## SURAU DAN SEKOLAH; DUALISME PENDIDIKAN
DI BUKITINGGI 1901-1942

## IRHAS FANSURI MURSAL
Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi irhasfansuri@gmail.com

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menelusuri  penyelenggaraan  dualisme  pendidikan  tradisional  dan  modern serta dampaknya terhadap masyarakat Bukittinggi pada paru pertama abad ke-20. Surau merupakan lembaga pendidikan tradisional, tempat anak-anak Bumiputra belajar norma adat, etika, sopan santun dan  agama  Islam.  Sekolah  formal  yang  dibangun  oleh  pemerintah  kolonial  di  Bukittinggi  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  pegawai  rendah.  Antusiasme  masyarakat  Minangkabau  terhadap sekolah  mengakibatkan  kota  Bukittinggi  menjadi  salah  satu  tujuan  untuk  mengakses  pendidikan modern.  Pendidikan  dualistik mengakibatkan munculnya  intelektual  baru  Minangkabau  yang disebut sebagai “ Kaum  Muda ” .  Sejak  kehadiran  mereka, surau mengalami  pembaharuan  menjadi  model pendidikan semi-modern yang disebut madrasah. Di samping itu, fungsi surau sebagai salah satu alat kelengkapan adat di setiap nagari perlahan-lahan mulai hilang. Antusiasme masyarakat Minangkabau terhadap  pendidikan  dualistik  mendorong  lahirnya  lembaga-lembaga  pendidikan  partikelir  untuk memenuhi  tingginya  minat  masyarakat  Bumiputera  terhadap  sekolah  modern.  Tokoh-tokoh Intelektual  Religius  asal  Minangkabau  muncul  sejak  pendidikan  dualistik  yang  dinamis  tersebut diselenggarakan.
Kata kunci: surau , dualisme dan pendidikan.

## ABSTRACT
This  thesis  entitled “ Surau  and  School:  An  Educational  Dualism  in  Bukittinggi,  1901-1942 ” aimed  to explore the implementation of both traditional and modern education and its impacts to Minangkabau communities  during  the  first  half  of  20 th century.  Surau  is  a  traditional  institution  of  education,  as  a place for indigenous children learned adat (customary), ethic, and politeness norms as well as Islam. The formal schools which built by colonial government in Bukittinggi were purposed to fulfill the needs of  lower-level  official.  The  enthusiasm  of  Minangkabau  communities  about  these  schools  made Bukittinggi  city  became  an  alternative  destination  to  get  access  of  modern  education.  The  dualistic education effected to emergence of new intellectual in Minangkabau who called the ‘ kaum muda ’ (rise generation).  Since  of  their  presence,  surau  was  reformed  to  semi-modern  education  model. Meanwhile,  function  of  surau  as  an  adat ’ s  component  at  each  nagari  slowly  disappeared.  The enthusiasm of Minangkabau communities about dualistic education has stimulated the emergence of private  educational  institutions  to  satisfied  their  interest  to  modern  schools.  At  least,  a  number  of popular  intellectual  religious  and  nasionalist  figures  from  Minangkabau  began  to  emerged  since  the dualistic education has dynamically implemented.

## Keywords: surau, dualism and education

## PENDAHULUAN
Pada era prakolonial, masyarakat Minangkabau  di  Sumatera  Barat  telah memiliki  model  pendidikan  tradisional yang membentuk karakter orang Minangkabau  itu  sendiri.  Pendidikan tradisional  pada  masyarakat  Minangkabau berlangsung  dalam  bentuk  pendidikan non-formal,  yaitu  pendidikan  di surau. Surau adalah  salah  satu  wujud  kearifan lokal  yang  telah  mengakar  di  dalam
kehidupan  masyarakat  adat  Minangkabau. Surau merupakan  sebuah  komponen  yang inheren, muncul dan berkembang bersama dalam  perpaduan  adat  Minangkabau  dan agama  Islam  selama  ratusan  tahun. Menurut  Gazalba surau merupakan  tempat (bangunan) peninggalan kebudayaan masyarakat  setempat  sebelum  datangnya agama  Islam. Surau dalam  sistem  adat Minangkabau  adalah  kaum  dan  suku (Gazalba,  1983:  291).  Azra  mengatakan
bahwa surau sebagai  lembaga  pendidikan Islam  Minangkabau  tetap  menjadi  bagian integral  dari ‘ memori  kolektif ’ orang Minangkabau  secara  keseluruhan.  Artinya, surau pada  masa  lalu  merupakan  simbol yang  merepresentasikan  nilai-nilai  sosial penduduk  suatu nagari ,  terlebih  setelah agama  Islam  mengisi  rohani  mayoritas masyarakat  Minangkabau.  Lantas surau telah  lama  menjadi  simbol  masyarakat Minangkabau  yang  religius  (Azra,  2003: vii). Pendidikan di surau meliputi pendidikan tradisi atau adat dan pendidikan agama  Islam.  Pendidikan  tradisi  meliputi beladiri  silat,  sastra,  seni  tari  dan  musik tradisional Minangkabau; sedangkan pendidikan  agama  Islam  meliputi  belajar Al - Quran ,  ilmu  fiqih  dan  ilmu  agama lainnya serta praktek ibadah.
Studi ini mengkaji dinamika penyelenggaraan  dua  sistem  pendidikan pada  abad  ke-20  di  kota  Bukittinggi, Sumatera  Barat.  Kedua  sistem  itu  adalah sistem  pendidikan  Eropa  dan  sistem pendidikan  Bumiputra.  Sistem  pendidikan Eropa  yaitu  pendidikan  sekuler-formal yang  diselenggarakan  di  sekolah-sekolah Eropa  dan  Bumiputra  yang  didirikan  oleh pemerintah  maupun  pihak  swasta.  Sistem pendidikan  Bumiputra  yaitu  pendidikan adat  dan  agama  yang  diselenggarakan  di surau oleh masyarakat tradisional Minangkabau. Pada studi ini, kedua sistem tersebut selanjutnya disebut sebagai dualisme pendidikan. Perkembangan pendidikan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari kebijakan Etis, yang juga sangat berpengaruh  terhadap  pembangunan  dalam bidang  pendidikan  di  Sumatera  Barat. Pendirian  sekolah-sekolah  formal  untuk kalangan Bumiputra diselenggarakan bersamaan  dengan  perluasan  birokrasi kolonial  dan  perkembangan  sistem  tanam paksa  komoditas  kopi  di  dataran  tinggi Minangkabau, bahkan sebelum era Etis pada awal  abad  ke-20.  (Grave,  2007:  153). Contohnya lembaga pendidikan rendah yang pernah  didirikan  paling  awal  di  sana,  yaitu Sekolah Nagari sejak tahun 1840 dan untuk memenuhi  kebutuhan  guru  dari  kalangan
Bumiputera,  pada  tahun  1856  didirikan Normaal  School (Sekolah  Guru  Bumi Putera).
Pesatnya  perkembangan  sekolah- sekolah  rendah  di  daerah  dataran  tinggi, mengakibatkan  munculnya  suatu  sentral pendidikan, yaitu kota Bukittinggi. Bukittinggi juga merupakan kota terpenting  di  pedalaman  Sumatera  Barat, yaitu  selain  sebagai  kedudukan  Residen Padang  Darat  ( Padangsche  Bovenlanden ), juga sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Oleh karena itu, kota Bukittinggi  memiliki  daya  tarik  sebagai tujuan  perantauan  masyarakat  dari  daerah luar  seperti  Sianok, Koto Gadang,  Balingka dan  lainnya  untuk  berdagang,  bekerja  dan menempuh  pendidikan  di  sekolah  (Grave, 2007:  182).  Pada  tahun  1918,  Kota Bukittinggi  ditetapkan  sebagai gemeente
(otonomi  terbatas).  Kemudian  pada  tahun 1925,  pemerintah  mendirikan  benteng  di salah satu bukit di dalam kota Bukittinggi. Tempat  itu  dikenal  sebagai  benteng  Fort de  Kock,  sekaligus  menjadi  tempat peristirahatan  opsir-opsir  Belanda.  Pada era itu, kawasan Fort de Kock berkembang menjadi  sebuah stadgemeente (otonomi penuh).  Pada  era  itu  pula,  nama  Fort  de Kock  lebih  populer  digunakan  untuk menyebut  kota  Bukittinggi.  Pada  tahun 1938, Kota Bukittinggi menyusul ditetapkan sebagai
stadgemeente
(Basundoro,  2010:  109).  Dampak  dari berlangsungnya kebijaksanaan Sistem
Pendidikan  Kolonial  di  Hindia  Belanda, masyarakat Sumatera Barat dapat mengenal  berbagai  jenis  dan  tingkatan sekolah, baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, para misionaris maupun pihak swasta (Albach dan Kelly, 1979: 47).
Di dalam masyarakat Minangkabau sendiri  terdapat  perbedaan  pandangan terhadap  kehadiran  lembaga  pendidikan sekuler di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tradisional-agamis.
Sebagian kelompok masyarakat memandang  kehadiran  sekolah-sekolah tersebut sebagai keuntungan dan menerimanya  dengan  baik.  Sementara  itu
kelompok  masyarakat  lainnya  menolak dan  bersikap  apatis  (Zed,  1984:  1-2). Secara sederhana, kaum terpelajar Minangkabau  dapat  dibedakan  atas  tiga golongan  berdasarkan  jenis  pendidikan yang  didapat,  yaitu:  Pertama,  golongan yang  hanya  mendapat  pendidikan surau , yaitu  mereka  yang  kemudian  menjadi kaum  alim  ulama;  Kedua,  golongan  yang hanya  mendapat  pendidikan  sekuler,  yaitu mereka  yang  kemudian  menjadi  birokrat, dokter,  hakim  dan  profesi  tinggi  lainnya; Ketiga, golongan yang mendapat pendidikan surau dan  sekuler  sekaligus (pendidikan  yang  dualistik),  yaitu  mereka yang  mayoritas  menjadi  tokoh-tokoh pergerakan  nasional  pada  eranya  (Irhas, 2016: 7).
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, kuat  dugaan  dualisme  pendidikan  di Bukittinggi  terutama  di  abad  ke-20, berhasil  menciptakan  generasi  intelektual religius  yang  cemerlang.  Artikel  ini bertujuan menggali dualisme yang berlangsung  secara  dinamis  di  kota Bukittinggi.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini berusaha menjawab permasalahan berikut: (1) Bagaimana proses sejarah terbentuknya surau serta  bagaimana  bentuk  dan  model orisinal pendidikan surau yang berlangsung pada masyarakat Minangkabau?  (2)  Bagaimana  pendidikan formal  Barat  diselenggarakan  di  Kota Bukittinggi?  (3)  Bagaimana  respon  dan adaptasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dualistik?

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  sejumlah  arsip kolonial  dan  sumber  lainnya  baik    yang tergolong sumber primer maupun sekunder,  yang  relevan  serta  mengandung evidensi  dan  fakta  sejarah. Besluit  van Gouverneur  Generaal , Encyclopaedie  van Nederlandsch-Indie , Gedenkboeks samangesteld  bij  gelegenheid  van  het  35 jarig  bestaan  der  Kweekschool  voor Inlandsche  Onderwijers  te  Fort  de  Kock,
Het  Inlandsch  Onderwijs  ter  Sumatra ’ s Weskust , Koloniaal  Verslag ,  1911,  1918,
Padangsche Bovenlanden , Sumatra ’ s Weskust No.  126/11, Politik  Verslag Sumatra ’ s  Weskust  over  het  jaar 1856, swk  no  122/2, Regeering  Almanak ,
Staatsblad  van  Nederlandsch-Indie ,  serta buku-buku terbitan sezaman maupun buku kotemporer dan dari berbagai karya ilmiah dari  berbagai  perguruan  tinggi.  Sumber- sumber  tersebut  diperoleh  dari  berbagai perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional Republik  Indonesia (PNRI) serta berbagai  perpustakaan  lainya.  Kemudian data-data sejarah dianilisis melalui Metode Sejarah dan dibantu dengan menggunakan pendekatan  terutama  meminjam  konsep surau, dualisme, dan pendidikan. Studi ini dibatasi  Kota  Bukittingi  Kota  Bukittinggi pada  awal  abad  ke-20  merupakan  sentral pendidikan  di  wilayah  Padang  Darat. Secara administratif, kota Bukittinggi pada era kolonial merupakan ibukota Afdeeling Padang  Darat  ( Padangsche  Bovenlanden ), Residensi  Sumatera  Barat  ( Sumatra ’ s Westkust )  dan  lingkup  temporal  penelitian ini  mencakup  periode  1901-1942.  Tahun 1901dipilih  sebagai  awal  periodesasi didasarkan  pada  dua  hal:  (1)  Dimulainya kebijakan  Politik  Etis  di  Hindia  Belanda terutama di bidang pendidikan; (2) Kondisi penyelenggaraan  pendidikan  pada  periode itu  lebih  intensif  dan  variatif.  Tahun  1942 sebagai  akhir  periodesasi  didasarkan  pada era  berakhirnya  kekuasaan  kolonialis Belanda atas wilayah Nusantara, selain itu juga  sebagai  tanda  berkhirnya  kekuasaan kolonial Belanda di Bukittinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Bukittinggi: Akses Menuju
Dualisme Pendidikan
Letak dan Topografi Kota Bukittinggi Letak  astronomis  kota  Bukittinggi berada  pada  koordinat  0°.22' – 00°.29'  LS dan  99°.52' – 100°.33'  BT, berada  di tengah pulau Sumatera  yang terbentang di antara rangkaian pegunungan Bukit Barisan.  Posisinya  sangat  strategis  karena terletak  di  persimpangan  jalan  yang menghubungkan  kota-kota  dataran  tinggi lainnya, seperti
Payakumbuh,
Padangpanjang, Batusangkar, Lubuksikaping.  Oleh  karena  itu,  kota Bukittinggi  dapat  dijangkau  dalam  waktu yang  relatif  singkat  dari  daerah-daerah dataran tinggi lainnya (Kielsra, 1890: 127). Sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perdagangan  dan  pendidikan  sejak  era kolonial. Terletak sekitar 91 km di sebelah utara  Kota  Padang,  yang  menjadi  pintu gerbang  Sumatera  Barat.  Oleh  karena terletak di daerah dataran tinggi, sedangkan  Padang  di  pesisir,  maka  jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan  kedua  kota  itu  memiliki banyak  tanjakan  dan  tikungan,  terutama ketika  memasuki  daerah  cagar  alam Lembah  Anai.  Jalur  kereta  api  itu  terdiri dari  tiga  rel.  Rel  yang  di  tengahnya bergerigi dan berfungsi sebagai rem. Jalan raya  dibangun  oleh  pemerintah  Hindia Belanda pada tahun 1833, sedangkan jalur kereta  api  dibangun  pada  tahun  1890-an (Zulqayyim, 2005: 184).
Topografinya  yang  berbukit-bukit dan berlembah dengan ketinggian bervariasi  antara  921  m  sampai  941  m  di atas  permukaan  laut  (Joustra,  1923:  26). Bukit-bukit  ( bukik )  di  sana  berjumlah  27 , yang  tersebar  di  dataran  tinggi  seluas  5,2 km.  Oleh  karena  itu,  iklimnya  sejuk dengan  suhu  rata-rata  19°C  pada  malam hari  dan  22°C  pada  siang  hari.  Di  sebelah barat Bukittinggi terdapat lembah di antara dua  tebing  curam  (ngarai)  Sianok  dengan kedalaman  mencapai  110  m.  Ngarai  itu berkelok-kelok  mengalirkan  air  yang dikenal  dengan sungai  Batang Sianok dari arah selatan ke utara (Nijhoff, 1917: 720). Topografi  pada  sebelah  barat,  utara  dan barat  daya  merupakan  daerah  perbukitan. Pengaruh  ini  menimbulkan  perbedaan kehidupan  ekonomi  masyarakatnya  ditiap naggari .  Apalagi nagari yang  terletak  di kaki Gunung Merapi dan Singgalang dapat dikatakan  sebagai  nagari  perbukitan. Penduduk  ini  lebih  banyak  menanam tanaman  keras,  seperti:  kopi,  indigo,  kulit manis, dan tanaman sayur-sayuran, seperti: kentang  dan  buncis.  Akan  tetapi  karena lahan  pertaniannya  yang  sempit,  maka
sebagian besar penduduknya juga berusaha dalam  bidang  industri  rumah  tangga, seperti menenun, membuat alat-alat pertanian,  kerajinan  emas  dan  perak,  dan berdagang. Nagari perbukitan  tersebut antara  lain,  nagari  Canduang,  Sungai  Pua, Pandai  Sikek,  Koto  Gadang,  Guguak, Malalak,  Balingka,  Matua,  dan  Kamang (Zulqayyim,  2006:  15).  Perkampungan- perkampungan  industri  rumah  tangga  dan pedagang tentunya membutuhkan perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Akses ilmu  dan  pengetahuan  tentunya  lewat pendidikan,  kuat  dugaan  inilah  yang menjadi  pendorong  masyarakat  di  daerah ini  menyekolahkan  anak-anak  mereka  ke sekolah  yang  didirikan  oleh  Pemerintah Hindia Belanda (Irhas, 2016: 47).
