TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN OBAT DENGAN RESEP DOKTER
RESPONSIBILITIES  OF  PHARMACISTS  IN  DRUG SERVICE WITH PRESCRIPTION
Veronica Komalawati a

## ABSTRAK
Apoteker  sebagai  tenaga  kesehatan  profesional  di  bidang  pelayanan kefarmasian  dalam  menjalankan  tugasnya  didasarkan  kode  etik sebagai  penjiwaan  moral  pekerjaan  keprofesian.  Namun  kode  etik profesi  kadang-kadang  sudah  tidak  begitu  diperhatikan  lagi. Akibatnya,  ciri  profesi  luhur  bidang  kefarmasian  sebagai  pemberian bantuan  berupa  pelayanan  obat  yang  berorientasi  kebutuhan masyarakat,  luntur  dan  cenderung  menjadi  transaksi  komersial produk  kefarmasian  yang  berorientasi  keuntungan  bisnis.  Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Pengumpulan  data dilakukan melalui inventarisasi dan penelahaan bahan hukum primer, sekunder,  dan  tersier  yang  kemudian  dianalisis  secara  yuridis kualitatif.  Tugas  dan  kewenangan  apoteker  dalam  menjalankan pekerjaan  kefarmasian  adalah  dalam  pembuatan  termasuk pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan,  pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab menyeluruh  apoteker  dalam  pelayanan  obat  adalah  kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Kata kunci: pelayanan obat; tanggung jawab apoteker; resep dokter.

## ABSTRACT
Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics as a moral psychiatric profession work. But a profession code of ethics is sometimes not very much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision  of  assistance  in  the  form  of  drug  services  oriented  to  community needs,  wear  off  and  tend  to  be  commercial  transactions  of  pharmaceutical products  that  are  business-oriented.  The  research  method  uses  a  normative juridical  approach  with  research  specifications  of  the  analytical  descriptive. Data  collection  is  conducted  through  the  inventory  and  study  of  primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of
a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: veronica@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan:
29 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v1i2.242
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal materials and traditional medicines. The responsibility  of the pharmacist in the drug service prescribed  by  the  Doctor  is  to  prioritize  the  needs  and  safety  of  patients.  The  overall  responsibility  of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life.
Keywords: drug services; medical prescription; pharmacist's responsibilities.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  modal  utama  yang  memungkinkan  setiap  orang  hidup produktif  secara  sosial  ekonomis.  Oleh  karena  itu  semua  upaya  kesehatan  untuk memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. Hal ini tidak terlepas pula dari tanggng jawab setiap orang untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat.
Itulah  sebabnya,  seiring  dengan  perkembangan  tekonologi  dan  cara  berpikir manusia, arti kesehatan juga sudah berubah. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit dan  dapat  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  sehari-hari,  melainkan  juga  meliputi kesehatan  jiwa  dan  sosial.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  kemampuan manusia  untuk  dapat  hidup  sehat  adalah  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual.
Sehubungan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merumuskan batasan pengertian kesehatan sebagai keadaan yang baik secara fisik, mental, maupun sosial,  tidak  menunjukkan  gejala  sakit,  mempunyai  daya  tahan  yang  kuat  terhadap gejolak yang terjadi setiap harinya. Selain itu, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  juga  dirumuskan,  bahwa  kesehatan  adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Guna terselenggaranya upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka diperlukan sumber daya kesehatan sebagai pendukung, antara lain: tenaga kesehatan, misalnya: dokter, dokter gigi dan apoteker dan sarana kesehatan, misalnya: rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi dan apotek.
Oleh  karena  upaya  kesehatan  itu  sendiri  dapat  berupa  upaya  kesehatan  dasar, rujukan,  dan  atau  penunjang,  maka  sarana  kesehatan  dapat  berfungsi  untuk melaksanakan ketiga jenis upaya tersebut. Itulah sebabnya, dalam upaya meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat,  pemerintah  terus  berusaha  dalam  menyelenggarakan
serta  menggiatkan  baik  usaha  di  bidang  pelayanan  kesehatan  pokok  ataupun  sarana penunjangnya,  antara  lain  apotek.  Dengan  semakin  berkembangnya  pelayanan kesehatan  dan  sarana  penunjangnya,  maka  kebutuhan  akan  tenaga  kesehatan  antara lain dokter dan apoteker juga semakin meningkat.
Secara  umum,  dokter  memberikan  pelayanan  kesehatan  sebagai  upaya  yang diselenggarakan baik perseorangan maupun bersama – sama dalam suatu lembaga yang ditujukan  terhadap  perseorangan  ataupun  masyarakat.  Sedangkan  apoteker memberikan pelayanan obat atau kefarmasian sebagai salah satu bagian dari pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yaitu antara lain dengan mendirikan apotek.
Salah satu tugas apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian, yaitu pelayanan resep. Dalam pelayanan resep tersebut terdapat problematika yang telah lama terjadi dan  secara  terus  menerus  yaitu  tulisan  resep  yang  sulit  dibaca,  ketidaklengkapan administrasi resep sebagai informasi pengobatan pasien (legalitas). 1
Akan tetapi, jenis obat yang beredar di masyarakat semakin bertambah banyak, maka apoteker  sebagai tenaga profesional dalam  memberikan  pelayanan  obat sangat besar  peranannya,  terutama  di  dalam  penyelenggaraan  apotek.  Sebab  tugas  seorang apoteker  selain  memberikan  pelayanan  resep  dari  dokter  juga  harus  memberikan informasi yang benar tentang obat di apotek. Apoteker dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab penuh atas tindakan – tindakan kefarmasian melalui instrumen – instrumen  terukur  berupa  standar  prosedur  operasional  yang  ditetapkan  untuk dilaksanakan bersama tim tenaga kefarmasian yang berada dalam tanggung jawabnya. 2 Untuk itu pemerintah telah menerbitkan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memeratakan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari penggunaan obat yang salah, atau  penyalahgunaan  obat,  atau  penggunaan  obat  yang  tidak  sesuai  dengan  resep dokter.  Selain  itu,  penggunaan  obat  juga  bukan  hanya  mengandung  khasiat  untuk menghilangkan dan menyembuhkan penyakit, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan secara salah, disalahgunakan pemakaiannya, atau digunakan tidak sesuai dengan resep dokter. Dengan demikian, ternyata di dalam pelayanan resep obat
1 Wendi Muh. Fadli, et.al., (2016). Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep, Media Farmasi , Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016, hlm. 62-63.
2 Ali Mashuda, (2012). Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian , Bandung: Tiga Maha, hlm. 2.
atau  resep  dokter  di  apotek  timbul  hubungan  hukum  antara  berbagai  pihak  yang terlibat, antara lain: pasien selaku konsumen obat, apoteker, dan dokter.  Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan apoteker  dalam  menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  di  apotek  didasarkan  peraturan hukum di bidang kesehatan, serta untuk menentukan dan merumuskan aspek hukum tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter.

## PEMBAHASAN

## Tugas dan Kewenangan Apoteker
Didasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian,  Tenaga  Kefarmasian  terdiri  dari  Apoteker  dan  Tenaga  Teknis Kefarmasian. Yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai  apoteker  dan  telah  mengucapkan  sumpah  jabatan  apoteker,  yang  artinya apoteker  adalah  seseorang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  berhak  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  di  Indonesia.  Sedangkan  Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
Selanjutnya, menurut peraturan tersebut bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian  adalah  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusi  atau  penyaluran  obat, pengelolaan  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter,  pelayanan  informasi  obat,  serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan pelayanan obat atas resep dokter kepada masyarakat adalah apotek.
Didasarkan kedua pengertian di atas, maka jelas bahwa apoteker adalah tenaga kesehatan  yang  secara  profesional  mempunyai  martabat  luhur  dan  sumpah  jabatan serta kode etik. Itulah sebabnya, pelaksanaan profesi apoteker seperti yang diatur dalam perundang-undangan harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Namun  demikian,  seorang  apoteker  dalam  melaksanakan  profesinya  dapat berperan sebagai produsen obat atau sebagai leveransir obat yang diproduksi oleh suatu pabrik tertentu. Menurut van der Mijn, hal ini menimbulkan diferensiasi pada profesi
ini, sehingga apoteker dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: 3 Apoteker di Apotek Umum, Apoteker di Rumah Sakit, dan Apoteker di Industri. Akan tetapi yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Apoteker di Apotek.
Adapun fungsi dari Apoteker pada Apotek yaitu memberikan nasihat mengenai obat kepada dokter, dan memberikan penyuluhan mengenai obat kepada masyarakat. Sedangkan  apoteker  di  Rumah  Sakit  berfungsi  di  bidang  farmakoterapeutik,  dan Apoteker di Industri berfungsi sebagai peneliti dan pengawas obat serta turut berperan dalam produksi.
Didasarkan  ketentuan  Pasal  39  PP  No.  51  Tahun  2009,  setiap  apoteker  yang melakukan  pekerjaan  kefarmasian  wajib  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  Apoteker (STRA), demikian pula TTK yang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian  (STRTTK).  Untuk  memperoleh  STRA,  Apoteker  harus  mengajukan permohonan kepada Komite Farmasi Nasional (KFN) dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.
Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki  surat  izin  sesuai  tempat  tenaga  kefarmasian  bekerja.  Surat  izin  diterbitkan sesuai dengan tugas dan fungsi apoteker pada tempat kerjanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Permenkes No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, surat izin apoteker dimaksud berupa:
1. Surat  Izin  Praktik  Apoteker  (SIPA)  bagi  Apoteker  penanggung  jawab  di  fasilitas pelayanan kefarmasian;
2. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Surat  Izin  Kerja  Apoteker  (SIKA)  bagi  Apoteker  yang  melakukan  pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.
Dengan  demikian,  apoteker  yang  akan  bekerja  di  apotek,  baik  sebagai penanggung  jawab  ataupun  sebagai  pendamping,  harus  memiliki  SIPA.  Apabila apoteker  memiliki  tugas  dan  fungsi  sebagai  penanggung  jawab  apotek,  maka  yang bersangkutan hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPA yang artinya hanya boleh menjadi penanggung  jawab  di  satu  apotek  saja.  Namun  apabila  tugas  dan  fungsinya  sebagai apoteker  pendamping,  maka  kepada  yang  bersangkutan  diberikan  paling  banyak  3
3 Van der Mijn dalam Soerjono Soekanto, (1990). Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker , Bandung: Mandar Maju, hlm. 32.
(tiga)  SIPA  sebagai  pendamping.  Apoteker  penanggung  jawab  dapat  bekerja  sebagai apoteker pendamping di luar jam kerjanya sebagai apoteker penanggung jawab.
Pada kenyataannya, ketentuan mengenai apoteker di apotek belum dilaksanakan sepenuhnya  dan  ada  apotek  yang  tidak  ada  apotekernya,  yang  ada  hanya  nama apoteker  penanggung  jawab  yang  tercantum  pada  papan  nama  apotek.  Sedangkan pelayanan obat atau kefarmasian hanya dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian tanpa pengawasan seorang apoteker.
Dalam  melaksanakan  pekerjaan  kefarmasian  di  apotek,  salah  satu  tenaga kesehatan  yang  paling  berhubungan  dengan  apoteker  adalah  dokter.  Hal  ini disebabkan, apoteker adalah eksponen dari bidang obat atau kefarmasian, sedangkan penggunaan  obat  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  paling  sering  dilakukan  oleh deokter  dalam  memberikan  pelayanan  medis,  sehingga  ada  interelasi  dan  interaksi antara  kedua  profesi  tersebut.    Adapun  media  komunikasi  yang  digunakan  dalam menjalankan pengabdian profesi dokter dan apoteker adalah resep dokter.

## Pelayanan Obat dengan Resep Dokter
Didasarkan  rumusan  pengertian  resep  menurut  Pasal  1  nomor  10  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Apotek,  yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan  kepada  Apoteker,  baik  dalam  bentuk  kertas  maupun  elektronik  untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien. Penulisan  resep  merupakan  keputusan  terapi  yang  dituangkan  dalam  bentuk permintaan dari dokter kepada apoteker untuk memberikan obat kepada pasien yang sesuai  dengan  aturan  dosis,  cara  dan  lama  pemakaian  berdasarkan  pertimbangan medis. 4
Kenyataan menunjukkan bahwa, sebuah resep mempunyai arti yang lebih besar dari  yang  disebut  di  atas,  karena  merupakan  perwujudan  akhir  dari  kompetensi, pengetahuan  dan  keahlian  dokter  dalam  menerapkan  pengetahuannya  di  bidang farmakologi dan terapi. Sebab, seorang dokter yang menulis resep, pada dasarnya harus mengetahui  mengenai  penyerapan  dan  reaksi  obat  dalam  tubuh,  ekskresi  obat,
4 Moh. Anief, (2005). Farmasetika , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 36.
toksikologi, serta penentuan dosis regimen yang rasional bagi pasien secara individual. Resep ini merupakan perwujudan hubungan profesi antara dokter dan apoteker.
Dari  ketentuan  di  atas  juga  diketahui  bahwa  resep  hanya  boleh  diberikan  oleh dokter, dokter gigi, dan dokter hewan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Oleh karena itu, seorang dokter hewan hanya boleh menuliskan resep untuk keperluan hewan  semata-mata.  Begitu  pula  dengan  dokter  gigi,  yang  hanya  boleh  memberikan resep terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit gigi dan mulut.
Dengan demikian, jika pelayanan obat resep dokter dilakukan oleh seorang tenaga teknis kefarmasian, maka harus dilakukan di bawah pengawasan apoteker. Selain itu, karena resep dokter merupakan media komunikasi profesional yang digunakan dalam hubungan antara dokter dengan apoteker, maka timbul kewajiban dari dokter antara lain menulis resep dengan jelas dan lengkap agar dapat dibaca oleh apoteker. Hal ini penting  artinya  baik  demi  kepentingan  pasien  ataupun  untuk  memudahkan pelaksanaan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek.
Dari pengamatan penulis, selain banyak ditemukannya pelayanan resep  dokter oleh  tenaga  teknis  kefarmasian,  juga  apoteker  bekerja  pada  pemilik  apotek  swasta sehingga  apotek  lebih  tampak  sebagai  aktivitas  bisnis  daripada  tempat  aktivitas apoteker.
Resep dapat dikatakan sah atau resmi dan dilayani oleh apotek apabila memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Didasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/SK/V/1981, maka hal-hal yang harus dimuat dalam resep adalah:
1. Nama, alamat, nomor izin praktik dokter, dokter gigi, dokter hewan; dan dapat pula dilengkapi dengan nomor telepon, jam dan hari praktik.
2. Tanggal penulisan resep oleh dokter
3. Nama setiap obat atau komposisi obat (setiap jenis atau bahan dan jumlahnya, cara pembuatan atau bentuk sediaan yang dikehendaki), dan aturan pemakaian obat oleh penderita.
4. Tanda R/sebagai singkatan dari Recipe (yang berarti dapat diambil) harus ditulis pada bagian kiri setiap penulisan resep.
5. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena hal ini yang menjadikan resep otentik. Untuk resep
obat suntik dari golongan narkotika harus dibubuhi oleh tanda tangan lengkap dari dokter, dan tidak cukup dengan paraf saja.
6. Nama  penderita  di  belakang  kata  pro  (merupakan  identifikasi  penderita,  dan sebaiknya dilengkapi dengan alamat agar memudahkan penelusuran apabila terjadi sesuatu  dengan  obat  yang  diberikan  pada  penderita,  serta  umur  terlebih  jika penderitanya seorang anak agar dapat dilakukan pengecekan dosis).
7. Jika penderitanya hewan, maka dalam resep dokter hewan harus dicantumkan jenis hewan dan nama serta alamat pemiliknya.
8. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat dengan jumlah yang melebihi dosis.
Didasarkan  Pasal  21  Permenkes  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Apotek,  yang menyatakan bahwa:
“(1) Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
(2)   Dalam  hal  obat  yang  diresepkan  terdapat  obat  merek  dagang,  maka Apoteker dapat mengganti obat merek  dagang dengan obat generik yang sama  komponen  aktifnya  atau  obat  merek  dagang  lain  atas  persetujuan dokter dan/atau pasien.
(3)   Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu  menebus  obat  yang  tertulis  di  dalam  Resep,  Apoteker  dapat mengganti obat  setelah berkonsultasi dengan dokter  penulis  Resep  untuk pemilihan obat lain.
(4)   Apabila  Apoteker  menganggap  penulisan  Resep  terdapat  kekeliruan  atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis Resep.
(5)   Apabila  dokter  penulis  Resep  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  tetap pada  pendiriannya,  maka  Apoteker  tetap  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  Resep  dengan  memberikan  catatan  dalam  Resep  bahwa  dokter sesuai dengan pendiriannya.”
Apabila  kewajiban  dalam  pasal  ini  dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum perikatan  dalam  buku  III  KUH  Perdata,  jelas  bahwa  kewajiban  atas  diri  apoteker  ini timbul dari ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, dihubungkan dengan Pasal 27 No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, jika kewajiban ini dipenuhi oleh apoteker, maka selaku  tenaga  kesehatan  yang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  profesinya  serta
didasarkan  keahlian  dan  kewenangannya,  maka  apoteker  mendapat  pelindungan hukum.
Dilihat dari pihak pemberi pelayanannya, maka hubungan antara apoteker selaku pemberi pelayanan obat dan pasien (konsumen) selaku penerima pelayanan obat, maka hubungan  ini  merupakan  hubungan  pemberian  jasa  dalam  aktivitas  profesional. Hubungan ini harus didasarkan atas kepercayaan dari pasien bahwa apoteker sebagai pihak  pemberi  jasa  pelayanan  obat  atau  kefarmasian  akan  memberikan  pelayanan terbaik sesuai kode etik profesinya. Lain halnya dengan hubungan antara penjual dan pembeli selaku konsumen biasa (tanpa resep), sebab konsumen dapat memilih barang atau jasa yang dibutuhkannya dan penjual memberikan barang atau jasa sesuai yang diminta  oleh  konsumen.  Jika  ada  kekurangjelasan  mengenai  barang  atau  jasa  yang diminta  maka  penjual  dapat  langsung  menanyakan  kepada  konsumen.  Artinya, konsumen berhak memilih obyek yaitu barang atau jasa sesuai keinginannya dan juga berhak  membatalkan  apabila  ada  kekuarangan  atas  barang  atau  jasa  yang  diberikan penjual.
Di dalam hubungan pemberian jasa dalam aktivitas profesional antara apoteker dan  pasien,  yang  menjadi  obyek  adalah  obat  yang  mempunyai  nilai  materiil.  Tetapi, mengingat bahwa fungsi apotek sebagai tempat pengabdian apoteker, maka obat juga merupakan barang yang mempunyai fungsi sosial.
Selain  itu,  dilihat  dari  kewajiban  apoteker  untuk  memberikan  informasi  yang berkaitan  dengan  penggunaan  obat  kepada  pasien  di  samping  kewajibannya  untuk memberikan pelayanan resep obat, maka hal ini merupakan salah satu kewajiban dalam aktivitas profesionalnya. Seperti halnya hal pasien untuk memperoleh informasi dalam hubungan  pelayanan  medis  dengan  dokter,  maka  pasien  juga  mempunyai  hak  atas informasi dari apoteker dalam hubungan pelayanan obat di apotek.
Oleh  karena  itu,  jika  dimungkinkan  sebaiknya  dilakukan  komunikasi  dengan pasien atau pembawa resep mengenai isi resep yang bersangkutan sehubungan dengan kewajiban  informasi  termaksud.  Untuk  itu,  setelah  resep  dilayani  yaitu  pada  waktu penyerahan  obat,  apoteker  atau  tenaga  teknis  kefarmasian  wajib  memberi  informasi mengenai penggunaan obat dengan jelas agar timbul kepatuhan pasien pasien terhadap petunjuk  penggunaannya,  termasuk  juga  mengenai  cara  penyimpanan  obat  secara benar  sehingga  menghindarkan  pasien  dari  bahaya  kerusakan  obat.  Bahkan,  dalam keadaan  tertentu,  perlu  juga  diinformasikan  mengenai  cara  mengatasi  efek  samping
obat  untuk  menjamin  keamanan  pasien.  Kewajiban  ini  merupakan  tanggung  jawab apoteker yang  ada dalam  rumusan  pekerjaan keprofesian apoteker di apotek.  Dalam melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian, apoteker memiliki kewajiban untuk: (a) menjamin  pelayanan  pemberian  obat  kepada  pasien  dengan  penuh  tanggung  jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) memelihara dan melindungi sediaan farmasi dari pengaruh cuaca, temperatur, bencana alam, serangga, dan lain – lain yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas obat; (c) menjaga kerahasiaan pasien; (d) menjaga kebersihan  lingkungan  apotek;  (e)  memberikan  konseling  dan  residensial;  (f) memberikan informasi yang benar mengenai cara penggunaan obat, efek samping, dan kontraindikasi obat; (g) melakukan skrining resep; dan (h) menjaga mutu layanan. 5
Dalam  melaksanakan  kewajibannya,  seorang  apoteker  dituntut  untuk bertanggung jawab terhadap terapi obat agar dapat tercapai hasil yang optimal untuk meningkatkan  kualitas  hidup  pasien,  hal  ini  merupakan  konsep  dari  pelayanan kefarmasian.    Namun,  kenyataannya  kewajiban  sebagaimana  diuraikan  di  atas  tidak selalu  dapat  dilaksanakan  atau  tidak  seluruhnya  terpenuhi,  karena  ada  berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu baik yang bersumber dari kelompok profesi itu sendiri ataupun yang bersumber dari dalam masyarakat sebagai konsumen.
Kemudian, di dalam ayat 4 Pasal 21 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 dinyatakan bahwa apabila apoteker menganggap dalam resep terdapat kekeliruan atau penulisan yang tidak tepat, maka harus diberitahukan kepada dokter penulis resep. Jika dokter penulis  resep  karena  pertimbangan  tertentu  merasa  tidak  ada  kekeliruan  termaksud, maka apoteker wajib memberikan catatan pada resep tersebut bahwa dokter tetap pada pendiriannya. Hal ini berarti, segala akibat yang terjadi menjadi tanggung jawab dokter yang  bersangkutan.  Dalam  praktik,  hal  inipun  sulit  dilaksanakan,  karena  berbagai faktor antara lain tidak semua tempat praktik dokter dapat dihubungi dan dokter tidak hanya berpraktik di satu tempat. Lagipula, dalam hal dokter penulis resep tidak dapat dihubungi, maka biasanya penyerahan obat dapat ditunda.
Di dalam Pasal 22 peraturan tersebut di atas, juga diatur mengenai salinan resep. Salinan resep dapat dibuat dan harus disahkan oleh apoteker. Kemudian dalam Pasal 23, resep harus disimpan dengan baik di apotek paling singkat 5 (lima) tahun. Selain itu, resep atau Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien yang
5 Alexandra Indriati Dewi, (2008). Etika dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, hlm. 149-150.
bersangkutan  atau  yang  merawat  pasien,  petugas  kesehatan  atau  petugas  lain  yang berwenang sesuai ketentuan menurut peraturan perundang-undangan.
Di  samping  itu,  ada  hal-hal  yang  juga  harus  diperhatikan  oleh  apoteker  dalam memberikan  pelayanan  obat  di  apotek.  Antara  lain,  apoteker  harus  mendahulukan resep  yang  bertanda  “segera”,  “ cito ”,  “ staten ”,  dan  “urgen”  pada  bagian  kanan  atas, karena  resep  tersebut  menunjukkan  bahwa  pasien  memerukan  pengobatan  segera. Seorang apoteker tidak boleh mengulang penyerahan obat atas dasar resep yang sama, apabila pada resep yang asli diberi tanda “ ni ”, “ neiteratur ”, atau “tidak boleh diulang”.
Hal  ini  juga  berlaku  bagi  resep  yang  mengandung  narkotika  atau  obat  lain  yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal ditetapkan sebagai obat yang tidak boleh diulang tanpa resep baru.

## Tanggung Jawab Apoteker dalam Pelayanan Resep Obat
Apotek  adalah  tempat  pengabdian  apoteker  sebagai  tenaga  kesehatan  profesional  di bidang  pelayanan  obat  atau  kefarmasian.  Berarti,  dalam  kegiatan  pelayanan  yang dilakukan oleh apoteker dapat ditemukan ciri-ciri minimal profesi, yaitu: 6
1. Profesi merupakan suatu pekerjaan berkedudukan tinggi yang terdiri dari para ahli yang terampil untuk menerapkan peranan khusus dalam masyarakat.
2. Suatu  profesi  mempunyai  kompetensi  secara  eksklusif  terhadap  pengetahuan  dan keterampilan tertentu yang sangat penting bagi masyarakat maupun klien.
3. Didasarkan pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu, mengembangkan suatu taraf solidaritas dan eksklusivitas tertentu.
4. Berdasarkan  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  maupun  tanggung jawabnya  untuk  mempertahankan  kehormatan  dan  pengembangannya,  maka profesi mampu mengembangkan etik tersendiri dan menilai kualitas pekerjaan.
5. Profesi cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat ataupun kliennya.
6. Profesi  dipengaruhi  oleh  masyarakat,  kelompok  kepentingan  tertentu  maupun organisasi  profesional  lainnya,  terutama  dari  segi  pengakuan  terhadap kemandiriannya.
Apoteker  sebagai  pengemban  profesi  dikenal  oleh  masyarakat  melalui kemampuan dan keterampilannya yang khas, yaitu meracik obat menjadi obat jadi yang
6 Veronica Komalawati, (2002). Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis , Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 18.
siap  digunakan  oleh  penderita.  Obat  bukan  merupakan  barang  dagangan  biasa, melainkan  mempunyai  fungsi  sosial.  Lagipula,  obat  yang  digunakan  secara  rasional merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  keberhasilan upaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, obat termasuk obat jadi dan bahan baku obat harus dikendalikan penggunaannya secara ketat agar tidak disalahgunakan, atau digunakan  secara  salah.  Untuk  itu,  pengadaan,  pengaturan  dan  pengawasan  obat, merupakan salah satu upaya pokok di bidang kesehatan.
Namun,  kenyataannya  kegiatan  profesi  kefarmasian  khususnya  di  apotek  juga merupakan  kegiatan  bisnis.  Hal  ini  timbul  seiring  dengan  perkembangan  teknologi pembuatan  atau  peracikan  obat,  sehingga  obat  sudah  dalam  bentuk  obat  jadi  yang diproduksi  oleh  industri  farmasi.  Padahal,  ada  perbedaan  antara  kegiatan  profesi  di bidang kesehatan dengan kegiatan bisnis. Orientasi profesi lebih banyak diarahkan ke masyarakat,  sedangkan  oriantasi  bisnis  diarahkan  pada  keuntungan  materiel  yang maksimal. Pada profesi, kepercayaan masyarakat tertuju pada pemberi jasa, sedangkan pada bisnis kepercayaan masyarakat tertuju pada obyek yang menjadi tolok ukur. Selain itu, etik profesi berbeda dengan etik bisnis.
Jika dilihat dari ciri profesi yang dikemukakan di atas, maka bertitik tolak dari kewenangan  dan  tanggung  jawabnya  guna  mempertahankan  kehormatan  dan pengembangannya  sebagai  profesional,  profesi  apoteker  harus  memiliki  kode  etik sendiri  yang  mendukung  pelaksanaan  profesi  menurut  standar  profesinya.  Dalam melaksanakan  pelayanan  kefarmasian,  seorang  apoteker  harus  memenuhi  ketentuan kode  etik.  Kode  etik  adalah  panduan  sikap  dan  perilaku  tenaga  profesi  dalam menjalankan profesinya, sebagai aturan norma yang menjadi ikatan moral profesi. Kode etik apoteker merupakan salah satu pedoman untuk membatasi, mengatur, dan sebagai petunjuk bagi farmasis dalam menjalankan profesinya secara baik dan benar serta tidak melakukan perbuatan tercela.
Didasarkan UU No. 36 tahun 2009 pasal 24 ayat 2, ketentuan mengenai kode etik diatur oleh organisasi profesi. Kode etik dibuat oleh organisasi profesi dan digunakan sebagai  pedoman  seseorang  dalam  menjalankan  profesinya,  maka  segala  bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi merupakan tanggung jawab dan peran organisasi profesi  dalam  menjatuhkan  sanksi-sanksinya.  Kode  Etik  Apoteker  terbaru  nomor 006/2009  disahkan  pada  tanggal  8  Desember  2009  yang  merupakan  hasil  keputusan Kongres Nasional XVIII ISFI tahun 2009. Kode etik apoteker dibagi menjadi tiga bagian
yaitu  kewajiban  apoteker  terhadap  masyarakat,  rekan  sejawat,  dan  rekan  profesi kesehatan yang lain.
Di dalam Kode Etik Apoteker Bab V ayat 15 disebutkan, bahwa seorang apoteker harus  bersungguh-sungguh  menghayati  dan  mengamalkan  Kode  Etik  Apoteker Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  kefarmasiannya  sehari-hari.  Apabila  seorang apoteker  baik  dengan  sengaja  maupun  tak  sengaja  melanggar  atau  tidak  mematuhi Kode  Etik  Apoteker  Indonesia,  maka  dia  wajib  mengakui  dan  menerima  sanksi  dari pemerintah,  ikatan/organisasi  profesi  farmasi  yang  menanganinya  (Ikatan  Apoteker Indonesia) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 24 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa  tenaga  kesehatan  dalam  melakukan  tugasnya  berkewajiban  untuk  memenuhi ketentuan  kode  etik,  standar  profesi,  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Bahkan didasarkan Pasal 58 ayat 1, jika kesalahan  atau  kelalaian  itu  menimbulkan  kerugian,  maka  tenaga  kesehatan  yang bersangkutan  berkewajiban  membayar  ganti  kerugian.  Pelaksanaan  penggantian kerugian itu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun dasar tuntutan ganti kerugian karena kesalahan atau kelalaian menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 - 1367 KUHPerdata. Dalam kaitan dengan sebab timbulnya kesalahan pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep dokter, standar profesi merupakan tolok ukur untuk menilai terjadinya kesalahan dalam pelayanan resep yang melanggar etik profesi apoteker.
Pekerjaan  keprofesian  apoteker di apotek  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan berdasarkan keilmuan, tanggung jawab, dan etik profesi, yang meliputi:
1. Menyiapkan  sediaan  obat/farmasi  sesuai  permintaan  dokter,  dokter  gigi,  dokter hewan, atau profesi lain yang memiliki wewenang;
2. Menyiapkan  sediaan  obat/farmasi  atas  permintaan  penderita,  sesuai  dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan obat/farmasi;
3. Menetapkan  keabsahan  obat/bahan  farmasi  sebagai  sediaan-jadi  atau  bahan  baku yang  diperlukan  dalam  pembuatan  atau  peracikan  obat  bagi  seorang  penderita, berdasarkan ilmu kefarmasian yang dimilikinya;
4. Menetapkan keamanan obat dan campuran obat/bahan farmasi yang akan diberikan kepada penderita berdasarkan keabsahan ilmu kefarmasian;
5. memberikan  penjelasan  kepada  penderita  mengenai  segala  sesuatu  tentang obat/racikan obat berdasarkan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan dan bahan farmasi sehingga menjamin efek farmakologinya yang optimal;
6. menyediakan obat/bahan farmasi yang diperlukan untuk melangsungkan pekerjaan keprofesiannya berdasarkan kepada mutu farmasetik;
7. menyiapkan dirinya sebagai sumber informasi bagi sejawat profesi kesehatan lain, maupun masyarakat tentang ihwal obat/bahan farmasi berdasarkan keilmuan yang dimilikinya dengan penuh tanggung jawab.
Dalam prakteknya, kesalahan pemberian obat di apotek seringkali terjadi karena penyimpangan  dalam  pekerjaan  apoteker.  Setiap  kemungkinan  rangkaian penyimpangan dalam rangkaian pekerjaan apoteker dapat terlepas dari kemungkinan kesalahan yang dilakukan dokter dalam mendiagnosa, memilih dan menuliskan nama obat serta menentukan tinggi rendahnya dosis obat untuk pasien yang bersangkutan. Sebab jumlah pelaku dalam apotek yaitu petugas apotek juga dapat menjadi penyebab timbulnya kesalahan pemberian obat.
Apabila pada jam kerja apotek banyak menerima resep, sedangkan petugas apotek tidak  mencukupi  untuk  memberikan  pelayanan,  maka  besar  kemungkinan  petugas apotek  terburu-buru  karena  ingin  segera  memenuhi  pelayanan  yang  dibutuhkan.  Di samping  itu,  persediaan  peralatan  yang  ada  di  apotek  untuk  membuat,  mengolah, meracik, mengubah bentuk, mencampur, dan menyimpan obat atau bahan obat kurang memadai,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  kesalahan  pelayanan  obat  kepada pasien.  Faktor  penyebab  timbulnya  kesalahan  pemberian  obat  di  apotek,  selain dilakukan  oleh  apoteker  ataupun  tenaga  teknis  kefarmasian,  juga  oleh  dokter  dan pasien. Dokter dapat disebut sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya kesalahan dalam  pelayanan  obat,  karena  biasanya  tulisan  resep  yang  dibuat  dokter  sulit  untuk dibaca oleh petugas apotek.
Demikian  juga,  pasien  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  timbulnya kesalahan dalam pelayanan obat. Berawal dari kepercayaan pasien sebagai penderita terhadap dokter bahwa dokter akan melakukan upaya bagi kesembuhan dirinya. Salah satu tindakan terapeutik yang paling sering dilakukan oleh dokter adalah pemberian resep obat yang harus ditukar/dibeli di apotek. Apotek yang melayani resep memiliki petugas  yang  terbatas,  sedangkan  resep  yang  harus  dilayani  cukup  banyak.  Dalam situasi yang demikian, pasien ataupun keluarga pasien yang membawa resep ke apotek,
merasa  terlalu  lama  menunggu  sehingga  berulang  kali  menanyakan  kepada  petugas apotek "apakah obatnya sudah selesai dikerjakan". Dengan demikian, apabila petugas apotek  tidak/kurang  berhati-hati,  maka  besar  kemungkinannya  terjadi  kesalahan penyerahan  obat.  Terlebih  jika  digunakan  nomor  pengambilan  obat,  maka  nomor pengambilan perlu dikontrol kesesuaiannya dengan nomor yang diterakan pada resep. Selanjutnya, petugas apotek perlu memeriksa apakah obat yang diterima sesuai dengan yang  tertulis  dalam  resep.  Sebab  dalam  praktek,  biasanya  dokter  memberikan  resep kepada pasien disertai petunjuk tentang macam obat. Khususnya, obat tertentu yang penggunaannya harus dilakukan secara khusus, misalnya tidak diminum. Untuk  itu, petugas  harus  secara  langsung  memberitahukan  kepada  pasien  atau  keluarganya sekalipun petunjuk penggunaan sudah tercantum dalam etiket obat. Kemungkinannya, pemberitahuan itu kurang diperhatikan oleh pasien dan petugas apotek hanya memberi penjelasan  secara  sepintas  lalu,  maka  penggunaan  obat  yang  seharusnya  justru dilakukan sebaliknya.
Akibat  kesalahan  pemberian  obat,  jika  dilihat  dari  kaitan  antara  obat  dan karakteristik  obat  adalah  “tidak  tercapainya  kesembuhan  pasien”.  Sedangkan  efek sampingnya antara lain, keracunan atau berubahnya perilaku pasien dewasa menjadi seperti  anak  kecil.  Bahkan,  yang  paling  fatal  adalah  jika  mengakibatkan  kematian pasien. Sebab efek obat yang salah diberikan, dapat mengakibatkan semakin parahnya penyakit  pasien  dan  kemudian  meninggal  karena  kondisi  jantung  dan  organ  tubuh lainnya tidak dapat menerima efek obat yang salah diberikan itu.
Dengan demikian, akibat pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep dokter, pada dasarnya merugikan baik pasien dan atau keluarga pasien, baik materiil maupun immateriil.  Kerugian  materiil  dapat  berupa  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk pengobatan  pasien,  sedangkan  kerugian  immateriil  tidak  dapat  dinilai  dan  diukur dengan  kebendaan,  misalnya;  kehilangan  kenikmatan  atas  kesembuhan  yang seharusnya diterima oleh pasien, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarganya.
Didasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  kesalahan  dalam  pelayanan  resep  dokter  di apotek  yang  paling  banyak  terjadi  yaitu  penyimpangan  dalam  rangkaian  pekerjaan apoteker. Penyimpangan termaksud dapat berupa: kesalahan membaca resep dokter, kesalahan  pemeriksaan  dan  penetapan  campuran  komponen  obat  di  dalam  resep, kesalahan penyiapan catatan tentang cara yang baik dalam menyiapkan obat/meracik obat, kesalahan membungkus atau mengemas obat atau racikan obat ke dalam wadah
yang  seharusnya  sesuai  dan  memenuhi  syarat  wadah  secara  farmasetik,  kesalahan menentukan  label  yang  tepat  yaitu  berisi  instruksi  untuk  penderita,  dan  kesalahan penjelasan tentang cara penggunaan obat kepada penderita atau pembawa resep.
Selain itu, telah ditegaskan pula dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun  2009,  bahwa  apotek  adalah  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat  dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Dengan demikian,  jika  apoteker  melakukan  penyimpangan  dalam  rangkaian  pekerjaannya berarti telah dilakukan kesalahan dalam menjalankan profesi atau kesalahan profesional oleh apoteker atau malpraktik. Adapun pedoman yang digunakan untuk menilai atau menentukan  adanya  kesalahan  tersebut  adalah  standar  profesi  Apoteker  yang menyangkut  pekerjaan  keprofesian  apoteker  di  apotek  khususnya  dalam  pelayanan obat berdasarkan resep dokter (pelayanan resep dokter).
Jadi, istilah yang dapat digunakan untuk kesalahan profesional dalam pelayanan obat  atau  perilaku  menyimpang  dari  pelayan  obat  atau  " the  pharmaceutical  provider malpractice " atau " the drug provider malpractice ". Sehubungan dengan itu, dikemukakan oleh Hoekema, bahwa akibat dilakukannya kesalahan profesi, terutama akan merusak kepercayaan  terhadap  profesi  kesehatan,  merusak  nama  baik  kelompok  profesi  dan lebih lagi nama baik dari yang menggunakan jasa profesi tersebut. 7
Didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 36  Tahun 2009  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap seseorang,  tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya”,  maka  apoteker  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau  kelalaiannya dalam  menjalankan  profesinya.  Ketentuan  ini  merupakan  suatu  upaya  untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, termasuk apoteker. Kerugian  fisik  yang  dimaksudkan  adalah  hilangnya  atau  tidak  berfungsinya  seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang, yaitu kehormatan dan nama baiknya. Sedangkan mengenai tanggung jawab hukum  dalam  hal terjadinya  kesalahan  di dalam  Buku III KUHPerdata  diatur  dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.
7 Hoekema dalam Soekanto S, (1983). Aspek Hukum dan Etika Kedokteran , Jakarta: Grafiti Press. hlm. 44.
Tanggung  jawab  hukum  karena  kesalahan  dalam  ketiga  pasal  tersebut, merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata yang didasarkan tiga prinsip, yaitu:
1. Setiap  tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  atas  diri  orang  lain,  berarti  bahwa orang yang melakukannya harus
membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban  kerugian  (Ps.  1365).  Didasarkan  prinsip  ini,  untuk mempertanggungjawabkan  kesalahan  dalam  pelayanan  resep  dokter  di  apotek, maka unsur-unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: tindakan atau perbuatannya, kerugiannya, kesalahannya, dan hubungan antara tindakan dan kerugian. Dalam hal tindakan atau perbuatan, apakah tindakan itu termasuk kegiatan profesional yang termasuk  fungsi dan  tugas  apoteker. Dalam  hal kerugian,  apakah ada pihak  yang benar-benar  menderita  kerugian.  Dalam  hal  kesalahan,  siapakah  yang  melakukan kesalahan  itu.  Dalam  hubungan  antara  tindakan  dan  kerugian,  apakah  dapat dibuktikan  adanya  hubungan  kausal  antara  tindakan  dan  kerugian  yang  timbul. Apabila, hal-hal tersebut telah terpenuhi dan terbukti, berarti telah terjadi kesalahan sehingga pelakunya dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.
2. Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian karena kesalahan dari tindakannya yang disengaja, melainkan juga dari kelalaiannya atau kurang berhati- hati  (Pasal 1366).  Didasarkan  prinsip  ini,  maka apoteker tidak  hanya  bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakan atau perbuatannya, melainkan juga karena  tidak  bertindak  atau  berbuat  sesuatu  akibat  kelalaian  atau  kurang  berhati- hati.
3. Seorang harus bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian karena kesalahan dari tindakan atau perbuatannya sendiri, melainkan juga dari tindakan atau perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Didasarkan prinsip ini, apoteker bertanggung jawab atas tindakan tenaga teknis kefarmasian dan petugas lainnya di apotek  yang  terlibat  dalam  pelayanan  obat  atau  kefarmasian  yang  dilakukan  di apotek.  Dalam  hal  pelayanan  obat  didasarkan  resep  dokter,  maka  jika  timbul kerugian pada penderita karena pemberian obat yang tidak sesuai dengan isi resep walaupun  penggantian  atau  perubahannya  telah  disepakati  oleh  pembawa  resep, tetap apoteker yang bertanggung jawab.
Sehubungan  dengan  pembuktian  adanya  kesalahan,  maka  dalam  hal  ini  harus dibuktikan  adanya  penyimpangan  dalam  rangkaian  pekerjaan  apoteker.  Didasarkan
prinsip hukum mengenai pembuktian yang terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang menuntut suatu hak atau membantah hak orang lain, berkewajiban membuktikannya. Berarti, pihak penderita yang merasa dirugikan harus  membuktikan  adanya  kesalahan  profesional  berupa  penyimpangan  terhadap rangkaian pekerjaan apoteker. Hal ini sulit untuk dilakukan, jika tidak cukup informasi untuk  membuktikannya.  Oleh  karena  itu,  insan  profesi  apoteker  harus  memiliki kesadaran  hukum  dalam  menjalankan  tugas  profesionalnya.  Sedangkan  hukum, memungkinkan  dilakukannya  cara  pembuktian  sebaliknya  yang  dibebankan  kepada pihak lawan (apoteker).
Selain  itu,  di  dalam  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  9  Tahun  2017 dinyatakan  bahwa  apoteker  pemegang  SIA  dalam  menyelenggarakan  apotek  dapat dibantu  oleh  apoteker  lain,  tenaga  teknis  kefarmasian  dan/atau  tenaga  administrasi. Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 PP No. 51 Tahun 2009 ditegaska n bahwa “Dalam hal Apoteker  dibantu  oleh  Tenaga  Teknis  Kefarmasian,  pelaksanaan  pelayanan Kefarmasian tetap dilakukan oleh Apoteker dan tanggung jawab tetap berada di tangan Apoteker”.  Itulah  sebabnya,  dinyatakan  bahwa  Apoteker  bertanggung  jawab  atas kesalahan tenaga teknis kefarmasian.
Namun demikian, tidak semua perbuatan tenaga teknis kefarmasian khususnya mengenai pekerjaan kefarmasian menjadi tanggung jawab apoteker, karena diperlukan adanya  hubungan  tertentu  antara  perbuatan  dari  tenaga  teknis  kefarmasian  dengan hubungan kerja. Artinya, apoteker bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yang dilakukan  tenaga  teknis  kefarmasian  sepanjang  perbuatan  itu  dilakukan  selama  jam kerja.
Oleh  karena  di  dalam  kenyataannya,  bahwa  tuntutan  ganti  kerugian  yang dibebankan kepada apoteker akibat tindakan atau perbuatan orang-orang yang berada di  bawah  pengawasannya  itu  dirasakan  sangat  berat,  sehingga  jika  sepenuhnya dibebankan  kepadanya  dirasakan  tidak  adil.  Itulah  sebabnya,  sekalipun  pembayaran ganti  kerugian  sepenuhnya  dibebankan  kepada  apoteker,  namun  kemudian  secara intern  setelah  perkaranya  diputus,  apoteker  meminta  pengembalian  pembayaran sebagian  ganti  kerugian  yang  menjadi  tanggungan  tenaga  teknis  kefarmasian  yang melakukan kesalahan tersebut.
Dalam hal pasien meninggal dunia, maka tuntutannya didasarkan Pasal 1365 jo.
1370 KUHPerdata; dan jika pasien menderita cacat badan atau luka berat tuntutannya
didasarkan Pasal 1365 jo. 1371 KUHPerdata. Jadi, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan  umum,  sedangkan  Pasal  1370  dan  1371  KUHPerdata  adalah  ketentuan khusus.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut  Tugas  dan kewenangan  apoteker  dalam  menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  adalah  dalam pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan,  pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Resep  dokter merupakan  perwujudan  akhir dari kompetensi,  pengetahuan  dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya di bidang farmakologi dan terapi. Resep adalah media komunikasi profesional yang digunakan dalam hubungan antara dokter dengan apoteker. Apoteker wajib melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Dasar pertanggungjawaban perdata  berupa  tuntutan  ganti  kerugian  adalah  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365-1367  KUHPerdata  yang  diakibatkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian  apoteker  dalam  menjalankan  pekerjaannya.  Pedoman  yang digunakan untuk menilai atau menentukan adanya kesalahan atau kelalaian tersebut adalah standar profesi apoteker yang menyangkut pekerjaan keprofesian apoteker di apotek  khususnya  dalam  pelayanan  obat  berdasarkan  resep  dokter  (pelayanan  resep dokter).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Alexandra Indriati Dewi. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Pustaka Book
Publisher.
Ali  Mashuda.  (2012). Paradigma  dan  Tatanan  Baru  Praktik  Kefarmasian .  Bandung:  Tiga Maha.
Badan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. (1983). Profesi Apoteker . Jakarta. Emma S Surahman. (2011). Konsep Dasar Pelayanan Kefarmasian Berbasiskan Pharmaceutical Care . Bandung: Widya Padjadjaran.
Moh Anief. (2005). Farmasetika . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soerjono Soekanto. (1990). Aspek Hukum Apotik dan Apoteker . Bandung: CV Mandar Maju. ________________. (1983). Aspek Hukum dan Etika Kedokteran . Jakarta: Grafiti Press.
Veronica Komalawati. (2002). Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik: Suatu
Tinjauan Yuridis . Bandung: Citra Aditya Bakti..

## Jurnal
Wendi Muh. Fadli, et.al., (2016). Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep, Media Farmasi , Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016.

## Dokumen Lain
Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2016  Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.