Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK
Ni Ketut Supasti Dharmawan 1 , I Gede Agus Kurniawan 2 Fakultas Hukum Universitas Udayana – Bali Jalan Bali No. 1 Sanglah Denpasar - Bali, 80114 arasswk@yahoo.com

## ABSTRACT
The health of bank including Rural Banks cannot be separated from the role of the Commissioner in the governance of banking institutions. This paper aims to elaborate the function and responsibility of the Board of Commissioners in managing a healthy Rural Bank in relation to the principles of GCG and the Good Faith principle. The method used to analyze the relevance of the principle of good faith with GCG for health of bank  is the normative method. The types of statutes approach and concept approaches, including the concept of CSR used in this study. The results of the study indicate that the Commissioner as a representative of shareholders plays an important role in the framework of GCG and the principle of good faith, namely being responsible for independent supervision and control functions of the Board of Directors who carry out management in order to realize and sustainably improve the health of the bank.
Keywords: GCG; Principles of Good Faith; Commissioners; the Health of Bank.

## ABSTRAK
Kesehatan bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran Komisaris dalam tata kelola institusi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi kontrol dan tanggung jawab Komisaris  dalam  pengelolaan  Bank  Perkreditan  Rakyat yang  sehat dalam  kaitannya dengan prinsip GCG serta Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk menganalisis relevansi antara asas itikad baik dengan GCG bagi kesehatan bank adalah metode normatif. Jenis pendekatan perundang- undangan serta pendekatan  konsep,  diantaranya  konsep  CSR  dipergunakan  dalam  studi  ini.  Hasil studi menunjukkan bahwa Komisaris sebagai wakil pemegang saham berperan penting dalam rangka GCG dan asas itikad baik yaitu bertanggungjawab melakukan pengawasan secara independen  dan fungsi kontrol terhadap Dewan Direksi yang menjalankan pengelolaan dalam rangka mewujudkan dan secara berkesinambungan meningkatkan kesehatan bank.
Kata kunci: GCG; Asas Itikad Baik; Komisaris; Kesehatan Bank.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  bisnis  perbankan,  temasuk Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  tidak  dapat dipungkiri berkaitan dengan sektor bisnis lainnya, seperti  sektor property.  Ketika  bisnis property berkembang  pesat  maka  sektor  perbankanpun juga  berperan  serta  di  dalamnya.  Demikian  pula ketika  bisnis property mengalami  keterpurukan, sektor  bank,  tidak  terkecuali  BPR  juga rentan terkena imbas, khususnya mempengaruhi tingkat kesehatan  bank  karena  meningkatnya kredit bermasalah  (Non-Performing  Loan). Seperti contoh,  pada  tahun  2017  pertumbuhan  BPR  di Bali  cenderung  melambat  jika  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, di sisi lainnya justru terjadi peningkatan NPL atau kredit bermasalah yang  acapkali dipersamakan  dngan kredit  macet  hingga  mencapai  48  % (Mustofa, 2018). NPL BPR di Bali hingga tahun 2018 masih tetap tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada NPL  BPR  pada  bulan  Desember  2017 sebesar  6,77  %  dan  meningkat  menjadi  7,81  % pada Maret 2018. Tingginya tingkat NPL, menurut Kepala Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) Regional Bali  Nusra  disebabkan  salah  satunya  oleh lemahnya  SDM  BPR.  Dalam  penyaluran  kredit belum  dilaksanakan  secara  baik  analisis  kredit. Faktor internal dan eksternal turut mempengaruhi tingginya tingkat NPL pada BPR. Faktor internal, seperti  faktor operasional  serta  SDM  internal
kontrol    yang  belum  memadai  termasuk  Direksi dan  Komisaris acapkalia  menjadikan  pemberian kredit  kurang  bijaksana.  Sementara  itu,  faktor eksternal  meskipun  pertumbuhan  ekonomi  tinggi namun tidak merata juga menjadi faktor penyebab tingkat NPL pada BPR menjadi tinggi (Citta Maya, 2018).
Dengan mencermati fenomena meningkatnya NPL pada BPR, khususnya yang dipengaruhi  oleh faktor  internal  baik  yang berkaitan  dengan  jumlah  SDM yang  belum memadai hingga kemampuan dan  kurang cermatnya kinerja  SDM  pada BPR dalam menganalisis  dan  menyalurkan  kredit,  dapat dikemukakan  bahwa  pemahaman  operasional dan tata kelola institusi yang profesional berbasis Good  Corporate  Governance  (GCG) dalam kaitannya  dengan  memaksimalkan  Asas  Itikad Baik  dalam  pengelolaan BPR,  termasuk  fungsi kontrol dan  pengawasan dari Komisaris  dalam rangka  kesehatan BPR menjadi  sangat  penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian penting dalam tulisan ini meliputi: Bagaimanakah relevansi prinsip GCG dan  Asas  Itikad  Baik  dengan  kesehatan BPR? Bagaimanakah tanggungjawab Komisari  dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan tata kelola BPR dalam  persepektif GCG dan  Asas  Itikad Baik?
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kualitas manajemen tata kelola operasional perbankan  berperan  penting  dalam  rangka menumbuhkembangkan  industri  perbankan  yang kuat dan sehat. Studi Miswan Gumanti dan Desi Handayani  mengindikasikan  bahwa peningkatan kualitas GCG diperlukan  dalam  rangka peningkatan  kualitas  manajemen  bank  agar praktik  perbankan  yang  tidak  sehat  dapat diminimalisir. Apabila  bank  tidak  memiliki manajemen  yang  baik  dapat  menimbulkan  risiko operasional  baik  pada  sistem,  prosedur  maupun sumber  daya  manusia (Gumanti,  2017). Keterkaitan  antara GCG dengan  kokohnya industri perbankan juga dikemukakan dalam studi yang dilakukan oleh Ayu Anita Ekaristi Oroh, dkk yang mengemukakan bahwa pelaksanaan prinsip- prinsip GCG secara  total  mendukung  kekuatan industri perbankan. GCG yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan perusahaan perbankan, sehubungan  dengan  hal  tersebut  internal  audit merupakan  katalis  untuk  meningkatkan  efesiensi organisasi. Peran internal audit dapat mendorong transparansi  dan  integritas,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  idependensi  serta fairness (Oroh  dkk.,  2018). Dengan  mencermati Organisation  for  Economic  Co-operation  and Development  (OECD), dapat  dikemukakan  ada lima  aspek  penting    pada  konsep GCG yaitu: transparency,  accountability, responsibility, independency,  fairness (Emirson,  2006).  Kajian
tentang GCG bagi  perusahaan  khususnya perbankan  telah  dilakukan  bagi  para  penstudi hukum,  namun  dalam  tulisan  ini  lebih  berfokus pada pengkajian dengan pendekatan pertanggungjawaban  serta  fungsi  pengawas Komisaris  sebagai  perwakilan  pemegang  saham pada  sektor  bank,  khususnya BPR berkaitan dengan  peningkatan  kualitas GCG dan relevansinya dengan Asas itikad baik dalam tata kelola perbankan.
Metode penelitian yang relevan dipergunakan  dalam mengkaji tanggungjawab komisaris  dalam  kaitannya  dengan  fungsi pengawasan pengelolaan BPR yang memperhatikan  elemen-elemen GCG dan  Asas Itikad baik adalah metode  penelitian normative. Pendekatan  konsep,  khususnya  konsep  GCG serta pendekatan  perundang-undangan relevan dipergunakan dalam studi ini.
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan mengelaborasi  secara  lebih  mendalam  tentang tanggung  jawab  serta  fungsi  pengawasan Komisaris  terkait  kualitas GCG dan  asas  itikad baik dalam hubungannya dengan kesehatan BPR dalam rangka  meminimalisasi  tingkat  kredit bermasalah atau NPL.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## B. PEMBAHASAN
a.    Prinsip GCG dan  Asas  Itikad  Baik dalam Perbankan
Bank  memiliki  peranan  yang  strategis dalam  kehidupan  perekonomian  masyarakat. Melalui  operasional  bank,  masyarakat  dapat meminjam uang atau yang dikenal dengan kredit, fungsi  bank  menyalurkan  dana,  maupun masyarakat  dapat  menabung    yaitu  fungsi  bank menghimpun  dana,  dan  bahkan  dalam perkembangannya  dalam  kehidupan  global sekarang  ini  layanan  jasa  perbankan  semakin beragam  dan  inovatif. Sehubungan  dengan  hal tersebut  dibutuhkan  adanya  sektor  perbankan yang  stabil  dan  sehat.  Dalam  rangka  stabilitas dan  kesehatan  bank,  keberadaan Prinsip-prinsip Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (GCG) memainkan peran mendasar yang penting.
Sektor  perbankan  yang  tidak  didukung dengan  GCG  sangat  rentan  berdampak  pada memburuknya kesehatan perbankan, bahkan bisa meluas hingga krisis keuangan global. Reformasi yang menghasilkan berbagai regulasi terkait GCG sudah  banyak  dilakukan  di  beberapa  negara. Namun, acapkali  juga  dipertanyakan jika perubahan  regulasi  tanpa  disertai  oleh mekanisme yang  baik juga  tidak  dapat  dihindari terjadinya krisis kembali dalam sektor perbankan.
Studi  terbaru  di Swiss mengungkapkan bahwa  rata-rata  karyawan  bank  internasional
besar  akan  berperilaku  jujur dalam  kondisi yang terkontrol.  Namun, ketika semakin meningkat dibutuhkan  profesionalitas mereka  sebagai karyawan  bank, sebagian  besar  dari  mereka menjadi  tidak  jujur (Cohn dkk.,  2014). Penelitian terkait  kontrol  pada  karyawan  perusahaan di industri lain, tidak menunjukkan  pola  perilaku yang sama. Para penstudi menyimpulkan bahwa terdapat budaya tidak baik yang berlaku di industri perbankan  yang  melemahkan  dan merongrong standar kejujuran mereka.
Para pemerhati industri,  termasuk the Bank Governance Leadership Network (www.Tapestrynetworks.com) and  the  Basel Committee  on  Banking  Supervision  (BASEL) (www.bis.org),  menganjurkan kepada industri dan regulator untuk fokus pada reformasi Tata Kelola Perusahaan  yang  baik (GCG) yang  akan membangun  kembali  budaya  kejujuran. Para bankir telah bergabung dengan bankir global yang dihormati, termasuk  Sir  David  Walker (Barclays Chairman  at the  Federal  Reserve  Bank  of  New) York(Walker,  2014) dan  Andrew  Bailey (CEO  of the  United  Kingdom’s  Prudential  Regulation Authority)(Bailey,  2014) yang  keduanya memandang bahwa  ada  kebutuhan  mendesak bagi industri untuk mengatasi kekurangan dalam budaya  perbankan  dan  membangun  kembali kepercayaan  dunia  perbankan. David  Walker memberikan  paradigma  yang  berguna  untuk
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menganalisis GCG dalam  konteks perbankan, dengan mengedepankan tiga  komponen  dalam GCG.  Pertama,  komponen stabilitas  keuangan dan  ketahanan  sistem  perbankan  internasional. Berkaitan  dengan  komponen  pertama  ini  telah dilakukan refomasi  dan  pengaturan.  Kedua, komponen  tentang efisiensi  operasional  dan transparansi bank. Perbaikan yang mengarah ke arah  bidang  ini juga  telah  dilakukan,  terkait dengan    proses,  sistem,  dan  auditabilitas perbankan. Ketiga,  unsur  kepercayaan,  yang berkaitan  dengan  nilai-nilai  dan  perilaku. Ketiga komponen  tersebut merupakan  hal  penting sebagai  dasar alasan  dalam bertindak,  aturan yang memadai,  peningkatan kepatuhan  dan persyaratan audit. Memperbaiki sistem keuangan membutuhkan  lebih  dari  sekedar  memperbaiki modal dan standar likuiditas. Standar tata kelola, perilaku,  dan  struktur  insentif  yang tepat semuanya  sangat  penting. Studi  Ionelia- Alexandra  Feldioreanua  and  Crina  Seria  tahun 2015 mengindikasikan dalam rangka pelaksanaan GCG  bahwa    tingkat  pengungkapan  tata  kelola perusahaan  yang  tinggi,  termasuk  sorotan keuangan  dapat  dianggap  sebagai  upaya  untuk mengurangi  kemungkinan  ditipu,  bahkan  dapat meningkatkan  atau  setidaknya  mempertahankan kepercayaan  diri  para  pemangku  kepentingan (Feldioreanua and Seriaa, 2015).
Terkait dengan GCG, OECD
mendefinisikan  sebagi  berikut:  ‘Procedures  and processes  according  to  which  an organization is directed  and  controlled.  The  corporate governance  structure  specifies  the distribution  of rights  and  responsibilities  among  the  different participants  in  the organization – such  as  the board,  managers,  shareholders  and  other stakeholders – and  lays  down  the  rules  and procedures  for  decision-making (stats.oecd.org,

## 2018).”
Berkenaaan  dengan  pentingnya  konsep GCG dalam  dunia  perbankan,  di  Indonesia konsep GCG diperkenalkan  pada  tahun  1999 ketika  pemerintah  membentuk  Komite  Nasional untuk Tata Kelola Perusahaan (NCCG). Kode tata kelola  perusahaan  nasional  diikuti  pada  tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2006. Peraturan No. 8/4 / PBI / 2006 dikeluarkan secara khusus untuk menangani  penerapan GCG di  bank  komersial dan  direvisi  oleh  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/14  /  PBI  /  2006. Dalam  rangka  meningkatkan kepercayaan lokal maupun internasional terhadap sektor  perbankanberbagai  langkah  kongkrit secara  berkesinambungan  telah  dilakukan, termasuk melalui pengaturan  Lembaga independent yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK  dalam  rangka  rekomendasi konsep Basel II menetapkan standar minimum perbankan yang  dapat  diterima  untuk  risiko  tingkat  modal,
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
profitabilitas  dan  implementasi GCG. Sebagai lembaga  pengawas  perbankan,  OJK telah memperketat bisnis perbankan dalam hal ini BPR dengan menerapkan GCG dan manajemen resiko demi  menghasikan  kinerja  yang  lebih  baik sebagaimana diatur dalam  Peraturan  OJK (POJK)  No.  4/2015  tentang  Penerapan  Tata Kelola  yang  Baik  bagi BPR,  POJK  No  13  /2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan  SEOJK  No.  7/SEOJK.03/2016  tentang Standar  Pelaksanaan  Fungsi  Audit  Intern BPR. Karena  disadari  bahwa  dengan  minimnya penerapan GCG dan manajemen risiko membuat banyak BPR melakukan fraud (kecurangan) sehingga  tidak  sedikit BPR yang  ditutup operasinya. Fraud yang  terjadi  lebih  banyak akibat  dari  kurangnya  pengendalian  internal seperti  kurangnya  kompetensi  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  kontrol  yang  tidak  baik, check and  balance,  serta  kurangnya action  plan pengelola BPR.  Penerapan GCG ini  merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Penerapan prinsip GCG sangat  diperlukan  agar  perbankan dapat  bertahan  dan  tangguh  dalam  menghadapi persaingan  yang  semakin  ketat,  serta  dapat menerapkan  etika  bisnis,  sehingga  dapat mewujudkan  iklim  usaha  yang  sehat  dan transparan. Tata  kelola    berbasis  GCG
sesungguhnya  tidak  hanya  memperhatikan shareholder  namun  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  untuk  kepentingan  stakeholders  dari sektor  perbankan,  yaitu  yang  mencakup: Transparency (Transparansi),  Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Tanggung Jawab), Independency (Independensi),  dan Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan).
b. Relevansi GCG dan  Asas  Itikad  Baik dengan Kesehatan Bank
Penilaian  OJK  terhadap GCG didasarkan pada tiga atribut, yaitu struktur tata kelola, proses tata  kelola  dan  hasil  tata  kelola. Struktur  tata kelola  terdiri  dari  Komisaris,  Direksi,  dan Komite Penunjang. Implementasi GCG  dalam  konteks “struktur  tata  kelola” lebih  diarahkan  bahwa pelaksanaan  GCG menghasilkan  hasil  yang sesuai  dengan  harapan  para  pemangku kepentingan bank.
GCG  dalam  perbankan  tidak  bisa dilepaskan  dengan  konsep  “Governance Commitment.” Komitmen  ini  dilakukan melalui Governance  Structure sehingga  pada  akhirnya berpengaruh pada Governance Outcome. Melalui tahapan  tersebut,  kesehatan  bank  secara berkesinambungan diharapkan  memenuhi kebutuhan stakeholders. Untuk menilai pencapaian  bank, Governance  outcome dipergunakan  sebagai  indikatornya (KNKG, 2012). Pencapaian  tersebut  diantaranya  terjadi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
efiseinsi,  taat  terhadap  ketentuan  hukum, melindungi  konsumen,  serta  obyektif  dalam penilaian GCG dan self-assessment.
Dalam  rangka  mewujudkan Governance Outcome, prinsip  dasar  yang seyogyanya diterapkan  meliputi:  kesinambungan  usaha, efisiensi,  manfaat  dan  pelayanan,  pentaatan terhadap  peraturan  dan  ketentuan  internal  bank, berperan  aktif  dalam  tanggung  jawab  social  dan lingkungan, self-assessment yang obyektif,  serta bank memperoleh penilaian GCG yang baik dari otorita s pengatur dan pengawas bank dan penghargaan pelaksanaan GCG dari lembaga penilai GCG yan g memiliki reputasi yang baik.
Terkait  dengan  pelaksanaan GCG pada BPR, dalam rangka menuju capaian yang sesuai dengan  prinsip  dasar  pencapaian Governance outcome,  peran  strategis  Komisaris  dalam perkembangannya sangat dibutuhkan. Penerapan itikad  baik  dari  pengelolaan  BPR  dalam  hal  ini Komisaris  sebagai  wakil  dari pemegang  saham sangat  penting,  khususnya agar  tidak  adanya benturan  kepentingan  dalam pelaksanaan pengawasan BPR. Itikad  baik  adalah  satu  nilai yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  menentukan apakah suatu tindakan  itu layak atau tidak untuk dilaksanakan.  Itikad baik  merupakan  penyaring yang didasari oleh nilai moral dan kepatutan bagi operasional sebuah  bank. Pengelolaan  bank
secara  keseluruhan  dominan  dilandasi  oleh hubungan  hukum  yang  berbasis  perjanjian,  baik antara  pemilik  bank  dengan  karyawannya maupun  antara  pihak  bank  dengan  nasabah, dalam  konstruksi  seperti  itu  keberadaan  asas itikad  baik  sangat  diperlukan. Asas  itikad  baik pada dasarnya berasal dari sistem hukum kontrak civil  law yang  bersumber  dari  hukum  Romawi, sementara  itu sistem common  law secara traadisional  tidak  mengenal  asas itikad  baik. Namun dalam perkembangannya Amerika Serikat sebagai  salah  satu  negara  yang  menganut common law system mulai menerima asas itikad baik dalam sistem hukum kontraknya (Kolopaking, 2013). Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya, asas  itikad baik berasal dari  Romawi  yaitu bona fides, mengandung arti berbuat dengan baik, jujur serta  lurus (Hutabarat,  2008). Dalam  hukum perjanjian  di  Indonesia,  asas  itikad  baik tercantum dalam  Pasal  1338 Ayat  (3) Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jika  dicermati secara lebih mendalam sesungguhnya asas itikad baik juga mengejawantah dalam GCG yang juga relevan  dikaitkan  dengan  prinsip Non- Discrimination  System,  dalam  konteks  ini transparansi  sebagai  salah  satu perwujudannya (Dharmawan,  2015). Sehubungan  dengan  hal tersebut, menjadi sangat urgent semua komponen termasuk  komisaris    dalam pengelolaan  bank
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
agar mengupayakan  pelaksanaan  prinsip  GCG dalam rangka kesehatan bank.
Dalam  realitanya  tingkat  kesehatan  bank tidak  dapat  dilepaskan  dari  fungsi  bank menghimpun  dan  menyalurkan  kredit  kepada masyarakat,  termasuk  penyaluran  kredit  pada BPR.  Kredit  perbankan  diatur  dalam  Pasal  1 angka  11  Undang-Undang No.  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan  yang  pada  intinya menentukan dalam persetujuan pinjam meminjam tersebut  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang dalam  hal  ini  adalah  nasabah  bank,  pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu  yang  disepakati  beserta  bunganya. Asas itikad  baik  dalam  perjanjian  kredit    ini  sangat diperlukan agar terwujud sistem perkreditan yang sehat. Asas itikad baik relevan dengan tata kelola yang baik, yaitu GCG.
Dengan adanya itikad baik dari Komisaris BPR  dalam  pengelolaan  BPR,  terutama  demi tercapainya Governance  Outcome yang ditetapkan merupakan suatu sikap menjaga nilai- nilai atau komponen GCG bisa diterapkan dengan baik pada BPR. Itikad baik sebagai suatu sikap atau nilai yang diimplementasikan oleh Komisaris dalam  pengelolaan  BPR  merupakan  nilai  dasar dalam  mendukung  penerapan GCG dalam industri  perbankan  khususnya  BPR.  Semua  itu bertujuan  agar  BPR dapat tetap bertahan  dan tangguh  dalam  menghadapi  persaingan  yang
semakin  ketat,  serta  dapat  menerapkan  etika bisnis,  sehingga  dapat  mewujudkan  iklim  usaha yang sehat dan transparan.
Komisaris  menjaga  keberlangsungan operasional BPR dalam hal ini pelaksanaan GCG dan  manajemen  risiko  dengan  baik, untuk menghindari    adanya fraud (kecurangan).
Komisaris memastikan pelaksanaan pengendalian internal terlaksana  sesuai  dengan  baik, seperti terpenuhinya kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM), check  and  balance,  serta pelaksanaan action plan pengelola  BPR. Melalui  GCG,  pihak pengelola  dituntun  untuk  senantiasa  secara transparan  menginformasikan  perkembangan BPR  tidak  hanya  bagi  kepentingan  pemegang saham  namun  juga  seluruh  stakeholders  terkait. Organ  BPR  seperti  Komisaris  atau  Dewan Komisaris dalam konteks ini berperan mengawasi dan menginformasikan dengan benar, akurat dan tepat waktu perkembangan BPR. Regulasi yang berkaitan  dengan  GCG  khususnya  pada  BPR secara berkesinambungan dilakukan penyempurnaan,  seperti  melalui  mekanisme online  OJK. Ketentuan  yang  berkaitan  dengan transparansi pelaporan dan monitoring kepatuhan pelaporan  secara online salah  satunya dapat mengacu  pada Pasal  23  POJK  No. 37/POJK.03/2016  tentang  Rencana  Bisnis  Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Transparansi  pelaporan secara  online
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sangat  berkaitan  erat  dan  membantu peran Komisaris dalam  pengawasan  pelaksanaan penentuan  Rencana  Bisnis  BPR  sampai  dengan Realisasi Rencana Bisnisnya.
c. Tanggungjawab  Pengawasan  Komisaris dalam  Rangka  Kesehatan Bank  dan Pengelolaan BPR
Komisaris sebagai wakil pemegang saham berperan  penting  dan  memiliki  tanggungjawab, khususnya  berkaitan  dengan  pengelolaan  BPR dalam rangka menumbuhkembangkan kesehatan BPR  itu  sendiri.  Sebagai  pengawas,  Komisaris sedapat  mungkin  melakukan  pemantauan  dan pengawasan  untuk  menghindarkan  terjadinya conflict of interest dalam rangka pengelolaan BPR yang  mungkin  terjadi  antara  Direktur  dengan pemegang  saham  maupun  pihak  terafiliasi lainnya.    Dengan  demikian  dapat  dikemukakan bahwa terselenggaranya pelaksanaan GCG pada BPR  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tanggung  jawab pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisaris. Komisaris  dalam  fungsinya  sebagai  pengawas sedapat  mungkin  melakukan  pemantauan  dan melakukan mitigasi terhadap munculnya benturan kepentingan  antara  para pihak. Tanggung  jawab pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris juga berkaitan dengan memastikan bahwa keseluruhan aspek yang terkandung dalam GCG termasuk  didalamnya pengawasan  intern  pada seluruh  tingkatan dalam  pengelolaan  BPR
terlaksana dan seluruh komponen melaksanakannya dengan itikad baik.
Jika dicermati secara lebih mendalam asas itikad  baik tercermin melandasi  tata  kelola perbankan,  termasuk  pada  BPR,  khususnya tercermin melalui nilai-nilai etika pada perbankan pada  umumnya  maupun  pada  BPR  pada khususnya.    Berdasarkan  Pasal  2  POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat diatur bahwa BPR wajib  menerapkan  Tata  Kelola  dalam  setiap kegiatan  usahanya  pada  seluruh  tingkatan  atau jenjang  organisasi,  yang  juga mencakup pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Komisaris. Lebih  lanjut  melalui  Pasal  28  POJK ditegaskan tugas dan tanggung jawab Komisaris dilaksanakan secara  independen.  Artinya,  tidak boleh  ada  benturan  kepentingan  yang  muncul dalam  pelaksanaan  bisnis  BPR. Tugas  dan tanggung  jawab  pengawasan  oleh  Komisaris pada seluruh jenjang tata kelola juga ditegaskan kembali  melalui Pasal  29  POJK. Dewan Komisaris  wajib  memastikan  terselenggaranya penerapan  Tata  Kelola  pada  setiap  kegiatan usaha  BPR  di  seluruh  tingkatan  atau    jenjang organisasi. Sehingga, Komisaris wajib mengarahkan,  memantau,  dan  mengevaluasi penerapan GCG yang  dilakukan  oleh  Dewan Direksi. Pengaturan  terkait  Dewan  Komisaris dalam POJK ini tidak kurang dari 11 pasal. Hal ini
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
didasari  atas    semakin  meluasnya  pelayanan disertai  peningkatan  volume  usaha  BPR, sehingga mengakibatkan semakin meningkat pula risiko BPR  sehingga  mendorong  kebutuhan terhadap  penerapan  tata  kelola  oleh  BPR  yang baik  dan  lebih  komprehensif.  Termasuk pengaturan  itu    memperhatikan  prinsip-prinsip dasar  untuk  menghindari  adanya  benturan kepentingan,  misalnya:  benturan  kepentingan karena hubungan kekeluargaan, penyalahgunaan dalam  penyususnan  kebijakan  atau  keputusan strategis  dan  pemberian  informasi yang menimbulkan  inforasi  yang  asimetris,  dan  lain- lain.
Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab Komisaris  BPR  yang  pada  intinya  mengawasi secara  independen Dewan  Direksi  dalam pengeloaan  operasional  BPR.  Secara  obyektif Komisaris menjalankan tanggungjawabnya dalam rangka  asas  itikad  baik  dan  GCG  tercermin  dari independensinya  mengawasi  dan  bebas  dari berbagai  tekanan  dan  kepentingan.    Komisaris melaksanakan  tugas  untuk  kepentingan  BPR secara  menyeluruh  dan  sesuai  dengan  maksud dan  tujuan  BPR. Komisaris  memiliki  peran  yang signifikan  dalam  pelaksanaan GCG pada  BPR yang secara  operasional dikelola  Dewan  Direksi untuk  secara  berkesinambungan  mengusahakan tingkat kesehatan BPR yang terus meningkat dan berkelanjutan.

## C.SIMPULAN
Komisaris sebagai wakil pemegang saham bertanggungjawab  melaksanakan  pengawasan secara  independen  dan  fungsi kontrol  dalam kaitannya  dengan  prinsip GCG dan  asas  itikad baik    terhadap  Dewan  Komisaris  dalam  rangka tata  pengelolan bank untuk meningkatkan kesehatan perbankan, termasuk BPR.  Tugas dan tanggung  jawab Komisaris  BPR  dalam mengawasi Dewan Direksi untuk mencapai tujuan utama  BPR  yaitu  tercapainya  kesehatan  BPR. Komisaris  dengan  itikad  baik  bersikap  obyektif dan  bebas  dari  tekanan  dan  kepentingan  pihak tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, memastikan  penerapan GCG dengan  baik  pada  BPR,  sehingga tercapainya Governance  Outcome BPR. Komisaris  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam pelaksanaan GCG dan meminimalisasi terjadinya NPL pada  BPR  yang  dikelola Dewan  Direksi, sehingga  memberikan  nilai  investasi  yang memuaskan pemegang saham (shareholders).

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Kolopaking, Anita  A.  (2013). Asas  Itikad  Baik dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Melalui Arbitrase, Bandung : PT Alumni.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Hutabarat, Samuel M.P. (2008). Penawaran dan
Penerimaan  dalam  Hukum  Perjanjian. Jakarta: Grasindo.
Khairandy,  Ridwan &  Malik,  Camelia (2007).
Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran Dan
Implementasinya  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarat: Kreasi Total
Media.

## JURNAL
Cohn, A., Fehr,  E. &  Maréchal, Michel  André.
(2014). Business Culture and Dishonesty In The Banking Industry, Nature, 516, p.19
Dharmawan,  N.  K.  S.,  Landra,  P.  T.  C.  B.,  & Samsithawrati,  P.  A.  (2015).  Penjabaran Standar  Internasional  TRIMs  Dan  OECD Dalam  Ketentuan  Hukum  Penanaman Modal Indonesia. Jurnal Magister  Hukum
Udayana, Vol.4 (No. 3), pp. 550-564.
Emirzon,  J. (2006). Regulatory  Driven  Dalam
Implementasi Prinsip-Prinsip

## Good
Corporate  Governance Pada  Perusahaan Di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  &  Bisnis Sriwijaya, vol.4 (No.8), pp. 93-114
Gumanti,  M.  (2017).  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Manajemen Operasional Perbankan Improper Behaviour (Bank Tidak
Sehat). Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen"
Jurnal  Ilmiah  Multi  Science", Vol.8 (No.2),
p. 2
Putri, IGAMA., Ulupui, IGKA., Wirawati, NGP.
(2017). Pengaruh    Good  Corporate Governance Dan  Budaya  Tri  Hita  Karana Pada  Kinerja  Bank  Perkreditan  Rakyat.,
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 12,
(No. 1), pp.17-24.
Feldioreanua,  IA., Seriaa, C.  (2015). Corporate Governance Disclosure  of Banks  in Romania  and  Malaysia  and  the Quality  of the Web Sites,  Accounting and Management  Information Systems, vol.14,
(No.1), pp. 193-216
Komite  Nasional  Kebijakan Governance. (2012).
Prinsip Dasar
Pedoman

## Good Corporate Governance Perbanka
n Indonesia,  KNKG
Maturidi,  Abu M.  (2015). Analisa  Pengaruh Kompetensi  Dan  Independensi  Satuan Pengawas Internal Serta Penerapan Good Corporate  Governance Terhadap  Kinerja (Study Pada Bpr Di Pulau Lombok). Journal Ilmiah  Rinjani_Universitas  Gunung  Rinjani Vol. 2, (No.2), pp.126-136.
Oroh, A. A. E., Kalangi, L., & Wangkar, A. ( 2018).
Analisis  Peranan  Internal  Audit  Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada  PT.  Bank  Tabungan Negara,  Tbk  Manado. Jurnal  Riset
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Akuntansi  Going  Concern, 13(03), pp.  19- 31
Mustofa,  Ali.  (2018). Pertumbuhan BPR
Melambat,  Kredit  Macet  Naik  Hingga  48 Persen,  Kamis  24  Agustus  2018, Https://Radarbali.Jawapos.Com/Read/2017 /08/24/9378/Pertumbuhan-BPR-Melambat- Kredit-Macet-Naik-Hingga-47-Persen.
Citta Maya (Bali Post), 2018, Karena Ini NPL BPR
Masih  Tinggi,  Rabu  23  Mei  2018, Http://Www.Balipost.Com/News/2018/05/23 /46194/Karena-Ini,Npl-BPR-Masih...Html <http://Www.Tapestrynetworks.Com/Initiatives/Fin
ancial-Services/Bank-Governance-
Leadership-Network.Cfm>.
<Https://Www.Bis.Org/Bcbs>.
Walker, SD. (2014). Trust and Trustworthiness in
Banks and Bankers’  (Speech  Delivered at
The  Federal  Reserve  Bank  Of  New  York
Workshop On  Reforming  Culture  And
Behaviors in  The  Financial  Services
Industry,  20  October  20  2014
<https://Www.Newyorkfed.Org/Newsevents /Events/Banking/2015/1105-2015.Html>.
Andrew  Bailey,  (Speech  Delivered at The  City Banquet,  London,  16  October  2014) <http://Www.Bankofengland.Co.Uk/Publicat ions/Documents/Speeches/2014/Speech76 3.Pdf>.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Indonesia
Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1992 tentang Perbankan
POJK  No.  4/POJK.03/2015  Tentang  Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat POJK  No  13  /2015  tentang  Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
POJK  No.  37/POJK.03/2016  tentang  Rencana Bisnis  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
SEOJK  No.  7/SEOJK.03/2016  tentang  Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR