanjian "Memorandum  of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement pada tahun 1981.  Perjanjian kedua negara lebih menyepakati garis-garis sementara pada bagian timumya dengan mengikuti  arah  garis-garis  batas  landas  kontinen,  yang  letaknya  tepat  pada garis tengah antara kedua negara. Garis tengah ini berlanjut sampai mendekati pulau-pulau Asmore dan  Cartier,  terns  berbelok ke  arab  utara  dan menyusur gugusan pulau-pulau tersebut (Etty R. Agus, 2008).
Adanya kesepakatan batas kedua negara, tahun 1983 pemerintah Australia menetapkan kawasan Ashmore sebagai eagar alam nasional (National Nature Reserve)  berdasarkan  National  Park dan  Wildlife  Conservation  Act  1975. Dengan  adanya  penetapan  kawasan  perlindungan  ini  membawa  implikasi pembatasan aktivitas nelayan  Indonesia.  Sejak tahun  1983  terjadi perubahan perlakuan terhadap nelayan tradisional yang semakin ketat, an tara lain penyitaan dan  pembakaran  kapal  nelayan  yang  berada  di  kawasan  perairan  tersebut. Perlakuan pemerintah Australia terhadap nelayan tradisional tampaknya menuai protes pemerintah Indonesia sehingga pada tahun  1989  dilakukan  perjanjian bilateral kedua negara  yang menghasilkan "Agreed Minutes of Meeting Between officials  of Indonesian  and Australia  on  Fisheries".  Intinya  bahwa  nelayan Indonesia dapat berlayar dan mencari sumber daya laut dengan  menggunakan metode tradisional  seperti zaman dahulu. Pemerintah Australia melarang jika nelayan Indonesia menggunakan kapal yang bermnotor (Etty R. Agus, 2008).
Selanjutnya, untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Australia, upaya-upaya tetap dilakukan kedua negara melalui pertemuan-pertemuan kedua negara tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam sambutan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada acara sinkronisasi masalah nelayan pelintas vatas terkait MoU Box 74 Surabaya, 8 Mei 2008 yang diselenggarakan di Hotel Simpang Surabaya, bahwa pada tanggal 8-9 Agustus 200 I telah dilakukan pembahasan Draft Management Plan Ashmore Reef National Nature Reserve dan Cartier Island Marine Reserve di Darwin, Indonesia menyampaikan paper yang berjudul "Indonesian Vzews on the Ashmore-Cartier management Plan and Traditional Fishery in the MoU Box 1974". Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat, untuk meningkatkan kerja sama terutama dalam meningkatkan strategi manajemen, khususnya yang menyangkut tentang:  hak akses nelayan tradisonal Indonesia, cultural value, dan sebagainya 6 •
Tidak hanya itu saja, akan tetapi sejak tahun 2002, telah dilakukan pertemuan tahunan bidang kelautan dan perikanan oleh Indonesia dan Australia. Pertemuan tahunan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2002 s.d. 2005 dan pertemuan kelima pada tahun 2007. Hasil  pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
( 1) Pertemuan tahunan I Working Group Kelautan dan Perikanan di Jakarta, tanggal 8-11  April 2002, pertemuan ini menyetujui pembentukan komite pengelola MoU Box,  untuk pengembangan  dan  penerapan strategi  pen- gelolaan  bersama  nota  kesepakatan  yang  akan  diterapkan  pada  tahun 2003.
6 Lihat www.kp3k.dkp.go.idlindex.php?option = com_  docman  &task=doc_  download&gid= 22& Itemid=l88
62 I Jurnal Kependudukan Indonesia
(2) Pertemuan tahunan II  Working Group Kelautan dan Perikanan di Jakarta tanggal  6-9  Maret  2003.  Pertemuan  memfokuskan  pada perkembangan strategi  pengelolaan  MoU Box, dan  menyepakati  perlunya  pertukaran informasi  antar  kedua  negara  terkait  pengelolaan  MoU Box, termasuk rencana pelaksanaan joint riset ke Ashmore Reef dan Cartier Island tahun 2003
(3)Pertemuan tahunan III  Working Group on Marine Affairs and Fisheries, di  Canberra,  Australia,  tanggal  4-5  Maret  2004.  Pertemuan  membahas perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  identifikasi  nelayan  tradisional; Evaluasi pelaksanaan kegiatan MoU  1974; Kegiatan PEMP dan penyia- pan materi untuk sosialisasi MoU  1974.
