## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## SiStem Pertanggungjawaban Pidana aParat KePoliSian dalam Penggunaan Senjata aPi Yang mengaKibatKan Peluru nYaSar dalam menjalanKan tugaS
The sysTem of criminal liabiliTy of The police apparaTus in The use of firearms resulTs in TargeT
bulleTs in The performance of duTy
aryadi almau dudy Universitas Mataram email : aryadialmaududy@unram.ac.id

## Suheflihusnaini ashady
Universitas Mataram email : suheflihusnainiashady@unram.ac.di

## abstrak
Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, aparat kepolisian sering kali dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Situasi ini tidak jarang menciptakan lingkungan kerja pada kondisi-kondisi yang penuh tekanan dan kompleks, di mana aparat kepolisian harus membuat keputusan cepat dan sering kali dalam kondisi yang tidak ideal. Akibatnya, peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka meningkat secara signifikan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi tindakan aparat kepolisian yang mengakibatkan peluru nyasar hal ini, berkaitan dengan kekuatan yang berlebihan, atau bahkan keputusan yang tidak tepat dalam situasi kritis. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaan pidana aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menyebabkan peluru nyasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang- undangan dan penerapannya dalam persitiwa hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan adalah bahan hukum yang diperoleh dengan membaca literatur dan serta sumber-sumber resmi dalam penelitian hukum, sedangkan lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan.

## Kata kunci : Peluru Nyasar, Pertanggung jawaban pidana, Polisi, Senjata api

## abstract
The police apparatus frequently faces challenging situations in the course of carrying out its roles and functions. This situation does not rarely create a working environment in stressful and complex conditions, in which the police apparatus has to make decisions quickly and often in unoptimal conditions. as a result, the chances of making mistakes in the performance of their duties increased significantly. one of the most common mistakes is the acts of the police apparatus that result in bullets of this kind related to excessive force, or even inappropriate decisions in critical situations. This investigation aims to find out how the criminal accountability system of the police apparatus in the use of firearms caused bullets. The method of research used is normative research, that is, research whose object of study covers the provisions of legislation and its application in the legal context. The library is legal material obtained by reading literature as well as official sources in legal research, while the field is acquired by conducting interviews with informants.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 148~156

