____________________ Korespondensi:
1 Departemen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia Email: denny.indras@upnvj.ac.id
2 Departemen Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan, Indonesia Email: rodon.pedrason@idu.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.13, No. 2, 2022 doi: 10.14710/politika.13.2.2022.274-289

## Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo
Denny Indra Sukmawan 1 , Rodon Pedrason 2
1 Departemen  Ilmu  Politik,  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jakarta, Indonesia
2 Departemen Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia
Recieved: (9 Mei 2022) Revised: (21 Oktober 2022) Published: (31 Oktober 2022)
Kata kunci:
hubungan sipil-militer; kontrol sipil pragmatis; purnawirawan; politik militer; militerisme

## Pendahuluan
ari  artikel  ini,  penulis  berargumen  bahwa  Presiden  Joko  Widodo  sedang menjalankan  kontrol  sipil  pragmatis  dalam  pemerintahannya.  Sebelum membahas  argumen  ini  lebih  jauh,  penulis  perlu  menjelaskan  terlebih D

## Abstrak:
Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini  berangkat  dari  teori  kontrol  sipil  pragmatis  oleh  Donald  Travis  dan  mengulas  tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer:  Pertama,  banyaknya  purnawirawan  TNI/Polri  yang  terlibat  aktif  dalam  politik partisan  pada  Pemilu  2014  dan  2019.  Kedua,  banyaknya  perwira  aktif  TNI/  Polri  yang merangkap  jabatan  sipil  di  Kementerian/  Lembaga  dan  BUMN.  Tiga,  berkembangnya militerisme  masyarakat  sipil.  Selain  itu,  penulis  menemukan  beberapa  hal  terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi  jabatan  politik  terlibat  konflik  kepentingan.  Kedua,  organisasi  TNI/  Polri  bisa berkuasa,  walaupun  tidak  memerintah.  Terlihat  dari  pos-pos  jabatan  yang  diisi purnawirawan  mereka  di  pemerintahan  dan  BUMN  yang  bergerak  sektor  energi  dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.
dahulu apa itu kontrol sipil pragmatis. Dalam studi Hubungan Sipil-Militer (HSM), kontrol sipil pragmatis adalah salah satu teori kontemporer. Teori ini dikembangkan Donald Travis -salah satu pemerhati HSM di Amerika Serikat, dari pandangan Moritz Janowitz (1971) mengenai HSM. Travis, sama seperti pemerhati-pemerhati lain dalam diskursus  ini,  juga  mengkritisi  gagasan  kontrol  sipil  subjektif  dan  objektif  yang diajukan Huntington (1957). Kritik utamanya adalah teori Huntington dianggap tidak bisa membaca realitas keamanan nasional di Amerika Serikat.
Secara umum, kontrol sipil subjektif menekankan integrasi militer dalam sistem sosial dan politik di suatu negara. Apabila di masa perang, (personil) militer diambil dari  sipil  yang  kemudian  membentuk  milisi  ( militia ).  Sementara  di  masa  damai, mereka  (milisi)  akan  kembali  ke  masyarakat  dan  bekerja  sesuai  kapasitas  dan kemampuan  masing-masing.  Sebaliknya,  kontrol  sipil  objektif  menekankan diferensiasi (pemisahan/ pembedaan) yang jelas antara ranah militer dan ranah sosial- politik.  Dalam  kontrol  sipil  objektif,  militer  diharapkan  berkembang  menjadi organisasi  “profesional”,  dengan  parameter-parameter  seperti:  1)  mampu  memiliki spesialisasi  dan  kompetensi  yang  berkaitan  dengan  konflik/perang  -seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan dll; 2) bisa menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik; 3) personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karir yang tidak terkait dengan organisasi militer  -seperti  pertanian,  perkebunan,  pertambangan  dll;  serta  4)  organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui, -seperti  Presiden.  Lebih  lanjut,  Huntington  (1957)  juga  menjelaskan  kontrol  sipil objektif akan optimal apabila militer juga bersedia untuk: 1) dipisahkan dari struktur sosial  dan  politik  di  dalam  masyarakat;  2)  ditugaskan  di  sektor  pertahanan;  3) berpegang teguh pada nilai-nilai “tradisional” mereka, tanpa terpengaruh nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di masyarakat; dan; 4) mengelola organisasinya dengan otonom dan independen.
Kontrol  sipil  pragmatis  menolak  argumen-argumen  di  atas.  Alasannya, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara konstan akan memaksa organisasi (termasuk  militer)  untuk  bersikap  pragmatis  dengan  beradaptasi/berkompromi terhadap perubahan tersebut (Janowitz, 1971:418). Pragmatisme yang dimaksud Travis dapat  ditinjau  dari  4  aspek,  yaitu:  praktik,  pluralistik,  partisipatif  dan  provisional. Secara  praktis,  kontrol  sipil  atas  militer  harus  diterjemahkan  fleksibel,  tergantung pada  karakteristik  konflik/perang,  dan  konteks  lingkungan  strategis  (Hirshci,  2017). Fleksibilitas ini didukung realitas bahwa militer berada di tengah lingkungan sosial dan politik yang plural-demokratis. Oleh karena itu militer pun, baik secara institusi dan individu (personil, perwira dan purnawirawannya) bisa berperan dalam politik. Perlu  digarisbawahi,  Travis  (2017:10)  menekankan  peran  ini  terbatas  dalam  proses perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan ranah pertahanan dan keamanan nasional.
Berada  di  lingkungan  plural-demokratis,  militer  juga  dituntut  untuk  mampu bersikap  terbuka  ( open-minded )  dengan  aktif  bersinergi  dan  berkolaborasi  bersama aktor-aktor politik lain. Baik pemimpin politik, institusi-institusi pemerintahan lain, ormas  sipil,  bahkan  militer  dari  negara  lain.  Tujuannya  semata-mata  untuk mempertahankan negara dan menjaga stabilitas global (Travis, 2017: pp. 7). Walaupun demikian,  militer  pun  harus  mampu  menjaga  karakteristik  dan  keunikannya dibandingkan  institusi  lain.  Seperti  disiplin,  kode  etik,  kapasitas  di  bidang  operasi perang dan non-perang dan lain-lain (Travis, 2017, pp. 8).
Terakhir, Travis (2017: 14-15) menjelaskan implikasi dari kontrol sipil pragmatis setidaknya  ada  4,  yaitu:  1)  membantu  pemimpin  politik  dalam  merespon perkembangan  konflik/perang  yang  makin  kompleks;  2)  membangkitkan  kemauan nasional ( national will ), satu elemen yang disebut Janowitz (1971) dan Clausewitz (1989), yang  secara  esensial  menentukan  ditengah  kondisi  konflik/perang;  3)  mengingat esensi dari kontrol sipil pragmatis adalah integrasi militer di ranah politik, maka upaya pemisahan/pembedaan  dianggap  menganggu  HSM  dan  berdampak  pada berkurangnya  kekuatan  nasional  ( national  power )  di  suatu  negara.  Artinya, memaksakan  kontrol  sipil  objektif  pun  hanya  akan  membatasi  efektivitas  militer dalam  menjalankan  tugasnya;  dan  4)  kontrol  sipil  pragmatis  tidak  ditujukan  untuk mengurangi  tensi  HSM  karena  tensi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  lumrah  dalam HSM  dan  justru  dilihat  sebagai  kekuatan  pendorong  komunikasi  produktif  -mis. dialog, diskusi dll antara sipil dengan militer.
Secara praktis, artikel ini menawarkan penjelasan alternatif atas kondisi HSM di Indonesia saat ini. Lalu dalam konteks akademis, artikel ini bisa dilihat sebagai kritik atas  teori  kontrol  sipil  pragmatis,  dengan  studi  kasus  yang  diambil  adalah  HSM  di masa pemerintahan Joko Widodo (periode pertama dan periode dua berjalan). Selain itu,  artikel  ini  juga  berkontribusi  dalam  perdebatan  akademis  antara  Dr.  Donald Travis (2017) dan Popescu (2018) dalam jurnal Armed Forces and Society .
Menurut  penulis  implementasi  kontrol  sipil  pragmatis  di  masa  pemerintahan Joko  Widodo  tercermin  dari  3  kasus,  yaitu:  keterlibatan  purnawirawan  TNI/Polri dalam  politik  partisan  dan  kampanye  politik,  pengisian  jabatan  publik  oleh purnawirawan  TNI/Polri,  dan  berkembangnya  militerisme  masyarakat  sipil.  Dalam pembahasan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa tujuan utama artikel ini adalah memahami implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia.  Dengan  mengambil  3  kasus,  diharapkan  artikel  ini  dapat  menjelaskan seperti apa implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia dan apa saja kritik yang muncul  terhadapnya,  didasarkan  pada gap antara  kondisi  ideal  dengan  realita  di lapangan. Adapun pengumpulan data menekankan pada studi pustaka dari sumber- sumber  data  sekunder  seperti  buku-buku  teks,  jurnal-jurnal  yang  pembahasannya relevan  dengan  kata  kunci  penulisan,  konten-konten  teks  dan  audiovisual  dari website-website  berita  yang  kredibel.  Termasuk  observasi  penulis  saat  melihat perkembangan hubungan sipil militer di Indonesia.

## Purnawirawan TNI/Polri dalam Politik Partisan dan Kampanye Politik
Terdapat  3  pandangan,  perihal  boleh  atau  tidaknya  purnawirawan  terlibat dalam  politik  partisipan  dan  kampanye  politik.  Kelompok  pertama  menolak keterlibatan  purnawirawan  dengan  alasan  walaupun  telah  keluar  dari  korps  dan institusinya, di dalam diri mereka masih terkandung nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai  sosial  di  masyarakat.  Penulis  mengategorikan  pandangan  ini  sebagai kelompok  tradisional  yang  sangat  terpengaruh  pada  pemikiran  Huntington  (1957). Kelompok  kedua  memperbolehkan  keterlibatan  purnawirawan,  dengan  syarat/ ketentuan, seperti norma dan etika (telah keluar dari korps/institusinya, tidak korup dll); adanya batasan misalnya kebutuhan (atas kepakarannya); atau ketika keterlibatan itu  di  ranah-ranah  tertentu  misalnya  politik  kebangsaan/politik  kenegaraan,  sektor pertahanan  dll.  Penulis  mengategorikan  pandangan  ini  sebagai  kelompok  moderat yang menemukan kompromi antara pemikiran Huntington (1957) dan Janowitz (1971). Kelompok  ketiga  memperbolehkan  keterlibatan  purnawirawan  dalam  politik partisan, tanpa membatasi keterlibatan tersebut dengan syarat/ketentuan, ranah dll. Alasannya mulai dari menjamin hak politik, memang tradisi/pengaruh militer dalam politik di negara tersebut kuat khususnya di negara-negara fasis/ otoriter.
Dari  ketiga  kategori  ini,  Indonesia  bisa  masuk  dalam  kategori  yang  kedua, dimana  keterlibatan  purnawirawan  dalam  politik  partisan  dan  kampanye  politik sangat terasa selama pemilihan umum (Pemilu). Pada Pemilu 2014 misalnya, dalam tim pemenangan  pasangan  calon  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla,  ada  9  purnawirawan (detikNews  A,  2014)  yang  berada  di  dalam.  Jumlah  ini  belum  termasuk  23 purnawirawan  yang  menyatakan  dukungan  politik,  namun  berada  di  luar  tim pemenangan  (Rinaldo,  2014).  Sementara  dalam  tim  pemenangan  pasangan  calon Prabowo  Subianto  –  Hatta  Rajasa  ada  13  purnawirawan  (detikNews  B,  2014).  Pada Pemilu 2019, di dalam tim kampanye pasangan calon Joko Widodo -Ma’aruf Amin ada 6 purnawirawan, sementara dalam tim kampanye pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ada 9 purnawirawan (Erdianto, 2018). Khusus untuk pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin, jumlah tersebut belum termasuk purnawirawan di Tim Bravo 5, Cakra 19, Elang 01 dan Jala Nusantara (Nurita, 2018) (Paat, 2019).
Sejauh ini, peran purnawirawan dalam politik partisan dan kampanye politik di Indonesia  belum  banyak  diteliti  secara  mendalam.  Namun,  penulisan  Aminuddin (2019)  dapat  menjadi  landasan.  Menurutnya,  sebagai  aktor  politik  purnawirawan memiliki 2 peran penting, yaitu: membangun partai, serta memaksimalkan kandidasi dan  mobilisasi  dalam  Pemilu  dan  Pilkada.  Aminuddin  (2019)  juga  menemukan beberapa  hal:  Pertama,  keahlian  dan  strategi  militer  yang  diterapkan  dalam  proses kandidasi  akan  membawa  keuntungan  bagi  partai  politik,  seperti  komando  lebih
terarah dan konsolidasi di internal partai lebih solid, dampaknya mobilisasi pemilih dalam  pemilihan  lebih  efektif.  Kedua,  mengingat  keterlibatan  purnawirawan  lebih banyak  di  kontestasi  Pilpres  dibandingkan  Pileg,  peran  mereka  diarahkan  untuk merebut jabatan publik.
Namun perihal pragmatisme ini bisa dikritisi pada 3 hal: Pertama, soal pelibatan purnawirawan  dalam  politik  partisan  dan  kampanye  politik  ternyata  tidak menstimulus diskusi dan dialog produktif antara sipil dengan militer, seperti argumen Travis  (2017).  Selama  Pemilu  2014  dan  2018,  sejumlah  purnawirawan  justru berkontribusi  “membuat  gaduh”  dan  memperparah  pembelahan  politik  di masyarakat. Kivlan Zen misalnya, menuduh beberapa partai pendukung Joko Widodo menjalin  kerjasama  dengan  komunisme  (CNN  A  Indonesia,  2018).  Atau Hendropriyono yang menyebut Prabowo, saat itu kandidat Presiden, sebagai psikopat dan  gila  (Fiansyah,  2014).  Di  Indonesia,  pembelahan-pembelahan  politik  yang distimulus  oleh  beberapa  purnawirawan  justru  memperlemah  kekuatan  nasional ( national power ), tidak sesuai dengan argumen Travis (2017).
Kritik kedua, terkait motivasi purnawirawan untuk terlibat politik partisan dan kampanye politik selama Pemilu 2014 dan 2019. Terindikasi bukan ditujukan utama untuk  politik  kebangsaan/kenegaraan,  namun  lebih  menjurus  pada  kepentingan ekonomi-politik  personal/kelompoknya,  atau  sekedar  ikut-ikutan  karena  alasan solidaritas. Indikasi ini terlihat dari sejumlah purnawirawan yang terlibat dalam tim pemenangan/tim  kampanye  memiliki  latar  belakang  pengusaha.  Seperti  Luhut Panjaitan,  Hendropriyono,  Moeldoko  dan  masih  banyak  lagi  Richard  (2021),  Secara umum, motivasi purnawirawan untuk terlibat dalam politik partisan dan kampanye politik  ada  3,  yaitu:  Investor,  kelompok  yang  mencari  posisi  politik  untuk dirinya/kerabatnya,  atau  akses  politik  untuk  memperkuat/memperluas  usahanya; Ideolog, kelompok yang berpartisipasi agar preferensi politik mereka diterjemahkan dalam kebijakan publik; Terakhir teman dekat/sahabat karib, yang berpartisipasi atas dasar solidaritas.
Fakta  di  lapangan  memperlihatkan  motivasi  purnawirawan  cenderung  ke investor.  Dalam  hal  ini,  para  purnawirawan  yang  terlibat  dalam  tim  pemenangan kedua pasangan calon pada Pemilu 2014 dan 2019 mendapatkan posisi politik di tingkat menteri,  atau  komisaris  BUMN.  Untuk  kategori  pertama,  terdapat  nama-nama purnawirawan TNI seperti Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Prabowo Subianto dll. Purnawirawan  TNI  pun  lebih  banyak  menjabat  posisi  komisaris  di  BUMN  yang bergerak  di  sektor  energi,  seperti  Doni  Monardo,  Agus  Suhartpno  dll  (Idris,  2021). Lebih  lanjut,  dalam  tabel  1  di  bawah,  penulis  coba  merangkum  beberapa purnawirawan yang menjabat posisi politik dalam pemerintahan dan BUMN.

## Tabel 1 Purnawirawan dan Jabatan Politik Di Era Pemerintahan Joko Widodo Periode Kedua
No  Nama Pangkat Terakhir di Kesatuan Posisi Politik di Era Pemerintahan Joko Widodo 1 Luhut Binsar Panjaitan Jenderal TNI Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2 Wiranto Jenderal TNI Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum dan Keamanan 3 Ryamizard Ryacudu Letnan Jenderal TNI Menteri Pertahanan 4 Sutiyoso Jenderal TNI Kepala Badan Intelijen Negara 5 Tedjo Edhy Laksamana TNI Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum dan Keamanan 6 Prabowo Subianto Letnan Jenderal TNI Menteri Pertahanan 7 Moeldoko Jenderal TNI Kepala Staf Kepresidenan 8 Fachrul Razi Jenderal TNI Menteri Agama 9 Tito Karnavian Jenderal Polisi Menteri Dalam Negeri 10 Hadi Tjahjanto Marsekal TNI Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 11 Doni Monardo Letnan Jenderal TNI Komisaris  Utama  Mining  Industry Indonesia 12 Martuani Sormin Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris Mining Industry Indonesia 13 Muhammad Munir Letnan Jenderal TNI Komisaris Mining Industry Indonesia 14 Agus Surya Bakti Letnan Jenderal TNI Komisaris  Utama  PT  Aneka  Tambang (Persero) 15 Bambang Sunarwibowo Komisaris Jenderal Polisi  Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) 16 Alfan Baharuddin Letnan  Jenderal  TNI Marinir Komisaris Utama PT Timah Tbk 17 Sufyan Syarif Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris PT Timah Tbk 18 Satriya Hari Prasetya Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris PT Timah Tbk 18 Agus Suhartono Jenderal TNI Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk 19 Andi Pahril Pawi Marsekal Madya TNI Komisaris PT Bukit Asam Tbk 20 Carlo Brix Tewu Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris PT Bukit Asam Tbk 21 Hinsa Siburian Letnan Jenderal TNI Komisaris PT Freeport Indonesia 22 Condro Kirono Komisaris Jenderal Polisi  Komisaris PT Pertamina (Persero) 23 Deden Juhara Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 24 Budi Waseso Komisaris Jenderal Polisi  Direktur  Utama  Perum  Badan  Urusan Logistik 25 Bachtiar Mayor Jenderal TNI Direktur  Pengadaan  Perum  Badan Urusan Logistik 26 Wibisono Poespitohafi Mayor Jenderal TNI Direktur  Pengadaan  Perum  Badan Urusan Logistik 27 Budiono Sandi Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris  PT  Rajawali  Nusantara Indonesia (Persero) 28 Hamli Inspektur Jenderal Polisi  Komisaris  PT  Perusahaan  Perdagangan Indonesia (Persero)
Sumber : Diolah penulis (2020) dari berbagai sumber, termasuk website resmi institusi dan perusahaan terkait
Kritik terakhir, keterlibatan purnawirawan dalam politik apakah mengganggu atau  justru  memperkuat  kontrol  sipil  dan  demokrasi.  Pada  prinsipnya,  seperti dijelaskan Feaver (1996) tanpa harus melakukan kudeta pun, eksistensi militer dalam politik  tetap  saja  mengganggu  proses  kontrol  sipil  dalam  demokrasi.  Seperti  yang
terjadi di Mesir, Aljazair dan Turki (Cook, 2007:8), mereka (militer) berkuasa, tapi tidak memerintah ( ruling but not governing ). Dalam konteks Indonesia, tidak ada bukti-bukti langsung yang memperlihatkannya. Namun yang jelas, sejak kontrol sipil pragmatis diimplementasikan  pada  2014,  kualitas  demokrasi  Indonesia  pun  mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2019, Indonesia mencatat skor terendah selama  14  tahun  terakhir  dalam  indeks  demokrasi  yang  dirilis Economist  Intelligence Unit (EIU) (Putra, 2021).
