Kewarisan  Anak  Luar  Kawin  di  Indonesia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010
Amirotul Maulidina S 1 , Mery Risqi Damayanti 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia
amirotulmaulidinas@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kewarisan  anak  luar  kawin  di  indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010, dalam Hukum Islam, anak luar kawin  hanya  dinisbahkan  kepada  ibunya  dan  keluarga  ibunya  dalam  artian  anak  tersebut tidak  dapat  menjadi  ahli  waris  dari  bapak  biologisnya.  Namun  pasca  putusan  MK  Nomor 46/PUU-VIII/2010  ini  menimbulkan  konsekuensi  adanya  hubungan  nasab  anak  luar  kawin dengan  bapak  biologisnya.  Penelitian  ini  meruapakan  jenis  penelitian  library  research, dengan bahan kajian utama berupa data pustka mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun  2010  dengan data pendukung seperti Undang-Undang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam.  Hasil  temuan  kemudian  dinarasikan  menjadi  suatu  paragraph  yang  utuh, sehingga  memudahkan  dalam  proses  analisis  dan  penemuan  kesimpulan  permasalahan. Pasca  ditetapkannya  putusan  MK  No.46/UUP-VIII/2010,  maka  diputuskan  anak  luar  kawin (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah.  Anak  tersebut  akan  mempunyai  hubungan  waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat  yang  dapat  dibuktikan  adanya  hubungan  biologis  antara  anak  dan  bapak  biologis berdasarkan  ilmu  pengetahuan,  misalnya  melalui  hasil  tes  DNA.  Dalam  putusan  MK  tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin namun karena adanya hubungan keperdataan, maka anak tersebut dapat mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kewarisan, Anak Luar Kawin Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Konstitusi  memandang  bahwa  setiap  manusia  memiliki  martabat,  dan oleh karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya ada padanya. Dalam KUH Perdata, anak luar kawin  yang  mendapat  warisan  adalah  anak  luar kawin  yang  telah  diakui dan  disahkan. Sedangkan dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga  ibunya  dalam  artian  anak  tersebut  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris  dari  bapak biologisnya.
Namun, sejak adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, kedudukan  anak  luar  kawin  diakui  sebagai  anak  yang  sah  dan  mempunyai  hubungan waris  dengan  bapak  biologisnya.  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU- VIII/2010 membawa perubahan besar dalam tatanan sistem Hukum Perdata serta Hukum Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  khususnya  berkaitan  dengan  hukum  waris.  Walaupun Putusan MK atas uji materiil UU Perkawinan ini langsung disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para ulama.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

## METODE
Penelitian  ini  meruapakan  jenis  penelitian library  research ,  dengan  bahan  kajian utama  berupa  data  pustka  mengenai  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46  tahun  2010 dengan data pendukung seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil  temuan  kemudian  dinarasikan  menjadi  suatu  paragraph  yang  utuh,  sehingga memudahkan  dalam  proses  analisis  dan  penemuan  kesimpulan  permasalahan.  (Ishaq, 2017).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## A. Kewarisan anak Luar Kawin sebelum Putusan MK N0.46/2010
Di  Indonesia  dikenal  dua  kategori  anak, pertama ,  anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  seorang  perempuan  dan  laki-laki  yang  telah  terikat  hubungan  perkawinan sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku atau tidak sah secara hukum. Kedua , Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan  biologis  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  tanpa  ikatan perkawinan  yang  sesuai  agama  atau  hukum  dan  kepercayaan  masing-masing  pihak. (Abdul Manan, 2008).
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  seorang  laki-laki  yang  telah membenihkan  anak  di  rahimnya,  anak  tersebut  tidak  mempunyai  kedudukan  yang sempurna  di  mata  hukum  dan  agama  seperti  anak  sah  pada  umumnya.  Dengan  kata lain  anak  tidak  sah  adalah  anak  yang  tidak  dilahirkan  di  dalam  atau  sebagai  akibat suatu perkawinan yang sah. (Idris Ramulyo, 2000).
Dalam  undang-undang  Nomor  1  tahun  1974,  tidak  dijelaskan  mengenai pengertian anak luar kawin, namun dijelaskan mengenai pengertian “anak sah” dalam pasal  42  yang  berbunyi: “Anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai akibat  perkawinan  yang sah”. Dari pengertian anak sah dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah lawan dari anak sah yang berati anak luar  kawin  atau  anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  tanpa  adanya  perkawinan  yang  sah.  Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  hukum  kewarisan,  status  anak  yang  dilahirkan  melalui  perkawinan  siri menurut Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan warisan karena anak tersebut lahir  diluar  perkawinan  yang  sah.  Status  anak  di  luar  kawin  disamakan  statusnya dengan anak hasil zina dan anak li’an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
1. Anak itu tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya.  Bapaknya  tidak  diwajibkan  memberikan  nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Anak  itu  tidak  bisa  saling  mewaris  dengan  bapaknya,  karena  hubungan  nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
3. Bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di  luar  nikah  itu  kebetulan  seorang  perempuan  dan  sudah  dewasa  lalu  akan menikah,  maka  ia  tidak  berhak  dinikahkan  oleh  bapak  biologisnya.  (Ihsan  Helmi, 2017)
Menurut  KUH  Perdata,  anak  luar  kawin  memiliki  hak  untuk  mewarisi  harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui legitieme portie sepanjang anak luar
kawin  tersebut  disahkan  dengan  melalui  Pengadilan.  Namun,  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat 1  menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan  di  luar  dari  perkawinan  yang  sah  hanya  memiliki  hubungan  hukum  atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
Pada  awalnya  anak  luar  kawin  hanya  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja,  kemudian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  disahkan  dalam  Sidang  Pleno  tertanggal  Jumat  17 Februari 2012, telah melakukan uji materil atau judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  pasal  tersebut  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Sujana, 2015).
B. Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan MK No. 46/2010 Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  salah  satu  lembaga  tinggi  negara  yang  juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung      dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  atau  pelaksana  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  selain  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  lainnya  yang dibawahi oleh Mahkamah Agung. (Fahmi, 2013).
Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Misalnya apabila  seseorang  memiliki  kedudukan  hukum  dan  ia  merupakan  pihak  yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang,  maka  pihak  tersebut  dapat  mengajukan  perkara  konstitusi  atau mengajukan  perihal  uji  materil  ( judical  review )  terhadap  undang-undang  yang membuatnya  merasa  dirugikan.  Dalam hal  ini  salah  satunya  adalah  perkara  yang diajukan  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim  yang  meminta putranya  yaitu  Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui  sebagai anak almarhum  Moerdiono,  yang  merupakan  mantan  Menteri  Sekretaris  Negara  di  era Presiden Soeharto.
Dalam duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/2010 dijelaskan  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa: “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”,  sehingga  oleh  karenanya pernikahan  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemohon adalah  sah  dan  hal  itu  juga  telah dikuatkan  dengan  Putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht  van  gewijsde ).  Dengan  berlakunya  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-undang Perkawinan,  maka  hak-hak  konstitusional  Pemohon  sebagai  warga  negara  Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merasa telah dirugikan.
Berdasarkan  pengajuan  uji  materil  undang-undang  tersebut,  Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian  permohonan  pemohon,  yaitu  melakukan  uji materil terhadap  Pasal  43  ayat  1  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan. Dalam  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-  VIII/2010  hakim  MK menyatakan bahwa:
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019)  yang  menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  alat  bukti  lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya ” . Sehingga  setelah  putusan  Mahakamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-  VIII/2010 pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 itu harus dibaca:
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan  mempunyai  hubungan perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 7
Redaksi “anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  seorang  laki-laki  sebagai ayahnya”  cakupannya  sangat  luas,  tidak  terbatas  pada  anak luar  kawin  dalam pengertian  anak  hasil  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  saja,  namun  juga  anak  luar kawin  hasil  perzinahan.  Namun  demikian,  perlu  digarisbawahi  bahwa  Putusan  MK merupakan  putusan  yang  mengabulkan  permohonan  Machica  Mochtar.  Secara normatif,  Machica  Moechtar,  yang  mengajukan legal  standing ,  dengan  Moerdiono merupakan pasangan suami istri yang menikah secara  sah menurut  agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina. (Hamzani, 2015).
