## TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA TANAH DI KABUPATEN SINJAI
Ayzar Yasir Ali 1 , Eman Solaiman 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116031@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  “Tinjauan  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Tentang  Sengketa Tanah  No.  13/Pdt.G/2010/PN.  SINJAI”.  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  yaitu  : 1.bagaimana  mekanisme  penyelesaian  perkara  sengketa  tanah  berdasarkan  hukum  acara  perdata. 2.bagaimana  Pertimbangan  hukum  pengadilan  negeri  dalam  memutuskan  perkara  sengketa  tanah sebagaimana  dalam  putusan  No.13/Pdt.G/2010/PN  SINJAI.  Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah jenis  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  penelitian  lapangan.  Jenis  lapangan  ini  digunakan  untuk memperoleh  data  yang  valid  mengenai  tinjauan  terhadap  putusan  Pengadilan  Tentang  Sengketa  Tanah No.13/Pdt.G/2010/PN.  SINJAI.  Dalam  hal  ini  penulis  mengunakan  metode Interview (wawancara).  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kurangnya  suatu  pihak  yang  tidak  ikut  digugat  oleh  pihak  Pengugat dalam hal ini gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim mengagap bahwa gugatan tersebut cacat hukum dan formalitas gugatan tidak terpenuhi. Berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemafaatan, dalam hal ini BPN tidak berlandaskan asas kemamfaatan dalam perkara tersebut, dengan  anggapan  bahwa  Pihak  BPN  hanya  dapat  dijadikan  Turut  Tergugat  atau  dalam  artian  pihak  BPN hanya  menerima  dan  tunduk  terhadap  Putusan  Pengadilan.  Implikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu, seharusnya Pengugat lebih teliti dalam mempersiapkan pihak-pihak yang akan digugat di persidangan agar memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.
Kata kunci : Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Tanah No. 13/Pdt.G/2010/PN. SINJAI.

## Abstract
This research discusses the “Review of Court Decisions Regarding Land Disputes No. 13 / Pdt.G / 2010  /  PN.  SINJAI  ”.  The  main  problems  in  this  research  are  divided  into:  1.  how  is  the  land  dispute settlement mechanism based on civil procedural law. 2. what are the legal considerations of district courts in deciding cases of land disputes as in decision No.13 / Pdt.G / 2010 / PN SINJAI. This type of research that the author uses is a type of qualitative research in the form of field research. This type of field is used to obtain valid data regarding a review of the Court's decision on Land Disputes No.13 / Pdt.G / 2010 / PN. SINJAI. In this case the writer uses the interview method. The results of this study indicate that there is a lack of a party who is not being sued by the Plaintiff, in this case the lawsuit cannot be accepted with the consideration  that  the  Panel  of  Judges  thinks  that  the  lawsuit  is  legally  flawed  and  the  formality  of  the lawsuit  has  not  been  fulfilled.  Based  on  the  principles  of  legal  certainty,  justice  and  benefit,  in  this  case BPN is not based on the principle of benefit in the case, on the assumption that BPN can only be used as Co-Defendant or in the sense that BPN only accepts and submits to the Court's Decision. The implication of the problem in this research is that the Plaintiff should have been more thorough in preparing the parties to be sued in court to fulfill the legal requirements of a lawsuit.
Keywords: Court Decision on Land Dispute No. 13 / Pdt.G / 2010 / PN. SINJAI.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kekayaan  alam  yang  memliki  mamfaat  besar  bagi  masyarakat, baik  itu  dimamfaatkan  untuk  membangun  bangunan  dan  juga  dapat  digunakan  sebagai lahan  pertanian.  Dapat  diketahui  bahwa  tanah  termasuk  salah  satu  incaran  masyarakat, sehinggaa masyakat banyak yang terjerumus dalam kasus perkara perdata karena adanya sesorang yang mengakui dan mensertifikatkan tanah orang lain.
Tanah  merupakan  harta  kekayaan  turun-temurun  yang  dimiliki  oleh  masyarakat yang  dapat  dikelolah,  dalam  hal  ini  tanah  dianggap  ada  suatu  harta warisan  turun- temurun.  Tanah  memiliki  sifat Religius terhadap  masyarakat  indonesia  yang  berarti semua  kekayaan  yang  ada  dimuka  bumi  ini  merupakan  karunia  Tuhan  yang  Maha  Esa. Oleh  karena  itu,  tanah  digunakan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  rakyat  dan  untuk dipergunakan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Tanah  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kekayaan  alam  yang  dapat  di  miliki masyarakat  yang  tidak  dapat  diganggu-gugat  oleh  siapapun  tanpa  memiliki  bukti  yang kuat  atas  kepemilikan  tersebut,  akan  tetapi  dalam  hal  masyarak  banyak  memanipulasi sertifikat tanah milik orang lain dengan mengatas namakan milik pribadi.
Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak atas tanah yang berupa hak kebendaan atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh di bandingkan dengan hak- hak lainnya, yang dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia serta badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah, dengan mengigat fungsi sosial terhadap ha katas tanah, termaksud hak milik atas tanah. Karena hukum Agraria di Indonesia menganut asas kebebasan, dalam hal hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan warga Negara asing atau badan hukum asing tidak berhak mendapatkan hak milik atas tanah. 1
Hubungan hukum yang lahir di lingkungan masyarakat melahirkan suatu hubungan hukum  yang  bisa  menimbulkan  hubungan  baik  dan  juga  bisa  melahirkan  suatu permasalahan  antara  subjek  hukum  tersebut.  Suatu  permasalahan  hukum  bukan  hanya marak  terjadi  pada  kasus  pembunuhan,  pemerkosaan,  dan  perampokan  tetapi  juga  biasa terjadi  pada  kasus  mengenai  harta  benda,  misalnya  pemalsuan  dokumen,  penipuan  dan penggelapan.
Penyelesaian dari pelanggaran – pelanggaran hukum tersebut tentu tidak semuanya bisa  diselesaiakan  secara  damai  melainkan  pelanggaran  hukum  tersebut  diselesaikan  di rana  pengadilan.  Berbagai  permasalahan  di  lingkungan  masyarakat  yang  tidak  dapat
1 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Pernerbit, PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 37.
diselesaikan secara damai akan diselesaikan di pengadilan, dimana pengadilan diberi hak oleh undang – undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Dalam  mengatasi  sengketa  tanah  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan tentang pertanahan yaitu : Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar  pokok-pokok  Agraria  yang  disebut  UUPA.  UUPA  dalam  seperangkat  peraturan pelaksanaannya,  bertujuan  untuk  terwujudnya  jaminan  kepastian  hukum  dalam  hak-hak di seluruh Wilayah RI. 2
Sengketa  merupakan  suatu  perselisihan  antara  dua  orang  atau  lebih  yang cakupannya  luas  yang  melibatkan  Perseorangan,  Badan  Hukum  ataupun  Lembaga. Sengketa boleh dikatakan sebagai kasus fonomenal yang ada dari  dulu sampai sekarang dan  setiap  tahunnya  kita  mendengar  ataupun  melihat  kasus  sengketa,  baik  itu  Sengketa Tanah, Sengketa Harta Waris, Sengketa Jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu Penegak Hukum tidak pernah berhenti menangani kasus sengketa.
Penyelesaian  dari  pelanggaran-pelanggaran  hukum  tersebut  tentu  tidak  semuanya bisa diselesaikan secara damai melainkan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat diselesaikan di pengadilan. Berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat yang tidak dapat  diselesaikan  secara  damai  akan  diselesaikan  di  pengadilan,  di  mana  pengadilan diberi hak undang-undang untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan  harus  melakukan  suatu  proses pembuktian  dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu  kebenaran.  Dalam  sistem  peradilan  di Indonesia,  suatu  kebenaran  ditentukan  oleh  hakim  dimana  hakim  menilai  alat  bukti  dan kejadian-kejadian  di  dalam  persidangan,  sehingga  hakim  dapat  menyelesaikan  perkara tersebut dengan mengeluarkan putusan yang sesuai dengan kebenaran.
Adapun  kasus  sengketa  di  Kabupaten  Sinjai  yang  meliputi  sengketa  tanah  pada khususnya  Kabupaten  Sinjai.  Oleh  karena  itu  Penegak  Hukum  di  Kabupaten  Sinjai mengupayakan  untuk  menyelesaikan  kasus  Sengketa.  Dengan  banyaknya  kasus sengeketa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus lebih waspada terhadap masyarakat dalam  pendaftaran  tanah.  Adapun  Peranan  Badan  Pertanahan  Nasional  telah mengupayakan  untuk  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi  tepatnya  di  Kelurahan  Bongki, Kecematan  Sinjai  Utara,  Kabupaten  Sinjai  dengan  cara  mediasi  akan  tetapi  hasilnya belum dapat memuaskan para pihak  yang bersengketa, oleh kerena itu kasus tersebut di limpahkan ke Pegadilan Negeri Sinjai untuk di tindak lanjuti.
Adapun  tugas  pengadilan  yaitu  menyelesaikan  yang  seadil-adilnya  dengan
2 Bachtiar   Efendi, Pendaftaran   Tanah di   Indonesia   dan Peraturan-perturan Pelaksaannya ( Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 5.
mengadili  para  pihak  yang  bersengketa  di  dalam  Sidang  Pengadilan  dan memberikan putusanya. 3 Kewenagan  pengadilan  membantu  pihak  mencari  keadilan  bukan  berarti pengadilan  memihak  atau  berat  sebelah, akan  tetapi  pengadilan  hanya  menunjukan  arah yang  harus  di  tempuh  menurut  undang-  undang  sehingga  orang  yang  awam  dengan hukum tidak dirugikan oleh  para pihak yang merugikan. Oleh kerena itu, undang-undang Acara  Perdata  yang  berlaku  saat  ini  memperbolehkan  pengadilan  memberikan  petunjuk kepada  pihak  karena  pada  dasarnya  perkara  belum  resmi  dibawa  ke  muka  sidang pengadilan. 4 Pengadilan tidaklah di benarkan memihak jika perkara tersebut telah dibawa ke  muka  persidangan  dan  mulai  diperiksa  dan  ketika  melakukan  pemeriksaan  perkara, pengadilan seharusnya bersikap bebas dan tidak memihak kepada siapapun. 5
Dalam pemeriksaan acara perdata, hakim hanya bersifat pasif yaitu  hakim sebagai pemimpin  sidang  dan  pembuktian  dilakukan  oleh  para  pihak,  Dalam  hal  ini  hakim berperan penting untuk menegakkan hukum di muka persidangan, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yaitu,  “kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terseleggaranya  Negara  Hukum Indonesia.” 6 Dengan  hadirnya  undang-undang  tersebut  hakim  mempunyai  kewenangan untuk  mentuhkan  putusan  terhadap  pihak  yang  berperkara  dengan  seadil-adilnya,  dan terdapat pula pada QS. Al-Nisa/4:135 yang terjemahannya sebagai berikut : 7
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu  sendiri atau ibu  bapa dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin,  maka  Allah  lebih  tahu kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena  ingin menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau enggan  menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala apa yang kamu kerjakan.
Tafsirnya :
Wahai  orang-orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  mengikuti  rasul-Nya,  jadilah orang-orang  yang  senantiasa  berlaku  adil  dalam  semua  hal  dan  memberikan kesaksian yang benar untuk siapa pun. Walaupun hal itu akan merugikan diri kalian sendiri, merugikan kedua orangtua, atau karib kerabat kalian. Dan jangan sekali-kali kemiskinan atau kekayaan seseorang mendorong kalian untuk memberikan kesaksian atau  menolak  memberikan  kesaksian.  Karena  Allah  lebih  mengerti  keadaan  orang yang  miskin  dan  orang  yang  kaya  di  antara  kalian  dan  lebih  mengetahui  apa  yang
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Bandung:  Penerbit  PT  Citra  Aditya Bakti, 2015), h. 12.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 14.
5 Ibid, h. 15
6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7 Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Jakarta: An-Nur. 2012.
terbaik  baginya.  Maka  janganlah  kalian  mengikuti  hawa  nafsu  kalian  dalam memberikan  kesaksian  supaya  kalian tidak  menyimpang  dari  kesaksian  yang  benar. Jika  kalian  memalsukan  kesaksian  dengan  memberikan  kesaksian  yang  tidak semestinya  atau  menolak  memberikan  kesaksian,  sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat. 8
Dalam  hal  ini  hakim  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan  oleh para pihak, terhadap putusan majelis hakim tersebut terkadang tidak cukup memuaskan para pihak baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat, terkadang juga suatu putusan  hakim  tidak  luput  dari  kekeliruan  atau  kekhilafan,  bahkan  terkadang  juga bersifat  memihak  maka  oleh  karena  itu  demi  kebenaran  dan  keadilan  setiap  urusan hakim di mungkinkan untuk diperikasa ulang melalui upaya hukum. 9
Berdasarkan  Pasal  1866  KUHPerdata  alat  bukti  yang  sah  dalam  Hukum  Acara Perdata  dan  diakui  oleh  hukum  salah  satunya  yaitu  alat  bukti  tulisan  atau  surat.  Bukti tulisan  atau  surat  merupakan  alat  bukti  yang  pertama  disebutkan  dalam  undang  – undang dan merupakan alat bukti paling utama dari yang lain.
Alat  bukti  tertulis  sangat  krusial  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata    di pengadilan, hal ini telah diutarakan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis yaitu akta dan surat  sengaja  dibuat  untuk  kepentingan  pembuktian  di  kemudian  hari  apabila  terjadi sengketa. 10
Upaya  hukum  merupakan  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  puas  dengn  putusan  hakim  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  putusan  hakim  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan, tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  kerena  hakim  juga  manusia  yang  dapat  melakukan kesalahan  atau  kekhilafan  sehingga  salah  dalam  menjatuhkan  putusan  atau  memihak salah satu pihak.
Dalam  hal  ini  Penegak  hukum  sekarang  ini  tidak  tegas  dalam  menjalankan tugasnya  yang seperti apa yang terterah dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang 48 tahun 2009, dikarenakan adanya kekeliruan terkait hasil putusan oleh hakim Pengadilan Sinjai, oleh  kerna  itu  penulis  akan  mendalami  Putusan  Nomor  :  13/Pdt.G/2010/PN  SINJAI yang terkait dalam sengeketa tanah yang terjadi di Kelurahan Bongki, Kecematan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dikarenakan terjadinya ketidak sesuaian terhadap putusan yang
8 Tafsir  Al-Mukhtashar  /  Markaz  Tafsir  Riyadh,  di  bawah  pengawasan  Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).
9 Ratna  Artha  Windari, Pengatar  Hukum  Indonesia (Depok:  Penerbit,  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2017), h. 250.
10 H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif . (Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004), h. 70-71.
di jatuhkan kepada pihak penggugat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  penggambaran secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah

## 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Peradilan
Penyelesaian  sengketa  tanah  yang  diketahui  dan  dipraktekkan  selama  ini  Lex Privatum  adalah  melalui  lembaga  peradilan  umum,  karena  secara  umum  kesanalah setiap  permasalahan  mengenai  kasus-kasus  tanah  di  bawa  oleh  masyarakat  pencari keadilan.  Peradilan  umum  adalah  salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  pada  umumnya.  Kekuasaan  dilingkungan  peradilan  umum dijalankan oleh:
a. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama,
b. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding,
c. Kekuasaan  kehakiman  dilinkungan  peradilan  umum  berpuncak  pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.
Sistem hukum di Indonesia mempunyai dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan  keputusannya  yaitu judex  facti dan judex  juris .  Pengambilan  keputusan pada tingkatan judex facti yaitu tingkatan peradilan yang berwenang memeriksa perkara berdasarkan bukti dan menentukan fakta – fakta dari suatu perkara, sedangkan tingkatan peradilan judex juris yaitu tingkatan peradilan yang memeriksa penerapan hukum yang dijatuhkan  pada  suatu  perkara.  Tingkatan  peradilan  pada  judex  facti  terdiri  atas Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  sedangkan  pada  tingkatan  judex  juris  terdiri dari Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri berkedudukan di  Kabupaten/Kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  Pengadilan  Tinggi  berkedudukan  di  Ibukota Provinsi.  Daerah  hukumnya  meliputi  daerah  provinsi.    Dalam  penyelesaian  perkara sengketa  tanah  di  Pengadilan  Umum  berlaku  ketentuanketentuan  Perdata  seperti KUHPerdata dan ketentuan lain diluarnya, seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara.
Subjek  sengketa  diatur  sesuai  pasal  2  ayat  (1)  No.14  tahun  1970  yang  diubah
menjadi  UU  No.35  Tahun  1999,  sekarang  menjadi  pasal  16  ayat  (1)  UU  No.4  Tahun 2004.  Dalam  upaya  hukum  kasasi  dan  upaya  hukum  luar  biasa,  yaitu  peninjauan kembali  ke  Mahkamah  Agung  RI  bisa  digunakan  UU  No.14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung jo UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 Mahkamah Agung.13 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pada beberapa  peraturan  perundang-undangan  sudah  terdapat  ketentuan  bahwa  didalam penyelesaian  sengketa,  orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  tidak  puas  tehadap keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dapat mengajukan upaya administratif.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  dilakukan  dipengadilan  umum  karena  sesuai Buku  II  KUHPerdata  dalam  buku  kedua  KUHPerdata,  tanah  diatur  dalam  hukum materil.  Untuk  mempertahankan  hukum  formal  digunakan  hukun  acara  HIR/RBg. Walaupun  buku  kedua  sudah  dihapus  setelah  pemberlakuan  UUPA,  hingga  saat  ini belum  ada  hukum  acara  yang  berfungsi  untuk  mempertahankan  UUPA  tersebut.  Jadi HIR/RBg  masih  dipakai.15  Selain  itu  HIR/RBg  digunakan  sebagai  hukum  acara penyelesaian sengketa pertanahan karena tanah itu mencakup status dan hak sekaligus, keduanya  tak  mungkin  dipisahkan.  Juga  tidak  mungkin  diselesaikan  dengan memisahkan  subjek  (pemegang  haknya)  dan  objeknya  (tanahnya).  Sengketa  mengenai hak adalah sengketa perdata jadi merupakan kewenangan pengadilan umum.
Semua  perselisihan  mengenai  hak  milik  atau  juga  dinamakan  perselisihan mengenai  hak-hak  perdata  (artinya  hak-hak  yang  berdasarkan  hukum  perdata  atau hukum  sipil)  adalah  semata-mata  termasuk  kekuasaan  atau  wewenang  hakim  atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau  peangadilan  ini  merupakan  alat  perlengkapan  dalam  satu  negara  hukum  yang ditugaskan  menetapkan  perhubungan  hukum  yang  sebenarnya  antara  dua  pihak  yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan.
Apabila  usaha-usaha  musyawarah  tersebut  mengalami  jalan  buntu,  atau  ternyata ada  masalah-masalah  prinsipil  yang  harus  diselesaikan  oleh  instansi  lain  yang berwenang,  misalnya  pengadilan,  maka  kepada  yang  bersangkutan  disarankan  untuk mengajukan  masalahnya  kepangadilan.  Bahwa  Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan diprediksi harus mengorbankan banyak hal seperti:
a. Waktu  yang  relatif  lama,  jika  pihak  yang  kalah  tidak  puas  dengan  putusan pengadilan,  dalam  hal  ini  dapat  menempuh  upaya  hokum  banding  ke  Pengadilan Tingggi (PT), pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Peninjauan Kembali (PK);
b. Biaya  yang  tidak  terukur,  karena  Penyelesaian  sengketa  memalui  pengadilan terikat  oleh  prosedur  penyelesaian  yang  rumit  dan  membutuhkan  waktu  panjang
sehingga biaya menjadi tidak terprediksi;
c. Putusan pengadilan seringkali tidak dapat langsung di eksekusi;
d. Seringkali  putusan  pengadilan  diwarnai  campur  tangan  pihak  lain  yang  bersifat non-yuridis yang mengakibatkan pengadilan terkadang diragukan sebagai benteng terakhir untuk menemukan keadilan dan dalam pengambilan keputusan terkadang pertimbangan non yuridis menjadi dominan.
2. Mediasi Melalui ADR ( Alternatf Dispute Resolution )
Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  merupakan  eksperimen  untuk  mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan baru terhadap metode lama, forum baru bagi penyelesaian sengketa dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum. 11
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki  kewenangan memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri  utama  proses  mediasi  adalah perundingan dengan esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan  hakikat  perundingan  atau  musyawarah  atau  konsensus,  maka  tidak  boleh  ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuai gagasan atau  penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya haruis memperoleh persetujuan para pihak.
Dasar Hukum Mediasi di Indonesia :
1. Pancasilan dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv).
3. Surat  Edaaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Taahun  2002  tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Petama  Menerapkan  Lembaga  Damai  (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
4. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  02  tahun  2003  tentang  Proses Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  01  tahun  2008  tentang  Proses Mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  01  tahun  2008  tentang  Proses Mediasi di Pengadilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur
11 Sri  Wardah.  “  institusionalisasi  Proses  Mediasi  Dalam  Sistem  Pradilan  Di  Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26.11. (2004), h. 48.
Mediasi di Pengadilan.

## B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sinjai Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Sebagaimana Dalam Putusan No. 13/Pdt.G/2010/PN SINJAI
Kronologi  kasus  perkara  sengketa  tanah  ketika  A.  BASO  BIN  DENG MACENNING  Alias  BADDU  selaku  pemilik  berupa  sebidang  tanah  yang  dahulu diatasya  berdiri  rumah  kayu  yang  telah  dibeli  dari  MAPPA  H.  ALI  yang  sekarang  ini menjadi  objek  sengketa.  Awal  mulanya  Ayah  Penggugat  menjamingkan  berupa sertifikat  kepada  pihak  BRI  Cabang  Sinjai  yang  merupakan  pihak  Turut  Tergugat  III, pada saat itu Ayah Pengugat meminta bantuan kepada pihak Tergugat I (AKMAL) dan Tergugat  IV  (MUH.  SALEH)  untuk  menebus  utangnya  di  BRI  Cabang  Sinjai  dengan maksud  pihak  Tergugat  I  boleh  menempati  tanah  tersebut  sambil  Ayah  Pengugat  dan pihak Penggugat berusaha untuk melunasi utangnya.
Pada  saat  itu  Ayah  Pengugat  bersama  Tergugat  I  dan  tergugat  IV  mendatangi Kantor  BRI  Cabang  Sinjai  untuk  menebus  utang-utang  Ayah  Penggugat  sekaligus mengeluarkan  Sertifikat  Hak  Milik  tanah  sengketa  atas  nama  Ayah  Pengugat,  tetapi yang menebus utang Ayah Penggugat hanyalah pihak Tergugat IV begutupula Sertifikat Hak  Milik  atas  tanah  sengketa  diambil  oleh  pihak  Tergugat  IV  dan  saat  itupula disodorkan berupa surat penjnjian jual beli atas tanah milik Ayah Pengugat, akan tetapi pada  saat  itu  Ayah  Penggugat  langsung  saja  menanda-tangani  surat  tersebut  dengan tanpa membacananya terlebih dahulu dengan alasan Buta Huruf. Ayah Penggugat tidak mengerti  dan  tidak  mengetahui  apa  yang  ditanda-tanganinya,  kerena  menurutnya Tergugat  IV  menyuruhnya  menanda-tangani  surat  untuk  penebusan  utangnya  di  BRI Cabang Sinjai.
Pada saat itu Ayah Penggugat mengetahui adanya peralihan hak milik dari Ayah pengugat  keatas  SITTI  SAODAH  USMAN  (Almarhumah)  selaku  Istri  dari  Tergugat  I pada saat itupula Ayah Penggugat dan Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai, ternyata benar telah terjadi peralihan hak milik dari Ayah Penggugat keatas nama SITTI SAODAH USMAN (Almarhumah).
Ayah  Penggugat  pada  tanggal  11  Desember  2007  melaporkan  Tergugat  I  dan Tergugat  IV  atas  dugaan  melakukan  pengelapan  dan  penipuan  hak  atas  barang  yang tidak  bergerak  milik  Ayah  Penggugat  pada  Polres  Sinjai  sebagaiman  laporan  Nomor: LP/333/XII/2007/SPK, Tanggal 11 Desember 2007. Berbagai cara yang telah ditempuh oleh Ayah Pengugat dan Penggugat termaksud meminta baik-baik kepada Tergugat I, II (Drs.  SAAD  AKMAL)  dan  III  (NURBAYA)  untuk  mengembalikan  tanah  milik  Ayah
Penggugat,  akan  tetapi  pihak  Tergugat  I  maupun  pihak  Tergugat  II  tidak memperlihatakan iktikad yang tidak baik untuk mengembalikan tanah tersebut. Tergugat I  dibantu  oleh  Tergugat  IV,  Turut  Tergugat  I  (PPAT)  dan  II  (PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI)  dalam
Pebuatan  atau  menerbitkan  akta  peralihan  hak  yaitu  akta  jual  beli  No. 13/SUT/1998 tertanggal 16 Februari 1998 oleh Tergugat I dalam akta jual beli tersebut dimasukkan  nama  Istrinya  yang  bernama  SITTI  SAODAH  USMAN  (Almarhumah). Berbuatan tersebut melanggar hukum jika aduan tersebut betul- betul terbukti.
Mengenai  Saksi-saksi  Penggugat  dalam  memberikan  keterangan  telah  sesuai dengan  keterangan  pihak  Pengugat  baik  dari  Saksi  ABDUL  KAMRIM  maupun  Saksi MUHAMMAD NUR BIN WAHID dengan alasan dia mengetahui betul letak tanah dan batas-batas tanah sengketa serta mengetahui Ayah  Penggugat membelinya dari MAPPA H. ALI, menjamingkannya di Kantor BRI Cabang Sinjai sampai tenah sengketa tersebut telah  beralih  hak  milik  atas  tanah  sengketa  tersebut  keatas  nama  SITTI  SAODAH (Almarhumah) sebagai Istri Tergugat I. Adapun keterangan saksi yang dihadirkan pihak Tergugat  yaitu  Saksi  NURDIN  berbeda  dengan  keteranagan  pihak  Tergugat  I  yang didalam  keterangan  Saksi  NURDIN  menerangkan  bahwa  tanah  sengketa  tersebut terletak di Jalan Bulu Patukku, Kelurahan Bongki, Kecematan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dengan batas tanah sengketa yaitu :
 Utara dengan Tanah Zainal Abidin
 Timur dengan Jalan Aspal
 Selatang Tanah Jawariah
 Barat Tanah Sossing.
Sedangkan keterangan pihak Tergugat yaitu :
 Utara dengan Tanah Deng Marala
 Timur dengan Jalan Sultan
 Selatan dengan Tanah Jawariah
 Barat denga Tanah Abd. Rasyid.
Berdasarkan  keterangan  Saksi  NURDIN  membenarkan  keterangan  Pihak Penggugat tantang batas-batas tanah sengketa tersebut. Sedangkan keterangan Saksi H. IRMANSYAH  yang  merupakan  Pegawai  BRI  Cabang  Sinjai  dan  dia  yang  menangani pinjaman  utang-utang  Ayah  Pengguat,  dalam  ketarangannya  membenarkan  keterangan Pihak tergugat bahwa Ayah Penggugat memang Pernah meminjam uang di Kantor BRI
Cabang  Sinjai  dengan  jaminan  berupa  sertifikat  milik  atas  tanah  tersebut,  akan  tetapi tanah  tersebut  sempat  dilelang  oleh  puhak  BRI  dikarenakan  pembayan  kridit  Ayah Penggugat  sedang  menunggak  oleh  karenanya  itu  pihak  Ayah  Penggugat  bersama Tergugat  I  dan  Tergugat  IV  mendatangi  Kantor  BRI  Cabang  Sinjai  bertujuan  untuk membayar utang-utang  Ayah Penggugat serta menebus surat sertifikat milik atas tanah sengketa  Karena  untuk  menebus  surat  tersebut  tidak  bisa  diwakili  oleh  siapun  kecuali pihak    pemilik  sendiri.  Perkara  tersebut  telah  terdafatar  di  Kepanitraan  Negeri  Sinjai Nomor W22- U.19/47/HK/02/PH/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
Berdasarkan  uraian  dan  alasan-alasan  hukum,  sebagaimana  yang  telah  terurai didalam putusan No. 13/Pdt.G/2010/PN SINJAI,
1. Menyatakan, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan, Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum A. BASO DENG MACENNING alias BADDU.
3. Many  atakan,  tanah  sengketa  adalah  milik  almarhum  A.  BASO  DENG MACENNING  alias  BADDU  (orang  tua  Penggugat)  dan  Penggugat  berhak mewarisinya;
4. Menyatakan  bahwa  tanah  sengketa  milik  Penggugat  sebagai  warisan  dari orang tuanya yang bernama almarhum A. BASO DENG MACENNING alias BADDU.
5. Menyatakan  bahwa  bangunan  rumah  batu/permanen  yang  ayah  Penggugat buat/dirikan diatas tanah sengketa adalah milik ayah penggugat dan penggugat yang berhak sebagai ahli waris sah dari ayah Penggugat almarhum A. BASO DENG MACENNING alias BADDU.
6. Menyatakan  perbuatan  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  dalam menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan  perbutan  Tergugat  I  dan  Tergugat  IV  dalam  merekayasa  dan membuat  akta  peralihan  hak  berupa  surat  akta  jual  beli  No.  13/SUT/1998 adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan surat akta jual beli No. 13/SUT/1998 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
9. Menyatakan penghapusan biaya dan No. Daft. Pengh. Tanggal 23-122004 Di. 208 Nomor : 1.048, dalam Sertifikat Hak milik No. 7 Tahun 1997 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
10. Menghuku  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III,  atau  siapa  saja  yang mendapat  hak  dari  tanah  sengketa  untuk  segera  mengosongkan  dan
menyerahkannya  pada  tergugat  tanpa  beban  dan  tanpa  syarat  apapun,  bila perlu dengan bantuan polisi.
11. Menyatakan bahwa segala surat atau akta peralihan hak yang telah terbit atas tanah sengketa, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
12. Menghukum  Tergugat  IV,  Turut  Tergugat  I  dan  Turut  Tergugat  II  untuk tunduk dan patuh pada isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Manyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sinjai.
14. Menghukum  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III  dan  Tergugat  IV  secara tanggung  renteng  untuk  membayar  segala  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini.
Dalam  pertimbangan  hukumnya  Majelis  Hakim  Pengadila  Negeri  Sinjai telah  mempertimbangkan  dan  telah  melakukan  pemeriksaan  setempat  yang dilakukan  pada  hari  Kamis  tanggal  03  Maret  2011,  dari  hasil  pemeriksaan setempat mana diperoleh fakta lapangan sebagai berikut :
- Bahwa benar lokasi tanah sengketa terletak di Jl. Bulu Patukku, kelurahan Bongki, Kecematan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa benar batas-batas tanah sengketa yaitu :
 Utara dengan tanah Zainal Abidin
 Tumur dengan jalan aspal
 Selatan tanah Jawariah
 Barat tanah Aisyah Sossing
- Bahwa benar di atas tanah sengketa terdapat :
 1 buah rumah batu yang dikuasai AKMAL, SAAD dan NURBAYA.
 5 pohon kelapa.
 5 pohon mangga.
 10 pohon coklat.
 1 pohon sukun.
Sebelum  mempertimbangkan  Pokok  perkaranya  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim mempertimbangkan  formalitas  gugatan  Penggugat  dan  terdapat  didalam  surat  gugatan Pengugat  point  9  yang  diantaranya  mendalilkan  bahwa  setelah  ayah  Pengugat mengetahui  bahwa  tanah  sengketa  telah  terjadi  peralihan  hak  dari  ayah  Penggugat kepada istri Tergugat I atas nama SITTI SAODAH (almarhumah), pada waktu itu pula ayah  Penggugat  bersama  Penggugat  mendatangi  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten Sinjai,  ternyata  benar  telah  terjadi  peralihan  hak  milik  dan  Penggugat  pada  waktu
melakukan  protes  kepada  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Sinjai,  tapi  penjelasan pihak  kantor  Badan    Pertanahan  tidak  memuaskan  ayah  Penggugat  dan  Penggugat. Dalam uraian tersebut terdapat bahwa BPN memiliki hubungan dengan perkara ini, akan tetapi  pihak  Penggugat  tidak  menjadikan  BPN  sebagai  pihak  yang  digugat  didalam perkara  ini.  Dalam  hal  ini  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai gugatan  Penggugat  kurang  lengkap  atau  kurang  pihak,  dalam  suatu  gugatan  apabila subjek  hukum  kurang  lengkap  maka  gugatan  tersebut  tidaklah  sempurna  kerena Formalitas  gugatan  tidak  terpenuhi,  maka  gugatan  tersebut  tidak  dapat  diterima  ( Niet Ontvan Kelijke Verklard ).

## MENGADILI
1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  (Niet  Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  981.000, (Sembilang Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  harus  benar-benar  mempertimbangankan dengan  seadil-adilnya,  kerana  hakim  merupakan  pemimpin  di  persidangan  dan memutuskan  suatu  perkara,  olehnya  kerena  itu  hakim  harus  bersifat  adil  dan  tidak memihak kepada para pihak yang berperkara.
Didalam  Persidangan  pembuktian  memiliki  peranan  penting  dalam  sebuah persidangan  agar  hakim  dapat  memutus  suatu  perkara  dengan  sebenar-  benarnya berdasarkan  undang-undang  dan  analisa  Mejelis  Hakim.  Pembuktian  sangat  memiliki nilai penting didalam persidangan, oleh kerenanya itu para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan kebenaran  dari  dalil-dalil  yang  dikemukakannya  baik  dari  piha  k Penggugat,  Tergugat  I,  II,  III,  IV,  Turut  Tergugat  I,  II,  III  dan  Para  Saksi-saksi  yang dihadirkan di persidangan.
Dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sinjai  mengangap  bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugutan olehnya itu gugatan tersebut tidak dapat diterima ( Niet Ontvan Kelijke Verklard ).
Pembuktian  di  persidangan  memiliki  nilai  penting  akan  tetapi  pembuktian  tidak dapat  dipertimbangkan  oleh  Mejelis  Hakim  ketika  suatu  gugatan  tidak  memenuhi formalitas  gugatan,  oleh  kerenanya  itu  Penggugat  lebih  teliti  dalam  mempersiapkan pihak-pahak  yang  akan  yang  akan  digugat  di  persidangan  agar  gugatan  tersebut  tidak cacat formil.
Pertimbangan  Mejelis  Hakim  dalam  Memutus  perkara  ini  telah  tepat  dan  telah
sesuai dengan mekanisme di persidangan, akan tetapi berdasarkan Asasnya dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pihak BPN tidak memiliki sisi mamfaat didalam perkara ini, kerena pihak BPN hanya dapat dijadikan Turut Tergugat, yang tidak memiliki alasan hak untuk dihukum, hanya saja menerima dan tunduk terhadap putusan Majelis Hakim.
Didalam  persidangan  Majelis  Hakim  harus  memperhatikan asas  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemamfaatannya  kerena  menggugat  suatu  pihak  tanpa  memiliki  sisi mamfaat  bagi  suatu  perkara  tidaklah  relefan  untuk  dijadikan  subjek  didalam  perkara tersebut, akan tetapi berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia, jika suatu gugatan cacat hukum dalam hal ini Mejelis Hakim agar kiranya monolak gugatan tersebut kerena formalitas  gugatan  tidak  terpenuhi.  Ketidak  sempurnaan  formalitas  gugatan  akan menimbulkan  pihak  lawan  akan  meresa  keberatan  dan  jika  gugatan  tersebut  diterima oleh  Majelis  Hakim,  maka
hal  tersebut  keluar  dari  mekanisme  dalam  beracara  di  persidangan.  Cacat  formil yang  timbul  atas  kekeliruan  atau  kesalahan  bertindak  sebagai  penggugat  maupun  yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona .
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  formalitas  gugatan  paling  penting didalam persidangan oleh karena itu para pihak lebih memperhatikan formalitas gugutan agar gugatan tersebut sempurna dan memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.

## KESIMPULAN
1. Dalam  sengketa  peralihan  hak  milik  atas  tanah  semakin  besar  kemungkinanya akan  mengalami  peningkatan,  oleh  kerenanya  itu  masyarakat  tetap  berhati-hati dalam pengurusan sertifikat tanah, tidak menuntut kemungkinan orang disekeliling kita banyak yang mengincarnya. Dalam upaya penyelesaiannya ada beberapa cara yang  dapat  ditempuh  baik  itu  melalui  persidangan,  mediasi  di  persidangan, mediasi  diluar  persidangan,  akan  tetapi  penyelesaian  sengketa  dipersidangan banyak  menguras  biaya,  waktu  dan  tenaga  tetapi  tidak  menuntuk  kemungkinan masyarakat.
2. Berdasarkan  pertimbangan  Mejelis  Hakim  Pengadilan  negeri  Sinjai  terhadap putusan  No.13/Pdt.G/2010/PN  SINJAI  telah  sesuai  berdasarkan  hukum  acara perdata di Indonesia dengan mempertimbangkan pihak BPN sehurusnya dijadikan sebagai  pihak  diperkara  ini  dengan  alasan  BPN  memiliki  hubungan  terhadap perkara  ini,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  karena formalitas  gugatan  tidak  terpenuhi.  Formalitas  gugatan  memiliki  arti  penting dipersidangan  meski  pihak  berlandaskan  asas  kemamfaatannya  akan  tetapi  kita kembali kepada syarat diterimanya suatu gugatan. oleh karena itu para pihak lebih
memperhatikan formalitas gugatan agar memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshoruddin,  H. Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif . Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2004
Asikin, Zainal. Hukum  Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup. 2015.
Efendi,  Bachtiar. Pendaftaran  Tanah di  Indonesia  dan  Peraturan-perturan
Pelaksaannya. Bandung: Penerbit Alumni 1983.
Fuady,  Munir. Konsep  Hukum  Perdata Jakarta:  Pernerbit  PT  Raja  Grafindo  Persada.
2014.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Nur  Fuady,  M.  I.  (2020).  Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Nur  Fuady,  M.  I.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana  Terkait  Budaya  Hukum  Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Di  Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Jakarta: An-Nur. 2012.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2015.
Windari,  Ratna  Artha. Pengatar  Hukum  Indonesia. Depok:  Penerbit  PT  Raja  Grafindo Persada. 2017.
Wardah,  Sri.  “institusionalisasi  Proses  Mediasi  Dalam  Sistem  Pradilan  Di  Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26.11. (2004).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.