Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penulis: Dina Siti Handayani 1 Ridwan 2
Afiliasi:
Universitas Indonesia Membangun 1.2
Korespondensi: dinasitihandayani@stu dent.inaba.ac.id
Histori Naskah: Submit: 07-06-2024 Accepted: 29-06-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak :
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mengevaluasi dampak Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Sistem  Pelaporan pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Metode  Kuantitatif  yang meliputi  pendekatan  analisis  deskriptif  dan  verifikatif  telah  diterapkan dalam penelitian ini. Data utama selama penelitian berasal dari Data Primer yang  didapatkan  melalui  oservasi,  wawacara,  dan  penyebaran  angket kepada  keseluruhan  pegawai  instasi  pemerintahan.  Populasi  yang  diteliti terdiri dari 55 individu, yang merupakan keseluruhan pegawai yang bekerja pada  DISDUKCAPIL  Kabupaten  Bandung.  Teknik  sampling  jenuh  telah digunkan dalam penelitian ini, sehingga sampel yang dipergunakan adalah keseluruhan populasi, yaitu 55 pegawai atau staf dari instansi pemerintah tersebut.  Temuan  koefisien  determinasi,  memaparkan  bahwa  Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Sistem  Pelaporan memiliki  pengaruh  sebesar  60,68%  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah,  sementara  sisanya  39,32%  %  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lain.  dipengaruhi  oleh  beragam  faktor  yang  belum  diteliti.  Interpretasi koefisien  korelasi  menempatkan  nilai  ini  dalam  kategori  korelasi  kecil, karena berada di rentang 20% hingga 40%.
Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

