&

## Journal of Government Civil Society
Journal of Government and Civil Society Volume 4 Nomor 1 Halaman 1 - 144 April 2020 ISSN 2579-4396

## 1 - 18
The Science Openness Movement in Indonesia: An Introduction for re- Reading Civil Society in Policy Discourse
Cahyo Seftyono 1, 2 , Purwo Santoso 3 , Muhadjir Muhammad Darwin 2 ,
Agus Heruanto Hadna 2
( 1 Political Science Program, Universitas Negeri Semarang, Indonesia) ( 2 Leadership and Policy Innovations, School of Graduate Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) ( 3 Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
19 - 35 Politik Pengelolaan Sampah (Studi tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru) Zulfa Harirah MS 1 , Isril1, Rury Febrina 1
( 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau)

## 37 - 52
Does Affect Voluntary Significant to non-Profit Servant Motivation in Yogyakarta? Dian Suluh Kusuma Dewi 1, 2 , Achmad Nurmandi 3 , Dyah Mutiarin 3
( 1 Department of Government Science, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia) ( 2 Political Islam and Political Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia)
53 - 71 Evaluation of Education Finance Policies in Improve Education Quality of Native Papuan in 2018
Irwan Boinauw 1 , Rahmawati Hussein 2
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) 73 - 97 Persepsi Aktor Pemilu perihal Permasalahan Pelaksanaan Pemilu 2019 di

## Kabupaten Gunungkidul Indonesia
Andang Nugroho 1* , Achmad Nurmandi 2 , Suranto 2 , Salahudin 3
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 2 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia) ( 3 Department of Governmental Studies, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)

## Journal of Government Civil Society

## Daftar Isi (Table of Content)
99 - 113 Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District
2018
Yunita Elianda 1 , Dian Eka Rahmawati 1
( 1 Master of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia) 115 - 129 Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online) Krishno Hadi 1 , Listiano Asworo 2 , Iradhad Taqwa Sihidi 3
(1Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia) (2Peneliti Research Centre for Politics and Government, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia) (3Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia)
131 - 144 Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019) Danis T.S Wahidin 1 , Ali Muhyidin 2 , Iswahyuni 1 , dan Anwar Ilmar 1
( 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia) ( 2 Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)
Citation : Wahidin, Danis T. S., Ali Muhyidin, Iswahyuni, and Anwar Ilmar. 2020. “Partai Politik Dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 Dan 2019).” Journal of Government and Civil Society 4(1):131–44.
Journal of Government and Civil Society Vol. 4, No. 1, April 2020, pp. 131-144 DOI: 10.31000/jgcs.v4i1.2376 Received 1 February 2020  Revised 29 April 2020  Accepted 30 April 2020

## Partai Politik dan Perilaku Pemilih di Indonesia (Studi pada Pemilu Legislatif 2009, 2014 dan 2019)
Danis T.S Wahidin 1 , Ali Muhyidin 2 , Iswahyuni 1 dan Anwar Ilmar 1
1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.
2 Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia
Email Correspondence: daniswahidin@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK,  3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif  yang bersamaan dengan pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.
.....
Kata Kunci: Partai Politik, Perilaku Pemilih, dan Pemilu Legislatif

## ABSTRACT
This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of  political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people’s choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior  cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi- Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.
Keyword: Political Parties, Voters Behaviour, and Legislative elections
Journal of Government and Civil Society, Vol. 4, No. 1, April 2020

## PENDAHULUAN
Pemilu Indonesia pasca reformasi ditandai dengan dua ciri utama, pertama , pergerakan partisipasi pemilih yang dinamis baik ditingkat pusat maupun local (Aspinall & Mietzner, 2014; Buehler, 2007; Fossati, 2019a; Tomsa, 2019)). Sejarah pemilu legislatif 2014 dan 2019  mencatat peningkatan partisipasi dari 71.31% menjadi 81,69%, peningkatan ini berbanding terbalik dengan penurunan partisipasi pemilih yang  konsisten terjadi rata- rata 10% pada pemilu legislatif  1999-2009 . Kedua , Tingginya fluktuasi perolehan suara pada setiap pemilu. Penurunan suara beberapa partai politik pemerintah ( the rulling party ) dan peningkatan suara partai oposisi terjadi pada pemilu 2014. Partai Demokrat mengalami penurunan 11,0% , dan  PKS   mengalami penurunan 1,0% dari suara nasional. PDIP mengalami peningkatan suara dari 14.03% menjadi 18.95% dan terpilih kembali menjadi partai pemenang pada pemilu 2019 dengan perolehan suara 19.33% (Alatas, Banerjee, Hanna, & Olken, 2019; Martinez-Bravo, 2019).
Pergeseran suara partai pemerintah pada partai oposisi menjadi fenomena pemilu legislatif era reformasi pasca pemilihan presiden langsung. Pada periode pertama, pasangan SBY-JK berhasil menjadi pemenang pemilu setelah Partai Demokrat memperoleh suara 7.45% dengan menduduki posisi kelima, Pada periode kedua, pasangan SBY- Boediono diterpa berbagai musibah politik, mulai dari munculnya kasus century, kasus kriminalisasi komisi pemberantasan korupsi, kasus mafia pajak, konflik sekretariat gabungan, isu jaksa agung, konflik perbatasan dengan malaysia, hingga korupsi internal elit Partai Demokrat (Aspinall, 2014a).
Kemenangan asimetris pasangan SBY-JK dan Partai Demokrat  pada pemilu legislatif 2004 memunculkan fakta empiris akan kuatnya preferensi isu figur dari isu partai politik. Penelitian Saiful Mujani dan R.Wiliam Liddle terhadap pemilu legislatif 1999, 2004, dan 2009 dalam tulisannya mengenai “ Voters and The New Indonesian Democracy” dengan menggunakan hasil survei nasional menemukan bahwa pemilu 1999-2004 masih dipengaruhi oleh faktor psikologis berupa daya tarik pemimpin dan kedekatan partai politik, sedangkan pada pemilu legislatif 2009 daya tarik kepemimpinan, media kampanye dan politik ekonomi lebih bisa menjelaskan perilaku pemilih daripada faktor-faktor yang lainnya. Pemilih Indonesia mulai bergeser menjadi lebih rasional pada pemilu 2009 (Saiful, Liddle, & Ambardi, 2018).
Pemilu 2009 telah mendorong tranformasi pemilih Indonesia dari perilaku psikologis menuju perilaku psikologis-rasional yang diikuti dengan pola kemenangan simetris antara pasangan SBY-Boediono dan  Partai Demokrat (Aspinall, 2014b; Aspinall & Mietzner, 2014; Tomsa, 2019). Kemenangan incumbent pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 menurut penelitian LSI pada Januari 2009 mengenai “Rasionalitas Pemilih : Kontestasi Partai Menjelang Pemilu 2009” menemukan bahwa faktor-faktor yang menyababkan  tingginya tingkat elektabilitas Partai Demokrat adalah karena (1) citra
partai politik yang baik, (2) Kepemimpinan SBY, (3) Evaluasi atas kondisi makro, (4) Evaluasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah, (5) dan Kampanye media. Baiknya pencitraan Partai Demokrat dianggap sebagai partai paling bersih dari korupsi, partai dengan program-program terbaik untuk rakyat, partai yang paling mampu memecahkan masalah-masalah bangsa, dan  partai yang paling peduli dengan keinginan rakyat.
Musibah politik yang menimpa pemerintahan SBY-Boediono dan Partai Demokrat memperkuat persepsi publik dalam melihat kinerja partai oposisi dan preferensi pemimpin sipil merakyat sebagai antitesis politik  pada pemilu 2014. Kekecewaan publik terhadap partai politik pada pemilu 1999-2009 yang diluapkan dengan apatisme dan golput telah bergeser  pada pemilu 2014 dan 2019 menjadi partisipasi politik dan pilihan politik terhadap partai oposisi yang dianggap memberikan harapan. Keadaan ini mengkonfirmasi tentang adanya penguatan pandangan tentang urgensi  kinerja partai politik bersamaan dengan  isu  figur politik (Klimek, Diakonova, Eguíluz, Miguel, & Thurner, 2016).
Tulisan ini mencoba meneliti pemilu legislatif di Indonesia dengan mengkaji preferensi pemilih Indonesia terhadap partai politik pada pemilu 2009, 2014 dan 2019 untuk menjelaskan tentang bagaimana perilaku pemilih  Indonesia terhadap partai politik setelah pemilu legislatif 2009 yang ditandai dengan kemenangan partai oposisi terhadap partai pemerintah. Penguatan preferensi pemilih terhadap partai politik merupakan konsekuensi dari menguatnya perilaku pemilih rasional pada pemilih Indonesia (Higashikata, Takayuki, & Kawamura, 2015; Saiful et al., 2018). Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia tidak bisa dianggap rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

## METODE ANALISIS
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskritif melalui analisis berbagai hasil survei nasional lembaga-lembaga survei yang dianggap kredibel selama pemilu 2009, 2014 dan 2019. Hasil survei tersebut juga diperkuat dengan analisis isu-isu media sehingga mampu menggambarkan dinamika perilaku pemilih Indonesia pada pemilu 2009, 2014 dan 2019 terutama preferensinya terhadap partai politik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian mengenai perilaku pemilih mulai dipopulerkaan oleh Paul F Lezarsfeld, Benard R Barelson  serta Hazel Gaudet yang berhasil menemukan faktor karakter sosial sebagai penentu pilihan politik pada pemilu-pemilu di Amerika. Lezarsfel dan rekan- rekannya menganalisa pengaruh media massa terhadap pilihan politik, pertanyaan yang
diajukannya bersama teman-temanya adalah : Apa efek status sosial terhadap pemilihan? Bagaimana orang dipengaruhi oleh konvensi partai dan nominasinya? Peran apa yang dimainkan oleh propaganda? Darimana dan bagaimana isu datang?, penelitian ini mendorong kesimpulan umum bahwa seseorang berfikir secara politik, sebagaimana halnya ia berfikir secara sosial ( a person thinks politically as he is socially. Social Characteristics determine political reference ). (Lezarsfeld, F, Berelson, & Gaudet., 1944).
Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Seymour Martin Lipset mengenai perilaku pemilih di Amerika menemukan bahwa status sosial yang dilembagakan dalam “ekspresi pertarungan kelas” merupakan faktor utama yang mendorong pilihan-pilihan politik terhadap partai politik (Lipset & Martin, 1950). Lipset menemukan pilihan terhadap partai politik pada pemilu-pemilu di Amerika didasarkan pada kelas bawah, menengah dan atas. Faktor sosiologis yang berbasis pada kelas-kelas sosial merupakan dominan dan paling berpengaruh dalam perilaku pemilih di Amerika pada pemilu-pemilu sebelum tahun 1950an
Penelitian Campbell dan rekan-rekannya yang terhimpun dalam sebuah buku The American Voters pada tahun 1960 mengkoreksi pendekatan sosiologis sebagai faktor pendorong dari perilaku memilih masyarakat Amerika. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa  sikap pemilihan Amerika bisa dijelaskan sebagai respon psikologis terhadap kekuatan psikologis, ikatan emosional terhadap partai politik (identifikasi partai) atau calon pemimpin politik, dan orientasi terhadap isu. Kegiatan sosialisasi merupakan hal yang paling menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih maupun perilaku politik seseorang bukan karakter sosiologis. (Zuckerman & S, 2005).
Pemahaman  Mengenai perilaku pemilih rasional yang dipopulerkan oleh Anthony Downs dan V.O Key lahir dari semangat eksistensialis dan kritisime retrospektif  terhadap perilaku pemilih sosiologis dan psikologis sehingga keduanya menganggap perilaku pemilih rasional merupakan perilaku pemilih yang paling utama. Morris. P. Fiorina menjadi seorang revisionis pemikiran pilihan rasional yang di gagas oleh Anthony Down dan V.O Key, menjembatani pendekatan ekonomi politik yang berbasis pada pola manfaat atau pragmatisme dengan identifikasi partai sebagai jantung dari pendekatan psikologis. Pandangan Fiorina tidak menapikan adanya pola saling mengisi dan melengkapi antar berbagai pendekat sosiologis, psikologis dan retrospektif yang rasional. Partai Politik memiliki peran penting dalam merekontruksi isu-isu politik, sedangkan kandidat memiliki peran penting dalam mengelola isu-isu politik tersebut untuk mendekatkanya dengan pubik. Pada saat yang sama isu-isu politik yang disampaikan dapat bermuatan isu etnis ataupun agama dan berbagai isu politik lainnya. Proses publik dalam menangkap isu-isu tersebut menjadi proses yang mempengaruhi kedekatan partai dan kandidat dengan publik secara berperoses dan bertahap. Proses itu bergerak meskipun lambat (Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, 2019). Pertama , Fiorina menjelaskan
model retrospektif melalui penilaian terhadap kualitas mereka selama masa jabatan incumbent, penilaian ini meliputi kinerja pemerintah dan partai politik pro pemerintah di parlemen . Kedua, kepercayaan publik terhadap janji kampanye partai oposisi atau partai politik yang mengkampanyekan penolakan atau tidak mendukung program-program pemerintah , Ketiga, penilaian publik terhadap kedekatan publik dengan partai politik pada pemilu saat pemilihan dan sebelumnya (Fiorina & Norris, 1986)
Kesulitan yang juga ditemukan dalam pendekatan psikologis dan sosiologis adalah mengetahui alasan perpindahan pemilih. Faktor sosiologis dan psikologis tidak cukup mengeksplorasi pengaruh dan pemetaan  alasan keberpindahan pilihan seseorang dari satu partai menuju partai yang lainnya selain faktor rasional yang lebih bertendensi pada orientasi kinerja dan kemanfaatan kolektif. Pendekatan rasional pada dasarnya melengkapi pendekatan-pendekatan lainnya dan perkembangan teori perilaku pemilih.
Penelitian mengenai perilaku pemilih di Indonesia secara mendalam  sebelum pemilu 2014 pernah dilakukan oleh Afan Gaffar, Dwight Y King dan Anis Baswedan, Ananta, Wiliam Liddle dan Saeful Mujani. Penelitian Afan Gaffar, Wight Y King dan Anis Baswedan, serta Ananta mengkonfirmasi kuatnya faktor sosiologis dan psikologis dalam perilaku pemilih Indonesia, sedangkan penelitian Wiliam Liddle dan Saeful Mujani mengkonfirmasi munculnya perilaku pemilih rasional pada  masyarakat Indonesia (Ananta et al., 2004; Gaffar, 1992; Saiful et al., 2018; Y.King, 2000).
Penelitian Saiful Mujani dan R.Wiliam Liddle terhadap pemilu 1999, 2004, 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Voters and The New Indonesian Democracy menemukan 5 hal penting yaitu : 1) perilaku pemilih Indonesia adalah rasional, perilaku ini positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, 2) Tidak bergantungnya partai politik pada keyakinan agama atau identitas etnik yang juga positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia, 3) Lemahnya kelas basis sosial, sehingga konflik kelas politik dapat terjadi kapan saja, karena politik Indonesia masih tidak stabil, 4) Kampanye TV memberikan dampak positif dan negatif, yaitu mendorong percepatan informasi bagi pertumbuhan demokrasi sedangkan pembiayaan yang tidak setara menjadikan  informasi politik terdistorsi hanya pada kepentingan pemilik modal, 5) Tidak berfungsinya sistem partai politik dengan baik, keadaan ini disebabkan oleh banyaknya fragmentasi dalam partai politk di Indonesia, tingginya volitilitas elektoral, banyaknya kontrol politik top-down pada partai politik, tidak adanya tradisi akuntabilitas dalam memenangkan pemilu (Saiful et al., 2018).
Penemuan Saiful Mujani dan R wiliam Liddle mengenai pemilu 2009 mengkonfirmasi akan adanya pengaruh multifaktor dalam perilaku pemilih di Indonesia. Perilaku pemilih rasional di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dan terbebas dari faktor psikologis dan sosiologis, keadaan ini antara lain dipengaruhi oleh sistem partai politik yang tidak stabil serta transisi negara demokrasi baru yang tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari
tradisi, keyakinan dan penghargaan terhadap karisma kepemimpinan lokal maupun nasional.
Fluktuasi perolehan suara partai politik dalam perjalanan pemilu legislatif  1999-2019 di Indonesia menjadi realitas politik yang berlangsung siklis. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara 33,74%, pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar dengan perolehan suara 21,58%. Pemilu tahun 2009, suara Partai Demokrat melambung dari posisi kelima dengan perolehan suara 7.45% menjadi 20,85%, sedangkan pemilu 2014 dan 2019 kembali dimenangkan PDIP dengan perolehan suara 18,95% dan 19,33%, sebelumnya PDIP berada pada posisi ketiga dengan perolehan suara 14,07%, menguat 4,88% pada pemilu legislatif 2014 dan 5,26% pada pemilu legislatif 2019.
Perpindahan pemilih ini menurut penelitian LSI diakibatkan oleh keadaan pemilih yang “mengambang”. Dalam hasil survei 15-25 Mei 2011 mengenai “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”, LSI melakukan pengukuran mengenai seberapa lemah pemilih Indonesia pada pemilu 2014. Penelitian ini mengukur tingkat kelemahan pemilih Indonesia pada pemilu 2014 berdasarkan pada sejumlah indikator, yaitu pilihan partai bila diadakan sekarang, tingkat komitmen untuk memilih partai tertentu, dan ikatan psikologis pemilih dengan partai tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Pemilih Golkar merupakan pemilih yang paling stabil dan pemilih Partai Demokrat merupakan pemilih yang paling tidak stabil jika dibandingkan dengan pemilih PDIP dan Partai Golkar. Stabilitas pemilih Partai Golkar memperlihatkan stagnasi Partai Golkar dalam merekrut pemilih baru, 2) PDIP mampu menjaga pemilih lamanya dan bahkan mampu menambah pemilih baru, 3) Pemilih Partai Demokrat, PKS, PAN dan Partai Gerindra cenderung tidak dapat mengambil pemilih baru dan memiliki kecenderungan menurun dan tidak stabil. Instabilitas pilihan tersebut terkait dengan kecenderungan pemilih rasional dengan indikator pendidikan yang lebih baik, Instabilitas itu juga disebabkan oleh lemahnya ikatan psikologis dengan partai dan rendahnya kepercayaan pada partai politik.
LSI memprediksi  pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 hanya berjumlah 20% dari total pemilih yang ada, setiap partai rata-rata hanya memiliki 5% pemilih loyal. 54,9% pemilih menyatakan belum siap memilih atau berada pada posisi mengambang. menunggu partai atau calon yang lebih meyakinkan atau mungkin tidak akan memilih, Jumlah pemilih mengambang ini memiliki potensi merubah peta kekuatan partai secara drastis seperti yang terjadi pada setiap pemilu. Lebih spesifik lagi LSI mengungkapkan bahwa baiknya dukungan terhadap PDIP bersamaan dengan menurunnya sentimen pemilih pada partai Demokrat (LSI, 2011)
Partai Demokrat mengalami dinamika politik pada pemilu 2014 dengan pemberitaan- pemberitaan yang negatif, Berdasarkan hasil penelitian Poltracking Institute yang dilakukan pada 1 februari hingga 31 maret 2013  dengan mengumpulkan 5.850 berita
dari 15 media nasional mengkonfirmasi tingginya porsi pemberitaan terhadap Partai Demokrat yaitu sebesar 59,4%, pemberitaan itu lebih tinggi dari PKS yang mencapai 15,9% dan Partai Hanura yang mencapai 4,8%. Namun persentase pemberitaan lebih didominasi dua isu yang berdampak negatif  bagi Partai Demokrat, 1.375 berita berkaitan dengan konflik internal partai dan 718 berita berkaitan dengan kasus hukum kader partai. PKS juga diterpa pemberitaan negatif selama pemilu 2014, dari 929 pemberitaan, 457 diantaranya adalah berita kasus hukum yang menyeret mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishak.
Kondisi ini menepis asumsi (Higashikata et al., 2015) yang menganggap politik aliran di Indonesia tersimplikasi dalam aliran politik islam dan sekuler masih menjadi aliran yang kuat di Indonesia. Sebuah penelitian  mengkonfirmasi mengenai dampak pilihan ekonomis terhadap kemenangan Jokowi pada pemilu 2014, menurutnya kelompok kelas menengah memilih  Jokowi karena pilihan ekonomis meskipun politik aliran agama dan etnis masih terlihat pada pemilu 2014  (Ajie, Nurdien, & Dartanto, 2018).
Pergeseran pemilih pada pemilu 2019 berdasarkan penelitian INDODATA memperlihatkan pola perbaikan dibandingkan dengan  pemilu sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Indodata, 2019) :
Penambahan pemilih  PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PKB, Partai Nasdem, dan PAN sebanyak 12.08 % disumbangkan oleh Partai Demokrat, PKS dan PBB, namun 14.10% pemilih berasal dari partai lain yang berkontestasi pada pemilu 2009 atau pemilih lain yang sebelumnya tidak memilih pada pemilu 2009. Sedangkan penambahan suara PDIP, Partai Gerindra, PKS, PKB dan Partai Nasdem  pada pemilu 2019 berasal dari suara partai yang berkurang dan sisanya menyebar pada pilihan partai lainnya.
Pada  pemilu 2019 juga terlihat bahwa PDIP, Partai Gerindra, PKS, PKB dan Partai Nasdem memiliki pemilih yang stabil, dan Partai Nasdem merupakan partai politik dengan peningkatan suara terbanyak sebesar 34.67% dibandingkan dengan partai politik lainnya. Stabilitas suara partai politik ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu : 1) Stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi, 2) Stabilnya dukungan pemilih terhadap pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 3) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK,  dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan  pemilu presiden.
Stabilitas kepercayaan publik terhadap partai politik terlihat pada perbandingan hasil survei LSI menjelang pemilu 2014  . Pada penelitian LSI tahun 2011, terlihat bahwa kemenangan PDIP pada pemilu 2014 didorong oleh penguatan kepercayaan publik terhadap partai. Sebanyak 75.4% pemilih PDIP pada pemilu 2009 mengatakan akan memilih kembali PDIP pada pemilu 2014. Selain itu PDIP merupakan partai dengan tingkat kedekatan partai yang lebih baik dari pemilu sebelumnya dan pemilih dengan kesiapan memilih tertinggi dibandingkan partai-partai besar lainnya.  Tingkat evaluasi kedekatan partai politik tesebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Perbandingan hasil survei kedekatan pemilih dengan partai politik ( party ID ) yang dilakukan  Indodata pada April 2019  dengan hasil survei  LSI pada Mei 2011 tidak jauh berbeda, bahkan tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik pada pemilu 2019 lebih besar dari pemilu 2014. Perbandingan ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
Pada penelitian Indodata April 2019, Indodata memprediksi hasil elektabilitas  tiga partai besar pada pemilu 2019 tidak jauh berbeda dari pemilu 2014,  yaitu,  PDIP dengan 20,2%, Partai Gerindra dengan 11,5%, denga Partai Golkar dengan 10,6%. Selain itu, elektabilitas kedua pasangan stabil dengan tetap unggulnya pasangan Jokowi-Maruf terhadap pasangan Prabowo-Sandi. Berdasarkan hasil survei Indodata pada April 2019, pasangan Jokowi-Maruf unggul dengan 54,80% dan pasangan Prabowo-Sandi diposisi kedua dengan 32.50%. Stabilnya elektabilitas kedua pasangan didorong oleh konsistennya loyalitas pemilih serta seimbangnya persaingan isu-isu identitas kedua kandidat, sehingga isu identitas tidak mampu melemahkan elektabilitas salah satu pasangan kandidat, isu- isu cyber war kedua pasangan kandidat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Pada pemilu legislatif 2019 kedua politik aliran mengalami polarisasi dan dan saling berkompetisi dalam dua koalisi untuk memenangkan masing-masing pasangan kandidat. Pada saat yang sama, keadaan ini memperkuat tesis Edward Aspinal  mengenai politik etnis di Indonesisa yang berhasil terkanalisasi oleh demokratisasi di tingkat lokal sehingga tidak muncul dalam pertarungan isu politik di tingkat nasional (Aspinall, 2011).
Penguatan kembali politik aliran Islam dalam sebuah gerakan aksi bela Islam yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada pilkada DKI Jakarta lebih bersifat populisme Islam semu dari pada populisme Islam Baru  (Kusumo & Hurriyah, 2018). Gerakan ini tidak mampu membawa isu popularisme Islam ke permukaan kontestasi politik nasional melalui Forum Ijtima Ulama, selain karena gerakan ini telah terpolarisasi, isu popularisme agama gagal membangun simpati mayoritas muslim Indonesia yang moderat dan menghargai sesama pemimpin muslim. Meski demikian, politik aliran Islam tidak hilang dalam spektrum politik Indonesia, politik aliran itu hanya tidak terhubung dengan ideologi yang satu saat dapat muncul kembali jika menemukan momentum yang tepat (Fossati, 2019b).
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK rata-rata mencapai 68.97% pada bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, hukum dan ekonomi, capaian ini  dapat terlihat pada Tabel 4.
Pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif yang dilakukan bersamaan mendorong terjadinya efek ekor Jas ( Coat Tail Efect ), di mana elektabilitas figur mendorong penguatan yang sama terhadap elektabilitas partai politik pengusung. Hal ini dapat dilihat pada alasan pilihan pemilih terhadap partai politik. Pilihan terhadap partai politik pada pemilu 2019, menurut hasil survei Charta Politika pada 13-19 April 2018, didorong oleh dua alasan utama, yaitu alasan tokoh partai,  ideologi dan program kerja. Pemilih PKB pada umumnya berasal dari ideologi NU, 31,7% tertarik pada  ketokohan Abdurahman  Wahid dan hanya 7% yang tertarik dengan ketokohan Muhaimin Iskandar. Pada partai Gerindra, 39,6% pemilih memiliki dorongan ketokohan Prabowo Subianto dan 32,7% memilih karena Partai Gerindra dianggap mewakili aspirasi petani, nelayan dan kaki lima.
Pada pemilih PDIP, alasan utama yang mendorong pemilihnya ialah ketokohan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 yaitu sebesar 36,4%, dan hanya 21,7% yang memilih PDIP karena ideologi Soekarno dan nasionalismenya. Motif pemilih Partai Golkar lebih institusional tidak dipengaruhi oleh figur, 30,1% merasa sudah biasa dan 22,8% memilih Partai Golkar karena semangat Orde baru dan Soeharto. Partai lain yang dipilih karena faktor figur adalah Partai Perindo yang didukung oleh figur Hary Tanoesoedibjo, Partai Demokrat yang didukung figur SBY, serta Partai Hanura yang didukung figur Wiranto. Pemilih partai Nasdem lebih rasional, sebagian besar pemilih memilihnya karena tertarik dengan program partainya, Sedangkan pemilih PPP dan PKS menganggap partainya mewakili aspirasi umat Islam dan PAN dianggap mewakili aspirasi Muhammadiyah.
Kuatnya kecenderungan elektoral yang bergerak ke arah candidate-centere politics atau politik yang bertumpu pada figur dan kandidat diakibatkan oleh masih lemahnya party id atau kedekatan konstituen dengan partai yang mendorong lemahnya kepercayaan publik terhadap partai. Pengorganisasian politik lebih didorong oleh kampanye media, pemolesan citra, dan bergantung pada konsultan politik yang memerlukan biaya yang lebih mahal dan berorientasi pada politik uang, pada sisi lain partai politik gagal mendorong partisipasi masyarakat yang optimal di dalam pemilu legislatif baik pada tahun 2014 mupun pemilu legislatif 2019 (Burhanuddin Muhtadi, 2013).
Menurut (Burhanudin Muhtadi, 2019) temuan tentang politik uang di Pemilu Legislatif 2019 maupun 2014 memiliki pola yang sama, yakni semakin mendekati pemilu, insiden politik uang semakin besar. Kuatnya politik uang dikarenakan sistem proporsional terbuka yang mendorong persaingan figur caleg internal yang syarat dengan politik uang sehingga figur memiliki daya tawar yang lebih kuat dari partai politik. Party ID menjadi semakin kuat saat pemilu legislatif dilakukan dengan pola proporsional tertutup pada tahun 1999 yaitu sebesar 86%, sedangkan pada pemilu 2014 dan 2019 party ID menjadi sangat lemah dan berkisar pada angka 25% hingga 10%. Politik uang di Indonesia lebih banyak di dorong oleh politik klientinisme yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi dan pendidikan yang rendah, sedangkan masyarakat dengan pendidikan dan ekonomi yang tinggi lebih memiliki cara pandang yang rasional dengan melihat dampak setelah pemilu
Motif psikologi, sosiologi dan rasional dalam memilih partai politik terlihat mewarnai persepsi pemilih Indonesia pada pemilu 2019, meskipun motif rasional berupa penilaian terhatap program kerja tidak dominan dalam melihat partai politik, keadaan ini memperlihatkan perilaku pemilih Indonesia yang utuh. Sebuah partai politik yang ideal dalam persepsi masyarakat Indonesia haruslah ideologis, memiliki pemimpin yang kharismatik dan memiliki program yang merakyat sekaligus.

## KESIMPULAN
Analisis terhadap perolehan hasil pemilu legislatif  2009, 2014, dan 2019 memperlihatkan perilaku pemilih yang dinamis pada partai politik. LSI memprediksi pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 hanya berjumlah 20% dari total pemilih yang ada, setiap partai rata-rata hanya memiliki 5% pemilih loyal. Pada pemilu 2019 pemilih partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu : 1) Stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi, 2) Stabilnya dukungan pemilih terhadap pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 3) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK,  dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan  pemilu presiden.

## REFERENSI
Ajie, Nurdien, & Dartanto, T. (2018). Behind The Jokowi’s Victory: did economic voting matter in the 2014 Indonesian presidential election? Asia Pasific Journal of Region Science
2 .
Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., & Olken, B. (2019). Replication data for: Does Elite Capture Matter? Local Elites and Targeted Welfare Programs in Indonesia. Retrieved from https://www.openicpsr.org/openicpsr/project/116471
Ananta, Aris, Arifin, Nurvidya, E., Suryadinata, & Leo. (2004). Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective ndonesia’s Population Series No. 7, . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics In Indonesia/ : Nine Theses. Journal of East Asian Studies .
Aspinall, E. (2014a). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545–570. Retrieved from https:// www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2014.960706
Aspinall, E. (2014b). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. Critical Asian Studies , 46 (4), 545–570. https://doi.org/ 10.1080/14672715.2014.960706
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2014). INDONESIAN POLITICS IN 2014: DEMOCRACY’S CLOSE CALL. Taylor & Francis , 50 (3), 347–369. https://doi.org/10.1080/ 00074918.2014.980375
Buehler, M. (2007). Local elite reconfiguration in post-New Order Indonesia: the 2005 election of district government heads in South Sulawesi. RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs , 41 (1), 119. Retrieved from www.michaelbuehler.asia Fiorina, & Norris, P. (1986). Restrospective Voting in America National Election . London: Yale University Press.
Fossati, D. (2019a). Electoral reform and partisan dealignment in Indonesia. International Political Science Review . https://doi.org/10.1177/0192512119826389
Fossati, D. (2019b). The Resurgence of Ideology in Indonesia/ : Political Islam, Aliran and political behavior. Journal of Current Southeast Asian Affairs .
Gaffar, A. (1992). Javanese Voters/ :A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System . Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Higashikata, Takayuki, & Kawamura, K. (2015). Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious Cleavage or Economic Performance? IDE Discussion Paper No. 512 .
Indodata. (2019). Prediksi Pemilu 2019 dan Perilaku Pemilih Muslim di Indonesia .
Klimek, P., Diakonova, M., Eguíluz, V. M., Miguel, M. S., & Thurner, S. (2016). Dynamical origins of the community structure of an online multilayer society. New Journal of Physics , 18 (8). https://doi.org/10.1088/1367-2630/18/8/083045
Kusumo, R., & Hurriyah. (2018). Populisme Islam di Indonesia/ : Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF MUI tahun 2016-2017. Jurnal Politik , 4 (1).
Lezarsfeld, F, P., Berelson, B. R., & Gaudet., H. (1944). The people’s Choice . New York: Duel, Sloan, Pierce.
Lipset, & Martin, S. (1950). Agrarian Radicalism . University of California Press. LSI. (2011). Pemilih Mengambang Dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik .
Martinez-Bravo, M. (2019). Replication data for: The Role of Local Officials in New Democracies: Evidence from Indonesia. Retrieved from https://www.openicpsr.org/ openicpsr/project/112756
Muhtadi, Burhanuddin. (2013). Politik Uang dan DInamika Elektoral Di Indonesia/ : Sebuah Kajian Awal Interkasi antara Party-ID dan Parton-Klien. Jurnal Penelitian Politik , 10 .
Muhtadi, Burhanudin. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam pemilu paska-Orde Baru. Antikorupsi INTEGRITAS , 5 (1).
Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2019). Voting Their Conscience:
Poverty, Education, Social Pressure and Vote Buying in Indonesia. Journal of East Asian Studies , 19 (1), 19–38. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/journals/ journal-of-east-asian-studies/article/voting-their-conscience-poverty-education-social- pressure-and-vote-buying-in-indonesia/1B6B6B0E28A5A074747893CCB755AA21
Saiful, M., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). Voting Behavior in Indonesia Since Democratization/ : Critical Democrat . United Kingdom: Cambridge University Press. Suryadinata, L. (2005). Indonesia: the year of a democratic election. Southeast Asian Affairs ,
133–149. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/27913280
Tomsa, D. (2019). Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension. Journal of East Asian Studies , 14 , 249–278. https://doi.org/10.1017/ S1598240800008924
Y.King, L. P. D. (2000). Kontinuitas dan Basis Pendukung Partai Politik 1955-1999 .
Zuckerman, & S, A. (2005). The Political Logic/ : Personal Networks As Contexts for Political Behavior . Philadelphia: Temple University Press.