Beberapa  studi  kasus  yang  menarik  adalah  manuver  politik  Kepala  Staf Kepresidenan Moeldoko dalam suksesi Partai Demokrat (Ramadhan, 2021). Manuver ini  bisa  menjadi  bukti  empiris  dimana  seorang  purnawirawan  bisa  menggunakan kekuatan  politiknya  saat  sedang  menjabat  di  pemerintahan  untuk  melakukan intervensi kepada partai politik. Selain itu, mengingat penurunan kualitas demokrasi Indonesia  berkorelasi  dengan  aktivitas  kelompok buzzer di  internet.  Moeldoko  juga terindikasi mendukung aktivitas kelompok buzzer dari balik layar (Lamb, 2018).

## Perwira Aktif TNI/Polri dalam Jabatan Publik
Indikasi lain soal kontrol sipil pragmatis di Indonesia adalah pengisian jabatan publik oleh perwira aktif TNI/Polri. Dalam catatan Kontras, setidaknya ada 10 perwira aktif  TNI  yang  merangkap  jabatan  sipil  di  kementerian/lembaga  dan  BUMN  (CNN Indonesia A, 2021). Sementara di Polri, setidaknya ada 3 perwira aktif yang merangkap menjabat di kementerian (CNN Indonesia B, 2020). Jumlah ini masih bisa bertambah lagi,  dengan  asumsi  masih  ada  deputi/staf  khusus  di  kementerian/lembaga,  atau komisaris di BUMN yang tidak terlacak jejaknya oleh publik dan media.
Tidak  saja  perwira  aktif,  purnawirawan  TNI/Polri  pun  berpotensi  menjadi pejabat sementara/pelaksana tugas (Plt) kepala daerah selama 2022-2024. Mengingat sebelum  kepala  daerah  definitif  terpilih  pada  Pilkada  Serentak  2024,  akan  ada  272 daerah yang membutuhkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah karena masa jabatan kepala  daerahnya  habis.  Penulis  mencatat  kritik  sudah  disampaikan  kelompok- kelompok  masyarakat  sipil,  seperti:  LIPI,  yang  mengkhawatirkan  pelibatan  perwira aktif  dan  purnawirawan  TNI/Polri  karena  alasan  politisasi  aktor  keamanan  dalam Pemilu (Mashabi A, 2021); Perludem, yang menganggap pelibatan mereka berpotensi mengganggu supremasi sipil dalam kepemimpinan politik nasional (Mashabi B, 2021) Iluni UI, yang mengajak publik mewaspadai kembalinya Dwi Fungsi ABRI di ruang publik  (Mewangi,  2021);  dan  Kontras,  yang  menilai  pelibatan  mereka    berpotensi menciptakan  konsekuensi  berupa  maladministrasi  terutama  penyalahgunaan wewenang dan masalah dalam pembuatan kebijakan (CNN Indonesia C, 2021) dll.
Secara umum pengisian jabatan sipil oleh perwira aktif dianggap bisa diterima karena  beberapa  alasan,  seperti:  1)  kemampuan  dan skill organisasi  mereka dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi tata kelola instansi publik/badan usaha milik  negara  agar  tidak  melenceng  dari  tujuannya.  Selain  itu,  alasan  ideologis  juga menjadi pertimbangan umum. Sederhananya, kontrol dan pengawasan oleh mereka
bisa  melegitimasi  tujuan  instansi  publik/badan  usaha  milik  negara  sesuai  dengan kepentingan  nasional;  2)  purnawirawan  dan  perwira  aktif  secara  relatif  memiliki networkin g kuat, sehingga apabila ada masalah dengan instansi publik/entitas usaha lain, jalan keluar bisa segera ditemukan; 3) purnawirawan dan perwira aktif pun secara relatif memiliki kemampuan manajemen krisis dan manajemen strategis yang lebih baik  dibandingkan  sipil.  Dengan  demikian,  mereka  dianggap  lebih  matang  dalam mengelola  wilayah  dengan  kerentanan  konflik  tinggi,  memimpin  di  tengah  kondisi genting,  serta  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  strategis;  4)  Di Indonesia,  Undang-Undang  TNI  Pasal  47  Ayat  (2)  membuka  kemungkinan  bagi perwira  aktif  untuk  mengisi  jabatan  struktural  di  sektor  keamanan  dan  strategis seperti:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik  dan  Keamanan;  Kementerian Pertahanan;  Sekretariat  Militer  Presiden;  Badan  Intelijen  Negara;  Lembaga  Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung. Praktik ini pun lazim di negara-negara lain.
Namun, perihal pragmatisme ini juga patut dikritisi beberapa hal, mulai dari: 1) eskalasi  politisasi  organisasi  militer  oleh  penguasa  sipil  berpotensi  meningkat.  Pola semacam ini lazim terjadi di negara-negara otoriter/praetorian. Misalnya selama era Orde Baru di Indonesia dan selama masa pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (Popescu, 2019). Di Indonesia, tren politisasi organisasi militer makin terlihat sejak  pandemi  Covid-19,  dimana  TNI  terlibat  langsung  dalam  penanggulangan dampak pandemi di masyarakat. Kementerian Pertahanan (2022) menilai pelibatan ini dibutuhkan karena institusi sipil terutama yang bergerak di sektor kesehatan memang tidak  mampu  sendiri  mengatasi  dampak  pandemi,  dan  pandemi  ini  berdampak terhadap kondisi stabilitas sosial-politik nasional; 2) Di Indonesia, klaim Travis (2017) bahwa  tensi  HSM  akan  mendorong  komunikasi  produktif  antara  militer  dengan institusi-institusi  lain,  ternyata  tidak  berlaku.  Sejauh  ini  resistensi  dari  sejumlah kelompok masyarakat sipil terus muncul saat menyikapi isu perwira aktif TNI/Polri sebagai  Plt.  kepala  daerah.  Bahkan  setelah  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan putusan bahwa perwira aktif tidak bisa menjadi Plt. kepala daerah, resistensi ini tetap muncul  karena  peluang  tersebut  terbuka  bagi  perwira  TNI/Polri  yang  telah mengundurkan  diri  dari  korpsnya,  atau  menjadi  purnawirawan.  Putusan  ini  diatur dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022.

