## Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro’
Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone

## Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, Arini Pratiwi
Institut Agama Islam Negeri Bone, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar
Email: syawaluddin.hanafi9@iain-bone.ac.id; anitamarwing@iainpalopo.ac.id ; arinnailah88@gmail.com
Abstract: This study aims to determine the behavior of the Bugis community in Bone Regency in carrying out marriage. The development of marital culture and customs in the Bugis community in bone district, especially in terms of kawing soro’ became the main  focus  of  this  research.  This  research  is  a  qualitative  research  with  Islamic  law approach.  The  results  of  this  study  found  that  habits  in  people's  lives  that  were considered to be full of spiritual meaning became worthless after the existence of some Bugis communities in the district of Bone who performed kawing soro'. On the other hand,  kawing  soro'  becomes  compulsory  if  adultery  is  feared,  in  another  sense  that kawing  soro'  can  be  done  if  there  are  forced  or  emergency  conditions.  The  Bugis community  in  Bone  Regency  who  implements  kawing  soro'  basically  wants  to  carry out the commands of Allah and their Rasul, but it is not understood by the community that couples who do kawing soro', the husband is obliged to pay dowry even though only giving half and the wife may refuse to give the husband's rights like hanging out and having sex before the wife receives the specified dowry introduction.
Keywords:  Marriage, Buginese Customs, Kawing Soro', Islamic Law

## Kawing Soro’ in Bugis Society of Bone Regency in Islamic Law Perspective
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perilaku  masyarakat  Bugis  di Kabupaten  Bone  dalam  melaksanakan  perkawinan  atau  pernikahan.  perkembangan adat-budaya perkawinan dalam masyarakat bugis di kabupaten bone, terkhusus dalam hal kawing soro’ menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa  kebiasaan-kebiasaan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dianggap  sarat  akan makna  spiritual  menjadi  tidak  bernilai  setelah  adanya  sebagian  masyarakat  Bugis Kabupaten  Bone  yang  melakukan kawing  soro’.  Di  sisi  lain,  kawing  soro’  menjadi wajib  dilaksanakan  apabila  dikhawatirkan  terjadinya  zina,  dalam  arti  lain  bahwa kawing  soro’  bisa  saja  dilakukan  jika  ada  kondisi  yang  memaksakan  atau  darurat. Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone yang melaksanakan kawing soro’ pada dasarnya ingin  melaksanakan  perintah  Allah  dan  Rasul-Nya,  namun  tidak  dipahami  oleh masyarakat  bahwa  pasangan  yang  melakukan kawing  soro’,  sang  suami  wajib membayar  mahar  meskipun  hanya  memberikan  separuhnya  dan  istri  boleh  menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan kelamin sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang ditetapkan.
Kata Kunci: Perkawinan, Adat Bugis, Kawing Soro’, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  perintah  Tuhan  bagi  setiap  manusia untuk  menguatkan  keberadaannya  sekaligus  mempertahankan  perkembangbiakan dengan  cara  yang  tepat  dan  menurut  kaidah  norma  agama,  apapun  agama  dan keyakinan yang dianut. Di sisi lain, laki-laki dan perempuan sebagai manusia memiliki fitrah  yang  membutuhkan  satu  sama  lain.  Tujuan  pernikahan  adalah  untuk  mencapai tujuan hidup dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebagai manusia. Selain itu,  pernikahan  merupakan  ibadah  yang  paling  utama  dalam  pergaulan  masyarakat muslim, sehingga pernikahan bukan saja dipahami sebagai satu jalan  untuk membina rumah  tangga  dan  melanjutkan  keturunan,  akan  tetapi  pernikahan  juga dipandang  sebagai cara untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperluas dan menguatkan silaturahmi antar manusia.
Sebagaimana  ibadah-ibadah  lainnya,  pernikahan  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat yang  menjadikannya  tuntunan  untuk  dapat  dilakukan  umat  Islam.  Dasar  hukum  pernikahan dapat diketahui dari firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ru>m/30: 21, Q.S. al-Nu>r/24: 32) dan Q.S. al-Nisa>’/4: 1, serta hadis Rasulullah saw. yang artinya:
Dari ‘Alqamah berkata bahwa ia berjalan bersama ‘Abdullah, ia berkata bahwa ia pernah  bersama  Rasulullah  dan  bersabda:  barangsiapa  yang  telah  sanggup melaksanakan  kehidupan  suami  isteri,  hendaklah  ia  kawin.  Maka  sesungguhnya kawin  itu  menghalangi  pandangan  mata  dan  memelihara  kemaluan.  Dan barangsiapa  yang  tidak  sanggup,  wajib  berpuasa.  Maka  sesungguhnya  puasa adalah perisai baginya (HR. al-Bukhary). 1
Perkawinan  dalam  masyarakat  Bugis,  sebagaimana  dalam  Islam  merupakan  hal penting  bagi  kehidupan  sebab  perkawinan  dianggap  bukan  sekedar  peristiwa  yang harus  dijalani  oleh  dua  manusia  berlainan  jenis  kelamin  akan  tetapi  perkawinan merupakan  proses  pelibatan  keluarga  besar  ( sompung  lolo)  dan  masyarakat  dalam menanggung  tanggung  jawab  bersama,  sehingga  dimaknai  bahwa  perkawinan  bukan hanya pertautan laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi merupakan pertautan atau penyatuan  dua  keluarga  besar  pula.  Hal  ini  menyebabkan  orang  tua  dan  keluarga memiliki peran penting sebagai penentu dalam melangsungkan perkawinan anaknya.
1 Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Isteri dalam Perkawinan (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 19-20.