( 4) Pertemuan tahunan IV Working Group on Marine Affairs and Fisheries, di  Canberra, Australia, tanggal  14-15  Maret 2005. Pertemuan ini kemu- dian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral Indonesia-Australia, bidang kelautan dan perikanan di Jakarta, tanggal 24-26 Agustus 2005.
(5)Pertemuan tahunan V Working Group on Marine and Fisheries,  bertem- pat di Canberra, Australia, tanggal 20-21  Maret 2007.
Di samping itu, Polisi Federal Australia {AFP) meminta Polri dijajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamati pergerakan nelayan di Oelaba, kawasan pesisir di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, yang ditengarai sebagai basis nelayan yang nekat melaut hingga perairan Australia Utara. Menurut Kabid Humas  Polda NTT ketika itu,  Kompol  Marthen Radja bahwa permintaan itu merupakan bagian dari tugas Pusat Penanganan Kejahatan Trans Nasional atau Trans  National Crime Center (TNCC) yang diresmikan penggunaannya oleh manajer Polisi Federal Australia (AFP) di Indonesia, Bruce Hill, di Kupang, 21 Agustus 2007. Pembentukan TNCC yang berkantor di lantai III Markas Polda (Mapolda) NTT itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI dengan pemerintahAustralia tentang penanggulangan kejahatan lintas negara dan pengembangan kerja sama kepolisian. Nota kesepahaman itu ditandatangani  13  Juni  2002  dan telah diperbaharui kemudian ditandatangani pertengahan tahun  2005  oleh Kapolri  ketika  itu,  Jenderal  Polisi  Sutanto  dan Kepala  Kepolisian  Federal Australia,  M.J.  Keelty,  APM.  Personel  TNCC merupakan anggota Polda NTT yang didukung peralatan canggih bantuan AFP. Dalam pelaksanaan  tugas  berada  di  bawah pengawasan  langsung Direktorat Reserse dan Kriminal (Reskrim) dan Direktorat Intelkam Polda NTr.
7 Lihat http://www.kapanlagi.com/h/0000192419.html
Vol. V, No.2,  2010  163

## IV. PEMECAHAN  MASALAH  NELAYAN  PELINTAS  BATAS
Meski  pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  Australia  telah -melakukan perjanjian  bilateral  sampai  tiga  kali  untuk  mengatasi  masalah  pelanggaran kedaulatan yang dilakukan nelayan-nelayan tradisional Indonesia, akan tetapi di  lapangan  ternyata masih  saja  terjadi  pelanggaran. Adapun  bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut antara lain:
Pertama,  pelanggaran  terhadap  wilayah  operasi  yang  telah  ditetapkan dalam MoU Box  1974 dan Agreed minutes  1989.  Pelanggaran  ini merupakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh para nelayan tradisional Indonesia. Hal  ini  dikarenakan,  sebagai  akibat  dari  berubahnya peta  wilayah  kegiatan para nelayan tradisional  Indonesia yang semula tunduk pada MoU Box  1974 (Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet) berubah sesuai dengan Agreed Minutes  1989 (Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet).  Dengan kata lain, Ashmore Reef dan Cartier Islet dilarang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati.
Kedua, adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati sesuai dengan kesepakatan, baik  MoU Box  1974  maupun Agreed Minutes  1989.  Salah  satu jenis  pelanggaran yang sering dilakukan oleh para nelayan tradisional  Indonesia adalah pengambilan jenis-jenis biota laut tertentu sebagai bagian dari sumberdaya alam hayati yang dilarang, seperti pengambilan penyu dan burung beserta telurnya.
Ketiga, adalah pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, dimana fasilitas tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui MOU BOX 1974 dan Agreed Minutes 1989. Dalam  kenyataan  pelanggaran  seperti  ini  terlihat  dalam  bentuk:  melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan perahu yang digerakkan oleh mesin (motor), menggunakan alat-alat penangkapan yang tergolong modern, bahkan menangkap ikan hiu dengan menggunakan gil/net.
Keempat adalah pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tindakan para nelayan yang dapat menimbulkan kebakaran karena lalai memadamkan api setelah memasak atau membuang puntung rokok tanpa dimatikan terlebih dahulu apinya, ataupun kegiatan lain yang menyebabkan terkontaminasinya sumber-sumber air min urn pada tempat-tempat di mana para nelayan diperbolehkan untuk mengambil air minum, dan kelima adalah  pelanggaran lain yang juga sering dilakukan adalah pemanfaatan kegiatan penangkapan  ikan  ini  sebagai  sarana untuk mengantar dan memasukan imigran gelap ke Australia (Solikhin, 2008).
64 I Jurnal Kependudukan Indonesia
Salah satu hal yang  dipersoalkan  adalah definisi  tradisional dalam nota kesepahaman  itu  ditafsirkan  berbeda  oleh  pemerintah Australia.  Pemerintah Australia  mendefinisikan  penangkapan illegal  cenderung  pada  kategori pelanggaran hukum karena memasuki wilayah perairan pengawasan Australia, tanpa izin dari otorita Australia, yaitu di  sebelah selatan perbatasan dasar laut. Disebutkan tanpa izin pada definisi penangkapan illegal ini, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pemerintah Australia masih memperbolehkan nelayan tradisional  Indonesia lainnya,  yakni  kapaVperahu  tanpa mesin untuk menangkap ikan tanpa izin di  kawasan tangkap yang berbentuk kotak sekitar Pulau-pulau Cartier, Scott, Seringapatam dan Broswe, kecuali Ashmore.
Selanjutnya  pemerintah Australia  melarang  nelayan  Indonesia  untuk menangkap ikan hiu di perairan manapun di AFZ.  (lihat Gambar 1 ). Berdasarkan nota kesepahaman antara Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tahun 1974,  pemerintah Australia  masih  mengizinkan  nelayan  tradisional,  yaitu nelayan yang menggunakan kapallayar. Pemerintah Australia melarang setiap nelayan Indonesia yang menangkap ikan a tau makluk hidup lainnya di Ashmore Reef karena  area ini  dijadikan eagar alam.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan terse but, pemerintah Australia akan menghukum orang yang melanggar dengan menyita basil yang telah diperoleh nelayan serta mewajibkan membayar denda atau mengenakan  hukum penjara.  Perahulkapal  yang  terbukti  bersalah dapat disita dan dibakar.
Definisi  "tradisional" sebagaimana disebut dalam nota kesepahaman 1974 menunjukkan pengakuan Australia terhadap hak tradisional nelayan Indonesia untuk mencari teripang di AFZ. Dalam nota kesepahaman 197 4 kata 'tradisional' menunjuk kepada nelayan tradisional yang menggunakan perahu layar. Namun, setelah  10 tahun pemberlakukan nota kesepahaman 1974, dilakukan perubahan. Dalam revisi nota keseaphaman tahun 1986,  kata "tradisional"  lebih dipertegas lagi,  yakni  semua  teknologi  penangkapan yang  menggunakan  mesin.  Secara implisit  penyebutan  teknologi  tradisional  ini  tampaknya  dikaitkan  dengan level  eksploitasi  penangkapan  teripang.  Pemahaman  seperti  ini  berbenturan dengan  realitas  dari  kenyataan  bahwa  nelayan  teripang  Indonesia  sebagian sudah mengunakan mesin, dari perahu lambo berlayar berubah menjadi perahu bermesin.
Foto: Ary Wahyono
O l eh karena itu , dalam rangka menyelesaikan ma sa lah ter se but , para pejabat Indonesia dan Austral ia mengad akan pertemuan pada April  2002. Berikut ini disajikan  basil  d a r i pertemuan tersebut,  yaitu pemb e ntukan ke l ompok  kerja untuk mempero l e h  kesepakat an ketja sama  (Dinas Perikanan  dan  Kelautan Jawa Timur , 2007).
(a) Operasi bersama untuk memerangi  p e nangkapan ikan yang illegal , tidak dilaporkan  dan  kegiatan  perikanan  lain  di  luar  regulasi yang  ada  atau kegiatan  penangkapan yang di se but  dengan  ll/ ega l , Unreported,  and Un r egula t e d  (IUU ) Fi s hin g.
