## AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN  DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
Moh. Anugrah Cahya Hermawan H Fakultas Hukum, Universitas Kartini Surabaya E-mail: anugrahstar999@gmail.com
Diterima : 1 January 2022, Revisi : 15 February 2022  Disetujui : 20 February 2022

## ABSTRAK
Fidusia  merupakan  terobosan  bagi  dunia  usaha  dan  untuk  memberikan   jaminan kepada  investor,  oleh  karena  itu  obyek  fidusia  juga  didaftarkan. Hal-hal  terkait dengan perjanjian lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia ini adalah: 1) piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran;  2)  benda, yaitu segala  sesuatu yang  dapat dimiliki  dan dialihkan,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud, yang terdaftar maupun  yang  tidak terdaftar, yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Kata Kunci: Fidusia, Perjanjian,  Pembiayaan

## ABSTRACT
Fiduciary is a breakthrough for the business world and to provide assurance to investors, therefore fiduciary  objects are  also  registered. Matters relating to  the agreement of  the financing institution with this fiduciary guarantee are: 1) accounts receiva ble, namely the right to receive payment; 2) objects, that is, everything that can be owned and transferred, whether tangible or intangible, registered or unregistered, moving or immovable that can not be borne by mortgage or mortgage right.
Keywords: Fiduciary, Agreement,  Financing

## PENDAHULUAN
Kendaraan  bermotor  memiliki  peran  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana transportasi dalam menunjang mobilitas masyarakat dalam berpergian dari satu tempat ke tempat  lain.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  berdampak  pada  makin bervariasinya  jenis kendaraan bermotor  beserta teknologi  yang  diusung oleh kendaraan  bermotor  tersebut,  sehingga  menimbulkan  ketertarikan  bagi masyarakat untuk melakukan pembelian.
Masyarakat saat ini dapat dikatakan lebih mudah dalam melakukan pembelian  sepeda  motor.  Kemudahan  tersebut  dapat  terjadi  karena
banyaknya  lembaga  atau  perusahaan  pembiayaan  yang  bersedia  untuk meminjamkan uangnya dalam bentuk pembiayaan pembelian kendaraan. Perusahaan pembiayaan menurut Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar Bank dan Lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha  lembaga  pembiayaan. Perusahaan pembiayaan  ini memiliki beberapa  jenis yang  salah satunya yaitu perusahaan pembiayaan konsumen ( Consumers Finance  Company ) (Keputusan  Presiden  RI  Nomor  61  Tahun  1988  Tentang  Lembaga Pembiayaan, 1988).
Sesuai  dengan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Tentang Perusahaan Pembiayaan PerMenKeu No. 84/PKM.012/206  dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) merupakan bentuk kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran  secara angsuran. Dalam hal  ini,  perusahaan pembiayaan  akan  membelikan  kendaraan  bermotor  yang  diinginkan  oleh orang  tersebut dan  sebagai gantinya  orang  tersebut  harus membayar secara angsur dan  berkala  kepada perusahaan  pembiayaan  tersebut.  Dasar  hukum dan pelaksanaan lembaga pembiayaan telah diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.
Pelaksanaan  pembelian  kendaraan  bermotor melalui  perusahaan pembiayaan  ini  akan  memunculkan  sebuah  perjanjian  antara  pihak kreditor  dan  debitur  yang  kemudian  dapat  disebut  sebagai  perjanjian pembiayaan.  Dalam  hal  ini,  yang  disebut  dengan  kreditor  yakni  pihak perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa, sedangkan debitur adalah orang atau pihak  yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor (Mulyati & Dwiputri, 2018).
