## PAMPAS: Journal Of Criminal
Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang ( Money Politic ) dalam Pemilihan Umum
Ramon Azmi Pratama; Dheny Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Jambi Author’s email correspondence: ramonazmipratama.ra10@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan  politik  uang  dalam  pesta  demokrasi  (Pemilu) merupakan  tindakan  yang  kerap  terjadi.  Isu  ataupun  memang benar  nyata  terjadi,  setidaknya  mengharuskan  ruang  pikir bagaimana  dengan  aturan  hukum  yang  ada,  yang  mengatur  hal tersebut, serta bagaimana sebenarnya alur penyelesaian tindakan tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses penanganan  perkara  tindak  pidana  politik  uang  yang  ditangani pada  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi  Jambi  pada Pemilu  2019  dan  fakor  penghambat  penanganan  tindak  pidana tersebut.  Adapun  hasil  penelitian,  bahwa  proses  penanganan tindak  pidana  politik  uang  pada  Pemilu  2019  melalui  sembilan tahap yang setiap tahap dibatasi waktu yaitu, Tahap temuan  dan laporan, pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua  di  Sentra  Gakkumdu,  rapat  pleno,  tahap  penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap pengadilan,  dan  pembahasan  keempat  di  Sentra  Gakkumdu. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana politik uang, yaitu  pengaturan  alur  penanganan  yang  panjang  dengan  waktu yang  terbatas,  sulitnya  menemukan  alat  bukti  karena  waktu terlalu singkat.
Kata Kunci: Pemilu; Politik uang.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-11 Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Elections; Money politics.

## ABSTRACT
The  problem  of  money  politics  in  democratic  parties (elections) is an act that often occurs. The issue, or indeed it really  happened,  at  least  requires  a  space  to  think  about how  the  existing  legal  rules,  which  regulate  it,  as  well  as how exactly the flow of completion of the action. This study aims to determine  the  process  of  handling  cases  of  money politics  criminal  acts  handled  by  the  Election  Supervisory Body (Bawaslu) of Jambi Province in the 2019 Election and the  factors  which  hamper  the  handling  of  these  criminal acts.  As  for  the  results  of  the  study,  that  the  process  of handling  money  politics  in  2019  Election  through  nine stages,  each  phase  limited  by  time,  namely,  the  stages  of findings  and  reports,  the  first  discussion  at  the  Gakkumdu Center, the second discussion at the Gakkumdu Center, the plenary  meeting,  the  investigation  stage,  the  third discussion  at Gakkumdu Center, the prosecution stage, the court  stage,  and  the  fourth  discussion  at  the  Gakkumdu Center. Inhibiting  factors  in  handling  money  politics  crime, namely  setting  a  long  flow  of  handling  with  limited  time, difficulty in finding evidence because the time is too short.

## A. PENDAHULUAN
Pemilu  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  17  April  2019  menyoroti  tindak pidana  politik  uang  dalam  pemilu,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  berbagai  diskusi  di beberapa  Seminar  dan  media  Televisi  Nasional  yang  diadakan  mulai  dari  sebelum pelaksanaan  pemilu.    Bahkan  sebelum  pelaksanaan  pemilu,  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu) Repubik Indonesia angkat bicara soal politik uang( money politics) . Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan: “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya mengatur larangan politik uang terbatas pada waktu dan objek.” 1 Celah pada aturan tersebut mungkin akan dimanfaatkan oleh orang yang melakukan politik uang. Pasal tentang politik uang yang hanya membatasi waktu dan objek  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2107  Tentang  Pemilhan  Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) dirumuskan dalam Pasal 515 dan Pasal 523 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).
Dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu juga dibatasi oleh waktu, mulai dari  proses  laporan  dan  temuan  di  Bawaslu,  tahap  penyelidikan,  tahap  penyidikan, tahap  penuntutan,sampai  pada  tahap  pemerikasaan,  mengadili  dan  memutuskan  di pengadilan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Ditahap  Bawaslu  dalam memproses perkara tindak pidana pemilu harus meneruskan laporan dan temuannya kepada  Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  dalam  waktu  satu  hari.  Hal  ini  di  atur dalam Pasal 476 Ayat (1) yang menentukan:
Laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  diteruskan  oleh  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,dan/atau  Panwaslu  Kecamatan  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh empat)  jam  sejak  Bawaslu  Kabupaten/Kota,dan/atau  Panwaslu  Kecamatan menyatakan  bahwa  perbuatan  atau  tindakan  yang  diduga  merupakan  tindak pidana Pemilu.
Ditahap  Penyelidikan,  Penyelidik  harus  menemukan  bukti  permulaan  yang cukup  dalam  waktu  satu  hari.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  479  yang  menyatakan: “Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya  dugaan  tindak  pidana  Pemilu,  hasil  Penyelidikannya  disertai  berkas  perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam”.
Ditahap  Penyidik,  Polisi  harus  menyampaikan  penyidikannya  paling  lama  14
(empat  belas)  hari  di  sertai  berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum,  hal  ini  di  atur dalam Pasal 480 Ayat (1), dilanjutkan dalam rumusan Ayat (2) menentukan: “jika hasil penyidikan  belum  lengkap,  Penuntut  Umum  harus  mengembalikan  berkas  perkara kepada Kepolisian paling lambat tiga hari”, kemudian di ayat (3) diatur dalam waktu tiga  hari  setelah  berkas  dikembalikan,  penyidik  Kepolisian  harus  menyampaikan kembali  kembali  berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum.  Sedangkan  jangka  waktu yang  diberikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  melimpahkan  berkas  ke  Pengadilan Negeri paling lama lima hari berdasarkan Pasal 480 Ayat 4.
1 https://tirto.id/bawaslu-akui-ada-celah-politik-uang-di-pemilu-2019-c9oH,  Diakses  pada tanggal 14 September 2019.
Dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu di  pengadilan  negeri  juga  dibatasi  waktu  berdasarkan  Pasal  482  Ayat  (1)  yang menentukan: “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa”.
