## Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam
Candrika Arivia Apriliani 1 , Achmad Irwan Hamzani 2 ,
Muhammad Wildan 3 1,2,3 Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, Email: andrikaarivia@gmail.com;  al_hamzani@upstegal.ac.id; muhammadwildan@ac.id.

## Abstract
Cryptocurrency is a digital currency that does not have a physical form that works peer-to- peer.  The  use  of  crypto  assets  in  Indonesia  is  only  limited  to  commodities  that  can  be traded, not as a means of payment because it conflicts with Law Number 7 of 2011 where the  legal  currency  used  in  Indonesia  is  only  the  rupiah  currency.  The  legality  of  crypto assets  as  commodities  is  in  accordance  with  CoFTRA  Regulation  Number  5  of  2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Market for Crypto Assets on the  Futures  Exchange.  This  study  aims  to  understand  how  the  legality  of  crypto  asset transactions in the view of Islamic law. To achieve this goal, the authors use a normative approach that departs from the research method of library research. The data source used is secondary  data  sources  obtained  from  previous  library  materials  with  qualitative  data analysis  used.  The  results  of  this  study  indicate  that  Islamic  law  does  not  impede technological advances that are currently developing, such as cryptocurrency. The legality of using crypto asset transactions in the view of Islamic law is haram because it contains elements of gharar such as not having a physical form and a high level of volatility with prices  that  change  from  time  to  time,  so  there  is  no  certainty  that  can  approach  khimar (gambling). However, if the conditions of sil'ah can be proven according to syar'i such as the  existence  of  a  physical  form,  having  value,  known  exact  amount,  the  existence  of property rights whose ownership can be ascertained and can be handed over to the buyer, then it is legal to trade.
Keywords: Cryptocurrency, Digital Money, Islamic Law.

## Abstrak
Cryptocurrency  merupakan  mata  uang  digital  yang  tidak  memiliki  bentuk  fisik yang  bekerja  secara  peer-to-peer.  Penggunaan  aset  kripto  di  Indonesia  hanya sebatas  komoditas  yang  dapat  diperdagangkan  bukan  sebagai  alat  pembayaran
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dimana mata uang  yang  sah  digunakan  di  Indonesia  hanya  mata  uang  rupiah.  Legalitas  aset kripto sebagai komoditas sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto Asset)  di  Bursa  Berjangka.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana legalitas  dari  transaksi  aset  kripto  menurut  pandangan  Hukum  Islam.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan normatif yang berangkat  dari  metode  penelitian  studi  kepustakaan.  Sumber  data  yang digunakan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka terdahulu  dengan  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  kualitatif.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam sama sekali tidak menghambat adanya  kemajuan  teknologi  yang  saat  ini  terbilang  berkembang  seperti cryptocurrency.  Legalitas  penggunaan  transaksi  aset  kripto  dalam  pandangan Hukum  Islam  adalah  haram  karena  mengandung  unsur  gharar  seperti  tidak memiliki  wujud  fisik  dan  tingkat  volatilitasnya  yang  tinggi  dengan  harga  yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati khimar  (judi).  Namun  jika  bisa  dibuktikan  syarat  sil’ah  secara  syar’i  seperti adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli, maka sah diperjualbelikan.
Kata Kunci : Cryptocurrency, Uang Digital, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  di  Indonesia  berkembang  sangat  pesat. Dengan  adanya  teknologi  dapat  mempermudah  mendapatkan  akses informasi  apapun.  Secara  tidak  langsung  teknologi  yang  berkembang seperti  sekarang  ini  membantu  dalam  penyebaran  berbagai  informasi  di Indonesia.  Selain  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  saat  ini  sudah berkembang cepat, teknologi perdagangan berbasis online atau e-commerce juga  mengalami  kenaikan  perkembangan.  Selain  itu,  sistem  pembayaran pembelian online tersebut  juga  memiliki  kemudahan  dengan  munculnya akses  pembayaran  digital  dengan  uang  elektronik  atau non  cash  based instrument (alat pembayaran non tunai).
Uang  digital  atau  elektronik  merupakan  alat  pembayaran  atau  alat tukar  yang  digunakan  dalam  transaksi  salah  satu  keuangan e-commerce tersebut sebagai mata uang virtual , yang mana uang digital tidak memiliki bentuk fisik. Salah satu jenisnya yaitu cryptocurrency atau mata uang kripto (Kesuma,  2020). Cryptocurrency sendiri  sama  halnya  dengan  kriptografi yang berasal dari bahasa Yunani. Kripto berarti ‘rahasia atau tersembunyi’ sedangkan  grafi  berarti  ‘tulisan’.  Dengan  demikian  kriptografi  adalah tulisan rahasia atau tanda l tangan l rahasia. Adapun aplikasi l penggunaan l kriptografi l yang l sudah l ada  sejak l lama l antara l lain,  ATM, Password l
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
komputer, l dan e- l commerce (Ausop & Aulia, 2018).
Cryptocurrency sendiri lebih mudahnya adalah mata uang digital yang memiliki banyak jenisnya. Jenis mata uang cryptocurrency antara lain seperti bitcoin,  ethereum,  binance  dan  masih  banyak  lagi. Cryptocurrency l dibuat melalui l rumusan  soal l yang  didasari l dengan  kriptografi l yang  bersifat l terdesentrilisasi  dengan  keamanan  yang  terjamin  karena  bersifat  terpusat l sehingga  banyak l masyarakat l yang  menjadikan cryptocurrency l sebagai investasi l yang l menjanjikan  (Netta  &  Westa,  2020). Cryptocurrency bekerja dengan cara yang berbeda, sebab transaksi kripto ini bekerja secara peer to peer yang  artinya  tidak  ada  orang  ketiga.  Karena cryptocurrency sendiri tidak l memiliki l otoritas l pemerintah l pusat  seperti l bank l sentral.  Jadi transaksi l ini  dilakukan l secara l anonim l dan l dicatat l serta  diamankan l melalui teknologi l blockchain yang mana perangkat lunak tersebut mencatat setiap transaksi yang sebenarnya hampir mirip dengan buku besar.
Saat  ini  pemerintah  menjadikan  aset  kripto  sebagai  komoditas  yang dapat  diperdagangkan  yang  kemudian  Badan l Pengawas l Perdagangan l Berjangka l Komoditil (BAPPEBTI) telah l menerbitkan l aturan resmi terkait l aset  kripto l dalam  Peraturan  Bappebti  Nomor l 5 l Tahun l 2019 l Tentang l Penyelenggaraan  Pasar l Fisik  Aset l Kripto l ( Crypto l Asset )  Dibursa l Berjangka  dan  Undang-Undang  Republik l Indonesia l Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor l 99  Tahun l 2018  Tentang l Kebijakan  Umum l Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka l Aset l Kripto l ( Crypto l Asset ). Dalam  aturan  tersebut,  menyatakan l aset l kripto l merupakan l komoditi l (barang  yang l bisa  diperdagangkan)  tidak l berwujud l karena  berbentuk l digital l l aset, l menggunakan l kriptografi,  jaringan peer l to l peer ,  dan  buku l besar  yang l terdistribusi, l untuk  mengatur  penciptaan l unit l baru, memverifikasi l transaksi,  dan l mengamankan  transaksi  tanpa l campur tangan l pihak l lain.
Transaksi  aset  kripto  diperbolehkan l sebagai l subjek l perdagangan l aset l digital  dalam l bursa  berjangka l l komoditi.  Jadi  aset  kripto  tersebut bertujuan  bukan  sebagai  transaksi  jual  beli,  namum  lebih  cenderung  ke investasi  karena cryptocurrency dianggap  sebagai  komoditas  (barang  yang bisa  diperdagangankan)  (Sajidin,  2021). Cryptocurrency tidak  dapat dijadikan  media  pembayaran  atau  sebagai  transaksi  jual  beli  karena  aset kripto bukanlah l mata uang l yang l sah. Karena mata l uang yang l sah l dan digunakan l di l Indonesia l hanya  mata l uang l rupiah.  Hal  tersebut l diatur dalam l pasal  1 l ayat  1 l Undang-Undang l Nomor  7  Tahun  2011  Tentang Mata  Uang  yang  menyatakan  “Mata  uang  adalah  uang  yang  dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”.
