## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat

## Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, Nys Arfa Fakultas Hukum Universitas Jambi
Author’s Email Correspond ence: yohanaanggieta016@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengatahui peranan Jaksa Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Narapidana  yang mendapat  pembebasan  bersyarat.  Hasil  yang  di  dapat  dapam penelitian  ini  yaitu  peran  faktual  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri Jambi  hanya  sebatas  melakukan  pengawasan  yang  bersifat administratif terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, yakni dengan mewajibkan narapidana untuk  melakukan  wajib  lapor  secara  berkala  di  Kejaksaan Negeri  Jambi.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  aturan  lebih lanjut  (juklak  dan  juknis)  yang  mengatur  mengenai  bentuk pengawasan  yang  harus  diberikan  oleh  jaksa  terhadap narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  tersebut. Pengawasan  terhadap  narapidana  juga  dilakukan  oleh  Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki  salah  satu  tugas  dan  fungsi  dalam  melakukan pengawasan  kepada  klien.  Tidak  adanya  akibat  hukum  atau sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap  jaksa  yang  tidak mengawasi  narapidana,  dan  juga  terhadap  narapidana  yang tidak melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi.
Kata Kunci: Bebas bersyarat; peranan jaksa; melakukan pengawasan .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-12-23 Accepted: 2021-12-31 Publish: 2021-12-31 KEYWORDS: Carrying out supervision; parale;  the role of the prosecutor.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  role  of  the prosecutor in supervising prisoners who get parole. The results obtained in this study are the factual role of prosecutors at the Jambi District Attorney limited to carrying out administrative supervision  of  prisoners  who  received  parole,  namely  by requiring inmates to make regular reports at the Jambi District Attorney's  Office.  This  is  because  there  are  no  further  rules (juklak  and  technical  guidelines)  that  regulate  the  form  of supervision that must be given by the prosecutor to prisoners who get parole. Supervision of prisoners is also carried out by the  Jambi  Class  II  Penitentiary  (BAPAS),  because  the  prison agency  has  one  of  the  duties  and  functions  of  supervising clients. There are no legal consequences or sanctions that can be  given  to  prosecutors  who  do  not  supervise  prisoners,  and also  to  prisoners  who  do  not  comply  with  the  obligation  to report at the Jambi District Attorney's Office.

## A. PENDAHULUAN
Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan  ketentraman  dalam  masyarakat  baik  itu  merupakan  usaha  pencegahan  atau pemberantasan  ataupun  penindakan  terjadinya  pelanggaran  hukum. 1 Salah  satu
1 Anggy  Anastasya  Nidyanigrum,  “Peran  Jaksa  Dalam  Pengawasan  Narapidana  Yang  Diberikan Pelepasan  Bersyarat  Di  Kota  Surakarta  (Studi  Kasus  Kejaksaan Negeri  Surakarta)”, Skripsi ,
penerapan  sanksi  hukum  yang  ada  di  Indonesia  ialah  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana diberikan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik  berupa kejahatan maupun pelanggaran. Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki pengertian dasar dari  ilmu  hukum,  sebagai  suatu  istilah  yang  dibentuk  dengan  kesadaran  dalam memberikan  ciri  tertentu  pada  peristiwa  hukum  pidana. 2 Pemberian  sanksi  atau pemidanaan seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara yang digunakan  pemerintah  untuk  menanggulangi  eksistensi  tindak  pidana  di  tengah masyarakat.  Namun  dalam  pemidanaan  terhadap  seseorang  harus  memperhatikan bahwa  setiap  orang  mempunyai  Hak  Asasi  Manusi  (HAM).  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyiratkan  bahwa  Hak Asasi Manusia itu merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta wajib untuk  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  maupun  tiap-tiap  orang  bagi kehormatan  serta  perlindungan  atas  harkat  dan  martabat  manusia.  Selain  itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).
Berdasarkan  hal  ini,  diperlukan  adanya  norma  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional  dalam  menjamin  terwujudnya  penegakan  hukum  yang  efektif  serta berkeadilan.  Maka,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  harus  memiliki  instansi  atau lembaga atau penegak hukum yang berkualifikasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Jan. S. Maringka, menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. 3 Salah satu lembaga penegak hukum yang  ada  di  Indonesia  yaitu  Kejaksaan.  Peranan  kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak hukum  sangat  penting,  yaitu  dalam  menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan terhadap kepentingan umum, serta dalam penegakan hak asasi manusia. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu aparat penegak hukum, mempunyai kedudukan yang esensial serta peranan yang penting dalam suatu negara hukum, sebab Kejaksaan  menjadi  filter  antara  penyidikan  dan  proses  pemeriksaan  di  tengah persidangan, sehingga eksistensinya dalam kehidupan masyarakat harus mengemban tugas penegakan hukum. 4 Pengaturan terhadap tugas dan wewenang kejaksaan, dimuat dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang dari Kejaksaan, sebagai berikut:
(1)  Di bidang  pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 2, diakses dari
https://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/42134/1/1,  Pada  Tanggal  29  September  2020,  Pukul 14.00 WIB.
2 Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat , Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 1.
3 Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.
4 Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka,
Jakarta, 2005, hlm. 2.
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu   berdasarkan undang- undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
(2)  Di  bidang  perdata  dan  tata  usaha    negara,  kejaksaan  dengan  kuasa  khusus dapat  bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas  nama negara atau pemerintah.
(3)  Dalam  bidang  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  kejaksaan      turut meyelenggarakan kegiatan:
a.  Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b.  Pengamanan kebijakan penegakan hukum
c.  Pengawasan peredaran barang cetakan;
d.  Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e.  Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f.  Penelitian dan pengembangan hukum serta statik criminal.
Pada umumnya masyarakat mengenal tugas dan wewenang utama seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Namun, sebenarnya jaksa juga mempunyai  tugas  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  sebagai  eksekutor  dalam  suatu keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum  tetap (in  kracht ).  Salah  satu  hal  yang  dieksekusi  oleh  jaksa  yaitu  melakukan pengawasan  terhadap  keputusan  lepas  bersyarat  atau  biasa  disebut  pembebasan bersyarat, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yang menyatakan “melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas  bersyarat.”  Adapun  yang berwenang melakukan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat ialah jaksa yang ditunjuk oleh kepala seksi (KASI) bidangnya masing-masing.
Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak yang dimiliki narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak narapidana terhadap pembebasan bersyarat ini  dikatakan  “dapat”, apabila  narapidana  tersebut  memenuhi  syarat-syarat administratif dan substantif, karena pembebasan bersyarat ini tidak imperatif dan tidak otomatis. 5 Ketentuan tentang pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP. Pada Pasal 15 KUHP yang menyatakan:
(1)  Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan  kepadanya,  sekurang-kurangnya  harus  sembilan  bulan,  maka  ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
(2)  Ketika  memberikan  pelepasan  bersyarat,  ditentukan  pula  suatu          masa percobaan  serta  ditetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  selama  masa percobaan.
(3)  Masa  percobaan  itu  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
5 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi ,  Cet.  1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 35.
Lamanya narapidana menjalani pidana yang dimaksud ini tidak dapat dihitung dari lamanya masa penahanan sementara (belum adanya vonis bersalah dari hakim), maka artinya  lamanya penahanan  sementara  tidak  dihitung  dalam  menentukan  2/3  atau  9 bulan tersebut. Pemberian bebas bersyarat ini tidak diberikan secara mutlak terhadap narapidana,  tapi  harus  memperhatikan  bahwa  setiap  narapidana  harus  memenuhi syarat-syarat  umum  dan  khusus  yang  telah  diatur.  Pembebasan  bersyarat  ini merupakan  pola  pemasyarakatan  yang  dilakukan  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3  masa  pidana  tersebut  minimal  9  bulan,  yang  kemudian  diawasi  oleh  jaksa  dan diberikan  pembimbingan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pembinaan  Dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Tujuannya dari diberikannya pembebasan bersyarat bagi narapidana yaitu agar setiap narapidana  dapat  mulai  beradaptasi  lagi  dengan  lingkungan  masyarakat  dengan menunjukkan  nilai-nilai  positif  dalam  diri  narapidana  yang  mereka  terima  selama menjalani pembinaan di Lapas, sehingga ketika masa hukuman mereka telah berakhir, kehadiran mereka kembali ke tengah masyarakat dapat diterima baik dan berguna bagi masyarakat  disekitarnya.  Selain  itu,  pembebasan  bersyarat  ini  merupakan  salah  satu upaya pemerintah untuk mencegah over kapasitas di Lapas. Over kapasitas ini dapat berdampak pada program pembinaan yang ada di Lapas, sehingga dapat berakibat pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan di Lapas. 6
Peranan jaksa terhadap pembebasan bersyarat ini dimulai dari peran jaksa dalam memberikan  keterangan  dari  kejaksaan  tempat  narapidana  berdiam,  kepada  Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  (KALAPAS)  terkait  tidak  adanya  perkara  lain  yang  yang sedang  diproses  terhadap  narapidana  yang  akan  diusulkan  untuk  mendapat  bebas bersyarat. Dalam hal ini Jaksa dan KALAPAS dianggap yang lebih mengetahui perilaku narapidana  selama  menjalani  pidana  penjaranya  di  Lapas.  Kemudian  KALAPAS  yang bertugas untuk mengusulkan kepada Menteri Kehakiman yang sekarang dikenal dengan istilah  Menteri  Hukum  dan  HAM,  yang  untuk  nantinya  dipertimbangkan  lebih  lanjut dalam memberikan keputusan bebas bersyarat.