## Keywords: Bullets, Criminal liability, Police, Firearms

## a. Pendahuluan
Institusi kepolisian merupakan salah satu pilar negara yang tugas dan perannya memelihara kertertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarkat. 1 Dalam menjalankan peran dan fungsinya, tindakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian seringkali melibatkan penggunaan senjata api. Menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/11/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, senjata api (SENPI) merupakan senjata yang dapat mengeluarkan sedikitnya satu atau beberapa proyektil yang ditunjang dengan bahan peledak. Definisi lain terkait senjata api yaitu sebagai suatu alat, baik dipasang atau tidak, yang dapat dioperasikan biak lengkap atau tidak lengkap, dirancang atau dimodifikasi, atau yang dapat dengan mudah dimodifikasi untuk melepaskan proyektil karena berkembangnya gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut. Definisi ini juga mencakup peralatan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada perangkat. 2
Pengaturan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini bertujuan memberikan panduan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga dapat mencegah terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan senjata api juga memerlukan pengawasan oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian tersebut. Menurut Maringan, pengawasan adalah proses di mana pimpinan memantau hasil kerja bawahan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Hasibuan & Malayu (2001) mendefinisikan pengawasan sebagai proses penetapan standar yang harus dicapai, pelaksanaan tugas, penilaian pelaksanaan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditentukan. 3
Meskipun senjata api merupakan alat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi memiliki potensi besar untuk menyebabkan kerugian serius, termasuk kematian atau cedera parah, baik bagi pelaku kriminal maupun warga sipil yang tidak terlibat. Salah satu isu yang sering mencuat adalah insiden peluru nyasar. Menurut Bahasa Indonesia kata nyasar berasal dari kata tersasar yang dapat diartikan salah tempat, tersesat atau salah arah 4 . Sedangkan peluru menurut Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, adalah Amunisi adalah bahan peledak atau proyektil yang dirancang untuk digunakan dengan senjata api atau alat peluncur. Amunisi adalah setiap benda yang memiliki sifat dan balistik tertentu, dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan ditembakkan dengan senjata untuk merusak atau membinasakan target.
1 Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang. No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2 Eko, N., Program, W., Kajian, S. M., Kepolisian, I., & Pascasarjana, S. (n.d.). Pengawasan penggunaan sen- jata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Supervision the use of legal weapons in the jurisdiction of Metro Jaya District Police.
3 Hasibuan & Malayu SP (2001) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
4 https://kbbi.web.id/sasar-2
Beranjak dari hal tersebut maka peluru myasar dapat diartikan dimana proyektil yang ditembakkan oleh polisi mengenai sasaran yang tidak dimaksudkan.  Agar lebih mudah dipahami berikut beberapa contoh ilustrasi yang menggambarkan Tindakan peluru nyasar yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Kasus pertama, Seorang wanita hamil enam bulan di Samarinda, Kalimantan Timur, bernama Sri Melidiawati (28), terkena peluru nyasar yang dilepaskan oleh polisi saat mengejar tersangka kasus narkoba. Kejadian ini bermula ketika polisi mengejar tersangka narkoba dan melepaskan tembakan peringatan, namun tersangka tidak berhenti. Polisi kemudian mencoba menembak kaki kiri tersangka, tetapi peluru tersebut menyasar dan menembus paha kanan tersangka, kemudian mengenai Sri yang berada di dalam apotek dekat tempat kejadian perkara. 5 Kasus kedua, kejadian dialami oleh seorang pria bernama Soewardi sedang mengendarai mobil ketika terkena peluru yang menewaskannya. Peluru tersebut berasal dari senjata api yang sedang dibersihkan oleh pemiliknya, Franky yang merupakan seorang anggota POLRI. 6
Berdasarkan gambaran diatas sering kali akibat peluru nyasar berkonsekuensi tragis. Artinya akibat dari kasus peluru nyasar bukan hanya sekedar kecelakaan, tetapi juga menimbulkan kematian. Pertanyaan mendalam mengenai pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam konteks hukum pidana yang muncul adalah sejauh mana aparat kepolisian dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka yang berujung pada kerugian bagi pihak ketiga. Peluru nyasar sering kali terjadi dalam situasi yang penuh tekanan, seperti operasi pengejaran kriminal atau penanganan kerusuhan, yang menuntut respon cepat dan sering kali dalam kondisi yang tidak ideal. Berkaitan erat dengan paparan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaiman sistem pertanggungjawaban pidana oleh aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menyebabkan peluru nyasar dalam menjalankan tugas dengan melihat peratutran-peraturan yang ada dan belaku di negara Indonesia.

## b. metode
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  yaitu penelitian didasarkan pada prinsip/asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin/ajaran. 7 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis produk-produk hukum yang relevan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum. 8
Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari kepustakaan dan lapangan. Kepustakaan adalah bahan hukum yang diperoleh dengan membaca literatur dan serta sumber-sumber resmi dalam penelitian hukum, sedangkan lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan.

## C. analiSiS dan PembahaSan
5 https://kaltim.antaranews.com/berita/3738/dagu-wanita-hamil-terkena-peluru-nyasar-polisi
6 https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/124700978/cerita-istri-korban-peluru-nyasar-polisi-di-pontianak-ta- hu-suaminya-tewas?page=all .
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Yog- yakarta: Pustaka Pelajar.
8 Bahder Johan Nasution, (2008). “Metode Penelitian Ilmu Hukum”. Bandung: Mandar Maju.

