e-ISSN 2716-3148 (media online) Journal Research Accounting ( JARAC ) Vol. 01  No. 2 Juni 2020: 109 - 120
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA
Ni Kadek Catur Septirani 1
Komang Krishna Yogantara 2
Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Badung - Bali 1,2
email: catursepti49@gmail.com

## Abstract
Taxpayer  compliance  is  the  necessary  attitude  to  support  the  taxpayer  for  the orderly  observance  of  taxation  regulations.  The  issues  raised  in  this  study  are whether taxpayer awareness (X 1 ), MSME tax rate (X 2 ) and tax sanctions (X 3 ) have an  effect  on  MSME  (Y)  Taxpayer  compliance  in  Tax  Office  North  Badung.  The population of this study amounted to 3,350 taxpayer taxpayers who had deposited its income tax in 2018. The study used the Slovin formula which was later sampled in 97. The data analysis techniques used are instrument tests, classical assumption tests,  multiple  linear  regression  analyses,  hypothesis  tests.  The  results  of  the analysis showed a regression model Y = 5,064 + 0.211 (X 1 ) + 0.270 (X 2 ) + 0.463 (X 3 ). The conclusion that obtained is a taxpayer awareness (X 1 ) has not partially had an influence on the taxpayer compliance (Y) in Tax Office North Badung which is shown in significance value of 0.072 greater than 0.05. The MSME tax rate (X 2 ) and taxation sanctions (X 3 ) partially have a positive influence on SMSE taxpayer compliance (Y) in  Tax Office North  Badung, this can be seen in  the significance value  of  0.000  and  0.019  smaller  than  0.05.  The  magnitude  of  the  influence  of taxpayer Awareness (X 1 ), MSME tax rate (X 2 ) and tax sanctions (X 3 ) against MSME taxpayer compliance (Y) in Tax Office North Badung amounted to 69.9% and the remaining 33.1% are influenced by other variables not researched in the study This. The free variables that have a dominant influence on MSME taxpayer compliance can be seen at the value of Standardized Coefficients Beta is a variable of taxation sanctions (X3) of 0.442.
Keywords: taxpayer  awareness,  tax  rates,  taxation  sanctions,  taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan wajib pajak UMKM meningkat setiap tahunnya di wilayah  Badung  Utara.  Kondisi  ini memberikan  asumsi  bahwa  masih terdapat permasalahan terkait Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Badung Utara terutama yang telah mendaftarkan  UMKMnya  di  KPP Pratama  Badung  Utara  sebenarnya
dapat  menjadikan  potensi  yang  besar terhadap  penerimaan  daerah  selain dari  pajak  yang  diterima  dari  pajak Hotel  ataupun  tempat  wisata  lainnya. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1 bahwa  jumlah  UMKM  pada  KPP Pratama  Badung  Utara  pada  tahun 2018  adalah  sejumlah  11.805,  namun berdasarkan  jumlah  populasi  dalam penelitian ini, dimana hanya sejumlah
3.350 wajib pajak UMKM yang telah membayarkan pajaknya ditahun 2018. Ini  menunjukkan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  pada  KPP
Pratama Badung masih rendah.
TABEL 1.1
JUMLAH WP UMKM DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA PERIODE 2015 - 2018 Tahun Jumlah Wajib Pajak UMKM Jumlah WP  UMKM yang telah membayarkan Pajaknya 2015 9.695 1.692 2016 10.014 2.412 2017 11.000 3.463 2018 11.805 3.350 Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2019 Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan  ketentuan  perpajakan dengan  benar  dan  sukarela.  Menurut Susilawati  dan  Ketut  (2013),  di
Indonesia  saat  ini  kesadaran  wajib pajak  masih  rendah.  Kesadaran  wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena  masih  ada  pengusaha  yang malas  membayar  pajaknya,  karena pembayaran  pajak  dianggap  tidak penting dan akan mengurangi penghasilan  dari  usahanya  tersebut. Banyak  hal  yang  harus  dilakukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak  karena  hal  tersebut  juga  secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak. Pajak  disadari  untuk  membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Selain  itu,  tarif  pajak  juga menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan  usaha  dan  Wajib  Pajak Badan  dengan  omset  tidak  melebihi Rp  4.8  Miliar  akan  dikenakan  PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan brutonya. Berdasarkan hasil penelitian dari  Ananda  (2015),  Wajib  Pajak banyak yang setuju bahwa tarif pajak final  1%  seharusnya  lebih  kecil.  Hal ini  terlihat  dari  jawaban  responden yang  menjawab  setuju  sebanyak  43 orang responden bahwa tarif PPh final seharusnya  lebih  kecil  dari  1%.  Kini tahun  2018  Pemerintah  menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Aturan  tersebut  dituangkan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran  Bruto  tertentu  sebagai pengganti  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan  secara  efektif  per  1  Juli 2018.
Selain  itu,  sanksi  perpajakan juga  memiliki  peranan  penting  yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.  Ketidakpatuhan  pajak  adalah wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku,  tidak  melaporkan kewajiban  pajaknya  sesuai  undang- undang  yang  berlaku,  serta  tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang lalai  dengan  kewajibannya  dalam membayar  pajak.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak  lagi  dipakai  sebagai  pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan  sanksi  perpajakan  harus dibenahi.
Berdasarkan uraian yang tersaji  pada  latar  belakang,  maka peneliti  dapat  merumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Apakah  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara?
2. Apakah tarif pajak UMKM berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung
Utara?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Badung Utara? TINJAUAN PUSTAKA Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nowak (2004) kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan  kewajiban  perpajakan, tercermin  dalam  situasi  di  mana:  (a)
Wajib  pajak  paham  atau  berusaha untuk  memahami  semua  ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. (b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (c)
Menghitung jumlah pajak yang terutang  dengan  benar  dan  (d)
Membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada  waktunya.  Sedangkan  menurut Menurut  Erard  dan  Feinstein  yang  di kutip oleh Nasucha  (2006) kepatuhan wajib  pajak  adalah  rasa  bersalah  dan rasa  malu,  persepsi  wajib  pajak  atas kewajaran  dan  keadilan  beban  pajak yang  mereka  tanggung  dan  pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Nasucha (2010) mengatakan bahwa tingkat  kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:
1. Kepatuhan  wajib  pajak  dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan  untuk  menyetorkan kembali
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan  dalam  pembayaran tunggakan
5. Hasil  perbandingan  jumlah  SPT tahunan  PPh  yang  disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  adalah suatu  kondisi  dimana  Wajib  Pajak mengetahui,  mengakui,  menghargai dan  menaati  ketentuan  perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan  dan  keinginan  untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Menurut  Asri  (2009)  wajib  pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:
1. Mengetahui adanya Undang- Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui  fungsi  pajak  untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan  harus  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
4. Memahami  fungsi  pajak  untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung,
membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## Tarif Pajak UMKM
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UMKM.
PPh Final adalah pajak atas penghasilan  dari  usaha  yang  diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak  UMKM  harus  disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas  negara)  setiap  bulan.  Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa  konstruksi,  pajak  atas  obligasi, pajak  atas  peredaran  bruto  (omzet) usaha.  Tarif  PPh  Final  UMKM  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:
1) Peredaran  bruto  (omzet)  usaha sebesar  Rp  4,8  miliar  dalam  1 tahun pajak terakhir.
2) Jika  peredaran  bruto  kumulatif pada  suatu  bulan  telah  melebihi jumlah Rp 4,8 miliar  dalam  suatu tahun  pajak,  wajib  pajak  tetap
dikenai  tarif  PPh  Final  1  persen sampai  dengan  akhir  tahun  pajak yang bersangkutan.
3) Jika  peredaran  bruto  wajib  pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai  tarif  PPh  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.
4) Dasar  pengenaan  pajak  yang digunakan untuk  menghitung  PPh Final  adalah  jumlah  peredaran bruto  (omzet)  setiap  bulan  yang dikalikan tarif PPh final 1 persen.
5) Pajak yang dibayar atau terutang di luar  negeri  atas  penghasilan  dari luar  negeri  yang  diterima  atau diperoleh  Wajib  Pajak  dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan  ketentuan  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan  dan peraturan pelaksanaannya. Adapun pokok-pokok perubahannya adalah: 1. Penurunan  tarif  PPh  Final  1% menjadi  0,5%  dari  omzet,  yang wajib dibayarkan setiap bulannya
2. Wajib  Pajak  dapat  memilih  untuk mengikuti tarif dengan skema final
0,5%  atau  menggunakan  skema normal  yang  mengacu  pada  pasal 17  Undang-Undang  Nomor  36
Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan.
3. Mengatur  jagka  waktu  pengenaan tarif  PPh  Final  0,5%  sebagai berikut:
a. Bagi  wajib  pajak  Orang  Pribadi yaitu selama 7 tahun.
b. Bagi wajib pajak badan berbentuk Koperasi,
Persekutuan Komanditer,  atau  Firma  selama  4 tahun
c. Bagi wajib pajak berbentuk
Perseoran  Terbatas  selama  3
tahun.

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Mardiasmo  (2009)
menyatakan bahwa sanksi  perpajakan merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peratuaran perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Landasan hukum mengenai  sanksi  administrasi  diatur dalam  masing-masing  pasal  Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
Sanksi  administrasi  dapat  dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran  terutama  atas  kewajiban yang  ditentukan  dalam  Undang-
Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun  jenis  sanksi  perpajakan adalah:
1) Sanksi Administrasi Pajak Sanksi  administrasi adalah  sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap  negara  seperti  denda, bunga  dan  kenaikan.  Adapun
perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat  dijelaskan sebagai berikut:
2) Sanksi Pidana Pajak Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang  diberikan  berupa  hukuman pidana  seperti  denda  pidana, pidana  kurungan  dan  pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan  sanksi  pidana  bila diketahui  dengan  sengaja  tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan  SPT  tetapi  isinya tidak  benar.  Penyebab  lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan  dokumen  palsu serta  tidak  menyetor  pajak  yang telah  dipotong.  Sanksi  akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama  6  tahun  paling  lama  dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

## Kerangka Konseptual
Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tarif Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dilihat hubungannya pada Gambar 2.1 sebagai berikut:
Gambar 2.1
Sumber: Data diolah, 2019 Hipotesis Berdasarkan kerangka konseptual  yang  digambarkan  diatas dapat  disimpulkan  satu  hipotesis sebagai berikut: 1) Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM Nasution (2006:7) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib  pajak  merupakan  sikap
wajib  pajak  yang  memahami  dan mau  melaksanakan  kewajibannya untuk  membayar  pajak  dan  telah melaporkan semua penghasilannya  tanpa  ada  yang disembunyikan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran  wajib  pajak  sangat diperlukan  dalam  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  (Nugroho,
2006). Hal ini juga dipertegas oleh penelitian Wardani dan Rumiyatun
(2017)  bahwa  terdapat  pengaruh antara  kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Tarif  pajak  UMKM  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Kantor  Pelayanan
Pajak Pratama Badung Utara. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif Soemitro (2004:129).  Peraturan  Pemerintah No.  46  tahun  2013,  peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak  orang  pribadi  dan  Wajib Pajak  badan  dengan  penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan  dengan pekerjaan bebas,  dengan  peredaran  bruto tidak  melebihi  4,8  Miliar  Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif  pajak  sebesar  1%  (satu persen)  yang  bersifat  final.  Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%)  atau  jumlah  (rupiah)  pajak yang  harus  dibayar  oleh  Wajib Pajak  sesuai  dengan  dasar  pajak atau  objek  pajak  (Sudirman  dan Amirudin,  2012).  Hal  ini  juga dipertegas oleh penelitian Ananda (2015)  bahwa  terdapat  pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3) Sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
Menurut  Mardiasmo  (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan  alat  pencegah  agar wajib  pajak  tidak  melanggar norma perpajakan.
Sanksi perpajakan  dibuat  dengan  tujuan agar  wajib  pajak  takut  untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan.  Wajib  Pajak  akan mematuhi  pembayaran  pajaknya bila  memandang  bahwa  sanksi akan lebih merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan wajib  pajak  mengenai  sanksi perpajakan diduga akan
mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini juga dipertegas oleh penelitian Savitri dan Nuraina (2017) bahwa terdapat  pengaruh  antara  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  di  KPP  Pratama Madiun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggambarkan  hubungan  kesadaran wajib  pajak,  tarif  pajak  UMKM  dan sanksi  perpajakan  sebagai  variabel independensi  atau  disebut  variabel bebas  dan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  sebagai  variabel  dependen atau  disebut  variabel  terikat  secara parsial  serta  membuktikan  pengaruh variabel  bebas  pada  variabel  terikat melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini  merupakan  penelitian survey . Pengumpulan data menggunakan
metode kuesioner dan pengukurannya menggunakan  skala likert .  Adapun analisis  data  bersifat statistic dengan analisis regresi linier berganda
menggunakan  SPSS.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  3.350 wajib  pajak  UMKM  yang  telah membayarkan  pajak  terutangnya  per tahun 2018. Dari jumlah populasi yang telah  diketahui,  kemudian  di  hitung menggunakan pendekatan Slovin dengan menggunakan margin of error sebesar  10%  maka  jumlah  sampel yang  diambil  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 97 wajib pajak badan UMKM  yang  sudah  membayarkan PPh Finalnya pada tahun 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Validitas dan Reliabilitas
Semua  variabel  dalam  uji  ini dikatakan  valid  dan  reliabel  karena dalam pengujian validitas r-hitung ≥ r-
tabel  (0,3)  serta  dalam  pengujian reliabilitas    nilai  Alpha  Croubach  ≥ 0,6.
Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Hasil  uji  Kologorov-Smirnov
memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.431 maka dapat disimpulkan bahwa data  residual  terdistribusi  secara normal  karena  nilai  Asymp.  Sig.  (2- tailed)  lebih besar dari 0,05.
2. Uji Multikolinearitas Ghozali (2009:25) menjelaskan tujuan dari uji multikolinieritas  yaitu  mengetahui apakah  ada  atau  tidaknya  korelasi antara variabel bebas dan terikat dalam sebuah model persamaan penelitian.
Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kesadaran Wajib Pajak .984 1.016 Tarif Pajak UMKM .985 1.015 Sanksi Perpajakan .975 1.026
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Data diolah, 2019
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan  Grafik Scatterplot yang  ada  pada  gambar  di  atas  dapat dilihat    bahwa  titik  -titik    menyebar secara  acak,  serta  tersebar  baik  di atas  maupun  dibawah angka nol pada sumbu  Y.  Hal  ini  dapat    disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 4.2 Model Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error  Beta 1 (Constant) 5.064 1.311 3.863 .000 Kesadaran Wajib Pajak .211 .116 .335 1.818 .072 Tarif Pajak UMKM .270 .062 .255 4.322 .000 Sanksi Perpajakan .463 .193 .442 2.396 .019

## a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: data diolah, 2019
Persamaan regresi berdasarkan data  yang  disajikan  pada  Tabel  4.2, adalah sebagai berikut: Y  =  5.064  +  0,211  X 1 +  0,270  X 2 + 0,463 X 3 + e (1) a. Variabel X1 memiliki nilai koefisien  regresi  sebesar  0,211. Berarti  semakin  tinggi  tingkat kesadaran  wajib  pajak  maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban  perpajakan  semakin baik sehingga dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak UMKM.
b. Variabel X2 memiliki nilai
koefisien  regresi  sevesar  0,270.
Hal ini berari semakin tinggi tarif pajak  UMKM  yang  diterapkan, maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
c. Variabel X3 memiliki nilai koefisien  regresi  sevesar  0,463. Hal  ini  berarti  semakin  beratnya sanksi perpajakan yang diberikan
maka  semakin  tinggi  tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Uji Koefisien Determinasi R 2 Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai
koefisien  determinasi    ( R    Square ) sebesar  0,680 dan  nilai  koefisien determinasi yang sudah disesuaikan ( Adjusted  R  Square )  adalah  0,669. Artinya  66,9%  variasi    dari kepatuhan wajib pajak UMKM bisa dijelaskan  oleh  variasi  variabel independen (kesadaran wajib pajak, tarif  pajak  UMKM  dan  sanksi perpajakan).
Sedangkan  sisanya  33,1% dijelaskan  oleh  variabel lain yang tidak    diteliti    dalam  model penelitian  ini  seperti  variabel pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, pengawasan pajak,  sistem  pajak,  diharapkan variabel lain ini juga akan
mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak UMKM.
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  KPP Pratama Badung Utara Variabel  kesadaran  wajib  pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,072  yaitu  lebih  besar  dari  0,05. Hal  ini  berarti  H 1 ditolak  dan  H o diterima  sehingga  dapat  dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa, walaupun tingkat  kesadaran  wajib  pajak  di
KPP  Pratama  Badung  Utara  ini dikategorikan  baik,  tapi  ini  tidak bepengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Salah  satu penyebabnya adalah masih  banyak wajib  pajak  yang  membayarkan ataupun mematuhi peraturan perpajakan  dengan  keterpaksaan bukan  berdasarkan  hati  nuraninya, hal ini terlihat dari banyak responden  yang  menjawab  tidak setuju  untuk  item  pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Thia  dan  Kardinal  (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh  Tarif  Pajak  UMKM
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  di  KPP  Pratama Badung Utara Variabel tarif pajak UMKM
memiliki tingkat signifikan sebesar
0,000  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05.
Hal  ini  berarti  H 1 diterima  dan  H o
ditolak  sehingga  dapat  dikatakan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa semakin  adil  tarif  pajak  UMKM yang  ditetapkan  oleh  pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Sebab  wajib  pajak  badan  UMKM tidak akan merasa keberatan untuk membayarkan pajaknya karena tarif pajak  yang  ditetapkan  secara  adil. Maksud  adil  dalam  hal  ini  adalah adanya  tidak  ada  perbedaan  antara pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  semuanya  ditetapkan tarif  pajaknya  sama,  sehingga berapapun  penghasilan  yang  akan mereka peroleh akan menjadi dasar terhadap  pajak  terutangnya,  yang berarti apabila wajib pajak menerima  penghasilan  yang  tinggi maka  pajak  yang  akan  dibayarkan besar, begitupula sebaliknya, apabila  wajib  pajak  menerima penghasilan  rendah  maka  pajak yang akan dibayarkan relatif  kecil, meskipun  dengan  tarif  pajak  yang sama  namun  pajak  yang  akan dibayarkan  berbeda.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  item  pernyataan  yang di  jawab  oleh  responden  bahwa mereka  sangat  setuju  tarif  pajak UMKM yang telah di terapkan saat ini  lebih  baik  daripada  tarif  pajak UMKM  yang  sebelumnya.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Priambudi  (2013)  dimana  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak
3. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  UMKM  di  KPP  Pratama Badung Utara Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,019  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05. Hal  ini  berarti  H 1 diterima  dan  H o ditolak  sehingga  dapat  dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa dengan  semakin  tegasnya  sanksi perpajakan  yang  diterapkan  maka semakin  meningkatnya  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  KPP Pratama  Badung  Utara.  Sebab  jika sanksi  perpajakan  dapat  membuat wajib  pajak  jera  terhadap  setiap melanggar  peraturan  perpajakan yang  itu  artinya  mereka  akan tunduk dan patuh dengan peraturan yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilihat pada item pernyataan yang di jawab oleh  responden  bahwa  mereka sangat setuju jika sanksi perpajakan harus  tegas  terhadap  setiap  wajib pajak yang melanggar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh
Savitri  dan  Nuraina  (2017)  bahwa terdapat  pengaruh  antara  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan pendahuluan, tinjauan pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Tarif  pajak  UMKM  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
3. Sanksi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.

## Saran
1. Bagi  UMKM  yang  terdaftar sebagai Wajib Pajak Kini  tarif  pajak  sudah  menjadi sebesar  0,5%  sangat  diharapkan dengan  turunnya  tarif  pajak  ini wajib  pajak  khususnya  UMKM juga  ikut  berperan  aktif  dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib pajaknya  sehingga  secara  tidak langsung akan meningkatkan penerimaan  Negara  dari  sektor UMKM.
2. Bagi KPP Pratama Badung Utara Saran yang diberikan kepada KPP
Pratama Badung Utara yaitu untuk terus  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  khususnya  UMKM, dengan  meningkatkan  kesadaran wajib pajak, salah satunya dengan cara  mengadakan  sosialisasi  pada lokasi-lokasi yang dirasa memiliki potensi  yang  banyak  terdapat UMKM  sehingga  wajib  pajak memperoleh informasi dan pemahaman terutama terkait perubahan tarif pajak yang saat ini menjadi  0,5%.    Dapat  dilihat  dari jumlah  UMKM  yang    semakin meningkat setiap tahunnya namun yang baru membayarkan pajaknya hanya  ribuan  dari  populasi  yang terdaftar  belasan  ribu  UMKM, yang  mana  itu  berarti  masih banyak  yang  belum  sepenuhnya menyadari  bagaimana  pentingnya pajak.  Hal  ini  tentu  akan  sangat
berpotensi  apabila  dari  belasan ribu  jumlah  UMKM,  setidaknya ada  sebesar  50%  yang  turut mematuhi  peraturan  perpajakan dengan membayarkan pajaknya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran  bagi  peneliti  selannjutnya disarankan untuk meneliti variabel independen lainnya seperti Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Pemahaman  Perpajakan yang  turut  mendukung  variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dengan subjek pajak orang pribadi ataupun badan usaha lainnya. Dan disarankan  jika  memilih  subjek pajak orang pribadi ataupun badan usaha  bisa  memilih  waktu  yang tepat  untuk  memperoleh  data (penelitian menggunakan kuesioner)  seperti  bulan  Maret untuk  wajib  pajak  orang  pribadi dan bulan April untuk wajib pajak Badan, yang mana akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  Pasca  Rizki  Dwi,  Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015.  Pengaruh  Sosialisasi
Perpajakan,  Tarif  Pajak  Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Pada  UMKM Yang Terdaftar  Sebagai  Wajib Pajak  Di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Batu). Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya .  Vol.  6  Nomor  2. Hal 2-4 Asri,  Wuri  Manik.  2009.  Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran  Wajib  Pajak  pada Kepatuhan  Pelaporan  Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas  Ekonomi  Universitas Udayana. Denpasar Ghozali,  Imam.  2009. Aplikasi Analisis  Multivariate  Dengan Program SPSS . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang Jatmiko,  Agus  Nugroho.  2006. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda,  Pelayanan  Fiskus  Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang) . Tesis . Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Badung Utara. 2019.
Mardiasmo.  2009. Perpajakan .  Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
Nasution.  2006. Perpajakan .Bumi Aksara. Jakarta.
Nowak,  D.  Norman.  2004. Tax Administration . Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari  Usaha  Yang  Diterima
Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari  Usaha  Yang  Diterima Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu . Priambudi,  Adam  Adiansah  Atsani. 2013.  Pengaruh  Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  di  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmiah .  Universitas Brawijaya.  Vol.  2  Nomor  1. Hal. 1-12.
Savitri.  2017.  Pengaruh  Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Equilibrium. Vol. 5 Nomor 1. Sudirman  Rismawati,  SE.,M.SA  dan Amiruddin  Antong,  SE.,M.Si, (2012) , Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik , Penerbit  Empat  Dua  Media, Malang.
Susilawati,  Ketut  Evi  dan  Ketut
Budiartha.  2013.  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sanksi Perpajakan  Dan  Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Thia  Dwi  Utami  dan  Kardinal.  2013. Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajip Pajak  Orang  Pribadi  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Palembang  Seberang Ulu. Jurnal  Akuntansi .  STIE MDP.