Berbeda  dengan  perkara  pada  umumnya,  tindak  pidana  Pemilu  hanya  sampai pada  tingkat  banding  di  Pengadilan  Tinggi.  Sesuai  dengan  Pasal  482  Ayat  (5)  yang mengatakan  bahwa:  “putusan  Pengadilan  Tinggi  merupakan  putusan  terakhir  dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
Terbatasnya  waktu  dalam  proses  penanganan  tindak  pidana  Pemilu  tentunya akan  berpengaruh  pada  tercapainya  tujuan  dan  guna  pembuktian.  Tujuan  dan  guna pembuktian adalah sebagai berikut:
a. Bagi  Penuntut  Umum,  pembuktian  merupakan  usaha  untuk  meyakinkan  hakim yakni  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,  agar  menyatakan  seorang  terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
b. Bagi Terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk  meyakinkan  hakim  yakni  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada,  agar menyatakan  terdakwa  dibebaskan  atau  dilepaskan  dari  tuntutan  hukum  atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihak- pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikannya.
c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang  ada  dalam  persidangan  baik  yang  berasal  dari  penuntut  umum  atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. 2
Dibatasinya objek dan waktu dalam proses penanganan tindak pidana pemilu khususnya politik uang mengakibatkan bawaslu mengalami kesulitan dalam memproses temuan dan laporan mereka tentang politik uang( money politics) . Kesulitan dalam proses penanganan perkara tindak pidana politik uang juga dialami Bawaslu Provinsi Jambi. Berdasarkan catatan laporan dan temuan Bawaslu Provinsi Jambi periode laporan 18 Mei 2019 tercatat 9 (Sembilan) kasus Politik uang yang semuanya itu prosesnya dihentikan sebelum sampai ke Pengadilan. Sembilan kasus politik uang di Provinsi Jambi dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:
2 Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana ,  Mandar  Manju, Surabaya, 2003, hlm 13.

## Tabel
Status Penanganan Tindak Pidana Politik Uang di Bawaslu Provinsi Jambi pada Pemilu 2019. No. Kab./Kota Nomor Temuan/La poran Nomor Register Status Penanganan 1.  Batanghari 01/LP/PL/Ka b/05.03/IV/2 019 01/LP/PL/ Kab/05.03/ IV/2019 dihentikan pada Pembahasan kedua Gakkumdu karena kurangnya alat bukti 2.  Sarolangun 003/TM/PL/ KAB/05.08/X II/2018 003/TM/PL /KAB/05.08 /XII/2018 Dihentikan pada Pembahasan I di Sentra Gakkumdu karena tidak terdapat cukup bukti 3.  Sungai Penuh  04/TM/PL/K OTA/05.02/I V/2019 04/TM/PL/ KOTA/05.0 2/IV/2019 Dihentikan karena tidak adanya alat bukti yang cukup untuk dinaikkan kepenyidikan pada tahap 2 sentra Gakkumdu 05/TM/PL/K OTA/05.02/I V/2019 05/TM/PL/ KOTA/05.0 2/IV/2019 Dihentikan pada Pembahasan I karena tidak ada bukti awal yang cukup 4.  Tebo 01/LP/PILEG /TEBO/05.11 /VIII/2018 01/LP/PILE G/TEBO/05. 11/VIII/201 8 Dihentikan pada pembahasan Tahap 2 (tanggal 4 Januari 2019) karena dugaan tindak pidana pemilu tesebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat 6. 01/LP/PILEG /TEBO/05.11 /IV/2019 01/LP/PILE G/TEBO/05. 11/IV/2019 Dihentikan pada pembahasan kedua bersama Tim Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tebo karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiu 5.  Tanjab Barat 01/TM/PL/K ab/05.09/II/ 2019 01/TM/PL/ Kab/05.09/ II/2019 Dihentikan pada pembahasan tahap 1 (Tanggal 09 Maret 2019) karena tidak memenuhi unsur 6.  Tanjab Timur  02/LP/PL/Ke c. (Nipah Panjang)/05. 10/IV/2019 02/LP/PL/ Kab/05.10/ IV/2019 Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kab. Tanjung Jabung Timur tahap 2 karena tidak Memenuhi Unsur pasal 523 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. 7.  Kerinci 01/TM/PL/K ab/05.05/XII /2018 01/TM/PL/ Kab/05.05/ XII/2018 Dihentikan pada pembahasan tahap 2 (tanggal 15 Januari 2019) karena Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Jumlah 9 Kasus Dihentikan Sumber data: Bawaslu Provinsi Jambi
Menurut penulis dari 9 (sembilan) kasus ada 4 (empat) diantaranya dapat dinaikan ke tahap selanjutnya. Kasus yang dapat dinaikan ke tahap selanjutnya menurut penulis sebagai berikut:
1. Di  Batanghari  berdasarkan  uraian  peristiwa  dari  Bawaslu  Provinsi  Jambi  Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar Pukul 19.30 WIB salah satu Caleg DPR RI melakukan  Kampanye  Pertemuan  Terbatas  di  salah  satu  Rumah  Warga, kemudian  dalam  kegiatan  kampanye  tersebut  Tim  dari  Caleg  DPR  RI membagikan amplop yang berisi uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada warga yang datang pada kegiatan tersebut.
2. Di  Tebo  berdasarkan  uraian  peristiwa  dari  Bawaslu  Provinsi  Jambi  Pada  hari Senin tanggal 15 April 2019 Pukul 22.30 WIB ada pembagian uang agar memilih ke  salah  satu  Caleg,  dengan  Jumlah  uang  Rp.  1.000.000  kemudian  pelapor melakukan  perekaman  suara  dimana  salah  satu  warga  mengakui  bahwa  uang tersebut di dapatkan dari salah satu Tim Pemenangan Caleg
3. Di  Tanjung  Jabung  Barat  berdasarkan  uraian  peristiwa  Bawaslu  Provinsi  Jambi Dugaan  Politik  Uang  Pada  masa  Kampanye,    salah  satu  Caleg  melakukan kampanye  Tatap  Muka  dengan  Penyampaian  Materi  Terkait  Cara  mencoblos Surat Suara. Selanjutnya PPKD Desa tersebut peserta Kampanye  Menerima Satu buah Amplop yang berisikan uang Sejumlah Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang dijadikan Barang Bukti dan Disita oleh Panwascam Tebing Tinggi.
4. Di Kerinci berdasarkan uraian peristiwa Bawaslu Provinsi Jambi Pada tanggal 20 Desember  2019,  dilaksanakan  kampanye  tatap  muka  salah  satu  calon  anggota DPR  RI.  Panwaslu  kecamatan  melakukan  pengawasan  di  tempat  kampanye tersebut  dan  melihat  adanya  pembagian  amplop  kepada  peserta  kampanye, diduga  amplop  tersebut  berisi  uang  yang  mana  pemberian  uang  tersebut bermaksud untuk memilih caleg pada saat pemungutan suara.
Dari uraian peristiwa di atas penulis berpendapat bahwa perkara tersebut bisa dinaikan ke tahap selanjutnya jika di beri waktu lebih untuk mencari alat bukti.
Oleh  karena  itu  dalam  artikel  ini  akan  di  angkat  permasalahan  proses penanganan perkara tindak pidana politik uang pada pemilu 2019 dan faktor apa saja yang menghambat proses penanganan tindak pidana politik uang pada pemilu 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Empiris.  Penelitian  ini  mengkaji proses penanganan perkara  tindak pidana  politik  uang  pada pemilu  2019  dan  faktor penghambat  penanganan  perkara  tindak  pidana  politik  uang  pada  pemilu  2019  di wilayah hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi.