(b) Operasi  bersama  untuk  manajemen  penangkapan  ikan  di  area  yang  ter- cantum dalam MoU Box.
(c) Operasi bersama untuk  pengembangan aquaculture.
(d)Operasi bersama untuk pengelolaan  lingkungan kelautan.
(e) Operasi  bersama untuk bioteknologi  kelautan.
(f) Operasi  bersama  untuk  produk  perikanan, keamanan, kualitas,  pengem- bangan produk , dan  promo s i.
(g) Operasi  bersama  untuk edukasi, pel ati han , dan pcngembangan  kapa s i- tas.
(h)Operas i bersama untuk pengenta sa n kemi s kinan .
66 I Jurnal K ependu dukan ind onesia
(i)  Operasi bersama untuk pengelolaan dan pengembangan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Pertemuan  pertama  yang  menghasilkan  rencana  kerja  sama  tersebut dilanjutkan dengan pertemuan kelompok kerja pada Maret 2003. Selanjutnya, pada Desember 2005, pemerintah Indonesia denganAustralia dalam Konferensi Tingkat Tinggi  (KIT)  di  Kuala  Lumpur,  membicarakan  kesepakatan  kerja sama  tersebut.  Dalam  kesempatan  tersebut, Australia  telah  menandatangani Traktat  Persahabatan dan  Kerja  Sarna di Asia Tenggara (Treaty  of Amity and Cooperaration in South East Asia-TAG) yang mengatur hubungan antamegara dalam TAC, termasuk elemen kerja sama yang sudah dibagi di antara Indonesia dan Australia.  Berkaitan  dengan  transborder fishing  tersebut,  kedua  negara sepakat  untuk  memberikan  penyuluhan  kepada  nelayan  Indonesia,  seperti yang  pemah  dilakukan  pada  tahun  1989,  khususnya  berkenaan  dengan  hak penangkapan ikan tradisional di sekitar Ashmore Reef atau Pulau Pasir. Untuk itu,  pemerintah Australia  menyediakan  dana  300.000  Dollar Australia untuk proyek penyuluhan ke  kampung-kampung nelayan,  seperti  Sulawesi  Selatan, Papua, dan lainnya (lihat tulisan Rakaryan Sukarjaputra, Kompas, 11  Desember 2005).  Selain itu, juga  sepakat untuk memberikan dana bagi pengembangan nelayan tradisional Indonesia agar tidak lagi mencari ikan hingga ke  perairan Australia sebesar I 0 juta dolar Australia untuk nelayan NTT 8 • Berkenaan dengan banyaknya  nelayan  pelintas  batas  yang  berasal  dari  Pulau  Raas  Kabupaten Sumenep,  Jawa Timur,  maka menurut salah satu pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Sumenep,  pemah  ada  orang Australia  yang  datang  ke Pulau Raas  untuk melakukan  observasi  dan  memberikan pengarahan  kepada nelayan Raas.
Sementara itu,  pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur (Dinas _Perikanan dan  Kelautan  Provinsi)  Juga melakukan upaya guna mencegah agar nelayan Raas,  Madura tidak memasuki perairan Australia secara illegal,  yaitu dengan mengadakan:
(a) Sosialisasi  secara  berkala  kepada  nelayan  untuk  tidak  melakukan penangkapan  lintas  batas.  Dalam  sosialisasi  tersebut  dijelaskan  bahwa memasuki  perairan  negara  lain  tanpa  izin  akan  diancam  hukuman  be- rat.  Berkaitan dengan sosialisasi ini, pada tahun  1995  seorang ahli dari Australia Barat secara khusus melakukan peninjauan langsung ke Pulau Raas  dan  Tonduk  untuk  menemui  nelayan  dan  memberikan  penjelasan. Kemudian pada tahun  1997 juga ada kunjungan oleh dua orang ahli dari Department Fishery of Western Australia untuk  mengadakan sosialisasi peraturan perikanan di  Pemerintah Daerah Sumenep yang diikuti tokoh- tokoh  nelayan  dari  Kecamatan  Raas.  Pada  acara  sosialisasi  tersebut,
8 Lihat http://www.kapanlagi.com/h/OOOO 122808.html
dibagikan pula peta penangkapan ikan di laut berikut daerab-daerab yang dilarang dimasuki oleb nelayan (closed area).
(b) Meningkatkan  kemampuan  nelayan  guna  memperbaiki  pendapatan perkapitanya melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjut- an dengan berpedoman pada:
- Local Marine Resource Based, yakni dengan mengelola sumber daya perikanan setempat yang strategis serta mempunyai nilai ekspor dan ekonomi penting yang meliputi penangkapan ikan karang (ikan bias) dengan alat yang tidak merusak lingkungan.
- Community  Based,  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  pesisir  dan kelautan  secara  optimal  dan  mengenalkan  diversi:fikasi  usaba  peri- kanan  yang  diarahkan  kepada  kemampuan  budidaya  kerapu,  muti- ara,  dan  teripang.  Untuk  itu,  pada  tabun  1992-1993  telab  diadakan proyek-proyek  percontoban  seperti  budidaya  teripang,  'bubunisasi' untuk menangkap lobster, dan budidaya kerapu dengan jaring apung.
- Market  Based,  di  arahkan  agar  basil  pemanfaatan  sumber  daya pesisir dapat dipasarkan keluar daerab dan keluar negeri.  Untuk itu, transportasi  laut di  wilayab kepulauan  yang dirasakan masib sangat tertinggal perlu diperbaiki. 9
Di samping  itu, Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep yang  dilaksanakan  oleb  Bidang  Eksplorasi  dan  Teknologi  Kelautan,  dengan menggunakan  dana Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), telah  mengadakan Program Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil  (PEMP).  Tujuan  PEMP  secara  umum  adalab  ( 1)  untuk meningkatkan kesejabteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausabaan,  penguatan  lembaga keuangan  mikro  (LKM),  pengembangan partisipasi  masyarakat,  serta  diversifikasi  usaba  yang  berbasis  pada  sumber daya  lokal  dan  berkelanjutan,  (2)  untuk  memberdayakan  masyarakat  pesisir sekaligus  mengatasi  dampak  kenaikan  barga  baban  bakar  minyak  (BBM) terbadap  perekonomian masyarakat pesisir yang  difokuskan  pada penguatan modal melalui pengguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP).
Departemen  Kelautan  dan  Perikanan  cq.  Ditjen.  KP3K  juga  telab melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
( 1) PEMP di  Kabupaten Rote Ndao sejak tabun 2004-2006.
(2) Bantuan mata pencabarian altematif dan perbaikan ekosistem PPK terluar (2005-2006).
9 Informasi ini diperoleh dari tulisan Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, tt.

## 68 I Jurnal Kependudukan Indonesia
(3)Bantuan sarana energi listrik tenaga surya  (2005-2006).
( 4) Bantuan Landing Craft Tank (2006).
(5)1dentifikasi nelayan tradisional di  Rote Ndao dan Kep. Aru (2006).
(6)Sosialisasi dan kampanye publik tentang MoU Box (2005).
(7) Rencana tata ruang detail PPK di  Rote Ndao (2005).
(8) Penyusunan management Plan kawasan perbatasan (2005)
(9) lkut berpartisipasi  dalam  pelaksanaan joint research  to  Ashmore  Reef and Cartier Island (2003,2005 dan 2006) 10 •

## V. KEsiMPULAN
Banyak nelayan Indonesia yang beroperasi di  wilayah perbatasan dan merasa tidak memasukiAFZ, akan tetapi tetap ditangkap oleh aparat keamananAustralia. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman nelayan terhadap garis batas wilayah  Indonesia  dan Australia.  Ada dua  kemungkinan  yang  menyebabkan kurangnya  pemahaman  nelayan  terhadap  garis  batas.  Pertama,  disebabkan nelayan pelintas batas tidak membawa alat untuk melihat di mana posisi perahu mereka (GPS). Kedua, meskipun sebagian ada juga yang membekali diri dengan alat  tersebut  dalam  operasi  penangkapan  mereka,  tetapi  mereka  bersikeras menganggap  bahwa  perairan  yang  mereka jadikan fishing  ground adalah wilayah Indonesia.  Nelayan bel urn bisa memahami bahwa terutama Ashmore Reef (Pulau  Pasir),  yaitu  wilayah  yang  sejak dulu  merupakan  tempat  usaha nenek moyang mereka,  tempat mengambil sumber daya laut  untuk kehidupan mereka,  bahkan juga merupakan tempat nenek moyang mereka dimakamkan, kini dimiliki oleh negara lain. Padahal dilihat darijarak, lebih dekat ke Indonesia dibanding ke Australia. Hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya conflicting claims terhadap wilayah tersebut.