Secara  umum,  transaksi  dapat  dikategorikan  sebagai  kegiatan ekonomi  yang  melibatkan  antara  dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
dengan  adanya  pertukaran  benda  yang  ditransaksikan.  Dalam  ekonomi Islam,  transaksi  senantiasa  dilandasi  oleh  aturan  hukum  Islam  (syariah) karena  transaksi  sama  halnya  dengan  manifestasi  amal  manusial  yang bernilai  ibadah  dihadapan  Allah  SWT,  sehingga  dalam  Islam  transaksi dikategorikan menjadil dua, yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram (Romansyah, 2015).
Transaksi  yang  halal  adalah  transaksi  yang  diperbolehkan  dan  sah dalam  syariah  Islam,  sedangkan  transaksi  yang  haram  adalah  transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Lebih jelasnya, transaksi halal itu bekerja dengan kriteria yang sesuai dengan syariah Islam, seperti objek yang akan ditransaksikan  merupakan  hal  yang  halal  dan  menggunakan  cara bertransaksi  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  Islam.  Karena  Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti jual beli barang  najis,  adanya  transaksi  yang  mengandung  unsur  riba, gharar ,  dan perjudian,  adanya  penipuan  dalam  ltransaksi,  melakukan  penimbunan (Kholis  &  Mu’alim,  2018). Semua  transaksi  disyaratkan  harus  bebas  dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” . (Q.S. al-Baqarah: 275).
Dalam  fiqih  Islam  juga  menjelaskan  bahwa  syarat  utamanya  dalam transaksi harus jelas wujud nilai tukarnya dan yang ditukarkan. Dalam arti keberadaannya terlihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka hal itu bisa dipastikan dan bisa dimiliki secara utuh. Dalam hal ini maka, transaksi jual beli  barang  dengan  mata  uang  kripto  tidak  bisa  memberikan  kepastian karena mata uang tersebut tidak berwujud.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas pola kerja transaksi  aset  kripto  dan  legalitas  transaksi l aset l kripto l menurut l perspektif  lhukum l Islam.  Dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan bagaimana  pola  kerja  transaksi  aset  kripto  dan  legalitas  transaksi l aset kripto l menurut l perspektif l hukum l Islam.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  Studi  Kepustakaan (Library  Research) .  Studi  kepustakaan  adalah  jenis  penelitian  yang menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi penelaah  yang  berasal  dari  buku-buku,  catatan, l karya l ilmiah, l media l online,  jurnal l ilmiah, l tesis,  dan l skripsi  yang l berhubungan l dengan penelitian  yang l akan l diteliti.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan l dalaml penelitian ini l adalah l Pendekatan l Normatif. Pendekatan normatif disebut l juga l sebagai  penelitian l perpustakaan l atau l studi l l dokumen,  karena penelitian l ini dilakukan l atau ditujukan l hanya pada l peraturan-peraturan l yang l tertulis  atau l bahan-bahan  hukum l yang l lain  (Butarbutar,  2018).
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
Sumber l Data l yang l digunakan l dalam l penelitian  ini l adalah l Sumber Data l Sekunder.  Data  sekunder l adalah  data l yang l diartikan  sebagai informasi  yang  sudah  tersedia  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka yang terdahulu (Butarbutar, 2018). Dalam penelitian hukum, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber dari Bahan Hukum Primer  dan  Bahan  Hukum  Sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Studi  Kepustakaan  karena  dari sumber  data  yang  sudah  tersedia  dan  terkumpul  adalah  sumber  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  literatur  seperti  buku-buku,  jurnal,  media online dan penelitian skripsi terdahulu. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian seperti ini digunakan pendekatan  yang  berangkat  dari  berbagai  kerangka  teori  yang  kemudian akan  digali  lebih  dalam  terkait  permasalahan  dari  penelitian  ini  yaitu legalitas transaksi aset kripto dalam perspektif Hukum Islam.

## Pembahasan
1. Pola Kerja Transaksi Aset Kripto Tokocrypto adalah platform pertukaran mata uang crypto yang berasal dari  Indonesia  dan  sudah  berdiri  sejak  tahun  2017  yang  bertempat  di kawasan  Setiabudi,  Jakarta  Selatan.  Platform  ini  berbentuk website dan aplikasi  yang  bisa  dijangkau  dengan  cara  mengunduh  melalui Play  Store atau Appstore secara  gratis.  Keamanan  penggunaan  Tokocrypto  sudah terjamin karena sudah legal dan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi  (BAPPEBTI)  dengan  Nomor  001/BAPPEBTI/CP- AK/11/2019.
Tokocrypto sebagai  salah  satu  perusahaan  pedagang  pasar  fisik  aset kripto yang terdaftar di Bappebti, menawarkan segala kemudahan kepada pengguna  untuk  dapat  mengakses  semua  perdagangan  termasuk  trading. Untuk  melakukan  trading  di  aplikasi  Tokocrypto,  lebih  dulu  harus memiliki  aplikasinya  yang  bisa  diunduh  melalui  Appstore  atau  Playstore secara gratis.
a. Setelah  mengunduh  aplikasi  Tokocrypto,  lakukan  Pendaftaran  akun dengan  mengisi  data-data  yang  diminta  seperti  alamat  e-mail,  kata sandi,  konfirmasi  kata  sandi,  dan  id  referensi,  lalu  checklist persetujuan ketentuan penggunaan, kemudian klik daftar.
b. Selanjutnya  akan  dikirim  verifikasi  melalui  e-mail.  Jika  sudah terverifikasi,  sebagai  pengguna  perlu  untuk  melanjutkan  dengan verifikasi data KYC. Karena jika tidak melakukan verifikasi data KYC, maka tidak dapat melakukan transaksi.
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
c. Ketika  sudah  login  account  Tokocrypto,  klik  Dompet  kemudian  klik Saldo.  Disana  akan  terlihat  beberapa  koin-koin  yang  bisa  kita  isi dengan nomimal saldo yang diinginkan.
d. Kemudian  fokuslah  pada  BIDR,  BIDR  ini  merupakan  stabil  koin dimana nilainya hampir sama dengan mata uang rupiah. Selanjutnya klik Setoran, pilih IDR.
e. Pilih  tujuan  dana  yang  akan  dituju  seperti  bank  atau  e-wallet  Dana, Shopeepay, dan Gopay dengan minimal Rp 50.000.
f. Setelah dipastikan saldo sudah masuk, bisa dimulai aktivitas jual beli aset kripto dengan pilih menu Pasar. Dengan ketik nominal yang akan di beli pada pilihan Jumlah, yang nantinya otomatis akan tertera Total berapa banyak koin bitcoin yang akan anda peroleh.
Adapun  cara  untuk  melakukan  withdraw  (penarikan)  dana  ke  bank lokal di Tokocrypto (Oktavian, 2022).:
1) Pilih  menu  Dompet  kemudian  pilih  Penarikan,  lalu  pilih  Tab  IDR. Apabila  kita  belum  memiliki  rekening  bank  di  Tokocrypto,  klik Tambah Rekening.
2) Kemudian  isi  Formulir  Tambah  Akun  Rekening.  Silahkan  pilih rekening yang dituju, kemudian klik Selanjutnya.
3) Lalu  akan  ada  tampilan  halaman  Penarikan  ke  Akun  Bank  yang dalam  hal  ini  Tokocrypto  memiliki  beberapa  ketentuan.  Yang pertama,  minimal  penarikan  di  Tokocrypto  sebesar  Rp  100.000  dan maksimal penarikan sebesar Rp 250.000.000. Yang kedua adanya biaya penarikan sebesar Rp 5.500.
4) Klik tombol Minta Penarikan, lalu kita akan diminta untuk verifikasi keamanan.  Jika  sudah  berhasil,  maka  tunggu  proses  penarikan  yang bisa  kita  lihat  pada  Riwayat  Penarikan  hingga  statusnya  berubah menjadi Selesai. Dan uang akan otomatis transfer ke rekening anda.
2. Legalitas  Transaksi l Aset l Kripto l Menurut l Perspektif l Hukum l Islam
Cryptocurrency , memiliki nilai yang terkadang tidak stabil, dalam arti harganya  bisa  naik  dan  bisa  turun  sesuai  dengan  trend  yang  sedang berjalan.  Sehingga  memiliki  kecenderungan  adanya  unsur gharar atau unsur ketidakjelasan yang membuat hal ini dikatakan bahwa cryptocurrency itu haram. Gharar sendiri dapat diartikan lebih luas sebagai bentuk jual beli yang  didalamnya  mengandung  unsur-unsur  ketidakjelasan,  pertaruhan, dan  perjudian.  Menurut  Imam  an-Nawawi, gharar merupakan  unsur  akad yang dilarang dalam syariat Islam (Wikipedia, 2022).