Perkawinan  sebagai  sesuatu  yang  penting,  oleh  karena  itu  dalam  proses pelaksanaannya  mulai  dari mammanu’-manu  hingga  marola  tidak  sedikit  tenaga  dan pikiran yang dibutuhkan agar proses tersebut dapat terlaksana dengan baik. Setidaknya ada 3 (tiga) tahapan dalam perkawinan masyarakat Bugis yang harus dilalui, yaitu;
Pertama  adalah  pra  nikah,  merupakan  tahapan  pendahuluan  sebelum  pesta perkawinan ( mappabbotting) dilaksanakan, diantaranya:
1. Mammanu’-manu’,  secara  etimologi  berarti  burung  yang  berterbangan  kesana kemari  dengan  tujuan  mencari  sesuatu. Mammanu’-manu’  juga  memiliki  istilah lain  yakni  mabbaja  laleng,  yang  diartikan  sebagai  membuka  atau  membersihkan jalan.  Dalam  pengertian  ini  prosesi Mammanu’-manu’  bertujuan  untuk  mencari tahu  keberadaan/status  pribadi  dan  keluarga  perempuan/laki-laki  yang  ingin dijodohkan, baik itu disampaikan dengan tersembunyi atau terang-terangan. Pada tahapan  ini,  biasanya  dilakukan  langsung  oleh  pihak  orang  tua  laki-laki  dengan mendatangi  atau  bertemu  dengan  orang  tua  dari  pihak  perempuan  ataupun dilakukan  secara  sembunyi-bunyi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  gambaran detil  ( profiling)  tentang  calon  pengantin  perempuan  baik  yang  berkaitan  dengan kepribadian,  akhlak  ( salompena),  pergaulan  maupun  status  yang  disandangnya, serta  yang  terpenting  adalah  untuk  memastikan  apakah  calon  pengantin perempuan  tersebut  belum  pernah  dilamar  atau  dipinang  sebelumnya  oleh  orang lain  ( ipasitaro),  dan  apakah  keluarga  calon  yang  akan  dilamar  tersebut  telah berkeinginan  untuk  menikahkan  anaknya  atau  belum. 2 Fase  ini  menunjukkan bahwa  dalam  tradisi  Bugis,  pernikahan  menjadi  hal  yang  sakral  dan  luhur,  oleh karena  itu  dalam  proses  pencarian  pasangan  ,  semua  pihak  berperan  aktif  dalam proses  pencarian  dan  penjajakan  agar  didapatkan  calon  pengantin  yang  sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Madduta,  artinya  menyatakan  secara  resmi  keinginan  untuk  meminang.  Fase  ini ditandai  dengan  keterlibatan  keluarga  besar  dan  tokoh  masyarakat  dari  masing  – masing  keluarga  mempelai.  Masing  masing  keluarga  juga  akan  diwakili  oleh seorang ‚pebbicara‛  (juru  bicara).  ‚Pebbicara‛  dari  pihak  laki-laki  biasanya
2 Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan," Karsa, Vol.
20, No. 2 (2012): 248.
diiringi  oleh  rombongan  berjumlah  10  atau  lebih.  Proses  bertemuanya  dua  juru bicara ini menandai proses madutta yang berlangsung dengan beberapa rangkaian acara antara lain: mamanu-manu atau proses berbalas pantun dari kedua pebbicara, membahas uang panaik atau dui menre yang merupakan besaran uang belanja yang akan  diserahkan  dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan;  penentuan  waktu mappenre dui (mengantarkan uang belanja/uang pana’i); dan  proses mappenre dui yakni  proses  pihak  laki-laki  menghantarkan  duit  belanja  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Para  tetangga  dari  pihak  perempuan  biasanya  akan  diundang  untuk turut menyaksikan proses mappenre dui tersebut. 3
3. Mappettu  ada,  artinya  menyepakati  beberapa  hal  penting  untuk  ditetapkan bersama  oleh  kedua  pihak  keluarga  yang  akan  melakukan  perkawinan  dengan disaksikan oleh keluarga besar dan tokoh masyarakat. Biasanya yang dibicarakan adalah hari baik untuk diselenggarakannya akad pernikahan serta resepsi.
4. Mappacci, artinya membersihkan dan/atau mensucikan. Maknanya adalah harapan untuk  kebersihan  raga  dan  kesucian  jiwa  calon  pengantin  yang  akan melangsungkan akad nikah. Kegiatan ini dilakukan pada saat tudampenni (wenni) yakni  malah  hari  sebelum  akad  nikah  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaan mapacci beberapa  komponen  yang  dipersiapkan,  antara  lain  beras  yang  telah  digoreng kering, lilin yang dinyalakan, tujuh lembar sarung, bantal, dedaunan seperti daun nangka,  daun  pisang,  kelapa,  gula  merah  dan  tempat  daun inai  (daun  pacci).
Bahan-bahan  tersebut  dipilih  dengan  pertimbangan  makna  dan  filosofi  yang terkandung di dalamnya. Beras atau dalam bahasa Bugis disebut Benno merupakan representasi makna harapan bahwa kedua mempelai diharapkan menjadi keluarga yang  berkembang  secara  baik,  jujur  dan  bersih;  lilin  yang  dinyalakan  sebagai simbol  penerangan,  sarung  atau lipa  yang  berjumlah  tujuh  bertujuan  untuk menutup tubuh sehingga merepresentasikan harga diri individu, sementara bantal merepresentasikan  makna  kemakmuran.  Adapun  daun  pisang  merepresentasikan siklus  pertumbuhan  hidup  manusia  yang  senantiasa  sambung  menyambung  dan tidak  terputus.  Sementara  daun  nangka  dimaknai  sebagai  cita-cita  luhur  serta
3 Widyawati, "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," JOM FISIP, Vol. 5, Edisi 11 (2018): 8.
tempat  menaruh  pacci  atau  disebut  dengan appacingeng,  menunjukkan  makna kesatuan  jiwa  dan  kerukunan  berumah  tangga.  Keseluruhan  komponen dipersiapkan dan ditata dalam ruangan dimana proses mapacci berlangsung.
Dalam  pelaksanaannya,  prosesi mapacci  berlangsung  dengan  calon  mempelai duduk di atas laming atau tempat tidur dalam posisi telapak tangan menengadah keatas dan    diletakkan  di  atas  tujuh  lapis  sutera  yang  telah  ditutupi  dengan  beberapa  helai daun  nangka.  Kondisi  tangan  menengadah  ke  atas  menandai  kesiapan  untuk  diberi pacci.  Para  tamu  yang  telah  terdaftar  dalam  giliran  dipanggil  satu  persatu  untuk memberikan pacci  kepada  mempelai.  Para  tamu  mengoleskan  pacci  pada  telapak tangan mempelai dengan harapan dan doa untuk menyucikan dan membersihkan calon dari  hal-hal  buruk,  kegiatan mapacci  selanjutnya  diikutkan  dengan  proses  penaburan beras. 4
Kedua  adalah  nikah,  yaitu  hari  dilaksanakannya  akad  nikah  atau  esso akkalabinengeng. Adapun kegiatan pada tahapan ini adalah:
1. Mappenre  botting,  artinya  mengantarkan  pengantin  laki-laki  ke  tempat pelaksanaan  akad  nikah.  Adapun  tempat  pelaksanaan  akad  nikah  biasanya dilaksanakan  di  kediaman  pengantin  perempuan.  Banyak  pihak  yang  dilibatkan dan memiliki peran masing-masing dalam kegiatan ini diantaranya pembawa mas kawin  atau pabawwa  sompa;  pendamping  pengantin  yang  terdiri  dari  dua  anak kecil yang biasanya merupakan keluarga pengantin yang disebut dengan passeppi, orang  yang  bertugas  dalam  mengurus  pakaian  pengantin  dan  biasanya  juga bertindak  sebagai  penata  rias  atau  yang  disebut  dengan indo  botting;  pembawa payung  pengantin  atau pabbawa  teddung,  pemuda  dan  pemudi  dari  pihak pengantin  laki-laki  yang  ditugaskan  membawa  makanan  dalam  bentuk  kue-kue Bugis  dan  pernak  pernik  lainnya  yang  disebut  dengan pattiwi  bosara,  dan  orang yang ditugaskan dalam menuntun pengantin untuk menemui pasangannya setalah akad  nikah  dilangsungkan,  serta  beberapa  orang  sebagai  saksi-saksi  dan  kerabat lainnya.
