Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 3 Maret 2021

## HUBUNGAN  PERALIHAN  FUNGSI  LAHAN  TERHADAP  PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN
Ahmad Nashih Mustofa, Frans Vernando Marlius Pardede, Muhammad senopati Willmar siladja putra dan Pupus Ardhi
Politeknik Keuangan Negeri STAN Pondok Aren, Banten, Indonesia Email: ahmadmustofapajak@gmail.com, fmarlius@yahoo.com, willyxz97@gmail.com, pupusardhi@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  land  use  change  and taxation.  This  research  uses  a  qualitative  approach.  The  method  used  is documentative  study.  After  the  data  was  collected,  reduction  was  carried  out according  to  the  research  keywords.  After  that,  data  processing  and  writing  are carried out in the form of scientific papers. In Law 28/2009, the central government transfers  rural  and  urban  land  and  building  taxes  to  local  governments.  This affects the land transfer tax and in the legislation it is stated  that it is classified as land  and  building  tax.  However,  land  and  building  taxes  originating  from  land covering the three mining, forestry and plantation sectors are still collected by the central  government.  Land  and  building  tax  devolution  aims  to  increase  regional government  revenue  autonomy,  increase  regional  revenues,  and  reduce  local government  dependence  on  fiscal  transfers  from  the  central  government.  To increase  autonomy,  the  central  government  not  only  delegates  responsibility  for administering  land  and  building  taxes,  but  also  gives  certain  powers  to  local governments to make policies. However, mining and forestry in particular is a very politically sensitive sector, which is one of the main reasons why decentralization of  property  taxes  for  plantations  seems  more  likely  in  the  near  future  than  for mining and forestry.
Keyword: transition; land functions; taxes; land development.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perubahan penggunaan lahan  dan  perpajakan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Metode yang  digunakan  adalah  studi  dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul,  dilakukan reduksi sesuai dengan kata kunci penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dan penulisan  data  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah.  Dalam  UU  28/2009,  pemerintah pusat  mentransfer  pajak  tanah  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  kepada pemerintah  daerah.  Hal  ini  berdampak  pada  pajak  pengalihan  tanah  dan  dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan diklasifikasikan sebagai pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, pajak bumi dan bangunan yang bersumber dari tanah yang meliputi tiga sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan tetap dipungut oleh  pemerintah  pusat.  Devolusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  bertujuan  untuk meningkatkan  otonomi  pendapatan  pemerintah  daerah,  meningkatkan  pendapatan
daerah, dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada transfer fiskal dari pemerintah  pusat.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  meningkatkan  otonomi, pemerintah  pusat  tidak  hanya  mendelegasikan  tanggung  jawab  penyelenggaraan pajak  bumi  dan  bangunan,  tetapi  juga  memberikan  kewenangan  tertentu  kepada pemerintah  daerah  untuk  membuat  kebijakan.  Hasil  penelitian  ini  pertambangan dan  kehutanan  khususnya  adalah  sektor  yang  sangat  sensitif  secara  politik,  yang merupakan  salah  satu  alasan  utama  mengapa  desentralisasi  pajak  properti  untuk perkebunan tampaknya lebih mungkin dilakukan dalam waktu dekat daripada untuk pertambangan dan kehutanan.
Kata kunci : peralihan; fungsi lahan; pajak; pengembangan lahan.

## Pendahuluan
Salah  satu  komponen  utama  kebijakan  Ekonomi  Berkeadilan  Indonesia  adalah program  peralihan  lahan  yang  signifikan  (Julio,  Marwoto,  &  Manullang,  2019). Pemerintah  bermaksud  untuk  mendistribusikan  kembali  penguasaan  atas  21,7  juta hektar  tanah,  setara  dengan  sekitar  12%  dari  seluruh  wilayah  daratan  negara.  Dari jumlah tersebut, 16,8 juta hektar merupakan kawasan hutan (Presiden & TERTINGGI, n.d.). Indonesia terkenal dengan kawasan hutan yang sangat luas, sedikit di bawah dari luas  hutan  Laos,  dan  lebih  besar  dari  Chili.  Tujuan  penggunaan  dan  potensi  konversi kawasan hutan pada tingkat itu memiliki implikasi  yang signifikan dan sebagian besar belum  dieksplorasi,  baik  untuk  mata  pencaharian  dan  perubahan  lingkungan.  Program peralihan  lahan  terdiri  dari  dua  komponen  utama:  tanah  yang  terkena  reforma  agraria (Tanah  Objek  Reforma  Agraria,  TORA)  dan  Perhutanan  Sosial.  Program  reforma agraria  menargetkan  sembilan  juta  hektar  lahan.  Ini  melibatkan  distribusi  tanah  dan formalitas  kepemilikan  tanah,  yang  menguntungkan  petani  tanpa  tanah  atau  petani dengan  kepemilikan  tanah  kecil.  Program  Perhutanan  Sosial  (PS)  memberikan masyarakat lokal hak guna dan pengelolaan atas lahan hutan negara, menargetkan 12,7 juta  hektar  hutan  pada  2019.  Program-program  ini  berpotensi  menghambat  reforma lingkungan yang juga sedang berlangsung di Indonesia.
