## PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
Oleh :
Didit Prihantoro 1

## Abstraksi
Dalam  memberikan  remisi  terhadap  narapidana  tindak  pidana  korupsi diberlakukan suatu pengetatan untuk memperoleh remisi. Pemberian remisi yang diperketat  ini  kenyataannya  masih  mendapatkan  pro  dan  kontra  bagi  beberapa pihak.  Oleh  karena  itu  tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu  guna  mengetahui  bahwa syarat pemberian remisi yang terkandung dalam PP No. 99 Tahun 2012 kemudian dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, serta apakah Peraturan Pemerintah tersebut sesuai atau tidak dengan Teori Tujuan Pemidanaan. Penelitian  ini  memakai  metode  yuridis  normatif,  sedangkan  pendekatan  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini    yaitu  pendekatan  analisis  konsep  hukum  dan The  Statute  Approach .  Adapun  hasil  yang  diperoleh  dari  adanya  penelitian  ini yaitu  syarat  akan  pemberian  remisi  bagi  tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat dalam PP No. 99 Tahun 2012 menurut hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia  bertentangan  dengan  UU.  No.  12  Tahun  1995  Tentang Permasyarakatan.  Dan  sampai  sekarang  masih  terdapat  dua  pendapat  mengenai kesesuaian dalam Teori Tujuan Pemidanaan.
. Kata Kunci : Korupsi, Remisi, Undang-Undang

## 1. Latar Belakang
Di negara Indonesia, masih banyak praktek korupsi yang terjadi di semua lini, baik  dalam kalangan legislatif, eksekutif, pusat  maupun di  daerah. Korupsi  telah mengakar  pada  masyarakat  Indonesia  sehingga  menjadi  budaya  yang  sulit  untuk dihilangkan. 2 Masalah  korupsi  yang  terjadi  di  negara  ini  dapat  ditemukan  dalam segala  bidang  kehidupan  pemerintahan  dan  sosial,  korupsi  menjadi  sebuah  virus yang menyebar sampai kesektor swasta sampai ke tingkat RT  yang sudah sangat jelas  bahwa  dengan  adanya  korupsi  ini  akan  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar.  Sebenarnya  jika  dilihat  secara  lebih  teliti,  adanya  praktek  korupsi  yang terjadi tidak pernah berkurang dan justru bertambah ini menunjukkan bahwasanya
1 Anggota Kepolisian Republik Indonsia
2 Mirfan, M Nurul, 2012,  “ Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam ”, Pena Grafika, Jakarta, Hal. 4
kurangnya  ketegasan  dan  tidak  konsistennya  dalam  menerapkan  peratutan perundang-undangan.
Di Indonesia, diperlukannya aturan yang majemuk mengenai hukum sehingga diharapkan  bisa  menciptakan  sebuah  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  yang  ada di  Indonesia,  karena  pada  hakekatnya  tujuan  dari  negara  ini  yang  harus  dicapai yaitu  ketertiban,  keadilan,  dan  kemakmuran  dan  kedamaian  untuk  hidup  saling berdampingan.
Remisi diberikan kepada para narapidana yang pada mulanya diatur dalam PP No.  28  Tahun  2006  akan  tetapi  dengan  diberlakukannya  peraturan  tersebut menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  menurut  pandangan  masyarakat  korupsi merupakan  kejahatan  yang  sangat  merugikan  negara,  keuangan  negara,  dan masyarakat  sehingga  dengan  pemberian  remisi  yang  mudah  didapat  oleh narapidana korupsi dianggap sesuatu yang tidak adil. Hal tersebut tidaklah omong kosong  belaka  karena  jika  dilihat  kebelakang  banyak  koruptor  yang  menikmati remisi dengan sangat mudah misalnya saja kasus narapidana Urip yang divonis 20 tahun  penjara  serta  dendan  500  juta  mendapatkan  remisi  dengan  sangat  mudah sebesar  satu  bulan  lamanya,  serta  remisi  umum  pada  hari  kemerdekaan  selama empat bulan lamanya. Keputusan dalam pemberian remisi  tersebut  dinilai sangat berlebihan, terkesan koruptor sangat di istimewakan. Koruptor telah mencuri uang negara dengan jumlah yang sangat besar sehingga seharusnya para koruptor harus segera  dimiskinkan  tanpa  menikmati  keistimewaan  termasuk  menerima  remisi dengan mudah.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  atau extra ordinary sehingga  dalam  pemberantasannya  juga  harus  diperlukan  suatu  usaha yang  sangat  besar  termasuk  dengan  membebaskan  dari  adanya  praktik menyimpang  dalam  memberikan  remisi,pemberian  remisi  haruslah  diperketat. Perubahan  dalam  pengaturan  mengenai  syarat  penerimaan  remisi  memang  harus dilakukan.  Remisi  yang  didapatkan  oleh  narapidana  dengan  kasus  korupsi besarannya  harus  berbeda  dengan  remisi  yang  diperoleh  oleh  narapidana  biasa. Dalam  memperoleh  remisi,  seorang  narapidana  harus  memiliki  persyaratan  yang harus dipenuhi. Jika dilihat  dari kebijakan perundang-undangan mengenai  remisi
maka  untuk  memperolehnya  narapidana  harus  berkelakuan  baik  dan  mematuhi segala peraturan yang ada dalam Lembaga Permasyarakatan.
Banyaknya masyarakat yang menganggap pemberian remisi merupakan suatu ketidakadilan  maka  pemerintah  mengeluatkan  PP  No.  99  Tahun  2012  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Kemudian terdapat  penambahan  aturan  megenai  syarat  dalam  pemberian  remisi  kepada narapidana  korupsi  yang  lebih  diperketat,  diatur  dalam  Pasal  34  angka  (1).  Hal tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat. Namun tetap saja, pro kontra mengenai suatu peraturan masihlah muncul, berapa kalangan menyampaikan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Tentang  Permasyarakatan.  Permasalahan  mengenai  kesesuaian  pemberian  remisi terhadap koruptor yang terdapat pada pasal Pasal 34 PP No. 99 Tahun 2012 juga ikut  dipertanyakan.  Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada  maka  penelitian  ini mengambil judul Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Positif.

## 2. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  ada,  maka  rumusan  masalah  yang diambil pada penelitian ini yaitu :
2.1 Bagaimana syarat pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012  yang  dikaitkan dengan UU  No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan?
2.2 Bagaimana  pemberian  remisi  yang  diatur  dalam  PP  No.  99  Tahun  2012 yang dikaitkan dengan Teori Tujuan Pemidanaan?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
3.1 Untuk  mengetahui  syarat  pemberian  remisi  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 yang dikaitkan dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.
3.2 Untuk mengetahui pemberian remisi yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 yang dikaitkan dengan Teori Tujuan Pemidanaan.

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  maupun  praktis  diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan  dibidang  hukum  pidana  khususnya  aspek-aspek  yang  terkait dalam pengaturan tindak pidana korupsi.

## 5. Metode Penelitian
Merujuk  pada  rumusan  masalah  yang  digunakan  maka  penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dalam artian bahwa dalam  melakukan  penelitiannya  dengan  meneliti  data  sekunder  atau  bahan pustaka, mencakup penelitian yang dilakukan pada sinkronisasi hukum, asas-asas hukum,  perbandingan  hukum,  dan  sistematika  hukum. 3 Penelitian  ini  memakai metode normatif sebagai pendekatan utama karena pokok dari tujuan diadakannya penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  syarat  pemberian  remisi  yang  diberikan kepada narapidana yang kemudian dikaitkan dengan UU Tentang Permasyarakatan  sehingga  ketentuan  perundang-undanglah  yang  mengaturnya. Sedangkan  dalam  pendekatannya  menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan perundang-undangan  atau The  Statute  Approach dan  pendekan  analisis  konsep hukum atau Analitical & Conseptual Approach .
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  atau  bahan  pustaka  yang meliputi:
1.  Bahan  hukum  primer  yang  meliputi:  Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun 2012  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Warga  Binaan Permasyarakatan,  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang Permasyarakatan,  UUD  1945,  Keppres  No.174  Tahun  1999  Tentang Remisi  Dan  UU  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
3 Soekanto,  Soerjono,    dan  Mamudji,  Sri,  2006,  “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hal.13
2. Bahan hukum sekunder meliputi: bahan ini digunakan sebagai penjelas dari bahan  hukum  primer,  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan ialah hasil penelirtian hukum, hasil dari seminar, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini,makalah-makalah, jurnal hukum dan hasil karya ilmiah.
3.  Bahan  hukum  tersier:  bahan  hukum  yang  akan  memberikan  penjelasan serta  petunjuk  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia hukum, kamus, serta lain sebagainya.
Dalam  menghimpun  data  langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  yaitu menganalisa atau mempelajari segala literatur yang mempunyai kaitannya dengan obyek  masalah  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  dan  mengutip  beberapa pernyataan  dan  pendapat  yang  disusun  sistematis  sebagai  landasan    untuk mendukung menjawab masalah pada penelitian ini.
Penelitian  ini  memakai  teknik  sistematisasi  dan  deskriptif  dalam menganalisis  permasalahan.  Adapun  pengertian  dari  teknik  sistematisasi  yaitu teknik yang mencari suatu keterkaitan rumusan yang ada dalam proposisi hukum antara  peraturan  hukum  atau  regulasi  yang  sebanding  maupun  antara  peraturan perundangan  yang  tidak  sejajar  atau  sebanding.  Sedangkan  artian  dari  teknik deskriptif  yakni  merupakan  teknik  yang  menerangkan  kondisi  atau  posisi  yang terdapat  dalam  porsi-porsi  hukum  maupun  non  hukum  atau  diluar  hukum  secara apa adanya.

## 6. Pembahasan
6.1 Syarat Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang  Diatur  Dalam  PP  No.  99  Tahun  2012  Yang  Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mana  bisa  dilihat dalam  Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  yang  mana  melindungi  hak  dari  setiap warganya  merupakan  ciri  dari  suatu  negara  hukum.  Perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  negara  kepada  warga  negaranya  tiak  memandang perbedaan agama, ras, etnik, suku, status hukum hingga status sosial, semua individu  diperlakukan  sama  dan  pemenuhan  hak  kepada  warganya
negaranya tersebut. Setiap warga negara memiliki hak  yang diperoleh dari negaranya  termasuk  hak  yang  mengacu  pada  status  hukum  warga  negara tersebut.  Meskipun  status  warga  negara  tersebut  merupakan  seorang terpidana  negara  tetaplah  harus  memberikan  hak-haknya  sebagai  warga negara,  negara  tidak  diperbolehkan  membuat  pengecualian  dengan meniadakan  hak  narapidana  melainkan  haruslah  melindungi  hak  tersebut tanpa terdapat pengecualian.
Remisi merupakan pengurangan hukuman  yang diberikan oleh negara kepada  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat  tertentu,bisa  dikatakan sebagai hak namun juga terdapat sebuah kewajiban. Remisi memiliki kaitan dengan  Lembaga  Permasyarakatan  khususnya  dengan  narapidananya. Remisi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  remissio  yang  memiliki  arti pengurangan  atau  potongan  dari  hukuman.  Sedangkan  menurut  pengertian umunya  remisi  merupakan  pengurangan,  pembebasan  hukuman  sebagian atau  keseluruhan  dari  hukuman  terbatas  bahkan  hukuman  seumur  hidup. 4
Selain  pengertian  tersebut,  Andi  Hamzah  menyatakan  pendapatnya  bahwa remisi  merupakan  pembebasan  atau  pengurangan  hukuman  baik  sebagian atau  seluruhnya  menjadi  hukuman  tebatas  dari  hukuman  seumur  hidup yang  diberikan  setiap  tanggal  17  Agustus.  Dalam  sistem  permasyarakatan remisi  berarti  diskon  atau  potongan  hukuman  bagi  narapidana  setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Narapidana  kehilangan  hak  kemerdekaannya,  namun  negara  tetap memberikan hak sebagai warga negara dan tetap melindungi hak asasinya. Masih  ada  hak-hak  dari  narapidana  yang  dilindungi  oleh  sistem permasyarakatan Indonesia, hak-hak tersebut antara lain yaitu :
a. Hak  untuk  tetap  melakukan  kewajiban  kepada  Tuhan,  yaitu beribadah;
b. Hak memperoleh perawatan jasmani maupun perawatan rohani;
c. Hak untuk memperoleh ilmu atau pendidikan;
d. Hak  mendapatkan  makanan  yang  layak  untuk  dimakan  dan  hak mendapatkan layanan kesehatan;
4 Andi Hamzzah, “Kamus Hukum”
e. Hak untuk mengeluarkan segala keluhannya;
f. Hak mendapatkan berita atau informasi;
g. Hak memperoleh gaji atau upah atas pekerjaannya;
h. Hak untuk menerima tamu kunjugan;
i. Hak memperoleh cuti sebelum bebas;
j. Hak guna memperoleh bebas bersyarat;
k. Hak  memperoleh  kesempatan  untuk  berbaur  dengan  orang  lain termasuk keluarga;
l. Hak memperoleh remisi;
m. Dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan regulasi. 5
Dalam  menjalankan  hak-hak  narapidana,  kepada  narapidana  yang dijatuhi  vonis  hukuman  seumur  hidup  pemerintah  memberikan kesempatan kepada narapidana yang bersangkutan untuk memperbaiki diri dan  memiliki  harapan  menjadi  sosok  yang  lebih  baik  untuk  hidup ditengah-tengah  masyarakat  sehingga  masyarakat  akan  menerimanya kembali.  Selain  hal  tersebut,  tujuan  dari  remisi  adalah  kebijakan  untuk menciptakan  sistem  permasyarakatan  yang  sesuai  dengan  Standar Minimum Rules. 6
Disamping  hak-hak  yang  telah  dikemukakan  tersebut,  selama menjalani  masa  penjara  narapidana  juga  memiliki  beberapa  kewajiban, kewajiban-kewajiban yang dimaksud yaitu:
1. Wajib ikut kegiatan pembinaan yang ada di lembaga permasyaratakatan;
2. Berkewajiban  mematuhi  segala  peraturan  ketetiban  serta  keamanan yang ada di Lapas;
3. Berkewajiban bekerjasama dengan petugas yang ada di Lapas Tujuan  diadakannya  pemberian  remisi  dapat  dilihat  dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999,  yang mana tujuannya meliputi sebagai berikut :
5 Tunggal, Setia Hadi, 2000, “ Undang-Undang Permasyarakatan ”, Haevarindo, Jakarta, Hal 7-8
6 Arifin,  Zainal,2012,  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pemberian  Remisi  Pada Narapidana ”, Skripsi, Hal. 62,  Diakses Pada tanggal 16 Januari Pukul 04.00 WIB
1. Sebagai simulasi dan motivator serta sebagai alat untuk mengingatkan narapidana  agar  selama  berada  di  Lembaga  Permasyarakatan  selalu bersikap baik;
2. Guna  usaha  untuk  mengurangi  efek  negatif  dan  subkultural  tempat pelaksanaan  pidana,  disparitas  pidana  efek  dari  kemerdekaan  yang dirampas.  Jika  dilihat  dari  psikologi,  dengan  memberikan  remisi  ini akan  memberikan  pengaruh  menekan  tingkat  frustasi  atau  stress terutama  untuk  narapidana  residivis.  Sehingga  dapat  mengurangi  atau bahkan  mereduksi  gangguan  ketertiban  atau  keamanan  di  Rutan/LP, seperti melarikan diri atau bentuk kerusuhan lainnya;
3. Diharapkan  remisi  yang  diberikan  pada  hari-hari  tertentu  seperti  hari besar keagamaan bisa memicu narapidana menyadari diri atau bertobat sesuai dengan tuntutan agama masing-masing.
Sedangkan  pemberian  dan  syarat  diberikannya  remisi  terhadap narapidana  menurut  KeppresRI  No.  174  Tahun  1999  diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :
a. Remisi Umum, yang mana remisi ini diberikan pada hari-hari tertentu, seperti hari peringatan proklamasi pada tanggal 17 Agustus.
b. Remisi khusus, remisi ini diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan  yang  dianut  oleh  terpidana,  dan  apabila  dalam  satu  tahun terdapat  hari  besar  lebih  dari  satu  maka  yang  dipilih  oleh  narapidana yaitu  hari  besar  yang  paling  dimuliakan  oleh  penganut  agama  yang bersangkutan.
c. Yang  terakhir  yaitu  remisi  tambahan,  remisi  ini  diberikan  kepada narapidana  apabila  selama  menjalani  hukuman  narapidana  melakukan jasa  kepada  negara,  atau  narapidana  telah  melakukan  perbuatan  yang berguna/bermanfaat  bagi  negara  atau  bagi  orang  lainnya,  atau  juga narapidana  telah  melakukan  perbuatan  yang  membantu  aktivitas pembinaan Di Lembaga Permasyarakatan.
Sedangkan besaran yang bisa didapat oleh narapidana, antara lain yaitu :
1. A. Besar dari remisi umum, yaitu :
1. Satu  bulan, apabila telah menjalani hukumannya  selama 6-12 bulan;
2. Dua  bulan,  didapatkan  oleh  narapidana  apabila  narapidana telah menjalani hukuman selama 12 bulan atau lebih.
B. Syarat memperoleh remisi umum meliputi :
1.  Merupakan  warga binaan permasyarakatan  yang sedang tidak cuti menjelang bebas dari hukuman;
2. Sedang tidak menjalani hukuman seumur hidup atau hukuman mati;
3. Narapidana sedang tidak menjalani pidana pengganti denda;
4. Tidak dijatuhi hukuman disiplin;
5. Telah menjalani hukuman selama lebih dari enam bulan.
C. Remisi Umum diberikan pada:
1.  Remisi  tahun  pertama  diberikan  sebesar  satu  bulan  bagi narapidana yang telah menjalani hukuman selama 6 sampai 12 bulan;
2.  Kemudian  diberikan  remisi  pada  tahun  kedua  sebanyak  tiga bulan;
3. Tahun berikutnya yaitu pada tahun ke tiga, narapidana diberikan remisi sebanyak empat bulan;
4. Kemudian akan diberikan remisi sebanyak lima bulan pada tahun ke empat dan ke lima;
5.  Serta  pada  tahun  ke  enam  dan  selanjutnya  narapidana  akan diberikan remisi selama enam bulan pada setiap tahunnya.
2.  A. Besar dari remisi kusus, meliputi :
1.  Mendapatkan  remisi  sebesar  lima  belas  hari  apabila  telah menjalani hukuman selama enam sampai dua belas bulan
2.  Diberikan  remisi  sebesar  satu  bulan  apabila  telah  menjalani hukuman dua belas bulan atau lebih
B. Syarat agar memperoleh remisi khusus yaitu :
1.  Narapidana sedang tidak cuti karena mendekati hari bebas
2.  Tidak  dijatuhi  hukuman  disiplin  atau  bebas  dari  hukuman disiplin
3.  Sudah melewatimasa hukuman selama enam bulan atau lebih
4.  Narapidana tidak sedang menjalani hukuman seumur hidup atau mati.
5.  Narapidana tersebut tidak sedang menjalani pidana denda
C. Pelaksanaan remisi kusus sebagai :
1.  Remisi  akan  diberikan  selama  lima  belas  hari  pada  tahun pertama  apabila  narapidana  telah  melaksanakan  hukuman selama enam bulan
2. Remisi diberikan selama satu bulan yaitu pada tahun kedua dan ketiga
3.  Remisi  akan  diberikan  selama  satu  bulan  lebih  lima  belas  hari pada tahun ke empat dan kelima
4.  Kemudian  pada  tahun  ke  enam  dan  tahun-tahun  selanjutnya remisi diberikan sebanyak dua bulan dan diperoleh setiap tahun dua kali.
D. Pemberian Remisi Khusus Dilaksanakan Pada Hari-hari:
1. Pada Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan anak pidana yang menganut agama Islam.
2. Bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, maka dilaksanakan pada Hari Raya Natal
3.  Dilaksanakan  pada  setiap  Hari  Raya  Nyepi  jika  yang  dianut adalah agama Hindu
4. Dan bagi Narapidana dan anak narapidana yang beragama Hindu maka  pelaksanaan  remisi  kusus  dilakukan  pada  Hari  Raya Waisak.
Jika  saat  menjalankan  hukuman  diketahui  narapidana  melakukan pindah  agama,  maka  remisi  akan  diberikan  dan  dilaksanakan  pada agama  yang  dianut  sesuai  dengan  pendataan  waktu  pertama  kali dilakukan oleh petugas Lembaga Permasyarakatan.
A. Besar dari remisi tambahan yaitu :
1. ½ dari remisi umum yang didapatkan oleh narapidana pada tahun tersebut  yang  mana  narapidana  telah  berbuat  jasa  terhadap negara atau pada manusia lainnya.
2.  1/3  dari  remisi  umum  yang  didapatkan  oleh  narapidana  yang telah  berjasa  membantu  aktifitas  kegiatan  pembinaan  yang  ada di lapas
B. Remisi tidak dapat diberikan kepada narapidana yang :
1.  Melaksanakan  hukuman  penjara  sebagai  hukuman  pengganti denda
2.  Menjalani  cuti  karena  mau  bebas  dari  hukuman  atau  masa hukumannya mau habis
3.  tercatat  dalam  pelanggaran  tata  tertib  dan  dijatuhi  hukuman disiplin
4. masih menjalani hukuman kurang dari enam bulan
C.  Sedangkan  syarat  agar  mendapatkan  remisi  tambahan  yaitu sebagai berikut :
1.  Tidak  sedang  mau  bebas  sehingga  menjalani  cuti  menjelang bebas
2. Tidak sedang melakukan hukuman pengganti denda
3. Tidak mendapatkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati
4. Telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan lamanya
5. Tidak dihukum hukuman kedisiplinan.
Masih  terdapat  bahasan  mengenai  remisi,  yaitu  Remisi  Khusus  yang bersyarat, Remisis Khusus yang tertunda, dan Remisi Tambahan. Remisi- remisi  tersebut  diatur  dalam  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal Permasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001. Pada surat edaran tersebut dibahas mengenai :
a. Remisi Khusus Bersyarat
Remisi  khusus  merupakan  remisi  yang  diberikan  pada  hari-hari besar keagamaan  yang dianut oleh narapidana dan anak narapidana. Remisi  khusus  bersyarat  ini  merupakan  remisi  yang  diusulkan  jika narapidana  dan  anak  pidana  belum  genap  melaksanakan  hukuman
selama  enam  bulan  dan  memperlihatkan  masa  pidananya  yang dihitung  ketika  masih  pada  tingkat  penyidik  dan  tanggal pendataannya pada tingkat tersebut.
b. Remisi Khusus Tertunda
Remisi  ini  diberikan  jika  narapidana  dan  anak  pidana  telah memenuhi  syarat  substantif  ketika  hari  besar  keagamaan.  Namun pada saat tersebut narapidana yang bersangkutan berada dalam status yang  mana  menyebabkan  yang  bersangkutan  pada  saat  itu  tidak berhak mendapatkan remisi. Kemudian remisi  yang menjadi haknya akan  diusulkan  saat  status  narapidana  yang  bersangkutan  telah mendapatkan kekuatan hukum yang mana telah dieksekusi oleh JPU.
Di Indonesia, pemberian remisi dilakukan dengan cara :
1. Dilakukan  dengan  cara  bertahap,  hal  ini  supaya  pembinaan  betul- betul  dipahami  dengan  benar  dan  meresap  pada  jiwa  narapidana sehingga diharapkan mampu menciptakan landasan moral yang baik. Pemahaman  akan  pemidanaan  yang  telah  meresap  kedalam  jiwa diharapkan  mampu  untuk  meredam  keinginan  untuk  melakukan kejahatan  kelak  dimasa  yang  akan  datang  ketika  narapidana  telah keluar  dari  tahanan  dan  berbaur  dengan  masyarakat.  Diharapkan pengalaman-pengalaman  yang  terjadi  ketika  narapidana  masih menjalankan hukuman dapat dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga,  sehingga  dengan  diadakannya  pemberian  remisi  secara bertahap  ini  diharapkan  bisa  mencapai  sasaran  yang  mana menginginkan bagi pelaku kejahatan untuk merubah dirinya menjadi sosok  yang  lebih  baik  dengan  didasari  moral  dan  jiwa  yang  tenang lagi kokoh.
2. Sedangkan  yang  kedua  adalah  pemberian  remisi  secara  bertingkat, hal  tersebut  ditujukan  untuk  memperlihatkan  jika  ketekunan  dalam mentaati  peraturan  pemerintah  melalui  Lapas  semakin  baik.  Selain itu  diharapkan  pada  narapidana  yang  telah  lama  menjalani
pembinaan  supaya  kesadarannya  lebih  baik  daripada  narapidana yang baru saja menjalani pemidanaan.
Bagi  narapidana  yang  divonis  dengan  hukuman  seumur  hidup,  maka syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  bisa  mendapatkan  remisi  yakni  dengan mengganti  atau  merubah  menjadi  hukuman  pidana  sementara  yang awalnya adalah hukuman seumur hidup. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 9  ayat  1-4  Keppres  No.174  Tahun  1999  Tentang  Remisi  yang  mana menyebutkan antara lain sebagai berikut :
1. Narapidana  yang  bersangkutan  harus  mengajukan  permohonan mengenai  penjara  seumur  hidup  menjadi  pidana  penjara  sementara kepada Presiden RI lewat Menteri Hukum Dan Perundang-undangan;
2. Syarat  narapidana  yang  berhak  mengajukan  permohonan  hukuman sementara yaitu bahwa narapidana yang bersangkutan telah menjalani hukuman  paling  sedikit  lima  berturut-turut    dengan  lama  hukuman penjara 15 tahun serta narapidana harus memiliki  catatan berperilaku baik;
3. Tata  cara  permohonan  untuk  merubah  dari  hukuman  pidana  penjara seumur  hidup  menjadi  hukuman  pidana  sementara  lebih  detail  diatur oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan;
4. Presidenlah yang menetapkan perubahann atas pidana penjara seumur hidup menjadi hukuman pidana sementara.
Remisi  atau  bisa  disebut  juga  sebagai  pengurangan  hukuman merupakan  hak  bagi  narapidana,  hak  tersebut  diatur  dalam  UU  Tentang Permasyarakatan kususnya terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i. Remisi bisa  didapatkan  oleh  semua  narapidana  tanpa  pengecualian  selama narapidana  tersebut  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  diberikan  untuk menerima  remisi,  syarat-syarat  tersebut  diatur  pada  Pasal  34    Peraturan Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  dan  Pasal  34A  ayat  (1)  huruf  a  dan  b mengatur  mengenai  remisi  bagi  narapidana  tindak  kejahatan  korupsi. Dengan  adanya  peraturan  remisi  bagi  narapidana  korupsi  yang  diatur berbeda atau diatur tersendiri bukanlah untuk mendiskriminasikan kejahatan tersebut  melainkan  ditujukan  untuk  mengimbangkan  jenis  kejahatan  yang
ada, sudah menjadi kesepakatan umum bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan  yang  luar  biasa  atau extra  ordinary yang  berdampak  besar  pula pada  negara,  keuangan  negara,  dan  masyarakat.  Sehingga  wajar  apabila terdapat  pengaturan  sendiri  mengenai  kejahatan  korupsi  mengingat kejahatan  tersebut  merupakan  masalah  terbesar  di  negara  ini  yang  sulit untuk diberantas.
Dengan  begitu  syarat  penerimaan  remisi  diperketat  dalam  PP  No.  99 Tahun  2012  memanglah  wajar  guna  mencegah  narapidana  korupsi  untuk bebas  dengan  mudah.  Sebenarnya  apabila  dilihat  lebih  lanjut  dengan  sudut pandang  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia, pembuatan  PP  No.  99  Tahun  2012  tidaklah  melihat  aturan  mengenai pembuatan  Undang-Undang  yang  terdapat  pada  UU  No.  12  Tahun  2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal  ini diungkapkan karena melihat  aturan  yang  ada dalam PP tersebut  bertentangan UU No.12 Tahun  1995  Tentang  Permasyarakatan.  Sehingga  antara  kedua  pengaturan tersebut  terdapat  kontradiksi  yang  mana  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak sejalan  atau  tidak  megikuti  peraturan  yang  lebih  tinggi,padahal  seharusnya pengaturan tersebut haruslah sejalan.
Mengenai  pemberian  remisi,  cuti  menjelang  hukuman  yang  hampir selesai  atau  menjelang  bebas,  asimilasi,  serta  pembebasan  bersyarat terhadap  narapidana  yang  dihukum  akibat  dari  melakukan  kejahatan- kejahatan khusus seperti menggunakan narkoba,  terorisme, kejahatan yang mengancam keamanan negara, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, kejahatan  transnasional,  dan  kejahatan  korupsi  haruslah  diberikan  syarat yang tinggi dalam pemberian remisi mengingat haruslah menyesuaikan pada dinamika  dan  rasa  keadilan  masyarakat,  oleh  sebab  itu  perlunya memberikan  batasan-batasan  dalam  pemberian  remisi  terhadap  kejahatan- kejahatan khusus tersebut, yang mana dimaksudkan sebagai berikut:
1. Ketentuan  aturan  hukum  tersebut  hanya  berlaku  pada  bandar  dan prodesen    apabila  kejahatannya  masuk  dalam  kategori  penggunaan narkoba dan psikotropika.
2. Dalam kejahatan tindak pidana korupsi, aturan dari pemerintah ini hanya berlaku pada narapidana yang masuk dalam kriteria :
a. Merugikan uang dengan paling sedikit sebesar 1 Milyar
b. Menjadi sorotan perhatian dan meresahkan masyarakat
c. Korupsi  tersebut  dilakukan  oleh    penyelenggara  negara,  aparat penegak hukum, dan pihak lain yang memiliki kaitan dengan korupsi yang telah dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum tersebut.
Peraturan  mengenai  remisi  yang  terdapat  dalam  PP  No.  99  Tahun 2012 dipandang telah bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan,  kususnya  pada  Pasal  34A  ayat  (1)  yang  bertentangan dengan  Pasal  5  UU  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Permasyarakatan  yang mana  pokok  dari  isinya  melarang  adanya  perbedaan  pelayanan  atau perlakuan  terhadap  narapidana  yang  berarti  bahwa  seluruh  narapidana diberlakukan  sama  tanpa  adanya  unsur  deskriminasi.  Tak  hanya  itu, ditemukan terdapat perbedaan pula yang ada pada Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b yang bertentangan pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang bahwasanya menurut pasal 28 tersebut setiap orang memiliki hak atas jaminan,  pengakuan,  perlindungan,  perlakuan  yang  sama  dimata  hukum, serta hak mendapatkan kepastian hukum yang adil.
Pengetatan  dalam pemberian  remisi juga  ditemukan  telah bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menyebutkan :
1. Setiap  orang  dalam  berkehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  haruslah  saling  menghargai  danmenghormati  hak  asasi orang lainnya.
2. Setiap  orang  berkewajiban  mematuhi  pembatasan  yang  diatur dalam  UU  dengan  tujuan  agar  menjamin  penghormatan  dan pengakuan  kebebasandan  hak  orang  lain  serta  untuk  menjalankan tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  nilai-nilai  agama,  keamanan, moral, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dilarangnya  pembatasan  hak  asasi manusia  apalagi  jika  pengaturannya  ada  dalam  ketentuan  Peraturan
Pemerintah, kalaupun pada akhirnya dikehendaki adanya suatu pembatasan maka  seharusnya  diatur  dalam  UU  bukannya  PP  karena  pada  Pasal  28 tersebut  mengatur  secara  tegas  bahwa  pembatasan  hak  asasi  manusia tidaklah  boleh  diatur  dalam  pengaturan  dibawah  undang-undang  yang otomatis harusnya aturan terseut dibuat dalam suatu Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah.
Syarat  pengetatan  dalam  pemberian  remisi  pada  PP  No.  99  Tahun 2012  jika  tidak  segera  dirubah  maka  akan  terus  dinyatakan  bertentangan dengan  UUD  1945  serta  UU  Tentang  Permasyarakatan.  Karena  telah melanggar  hierarki  peraturan  perundangan.  UU  Tentang  Permasyarakatan juga  dinilai  telah  bertentangan  dengan  UUD  1945  dikarenakan  dalam melakukan pembatasan hak asasi terhadap narapidana haruslah diatur lebih rinci  pula  mengenai  hak  remisi  narapidana  kasus  korupsi  sehingga  uu tersebut  tidak  hanya  mengatur  mengenai  syarat  pemberian  remisi  yang diperketat. 7
Oleh sebab itu jika ada pembatasan syarat pemberian remisi maka hak remisi terhadap narapidana yang terdapat dalam UU tentang Permasyarakatan juga  haruslah dibenahi klausal aturannya sehingga terjadi keselarasan  antara  UU  Permasyarakatan  yang  mengatur  mengenai  hak remisi  dengan  PP  yang  mengatur  mengenai  syarat-syarat  yang  harus terpenuhi bagi narapidana jika ingin memperoleh remisi.
6.2    Pemberian  Remisi  Yang  Diatur  Dalam  PP  No.  99  Tahun  2012

## Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Pemidanaan.
Terdapat tiga teori dasar pidana yang setidkanya dikenal memberikan gambaran  tentang  tujuan  pemidanaan,  teori-teori  tersebut  antara  lain  yaitu teori relatif, abdolut, serta teori gabungan. 8 Akan tetapi pada realitanya tidak ada  satupun  dari  teori  tersebut  yang  digunakan  secara  mutlak.  Sehingga dengan  seiring  perkembangan  jaman,  tujuan  pemidanaan  lebih  dipokokkan
7 Madji    Abdul,  dan  Harjati  Eny,  “ Analisis  Yuridis  Kedudukan  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012  Terhadap  Kebijakan  Pengetatan  Pemberian  Remisi  Bagi Narapidana  Korupsi  Sebagai  Bentuk  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia ”, Analisis Ilmiah FH. UB, Hal. 8
8
Anwar Yesmil, Adang, 2008, “ Pembaruan Hukum Pidana:Reformasi Hukum ”, Grasindo, Jakarta, Hal. 137-138
antara lain  yaitu bertujuan guna memperbaiki kepribadian dari penjahat  itu sendiri,  membuat  pelaku  kejahatan  jera  atas  tindakannya,  membuat  agar pelaku  kejahatan  tertentu  berhenti  atau  agar  tidak  melakukan  tindak kejahatan  tertentu  lagi, 9 dan  memberikan deterrence  effect atau  efek  jera pada pelaku tindak kejahatan. 10
Tujuan  dari  pemidanaan  sebenarnya  bisa  tercapai  dengan  mengatur para  narapidana  sesuai  dengan  sifat  dan  karkter  masing-masing  dari  tindak pidana. Pada masalah ini, telah dibahas bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan  luar  biasa  yang  dalam  artian  bahwa  penanganannya  juga memerlukan upaya yang besar agar tujuan pemidanaan bisa terwujud. Akan tetapi  hal  tersebut  hanya  akan  jadi  khayalan  saja  jika  negara  tidak  dengan tegas  membuat  pengaturan  kusus  mengenai  remisi  korupsi.  Remisi merupakan  pengurangan  hukuman  yang  diberikan  kepada  narapidana  atau bisa disebut juga dengan “Diskon”. 11
Dalam  kaitannya  dengan  syarat  pemberian  remisi  yang  diatur  dalam Pasal  34  (A)  PP  No.  99  Tahun  2012  Tentang  syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Permayarakatan  yang  ditarik  kaitannya dengan  teori  tujuan  pemidanan  maka  akan  menemukan  dua  pendapat  atau pemikiran  yang  berseberangan.  Yang  pertama,  mengenai  pemberian  remisi yang  dikaitkan  dengan  teori  relatif,yang  dalam  hal  ini  mengfokuskan mengenai tujuan pemidanaan untuk merubah sifat atau memperbaiki pelakui kejahatan.  Hal  ini  bertujuan  agar  dengan  adanya  suatu  pemidanaan diharapkan  bahwa  kelak  pelaku  kejahatan  tersebut  dan  berubah  menjadi orang  atau  pribadi  yang  lebih  baik  dan  untuk  memperbaiki  keseimbangan yang  telah  rusak  akibat  dari  kejahatan  yang  telah  dilakukan.  Dahulu sebelum  tahun  1964  konsep  dari  tujuan  pemidanaan  adalah  sebuah  konsep balas dendam, namun sejak tahun tersebut muncul system kepenjaraan yang
9 Asmarawati,  Tina,  2015,  “ Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia (Hukum Penitensier) ”. Deepublish, Yogyakarta, Hal. 82
10 Isra, Saldi, 2009, “ Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi ”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 60
11 Redaksi RAS, 2010, “ TIP Hukum Praktiks:Menghadapi Kasus Pidana ”, Raih Asa Sukses,
Depok, Hal. 165
baru  dan  dikenal  dengan  system  permasyarakatan. 12 Pokok  dari  teori tersebut  telah  diadopsi  dalam  sistem  permasyarakatan  di  Indonesia    yang mana  dapat  dilihat  pada  huruf  (c)  UU  Permasyarakatan,  yang  pokok  dari isinya  yaitu  mengenai  sistem  permasyarakatan  yang  dimaksudkan  dalam hruruf  b  merupakan  serangkaian  penegakan  hukum  yang  memiliki  tujuan supaya  warga  binaan  permasyarakatan  mengakui  dan  menyadari  bahwa perbuatan  yang  dilakukannya  adalah  merupakan  kesalahan,  supaya memperbaiki  diri,  dan  agar  narapidana  tidak  mengulangi  tindak  kejahatan sehinga  nanti  apabila  telah  terbebas  dari  masa  hukuman  bisa  diterima kembali  oleh  masyarakat,  bisa  aktif  berperan  dalam  pembangunan  negara, serta agar bisa hidup normal sebagai warga negara.
Remisi bukanlah suatu hukum dalam system permasyarakatan, bukan pula  sebagai  berkah  dalam  sistem  kepenjaraan,  melainkan  sebagai  sebuah hak  dan  kewajiban  yang  dipunyai  oleh  narapidana.  Dalam  artian  apabila narapidana  telah  melakukan  kewajibannya  dengan  baik  maka  ia  berhak untuk memperoleh remisi. 13
Sedangkan  yang  kedua,  berpendapat  mengenai  syarat-syarat  kusus yang harus terpenuhi oleh narapidana jika ingin mendapatkan remisi, bahwa dengan  adanya  syarat  apapun  yang  hendak  dijadikan  dasar  dari  pemberian remisi    hanya  akan  memperlambat  tujuan  dari  pemidanaan.  Berpendapat demikian karena biar dipandang dari segi manapun korupsi adalah kejahatan serius yang membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar sehinga dengan adanya remisi  yang diberikan dapat mempercepat seorang koruptor keluar  dari  lembaga  permasyarakatan,  sehingga  tidak  sepadan  dengan kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Dengan  adanya  remisi  para  koruptor tidak  akan  terlalu  cemas  akan  hukuman  penjara  karena  koruptor  akan  bisa mempercepat  keluar  dari  hukuman,  dan  jika  dihitung  secara  ekonomis dengan  menggabungkan  uang  hasil  korupsi  dan  hukuman  tahanannya  pasti tetap  mendapatkan  keuntungan.  Belum  lagi  pada  masa  ini  sistem  lembaga
12 Atmasasmita,Romli,  1975,  “ Dari  Pemenjaraan  Ke  Pembinaan  Narapidana ”,  Alumni, Bandung, hal. 72
13 Harsono, cL, 1995, “ Sistem Baru Pemidanaan Narapidana ”, Djambatan, Jakarta Hal. 25
permasyarakatan dinilai terlalu memanjakan para terpidana korupsi dengan memberikan fasilitas layaknya hotel berbintang. 14
Sehingga  pada  akhirnya,  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada tepidana korupsi tidak akan pernah tepat sasaran, sebab tujuan pemidanaan mengenai efek jera kepada para tindak pidana kejahatan korupsi tidak akan pernah  tercapai,  koruptor  tidak  akan  pernah  jera  dengan  perbuatan  yang dilakukannya.  Hal  ini  juga  mempengaruhi  calon  para  koruptor  untuk menjadikan remisis sebagai alat, dengan adanya remisi maka peluang untuk bebas dari tahanan bisa dipercepat sehingga para calon koruptor tidak ragu untuk  melakukan  korupsi  dengan  mempertimbangkan  atau  menghitung keuntungan  yang  dia  dapat. 15 Dengan  hal  seperti  itu  sehingga  ditakutkan korupsi  akan  semakin  meningkat  dan  sulit  untuk  dibendung.  Perlu  digaris bawahi  bahwa  penolakan  pemberian  remisi  terhadap  terpidana  korupsi bukan  merupakan  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  narapidana  akan  tetapi yang  perlu  dilakukan  seharusnya  adalah  memberikan  standar  lebih  tinggi kepada  terpidana  korupsi  dalam  mendapatkan  remisi  hal  ini  dianggap sebagai cara untuk menangani masalah tindak pidana korupsi.

## 7. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan diatas yaitu :
1. Syarat  pemberian  remisi  yang  diatur  dalam  PP.  No  99  Tahun  2012 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanan  Hak  Warga  Binaan Permasyarakatan  bertentangan  dengan  aturan  yang  terdapat  dalam  UU No. 12 Tahun 1995, Kususnya dalam pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang permasyarakatan  yang  mana  melarang  adanya  perbedaan  pelayanan  dan perlakuan  terhadap  narapidana  yang  berarti  bahwa  semua  narapidana harus  diberlakukan  sama  tanpa  adanya  deskriminasi.  Selain  itu,  jika dilihat  dengan  sudut  pandang  hierarki  perundang-undangan  terdapat
14 Indrayana,  Denny,  2008,  “ Negeri  Para  Mafioso  Hukum  Di  Sarang  Koruptor ”,  Penerbit Buku Kompas. Jakarta, Hal. 77
15 Hutauruk,  Alfred,  Hutauruk,  Maulan,  1961,  “ Garis  Besar  Tata  Hukum  Indonesia ”, Erlangga, Jakarta, Hal. 68
ketidaksinambungan  antara  kedua  peraturan  tersebut,  seharusnya  aturan yang posisinya lebih rendah harus mengikuti  atau tunduk  pada peraturan peraturan  yang  ada  diatasnya  atau  dengan  kata  lain  terdapat  kontradiksi antara  peraturan  yang  lebih  tinggi  dengan  peraturan  yang  lebih  rendah, sehingga  dipastikan  dalam  pembuatan  PP  tersebut  tidaklah  melihat peraturan  perundang-undangan  yang  diatur  pada  Pasal  7  UU  No.  12 Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Negara  bisa  membuat  kebijakan  mengenai  syarat  pemberian  remisi terhadap narapidana melainkan tidak dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam bentuk Undang-Undang
2. Pemberian  remisi  yang  diatur  dalam  PP  No.  99  Tahun  2012  kemudian dikaitkan  dengan  teori  tujuan  pemidanaan  memiliki  dua  pendapat  yang berbeda.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  dengan  diberikannya remisi  pada  narapidana  tindak  pidana  korupsi  memanglah  wajar, dikarenakan  remisi  bukanlah  suatu  hukum  dalamsistem  permasyarakatan dan  bukan  sebagai  berkah  dalam  sistem  kepenjaraan,  namun  melainkan sebagai hak dan kewajiban bagi narapidana sendiri yang mana narapidana berhak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi semua kewajiban dan syarat-syarat  yang  telah  ditentukan,  dan  biar  bagaimanapun  narapidana masihlah  seorang  manusia  yang  memiliki  hak  asasi  manusia  yang  tidak boleh  di  deskriminasikan.  Sedangkan  pendapat  kedua  menyebutkan bahwa  kejahatan  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang  mana penanganannya juga diperlukan upaya  yang lebih  besar sehingga dengan pemberian  remisi  terhadap  koruptor  dikhawatirkan  dijadikan  alat  untuk keluar  dari  hukuman  lebih  cepat  dan  dikhawatirkan  pula  menghilangkan efek jera padahal tujuan dari teori pemidanaan yaitu memberikan efek jera supaya  pelaku  kejahatan  berubah  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  dan tidak mengulangi melakukan tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anwar  Yesmil,  Adang,  2008,  “ Pembaruan  Hukum  Pidana:Reformasi  Hukum ”,
Grasindo,Jakarta Hal.137-138
Adami,  hazawi,  2016,  “ Hukum  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia ”,  Jakarta,
PT.Rajagrafindo Persada
Asmarawati,  Tina,2015,  “ Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia (Hukum Penitensier) ”, Deepublish, Yogyakarta, Hal.82
Atmasasmita,  Romli,  1975,  “ Dari  Pemenjaraan  Ke  Pembinaan  Narapidana ”,
Alumni, Bandung, Hal. 72
Danil,  Elwi,  2011,  “Korupsi:Konsep,  Tindak  Pidana,  Dan  Pemberantasannya”,
Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
Hutauruk Alfred, Hutauruk Maulan, 1961, “ Garis Besar Tata Hukum Indonesia ”,
Erlangga, Jakarta, Hal 68
Lilik,  Mulyadi,  2007, “ Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,  Normatif ,  Teoritis,
Praktik Dan Masalahnya” , Bandung PT.Alumni
Indrayana,  Denny,  2008,  “ Negeri  Para  Mafioso  Hukum  Di  Sarang  Koruptor ”,
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal 77
Isra, Saldi, 2009, “ Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi ”,
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hal. 60
Madji  Abdul,  Dan  Harjati  Eny,  “ Analisis  Yuridis  Kedudukan  Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian  Remisi  Bagi  Narapidana  Korupsi  Sebagai  Bentuk Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia ”,  Analisis Ilmiah FH. UB, Hal. 8
Marfin,  M  Nurul,  2012,  “ Korupsi  Dalam  Hukum  Pidana  Islam ”,  Pena  Grafika,
Jakarta, Hal 4
Rdaksi RAS, 2010, “ TIP Hukum Praktiks:Menghadapi Kasus Pidana ”, Raih Asa
Sukses, Dpok, Hal. 165
Soerjono,  Soekanto,  dan  Mamudji,  Sri,  200,  “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat ”, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, Hal 13
Tunggal,  Setia  Hadi,  2000,  “Undang-Undang  Permasyarakatan”,  Haevarindo,
Jakarta, Hal 7-8
Zainal, Arifin, 2012, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian  Remisi  Pada Narapidana ”, Sripsi, Hal 62, Diakses pada tanggal 16 Januari Pukul
04.00 WIB

## Jurnal
Arsyad, Sanusi, “ Relasi  Antara  Korupsi Dan Kekuasaan”, Jurnal  Konstitusi,Vol. 6 No. 2
Citrawan, Harison, 2011, “ Dua Dimensi Remisi ” Jurnal Ilmu Hukum HUMANIS,
Vol. 2
Dwija, Priyanto, 2013, “ Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia” Isra, Saldi,  2014,  “Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penguatan  Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vo.11 No. 3
Nur,  Hilman,  “ Penghapusan  Remisi  Bagi  Para  Koruptor  Dalam  Prespektif Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Permasyarakatan ”,
Jurnal Mimbar Justitia, Vo. 1 No. 2
Simarmata,  Berlian,  2011,  “Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Koruptor Dan Teroris” Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum, Vo. 23 No. 3

## Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan
UUD 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Keppres No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi

## Internet
Anonim, “ Pengertian Dan Jenis Remisi ”, URL :
http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/101170-pengertian-dan- jenisremisi/  , diakses pada tanggal 16 Januari 2020, Pukul 05.00 WIB
Ayu  Pamesti,  Tri  Jata,  2018,  “ Prosedur  Pemberian  Remisi ”  ,  URL: https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl1425/prosedur-pemberian- remisi/, diakses pada tanggal 16 Januari 2020,Pukul 05.15 WIB
Hendratno, Edie Toet, 2016, “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu
Telaah Kritis Dari Prespektif Sosiologi Hukum” URL:
https://www.researchgate.net/publication/301740746_Kebijakan_Pember ian_Remisi_Bagi_Koruptor_Suatu_Telaah_Kritis_Dari_Prespektif_Sosio logi_Hukum, Diakses pada tanggal 16 Januari 2020, Pukul 05.40 WIB