Perjanjian  pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor  memuat klausula-klausula yang  telah ditetapkan  secara  sepihak  oleh perusahaan pembiayaan, tanpa  melibatkan pihak konsumen. Salah satu klausul yang diatur  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen  ini  yaitu  mengenai kewajiban  pembayaran  kredit  kendaraan  beserta  bunganya,  besarnya
cicilan beserta bunganya, dan tanggal jatuh temponya, tanggal penutupan perjanjian  pembiayaan,  membayar cicilannya  tepat  waktu,  dan  apabila terlambat dikenakan denda  yang  besarnya  dihitung dengan  menjumlah setiap  hari  keterlambatansemua hal  tersebut ditentukan secara  sepihak. Disamping  itu,  agar  terwujud sikap  saling  percaya  dan  rasa  aman  bagi kedua  belah  pihak,  maka  pembuatan  perjanjian  pembiayaan  konsumen dilaksanakan dan  diikuti dengan  penyerahaan jaminan hak  milik secara fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1 disebutkan: ”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas  dasar keper  cayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam  penguasaan  pemilik  benda”. (Maengkom,  2016)  Jaminan  fidusia merupakan hak jaminan atas benda, hak jaminan atas benda bergerak baik yang  berwujud maupun yang  tidak  berwujud dan  benda  tidak  bergerak, khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak  Tanggungan yang  tetap  berada  dalam penguasaan  Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.(Undang-Undang  (UU)  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ).    Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) pada objek penelitian, seperti: Penelitian terhadap asas hukum; Penelitian  terhadap  sistematika  hukum;  Penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal atau meneliti keserasian hukum positif agar tak bertentangan  dengan hierarki  perundang-undangan;
Perbandingan  hukum;  dan  Sejarah  hukum.  Sedangkan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  yaitu Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan ini karena objek yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus penelitian (Janssens & Wayendt, 2007).

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Perjanjian  Fidusia  Menurut  Undang-Undang  No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Jaminan Fidusia didefinisikan  sebagai “pengalihan  hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut tetap  dalam penguasaan pemilik  benda”. Sedangkan  jaminan  fidusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Ayat  2 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  didefinisikan  sebagai,  hak  jaminan  atas benda bergerak baik  yang berwujud  maupun yang tidak berwujud  dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi Fidusia,sebagai  agunan  bagi pelunasan utang tertentu, yang  memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Putra, 2018).
Dengan demikian maka dapat  dikatakan bahwa perjanjian fidusia merupakan  suatu  bentuk  perikatan  yang  menggunakan  benda  yang dibebani oleh jaminan fidusia.  Dalam Pasal  4  Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuh i suatu  prestasi”.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian fidusia  ini  memiliki  sifat  sebagai  perjanjian  accesoir  atau  perjanjian tambahan yang muncul karena adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini merupakan perjanjian pembiayaan konsumen (Mulyati & Dwiputri, 2018). Perjanjian fidusia ini ada  dengan tujuan untuk dapat  menjamin hak-hak dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak  selama  berjalannya  perjanjian
pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan sendiri merupakan suatu perjanjian utang-piutang antara pihak kreditor dan debitur. Dalam hal ini kreditor merupakan “pihak  yang  mempunyai piutang  karena  perjanjian atau  undang- undang”,  sedangkan  debitur  merupakan  “pihak  yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang- undang”.
Adapun  dalam perjanjian fidusia ini dikenal beberapa  pihak yaitu, pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No.  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  “Pemberi Fidusia adalah orang  perseorangan  atau  korporasi  pemilik  benda  yang  menjadi  obyek Jaminan  Fidusia”.  Pasal  1  Ayat  6  Undang -Undang  No.  42  Tahun 1999 Tentang Jam inan Fidusia “Penerima Fidusia adalah  orang perseorangan atau  korporasi  yang  mempunyai piutang  yang  pembayarannya  dijamin dengan  Jaminan  Fidusia”.  Dalam  hal  ini,  pemberi  fidusia  merupakan perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditor, sedangkan penerima fidusia merupakan konsumen yang memiliki hutang terhadap perusahaan pembiayaan  konsumen.  Dalam  prakteknya,  perjanjian  fidusia  ini merupakan  suatu  bentuk  kepercayaan  sehingga  benda  bergerak  yang menjadi objek yang dibebani jaminan dapat berada pada kekuasaan debitur walaupun belum selesai pemenuhan kewajibannya kepada pihak kreditor dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen.  Dengan  demikian,  maka perjanjian fidusia ini membutuhkan kekuatan atau kepastian hukum yang jelas  yakni  dengan  cara  harus  didaftarakan  secara  sah  pada  lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang telah ditentukan (Faisal, 2017).
Pembebanan terhadap benda bergerak dalam jaminan fidusia dapat dibuat dengan pembuatan akta notaris yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan  Fidusia akta  ini  merupakan  akta  jaminan fidusia.  Dalam  akta jaminan fidusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasa  6  Undang-Undang Jaminan Fidusia setidaknya memuat beberapa hal berikut ini :
1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yng dijamin fidusia;
3. Urian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Pasal 12  Ayat  1 Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk mendapatkan akta  jaminan  fidusia  tersebut  maka  pihak  penerima  fidusia  harus mendaftarkan pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Mengingat  dalam  Pasal 10 Ayat  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  ini  telah  jelas  dinyatakan  bahwa, “Benda  yang  dibebani  dengan  Jaminan  Fidusia  wajib  didaftarkan”.  Dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2015  Pasal  4 diketahui  bahwa,  “Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  diajukan  dalam jangka  waktu  paling  lama 30  (tiga puluh) hari terhitung sejak tangg al pembuatan akta Jaminan Fidusia”. Dalam hal ini akta jaminan fidusia hasil dari pendaftarn jaminan fidusia merupakan “salinan  dari  Buku  Daftar  Fidusia  memuat  catatan  tentang  hal -hal sebagaimana dimaksud dalam pasal  13  ayat (2)”.  Pasal 14  Ayat 3  Undang - Undang Jaminan Fidusia Oleh karena itu, tanggal lahirnya jaminan fidusia merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

## Akibat Hukum Dalam Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa jaminan fidusia ini merupakan bentuk perjanjian accesoir atau perjanjian tambahan akibat  adanya  perjanjian  pokok  yaitu perjanjian  pembiayaan  konsumen untuk  pembelian  kendaraan  bermotor.  Dalam  perjanjian  fidusia  ini terdapat  beberapa  pihak  yaitu pihak  perusahaan  pembiayaan konsumen sebagai kreditor (penerima fidusia) dan  pihak konsumen sebagai debitur (pemberi  fidusia)  yang  menggunakan  jasa  perusahaan  pembiayaan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor. Sehingga  dalam  hal  ini kendaraan bermotor tersebut merupakan benda yang dibebankan jaminan fidusia atau bisa disebut sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dapat terjadi karena dalam  perjanjian pembiayaan  yang  merupakan perjanjian pokok yang  melahirkan jaminan  fidusia  menganut  konsep  kepercayaan  yaitu konsumen membeli barang dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan,  sehingga  barang  tersebut  barang  yang  bersangkutan
kemudian  menjadi  jaminan  pokoknya  yakni  yang  dibebankan  fidusia. Jaminan  pokok  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  ketika  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan oleh pihak  debitur maka  benda  tersebutlah yang  kemudian akan digunakan sebagai pemenuh hak-hak kreditor yang seharusnya  menjadi  kewajiban  debitur.(Tri  Yanuaria,  2015)    Sehingga penting bahwa benda tersebut untuk tercatat dan terdaftar secara sah pada lembaga  berwenang  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  yaitu  Kantor Pendaftaran Fidusia. Adapun  ketika jaminan fidusia ini tidak didaftarkan secara  jelas  dan  sah  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  maka  akan menimbulkan akibat hukum yang kemudian akan merugikan pihak-pihak dalam  perjanjian  pembiayaan,  khususnya  bagi  pihak  perusahaan pembiayaan  sebagai  kreditor  (penerima  fidusia).  Jaminan  fidusia  yang tidak didaftarkan tidak akan memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Jaminan Fidusia. Sedangkan kekuatan hukum dari jaminan fidusia ini hanya dapat berlaku ketika jaminan fidusia tersebut terdaftar dan memiliki sertifikat atau kata jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Jaminan Fidusia.(BPHN -Kementerian Hukum dan HAM  Jl Mayjen Soetoyo & Timur, 2012)
Kekuatan hukum  jaminan  fidusia ini  pada  umumnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak  kreditor sebagai penerima fidusia  ketika terjadi wanprestasi  yang  dilakukan oleh debitur (Tektona, 2020). Salah satu kekuatan hukum yang dimaksud yaitu adanya hak yang mendah ului yaitu suatu “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap  kreditor  lainnya”  (Pasal  27  Ayat  1  Undang -Undang  Jaminan Fidusia). Dalam hal jaminan fidusia  yang  tidak didaftarkan maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih dapat digunakan untuk jaminan lainnya  sehingga pihak  kreditor tidak  dapat  menuntut hak-nya untuk  diprioritaskan  daripada  kreditor  lain  apabila  benda  berupa kendaraan bermotor tersebut ternyata telah digunakan oleh pihak debitur sebagai jaminan perjanjian dengan pihak kreditor lain. Dengan demikian maka pihak  kreditur yang  akan mengalami kerugian karena tidak dapat
didahulukan dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari penjualan benda objek jaminan fidusia (Supianto, 2015).
Selain itu, kekuatan hukum yang dimiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi yang memiliki kekuatan titel  eksekutorial  sama  dengan  putusan  pengadilan  juga  tidak  dapat dilaksanakan  karena  tidak  adanya  sertifikat  akta  jaminan  fidusia  yang terdaftar secara sah. Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 29  Ayat  1  disebutkan bahwa,  ketika  debitur  wanprestasi  maka  kreditor dapat  melakukan eksekusi yang  salah  satunya  berupa  pelaksanaan  titel eksekutorial. Dalam pelaksanan eksekusi dengan model titel eksekutorial ini  dasar  hukumnya  mengacu  pada  dalam  Pasal  15  Undang-undang Jaminan  Fidusia  menerangkan bahwa,Dalam  sertifikat  Jaminan fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  14  ayat  (1)  dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang  menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.Sertifikat Jaminan fidusia  sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (A. Made, 2017).
Dengan kata  lain,  dengan adanya  sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh  Kantor Pendaftaran  Fidusia, pelaksanaan  eksekusi titel eksekutorial ini sama dengan menjalankan hasil putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap tanpa perlu menunggu fiat eksekusi dari pengadilan yakni dengan melaksanakan eksekusi dengan kekuasaan sendiri (parate executie). Dalam eksekusi titel eksekutorial ini pemenuhan hak dari kreditor dilakukan dengan melakukan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor pelelangan (Hukum et al., 2020).

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  dan  contoh  kasus  yang  berhubungan  dengan penyelesaian  sengketa  dan  pembatalan  putusan  arbitrase  penulis  dapat menyimpulkan yaitu Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  accesoir  atau
perjanjian tambahan yang lahir karena adanya perjanjian  pokok dalam hal ini yaitu perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor. Jaminan  fidusia  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  menggunakan pembebanan  kepada  benda  yang  dalam hal  ini  merupakan  benda  bergerak berupa kendaraan bermotor. Sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan  Fidusia  pembebanan  terhadap  benda  yang  menjadi objek  jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga me mperoleh sertifikat  atau  akta  jaminan  fidusia  yang  sah  (autentik),  dimana  kreditor merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan. Akta jaminan fidusia  tersebut  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  disebut  memiliki kekuatan hukum yang kuat  sehingga kreditor  memiliki  hak mendahului dan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri ketika terjadi wanprestasi. Hal ini  dapat terjadi  karena akta jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang  sama dengan putusan pengadilan.  Sehingga perubahan  atas isi dari akta tersebut harus didaftarkan kembali  ke Kantor  Pendaftaran Fidusia. Namun  ketika  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan  maka  perjanjian  tersebut tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  pihak  kreditor  tidak  lagi memiliki  hak  mendahului dan  eksekusi atas  objek  jaminan  fidusia  tersebut ketika  terjadi  wanprestasi.  Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Jaminan  Fidusia  dan  Permenkeu RI  No.130/PMK.010/2012.(Yasa, 2014)
Jaminan  Fidusia  ini  dapat  dialihkan  kepada  kreditor  lain  atas persetujuan dari penerima fidusia (kreditor) sebelumnya. Jaminan Fidusia ini akan  hapus  karena  beberapa  hal  antara  lain,  hapusnya  utang  yang  dijamin dengan fidusia;  adanya  pelepasan  hak  atas  Jaminan  Fidusia  oleh  Penerima Fidusia;  atau  musnahnya  Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia. Jaminan fidusia yang  tidak didaftarkan  oleh kreditor  ke  Kantor  Pendaftaran Fidusia  tidak  memiliki  keuatan  hukum  yang  kuat  karena  tidak  memiliki sertifikat  akta jaminan  fidusia  yang  sah (Yasir,  2016).  Hal  ini  menimbulkan akibat  hukum  bagi  masing-masing pihak  dalam  perjanjiaan,  baik  kreditor maupun  debitur.  Akibat  hukum  bagi  kreditor  yang  tidak  mendaftarkan jaminan  fidusia  adalah  kreditor  tidak  memiliki  kekuasaan untuk  hak  yang didahulukan  daripada  kreditor  lain.  Selain  itu,  kreditor  juga  tidak  memiliki
dasar hukum yang  kuat untuk  dapat  melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Sehingga upaya hukum  yang  dapat  ditempuh  kreditor  untuk  memenuhi hak-haknya  bukan melalui  eksekusi  langsung  melainkan  harus  melalui  pengajuan  gugatan peradilan perdata hingga putusan pengadilan.(Sujayadi, 2012) Adapun proses peradilan  perdata  tersebut  harus  melalui  beberapa  tahap  sebagai  berikut, Pendaftaran  gugatan;  Pemanggilan  para  pihak;  Sidang  I;  Mediasi;  Jawab Jinawab;  Pembuktian;  Kesimpulan;  Putusan;  Upaya  Hukum;  dan  Eksekusi. Sedangkan  akibat  hukum  bagi  debitur  yaitu  ketika  debitur  melakukan wanprestasi  dan  kreditor  melakukan eksekusi  langsung  maka  debitor  dapat mengajukan tuntutan  atau  gugatan  terhadap  eksekusi tersebut. Selain  itu, ketika  debitur mengalihkan benda  objek  fidusia  yang  tidak  didaftarkan kepada  pihak  lain,  debitur  tidak  dapat  dijerat  dengan  Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999  Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak  sah  atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.(O. : Made et al., n.d.)

## DAFTAR PUSTAKA
BPHN -Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo, P., & Timur, J. (2012). BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN  PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 1 (2), 199 – 214. https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V1I2.97
Faisal,  N.  (2017).  TINJAUAN  YURIDIS  ATAS  JAMINAN  FIDUSIA BERKAITAN  DENGAN  KETENTUAN  ANGKA  2  SURAT  EDARAN DEPARTEMEN  HUKUM  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  DIREKTORAT  JENDERAL  ADMINISTRASI  HUKUM UMUM  NOMOR:  C.HT.01.l0-22  TANGGAL  15  MARET  2005 TENTANG STANDARISASI PROSEDUR  PENDAFTARAN FIDUSIA.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 36 (4), 421 – 442. https://doi.org/10.21143/JHP.VOL36.NO4.1474
Hukum, F., Airlangga, U., Surabaya, K., & Timur, J. (2020). Diversi Jurnal Hukum  INDONESIA. DIVERSI:  Jurnal  HukumJurnal  Hukum , 6 (April), 73 – 91.
Janssens, M. L., & Wayendt, N. (2007). No 主観的健康感を中心とした在宅
高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. Fire Extinguisher  Performance  Evaluation with GelTech Solutions Inc.’s FireIce Water Additive on Class 2-A and 40-A Cribs and  A Ten-Tire Fire in General Accordance with UL 711 .
Made,  A.  (2017).  Akibat  Hukum  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dalam Sistem  Online. Acta  Comicas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan , 2 , n. 2 (2017), 268 – 276.
Made,  O. :,  Dosen,  W.,  Hukum, F.,  &  Surabaya,  U.  (n.d.). Pengambilan Paksa Kendaraan  Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen .
Maengkom,  C.  R.  (2016).  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Yang  Berlaku  Di Indonesia  Sebagai  Lembaga  Jaminan  Menurut  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lex Privatum , 4 (1).
Mulyati,  E.,  &  Dwiputri,  F.  A.  (2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Menganalisis  Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian Kredit Perbankan. Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1 (2), 134. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  61  Tahun  1988  tentang  Lembaga Pembiayaan, Pub. L. No. 61 (1988).
Putra, F. M. K. (2018). Konstruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk  Dukungan  Perkembangan  Bisnis. Perspektif , 23 (2),  67. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.689
Sujayadi, B.  S.  dan.  (2012). Pengantar  Hukum  Acara  Perdata  &  Contoh Dokumen Litigasi . Prenadamedia Group.
Supianto.  (2015). Hukum  Jaminan  Fidusia:  Prinsip  Publisitas  pada Jaminan Fidusia . Penerbit Garudhawacana.
Tektona, R. I. (2020). Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tanpa  Persetujuan Mantan Istri  Dalam  Perbankan: Studi  Putusan Mahkamah Agung Nomor 222k/Pdt/2017. Khazanah  Hukum , 2 (2), 82 – 91.
Tri  Yanuaria.  (2015).  Akibat  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Financial Leasing. Jurnal Hukum Dan Masyarakat , 14 (2).
Undang-undang (UU) tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah, (1996).
Yasa,  G. R.  A.  M.  (2014). Eksekusi  Objek Jaminan  Kendaraan  Bermotor Dalam  Perjanjian Pembiayaan  Non  Bank  Yang  Tidak  Didaftarkan Jaminan Fidusia . Universitas Udayana.
Yasir, M.  (2016). Aspek  Hukum Jaminan Fidusia. SALAM: Jurnal  Sosial Dan Budaya Syar-I , 3 (1), 75 – 92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307