## Militerisme Masyarakat Sipil
Hal  terakhir  yang  ingin  penulis  soroti  mengenai  implementasi  kontrol  sipil pragmatis di Indonesia adalah berkembangnya satu jenis militerisme. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa konsep ini tergolong ambigu. Para akademisi sering terjebak dengan  terminologi  militerisasi  dan  militerisme.  Apabila  konsep  pertama  merujuk pada  proses  yang  mendorong  kondisi  militerisme,  baik  dalam  bentuk  perilaku militeristik  -seperti  penggunaan  kekerasan  (secara  berlebihan),  dan  pemikiran
militeristik -seperti penyebaran nilai-nilai dan ideologi militer di tengah kehidupan publik.  Serta  pada  pembangunan  kapabilitas  organisasi  militer,  dengan  indikator- indikator  seperti:  belanja  pertahanan,  kapabilitas  angkatan  bersenjata,  impor  dan produksi  alutsista  dan  perang  (Ross,  1987).  Maka  konsep  kedua  dapat  didefinisikan sebagai sikap, perilaku dan pemikiran sosial yang melihat hal-hal berkaitan dengan perang  dan  persiapan  perang  sebagai  aktivitas  sosial  yang  normal  dan  diinginkan (Mann, 1987). Oleh Stavrianakis dan Selby (2013), militerisme dilihat sebagai konsep yang berkaitan dengan pengutamaan nilai-nilai militer, penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, peningkatan pengaruh organisasi militer dalam kehidupan publik.
Secara  tipologi,  militerisme  dapat  dibagi  menjadi  4,  yaitu:  militerisme eksepsional  ( exceptionalist ),  militerisme  “normal”  ( nation-statist ),  militerisme masyarakat sipil sipil ( civil society ), dan militerisme neoliberal. Tipe pertama berkaitan dengan konsep eksepsionalisme, dimana negara tidak perlu membuat produk hukum dan mematuhi prosedur hukum, karena dengan dukungan penuh masyarakat, negara dapat  mengambil  berbagai  tindakan  untuk  menghadapi  musuh  dan  ancaman keamanan  (Mabee&Vucetic,  2018).  Tipe  kedua  termanifestasi  dalam  kekuasaan pemimpin  negara  untuk  mengimplementasikan  kontrol  sipil  atas  militer,  ekonomi terpimpin oleh negara, serta mobilisasi sosial kekuatan-kekuatan (termasuk organisasi militer, polisi, intelijen, paramiliter dll) dengan karakter kekerasan. Tipe kedua juga terlihat  dari  kebijakan  negara  yang  meningkatkan  belanja  pertahanan  untuk menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, di tengah pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Tipe ketiga, militerisme masyarakat sipil ditandai dengan kaburnya batas-batas antara  militer  dan  masyarakat  sipil.  Penggunaan  kekerasan  terorganisir  ( organized violence )  dengan  karakteristik  non-militer  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  sosial- ekonomi,  dengan  dukungan  negara  ( state-supported ).  Dalam  praktiknya, purnawirawan  sering  terlibat  (langsung  dan  tidak  langsung)  untuk  melakukan intervensi  politik,  menggunakan  prinsip-prinsip  perang  konvensional 1 dan  perang non-konvensional 2 ,  nilai-nilai  dan  budaya  militer  pun  disebarluaskan  dalam kehidupan  publik.  Yang  menarik,  terjadi  pergeseran  nilai  di  tengah  kondisi militerisme  masyarakat  sipil,  dimana  aktor-aktor  non-tradisional  mengambil  peran sebagai  penentu ancaman, atau pelaku sekuritisasi ( securitizing actor ) atas keamanan manusia  dan  keamanan  publik,  bukan  aktor-aktor  keamanan  tradisional  seperti militer, polisi atau intelijen  (Mabee&Vucetic, 2018)  (Mann, 1996).
Tipe terakhir adalah militerisme neoliberal, merujuk pada konfigurasi kekuatan dan  hubungan  sosial  dimana  mobilisasi  militer  dicapai  melalui  liberalisasi  sosial- ekonomi melalui pembagian peran sipil dan militer. Secara umum, implikasi dari tipe militerisme ini antara lain: berkembangnya pengaruh kontraktor militer swasta dan perusahaan  keamanan,  privatisasi  logistik  militer,  berkembangnya  teknologi-
teknologi militer serta makin terintegrasinya industri alutsita nasional dengan pasar alutsista global (Mabee&Vucetic, 2018 dan Merand, 2014).
Menurut  penulis,  tipe  pertama  (militerisme  eksepsional)  tidak  terjadi  di Indonesia karena proses perumusan produk-produk hukum dan penegakan hukum tetap  berlangsung.  Bahkan  dalam  menghadapi  ancaman-ancaman  krusial  seperti pandemi  Covid-19  dan  menyikapi  isu-isu  sensitif  seperti  pelibatan  TNI/Polri. Pemerintah  terlihat  masih  berpegangan  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Begitu juga dengan tipe kedua (militerisme “normal”). Selain kontrol sipil atas militer masih berlaku. Praktik ekonomi tersentral di pusat -seperti dalam kasus UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Serta mobilisasi aktor-aktor keamanan konvensional  masih  terjadi,  misalnya  selama  pandemi  Covid-19  berlangsung, pengembangan Food  Estate dll.  Namun  semua  ini  masih  dalam  tahap  yang  lazim. Termasuk  tipe  keempat  (militerisme  neoliberal),  pembagian  peran  sipil  dan  militer memang  berlaku.  Namun  privatisasi  militer  tidak  berkembang  pesat  di  Indonesia. Apalagi  salah  satu  parameter  militerisme  neoliberal,  yaitu  industri  pertahanan,  di dalam negeri relatif belum berkembang pesat seperti di negara-negara lain.
Sebaliknya  dengan  tipe  ketiga  (militerisme  masyarakat  sipil)  yang  menurut penulis  sedang  terjadi  di  Indonesia.  Dalam  kasus  Pemilu  2019,  tim  sukses  yang beranggotakan purnawirawan dan pakar dengan latar belakang keilmuan pertahanan dan keamanan, terbukti beberapa kali menggunakan prinsip perang dalam operasi- operasi politik. Penggalangan massa di media sosial misalnya, didasarkan pada konsep “memenangkan  perasaan  dan  pikiran”  ( winning  hearts  and  minds )  yang  berakar  dari studi  kontra  insurjensi  dan  studi  hubungan  sipil  militer  dalam  konteks  misi kemanusiaan.  Pada  tingkatan  operasional  dan  taktis,  konsep  tersebut diimplementasikan  dalam  narasi-narasi  yang  (konsisten)  mengkapitalisasi  isu-isu SARA,  memelihara  politik  identitas,  memproduksi  konten-konten  berita  palsu  dan ujaran kebencian. Tujuannya, semata-mata untuk merebut perhatian publik atas satu pasangan calon.
Praktik militerisme masyarakat sipil tidak saja berlangsung selama Pemilu 2019. Melainkan  sampai  dengan  hari  ini.  Penulis  mengambil  contoh  kasus  dimana kelompok pendengung ( buzzer ) berperan sebagai pelaku sekuritisasi ( securitizing actor ). Selama  ini,  kelompok  pendengung  masih  konsisten  melakukan  sekuritisasi  atas kelompok-kelompok masyarakat sipil tertentu, sebagai ancaman keamanan nasional. Proses  sekuritisasi  akan  berlangsung  bilamana  terdapat  5  komponen,  yaitu:  subjek (pelaku) sekuritisasi ( securitizing actor ), ancaman eksistensial ( existential threat ), objek yang  dilindungi  ( referent  object ),  objek  sekuritisasi  ( audience )  dan speech  act (Buzan, Waever  &  Wilde,  1996).  Dalam  kasus  pendengung,  mereka  melakukan  sekuritisasi kepada  kelompok-kelompok  yang  bersebrangan  atau  kritis  kepada  pemerintah, dengan  menganggap  kelompok-kelompok  ini  sebagai  ancaman  bagi  persatuan  dan kesatuan  nasional.  Instrumen speech  act berupa  penggunaan  narasi  “Kampret”, “Kadrun”, “Teroris” dll di media sosial. Kasus ini membuktikan bahwa di Indonesia,
militerisasi  masyarakat  sipil  membuat  aktor-aktor  non-pemerintah  bisa  menjadi pelaku sekuritisasi yang efektif. Berbeda dengan asumsi umum dalam teori sekuritisasi yang melihat aktor pemerintah sebagai pelaku utama sekuritisasi.
Melihat kondisi ini, penulis kembali mengkritisi argumen Travis (2017) bilamana tensi  HSM  akan  mendorong  komunikasi  produktif  antara  kelompok  sipil  dengan kelompok militer, yang meningkatkan national will dan national power . Di Indonesia, implikasi kontrol sipil pragmatis berupa militerisme masyarakat sipil justru kontra- produktif,  karena  aktor-aktor  keamanan  non-tradisional  justru  ikut  berkontribusi memecah belah masyarakat dengan konsisten melakukan kekerasan verbal di media sosial. Praktik militerisme ini pun tidak banyak membantu Presiden dalam menyikapi perkembangan  perang  dan  konflik  yang  makin  kompleks.  Malah  berkontribusi menciptakan kompleksitas konflik sosial-politik dalam negeri.
Penulis perlu menekankan bahwa militerisme tidak sepenuhnya buruk, selama berada  dalam  kondisi  dan  syarat-syarat  tertentu.  Pada  pembahasan  pertama  soal purnawirawan  yang  terlibat  dalam  politik  partisan  dan  kampanye  politik,  terlihat bahwa eksistensi mereka berguna bagi proses konsolidasi dan mobilisasi di internal partai. Kemudian dalam pembahasan kedua soal purnawirawan yang mengisi jabatan publik,  secara  normatif  kemampuan  dan skill purnawirawan  yang  diperoleh  dari pengalaman  selama  di  korps  dapat  berguna  meningkatkan  efektivitas  proses manajemen  organisasi  di  instansi  publik,  maupun  badan  usaha  milik  negara. Misalnya,  berkaitan  dengan  disiplin  para  ASN  dan  pekerja,  atau  dalam  proses pengambilan  keputusan  strategis.  Selain  itu,  di  tengah  potensi  perang  dan  konflik, militerisme  bisa  memperkuat  nasionalisme  masyarakat  sehingga national will dan national power meningkat.  Selain  itu,  di  negara-negara  sosialis,  militerisme  dapat mendorong  praktik  ekonomi  tersentral,  dimana  peran  negara  sangat  kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam konteks Indonesia hari ini,  program  Bela  Negara  yang  digagas  Kementerian  Pertahanan  pun  dikemas  agar tidak  kontradiktif  dengan  kondisi  demokrasi,  dimana  tujuannya  lebih  ditekankan pada nilai-nilai cinta tanah air dan persatuan kesatuan nasional.
Seharusnya  dengan  kontrol  sipil  pragmatis,  militerisme  di  Indonesia diarahkan  ke  tipe  neoliberal.  Fleksibilitas  peran  militer  dalam  kehidupan  politik, dengan  kepakaran  dan  kelebihan  organisasi  militer  bisa  bermanfaat  dalam  upaya membangun  industri  pertahanan  seperti  di  Israel,  memacu  swasta  dan  perguruan tinggi  untuk  berinovasi  dalam  produk-produk dual  use 3 ,  membangun  sistem pertahanan  non-militer  di  sektor-sektor  tertentu  dalam  rangka  mengantisipasi  dan menghadapi  ancaman  keamanan  nasional  dengan  bertumpu  pada  sinergi  dan kolaborasi sipil-militer seperti di Amerika Serikat. Praktik militerisme neoliberal pun sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  strategis  dimana  ekonomi  antar  negara-bangsa mengalami  kondisi  saling  terhubung  (inter  dependensi)  satu  sama  lain.  Termasuk dengan  visi  Presiden  Joko  Widodo  untuk  membangun  industri  pertahanan  dalam negeri

## Penutup
Kontrol sipil pragmatis adalah salah satu teori kontemporer dalam studi HSM. Berangkat  dari  pemikiran-pemikiran  Moritz  Janowitz  -salah  satu  pengkritik  awal gagasan kontrol sipil subjektif dan objektif yang diajukan Samuel Huntington. Seperti dalam  diskursus  HSM  pada  umumnya,  teori  ini  berkembang  di  Barat  (Amerika Serikat).  Konsekuensinya,  secara  normatif  teori  ini  lebih  relevan  untuk  menjadi panduan HSM di negara asal Donald Travis -selaku penggagas teori ini, yaitu Amerika Serikat.  Dalam  konteks  Indonesia,  penulis  menemukan  sejumlah  bukti  dimana pemerintahan  Joko  Widodo  sedang  menjalankan  kontrol  sipil  pragmatis.  Bisa disimpulkan,  teori  ini  hanya  mampu  menjelaskan  kondisi  yang  berlangsung ( explaining )  di  Indonesia,  namun  tidak  cukup  baik  untuk  memandu  kondisi  HSM seperti apa yang idealnya harus terjadi di Indonesia.
Di Indonesia, argumen-argumen Travis mengenai keunggulan teori kontrol sipil pragmatis  di  atas  kertas  mampu  dibantah  secara  empiris  di  lapangan.  Travis menjelaskan  bahwa  kontrol  sipil  pragmatis  akan  meningkatkan  kekuatan  nasional dan akan mendorong komunikasi produktif antara sipil dengan militer. Ternyata tidak terjadi di Indonesia. Implementasi kontrol sipil pragmatis makin mendorong politisasi TNI/Polri  oleh  elit  politik.  Serta  membuka  ruang  bagi  aktor-aktor  keamanan  non- tradisional  -yang  notabene  masyarakat  sipil  yang  didukung  purnawirawan,  untuk menjadi pelaku sekuritisasi. Praktik-praktik ini jelas kontraproduktif dengan prinsip dan semangat demokrasi.