## C. PEMBAHASAN
1. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Politik Uang ( Money Politic ) Pada Pemilu 2019 Di Wilayah Hukum Bawaslu Provinsi Jambi
Pemilu tahun 2019 terdapat kasus tindak pidana pemilu, tidak terkecuali dalam tindak  pidana  politik  uang.  Memberi  materi  kepada  pemilih  agar  memilih  calon tertentu  telah  merusak  Demokrasi  di  Indonesia.  Di  Provinsi  Jambi  saja  terdapat  9 (sembilan)  temuan  dan  laporan  yang  tercatat  di  Bawaslu  Provinsi  Jambi  meskipun semua kasus tersebut dihentikan sebelum sampai Pengadilan. Hal ini juga disampaikan Bapak Asnawi R, M.Pd., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, “Pemilu 2019 memang ada beberapa kasus politik uang yang ditangani di bawaslu di kabupaten/kota wilayah provinsi  Jambi,  namun  tidak  ada  satu  kasus  pun  sampai  ke  pengadilan.  Karena menurut Sentra Gakkumdu yang menangani kasus politik uang itu masih kekurangan alat bukti”. 3
Dalam proses penanganan perkara tindak pidana Pemilahan Umum Tahun 2019 terkesan  tidak  transparan  dengan  dikeluarkannya  Penetapan  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019  Tentang  Informasi  Dugaan  Tindak  Pidana Pemilihan  Umum  yang  dikecualikan,  yang  berisi  informasi  yang  dikecualikan sebagai berikut:
1. Ceklist laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu.
2. Berita acara pembahasan pertama sentra Gakkumdu (SG1).
3. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu.
4. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2).
5. Penerusan pelanggaran pemilu ke penyidikan.
6. Daftar saksi dan/atau ahli.
7. Daftar tersangka.
8. Daftar barang bukti.
9. Laporan polisi.
10. Tanda bukti laporan.
11. Berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu (SG3).
12. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik.
13. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut.
Dengan  adanya  informasi  yang  dikecualikan  di  atas  menurut  penulis  Bawaslu tidak transparan dalam menangani perkara tindak pidana pemilu sehingga masyarakat hanya  mengetahui  status  penanganan  perkara  tersebut  tanpa  mengetahui  detail kenapa perkara tersebut dihentikan ataupun naik ke proses selanjutnya.
Proses  penanganan  perkara  sangat  penting  dalam  menentukan  apakah  suatu peristiwa  termasuk  kategori  tindak  pidana  atau  bukan.  Tindak  pidana  pemilu  dalam Peraturan Bawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  Tentang  Penanganan  Temuan  dan Laporan Pelanggaran Pemilu menjelaskan bahwa: “Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran  dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pemilu sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  tentang  pemilahan  umum”.  Penulis  disini tidak  membahas  tindak  pidana  pemilu  secara  keseluruhan,  tetapi  lebih
3 Wawancara dengan Asnawi R, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 5 Desember 2019.
mengkhususkan pada tindak pidana politik uang di wilayah hukum Bawaslu Provinsi Jambi.  Menentukan  apakah  seseorang  benar  telah  melakukan  tindak  pidana  politik uang atau bukan sangat penting dalam mewujudkan salah satu asas pemilu yaitu jujur dan adil, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menentukan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.
Selanjutnya oleh Wein Arifin sebagai Koordinaor Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi menjelaskan:
Proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  politik  uang  secara  umum  sama dengan  proses  pembuktian  tindak  pidana  lainnya  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  hanya  saja  ada  beberapa kekhususan  dalam  penanganan  tindak  pidana  pemilu    yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilahan  umum  dan  Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan  laporan  pelenggaran pemilahan  umum.  Proses  penanganan perkara  tindak pidana  politik  uang  pada  pemilu  2019  yang  baru  saja  diselenggarakan  ada sembilan  (9)  tahap,  yaitu  (1)  Adanya  Temuan  dan  Laporan;  (2)  Gakkumdu melakukan  Pembahasan  Pertama;  (3)  kemudian  dilanjut  dengan  Pembahasan kedua di Gakkumdu; (4) Rapat Pleno ; (5) Penyidikan; (6) Pembahasan ketiga di Gakkumdu;  (7)  Penuntutan  ;  (8)  Pengadilan;  (9)  Pembahasan  Keempat  di Gakkumdu. 4
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perlunya  diketahui  proses  pembuktian  dan faktor  penghambat  dihentikannya  proses  pembuktian  tindak  pidana  politik  uang, sebagai berikut.
Berdasarkan  penjelasan  Ketua  Bawaslu  dan  Koordinator  Devisi  Penindakan Pelanggaran  Bawaslu  Provinsi  Jambi,  dapat  diuraikan  mengenai  proses  pembuktian tindak  pidana  politik  uang  pada  pemilu  2019  di  wilayah  hukum  Bawaslu  Provinsi Jambi sebagai berikut:
1) Temuan dan Laporan
Mengenai  temuan  dan  laporan  tindak  pidana  politik  uang  Wein  Arifin sebagai Koordinator Devisi Penindakan dan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi menejelaskan “Temuan tindak pidana politik uang bersumber dari pengawasan Bawaslu  baik  di  tingkat  Provinsi,  tingkat  Kota  atau  Kabupaten,  tingkat Kecamatan,  maupun  ditingkat  Desa.  Sedangkan  Laporan  berdasarkan  aduan masyarakat secara tertulis.” 5 Hal ini sesuai dengan rumusan ayat (2) Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umumu yang berbunyi: “Temuan  pelanggaran  Pemilu  merupakan  hasil  pengawasan  aktif  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan/Desa,  Panwaslu  LN,  dan  Pengawas  TPS  pada  setiap  tahapan penyelenggaraan Pemilu”.
4 Wawancara dengan Wein Arifin, Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi
5 Wawancara dengan Wein Arifin, Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi
Temuan  tindak  pidana  politik  uang  dituangkan  dalam  formulir  B.2. berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu setelah dibahas dan diputuskan dalam  rapat  pleno  dengan  muatan  formulir    sesuai  dengan  yang  dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (3), sebagai berikut:
(3)  Formulir  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  memuat  paling sedikit:
a. Pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran;
b. Batas waktu temuan;
c. Pihak terlapor, dan
d. Peristiwa dan uraian kejadian. Penanganan Laporan Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bawaslu  tahun  2018  membatasi  waktu  untuk  melapor  “Laporan  dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari  sejak  diketahui  terjadinya  dugaan  pelanggaran  pemilu.”  Laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 454 ayat (4) menentukan:
Laporan  pelanggaran  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (3) disamapaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. Nama dan alamat pelapor,
b. Pihak terlapor,
c. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan
d. Uraian kejadian.
2) Pembahasan Pertama di Gakkumdu
Wein  Arifin  menjelaskan  bahwa  “Pembahasan  Pertama  bertujuan  Untuk menyimpulkan  apakah  Laporan  dan  Temuan  memenuhi  syarat  formil  dan materil”. 6 Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2018 tentang Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  dalam  Pasal  19  yang  menentukan  sebagai berikut:
(1) Pengawas Pemilu bersama Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua  puluh  empat)  jam  melakukan  pembahasan  pertama  terhitung  sejak tanggal  temuan  atau  laporan  diterima  dan  diregistrasi  oleh  pengawas pemilu.