Permohonan  uji  materil  Pasal  43  ayat  1  UU  Nomor  1  tahun  1974  dikabulkan karena  hakim  menimbang  bahwa  tidaklah  adil  apabila  anak  luar  kawin  hanya ditetapkan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, serta tidak  adil  pula  apabila  seorang  laki-laki  yang  menghamili  seorang  perempuan dibebaskan  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  ayah  biologisnya  terhadap  anak  yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dihamilinya itu. Sementara itu, uji materil Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dikabulkan hakim, karena hakim MK  berpendapat  bahwa  pencatatan  perkawinan  bukan  satu-satunya  hal  yang merupakan faktor dari sahnya perkawinan. (Helmi Lubis, 2017).
Atas  dasar  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  yang  tentunya  bermaslahat,  Hakim Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2010  menetapkan  anak  luar  kawin  memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, status anak luar kawin juga  mempunyai hubungan  dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya.  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan harus  dibaca  sebagai  berikut: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya.” Jadi setelah Putusan MK ini, Ayah biologisnya mempunyai kewajiban hukum dalam  memberikan  nafkah,  pendidikan  maupun  pemeliharaan  terhadap  anak  luar kawin apabila terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah.
Oleh  sebab  itu  status  anak  luar  kawin  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut banyak menarik perhatian masyarakat, khususnya dikalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena status baru anak luar kawin menurut Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan nilai kesucian suatu perkawinan yang dianggap sebagai pertalian yang kuat “ mitsaqan ghalidzan ”. Namun Mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi  yaitu  Mahfud  M.D  mengklarifikasi  putusan  tersebut  dengan menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  Majelis  dengan  frasa “anak di  luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil kawin siri.
Mahkamah Konstitusi berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan salah  satu  faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan,  sahnya  perkawinan  adalah apabila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing  pasangan  calon  mempelai  dan  pencatatan  merupakan  kewajiban administratif  yang  diwajibkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  (Helmi Lubis, 2017).
Dengan  kata  lain,  MK  berpendapat  bahwa  perkawinan  sirri  juga  merupakan perkawinan  yang  sah.  Tidak  dicatatkannya  suatu  perkawinan  dalam  catatan administratif  negara,  tidak  lantas  menjadikan  perkawinan  tersebut  tidak  sah.  Anak yang lahir dalam perkawinan siri digolongkan pada anak luar kawin. Dengan diakuinya perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama  masing-masing  mempelai  namun  tidak dicatatkan  sebagai  suatu perkawinan yang sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan  tersebut  termasuk  sebagai  anak  sah.  Namun  kenyataannya,  anak  itu digolongkan sebagai anak luar kawin. (Hairi, 2012).
Dengan  adanya  putusan  MK  tersebut  di  atas,  maka  diakuinya  anak  luar  kawin (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah,  maksudnya  anak  tersebut  akan  mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengesahan dan pengakuan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan.
Anak  luar  kawin  berdasarkan  putusan  MK  ini  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan (misalnya melalui hasil tes DNA), jika anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika anak itu terbukti berdasarkan hasil dari ilmu pengetahuan merupakan  anak  pewaris,  maka  anak  tersebut  mempunyai  hak  waris  yang  sama besarnya  atau  bagian  dengan  ahli  waris  lainnya.  Walaupun  dalam  putusan  MK sebenarnya tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin itu, sehingga terdapat kekaburan norma. Namun karena adanya hubungan keperdataan yang  dimaksud  hubungan  timbal  balik  antara  orang  tua  dengan  anak  yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian anak luar kawin mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah lainnya,  jika anak luar kawin tersebut lahir dalam perkawinan yang siri. Namun apabila anak luar kawin tersebut sama sekali tidak lahir dalam ikatan perkawinan (anak hasil zina),  maka tidak akan mendapatkan hak  waris sama sekali.
Kemajuan  yang  dibuat  putusan  MK  berlaku  setelah  dilakukannya  pembuktian melalui  ilmu  pengetahuan,  ahli  waris  lain  tidak  dapat  menyangkal  keberadaan  anak luar kawin tersebut, karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari  pewaris.  Peraturan  pelaksana  putusan  MK  ini  masih  belum  ada  sehingga  masih terdapat  kekosongan  hukum,  sehingga  masih  belum  ada  yang  mengatur  bagaimana anak  luar  kawin  tersebut  mendapat  jaminan  ia  akan  mendapatkan  warisannya. (Kusumadewi, 2018).
Putusan  MK  tersebut  hendaknya  tidak  dibaca  sebagai  pembenaran  terhadap hubungan diluar kawin dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun l974, sedangkan yang berkaitan dengan kewarisan, maka hak keperdataannya tidak  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk  konsep  waris  Islam  tapi  dalam  bentuk  lain misalnya  dengan  konsep  wasiat.  Demikian  pula  yang  berkaitan  dengan  nafkah  atau biaya  penghidupan  anak,  tidak  dapat  diwujudkan  dalam  nafkah  anak  sebagaimana konsep  hukum  Islam,  melainkan  dengan  bentuk  kewajiban  lain  misalnya  berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar  sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai anak itu dewasa. (Hairi, 2012).
Kontradiksi antara putusan MK terkait uji materiil UU Perkawinan dengan fikih perlu  menjadi  perhatian  serius.  Putusan  yang  memberikan  hak  perdata  kepada  anak hasil luar nikah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari
aspek Hak Asasi Manusia (HAM), namun juga dapat dinilai negatif karena menimbulkan kontradiksi  antara  hukum  positif  dan  hukum  Islam,  sedangkan  kondisi  sosiologis masyarakat  Indonesia  ialah  mayoritas  beragama.  MUI  kemudian  merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendalam, sebab Putusan MK itu bersifat final dan tidak bisa diubah. Tujuan  dari  MK  adalah  untuk  menegaskan  bahwa  anak  luar  kawin  pun  berhak mendapat  perlindungan  hukum.  Menurut  pertimbangan  MK,  hukum  harus  memberi perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  anak  yang dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih  disengketakan.  Penting  untuk  dicatat bahwa  putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  tidak  menyebut  soal  akta  kelahiran  anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status  hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. (Olivia, 2014).

## KESIMPULAN
Pada awalnya anak luar kawin dalam KUHPer memiliki  hak untuk mewarisi harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  si  pewaris  melalui  legitieme  portie  sepanjang  anak  luar kawin tersebut disahkan melalui Pengadilan. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah  hanya memiliki hubungan hukum atau  nasab dengan ibu  dan keluarga  ibunya.  Pasca  ditetapkannya  putusan  MK  No.46/UUP-VIII/2010,  maka diputuskan  anak  luar  kawin  (hasil  biologis)  sebagai  anak  yang  sah.  Anak  tersebut  akan mempunyai  hubungan  waris  dengan  bapak  biologisnya  tanpa  harus  didahului  dengan pengakuan  dan  pengesahan,  dengan  syarat  yang  dapat  dibuktikan  adanya  hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil  tes  DNA.  Dalam  putusan  MK  tidak  mengatur  berapa  besar  bagian  yang  dapat diperoleh  anak  luar  kawin  namun  karena  adanya  hubungan  keperdataan,  maka  anak tersebut dapat mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

## REFERENSI
Effendi Perangin, Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. Fahmi,  Khairul. Dinamika  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Warga ,  Jakarta:  Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
Hairi,  Prianter  Jaya, “Status Keperdataan  Anak  Diluar  Nikah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010”, Info Singkat Hukum , Vol. IV, No. 06, (Maret, 2012).
Hamzani,  Achmad Irwan, “Nasab  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUP- VIII/2010”, Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 1, (Maret, 2015).
Kusumadewi,  Yessy, “Akibat  Hukum  Bagi  Anak  Luar  Kawin  dalam  Pembagian Warisan Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dan  Undang- Undang  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan”, Binamulia  Hukum ,  Vol.  7,  No.  1, (Juli 2018).
Lubis, Ihsan Helmi, Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), Al-Mazahib , Vol. 5, No. 1, (Juni, 2017).
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum di Indonesia . Jakarta:Putra Grafika, 2008. Olivia,  Fitria, “Akibat Hukum  Terhadap  Anak  Hasil  Perkawinan  Siri  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi”, Lex Jurnalica, Vol. 11, No. 2, (Agustus, 2014). Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia . Bandung: Sumur Bandung, 1974. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ramulyo, M.  Idris. Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Saraswati,  Rika, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra Aditya  Bakti, 2015. Soerodibroto, R.Soenarto, KUHP & KUHAP . Sujana, Nyoman. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektf Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 , Yokyakarta: Aswaja Pressindo, 2015. Tim  Permata  Press, Kompilasi  Hukum  Islam,  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan,  dan Perwakafan . Permata Press.
Undang-Undang  Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) ,  Yokyakarta:  Graha Pustaka, 2009.
Copyright Holder :
© Amirotul Maulidina & Mery Risqi Damayanti (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: