Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
Hak Tanggungan Secara Cross Collateral dalam Penyaluran Kredit
Mohammad Wendy Harmansyah 1 , Dudik S 2 , Subekti 3
Program Magister Ilmu Hukum FH Unitomo Surabaya wendy.harmansyah1@gmail.com

## ABSTRACT
The law must be able to provide adequate protection against variations in the provision of collateral for credit facilities. This variation and legal protection relates, among others, to the existence  of  cross  collateral  in  credit  collateral.  The  type  of  research  or  approach  taken  is empirical  legal  research  while  the  nature  of  the  research  carried  out  is  categorized  as descriptive-analytical  research.  Required  special  rules  governing  cross  collateral.  This  is necessary  to  provide  legal  certainty  and  legal  protection  for  both  creditors  and  debtors  in entering into credit agreements, especially if the agreements use cross collateral collateral.
Keywords: Credit, Cross Collateral, Mortgage Rights

## ABSTRAK
Hukum  harus  mampu  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap  variasi pemberian agunan fasilitas kredit tersebut. Variasi dan perlindungan hukum ini, antara lain berkaitan dengan adanya cross collateral dalam agunan kredit. Adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris sedangkan sifat penelitian  yang  dilaksanakan  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  yang  bersifat  deskriptif- analitis,.  Diperlukan  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang  cross  collateral.  Hal  ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik itu terhadap kreditur  maupun  debitur  dalam  melakukan  perjanjian  kredit  khususnya  bila  perjanjian tersebut menggunakan agunan yang saling silang atau cross collateral.
Kata kunci: Kredit, Cross Collateral , Hak Tanggungan

## PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  bukanlah  semata-mata  menjadi  tugas  pemerintah, tetapi sektor swasta juga memegang peranan yang sangat besar. Sektor swasta, baik perorangan  maupun  badan  hukum  dapat  ikut  melaksanakan  pembangunan,  selain dengan modal sendiri juga yang sangat diperlukan adalah pembiayaan yang diperoleh dari  penyaluran  kredit  oleh  lembaga  perbankan.  Oleh  karena  itu,  maka  lembaga perbankan berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian itu  sendiri,  karena  kegiatan  usahanya  adalah  menghimpun  dana  dan  menyalurkan kredit kepada masyarakat (nasabah). Secara etimologi kredit dapat diartikan pada dua kegiatan, yaitu menjual dengan kredit atau membeli dengan kredit. Kesamaan dari  pengertian  di  atas  terletak  pada  kegiatan  pembayarannya,  yaitu  pembayaran
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
yang dilakukan dengan angsuran. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya. Jadi seseorang yang telah mendapatkan kredit dari bank berarti ia telah mendapatkan kepercayaan dari bank tersebut.
Bank  sendiri  sebagai  lembaga  intermediasi,  memiliki  fungsi  sebagai perantara keuangan, sehingga dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan antara bank dan nasabahnya didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk- produk  perbankan  yang  ada  pada  bank  tersebut.  Berdasarkan  kepercayaan masyarakat  tersebut,  bank  dapat  memobilisasi  dana  dari  masyarakat  untuk ditempatkan  di  banknya  dan  menyalurkan  kembali  dalam  bentuk  kredit  serta memberikan  jasa-jasa  perbankan.  Transaksi  perbankan  merupakan  hubungan hukum  antara  bank  dan  nasabah  di  bidang  bisnis,  yang  di  dalamnya  kedua  belah pihak  saling  membutuhkan.  Transaksi  perbankan  terdiri  atas  transaksi  di  bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan.
Transaksi  perbankan  di  bidang  perkreditan  memberikan  peran  bagi  bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan antara debitur dan bank merupakan hubungan  interpersonal  di  bidang  perkreditan  bertumpu  pada  suatu  kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit. Dalam istilah umum, kredit perbankan hampir dipersamakan  dengan  utang  piutang  pada  umumnya.  Namun  kenyataanya  dalam kaidah hukum perdata, antara utang dan kredit merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula. Sementara itu, utangpiutang  itu  sendiri  pada  umumnya  disebut  dengan  pinjam  habis  pakai,  atau dengan  istilah  verbuikleen  dalam  bahasa  Belanda  yang  kemudian  diartikan  lebih lanjut sebagai pinjam mengganti.
Pinjam  mengganti  menurut  hukum  perdata,  yaitu  salah  satu  pihak melepaskan  sejumlah  uang  atau  barang  tertentu  kepada  pihak  lain  yang menghabiskannya apabila dipakai dengan janji bahwa di kemudian hari uang atau barang tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama, dalam keadaan yang sejenis, dalam  keadaan  yang  sama.  Ketentuan  ini  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  1757 KUHPerdata menyatakan bahwa:
“Apabila sang debitur tidak membayar bunga atas pinjamannya maka kreditur tidak dapat membayar bunga atas pinjamannya maka kreditur tidak dapat menuntut kebatalan  atas  perjanjian  utang  piutangnya  apabila  bunga  atas  utang  tidak diperjanjikan sebelumnya”
Dengan kata lain, tidak ada bunga utang piutang bila tidak diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Ketentuan dalam pinjam mengganti atau utang piutang pada umumnya  ini  berbeda  dengan  ketentuan  dalam  kredit  perbankan  yang  memiliki kekhasan  tersendiri.  Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  Latin  “credere”  (lihat  pula “ credo ” dan “ creditum ”), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
“ faith ”  dan  ” trust ”).  Dapat  dikatakan  dalam  hubungan  ini  bahwa  kreditur  (yang memberi  kredit,  lazimnya  bank)  dalam  hubungan  perkreditan  dengan  debitur (nasabah,  penerima  kredit)  mempunyai  kepercayaan,  bahwa  debitur  dalam  waktu dan  dengan  syarat-syarat  yang  telah  disetujui  bersama  dapat  mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.
Dalam  membangun  suatu  kepercayaan,  antara  para  pihak  dibutuhkan berbagai informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum mengabulkan kredit, pihak kreditur atau bank harus melakukan penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan  dan  prospek usaha  dari  debitur.  Dalam  dunia  perbankan  kelima  faktor  di  atas  dikenal  dengan sebutan “ the five c’s of credit analysis ” atau prinsip 5 C’s, yaitu Character (sifat/watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan)  dan Condition of Economy (keadaan/prospek ekonomi).
Demi  tercapainya  falsafah  tesebut  maka  apabila  ada  pihak  yang  ingin mengajukan permohonan kredit, bank harus melakukan pertimbangan dan Analisis terhadap  berbagai  hal  seperti  analisa  5  C’s,  kemampuan  bank  itu  sendiri  dalam memberikan kredit serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal  8  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan.  Untuk  dilaksanakannya pemberian  kredit  itu,  harus  ada  suatu  kesepakatan  antara  bank  sebagai  kreditur dengan  nasabah  penerima  kredit  sebagai  debitur  yang  dituangkan  dalam  suatu bentuk perjanjian. Adapun M. Yahya Harahap memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:
“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”
Perjanjian antara bank dengan nasabah penerima kredit disebut juga sebagai Perjanjian  kredit  dimana  perjanjian  ini  berakar  pada  perjanjian  pinjam  meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang mempunyai definisi sebagai suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
Dilihat  dari  hubungan  hukum  antara  pemberi  kredit  ( lender )  dan  debitur ( borrower ), ada 3 (tiga) macam cara bagi seorang debitur dalam memperoleh kredit untuk keperluan usahanya dari lembaga pemberi kredit. Cara yang pertama, debitur memperoleh kredit hanya dari satu lembaga pemberi kredit bagi seluruh kebutuhan kreditnya.  Cara  yang  kedua,  debitur  memperoleh  kredit  dari  suatu  sindikasi  yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit. Pada cara yang kedua ini, terdapat  satu  perjanjian  kredit  saja,  perjanjian  antara  debitur  dengan  sindikasi sebagai pemberi kredit, hal ini dikenal dengan “sindikasi kredit”. Cara yang ketiga,
debitur menerima kredit dari beberapa lembaga pemberi kredit secara terpisah guna memperoleh seluruh jumlah kebutuhan kreditnya.
Artinya,  terdapat  beberapa  perjanjian  kredit  bilateral  antara  debitur  dan masing-masing  lembaga  pemberi  kredit  tersebut.  Secara  hukum,  masing-masing perjanjian  kredit  itu  tidak  berhubungan  satu  sama  lain  kecuali  apabila  di  dalam masing-masing perjanjian kredit dicantumkan cross default clause (“ klausula ingkar janji silang ”). Klausul tersebut berisi pernyataan hukum yang mengikat para pihak bahwa  apabila  debitur  mengalami  kemacetan  kredit  yang  diperoleh  dari  lembaga pemberi kredit yang lain maka kredit yang diterima debitur berdasarkan perjanjian tersebut menjadi demi hukum ingkar janji ( default ) dan dengan demikian pemberi kredit berhak untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh kredit sekalipun jangka waktu kredit belum berakhir atau masa penyicilan belum tiba saatnya. Hal ini disebut dengan sistem “ joint financing ”.
Dalam joint  financing kredit  diberikan  kepada  pelanggan  perusahaan pembiayaan (multifinance company) atau kepada debitur bank dengan sumber dana yang  berasal  dari  beberapa  bank  atau  bank  dengan  perusahaan  pembiayaan  non bank.  Perikatan  ditinjau  dari  segi  pemenuhan  pembayaran  kembali  uang  yang dipinjam dapat dibagi menjadi dua jenis perikatan. Pertama, transaksi kredit “tanpa jaminan” atau “ unsecured transaction ” yang dapat dijabarkan sebagai perjanjian yang tidak  mempunyai  jaminan  ( not  guaranteed )  atau  tidak  ada  perlindungan  ( not protected ) atas pemenuhan pembayaran kembali hutangnya. Dalam hal ini, pelunasan pembayaran kembali hutang, tidak dijamin dengan sesuatu barang yang mempunyai nilai atau harga yang sama atau melebihi jumlah pinjaman. Itulah sebabnya, ditinjau dari  aspek  bisnis,  transaksi  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  unsecured  debt karena  merupakan  transaksi  utang  tanpa  jaminan  sedangkan  dari  aspek  yuridis, disebut  tuntutan  tanpa  jaminan  ( unsecured  claim )  dan  krediturnya  dikategorikan kreditur tanpa jaminan ( unsecured kreditur ).
Apabila  tidak  ada  jaminan  khusus  yang  diberikan  oleh  debitur  kepada kreditur  maka  apabila  debitur  lalai/cidera  janji  (wanprestasi)  dalam  memenuhi kewajibannya  membayar  hutang  maka  kreditur  harus  mengajukan  gugatan  untuk membuktikan kelalaian debitur dan apabila putusan telah menyatakan debitur lalai, kreditur  dapat  langsung  memohon  penetapan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat untuk  mengeksekusi  benda  yang  dijaminkan  dalam  perjanjian  kredit  tersebut. Setelah  permohonan  dikabulkan  maka  kelanjutan  sita  eksekusi  adalah  penjualan lelang.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  200  ayat  (1)  Herziene  Indlansch  Reglement (“HIR”) dan
Pasal  218  ayat  (2)  Rechtsreglement  Voor  de  Buitengewesten  (“Rbg”)  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  penjualan  barang  yang  disita  dilakukan  dengan perantaraan Kantor Lelang, oleh pejabat yang menyita barang itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, satu sama lain menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri  setempat.  Jadi  setelah  sita  eksekusi  dilaksanakan,  Undang-undang memerintahkan  penjualan  barang  sitaan.  Cara  penjualannya  dengan  perantaraan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
Kantor Lelang dan penjualannya disebut Penjualan Lelang (executoriale verkoop atau foreclosure  sale). Kedua,  transaksi  kredit  yang  “dilindungi  jaminan”  atau secured transaction , dimana terhadap utang atau pinjaman, debitur memberi barang jaminan sebagai perlindungan pemenuhan pembayaran kepada kreditur.
Apabila debitur ingkar atau lalai memenuhi pembayaran utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, pemenuhan dapat dipaksa (imposed) dengan jalan eksekusi barang jaminan di mana kreditur dilindungi dengan hak preferensi (untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditur lainnya) dan hak separatis serta hak parate eksekusi yang menyebabkan kreditur dapat memperoleh pelunasan piutangnya  melalui  “penjualan  lelang”  berdasarkan  penetapan  pengadilan  tanpa perlu mengajukan gugatan terlebih dahulu atau melalui penjualan barang jaminan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Dari  segi  bisnis,  transaksi  ini  dikategorikan  sebagai  transaksi  utang  yang dilindungi jaminan (secured debt) dan kreditur berada dalam posisi terjamin (secured creditor) sedangkan  dari  segi  hukum,  tuntutan  pemenuhan  pembayaran  utang dilindungi  dengan  barang  jaminan,  sehingga  dikategorikan  sebagai secured  claim dengan jalan menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui pengadilan. Adapun dalam  transaksi  perkreditan  atau  peminjaman  uang,  jaminan  yang  diserahkan debitur harus dibuat dengan perjanjian antara pemilik jaminan dengan kreditur atau bank yang disebut perjanjian pengikatan jaminan yang sifatnya accesoir .
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  jaminan  utang  dapat  berupa  barang (benda)  sehingga  merupakan  jaminan  kebendaan  dan  atau  berupa  janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan  hak  kebendaan  kepada  pemegang  jaminan.  Suatu  hak  kebendaan (zakelijk recht) ialah suatu hak memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.
Secara  umum,  benda  dalam  Pasal  504  KUH  Perdata  dibagi  dalam  2  (dua) kelompok besar, yaitu yang bergerak dan yang tidak bergerak, maka tanggung jawab si berhutang menurut Pasal 1131 KUH Perdata, pada asasnya meliputi seluruh harta si berhutang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang dipakai sebagai patokan  untuk  mengukur  ”yang  sudah  atau  akan  ada”  adalah  saat  hutang dibuat. 12 Hukum  Jaminan  dan  untuk  masing-masing  kelompok  benda  oleh  KUH Perdata  diberikan  lembaga  jaminannya  masing-masing.  Untuk  benda  bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata) dan Fidusia (diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia) sedangkan  untuk  benda  tetap  (tidak  bergerak)  disediakan  lembaga  hipotik  untuk kapal yang terdaftar dengan isi kotor 20 m 3 (dua puluh meter kubik) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata) dan Hak Tanggungan untuk benda  tidak  bergerak  berupa  tanah  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (”UUHT”).
Sementara itu, tanah digolongkan benda tidak bergerak menurut sifatnya di mana tiap bagian dari bumi yang dapat diberi batas dan segala sesuatu yang langsung
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
atau tidak langsung melekat padanya dalam satu kesatuan, yakni tanah dengan segala sesuatu  yang  melekat  dengan  tanah,  baik  organis  maupun  mekanis,  termasuk pekarangan  serta  kebun  dan  segala  sesuatu  yang  tumbuh  di  atas  tanah. 14 Tanah merupakan  barang  jaminan  untuk  pembayaran  utang  yang  paling  disukai  oleh lembaga  keuangan  yang  memberikan  fasilitas  kredit  sebab  tanah  pada  umumnya mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak dan sulit untuk digelapkan  dan  dapat  dibebani  dengan  hak  tanggungan  yang  merupakan  jaminan khusus  yang  memberikan  hak  istimewa  kepada  kreditur  sebagaimana  telah dijelaskan di atas.
Hak  Tanggungan  memberikan  kedudukan  yang  lebih  tinggi  (didahulukan) bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan dibandingkan dengan kreditur lainnya, Hak Tanggungan juga selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada dan Hak Tanggungan juga memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga, memberikan kepastian hukum kepada pihak pihak  yang  berkepentingan  dan  mudah  serta  pasti  pelaksanaan  eksekusinya. Sementara, berdasarkan Pasal 5 UUHT atas suatu objek tanah dapat dibebani lebih dari  satu  hak  tanggungan  untuk  menjamin  lebih  dari  satu  utang.  Hak  tanggungan tersebut masing- masing harus dituangkan dalam akta pemberian hak tanggungan sendiri-sendiri.  Di  sini  terlihat  bahwa  adanya  satu  objek  hak  tanggungan  yang dibebani lebih dari satu hak tanggungan, untuk menjamin satu utang yang sama.
Beberapa utang tersebut bisa datang dari kreditur yang sama, tetapi mungkin juga  dari  dua  utang  dari  dua  kreditur  yang  berlainan.  Begitu  halnya  dengan  para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank bias jadi tidak seluruhnya mampu  mengembalikan  utangnya.  Akibatnya  debitur  tidak  dapat  membayar utangnya, maka akan menimbulkan kredit bermasalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara membayar angsuran kredit yang disebut  sebagai  prestasi.  Apabila  debitur  tidak  dapat  membayar  lunas  utangnya setelah  jangka  waktu  pembayaran  terlewati,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  debitur telah wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tergolong sebagai kredit bermasalah, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:
1. Debitur  sama  sekali  tidak  dapat  membayar  angsuran  kredit  beserta bunganya;
2. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
3. Debitur menggunakan kreditnya untuk kepentingan lainnya.
Sementara,  dengan  terjadi  kredit  bermasalah  atau  utang  yang  tidak  dapat dilunasi  oleh  debitur  karena  suatu  alasan  sehingga  bank  selaku  kreditur  harus menyelesaikannya dengan melakukan eksekusi barang jaminan. Terkait dengan hal tersebut,  maka  mengenai  kepastian  hukum  bagi  para  kreditur  yang  memberikan kredit  dengan  sistem cross  collateral terutama  dalam  mengeksekusi  jaminan  Hak Tanggungan apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi (default) merupakan topik yang sangat perlu diteliti, karena dalam kasus ini pemberian kredit diberikan oleh
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
lebih dari satu kreditur kepada satu debitur yang sama dalam waktu yang berbeda atau  tidak  secara  bersamaan  dengan  jaminan  berupa  tanah  sehingga  atas  tanah tersebut dibebankan lebih dari 1 (satu) peringkat Hak Tanggungan kepada masing masing kreditur.
Ketentuan  Hak  Tanggungan  sendiri  mengatur  bahwa  suatu  obyek  Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan  lebih  dari  satu  hutang.  Apabila  suatu  obyek  Hak  Tanggungan  dibebani dengan  lebih  dari  satu  Hak  Tanggungan  maka  masing-masing  Hak  Tanggungan diberikan peringkat yang ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.Selanjutnya  dalam  hal  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan peringkat  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Sementara, dengan ketentuan tersebut maka dalam hal joint financing kredit dengan pemberian jaminan tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah dikemudian hari terkait dengan proses penjualan objek jaminan, pelunasan hutang dan pelaksanaan joint financing kredit  itu  sendiri.  Disebabkan  karena  kreditur  kedua  dan/atau  seterusnya  selaku pemegang  Hak  Tanggungan  selain  peringkat  pertama  atau  terdahulu  menurut ketentuan UUHT lebih memberikan hak preferen atau hak didahulukan pada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama dibandingkan dengan kreditur kedua dan atau seterusnya guna menjamin pelunasan hutangnya debitur (lebih utama pemegang Hak Tanggungan pertama).

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan untuk diperbandingkan.
Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan data yang seteliti mungkin mengenai proses penjaminan Hak Tanggungan secara Cross Collateral dalam penyaluran kredit di  Bank  .  Sementara,  analisis  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif dari teori hukum terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan kredit macet dan hak tanggungan.
Analisis data penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian  lapangan  menurut  kualitas  dan  kebenarannya  kemudian  dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
disusun  secara  sistematis,  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  dalam  melaksanakan analisis.  Langkah  selanjutnya  data  sekunder  yang  telah  disusun  dan  ditetapkan sebagai  sumber  dalam  penyusunan  tesis  ini  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari berbagai macam usaha perbankan, maka penyaluran kredit menempati posisi yang paling utama mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan pembangunan  ekonomi  dan  memberikan  perluasan  kesempatan  kerja  yang  pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu bagi bank sendiri, perkreditan merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan pendapatan  yang  terbesar  dalam  penerimaan  bank.  Pemberian  kredit  selalu didasarkan  kepada  prinsip  kehati-hatian (prudential  banking  system) dimana  ada keyakinan  dan  bank  bahwa  kredit  yang  diberikan  benar-benar  akan  kembali. Keyakinan  tersebut  diperoleh  dari  hasil  penilaian  kredit  sebelum  kredit  tersebut disalurkan.  Biasanya  kriteria  penilaian  yang  hams  dilakukan  oleh  bank  untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P. Menurut pendapat Kasmir, adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C adalah sebagai berikut: 22

## 1. Karakter (Character),
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan  kredit  benar-benar  dapat  dipercaya,  hal  ini  tercermin  dan  latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.
2. Kemampuan (Capacity),
Untuk  melihat  nasabah  dalam  kemampuannya  dalam  bidang  bisnis yang  dihubungkan  dengan  pendidikannya,  kemampuan  bisnis  juga  diukur dengan  kemampuannya  dalam  memahami  tentang  ketentuan-ketentuan pemerintah.  Begitu  pula  dengan  kemampuannya  dalam  menjalankan usahanya  selama  ini.  Pada  akhirnya  akan  terlihat  kemampuannya  dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. Permodalan (Capital),
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan  (neraca  dan  laporan  rugi  laba)  dengan  melakukan  pengukuran seperti  dari  segi  likuiditas,  solvabilitas,  rentabilitas  dan  ukuran  lainnya. Capital ini harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
4. Jaminan (Collateral),
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik  maupun  non  fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  kredit  yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
diberikan.  Jaminan  juga  harus  diteliti  keabsahannya  sehingga  jika  terjadi suatu  masalah,  maka  jaminan  yang  dititipkan  akan  dapat  dipergunakan secepat mungkin.
5. Kondisi (Condition),
Dalam  menilai  kredit  hendaknya  juga  dinilai  kondisi  ekonomi  dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta  prospek  usaha  dari  sektor  yang  dijalankan.  Penilaian  prospek  bidang usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar-benar  memiliki  prospek  yang  baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
Adapun Kasmir juga memberikan penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:
1. Personality,
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party,
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga  nasabah  dapat  digolongkan  ke  golongan  tertentu  dan  akan mendapat fasilitas yang berbeda dan bank.
3. Purpose,
Yaitu  untuk  mengetahui  tujuan  nasabah  dalam  mengambil  kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat  bermacam-macam.  Sebagai  contoh  apabila  untuk  modal  kerja  atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. Prospect,
Yaitu  untuk  menilai  usaha  nasabah  dimasa  yang  akan  datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa  mempunyai  prospek,  bukan  hanya  bank  yang  rugi  akan  tetapi  juga nasabah.
5. Payment,
Merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah  mengembalikan  kredit yang  telah  diambil  atau  dari  sumber  mana  saja  dana  untuk  pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga  jika  salah  satu  usahanya  merugi  akan  dapat  ditutupi  oleh  sektor lainnya.
6. Profitability,
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dan periode ke periode apakah akan tetap sama atau
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
akan  semakin  meningkat,  apalagi  dengan  tambahan  kredit  yang  akan diperolehnya.
7. Protection,
Tujuannya  adalah  bagaimana  menjaga  agar  usaha  dan  jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang  Informasi  Debitur  disebutkan  Bank  dalam  rangka  pemberian  kredit  dan memerlukan informasi mengenai 5C dan 7P dapat diperoleh di Pusat Informasi Bank Indonesia.  Untuk  keamanan  dan  kelancaran  pemberian  kredit,  berdasarkan  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 2008 disebutkan bahwa bank dapat saling bertukar informasi.
Cross  Collateral/  Joint  Collateral (Jaminan  Silang/Agunan  Bersama)  adalah perjanjian  berkaitan  dengan  jaminan-jaminan  kredit  dari  beberapa  fasilitas  kredit atau  beberapa  perjanjian  kredit,  yang  masing-  masing  jaminannya  dikaitkan perjanjian  yang  satu  dan  yang  lainnya.  Dalam  cross  collateral  jaminan  yang  bisa di cross-collateral kan  sebagian  besar  hampir  sama  dengan  jaminan  kredit  pada umumnya.  Misalnya  tanah  dan  bangunan,  yang  nantinya  bisa  diikat  dengan  akta pemberian  hak  tanggungan.  Kemudian  barang  bergerak,  seperti  mesin,  kendaraan bermotor, stok barang dagangan yang bisa diiikat dengan akta pemberian jaminan fidusia,  maupun  benda  lainnya  seperti  emas  yang  bisa  diikat  dengan  akta  gadai. Namun  dalam  penelitian  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  Lembaga  jaminan  hak tanggungan.  Yang  mana  dalam  proses  pemberian  jaminan,  tanah  dan  bangunan merupakan  jaminan  yang  sangat  disukai,  karena  relatif  lebih  mudah  dalam pembagian jaminan antara para krediturnya.
Cross collateral merupakan perjanjian ikutan (accesoir), oleh karena itu harus tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  dasar  yang  berkaitan  dengan  accesoir.  Jika diperjanjikan cross-collateral, maka  perjanjian  tersebut  adanya  pada  perjanjian agunan, baik dalam akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian jaminan fidusia, akta pemberian hipotek, maupun dalam akta gadai. Akibat hukum dari adanya cross collateral tesebut adalah adanya joint collateral , yang secara sederhana artinya adalah atas suatu benda dijadikan untuk menjamin beberapa fasilitas kredit tertentu. Oleh karena itu. Untuk memudahkan pembagian nantinya atas benda tersebut jika dijual untuk  melunasi  fasilitas-fasilitas  kredit,  maka  dalam joint  collateral tentunya diperlukan adanya perjanjian pembagian hasil penjualan lelang, yang dikenal dengan security sharing agreement . Dalam hal beberapa pihak menghendaki adanya akta-akta perjanjian  agunan  akan  dilakukan cross  collateral ,  maka  pada  masing-masing  akta pemberian  hak  tanggungan,  akta  pemberian  jaminan,  akta  pemberian  jaminan fidusia, kata pemberian hipotek, maupun dalam akta gadai, idealnya harus menunjuk pada perjanjian pokok yang juga telah mengatur mengenai cross default . Dalam dapat dipahami  contoh  teknis  lainnya  yang  merupakan  penjelasan  kembali  dari  uraian sebelumnya agar lebih jelas. Cross collateral dilakukan dalam 1 (satu) akta pemberian
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
agunan untuk masing-masing kelompok objek benda yang dijadikan jaminan kredit. Maksudnya, untuk kelompok benda yang merupakan objek hak tanggungan dibuat 1 (satu) akta pemberian hak tanggungan, untuk kelompok benda yang menjadi objek fidusia dibuat 1(satu) akta pemberian jaminan fidusia, dan untuk benda yang menjadi objek hipotek dibuat 1 (satu) akta pemberian hipotek sehingga pendaftarannya juga sama.  Artinya,  dalam cross  collateral hanya  mempunyai  1  (satu)  akta  pemberian agunan,  sesuai  obek  benda  yang  dijadikan  jaminan,  1  (satu)  pendaftaran  masing- masing objek hak jaminan (fidusia, hak tanggungan, dan grosse acte hipotek).
Cross  collateral dilakukan  dalam  beberapa  akta  pemberian  agunan  untuk masing-masing  kelompok  objek  benda  yang  dijadikan  jaminan  kredit.  Maksudnya untuk kelompok benda yang merupakan objek hak tanggungan dibuat beberapa akta pemberian hak tanggungan, untuk kelompok benda yang menjadi objek fidusia dibuat beberapa akta pemberian jaminan fidusia, dan untuk benda yang menjadi jaminan hipotek  dibuat  beberapa  kata  pemberian  hipotek,  sehingga  pendaftarannya  juga berbeda. Artinya dalam cross collateral mempunyai beberapa akta pemberian agunan sesuai objek benda yang dijadikan jaminan, beberapa pendaftaran di masing- masing kantor pendaftaran dan beberapa sertifikat untuk masing-masing objek hak jaminan (fidusia, hak tanggungan, dan grosse acte hipotek).
Namun  demikian,  dalam  akta  pemberian  jaminan  kredit  tersebut  tetap menunjuk pada perjanjian kredit yang sama atau saling silang dalam cross defaultnya. Akan tetapi, harus dihindari cross collateral dengan konstruksi, yaitu dalam 1 (satu) atau  beberapa  kelompok  objek  benda  yang  sama  untuk  dijadikan  jaminan  kredit dibuat lebih dari 1 (satu) pemberian jaminan kredit, misalnya untuk 1(satu) benda yang merupakan objek hak tanggungan dibuat lebih dari 1 (satu) akta pemberian hak tanggungan, untuk satu benda yang menjadi objek fidusia dibuat lebih dari 1 (satu) pemberian jaminan fidusia, dan untuk satu benda yang menjadi objek hipotek dibuat lebih  dari  1  (satu)  pemberian  hipotek,  sehingga  pendaftarannya  juga  lebih  dari  1 (satu)  dan  mempunyai  sertifikat  lebih  dari  satu.  Konstruksi  hukum  demikian, mengakibatkan akibat hukum untuk benda- benda yang sama yang merupakan objek hak tanggungan yang lebih dari 1 (satu), dan masing- masing telah didaftarkan, maka hal  tersebut  tidak  melahirkan  cross  collateral,  tetapi  melahirkan  hak  tanggungan peringkat II atau Hipotek II, dan seterusnya. Hal demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:
1. Suatu  objek  hak  tanggungan  dapat  dibebani  dengan  lebih  dari  satu  hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang;
2. Apabila  suatu  objek  hak  tanggungan  dibebani  dengan  lebih  dari  satu  hak tanggungan,  peringkat  masing-masing  hak  tanggungan  ditentukan  menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan;
3. Peringkat  hak  tanggungan  yang  didaftar  pada  tanggal  yang  sama  ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan tersebut.
Jika  benda-benda  yang  sama  tersebut  merupakan  objek  fidusia,  maka  atas pembuatan akta pemberian jaminan fidusia dan pendaftaran fidusia serta sertifikat
fidusia  yang  lebih  dari  1  (satu)  untuk  objek  yang  sama,  berarti  telah  melakukan fidusia  ulang  yang  dilarang  berdasarkan  Pasal  17  UU  jaminan  Fidusia,  yaitu melanggar larangan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Khusus untuk jaminan fidusia, agar diperhatikan bahwa dalam hal terdapat adanya suatu  jaminan cross  collateral, dimana  atas  objek  jaminan  fidusia  tersebut  untuk menjamin beberapa fasilitas kredit, tetapi jika akta fidusianya dibuat hanya satu akta, pendaftarannya  dilakukan  satu  kali  dan  sertifikatnya  juga  hanya  satu,  maka  hal tersebut tidak termasuk fidusia ulang, karena waktu timbulnya hak preferent yang dimiliki oleh kreditor untuk seluruh fasilitas kredit timbul secara bersamaan, yaitu pada saat pendaftaran.
Namun demikian, jika atas objek jaminan fidusia yang sama dibuatkan akta pemberian jaminan fidusia (APJF) tersebut 2 (dua) kali atau lebih oleh karenanya, harus dilakukan 2 (dua) kali pendaftaran atau lebih dan diberikan sertipikat jaminan fidusia  2  (dua)  atau  lebih,  maka  APJF,  pendaftaran  fidusia,  dan  sertipikat  jaminan fidusia yang pertama saja yang berlaku dan selebihnya menjadi batal demi hukum, karena  melanggar  fidusia  ulang.  Perjanjian cross  default dan cross  collateral sebagaimana tersebut di atas, dapat saja dilakukan dalam pemberian fasilitas kredit, sekalipun nama cross default dan cross collateral tersebut tidak diatur secara tegas dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  namun  tentunya  diperlukan adanya kesepakatan pemahaman yang sama mengenai pengertiannya. Yang utama untuk diperhatikan adalah perjanjian pokok (perjanjian kredit) tersebut merupakan perjanjian utama sebagai tempat digantungkannya perjanjian ikutannya (accesoir), perjanjian  agunan.  Perjanjian  ikutan  tersebut  akan  ikut  berakhir  jika  perjanjian pokoknya  atau  perjanjian  yang  diikutinya  berakhir.  Jika  suatu  perjanjian  pokok berakhir, maka perjanjian ikutan juga ikut berakhir.
Dalam perjanjian ikutan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian agunan kredit,  sekalipun  telah  dilakukan  perjanjian cross  collateral ,  tidak  serta  merta perjanjian  tersebut  mempunyai  hak  preferent  karena  untuk  menjadikan cross collateral mempunyai hak-hak yang bersifat preferent maka hal tersebut harus tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan timbulnya hak preferent yang diatur  dalam  perundang-undangan,  baik  dalam  hak  tanggungan  dan/atau  jaminan fidusia  dan/atau  hipotek  dan/atau  gadai.  Jika  kreditur  menghendaki  bahwa cross collateral tersebut  mempunyai  hak-hak  preferent,  maka  masing-masing  akta pemberian hak tanggungan dan/atau akta pemberian jaminan fidusia dan/atau akta pemberian akta hipotek dan/atau akta pemberian akta gadai menunjuk perjanjian kredit yang saling mengcross-default- kan.
Jika  cross  collateral  hendak  dikaitkan  dengan  beberapa  perjanjian  fasilitas kredit,  maka  dalam  pembuatan  APHT  dan/atau  APJF  dan/atau  akta  pemberian hipotek  wajib  dicantumkan/dinyatakan  secara  tegas  perjanjian-perjanjian  yang dijamin tersebut dalam APHT dan/atau APJF dan/atau akta pemberian hipotek. Jika tidak dilakukan, maka hak preferent yang timbul masih dapat diperdebatkan. Asas- asas hukum pengikatan agunan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang- undangan perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kehendak cross collateral . Jika
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
beberapa perjanjian pokok (beberapa perjanjian kredit/KMK, KI, NCl dan lain-lain, baik secara internal, maupun eksternal) dibuat sejak semula memang dimaksudkan untuk  mencantumkan cross  default dan cross  collateral ,  maka  hal  ini  tidak  begitu rumit karena sejak semula telah tertata dengan rapi.
Tetapi,  di  dalam  praktiknya,  kehendak cross  collateral akan  memenuhi beberapa permasalahan jika terdapat satu atau beberapa agunan sebelumnya telah diikat  secara  yuridis  sempurna  karena  dalam  pengikatan  agunan  untuk  fasilitas kredit  yang  existing  tersebut  tentunya  telah  dibuat  APHT  dan  didaftarkan  secara yuridis sempurna, dimana dalam APHT hanya mencantumkan perjanjian pokok yang dijamin  dengan  benda  tersebut  dan  tentunya  tidak  termasuk  perjanjian  fasilitas kredit  lainnya.  Oleh  karena  itu,  jika  terhadap  fasilitas  kredit  yang  existing  dan agunannya  telah  diikat  secara  yuridis  sempurna  tersebut  hendak  dilakukan cross default dan cross  collateral ,  maka  perlu  adanya  addendum  (perubahan)  terhadap perjanjian kredit pada masing-masing perjanjian kredit, baik pada perjanjian kredit yang existing dan perjanjian kredit lainnya (yang saling silang dalam default di antara perjanjian-perjanjian  kredit  yang  berkaitan  tersebut),  yaitu  untuk  memasukkan suatu klausula cross default di masing-masing perjajian kredit.
Dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  secara cross  colleteral, maka  tidak terlepas dari permasalahan sebagai berikut:
1. Jaminan Kredit,
Jaminan  adalah  sarana  perlindungan  bagi  keamanan  kreditur,  yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur  atau  oleh  penjamin  debitur.  Keberadaan  jaminan  merupakan persyaratan  untuk  memperkecil  risiko  bank  dalam  menyalurkan  kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank memprioritaskan  dari  kelayakan  usaha  yang  dibiayainya  sebagai  jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal disepakati bersama.
Jaminan  merupakan  alternatif  terakhir,  jika  kelayakan  usaha  atas prospek  bisnis  debitur  tidak  mendukung  lagi  untuk  pengembalian  kredit dalam langkah menarik kembali dana yang telah disalurkan. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan 2 (dua) faktor, yaitu:
a. Secured ,  artinya  jaminan  kredit  dapat  diadakan  pengikatan  secara yuridis  formal,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  perundang- undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
b. Marketable ,  artinya  jaminan  tersebut  bila  hendak  dieksekusi  dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.
Berdasarkan  pertimbangan  kedua  faktor  di  atas,  jaminan  yang diterima  oleh  pihak  bank  dapat  meminimalisasi  risiko  dalam  penyaluran
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
kredit  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian (prudential  banking). Secara normatif  saran  perlindungan  bagi  kreditur  tercantum  dalam  berbagai ketentuan  perundang-undangan.  KUH  Perdata  merumuskan  hal  tersebut dalam:

## 1) Pasal 1131 KUH Perdata,
Pasal  ini  menyatakan  bahwa  segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada  di  kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatan  perseorangan. Dengan  demikian  secara  umum  jaminan  kredit  diartikan  sebagai  penyerahan kekayaan,  atau  pernyataan  kesanggupan  seseorang  untuk  menanggunng pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi  jaminan  dan  diperuntukkan  bagi  pemenuhan  kewajiban,  kepada  semua kreditur  secara  bersama-sama.  Di  sini  Undang-undang  memberikan  perlindungan bagi  semua  kreditur  dalam  kedudukan  yang  sama  atau  berlaku  asas paritas creditorium, di mana pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara  berimbang (ponds-ponds  gewijs). Dengan  demikian  para  kreditur  hanya berkedudukan  sebagai  kreditur  konkuren  yang  bersaing  dalam  pemenuhan piutangnya,  kecuali  apabila  ada  yang  memberikan  kedudukan  preferen (droit  de preference) kepada para kreditur tersebut.
2) Pasal 1132 KUH Perdata,
Pasal ini menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua benda yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing- masing,  kecuali  di  antara  para  berpiutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa di dalam pasal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian  kredit  secara cross  collateral merupakan  salah  satu  dari  variasi yang berkaitan dengan agunan fasilitas kredit. Pemberian kredit secara cross collateral dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  kredit  oleh  masing-masing kreditur  dengan  debitur  secara  bilateral  dengan  pemberian  jaminan  yang dapat berupa Hak Tanggungan (dengan sistem peringkat Hak Tanggungan). Terkait dengann peraturan cross collateral pada Bank yang tertuang dalam Standar  Pemberian  Kredit  (SPK),  belum  adanya  pengaturan  secara  khusus tentang cross collateral secara khusus, dan masih diperlakukan sebagaimana perjanjian kredit biasa;
2. Pemberian  kredit  secara cross  collateral memiliki  resiko  terhadap  para kreditur-krediturnya  sehingga  untuk  memberikan  perlindungan  kepada
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
kreditur maka dalam perjanjian kredit yang dimaksudkan perlu dicantumkan klausula cross default, kemudian ditindak lanjuti dengan cross collateral serta adanya security sharing agreement (perjanjian berbagi jaminan);
Implikasi  dari  kenyataan  dalam  sistem  pemberian  kredit  secara cross collateral ,  apabila  debitur  (pemilik  jaminan)  lalai  atau  melakukan  perbuatan wanprestasi  (ingkar  janji)  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kredit  macet,  maka bagian Risk  and  Collection  unit dari  Bank  (yang  bertindak  mewakili  kreditur) berwenang untuk mengakhiri perjanjian kredit setelah memperoleh pemberitahuan tentang adanya kelalaian debitur dari para kreditur, tanpa diperlukan gugatan lagi. Setelah  obyek  Hak  Tanggungan  dijual,  maka  pembagian  hasil  penjualan  tidak dilakukan  berdasarkan  peringkat  masing-masing  kreditur  sebagai  pemegang  Hak Tanggungan  dari  tanah  yang  dijaminkan,  akan  tetapi  pembagian  dilakukan  secara pari  passu dan  proporsional  sebesar  jumlah  kewajiban  debitur  yang  terhutang kepada masing- masing kreditur.
Oleh  karena  itu  disarankan  adalah  sebagai  berikut:  Bank  sebaiknya menyajikan standar operasional atau peraturan khusus yang mengatur tentang cross collateral. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum  baik  itu  terhadap  kreditur  maupun  debitur  dalam  melakukan  perjanjian kredit  khususnya  bila  perjanjian  tersebut  menggunakan  agunan  yang  saling  silang atau cross collateral;
Degan  keterbatasan  penelitia,diakui  danya  ketidaklengkapan  penelitian, karena  Pelaksanaan security  sharing  agreement (perjanjian  berbagi  jaminan), hendaknya  memiliki  agen  jaminan  ataupun  yang  dipersamakan  dengan  itu  yang bertugas dalam pembagian jaminan, masih terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.  Sehingga  lebih  memudahkan  pihak  bank  selaku  masing-masing  debitur untuk mendapatkan haknya;
Negara  perlu  membuat  peraturan  perundang-undangan  lebih  lanjut  yang dapat mengakomodir ketentuan mengenai eksekusi jaminan dalam sistem pemberian kredit  secara cross  collateral terutama  ketentuan  mengenai  klausula  ingkar  janji silang (cross  default) dan cross  collateral, agar  putusan  hakim  terkait  dengan permasalahan  atau  sengketa  hukum  dalam  pemberian  kredit  dengan  jaminan  hak tanggungan yang dilakukan secara silang (cross collateral) dapat lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para kreditur yang beritikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal Ilmiah
Danny  Robertus  Hidayat,  Perlindungan Hukum bagi Kreditur dengan Jaminan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan yang Sama, DiH. Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27. Februari, 2018.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1152 – 1169   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6437
Johannes Ibrahim, Default dan Cross Default dalam Perjanjian Kredit Bank , Jurnal Manajemen Maranatha, Volume 2, Nopember 2002
Kevin Kogin, Moch. Isnaeni dan Endang Prasetyawati, Ratio Legis of Using Cross Collateral and Cross Default Clauses in Banking Credit Contract, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper), ISSN 2224-3259 (Online) Vol. 78 , 2018

## Buku
____________,  Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan  Asas  Kebebasan  Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV. Utomo, Bandung, 2013.
___________, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2015
___________.  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
___________. Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.2014
___________. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
___________. Hukum Perkreditan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
___________.  Hukum  Tentang  Pembiayaan  dalam  Teori  dan  Praktek,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2015
___________.  Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2015
________.  Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2015.
________. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2015.
Ashsofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  KUHPerdata  Buku  III  Hukum  Perikatan  Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2011
Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Gramedia, Jakarta, 2011.
Djuhaendah, Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
Djumhana,  Muhammad,  Hukum  Perbankan  di  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2012.
Dunne, Van, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian, Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 2014
Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT Citra Aditya Bakti, 2014
Harahap,  M.  Yahya,  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya Undang-Undang  Hak  Tanggungan.  Makalah  disampaikan  pada  Seminar Nasional  ”Menyongsong  Berlakunya  UU  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah”, Yogyakarta, 2015
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2015.
HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ibrahim, Johannes, Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 tahun 1996. LN No. 1996-42. TLN No. 3632.
Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007. LN No. 106. TLN. No. 4576.
Indonesia.  Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan. UU No. 10 tahun 1998. LN No. 182.
Kaban,  Maria,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perjanjian,  Universitas  Sumatera  Utara, Sumatera Utara, 2017.
Kie, Tan Thong Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2017.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Pramita, 2017.
Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015
Lubis,  Muhammad  Yamin,  et.  al,  Hukum  Pendaftaran  Tanah,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2014
Mamudji, Sri, Et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2015.
Rahman,  Hasanuddin,  Aspek-Aspek  Hukum  Pemberian  Kredit  Perbankan  Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
Sari, Elsi, Kartika, Hukum Dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta, 2014
Satrio,  J,  Hukum  Jaminan  Hak-hak  Jaminan  Kebendaan,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2015.
Sianturi,  Purnama,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan  Tidak Bergerak Melalui Lelang, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.
Sjahdeini, Sutan Remy, Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah  yang  dihadapi  oleh  Perbankan  (Suatu  KajianMengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung: Alumni, Bandung, 2011
Sjahdeini,  Sutan  Remy,  Kredit  Sindikasi  Proses,  Teknik  Pemberian,  dan  Aspek Hukumnya, PT. Kreatama, Jakarta, 2016.
Soesilowati, Sri, et al, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2015.
Soewarso,  Indrawati,  Aspek  Hukum  Jaminan  Kredit,  Institut  Bankir  Indonesia, Jakarta, 2002.
Subekti, R, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Sukanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015 Surakhmad, Winarno, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 2015.
Sutedi, Adrian, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, BP Cipta Jaya, Jakarta, 2016.
Suyatno, Thomas, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 2013.
Yurisprudensi Indonesia Penerbitan 1985-I, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2012.