Available online at: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8  No. 1: 1 - 8 DOI: 10.15575/am.v7i1
Received: 5 Desember 2020; Revised: 28 Desember 2020; Accepted: 23 Januari 2021

## Menilik Kebermanfaatan Badan Pengelola Keuangan Haji Di Tengah-Tengah Masyarakat
Elni Pujayanti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: elnipujayanti@gmail.com

## Abstract
Indonesia as one of the countries with the largest Muslim population in the world should make the Hajj as one of the priorities, the Saudi Arabian government's new policy which divides the hajj quota for each country each year makes the Hajj Financial Management Agency play a very important role in being a facilitator to facilitate the people who need it. want to carry out the Hajj with the duties and authorities it has in the management of Hajj  finances.  In  relation  to  that,  the  government  is  also  trying  to  facilitate  it  by establishing the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014. It is conceivable that  if  in  the  Muslim  community  there  is  no  Institution  such  as  the  Hajj  Financial Management Agency, then there is no public distributor to the government of Saudi Arabia,  there  is  no  cooperation.  international  and  no  Hajj  pilgrimage.  So  it  can  be concluded that the existence of the Hajj Financial Management Agency in the midst of the community is very important.
Keywords: Benefit, Hajj Financial Management Agency, Community

## Abstrak
Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia sudah semestinya  menjadikan  Ibdah  haji  sebagai  salah  satu  prioritas,  Kebijakan  baru pemerintah  Arab  Saudi  yang  membagi  kuota  haji  bagi  setiap  negara  tiap  tahunnya menjadikan Badan Pengelola Keuangan Haji berperan sangat penting dalam menjadi fasilitator  untuk  memudahkan  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  Ibadah  Haji dengan  tugas  dan  wewenang  yang  dimilikinya  dalam  pengelolaan  keuangan  Haji. Kaitannya  dengan  itu,  pemerintah  juga  berupaya  memfasilitasi  dengan  membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014. Dapat dibayangkan apabila di tengah masyarakat muslim tidak ada Lembaga semacam Badan Pengelola Keuangan Haji, maka tidak ada penyalur masyarakat kepada pemerintah Arab Saudi, tidak ada kerja  sama  internasional  dan  tidak  ada  pelaksanaan  ibadah  Haji.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  keberadaan  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  di  tengah-tengah masyarakat sangatlah penting.
Kata Kunci : Kebermanfaatan, Badan Pengelola Keuangan Haji, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat Islam Indonesia merupakan salah satu  negara  dengan  penduduk  yang  beragama  paling  banyak  di  dunia,  sehingga  hal  ini memungkinkan permintaan untuk beribadah haji lebih besar. Adapun kegiatan inti ibadah haji oleh para jemaah haji di mulai pada tanggal 8 Dzulhijah yang meliputi beberapa aktivitas ibadah seperti bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di padang arafah pada tanggal 9 Dzuhijah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah.
Lazimnya masyarakat indonesia menyebut hari raya idul adha dengan sebutan hari raya haji. Di Indonesia itu sendiri menunaikan ibadah haji dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman sehingga juga memudahkan para jemaah untuk menunaikan ibadah hajinya dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penyelengaraan pemberangkatan haji di indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah suci. Terkait hal ini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji. 1
Seiring  dengan  permintaan  dan  kebutuhan  yang  semakin  tahun  semakin meningkat,pemerintahan Arab Saudi menetapkan aturan kuota haji bagi setiap negara jamaah haji, termasuk Indonesia, untuk membatasi membludaknya jamaah haji yang berangkat, sehingga dapat melaksanakn  haji  dengan  nyaman  dan  aman    dirasa. 2 Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini. Menjadi salah satu Lembaga yang menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia. Sehingga dapat dibayangkan apabila tidak ada Lembaga Pengelola Keuangan Haji di Indonesia, kemungkinan yang paling besar adalah tidak akan se-sesistematis seperti hari ini.
Sehingga dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, adakalanya kita mengkaji bagaimana kebermanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan Haji di tengah-tengah masyarakat, apakah sejauh ini masyarakat  sudah  banyak  terbantu  dan  bagaimana  kita  melihat  kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila tidak ada Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  proses  pembuatan  jurnal  ini  adalah  dengan menggunakan metode dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau disebut  juga  penelitian  Literatur.  Disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  sebab  data-data  atau bahan-bahan  yang  diperoleh  dan  digunakan  didalam  penyusunan  penelitian  diperoleh  dari berbagai literatur berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, blospot dan lain sebagainya. 3 Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan,  2)  Klasifikasi,  3)  Verifikasi,  4)  Analisis  menggunakan  metode  dediktif  induktif
1 Abdur Rahman Adi Saputera dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.
2 Zainur Ridho " Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19 " Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo, Di akses pada 06 Januari 2022.
3 Duski Ibrahim, “Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik),” Intizar 20, no. 2 (2014): 247–266.
begitupun sebaliknya, kemudia diverifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang maksimal. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Ibadah Haji
Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka’bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan sebagainya. 5 Catatan sejarah  yang tersedia menjelaskan sejak permulaan abad ke-16, muslim Nusantara sudah ada yang melakukan perjalanan untuk berdagang ke Hejaz kemudian berkesempatan menunaikan ibadah  haji 6 Data  Kementerian  Agama  menjelaskan  sejak  1949  kementerian  ini  telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jemaah haji melalui jalur laut.
Ibadah ini pertama kali disyari’atkan pada tahun keenam Hijrah, sebagaimana Firman Allah swt.  dalam  QS Ali  ’Imran/3:96-97.  Kata  al-Hajj  menurut  bahasa  berarti  menyengaja.  Karena  itu menurut  istilah  syari’at  Islam,  ia  berarti  menyengaja  mengunjungi  Ka’bah  di  Mekah  untuk melakukan  beberapa  rangkaian  amal  ibadah  menurut  rukun  dan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan oleh syara’. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok ibadah yang keempat, yang  diperintahkan  setelah  disyari’atkan  ketiga  pokok  ibadah  sebelumnya,  yakni:  ibadah  salat, ibadah puasa Ramadhan, dan ibadah zakat.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Haji
Peraturan yang secara jelas mengatur mengenai Haji di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 2019,  Dalam  pasal  1  ayat  3  disebutkan  bahwa  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah  adalah kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan,  evaluasi,  dan  pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, 7 sehingga sudah jelas disini bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji ikt berperan dan mengambil alih dalam proses perencanaan hingga ke pengawasan.
Negara  sebagai  sebuah  instansi  terstruktur  membentuk  Lembaga-lembaga  yang  pada dasarnya bertujuan untuk membantu jalannya roda kehidupan dalam ranah pemerintahan ataupun kehidupan sehari-hari, begitupun dengan keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji yang dalam proses keberadaannya di tengah masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menunaikan  Ibadah  haji.  Selain  itu  pekembangan  teknologi  sudah  semakin  kompleks  hari  ini, memungkinkan adanya perubahan kebijakan yang terjadi, seperti yang terjadi pada pemerintahan Arab Saudi yang megadakan sistem bagian haji sehingga menjadi alasan selanjutnya kenapa  Badan Pengelola Keuangan Haji dan Umrah ada hari ini di tengah-tengah Masyarakat.

## Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah
4 Abdur Rahman Adi Saputera dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.
5 Achmad Muchaddam Fahham “ Penyelenggaraan Ibadah Haji : Masalah dan Penanganannya” Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI, https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625 Diakses pada 06 Januari 2022 Pukul 11.50
6 Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2007, hlm. 106.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  terkait  dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.
Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. 8 BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi merencankan, melaksanaan, mengendalian dan mengawasi,  melakukan  laporan  dan  bertanggung  jawab  atas  penerimaan,  Pengembangan,  dan pengeluaran keuangan haji. 9
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan amanat Undang-Undang, Bentuk manifestasi dari amanat yang harus ditunaikan, yaitu untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam  bentuk  investasi  yang  nilai  manfaatnya  digunakan  untuk  peningkatan  kualitas penyelenggaraan  ibadah  haji,  rasionalitas,  dan  efisiensi  BPKH,  juga  untuk  kemaslahatan  umat Islam.  Dengan  dilakukannya  investasi  pada  keuangan  haji,  imbalan  hasil  investasi  tersebut diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan ini misalnya subsidi biaya perjalanan haji, biaya pemondokan di tanah suci dan lain-lain. 10
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  34  Tahun  2014  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Pemerintah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  terkait  dengan  penyelenggaraan  ibadah  haji  serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Pasal 4 Keuangan Haji meliputi: 11
a. penerimaan;
b. pengeluaran; dan
c. kekayaan.
Selanjutnya mengenai jenis-jenis penerimaan keuangan haji telah diatur pada pasal 5 UU No. 34 Tahun 2014 yang terdiri dari: 1. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; 2. nilai manfaat keuangan haji; 3. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji; 4. Dana Abadi Umat; dan/atau; 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Jenis-Jenis penerimaan keuangan haji tersebut merupakan dana haji. Pengertian dana haji berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 34 Tahun 2014 adalah dana setoran biaya
8 https://bpkh.go.id/
9 Vidya Afni Khanifah “Apa itu BPKH” https://retizen.republika.co.id/posts/15446/apa-itu-bpkh 10 Erry Fitrya Primadhany " Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) Dalam Melakukan Penempatan Dana/ atau Investasi Keuangan Haji http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4447/pdf Diakses pada 06 Januari 2022, pukul 13.33
penyelenggaraan  ibadah  haji,  dana  efisiensi  penyelenggaraan  haji,  dana  abadi  umat,  serta  nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, BPKH berbentuk badan hukum public yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. 12
Berdasarkan pasal 20 Ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dalam menjalankan pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Penjelasan pasal tersebut  mendefinisikan  bahwa  “korporatif  ”  adalah  prinsip  pengelolaan  keuangan  yang didasarkan pada pola pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh perusahaan atau korporat, dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya dan hasil. Sedangkan nirlaba berdasarkan pasal 20 Ayat ( 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah pengelolaan Keuangan  Haji  dilakukan  melalui  pengelolaan  usaha  yang  mengutamakan  penggunaan  hasil pengembangan  dana  untuk  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  jemaah  haji  dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya. 13
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menentukan mengenai tugas BPKH dalam mengelola  Keuangan  Haji  yang  meliputi  penerimaan,  pengembangan,  pengeluaran,  dan pertanggungjawaban  Keuangan  Haji.  Calon  jama’ah  haji  melakukan  penyetoran  dana  awal, selanjuitnya  dana  tersebut  akan  dikelola  melalui  jenis-jenis  investasi  tertentu  oleh  BPKH  agar mengahsilkan output yang menguntungkan. 14
Pada prinsipnya keuangan haji wajib ditempatkan di bank syari’ah. Karena bank syari’ah tidak menggunakan  prinsip  bunga  yang  merupakan  riba  sebagaimana  bank  konvensional.  Riba merupakan hal yang tegas diharamkan di dalam Al-Qur’an9 , karena dampaknya tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian. Bank Syari’ah menggunakan prinsip bagi hasil yang telah  disepakati  kedua  belah  pihak sebagai keuntungan. 15 Dalam  proses  pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan Haji mempunyai tugas, diantaranya : 16
a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
d. pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  penerimaan,  pengembangan,  dan pengeluaran Keuangan Haji.
Dalam  pengelolaan  dana  haji,  BPKH  memiliki  peran  sebagai  lembaga  keuangan  haji  yang dipercaya memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat serta meningkatkan kualitas dalam pelayanan haji. Proses dalam memberikan nilai manfaat ini dapat dilakukan melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan saat ini BPKH juga sudah melakukan investasi langsung seperti surat berharga, saham, dll. Lain halnya untuk kemaslahatan umat terdapat enam sarana yang menjadi  tujuan,  yaitu  untuk  prasarana  ibadah,  pelayanan  ibadah  haji,  pendidikan  dan  dakwah,
12 Ibid, hlm.129
13 Ibid, hlm.129 14 Ibid, hlm.129 15 Ibid, hlm.135

## kesehatan, ekonomi umat, dan sosial keagamaan.
17

## Kebermanfaatan Badan Pengelola Keuangan Haji Untuk Masyarakat Pelayanan Terhadap Masyarakat
Seperti dijelaskan di muka, bahwa salah satu tujuan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji adalah merupakan amanat Undang-Undang untuk melayani masyarakat yang beragama islam, memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi Lembaga yang menjadi wadah mengelola keuangan masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah haji dengan mendepositkannya, kemudia Badan Pengelola Keuangan Haji dengan segala kebijakan dan kewenangannya mengelola Uang tersebut.

## Memashlahatan Umat
Menjadi  wadah  yang  mengelola  keuangan  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  haji merupakan tugas utama keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia. Menjadi salah satu fasilitator yang membantu umat untuk melaksanakan Ibadah dan undangan ke Baitullah sudah pasti  merupakan  tugas  yang  mulia,  apalagi  Ibadah  Haji  merupakan  satu  dari  lima  ibadah  yang sangat utama, termasuk dalam rukun islam. Ibadah Haji menjadi salah satu ibadah yang paling utama, sudah pasti ketika ditunaikan akan mendatangkan banyak manfaat bagi yang melaksanakan khususunya  dan  bagi  negara  umumnya.  Melakukan  hubungan  baik  juga  dengan  Saudi Arabia selaku negara tujuan.

## Untuk Pembangunan Infrastuktur di Indonesia
Keuangan haji bisa diinvestasikan untuk mendorong pembiayaan/penyediaan infrastruktur karena  keuangan  haji  memiliki  sifat  sebagai  dana  titipan  sehingga  serupa  dengan  penggunaan prinsip wadiahyadhdhamanah dalam perspektif keuangan islam/syari’ah sehingga mengharuskan bagi  pengelola  (BPKH)  untuk  melaksanakan  optimalisasi  nilai  manfaat  dana  haji  dan  tetap mengutamakan  keamanan/keutuhan  dana  jamaah  haji.  Menimbang  keuangan  haji  dalam  UU 34/2014 bersifat dana titipan (wadiahyadhdhamamah), oleh karena itu pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kejelasan pengembalian penuh, seperti sukuk negara. 18

## Mendukung Penyelenggaraan Haji yang Berkualitas
Dalam penyelenggaraan Ibadah haji, masyarakat memerlukan payung Hukum yang menjadi wadah dalam upaya pelaksanaan Ibadah Haji yang aman, Adanya Badan Pengelola Keuangan Haji setidaknya membantu pelaksanaan upaya itu. Badan Pengelola Keuangan Haji berupaya menjamin pengelolaan  keuangan  haji  yang  efektif,  efesien,  transparan  dan  akuntabel  dan  sesuai  dengan Undang-Undang. 19
17 Inti Ulfi Sholichah, “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Tesis, 2018
18 Teguh Dkk "Analisis Manfaat dan Cost Penempatan Investasi Dana Haji Pada Pembangunan Infrastruktur " http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4260/3800 Diakses pada 06 Januari 2021, Pukul 14.30.
19 Abdur Rahman Adi Saputera dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.

## Kemungkinan Ketika Tidak Ada Badan Pengelola Keuangan Haji
Berhubungan  dengan  intisari  yang  sudah  dibahas  di  atas,  bahwa  ketika  tidak  ada  Badan Pengelola Keungan Haji maka kemungkinan terburuknya adalah, tidak akan ada kerjasama yang terjalin,  pelaksanaan  ibadah  haji  pun  tidak  akan  se-sistematis  seperti  hari  ini,  masyarakat  akan kesulitan dalam upayanya melaksanakan salah satu rukun islam tersebut dan negara tidak akan diuntungkan dengan adanya uang masyarakat yang diinvestasikan terhadap negara

## KESIMPULAN
Badan  Pengelola  Keungan  Haji  dengan  tugas,  wewenang,  peran  dan  produk  hukum  yang dimilikinya memiliki peranan yang snagat penting di tengah-tengah masyarakat. Bentuk realisasi dari  amanat  Undang-Undang  untuk  masyarakat  muslim  di  Indonesia  selaku  Warga  Negara. Perkembangan llmu pengetahuan dan teknologi sudah semestinya dimanfaatkan oleh kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Tuhan. Kaitannya dengan itu, Badan Pengelola Keuangan Negara juga  sudah  semestinya  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  supaya  dapat  memberikan  manfaat  yang dicita-citakan dan belum teralisasikan sejauh ini kepada masyarakat.

## REFERENSI
Duski Ibrahim, “Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik),” Intizar 20, no. 2 (2014): 247–266.
Abdur Rahman Adi Saputera dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020.
Abdur Rahman Adi Saputera dkk “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” Jurnal Hukum Keluarga Islam, I No 2 Desember 2020. Zainur  Ridho  "  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Haji  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  "  Sekolah  Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo, Di akses pada 06 Januari 2022.
Teguh  Dkk  "Analisis  Manfaat  dan  Cost  Penempatan  Investasi  Dana  Haji  Pada  Pembangunan Infrastruktur " http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4260/3800 Diakses pada 06 Januari 2021, Pukul 14.30.
Achmad  Muchaddam  Fahham  “  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  :  Masalah  dan  Penanganannya”
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI,
https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625 Diakses  pada  06  Januari 2022 Pukul 11.50
Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LkiS, 2007
Erry  Fitrya  Primadhany  "  Tinjauan  Terhadap  Tanggung  Jawab  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji (BPKH)  Dalam  Melakukan  Penempatan  Dana  /  atau  Investasi  Keuangan  Haji http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4447/pdf Diakses  pada  06 Januari 2022, pukul 13.33
Inti Ulfi Sholichah, “Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Tesis, 2018

## Undang- Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014
Media Online https://bpkh.go.id/
Vidya Afni Khanifah “Apa itu BPKH” https://retizen.republika.co.id/posts/15446/apa-itu-bpkh