## Pendahuluan
Otonomi daerah adalah upaya untuk memberikan kekuasaan pada daerah untuk memutuskan dan mengelola sumber daya sesuai kepentingan, dan potensinya. Dengan otonomi  tersebut, keputusan keuangan berada pada  pemerintah  daerah.  Untuk  melaksanakan  otonomi  dengan  baik,  diperlukan  sistem  akuntansi  yang mendukung  pengelolaan  keuangan  yang  transparan,  efektif,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  (Moh. Khusaini, 2018). Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung bertanggung jawab dalam mengelola  keuangan  dan  aset  Kota  Bandung  atas  urusan  Pemerintah  Daerah,  (Hida  et  al.,  2024). Pengelolaan keuangan negara, didapati dua konsep fundamental penting untuk ekonomi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Ulqista & Berliani, 2024).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok tahun 2016, 2017, dan 2018 menampilkan pencapaian kinerja  pembangunan  Kota  Depok,  secara  makro  maupun  mikro,  sebagai  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas  pemerintah.  LKIP  menggambarkan  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  mencapai  tuhuan strategis  yang  diukur  melalui  indikator  kinerja  utama,  serta  melaksanakan  program  dan  kegiatan  untuk memperoleh pencapaian. Pada tahun 2018, pengukuran pada 21 target dengan 36 IKU menunjukkan bahwa 21 indikator 58,33% mencapai target, sementara 15 indikator (41,67%) tidak tercapai tujuan. Dari indikator yang tidak  tercapai, 6  indikator  (16,67%)  menunjukkan  peningkatan  dibandingkan  tahun sebelumnya,  8 indikator (22,22%) tidak tercapai tujuan, dan 1 indikator (2,78%) tidak memiliki data, (cms.depok., 2020).
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Kinerja adalah output pada proses yang dinilai dan di ukur pada periode tertentu sesuai dengan peraturan, perjanjian yang telah ditetapkan, (Dewiyani et al., 2020). Kinerja organisasi merupkan totalitas kerja yang didapatkan  sebuah  organisasi.  Dalam  menolak  ukur  persentasi  keberhasilan  organisasi  dengan  adanya indikator yang jelas, (Sayidah & Maryuni, 2020).
Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan terkait akuntabilitas. Berdasarkan laporan  dari  Tribun  Jabar,  Kabupaten  Bandung  Barat  mendapat  nilai  CC  dari  Kementerian Pemberdayagunaan  Kemenpan  RB  dalam  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP). Laporan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan program dan  kegiatan  pada  masa  satu  tahun  anggaran  belum  optimal.  Penilaian  terhadap  lima  komponen menunjukkan  hasil  yang  rendah,  terutama  dalam  perencanaan  kerja,  pengukuran  kerja,  pelaporan  kerja, evaluasi  kerja,  dan  pencapaian  kinerja.  Kabupaten  Bandung  Barat  hanya  berhasil  meraih  nilai  dengan rentang 50-65, di mana perencanaan kerja yang tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati menjadi masalah utama, (Kisdiantoro, 2017).
Gambar 1. Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkankan  hasil  DISDUKCAPIL  Kab.  Bandung,  meka  berikut  adalah  predikat  dan  hasil  evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah:
Tabel 1. Laporan kinerja instansi pemerintah DISDUKCAPIL Kab.Bandung Tahun 2021 - 2022.
NO SASARAN STARTEGIS INDIKATOR KINERJA KINERJA 2021 KINERJA 2022 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100,00% 87,80% 100,00% 85,37% Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan KK 100,00% 98,00% 100,00% 96,50% Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan KTP-el 100,00% 98,05% 100,00% 99,50% Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 100,00% 95,00% 100,00% 95,00% Cakupan Penerbitan/ Kepemilikan Akta Kematian 100,00% 41,00% 100,00% 40,00% 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi DISDUKCAPIL 100,00% 75,56% 100,00% 73,47%
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan DISDUKCAPIL Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 100,00% 97,00% 100,00% 91,20% JUMLAH 100,00% 84,63% 100,00% 83,01%
Berdasarkan tabel 2 penyebab tidak tercapainya target nilai indikator kinerja 100%, (DISDUKCAPIL) Kab. Bandung pada tahun 2021 - 2022, program yang direncanakan belum terealisasikan secara  keseluruhan, karena adanya kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik, kurangnya partisipan, serta waktu yang terbatas dalam  menjalankan  program,  menyebabkan  pelaksanaan  menjadi  kurang  optimal.  Faktor  yang  diduga memegang  pengaruh  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  melituputi;  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal.
DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung memiliki tuntutan untuk merencanakan anggaran dengan baik dan membuat laporan keuangan untuk output atas kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode. Pada laporan realisasi anggaran tahun 2021-2022, masih terdapat sisa pembiayaan anggaran atau SILPA.
Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik di DISDUKCAPIL Kab. Bandung Tahun 2021 – 2022.
NO URAIAN 2022 % 2021 % ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI 1 BELANJA PEGAWAI 10.004.593.477 8.404.106.115 84,00% 9.703.106.263,04 8.095.433.003,00 83,43% 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.757.044.835 16.669.611.173 93,88% 17.935.011.584,00 15.970.390.410,00 89,05% 3 BELANJA MODAL 13.938.239.430 13.261.104.550 95,14% 8.498.209.100,00 7.764.102.600,00 91,36% JUMLAH 41.699.877.742 38.334.821.838 91,93% 36.136.326.947,04 31.829.926.013 88,08%
(DISDUKCAPIL)  Kab.  Bandung  mengalami  fluktuasi  persentase  anggaran  pada  tahun  2021  dan  2022. Kinerja anggaran belanja  tergolong rendah dan belum mencapai target serapan 100%. Pada tahun 2021, persentase  realisasi  anggaran  mencapai  91,93%,  dengan  kelebihan  8,07%,  yang  menunjukkan  bahwa anggaran belanja tidak efisien. Pada tahun 2022, persentase realisasi anggaran menurun menjadi 88,08%, dengan kekurangan 11,92% yang tidak terealisasi, meskipun anggaran belanja sudah cukup efisien.
Faktor  yang  mungkin  berkontribusi  terhadap  ketidakmampuan  mencapai  target  anggaran  ini  adalah ketidakjelasan sasaran anggaran, yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia tidak terealisasi untuk mencapai hasil yang ditargerkan. Anggaran harus ditetapkan dengan tujuan yang jelas agar mudah dipahami oleh pihak berwenang. Dana yang diberikan pemerintah pusat harus terserap 100%, tanpa kekurangan atau kelebihan  dari  yang  dianggarkan.  Ketidakjelasan  dalam  penetapan  tujuan  anggaran  ini  menghambat pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung, (Mahmudi, 2016).

