## PERUBAHAN PENGATURAN PERUNTUKAN KAWASAN DALAM HUKUM PENATAAN RUANG

## (Studi Politik Hukum Atas Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang)

## Tulus Wahjuono
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dejureuinmalang@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  changes  of  area  designation  rule  of  spatial  law  in Malang,  its  causes,  and  its  implications  for  legal  politics.  This  research  used  a juridical-empirical approach. Data analyzed using interactive and content analysis. The results showed that the changes of area designation rule of spatial law in Malang based on a factors of spatial law issues and its deviation in the field, both legal and non-legal condition. The changes of area designation rule of spatial law in Malang which are not based  on  the  principle  of  good  environmental  governance  had  an  impact  on  legal politics  that  not  aligned  the  product  of  spatial  law  to  both  progressive  law  nor responsive  law.  It  will  lose  its  legitimacy,  either  philosophical,  juridical,  and sociological in the society.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  perubahan  aturan  peruntukan  kawasan  dalam hukum  penataan  ruang  di  Kota  Malang,  faktor  penyebab,  dan  implikasinya  terhadap politik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data penelitian dianalisis  menggunakan  model  analisis  interaktif  dan  analisis  isi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perubahan  aturan  peruntukan  kawasan  dalam  hukum  tata  ruang Kota  Malang  didasari  oleh  faktor  permasalahan  penataan  ruang  dan  faktor  deviasi RTRW  di  lapangan,  baik  yang  bersifat  hukum  maupun  non-hukum.  Perubahan  aturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang  Kota  Malang  yang  belum mendasarkan  pada  prinsip  good  environmental  governance  membawa  dampak terhadap  politik  hukum  yaitu  tidak  selarasnya  produk  hukum  penataan  ruang  yang dihasilkan  dengan  konsep  hukum  progresif  dan  hukum  responsif  serta  kehilangan legitimasinya, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis di dalam masyarakat.
Kata Kunci : Politik, Hukum, Peruntukan, Tata Ruang
Perwujudan keadilan sosial di bidang pertanahan dapat  dilihat  dari  prinsip-prinsip  dasar  UUPA 1 , yakni  prinsip  „negara  menguasai‟,  prinsip penghormatan  terhadap  hak  atas  tanah  masyarakat hukum  adat,  asas  fungsi  sosial  semua  hak  atas tanah,  prinsip landreform ,  prinsip  perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pelestariannya, dan  prinsip  nasionalitas.  Prinsip  dasar  tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai produk berupa peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan
1 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran Negara  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 2043).
lainnya. 2 Salah satu peraturan perundang-undangan yang  menjabarkan  prinsip-prinsip  tersebut  adalah Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang Penataan Ruang (UUPR 1992). 3
Karakteristik  yang  menarik  dari  UUPR  1992 dibandingkan dengan peraturan perundang- undangan yang lain adalah berbentuk suatu rencana (perencanaan)  dan  dapat  ditinjau  kembali  secara berkala  sehingga  memungkinkan  adanya  suatu
2 Sumardjono  dalam  “Reorientasi  Kebijakan Pertanahan,”  Kompas,  September  1994  dikutip  dari Sumardjono,  Maria  S.W.  2005. Kebijakan  Pertanahan: Antara  Regulasi  dan  Implementasi .  Jakarta:  Kompas, hlm. 42-43.
3 Pada tanggal 26 April 2007 diundangkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
perubahan  pengaturan  didasarkan  dinamika  sosial masyarakat.  Berpedoman  pada  Pasal  22  Ayat  (3) UUPR 1992, Kota Malang menetapkan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk peraturan daerah 4 pada tanggal  21  Agustus  2001  dan  diundangkan  dalam Lembaran  Daerah  Kota  Malang  Tahun  2001  No. 10/C, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun  2001  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011. 5
Berlandaskan  Perda  RT  RW  Tahun  2001 tersebut,  terdapat  fakta  dalam  pembangunan beberapa  kawasan  di  Kota  Malang,  telah  terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan  perda  tersebut. Adanya  penyimpangan  pada  awalnya de  facto secara  fisik  telah  mengubah  peruntukan  suatu kawasan  tanpa  dibarengi  dengan  perubahan pengaturan  yuridisnya.  Sedangkan  secara  hukum, perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan,  dapat dilihat  dari  penerbitan  Peraturan  Walikota  Malang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang  Kota  Kecamatan  Klojen  Tahun  2005-2008 6 yang  dalam  beberapa  kebijakan  merupakan penyimpangan atau perubahan terhadap pengaturan peruntukan  kawasan  yang  diatur  dalam  Perda  RT RW Kota Malang Tahun 2001, di samping terdapat kepentingan  umum  yang  dilanggar  yang  salah satunya  adalah  hilangnya  akses  publik  dalam penataan  ruang.  Budihardjo  menyebutnya  dengan ruang  publik (public  space) 7 ,  yaitu  tempat  para warga  melakukan  kontak  sosial  dan  telah  terjadi ketidaksinkronan  antara  pengaturan  yang  satu dengan  yang  lain,  baik  dari  segi  derajat  (hierarki) peraturan  perundang-undangan,  maupun  dari  segi substansi hukumnya sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  penataan  ruang  di dalam masyarakat. Kondisi demikian menimbulkan berbagai  implikasi,  baik  positif  maupun  negatif, baik  implikasi  hukum,  yang  salah  satunya  adalah implikasi  politik  hukum, maupun  implikasi nonhukum,  yakni  berupa  konflik  hukum 8 maupun konflik nonhukum sebagai implikasi negatifnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, timbul  pertanyaan  “Bagaimanakah  perubahan pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam  hukum penataan  ruang?”  yang  dijabarkan  dalam  sub-sub pertanyaan  penelitian  yaitu:  (1)  Apakah  faktor-
4 Pasal 22 Ayat (6) UUPR 1992
5 Selanjutnya Disingkat Menjadi Perda RTRW Tahun 2001
6 Disingkat RDTRK Kecamatan Klojen Tahun 2005- 2008.
7 Budihardjo,  Eko.  1997. Tata  Ruang  Perkotaan. Bandung: Alumni, hlm. 28.
8 Istilah  ini  diadopsi  dari  buku  Adrian  Briggs  yang berjudul The  Conflict  of  Laws, New  York:  Oxford University Press, 2002.
faktor  yang  mendasari  dan  yang  menyebabkan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam hukum  penataan  ruang  di  Kota  Malang?  (2) Bagaimanakah  implikasi  politik  hukum  atas kebijakan perubahan pengaturan peruntukan kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang  di  Kota Malang?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut, dalam  penelitian  digunakan  tipologi  sosiologi hukum  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan yuridis  dan  empiris  dalam  studi  kasus  dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan  menggunakan  metode  observasi, catatan lapangan,  dan  wawancara  yang  selanjutnya dianalisis  dengan  menggunakan  model  analisis interaktif dan analisis isi.

