## PENGALIHAN STATUS TANAH DRUWE DESA MENJADI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN KINTAMANI BANGLI BALI

## STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI

## I Nyoman Prabu Buana Rumiartha
Kantor : Advokad I Nyoman Prabu Buana Rumiartha & Rekan-Pemogan Denpasar Bali Email : rumiatha.prabu@gmail.com
Naskah diterima : 02/09/2014; revisi : 23/10/2014; disetujui : 30/10/2014

## A bstrAct
The objective of the study is to determine the legal status, and factors inhibiting the transfer of the villaged-owned land into the asset status of the  Local Government in the sub-district of Kintamani Bangli Bali. This research employs empirical research method. The result of the study: the legal status of village-owned land transfer  into local government assets based on the regulation for the village-owned land. The legal status of land comes from the customary law, while the land transfer regulation relates the state’s right to control the land for the purpose of  public interest. The process of the village-owned land transfer into  government assets seems to be based on the right to control the land for the purpose of public interest and the regional autonomy administration and decentralization.The provisions described in Article 2 paragraph (4) of Agrarian Law states that the state’s right to control can be delegated to the region and the customary community as required and is not in contradiction with the national interest, in accordance with the Government Regulation. The regulation serves as the basis for customary land administration. The factor hampering the transfer of village-owned land is the absence of legal product for land transfer and in this case is the absence of regional regulation. The external factor is that the land is the primary option for tourism development thus the legal certainty for its transfer has yet to exist..
Keywords: Legal Status, Village-owned Land , & Local Government Asset.

## A bstrAk
Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum, proses pengalihan dan faktor penghambat pengalihan status tanah druwe desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian : Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah berdasar pada pengaturan yang dilakukan terhadap tanah druwe , mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak menguasai Negara demi kepentingan umum. Proses Pengalihan Tanah Druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali pada argumentasi pemerintah Daerah lebih didasarkan pada hak menguasai Negara demi kepentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat. Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe, Faktor penghambat internal belum adanya produk hukum dalam pengalihan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 601~614
tanah druwe desa, dalam hal ini tidak adanya Peraturan Daerah  yang mengatur. Pada factor penghambat eksternal, tanah druwe di Kintamani  menjadi pilihan kebijakan utama untuk pengembangan wisata, maka belum adanya kepastian hukum dalam pengalihannya.
Kata Kunci : Status Hukum, Tanah Druwe Desa, & Aset Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
u NdaNg - uNdaNg d asar N egara Repub- lik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengakui ke- beradaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B  Ayat 2  UUD NRI 1945 menjelaskan Negara mengakui dan menghormati ke- satuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkem- bangan masyarakat dan prinsip Negara Ke- satuan Republik Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang.
Dalam ruang lingkup agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat pada tanah adat dalam hal ini padaPasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Ag- raria (Selanjutnya disebut UUPA),  me ng- atur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat di- kuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,  menurut ke tentuan-ketentuan Peraturan Pemerin- tah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat.
Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,  melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah, yang merupakan sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,  yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang,  baik sendiri maupun ber- sama-sama dengan orang lain serta badan- badan hukum.
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,  sedangkan hak atas ta- nah adalah hak atas sebagian tertentu per- mukaan bumi,  yang berbatas,  berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Se- dangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas,  berdimensi yaitu panjang, lebar,  dan tinggi,  yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang. 1
Sumber utama dalam pembangunan hu- kum tanah nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi,  air dan ruang an- gkasa ialah hukum adat,  sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,  yang berdasarkan atas persat- uan bangsa serta peraturan peraturan lain yang tercermin dalam Undang-undang. 2
Secara hakiki makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indo- nesia,  tidak saja mengandung aspek fisik tetapi juga aspek sosial,  ekonomi,  budaya, politik,  pertahanan keamanan dan aspek hukum.
Heru Nugroho menyebutkan tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimen- sional: Pertama dari sisi ekonomi,  tanah merupakan sarana pro duksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, se- cara politis dapat menentukan posisi se- seorang dalam pengambilan keputusan ma- syarakat.Ketiga, sebagai budaya dapat me-
1 Urip Santoso,  2005,  Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah,  Cetakan ke 2. Kencana,  Jakarta,  Hlm 10.
2 Hutagalung Arie Susanti,  nyonya dan Markus Gunawan,  2009,  K ewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Rajawali Pers ed 1-2,  hlm.15.
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset... nentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.Keempat,  tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah transcendental. 3
Salah satu sektor hukum adat Indonesia yang mendapat status istimewa di ban ding- kan dengan sektor hukum adat lainnya ial- ah tentang tanah adat,  karena  tanah adat ini setelah berlakunya UUPA telah dijadi- kan dasar dari Hukum Agraria Nasional oleh karenanya semenjak saat itu meng- alami proses perkembangan yang berbeda dengan sektor-sektor hukum adat lainnya.
Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat,  berlakunya hukum adat tergantung dari basis sosial yang men- dukungnya yaitu masyarakat itu sendiri. Namun demikian berlakunya hukum adat tersebut mendapat pengaruh dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat ter- masuk pengaruh dari kekuatan politik di mana sebagian diantaranya telah diformu- lasikan melalui berbagai ketentuan perun- dang-undangan, namun demikian berlaku- nya hukum adat dalam masyarakat tidak sepenuhnya tergantung dari ketentuan pe- rundangan tersebut namun dalam pelaksa- naannya tidak bisa terlepas dari rumusan pasal-pasal perundangan yang mengatur persoalan yang sama. 4
UUPA adalah undang-undang nasional yang secara fundamental mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan yang berlaku di negara kita. Pengaruhnya terhadap hukum adat sudah barang tentu sangat besar,  karena sebelumnya hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia.
Setelah aspirasi masyarakat hukum adat tersebut ditampung dalam Undang-un- dang,  maka keadaan mulai tenang. Timbul
3 Husen Alting,  2010,  Dinamika Hukum Dalam Pen- gakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo,  cetakan I,  hlm 6.
4 Hutagalung…….. Op.Cit . hlm.11
perasaan lega,  karena Negara telah me- lindungi dan menghormati  hak-hak ma- syarakat Hukum Adat. Khusus di bidang tanah adat. Namun seiring dengan perjala- nan waktu,  peraturan perundang-undan- gan yang menghormati  dan mengakui ke- beradaan masyarakat hukum adat tidak banyak berubah, sekalipun konstitusi jelas- jelas menjamin perlindungan hak-hak mer- eka khususnya di bidang tanah adat. 5
Walaupun eksistensi dan hak-hak ma- syarkat hukum adat secara formal diakui dalam UUD NRI  1945, terutama hak atas tanah adat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkerlanjutan telah dilanggar, baik oleh pemerintah mau- pun pihak Non pemerintah. Perlu dicatat bahwa adakalanya pelanggaran terhadap hak ekonomi,  sosial,  dan budaya ini beru- jung pada pelnggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara ber kelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor ter- jadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal  yang tidak jarang  memakan kor- ban nyawa dan harta. 6
Pengakuan yuridis terhadap suatu ma- syarakat hukum adat mempunyai arti penting, oleh karena menurut  pasal 51 Un- dang-undang Nomor 23  Tahun 2003 Ten- tang  Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 23/2003),  masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara konstitusional. Sebagai konsekue- nsinya, suatu masyarakat hukum adat yang tidak atau belum mempunyai legalitas akan menghadapi kendala dalam membela hak-haknya, yang memang sudah sering terjadi,  baik oleh aparatur Negara mau- pun oleh pihak ketiga lainnya. 7
Tanah adat, hak masyarakat hukum adat bukan hanya tanahnya, tetapi juga
5 Frans Magnis Suseno. dkk,  2006,  Hubungan Struk- tural Masyarakat Hukum Adat,  Suku Bangsa,  Bangsa, Dan Negara , Komnas HAM,  Jakarta,  hlm. 4. 6 Ibid .,  hlm. 16
7 Ibid .,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 601~614
adatnya,  yaitu hasil tanah  atau alam seki- tarnya,  yang selama ini diklaim oleh pe- merintah  sebagai haknya. Padahal ma- syarakat hukum adat disebut sebagai dorp- srepublieken (republik desa) yang selain mempunyai harta kekayaannya sendiri juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 8
Hal penting yang harus diperhatikan dan didorong dalam melihat hubungan an- tara Negara dan masyarakat hukum adat adalah prinsip-prinsip yang berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat,  yaitu : (1) masyarakat hukum adat adalah unsur pembentuk bangsa karena itu upaya per- lindungan dan penghormatan terhadap mereka harus diletakkan dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa  dan hukum dalam rangka melakukan konservasi  sos- ial; (2) masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri, karena itu penghormatan harus ditempat- kan dalam konteks otonomi komunitas masyarakat  hukum adat yang beragam; (3) pengakuan /penghormatan hak-hak mas- ya rakat hukum  adat perlu didasari pada prinsip ketidakterpisahan dari s ejumlah hak yang dapat dibedakan dan berdifat ti- dak dapat dicabut ( inalienable rights ) dan, (4) hukum dalam wujud peraturan perun- dang-undangan harusnya menjadi gerbang terakhir yang disiapkan Negara untuk menjawab tuntutan. 9
UUPA merupakan kompromi dari pe- mikiran adat dengan hukum barat sekalipun bertujuan menciptakan kes- atuan hukum dan kepastian hukum, tidaklah berarti akan menghapuskan berlakunya hukum adat,  UUPA di- maksudkan sebagai pembimbing dan pengarah bagi berlakunya hukum adat. Untuk keperluan tersebut UUPA telah mencantumkan sejumlah keten-
8 Amidhan & Saafredin Bahar,  2006,  Mewujudkan Hak KonstitusionalMasyarakat  Hukum Adat,  Komnas HAM,  Jakarta,  hlm. 29,
9 Ibid .,
tuan pokok yang isinya memberikan patokan,  mengenai seharusnya hukum adat dan hak atas adat itu berlaku dalam sistem Per Undang-Undangan Agraria Nasional. 10
Untuk mengatur hak-hak atas tanah yang lahir dari hukum adat,  antara lain se- perti yang berlaku di Kecamatan Kinta- mani Bangli Bali, khususnya mengenai pengaturan kedudukan dan kepemilikan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat.
Berkaitan dengan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat, dalam hal ini di masyarakat adat Bali dikenal adanya tanah druwe desa atau tanah adat desa yang merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman . Desa di Bali ada dua dalam masyarakat Bali yakni desa pakraman dan desa dinas. Istilah “ desa ” menunjuk ke- pada dua pengertian. Pertama ,  istilah desa me nun juk kepada desa dinas,  yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah admin- istrasi pemerintahan. Kedua , istilah desa me nunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat, desa dalam pengertian inilah yang kemudian di- kenal sebagai desa adat atau desa pak- raman seperti yang tercantum dalam ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003,  disebut desa adat atau desa pakraman . 11
Tanah druwe desa tersebut saat ini ma- sih ada di Bali salah satunya di Kecamatan Kintamani Bangli Bali,  dan tanah druwe tersebut diakui kebereadaannya didalam UUPA sebagai  tanah adat. Tanah  druwe dikuasai oleh komunal adat desa pakra- man ,  yang dalam pengelolaannya dikelola oleh masing-masing individu dan atau per- satu keluarga di desa pakraman . Hasil pen-
10 H.Abdurrahman,  1994,  Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Aka- demika Pressindo,  Jakarta,  hlm.11
11 Tjokorda Raka Dherana,  1995,  Desa Adat dan Awig-awig dalamStruktur Pemerintahan Bali,  Upada sastra,  Denpasar,   hlm. 147.
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset... gelolaan dari tanah druwe desa tersebut setengahnya diberikan kepada desa pakra- man untuk pembangunan kesejahteraan desa pakraman diluar anggaran yang di- berikan oleh Pemerintah Daerah ke pada desa dinas.
Pembangunan kesejahteraan desa pak- raman yang bersumber dari pengelolaan tanah druwe desa tersebut antara lain,  un- tuk pembangunan Pura di desa pak raman , pembangunan banjar atau wantilan (balai masyarakat  desa pak raman ),  dan kese- jahteraan masyarakat desa pakraman beru- pa sandang pangan.
Tanah druwe desa dalam hukum perta- nahan nasional mendapat pengakuan ke- beradaannya didalam UUPA sebagai tanah adat atau yang serupa dengan itu bahkan sebagai tanah druwe desa atau tanah adat desa, namun berdasarkan Peraturan Pe- merintah Nomor 38 Tahun 1963  ten  tang badan hukum hak milik atas  tanah,  desa adat atau desa Pakraman bukan me- rupakan badan hukum yang dapat mempu- nyai hak milik atas tanah. Oleh karenan- nya status kepemilikan dari tanah druwe desa atau  tanah adat desa menjadi men- gambang, selain itu karena tanah druwe desa tidak memiliki alas hak atau sertifikat tanah.
Bali dikenal dengan istilah tanah druwe desa, tanah-tanah druwe desa di Bali ini ji- ka dikaitkan dengan kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan den- gan hak adat. Pengakuan akan hak adat di- dalam UUPA dapat dijumpai dalam Pasal 3 yang menentukan sebagai berikut: “Den- gan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2,  pelaksanaan hak adat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-ma- syarakat hukum adat,  sepanjang menurut kenyataannya masih ada,  harus sedemiki- an rupa sehingga sesuai dengan kepentin- gan nasional dan Negara,  yang berdasar- kan atas persatuan bangsa serta tidak bo- leh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. 12
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan De- sa,  pada Pasal 1 huruf a dijelaskan,  desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan ma- syarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai org a nisasi  pemerintahan  terendah  lang- sung di bawah Camat dan berhak menye- lenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,  pada Pasal 1 huruf o dijelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki ke- wenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ber- dasarkan asal-usul dan adat istiadat setem- pat yang diakui dalam sistem Pemerintah- an Nasional dan berada di Daerah Kabu- paten.
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterbitkan sebagai penjabaran lebih lanjut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan desa atau yang disebut dengan nama lain dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang didalamnya me- miliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan warganya berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat.
Pada ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru di tahun 2014 ini yang telah disahkan dijelas- kan pada Pasal 1 Angka 5,  Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
12 Boedi Harsono,  1982,  Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djam- batan,  Jakarta,  hlm .6.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
601~614
disebut desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan me- ngurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul,  adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan per kembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada ketentuan isi pasal tersebut yang menjelaskan Desa atau yang disebut den- gan nama lain,  selanjutnya disebut desa dan  berdasarkan hak asal-usul, adat istia- dat, maka jelas adanya pengakuan ter- hadap desa adat dan atau masyarakat adat.
Berkaitan dengan desa adat pada tanah druwe desa, kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berati “ tanah milik desa ” yaitu “tanah milik desa pakraman ” atau tanah adat desa. Namun jika dihubungan dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang,  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Pasal 4 ayat 1 UUPA menentukan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,  yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama de- ngan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Pasal 4 ayat 1 UUPA ini terkait dengan ketentuan Pasal 21 UUPA  yang  me nen tu- kan sebagai berikut:
(1)Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
(2)Oleh pemerintah ditetapkan badan- badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA dapat diartikan bahwa yang dimaksud den- gan warganegara adalah orang perorangan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama,  sedangkan yang dimaksud dengan Badan Hukum dalam Pasal 21 ayat (2) UU- PA adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 ta- hun 1963(Lembaran Negara 1963 Nomor 61) tentang Penunjukan Badan-Badan Hu- kum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Dengan tidak tegasnya peraturan yang mengatur mengenai tanah druwe desa dalam hukum pertanahan nasional,  maka hal ini akan membawa implikasi terhadap terancamnya eksistensi tanah druwe desa- di Bali,  termasuk jika terjadi sengketa ta- nah  druwe desaada kesulitan untuk mendapatkan rujukan hukum yang ber- laku untuk menyelesaikan sengketa terse- but seperti halnya dalam pengalihan tanah druwe desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah Kecamatan Kintamani Bangli Bali dalam pengelolaannya sebagai tanah pari- wisata geopark internasional / batur calde- ra park .
Berkaitan dengan tanah druwe desa di Kecamatan  Kintamani Bangli Bali,  meru- pakan kelanjutan tradisi dari warisan Hukum Adat Bali di sisi lain seiring den- gan per kembangan sosial kemasyarakatan sudah lebih terbuka bagi kedatangan kaum urban, sehingga kekuatan tradisi mulai me lemah, penguasaan masyarakat adat atas tanah druwe desa mulai terjadi ben- turan kepentingan dengan Pemerintah Daerah, sehingga tanah druwe desa yang memiliki posisi strategis secara ekonomi bagi Pemerintah Daerah akan bersing- gungan secara langsung dengan aturan hukum adat,  yang paling nampak adalah adanya klasifikasi dari pemerintah menge- nai status tanah druwe desa, yang di- katakan merupakan aset pemerintah daerah,  disisi lain tanah druwe desa juga
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset... dikatakan bersumber dari hukum adat dan merupakan bagian dari hak-hak purba ma- syarakat adat.
Dalam hal ini mencermati kondisi terse- but,  perkembangan hukum mengenai eksistensi tanah druwe desa di lingkungan masyarakat adat Bali,  maka penulis ter- tarik membahasnya dalam suatu kajian il- miah. Kecamatan Kintamani Bangli Bali penulis pilih sebagai lokasi penelitian kare- na tanah druwe desa di sekitar Gunung Batur Kintamani Bangli Bali sejak ditetap- kanya kawasan tersebut oleh Dunia yaitu Unesco pada tahun 2011 sebagai tanah pariwisata geopark internasional / batur caldera park,  sehingga bersinggungan pen- guasaannya kini antara masyarakat adat atau pemerintah daerah.
Dari pendahuluan di atas dapat di - rumus kan permasalahan sebagai berikut: Apakah tanah druwe desa dapat dialihkan statusnya menjadi tanah aset pemerintah daerah ?; Bagaimanakah proses peng ali han tanah druwe desamenjadi tanah aset Pem- erintah Daerah Di Kecamatan Ki ntamani Bangli Bali ?; Apa faktor penghambat proses pengalihan tanah druwe desa men- jadi  tanah aset Pemerintah Daerah Di Ke- camatan Kintamani Bangli Bali ?

## PEMBAHASAN
A. Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah dan Sejarah Latar Belakang Lahirnya Tanah Druwe.
Sebelum penulis menjelaskan sejarah latar belakang lahirnya tanah druwe di Bali,  penulis terlebih dahulu menjelaskan sejarah lahirnya dualisme desa di Bali, karena lahirnya dualisme desa di Bali berkaitan dengan pendahuluan lahirnya tanah druwe di Bali.
Dalam kajian sejarah dapat diketahui bahwa desa di Bali diperkirakan sudah ada
sejak berabad-abad yang lalu,  yaitu sekitar abad 9 Masehi. Pada masa kerajaan Bali Kuno (abad 9-10 Masehi),  desa merupak- an kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu. Meskipun pada waktu itu ada yang disebut raja,  namun kekuasaannya tidak mencampuri keadaan di desa, sehingga desa kedudukannya benar-benar mandiri dengan sistem dan struktur pemerintahan sendiri. Bahkan menurut  Liefrienck (1986-1987),  seperti dikutip oleh Parimartha,  pada waktu itu desa merupakan “republik kecil” yang me- miliki hukum atau aturan adatnya sendiri. Kemudian dengan munculnya pengaruh kekuasaan Hindu (Jawa-Majapahit abad ke-14 Masehi),  desa mulai mendapat pen- garuh kekuasaan supra desa,  dalam hal ini kerajaan. Paling tidak pengawasan atas desa-desa di Bali dimulai sejak abad ke-15 setelah raja Bali (Keturunan Majapahit) yang berkedudukan di Gelgel Klungkung (saat ini sebagai Kabupaten Klungkung Bali). 13
Akibat pengaruh kerajaan,  desa-desa di Bali kemudian menunjukkan fungsi ganda yaitu di satu pihak fungsi desa sebagai ke- lompok cikal bakal,  atau penghuni yang lekat dengan perilaku kepercayaan pada le- luhur atau religius,  di lain pihak fungsi desa sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh kekuasaan luar (raja),  con- tohnya seorang Perbakal (sekarang Per- bekel desa / kepala desa) sebagai wakil raja yang bertugas mengawasi keadaan di desa sekaligus sebagai agen perubahan. Dengan adanya Perbekel ini dapat dikatakan bahwa desa telah menerima kehadiran faktor luar (raja) dan lama kelamaan terjadi pembau- ran yang luluh antara desa dengan unsur- unsur kerajaan tersebut. 14
13 I Gde Parimartha, 2003,  ”Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)”,  orasi ilmiah,  Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran,   Hlm. 3-4.
14 ibid
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 601~614
Hubungan ini semakin mantap,  se hi- ngga timbulah semacam pola hubungan patron-client atau model hubungan “ jum- buhing kawula gusti ” (Jawa) yang men- gandung makna adanya kesatuan antara rakyat dengan raja,  yang pada akhirnya membawa satu pola hubungan sedemikian rupa dalam pelaksanaan adat di desa. Dari sini mulai kelihatan adanya keterikatan desa dengan unsur kerajaan,  khususnya Perbekel, sehingga dalam hal desa tidak dapat me nyelesaikan persoalannya sendiri sering mendapat masukan atau penyelesa- ian dari Perbekel. Liefrinck (1927) menye- butkan adanya Perbekel yang merupakan wakil raja di desa,  memberikan petunjuk bahwa desa-desa di Bali tetap berada di bawah pim pinannya sendiri serta telah mendapat pengaruh dan mungkin peruba- han akibat hubungannya dengan kekuatan luar. Akan tetapi tampak bahwa perubah- an yang terjadi pada waktu itu tidak meng- ganggu sistem kepemimpinan desa ber- dasarkan musyawarah anggotanya. 15
Masuknya kekuasaan Pemerintah Hin- dia Belanda ke Bali Selatan sekitar 1906- 1908 menimbulkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk lebih menguatkan posisi pemerintah di desa,  Pemerintah Belanda membangun sa- tu lembaga administrasi ditingkat desa, dan membuat desa baru (bentukan pemer- intah kolonial) dengan batas-batas yang jelas dan dukungan jumlah penduduk seki- tar 200 orang dewasa yang siap untuk menjalankan tugas-tugas rodi pemerintah kolonial. Dengan demikian telah muncul dua kategori desa,  yakni desa lama (desa saat zaman kerajaan cikal bakal desa adat / pakraman ) dan desa baru (desa saat zaman kolonial Belanda cikal bakal desa dinas). Kedua wujud desa ini kemudian dikenal sebagai “desa adat / pakraman” ( adatdesa ) dan “desa dinas” ( Gouvernementsdesa ). Pemerintah Belanda melihat kedua bentuk
15 Ibid ,  hlm 5.
desa ini sebagai dua dunia yang terpisah sama sekali ( dualisme desa ),  seolah-olah desa yang pertama (desa adat atau desa pakraman) tidak ingin disentuh atau di- pengaruhi oleh pemerintah kolonial,  me- lainkan mandiri dengan hukum-hukum- nya yang otonom. 16
Mengenai pembentukan desa dinas ini Hunger dalam karangannya berjudul “ Adatdesa’s en gouvernementsdesa’s in Zuid Bali” yang kemudian diterjemahkan oleh I Wayan Dangin mengatakan sebagai berikut: 17
...pemerintah membentuk wilayah- wilayah pemerintahan dan memberi nama “desa” dengan tidak mengin- dahkan adat dan kebale-agungan, hanya eficiency. Apa yang terletak berdekatan digabungkan,  apa yang berjauhan dipisahkan dan dengan demikian membentuk “desa”,  yang bagi orang Bali hanya hidup di atas kertas. Mulai saat itu artinya “desa” dalam surat-surat resmi tidak lagi bale-agung,  tetapi wilayah pemerin- tahan,  penguasa gupermen.
Selanjutnya Hunger mengatakan bahwa wilayah desa pakraman dan desa dinas se- bagai berikut: 18
1. Wilayah desa dinas sama dengan wilayah desa pakraman ;
2. Wilayah desa dinas tidak sama den- gan wilayah desa pakraman,  bisa leb- ih luas bisa lebih sempit;
3. Wilayah desa dinas terdiri dari ba- gian-bagian dari berbagai desa pakra- man,  banjar-banjar yang ada tidak mempunyai bale agung (Pura Desa) diwilayahnya;
16 Ibid ,  hlm 6.
17 F.W.F,  Hunger,  1982, Desa Adat dan Desa Pemerintahan . (terjemahan I Wayan Dangin), tanpa penerbit.,  Hlm. 67.
18 ibid
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset...
Pada masa Pemerintahan Hindia Belan- da,  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah Staatsblad 1906 Nomor 83 tentang Inlandsche Ge- meente Ordonnantie (IGO) dan Staatblad 1938 No.490 tentang Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) . Ber- dasarkan IGO dan IGOB tersebut,  din- yatakan bahwa di samping desa sebagai daerah otonom asli ( zelfbestuurder ) juga se- bagai wilayah administratif yang diserahi tugas pembantuan ( medebewinds ). 19
Saat masa kolonial Belanda di invansi oleh masa penjajahan Jepang ke Indonesia selama 2 tahun lamanya,  pemerintahan Jepang tetap mengakomodir sistem pemer- intah desa yang diterapkan oleh pemerin- tah kolonial Belanda tanpa menghapus ke- beradaan  desa pakraman di Bali. Bahkan desa pakraman di Bali lebih diakui pada masa itu  tanpa mengubah adat-istiadat di desa pakraman tersebut, tujuannya agar desa pakraman tidak melakukan perlawan- an gerilya atas penjajahan Jepang saat itu, karena pulau Bali saat itu dijadikan se- bagai pulau basis tentara Jepang untuk me- mantau dan memisah para pejuang ke- merdekaan Indonesia di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.
Dari zaman kerajaan di Bali,  masa ko- lonial Belanda,  masa penjajahan Jepang, hingga kembalinya kolonial Belanda ke Indonesia baik sebelum kemerdekaan mau- pun setelah kemerdekaan,  desa  bentukan Pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi administrasi tetap hidup hingga saat ini, tidak ada perubahan substansial terhadap kondisi desa di Bali, dualisme pemerintah- an desa tetap berlaku,  desa pakraman dan desa dinas tetap eksis dengan fungsinya masing-masing,  di mana desa  pakraman sebagai suatu desa yang bersifat religus dengan adat – istiadat yang berlaku dan
19 I Made Pasek Diantha,  2001, “Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999” Makalah dalam Seminar Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh FISIP Warmadewa,   Hlm. 15.
desa dinas se bagai suatu desa yang bersifat administratif dengan sistem pemerintahan- nya sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Dalam masyarakat Bali,  istilah “desa” menunjuk kepada dua pengertian. Perta- ma,  istilah desa menunjuk kepada desa di- nas,  yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. Ked- ua,  istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah ma- syarakat adat. Desa dalam pengertian ini- lah yang kemudian dikenal sebagai desa adat atau desa pakraman . 20
Dengan adanya desa pakraman di Bali maka lahirlah tanah druwe ,  tanah druwe tersebut merupakan tanah adat desa yang dikuasai oleh desa pakraman dengan atu- ran adat-istiadatnya,  sejak zaman kerajaan di Bali,  masa kolonial Belanda,  masa pen- jajahan  Jepang,  hingga kembalinya ko- lonial Belanda ke Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemer deka- an dan hingga di era saat ini adat istiadat tersebut tetap ada dan diakui keberadaan- nya atas tanah druwe sebagai tanah adat desa pakraman .
Tanah  druwe yang diolah yaitu tanah- tanah yang dikuasai oleh tetua adat (bend- esa adat Bali) secara langsung.Selain itu ta- nah  druwe juga dikelola oleh para pen- gayah yang mendapat titah dari tetua adat. Tanah-tanah ini diolah oleh para petani (pengayah) dengan hasil pengelolaan dari tanah druwe desa tersebut setengahnya di- berikan kepada desa pakraman untuk pem- bangunan kesejahteraan desa  pakraman. Pembangunan kesejahteraan desa pakra- man yang bersumber dari pengelolaan tanah druwe desa tersebut antara lain, untuk pembangunan Pura di desa pakra- man ,  pembangunan banjar atau wantilan (balai masyarakat desa pakraman ), dan ke-
20 Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra,  1991, “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lemabaga dalam Desa Adat Gianyar”,  Laporan Penelitian,  Univer- sitas Udayana,  Denpasar,   hlm.1.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
601~614
sejahteraan masyarakat desa  pakraman berupa sandang pangan.
Tanah druwe di Kintamani Bangli Bangli menganut azas terpisah horizontal, yaitu terpisahnya tanah druwe dengan apa yang ada di atasnya. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah druwe dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut,  apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah druwe. Adat menfat- wakan,  tanah druwe merupakan tanah le- luhur yang hanya dimiliki oleh masyrakat adat Bali setempat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui ke- beradaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesat- uan-kesatuan masyarakat hukum adat be- serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkem- bangan masyarakat dan prinsip Negara Ke- satuan Republik Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang.
Dalam ruang lingkup agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat pada tanah adat dalam hal ini pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria,  mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaan- nya dapat dikuasakan kepada daerah-dae- rah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat,  sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasi- onal,  menurut ketentuan-ketentuan Per- aturan Pemerintah.
Berdasar ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 ayat 1 huruf a dijelaskan desa berhak men- gatur dan mengurus kepentingan masyara- kat berdasarkan hak asal usul,  adat istia- dat,  dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dari ketentuan UU No.6/2014 Pasal
67 ayat 1 huruf a jelas bahwa masyarakat desa berhak mengatur sendiri hak asal usul dan adat istiadat dari tanah druwe yang dimiliki berdasar adat istiadat ma- syarakat desa pakraman.
Selain itu berdasar ketentuan UU No.6/2014 Pasal 76 Ayat 1 bahwa aset de- sa dapat berupa tanah kas desa,  tanah ulayat, ….. dan aset lainya milik desa. Dari ketentuan UU No.6/2014 Pasal 76 Ayat 1 jelas bahwa tanah ulayat/tanah adat meru- pakan aset desa dan bukan merupakan aset Pemerintah Daerah. Artinya tanah druwe desa yang merupakan tanah-tanah adat merupakan tanah milik desa  pakraman yang berada dilingkup wilayah desa dinas di Bali. Pengaturan-pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat atau tanah druwe desa di Bali.
Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah ber- dasar pada pengaturan yang dilakukan ter- hadap tanah druwe,  mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat,  se- dangkan menyangkut pengaturan pengali- han tanah druwe manjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak mengua- sai Negara demi kepentingan umum.
B. Proses Pengalihan Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah.
Proses Pengalihan Tanah Druwe  me n- jadi tanah aset Pemerintah Daearah di Ke- camatan Kintamani Bangli Bali pada argu- mentasi pemerintah Daerah lebih didasar- kan pada hak menguasai Negara demi ke- pentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi.
Dalamhukum tanah dikenal dua macam asas-asas yang mengatur tentang tanah, yaitu  : 21

## 1.  Azas horizontal Scheiding
Yang dimaksud dengan azas ter- pisah horizontal ialah terpisah antara
21 Soepomo. 1981,  Bab-Bab Tentang Hukum Adat., Jakarta. Padnya Paramita. Hlm 12
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset... tanah dengan tanah druwe . Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah druwe  dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut,  apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah druwe  , dalam arti kata tidak dapat menjual tanah perumahan tersebut.
2. Azas Ascesie Beginsel
Yang dimaksud azas melekat ialah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan suatu kesatuan, maksudnya apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, dapat juga langsung menjual tanahnya sekalian.
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak men- guasai dari Negara tersebut di atas pelaksa- naannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat- masya- rakat hukum adat,  sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan ke pentingan nasional,  menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan  tanah adat.
C Faktor Penghambat Proses Pengalihan Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah.
Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe di Kecamatan Kintamani Bangli Bali ada dua yakni fak- tor penghambat internal dan faktor peng- hambat eksternal. Faktor penghambat in- ternal belum adanya produk hukum dalam pengalihan tanah druwe desa menjadi ta- nah aset Pemerintah Daerah,  dalam hal ini tidak adanya Perda yang mengatur ke- beradaan tanah druwe di Kabupaten Kin- tamani Bangli Bangli,  tidak adanya alas hak terhadap tanah druwe itu sendiri,  se- hingga dengan demikian memudahkan ta- nah druwe diambil alih dan sikap tidak te- gas dan kelalaian dari pemerintah Keca-
matan Kintamani Bangli Bali dalam hal ti- dak mendata sejak dini terhadap ke- beradaan tanah druwe ,  dan kemudian ti- dak mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan,  se- hingga tidak ada satupun tanah druwe yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah druwe .
Pada faktor penghambat eksternal,  ma- suknya para investor lokal maupun asing menanamkan modalnya untuk investasi pembangunan hotel,  wisata niaga (da- gang),  dan rencana pembuatan lapangan golf di sekitar are tanah druwe ,  sejak ditetapkannya tanah druwe yang berada dikawasan wisata internasional batur cal- dera park Kintamanai Bangli Bali,  dan dalam hal ini tanah druwe menjadi pilihan kebijakan utama bagi peruntukan lahan untuk dibebaskan dan adanya kebijakan pemerintah pusat diluar pemerintah dae- rah untuk pengembangan wisata di Indo- nesia yang terfokus di Bali oleh Kementeri- an Pariwisata. Dari kedua faktor pengham- bat tersebut,  maka belum adanya kepas- tian hukum dalam pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah.
Menurut hemat penulis,  masyarakat adat yang mendiami suatu desa,  di mana Desa itu memiliki Tanah Druwe,  terhadap Tanah Druwe semestinya Pemerintah Dae- rah melakukan Fungsi Deregulasi/Pen- gaturan,  di mana masyarakat hukum adat memiliki hak penuh dalam pengelolaan. Fungsi Deregulasi dimaksudkan untuk menjaga eksistensi penggunaan dan pe- manfaatan sebesar-besarnya untuk kepent- ingan masyarakat, dengan demikian di- harapkan tidak akan terjadi Anomali (Pe- nyimpangan) Hukum,  terhadap hak-hak Adat dalam Hukum Adat.
Keberadaan tanah druwe milik adat Bali tidak terlepas dari keberadaan komunitas masyarakat adat Bali yang masih memper- tahankan tradisi yang selalu berpegang pa- da prinsip  dari masyarakat adat yang ber-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
601~614
sangkutan yang bersifat komunal dan magis religius.  Hak adat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh ma- syarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsun- gan hidup dan kehidupannya,  yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah ber- dasar pada pengaturan yang dilakukan ter- hadap tanah druwe ,  mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat,  se- dangkan menyangkut pengaturan pengali- han tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak mengua- sai Negara demi kepentingan umum;
Sedangkan  mengenai Proses Pengali- han Tanah Druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daearah di Kecamatan Kinta- mani Bangli Bali pada argumentasi pemer- intah Daerah lebih didasarkan pada hak menguasai Negara demi kepentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi,  sedangkan menu- rut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA men- gatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat di- kuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,  menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerin- tah,  pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat.
Mengenai  Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe di Keca- matan Kintamani Bangli Bali ada dua yak- ni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.  Faktor penghambat internal belum adanya produk hukum dalam pengalihan tanah druwe desa men- jadi tanah aset Pemerintah Daerah,  dalam hal ini tidak adanya Perda yang mengatur keberadaan tanah druwe  di Kabupaten Kintamani Bangli Bangli,  tidak adanya alas hak terhadap tanah druwe itu sendiri, sehingga dengan demikian memudahkan tanah druwe  diambil alih dan sikap tidak tegas dan kelalaian dari pemerintah Keca- matan  Kintamani Bangli Bali dalam hal tidak mendata sejak dini terhadap ke- beradaan tanah druwe,  dan kemudian ti- dak mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan, agar tidak ada satupun tanah druwe  yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifi- kat tanah druwe.
Pada faktor penghambat eksternal,  ma- suknya para investor lokal maupun asing me nanamkan modalnya untuk investasi pem bangunan hotel, wisata niaga ( dagang),  dan rencana pembuatan lapan- gan golf disekitar are tanah druwe,  sejak ditetapkannya tanah druwe yang berada di- kawasan wisata internasional batur caldera park Kintamanai Bangli Bali,  dan dalam hal ini tanah druwe   menjadi pilihan kebi- jakan utama bagi peruntukan lahan untuk dibebaskan dan adanya kebijakan pemerin- tah pusat di luar pemerintah daerah untuk pengembangan wisata di Indonesia yang terfokus di Bali oleh Kementerian Pari- wisata. Dari kedua faktor penghambat tersebut,  maka belum adanya kepastian hukum dalam pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah.
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha | Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset...

## Daftar Pustaka
Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra,  1991, “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lemabaga dalam Desa Adat Gianyar” , Laporan Penelitian,  Universitas Udayana,  Denpasar.
Amidhan & Saafredin Bahar,  2006, Mewujudkan Hak Konstitusional- Masyarakat  Hukum Adat ,  Komnas HAM,  Jakarta.
Boedi Harsono,  1982, Hukum Agraria Indonesia,  Himpunan Per- aturan-Peraturan Hukum Tanah , Djambatan,  Jakarta.
F.W.F,  Hunger, 1982 ,  Desa Adat dan Desa Pemerintahan. (terjema- han I Wayan Dangin), tanpa penerbit.
Frans Magnis Suseno. dkk,  2006,  Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat,  Suku Bangsa,  Bangsa,  Dan Negara, Komnas HAM,  Jakarta.
Hutagalung Arie Susanti, nyonya dan Markus Gunawan,  2009, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan . Rajawali Pers ed 1-2.
Husen Alting,  2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Per- lindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), LaksBang PRESSindo,  ce- takan I.
H.Abdurrahman,  1994, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang- undangan Agraria Indonesia , Akademika Pressindo,  Jakarta.
I Gde Parimartha, 2003 , ”Memahami Desa Adat,  Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)”, orasi il- miah,  Universitas Udayana,  Kampus Bukit Jimbaran,   Hlm. 3-4.
I Made Pasek Diantha , 2001, “Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 Ta- hun 1999” Makalah dalam Seminar Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh FISIP Warmadewa.
Soepomo. 1981, Bab-Bab Tentang Hukum Adat ., Jakarta. Pradnya Paramita.
Tjokorda Raka Dherana,  1995, Desa Adat dan Awig-awig dalam- Struktur Pemerintahan Bali , Upada sastra,  Denpasar.
Urip Santoso,  2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah ,  Ce- takan ke 2. Kencana,  Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Po- kok Agraria.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 601~614
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum hak milik atas tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Adat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah den- gan Perda Nomor 3 Tahun 2003.