## Studi Literatur

## Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor public untuk menganalisis akuntansi, mengelola dana di lembaga negara dan departemen terkait,  (Indra  Bastian,  2015).  Akuntansi  sektor  public  guna  informasi  keuangan  pemerintah  untuk mengambil kebijakan oleh yang bertanggung jawab, (Abdul Halim, 2014).
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kinerja merupakan rencana tentang sejauh mana pelaksanaan, program, atau keputusan berhasil mencapai tujuan, fungsi, misi, dan visi yang dirumuskan dalam rencana strategis, (Indra Bastian, 2015).

## Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas  kinerja  didefinisikan,  kegiatan  layanan  yang  dilakukan  oleh  penyedia  layanan  untuk mencapai keinginan masyarakat dan melaksanakan hukum yang berlaku, (Mahmudi, 2016).

## Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan  sasaran  anggaran  untuk  mengetahui  proses  penargetan  anggaran  yang  dirumuskan  dengan terperinci, hingga bisa dimengerti oleh pemegang tanggung jawab atas capaian target anggaran tersebut, (Nurkholis, 2019).

## Pengertian Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian intern untuk struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang diorganisir dengan tujuan melindungi  aset,  memastikan  validasi  data  akuntan,  mendorong  efisien,  serta  memastikan  kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, (Mulyadi, 2023).

## Pengertian Sistem Pelaporan
Pelaporan keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan dalam jangka waktu tertentu, (Mahsun, 2020).

## Metode Penelitian
Tujuan  penelitian  ini,  menganalisis  dan  mengevaluasi  dampak  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Sistem  Pelaporan  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Penelitian dilaksanakan  dengan  memanfaatkan  Metode  Kuantitatif  dengan  memanfaatkan  data  primer  yang didapatkan melalui hasil observasi, wawacara, dan penyebaran angket kepada keseluruhan pegawai instasi pemerintahan. Teknik analisis yang dimangaatkan saat penelitian adalah analisis verifikatif yang meliputi uji validitas dan reabilitas, asumsi klasik, dan uji hipotesis, (Wulan Dewi et al., 2022).
Populasi  yang  diteliti  terdiri  dari  55  individu,  yang  merupakan  keseluruhan  pegawai  yang  bekerja  pada DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Teknik sampling jenuh telah digunakan saat penelitian berlangsung, sehingga sampel yang dipergunakan adalah keseluruhan populasi, yaitu 55 pegawai atau staf dari instansi pemerintah tersebut, (Hida et al., 2024).