## 150~156

## 1. Pertanggungjawaban Pidana aparat Kepolisian Yang mengakibatkan Peluru nyasar
Dalam melaksanakan tugas aparat kepolisian tidak jarang mendapatkan situasi-situasi yang sulit dan terkadang situasi sulit tersebut juga ditunjang dengan permasalahan- permasalahan sosial yang sedang dihadapi Sehingga dalam menjalankan tugas berpeluang untuk terjadinya kesalahan. Untuk menentukan apakah benar seorang aparat kepolisian telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka perlu diselidiki kebenaran dari fakta-fakta yang terjadi.  Kewenangan seseorang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk secara khusus dan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penyidik adalah seorang pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Lebih lanjut, terkait dengan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa penyidik adalah anggota polisi negara Republik Indonesia yang memiliki pangkat sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau setara dengannya. Penunjukan penyidik dilakukan oleh kepala kepolisian Republik Indonesia dan pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dengan mempertimbangkan saran dari Jaksa Agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia.
Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan tentang adanya pejabat penyidik pembantu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang memiliki pangkat sekurang-kurangnya sersan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pangkat sekurang-kurangnya pengatur muda (golongan II/a). Penunjukan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan atas usulan dari komandan dan pimpinan kesatuan masing-masing. Artinya, pejabat penyidik pembantu adalah pejabat yang memiliki pangkat yang lebih rendah dari pejabat penyidik utama, namun tetap memiliki wewenang tertentu untuk membantu dalam proses penyidikan.
Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang ditangani oleh pejabat penyidik, sedangkan Pasal 11 KUHAP mengatur mengenai pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang ditangani oleh penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan penting kepada pejabat penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Ini termasuk menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menghentikan tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta pemeriksaan dan penyitaan dokumen. Mereka juga bisa mengambil sidik jari,
memotret, memanggil orang untuk diperiksa, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan sesuai hukum. Kewenangan ini penting untuk memastikan penyidikan berjalan adil dan efisien.
Sedangkan wewenang dari penyidik pembantu dalam hal ini sama dengan seorang penyidik pada umumnya yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP tetapi terdapat pengecualian yaitu mengenai penahanan, artinya penyidik bisa melakukan penahanan hanya apabila mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik  sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 11 kitab undang-undang hukum acara pidana.
Dalam pelaksanaan penyidikan dikalangan kepolisian dilakukan oleh Polisi sendiri. Menurut hasil wawancara dengan Kabid PROPAM tanggal 14 April 2011 penanganan awal terkait terjadinya perbuatan pidana oleh anggota kepolisian dimulai dari adanya laporan atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian ke bidang PROPAM POLDA melalui subbid  YANDUAN (Layanan dan pengaduan), kemudian laporan tersebut akan disampaikan kepada subbid PAMINAL (Pengamanan Internal) guna melakukan penyelidikan yang hasilnya akan dilaporkan kembali kepada Kabid PROPAM untuk dilimpahkan berdasarkan hasil penyelidikan yang dikategorikan menjadi 3 ketegori perbuatan antara lain :
a.  Kategori perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana maka akan dilimpahkan kepada bagian Reskrim untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kitab undang- undang hukum acara pidana dan berlaku hukum sipil yang dilakukan di dalam yurisdiksi peradilan umum.
b. Perbuatan pelanggaran disiplin, apabila perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran disiplin maka pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh sub bidang PROVOS.
c.  Perbuatan pelanggaran kode etik profesi; dan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kode etik maka pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh sub profesi .