Peranan jaksa selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan bebas bersyarat sesuai dengan surat pelepasan ( verlofpas ) atau surat pas yang memuat syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh narapidana tersebut  berdasarkan  Pasal  15a  ayat  (6).  Narapidana  yang  telah  mendapatkan pembebasan  bersyarat  ini  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  wajib  lapor  secara berkala kepada pihak Kejaksaan. Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pas, terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa “Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan
6 Usman,  Bahder  Johan  Nasution,  Elizabet  Siregar ,  “Fenomena  Over  Kapasitas  Lemb aga Pemasyarakatan  Studi  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyebab  Dan  Upaya Penanggulangannya”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional , Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 1,  diakses  dari  http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/15/8. Pada Tanggal 4 Juni 2021, Pukul. 09.52 WIB.
Bersyarat”.  Jika  nara pidana  tersebut  melanggar  perjanjian  atau  syarat-syarat  yang ditentukan, sambil menunggu putusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) KUHP dan terhadap lamanya penahanan yaitu paling lama 60 hari yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) KUHP. 7
Berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, relatif tidak diawasi secara optimal oleh pihak jaksa, karena jika dilihat dari pengawasan jaksa terhadap narapidana tersebut dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dapat terbilang relatif banyak setiap tahunnya.

## Tabel 1

## Data Wajib Lapor Narapidana di Kejaksaan Negeri Jambi

## Sumber data: Kejaksaan Negeri Jambi
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  terkait jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan Kejaksaan Negeri Jambi terkait jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang melakukan wajib lapor.  Dari  data  yang  penulis  dapatkan,  penulis  melihat  adanya  kecenderungan narapidana tidak terawasi secara optimal oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jambi. Pertama, jika dilihat dari pihak instansi Kejaksaan sendiri tidak memiliki format yang baku dalam agenda  wajib  lapor  dan  agenda  tersebut  tidak  tersusun  secara  rapih,  sehingga  sulit untuk jaksa melihat narapidana tersebut telah melapor atau tidak. Kedua, jumlah jaksa yang sedikit tidak sebanding dengan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Ketiga,  kurangnya  kesadaran  narapidana  untuk  melakukan  wajib  lapor  di  Kejaksaan Negeri Jambi, yang dilihat penulis dari buku agenda wajib lapor narapidana yang ada di Kejaksaan Negeri Jambi. Pada agenda tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap narapidana hanya melakukan 1 (satu) kali wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi selama masa  pembebasan  bersyarat atau  narapidana  tersebut  rata-rata melapor  hanya  pada saat pertama kali narapidana dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.
Artikel  ini  berpendapat  bahwa  peranan  jaksa  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  ini  sangat  dibutuhkan,
7 Andi Hamzah , Hukum Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
Tahun Jumlah Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat Yang Melapor Yang Tidak Melapor 2016 57 40 17 2017 42 30 12 2018 63 59 4 2019 147 90 57 2020 150 23 127
karena pengawasan oleh jaksa ini dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya tujuan pemidanaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran faktual jaksa dalam melakukan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat serta  akibat  hukum dari  pengawasan jaksa  yang  belum  optimal  terhadap  narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris  yaitu  melihat  fakta-fakta  hukum secara  langsung  ke  lapangan  terkait  peranan  jaksa  dalam  melakukan  pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jambi.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Peran Faktual Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat
Pembebasan  bersyarat  merupakan salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  yang  menyatakan  bahwa  “narapidana  berhak m endapatkan  pembebasan  bersyarat”  dan  pembebasan  bersyarat  yang  diberikan terhadap  narapidana  ini,  dilakukan  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dengan  ketentuan  2/3  masa  pidana  tersebut  minimal  9  bulan.  Penghitungan pembebasan tersebut dilakukan dengan cara 2/3 dikali masa pidana dikurangi remisi.
Pembebasan bersyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Namun, diawal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 di Indonesia yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat situasional atau bersifat sementara untuk menanggulanggi pandemi tersebut. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, lalu peraturan ini diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelum covid-19, yaitu asimilasi pada aturan sebelum terjadinya pandemi covid dijalankan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam peraturan baru ini,  asimilasi  tersebut  dilakukan  di  rumah  (asimilasi  rumah)  sampai  masa  waktu pembebasan bersyaratnya tiba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi over kapasitas dan mencegah  penyebaran  virus  covid-19  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Selain  itu,  dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 memuat bahwa  ada  beberapa  narapidana  yang  tidak  dapat  diberikan  pembebasan  bersyarat, yaitu:
(1)  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  sampai  dengan  Pasal  21,  tidak  diberikan  kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
a. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
b. terorisme; c. korupsi;
d. kejahatan terhadap keamanan negara;
e. kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau
f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
(2)  Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika,  prekursor  narkotika,  dan psikotropika  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  hanya  berlaku  pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Untuk menjamin pembebasan bersyarat dapat terealisasikan dengan baik, maka dilakukanlah  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  memperoleh  pembebasan bersyarat tersebut, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh instansi Kejaksaan sebagai suatu tugas dan wewenang oleh jaksa yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 15a ayat (3) juncto  14d  ayat  (1)  KUHP  juncto  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Pasal 30 ayat  (1)  huruf  c  tersebut  menyatakan  jaksa  bertugas  dan  berwenang “melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat”. Jaksa yang berhak mengawasi narapidana yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  tersebut  ialah  jaksa  yang  di  tunjuk  oleh  KASI bidang masing-masing, baik itu Bidang Pidana Umum maupun Bidang Pidana Khusus dan bukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat persidangan narapidana sebelumnya. penulis melihat pengawasan yang dilakukan oleh jaksa khususnya di Kejaksaan Negeri  Jambi,  yang  merupakan  tempat  penulis  melakukan  penelitian  hanya  sebatas pengawasan secara administratif. Hal ini dilihat secara langsung dari kenyataan yang ada  dan  dari  hasil  wawancara  dengan  pejabat  atau  jaksa  yang  telah  ditunjuk  untuk memberikan  informasi  terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu tentang  Peranan  Jaksa  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Narapidana  Yang Mendapat  Pembebasan  Bersyarat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan  wawancara,  Gempa  selaku  Plh  KASI  Tindak  Pidana  Khusus  yang menjelaskan:
Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan sejauh ini hanya bersifat administratif dengan mewajibkan narapidana untuk melakukan wajib lapor di Kejaksaan secara berkala. Untuk pengawasan secara langsung ke lapangan tidak ada, karena tidak ada biaya yang dianggarkan di Kejaksaan dan juga belum adanya aturan khusus atau    juklak  dan  juknis  yang  dimiliki  oleh  Kejaksaan  terkait  pengawasan  yang dilakukan jaksa terhadap narapidana tersebut. 8
Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan, Rama selaku Jaksa Bidang Pidana Umum yang menjelaskan:
Ada berbagai kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini, bahwa Kejaksaan belum  ada  memiliki  juklak  dan  juknis  untuk  mengatur  lebih  lanjut  bagaimana bentuk  pengawasan  yang  diberikan  Kejaksaan  terhadap  narapidana  yang
8 Hasil Wawancara
mendapat  pembebasan  bersyarat.  Selain  itu,  tidak  adanya  dana  dan  prasarana dalam melakukan pengawasan. 9
Pernyataan dari pihak Kejaksaan tersebut memperjelas bahwa peran faktual jaksa dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan bersyarat  tersebut  hanya  sebatas  administratif,  dengan  diwajibkannya  narapidana untuk melakukan wajib lapor secara berkala atau setiap 1 (satu) bulan sekali selama sisa masa hukuman pidananya ditambah dengan 1 (satu) tahun masa percobaan. Wajib lapor ini sebenarnya tidak memiliki ketentuan yang baku, sebab wajib lapor ini tidak terbatas 30  (tiga  puluh)  hari,  tergantung  dari  keyakinan  jaksa  terhadap  narapidana  yang mendapat  pembebasan  bersyarat,  bahwa  narapidana  tersebut  dianggap  tidak  akan melarikan diri dan dilihat dari tindak pidana yang yang dilakukannya.