4 Nonci, Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis (Makassar: CV Aksara, 2006), 32-33.
2. Ma’duppa botting, artinya menunggu atau menjemput kedatangan pengantin laki- laki.  Para  keluarga  dan  kerabat  dekat  calon  pengantin  perempuan  akan  bertugas untuk  menyambut  sekaligus  menuntun  calon  pengantin  laki-laki  menuju  tempat pelaksanaan akad nikah dan dalam prosesi penyambutan ini pula dipentaskan tari paduppa .
3. Akad  nikah  atau  kawing/mappakawing;  akad  nikah  yang  pelaksanaannya, umumnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.
4. Mappasiluka  atau  mappasikarawa,  artinya  mempertemukan  pengantin  laki-laki dengan  perempuan  dengan  mengantarkannya  masuk  ke  dalam  kamar  pengantin perempuan. Dalam fase ini akan terjadi proses dialog antara pappakarawa (orang yang  menuntun)  dan  memberikan  kenang-kenangan  kepada  penjaga  pintu  ,  jika tawaran  dan  kenang-kenangan  diterima  maka  pintu  akan  dibuka.  Setelah  hal tersebut,  maka pappakarawa  dari  masing-masing  pengantin  akan  menuntun pengantin  untuk  saling  menyentuh  bagian  tubuh  pasangannnya.  Proses mappasikarawa ini tentu saja memiliki makna khusus, karena dalam setiap bagian tubuh  yang  disentuh  memiliki  makna asenu-sennureng  yakni  harapan  baik  dan parellau  doang  atau  doa.  Sebagai  contoh  menyentuh  telinga  dapat  diartikan sebagai  pengharapan  dan  doa  bahwa  suami  isteri  akan  saling  mendengarkan pendapat,  saling  mencium  kening  diartikan  sebagai  pengharapan  bahwa  dalam membina  rumah  tangga  kelak,  pasangan  ini  senantiasa  dilandasi  dengan  kasih sayang.
5. Marellau  dampeng,  artinya  meminta  atau  memohon  maaf  dan  restu  dari  kedua orang  tua  pengantin  perempuan.  Dalam  prosesi  ini,  pasangan  yang  telah  sah menjadi suami isteri meminta maaf kepada kedua orang tua dengan cara mencium tangan  kedua  orang  tuanya  dan  dilanjutkan  kepada  seluruh  keluarga  dekat  yang hadir  pada  prosesi  akad  nikah  tersebut.  Kegiatan marellau  dampeng  bermakna bahwa  anak  tidak  boleh  melupakan  jasa-jasa  orang  tua  yang  telah  melahirkan, membesarkan  mereka  dan  menghindarkan  mereka  menjadi  anak  yang madoraka atau durhaka kepada orang tuanya.
Ketiga  adalah  kegiatan  setelah  akad  nikah,  ada  beberapa  kegiatan  pula  yang harus dilaksanakan setelah akad nikah, diantaranya:
1. Mapparola  atau  mammatoa,  yaitu  kunjungan  balasan  yang  dilakukan  oleh  pihak pengantin  perempuan  ke  kediaman  pihak  pengantin  laki-laki.  Pelaksanaan mapparola dimulai ketika seluruh prosesi pernikahan telah selesai. Biasanya waktu pelaksanaan  dilakukan  satu  hari  atau  beberapa  hari  setelah  pesta  pernikahan berdasarkan  dengan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  keluarga.  Pada  acara mapparola  tersebut,  pengantin  duduk  di  pelaminan  selayaknya  pesta  pernikahan pengantin  perempuan  dan  berlangsung  pada  siang  hari  dan  biasanya  akan dilanjutkan pada malam hari. Prosesi Mapparola itu sendiri memiliki multi makna diantaranya  a.)  Penghormatan  antar  keluarga.  Penghargaan  dan  penghormatan ditunjukkan  oleh  pihak  keluarga  pengantin  perempuan  terhadap  keluarga pengantin laki-laku dengan cara mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya; b.)  ajang  silaturahmi. Mapparola  selain  bermakna  penghormatan,  juga  menjadi ajang pertemuan yang khusus antara kedua keluarga mempelai. Dalam kesempatan tersebut  kedua  keluarga  saling  berjabat  tangan,  bercengkerama  dalam  suasana kekeluargaan  yang  kental  dan  santai,    yang  tidak  memungkinkan  terjadi  apabila dilakukan  pada  saat  sebelum  acara  pernikahan  atau  pada  saat  pesta  pernikahan berlangsung. Dengan keadaan tersebut,  maka akan terjadi penyatuan tidak hanya antara dua  insan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan tetapi juga penyatuan dua  keluarga  besar;  c.)  Pengendalian  sosial.  Dalam  masyarakat  Bugis,  ikatan kekeluargaan teramat kuat bahkan mampu menjadi pengendali sosial bagi anggota keluarganya  termasuk  dalam  menjalani  pernikahan. 5 Ketika  keluarga  besar  hadir dalam  acara  pernikahan  terutama mapparolla,maka  kedua  keluarga  menyadari bahwa  adanya  tanggung  jawab  sosial  yang  mereka  emban  yakni  dengan  menjadi bagian dalam kontrol sosial bagi keutuhan dan kelanggengan kehidupan berumah tangga kedua mempelai tersebut.
5 Rusli, "Reinterpretasi," 252.
2. Marola  wekka  dua,  yaitu  pengantin  perempuan  yang  sudah  mendatangi  rumah pengantin laki-laki, baik menginap semalam ataupun tidak, harus kembali lagi ke rumah pengantin perempuan.
Berdasar pada tahapan di atas, kawing atau akad nikah adalah salah satu tahapan kegiatan  yang  dilaksanakan  pada esso  akkalabinengeng,  adapun  kawing  yang  tidak dilaksanakan  pada esso  akkalabinengeng  atau  yang  dilaksanakan  pada  tahapan  pra nikah,  baik  setelah mammanu’-manu’  ataupun  sebelum  mappacci,  kawing  tersebut diistilahkan oleh masyarakat Bugis sebagai kawing soro’.
Kawing  soro’  atau  akad  nikah  yang  dilaksanakan  bukan  pada  esso akkalabinengeng merupakan realitas perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat Bugis  di  kabupaten  Bone.  Masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone  tentunya melaksanakan  suatu  kegiatan  perkawinan  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diyakini memiliki nilai spritual- religius.  Jika  tahapan  di  atas  diyakini  memuat  kandungan  manfaat,  lalu  mengapa sebagian  masyarakat  Bugis  di  kabupaten  Bone  melakukan kawing  soro’?  apakah kawing  soro’  mengenyampingkan  tahapan  pra  nikah?  Apakah  kawing  soro’ menghalalkan hubungan suami istri? Atau apa hak dan kewajiban suami dan istri yang melangsungkan kawing soro’?

## B. Kawing Soro’ dalam Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  dan  Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 6 Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan  dalam  Pasal  2  bahwa  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidzan  untuk  mentaati
6 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Jakarta: Alda/Pentja, 1974), 1-2.
perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah;  Pasal  3  menyatakan Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 7
Adapun perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu ikatan antara seorang pria  dengan  wanita  sebagai  suami  isteri  untuk  maksud  mendapatkan  keturunan  dan membangun  serta  membina  kehidupan  rumah  tangga,  serta  suatu  hubungan  hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan para anggota kerabat dari pihak  suami.  Terjadinya  perkawinan,  berarti  berlakunya  ikatan  kekerabatan  untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
Perkawinan  atau  pernikahan  adalah  suatu  keniscayaan  bagi  masyarakat  Bugis dan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupannya.  Oleh  sebab  itu, perkawinan  dalam  masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone  dilangsungkan  pada  saat semua kerabat dekat (keluarga) ikut terlibat membantu menyiapkan segala hal ikhwal persipan  perkawinan  dengan  tujuan  kelancaran  acara  penting  tersebut.  Jika  dalam pembicaraan dua keluarga pengantin menganggap perlu menikahkan anaknya sebelum esso akkalabineng dan itu disepakati maka dilaksanakanlah kawing soro’.
Pelaksanaan kawing  soro’  dalam  masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
1. Permintaan Khusus Orang Tua (Keluarga Calon Pengantin)
Pihak  keluarga  menginginkan  agar  dilaksanakannya  sesegera  mungkin kawing soro’  sebelum  tahapan  esso  akkalabinengeng  adalah  adanya  faktor-faktor  tertentu yaitu: (a) pihak orang tua perempuan yang sedang sakit, dan orang tua merasa khawatir tidak  bisa  menyaksikan  anaknya  melangsungkan  akad  nikah  dikarenakan  sakit  keras; (b) ayah kandung pengantin laki-laki akan kembali pulang ke daerah rantauan tempat dimana  ayahnya  bekerja  ( passompe);  (c)  beberapa  orang  penting  dari  kerabat  dekat hanya  bisa  berkumpul  diwaktu  tertentu,  sebab  adik  atau  kakak  kandung,  dan  juga Paman  ( amaure)  dan  Bibi  (inaure)  yang  terikat  oleh  aturan  Aparatur  Sipil  Negara
7 Republik  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Islam  (Jakarta:  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 2004), 1.
(PNS)  tentang  masa  cuti  atau  libur,  sehingga  akad  nikah  harus  dimajukan  saat  libur Idul Fitri.
Biasanya  permintaan  untuk kawing  soro’  tersebut  disampaikan  oleh  pihak keluarga  calon  pengantin  laki-laki  ataupun  perempuan  pada  saat  tahapan  pra  nikah madduta dilaksanakan.

## 2. Menghindari Perbuatan Zina
Kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anaknya adalah godaan syaitan untuk melakukan perbuatan zina. Orang tua yang memahami anaknya akan mengambil sikap untuk melangsungkan kawing soro’ untuk menghindari perbuatan melanggar ketentuan adat  dan  agama,  sebab  orang  tua  mampu  dalam  pengamatannya  untuk  memahami anaknya yang sudah saling suka sejak lama dan sudah jalan kemanapun bersama.
Kawing  soro’  semacam  ini  bisa  saja  belum  melaksanakan  tahapan  pra  nikah, sebab  diketahui  anak-anak  mereka  sudah  saling  kenal  dan  mencintai  sehingga  orang tua hanya menerima dan mengikuti apapun yang diinginkan oleh anaknya, selama itu adalah kebaikan ( deceng) dan tidak ada yang dirugikan.
Pada poin ini sebenarnya cukup jelas tergambar bahwa pengaruh hukum agama (hukum  Islam)  sangat  kuat,  sebab  orang  tua  menganggap  bahwa  yang  terpenting adalah anak-anak mereka dalam berhubungan itu sah menurut agama.
3. Hari Baik
Untuk menentukan hari baik, dalam budaya Bugis, Bissu hadir mengatur segala rangkaian upacara tradisional termasuk dalam acara perkawinan ( indo’ botting). Bissu mempunyai  peranan  dan  tergolong  istimewa  sebab  dalam  kehidupan  keseharian masyarakat  diperlakukan  sebagai  satu-satunya  perantara  komunikasi  antara  manusia dengan  dewa/langit  ( Basa  Torilangi).  Akan  tetapi  setelah  Islam  masuk  dengan perkembangannya yang cukup pesat kemudian menjadi agama resmi kerajaan oleh para penguasa (raja-raja), baik di semenanjung timur sampai ke semenanjung barat Sulawesi membuat bissu terpaksa harus keluar meninggalkan istana kerajaan dan lebih memilih menyatu  dengan  masyarakat.  Saat bissu  menyatu  dengan  masyarakat,  yaitu masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  yang  modern  dan  Islami,  hingga  saat  ini keberadaannya masih terlihat dan terlibat pada beberapa acara perkawinan.
Dalam kehidupan masyarakat Bugis Kabupaten Bone, tatanan dalam kehidupan yang  turun  temurun  harus  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  setiap  kegiatan  yang  akan dilakukan  termasuk  dalam  menentukan  hari  perkawinan  (akad  nikah).  Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, sehingga dibutuhkan keseriusan dalam pelaksanaannya yang  hanya  dilaksanakan  sekali  dalam  seumur  hidup,  keseriusan  tersebut  menjadi penting untuk pihak keluarga pengantin selektif dalam memilih hari terbaik. Tuntutan untuk  mengikuti  kebiasaan  tersebut  disebabkan  atas  dasar  pemahaman  bahwa  agama yang  masyarakat  yakini  yaitu  Islam  juga  menganjurkan  hal  yang  sama.  Tujuan  dari mengikuti  kebiasaan  itu  adalah  agar  acara  perkawinan  mendatangkan  kebaikan, kemudahan, dan kelancaran acara tersebut, dengan harapan peristiwa perkawinan yang dilangsungkan  tersebut  dalam  menjalaninya  kelak  mendatangkan  kebaikan  dalam kehidupan berumah tangga, kemudahan rezeki, dan langgeng hingga anak cucu.
Hari  terbaik  bagi  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  untuk  melangsungkan perkawinan adalah di bulan Syawwal setelah hari raya Idul Fitri, sehingga kawing soro’ akan  banyak  ditemukan  di  bulan  tersebut.  Momen  tersebut  juga  bertepatan  dengan banyaknya  keluarga  yang  akan  terlibat  membantu  dan  turut  hadir  dalam  acara perkawinan,  sebab  sebagian  besar  kerabat  (keluarga)  yang  berada  di  perantauan biasanya kembali ke kampung halaman untuk berlebaran.
4. Kekurangan Dana
Salah  satu  yang  menjadi  alasan  dilaksanakannya kawing  soro’  dalam masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  adalah  kurangnya  anggaran  yang  dimiliki  oleh pengantin  laki-laki,  sebab  dalam  pesta  perkawinan  masyarakat  bugis  membutuhkan anggaran  yang  tidak  sedikit.  Pihak  pengantin  laki-laki  akan  meminta  kepada  pihak perempuan pada saat acara mappettu ada agar pesta perkawinan dilaksanakan setelah panen raya, atau dana yang dibutuhkan untuk kegiatan acara di hari akad nikah ( esso akkalabinengeng) sudah tersedia dan dianggap cukup.
5. Kawin Kembar
Kawing soro’ dilaksanakan jika dalam 1 (satu) keluarga terdapat 2  (dua) anak yang akan dinikahkan atau kawin kembar. Dalam kepercayaan masyarakat pernikahan tidak  boleh  dilakukan  dalam  satu  waktu  yang  bertepatan  sebab  dikhawatirkan  salah
satu di antara mereka akan celaka atau suatu saat nanti pengantin akan mendapatkan musibah  dan makurang dalle  (kesulitan dalam penghasilan).  Sehingga  salah satu dari anaknya kawing soro’ dilaksanakan sebagai tolak bala’ (menghindari musibah).
Pada dasarnya perkawinan harus terlahir dari kesepakatan bersama 2 (dua) pihak keluarga  besar,  begitu  pun  dengan kawing soro’ harus ada kesepakatan dari keluarga yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Bagi  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone, selama kawing  soro’  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  agama  atau  bahkan  baik menurut  agama  (hukum  islam)  maka  alangkah  baiknya  jika  akad  nikah  dilakukan terlebih  dahulu.  Namun  kepatuhan  masyarakat  Bugis  terhadap  adat  dan  agama dilakukan  secara  bersamaan  dan  kedudukannya  sama  kuatnya,  dalam  konsep pangngadereng  (social  regulation)  terdiri  atas  5  (lima)  unsur  yang  saling mendukung dan mengukuhkan, 2 (dua) diantaranya adalah ade’ (adat) dan sara’ (syariat Islam). 8

## C. Hukum Perkawinan Islam dalam Masyarakat Bugis
Tujuan  yang  luhur  dari  berlangsungnya  suatu  pernikahan  adalah  agar melaksanakan  perintah  Allah  dan  Rasul-Nya  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  dan tuntutan  agar  diterapkan  dalam  kehidupan  berumah  tangga  tersebut  berdasarkan anjuran  agama  hukumnya  wajib.  Oleh  sebab  itu,  bagi  seseorang  yang  akan  membina kehidupan  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama, Islam  telah  menetapkan  beberapa  kriteria  dalam  memilih  calon  pasangan  yang  ideal. Kriteria  tersebut  paling  tidak  atau  minimal  harus kafa’ah  atau  kufu’  (sepadan  atau setara), berakhlak karimah ( shalih/shalihah) dan tidak fasik.
Beberapa kriteria di atas sepertinya tidak menjadi perhatian dan  menjadi syarat utama  dalam  hal  menetukan  calon  pasangan  bagi  anaknya.  Dalam  beberapa  kasus tertentu di dalam masyarakat Bugis, para orang tua sibuk membicarakan uang panai, jabatan/pekerjaan, dan anak keturunannya siapa, bahkan sangat disayangkan jika yang terucapkan adalah yang penting anak tersebut kawin. Semua masalah itu mungkin saja merupakan  pengaruh  dari  lingkungan  yang  buruk  (materialistik)  dan  pada
8 Ismail  Suardi  Wekke,  ‚Islam  dan  Adat  dalam  Pernikahan  Masyarakat  Bugis  di  Papua  Barat,‛ Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, Vol. 13, No. 2 (2014): 308.
kenyataannya telah banyak terjadi pada  orang tua. Serta kenyataan pula bahwa tidak sedikit orang tua yang selalu mengutamakan pada syarat banyaknya harta, kedudukan, status sosial serta keturunan dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya. Sehingga pertimbangan  tentang  kufu’  (sederajat,  sepadan)  hanya  berdasar  materi  atau  harta semata,  dan  pertimbangan-pertimbangan  keyakinan/agama  yang  dimiliki  oleh  calon menantu  nantinya  tidak  menjadi  persoalan  utama  dalam  memperhatikannya,  padahal itu sangat penting.
Islam  menekankan  pentingnya kafa’ah  atau  kesamaan,  kesepadanan  atau sederajat dalam hal pernikahan, sebab dengan adanya kesamaan keyakinan antara laki- laki  dan  perempuan,  maka  upaya  untuk  menjadikan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah,  dan  rahmah,  akan  terwujud  nantinya.  Indikator kafa’ah  menurut  syari’at diukur dengan melihat kualitas iman dan taqwa serta akhlak, bukan melihat pada status sosial, harta, keturunan dan lainnya. Allah swt. memandang derajat manusia sama, baik itu  orang  Bugis  ataupun  bukan  Bugis,  miskin  atau  kaya.  Tidaklah  ada  perbedaan derajat  dari  keduanya,  melainkan  derajat  ketaqwanya  kepada  Allah  swt.  dan  Rasul- Nya.
Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-H}ujura>t/49:13:
Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan,  kemudian  Kami  jadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku  agar  kamu  saling  mengenal.  Sungguh,  yang  paling  mulia  di  antara kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertaqwa.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Mahateliti. 9
Ayat tersebut dipahami bahwa tidak ada penghalang bagi umat Islam baik laki- laki atau perempuan selama mereka sekufu’ untuk melangsungkan pernikahan. Adalah wajib  bagi  orang  tua,  bapak/ibu,  kakek/nenek,  paman/tante,  khususnya  muslim/ muslimah yang mengutamakan dunia semata dan masih mempertahankan adat istiadat yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  untuk  meninggalkannya  dan  kembali  kepada ajaran Alquran dan Sunnah Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
9 Iwan Setiawan dan Agus Subagio (ed.), Al-Qur'an ul Karim: Tahfiz Junior (Bandung: Cordoba, 2018),517.
Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena  kecantikannya  dan  karena  agamanya.  Maka  pilihlah  karena  agamanya, niscaya kamu akan beruntung. 10
Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada umumnya wanita dipilih untuk dinikahi seorang  laki-laki  (begitu  pula  sebaliknya)  karena  empat  hal,  yaitu  harta,  keturunan, kecantikan dan agama. Nabi Muhammad saw. menganjurkan agar memilih yang  baik agamanya.  Memilih  yang shalih/shalihah  karena  wanita  shalihah  adalah  sebaik-baik perhiasan  dunia  dan  dapat  selamat  dunia  dan  akhirat.  Namun,  apabila  wanita  dipilih karena  cantik,  atau  memiliki  harta  yang  banyak,  atau  karena  alasan  lainnya,  tetapi memiliki  kekurangan  dalam  hal  pengetahuan  agamanya,  maka  laki-laki  boleh menikahinya, sebab para ulama membolehkan hal tersebut dan hukum pernikahannya tetap sah.
Allah swt. dalam Q.S. al-Nu>r/24: 26 berfirman:
Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk  perempuan-perempuan  yang  keji  (pula).  Sedangkan  perempuan-perempuan yang  baik  untuk  laki-laki  yang  baik  dan  laki-laki  yang  baik  untuk  perempuan- perempuan yang baik (pula)…. 11
Seorang laki-laki yang hendak ingin menikah sebaiknya memilih perempuan yang shalihah, demikian pula seorang perempuan sebaiknya memilih untuk menikah dengan laki-laki yang shalih. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 34:
…Maka  perempuan-perempuan  yang  shalihah  adalah  mereka  yang  taat  (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)…. 12
Dalam  masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone,  ajaran-ajaran  agama  sudah  kuat diterapkan  dalam  hal  pelaksanaan  pernikahan,  sebab  secara  filosofis  tradisi  diketahui tidak  bertentangan  dengan  ajaran  atau  syariat  Islam.  Namun  dengan  adanya kawing soro’,  tradisi  tersebut  terkesan  ditinggalkan  dan  disisi  lain  hukum  Islam  diterapkan. Agama  dan  budaya  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dipisahkan  dan merupakan bagian dari multikulturalis di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rizal
10 Anie  Mahmudah,  "Memilih  Pasangan  Hidup  dalam  Perspektif  Hadits  (Tinjauan  Teori  dan Aplikasi," Diya Al-Afkar,  Vol. 4. No. 01 Juni 2016: 90, http://dx.doi.org/ 10.24235/diyaafkar.v4i01.886
11 Setiawan dan Subagio . Tahfiz Junior, 352.
12 Ibid. 84,
bahwa  keragaman  budaya  yang  plural  berkaitan  dengan  kesadaran  sosial  masyarakat dalam mengespresikan budaya yang dianutnya. 13
Pernikahan  atau kawing  soro’  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  di Kabupaten  Bone  tidaklah  dapat  diuraikan  kapan  peristiwa  semacam  ini  berasal-mula dan keluarga siapa yang memulainya. Akan tetapi kawing soro’ dipahami dan diterima oleh  masyarakat,  dan  tuntutan  akan  kebutuhan kawing  soro’  oleh  masyarakat  harus dipenuhi untuk dilaksanakan. Dasar hukum tertulis kawing soro’, baik itu regulasi dari pemerintah daerah, ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bone, ataupun  Dewan  Adat,  tidak  dapat  ditemukan  dalam  bentuk  lembaran  tertulis.  Ini adalah  bukti  bahwa  adanya  sistem  hukum  tidak  tertulis  yang  mempengaruhi  dan menjadi kebiasaan masyarakat.
Dalam kajian ilmu sosial, teoretisasi mengenai bagaimana interdependensi antara tradisi masyarakat yang dianggap ‚non-agama‛ dengan nilai-nilai ajaran agama sudah dikerjakan  dan  sudah  menjadi  diskursus  akademik, 14 akan  tetapi  kehidupan  sebuah masyarakat  dipastikan  memiliki  suatu  tradisi,  yaitu  yang  secara  sederhana didefenisikan dengan sesuatu yang diturunkan dan dikerjakan dari masa lalu ke  masa kini‛. 15 Ada  nilai,  kebiasaan  dan  adat  istiadat  masyarakat  yang  dipraktikkan  bahkan juga dilanggengkan oleh masyarakat yang telah mereka terima dari masa lalu atau dari nenek  moyangnya  sampai  dengan  masa  paling  akhir,  nilai  tersebut  meliputi  norma, bahkan juga hukum. 16
Pada dasarnya ada tiga macam sistem hukum yang merupakan konsekuensi dari pluralitas  sistem  hukum  yang  ada  dan  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  dianut  oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Kabupaten Bone: 17
Pertama,  dilihat  dari  segi  pluralitas  jenis  masyarakat  dapat  dikatakan  bahwa sistem  hukum  yang  berlaku  sejak  zaman  primitif  yang  merupakan  kebiasaan atau  adat  istiadat  menjadi  suatu  ketentuan  yang  diyakini  bersama  untuk
13 Rizal  Darwis,  "Hukum  Islam  dalam  Multikulturalis  Pluralitas  di  Indonesia," Zawiyah:  Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1 (2017): 112, http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v3i1.712
14 Michael  Golsenan  dalam  Ahmad  Qodri  A  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 181.
15 Edward Shils dalam Azizy, Hukum Umum 182.
16 Ibid., 182. 17 Ibid., 109–110.
dipatuhi.  Kebiasaan  atau  adat  istiadat  ini  disebut  hukum  adat  atau  hukum kebiasaan ( customery law) atau hukum yang hidup di masyarakat (living law). Kedua, dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama  dan  tersistematis  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  mengatur hubungan  atar-warga  masyarakat,  oleh  karena  sebagian  besar  beragama  Islam maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah- tengah masyarakat, dan hukum Islam ini bergerak dinamis sebagai hukum yang harus  sanggup  memberi  jawaban  terhadap  perubahan  sosial,  sehingga  tidak diharuskan selalu mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik.
Ketiga,  sebagai  negara  yang  pernah  dijajah  selama  kurun  waktu  350  tahun, jelaslah  bahwa  negara  penjajah  membawa  sistem  hukumnya  untuk  diterapkan kepada  masyarakat  yang  dijajah,  ini  yang  kemudian  kita  sebut  dengan  sistem hukum belanda atau sistem hukum barat.