## Hukum dan Fungsinya di Ruang Sosial
Pengertian  hukum  penataan  ruang  adalah kumpulan peraturan dalam proses perencanaan tata ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang,  yang  diambil  dari  suatu kebijakan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Hukum penataan ruang  digunakan untuk mengatur dan  menyejahterakan  masyarakat  yang  berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibuat  oleh  lembaga  yang  berwenang  yang  berupa peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  dan memberikan  sanksi  bagi  yang  melanggarnya. Hukum untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah  sebagai  penguasa,  dengan  fungsi meliputi:  (1) Standard  of  conduct ,  yakni  sandaran atau  ukuran  tingkah  laku  yang  harus  ditaati  setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu  dengan  yang  lain;    (2) As  a  tool  of  social engineering ,  yakni  sebagai  sarana  atau  alat  untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, (3) As a tool of social control , yakni sebagai alat untuk mengontrol  tingkah  laku  dan  perbuatan  manusia agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melawan norma  hukum,  agama,  dan  susila,  dan  (4) As  a facility  on  of  human  interaction ,  yakni  hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban,  tetapi  juga  menciptakan  perubahan masyarakat  dengan  cara  memperlancar  proses interaksi  sosial  dan  diharapkan  menjadi  pendorong untuk  menimbulkan  perubahan  dalam  kehidupan masyarakat.
Terkait  dengan  pengertian  dan  fungsi  hukum tersebut,  peneliti  menggunakan  gagasan  hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai dasar teori dalam  menganalisis  permasalahan  penelitian  ini, disamping  hukum  responsif  dari  Nonet  dan Selznick.  Esensi dari hukum progresif adalah suatu proses  yang  terus-menerus  hukum  membangun dirinya  menuju  yang  ideal.  Gagasan  hukum progresif  itu  untuk  mencari  cara  mengatasi
168 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 166-175 keterpurukan  hukum  di  Indonesia  secara  lebih bermakna (significant) . Bermakna di sini dalam arti pengubahan secara lebih cepat, melakukan pembalikan yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan, dan lain-lain.
Menurut  hukum  progresif,  negara  hukum  tidak cukup  jika  hanya  mengusung  undang-undang (peraturan) dan prosedur dalam setiap penyelesaian perkara  (masalah),  tetapi  lebih  luas  dari  itu  yakni harus  melibatkan  kaidah/norma,  etika,  dan  logika. Beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan  menjadi  tipe  hukum  yang  mampu memberi  jalan  bagi  pembangunan  hukum  di Indonesia  pada  masa  mendatang.  Paradigma  itu meliputi (a)  hukum  diciptakan  untuk  kesejahteraan manusia,  (b)  pluralisme  hukum,  (c)  sinergi  atas kepentingan  pusat  dan  daerah,  (d)  koordinasi,  dan (e) harmonisasi hukum.
Untuk  mendukung  gagasan  hukum  progresif tersebut, dalam tataran implementasi harus dibarengi  dengan  adanya  hukum  responsif,  guna menunjukkan  suatu  kapasitas  beradaptasi  yang bertanggung  jawab,  yaitu  adaptasi  yang  selektif, dan  tidak  serampangan.  Suatu  institusi  yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memerhatikan  atau  memperhitungkan  keberadaan kekuatan-kekuatan  baru  dalam  lingkungannya. Untuk melakukannya, hukum responsif memperkuat  cara-cara  dimana  keterbukaan  dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.
Beberapa ciri hukum responsif adalah  bertujuan agar  hukum  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan terbuka  pada  pengaruh  dan  lebih  efektif  dalam menangani  masalah-masalah  sosial. Pertama , dinamika  perkembangan  hukum  meningkatkan otoritas  tujuan. Kedua ,  mengendalikan  tuntutan pada  ketaatan  serta  mengurangi  kekakuan  hukum. Ketiga , bantuan hukum menampilkan suatu dimensi politik. Keempat ,  terdapat  perencanaan  pranata- pranata  hukum  secara  lebih  kompeten.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik produk  hukum  responsif/populistik  merupakan produk  hukum  yang  mencerminkan  rasa  keadilan dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses pembuatannya  memberikan  peranan  besar  dan partisipasi  penuh  kelompok-kelompok  sosial  atau individu  di  dalam  masyarakat.  Hasilnya  bersifat responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. 9
Terkait dengan uraian di atas, Garuda Nusantara berpendapat  bahwa  secara  harfiah  politik  hukum dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  hukum (legal
