## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp 40-48 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## 40

## Pembobolan Saldo Rekening Nasabah Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas
Jihan Armita 1 , Nur Azisa 1 , Hasbir Paserangi 1
1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia
4 Koresponden Penulis, Email: jihanarmita131@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 20-06-2021 Revised: 25-06-2021 Accepted: 01-07-2021 Published: 28-07-2021
Keywords: Account Balance; Customer; Bank; Identity
Kata Kunci: Saldo Rekening; Nasabah; Bank; Identitas
Abstract. The objective of this research to analyze the bank's responsibility for  bank  account  balance  breaches  by  identity  fraud  and  analyze  the perspective  of  criminal  law  related  to  bank  customer  account  balance breach  by  identity  fraud.  The  research  method  used  is  normative  research method.  The  problem  approach  in  this  study  is  to  use  a  statute  approach. The first activity is to collect legislation that becomes the focus of research. Further  classified  based  on  the  chronological  parts  governed  by  the regulation.  Then  analyzed  using  the  basic  understandings  of  the  legal system.  The  results  of  this  studies  are:  1)  Bank's  responsibility  for  bank account  balance  breach  by  identity  fraud  is  based  on  Article  29  of  the Financial  Services  Authority  Regulation  Number:  1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection 2) the perspective of criminal law related to the breach of bank customer account balance by identity fraud refers to Article 32 number 1 jo. Article 48 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning  amendments  to  law  number  11  of  2008  which  concerning Information and Electronic Transactions
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  tanggung  jawab  bank  terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas dan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif.  Pendekatan  masalah dalam  kajian  ini  ialah  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute approach).  Kegiatan  yang  pertama  adalah  mengumpulkan  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  fokus  penelitian.  Selanjutnya diklasifikasikan  berdasarkan  kronologis  dari  bagian-bagian  yang  diatur oleh  peraturan  tersebut  Kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum. Hasil penelitian ini yaitu: 1)  Tanggung  jawab  bank  terhadap  pembobolan  saldo  rekening  bank dengan  cara  pemalsuan  identitas  didasarkan  pada Pasal  29  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen 2) perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah  bank  dengan  cara  pemalsuan  identitas  merujuk  pada  Pasal  32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan  atas  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik .
Coresponden author:
* Email: jihanarmita131@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Teknologi  selain  membawa  keuntungan  berupa  semakin  dipermudahnya  hidup manusia,  juga  membawa  kerugian-kerugian  berupa  semakin  mempermudah  penjahat melakukan kejahatannya (Djanggih, 2018) . Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan  dalam  pemahaman  mengenai  kejahatan  terutama  terhadap  aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis (Raharjo, 2002).
Perkembangan  teknologi  merupakan  rangkaian  perkembangan  yang  diikuti  berbagai macam  cara  mempermudah  pekerjaan  manusia.  Artinya  semakin  maju  suatu  zaman, semakin  berkembang  pula  teknologi  yang  digunakan  kemajuan  ini  berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun segi negatif (Fikri, 2017).
Dampak  positif  kemajuan  teknologi  informasi  bisa  dirasakan  dalam  kehidupan  sehari- hari,  diantaranya  kemudahan  dalam  melakukan  pekerjaan  sehari  hari,  terutama  bagi mereka  yang  memiliki  mobilitas  tinggi  dan  membutuhkan  waktu  24  jam  dalam melakukan  setiap  transaksi (Sugiharto  &  Musa, 2020) .  Namun  di  sisi  lain,  kemajuan teknologi  juga  mempunyai  dampak  negatif,  seperti  penipuan, skimming ,  pembobolan yang  terjadi  di  dunia  perbankan.  Tidak  diragukan  lagi,  semakin  gencarnya  dunia perbankan  melakukan  digitalisasi  maka  semakin  banyak  pula  pelanggaran,  kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce, e-education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang sudah biasa (Fikri, 2017).
Pada  saat  ini  teknologi  mengalami  perkembangan  di  seluruh  belahan  dunia  termasuk juga Indonesia. Setiap terdapat keuntungan dan kemudahan sudah tentu akan terdapat pula  beberapa  kelemahan  dan  kerugian  yang  didapatkan  dari  digunakannya  teknologi yang ada (Djanggih & Qamar, 2018) . Kelemahan tersebut diantaranya adalah munculnya tindak  kejahatan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  atau Cyber  Crime seperti kasus  pembobolan  terhadap  sistem  keamanan  dan  pembobolan  rekening  atau  yang biasa  disebut  dengan hacking ,  sistem  elektronik  nasabah  dalam  sistem  perbankan nasional  dengan  menggunakan  sarana  prasarana  dan  identitas  orang  lain  lewat pembajakan nomor ponsel kian marak terjadi (Utami & Taufiq, 2018).
Saat  ini  kejahatan  dunia  maya  adalah  salah  satu  bagian  dari  kriminalitas  yang memperoleh  tempat  yang  sangat  merasahkan  dalam  masyarakat.  Perbuatan kriminalitas  ini  adalah  perbuatan  kriminalitas  melalui  pembobolan  nomor  rekening bank dengan cara pemalsuan identitas.
Pembobolan  menggambarkan  suatu  prosedur  atau  kegiatan  menjebolkan  sesuatu. Membobol  berarti  menjebol,  mengacaukan,  mendobrak,  dan  mengacaukan  dengan kekejaman,  atau  mendobrak  dengan  suatu  paksaan.  Pertanggungjawaban  pidana  pada dasarnya menyimpan arti timbal balik atas perbuatan si pembuat pidana atas kejahatan yang diperbuatnya. Maka, pertanggungjawaban kejahatan berisi unsur objek dan unsur subjek. Maksudnya, menurut faktual pembuat kejahatan sudah berbuat delik (kejahatan kriminalitas) di mana secara individual si pembuat kejahatan layak dipersalahkan atas delik  yang  diperbuatnya  itu  sehingga  dapat  dipidana (Sastra,  Budiartha  &  Sugiartha, 2020).
Kasus pembobolan saldo rekening nasabah merupakan kejadian yang sangat buruk dan bisa merusak kepercayaan masyarakat pada bank. Padahal, bank merupakan pelaku jasa
keuangan  berbasiskan  kepercayaan  antara  nasabah  dan  pihak  perbankan.  Kasus pembobolan  rekening  sudah  beberapa  kali  terjadi,  walau  dengan  karakter  kasus  yang berbeda.  Dalam  kasus  mengenai  pembajakan  nomor  ponsel,  umumnya  dilakukan  oleh pelaku dengan menggunakan identitas palsu. Pelaku memalsukan identitas korban lalu bekerja sama dengan petugas gerai operator seluler untuk mendapatkan nomor ponsel target. Dalam kasus kartu seluler, juga ada modus SIM CARD RECYCLE atau daur ulang kartu seluler. Pelaku mengawali aksinya dengan mengambil alih nomor ponsel korban lewat  gerai  resmi  operator  seluler.  Dengan  menguasai  nomor  ponsel,  pelaku  bisa mendapatkan akses ke akun perbankan korban, lantaran pihak bank menjadikan nomor ponsel  sebagai  salah  satu  metode  verifikasi,  termasuk  mengirimkan  kode  password sekali pakai ( One Time Password ) ke ponsel (Sandy, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan undang-undang ( statute approach ). Peneliti meneliti pengertian dasar dari sistem  hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( Irwansyah, 2020).
Kegiatan  yang  pertama  adalah  mengumpulkan  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  fokus  penelitian.  Selanjutnya  diklasifikasikan  berdasarkan  kronologis  dari bagian-bagian  yang  diatur  oleh  peraturan  tersebut.  Kemudian  dianalisis  dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan objek hukum. Yang dianalisis,  hanya  pasal-pasal  yang  isinya  mengandung  kaidah  hukum,  kemudian melakukan  konstruksi  dengan  cara  memasukkan  pasal-pasal  tertentu  ke  dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut (Amiruddin  &  Asikin,  2004). Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian  peraturan  Perundang-undangan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  menelaah  Peraturan  Perundang-undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menalaah buku, artikel,  jurnal,  tulisan-tulisan,  dan  peraturan  perundang-undangan  serta  mengakses situs-situs  dan website yang  menyediakan  informasi  yang  berhubungan  dengan masalah dalam penelitian ini

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan  penulis  diketahui  bahwa Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  sektor  jasa  keuangan  Bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Ada  pihak  yang  melakukan  perbuatan  membobol  rekening  nasabah  korban  karena ditemukan  di  laporan  transaksi,  ada  transaksi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan virtual account yang mana itu adalah electronic banking. Sedangkan korban tidak pernah mendaftarkan  nomornya  melalui electronic banking sama  sekali.  Jadi,  ada  pihak  yang memalsukan  identitas  korban.  Karena  untuk  membuat electronic banking, harus mempunyai buku tabungan, KTP, email , nomor ponsel, dan nomor kartu ATM
A.  Tanggung  Jawab  Bank  Terhadap  Pembobolan  Saldo  Rekening  Nasabah  Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas
1.  Hubungan Hukum Para Pihak
1.1. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah
Hubungan  yang  paling  utama  dan  lazim  antara  nasabah  dan  bank  adalah  hubungan kontraktual.  Hal  ini  berlaku  hampir  terhadap  semua  nasabah,  baik  nasabah  debitor, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitor-nondeposan. Terhadap nasabah debitor, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai  kreditor  (pembeli  dana)  dan  pihak  debitor  (peminjam  dana).  Hukum  kontrak yang  menjadi  dasar  terhadap  hubungan  bank  dan  nasabah  debitor  bersumber  dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak (Az, 2011) .
Nasabah  yang  menabung  uangnya  di  bank  karena  nasabah  percaya  pada  bank  bahwa uang uang disimpan itu aman. Sebaliknya dengan keparcayaan nasabah tersebut, bank mengimbangi dengan merahasiakan simpanan nasabah (Supramono, 2009).
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan , memuat aturan:
“ Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” .
Nasabah  adalah  pihak  yang  menggunakan  jasa  bank.  Salah  satu  jenis  nasabah  adalah nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2  Undang-undang  nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang  mengemukakan bahwa,  “Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.”  Menurut  penjelasan  resminya yang  dimaksud  dengan  demokrasi  ekonomi  adalah  demokrasi  ekonomi  berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 (Hermansyah, 2014).
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  sebagaimana  disebutkan dalam  ketentuan  Pasal  2  Undang-undang  Perbankan  di  atas  tidak  ada  penjelasannya secara  resmi,  tetapi  dapat  dikemukakan  bahwa  bank  dan  orang-orang  yang  terlibat  di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing  secara  cermat,  teliti,  dan profesional  sehingga  memperoleh  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu,  bank  dalam membuat  kebijaksanaan  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  harus  selalu  mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari
oleh  iktikad  baik.  Kepercayaan  masyarakat  merupakan  kata  kunci  utama  bagi berkembang  atau  tidaknya  suatu  bank,  dalam  arti  tanpa  adanya  kepercayaan  dari masyarakat  suatu  bank  tidak  akan  mampu  menjalankan  kegiatan  usahanya (Hermansyah, 2014).
Hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku  usaha  jasa  keuangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  sektor  jasa  keuangan  Bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen memuat aturan pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab  atas  kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian, pengurus,  pegawai  pelaku  usaha  jasa  keuangan  dan/atau  pihak  ketiga  yang  bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Bank  BRI,  sebelum  memperoleh  nomor  rekening tabungan,  pegawai  bank  meminta  KTP  dan  NPWP  calon  nasabah  perorangan  dan diwajibkan mengisi formulir aplikasi rekening dan mengisi data sebagai berikut:
1. Data  pribadi,  yang  meliputi  nama  lengkap  sebagaimana  yang  tercantum  di  KTP, jenis  kelamin,  kewarganegaraan,  negara,  tempat  tanggal  lahir,  nama  gadis  ibu kandung,  jenis  identitas,  nomor  identitas,  pendidikan  terakhir,  agama,  status perkawinan, kelurahan/desa, kecamatan, kota, provinsi, informasi kontak.
2. Data Pekerjaan, yang meliputi jenis pekerjaan, nama kantor/tempat bekerja, bidang pekerjaan,  jabatan,  alamat  kantor/tempat  bekerja,  kelurahan/desa,  kecamatan, kota, provinsi.
3. Data Keuangan, yang meliputi jumlah penghasilan dan sumber penghasilan.

## 1.2. Hubungan Hukum Antara Nasabah, Dan Operator Seluler
Mengenai  hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  penyedia jasa  layanan  operator  seluler  dengan  konsumen  pengguna  operator  seluler  adalah hubungan non kontraktual. Artinya, pelaku usaha tidak mempunyai hubungan kontrak secara  langsung  dengan  konsumen.  Pelaku  usaha  memproduksi  kartu  perdana  untuk dijual kepada konsumen melalui distributor. Kartu perdana tersebut dimanfaatkan oleh konsumen  sesuai  dengan  layanan  yang  diberikan  oleh  pelaku  usaha  layanan  operator seluler.  Distributor  dalam  hal  ini  hanya  sebatas  menjual  produk  yang  diproduksi  oleh pelaku  usaha  layanan  operator  seluler.  Selanjutnya  yang  melakukan  proses  teknis mengenai  kegunaan  atas  kartu  perdana  tersebut  adalah  pihak  penyedia  jasa  layanan operator seluler. Jadi dalam hal ini, pihak konsumen tidak mempunyai ikatan perjanjian secara langsung dengan pihak pelaku usaha tersebut (Helmi, 2011).

## 2.  Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum
Berdasarkan  Pasal  1365  BW,  maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum  harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (Bakarbessy & Anand, 2018).
1.  Adanya suatu perbuatan Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini dimaksudkan baik aktif yaitu berbuat sesuatu maupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu.
2.  Perbuatan tersebut melawan hukum
Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum diartikan secara luas yaitu:
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang;
b. Yang melanggar hak orang lain; atau
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau
e. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.
Apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tersebut di atas, sudah cukup  untuk  dapat  dikualifikasi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti penerapannya dapat bersifat alternatif maupun kumulatif.
3.   Adanya kesalahan dari pihak pelaku Agar  dapat  dikenakan  Pasal  1365  tentang  perbuatan  melawan  hukum,  maka pembentuk undang-undang mensyaratkan pelaku harus bersalah. Dalam pasal 1365 BW kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian.
4.   Adanya kerugian Berbeda  dengan  kerugian  wanprestasi  yang  hanya  mengenai  materiel  saja,  maka kerugian  dalam  perbuatan  melawan  hukum  disamping  kerugian  materiel, yurisprudensi  juga  mengakui  kerugian  immateril,  yang  juga  dapat  dinilai  dengan uang.
5.    Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya sejak tahun 1927, masalah hubungan kausal  harus  didasarkan  pada  ajaran  “ adequate ”.  Menurut  teori  tersebut  terdapat hubungan  kausal  apabila  kerugian  menurut  pengalaman  layak  merupakan  akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut.
B.   Perspektif  Hukum  Pidana  Terkait  Pembobolan  Rekening  Nasabah  Bank Dengan Cara Pemalsuan Identitas
1. Kesalahan
Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa verwijbaar (dapat  dihindari).  Mezger,  menerangkan  bahwa  kesalahan  adalah  adanya syarat-syarat  yang  mendasarkan  celaan  pribadi  terhadap  orang  yang  melakukan perbuatan.  Menurut  Muljatno,  kesalahan  adalah  adanya  keadaan  psikis  yang  tertentu pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  adanya  hubungan  antara  keadaan tersebut  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yang  sedemikian  rupa,  hingga  orang  itu dapat  dicela  karena  melakukan  perbuatan  tadi.  Dengan  demikian,  untuk  adanya kesalahan  harus  dipikirkan  dua  hal  di  samping  melakukan  perbuatan  pidana,  yaitu: Pertama,  adanya  keadaan  psikis  (batin)  yang  tertentu,  dan  Kedua,  adanya  hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. (Suyanto, 2018)
Berdasarkan analisis penulis, pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Berdasarkan  kronologis  kasus  yang  Penulis  teliti,  pelaku  telah  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya  merupakan  Warga  Negara  Indonesia yang bekerja sebagai operator Telkomsel di Bogor Jawa Barat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
1) Adanya unsur kesengajaan ( dolus )
Menurut  Penulis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  karena  adanya  unsur kesengajaan  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  karena  menurut  keterangan  dari pihak  operator,  pelaku  telah  mengincar  korban  sehingga  pelaku  memalsukan identitas  korban  kemudian  pelaku  melancarkan  aksinya  dengan  cara menghubungi korban berulang kali dan memblokir nomor korban.
2) Lalai ( culpa ) Lalai  ( culpa )  diartikan  sebagai  sesuatu  di  mana  seseorang  yang  seharusnya melakukan  tindakan  kehati-hatian  namun  tidak  melakukannya  dan  tidak memerhatikan  akibat  apa  yang  timbul  dari  perbuatannya.  Unsur  kelalaian  ada dua yaitu kealpaan dan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Menurut Penulis,  kealpaan/kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pelaku  adalah  kealpaan  yang disadari oleh pelaku karena si pelaku agar perbuatannya tidak diketahui oleh si korban/pihak  yang  berwenang,  si  pelaku  menonaktifkan  nomornya  untuk menyembunyikan modus kejahatannya
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  alasan  pemaaf  dan  penghapus  pidana. Menurut  Penulis,  perbuatan  si  pelaku  tidak  ada  alasan  pemaaf  dan  pembenar karena pelaku telah cakap menurut hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pelaku dinyatakan secara sehat jasmani dan rohani.

## 2.  Perbuatan Pidana
Pasal yang menjerat pelaku adalah Pasal 32 angka 1 jo. Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
Pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi:
Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Unsur  Pasal  32  ayat  1  undang-undang  nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik antara lain:
1. Unsur “setiap orang”
Secara teoritis makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku atau setidak- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Menurut analisis Penulis  pelaku  merupakan  orang  atau  subjek  hukum  dan  mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan lain dalam undang- undang  yang  mengecualikannya  dari  hukuman  dan/atau  terdapat  alasan  pemaaf berdasarkan  hukum  yang  berlaku  karena  pelaku  tidak  mengalami  cacat  jiwa  atau tidak terganggu kejiwaannya karena penyakit (Pasal 44 KUHP), pelaku juga bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

## 47 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, No. 1, Juni 2021
2. Unsur  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”
Pelaku  sengaja  memperdayakan  korban  dengan  cara  menelpon  secara  terus  menerus untuk  membuat  korban  jengkel  dengan  menonaktifkan  ponselnya  agar  pelaku  dapat mengambil  alih  nomor  korban  dengan  cara  memblokir  nomor  korban  kemudian mengaktifkan  kembali  nomor  korban  dengan  menggunakan  kartu  baru  yang dimilikinya .

## SIMPULAN
1.  Tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara  pemalsuan  identitas  adalah  Bank  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian konsumen  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  pengurus,  pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.
2.   Perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas adalah memenuhi unsur adalah Pasal 32 angka 1 jo. Pasal  48  ayat  1  undang-undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## SARAN
1. Sistem  keamanan  bank  perlu  ditingkatkan  supaya  tidak  terjadi  lagi  pembobolan saldo  terhadap  nasabah  agar  nasbah  tidak  hilang  kepercayaannya  terhadap  bank untuk menyimpan uangnya di bank
2. Nasabah  hendaknya  melapor  kepada  pihak  berwajib  untuk  menjerat  pelaku pembobolan  rekening  meskipun  sudah  ada  iktikad  baik  dari  pihak  bank  untuk mengganti kerugiannya agar pelaku diberikan efek jera atas perbuatannya.

## DAFTAR BACAAN
Amiruddin  &  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Az, L.S. (2011). Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Bakarbessy,  L.  &  Anand,  G.  (2018). Buku  Ajar  Hukum  Perikatan ,  Zifatama  Jawara, Surabaya.
Djanggih,  H.  (2018).  The  Phenomenon  Of  Cyber  Crimes  Which  Impact  Children  As Victims In Indonesia. Yuridika , 33 (2), 212-231.
Djanggih,  H.,  &  Qamar,  N.  (2018).  Penerapan  Teori-Teori  Kriminologi  dalam Penanggulangan  Kejahatan  Siber  (Cyber  Crime). Pandecta  Research  Law Journal , 13 (1), 10-23 .
Fikri, M.L. (2017). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembobolan Rekening Melalui ATM dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor: 688/Pid.B/2012/PN.Dps), Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Helmi,  H.  R.  (2011).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Jasa  Operator  Seluler  Atas Adanya Short Message Service (SMS) Spam. Yuridika , 26 (3), 247-274.
Hermansyah, (2014). Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Prenamedia Group, Jakarta.
Irwansyah, (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Raharjo,  A.  (2002).  Cybercrime: Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Sandy, O.P. (2021). , Soal Bobolnya Rekening Bank dari Sim Swap, YLKI: OJK Jangan Lalai , diakses  dari  https://cyberthreat.id/read/9168/Soal-Bobolnya-Rekening-Bank- dari-SIM-Swap-YKLI-OJK-Jangan-Lalai, pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 12.09.
Sastra, K. S. P., Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Tindak  Pidana  Pembobolan  Rekening  Melalui  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM). Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 234-239.
Soekanto, S. & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sugiharto, A. & Musa, M.Y. (2020), Blockchain & Cryptocurrency: dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia , Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi: Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta.
Supramono, G. (2009). Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta.
Suyanto, (2018). Pengantar Hukum Pidana , Deepublish, Yogyakarta.
Utami, I. T., & Taufiq, M. (2018). Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri. JURNAL ILMIAH LIVING LAW , 10 (1), 58-77