Selain  itu,  implementasi  kontrol  sipil  pragmatis  juga  bertentangan  dengan semangat  reformasi  sektor  keamanan  di  tubuh  TNI/Polri.  Secara  tersirat,  teori  ini mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Tentu dengan beberapa catatan, misalnya TNI/Polri harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan memahami batasan- batasan  mereka  dalam  demokrasi.  Sayangnya  kondisi  di  lapangan  memperlihatkan hal  berbeda.  Purnawirawan  yang  menempati  jabatan  politik  beberapa  kali  terlibat konflik  kepentingan  politik  dan  ekonomi.  Perwira  aktif  juga  terbukti menyalahgunakan kekuasaan mereka ketika menjabat di institusi masing-masing.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dr.  Donald  Travis  dan  Dr.  Ionut Popescu  dari  Texas  State  University  karena  perdebatan  di  jurnal  Armed  Forces  & Society telah menginspirasi penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis  tidak  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penulisan,  kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Abdulsalam,  H.  (2018).  Dari  Bot  ke  Cyber  Army:  Mengorganisasi  Hoaks  di  Media
Sosial. Retrieved from Tirto: https://tirto.id/dari-bot-ke-cyber-army- mengorganisasi-hoaks-di-media-sosial-cFwY
Aminuddin, M. F. (2019). Military Retirees in Politics: A Study on the Rise of Purnawirawan in Indonesian Political Parties 1998-2014 (Doctoral dissertation).
Azanella,  L.  A.  (2019).  Viral  Pendukung  Jokowi  Gelar  Sayembara  Rp  100  Miliar. Retrieved from Kompas: https://nasional.kompas.com/read/2019/ 04/29/19135881/viral-pendukung-jokowi-gelar-sayembara-rp-100-miliar-ini- tanggapan-tkn?page=all
Barry Buzan, O. W. (1996). Security: A New Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
Cook, S. A. (2007). Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria and Turkey. Maryland: John Hopkins University Press.
CNN  Indonesia  A.  (2019).  Zulkifli:  Pemilu  Bukan  Perang  Badar  atau  Perang  Total. Retrieved  from  CNN  Indonesia:  https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20190314170942-32-377317/zulkifli-pemilu-bukan-perang-badar-atau-perang-total
CNN  Indonesia  B.  (2020,  June).  Duduk  Manis  Jenderal  Polisi  Di  Jabatan  Sipil  Era Jokowi. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20200630144023-12-519071/duduk-manis-jenderal-polisi-di-jabatan-sipil-era-
jokowi/1
CNN Indonesia C. (2021, September). Kontras: 10 Perwira TNI Rangkap Jabatan Sipil. Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916210531-20- 695496/kontras-10-perwira-tni-rangkap-jabatan-sipil
CNN Indonesia D. (2021, September). TNI/ Polri Bisa Jadi Gubernur, Kontras Takut Orba  Bangkit  Lagi.  Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210925151641-32-699380/tni-polri-bisa-jadi-gubernur-kontras-takut- orba-bangkit-lagi
CNN Indonesia E. (2018, Oktober). Kivlan Zen Tuduh Tiga Partai Pendukung Jokowi Gandeng  Komunis.  Retrieved  from  https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20181013200836-32-338281/kivlan-zen-tuduh-tiga-partai-pendukung-jokowi- gandeng-komunis
detikNews A. (2014, May). Ini Formasi Lengkap Tim Pemenangan Jokowi-JK. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-2591025/ini-formasi-lengkap-tim- pemenangan-jokowi-jk
detikNews  B.  (2014,  May).  Susunan  Lengkap  Tim  Pemenangan  Prabowo-Hatta. Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-2593888/susunan-lengkap-tim- pemenangan-prabowo-hatta
detikNews C. (2021, March). Survei Charta Politika: TNI dan Presiden Lembaga Tinggi Negara  Paling  Dipercaya.  Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-
5511513/survei-charta-politika-tni-dan-presiden-lembaga-tinggi-negara-paling- dipercaya
Erdianto,  K.  (2018,  September).  Para  Jenderal  di  Timses  Jokowi  dan  Prabowo. Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/15444491/para- jenderal-di-timses-jokowi-dan-prabowo?
Feaver,  P.  (1996).  "Huntington,  Janowitz  and  the  Civil-Military  Problematique:  The Question of Civilian Control". Armed Forces & Society, Vol. 23, No. 2, 149-178.
Fiansyah,  R.  (2014,  June).  Sebut  Prabowo  Psikopat,  Hendropriyono  Dilaporkan  ke
Bareskrim. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2014/06/
04/1511552/Sebut.Prabowo.Psikopat.Hendropriyono.Dilaporkan.ke.Bareskrim
Griffith,  Z.  &  Simon,  O.  (2021).  "Not  Putting  Their  Money  Where  Their  Mouth  Is: Retired Flag Officers and Presidential Endorsements". Armed Forces & Society, Vol. 47, No. 3, 480-504.
Hirschi, T. (2017). Causes of delinquency . London: Routledge.
Huntington,  S.  (1957).  The  Soldier  and  the  State:  The  Theory  and  Politics  of  Civil- Military Relations. Cambridge: Harvard University Press.
Idris, M. (2021, June). Deretan Pensiunan Jenderal Polisi Yang Jadi Komisaris BUMN. Retrieved  from  https://money.kompas.com/read/2021/06/14/130123326/deretan- pensiunan-jenderal-polisi-yang-jadi-komisaris-bumn?
Ihsanuddin.  (2019).  Pamer  War  Room:  Penghitungan  Suara  PDIP  Tantang  Kubu Prabowo  Lakukan  Hal  Serupa.  Retrieved  from  Kompas:  https://nasional. kompas.com/read/2019/04/22/15511131/pamer-war-room-penghitungan-suara- pdi-p-tantang-kubu-prabowo-lakukan-hal
Janowitz, M. (1971). The Professional Soldier, A Social and Political Portrait. New York: Free Press.
Kamil,  I.  (2022,  April).  Survei  Indikator:  TNI  Jadi  Institusi  Paling  Dipercaya  Publik. Retrieved  from  Kompas.com:  https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/ 20593091/survei-indikator-tni-jadi-institusi-paling-dipercaya-publik?
Krisiandi. (2019). Ketua DPR Minta Pemilu Tak Dikaitkan Dengan Perang. Retrieved from  Kompas:  https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/07323011/ketua- dpr-minta-pemilu-tak-dikaitkan-dengan-perang.
Kumparan.  (2021,  September).  Survei  Indikator:  TNI  Lembaga  Paling  Dipercaya Publik,  DPR  dan  Parpol  Terendah.  Retrieved  from  https://kumparan.com/ kumparannews/survei-indikator-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik-dpr- parpol-terendah.
Lamb,K.(2018).'I  Felt  Disgusted':  Inside  Indonesia's  Fake  Twitter  Account Factories.The  Guardian.  Retrieved  from:  https://www.theguardian.com/ world/2018/jul/23/indonesias-fake-twitter-account-factories-jakarta-politic Mabee, B., & Vucetic, S. (2018). Varieties of Militarism: Towards a Typology. Security Dialogue, 49(1–2), 96–108.