Wajib lapor yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jambi, pada dasarnya harus dilakukan oleh jaksa yang telah ditunjuk oleh KASI untuk mengawasi narapidana tersebut yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.  Namun, dalam  prakteknya  peran jaksa  tersebut dilimpahkan  kepada pegawai tata usaha Kejaksaan, yang bekerja atas nama jaksa, karena mengingat jaksa memiliki  tugas  lain  yang  juga  harus  dijalankannya.  Narapidana  yang  mendapat pembebasan  bersyarat  dalam  melakukan wajib  lapor di  Kejaksaan  ini,  harus  mengisi buku wajib lapor yang dalam hal ini berbentuk buku agenda yang dipegang oleh pegawai tata  usaha  kejaksaan,  dan  untuk  tempat  pelaporannya  tersebut  menyesuaikan  jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut, apakah itu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Di sini penulis melihat secara langsung bahwa dalam buku agenda wajib lapor  tersebut, terdapat kekurangan yaitu dalam agenda wajib lapor tidak memiliki  format  yang  baku  atau  jelas  ketika  narapidana  melakukan  wajib  lapor, sehingga  tidak  ada  keseragaman  dalam  data  diri  yang  diperoleh  narapidana  yang melapor.  Selain  itu,  buku  agenda  wajib  lapor  tersebut  tidak  tersusun  atau  terformat secara  rapih  (amburadul),  sehingga  dirasa  sulit  untuk  pegawai  tata  usaha  kejaksaan maupun  jaksa  dalam  mengecek  apakah  narapidana  tersebut  telah  melakukan  wajib lapor dan telah berapa kali narapidana itu telah melakukan wajib lapor.
Penulis  mengecek  dan  mendata  secara  langsung  narapidana-narapidana  yang melakukan  wajib  lapor  dari  tahun  2016  sampai  2020  yang  berdasarkan  dari  buku agenda  wajib  lapor  yang  dimiliki  dari  bidang  tindak  pidana  umum  maupun  tindak pidana khusus. Di sini penulis melihat rata-rata keseluruhan jumlah narapidana yang melapor di Kejaksaan Negeri Jambi pada bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,  hanya  melakukan  1  (satu)  kali  wajib  lapor  pada  hari  pertama  mereka dibebaskan  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  ada  juga narapidana  yang  tidak  sama sekali melakukan wajib lapor di Kejaksaan Negeri Jambi. Jadi dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan lebih lanjut terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia mengenai  pengawasan  oleh  jaksa terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat,  sehingga  tidak  adanya kejelasan mengenai peranan seperti apa yang harus dilakukan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Akibat tidak ada kejelasan terhadap aturan mengenai peranan jaksa tersebut, maka peranan jaksa ini
9 Hasil Wawancara
hanya bersifat pasif yaitu jaksa melakukan pengawasan secara administratif. Untuk itu perlu dibuatnya aturan lebih lanjut berupa juklak dan juknis dalam pengawasan yang dilakukan  oleh  jaksa  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  ini agar adanya kepastian hukum.
Ada  3  (tiga)  instansi  yang  terkait  dalam  hal  pembebasan  bersyarat  ini,  yakni Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas),  Kejaksaan,  dan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas). Instansi-instansi ini saling berkaitan satu sama lain dalam pembebasan bersyarat. Hal ini  dapat  dilihat  mekanisme  pembebasan  bersyarat  yang  dimulai  dari  Lembaga Pemasyarakatan  menyerahkan  narapidana  yang  telah  mempunyai  Surat  Keterangan (SK) yang diperoleh dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Kejaksaan Negeri Jambi selaku instansi yang ditunjuk sebagai pengawas  dan  Bapas  sebagai  pembimbing.  Penyerahan  narapidana  dari  Lapas  ke Kejaksaan  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  Dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan:
Dalam  hal  Narapidana  memperoleh  pembebasan  bersyarat,  Kepala  LAPAS menyerahkan  pembimbingannya  kepada  BAPAS  dan  pengawasannya  kepada kejaksaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.