(2) Pembahasan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipimpin  oleh Koordinator Gakkumdu di setiap tingkatan.
(3) Pembahasan  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (1)  dilakukan  untuk memastikan  keterpenuhan  syarat  formil  dan  syarat  materiil  temuan  atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
(4) Berdasarkan  hasil  pembahasan  sebagaiamana  yang  dimaksud  (3), Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menindaklanjuti dengan menyusun kajian atau melaksanakan penyelidikan atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.
6 Wawancara dengan Wein Arifin, Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi
(5) Hasil pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam  Berita  Acara  Pembahasan  I  yang  ditandatangani  oleh  Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
Syarat formil dan materil dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2018, dalam Pasal 9 meliputi:
a. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
b. Pihak terlapor;
c. Waktu pelaporan tidak melibi ketentuan waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak  diketahui  terjadinya  dan/atau  ditemukannya  dugaan  pelanggaran pemilu;
d. Kesesuaian  tanda  tangan  dalam  formulir  laporan  dugaan  pelanggaran dengan Kartu Tnda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau kartu identitsa lain.
Syarat materil dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu meliput:
a. Peristiwa dan uraian kejadian;
b. Tempat peristiwa terjadi;
c. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
d. Bukti.
Koordinator  Devisi  Penindakan  Pelanggaran  Bawaslu  Provinsi  Jambi Bapak Wein Arifin, S.IP, M.IP, menyatakan “Bahwa di pembahasan pertama dilakukan  kajian  pelanggaran  pemilu  dan    penyelidik  melakukan penyelidikan  atas  temuan  dan  laporan.  Jika  Bawaslu  membutuhkan keterangan  tambahan  Dalam  kajian  pelanggaran  pemilu  bawaslu  dapat mengundang terlapor, saksi dan ahli untuk diminta keterangan tambahan. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I (satu) yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, penyidik, dan Jaksa.” 7
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  1  angka  5 bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan  suatu  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Di Pasal 4 KUHAP dijelaskan bahwa “Penyelidik yang dimaksud  adalah  setiap  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia.”  Kemudian pada Pasal 5 KUHAP menyebutkan kewenangan Penyelidik sebagai berikut:
a. Karena kewajiban mempunyai wewenang:
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyurih berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
7 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  S.IP,  M.IP.,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. Membawa dan mengahadapkan seorang pada penyidik.
Dalam  Pasal  479  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu menentukan  bahwa  “Penyelidik  dalam  melakukan  penyelidikan  menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu, hasil penyelidikannya  disertai  berkas  perkara  disampaikan  kepada  penyidik  paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.” Bukti permulaan yang cukup dalam tindak  pidana  pemilu  sesuai  dengan  Pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  hal  ini  disampaikan  oleh  Wein  Arifin  sebagai  Koordinator  Devisi Penindakan  Pelanggaran  Bawaslu  Provinsi  Jambi  “Ada  lima  alat  bukti  dalam tindak  pidana  pemilu  yaitu  saksi,  saksi  ahli,  surat  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa yang sesuai pengaturan di dalam KUHAP.” 8
Wein  Arifin  menejelaskan  mengenai  kajian  pada  pembahasan  pertama “sebelum  pembahasan  dilakukan  Pemeriksaan  dengan  klarifikasi  terhadap pelapor,  terlapor,  saksi,  pihak  terkait  dan  meminta  keterangan  ahli  untuk dituangkan dalam berita acara”
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Peraturan  Bawaslu  Nomor  7  Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
(1) Dalam proses pengkajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,    Panwaslu Kecamatan,  dan  Panwaslu  LN  dapat  melakukan  klarifikasi  terhadap pelapor,  pihak  yang  diduga  sebagai  pelaku  pelanggaran,  saksi,  atau  ahli untuk didengar keterangannya.
(2) Keterangan  yang  disampaikan  oleh  perlapor,  terlapor/prlaku,  saksi, dan/atau  ahli  dituangkan  kedalam  berita  acara  klarifikasi  sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.9.
(3) Klarifikasi  dan/atau  permintaan  keterangan  dilakukan  oleh  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/kota,  Panwaslu  Kecamatan,  dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
(4) Pihak-pihak yang diminta keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambi sumpah/janji  sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan  oleh  petugas  yang ditunjuk  serta  menandatangani  berita  acara  dibawash  sumpah/janji sebagaiamana formulir keterangan/klarifikasi dibawah sumpah janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.
3) Pembahasan Kedua di Gakkumdu Wein  Arifin  menjelaskan  bahwa  “Pembahasan  selanjutnya  adalah membahas  hasil  kajian  dan  hasil  penyelidikan  dengan  tujuan  menyimpulkan
8 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran  Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019.
apakah  laporan  atau  temuan  tersebut  merupakan  tindak  pidana  pemilu  atau bukan,  dengan  tenggang  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari.  Apabila disimpulkan  laporan  atau  temuan  tersebut  merupakan  tindak  pidana  pemilu maka  proses  dilanjutkan  ketahap  penyidikan.  hasil  pembahasan  dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II (dua)”.
Pembahasan  kedua  yang  dijelaskan  diatas  sesuai  dengan  Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu dalam Pasal 22 yang menentukan:
(1) Pengawas  Pemilu  bersama  dengan  Penyidik  dan  Jaksa  melakukan pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.
(2) Pembahasan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipimpin  oleh Koordinator  Gakkumdu  sesuai  dengan  tingkatan  untuk  membahas  kajian Pengawa Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan.
(3) Hasil  pembahasan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu.
(4) Apabila  temuan  atau  laporan  dugaan  tindak  pidana  pemilu  berdasarkan kesimpulan  rapat  menyatakan  terdapat  unsur  dugaan  tindak  pidana pemilu,  Pengawas  Pemilu,  Penyidiki,  dan  Jaksa  melanjutkan  penanganan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu pada tahap Penyidikan.
(5) Apabila  temuan  atau  laporan  dugaan  tindak  pidana  pemilu  berdasarkan kesimpulan rapat menyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menghentikan penanganan temuan dan laporan.
(6) Hasil pembahasan kedua dituangkan kedalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.
4) Rapat Pleno Pengawas Pemilu Koordinator  Devisi  Penindakan  Pelanggaran  Bawaslu  Provinsi  Jambi mengatakan  “Sebelum  kasus  dinaikan  ke  Penyidikan,  Bawaslu  terlebih  dahulu melakukan  rapat  pleno  untuk  memutuskan  apakah  kasus  tersebut  dihentikan atau  dinaikan  ke  penyidikan”.  Rapat  Pleno  yang  disebut  diatas  berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu di Pasal 23 dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Pengawas  Pemilu  melaksanakan  rapat  pleno  untuk  memutuskan  temuan atau laporan ditingkatkan ket tahap Penyidikan atau dihentikan.
(2) Rapat  pleno  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan  pada hasil  pembahasan  kedua,  kajian  pengawas  pemilu,  dan  laporan  hasil penyelidikan.
(3) Dalam  hal  rapat  pleno  memutuskan  temuan  atau  laporan  penanganan pelanggaran  pemilu  dihentikan,  pengawas  pemilu  mengumumkan  status temuan  atau  laporan  disertai  dengan  alasan  penghentian  dan  memberi tahukan kepada pelapor.
(4) Dalam  hal  rapat  pleno  memutuskan  dugaan  pelanggaran  pemilu ditingkatkan  pada  tahap  Penyidikan,  pengawas  pemilu  meneruskan
temuan  atau  laporan  kepada  Penyidik  dan  menerbitkan  surat  perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
(5) Penerusan temuan atau leporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
a. Surat pengantar;
b. Surat  perintah  tugas  untuk  melakukan  Penyidikan  yang  dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
c. Daftar isi;
d. Temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu;
e. Hasil kajian;
f. Laporan hasil Penyelidikan;
g. Surat undangan klarifikasi;
h. Berita acara klarifikasi;
i. Berita acara klarifikasi dibawah sumpah;
j. Berita acara pembahasan pertama;
k. Berita acara pembahasan kedua;
l. Daftar saksi dan/atau ahli;
m. Daftar terlapor;
n. Daftar barang bukti;
o. Barang bukti; dan
p. Administrasi penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.

## 5) Penyidikan
Setelah  Penyidik  menerima  surat  pemberitahuan  penyidikan  dan  surat perintah  penyidikan  yang  diterbitkan  oleh  Koordinaor  Gakkumdu  dari  Unsur Polri maka status pemeriksaan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Wein  Arifin  “setelah  penyelidik  menyusuri  dan memastikan  bahwa  hal  tersebut  benar-benar  merupakan  tindak  pidana  pemilu sesuai dengan alat bukti dan petunjuk maka proses selanjutnya di tingkatkan ke tahap penyidikan”.
Penyidikan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  di  Pasal  1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana  yang terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Penyidik  dalam  tindak  pidana  pemilu  diatur  khusus  dalam  Pasal  478 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menentukan sebagai berikut:
Untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  tindak  pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah  mengikuti  pelatihan  khusus  mengenai  penyelidikan  dan penyidikan tindak pidana Pemilu
b. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
Di  tahap  penyidikan  oleh  penyidik,  di  Pasal  7  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik berwenang karena kewajibannya melakukan hal- hal sebagai berikut:
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil  orang  untuk  didengar    dan  diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Setelah  penyidik  melakukan  penyidikan  berdasarkan  pasal  480  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilahan  Umum  bahwa penyidik  menyampaikan  hasil  penyidikannya  beserta  berkas  perkara  kepada penuntut  umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya  laporan dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
6) Pembahasan Ketiga di Gakkumdu
Wein  Arifin  menjelaskan  tentang  pembahasan  tahap  tiga  “Pada pembahasan tahap tiga dilakukan selama proses penyidikan yang dipimpin oleh Koordinator  Gakkumdu  dari  unsur  Polri  dengan  agenda  pembahasan  laporan hasil penyidikan apabakah perkara tersebut memenuhi unsur maka dilimpahkan kepada penuntut dan jika tidak maka perkara dihentikan”. 9
Peraturan  Bawaslu  Nomor  9  Tahun  2018  Tentang  Sentra  Gakkumdu merumuskan pembahasan ketiga di Gakkumdu dalam Pasal 25 yang menetukan:
(1) Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
(2) Pemabahsan  ketiga  yang  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan selama proses penyidikan.
(3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik tindak pidana pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil penyidikan.
(4) Pembahasan  ketiga  menghasilkan  kesimpulan  pelimpahan  kasus  kepada Jaksa.
9 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  S.IP,  M.IP.,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019.
(5) Hasil  pembahasan  ketiga  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pembahasan  III yang  ditandatangani  oleh  Pengawas  Pemilu,  Penyidik  tindak  pidana pemilu, dan Jaksa.
Pembahasan  ketiga  dalam  menyimpulkan  apakah  perkara  tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan maka perlu kita lihat unsur-unsur didalam pasal yang mengatur tindak pidana pemilu. Disini penulis memfokuskan pada  tindak  pidana  pemilu  politik  uang,  maka  perlu  kita  ketahui  unsur-unsur tindak  pidana  politik  uang  dalam  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  tindak pidana politik uang pada pemilu 2019 sebagai berikut:
1. Pasal  515  menentukan:  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada  saat pemungutan  suara  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi lainnya  kepada  Pemilih  supaya  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih  peserta    atau  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam  juta  rupiah).  Dalam  pasal  diatas  dapat  kita  simpulkan  unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
1) Setiap orang dengan sengaja atau dengan niat,
2) Memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih,
3) Pada waktu pemungutan suara,
4) Dengan tujuan pemilih menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu atau agar surat suaranya tidak sah.
2. Pasal  523  Ayat  (1)  menentukan:  Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim Kampanye  Pemilu  yang  dengan  sengaja  menjanjikan  atau  memberikan uang  atau  materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada  peserta  kampanye pemilu  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  280  ayat  (1)  huruf  j  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat  juta  rupiah).  Unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  ayat  ini  adalah sebagai berikut:
1) Dengan sengaja atau dengan niat 2) Pada masa kampanye 3) Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye 4) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
5) Langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye
3. Pasal  523  Ayat  (2)  menentukan:  setiap pelaksana,  peserta,  dam/atau  tim kampanye  pemilu  yang  dengan  sengaja  pada  masa  tenang  menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi linnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Dapat  disimpulkan  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  pasal  ini adalah sebagai berikut:
1) Dengan sengaja atau dengan niat
2) Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye
3) Pada masa tenang
4) Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya
5) Secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemilih
4. Pasal  523  Ayat  (3)  menentukan  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada hari  pemungutan  suara  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi lainnya  kepada  pemilih  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau memilih  peserta  pemilu  tertentu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam  juta  rupiah).”  Unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  pasal  ini adalah sebagai berikut:
1) Dengan sengaja atau dengan niat
2) Pada hari pemungutan suara
3) Menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  kepada pemilih
4) Dengan tujuan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.
7) Penuntutan
Wein  Arifin  selaku  Koordinator  Devisi  Penindakan  Pelanggaran  Bawaslu Provinsi  Jambi  mengatakan  “Pada  tahap  penuntutan  tidak  jauh  beda  dengan perkara pidana pada umumnya. Hanya saja pada tindak pidana pemilu rencana tuntutan dan surat tuntutan diwajibkan melapor ke pembina sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak lebih dari  lima  hari”. 10 Pernyataan  dari  koordinator  devisi  penindakan  pelanggaran Bawaslu Jambi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu di Pasal 28 tentang penuntutan menjelaskan sebagai berikut:
(1) Penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Pengadilan  Negeri paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  berkas  perkara  diterima  dari penyidik  dan  surat  pengantar  pelimpahan  yang  ditandatangani  oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(2) Penuntut umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
(3) Penuntut  umum  menyusun  rencana  penuntutan  dan  membuat  rencana penuntutan.