Mann,  M.  (1987).  "The  Roots  and  Contradictions  of  Militarism".  Dalam  New  Left Review I (162) Mar/Apr 1987.
Mann,  M.  (1996).  "Authoritarian  and  Liberal  Militarism:  A  Contribution  From Comparative  and  Historical  Sociology".  In  K.  B.  Steven  Smith,  International Theory:  Positivism  and  Beyond  (pp.  221-239).  London:  Cambridge  University Press.
Mashabi, S. (14, October). Wacana TNI/ Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah Yang Tuai Polemik. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2021/10/14/
10385281/wacana-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-yang-tuai-polemik
Mashabi,  S.  (2021,  October).  Wacana  TNI-Polri  Jadi  Pejabat  Kepala  Daerah Dikhawatirkan  Munculkan  Kecenderungan  Politisasi  Aktor  Keamanan. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2021/10/09/07300061/wacana- tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-dikhawatirkan-munculkan
Merand, J. J. (2014). "The Varieties of Liberal Militarism: A Typology". French Politics, 177-191.
Mewangi, G. T. (2021, October). Iluni UI Minta Publik Waspada Wacana TNI/ Polri Jadi Pejabat  Kepala  Daerah.  Retrieved  from  https://www.antaranews.com/ berita/2462769/iluni-ui-ajak-publik-waspadai-wacana-tni-dan-polri-jabat- kepala-daerah
Nuary,  G.  (2019).  Ma'ruf  Amin  Tanggapi  Amien:  Tidak  Ada  Perang  Politik  Jangan Menuduh. Retrieved from Detik: https://news.detik.com/berita/d-4451142/maruf- amin-tanggapi-amien-tidak-ada-perang-politik-jangan-menuduh
Nurita, D. (2018, Oktober). Beda Tim Purnawirawan TNI Bravo 5 dan Cakra 19 di Kubu Jokowi.  Retrieved  from  https://nasional.tempo.co/read/1138098/beda-tim- purnawirawan-tni-bravo-5-dan-cakra-19-di-kubu-jokowi?
Nurita, D. (2019). Mengintip War Room Penghitungan Suara Internal Kubu Jokowi. Retrieved  from  Tempo:  https://pilpres.tempo.co/read/1197815/mengintip-war- room-penghitungan-suara-internal-kubu-jokowi/full&view=ok
Paat,  Y.  (2019,  Februari).  Purnawirawan  Dukung  Jokowi.  Pengamat:  Pukulan  Telak Bagi  Prabowo.  Retrieved  from  https://www.beritasatu.com/politik/537291 /purnawirawan-dukung-jokowi-pengamat-pukulan-telak-bagi-prabowo
Popescu,  I.  (2019).  "Pragmatism  and  Practicality:  Rethinking  U.S.  Civil-Military Relations Model for a Turbulent Era". Armed Force & Society Vol. 45, No. 1, 198- 205.
Putra, R. A. (2021, March). Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah Dalam Sejarah.  Retrieved  from  https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia- catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378
Ramadhan,  A.  (2021,  August).  Survei  Indostrategic:  TNI  Lembaga  Paling  Dipercaya Publik,  KPK  Urutan  Kelima.  Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/ read/2021/08/03/16120191/survei-indostrategic-tni-lembaga-paling-dipercaya- publik-kpk-urutuan-kelima
Richard,  M.  (2021,  October).  Daftar  Mantan  Jenderal  yang  Punya  Bisnis  &  Jadi Komisaris di Perusahaan Mentereng. Retrieved from https://kabar24.bisnis.com/ read/20211005/16/1450489/daftar-mantan-jenderal-yang-punya-bisnis-jadi- komisaris-di-perusahaan-mentereng
Rinaldo,  Alvin,  S.,  Rimadi,  L.,  Romadoni,  A.,  Ariyanto,  Y.,  Salim,  H.  J., Taufiqurrohman. (2014, June). Melacak Jenderal Di Belakang Capres. Retrieved from https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2057691/melacak-jenderal- di-belakang-capres
Ross,  A.  (1987).  "Dimensions  of  Militarization  in  Third  World".  Armed  Forces  and Society Vol. 13 No. 4 Summer 1987 561-578.
Selby,  J.  &  Stavrianakis,  A.  (2013).  "Militarism  and  International  Relations  in  the Twenty-First  Century".  In  Militarism  and  International  Relations:  Political Economy, Security, Theory (pp. 3-18). London: Routledge.
von Clausewitz, C., Howard, M. E., & Paret, P. (1989). On war, indexed edition. Trans. Michael  Eliot  Howard  and  Peter  Paret.  Reprint  edition.  Princeton,  NJ:  Princeton University Press .

## Tentang Penulis
Denny  Indra  Sukmawan adalah  dosen  Program  Studi  Ilmu  Politik,  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis memiliki minat riset seputar politik manajemen  risiko  dan  krisis  dalam  investasi,  politik  sekuritisasi  dan  desekuritisasi, serta politik energi dan sumber daya alam.
Rodon  Pedrason adalah  dosen  Program  Studi  Diplomasi  Pertahanan,  Universitas Pertahanan. Sejak April 2020 menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian  Pertahanan.  Penulis  memiliki  minat  riset  seputar  hubungan internasional, studi strategis dan studi keamanan.
Catatan Akhir: 1 Istilah perang konvensional merujuk pada perang yang menggunakan senjata konvensional, taktik- taktik militer di medan perang. Tujuan utama perang konvensional adalah menghancurkan/melemahkan  kekuatan  lawan.  Prinsip-prinsip  perang  konvensional  yang  dimaksud misalnya merujuk pada pemikiran Clausewitz tentang Pusat Gravitasi “Center of Gravity”.
2 Sementara istilah perang non-konvensional merujuk pada perang yang menggunakan senjata biologis, kimia, nuklir, siber. Termasuk diantaranya aktivitas gerilya, subversi, memecah belah, propaganda dll. Dalam  perang  non-konvensional,  infliltrasi  (tertutup  dan  sembunyi-sembunyi)  lebih  diprioritaskan dibanding agresi (terbuka). Tujuan utama perang non-konvensional adalah melelahkan lawan, merebut hati dan pikiran masyarakat.
3 Produk dual use adalah produk yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sipil dan militer. Contoh  produk dual  use antara  lain  internet  yang  pertama  kali  dikembangkan  oleh  militer  Amerika Serikat  untuk  kepentingan  komunikasi  mereka.  Kemudian  ada drone ,  yang  awalnya  dikembangkan untuk tujuan perang konvensional, namun dalam perjalanan waktu digunakan masyarakat sipil untuk pemetaan, pembuatan video dll.