Indonesia  berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  sebesar  29% atas kemauannya sendiri, dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030,  dengan  tambahan  pengurangan  yang  tidak  jelas  antara  9%  dan  12%  dengan dukungan  internasional  sesuai  dengan  kontribusi  yang  ditentukan  secara  nasional (NDC) diserahkan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (Tacconi, 2018). Sekitar 60% dari pengurangan ini dicapai dengan pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut yang merupakan sumber utama emisi (Indonesia, 2016). Redistribusi kawasan  hutan  yang  luas  kepada  petani  miskin  yang  tidak  memiliki  lahan  /  lahan berpotensi berdampak negatif terhadap kapasitas Indonesia untuk memenuhi NDC-nya. Mengingat  bahwa  Indonesia  adalah  penghasil  emisi  GRK  global  terbesar  dari  hutan, komitmen  iklim  dan  dampak  terkait  reforma  lahan  memiliki  relevansi  global  (Herlina, 2016).  Sehingga  peneliti  tertarik  membahas  mengenai,  “Hubungan  Peralihan  Fungsi Lahan dengan Perpajakan”.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Metode deskriptif analisis ini merupakan metode yang tepat dan efektif dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh. Dalam penggunaan metode ini, peneliti tidak melakukan suatu  pengubahan  terhadap  data  variabel  yang  telah  diperoleh.  Seluruh  data,  variabel, dan  komponen  lainnya  yang  menunjang  penelitian  ini  merupakan  data  asli  yang kemudian  dideskripsikan  dalam  pembahasan.  Metode  deskriptif  analisis  menurut (Sugiyono,  2017)  adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  publikasi badan Pusat Statistik, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, serta data penunjang lainnya yang diolah untuk memperoleh analisis secara umum.

## Hasil dan Pembahasan

## Pajak Lahan di Indonesia
Pada  sisi  pendapatan,  pemerintah  Indonesia  tidak  punya  pilihan  lain  selain memobilisasi  pendapatan  dari  pajak  secara  efektif.  Pajak  berpotensi  besar  menjadi sumber  utama  pendanaan  pemerintah.  Kenaikan  pajak  baru  dapat  dicapai  melalui perbaikan administrasi perpajakan memperluas basis pajak atau dengan menaikkan tarif. Meskipun  demikian,  penerapan  perpajakan  sampai  dengan  tahun  2003  menunjukkan masih adanya peluang untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif yang berlaku saat ini.
Beberapa  indikator  yang  menggambarkan  hal  tersebut  antara  lain:  (1)  Rasio pajak  di  Indonesia  masih  relatif  rendah  dibandingkan  negara  lain.  Rasio  penerimaan pajak  nonmigas  Indonesia  untuk  tahun  2003  masih  sebesar  11,9%,  jauh  lebih  rendah dibandingkan banyak negara dengan pendapatan per kapita lebih rendah dari Indonesia, seperti India (11,49%), Pakistan (13,76%), Sri lanka (19,8%) ) dan negara maju lainnya seperti  Filipina  (11%),  Thailand  (16,5%),  Korea  (16,07%)  dan  Malaysia  (18,5%) (Karuntu, 2017). (2) Rasio pengajuan,  yaitu rasio antara wajib pajak  yang benar-benar membayar pajak dan wajib pajak terdaftar yang tidak mampu membayar tiga jenis pajak utama,  yaitu  pajak  penghasilan  orang  pribadi,  pajak  penghasilan  komersial,  dan  pajak pertambahan  nilai.  Untuk  ketiga  jenis  pajak  yang  disebutkan  khususnya  untuk  pajak penghasilan,  jumlah  aktual  wajib  pajak  dibandingkan  dengan  yang  terdaftar menunjukkan  penurunan  dalam  setahun  terakhir.  (3)  Realisasi  penerimaan  perpajakan untuk semua jenis pajak: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih di  bawah  potensi.  Rasio  efisiensi  administrasi  (AER)  —rasio  penerimaan  pajak  aktual terhadap potensi masih cukup rendah. Studi IMF tahun 1998 menunjukkan bahwa AER untuk  pajak  penghasilan  individu  paling  rendah  dibandingkan  dengan  dua  jenis  pajak lainnya.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  tidak  hanya  jumlah  wajib  pajak  yang  rendah,
tetapi  juga  banyak  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  jumlah  yang  diminta.  (4) Elastisitas  pemungutan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak  sampai  lebih  dari  satu,  padahal untuk  pajak  tertentu  seperti  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Bea  Masuk,  Cukai  dan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  elastisitasnya  masih  lebih  besar  dari  dua.  Hal  ini  menunjukkan bahwa sebenarnya potensi perpajakan masih belum tergapai. (5) Distribusi penerimaan pajak masih terkonsentrasi pada jumlah wajib pajak yang terlalu sedikit. Misalnya, pada tahun  2002,  1%  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  menyumbang  sekitar  50% pendapatan  PIT  sementara  2%  wajib  pajak  terdaftar  menyumbang  lebih  dari  80% pendapatan pajak penghasilan badan.
Angka-angka  tersebut  menunjukkan  potensi  yang  signifikan  untuk  ekspansi penerimaan  pajak  melalui  perluasan  basis  pajak  daripada  peningkatan  tarif  pajak. Tingginya  tingkat  konsentrasi  penerimaan  pajak  juga  menunjukkan  tingkat  kerentanan penerimaan pajak yang tinggi. Ini juga membutuhkan basis pendapatan pajak yang lebih luas. Kelima indikator yang disebutkan di atas sekali lagi menggambarkan bahwa tanpa menaikkan  tarif  dan  dengan  meningkatkan  kapasitas  administrasi  perpajakan  dan memperluas basis pajak, pemungutan/penerimaan pajak akan meningkat.
Perlunya  mereformasi  sistem  perpajakan  di  Indonesia  juga  diangkat  dari perspektif daya saing bisnis. Dengan perekonomian dunia yang lebih terintegrasi, sistem perpajakan  menjadi  salah  satu  indikator  utama  iklim  investasi.    Indonesia  memiliki sistem  perpajakan  yang  baik  tetapi  rasio  pajak  yang  rendah  setelah  implementasi reformasi  perpajakan  pada  tahun  1985,  sistem  perpajakan  di  Indonesia  masih mempertahankan  banyak  unsur  positif.  Pertama,  sistem  perpajakan  di  Indonesia didasarkan pada sistem pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai modern. Kedua, sejak  krisis  ekonomi,  pajak  penghasilan  telah  mendominasi  struktur  penerimaan perpajakan  di  Indonesia  sehingga  progresif  perpajakan  mulai  ditangani;  Ketiga, ketergantungan  pada  pajak  migas  berkurang.  Porsi  penerimaan  pajak  migas  menurun dari  hampir  80%  pada  awal  1980-an  menjadi  hanya  antara  10  dan  20%  pada  saat  ini. Keempat,  ketergantungan  pada  pajak  internasional  yang  terbatas  sehingga  reformasi perdagangan  tidak  berdampak  pada  penerimaan  pemerintah.  Kelima,  memiliki ketergantungan yang seimbang pada pajak pendapatan dan konsumsi.

## Pembaharuan Reformasi dan Pengalihan Lahan
Definisi dari pembaruan reforma pertanahan atau reforma agraria dan pengalihan lahan  sering  kali  dianggap  identik.  Berbagai  pihak,  dengan  sangat  perspektif  yang beragam  memberikan  pemahaman  yang  berbeda  tentang  reforma  agraria.  Dalam  arti terbatas,  reforma  agraria  dipandang  sebagai  reforma  tanah,  dengan  salah  satu programnya  adalah  redistribusi  tanah  (sebaran  tanah),  namun  kali  ini  kajian  reforma agraria  memiliki  arti  yang  lebih  luas  dan  tidak  hanya  dalam  bentuk  pengalihan  lahan. Berdasarkan  (Wahidin,  2017),  reforma  tanah  adalah  penataan  struktur  secara  lengkap kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  beserta  semua  paket  pendukungnya.  Pendukung paket  jaminan  hukum  untuk  hak  yang  diberikan,  ketersediaan  kredit  yang  terjangkau,
akses  pada  layanan  advokasi,  akses  ke  informasi  dan  teknologi  baru,  pendidikan  dan pelatihan, dan akses ke berbagai fasilitas produksi dan bantuan pemasaran.
Menurut  (Usman,  2013),  reforma  agraria  diartikan  sebagai  pengalihan  lahan plus, artinya inti dari implementasi reforma agraria dalam bentuk pengalihan lahan yang tegas  akal  adalah  penataan  kembali  struktur  penguasaan  dan  pemilikan  tanah. Komponen plus dari  reforma agraria yang dimaksud adalah  bentuk dan cara mengolah tanah, penyuluhan pertanian, dan lain-lain.
Menurut  (Regina,  Rusli,  &  Candradewini,  2020),  reforma  lahan  tidak  harus dipahami  sebagai  tanah  belaka  seperti  berbagi  proyek,  tetapi  harus  berorientasi  pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan merevitalisasi pertanian dan daerah pedesaan secara keseluruhan. Untuk itu, selain harus bersifat struktural upaya penataan menjamin  hak  rakyat  atas  sumber  daya  agraria  melalui  pengalihan  lahan,  reforma agraria harus merupakan upaya pembangunan yang lebih luas yang melibatkan beberapa pihak  untuk  memastikan  itu  aset  tanah  yang  diberikan  dapat  berkembang  secara produktif  dan  berkelanjutan.  Ini  termasuk  pemenuhan  dari  hak  dasar  dalam  arti  luas, misalnya  pendidikan,  kesehatan  dan  juga  pemberian  modal,  teknologi,  manajemen, infrastruktur,  pasar  dan  dukungan  lainnya.  Komponen  pertama  adalah  disebut  reforma aset, sedangkan yang kedua disebut reforma akses.
Pengaruh  tuntutan  subnasional  untuk  otonomi  pada  proses  desentralisasi Indonesia  telah  menjadi  isu  penting  selama  seluruh  proses  transisi.  Pemisahan  Timor Timur melalui referendum pada tahun 1999 dan aspirasi kemerdekaan di provinsi Aceh, Papua Barat dan Papua memberikan latar belakang penting lainnya untuk desentralisasi. Otonomi lokal dipandang sebagai sarana untuk menyatukan negara bangsa yang sangat beragam  (Bunnell,  Miller,  Phelps,  &  Taylor,  2013).  Aspirasi  separatis  tidak  hanya memberikan  alasan  untuk  desentralisasi  tetapi  juga  mempengaruhi  desain  proses. Undang-undang  No.  22/1999  membatasi  fungsi  pemerintah  pusat  dan  menetapkan sejumlah  fungsi  kompleks  kepada  pemerintah  daerah,  sebagian  besar melewati  tingkat provinsi karena pemerintah daerah kota dan kabupaten dianggap terlalu kecil dan tidak menarik untuk gerakan separatis (Aji, 2018). Selain itu, tingkat pusat memiliki pengaruh yang  lebih  besar  terhadap  pemerintah  daerah  dibandingkan  dengan  tingkat  provinsi yang relatif lebih kuat (Usman, 2013). Selain itu, hubungan hierarki antara  pemerintah provinsi dan daerah sebagian telah dicabut dalam Pasal 4 ayat (2)  (UU  No. 22, 1999). UU No. 28/2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan  tetapi  menetapkan  batasan  tertentu  untuk  menjaga  sistem  yang  cukup homogen  di  seluruh  negeri.  Dalam  batasan  tersebut,  pemerintah  daerah  berhak menentukan  tarif  pajak,  pengecualian,  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  dan  jumlah angsuran.  Selain  itu,  mereka  bebas  memilih  sistem  administrasi  perpajakan  yang  akan diterapkan.
Dalam  kasus  penetapan  ambang  batas  pengecualian,  UU  No.  28/2009 menetapkan  nilai  minimal  Rp  10  juta  (kisaran  US  $720)  per  objek  pajak,  tetapi pemerintah  daerah  dapat  menaikkan  ambang  batas  tersebut,  sehingga  menguntungkan sektor  masyarakat  yang  kurang  kaya.  Dari  tujuh  kota  dan  kabupaten  yang  termasuk
dalam penelitian kami, hanya Denpasar  yang menaikkan ambang batas menjadi Rp 15 juta (sekitar US $1.080).
Dengan berlakunya UU No. 28/2009, pemerintah pusat menyerahkan pajak bumi dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini mempengaruhi  pajak  peralihan  lahan  dan  dalam  perundang-undangan  disebutkan tergolong pada pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, pajak bumi dan bangunan yang  bersumber  dari  lahan  meliputi  tiga  sektor  pertambangan,  kehutanan,  dan perkebunan tetap dipungut oleh pemerintah pusat. Undang-undang tersebut menetapkan masa  transisi  selama  empat  tahun  untuk  devolusi  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan dan perkotaan, yang berakhir pada 31 Desember 2013  (Kemenkeu, n.d.). Selama masa transisi,  pajak  bumi  dan  bangunan  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah, tergantung apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan pungutan daerah atau belum. Pada  akhir  masa  transisi,  semua  kecuali  35  kota  dan  kabupaten  telah  mengeluarkan peraturan  daerah  yang  disyaratkan.  Namun,  bukan  berarti  semua  kota  dan  kabupaten tersebut memang sudah mulai memungut pajak.
Dengan berakhirnya masa transisi, pemungutan oleh pemerintah pusat berakhir, dan  pemerintah  daerah  yang  belum  melaksanakan  pemungutan  melalui  pemerintah daerah  tidak  menghasilkan  pendapatan  sendiri  dari  sumber  tersebut.  Devolusi  pajak bumi  dan  bangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  otonomi  pendapatan  pemerintah daerah,  meningkatkan  pendapatan  daerah,  dan  mengurangi  ketergantungan  pemerintah daerah  pada  transfer  fiskal  dari  pemerintah  pusat.  Untuk  meningkatkan  otonomi, pemerintah  pusat  tidak  hanya  menyerahkan  tanggung  jawab  penyelenggaraan  pajak bumi  dan  bangunan,  tetapi  juga  memberikan  kewenangan  tertentu  kepada  pemerintah daerah  untuk  membuat  kebijakan.  Dengan  pengalihan  tanggung  jawab,  pemerintah daerah menghadapi tugas baru terkait administrasi; misalnya, ini termasuk pengelolaan tunggakan,  pengumpulan  pajak,  penilaian,  dan  lain-lain.  Proses  administrasi  baru  ini perlu  diintegrasikan  ke  dalam  struktur  administrasi  lokal  dengan  dukungan  lembaga nasional.  UU  No.  28/2009  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam pembuatan  kebijakan  tetapi  menetapkan  batasan  tertentu  untuk  menjaga  sistem  yang cukup  homogen  di  seluruh  negeri.  Dalam  batasan  tersebut,  pemerintah  daerah  berhak menentukan  tarif  pajak,  pengecualian,  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  dan  jumlah angsuran.  Selain  itu,  mereka  bebas  memilih  sistem  administrasi  perpajakan  yang  akan diterapkan.  Untuk  pajak  bumi  dan  bangunan,  pemerintah  daerah  dapat  dengan  bebas menetapkan  tarif  pajak  selama  tidak  melebihi  0,3  persen  dari  nilai  taksiran  properti; ambang pemotongan untuk pajak ini harus paling sedikit Rp 10 juta (US $720) 17 per properti.  Selain  itu,  undang-undang  tersebut  memberikan  keleluasaan  kepada pemerintah  daerah  untuk  menetapkan  tarif  pajak  yang  berbeda  dan  memberikan pengecualian tambahan serta keringanan pajak.
Pemerintah  daerah  perlu  menyesuaikan  pemerintahannya  untuk  mengatasi persyaratan pajak bumi dan bangunan. Untuk menangani tanggung jawab ini, investasi dalam  administrasi  publik  sangat  penting.  Pemerintah  pusat  menerbitkan  template termasuk  semua  investasi  yang  diperlukan  untuk  mengelola  pajak  bumi  dan  bangunan
secara efektif, memperkirakan total kebutuhan investasi sebesar Rp 2 miliar (sekitar US $144.000)  per  pemerintah  daerah.  Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  Kemenkeu, patut  dipertanyakan  apakah  semua  pemerintah  daerah  mampu  dan  bersedia  untuk berinvestasi  dalam  jumlah  tersebut,  mengingat  struktur  insentif  daerah.  Namun, penelitian  kami  menunjukkan  bahwa  perkiraan  ini  mungkin  membesar-besarkan  biaya investasi  rata-rata  dan  mungkin  lebih  mencerminkan  situasi  kota-kota  besar  dengan banyak objek pajak.
Tiga  sektor  peralihan  lahan  yang  meliputi  pertambangan,  kehutanan  dan perkebunan  dibebaskan  dari  devolusi  pajak  bumi  dan  bangunan.  Namun,  di  tingkat pemerintah pusat, ini sedang dibahas kemungkinan devolusi pajak bumi dan bangunan untuk ketiga sektor ini. Perlu dicatat bahwa pendapatan fiskal  yang dihasilkan melalui pajak bumi dan bangunan di ketiga sektor ini jauh melebihi pendapatan pajak tanah dan bangunan  perkotaan  dan  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  kabupaten  dengan  kegiatan ekonomi  yang  signifikan  di  bidang  pertambangan,  kehutanan  atau  perkebunan  harus memiliki  kepentingan  yang  kuat  dalam  memperdalam  desentralisasi  pajak  properti untuk memasukkan ketiga sektor ini. Namun, pertambangan dan kehutanan khususnya adalah  sektor  yang  secara  politis  sangat  sensitif,  yang  merupakan  salah  satu  alasan utama  mengapa  desentralisasi  pajak  properti  untuk  perkebunan  tampaknya  lebih memungkinkan  dalam  waktu  dekat  daripada  untuk  pertambangan  dan  kehutanan. Sub- sektor  perkebunan  terpenting  di  Indonesia  adalah  kelapa  sawit.  Bersama  Malaysia, Indonesia merupakan salah satu dari dua produsen utama minyak sawit di seluruh dunia. Pada  tahun  2011,  produsen  minyak  sawit  Indonesia  memanen  23,5  juta  ton  minyak sawit mentah, dan pemerintah Indonesia berencana untuk mendorong produksi menjadi 40 juta ton pada tahun 2020. Dari 7,8 juta hektar dari total perkebunan, sekitar 6,1 juta hektar produktif pada tahun 2011. Sumatera dan Kalimantan secara historis merupakan pulau dengan bagian produksi minyak sawit tertinggi; sekitar 75 persen dari perkebunan terletak di pulau-pulau ini. Produksi minyak sawit dan ekspornya adalah bagian penting dari  perekonomian  Indonesia.  Pertama,  sektor  minyak  sawit  menghasilkan  pendapatan bagi pemerintah pusat melalui pajak ekspor. Kedua, produksi minyak sawit padat karya: pada tahun 2011 sekitar 3,2 juta orang bekerja di sektor ini.
Selain  itu,  pengembangan  lebih  lanjut  sektor  kelapa  sawit  dipandang  sebagai langkah penting untuk pengentasan kemiskinan, karena perkebunan sering kali berlokasi di pedesaan dan daerah-daerah  yang terpinggirkan.  Ketiga, pengembangan lebih lanjut juga  dapat  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan  infrastruktur  di  daerah  terpencil. Volume  produksi  besar  di  perkebunan  ini  menjadikannya  sektor  yang  menarik  untuk perpajakan. Penggunaan tanah yang intensif selama beberapa tahun (kelapa sawit mulai menghasilkan  hanya  tiga  sampai  empat  tahun  setelah  tanam)  sangat  cocok  dalam konteks pajak tanah.
Bahwa  rezim  saat  ini,  pemerintah  daerah  dengan  perkebunan  hanya  mendapat sebagian  dari  pendapatan  pajak  tanah.  Pendapatan  dibagi  sebagai  berikut:  pemerintah daerah  menerima  64,8  persen  dan  provinsi  16,2  persen.  Selain  itu,  pemerintah  pusat memungut biaya pungutan sebesar 9 persen dan membagikan 10 persen sisa pendapatan
pajak  ke  semua  kota  dan  kabupaten.  Rumus  untuk  menghitung  pajak  bumi  dan bangunan  menggunakan  pendekatan  hibrida  yang  mengandung  tiga  komponen  yaitu permukaan  tanah,  nilai  bangunan  dan  tanaman,  dan  nilai  produksi.  Dua  komponen pertama  merupakan  karakteristik  setiap  pajak  properti,  sedangkan  yang  terakhir biasanya merupakan bagian dari pajak penghasilan atau royalti perusahaan. Komposisi khusus  ini,  karenanya,  menimbulkan  tantangan  tertentu  bagi  administrasi  pajak  yang bertugas menilai nilai pajak perkebunan.
Untuk  menilai  keberhasilan  pemungutan  pajak  daerah,  hanya  dengan mengandalkan angka pertumbuhan pendapatan hasilnya akan menyesatkan, bahkan jika kota atau kabupaten tertentu mampu meningkatkan pendapatannya dari pajak bumi dan bangunan,  pertanyaannya  adalah  apakah  pendapatan  ini  tinggi  dibandingkan  dengan potensi  pendapatan  masih  belum  terjawab.  Oleh  karena  itu,  kerangka  konseptual  yang lebih dielaborasi akan diperlukan untuk menilai pemanfaatan pajak bumi dan bangunan untuk  kota  atau  kabupaten  tertentu.  Pendekatan  semacam  itu  dapat  mengacu  pada persamaan  pendapatan  dasar  untuk  pajak  properti  yang  banyak  digunakan  dalam literatur akademis: Basis pajak dan tarif pajak tunduk pada pilihan kebijakan dan dapat dianggap  telah  diberikan.  Rasio  cakupan  menentukan  persentase  objek  pajak  yang terdaftar dalam kadaster fiskal dibandingkan dengan semua objek pajak.
Rasio penilaian menentukan kesenjangan antara nilai yang ditribusikan dan nilai pasar  sebenarnya  dari  semua  objek  pajak  yang  tersedia.  Rasio  penagihan  menyatakan berapa  banyak  pajak  terhutang  yang  sebenarnya  dikumpulkan  oleh  administrasi  pajak. Dalam  dunia  yang  sempurna  (dari  perspektif  pemungut  pajak),  ketiga  variabel  ini masing-masing  akan  membawa  nilai  satu  untuk  menilai  pendapatan  pajak  maksimum dan, dengan demikian, potensi pajak teoritis di bawah kebijakan tertentu. Untuk menilai potensi pajak atas pajak bumi dan bangunan di suatu kota atau kabupaten, rumus berikut digunakan  oleh  administrasi  perpajakan  Indonesia  untuk  memperkirakan  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan  untuk  anggaran  tahun  yang  akan  datang:  Nilai  jualan  objek pajak (NJOP, yaitu nilai jual objek  pajak) adalah nilai taksiran dari setiap objek pajak. Untuk sektor perkotaan dan perdesaan, NJOP ditentukan oleh nilai tanah datar ditambah nilai setiap bangunan.
Secara  umum,  pendekatan  yang  berbeda untuk  menilai  NJOP  dapat  digunakan, seperti  nilai  transaksi,  biaya  konstruksi  atau,  dalam  kasus  fasilitas  komersial, pendapatan  yang  dihasilkan  dari  properti.  Namun  kenyataannya,  zonasi  sering digunakan di Indonesia untuk memperkirakan nilai properti. Banyak pemerintah daerah menetapkan  target  pengumpulan  90  persen  dari  potensi  pajak.  Pemerintah  pusat sebelum  devolusi  dan  pemerintah  daerah  setelah  devolusi  menggunakan  indikator potensi  pajak  berdasarkan  surat  pemberitahuan  pajak  terhutang  atau  SPPT  yang dikirimkan kepada wajib pajak. Pemberitahuan ini biasanya tidak mencakup tunggakan atau denda pajak, tetapi dalam beberapa kasus, data tentang gedung baru dan nilai yang diperbarui. Sedangkan di sebagian besar kota dan kabupaten potensi pajak berdasarkan SPPT  digunakan  untuk  menentukan  target  pajak,  kota  dan  kabupaten  lain  menentukan target  pajaknya  secara  independen  dari  potensi  pajaknya.  Kota  Depok  mengambil  85
persen dari potensi pajak plus tunggakan untuk menyusun target pajak.  Lombok  Barat bahkan  mengambil  100  persen  dari  potensi  pajaknya  sebagai  dasar  pembahasan  target pajak  dengan  DPRD.  Rokan  Hilir  dan  Banjarmasin  juga  menggunakan  data  potensi pajak  untuk  menyusun  target  pajak  mereka.  Pada  Tanjung  Pinang  dan  Denpasar, tampaknya target pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan secara independen dari  potensi  pajak.  Denpasar,  misalnya,  mengambil  target  tahun  sebelumnya  dan menyesuaikannya  dengan  perkiraan  pertumbuhan  ekonomi  pemerintah  pusat,  yang mencapai  6,5  persen  pada  tahun  2014.  Namun,  bertolak  belakang  dengan  upaya tersebut,  kami  menemukan  bahwa,  dalam  bentuknya  saat  ini,  “pajak  potensi”  tidak dapat  digunakan  sebagai  indikator  yang  dapat  dikuantifikasi  baik  untuk  tingkat  makro maupun  mikro.  Secara  makro,  pemerintah  pusat  tidak  memantau  indikator  ini  secara komprehensif. Oleh karena itu, tidak mungkin menilai apakah kota dan kabupaten yang memulai pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2011 dan 2012 benar-benar meningkatkan penggunaan potensi pajak mereka atau tidak. Di tingkat mikro, indikator potensi pajak yang digunakan oleh semua kota dan kabupaten sampel kami sangat tidak akurat. Pertama, pemberitahuan kewajiban pajak sering dikirim ke gedung dan properti yang dibebaskan dari pembayaran pajak bumi dan bangunan (properti umum, bangunan yang  melayani  tujuan  agama  atau  sosial).  Masalah  lain  dengan  pendekatan  ini  adalah data  yang  salah  dari  KPP,  yang  menyebabkan  SPPT  dengan  data  properti  yang  salah atau  alamat  yang  salah.  Rokan  Hilir,  misalnya,  hanya  sekitar  25  persen  dari  seluruh SPPT yang dibayarkan pada tahun 2013.
Terakhir,  menurut  informasi  yang  dikumpulkan  dari  administrasi  pajak  daerah, nilai  NJOP  yang  menjadi  dasar  pemberitahuan  kewajiban  sering  kali  berbeda  secara signifikan  dari  pasar.  Singkatnya,  “potensi  pajak”  bukan  hanya  indikator  yang  valid untuk  penelitian  ini,  tetapi,  mungkin  yang  lebih  penting,  saat  ini  bukan  merupakan indikator yang berguna untuk perencanaan anggaran daerah di Indonesia, meninggalkan teka-teki  bagi  pemerintah  daerah  tentang  bagaimana  menentukan  target  "baik"  untuk pengumpulan pajak bumi dan bangunan. Sebagai akibat dari kekurangan konseptual ini, studi  ini  mengacu  pada  “potensi  pajak”  sebagai  ukuran  kualitatif  sejauh  mana pemerintah  daerah  menggunakan  instrumen  kebijakan  pajak  (seperti  menetapkan  tarif pajak)  dan  administrasi  perpajakan  (seperti  menagih  tunggakan)  yang  mereka  miliki. Oleh  karena  itu,  kerangka  konseptual  yang  lebih  dielaborasi  akan  diperlukan  untuk menilai pemanfaatan pajak bumi dan bangunan untuk kota atau kabupaten tertentu

## Kesimpulan
Pada  UU  28/2009,  pemerintah  pusat  menyerahkan  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan  kepada  pemerintah  daerah.  Hal  ini  mempengaruhi  pajak peralihan lahan dan dalam perundang-undangan disebutkan tergolong pada pajak bumi dan bangunan. Namun demikian, pajak bumi dan bangunan yang bersumber dari lahan meliputi  tiga  sektor  pertambangan,  kehutanan,  dan  perkebunan  tetap  dipungut  oleh pemerintah  pusat.  Undang-undang  tersebut  menetapkan  masa  transisi  selama  empat
tahun untuk devolusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang berakhir pada 31 Desember 2013.
Selama masa transisi, pajak bumi dan bangunan dikelola oleh pemerintah pusat atau  daerah,  tergantung  apakah  pemerintah  daerah  sudah  melaksanakan  pungutan daerah atau belum. Namun, bukan berarti  semua kota dan kabupaten tersebut memang sudah  mulai  memungut  pajak.  Devolusi  pajak  bumi  dan  bangunan  bertujuan  untuk meningkatkan  otonomi  pendapatan  pemerintah  daerah,  meningkatkan  pendapatan daerah,  dan  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  transfer  fiskal  dari pemerintah  pusat.  Untuk  meningkatkan  otonomi,  pemerintah  pusat  tidak  hanya menyerahkan  tanggung  jawab  penyelenggaraan  pajak  bumi  dan  bangunan,  tetapi  juga memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan.