Ketentuan  halal  atau  haram  penggunaan  kripto  masih  menjadi perdebatan  masyarakat  karena  keraguan  legalitasnya  dalam  sudut
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
pandang Islam. Meski begitu, jajaran para ulama telah membahas persoalan ini  dengan  mengadakan  adanya  pertemuan  kajian Islam  Bahtsul  Masa’il oleh Islamic  Law  Firm dan Wahid  Foundation dengan  tema “Bahas  Halal - Haram Transaksi Kripto”.
Dalam pembahasannya yang dihadiri oleh sejumlah para alim ulama dan kyai membentuk beberapa kesimpulan, yaitu (NU Online, 2022).:
a. Aset l kripto l adalah l kekayaan l ( l mal ) dalam tinjauan fiqih, artinya jika harta  ini  dicuri,  maka  si  pencuri  harus  diberi  sanksi  atas  pencurian tersebut dan jika dirussak maka l harus l diganti.
b. Karena l kripto  termasuk l kekayaan,  maka  sah l dipertukarkan l sepanjang  tidak  terjadi l gharar l (ketidakjelasan).  Hal  ini  diputuskan l karena l adanya  perbedaan l pandang  antara l musyawirin l (ulama l perumus).  Sebagian  ulama  mengatakan  kripto  haram  karena  terjadi volatilitas  tinggi.  Volatilitas  tinggi  merupakan  sistem  market  untuk l melihat  apakah l harga l melonajak  tajam l atau  bahkan l terjun  bebas l melemah l (terjadi l fluktuasi). l Meski l demikian,  sebagian  ulama l bahtsul l masail l mengatakan l bahwa cryptocurrency boleh  dilakukan sepanjang tidak adanya unsur gharar , maka hal itu diperkenankan.
c. Menghimbau l agar  masyarakat l tidak  melakukan l transaksi  aset l kripto l jika tidak l memiliki pengetahuan l tentang l kripto.
d. Mendorong  pemerintah  untuk  membuat  regulasi  yang  ketat,  untuk menghindari  penyalahgunaan  dan  penyimpangan.  Dalam  hal  ini sudah  diputuskan  oleh  pemerintah  dengan  adanya  Peraturan Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaran Pasar Politik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Dari  kesimpulan  diatas,  meskipun  adanya  volatilitas  yang  tinggi,
namun  penggunaan  kripto  diperbolehkan  asal  tidak  mengandung  unsur gharar .  Transaksi  yang  mengandung  unsur gharar dapat  menimbulkan perselisihan,  karena  barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diketahui  dengan baik,  sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadi  penipuan  (Kholis  &  Mu’alim, 2018).  Sebagian  ulama  dalam  pertemuan  tersebut  menyatakan  aset  kripto boleh diperdagangkan dengan pengawasan pemerintah yang dalam hal ini adalah Bappebti.
Yenny l Wahid l selaku l Inisiator l l Bahtsul l Masail, mengatakan l bahwa uang l kripto dinilai l halal oleh l sebagian pihak l karena terbebas l dari l riba dibanding  dengan l uang  fiat l dan l konvensional.  Hal l tersebut  didukung l oleh  transaksi l blockchain yang l merujuk  pada l sistem l peer-to-peer l atau l tanpa l perantara. Meski l begitu, Yenny l Wahid tidak menampik pendapat kripto  haram  karena  memiliki  unsur  ketidakpastian  dengan  adanya volatilitas yang tinggi dan hal tersebut mendekati judi. Menurutnya, kripto itu  termasuk  mal  atau  kekayaan,  yang  artinya  jika  rusak  atau  dicuri  ada
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
ganti  ruginya.  Oleh  sebab  itu,  boleh  diperdagangkan,  halal  sebagai komoditas  ( sil’ah ),  dan  bukan  sebagai  mata  uang  ( cryptocurrency )  tetapi sebagai crypto asset .
Cryptocurrency ini  merupakan  sebuah  trobosan  teknologi  baru  yang dalam  agama  Islam  hal  ini  tidak  menjadi  penghambat  dari  kemajuan teknologi  tersebut.  Namun  dalam  Islam,  ketika  adanya  sebuah  interaksi yang  di  dalamnya  terdapat  pembeli  dan  penjual,  harus  jelas  wujud  nilai tukarnya  dan  yang  ditukarkan.  Sementara cryptocurrency ini  merupakan aset  digital  yang  tidak  memiliki  bentuk  fisik. Cryptocurrency juga  tidak memiliki  otoritas  yang  berwenang  untuk  mengatur.  Itu  sebabnya cryptocurrency bisa  menimbulkan  hal  yang  gambling  karena  wujudnya tidak bisa dipastikan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga swadaya masyarakat akhirnya  memberikan  keputusan  melalui  fatwa  resmi  yang  dalam  hal  ini ada  di  laman  website  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  terkait  kejelasan legalitas  penggunaan cryptocurrency .  Dalam  sebuah  pertemuan  Ijtima l Ulama l Komisi l Majelis l Ulama l Indonesia l ke-7  pada l tanggal l 9-11 November l 2021 l dengan  menyepakati  sebanyak  17 l poin l pembahasan yang l salah l satunya l adalah l hukum l daripada l cryptocurrency. Adapun keterangan dari poin-poin tersebut yaitu: (Majelis Ulama Indonesia, 2022):
1) Penggunaan l cryptocurrency l sebagai l mata l uang l hukumnya l haram, karena mengandung l unsur l gharar , dharar , dan l bertentangan dengan l Undang-Undang l Nomor  7 l Tahun  2011 l Tentang  Mata l Uang  dan l Peraturan l Bank  Indonesia l (BI)  Nomor l 17 l Tahun l 2015.  Dalam  hal ini  artinya  kripto  bekerja  bukan  sebagai  alat  pembayaran  transaksi jual  beli,  karena  yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah adalah mata uang rupiah.
2) Cryptocurrency l sebagai l komoditi l tidak l sah l diperjualbelikan l karena mengandung l unsur gharar l (ketidakpastian), dharar l (dapat menimbulkan kerugian), qimar (judi) dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara  syar’i  yaitu  adanya  wujud  fisik,  memiliki  nilai,  diketah ui jumlahnya  secara  pasti,  adanya  hak  milik  yang  bisa  dipastikan kepemilikannya dan bisa diserahkan ke pembeli.
3) Cryptocurrency l sebagai l komoditi l yang l memenuhi l syarat  sebagai l sil’ah l dan l memiliki underlying l asset serta l memiliki  manfaat l yang l jelas, maka hukumnya l sah l untuk l diperjualbelikan.
Menurut  Ustad  Adi  Hidayat,  bahwa  dengan  adanya  fatwa  yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pada dasarnya Islam sama  sekali  tidak  menolak  atau  menghambat  terkait  kemajuan  teknologi. Namun  dalam  segi  maslahat, cryptocurrency tidak  memilikinya.  Dilansir dari  sebuah  acara podcast di  Youtube  Ustad  Adi  Hidayat,  beliau
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
menyampaikan  pendapatnya  bahwa  transaksi  kripto  ini  tidak  bisa memberikan kepastian karena wujudnya tidak terlihat atau keberadaannya tidak  bisa  dimiliki  sehingga  tidak  ada  yang  bisa  dipertanggungjawabkan apabila  terjadi  masalah.  Transaksi  seperti  ini  yang  menjadi  alasan  bahwa cryptocurrency mengandung  unsur gharar .  Tidak  memberikan  kepastian disini  maksudnya  seperti  adanya khimar /judi  yang  sifatnya  gambling.  Bisa untung dan bisa rugi. Dimana satu orang untung kemudian yang lain rugi. Artinya cryptocurrency menimbulkan  sesuatu  yang  sifatnya  manipulatif (Hidayat, 2022).
Transaksi cryptocurrency juga  bisa  menimbulkan mudharat atau kerugian,  hal  ini  karena  jika  salah  dalam  menganalisis  pergerakan  harga, pastinya  akan  mengalami  kerugian.  Jika cryptocurrency bisa  memberi maslahat  atau  manfaat  bagi  semua  orang,  dalam  arti  tidak  adanya  satu orang untung dan yang lain rugi, itu tidak akan menjadi masalah.  Karena yang dipermasalahkan mengapa akhirnya MUI melarang adanya transaksi kripto  seperti  bitcoin  sebagai  transaksi  bisnis  yaitu  mengandung  unsur maysir karena  di  dalamnya  terdapat  spekulasi  yang  tinggi  dan  bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai gambling transaction . Maka dalam hal ini, cryptocurrency diputuskan haram l lighairihi l atau l haram l karena faktor l luar ( gharar l dan l maysir ).
Mengenai  halal  atau  haram  penggunaan  aset  kripto  seperti  bitcoin, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam l fatwa  tersebut l diartikan cryptocurrency l adalah  mata l uang l virtual .  Atas  perbedaan  pendapat  atau l pro l kontra l ( khilafiyah )  di l kalangan l pakar l ekonomi l dan l ulama, disimpulkan bahwa l penggunaan cryptocurrency l sebagai mata l uang yang l bisa  dijadikan  sebagai l alat  transaksi l hukumnya l haram.  Selain  karena bertentangan  dengan l Undang-Undang l Nomor  7 l Tahun l 2011 l Tentang l Mata l l Uang,  penggunaan  kripto l untuk  alat l pembayaran l dikhawatirkan akan menggeser mata l uang l rupiah yang l saat ini l menjadi l satu-satunya l mata l uang l yang l sah l di l Indonesia.
Penggunaan cryptocurrency sebagai l aset  komoditi l bisa l menjadi l sah dan  tidak l sah l untuk  diperjualbelikan l tergantung  dari l karakteristik cryptocurrency l tersebut,  memenuhi l syarat l sil’ah secara  syar’i,  memiliki underlying  asset ,  dan  memiliki  manfaat  yang  jelas,  maka  hukumnya  sah diperjualbelikan.  Adapun  syaratnya  seperti  ada l wujud l l fisik,  memiliki l l nilai, diketahui jumlahnya l secara l pasti, hak l milik, dan bisa l diserahkan l kepada l pembeli.  Artinya  jika  aset l kripto yang l diperjualbelikan  memiliki manfaat yang jelas seperti tidak menimbulkan sebagian pihak untung dan pihak lain rugi, kemudian memiliki wujud fisik yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan, maka bisa dikatakan sah secara Hukum Islam.
Aset  kripto  dengan  mata  uang  digital  lain  seperti  ATM  memang
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
terlihat  sama  karena  nilai  uangnya  tersimpan  dalam  bentuk  digital  yang hanya  terlihat  angka-angka  saja.  Namun  yang  membedakan,  ATM memiliki wujud fisik berupa buku tabungan yang bisa dipertanggungjawabkan  apabila  terjadi  sesuatu.  Sementara  untuk  aset kripto  sifatnya  hanya  berputar  pada  jual  beli  dalam  bentuk  digital  yang nantinya  hasil  dari  jual  beli  tersebut  bisa  dicairkan  berupa  uang  kertas. Namun  jika  terjadi  sesuatu,  misalnya  salah  menganalisis  harga  dan dananya rugi besar, maka tidak ada yang bisa membantu hal itu.

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Cryptocurrency sebagai matal  uangl  digital  yang  tidak  memiliki  bentuk  fisik,  resmi  dilegalkan sebagai  komoditas  yang  dapat  diperdagangkan  sesuai  dengan  ketetapan Peraturan  Bappebti  dibawah  naungan  Menteri  Perdagangan.  hal  tersebut karena  jika  digunakan  sebagai  alat  pembayaran,  maka  bertentangan dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang  yang dalam hal ini menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah mata  uang  rupiah.  Oleh  sebab  itu,  kripto  hanya  digunakan  sebatas komoditi  yang  dapat  diperjualbelikan  sesuai  dengan  Peraturan  Bappebti Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka.