9 Mahfud,  Moh.  M.D..2001. Politik  Hukum  di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,  hlm. 25.
policy) yang  hendak  diterapkan  atau  dilaksanakan secara  nasional  oleh  suatu  pemerintahan  negara tertentu,  yang  meliputi:  (1)  Pelaksanaan  ketentuan hukum  yang  telah  ada  secara  konsisten;  (2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  telah ada  dan  yang  dianggap  usang,  dan  penciptaan ketentuan  hukum  baru  yang  diperlukan  untuk memenuhi  tuntutan  perkembangan  yang  terjadi dalam  masyarakat;  (3)  Penegasan  fungsi  lembaga penegak  atau  pelaksana  hukum  dan  pembinaan anggotanya,  dan  (4)  Meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan. 10
Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara  negara  dalam  bidang  hukum  yang telah,  sedang,  dan  akan  berlaku,  berdasarkan    dari nilai-nilai  yang  diyakini    masyarakat  untuk mencapai  tujuan  negara.  Kebijakan  disini  diartikan sebagai  strategi  yang  sistematis,  terinci,  dan mendasar.    Adapun  prinsip good  environmental governance dalam penataan ruang merupakan pisau analisis  dari  kebijaksanaan  penataan  ruang  yang dijalankan  oleh  pemerintah,  tidak  terlepas  dari prinsip good governance dengan objek environment (lingkungan) yang dikaitkan dengan penataan ruang yang  mempunyai  karakter-karakter  yaitu:  (1) Supremasi  hukum  ( the  supremacy  of  law ),  setiap tindakan  negara  harus  dilandasi  oleh  hukum  dan bukan  berdasarkan  diskresi  (tindakan  sepihak berdasarkan  kekuasaan  yang  dimilikinya);  (2) Kepastian hukum ( legal certainly ), yang mensyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas,  tegas, dan  tidak  duplikatif  serta bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya; (3) Hukum yang responsif, yang harus  mampu  menyerap  aspirasi  masyarakat  luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat  dan  bukan  dibuat  untuk  kepentingan segelintir elit; (4) Penegakan hukum yang konsisten dan  non  diskriminatif,  yang  mensyaratkan  adanya sanksi,  mekanisme  untuk  menjalankan  sanksi,  dan sumber  daya  manusia/penegak  hukum  yang memiliki  integritas;  (5)  Keberadaan  independensi peradilan,  yang  merupakan  syarat  penting  dalam perwujudan rule  of  law ,  yakni  pada  efektivitas peradilan.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  prinsip good environmental  governance dalam  penataan  ruang adalah  prinsip good  governance yang  dijalankan oleh  pemerintahan  berdasarkan  kewenangannya dalam pengelolaan lingkungan (environment), yaitu
10 Nusantara,  Abdul  Hakim  Garuda.  “Politik  Hukum Nasional”. Makalah dalam Kalabahu yang diselenggarakan  oleh  YLBHI  dan  LBH  Surabaya, September 1985.
ruang  sebagai  bagian  dari  sumber  daya  alam, termasuk di dalamnya sumber daya agraria.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Faktor  yang  Mendasari  Perubahan  Pengaturan Penataan Ruang Kota Malang
Faktor  yang  mendasari  perubahan  pengaturan peruntukan kawasan dalam Hukum Penataan Ruang Kota Malang meliputi faktor permasalahan penataan  ruang  Kota  Malang  dan  faktor  deviasi RTRW  terhadap  kondisi  eksisting  di  lapangan. Faktor  permasalahan  penataan  ruang  Kota  Malang meliputi: (a)  Faktor  perubahan  kondisi  fisik;  (b) Faktor  perubahan  disparitas  pembangunan;    (c) Faktor perubahan sistem jaringan transportasi; (d) Faktor  perkembangan  dan  pemerataan  ekonomi wilayah  kota;  dan  (e)  Faktor  pengendalian  dan pemanfaatan ruang .
Faktor  deviasi  RT  RW  terhadap  kondisi eksisting  di  lapangan  meliputi: (a)  Faktor  deviasi RT  RW  dalam  aspek  kependudukan;  (b)  Faktor deviasi  RTRW  dalam  aspek  struktur  wilayah;  (c) Faktor  deviasi  RTRW  dalam  aspek  pemanfaatan dan pengendalian ruang; (d) Faktor deviasi RTRW dalam  aspek  sistem  transportasi;  dan  (e)  Faktor deviasi  RTRW  dalam  aspek  fasilitas  dan  utilitas . Faktor  yang  menyebabkan  perubahan  pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang  didasarkan  hasil  wawancara  sebelas responden  terteliti  yang  dipilih  sesuai  dengan kapasitas  dan  pengetahuannya  tentang  kasus-kasus yang menjadi objek penelitian ini.
Faktor yang menyebabkan perubahan pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam  hukum penataan ruang Kota Malang dapat diklasifikasikan menjadi  faktor  hukum  dan  faktor  non  hukum. Faktor  hukum  adalah  faktor  yang  menyebabkan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam hukum  penataan  ruang  Kota  Malang  yang  diatur berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Sedangkan faktor non hukum adalah faktor yang menyebabkan perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang  yang  tidak  terkait  langsung  dengan hukum,  seperti  faktor  politik,  ekonomi,  sosial,  dan budaya.  Dalam  implementasinya,  faktor-faktor tersebut  selalu  memengaruhi  hukum  sehingga keseluruhannya merupakan serangkaian faktor yang memengaruhi  pilihan  hukum  dalam  hukum penataan  ruang.  Pilihan  hukum  itu  merupakan politik  hukum  dalam  suatu  penerbitan  peraturan perundang-undangan dan kebijakan suatu pemerintahan,  dalam  penelitian  ini  Pemerintahan Kota Malang.
Berdasarkan  klasifikasi  di  atas,  kultur  hukum merupakan  faktor  tertinggi  yang  menyebabkan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan,  yakni
30  faktor  atau  24,  79%,  sedangkan  dalam  faktor nonhukum, yaitu faktor sosial yang tertinggi, yakni sebanyak  17  faktor  atau  14%.  Untuk  kombinasi faktor hukum  dengan  hukum,  yang  tertinggi  faktor kombinasi  substansi  hukum  dengan  kultur  hukum sebanyak  13  faktor  atau  10,7%.  Sedangkan kombinasi  faktor  hukum  dengan  non  hukum,  yang tertinggi  adalah  faktor  kombinasi  kultur  hukum dengan  politik  sebanyak  4  faktor  atau  3,3%. Kemudian  kombinasi  faktor  non  hukum  dengan non hukum, yang tertinggi kombinasi sosial dengan lingkungan sebanyak 2 faktor atau 1,6%.
Implikasi Politik Hukum dalam Hukum Penataan Ruang Kota Malang
Pilihan perubahan pengaturan peruntukan kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang  merupakan pilihan  kebijakan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan antara lain dalam UUPR 1992 disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (2) dengan jangka waktu  tertentu  Pasal  22  Ayat  (5)  sedangkan  dalam Perda RTRW Kota Malang Nomor  7 Tahun 2001, jangka waktu disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 60.
Perubahan  pengaturan  kawasan  dalam  UUPR 1992  mengandung  kepastian  hukum.    Meskipun jangka waktunya belum lima tahun sejak ditetapkan,  namun  adanya  perubahan  di  lapangan, Perda  RTRW  Kota  Malang  Tahun  2001  telah mereduksi  kepastian  hukum  tersebut.  Perubahan itu    antara  lain  melalui  Keputusan  DPRD  Kota Malang Nomor 47 Tahun 2002 tentang Persetujuan Evaluasi/Revisi  Peraturan  Daerah  Kota  Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001–2011 tanggal 3 Desember  2002.  Disamping  ada  fakta  perubahan peruntukan kawasan, seperti kawasan pendidikan di lahan  eks-APP,  namun  sekarang  telah  menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala regional, yakni dengan berdirinya pusat perbelanjaan dan perdagangan Malang  Town  Square (MATOS), kawasan  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan  Stadion Gajayana  Malang  yang  dibangun  hotel,  pusat perbelanjaan,  dan  lain-lain,  telah  menghilangkan lebih  dari  3  hektar  fungsi  penyerapan  dan  ruang terbuka hijau pada kawasan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, kebijakan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan  belum mendasarkan  pada  konsep good  inveronmental governance. Bahkan    kebijakan    tersebut  telah kehilangan  landasan  filosofisnya,  yakni  pengaruh atau  legitimasi  dari    masyarakat    sebagai  tempat hukum  tersebut  diberlakukan.  Kondisi  demikian dapat diamati dari tidak dilaksanakannya perubahan pengaturan  peruntukan  kawasan  secara  konsisten seperti  penerbitan  Peraturan  Walikota  Malang Nomor    33  Tahun  2005  tentang  RDTKR
170 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 166-175
Kecamatan Klojen Tahun 2005 – 2008 yang dalam substansi pengaturannya merupakan perubahan dari Perda RTRW Tahun 2001.
Ditinjau  dari  Teori  Friedman,  yakni  struktur hukum  tidak  menjalankan  fungsi  hukum  dengan benar  (ditinjau  dari  konsep good  inveronmental governance ),  sehingga  mempengaruhi  konsistensi pemberlakuan  substansi  hukum.    Dalam  kultur hukum  masyarakat  Kota  Malang  pun  ada kecenderungan  bahwa  Perda  RTRW  Nomor  7 Tahun  2001  tersebut  telah  kehilangan  daya  ikat dan/atau  telah  kehilangan  legitimasinya,  yakni dengan  tidak  dipatuhinya  peruntukan  kawasan dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan,  baik  oleh pihak  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat, terutama  oleh  pelaku  bisnis.  Dasar  pertimbangan kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan dasar  tujuan  penataan  ruang  sebagaimana  diatur dalam Pasal 3 UUPR 1992.
Dalam  tataran  praktik,  tujuan  penataan  ruang dalam  Pasal  4  Perda  RTRW  Tahun  2001  tidak dijadikan  dasar  pertimbangan  sehingga  kebijakan pilihan substansi perubahan pengaturan peruntukan kawasan  didominasi  atas  pertimbangan  investasi dan dunia usaha, seperti perubahan kawasan Matos, perubahan  kawasan  APP  Tanjung,  perubahan kawasan  Stadion  Gajayana,  dan  mengabaikan tujuan-tujuan  lain,  baik  yang  diatur  dalam  UUPR 1992 maupun dalam Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2001 sehingga kebijakan pilihan substansi perubahan pengaturan peruntukan kawasan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
Sebagian  besar  lokasi  yang  telah  berubah peruntukannya  sejak  tahun  2001  merupakan kawasan  ruang  terbuka  hijau  yang    berfungsi sebagai  penyerapan,  tandon  air  pada  musim penghujan,  dan  daerah  tangkapan  air  yang merupakan  sumber  mata  air  tanah  yang  sehat  bagi masyarakat  Kota    Malang.    Karenanya      kebijakan perubahan    pengaturan        yang  demikian  sangat bertentangan dengan tujuan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan  serta  perlindungan  fungsi ruang  dan  mencegah  serta  menanggulangi  dampak negatif terhadap lingkungan.
Secara  substansi,  ruang  hanya  dipandang sebagai  objek  perubahan  pengaturan  dalam  suatu subsistem lingkungan dan agrarian. Untuk kepentingan  sesaat,  seperti  kepentingan  politik, kepentingan  bisnis,  dan  kepentingan-kepentingan yang  lain,  pelestarian  lingkungan  sebagai  sumber daya  alam  yang  harus  dilindungi  oleh  negara. Kepentingan-kepentingan  tersebut  pada  tataran praktik  sangat  merusak  ekosistem  kota  dan  pola perilaku sosial lainnya, sehingga akhirnya merusak peradaban  Kota  Malang  yang  sudah  dibangun
dalam rangka semboyan Tribina Cita Kota Malang. Fakta di lapangan menunjukkan adanya  perebutan peruntukan  kawasan  sehingga  pilihan  substansi perubahan  pengaturan  sangat  bertentangan  dengan kepentingan  sosial  yang  dalam  bahasa  Friedman disebut sebagai kultur hukum masyarakat.
Ditinjau  dari  konsep  hukum  progresif  dan hukum  responsif,  kebijakan  pilihan  substansi perubahan pengaturan peruntukan kawasan di Kota Malang  dapat  dikatakan  belum  menunjukkan adanya konsistensi terhadap substansi Perda RTRW Tahun  2001  sehingga  kebijakan  pilihan  perubahan pengaturan tersebut yang secara substansi bertentangan  dengan  Perda  RTRW  Tahun  2001 yang  masih  berlaku  menunjukkan  bahwa  pilihan substansi  perubahan  pengaturan  belum  sesuai dengan  konsep  hukum  progresif  dan  hukum responsif.
Kebijakan pilihan bentuk perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota Malang dapat berupa perubahan perda dengan perda,  perubahan  perda  dengan  Keputusan  DPRD, dan    perubahan  perda  dengan  keputusan  dan peraturan walikota.
Kebijakan pilihan bentuk perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang,  yakni  perubahan  Peraturan  Daerah Kotamadya  Dati  II  Malang  No.  8  Tahun  1995 tentang  Rencana  Tata    Ruang  Wilayah Kotamadya Dati  II  Malang  Tahun  1992/1994–2003/2004 menjadi  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  Nomor  7 Tahun  2001  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota  Malang  Tahun  2001–2011  berdasarkan  tata urutan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam  UU  No.  10  Tahun  2004  sesuai  dengan ketentuan  tersebut  karena  terdapat  kesejajaran bentuk  dan  kesejajaran  substansi  yang  diatur sehingga  perubahan  peraturan  yang    kemudian mencabut dan menghapus peraturan yang terdahulu. Perubahan tersebut dapat dilihat bab atau bagian penutup dalam suatu peraturan.
Jika  dicermati  lebih  lanjut  terdapat  perbedaan antara  kedua  pencabutan  perda  tersebut.  Dalam Perda  8  Tahun  1995  dengan  tegas  Perda  3  Tahun 1990 dinyatakan  dicabut  dan  tidak  berlaku  lagi , sedangkan  dalam  Perda  7  Tahun  2001  hanya menyebutkan  Perda  No.  8  Tahun  1995 dinyatakan tidak  berlaku  lagi dan  tidak  secara  tegas  dicabut sehingga  pernyataan  yang  tidak  tegas  tersebut dalam  tataran  praktik  digunakan  untuk  melakukan perubahan pengaturan perubahan peruntukan kawasan  dengan  Keputusan  DPRD  Kota  Malang No. 47 Tahun 2002 tentang Persetujuan Evaluasi/Revisi  Peraturan  Daerah  Kota  Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001–2011 Tanggal 3 Desember 2002.
Ketidaktegasan  pernyataan  pencabutan  Perda No.  7  Tahun  2001  dapat  dilihat  pula  dengan  tidak tegasnya  peraturan  daerah  yang  dinyatakan  tidak berlaku  lagi,  yakni  dengan  kalimat  “...  sehingga Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Malang tahun 1993/1994–2003/2004 dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.”  Dalam  pernyataan tersebut  tidak  tegas  nomor  perda  yang  dicabut  dan tidak  lengkapnya  „identitas‟  perda  yang  dicabut, yang  seharusnya  berbunyi,  “Peraturan  Daerah  ini mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan,  sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang No. 8  Tahun  1995 tentang  Rencana  Tata    Ruang Wilayah Kotamadya  Dati  II  Malang Tahun 1992/1994–2003/2004  dinyatakan dicabut  dan tidak berlaku lagi.”
Ditinjau dari teori Friedman, Perda No. 7 Tahun 2001  dalam  tataran  praktik  tidak  memenuhi substansi  hukum,  struktur  hukum,  maupun  kultur hukum  sehingga  menurut  Teori  Friedman  tidak efektif dilaksanakan. Ditinjau  dari  prinsip good environmental  governance dalam  Hukum  Penataan Ruang  di  Kota  Malang,  belum  dapat  dilaksanakan prinsip good  environment  governance secara konsisten.
Ditinjau  dari  konsep  hukum  progresif  dan hukum responsif, kebijakan pilihan bentuk perubahan pengaturan peruntukan kawasan di Kota Malang perda dengan perda dapat dikatakan belum menunjukkan  adanya  konsistensi  yang  jelas  antara satu perubahan perda dengan perubahan perda yang lain  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  dengan kata  lain  perubahan  pengaturan  tersebut  belum sesuai  dengan  konsep  hukum  progresif  dan hukum responsif.
Kebijakan pilihan bentuk perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang,  yakni  perubahan  Peraturan  Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 8 Tahun 1995  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Malang  Tahun 1993/1994–2003/2004 yang diubah dengan Keputusan  DPRD  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Malang  No.  11  Tahun  1998  tentang  Persetujuan Diadakan  Evaluasi  dan  Revisi  Peraturan  Daerah Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Malang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Malang  Tahun 1993/1994–2003/2004  dan  perubahan  Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota Malang  Tahun 2001–2011  yang  diubah  dengan  Keputusan  DPRD Kota  Malang  Nomor  47  Tahun  2002  tentang Persetujuan Evaluasi/Revisi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2001–2011, kedua    pilihan  bentuk  perubahan  tersebut
merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan  DPRD  sebagai  salah  satu  institusi pembuat peraturan daerah 11 . Berdasarkan kewenangan  yang  ada  pada  DPRD  tersebut,  secara hukum  kebijakan  pilihan  bentuk  perubahan pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam  hukum penataan  ruang  Kota  Malang  dengan  Keputusan DPRD  Kota  Malang  dapat  dibenarkan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi konsekuensi perubahan tersebut, seharusnya terbatas  mengikat  pada  institusi  DPRD  Kota Malang  saja,  karena  bentuk  dari  perubahan pengaturan tersebut berupa Keputusan DPRD Kota Malang.  Sebagai  suatu  bentuk  pengaturan,  suatu keputusan  hanya  mengikat  ke  dalam  dan  pihak- pihak  yang  terkait  dengan  keputusan  tersebut. Dalam  penelitian  ini  bentuk  perubahan  pengaturan berupa  Keputusan  DPRD  Kota  Malang  dilandasi dasar  pertimbangan  surat  dari  Walikota  Malang. Untuk  Keputusan  DPRD  Kota  Malang  No.  11 Tahun  1998  berdasarkan  Surat  Walikotamadya KDH  Tingkat  II  Malang  tanggal  12  Juni  1998 Nomor  5931/985/428.401/1998  perihal  Usulan Perubahan  Peruntukan  Kawasan  APP,  sedangkan Keputusan  DPRD  Kota  Malang  Nomor  47  Tahun 2002  didasarkan  pada  Surat  Walikota  Malang Tanggal  30  Mei  2002  Nomor  050/736/420– 123/2002  perihal  Penataan  dan  Peruntukan  Tanah Eks-APP  Kelurahan  Bareng  Kecamatan  Klojen Kota  Malang  dan  Surat  Walikota  Malang  tanggal 17 Juni 2002 Nomor 620/853/420–402/2002 perihal Perubahan  Fungsi  Jalan  di  Kawasan  Perumnas Malang  serta  surat  Walikota  Malang  Tanggal  13 September  2002  Nomor  650/1463/420–402/2002 perihal  Pembangunan  Prasarana  Jalan  di  Lokasi Perumnas Sawojajar I.