Bukittinggi  merupakan  sebuah kota dataran tinggi yang strategis sehingga mendukung
pertumbuhan dan perkembangan  kota  Bukittinggi.  Karakter masyarakat Minangkabau banyak dipengaruhi  falsafah  adat  yang  dianut  oleh masyarakat tidak terkecuali juga Bukittinggi. Perubahan  sosial  yang  terjadi  terjadi  pada adat  Minangkabau  pasca  perang  paderi. Kolonial mengambil peluang dari pertentangan  antara  kaum  adat  dan  kaum agama  (kaum  paderi  )  sehingga  menjadi akses masuk penguasa lokal yang akomodatif  terhadap  kebijakan  kolonial.
“ Sakali aia gadang, sakali tapian barubah ” pepatah Minangkabau ini merupakan pemaknaan bahwa masyarakat
Minangkabau  dalam  memahami  perubahan sosial.  Keterbukaan  masyarakat  atas  hal-hal baru yang datang yang membawa kemajuan dan  pembaharuan  .  Sifat  adaptif  terhadap kebaruan  tersebutlah  yang  mendorong perubahan  sosial  di  Bukittinggi  .  (Irhas, 2006: 48)

## Dinamika  Bukittinggi  menjadi  Kota Kolonial
Kota  Kolonial  merupakan  ruang  barbagai kegiatan  masyarakat  baik  secara  sosial, budaya  maupun,  politik  dan  ekonomi. Menurut  Bintarto,  dari  segi  geografis  kota diartikan sebagai suatu jaringan kehidupan
yang dengan strata ekonomi yang heterogen  dan  bercorak  materialistis. Menurut Toynbe kota tidak hanya merupakan  permukiman  khusus,  tetapi juga merupakan suatu kompleks dan setiap kota menunjukkan  perwujudan pribadinya masing-masing  (Basundoro,  2013:  15). Gideon  menyebut  syarat  mutlak  lahirnya sebuah  kota,  yaitu  adanya  basis  ekologi yang  memadai,  teknologi  yang  maju  dan adanya  suatu  kompleks  organisasi  sosial, terutama  stuktur  kekuasaan  yang  cukup maju.  Sementara  menurut  Charles  H. Cooley,  kota-kota  pada  umumnya  muncul di  jaringan  sistem  transportasi,  seperti  di tempat  pemberhentian  transport,  tempat untuk memindahkan barang yang diangkut seperti  kereta  api,  terminal  dan  lainnya (Tjiptoamodjo,  1883:  22-23).  Dinamika merupakan  kekuatan  perubahan,  Menurut Piötr Sztomka dalam Ilmu Sosiologi, teori dinamika  kehidupan  sosial  muncul  dalam upaya memahami sifat dinamis masyarakat secara lebih memadai. Namun ia memerlukan  pengembangan  konseptual lebih  lanjut  dan  bukti  empiris  yang  lebih banyak. Untuk menganilis tentang perubahan  sosial,  lebih  baik  apabila digunakan  peralatan  konseptual  dari  teori sistem  dan  teori  dinamika  kehidupan sosial. Untuk memahami masalah perubahan sosial yang kompleks diperlukan  tipologi  proses  sosial,  yang berdasarkan  empat  kriteria  utama,  yaitu: (1)  bentuk  proses  sosial  yang  terjadi;  (2) hasil  proses  sosial;  (3)  kesadaran  tentang proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; dan (4) kekuatan  yang  menggerakkan  proses tersebut  (Piötr  Sztomka,  2011:  13-16). Dalam  kajian  ilmu-ilmu  sosial  dan humaniora, istilah dinamika sering digunakan  sebagai  konsep  yang  mewakili suatu gerak sebagai konsep yang mewakili suatu gerak atau serangkaian proses dalam masyarakat  yang  bergerak  secara  dinamis. Dinamika sebagai bagian proses perubahan  sosial  menghasilkan  keadaan dan struktur sosial baru, seperti munculnya pasar dan benteng.
Cikal bakal kota Bukittinggi dimulai  dari  sebuah  pasar  (  Navis,  1984, 92).  Menurut  cerita  yang  dipercayai  oleh masyarakat,  sejarah  kota  Bukittinggi berawal  dari  sebuah  pasar  yang  didirikan dan  dikelola  oleh  penghulu  di  Nagari Kurai.  Pada  awalnya  pasar  itu  diadakan setiap  hari  Sabtu,  kemudian  setelah semakin  ramai  diadakan  pula  pada  hari Rabu.  Pasar  itu  terletak  di  salah  satu tempat  yang  disebut ‘ bukik  nan  tatinggi ’ atau  bukit  yang  tertinggi.  Bukit  yang dimaksudkan itu bernama Bukit Kubangan Kabau. yang tingginya 936 m. Sebutan itu lama-kelamaan mengalami perubahan menjadi ‘ Bukittinggi ’ (Zulqayyim,  2006: 21). Akhirnya nama Bukittinggi digunakan untuk menyebut pasar, sekaligus masyarakat  dan  Nagari  Kurai.  Sebelum kedatangan  kolonialis  Belanda  ke  daerah Dataran  Tinggi  Agam,  pasar  Bukittinggi telah  ramai  didatangi  oleh  pedagang  dan penduduk  di  sekitarnya.  (Zulqayyim, 2005: 184).

## Kondisi Demografis
Sensus penduduk untuk Bukittinggi dilakukan  pertama  kali  pada  tahun  1905. Jumlah  penduduk  kota  pada  tahun  itu adalah  2.239  jiwa,  yang  terdiri  dari  1.439 jiwa Bumiputra, 258 jiwa Eropa, 347 jiwa Cina  dan  195  jiwa  Timur  Asing. Berdasarkan  sensus  tersebut,  diperkirakan bahwa  orang  Cina  dan  Timur  Asing lainnya banyak yang bermukim di Bukittinggi. Pertumbuhan penduduk Bukittinggi  yang  terbesar  berlangsung antara  tahun  1920  hingga  1930.  Selama dasawarsa  itu,  penduduk  Bukittinggi bertambah  sebanyak  9.653  jiwa  atau 151,81%.  Angka  itu  jauh  di  atas  angka pertambahan  penduduk  rata-rata  di  kota lainnya  di  Sumatera  Barat  (Zulqayyim, 2006: 28)
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi, 1905, 1915, 1920, 1930 dan 1935
Tahu n Bumiput ra Erop a Cina Tim ur Asin g Jumlah 1905 1.439 25 8 34 7 195 2.239 1915 1.500 21 5 - 650 2.465 1920 3.899 39 9 53 3 173 5.004 1930 13.015 54 7 81 2 238 14.65 7 1935 13.012 46 1 78 9 238 14.70 4 Sumber:  Zulqayyim, Kota  Bukittinggi Tempo Doeloe (Padang: Universitas Andalas Press, 2006), hlm. 29 dan Departement van Economische Zaken, Volkstelling 1930 (Batavia: Landsdrukkerij, 1935), hlm. 142.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, diketahui bahwa prosentase penduduk  Bumiputra  jauh  lebih  besar daripada  jumlah  penduduk  asing  lainnya. Prosentase  penduduk  Bumiputra  adalah 88,8%,  menyusul  Cina  5,54%,  Eropa 3,73%  dan  Timur  Asing  1,93%.  Dari jumlah  keseluruhan  penduduk  Bukittinggi terdapat  4.587  jiwa  remaja  dan  6.457  jiwa dewasa  (termasuk  orang  tua)  atau  sekitar 84,89%,  sedangkan  anak-anak  di  bawah umur  15,11%.  Angka  itu  menujukkan  usia produktif cukup dominan di Kota Bukittinggi.  Dapat  diperkirakan  bahwa tenaga kerja  terserap  dalam  bidang pemerintahan tidaklah begitu  banyak. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang bergerak dalam  perdagangan,  jasa  atau  lainnya  akan lebih  dominan.  (Zulqayyim,  2006:  31-32). Bukittinggi merupakan sebuah kota dataran tinggi  yang  strategis  yang  didukung masyarakatnya  yang  memiliki  nilai-nilai keterbukaan  terbuka  dan  karakter  adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Hal ini mengakibatkan percepatan proses perubahan  sosial.  Perubahan  sosial  yang terjadi jelas mendorong Bukittinggi sebagai
pusat pendidikan dan perdagangan. Menjadi  pusat  pendidikan,  salah  satunya disebabkan  karena  Pemerintahan  Hindia Belanda  membutuhkan  pegawai  rendah, sehingga  didirikanlah  sekolah.  Berdirinya Pasar mempercepat perekonomian masyarakat sehingga para pedagang. Masyarakat  Bukittinggi  baik  pedagang yang  kaya  mupun  anak  pegawai  Belanda banyak  yang  menunaikan  Ibadah  Haji  ke Mekkah  dan  sekaligus  mengirim  anak mereka  mendalami  ilmu  agama.  Hal  ini juga menjadikan kota ini menjadi salah satu pusat  perkembangan  Pendidikan  Islam  di surau dan melahirkan ulama-ulama termasyhur di zamannya. (Irhas, 2016: 64).