Perlu  dicatat  bahwa  pendapatan  fiskal  yang  dihasilkan  melalui  pajak  bumi  dan bangunan  di  ketiga  sektor  ini  jauh  melebihi  pendapatan  pajak  tanah  dan  bangunan perkotaan  dan  pedesaan.  Oleh  karena  itu,  kabupaten  dengan  kegiatan  ekonomi  yang signifikan  di  bidang  pertambangan,  kehutanan  atau  perkebunan  harus  memiliki kepentingan  yang  kuat  dalam  memperdalam  desentralisasi  pajak  properti  untuk memasukkan ketiga sektor ini. Namun, pertambangan dan kehutanan khususnya adalah sektor  yang  secara  politis  sangat  sensitif,  yang  merupakan  salah  satu  alasan  utama mengapa  desentralisasi  pajak  properti  untuk  perkebunan  tampaknya  lebih memungkinkan  dalam  waktu  dekat  daripada  untuk  pertambangan  dan  kehutanan. Pertama, sektor minyak sawit menghasilkan pendapatan bagi pemerintah pusat melalui pajak ekspor.
Rasio  penagihan  menyatakan  berapa  banyak  pajak  terhutang  yang  sebenarnya dikumpulkan  oleh  administrasi  pajak.  Dalam  dunia  yang  sempurna,  ketiga  variabel  ini masing-masing  akan  membawa  nilai  satu  untuk  menilai  pendapatan  pajak  maksimum dan,  dengan  demikian,  potensi  pajak  teoritis  di  bawah  kebijakan  tertentu.  Banyak pemerintah  daerah  menetapkan  target  pengumpulan  90  persen  dari  potensi  pajak. Pemerintah  pusat  sebelum  devolusi  dan  pemerintah  daerah  setelah  devolusi menggunakan indikator potensi pajak berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT yang dikirimkan kepada wajib pajak.
Rekomendasi  yang  dapat  peneliti  sampaikan  adalah  terkait  penggunaan  fungsi lahan  yang  telah  diamanahkan  dalam  UU  28/2009  untuk  pelaksanaan  pengembangan lahan  di  setiap  daerah  agar  dapat  dilakukan  dengan  maksimal  oleh  pemerintah  daerah terkait didukung masyarakat.

## Bibliografi
Aji, Alan Bayu. (2018). Politik hukum pengaturan pertanggungjawaban kepala daerah kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Studi  Perbandingan  antara  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014) . Universitas Islam Indonesia.
Bunnell, T., Miller, M. A., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban Development in a Decentralized  Indonesia:  Two  Success  Stories?*  Tim  Bunnell. Michelle  Ann Miller, Nicholas A. Phelps and John Taylor Forthcoming in. Pacific Affairs , 86 (4), 1–24.
Herlina,  Wina.  (2016). Kontribusi  Japan  International  Cooperation  Agency  Melalui Program  Redd-Plus  Dalam  Upaya  Mengatasi  Penyebab  Perubahan  Iklim  (Studi Kasus: Implementasi Redd-Plus Di Kalimantan Barat) . UNPAS.
Indonesia, Republik. (2016). First Nationally Determined Contribution .
Julio, Julio, Marwoto, Pan Budi, & Manullang, Rizal Ruben. (2019). Analisis Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar Di Indonesia Tahun 2013-2017. Jurnal Progresif Manajemen Bisnis , 6 (2), 1–11.
Karuntu,  Megga  Marcelia  Fictoria.  (2017).  Tugas  Dan  Fungsi  Kepala  Kecamatan Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). LEX ADMINISTRATUM , 5 (2).
Kemenkeu. (n.d.). Undang-undang .
Presiden,  R.  I.,  &  TERTINGGI,  PANGLIMA.  (n.d.).  Republik  Indonesia. 2014b).“Introductory Speech the Announcement of the PERPPU Establishment on Regional  Election”.  Available  Online  at:  Http://Www.  Presidenri.  Go.  Id/Index. Php/Pidato/2014/10/02/2448.  Html  [Accessed  in  Surabaya,  East  Java,  Indonesia: October 02, 2016] .
Regina,  Regina,  Rusli,  Budiman,  &  Candradewini,  Candradewini.  (2020).  Koordinasi Pengembangan  Program  Kampung  Keluarga  Berencana  di  Kabupaten  Bangka Barat. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 65–85.
Sugiyono,  P.  D.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung .
Tacconi,  Luca.  (2018).  Indonesia’s  NDC  bodes  ill  for  the  Paris  Agreement. Nature Climate Change , 8 (10), 842.
Usman,  Rachmadi.  (2013).  Eksistensi  Kekayaan  Negara  Yang  Dipisahkan  Dalam Lembaga  Penjamin  Simpanan  Sebagai  Badan  Hukum. Jurnal  Cita  Hukum , 5 (1),
115–138.
UU No. 22. (1999). Undang-Undang .
Wahidin,  Samsul.  (2017).  Reformasi  Agraria  Dalam  Perspektif  Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Cakrawala Hukum , 8 (1), 106–117.