Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 7, No. 1, 2024, pp. 151-164 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.101
Joint Property in Polygamous Marriages: Practical Experience in Religious Courts
Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami: Pengalaman Praktik di Pengadilan Agama
Mansari 1* Khairizzaman 2 Soraya Devy 3 Zulham Wahyudani 4 Siti Sahara 5
Mohammad Kori bin Jusoh 6
123 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4 Institut Agama Islam Negeri Langsa
5 Universitas Samudra Langsa
6 Pengarah Kanan, Bagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Presint 3, Putrajaya, Malaysia
*Corresponding Author: mansari@ar-raniry.ac.id Article Info Abstract
Received: 01-03-2024 Revised: 01-04-2024 Accepted: 25-06-2024
Keywords:
Joint property;
Polygamy;
Women's protection Regulations  on  joint  property  in  polygamous  marriages  are  not specifically addressed in legislation. This legal vacuum creates legal consequences  and uncertainty  for the  community. This  study  aims to  analyze  the  regulations  related  to  the  mechanism  for  dividing joint  property  acquired  in  marriage  and  the  essence  of  separating joint  property  in  polygamy  applications.  This  research  uses normative  legal  research.  The  primary  legal  materials  used  are  the Marriage Law, Court Decisions, and the Compilation of Islamic Law (KHI).  The  secondary  legal  materials  include  reference  books, journals,  and  research  results.  Data  analysis  was  conducted qualitatively. The results of the study show that the mechanism for dividing  property  in  polygamous  marriages  is  not  specifically regulated in legislation. Existing regulations only stipulate that joint property  is  divided  between  widows  and  widowers,  whether  the marriage ends due to divorce or death. In practice, the division of joint property in Religious Courts can be categorized into two types: the separation of property directly stipulated in the decision on the application for polygamy and after the occurrence of divorce or the death of one party, based on the general principles in the Marriage Law  and  KHI.  There  is  a  need  for  the  reconstruction  of  the Marriage Law to ensure legal certainty in the context of the division of joint property. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Harta bersama; Poligami; Pengaturan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  tidak  diatur secara spesifik pembagiannya dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan  hukum  ini  menimbulkan  konsekuensi  hukum  serta
Perlindungan perempuan. ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat.  Kajian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaturan  terkait  dengan  mekanise  pemilihan  harta bersama  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  dan  hakikat  pemilahan harta  bersama  dalam  permohonan  poligami.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Bahan  hukum primer  yang  digunakan  yaitu  UU  Perkawinan,  Putusan  Pengadilan dan  KHI.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  yaitu  buku referensi,  jurnal  dan  hasil  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  mekanisme  pembagian harta  poligami  belum  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada hanya menentukan harta bersama  di  bagi  kepada  janda  dan  duda  baik  putusnya  perkawinan maupun  karena  terjadinya  perceraian.  Pengalaman  praktik pembagiannya  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  dapat dikategorikan  menjadi  dua  yaitu  pemilahan  harta  yang  langsung dipilah  dalam  penetapan  permohonan  izin  poligami  dan  pasca terjadinya  perceraian  maupun  meninggal  salah  satu  pihak  dengan berpedoman  pada  prinsip  umum  dalam  UU Perkawinan  dan KHI. Perlunya  rekonstruksi  UU  Perkawinan  yang  berdimensi  kepastian hukum dalam konteks pembagian harta bersama.
Copyright© 2024 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Poligami  merupakan  praktik  yang  diakui  dan  diatur  dalam  hukum  Islam  dan diakomodasi dalam perundang-undangan di Indonesia (Wartini, 2013: 238). Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara yuridis  poligami diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat yang ketat yakni adanya persetujuan istri pertama dan setelah mendapatkan izin dari pengadilan agama (Mansari,  2023:  362).  Namun,  dalam  praktiknya,  persetujuan  dan  izin  tersebut  sering  kali tidak cukup untuk mengatasi konflik yang muncul terutama terkait dengan harta bersama. Pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menjadi permasalahan yang kompleks. Setiap istri memiliki hak atas bagian dari harta yang diperoleh selama pernikahan mereka masing-masing sepanjang perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum agama dan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan.
Praktik  poligami  menimbulkan  berbagai  persoalan,  terutama  terkait  dengan  harta bersama  antara  istri  pertama  dan  istri  kedua,  karena  salah  satu  akibat  hukum  dari perkawinan  adalah  munculnya  harta  bersama  (Judiasih,  2015:  23).  Persoalan  ini  semakin rumit karena belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur pemisahan harta bersama sebelum izin poligami diberikan oleh pengadilan agama. Dalam banyak kasus, istri pertama
sering kali merasa dirugikan secara ekonomi setelah suaminya memutuskan untuk menikah lagi.  Konflik  terkait  harta  bersama  dapat  terjadi  karena  harta  yang  diperoleh  selama pernikahan dengan istri pertama sering kali juga digunakan untuk kepentingan istri kedua, tanpa adanya pemisahan yang jelas. UU Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan penggunaannya harus memperoleh izin dari salah satu pihak. Penggunaan harta tanpa adanya persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum baik itu perbuatan melawan hukum maupun penggelapan harta bersama yang dapat dijerat dengan hukuman pidana (Ariani, 2022: 78).
Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia,  yakni  UU  Nomor  1  Tahun  1974, mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Ketentuan tersebut tidak secara langsung menjabarkan mengenai pembagian harta bersama dalam konteks poligami. Belum  diaturnya  secara  komprehensif  mengenai  pembagian  harta  bersama  dalam  tatanan hukum  di  Indonesia  mempersulit  pembagian  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan. Ketiadaan aturan spesifik menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi istri pertama. Perebutan  harta  sering  kali  terjadi  karena  tidak  adanya  kejelasan  mengenai  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  terhadap  harta  yang  telah  diperoleh  selama  pernikahan sebelumnya.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  konflik  berkepanjangan  dan  mengganggu keharmonisan keluarga.
Kajian  sebelum  belum  secara  spesifik  mengkaji  tentang  mekanisme  pembagian harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Kajian  yang  dilakukan  oleh Wagiran  yang mengkaji terkait percampuran harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan.  Fokus penelitian  tersebut  hanya  mendeskripsikan  dan  menganalisis  konsekuensi  hukum  yang muncul  akibat  percampuran  harta  bersama  ini  serta  pola  pembagiannya  di  pengadilan. Selanjutnya,  kajian  yang  dilakukan  oleh Arif  Zunaidi  yang  membahas  tentang  kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami.  Arif hanya membahas dari sisi kedudukannya, tapi  tidak  membahas  tentang  mekanisme  yang  harus  ditempuh  ketika  meminta  kepada pengadilan (Zunaidi, 2018: 105). Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Sofwan Ahadi yang hanya  memfokuskan  pada  aspek  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  secara keseluruhan dan tidak menyinggung terkait mekanisme pembagiannya di pengadilan agama (Ahadi,  2014:  89-97).  Untuk  mengisi  kekosongan kajian  itulah  kajian  ini  dilakukan  secara komprehensif  guna  membahas  mekanisme  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan poligami yang dipraktikkan di pengadilan agama.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penggunaan  metode  penelitian  normatif  karena kajian ini memfokuskan pada data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal dan hasil  penelitian  yang  membahas  tentang  pembagian  harta  dalam  perkawinan  poligami. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, putusan pengadilan dan KHI. Bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  serta menginterpretasikannya kemudian diuraikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
UU  Perkawinan  tidak  menentukan  secara  spesifik  mengenai  pembagian  dan pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami. UU Perkawinan menyebutkan secara universal  harya  diperoleh  selama  perkawinan  disebut  sebagai  harta  bersama,  sedangkan harta  yang  diperoleh  sebelum  dilangsungkan  perkawinan  menjadi  hak  pribadi  masing- masing  dan  penggunaannya  tanpa  perlu  memperoleh  izin  dari  salah  satu  pihak.  Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatakan:
1. Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama.
2. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Penggunaan  harta  bersama  harus  memperoleh  izin  dari  salah  satu  pihak. Konsekuensi yang muncul bila penggunaannya tanpa izin yaitu dapat dituntut kembali harta bersama. Selain itu, salah satu pihak dapat menuntut dengan pemidanaan telah melakukan penggelapan harta bersama. Berbeda halnya dengan harta yang diperoleh dari perkawinan, harta  bawaan  dapat  dipergunakan  secara  mandiri,  baik  untuk  menjual  maupun menghibahkan  kepada  pihak  lain  (Wagiran,  2018:    89).  Para  pihak  memiliki  kekuasaan penuh terhadap harta bawaan yang tidak dapat diintervensi dalam mentasarrufkannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa   Mengenai  harta bersama,    suami    atau    isteri    dapat    bertindak    atas  persetujuan  kedua  belah  pihak. Selanjutnya,  dalam  ketentuan  Pasal  36  ayat  (2)  mengenai  harta  bawaan  masing-masing,
suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan, penggunaan harta bersama memerlukan  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak.  Artinya,  salah  satu  pihak  tidak  dapat secara sepihak menggunakan atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak lainnya.