Berdasarkan  landasan  surat  Walikota  Malang tersebut  terdapat  keterhubungan  maksud  dari diterbitkannya  Keputusan  DPRD  Kota  Malang, walaupun  secara  hierarki  perubahan  pengaturan berupa  perda  dengan  menggunakan  keputusan DPRD  tidak  mempunyai  landasan  hukum  karena ketidaksejajaran hierarki bentuk peraturan tersebut, dalam  arti  perubahan  tersebut  tidak  sah,  paling tidak perubahan tersebut cacat yuridis.
Fakta yang didapat dalam tataran praktik, bentuk Keputusan  DPRD  Kota Malang  merupakan  bentuk kesepakatan awal akan adanya perubahan pengaturan  peruntukan  kawasan  yang  merupakan „perjanjian‟  tidak  tertulis  atau  suatu  konvensi  di daerah  dengan  Walikota  Malang.  Konvensi  itu banyak  sekali  dilakukan  terutama,  ketika  walikota hendak  menerbitkan  suatu  kebijakan  yang  tidak populer di masyarakat sehingga terkesan Keputusan
11 UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
172 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 166-175
DPRD  Kota  Malang  merupakan  stempel  bagi keabsahan kebijakan yang tidak populer tersebut.
Contoh lain, perubahan Perda No. 7 Tahun 2001 yang  diubah  dengan  Keputusan  DPRD  Kota Malang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Persetujuan DPRD  Kota  Malang  atas  Rencana  Detail  Tata Ruang  Kota  Kecamatan  Klojen  Tahun  2005–2008 dan  Keputusan  DPRD  Kota  Malang  Nomor  29 Tahun  2005  tentang  Persetujuan  Perjanjian  Kerja Sama  antara  Pemkot  Malang  dengan  PT  Mustika Taman  Olympic  tentang  Pembangunan  dan/atau Renovasi  Stadion  Gajayana  Kota  Malang.  Kedua perubahan pengaturan tersebut merupakan kebijakan  Walikota  Malang  yang  tidak  populer  di masyarakat  sehingga  dalam  memutuskan  kedua Keputusan  DPRD  Kota  Malang  tersebut,  pihak- pihak  tertentu  yang  mempunyai  kepentingan,  baik kepentingan  bisnis,  politik,  maupun  kepentingan lain,  menggunakan  „jasa  preman‟  sebagai  bagian dari  intimidasi  maupun pressure agar  putusan tersebut  berjalan  lancar.  Fakta  di  lapangan  yang diamati  peneliti  menguatkan  pendapat  tersebut,  di samping  pendapat  beberapa  responden  yang diwawancarai peneliti  dalam penelitian  ini, sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pengaturan peruntukan kawasan.
Kebijakan pilihan bentuk perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota Malang, yakni perubahan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota  Malang  Tahun  2001–2011  yang diubah dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 214  Tahun  2003  tentang  Rencana  Detail  Tata Ruang  Kota  Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang tahun 2003–2008, dan Keputusan Walikota Malang Nomor  196  Tahun  2004  tentang  Rencana  Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2004–2009, serta Peraturan Walikota Malang  Nomor  33  Tahun  2005  tentang  Rencana Detail  Tata  Ruang  Kota  Kecamatan  Klojen  Tahun 2005–2008.
Sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 146 Ayat (1)  disebutkan    bahwa  untuk  melaksanakan  perda dan  atas  kuasa  peraturan  perundang-undangan, Kepala  Daerah  menetapkan  Peraturan  Kepala Daerah  dan  atau  Keputusan  Kepala  Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Peraturan  dan  Keputusan  Walikota  Malang sebagaimana  disebutkan  di  atas  diterbitkan  untuk melaksanakan  Perda  RTRW  Kota  Malang  No.  7 Tahun  2001.  Di  samping  untuk  melaksanakan Perda,  dalam  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  keputusan dan peraturan kepala daerah itu dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  perda,
dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
Dalam  tataran  praktik  penerbitan  Peraturan Walikota  Malang  Nomor  33  Tahun  2005  tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota  Kecamatan Klojen Tahun 2005–2008 secara substansi bertentangan  dengan  Perda  RTRW  Kota    Malang No.  7  Tahun  2001.  Dengan  demikian,  kebijakan pilihan  bentuk  perubahan  perda  dengan  peraturan dan  keputusan  walikota  Malang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Jika  terjadi  konflik  hukum  yang  demikian, asas  hukum ’lex  superiori  derogat  legi  inferiori’ yang  harus  diterapkan,  yakni  peraturan  yang  lebih tinggi  menghapus  peraturan  yang  lebih  rendah derajatnya.
Ditinjau  dari  Teori  Kelsen  tentang  hierarki peraturan perundang-undangan, penerbitan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2005 tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota Kecamatan Klojen Tahun 2005–2008 yang bertentangan  dengan  Perda  RTRW  Kota    Malang No.  7  Tahun  2001  adalah  tidak  sah  dan  harus dicabut atau direvisi guna menghilangkan dualisme substansi  peraturan  perundang-undangan  yang saling  bertolak  belakang  dengan  derajat  peraturan perundang-undangan yang tidak sama tersebut.
Kondisi demikian sangat menyulitkan pelaksanaan  pembangunan  di  lapangan,  terutama pelaksanaan penegakan hukum baik yang dilakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamongpraja  (Satpol  PP) maupun oleh penegak hukum lainnya. Implikasinya,  tidak  ada  kepastian  hukum  dalam hukum  penataan  ruang  di  Kecamatan  Klojen. Pendapat  demikian  dikuatkan  dengan  praktik  di lapangan yang diamati peneliti, seperti pembangunan  Mall  Olympic  Garden  (MOG)  di Stadion  Gajayana  yang  mengubah  peruntukan sekitar 30.000 m 2 (3 hektar) dari luasan 87.500 m 2 kawasan  ruang  terbuka  hijau  berupa  penyerapan dan  kawasan  lapangan  olah  raga  untuk  kawasan komersial  dengan  pembangunan  mall,  hotel,  dan pusat  perdagangan  lainnya.  Pembangunan  MOG banyak ditentang oleh masyarakat karena bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Olahraga,  maupun  peraturan  perundang-undangan lainnya,  tetapi  Pemerintah  Kota  Malang  tetap bersikukuh  melaksanakan  pembangunan  MOG, walaupun  pembangunan  tersebut  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  walaupun jika  tidak  terdapat  faktor  kepentingan  yang mempengaruhi,  kebijakan  tersebut  sangat  mungkin untuk  diubah  oleh  Pemkot  Malang  dengan memperhatikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
Pada  tanggal  26  April  2007  telah  diundangkan dan  diberlakukan  Undang-Undang  No.  26  Tahun
2007  tentang  Penataan  Ruang  (UUPR  2007). Dalam  UUPR  2007  Pasal  79  dengan  tegas mencabut  dan  menyatakan  tidak  berlaku  lagi pengaturan  penataan  ruang  dalam  Undang-Undang No.  24  Tahun  1992.    Dengan  dicabutnya  UUPR 1992, terdapat implikasi-implikasi terhadap pengaturan  penataan  ruang  di  daerah  yang mendasarkan pada UUPR 1992 tersebut.
Berdasarkan  UUPR 2007 Pasal 76, Perda Kota Malang  No.  7  Tahun  2001  masih  tetap  berlaku sepanjang    tidak  bertentangan  dan  belum  diganti dengan  UUPR  2007  tersebut.  Pasal  78  Ayat  (4) huruf  c,  Perda  RTRW  Kota  Malang  Tahun  2001 dapat dilakukan revisi dengan cara menyusun Perda RTRW  baru  yang  mengubah  Perda  RTRW  Tahun 2001 atau dengan cara menyesuaikan Perda RTRW 2001  dengan  UUPR  2007 tersebut  paling  lambat  3 (tiga) tahun terhitung sejak UUPR 2007 diberlakukan.
Terdapat  substansi  perubahan  politik  hukum dalam  UUPR  2007  terhadap  UUPR  1992  yang sangat  signifikan  adalah  pasal-pasal  tentang  hak dan kewajiban. Konstruksi penulisan pasal dan ayat tentang hak dan kewajiban dalam UUPR 1992 lebih lebih  sedikit  dan  lebih  ringkas  dengan  materi penjelasan  undang-undang  yang  lebih  luas  dan detail  yang  memungkinkan  lebih  luasnya  hak-hak yang  diberikan  kepada  masyarakat,  baik  hak-hak perorangan  maupun  hak-hak  sosial.  Sedangkan dalam  UUPR  2007,  kontruksi  penulisan  pasal  dan ayat  tentang  hak  dan  kewajiban  lebih  banyak  dan detail  dengan  penjelasan  yang  singkat-singkat sehingga  pasal  dan  ayat  tersebut  menjadi rigid (kaku) dan lebih mempersempit hak-hak masyarakat,  yakni  hanya  hak-hak  yang  secara eksplisit (tersurat) sebagaimana diatur dalam UUPR 2007  sedangkan  hak-hak  lain  tentang  penataan ruang menjadi terabaikan.
Terkait  dengan  UUPR  2007,  peran  serta masyarakat  dalam  Perda      RTRW    Kota  Malang Tahun  2001,  menurut  peneliti  merupakan  peran masyarakat sebagaimana diatur dalam UUPR 2007. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  konstruk  penulisan maupun  konstruk  substansinya.  Di  samping  itu, dalam  Perda  RTRW  Kota  Malang  Tahun  2001 Pasal 47 terdapat ketentuan administrasi yang tidak diatur  dalam  UUPR  1992  sedangkan  dalam  UUPR 2007 diatur tentang sanksi administratif. Ketentuan administrasi  dalam  Perda  RTRW  Tahun  2001 secara  substansi  hampir  sama  dengan    sanksi administratif dalam UUPR 2007 sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian, baik dari segi substansi  hukum  maupun  definisi  ketentuan. Berdasarkan  penyesuaian  tersebut  pelaksanaan penataan  ruang  dalam  UUPR  2007  dapat  segera terealisasi dalam Perda RTRW Kota Malang.
Hal  lain  yang  perlu  diatur  dalam  Perda  RTRW Kota  Malang  adalah  ketentuan  pidana  sebagai pelaksanaan  dari  ketentuan  pidana  dalam  UUPR 2007.  Hal  tersebut  juga  sebagai  perbaikan pelaksanaan  penataan  ruang  Perda  RTRW  Kota Malang Tahun 2001 yang tidak efektif dilaksanakan karena tidak jelas sanksi pidananya.
Berdasarkan uraian di atas, dengan diundangkannya  UUPR  2007,  Perda  RTRW  Kota Malang  Tahun  2001  perlu  dilakukan  revisi  atau penyesuaian-penyesuaian,  baik  dari  segi  substansi hukum  maupun  definisi-definisi  hukum  yang berubah.  Revisi  atau  penyesuaian  tersebut  harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menyeluruh  terhadap  pelaksanaan  Perda  RTRW Kota Malang Tahun 2001.
Pilihan  Solusi  Atas  Implikasi  Politik  Hukum Terhadap  Kebijakan    Perubahan  Pengaturan Peruntukan  Kawasan  dalam  Hukum  Penataan Ruang Kota Malang
Pilihan  solusi  atas  implikasi  politik  hukum terhadap kebijakan perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang  yang  dapat  diusulkan  dalam penelitian ini sebagai berikut. a) Mencabut dan atau merevisi  Perda  RTRW  Kota  Malang  No.  7  Tahun 2001  dan  peraturan  pelaksanaan  di  bawahnya, antara  lain  Peraturan  Walikota  Malang  No.  33 Tahun  2005  tentang  RDTRK  Kecamatan  Klojen Tahun  2005  –  2008  karena  sudah  kehilangan legitimasinya  baik  secara  filosofis,  yuridis  maupun sosilogis dan menerbitkan serta mengonstruk Perda RTRW  Kota  Malang  dan  peraturan  pelaksanaan  di bawahnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip good environmental governance , konsep hukum progresif dan responsif dengan jalan menghilangkan  faktor-faktor  negatif,  baik  faktor hukum maupun faktor nonhukum yang menyebabkan  perubahan  pengaturan  peruntukan kawasan dalam hukum penataan ruang sebagaimana terungkap dalam penelitian ini sebagai upaya  evaluasi  konstruktif  terhadap  fakta  sosiologi hukum  yang  ada  dan  terjadi  di  masyarakat;  b) Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  beserta perangkat-perangkatnya  atas  Perda  RTRW  Kota Malang No. 7 Tahun 2001 sehingga kondisi hukum yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  pengaturan penataan  ruang  kembali  sesuai  dengan  kehendak keadilan,  yakni  dengan  adanya  kepastian  hukum sebagai  salah  satu  karakteristik  suatu  hukum,  di samping  asas  keberlanjutan (sustainable) suatu pembangunan  kota;  c)  Ditinjau  dari  kondisi peraturan  perundang-undangan  penataan  ruang Kota  Malang  yang  satu  dengan  lain  tidak  sinkron maka perlu adanya sinkronisasi peraturan
174 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 166-175 perundang-undangan  baik  dari  segi  hierarki, substansi,  bentuk,    maupun  pelaksanaan  dari peraturan  perundang-undangan  tersebut  sehingga memenuhi  kriteria  konsep good  environment governance dan rule  expectation sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, serta untuk menghindari  sekecil  mungkin  penerbitan  suatu kebijakan  yang  ‟memakan  korban‟  terpecahnya masyarakat menjadi pro dan kontra yang akibatnya terjadi  gesekan-gesekan  kepentingan  di  dalam masyarakat yang akhirnya menjadi kontra produktif dalam  pelaksanaan  pembangunan,  terutama  dalam kaitannya dengan perubahan pengaturan peruntukan kawasan dalam hukum penataan ruang; d)  Memberi  peran  yang  lebih  besar  kepada masyarakat  sebagai  bagian  dari  hak  partisipasi masyarakat  atas  kebutuhan  ruang  kota  sesuai dengan  harapan  serta  kebutuhan  sosialnya  dengan jalan  membuka  ruang  publik  yang  luas  kepada masyarakat  untuk  melakukan  evaluasi  serta  kritik yang  membangun  demi  tujuan  bersama,  yakni terciptanya Tri Bina Cita Kota Malang yang selama ini  terkesan  ‟dipasung‟  oleh  Pemerintah  Kota Malang.

## Kesimpulan
Faktor  yang  mendasari  perubahan  pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota Malang meliputi faktor permasalahan penataan  ruang  Kota  Malang  dan  faktor  deviasi RTRW  terhadap  fakta  di  lapangan,  sedangkan faktor  yang  menyebabkan  perubahan  pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang Kota  Malang  terdapat  faktor  hukum  dan  faktor nonhukum,  baik  positif  maupun  negatif  yang merupakan  serangkaian  faktor  yang  memengaruhi pilihan hukum atas kebijakan perubahan pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang di Kota Malang.
mplikasi politik hukum atas kebijakan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam hukum penataan ruang Kota Malang mengindikasikan  belum  mendasarkan  pada  prinsip good  environmental  governance sehingga  produk hukum  yang  dihasilkan  belum  memenuhi  konsep hukum  progresif  dan  hukum  responsif  serta kehilangan  legitimasinya,  baik  secara  filosofis, yuridis maupun sosiologis di dalam masyarakat.

## Saran-Saran
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sarana sumber  informasi  dalam  merencanakan  kegiatan perubahan  pengaturan  peruntukan  kawasan  dalam bentuk  Perda  RTRW  Kota  Malang  dan  peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti RDTRK, RTRK dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang  terkait  dengan  penataan  ruang  di  Kota Malang.
Bagi  para  peneliti,  disarankan  penelitian  seperti ini  dilanjutkan  dengan  aspek-aspek  kajian  yang lainnya,  seperti  hak-hak  masyarakat  yang  tidak diakomodasi  dalam  UUPR  2007,  mengelaborasi perubahan Perda No. 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa  Timur,  menganalisis  kebijakan  yang koruptif  dari  birokrat  yang  represif  sehingga  ke depan  peluang  korupsi  terhadap  implementasi Perda  yang  terkait  dengan  perubahan  pengaturan peruntukan  kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang dapat dibatasi dan dikontrol.
Bagi  Pemerintahan  Kota  Malang  (Pemerintah dan  DPRD  Kota  Malang)  perlu  segera  melakukan kebijakan  sebagaimana  diuraikan  dalam  pilihan solusi  atas  implikasi  politik  hukum  terhadap kebijakan    perubahan  pengaturan  peruntukan kawasan  dalam  hukum  penataan  ruang  Kota Malang.

## DAFTAR RUJUKAN

## BUKU
Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Syafaat.  2006. Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
Briggs,  Adrian.  2002. The  Conflict  of  Laws, New York: Oxford University Press. Budihardjo, Eko. 1997. Tata Ruang Perkotaan, Bandung: Alumni Friedman,  L.M.  1975. The  Legal  System:  A Social  Science  Perspective. New York: Russel Sage Foundation.
Kelsen,  Hans.  2006. General  Theory  of  Law and State . Terjemahan Raisul
Muttaqien.  Bandung:  Nusamedia  &
Nuansa.
Mahfud,  Moh.  M.D.  2001. Politik  Hukum  di Indonesia, Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia.
Nusantara,  Abdul  Hakim  Garuda.  “Politik Hukum  Nasional”.  Makalah  dalam Kalabahu  yang  diselenggarakan  oleh YLBHI  dan  LBH  Surabaya,  September 1985.
Sumardjono,  Maria  S.W.  2005. Kebijakan Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan Implementasi . Jakarta: Kompas.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran  Negara  Tahun  1960  Nomor 104,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 2043).
Undang-undang    No.24  Tahun  1992  tentang Penataan Ruang.
Undang-undang    No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang    No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang    No.  8  Tahun  2005  tentang Perubahan  Undang-undang    No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah.
Undang-undang  No.26  Tahun  2007  tentang Penataan Ruang.
Peraturan  Daerah  Kota  Malang  No.  7  Tahun 2001  tentang  RTRW  Kota  Malang
Tahun 2001-2011.
Peraturan Walikota Malang No. 33 Tahun 2005 tentang  RDTRK  Kecamatan  Klojen Tahun 2005-2008.