## 2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Senjata api bagi aparat Kepol- sian Yang mengakibatkan Peluru nyasar
Tugas pokok Lembaga POLRI, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 9 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya POLRI diberikan kewenangan oleh negara dan dari kewenangan politik tersebut melahirkan suatu tanggung jawab untuk terciptanya dan terbinanya Suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menurut Subroto Brotodirejo, keamanan dan ketertiban adalah keadaan di mana tidak ada ancaman kerusakan atau kehancuran, baik secara keseluruhan maupun individual, yang menyebabkan orang merasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini menciptakan rasa kepastian dan jaminan terhadap segala kepentingan, serta merupakan suatu kondisi di mana norma-norma hukum tidak dilanggar. 10 Guna tercapainya penegakan kepastian hukum, maka hukum haruslah ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang, karena perbuatan yang telah dilakukan harus tetap dimintai pertanggungjawabannya.  Demikian pula untuk
9 Hidayat, A., Nawi, S., & Arsyad, N. (2022). Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepoli- sian. Journal of Lex Theory (JLT, 3(2).
10   Sadjijono, Memmahami hukum Kepolisian, Cet. Pertama. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hal. 109.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 152~156
aparat kepolisian dalam kewenangannya sebagai salah satu penegak hukum yang apabila melakukan suatu tindakan yang merupakan tindak pidana atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku seyogyanya dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan dikenakan hukum sipil dan diadili di peradilan umum. 11 Selain itu polisi tersebut juga menjalani pengadilan disiplin karena telah melakukan pelanggaran hukum Kepolisian.
Tindakan aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan peluru menyasar pada masyarakat sekitar yang tak bersalah maka, pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengamanatkan agar aparat kepolisian yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian segera melaporkannya secara tertulis kepada atasan langsung dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) menegaskan bahwa laporan pelaksanaan tersebut harus mencakup tanggal dan tempat kejadian, uraian singkat peristiwa yang memicu tindakan kepolisian, alasan atau pertimbangan penggunaan kekuatan, rincian kekuatan yang digunakan, evaluasi hasil penggunaan kekuatan, serta akibat dan permasalahan yang timbul dari penggunaan kekuatan tersebut. Dengan demikian, peraturan tersebut menekankan pentingnya dokumentasi yang komprehensif terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan evaluasi terhadap dampaknya.
Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang menggunakan senjata api dan mengakibatkan peluru nyasar perlu merujuk pada prinsip legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut telah diatur dan dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam undang-undang. Analogi tidak boleh digunakan dalam menentukan tindakan pidana, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Selain itu, Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menetapkan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan atas perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dijatuhi pidana. Ini berarti bahwa aparat kepolisian yang menggunakan senjata api dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah jabatan yang sah tidak akan dipidanakan, kecuali jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, atasan atau pimpinan yang memberikan perintah untuk penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus ikut bertanggung jawab atas risiko atau akibat yang terjadi selama tindakan anggota tersebut sesuai dengan perintah dan arahan yang diberikan. Tanggung jawab tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikan oleh tim investigasi terhadap peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, jika tindakan anggota kepolisian sesuai dengan perintah dan arahan atasan atau pimpinan, maka tanggung jawab atas risiko atau akibat dari tindakan tersebut akan ditanggung bersama oleh atasan atau pimpinan tersebut.
Pada hakikatnya setiap tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahannya itu, yaitu menjaga
11   Agustini, N. K. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 633–638. https://doi. org/10.22225/jph.2.3.4033.633-638
ketertiban dan ketentraman serta merealisasikan kehendak negara dan kepentingan umum. 12 Dalam melakukan suatu tindakan aparat harus berdasar pada aturan-aturan yang berlaku ( rechmatigheid ) namun dalam suatu keadaan darurat dimana terdapat pilihan yang sulit antara melakukan atau tidak melakukan,  aparat kepolisian dapat melakukan diskresi (penilaian sendiri)  dengan melihat dari sisi kepentingan umum ( pelichmatigheid ).
Menurut pandangan Hadi Saputro, diskresi kepolisian adalah keputusan yang diambil oleh seseorang dalam menangani situasi yang dihadapi berdasarkan keyakinan, kebenaran, dan pertimbangan pribadinya yang dianggap terbaik pada saat itu. 13 Apabila melakukan kesalahan seseorang aparat kepolisian akan mendapatkan punishment , punishment adalah konsekuensi yang diterima oleh anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota kepolisian dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran peraturan disiplin, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Pelanggaran disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan penegakannya dilakukan melalui sidang disiplin yang dipimpin oleh Ankum (atasan yang berwenang menghukum).
Tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh aparat kepolisian khususnya bagi aparat kepolisian yang memiliki senjata api sangat besar. Aparat tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab penuh atas eksistensi selama memegang senjata. Selain itu masih ada resiko yang menanti saat aparat tersebut menerima perintah dari atasan atau atas inisiatif sendiri dalam menggunakan senjata apinya saat menjalankan tugas jabatan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan tidak hanya demi menjalankan tugas tetapi juga keselamatan masyarakat sekitar.  Situasi di lapangan saat menjalankan tugas seringkali tidak dapat diprediksikan, pada waktu dan disaat yang tidak menguntungkan bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni peluru menyasar kepihak ketiga (masyarakat tidak bersalah).
Dalam posisi tersebut dihadapkan pada satu sisi polisi yang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan di sisi lain masyarakat yang menjadi korban atas tindakan aparat kepolisian terkait hak asasi manusia atas penggunaan senjata api yang mengakibatkan luka maupun mengakibatkan matinya seseorang yang tidak bersalah. Apabila dipandang dari dua sisi tersebut kedua-duanya perlu mendapatkan perlindungan hukum.  akan tetapi aparat kepolisian harus tetap mempertanggungjawabkan tindakannya apabila mengakibatkan luka maupun matinya warga masyarakat yang terkena peluru nyasar tersebut. Dalam hal tanggung jawab tindakan kepolisian terdapat dua pandangan.
Pandangan Pertama yakni Pandangan yang mendekatkan pada jabatan pandangan ini menegaskan bahwa jabatan yang dimiliki oleh individu (aparatur) bukan hanya milik individu itu sendiri, melainkan juga milik lembaga yang diwakilinya. Dalam konteks ini, saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemegang jabatan, individu menggunakan kuasa jabatannya untuk mewakili lembaga tersebut. Oleh sebab itu, kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan jabatan dianggap sebagai kesalahan lembaga, sehingga segala konsekuensi atau risiko dari perbuatan jabatan bertanggung jawab pada lembaga tersebut. Sedangkan, pandangan kedua menitikberatkan tanggung jawab pada perbuatan. Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung
12 op.cit , hlm.139
13 ibid , hal. 147
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 154~156
jawab atas tindakan yang dilakukannya, baik itu disengaja maupun karena kelalaian. Dalam konteks ini, individu dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya, terlepas dari apakah perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pribadi atau dalam konteks jabatan yang diemban. Dengan demikian, pandangan pertama menempatkan tanggung jawab pada lembaga dan mengaitkannya dengan kuasa jabatan yang dimiliki, sementara pandangan kedua menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan yang dilakukannya, baik secara disengaja maupun karena kelalaian. 14
E. Utrecht berpendapat bahwa dalam konteks perwakilan, yang bertindak adalah suatu jabatan atau institusi, bukan individu secara pribadi. Seorang pejabat atau badan hukum bertindak atas nama jabatannya untuk kepentingan negara atau lembaga yang diwakilinya. Pandangan ini menekankan pentingnya jabatan sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam lingkup pekerjaannya. Sedangkan, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan memandang perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatig) sebagai tindakan atau kelalaian yang merugikan hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum individu tersebut terhadap lembaganya. Mereka juga menyoroti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya dipegang dalam interaksi sosial, baik terhadap orang lain maupun barang. 15
Mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi dalam buku panduan hak asasi manusia untuk anggota POLRI mencakup dua kriteria utama. Pertama, jika pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh seorang polisi sebagai tindakan pribadi tanpa perintah atasan, maka tanggung jawab atas tindakan tersebut jatuh pada individu polisi tersebut. Tanggung jawab ini akan dievaluasi berdasarkan legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dari tindakan yang dilakukan.
Pertama-tama, legalitas menyangkut apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, nesesitas menilai apakah tindakan tersebut benar- benar diperlukan dalam situasi yang dihadapi. Terakhir, proporsionalitas mengevaluasi apakah tindakan tersebut sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah tindakan alternatif yang lebih ringan tidak dapat dilakukan. Kecuali dalam hal tersebut cukup bukti bahwa atasan aparat kepolisian tersebut mengetahui tindakan bawahannya akan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, maka dalam hal ini atasan aparat kepolisian tersebut ikut bertanggung jawab. Kedua, dalam situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia dilakukan atas perintah atasan, tanggung jawab utama jatuh pada atasan tersebut. Namun, anggota yang melaksanakan perintah juga turut bertanggung jawab setelah diuji apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitasnya. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan berada dalam batas-batas yang diizinkan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, atasan bertanggung jawab atas perintah yang diberikan, sementara anggota polisi juga memikul tanggung jawab setelah diperiksa sesuai dengan prinsip- prinsip evaluasi yang berlaku.
Pertanggungjawaban perbuatan pidana aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang mengakibatkan peluru nyasar, ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana mengacu pada pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, menyatakan bahwa jika kealpaan tersebut mengakibatkan kematian orang lain, pidana yang dikenakan adalah penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Sedangkan jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya adalah penjara 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Selain itu, jika
14 ibid , hal 178-179 15 ibid
kealpaan tersebut menyebabkan orang lain luka yang mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaan sementara, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, kurungan paling lama 6 bulan, atau denda maksimal 4.500 rupiah.