Kebijakan dalam Ekonomi dan Pendidikan Pada  akhir  abad  ke-19  ekonomi nagari-nagari di  Minangkabau  mengikuti kebijakan Kolonial
Belanda, kebijaksanaan  yang  dijalankan  adalah perdagangan  bebas.  Beberapa  macam barang  dagangan  seperti:  lada,  kopi, tembakau  dan  lainnya.  Hasil  perkebunan tersebut dimonopoli oleh kolonial Belanda dalam  jumlah  besar  yang  disimpan  di gudang  pusat  pasar  termasuk  Bukittinggi. Pemimpin  tradisional  seperti  penghulu- penghulu  yang  muncul  sebagai  pedagang perantara dengan pemerintah Hindia Belanda  (Martamin,  1987:  46).  Kekayaan wilayah Bukittinggi berasal dari peranannya sebagai pusat utama pengumpulan  wilayah  produksi  kopi  yang terluas  pada  tahun  1860-an.  Para  kepala pemerintahan  dekat  gunung  memiliki pendapatan  yang  tinggi  dari  komisi  kopi. Keluarga besar saudagar sudah berkembang lewat usaha pelayanan sistem transportasi kopi dan urusan ekspor barang yang  dihasilkan  atau  dikumpulkan  dari wilayah  tersebut.  Kebanyakan  pegawai sipil dan kaum profesional dikalangan elite berasal  dari  nagari  sekitar  Bukittinggi  dan sudah  bersekolah  di  sekolah  nagari. (Grave,  2007:184).  Bukittinggi  merupakan sebuah  kota  dataran  tinggi  yang  strategis yang didukung masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai keterbukaan dan
karakter  adaptif.  Hal  ini  mengakibatkan percepatan  proses  perubahan  sosial  di Bukittinggi.  Perubahan  sosial  yang  terjadi mendorong  Bukittinggi  sebagai  pusat pendidikan  dan  perdagangan.  Menjadi pusat  pendidikan,  salahsatunya  disebabkan karena Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan  pegawai  rendah,  sehingga didirikanlah  sekolah.  Bagi  masyarakat Bukittinggi  ini  merupakan  suatu  peluang baru  untuk  mengakses  ilmu  pengetahuan baru. Masyarakat Bukittinggi baik pedagang yang kaya maupun anak pegawai Belanda  banyak  yang  menunaikan  Ibadah Haji  ke  Mekkah  dan  sekaligus  mengirim anak  mereka  mendalami  ilmu  agama.  Hal ini  juga  menjadikan  kota  ini  menjadi  salah satu pusat perkembangan Pendidikan Islam di surau dan  melahirkan  ulama-ulama termasyhur  di  zamannya.  Kota  Bukittinggi dapat  disebut  sebagai  akses  menuju dualisme  pendidikan  karena  daerah  ini menjadi  pusat  perkembangan  Islam  lewat lembaga tradisional surau . Seiring berkembangnya  menjadi  kota  kolonial sekaligus  menjadi  salah  satu  sentral pendidikan  formal  di  Sumatera  Barat  dan tidak sedikit juga dari kaum terpelajar yang melanjutkan  ke  sekolah  tinggi  yang  ada pulau  Jawa  bahkan  ada  yang  sampai  ke Negeri Belanda (Irhas, 2016: 68).
Perkembangan
Pendidikan
Surau Minangkabau
Surau merupakan sebuah bangunan kebudayaan  dan  adat  sebelum  datangnya agama  Islam,  yang  tampaknya  digunakan juga sebagai tempat ritual penganut Hindu- Budha.  Karel  A.  Steenbrink  berpendapat bahwa surau berasal  dari  India,  yang merupakan  suatu  tempat  yang  digunakan sebagai  pusat  pengajaran  dan  pendidikan agama  Hindu-Buddha.  Di  Minangkabau, sejak  pemerintah  Aditiyawarman  (1356) beragama Buddha,  telah  didirikan  sebuah biara  Buddha  di  dekat  Bukit  Bombak.  Di samping berfungsi sebagai tempat peribadatan  biara  itu  juga  sebagai  tempat para pemuda untuk mempelajari pengetahuan suci dan tempat memecahkan
masalah-masalah sosial (Steebrink, 1994:20-21).  Verkerk  Pistorious  seorang pejabat  Pemerintahan  Hindia  Belanda melakukan  klasifikasi surau berdasarkan jumlah  murid  dengan  membagi  ke  dalam tiga  kategori  yaitu:  (1) surau kecil,  yang dapat menampung maksimal 20 murid, (2) surau sedang dapat menampung 80 murid,
(3) surau besar  dapat  menampung  antara 100  sampai  1000  murid. Surau kecil adalah surau yang  terdapat  di  tiap nagari dan kaum . Untuk surau sedang dan besar didirikan sebagai tempat pendidikan Agama Islam dalam pengertian yang lebih luas yang melahirkan ulama-ulama terkenal (Pistorius, 1985: 20-22).
Menurut R.A Karn, sebagaimana dikutip  Azyumardi  Azra  bahwa  secara bahasa ‘ surau ’ berarti ‘ tempat ’ atau ‘ tempat  penyembahan ’ . Surau berbentuk bangunan  kecil  yang  dibangun  untuk penyembahan arwah  nenek  moyang. Karena  alasan  inilah, surau biasanya  di bangun  di  puncak  bukit  atau  di  tempat yang  lebih  tinggi  dari  lingkungannya (Azra,  1999:  117).  Ketika surau menjadi pusat  pengajaran  keagamaan,  sebelumnya tempat  tidur  pemuda  dalam  suatu  tempat yang disebut banjur. Di sana mereka dapat mempelajari adat, tukar-menukar informasi keduniaan dan menyibukkan diri dengan pekerjaan praktis untuk memenuhi kebutuhan komunitas di bawah pengawasan  para  orang  tua.  Akan  tetapi, banjur sudah  tidak  lagi  eksis,  barangkali karena  proses  Islamisasi  yang  terus- menerus  berlangsung.  Beberapa banjur berubah  menjadi surau dan  yang  lainnya menjadi  tempat  tinggal  keluarga-keluarga tertentu . Keberadaan surau di  sebuah keluarga  merupakan  rumah/tempat  ibadah keluarga (Azra, 2003: 50). Dalam masyarakat  Minangkabau, surau adalah sebuah bangunan sederhana  yang   terletak agak  jauh  dari Rumah  Gadang ,  dan biasanya terletak di tepi sungai atau kolam ikan. Pemiliknya adalah sebuah kaum atau suku yang  dibangun  secara  bergotong- royong  oleh  masyarakat nagari .  Tempat belajar nilai-nilai moral dan ‘ kemandirian ’
untuk  anak  laki-laki  yang aqil  balig . Dalam hubungannya dengan hal ini, surau juga sebagai tempat bermalam remaja laki- laki  yang  telah  diatur  oleh  adat,  karena adat  tidak  membolehkan  remaja  laki-laki tidur  di Rumah  Gadang .    Di  samping  itu surau juga  merupakan  sebuah  ruang kebudayaan yang sudah lama ada dan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat  Minangkabau  (Irhas,  2016: 75).  Sama  dengan  mesjid, surau juga menjadi pusat  pembinaan  umat  untuk menjalin  hubungan  bermasyarakat  yang baik
( hablum-minan-naas ) dan terjaminnya  pemeliharaan  ibadah  dengan Khalik ( hablum  minallah )  (Mas ’ oed, 2015:1).

## Sistem Pendidikan Tradisional Surau
Pertama surau berfungsi  sebagai pelengkap  struktur  adat.  Seperti  telah disebutkan  sebelumnya,  bahwa surau berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul,  rapat  dan  tempat  tidur  bagi anak  bagi  anak  laki-laki  yang  telah akil baliq dan  orang  tua  yang  telah  uzur. Fungsi tersebut berkaitan dengan ketentuan adat, bahwa laki-laki yang sudah baliq dan duda tidak mempunyai kamar di Rumah  Gadang bahkan  di  rumah  orang tuanya  sendiri.  Kamar-kamar  di Rumah Gadang hanya  diperuntukkan  bagi  orang tua  dan  anak  gadis  (Azra,  2003:  8).  Bagi setiap  laki-laki  yang  beranjak  remaja (sekitar  umur    8  sampai  15  tahun) tidak boleh  tidur  lagi  di  sana.  Mereka  harus sudah  diajarkan  nilai-nilai  agama  dan kemandirian  di surau dan  dituntut  untuk mencari  ilmu  lain  di  luar Rumah  Gadang . Dunia surau adalah  dunia  yang  sangat mengesankan bagi remaja laki-laki Minangkabau.  Mereka  belajar  agama setelah ibadah sholat maghrib dan berakhir sampai  waktu  sholat  Isya.  Setelah  Isya mereka  turun  ke  halaman  untuk  belajar pencak  silat.  Di  sinilah  mereka  mengenal randai , shalawat , indang ,  dan  bernyanyi.
Sesudah  itu  mereka  berkumpul  kembali dalam surau untuk  mendengarkan  kisah- kisah  tentang  adat  istiadat  dan  penulisan
naskah-naskah tambo ( tambo , kaba dan ajaran adat) (Irhas, 2016: 79-80).
Kedua, surau sebagai  tempat  dan lembaga pendidikan tradisional, khususnya pendidikan  agama  Islam  dalam  arti  luas, yaitu  termasuk  masalah  menyangkut kemaslahatan  masyarakat  umum.  Oleh karena  itu surau juga  dipandang  sebagai tempat  sakral,  yang  juga  mengajarkan sopan santun dan kepatuhan kepada Tuhan (Allah SWT). Oleh karena itu dalam surau orang  harus  menjaga  tingkah  lakunya  dan berbicara sopan (Unri, 2010: 107). Ketiga, bahwa surau merupakan sistem pendidikan Islam dalam masyarakat Minangkabau  di  nagari-nagari,  tidak terkecuali  di  Agam  (Bukittinggi).  Dalam praktik  sistem  pendidikan  tersebut  tidak mengenal  peringkat  kelas,  dan  masa  studi minimal  dan  maksimal  yang  diharuskan. Sarana  khususnya  peralatan  belajar  yang digunakan  juga  masih  sederhana.  Dalam mengikuti  pelajaran  yang  diberikan  oleh syekh  atau  guru,  para urang  siak tidak menggunakan  meja  ataupun  papan  tulis. Apabila harus menulis, mereka menggunakan ‘ kertas ’ dari  kulit  kayu  dan alat  tulis  tradisional.  Ketika  pendidikan Barat  sudah    diselenggarakan  oleh pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau,  mulai  diperkenalkan  dan dipergunakan peralatan tulis menulis baru, yaitu  batu  tulis  (sabak)  sebagai  tempat menulis,  dan  grip  sebagai  alat  penulisnya. Metode  utama  yang  digunakan  dalam proses  pembelajaran  di surau adalah ceramah, membaca dan menghafal. Dalam praktik, proses belajar berlangsung dengan cara  syekh  duduk  di  tengah  dengan melingkar  para urang  siak yang  duduk  di lantai . Metode  ini  disebut halaqah ,  yang dalam  pesantren  Jawa  dikenal  dengan nama  metode bandongan .  Dengan  metode ini,  syekh  atau  guru  membaca  dan menjelaskan isi suatu kitab agar didengarkan  dan  diperhatikan  murid- muridnya, sementara para murid yang juga memegang  buku  mereka  masing-masing membuat  catatan  pada  sisi  halaman  kitab
atau buku catatan khusus (Irhas, 2016: 84- 85).
Pendidikan Surau Sistem Peralihan
Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  di surau sebelum  1900,  menurut  Mahmud Yunus  adalah sistem lama .  Sistem  lama yang dimaksud adalah sistem halaqah dan cara pembelajaran dengan cara lama, yakni sebelum  terjadinya  pembaharuan  dengan hadirnya  sistem  dan  metode  pembelajaran yang  modern.  Mengajarkan Al-Quran masih  dalam  bentuk halaqah , tanpa menggunakan bangku dan meja. Penggunaan  sistem halaqah di  Nusantara sama  yang  dipakai  di  Timur  Tengah, karena Tuanku Syekh di Minangkabau itu, umumnya terlebih dahulu belajar ke Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam penggunaan  sistem halaqah , para  ulama terpengaruh  dengan  sistem halaqah yang digunakan  di  Timur  Tengah  (Dobbin, 1989:142).
Bukittinggi  (Luhak  Agam)  banyak melahirkan ulama besar, hal ini dipengaruhi oleh tersebarnya Surau Tarekat  Naqsabandiyyah  pada  fase  awal. Pada  fase  selanjutnya  adalah  dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di Pasar Bukittinggi. Banyak masyarakat Bukittinggi  yang  pergi  ke  Mekkah  untuk menunaikan  ibadah  Haji  sekaligus  belajar dan  mendalami  agama  Islam.  Inilah  yang membawa  pembaharuan  dan  modernisasi terhadap pendidikan Islam di Minangkabau.  Dalam  prosesnya  terjadi dinamika  internal  yang  menjadi  ciri  khas orang  Minang  yang  terbuka  terhadap perubahan. Ditambah lagi dengan keadaan zaman  yang  kala  itu  masih  di  bawah jajahan  Belanda  (Irhas,  2016:  93-94). Perubahan  yang  terjadi  juga  dipengaruhi oleh  masuknya  pendidikan  yang  dibawa oleh Belanda. Menurut Graves pendidikan Belanda telah melahirkan elite-elite baru di Minangkabau.  Cikal  bakal  dari  prestasi orang  Minangkabau  terletak  pada  cara mereka  memberikan  tanggapan  terhadap kehadiran  kekuasaan  kolonial  Belanda
sejak  pertengahan  abad  ke-19  (Grave, 2007: x).

## Pendidikan Formal Di Kota Bukittinggi
Kebijakan Politik Etis dalam Pendidikan di Hindia Belanda Di Hindia  Belanda, kampanye  Politik  Etis dipelopori oleh Pieter Brooshooft, seorang wartawan De  Locomotif dan  C.  Th.  van Deventer.  Gagasan-gagasan  dan  kritik- kritik  mereka  berhasil  membuka  mata pemerintah kolonial  untuk memperhatikan nasib  rakyat  pribumi  yang  miskin  dan terbelakang  (Nasution,  2011:  15).  Dalam kritiknya,  Van  Deventer  berpendapat bahwa  bangsa  Belanda  memiliki  hutang budi kepada rakyat pribumi dan menghimbau  pemerintah  untuk  membayar hutang  tersebut  dengan  cara  memberi kesejahteraan  kepada  mereka  (Brugmans. 1987:57-58).  Sehubungan  dengan  hal  itu, Ratu Wilhelmina dalam pidato pembukaan parlemen  tanggal  17  September  1901 menyatakan  bahwa  pemerintah  Belanda secara moral terpanggil untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi yang disebut dengan istilah ‘ een eereschuld ’ atau  hutang  kehormatan. Panggilan  moral  itu  diwujudkan  dalam rumusan  kebijakan  Politik  Etis  yang dikenal  sebagai  Trias  van  Deventer,  yaitu emigrasi  dan  irigasi  dan  edukasi  (Niel, 2009: 16). Hanya dalam bidang pendidikan  pelaksanaan  kebijakan  Politik Etis  lebih  membawa  dampak  yang  positif bagi  bangsa  Indonesia,  meskipun  di dalamnya  juga  terjadi  penyimpangan- penyimpangan. Namun demikian, pendidikan  pada  masa  itu  juga  berkaitan dengan  perkembangan  perekonomian  di Hindia Belanda, khususnya dalam subsektor perkebunan, pertambangan, perindustrian dan sebagainya serta perluasan birokrasi pemerintahan sehingga memang  ada  kebutuhan    mendesak  untuk penyediaan  tenaga  kerja  yang  profesional. Untuk itu perlu diselenggarakan pendidikan  untuk  rakyat  pribumi  melalui pendirian  sekolah-sekolah  formal  yang
kemudian  menghasilkan  lulusan  yang memiliki  kemampuan  lebih  dari  sekedar baca-tulis (Klinken, 2010: 43).
Penyelenggaraan
Pendidikan
Formal
Bumiputera di Bukittinggi
Penyelenggaraan  pendidikan  formal  di Minangkabau  pada  era  kolonial  dianggap cukup  baik  dibandingkan  daerah  lain  di Sumatera,  walaupun  tidak  lebih  unggul dari  pada  di  Jawa.  Secara  politis  Belanda mengeskploitasi  daerah  jajahan  Jawa sehingga pembangunan juga terpusat pada pulau  Jawa. Termasuk  juga  dalam  bidang pembangunan lembaga pendidikan dengan belum  tersedianya  jenjang  pendidikan tinggi  di  Bukittinggi.  Oleh  karena  itu, banyak  lulusan  pendidikan  rendah  dan menengah  yang  melanjutkan pendidikan tinggi ke Jawa dan Belanda.