Berdasarkan wawancara, Jatmiko selaku KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menjelaskan bahwa:
Terkait  diserahkan  kemana  dulu  narapidana  yang  mendapat  pembebasan bersyarat,  itu  tergantung  instansi  mana  yang  letaknya  lebih  dekat  dari  Lapas. Karena  disini  Kejaksaan  Negeri  Jambi  lebih  dekat  dari  Lapas  Kelas  IIA,  maka penyerahan  narapidana  tersebut  dilakukan  di  Kejaksaan  lebih  dulu  baru dilanjutkan  ke  Bapas.  Hal  ini  karenakan  kedua  instansi  tersebut  mempunyai kedudukan seimbang yaitu pengawasan dan pembimbingan. 10
Untuk  penyerahan  Selanjutnya  Kejaksaan  mendata  narapidana  tersebut  dengan berdasarkan  format  berkas  P52.  Setelah  itu,  narapidana  juga  diserahkan  pada  Balai Pemasyarakatan  yang  diketahui  dari  pihak  kejaksaan  yaitu  dalam  bentuk  surat tembusan. Apabila dilihat dari pemaparan tersebut, seharusnya ketiga instansi ini saling berkoordinasi dengan baik satu sama lain mengingat bahwa pembebasan bersyarat ini juga  merupakan  tolak  ukur  keberhasilan  dari  tujuan  pemidanaan.  Informasi  yang penulis  terima  mengenai  koordinasi  lebih  lanjut  antara  Kejaksaan  dengan  Lembaga Pemasyarakatan  maupun  Balai  Pemasyarakatan  hanya  sebatas  mekanisme administratif. Koordinasi antara Kejaksaan dengan Lapas hanya berupa dari permintaan Lapas  kepada  Kejaksaan  mengenai  tidak  adanya  berkas  perkara  lain  terhadap narapidana yang hendak diberikan pembebasan bersyarat. Setelah itu, narapidana yang telah  memperoleh  persetujuan  untuk  mendapat  pembebasan  bersyarat  yang  telah dibuktikan  dari  Surat  Keterangan  (SK)  dari  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  atas nama  Menteri  Hukum  dan  HAM,  diserahkan  kepada  Kejaksaan  Negeri  Jambi. Berdasarkan wawancara, Jatmiko selaku KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi menjelaskan bahwa:
Koordinasi  ini  hanya  sebatas  dari  hal  tersebut,  untuk  lebih  lanjut  dalam pengawasan  terhadap  narapidana  tersebut  menurut  pihak  Lapas  bukan
10 Hasil Wawancara
kewenangan dari pihak Lapas lagi karena narapidana itu tidak berada lagi di dalam Lapas dan tanggung jawab terhadap narapidana tersebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan yang dalam hal ini selaku pengawas. 11
Selanjutnya,  melihat  koordinasi  antara  Kejaksaan  dengan  Bapas.  Berdasarkan wawancara, Nasrul selaku Kasubsi BKD Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi bahwa:
Masalah koordinasi dengan Kejaksaan khususnya Kejaksaan di Kota Jambi selalu melakukan  koordinasi,  namun  koordinasi  tersebut  hanya  sebatas  administrasi awal  saja,  baik  itu  dalam  pembebasan  bersyarat  yang  dimulai  dari  Lapas menyerahkan  narapidana  ke  Kejaksaan  yang  kemudian  Kejaksaan  memberikan surat  tembusan  ke  Bapas  Jambi.  Di  sini  kami  juga  melakukan  pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. 12
Tugas dari pada pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat  ini,  menurut  undang-undang  melekat  pada  Kejaksaan,  namun  pada kenyataannya pengawasan itu juga dilakukan oleh pihak Bapas mengingat bahwa Bapas memiliki salah satu tugas dan fungsi di dalam instansinya sebagai pengawas. Selain itu, secara  tidak  langsung  tugas  Bapas  sebagai  pembimbing  narapidana  yang  mendapat pembebasan bersyarat juga dianggap telah turut melakukan pengawasan. Pengawasan ini  juga  bermaksud  untuk  membantu  tugas  jaksa  dalam  memberikan  pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Melihat dari pernyataan oleh pihak Bapas, maka penulis mencari informasi dari Kejaksaan mengenai koordinasi terhadap pihak Bapas dalam hal pengawasan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat ini. Mengenai koordinasi antara Kejaksaan dengan Bapas, Gempa selaku Plh KASI Tindak Pidana Khusus, menjelaskan:
Selama ini belum ada terintegrasi dan belum ada koordinasi dengan Bapas, karena masing-masing  instansi  berdiri  sendiri  dan  menjalankan  fungsinya  masing-masing berdasarkan  undang-undang  sendiri  karena  tidak  adanya  payung  hukum,  serta  tidak adanya MoU. 13
Penulis  menyimpulkan  dari  hasil  wawancara  tersebut,  sebenarnya  koordinasi antara  Kejaksaan  dengan  instansi-instansi  yang  lain  itu  belum  berjalan  dengan  baik. Koordinasi  yang  dilakukan  disini  hanya  berupa  mekanisme  administratif  saja  dalam penyerahan narapidana. Namun, dalam hal selanjutnya tidak ada digambarkan secara jelas  bentuk  koordinasinya,  mengingat  setiap  instansi  ini  berjalan  dengan  sesuai undang-undangnya  sendiri,  sehingga  tidak  ada  aturan  atau  payung  hukum  terkait kejelasan koordinasi satu sama lain antar instansi.

## 2. Akibat Hukum Dari Pengawasan Jaksa Yang Belum Optimal Terhadap Narapidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.
Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa secara optimal tentunya akan mengurangi terjadinya kesejangan maupun akibat hukum yang akan timbul di dalam masyarakat. Penulis melihat bahwa di Kejaksaan Negeri Jambi yang pengawasannya hanya berupa pengawasan  yang  bersifat  administratif,  maka  penulis  berpendapat  pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal. Dari pengawasan yang belum optimal tersebut,
11 Hasil Wawancara
12 Hasil Wawancara
13 Hasil Wawancara
tentunya  akan  menimbulkan  akibat  hukum  karena  harapan  dan  kenyataan  tidak berjalan sebagaimana mestinya.
1. Akibat Hukum Terhadap Jaksa
Jaksa  merupakan  alat  pemerintah  yang  memiliki  salah  satu  tugas  sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Salah satu putusan yang di eksekusi oleh jaksa ialah putusan lepas bersyarat atau pembebasan bersyarat.  Bentuk  eksekusi  yang  dilakukan  jaksa  dalam  hal  ini  yaitu  melakukan pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah penulis meneliti, penulis melihat bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  dirasa  belum  optimal,  karena pengawasan  tersebut  hanya  berupa  pengawasan  yang  bersifat  administratif.  Apabila suatu  pekerjaan  dalam  lingkup  hukum  tidak  berjalan  secara  optimal,  maka  akan menimbulkan suatu akibat hukum pula.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  kepada  Gempa,  selaku  Plh  KASI Tindak Pidana Khusus menjelaskan bahwa:
Karena tidak ada juklak dan juknis sehingga tidak ada pengaturan sanksi bagi Jaksa yang  tidak  melakukan  pengawasan  tersebut,  bagaimana  pemerintah  dapat menerapkan  sanksi  pada  Jaksa  yang  tidak  melakukan  pengawasan  di  luar pengawasan secara administratif, karena ketidaksediaan anggaran tersebut. 14
Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sanksi atau akibat hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  Jaksa  yang  tidak  mengawasi  secara  optimal narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat tersebut, karena aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) mengenai pembebasan bersyarat ini belum diatur oleh pemerintah.
2. Akibat Hukum Terhadap Narapidana
Narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat  ini,  tidak  serta  merta  bebas murni,  karena  narapidana  ini  pembebasannya  dapat  dicabut  apabila  narapidana tersebut melanggar hal-hal yang telah ditentukan sebelum masa percobaannya berakhir. Pencabutan  ini  dilakukan  apabila  narapidana  melanggar  syarat  umum  dan  syarat khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Pasal 32 ayat (2) yaitu: a.  syarat  umum,  terlibat  pelanggaran  hukum  dan  ditetapkan  sebagai tersangka/terpidana; dan/atau
b.  syarat khusus, yang terdiri atas:
1.  Menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat  didasarkan  oleh  pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
2.  Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
3.  tidak  melaksanakan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
14 Hasil Wawancara
4.  tidak  mengikuti  atau  mematuhi  program  pembimbingan  yang  ditetapkan  oleh Bapas;
5.  tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
6.  tidak  melaporkan  perubahan  alamat  atau  tempat  tinggal  kepada  Bapas  yang membimbing.
Syarat-syarat  tersebut  harus  diperhatikan  oleh  narapidana,  agar  pembebasan bersyaratnya  tidak  dicabut  dan  narapidana  tersebut  bisa  menunggu  masa  pidananya berakhir dengan berada di dalam masyarakat. Pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyiratkan  bahwa  pemberian  dan  pencabutan  pembebasan  bersyarat  merupakan kewenangan  dari  Menteri  Hukum  dan HAM  setelah  melalui  pertimbangan  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan,  sehingga  baik  Kejaksaan  maupun  Bapas  tidak  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  pencabutan  pembebasan  bersyarat  secara  langsung. Pasal  44  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat”. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa proses awal pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dari usulan Kepala Bapas, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat serta diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini tidak  mengatur  mengenai  tindakan  Kejaksaan  apabila  narapidana  yang  sedang diawasinya  tersebut  melanggar  ketentuan  pembebasan  bersyarat,  sehingga  dapat diartikan  bahwa  apabila  Kejaksaan  menghendaki  pencabutan  pembebasan  bersyarat terhadap narapidana yang tersebut, hanya dapat mengusulkan pencabutan pembebasan bersyarat dengan melalui Bapas.
Dalam  hal  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  terhadap  narapidana  yang mendapat pembebasan bersyarat, banyak narapidana yang hanya melakukan laporan 1 (satu) kali disaat mereka dibebaskan dari lapas, setelah itu rata-rata narapidana tidak melakukan laporan lagi di Kejaksaan Negeri Jambi, bahkan ada narapidana yang tidak ada  sama  sekali  melalukan  wajib  lapor  di  Kejaksaan  Negeri  Jambi.  Berdasarkan wawancara, Rama selaku Jaksa Bidang Pidana Umum menjelaskan bahwa:
Terhadap narapidana yang lalai melakukan wajib lapor, tidak ada aturan atau sanksi  yang  dapat  diberikan  oleh  jaksa  terhadap  narapidana  yang  mendapat pembebasan  bersyarat  tersebut,  karena  mengingat  tidak  adanya  juklak  dan juknis terhadap pembebasan bersyarat di Kejaksaan. 15
Melihat pengawasan yang dilakukan oleh jaksa ini hanya sebatas administratif, penulis  berpendapat  bahwa  jika  tidak  adanya  pengawasan  lebih  lanjut  terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, maka hal ini dirasa tidak dapat atau kurang efektif untuk mencapai dari tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
15 Hasil Wawancara
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 16
Di  sini  penulis  melihat  pengawasan  yang  juga  dilakukan  oleh  Bapas  selain menjalankan salah satu tugas dan fungsi instansinya sebagai pengawas, juga di sisi lain pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bapas  membantu  Kejaksaan  dalam  memberikan pengawasan  terhadap  narapidana  yang  mendapat  pembebasan  bersyarat.  Hal  ini mengingat  bahwa  Bapas  memiliki  anggaran  dana  dalam  memberikan  pengawasan, sedangkan  Kejaksaan  tidak  memiliki  anggaran  dana  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  narapidana  tersebut.  Jadi  karena  pengawasan  terhadap  narapidana  yang mendapat  pembebasan  bersyarat  ini  dilakukan  oleh  2  (dua)  instansi,  maka  menurut penulis perlu adanya sinergi antara Kejaksaan dan Bapas agar ada koordinasi seimbang antar instansi selaku pihak yang memberikan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

## D. SIMPULAN
Selama  ini  peran  faktual  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri  Jambi  hanya  sebatas melakukan  pengawasan  yang  bersifat  administratif  terhadap  narapidana  yang mendapat  pembebasan  bersyarat,  yakni  dengan  mewajibkan  narapidana  untuk melakukan wajib lapor secara berkala di Kejaksaan Negeri Jambi. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan lebih lanjut (juklak dan juknis) yang mengatur mengenai bentuk pengawasan  yang  harus  diberikan  oleh  jaksa  terhadap  narapidana  yang  mendapat pembebasan bersyarat tersebut. Pengawasan terhadap narapidana juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi (BAPAS), karena instansi Bapas memiliki salah satu tugas  dan  fungsi  dalam  melakukan  pengawasan  kepada  klien.  Tidak  adanya  akibat hukum  atau  sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap  jaksa  yang  tidak  mengawasi narapidana,  dan  juga  terhadap  narapidana  yang  tidak  melakukan  wajib  lapor  di Kejaksaan  Negeri  Jambi.  Selain  itu,  tidak  ada  aturan  yang  memuat  koordinasi  antara Kejaksaan  dengan  Bapas  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang mendapat pembebasan bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LNRI Tahun 1995 Nomor 77. TLNRI Nomor 3614.
16 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Ed. 2 Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 11.
Republik  Indonesia,  Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksan  Republik Indonesia. LNRI Tahun 2004 Nomor 67. TLNRI Nomor 4401.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

## Buku
Butarbutar,  Russel. Kompilasi  Hukum  Pidana  dan  Aplikasinya  di  Masyarakat ,  Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
Effendy,  Marwan. Kejaksaan  RI  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
Hamzah,  Andi. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  ke  Reformasi , Cet.1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
.  Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Maringka,  Jan.  S. Reformasi  Kejaksaan  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional, Ed.  1,  Cet.  2, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## Jurnal
Anggy  Anastasya  Nidyanigrum,  “Peran  Jaksa  Dalam  Pengawasan  Narapidana  Yang Diberikan Pelepasan Bersyarat Di Kota Surakarta (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016), diakses dari https://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/42134/1/1.
Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar , “Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penang gulangannya” , Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional , Vol. 1 No.
1, (2019).