## d. KeSimPulan
Sistem pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam buku panduan hak asasi manusia untuk anggota POLRI terdapat dua kriteria seorang polisi melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yakni pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan merupakan tindakan pribadi atau atas perintah atasan. Dalam hal atas perintah atasan maka berlaku pasal 51 ayat (1) kitab undang-undnag hukum pidana. Dalam hal Tindakan pribadi masuk dalam peradilan pidana umum yang ditegaskan dalam undang-undang nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1). Maka dalam hal adanya oknum aparat kepolisian yang menyebabkan peluru nyasar dalam menjalankan tugas akan diadili melalui prosedur peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindak pidana peluru nyasar oleh aparat kepolisian ini dikategorikan sebagai tindak pidana kealpaan yang dapat dituntut dengan pasal 359, pasal 360 dan pasal 361 kitab undang-undang hukum pidana.

## daftar PuStaKa

## buku
Bahder Johan Nasution, (2008). “Metode Penelitian Ilmu Hukum”. Bandung: Mandar Maju.
Buku Panduan Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri (2006)
Hasibuan & Malayu SP, (2001) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010) “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sadjijono, (2010) Memahami Hukum Kepolisian, Cet. Pertama. Yogyakarta: LaksBang Pressindo).

## jurnal
Eko, N., Program, W., Kajian, S. M., Kepolisian, I., & Pascasarjana, S. (n.d.). Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Supervision the use of legal weapons in the jurisdiction of Metro Jaya District Police.
Hidayat, A., Nawi, S., & Arsyad, N. (2022). Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian. Journal of Lex Theory (JLT, 3(2).
Agustini, N. K. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 633–638. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4033.633-

## 156~156

## 638

## Peraturan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang. No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pengunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Surat Keputusan Kapolri Nomor 82/II/2004 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

## wawancara
Suwarto, (2011). Kabid PROPAM POLDA Nusa Tenggara Barat pada.

## website
https://kbbi.web.id/sasar-2
https://kaltim.antaranews.com/berita/3738/dagu-wanita-hamil-terkena-peluru-nyasar- polisi
https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/124700978/cerita-istri-korban-peluru- nyasar-polisi-di-pontianak-tahu-suaminya-tewas?page=all