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  pembagian  harta  bersama  yang  diperoleh  dari perkawinan,  Pasal  37  UU  Perkawinan  menentukan  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Ketentuan  tersebut memberikan  fleksibilitas  dalam  penerapan  hukum  terkait  pembagian  harta  bersama, memungkinkan  setiap  pasangan  untuk  mengikuti  sistem  hukum  yang  sesuai  dengan keyakinan dan latar belakang mereka masing-masing, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kesepakatan bersama.
Berkaitan dengan harta bersama bagi pasangan suami istri yang melakukan poligami ditentukan  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  c.  Ketentuan  tersebut  menegaskan bahwa Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada  sebelum  perkawinan  dengan  isteri  kedua  atau  berikutnya  itu  terjadi  (Rochaeti,  2015: 656). Selanjutnya, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak  perkawinannya  masing-masing.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  dalam  suatu pernikahan  poligami,  isteri  kedua,  ketiga,  atau  seterusnya  tidak  memiliki  hak  atas  harta bersama  yang  telah  diperoleh  atau  ada  sebelum  pernikahan  mereka  dengan  suami.  Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama pernikahan suami dengan isteri pertama.  Jika  seorang  pria  menikah  lagi  setelah  pernikahan  pertamanya,  isteri  kedua  atau seterusnya  tidak  berhak  atas  harta  yang  telah  terkumpul  selama  pernikahan  dengan  isteri pertama.  Misalnya,  jika  suami  telah  memiliki  rumah,  mobil,  atau  aset  lain  bersama  isteri pertama,  maka  isteri  kedua  tidak  dapat  mengklaim  hak  atas  aset-aset  tersebut.  Hak  milik atas harta tersebut tetap berada pada suami dan isteri pertama.
Ketentuan di atas juga mengatur bahwa setelah seorang suami menikah lagi, semua isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan mereka masing-masing.  Artinya,  harta  bersama  yang  diperoleh  setelah  pernikahan  dengan  isteri kedua  akan  menjadi  milik  bersama  antara  suami  dan  isteri  kedua,  dan  seterusnya.  Dalam pernikahan  poligami,  setiap  isteri  berhak  atas  harta  yang  diperoleh  setelah  pernikahan mereka  dengan  suami.  Jika  seorang  pria  menikah  lagi,  maka  harta  yang  diperoleh  setelah pernikahan  kedua  tersebut  akan  menjadi  harta  bersama  antara  suami  dan  isteri  kedua.
Demikian  pula,  jika  pria  tersebut  menikah  lagi  untuk  ketiga  kalinya,  maka  harta  yang diperoleh  setelah  pernikahan  ketiga  akan  menjadi  harta  bersama  antara  suami  dan  isteri ketiga.  Setiap  isteri  memiliki  hak  yang  sama  atas  harta  yang  diperoleh  selama  pernikahan mereka masing-masing dengan suami.
Hitungan  waktu  sejak  kapan  harta  bersama  dibagi  sama  antara  istri  kedua  dan seterusnya  yaitu  sejak  terjadinya  perkawinan.  Artinya,    istri  pertama  dan  istri  seterusnya berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sepanjang para istri masih terikat dengan  perkawinan.  Seluruh  harta  tersebut  masing-masing  istri  memiliki  haknya,  karena menurut  ketentuan  Pasal  35  UU  Perkawinan  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh selama  perkawinan.  Pasal  35  UU  Perkawinan  menentukan  bahwa  Harta    benda    yang diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain (Al-Amruzi, 2014: 74).
Ketentuan  ini  menyatakan  bahwa  segala  bentuk  harta  benda  yang  diperoleh  oleh suami atau istri selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut, terlepas dari siapa yang secara  langsung  memperoleh  atau  menghasilkan  harta  tersebut.  Harta  bersama  meliputi berbagai  jenis  aset,  seperti  properti,  tabungan,  investasi,  kendaraan,  dan  lainnya  yang diperoleh  selama  masa  perkawinan  berlangsung.  Selama  perkawinan,  setiap  harta  yang dihasilkan oleh pasangan suami istri dianggap sebagai milik bersama. Misalnya, jika selama perkawinan  mereka  membeli  sebuah  rumah  atau  kendaraan,  maka  rumah  atau  kendaraan tersebut adalah harta bersama. Kedua belah pihak, suami dan istri, memiliki hak yang sama atas  aset-aset  ini,  tanpa  memandang  siapa  yang  secara  langsung  membelinya  atau menghasilkannya. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama yang harus dikelola dan dibagi bersama-sama.
Ada pengecualian terhadap konsep harta bersama yaitu adanya harta bawaan, yaitu harta  yang  dimiliki  oleh  suami  atau  istri  sebelum  menikah,  tetap  menjadi  milik  pribadi masing-masing.  Demikian  juga,  harta  yang  diperoleh  oleh  suami  atau  istri  sebagai  hadiah atau  warisan  selama  masa  perkawinan  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama,  melainkan menjadi  milik  pribadi  pihak  yang  menerimanya (Siringoringo,  2023:  144) .  Namun,  ada kemungkinan  lain  jika  para  pihak  sepakat  untuk  menentukan  sebaliknya  misalnya  dengan membuat perjanjian perkawinan khusus mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan.
Walaupun  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  terdapat pengecualian penting yang perlu diperhatikan.
Harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi mereka masing-masing (Zulfiani, 2015: 380). Begitu pula dengan harta yang diterima  sebagai  hadiah  atau  warisan  selama  masa  perkawinan.  Misalnya,  jika  suami menerima warisan rumah dari orang tuanya, rumah tersebut tidak menjadi harta bersama, melainkan  tetap  menjadi  milik  pribadi  suami  (Kabakoran,  2023:  360).  Namun,  pasangan suami istri dapat membuat kesepakatan lain jika mereka ingin memasukkan harta tersebut ke dalam harta bersama. Kesepakatan ini harus dibuat secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Harta benda dalam perkawinan dibagi antara harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama (Nelli, 2017: 36) . Sementara itu, harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, kecuali jika disepakati lain. Hal ini memberikan  kejelasan  mengenai  status  kepemilikan  harta  dalam  perkawinan  dan melindungi hak-hak masing-masing pasangan atas harta mereka.

## Praktik  Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Poligami  di  Pengadilan Agama
Perkara poligami termasuk salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bagi seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu orang harus memperoleh izin dari pengadilan  dengan  memenuhi  berbagai  syarat  yang  telah  ditetapkan.  Terutama  harus memperoleh  izin  dari  istri  pertamanya,  tanpa  adanya  izin  sangatlah  tidak  mungkin  suami dapat  menikah  dengan  istri  yang  kedua  dan  seterusnya.  Jika  pun  menikah,  pasti melakukannya secara sirri atau tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang. Pihak KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan dari seorang yang telah memiliki istri kecuali adanya penetapan dari pengadilan.
UU  Perkawinan  tidak  secara  eksplisit  mengatur  kapan  atau  bagaimana  pembagian harta dilakukan dalam konteks poligami. Pembagian harta dalam perkawinan poligami akan mengikuti prinsip umum  yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Artinya pembagian harta bersama akan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing pihak jika perkawinan putus  karena  perceraian.  Meskipun  belum  adanya  aturan  yang  khusus  mengatur  tentang mekanisme pembagian harta dalam perkawinan poligami, tapi hakim di Pengadilan Agama
tetap  mengadili  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Hal  ini  dikarenakan  pada  prinsipnya, hakim  tidak  boleh  menolah  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  tanpa  aturan  hukum (Manan,  2013:  189-202).  Hakim  dianggap  mengetahui  aturan  hukumnya  ( ius  curia  novit ) (Anwar,  2022,  4012),  oleh  karenanya  hakim  memutuskan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya.