Kedua, Legalitas  penggunaan  transaksi  aset  kripto  dalam  pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur gharar seperti tidak memiliki  wujud  fisik  dan  tingkat  volatilitasnya  yang  tinggi  dengan  harga yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati khimar (judi). Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memberipandangan  dalam  fatwanya  yang  menjelaskan  bahwa  transaksi aset kripto hukumnya haram karena adanya unsur gharar (ketidakpastian), dharar (dapat  menimbulkan  kerugian), qimar (judi)  dan  tidak  memenuhi syarat sil’ah secara syar’i yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai , diketahui jumlahnya  secara  pasti,  adanya  hak  milik  yang  bisa  dipastikan kepemilikannya  dan  bisa  diserahkan  ke  pembeli.  Artinya  jika  bisa dibuktikan  dengan  memenuhi  syarat sil’ah secara  syar’i  dan  memiliki manfaat  yang  jelas  maka  hukumnya  sah  diperjualbelikan.  Yennyl  Wahidl selakul Inisiatorl Bahtsull lMasail, mengatakan bahwal uang kriptol dinilai halall  oleh  sebagianl  pihak  karenal  terbebas  daril  riba  dibandingl  dengan uangl  fiat  danl  konvensional.  Hall  tersebut  didukungl  oleh  ltransaksi blockchain yangl  merujuk  padal  sistem  l peer-to-peer l  atau  ltanpa  lperantara. Oleh sebab itu, boleh diperdagangkan, halall sebagai komoditas, dan bukan sebagai mata uang ( cryptocurrency ) tetapi sebagai crypto asset .
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan

## Daftar Pustaka
Ausop,  Asep  Zaenal,  dan  Elsa  Silvia  Nur  Aulia,  (2018). “Teknologi Cryptocurrency  Untuk  Investasi  dan  Transaksi  Bisnis  Menurut  Islam”, Jurnal Sosioteknologi, Volume 17, Nomor 1, April, 2018, hlm. 81.
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini , (2018). Metode  Penelitian  Hukum  (Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum) , Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 84.
Hidayat,  Adi,  (2022). Hukum  Uang  Kripto  (Bitcoin,  Ethereum)  dan  NFT, https://youtu.be/2ai0qf24d88,  (Diakses  pada  tanggal  11  Juni  2022 pukul 23.34)
Kholis,  Nur,  Amir  Mu’alim,  (2018). Transaksi  Dalam  Ekonomi  Islam , Yogyakarta,  Program  Pascasarjana  FIAI  Universitas  Islam Indonesia, Cet.Ke-1, 2018, hlm.43.
Kusuma,  Teddy,  (2020). “Cryptocurrency  dalam  Perdagangan  Berjangka Komoditi  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam” ,  Jurnal  Peradaban Islam, Volume 16, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 111.
Majelis  Ulama  Indonesia,  (2022).  Keputusan  Fatwa  Hukum  Uang  Kripto
Atau  Cryptocurrency,  https://mui.or.id/berita/32209/keputusan- fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency (Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.07)
Netta,  Dewa  Ayu  Fera  dan  Ketut  Westra,  (2020). Investasi  Cryptocurrency Berdasarkan  Peraturan  Bappebti  No.  5  Tahun  2019 ,  Jurnal  Hukum, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 714.
NU  Online,  (2022).  Hasil  Bahtsul  Masail  Tentang  Halal  dan  Haram Transaksi Kripto, https://www.nu.or.id/amp/nasional/hasil-bahtsul- masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC (Diakses  pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 12.53)
Oktavian,  Diar  Puji,  (2022). Jagoan  Trading  Crypto ,  Yogjakarta,  Media Pressindo, Cet.Ke-1, 2022, hlm.158.
Romansyah,  Dadang,  (2015).  Artikel  BMT  ItQan,  Bertransaksi  Sesuai Syariah,  17  April  2015,  https://bmtitqan.org/detail/10/bertransaksi- sesuai-syariah.html    (Diakses  pada  tanggal  8  April  2022  pukul 00.03)
Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan
Sajidin,  Syahrul,  (2021).  “ Legalitas  Penggunaan  Cryptocurrency  sebagai  alat pembayaran  di  Indonesia ”,  Jurnal  Hukum,  Volume  14,  Nomor  2,
Agustus 2021, hlm. 254.
Wikipedia, (2022). Pengertian Gharar, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gharar  (Diakses  pada  tanggal  11 Juni 2022 pukul 21.41)