Di pihak lain, meskipun nelayan telah mengetahui adanya perjanjian MoU Box 1974, yang mengatur  wilayah Ashmoree Reef dan sekitamya yang dulu merupakan fishing  ground nenek  moyang  mereka,  menjadi  wilayah  negara Australia, nelayan Indonesia masih tetap menjadikan wilayah tersebut sebagai fishing ground mereka hingga  saat  ini.  Bahkan nelayan  Indonesia juga tidak peduli  dengan  berita  ditangkap  dan  ditahannya  ternan  mereka  oleh  aparat keamanan  Australia  karena  dianggap  telah  melakukan  pelanggaran  di  AFZ. Hal tersebut disebabkan  selain  karena kondisi  sumber daya laut di AFZ yang melimpah,  juga karena  cerita  menarik  dari  nelayan  Indonesia  yang  pemah tertangkap,  yaitu  diperlakukan  enak  pascapenangkapan  oleh  pemerintah
10 Lihat. www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option =com_ docman  &task= doc _download&gid= 22&/temid= 188.
Australia  (fasilitas  yang  nyaman  baik  ketika  masih  ditahan  dikapal  maupun dipenjara, dipulangkan dengan pesawat).
Operasi  penangkapan  nelayan  tradisional  Indonesia  di  Laut Timor  oleh Australia  atas  tuduhan  memasuki  zone  ekonomi  eksklusif (ZEE)  negara terse but yang  sudah  dimulai  tahun  197 4  itu  masih  terus  berlangsung  hingga hari  ini.  Menariknya,  meskipun  dalam  perkembangannya,  yaitu  sejak  bulan Juni 2006 pemerintah Australia sudah memberlakukan hukuman berat terhadap nelayan luar yang melakukan pelanggaran di  wilayahnya, akan tetapi nelayan Indonesia tidak jera-jera melakukan apa yang dianggap pemerintah Australia sebagai illegal fishing,  yaitu  mencuri-curi kesempatan memasuki AFZ untuk mengambil  teripang  dan  menangkap  ikan  hiu  dengan  tidak  mempedulikan peraturan pemerintah Australia.
Berbagai perjanjian/persetujuan telah disepakati, akan tetapi kesepakatan- kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, tampaknya masih  belum cukup untuk mengatur kegiatan nelayan di  perairan perbatasan kedua negara tersebut. Kesepakatan yang dibangun baru mencakup wilayah yang dapat diakses dan teknologi yang boleh digunakan oleh nelayan Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kedua  negara  perlu  lebih  memperhatikan  dan mengkaji lebih lanjut beragam masalah terkait pengeksploitasian sumber daya taut.
Memang, pemerintah kedua negara adalah perlu mengupayakan kegiatan kerja sama pemberdayaan nelayan  untuk ( 1) Meningkatkan kemampuan nelayan guna memperbaiki pendapatan perkapitanya melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengenalkan diversifikasi usaha perikanan yang di  arahkan kepada peningkatan kemampuan budidaya sumber daya laut yang  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi  ( seperti  ikan  kerapu,  ikan  bias,  kerang mutiara, dan teripang; (2) Melakukan sosialisasi secara intensifkepada nelayan terutama  nelayan  yang  sering  melakukan  penangkapan  lintas  batas,  dengan menjelaskan di  mana batas wilayah perairan Indonesia-Australia dan wilayah AFZ mana dan jenis sumber daya yang bisa diakses oleh nelayan Indonesia yang sesuai  dengan peraturan negara Australia. Namun  demikian, yang terpenting adalah  kedua  negara  segera  melakukan  perbaruan  MoU Box 1974  dengan memperjelas pengertian nelayan tradisional yang dimaksud di dalamnya.
70 I Jurnal Kependudukan Indonesia

## DAFTAR PusTAKA
Adhuri, Dedi S. 2005.  Fishing in, Fishing out: Memahami Konflik-KonflikKene/ayanan di Kalimantan  Timur dan Nusa Tenggara  Timur. Penerbit LIPI Press.
Australia, DKP,  UNDP.  2006. "Recana Aksi 2006-1015  dan  Pengembangan Program
Peningkatan Kapasitas ATSEF Indonesia". ATSEF.  Buku 3.
Dinas Kelautan dan  Perikanan Kabupaten  Sumenep, 2007, "Laporan Tahunan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2006"
Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2007, "Kabupaten Sumenep Dalam Angka
Tahun 2006".
----------, 2007, "Kecamatan Raas Dalam Angka Tahun 2006".
Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi  Jawa  Timur,  2007,  "  Pengembangan  Mata Pencaharian  Dengan  Sistem  Insentif  Bagi  Masyarakat  di  Pulau  Tonduk, Kabupaten Sumenep"
Agoes,  Etty R.  2008.  "Akomodasi Hak-Hak Nelayan Tradisional Indonesia Di MOU Box  1974",  Makalah  disampaikan  pada  Sinkronisasi  Nelayan  Pelintas  Batas
MoU Box 1974, di  Hotel Simpang Surabaya, 8-9 Mei 2008.
Fox, J, Adhuri, D S, Therik, T,  and Carnegie, M. 2006. "Searching for Liverhood: The
Dilemma od Small-Boat Fishermen in Eastern Indonesia". Laporan yang Tidak Diterbitkan.
Fox, J. 2002.  "A  Study  of Socio-Economic  Issues  Facing  Traditional  Indonesian Fishers  Who Access The MOU Box".
Indrawasih, Ratna. 2009. Ne/ayan Pelintas Bat as Indonesia-Australia dan Kompleksitas Permasalahannya. Jakarta, LIPIPress.
Ralph Thomas Mahalette, Antony Sisco Panggabean, Jim Prescott, tt, "Laporan Survei Ilmuwan  Peneliti  Indonesia  dan  Austrlia  di  Pulau  Datu  (Scott  Reef Island}", Australia,  KKP  dan  Australia  Government,  Australia  Fisheries  Management Austhority.

## Surat Kabar :
"Nelayan Timor dan  Laut", Kompas, 28  Mei 2005.
"Sumber daya A lam Australia - Indonesia", Kompas, 22  September 2006

## Surnberinternet:
"Australia  Minta  Polda  NTT  Amati  Pergerakan  Nelayan  di  Oelaba"  (http://www. kapanlagi.comlh/0000192419.htm Selasa, 25 September2007, 11:55, diakses 20 juli 08).
"DKP Akan Data Kapal  Nelayan Yang  Masuk ke  Kawasan  MOU  Box" (http://www. kapanlagi.com/h/0000122808.html, diakses 25  Feb 09).
Firdaus,  Ivan  "Sebelum  'Beebe  de  mer'  Tersaji  di  Meja  Makan",  (http://www. panyingkul.com/view.php?id=718&jenis=berandakitaSenin, 04-02- 2008,
diakses minggu 20 juli 2008).
http://www2.kompas.com/ kompascetak/ 0505/28/Fokus/177592J.htm
"Jumlah Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Australia Menurun" (http:// www.antara. co.id/ arc /2007/5/311 diakses  9 maret 09).
"Menyoal  Tudingan  Pencurian  Ikan di  ZEEA"  (http://okilukito.wordpress. com/2007 /11/29  diakses minggu 20 Juli 2008).
"Sinkronisasi  Masalah  Nelayan  Pelintas  Batas  Terkait  Mou  Box  '74'' (www.kp3k. dkp.go.id/index.php?option=com _ docman &task= doc_ download &gid =22&Itemid=J88, diakses 25  Feb 09).
Solihin,  Akhmad, "Penyelesaian  Sengketa  Nelayan  Pelintas  Batas  di  Wilayah Perikanan Australia" (http://ikanbiiak. wordpress.com/2008/04/21 /penyelesaian- sengketa-nelayan -pelintas- batas -di-wilayah-perikanan-australial, diakses  Juli 2011).
''Teripang Geliat Potensi Dari Timur Laut" (http://ikanmania.wordpress. com/2007/12/30/  diakses 20 juli 2008).