(4) Penuntut  umum  melapor  rencana  dakwaan  dan  surat  dakwaan  dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan  ayat  (3)  kepada  pembina  Sentra  Gakkumdu  dari  unsur  kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(5) Surat  dakwaan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa:  “Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan perkara  pidana  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
10 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  S.IP,  M.IP.,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019.
dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  Pengadilan.”  Di  proses  penuntutan  yang berwenang  melakukan  penuntutan  adalah  penutut  umum  yaitu  jaksa  yang berwenang,  kewenangan  ini  didasarkan  pada  Pasal  13  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Penuntut  umum  dalam  proses  penuntutan  di  Pasal  14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan:
Penuntut Umum diberi wewenang melakukan:
a. Menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  prnyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan  memperhatikan  ketentuan  pasal  110  ayat  (3)  dan  ayat  (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberikan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau penahanan  lanjutan  dan  atau  mengubah  status  tahanan  setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. Memberikan surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara kepengadilan;
f. Menyampaikan  pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang  ketentuan hari dan waktu perkara disidangkankan yang disertai surat penggilan, baik  kepada  terdakwa  maupun  kepada  saksi,  untuk  datang  pada sidang yang ditentukan; g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. Mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai penuntut umum menurut ketetntuan undang-undang ini;
j. Melaksanakan penetapan hakim.
Dapat  disimpulkan  di  penuntutan  ada  beberapa  proses  dalam  perkara pidana. Pertama, penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara oleh penyidik. Kedua, mengadakan prapenuntutan dalam hal hasil penyidikan belum lengkap.  Dalam  perkara  tindak  pidana  pemilu  diatur  di  Pasal  480  Ayat  (2) Undang-Undang  Pemilu  bahwa:  “dalam  hal  hasil  penyidikan  belum  lengkap, dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  penuntut  umum  mengembalikan  berkas perkara  kepada  penydik  kepolisian  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus dilakukan untuk dilengkapi”. Dilanjutkan di ayat (3) bahwa penyidik kepolisian dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  harus  sudah  menyampaikan  kembali berkas  perkara  tersebut  kepada  penuntut  umum.  Ketiga,  penutut  umum melimpahkan  perkara  ke  pengadilan.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilu  di  Pasal  480  Ayat  (4)  menentukan  bahwa:  “Penuntut  umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak  menerima  berkas  perkara  dan  dapat  dilakukan  dengan  tanpa  kehadiran tersangka.  Keempat,  setelah  penuntutan  di  pengadilan,  penuntut  umum melaksanakan penetapan hakim.”
Setelah  Penuntut  Umum  menerima  pelimpahan  berkas  perkara  dari penyidik  dan  surat  pengantar  pelimpahan  Penuntut  umum  membuat  rancana dakwaan  dan  surat  dakwaan  kemudian  melaporkan  kembali  kepada  pembina Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan Koordinator Gakkumdu.
8) Pengadilan
Mengadili  adalah  serangkaian  tindakan  Hakim  untuk  menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang  ini.  Dalam  hal  mendali  tindak  pidana  politik  uang,  bapak Asnawai  R,  M.Pd,  menyampaikan  “Perkara  politik  uang  diadili  di  Pengadilan Negeri  setempat  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama.  jika  terdakwa  atau penuntut  umum  tidak  menerima  putusan  pengadilan  negeri  maka  dapat dilakukan  upaya  hukum  banding  di  Pengadilan  Tinggi.  Berbeda  dengan  tindak pidana pada umumnya, tindak pidana pemilu hanya sampai di pengadilan tinggi yang berarti tidak ada upaya hukum seperti kasasi”. 11 Tidak dapatnya melakukan upaya  lagi  setelah  putusan  pengadilan  tinggi  juga  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  di  Pasal  482  Ayat  (2)  yang menenentukan  bahwa  “Putusan  pengadilan  tinggi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.
Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara tindak pidana pemilu diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas  perkara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  482  Ayat  (1)  Undang-Undang Pemilu.  Kemudian  dilanjutkan  di  Ayat  (2)  menyatakan  dalam  hal  putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding  diajukan  paling  lama  3  (tiga)  hari  setelah  putusan  dibacakan  dan pengadilan  negeri  diberi  waktu  paling  lama  3  (hari)  melimpahkan  berkas perkara  permohonan  banding  kepada  pengadilan  tinggi  setelah  permohonan banding diterima sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) di pasal tersebut.
Dalam  hal  pemeriksaan,  mendali  dan  memutus  perkara  tindak  pidana dilakukan  oleh  majelis  khusus  tindak  pidana  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  481  Ayat  (2)  bahwa  “sidang  pemeriksaan  tindak  pidana  pemilu sebagaiamana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  majelis  khusus”.  Mejelis khusus  dalam  menangani  tindak  pidana  pemilu  yang  dimaksud  adalah  hakim karier  pada  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi  yang  ditetapkan  secara khusu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu yang  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 485 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Pemilu.
Hakim  khusus  yang  dimaksud  harus  memenuhi  syarat  sebagaiamana diatur di Pasal 485 Undang-Undang Tentang Pemilu sebagai berikut:
1. Telah  melaksanakan  tugas  sebagai  hakim  minimal  3  (tiga)  tahun,  kecuali tidak ada hakim lain yang memenuhi syarat;
2. hakim tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara lain;
3. harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
11 Wawancara dengan  Asnawi  R,  M.Pd.,  Ketua  Bawaslu  Provinsi  Jambi,  tanggal  5  Desember 2019.

## 9) Pembahasan Keempat di Gakkumdu
Wein Arifin sebagai Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi  Jambi  menjelaskan  “Setelah  perkara  tindak  pidana  pemilu  diputuskan oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Gakkumdu melakukan pembahasan keempat dengan  tujuan  untuk  menentukan  apakah  melaksanakan  putusan  pengadilan atau  melakukan  upaya  hukum  banding  ke  pengadilan  tinggi”.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  29  Peraturan  Bawaslu  Nomor  9  Tahun  2018 Tentang Sentra Gakkumdu yakni sebagai berikut:
(1) Setelah  putusan  Pengadilan  dibacakan,  Penuntut  Umum  melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan.
(2) Gakkumdu sesuai dengan tingkatan melakukan pembahasan keempat dipimpin  oleh  Koordinator  dari  unsur  Kejaksaan  paling  lama  1x24 (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah  putusan  pengadilan dibacakan. (3) Pembahasan  keempat  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2) dihadiri  oleh  Pengawas  Pemilu,  Penyidik  Tindak  Pidana  Pemilu  dan Kejaksaan.
(4) Pembahasan  keempat  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam: a. Melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan:atau b. Melaksanakan putusan pengadilan. (5) Dalam  hal  hasil  pembahasan  keempat  menentukan  Gakkumdu melakukan  upaya  hukum  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf  a,  penuntut  umum  mengajukan  banding  dan  memori  banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(6) Dalam  hal  terdakwa  melakukan  upaya  hukum  banding  terhadap putusan  pengadilan,  Penuntut  umum  membuat  kontra  memori banding.
Jika  pembahasan  menyimpulkan  tidak  melakukan  upaya  hukum  banding maka Jaksa melaksanakan putusan Pengadilan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan serta dapat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu ketentuan ini didasarkan pada aturan yang dirumuskan dalam Pasal 30 di Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.
2. Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Dalam Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2019 Dalam proses menangani tindak pidana politik uang pada  Pemilu 2019 di Provinsi Jambi terdapat hambatan dalam membuktikan perkara tersebut. Asnawi R, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jambi menjelaskan:
Kendala yang kami hadapi dalam membuktikan tindak pidana politik uang pada pemilu 2019 adalah:
1. Masyarakat kita masih apatis. Sehingga sedikitnya laporan dan temuan.
2. Minimnya alat bukti dalam setiap laporan atau temuan sehingga membuat perkara tersebut tidak memenuhi unsur.
3. Lembaga  Sentra  Gakkumdu.  Dalam  beberapa  kasus  yang  menurut Bawaslu  memenuhi  unsur  namun  tidak  demikian  dengan  Sentra
Gakkumdu  dari  sisi  Kepolisian  dan  Kejaksaan  yang  berpendapat  tidak memenuhi unsur.
4. Tidak ada Kewenangan penyadapan. Dengan cara menyadap  komunikasi antara pelaku dan penerima sehingga dapat terungkap.
5. Sulitnya pembuktian dalam hal tertangkap tangan. Dalam suatu kasus ada pihak  yang  dicurigai  ingin  melakukan  politik  uang.  Tapi  tetap  tidak  bisa dibuktikan  meskipun  uangnya  ada  tapi  kita  tidak  bisa  membuktikan apakah  niatnya  melakukan  politik  uang  dan  juga  belum  ada  transaksi sehingga kasus tersebut dihentikan. 12
Selanjutnya  dijelaskan  oleh  Wein  Arifin  sebagai  Koordinator  Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi:
Adapun hambatan Bawaslu dalam proses pembuktian tindak pidana politik uang pada pemilu 2019 adalah:
1. Pengaturan jangka waktu yang terbatas dalam menangani tindak pidana
2. Dikarenakan jangka waktu yang terbata, berdampak pada pemenuhan alat bukti.
3. Karangka  pengaturan.  Misalnya  dalam  satu  pasal  menyatakan  tim kampanye, faktanya yang bersangkutan bukan tim kampanye, karena tim kampanye  harus  di  SK  kan  oleh  caleg  atau  Partai  Politik.  Misalnya pelakunya  saudaranya,temannya  atau  individu  lain  yang  tidak  ada  SK sehingga tidak memenuhi unsur. 13
Berdasarkan  penjelasan  para  anggota  Bawaslu,  dari  hambatan  yang dialami juga berimbas dalam hal pembuktian. Adapun masalah yang ada dalam hal pembuktian adalah:
1. Masyarakat Apatis
Apatis  adalah  sikap  acuh  tak  acuh,  masa  bodoh,  ataupun  tidak peduli. 14 Dalam  Pemilu  masyarakat  yang  tidak  peduli  disebabkan  karena ketidakyakinan  adanya  perubahan  yang  akan  terjadi  setelah diselenggarakannya  pemilu.  Hal  ini  malah  memperburuk  keadaan  yang membuat  pihak  yang  tidak  layak  terpilih  menjadi  terpilih.  Khususnya dalam  Politik  Uang  ( Money  politi c)  maka  yang  terpilih  adalah  calon  yang bermodal.  Disadari  atau  tidak  calon  yang  telah  mengeluarkan  modal tentunya  akan  mengambil  kembali  modalnya  dengan  cara  korupsi. Sehingga  menurut  penulis  bersihnya  Pemilu  dari  politik  uang  sangat berdampak pada tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya Alat bukti Sulitnya  mencari  alat  bukti  dalam  kasus  politik  uang  sangat berdampak  pada  pembuktian  perkara  politik  uang.  Jenis-jenis  alat  bukti diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, yaitu: Alat bukti yang sah ialah:
12 Wawancara dengan Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 5 Desember 2019.
13 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  S.IP,  M.IP.,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019
14 Renati W. Rosari, Kamus PPKn , Aksara Sinergi Media, Surakarta, 2013, hlm 10.
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa. Jika  didasarkan  pada  pasal  diatas  dalam  hal  tindak  pidana  politik uang  maka  timbul  beberapa  pertanyaan  siapa  yang  menjadi  saksi  ketika transaksi antara pemberi dan penerima saja di lokasi, kemudian surat yang bagaimana  sebagai  bukti,  mungkinkah  terdakawa  mau  mengakui  politik uang. Pertanyaan diatas tentunya menyulitkan Bawaslu dalam pembuktian tindak pidana politik  uang.  Pada  saat  wawancara dengan  Asnawi  sebagai Ketua  Bawaslu  Provinsi  Jambi  mengatakan  “Sulitnya  mencari  alat  bukti dalam  politik  uang  sehingga  menurut  saya  perlunya  kewenangan penyadapan.  Karena  dengan  menyadap  kita  bisa  tau  komunikasi  antara pemberi  dan  penerima  sehingga  dapat  membantu  dalam  menangkap pelaku.  Kemudian  penyadapan  juga  bisa  menjadi  bukti  yang  tidak  bis dikelak  lagi  sama  halnya  pada  kasus  korupsi  yang  kebanyakan  kasus dibuktikan  dengan  operasi  tangkap tangan  sehingga  bukti  yang  dipegang Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK)  kuat  karena  pada  operasi  tersebut biasanya  akan  ketangkap  penerima  dan  pemberi  dan  ada  alat  bukti uang.” 15
3. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Gakkumdu  yang  tujuan  dibentuknya  untuk  menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur  dalam  pasal  486  Undang-Undang  nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  malah menimbul  perdebatan dalam  setiap  pembahasan sebagaimana  yang  disampaikan  Ketua  Bawaslu  Provinsi  Jambi  diatas karena  perbedaan  pendapat  yang  menurut  bawaslu  memenuhi  unsur tetapi  bagi  kepolisian  atau  kejaksaan  tidak  memenuhi  unsur  sehingga banyak kasus yang dihentikan. Perlu atau tidaknya Gakkumdu sangat perlu dipertimbang karena Kepolisian dan Kejaksaan didalam Gakkumdu berada dalam  tahap  yang  berbeda  dan  dengan  fumgsi  yang  berbeda  pula. Kepolisian  ditahap  penyelidikan  dan  penyidikan  serta  Kejaksaan  ditahan penuntutan,  jelas  sekali  perbedaan  kewenangan  dan  fungsi  dari  masing- masing instansi antara Pengawas Pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
4. Jangka waktu yang terlalu singkat Waktu yang diberikan kepada Bawaslu selama 14 (empat belas) hari untuk  menyimpulkan  laporan  atau  temuan  merupakan  tindak  pidana pemilu  atau  bukan  tindak  pidana  yang  berdasarkan  Pasal  22  Perbawaslu nomor  9  tahun  2018.  Terlalu  singkat  waktu  yang  diberikan  maka  tidak efektifnya dalam  setiap  proses.  hal  ini  juga  dikomentari  oleh  bapak  Wein Arifin,  “Penanganan  temuan  dan  laporan tindak  pidana politik  uang  yang
tidak  ada satupun kasus yang naik  ke pengadilan  tentunya  ada  pengaruh terhadap batasan waktu dalam proses pembuktian”. 16
Jangka waktu yang terlalu singkat sangat bertantangan dengan asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan.  Dengan  dibatasi  waktu dalam proses penanganan perkar tindak pidana pemilu membuat penegak hukum seakan-akan tegesa-gesa sihingga bisa membuat hasil tidak sesuai dengan seharusnya.
5. Kerangka pengaturan
Sulitnya memenuhi unsur dalam kerangka yang di atur Pasal poltik uang membuat politik uang masih berkembang dimasyarakat. Seperti pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang  mengatur tentang politik uang di pasal 523 yang membatasi pada setiap pelaksana, peserta, tim kampanye bisa kita ketahui orang yang dapat dikenakan pasal tersebut adalah:
1) Pelaksana Pemilu
Dalam  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  Pemilu  menyebutkan “Komisi  Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  KPU  adalah lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. Dapat disimpulkan pelaksana yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2) Peserta Pemilu
Dalam Pasal 1 angka 27 menyebutkan bahwa “Peserta Pemilu adalah  partai  politik  untuk  pemilu  anggota  DPR,  anggota  DPRD Provinsi,  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  perseorangan  untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.  Sehingga  disimpulka  Peserta  Pemilu  dimaksud  adalah calon yang akan kita pilih.
3) Tim Kampanye
Dalam  Peraturan  KPU  Nomor  28  Tahun  2018  tentang perubahan  atas  Peraturan  KPU  Nomor  23  Tahun  2018  tentang Kampanye  Pemilihan  Umum di  Pasal  1  angka  23  menjelaskan  “Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama- sama  dengan  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang mengusulkan  pasangan  calon,  yang  didaftarkan  ke  KPU  dan bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  teknis  penyelenggaraan kampanye”. Dapat disimpulkan bahwa tim kampanye yang dimaksud adalah  tim  yang  dibentuk  oleh  calon  dan  didaftarkan  ke  KPU sehingga siapapun yang tidak terdaftar di KPU sebagai tim kampanye tidak dapat memenuhi unsur pasal tersebut.
Dari  penjelasan  diketahui  bahwa  orang  yang  bukan  anggota  KPU, bukan Calon, dan tidak terdaftar di KPU tidak dapat dikenakan pasal politik uang.
16 Wawancara dengan  Wein  Arifin,  S.IP,  M.IP.,  Koordinator  Devisi  penindakan  Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jambi, tanggal 14 Desember 2019.

## D. SIMPULAN
Proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  politik  uang  pada  pemilu  2019 sangat  panjang  melalui  9  (sembilan)  tahap  yang  setiap  tahap  dibatasi  waktu tertentu,  yaitu:  Tahap  temuan  dan  laporan,  pembahasan  pertama  di  Sentra Gakkumdu, pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, Rapat pleno, tahap penyidikan, pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu, tahap penuntutan, tahap Pengadilan, dan Pembahasan  Keempat  di  Sentra  Gakkumdu.  Penghambat  proses  penanganan perkara  tindak  pidana  politik  uang  dalam  pemilu  2019  yaitu  proses  alur  yang panjang  dengan  waktu  yang  terbatas,  sehingga  kesulitan  dalam  pemenuhan  alat bukti,  pentingnya  kewenangan  penyadapan  oleh  BAWASLU  yang  belum  diatur dalam  peraturan,  permasalahan  unsur  tentang  “tim  kampanye”yang  diatur  dalam peraturan saat ini belum mampu menjerat pelaku politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana .  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman .  Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Pemilihan  Umum .  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017.
Republik  Indonesia. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kampanye  Pemilihan  Umum . PKPU Nomor 28 Tahun 2018.
Republik  Indonesia. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Penanganan  Temuan  dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum . Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018.
Republik  Indonesia. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu . Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018.
Republik Indonesia . Peraturan Badan Pengawas Pemilu Sentra Gakkumdu . Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018.

## Buku
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
Andi  Muhammad  Sofyan,  Abdul  Asis. Hukum  Acara  Pidana ,  Edisi  Kedua.  Cetakan  3.
Jakarta, 2017.
Bahder Johan Nasution. Metode penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju. Bandung, 2008.
Bambang Waluyo. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta,
1991.
Eddy  O.S.  Hiariej. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana. Cahaya  Atma  Pustaka.  Yogyakarta,
2014.
Fajlurrahman  Jurdi. Pengantar  Hukum  Pemilihan  Umum.    Prenadamedia Group.
Cetakan. 1. Jakarta, 2018.
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana .  Mandar Maju. Surabaya, 2003.
Indra Ismawan. Pengaruh Uang Dalam Pemilu . Media Persindo. Yogyakarta, 1999.
Moch. Faisal Salam. Hukum Pidana Militer di Indonesia . Mandar Maju, bandung, 2006.
Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana . Ghalia Indonesia. Jakarta,
1983.
Peter  Salim  dan  Yenny  Salim. Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer .  Cetakan  2.
Modern English Press. Jakarta, 1995.
R. Subekti . Hukum Pembuktian . Pradnya Paramita. Jakarta, 1991.
Renati W. Rosari. Kamus PPKn . Aksara Sinergi Media. Surakarta, 2013.
Romi Wiyanto. Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD . Mandar Maju,  2014.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Dedi  Irawan,  “ Studi  Politik  Uang  (money  politik)  dalam  Pemilu  Legislatif  tahun  2014 (Studi Kasus di kelurahan Sempaja selatan)” , eJournal Ilmu Pemerintahan vol.
3 no. 4, 2015.
Iwan Rois dan Ratna Harawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu” Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 7 no. 2, 2018.
Usmam  dan  Andi  Najemi, “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya”, Undang Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, 2018.
Internet
https://tirto.id/bawaslu-akui-ada-celah-politik-uang-di-pemilu-2019-c9oH. Diakses pada tanggal 14 September 2019, pukul 17.35 WIB.