Ketiadaan  jenjang  pendidikan  tinggi  di Minangkabau mengakibatkan Kweekschool sebagai  sekolah  yang  paling prestisius  kala  itu.  Akan  tetapi  yang menjadi  keunggulan  dari  masyarakat Bukittinggi,  adalah  antusiasme penduduk bumiputera  terhadap  pendidikan  yang sudah diselenggarakan yang sudah dimulai semenjak pertengahan abad ke-19. Kerjasama yang terjadi mendorong keberlangsungan  sekolah.  Oleh  karena  itu bahkan  sekolah  terus  berkembang  di nagari-nagari yang  ada  di  Minangkabau. Demikianlah pada abad ke-20 di Bukittinggi  didirikan sekolah  rendah seperti, Volkschool ,  HIS  dan  sekolah menengah  dan  lanjutan Kweekschool , MULO. (Irhas, 2016: 125)

## Dualisme Pendidikan Di Bukittinggi
Dualisme  adalah  pandangan  realitas  yang terdiri  atas  dua  substansi  yang  berlainan, yang  satu  tak  dapat  dimasukkan  dalam yang  lain.  Sementara    yang  dimaksud dengan  Dualisme  Pendidikan  dalam  tesis ini  adalah  pendidikan  tradisional surau dengan pendidikan formal Hindia Belanda yang  berlangsung  di  Bukittinggi  pada akhir  abad  ke-19.  Dalam  perkembangan surau ,  setelah  kepulangan  para  ulama
muda  dari  Mekkah  pada  abad  ke-20, terjadi  rivalitas  antara surau Kaum  Tua yang beraliran tarekat dengan Kaum Muda yang  membawa  pembaharuan  model pendidikan surau (Irhas, 2016: 139).
Respons Masyarakat Minangkabau terhadap Dualisme Pendidikan Menurut Selo Soemardjan perubahan  sosial  adalah  segala  perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi  sistem  sosial,  termasuk  di dalamnya  nilai-nilai  sosial,  sikap  pola perilaku antar kelompok. Perubahan sosial menurut Emile Durkheim adalah perubahan yang  terjadi  sebagai  suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau  penemuan-penemuan  baru  dalam masyarakat  (Martono,  2014:  205-266). Sistem pendidikan
Barat yang diselenggarakan
Pemerintah Hindia Belanda  sejak  pertengahan  abad  ke-19  di Minangkabau  berdampak  besar  terhadap mindset masyarakat Bumiputra. Pendidikan
Barat mengakibatkan munculnya  suatu  strata  baru  dalam masyarakat,  yaitu  kaum  terpelajar  yang mempunyai  status  sosial  tinggi  dalam masyarakat  di  samping  ulama,  pemuka adat,  pedagang  yang  kaya.  Kehadiran lembaga-lembaga  pendidikan  modern  di Minangkabau tidak hanya berdampak pada timbulnya pengenalan dan penyerapan ide- ide mengenai modernisasi oleh masyarakat sehingga  berdampak  pada  kehidupan sosial,  politik  dan  ekonomi.  Sehingga terjadi mobilitas kultural-ideologis meliputi dampak sosial meliputi terbukanya  peluang  mobilitas  vertikal dalam  masyarakat.  Salah  satunya  melalui peluang  kedudukan  di  dalam  birokrasi pemerintahan.  Dampak  ekonomi  meliputi keuntungan ekonomis dari serapan lapangan  kerja  di  berbagai  bidang.  Di  sisi lain, surau mulai dipandang semakin tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan
berkembangnya pendidikan Belanda terjadi  perubahan mindset masyarakat yang  melihat  jadi  guru,  dokter,  jaksa  dan posisi  jabatan  di  pemerintahan  lebih prestisius  dalam  masyarakat  (Irhas,  2016: 151-152).
Respons lebih lanjut dari penyelenggaraan  pendidikan  Barat  di Bukittinggi  adalah  terjadinya  segmentasi masyarakat.  Walaupun  secara  umum masyarakat  Bukittinggi  sangat  terbuka terhadap  pendidikan  Barat,  tetapi  terdapat juga  yang  menolak  ataupun  yang  apatis. Secara umum memunculkan tiga kelompok  dalam  masyarakat.  Pertama, kelompok  yang  setuju  dengan  keberadaan sekolah-sekolah  Belanda,  karena  memberi peluang  status  sosial  baru,  jabatan  dan posisi  di  pemerintahan.  Kelompok  ini terdiri dari kelompok pemimpin lokal yang berafiliasi  dengan  pemerintahan  Hindia Belanda  dan  kelompok  pedagang  yang mempunyai  pendapatan  diatas  rata-rata. Kedua,  kelompok  yang  menolak  karena dianggap dapat merubah tradisi di Minangkabau,  yaitu  kelompok  pemimpin adat  yang  tidak  mau  berafiliasi  dengan pemerintah,  kelompok  adat  yang  relatif tergolong  sedikit.  Ketiga,  kelompok  yang apatis  adalah  kelompok  yang  terdiri  dari masyarakat petani yang mempunyai banyak tanah sehingga disibukkan bekerja kebun  dan  sawah.  Kelompok  ini  tidak terlalu  tertarik  terhadap  perkembangan sekolah. Karena disibukkan dengan kegiatan  perkebunan  yang  secara  turun temurun (Irhas, 2016: 52).
Kebijaksanaan pemerintah Belanda untuk  mengangkat  anak-anak  bumiputera untuk  menjadi  pegawai  tentunya  dengan mempunyai  dasar  pendidikan  Belanda. Pemerintah Hindia  Belanda membutuhkan pegawai  yang  bisa  menulis  sehingga eksploitasinya  lebih  efektif.  Masyarakat menilai dengan pendidikan barat menaikkan  strata  sosial.  Sekolah  Belanda pada  umumnya  menerima    anak-anak pemuka adat dan pedagang. Kelompok ini menjadi golongan intelektual yang berperan  sebagai  golongan  perantara
( schakel-society )  yaitu  antara  golongan adat  dengan  agama.  Sebagai  golongan baru,  tersebut  muncul  di  antara  dominasi golongan  adat  dan  agama  dalam  lapisan masyarakat  Minangkabau. Mereka adalah masyarakat  pribumi  yang  terdidik  di sekolah Belanda, pendidikan telah mengubah  mereka  menjadi  lebih  modern, baik  gaya  hidup  maupun  pemikirannya (May, 1995: 16). Golongan terpelajar yang tidak  permisif  terhadap  pendidikan  dan menarik  animo  kaum  muda  bumiputera bersekolah.
Dengan keterbatasan sekolah tinggi di Sumatera Barat mendorong kaum muda yang  sudah  mendapatkan  pendidikan lanjutan  ke  Pulau  Jawa.  Pada  periode 1874-1900,  sebanyak  7  murid  asal Minangkabau  mendaftar  ke  STOVIA (Sekolah  Dokter  Pribumi)  di  Batavia, dengan  jumlah  murid  183  di  sekolah tersebut. Pada periode 1900-1914 mengalami  peningkatan,  di  STOVIA  36 murid  dari  200  pelajarnya  berasal  dari Minangkabau  (Kato,  2005:  105).  Dampak lain  dari  dualisme  pendidikan  didorong oleh antusiasme masyarakat pribumi terhadap  pendidikan  sehingga  melahirkan lembaga  pendidikan  partikelir.  Terjadi integrasi  model  pendidikan  tradisional surau dengan  Pendidikan  Formal  Belanda.
Surau bertransformasi  menjadi  Madrasah yang  diinesiasi  oleh  ulama  Kaum  Muda. Selain  itu  juga  terjadi  adobsi  model pendidikan  Belanda  yang  dilakukan  oleh Muhamad  Syafei  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan dan kearifan lokal Minangkabau (Irhas, 2016: 154).

## Munculnya  Tokoh-Tokoh  Intelektual Religius Asal Minangkabau
Tokoh-tokoh  intelektual  dilahirkan  dari lembaga  pendidikan  yang  didirikan  di Bukittinggi,  baik  tradisional  maupun formal  menunjukan  bahwa  masyarakat dipengaruhi  oleh  dualisme  pendidikan. Pendidikan tradisional di surau membentuk karakter masyarakat
Minangkabau  dalam  tatanan  interaksi
dalam  masyarakat  tempat  mendidik  nilai- nilai  adat,  pola  tingkah  laku,  dan  ilmu Agama  Islam.  Pemuda  Minangkabau diajarkan  kemandirian  semenjak  remaja karna  tradisi  laki-laki  tidur  di surau . Tradisi  tersebut  membentuk  karakter kepemimpinan dalam menghadapi kehidupan  disaat  mereka  dewasa.  Setelah dewasa  laki-laki  Minangkabau  dituntut untuk merantau sehingga  mendorong mereka  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke Jawa  sampai  ke  Belanda.  Karena  tidak tersedianya pendidikan tinggi di Minangkabau.  Pendidikan  formal  Belanda memunculkan mindset dan  wawasan  baru terhadap  modernisasi  yang  ada  dalam masyarakat. Pendidikan formal juga mendorong perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat, munculnya lembaga  masyarakat  organisasi  keislaman yang  dipelopori  oleh  Kaum  Muda, organisasi  politik  yang  dipelopori  oleh kelompok  intelektual  yang  berpendidikan Barat.  Sistem  sosial  dan  pola  perilaku dalam antar kelompok mengalami perubahan  dengan  adanya  modernisasi yang  didapatkan  lewat  pendidikan  barat.