Praktik  yang  dilakukan  di  pengadilan  agama  meskipun  tanpa  adanya  aturan  yang secara  khusus  mengenai  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  dapat diklasifikasikan menjadi tiga tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan poligami, yaitu sebagai berikut:
1. Pemisahan Harta Bersamaa Diajukan Berbarengan dengan Permohonan Izin Poligami Setiap  poligami  yang  dipraktikkan  di  Indonesia,  secara  legal  formal  harus memperoleh  izin  dari  Pengadilan  Agama  dan  istri  pertama  serta  melampirkan  segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada saat pengajuan permohonan  izin  inilah  suami  harus  mencantumkan  harta  yang  telah  diperoleh  sejak pernikahan  dengan  istri  pertamanya.  Acuan  hukumnya  sebenarnya  tidak  diatur  secara spesifik  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  akan  tetapi  diatur  dalam  Buku  II  tentang Pedoman  Pelaksanaan  dan  Adm.  Pengadilan  Agama.  Khusus  mengenai  harta  bersama dalam  perkawinan  poligami  dalam  buku  pedoman  tersebut  diatur  bahwa  Pada  saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan  permohonan  penetapan  harta bersama  dengan  isteri  sebelumnya,  atau  harta  bersama  dengan  isteri-isteri    sebelumnya. Dalam  hal  suami  tidak mengajukan permohonan penetapan harta besama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam  hal  suami  tidak  mengajukan  permohonan penetapan harta  bersama  yang  digabungkan  dengan permohonan  izin  poligami  sedangkan  isteri terdahulu  tidak  mengajukan  rekonvensi  penetapan  harta  bersama  dalam  perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud  dalam  angka  (9)  di  atas,  permohonan penetapan  izin  poligami  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suami yang mengajukan izin poligami harus juga  mengajukan  permohonan  penetapan  harta  bersama  dengan  istri  atau  istri-istri sebelumnya.  Jika  suami  tidak  mengajukan  permohonan  penetapan  harta  bersama  ini,  istri atau  istri-istri  sebelumnya  dapat  mengajukan  rekonvensi  untuk  penetapan  harta  bersama tersebut.  Jika  baik  suami  maupun  istri  terdahulu  tidak  mengajukan  permohonan  atau rekonvensi  penetapan  harta  bersama,  permohonan  izin  poligami  harus  dinyatakan  tidak
dapat  diterima  oleh  pengadilan.  Saat  mengajukan  permohonan  izin  poligami,  suami membuat rincian mengenai harta  bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertamanya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  keadilan  bagi  istri  pertamanya  dan menghindari  percampuran  harta.  Harta  ini  hanya  menjadi  milik  bersama  suami  dan  istri pertama. Identifikasi harta yang diperoleh setelah suami menikah dengan istri kedua. Harta ini menjadi milik bersama suami dan istri kedua.
Pembagian  harta  dalam  perkawinan  poligami  memerlukan  pemisahan  yang  jelas antara  harta  yang  diperoleh  dari  masing-masing  perkawinan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan  bahwa  setiap  istri  mendapatkan  haknya  secara  adil  sesuai  dengan  kontribusi dan  masa  perkawinannya  dengan  suami.  Pada  perkawinan  poligami,  harta  yang  diperoleh selama  pernikahan  dengan  istri  pertama  adalah  harta  bersama  antara  suami  dan  istri pertama. Demikian pula, harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri kedua adalah harta bersama antara suami dan istri kedua, dan seterusnya. Tidak ada penggabungan atau campur aduk antara harta bersama dari masing-masing pernikahan. Artinya, harta bersama dari  pernikahan  dengan  istri  pertama  tidak  boleh  dicampur  dengan  harta  bersama  dari pernikahan  dengan  istri  kedua.  Hal  ini  ditentukan  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  huruf  b  dan  c yang menyatakan Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua isteri  mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  bersama  yang  terjadi  sejak  perkawinannya masing-masing.
Pemisahan  harta  dalam  perkawinan  poligami  dapat  dilihat  misalnya  dalam Penetapan  Nomor  134/Pdt.G/2024/MS.Jth.  Penetapan  tersebut  selain  memuat  izin berpoligami juga memuat tentang harta dalam perkawinan. Diktum amar putusan tersebut yaitu:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menikah  lagi  (Poligami)  dengan  calon  isteri kedua;
3. Menetapkan objek berupa:
3.1. Sepetak kebun / tanah kebun seluas 2000 m2  yang terletak di Ds. PBD;
3.2. Sepetak tanah dan rumah yang terletak di Ds. PK;
3.3. Sepetak tanah ruko/toko yang terletak di Ds. PM;
3.4. 2 (dua) unit sepeda motor;
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
Diktum  amar  putusan  tersebut  memberikan  penegasan  bahwa  praktik  pemisahan harta  bersama  bagi  pasangan  sudah  dilakukan  sejak  permohonan  dilakukan.  Penetapan selain memuat izin berpoligami juga memberikan pemilahan secara tegas harta yang telah diperoleh  dengan  istri  pertama.  Pendekatan  yang  demikian  bertujuan  supaya  jelas  harta yang  diperoleh  dari  istri  pertama  dan  harta  yang  diperoleh  setelah  menikah  dengan  istri keduanya  maupun  istri  berikutnya.  Harta  yang  diperoleh  dari  istri  kedua  dan  berikutnya menjadi  hak  bersama  antara  suami  dan  istri  pertama  dan  istri  berikutnya.  Hal  ini dikarenakan suami selain masih terikat dengan istri pertama juga masih terikat dengan istri- istri lainnya. Jadi, secara hukum istri pertama masih berhak terhadap harta yang diperoleh setelah  suaminya  berpoligami  karena  konsepsi  dari  harta  perkawinan  yaitu  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan.  Baik  itu  dengan  istri  pertama  maupun  istri-istri  berikutnya memiliki hak yang sama selama tidak diperjanjikan lain oleh para pihak.
Ketentuan  Pasal  65  ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  c  UU  Perkawinan  menegaskan bahwa Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Selanjutnya, semua isteri  mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  bersama  yang  terjadi  sejak  perkawinannya masing-masing.  Ketentuan  tersebut  semakin  mempertegas  bahwa  harta  yang  diperoleh dengan  istri  pertama  tidak  dapat  diganggu,  karena  menjadi  hak  istri  pertama  dan  suami. Sementara pasca poligami, harta yang diperoleh oleh suami menjadi milik bersama di antara istri-istrinya.
2. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian
Praktik  pembagian  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  terhadap  suami  yang berpoligami  yaitu  dengan  membagikan  harta  tersebut  pasca  terjadinya  perceraian.  Pola pembagiannya  harus  dibagikan  secara  hati-hati  agar  tidak  menimbulkan  ketidakadilan kepada salah satu pihak. Misalnya, perceraian terjadi dengan istri pertama, maka harta yang dibagi yaitu harta yang sudah pernah dibagi pada saat permohonan izin poligami dan harta yang  diperoleh  pasca  perkawinan  dengan  istri  kedua.  Hal  ini  dikarenakan  harta  yang diperoleh sebelum poligami menjadi milik mereka berdua, sedangkan setelah berpoligami, harta yang diperolehnya harus dibagi menjadi 1/3 untuk istri pertama, 1/3 untuk istri kedua dan  1/3  untuk  suami.  Pola  pembagian  tersebut  harus  diterapkan  oleh  hakim,  karena memang semua pihak masih terikat dengan perkawinan dan secara hukum berhak terhadap harta tersebut. Majelis hakim harus jeli dalam konteks ini dan membatasi mana harta yang
diperoleh  sebelum  berpoligami  dan  harta  yang  diperoleh  setelah  poligami.  Kemudian barulah harta tersebut dibagikan kepada ketiga pihak tersebut.

## 3. Pembagian harta harta bersama setelah meninggal
Pola ketiga yang dipraktikkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam membagi harta bersama  poligami  yaitu  dengan  membagikannya  setelah  perceraian.  Pembagian  setelah meninggal  dunia,  dalam  bentuk  warisan  menjadi  lebih  kompleks.  Apalagi  ada  pihak  yang menyembunyikan  harta  supaya  tidak  diketahui  keberadaannya.  Kompleksitas  pembagian harta pasca meninggal ini dikarenakan semua istri dan anak-anak dari berbagai pernikahan berhak atas bagian dari harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap pernikahan yang dilakukan suami dengan istri-istrinya menghasilkan harta bersama tersendiri. Artinya, harta yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama adalah harta bersama suami dengan  istri  pertama,  begitu  juga  dengan  harta yang  diperoleh selama  pernikahan  dengan istri kedua, dan seterusnya. Jika suami meninggal, pembagian warisan akan dilakukan sesuai dengan  hukum  waris  yang  berlaku.  Semua  istri  dan  anak-anak  dari  berbagai  pernikahan berhak  atas  bagian  dari  harta  tersebut.  Dalam  Islam,  pembagian  warisan  diatur  dengan ketat,  dengan  istri  mendapatkan  bagian  tertentu,  dan  anak-anak  juga  memiliki  hak  yang ditentukan dalam Al-Quran.  Jika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dengan istri yang bercerai harus dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa melibatkan harta bersama dari pernikahan lainnya. Jika suami meninggal, pembagian harta  warisan  harus  dilakukan  berdasarkan  harta  terpisah  dari  masing-masing  pernikahan. Setiap  istri  dan  anak-anak  dari  pernikahan  tersebut  berhak  atas  bagian  dari  harta  warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
Ketiga  pola  pembagian  harta  harta  dalam  perkawinan  poligami  diaplikasikan  oleh hakim di Pengadilan Agama, meskipun memang secara norma hukumnya sangat terbatas. Terutama  berkaitan  dengan  pemisahan  harta  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan poligami sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang memang secara hukumnya belum diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Guna  mengisi  kekosongan  hukum, Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Buku  II  Pedoman  bagi  hakim  dalam  mengadili  perkara harta bersama dalam perkawinan poligami. Kenyataan empiris, hakim tetap melaksanakan pembagian  harta  dalam  perkawinan  poligami  meskipun  tidak  ada  ketentuan  yang  spesifik mengenai  hal  tersebut  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dikarenakan  tugas hakim  adalah  menerima,  mengadili,  dan  memutuskan  perkara  yang  diajukan  kepadanya
berdasarkan hukum yang berlaku (Hartono, 2014: 75). Hakim menggunakan prinsip-prinsip umum hukum yang terdapat dalam UU Perkawinan  untuk memutuskan pembagian harta dalam perkawinan poligami.
Terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum perlu dipikirkan kembali oleh pembentuk aturan. Perlu adanya langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan ini dengan mengatur  secara  lengkap  pembagian  harta  dalam  perkawinan  poligami  dalam  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  akan  memberikan  pedoman  yang  jelas  bagi  hakim  dalam memutuskan  perkara  pembagian  harta  dalam  perkawinan  poligami.  Rekonstruksi  hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami menjadi hal yang urgen diatur dalam tatatan  hukum  di  Indonesia.  Belum  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur  secara  spesifik mengenai  harta  bersama  dalam  poligami  menjadi  dasar  argumentasi  yang  kuat  sehingga ketentuan  tersebut  diformulasikan  oleh  pembentuk  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  yang hendak  dicapai  yaitu  mewujudkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Rekonstruksi  yang  ditawarkan  yaitu: Pertama ,  harta  bersama  yang  diperoleh  dari  istri pertama atau istri sebelumnya wajib dimintakan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin  poligami.  Permohonan  izin  poligami  tanpa  disertai  dengan  pembagian harta  bersama harus dinyatakan ditolak. Selain majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami juga menyatakan  harta-harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  hak  milik  masing- masing sejak perkawinan poligami diizinkan.
Kedua, Harta bersama yang telah ditetapkan kepada masing-masing suami dan istri dalam  izin  permohonan  poligami  menjadi  milik  permanen  dan  tidak  dapat  lagi  dianggap sebagai  harta  bersama.  Konsekuensinya  harta  tersebut  tidak  dapat  dimintakan  lagi  tatkala terjadinya  perceraian  di  kemudian  hari  karena  sudah  menjadi  harta  bawaan,  kecuali  yang dapat  dibagi  adalah  bila  meninggal  salah  satu  pihak  sebagai  harta  warisan.  Pemisahan  ini penting  dilakukan  agar  tidak  bercampur  harta  antara  istri  pertama  dengan  istri-istri berikutnya.  Pembagian  secara  permanen  sebelum  izin  poligami  diberikan  bertujuan  agar hak-hak  istri  pertama  terlindungi.  Ia  mendapatkan  bagian  yang  adil  dari  harta  yang diperoleh selama perkawinan pertama.
Ketiga, pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing istri dalam perolehan harta tersebut. Kontribusi ini dapat berupa finansial karena  istri  memiliki  andil  dalam  memperoleh  harta  bersama,  pengelolaan  rumah  tangga, pengasuhan anak, atau bentuk kontribusi lain yang relevan.  Keempat, harta bersama yang diperoleh  pasca  diizinkan  poligami  menjadi  harta  bersama  masing-masing  istri  dan
suaminya sesuai dengan kontribusinya, kecuali ditentukan lain dalam perkawinan. Artinya, setiap istri memiliki hak terhadap harta yang diperoleh oleh suaminya dan dianggap sebagai harta  bersama.  Begitu  pula  dalam  hal  masing-masing  istri  bekerja,  harta  tersebut  harus dianggap sebagai harta bersama dengan suaminya terlepas dari istri kedua dan seterusnya.
Berdasarkan  sejumlah  rekonstruksi  pengaturan  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan  poligami  dapat  disimpulkan  bahwa  harta  bersama  yang  diperoleh  dari  istri pertama  harus  dibagi  bersamaan  dengan  pengajuan  izin  poligami.  Permohonan  tanpa pembagian  harta  harus  ditolak.  Harta  yang  telah  dibagi  menjadi  milik  permanen  masing- masing pihak dan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama lagi, kecuali sebagai warisan jika salah satu pihak meninggal. Pembagian harta dilakukan berdasarkan kontribusi masing- masing  istri,  baik  finansial,  pengelolaan  rumah  tangga,  pengasuhan  anak,  maupun kontribusi  lainnya.  Harta  bersama  yang  diperoleh  setelah  izin  poligami  menjadi  hak bersama antara suami dan istri-istri sesuai kontribusi masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  meskipun  belum  adanya  ketentuan  secara  khusus  terkait  pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, hakim tetap mengadili perkara pembagian harta bersama  dalam  perkawinan  poligami.  Hakim  mengambil  prinsip  umum  pembagian  harta bersama sebagaimana yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Hakim berpegang pada prinsip ius  curia  novit atau  hakim  dianggap  mengetahui  aturan  hukum  dan  hakim  dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka tetap diadili. Praktik pembagian dilakukan dengan cara  memisahkan  terlebih  dahulu  harta  yang  diperoleh  selama  terikat  dengan  istri pertamanya.  Kemudian  pola  kedua  yaitu  dengan  membagikan  harta  pasca perceraian  dan ketiga yaitu dibagikan pasca terjadinya meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amruzi,  F.  (2014).  Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan  (Studi  Komparatif    Fiqh,    KHI, Hukum  Adat  dan KUHPerdata), Yogyakarta: Aswaja Pressindo. hlm. 74.
Ahadi, S. (2014). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam , 1 (1).
Anwar,  K.  (2022).  Penerapan  Asas  IUS  Curia  Novit  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama  di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) , 4 (5), 4010-4029.
Ariani, I., Selma, M. Y., & Suatmiati, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Penggelapan  Harta  Gono  Gini  Setelah  Perceraian  (Studi  Kasus  No. 2230k/Pdt/2019 di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung). Doctrinal , 7 (1), 73-93.
Hartono, R. (2014). Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa). Unnes Law Journal, 3(2).
Judiasih,  S,  D.  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  dan  Kedudukan    Suami  dan  Istri  atas Kepemilikan Harta dalam  Perkawinan,  (Bandung;PT.Refika  Aditama,2015), hlm. 23.
Kabakoran, M. M. A., & Latupono, B. (2023). Pembagian Harta Bawaan Suami di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam. PATTIMURA Law Study Review , 1 (1), 355-362.
Manan,  A.  (2013).  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Praktek  Hukum  Acara  Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan , 2 (2), 189-202.
Mansari,  Mansari,  Zahrul  Fatahillah,  and  Siti  Sahara.  "Pengesampingan  Syarat  Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." Jurnal Yudisial 16, no. 3 (2023): 361-379.
Mansari.  Haspan,  Y,  R,  Rahmad,  H.  Criminalization  Against  Assets,  And  From  Siri Marriage.  "Pemidanaan  Terhadap  Penggelapan  Harta  Dari  Nikah  Siri." Jurnal Yudisial Vol 15, no. 3 (2022): 283-299.
Nelli, J. (2017). Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 29-46.
Rochaeti,  Etty.  "Analisis  Yuridis  tentang  Harta  Bersama  (gono  gini)  dalam  Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." Jurnal Wawasan Yuridika 28, no. 1 (2015): 650-661.
Siringoringo,  P.,  Saragi,  P.,  &  Januar,  I.  (2023).  Hasil  dari  Harta  Bawaan,  Hadiah  dan Warisan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Honeste Vivere , 33 (2), 142-150.
Wagiran,  T.  A.  (2018).  Pencampuran  Harta  Bawaan  dan  Harta  Bersama  serta  Akibat Hukumnya Karena Perceraian. Lex Et Societatis , 6 (3), 86-93.
Wartini, A. (2013). Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. Hunafa: Jurnal Studia Islamika , 10 (2), 237-268.
Zulfiani, Z. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama  Setelah  Perceraian  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (3), 379-387.
Zunaidi, A. (2018). Kedudukan Harta Bersama Perkawaninan Poligami. Mahakim , 2 (2), 91- 106.