## Hasil
Tabel 3. Temuan Validitas No Variabel Rentang Kolerasi r tabel Ket 1. Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah 0,589* - 0,910*
0, 2656 Valid 2. Kejelasan Sasaran Anggaran, 0,498* - 0,783* 3. Sistem Pengendalian Internal 0,670* - 0,897* 4. Sistem Pelaporan 0,593* - 0,748*
Sumber: Diolah peneliti berdasarkan SPSS, 2024
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Validitas menghasilkan korelasi untuk setiap variable melebihi batas stabil 0,2656, hingga setiap kuisioner dikategorikan valid.
Tabel 4, Temuan Reabilitas No Variabel Alpha Cronbach Skor Kritis Ket 1. Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah 0.852 0,60 Reliabel 2. Kejelasan Sasaran Anggaran, 0.723 3. Sistem Pengendalian Internal 0.865 4. Sistem Pelaporan 0.728
Reabilitas yang diperoleh tiap kuisioner Alpha Cronbach > 0,60, ini dapat dikategorikan bahwa kuisioner reliabel.
Tabel 5, Temuan Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstand Predicted Value N 55 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200c
Temuan  uji  mengambarkan  probabilitas  yaitu  0,200  >  0,05  yang  dapat  dipastikan  jika  model  telah berdistribusi dengan normal, sehingga memenuhi standar untuk digunakan.
Gambar 3. Uji Normalitas
Hasil  uji  menggambarkan  keseluruhan  titik  tidak  mengikuti  garis,  ini  mengindikasikan  data  tidak terdistribusi secara normal.
Tabel 6. Multikolinieritas
Variable Tolerance VIF Kejelasan Sasaran Anggaran 0.293 3.409 Sistem Pengendalian Internal 0.329 3.035
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Sistem Pelaporan 0.761 1.315
Sumber: Uji SPSS (2024)
Hasil temuan menunjukkan bila hasil VIF keseluruhan variabel < 10, dan hasil toleransi > 0,10. Sehingga bisa dipastikan jika model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas.
Gambar 4. Uji Heteroskesdastis
Hasil menggambarkan keseluruhan titik tidak berpola, dan menemukan penyebaran titik yang membentuk pola tertentu. temuan mengindikasikan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.
Tabel 7. Temuan Korelasi Pearson
Correlations Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Pearson Correlation 1 Kejelasan Sasaran Anggaran Pearson Correlation  0.549 ** Sistem Pengendalian Internal Pearson Correlation 0.397 * Sistem Pelaporan Pearson Correlation 0.746 *
1. Temuan menyatakan bila pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk sedang, karena hasil koefisien korelasi 0, 549.
2. Sistem Pengendalian Internal (X2) dan Keputusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk rendah, karena hasil koefisien korelasi 0,397.
3. Sistem Pelaporan (X3) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) termasuk Besar, karena koefisien korelasi 0,746.
Tabel 8. Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Standardized B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.953 2.374 Kejelasan Sasaran Anggaran 0.346 0.162 0.345 Sistem Pengendalian Internal  -0.115 0.143 -0.123
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
Sistem Pelaporan 0.712 0.115 0.625
Regresi linear membentuk persamaan regresi: Y = 3.953 + 0.346 X1 - 0.115 X2 + 0,712 X3
Tabel 9. Temuan Koefiensi Determinasi Model Summary b
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  R Square Change 1 0.779 0.607 0.584 2.71636 0.607 Kd = (0, 779)2 x 100%
= 60,68%
Temuan  R  Square  yaitu  0,607  mengindikasikan  jika  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian Internal,  Sistem  Pelaporan  memiliki  pengaruh  sebesar  60,68%  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah, sementara sisanya 39,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Tabel 10. Temuan Autokorelasi
Model Summary b Sig. F Change  Durbin-Watson 0 2.066
Hasil temuan mendapati nilai DW yaitu 2.066 , sedangkan dengan taraf sig yaitu 0,05 dan sampel sebanyak 52,  serta  variable  bebas  yaitu  3,  maka  diperoleh  DL  yaitu1.4339  dan  DU  yaitu  1.6769,  sehingga  dapat diputuskan bila DU < DW < 4-DU yang memastikan jika tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.
Tabel 11. Temuan Parsial T Coefficients a Model t Sig. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.665 0.102 Kejelasan Sasaran Anggaran 2.130 0.038 Sistem Pengendalian Internal -0.806  0.424 Sistem Pelaporan 6.205 0
Temuan  Uji  T,  memperoleh  taraf  signifikan  α  (5%)  ,  serta  df1  =  n-k-1  dan  df2  =  51  (55-3-1), sehingga ditemukan hasil t tabel yaitu 1.29837
1. Hasil hasil sig dari Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)  yaitu  0,038  >  0,05,  kemudian  t  hitung  2,130  >  t  tabel  (1.298),  maka  dapat  diartikan  bila  H1 diterima. Sehingga menandatakan adanya dampak positif yang kuat dari X1 terhadap Y.
2. Temuan sig dari Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah 0,424 > 0,05, kemudian t hitung yaitu -0,806 < t tabel (1.298), maka dapat diartikan bila H0 diterima. Sehingga menandatakan tidak ada pengaruh dari X2 terhadap Y.
3. Temuan  hasil sig  dari  Sistem  Pelaporan  (X3) pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y) adalah 0 < 0,05, kemudian t hitung yaitu 6,205 > t tabel yaitu 1.298, maka dapat diartikan bila H3 diterima. Sehingga menandakan adanya pengaruh yang kuat dari X3 terhadap Y.
Tabel 12. Temuan Simultan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4014
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 581.035 3 193.678  26.249  0.000 b Residual 376.310  51 7.379 Total 957.345  54 Sumber: Diolah SPSS (2024)
Didasarkan pada temuan diatas, maka dengan sig (5%), serta df1 = 3 (k-1), df2 = 51 (55-k-1), maka telah ditemukan F tabel yaitu 2,786. Sehingga dengan sif 0,000 < 0,05, dan diperoleh F hitung 26,249 > F tabel (2,786). ini mengindikasikan H4 dapat diterima atau H0 ditolak, sehingga memastikan Kejelasan Sasaran Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Sistem  Pelaporan  memegang  dampak  silmutan  pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Pembahasan

## Temuan Kejelasan Sasaran Anggaran
Analisis  statistik  memaparkan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X1)  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Y) 0,038 > 0,05, beserta t hitung 2,130 > t tabel (1.298), mengindikasikan bahwa H1 diterima. Sehingga  terbukti  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  memegang  dampak  positif  pada  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan (Wardani & Silvia, 2021) telah menunjukan hasil yang selaras.

## Temuan Sistem Pengendalian Internal
Analisis statistic mendapati, bukti Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 0,424 > 0,05, beserta t hitung -0,806 < t tabel (1.298), hingga disimpulkan bila H0 diterima. Sehingga Sistem Pengendalian Internal (X2) tidak memegang pengaruh apapun pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan ini tidak selaras dengan temuan, (Putri & Endiana, 2020).

## Temuan Sistem Pelaporan Akuntabilitas
Berdasarkan  analisis  statistik,  ditemukan  Sistem  Pelaporan  (X3)  pada  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Y) adalah 0 < 0,05, serta t hitung 6,205 > t tabel (1.298), mengindikasikan jika H3 diterima. Terindikasi pengaruh Positif, pada Sistem Pelaporan (X3) pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Temuan ini tidak sejalan dengan temuan, (Auditya, 2021).

## Temuan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Sistem  Pelaporan Akuntabilitas pada Kinerja Instansi Pemerintah.
Didasarkan pada temuan diatas, maka dengan sig (5%), serta df1 = 3 (k-1), df2 = 51 (55-k-1), maka telah ditemukan  F  tabel  yaitu  2,786.  Sehingga  dengan  sig  0,000  <  0,05,  dan  hasil  F  hitung  26,249  >  F  tabel (2,786).  ini  mengindikasikan  H4  diterima  dan  H0  ditolak,  sehingga  memastikan  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Sistem  Pelaporan  memegang  pengaruh  pada  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara simultan.

## Kesimpulan
Temuan uji validitas dan reliabilitas memaparkan hasil bahwa keseluruhan instrumen penelitian layak dan handal. Model regresi memastikan tidak ada masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, meskipun terdapat autokorelasi positif. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung pentingnya kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan  hasil  temuan  uji  hipotesis,  telah  berhasil  menunjukkan  jika  kejelasan  sasaran  anggaran  dan sistem pelaporan memegang dampak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan hasil t hitung masing-masing 2,130 dan 6,205 > t tabel yaitu 1,298, serta nilai sig yang lebih rendah dari 0,05. Sistem pengendalian internal tidak memegang pengaruh dengan t hitung -0,806 < t tabel dan hasil sig 0,424
> 0,05. Uji F dengan nilai F hitung 26,249 > F tabel 2,786 dan sig 0,000 memastikan bila secara simultan, kejelasan  sasaran  anggaran,  sistem  pengendalian  internal,  dan  sistem  pelaporan  memegang  sebuah pengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan koefisien determinasi 60,68%, yang berarti variabel-variabel ini menjelaskan sebagian besar variasi dalam akuntabilitas kinerja.