Kelompok  elit  baru  menjadi  status  sosial baru  yang  mengambil  peran  dalam modernisasi  dalam  masyarakat  (Irhas, 2016: 165).
Pendidikan Hindia Belanda membuka cakrawala atau wawasan masyarakat  Bumiputra  di  Bukittinggi dengan  dunia  luar.  Selanjutnya,  didukung oleh  tradisi merantau ,  para  pemuda terdorong  untuk  keluar  ke  daerah  lain. Oleh  karena  itu  banyak    pemuda Minangkabau  yang  berdagang  ke  daerah- daerah  lain,  baik  di  Sumatera,  Jawa  dan Indonesia  bagian  Timur,  bahkan  di Malaysia  dan  Singapura.  Sebagian  di antara  mereka  yang  merantau  ke  Jawa,  ke Timur  Tengah  khususnya  Mekkah  dan juga  Eropa  khususnya  Belanda  yang melanjutkan pendidikan baik Agama Islam dan  Pendidikan  Tinggi.  Mereka  itu  pada umumnya anak-anak dari kalangan keluarga  pegawai  Hindia  Belanda  dan pedagang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum tersedianya  pendidikan  tinggi  di  Sumatera Barat,  seperti:  STOVIA  dan  Sekolah Hakim  Tinggi  ( Rechts  Hoge  School )  di Batavia (Naim, 1979: 116).
Bagan 1. Dinamisasi dan Hasil dari Penyelenggaraan Pendidikan Dualistik
SURAU SEKOLAH PEGAWAI
ULAMA KAUM MUDA INTELEKTUAL RALIGIUS INTELEKTUAL
NASIONALIS
 Hamka  (Haji  Abdul  Malik Karim Amrullah
 A.R. Sutan Mansur
 Isa Ansyari
 Siradjuddin Abbas
 Abdul Muis
 Agus Salim
 Abdullah Ahmad
 Abdul Rivai
 Muhammad Hatta
 Bahder Djohan
 Prof. Hazairin
 Dr. Abdul Halim
 Mr. Asaat
 Adnan Kapau Gani
 Dr. M. Amir
 Cahirul Shaleh
 Muhammad Syafei

## SIMPULAN
Pendidikan dualistik di Bukittinggi diselenggarakan melalui lembaga pendidikan surau tradisional yang kemudian  melahirkan  para  ulama  dan sekolah modern yang kemudian melahirkan para  pegawai  pemerintah.  Masyarakat Bumiputra,  terkhusus  Bukittinggi  yang antusias  dan  adaptif  terhadap  kehadiran pendidikan  dualistik  dengan  menyerap pendidikan  dari  kedua  lembaga  pendidikan tersebut,  sehingga  muncul  tokoh-tokoh intelektual  religius  Minangkabau.  Fungsi pendidikan  sebagai agen  of  change sehingga mendorong percepatan perubahan sosial  di  Bukittinggi  dan  Sumatera  Barat . Dualisme  pendidikan  berdampak  besar terhadap keberlanjutan sejarah di
Bukittinggi. Berdasarkan
pembahasan penulisan sebelumnya maka dapat disimpulkan:
Pertama ,  surau merupakan  model pendidikan  pertama  yang  membentuk karakter  masyarakat Minangkabau  di Bukittinggi.  Nilai-nilai  tradisi,  norma  dan ajaran  Islam  diajarkan  di  sana. Surau mengalami  beberapa  fase  perkembangan, yaitu  sejak  fase  awal  masuknya  Islam, berkembangnya aliran tarekat, fase pembaharuan  oleh  Kaum  Paderi  hingga fase pembaharuan kedua oleh Kaum Muda. Kaum  Muda  telah  melakukan  modernisasi surau yang dipengaruhi oleh perkembangan Islam  di  Mekkah.  Modernisasi surau merupakan  respons  dari  tersisihnya  fungsi surau sebagai  lembaga  pendidikan  asli sejak sekolah-sekolah Belanda berkembang sangat  pesat.  Pendidikan  model  Belanda dianggap  bisa  menyingkirkan  posisi surau di  Minangkabau.  Dengan  bekal  ilmu  Islam selama belajar di Mekah, Kaum Muda telah melakukan  perubahan  besar  terhadap metode  pendidikan surau ,  di  antaranya mengubah  sistem halaqah menjadi  sistem kelas  atau  dari surau menjadi  madrasah. Modernisasi yang terjadi di surau didukung pula  oleh  perubahan  cara  pandang  orang Minangkabau terhadap pendidikan.
Kedua, Sekolah Barat yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda awalnya  didorong  oleh  kebutuhan  untuk tenaga pegawai rendah. Perkembangan dan reorganisasi  pendidikan  terus  berlangsung hingga  munculnya  kebijakan  Politik  Etis pada tahun 1901. Respons masyarakat yang melihat peluang pekerjaan baru meningkatkan
antusiasme untuk bersekolah.  Sekolah Barat  dipandang
mengubah cara pandang orang Minangkabau  menjadi  lebih  maju.  Sekolah Barat  menjadi  faktor  pendorong  lahirnya kelompok baru selain kelompak agama dan adat,  yaitu  kelompok schakel society (masyarakat  peralihan),  yaitu  kelompok intelektual yang menjadi perantara kelompok adat dan ulama. Kelompok inilah yang  menjadi  elite  baru  dan  pelopor pergerakan nasional.
Ketiga, Dualisme model pendidikan yang  berkembang  dan  membawa  pengaruh terhadap  perubahan  sosial  di  Bukittinggi. Fungsi surau mengalami  perubahan secara perlahan.  Dampak  terbesar  terjadinya perubahan  sistem  pendidikan  ke  modern yang dilakukan oleh Kaum Muda, sehingga melahirkan  lembaga  pendidikan  partikelir yang  mengadopsi  dan  mengintegrasikan model  pendidikan  barat  atau  disebut  juga dengan istilah sekolah kombinasi.
Pendidikah  dualistik  telah  melahirkan tokoh-tokoh intelektual religius dan nasionalis,  di  antaranya:  Buya  Hamka, Muhammad  Hatta,  Tan  Malaka,  Syahrir, Agus  Salim  dan  lainnya. Surau di Bukittinggi  melahirkan  ulama  besar  dan Sekolah  Barat  melahirkan  intelektual  dan kalangan terdidik. Masyarakat
Minangkabau selalu bergerak dengan cepat dan  mengambil  posisi  terhadap  perubahan- perubahan dan kebijakan yang diambil oleh Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA Arsip
Encyclopaedie  van  Nederlandsch-Indie ,
Jilid 2 (1918), Jilid 8 (1939). Gedenkboeks samangesteld bij gelegenheid  van  het  35  jarig
bestaan  der  Kweekschool  voor Inlandsche  Onderwijers  te  Fort de Kock.
Het  Inlandsch  Onderwijs  ter  Sumatra ’ s Weskust .
Koloniaal Verslag , 1911, 1918.
Regeering  Almanak ,  1892,  Jilid  1(Arsip Nasional Republik Indonesia). Staatsblad van Nederlandsch-Indie , 1918.
Tijdschrift  voor  Nederlandsch-Indie,  Zait-
Bomel,  Joh,  Noman  en  Zoon ,
1858.
Tesis dan Disertasi Abdullah,  Taufik, “ The  Kaum  Muda Movement  in  West  Sumatera, 1927-1933 ” (Disertasi  Ph.D  pada Cornell University, 1970).
Witrianto, “ Dari  Surau  ke  Sekolah:
Sejarah Pendidikan di Padangpanjang, 1904-1942 ” (Tesis  pada  Universitas  Gadjah
Mada, 2000).
Buku dan Artikel Abidin, Mas ’ oed, Surau Kito (Yogyakarta:
Gre Publishing, 2015).
Abdullah, Taufik, “ Beberapa Aspek Penulisan  Lokal ” dalam Pemikiran Biografi  dan  Kesejarahan ;  Suatu kumpulan Prasarana pada Berbagai Lokakarya, Jilid II (Jakarta: Depdikbud  Direktorat  Sejarah  dan Nilai Tradisional, 1982/1983).
______, Modernisasi  di  Minangkabau: Sumatera  Barat  Pada  Dekade  I Abad  XX, terjemahan  Ishak  Thaba (Padang: PKIPS-IKIP Padang, 1981).
______, “ Kearah  Penulisan  Sejarah  Sosial Daerah ” dalam Pemikiran  Biografi dan Kesejarahan (Jakarta: ISDN,1982). ______, “ Kearah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal ”
(Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1985).
______, “ The  Making  of  a  Schakel Society:  The  Minangkabau  In  The
Late  Nineteent  Century ” dalam
Papers  of  the  Dutch  Indonesian Historical  Conference  held  at
Noordwijkerhout , The Netherlands, 19-22  May  1976  (Leiden/Jakarta: Bereau  of  Indonesian  Studies, 1978).
______, et.al ., Arah Gejala dan Perspektif Studi  Sejarah  Indonesia (Jakarta: Leknas-LIPI, 1980).
______, Sejarah Lokal di Indonesia :
Kumpulam Artikel (Yogyakarta:
Gajah  Mada  University  Press, 1996).
______,  dan  S.  Bhudisantoso, Sejarah Sosial  di  Daerah  Sumatera  Barat (Jakarta: Depdikbud, 1983).
Alfian,  T.  Ibrahim. “ Tentang  Metodologi Sejarah ” ,  dalam  T.  Ibrahim  Alfian, (ed.). Dari  Babad  dan  Hikayat
Sampai Sejarah Kritis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992). Alex MA, Kamus Ilmiah Populer Kotemporer (Surabaya: Karya Harapan, 2005).
Amran,  Rusli, Padang  Riwayatmu  Dulu (Jakarta: CV. Yasaguna, 1988).
______, Sumatera  Barat:  Plakat  Panjang (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
Anwar,  Chairul, Hukum  Adat  Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). Ashari,  Hasan, Zaman  Keemasan  Islam: Menyikap Zaman Keemasan (Bandung: Mizan, 1994). Asnan, Gusti, Adabiah: Perintis Pendidikan  Modern  di  Sumatera Barat (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2003).
Azra, Azyumardi, Surau Pendidikan Islam
Tradisional  dalam  Transisi  dan Modernisasi (Jakarta  :  Logos, 2003).
Barnadib,  Imam, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: FIB  IKIP Yogyakarta, 1982).
Benson,  Amir, Minangkabau  Sampai Akhir  Abad  Ke  19 (Padang:
Fakultas  Keguruan  Pengetahuan Sosial, IKIP Padang, 1982).
Basundoro,  Purnawan, Pengantar  Sejarah Kota (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). Baudet,  H. dan  Brugmans  I.J., Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia.
1987).
Booth,  Anee, Sejarah  Ekonomi  Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998).
Brugmans.,  I.J, Geschiedenis  van  het Onderwijs  in  Nederlandsch-Indie
(Batavia: Wolters, 1938).
Colombijn,  Freek, Kota  Lama  Kota  Baru,
Sejarah  Kota-Kota  di  Indonesia (Yogyakarta: Ombak 2005).
Darmiharjo,  Darji, Analisis  Pendidikan (Jakarta:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, 1980).
Djalauddin, Sinar  Keemasan  2  dalam Mengamalkan  Keagungan  Kalimat
Lailaha  Illalloh (Surabaya:  Terbit Terang, tanpa tahun).
Djojonegoro,  Wardiman, Lima  Puluh Tahun  Perkembangan  Pendidikan Indonesia (Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kbudayaan, 1996).
Dobbin,  Christine, Kebangkitan  Islam
dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera
Tengah,  1787-1847 (Jakarta:  INIS,
1989).
______, Gejolak  Ekonomi  Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi: Minangkabau  1784-1847 (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
Gunawan,  Ary  H, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan  di  Indonesia (Jakarta: Bina Aksara 1986).
Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah
(Jakarta:  Universitas  Indonesia,
1983).
Graves,  Elizabeth  E., Asal  Usul  Elite Minangkabau  Modern:  Respons Terhadap  Kolonial  Belanda  Abad XIX/XX , terjemahan  Mestika  Zed (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2007).
Hadler,  Jeffrey, Sengketa  Tiada  Putus, Matriakat,  Reformis  Islam  dan
Kolonialisme di Minangkabau (Jakarta: Freedom Institute). Kahin,  Audrey, Dari  Pemberontakan  ke
Integrasi:  Sumatera  Barat  dan
Politik Indonesia, 1926-1998
(Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2005). Kartodirdjo,  Sartono, Pengantar  Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, (Jakarta:  Gramedia 1999).
______, Sejarah  Nasional  Indonesia , Jilid V (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).
______, Modern  Indonesia  Tradition  & Tranformation  a  Socio-Historical Perspective (Yogyakarta:  Gajah Mada University Prees , 1991).
______, Sejarah Indonesia Indonesia , Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1977).
______, Pendekatan  Ilmu  Sosial  dalam Metodologi  Sejarah (Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1993). Kato,  Tsuyoshi, Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah (Jakarta:  Balai  Pustaka,
2005).
Klinken,  Gerry  van, Lima  Penggerak Bangsa yang Terlupa (Yogyakarta: LKIS, 2010).
Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:  Gramedia, 1979).
May,  Eni, Shakel-Society  dan  Tumbuhnya Nasionalisme di Minangkabau Abad XIX (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1995).
Mansoer,  M.D., Sejarah  Minangkabau (Jakarta: Bhatara, 1970).
Mardanas,  Syafwan  dan  Kutoyo  Sutrisno,
Sejarah  Pendidikan  di  Sumatera Barat (Proyek  Inventarisasi   dan Dokumentasi
Kebudayaan,1980/1981).
Marsden,  William, Sejarah  Sumatera , terjemahan Tim Komunitas Bambu (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
Martono,  Nanang, Sosiologi  Perubahan Sosial,  Perspektif  Klasik,  Modern dan  Poskolonial ,  Edisi  Revisi
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Martamin, Marjani, Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional  di  Daerah,  1900-1942 ,
Proyek  Penelitian  dan  Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K 1977/1978.
Naim,  Mochtar, Merantau:  Pola  Migrasi Suku Minangkabau
(Jakarta:
Gadjah  Mada  University  Press, 1979). Nashir,  Zulhasril, Tan  Malaka  dan Gerakan Kiri Minangkabau (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).
Nasution. S, Sejarah Pendidikan Indonesia (Bandung: Jemmars, 1983).
______, Sejarah  Pendidikan  Indonesia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011). Navis,  A.A, Alam  Takambang  Jadi  Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).
Niel, Robert van, Munculnya Elite Modern Indonesia (Jakarta:  Pustaka  Jaya,
1984).
Nizar,  Samsul, Sejarah  dan  Pergolakan Pemikiran (Jakarta: Quantum Teaching, 2005).
Noer,  Deliar, “ Pembaharuan  Islam  di
Minangkabau
Sesudah Tahun 1900 ” , Prosiding
Seminar
Masuknya  Islam  di  Minangkabau .
Padang, 1969.
Poesponegoro,  Mawarti  Djoenoed  dan
Nugroho Notosusanto, Sejarah Indonesia, Jlid  V  (Jakarta:  Balai
Pustaka, 1993).
Sarijo, Marwan, Bunga Rampai Pendidikan Islam (Jakarta: Anissco, 1996).
Sumarsono,  Mestoko,  dkk . , Pendidikan  di Indonesia  dari  Zaman  ke  Zaman (Jakarta: Dep. P dan K, BP3K).
Sjamsudin,  Helius, Metologi  Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Ombak,
2007).
Suminto,  Aqib, Politik  Islam  Hindia Belanda (Jakarta: LP3S, 1985).
Sutherland, Heather, Terbentuknya Sebuah Elite  Birokrasi (Jakarta:  Sinar Harapan, 1983).
Steenbrink, Karel A, Pesantren, Madrasah dan Sekolah:Pendidikan Islam dalam  Kurun  Modern (Jakarta: LP3S, 1994).
Sztomka, Piör, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2011).
Yunus,  Mahmud, Sejarah  Pendidikan Islam  di  Indonesia (Jakarta:  PT. Hida Karya Agung, 1996). Zed  Mestika, Kolonialisme,  Pendidikan dan Munculnya Elite Minangkabau
Modern: Sumatera Barat Abad Ke- 19 (Jakarta: Departemen Pandidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional,  Proyek  Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984).
Zulqayyim, Bukittinggi  Tempo  Doeloe (Padang: Andalas University Press,
2006).