Beberapa sistem hukum di atas disadari oleh masyarakat Bugis Kabupaten Bone mempunyai pengaruh yang signifikan termasuk banyaknya pengaruh yang datang dari kaidah  agama/  hukum  Islam.  tujuan  dari  kaidah  agama  adalah  agar  manusia  menjadi sempurna, agar tidak ada manusia menjadi jahat. Kaidah agama ditujukan kepada iman atau sikap batin manusia sebagai individu, sikap batinlah yang disentuh, yang dinilai.
Adapun  hukum-hukum  perkawinan  dalam  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone banyak dipengaruhi dan mengikuti hukum perkawinan Islam. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah yang bermakna suatu perjanjian atau akad yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah  pihak  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  yang  diliputi  oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan ketentuan-ketentuan yang diridhai Allah. 18
Dengan  adanya  perkawinan  maka  mereka  memiliki  hak  dan  kewajiban,  saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dalam suasana saling mencintai hingga terwujudnya keluarga yang harmonis. 19 Perkawinan ( kawing) dan pernikahan (nikkah) adalah  dua  peristilahan  yang  sama  artinya.  Perkawinan  merupakan sunnatullah  dan merupakan  jalan  yang  ditetapkan  Allah  swt.  untuk  manusia  sebagai  cara  untuk beranak-berkembang dalam melestarikan kehidupannya. 20
18 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 1982), 8.
19 Sayuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan  Indonesia  Berlaku  Bagi  Umat  Islam  (Jakarta:  UI  Press, 1986), 5.
20 Al-Sayyid Sabiq dan Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah (Bandung: Ma’arif, 1986), 477.
Sebagai  sebuah  sunattulah  maka  perkawinan  hendaknya  dibina  dalam  rangka pelengkap ibadah manusia kepada Allah swt., yaitu pernikahan memberikan motivasi bagi suami istri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dalam menjalankan ajaran- ajaran agama yang diperintahkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw.

## D. Kawing Soro dalam Pendekatan al-‘Adah al-Muhakkamah
Aisyah ra. menceritakan bahwa: ‚Sesungguhnya pernikahan pada masa jahiliyah ada  4  (empat)  macam,  salah  satunya  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  sebagaimana yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  saat  ini,  yaitu  seorang  laki-laki  mendatangi perempuan  atau  anak  gadis  untuk  meminangnya  kepada  walinya,  lalu  laki-laki memberikan  mahar  kepada  perempuan  dan  kemudian  menikahinya‛.  Berdasar  dari riwayat  ini,  diketahui  bahwa  adat  atau  kebiasaan  manusia  yang  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam dan adab-adab Islam, maka Islam membolehkan. Oleh karena itu, adat  dan  budaya  masyarakat  Arab  yang  sudah  dilakukan  sebelum  datangnya  Islam tidak  dihapus  seluruhnya  oleh  Nabi  Muhammad  saw.,  namun  hanya  melarang kebiasaan  atau  adat  yang  mengandung  unsur  syirik,  seperti  pemujaan  kepada  leluhur dan  nenek  moyang  serta  budaya-budaya  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islami, sehingga dapat disimpulkan bahwa adat istiadat atau kebiasaan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Sebaliknya, jika dianggap bertentangan dengan ajaran Islam maka hukumnya haram. 21
Hukum  Islam  termasuk  hukum  yang  diterima  dan  hidup  ( living  law)  dalam masyarakat  sejak  kedatangannya  di  nusantara  hingga  sekarang.  Bukan  karena  hukum Islam  adalah  entitas  agama  yang  dianut  oleh  mayoritas  warga  Indonesia,  akan  tetapi dalam pengamalannya di beberapa daerah, ajaran Islam merupakan bagian tradisi atau kebiasaan  masyarakat  yang  dianggap  sakral. 22 Adat  secara  etimologi  berarti pengulangan, sehingga setiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan disebut sebagai adat, namun tidak dapat disebut sebagai adat untuk sesuatu yang baru
21 https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html,  diakses  pada  12 Oktober 2019.
22 Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida dan  Giyanto, ‚Hukum Islam  dan Hukum Adat  Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda,‛ An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2 (2005): 6.
dilakukan  satu  kali.  Imam  al-Ghazali  dalam  Kitab  al-Mustas}fa  mendefenisikan ‘urf adalah  suatu  pengamalan  yang  berlaku  dan  menjadi  satu  ketetapan  yang  bersandar pada apa saja yang dianggap baik oleh akal serta dapat diterima oleh manusia normal. 23
Hal ini harus dipahami bahwa tidak setiap kebiasaan disebut adat, suatu kebiasaan bisa dikatakan  adat  apabila  dilakukan  secara  ajeg  dan  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan  terjadi dalam suatu masyarakat (akan, sedang, atau sudah) diadatkan.
Kearifan  lokal  atau  budaya  masyarakat  yang  dijadikan  sebagai  sumber  hukum Islam  pada  dasarnya  bukanlah  merupakan  hal  baru,  selain  memang  dikenal  dalam kaidah ushul fiqh (al-adah al-muhakkamah) juga kaitan antara adat dan hukum Islam di Indonesia  yang  tercatat  dalam  sejarah  yang  panjang.  Kemunculan  teori receptio  in complexu  oleh  Van  Den  Berg  yang  mengungkap  kenyataan  hukum  yang  berlaku  di masyarakat  Indonesia  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  adalah  hukum  Islam, kemudian teori tersebut dibantah oleh teori receptie yang menjelaskan bahwa hukum yang diakui di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam hanya atau bisa berlaku jika diterima oleh hukum adat. 24 Akan tetapi teori receptie a contrario berpandangan bahwa pada  masyarakat  Indonesia  ketentuan  yang  berlaku  adalah  hukum  Islam,  adapun hukum adat boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. 25
Berdasar  pada  sejarah  yang  dikisahkan  ‘Aisyah  dan  dialektika  teori  di  atas, kenyataan  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  dengan  keberadaan kawing  soro’ mengindikasikan  bahwa  hukum  Islam  menjadi  dominan  dan  diutamakan  dalam  hal perkawinan saat ini. Subtansi dari pelaksanaan kawing soro’ dalam masyarakat Bugis Kabupaten  Bone  adalah  perkawinan  itu  sah  menurut  hukum  agama  (hukum  Islam), kemudian  banyaknya  peristiwa  serupa  menjadikannya  diterima  dalam  masyarakat sebagai  cara  baru  atau  jalan  keluar  dari  masalah  yang  dihadapi  agar  hubungan  dua
23 Ahmad  Fahmi  Abu  Sinnah, فرعلا لاو ةداع ىف ىأر ءاهقفلا : ضرع ةيرظن ىف عيرشتلا ىملاسلاا (Mesir: Maktabah Al Azhar, 1947), 10.
24 Ismail  Suny,  ‚Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional:  Suatu  Pandangan  dari  Hukum  Tata Negara,‛ PidatoIlmiah,  disampaikan  pada  upacara  Wisuda  Sarjana/Sarjana  Muda  Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 1987 pada tanggal 22Juni1987 di Balai Sidang Jakarta, 352.
25 Abdul  Manan  dalam  Nurjihad,  ‚Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kasus  CLD Kompilasi Hukum Islam,‛ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 11, No. 27 (2004): 113.
manusia  yang  berbeda  jenis  menjadi  sah,  paling  tidak  perkawinan  itu  sah  menurut agama (hukum Islam).
Kawing  soro’  dalam  masyarakat  Bugis  dilaksanakan  dengan  tidak  mengikuti tahapan  yang  pada  dasarnya  sudah  menjadi  tradisi  pula.  Salah  satu  dari  tahapan  pra nikah  yang  sakral  adalah mappacci  atau  mappaccing,  yaitu  membersihkan  dan mensucikan  (membersihkan  raga  dan  mensucikan  jiwa)  calon  pengantin  yang  akan melangsungkan akad nikah, kegiatan mappacci ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah. Tujuan pelaksanaan mappacci agar calon pengantin (baik laki-laki maupun perempuan)  siap  lahir  batin  dengan  hati  yang  suci,  bersih,  serta  memiliki  keikhlasan dalam  mengarungi  kehidupan  rumah  tangga,  dengan  mappacci  tersebut  dapat membersihkan  segalanya,  baik  itu mappaccing  ati  (membersihkan  hati),  mappaccing nawa-nawa  (membersihkan  fikiran),  mappaccing  pangkaukeng  (membersihkan/  baik tingkah laku/ perbuatan), mappaccing ateka (membersihkan itikad). 26
Mappacci,  jika  berdasar  pada  penjelasan  di  atas,  adalah  ritual  yang  sarat  akan makna/nilai  dan  mekanismenya  tidak  bertentangan  dengan  kaidah  agama/  hukum Islam,  bahkan  dari  rangkaian  dalam  kegiatan mappacci  oleh  masyarakat  dianggap mendatangkan  keberkahan  (bernilai  ibadah),  adalah Massikkiri  (berzikir),  mappenre temme (khatam Alquran) dan mabbarasanji (membaca Kitab al-Barazanji). Oleh karena itu,  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  menyepakati  bahwa  pelaksanaan mappacci hukumnya  wajib  untuk  dilakukan  sebelum  akad  nikah,  sebab  didalamnya  terdapat banyak hikmah.

## E. Kesimpulan
Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sarat akan makna spiritual oleh masyarakat, menjadi tidak bernilai setelah adanya sebagian masyarakat Bugis kabupaten Bone yang melakukan kawing soro’. Di sisi lain, kawing soro’ menjadi wajib dilaksanakan apabila dikhawatirkan terjadinya zina, dalam arti lain bahwa kawing soro’ bisa saja dilakukan jika ada kondisi yang memaksakan atau darurat.
26 Siti  Syuhada,  Apdelmi  Apdelmi,  dan  Abd  Rahman,  ‚Adat  Perkawinan  Suku  Bugis  di  Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial,‛ Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 3, No. 1 (2019): 130.
Masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  yang  melaksanakan kawing  soro’  pada dasarnya ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, namun tidak di pahami oleh masyarakat  bahwa  pasangan  yang  melakukan kawing  soro’,  sang  suami  wajib membayar  mahar  meskipun  hanya  memberikan  separuhnya  dan  Istri  boleh  menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan kelamin sebelum Istri  menerima  pendahuluan  mahar  yang  ditetapkan.  Hal  ini  perlu  diketahuii  oleh masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  agar  hak  dan  kewajiban  suami  dan  istri  dalam berhubungan menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan keraguan didalamnya.

## F. Daftar Pustaka
Darwis, Rizal. "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia," Zawiyah: Jurnal  Pemikiran  Islam,  Vol.  3,  No.  1  (2017),  http://dx.doi.org/10.31332/ zjpi.v3i1.712
Darwis,  Rizal. Hak Nafkah Batin Isteri dalam Perkawinan.  Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
Golsenan,  Michael  dalam  Ahmad  Qodri  A  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional: Kompetisi antara  Hukum Islam dan  Hukum  Umum. Yogyakarta: Gama  Media,
2002.
Mahmudah, Anie. "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan  Aplikasi,"  Diya  Al-Afkar,    Vol.  4.  No.  01  Juni  2016:  90, http://dx.doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.886
Manan, Abdul dalam Nurjihad, ‚Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam,‛ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 11, No. 27 (2004).
Nonci. Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis. Makassar: CV Aksara, 2006.
Purwanto,  Muhammad  Roy,  Atmathurida  dan  Giyanto,  ‚Hukum  Islam  dan  Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda,‛ An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2 (2005).
Republik  Indonesia. Kompilasi  Hukum  Islam.  Jakarta:  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2004.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Jakarta: Alda/Pentja, 1974.
Rusli,  Muh.  "Reinterpretasi  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis  Sidrap  Sulawesi  Selatan," Karsa, Vol. 20, No. 2 (2012.
Sabiq, Al-Sayyid dan Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah. Bandung: Ma’arif, 1986).
Sinnah,  Ahmad  Fahmi  Abu. فرعلا ةداعلاو ىف ىأر ءاهقفلا : ضرع ةيرظن ىف عيرشتلا ىملاسلاا (Mesir: Maktabah Al Azhar, 1947.
Setiawan,  Iwan  dan  Agus  Subagio  (ed). Al-Qur'anul  Karim:Tahfiz  Junior.  Bandung:
Cordoba, 2018.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang No. 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1982.
Suny,  Ismail.  ‚Hukum  Islam  dalam  Hukum  Nasional:  Suatu  Pandangan  dari  Hukum Tata Negara,‛ Pidato Ilmiah, disampaikan pada upacara Wisuda Sarjana/Sarjana Muda Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 1987 pada tanggal 22Juni1987 di Balai Sidang Jakarta.
Syuhada,  Siti,  Apdelmi,  dan  Abd  Rahman,  ‚Adat  Perkawinan  Suku  Bugis  di  Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial,‛ Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 3, No. 1 (2019).
Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam. Jakarta: UI Press, 1986.
Wekke, Ismail Suardi. ‚Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat,‛ Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, Vol. 13, No. 2 (2014).
Widyawati, "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung  Kecamatan  Kateman  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau," JOM FISIP, Vol. 5, Edisi 11 (2018).
https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html