## Referensi
Abdul  Halim.  (2014). Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik :  Dari  Anggaran  Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah . Jakarta :Salemba Empat,2014.
Auditya,  L.  (2021).  ANALISIS  PENGARUH  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP  KINERJA  PEMERINTAH  DAERAH. Jurnal Fairness .
Bpk.  (2008). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah . Peraturan.Bpk.Go.Id.
Bpk. (2010). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Peraturan.Bpk.Go.Id.
bpk. (2014). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Peraturan.Bpk.Go.Id.
Bpk.  (2021). Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Peraturan.Bpk.Go.Id.
cms.depok.  (2020). LAPORAN  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI  PEMERINTAH  TAHUN  2016 . Cms.Depok.Go.Id.
Dewiyani,  A.  A.,  Rahmi,  P.  P.,  &  Herlina,  L.  (2020).  PENGARUH  EMPLOYEE  ENGAGEMENT, BEBAN  KERJA  DAN  KEPUASAN  KERJA  TERHADAP  KINERJA  PADA  CV  ANUGRAH SUKSES MANDIRI The Influence Of Employee Engagement, Workload And Job Satisfaction On Performance On CV Anugrah Sukses Mandiri. MAHATANI , 3 (2).
Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Pada  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). JURNAL MANEKSI , 13 (2).
Indra Bastian. (2015). Akuntansi sektor publik : suatu pengantar . Jakarta: Erlangga, 2015.
Kisdiantoro.  (2017). KBB  Dapat  Nilai  CC,  Kinerja  Pemerintah  Dinilai  Mengecewakan. Jabar.Tribunnews.Com.
Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik / Mahmudi . Yogyakarta : UII Press, 2016.
Mahsun. (2017). Metode penelitian bahasa : tahapan, strategi, metode, dan tekniknya . Rajawali Pers.
Mahsun. (2020). PANDUAN PRAKTIKUM AUDIT KONTEMPORER . Scopindo Media Pustaka.
Moh. Khusaini. (2018). Keuangan Daerah . Universitas Brawijaya Press.
Mulyadi. (2023). Sistem Akuntansi, Edisi 4 . Penerbit Salemba.
Nurkholis. (2019). Penganggaran Sektor Publik . Universitas Brawijaya Press.
Putri,  P.  A.  Y.,  &  Endiana,  I.  D.  M.  (2020).  PENGARUH  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI  DAN SISTEM  PENGENDALIAN  INTERNAL  TERHADAP  KINERJA  PERUSAHAAN  (STUDI KASUS PADA KOPERASI DI KECAMATAN PAYANGAN). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (2), 179–189. https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1433.179-189
Sayidah, N., & Maryuni, Y. (2020). PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT, PENGENDALIAN INTERNAL,  DAN  KOMITMEN  ORGANISASI  TERHADAP  KINERJA  ORGANISASI  PADA FAKULTAS  PENDIDIKAN  BAHASA  DAN  SASTRA  UNIVERSITAS  PENDIDIKAN  INDONESIA TAHUN 2018 . https://jurnal.inaba.ac.id/
Ulqista, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi) .
Wardani,  N.  desiana,  &  Silvia,  D.  (2021).  PENGARUH  ANGGARAN  BERBASIS  KINERJA  DAN KEJELASAN  SASARAN  ANGGARAN  TERHADAP  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI PEMERINTAH  PADA  LEMBAGA  PENJAMINAN  MUTU  PENDIDIKAN  (LPMP)  PROVINSI LAMPUNG. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya .
Wulan Dewi, K., Herlinawati, E., Suryaningprang, A., & Sudaryo, Y. (2022). Pengaruh CR, DER, TATO, dan ROA Terhadap PBV Pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Journal of Business Finance and Economic (JBFE) , 3 (2). https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe