## IMPLEMENTASI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKULU

## Ary Ardiansyah, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : aribengkulu452@gmail.com

## ABSTRAK
Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau institusi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap narapidana yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara narapidana dengan  masyarakat  sehingga  nantinya  narapidana  dapat  diterima  kembali  kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu cara  untuk  memulihkan  keretakan  tersebut  dengan  pemenuhan  hak  narapidana  yaitu program pembebasan bersyarat. Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19,  pemerintah  mengeluarkan  aturan  tentang  pelaksanaan  program  pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang  menjadi  kendala  pada  masa  pandemi  COVID-19  di  Lapas  Kelas  IIA  Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkulu, peneliti mengambil data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan  dari  penelitian  ini  yaitu  narapidana  pidana  umum  yang  mengiktui  program pembebasan  bersyarat  dan  petugas  pemasyarakatan  yang  terlibat.  Hasil  penelitian menunjukan  petugas  memberikan  pelayanan  program  pembebasan  bersyarat  berjalan dengan  optimal  berdasarkan  indikator  kualitas  pelayanan  publik  yaitu  Reability, Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangibles. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan  dan  SOP  yang  berlaku.  Pelaksanaan  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  yang dilaksanakan  secara  tidak  langsung  tatap  muka  bertujuan  menghindari  kerumunan  dan penyebaran  COVID19.  Namun  terdapat  kendala  yaitu  jaksa  eksekutor  narapidana  tidak segera  menyampaikan  dokumen  berupa  berita  acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang  belum  berjalan  efektif  diakrenakan  para  anggota  sidang  tidak  mengetahui  secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pandemi COVID-19

## ABSTRACT
Correctional Institutions is an intitutions that carry out duties and function which include conducting coaching programs for prisoners which is a pattern to restore the rifts that occur between  prisoners  and  the  community  so  that  later  prisoners  can  be  accepted  back  into society and can also participate actively in society, one way to restore the rifts by fulfilling the  rigths  of  prisoners,  that  is  the  parole  program.  With  conditions  in  Indonesia  being affected  by  the  COVID-19  pandemic,  the  government  issued  a  regulation  regarding  the implementation of the parole program during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the implementation of granting parole to general criminal prisoners and  the  factors  that  became  obstacle  during  the  COVID-19  pandemic  in  Lapas  Klas  IIA
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Bengkulu.  This  study  used  a  qualitative  method  conducted  at  the  Class  IIA  Prison  in Bengkulu.  Researcher  took  the  data  with  observation,  interviews,  and  documentation techniques.  The  informants  of  this  research  are  the  general  criminal  convicts,  who participate  in  the  parole  program,  adn  the  correctional  officers  who  are  involved.  The results of the study show that the officers providing parole program services run optimally based on indicators of the quality of public services, which are; Reability, Responsivenes, Assurance, Empathy, Tangibles. The mechanism is carried out in accordance with applicble rules and the SOP’s. The implementation of the Correctional Observer Team session which was carried out  inderictly face to face was aimed to  avoiding crowds and the spreads of COVID19.  However,  there  are  some  problems,  that  the  inmate’s  executioner  prosecutor does not immediately submit the documents of the implementation of the court’s decision, the  administrative’s  requirements  for  the  parole  program,  and  the  other  problem  is  the implementation of the TPP trial which has not been effective because the members of the trial do not know directly, how the convicts being tried look like.

## Keywords : Parole, Convict, COVID-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah suatu negara dengan berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas suatu  kekuasaan  belakang.  Negara  Republik  Indonesia  mengandung  maksud  sebagai  negara hukum dengan sistem demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,  terus  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  serta  dapat  menjamin  semua  warga  negara bersama  penduduknya  di  dalam  hukum  dan  sistem  pemerintahan  dan  yang  diterapkan  tanpa kecuali.    begitu  juga  yang  diterapkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  didalamnya terdapat para pelanggar hukum yang diperlakukan sama rata dan tidak membeda bedakan antara yang lainnya. para pelanggar hukum harus dilihat dari sudut pandang subjek dan tidak sebagai objek hukum.
Saharjo dalam pidatonya menerangkan sesuatu revolusi tentang Pemasyarakatan pada saat Saharjo menerima gelar doktor honoris causa bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia yang bertempat di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963, Saharjo pada intinya mengatakan bahwa  : “Tujuan  dari hukuman penjara di samping menimbulkan rasa penderitaan pada para terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak.  serta membimbing terpidana agar kembali bertobat dan menjadi probadi yang berguna bagi masyarakat.
Narapidana merupakan sesorang yang telah dinyatakan vonis bersalah oleh hakim dalam kasus kejahatan dan menjalankan sanksi atas perbuatannya (menjalankan masa pidana) hilangnya hak kemerdekaan. Narapidana dikategorikan sesuai tindak pidananya yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana khusus yaitu berupa tindak kejahatan narkotika, terorisme dan korupsi, sedangkan tindak pidana umum seperti pencurian, melakukan kekerasan, penipuan, pembunuhan. Perlakuan terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan lebih khusus  yang  dimana  Saharjo  menyampaikan  agar  “Masyarakat  tidak  hanya  diayomi  terhadap perbuatan  jahat  yang  diulanginya  oleh  terpidana,  melainkan  orang  yang  tersesat  harus  juga diberikan pengayoman dengan melakukan dan memberikan bekal hidup sebagai warga di tengah masyarakat yang berguna” dari situ bisa dilihat bahwa menjatuhkan pidana bukanlah penindakan untuk balas dendam dari Negara kepada para pelaku pidana. Seseorang akan tobat dengan ikhlas bukan  dengan  penyiksaan  tetapi  dengan  bimbingan  yang  diberikan.  Terpidana  yang  terbukti melakukan  kejahatan  juga  tidak  dijatuhi  penyiksaan  hanya  pidana  hilang  kemerdekaan  dalam dirinya.  Negara  telah  menjatuhkan  pidana  hilang  kemerdekaan  bagi  para  terpidana  dan  pada waktunya  tiba  Negara  akan  mengembalikan  terpidana  tersebut  ke  dalam  masyarakat  untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menjadi manusia  yang seutuhnya dan dapat berguna kembali di tengah masyarakat sekitarnya. Dalam pelaksanaan pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang ada dan menganut  sistem  reintegrasi  sosial  atau  pengembalian  hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan. Pelanggar  hukum  atau  narapidana  melaksanakan  hukuman  pidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  disingkat  Lapas  merupakan  salah  satu  unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala divisi Pemasyarakatan di setiap Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Lapas  adalah  lembaga  atau  institusi  yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya melakukan program pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang disingkat WBP  yang dimana hal ini merupakan suatu pola untuk memulihkan kembali keretakan yang terjadi antara WBP dengan masyarakat sehingga nantinya warga binaan ini dapat diterima kembali kedalam masyarakat dan juga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Dwidja Priyatno (2006) memiliki pendapat yaitu suatu sistem pemasyarakatan merupakan konsep  antara  rehabilitasi  dengan  reintegrasi  sosial,  agar  narapidana  tidak  mengulangi kesalahannya dan sadar akan kesalahannya, serta tidak kembali lagi melakukan perbuatan pidana dan  dan  kembali  lagi  menjadi  manusia  yang  seutuhnya  atau  warga  negara  yang  bertanggung jawab bagi diri diri, keluarga serta lingkungan yang ada disekitarnya.  dengan suatu sistem yang tidak  sepemikiran  dengan  sistem  pemenjaraan  yang  lebih  menekankan  pada  ada  tindakan pembalasan dendam dan penjeraan.  Sistem pemenjaraan yang dianggap sebelumnya merupakan sistem yang tidak menjunjung hak asasi manusia dan dan tidak sejalan dengan tujuan negara yaitu Pancasila.
Tugas  dan  fungsi  program  pembinaan  pemasyarakatan  kepada  narapidana  dilakukan secara  terpadu  yang  bertujuan  agar  narapidana  setelah  menyelesaikan  masa  pidananya  dapat kembali  ke  masyarakat  dan  menjadi  warga  yang  baik.  Dengan  ini  petugas  Pemasyarakatan diharapkan dapat menghayati serta mengamalkan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya yang dilaksanakan sesuai dengan asas yang ada dan terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Standard Minimum Rules (SMR), dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang keseluruhannya dibalut dalam sepuluh prinsip Pemasyarakatan.
Konsep  pemasyarakatan  sendiri  bertujuan  akhir  untuk  mengembalikan  narapidana  di masyarakat  dengan  keadaan  utuh  dan  menghilangkan  stigma  yang  melekat  sebagai  pelanggar hukum. Dengan cara melakukan pembinaan dan pemenuhan hak – hak yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) antara lain adalah  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti  menjelang  bebas  (CMK),  cuti  bersyarat  (CB), pembebasan  bersyarat  (PB).    Pemerintah  harus  berusaha  melaksanakan  dan  memantapkan pelaksanaan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  lingkungan  masyarakat  yang  berkepribadian. Disini  petugas  pemasyarakatan  memegang  peran  penting  dalam  proses  pembinaan  dan pembimbingan narapidana dan memiliki peranan dalam pelaksanaan hak – hak yang dimiliki oleh setiap narapidana.
Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk Community  Based  Correction (CBC).  CBC  adalah  sebuah  program  atau  konsep  alternatif pemidanaan  atau  pengganti  pidana  penjara,  konsep  ini  ditepkan  terutama  kepada  pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari Community Based Correction merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan  pelaksanaan  program  pembinaan  dengan  mengintegrasikan  narapidana  dalam  sistem pemasyarakatan.
Pembebasan bersyarat seperti yang disebutkan di Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf k merupakan wujud pembinaan bagi narapidana untuk  dapat  berbaur  dengan  masyarakat.      Diberikannya  hak  pembebasan  bersyarat  memiliki tujuan supaya narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai – nilai pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya  (Haryani,  S.H).  Hak  -  hak  seorang  Narapidana  diberikan  dengan  syarat  yang  harus dipenuhi, baik narapidana dewasa maupun anak, sebagai warga binaan Pemasyarakatan. Dalam usaha perwujudannya pemerintah membuat hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang  Tata Cara Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  jo  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia No 21 Th 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asaimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat  jo.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  21  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  No.  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat kemudian  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Melihat peraturan – peraturan tersebut tidak serta merta diberikanya pembebasan bersyarat kepada narapidana, ada syarat syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang setiap program pembinaan yang ada di Lapas. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah berjalan selama ini merupakan bentuk kinerja dan usaha dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia
Dengan adanya bencana pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah dengan dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan dari Komisi Tinggi  PBB “Urgent  Action  Needed  to  Prevent  COVID-19  Rampaging  Through  Places  of Detention” yang berisi tentang intruksi untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tak terkecuali  yang  berada  di  tempat  penahanan  (lembaga  pemasyarakatan)  khususnya  dengan kondisi overcrowded ,  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  adanya social  distancing ,  dan fasilitas kesehatan  yang terbatas. Komisi ini mendorong kepada pemerintah untuk mengurangi tingkat hunian dengan situasi yang tergolong berat dalam mengambil kebijakan atau keputusan terhadap orang yang rentan tertular oleh COVID-19. Lembaga pemasyarakatan memiliki aspek desain bangunan yang kompleks, dibatasinya pergerakan narapidana, dan kondisi overcrowded yang  membuat  saling  berdesak  desakan  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan social distancing. Kemudian kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas di berbagai lapas sehingga diperlukan pertimbangan pengeluaran narapidana.
Indonesia termasuk negara yang terkena dampak COVID-19 terkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 juga mengambil sebuah kebijakan pembebasan narapidana yang diatur dalam  Permenkumham  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran COVID-19  dan  Kepmenkumaham  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  COVID-19.  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan,  Reynhard  Silitonga  berpendapat  bahwa  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut sempat  banyak  terjadi  pro  dan  kontra  dari  kalangan  masyarakat  yang  berpikiran  bahwa narapidana  yang  dibebaskan  akan  mengulangi  kejahatan  kembali  dan  kriminalitas  akan meningkat,  tetapi  dengan  adanya  bukti  data  yang  ada  pada  bulan  April  2020  semenjak  dari kebijakan  tersebut  dikeluarkan  dari  38.882  narapidana  hanya  0,12%  (persen)  yang  melakukan kejahatan kembali sehingga awal pro kontra yang terjadi hanyalah asumsi masyarakat yang belum begitu paham terkait tersebut. Narapidana tidak semata-mata dibebaskan begitu saja tetapi  ada syarat  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  hak  tersebut.  Dinilai  kebijakan tersebut berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  memperbarui  kebijakan  dalam  penangan  COVID-19  tersebut  yaitu  Permenkumham Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Dari data yang didapat dari Seksi Bimkemas Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu pada tahun 2020, telah melaksanakan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana sebanyak 284 orang, disetiap bulannya ada  kenaikan dan penurunan yang tak menentu. Pada pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kategori kasus pidana umum pada bulan Januari sampai Maret tahun 2021 sebanyak 15 orang narapidana. Pelaksanaan pemberian PB pada tahun 2020 dan bulan Januari-Maret 2021 belum adanya laporan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait klien yang melakukan pelanggaran atau gagal melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
Dalam pelaksanaan mengintegrasikan  narapidana ke dalam kehidupan masyarakat (pemberian Pembebasan  Bersyarat)  bagi  narapidana  pidana  umum  harus  adanya  kepahaman  petugas  dan narapidana,  komunikasi  yang  baik  diperlukan  antara  petugas  dengan  petugas,  petugas  dengan narapidana, dan narapidana dengan narapidana atau dalam sebuah bentuk sosialisasi semua pihak yang terkait dengan melihat aturan aturan yang berlaku dan kondisi dalam pelasanaan program dan  proses  maupun  syarat  syarat  yang  sudah  diatur  sehingga  pelaksanaan  atau  implementasi program tersebut berjalan dengan efektif dan terarah tujuannya.

## Rumusan Masalah
Sebagaimana dalam  pembatasan   masalah diatas,  maka   penulis  merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  pidana umum pada masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas IIA Bengkulu ?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat  bagi  narapidana  pidana  umum  pada  masa  Pandemi  COVID-19  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu ?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriftif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif sumber data yang diperoleh berupa obeservasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  langsung  dan  wawancara  sebagai  data  primer  dan studi  kajian  teori  sebagai  data  sekunder.  Observasi  dan  wawancara  secara  langsung  dilakukan penulis agar dapat mendapatkan informasi secara menyeluruh, Dengan demikian dapat diartikan bahwa penelitian dengan metode kualitatif, data yang diterima dari informan tidak terbatas seperti
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bentuk kuesioner karena informan dapat menyampaikan informasi sebanyak- banyaknya dengan menggunakan  teknik  wawancara  mendalam.  dikarenakan  penulis  dapat  mengamati  secara langsung di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

## Hasil Dan Pembahasan
Hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan  atau  mebaurkan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  sesuai dengan  persyaratan  yang  ada  dan    telah  di  tentukan  bertujuan  supaya  narapidana  dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali  setelah  melaksanakan  masa  pidananya.  Dalam  mendukung  pelaksanaan Undangundang Nomor 12 Tahun 1995, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dan sesuai  dengan perkembangan situasi    dan  tuntutan  keadaan  di    Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  telah diperbaharui  dengan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dengan kondisi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yakni pandemi diartikan sebagai penggambaran kondisi  sedang terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang dan mengancam banyak korban, menyebar luas ke berbagai negara. COVID-19 yaitu sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-COV2 yakni virus yang termasuk ke dalam kategori keluarga besar coronavirus yang menyebabkan penyakit terhadap hewan  dan  manusia,  pada  manusia  dapat  menyebabkan  penyakit    gangguan  atau  infeksi terhadap  saluran  pernafasan  dari  yang  ringan  sampai  berat  seperti  sindrom  pernafasan  akut berat  atau  SARS  (Severe  Acute  Respirotory  Syndrom).  Dalam  pelaksanaan  pembebasan bersyarat  sebelum  pandemi  COVID-19  diperjelas  atas  syarat  dan  ketentuannya  pada Permenkumham  No.  3  Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan Cuti  Bersyarat,  setelah  adanya  pandemi  COVID-19  pemerintah  khususnya  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mengeluarkan  kebijakan  dengan  mengeluarkan  peraturan terbaru yaitu Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID- 19.
Adapun pada pandemi COVID-19, pelaksaanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian  , yakni :
1. Mekanisme  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  di  Lapas  Kelas  IIA  Bengkulu  di  Masa Pandemi COVID-19
Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  pidana  umum  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu  pada  masa  pandemi  COVID-19  ini  dalam pelaksanaannya  narapidana  harus  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  aturan  yang  telah diterbitkan  dalam  Permenkumham  No.  24  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID- 19.
Dalam  hal  ini  untuk  syarat  dan  administrasi  pemberian  PB  masih  sama  dengan  aturan sebelumnya pada pandemi COVID-19 ini untuk kualifikasi narapidana kasus pidana umum.
Tata  cara  dan  persyaratan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  bagi  narapidana  pidana umum pada aturan tersebut yakni :
1. Syarat subtantif  :
a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9
(sembilan) bulan; dan
b. berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidana  paling  singkat  9  (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
2. Syarat administratif :
a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b. laporan  perkembangan  pembinaan  yang  ditandatangani  oleh  Kepala Lapas/LPKA;
c. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
d. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA;
e. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum  dan  menjalankan  protokol  kesehatan  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran Covid-19;
f. surat keterangan dari instansi penegak hukum  yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
g. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
h. surat  jaminan  kesanggupan  dari  pihak  keluarga/wali,  lembaga  sosial,  instansi pemerintah,  instansi  swasta,  yayasan,  atau  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang menyatakan bahwa:
1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
2. membantu  dalam  membimbing  dan  mengawasi  Narapidana/Anak  selama mengikuti  program  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat.
Pengusulan dalam pemberian PB dilakukan oleh petugas, dalam alurnya petugas memanggil  narapidana  yang  akan  mendekati  2/3  masa  pidananya  dan  telah  menjalani program  pembinaan  dengan  baik  serta  tidak  melakukan  suatu  pelanggaran  untuk menginformasikan  tentang  pengusulan  PB  terhadap  narapidana  tersebut.  Petuga mengarahkan  apa  saja  yang  harus  dipersiapkan  untuk  syarat-syarat  diusulkannya  PB, mengisi formulir (data narapidana, surat pernyataan keluarga/penjamin, surat penjamin), dan diminta untuk menghubungi keluarga terkait persyaratan tersebut.
Dalam peraturan Permenkumham No. 24 Tahun 2021 ini, ada pelaksaan Asimilasi Rumah  seperti  Permenkumham  sebelumnya  mengenai  pandemi  COVID-19  ini.  Yakni
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
aturan tersebut memberikan prorgam asimilasi rumah yang dimana 2/3 masa pidananya jatuh sebelum 31 Desember 2021, jadi sebelum diusulkannya PB juga diusulkan untuk mengikuti program asimilasi rumah bagi yang memenuhi syarat-syarat
Sehingga  ketika  narapidana  mengikuti  program  asimilasi  rumah,  dimana pelaksanaan asimilasinya di luar lapas setelah syarat syarat terpenuhi ketika sudah di 2/3 masa pidananya dan SK pembebasan bersyaratnya sudah terbit dan disetujui, narapidana tersebut akan kembali ke lapas untuk mengambil SK pembebasan bersyaratnya, kemudian dilanjutkan untuk melaksanakan laporan atau absensi ke Bapas yang dalam pengawasan pelaksanaan PB narapidana tersebut.
Dalam hal ini bukan hanya saja petugas yang aktif dalam pengusulan pemberian PB,  namun  narapidana  dan  keluarganya  juga  turut  aktif  dalam  apa  saja  yang  harus dilakukan  dan  dipersiapkan.  Keluarga  yang    jauh  dari  daerah  Semarang  atau  di  luar Provinsi  Jawa  Tengah,  dalam  pengisian  formulir  dapat  mengunduh  formulir  yang dikirimkan oleh petugas Lapas Semarang. Setelah keluarga melakukan pengisian formulir dan melengkapi  kelengkapan berkas sesuai  dengan ketentuan, berkas selanjutnya dapat dikirimkan melalui paket atau pos dokumen dengan alamat menuju Lapas Semarang.
Dalam  penjelasan  diatas,  peneliti  melakukan  analisis  dari  tinjauan  teori  yang dipakai  dalam  penelitian  terkait  konsep  pelayanan  publik,  bahwa  dalam  penjelasan tersebut  masuk  dan  memenuhi  poin Reability ,  yakni  sebuah  kinerja  untuk  memberikan pelayanan secara benar dan tepat. Apa yang dilakukan berdasarkan SOP atau aturan yang berlaku di setiap tahap atau proses, persyaratan baik administratif maupun subtantif yang harus dipenuhi narapidana untuk mengurus PB dan penetapan alur yang harus dijalankan dan mempermudah narapidana yang akan mengurus PB.
2. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)  di Masa Pandemi COVID-19 Dari hasil observasi penulis dalam membantu pelaksanaan, setelah syarat syarat tersebut  terpenuhi,  kemudian  petugas  bimkemas  mengadakan  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  (TPP)  apakah  narapidana  tersebut  layak  dan  berhak  diberikan Pembebasan Bersyarat, yang menjadi perserta sidang TPP yakni :
a) Kepala Bidang Pembinaan (sebagai ketua sidang TPP)
b) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
c) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban
d) Kepala Bidang Kegiatan Kerja
e) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (sebagai sekretaris sidang TPP)
f) Kepala Seksi Registrasi
g) Kepala Seksi Perawatan
h) Kepala Seksi Kemanan
i) Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
j) Kepala Seksi Bimbingan Kerja
Hasil  dari  sidang  TPP  kemudian  diserahkan  kepada  Kalapas  sebagai  bentuk pelaporan atas sidang TPP yang telah dilakukan. Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan layanan integrasi terkhusunya PB dibuatkan daftar dan para peserta sidang TPP menilai dari tingkah laku, sikap, program pembinaan di setiap tahap perkembangan sejak awal masuk lapas.
Dengan kondisi COVID-19 di Lapas Bengkulu yang tergolong rawan dan tinggi, terhitung pada bulan Agustus dan September narapidana di Lapas Kelas II A Bengkulu yang melaksanakan isolasi mandiri baik yang terpapar dan melakukan kontak erat dengan penyintas  ada  247  orang.  Sehingga  Kalapas  mengambil  kebijakan  dengan  mengadakan sidang TPP secara sistem mobile atau secara tidak langsung tatap muka dengan melihat catatan pembinaan dan tingkah laku narapidana, kemudian menuliskan pendapat masing masing  di  buku  sidang  TPP.  Hal  ini  dikarenakan  untuk  menghindari  kerumunan  dan pencegahan penyebaran virus corona / COVID-19.
Masuk  dalam  indikator  kualitas  pelayanan  publik responsivenes ,  dimana pelaksanaan sidang TPP tetap harus dilaksanakan walau dalam kondisi apapun demi tetap berjalanannya setiap proses pelaksanaan PB yang sesuai dengan prosedur yang ada dan menghindari adanya penundaan dalam proses pengusulan PB.
3. Kebijakan  dalam  Proses  Pelaksanaan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu
Peneliti  menemukan  suatu  kasus  dimana  SK  Pembebasan  Bersyarat  pada  salah satu  narapidana  sudah  terbit  dari  Ditjen  Pemasyarakatan  yang  seharusnya  dapat dikeluarkan  melalui  program  pembebasan  bersyarat,  tetapi  dikarenakan  narapidana tersebut  terpapar  oleh  virus  corona/COVID-19  yang  harus  menjalani  isolasi  mandiri  di kamar khusus isolasi mandiri minimal 14 hari dan dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19,  kemudian  bisa  di  keluarkan  dan  dibebaskan  mengikuti  PB  setelah  14  hari isolasi dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sesuai peraturan dan protokol kesehatan dari  Kementerian  Kesehatan,  pelaksanan  ini  untuk  memberikan  perlindungan  kepada narapidana yang akan melaksanakan PB, narapidana lainnya dan petugas serta keluarga narapidana yang akan melaksanakan PB.
Adapun  narapidana  yang  mendapatkan/mengikuti  propram  asimilasi  rumah, nantinya  apabila Surat  Keputusan (SK) dari Ditjen Pemasyarakatan sudah  menerbitkan pemberian PB kepada narapidana tersebut segera dihubungi dan diberitahuan melalui grup whatsapp program asimilasi rumah guna memonitoring bahwa narapidana tersebut untuk mengambil  SK  tersebut  ke  Lapas  Bengkulu  dan  menuju  ke  Bapas  Bengkulu  untuk registrasi klien.
Kemudian  adanya  kebijakan  dari  Kalapas  terkait  komitmen  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu  yang  menyatakan  perang  terhadap  narkoba berusaha untuk membasni peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Bengkulu , narapidana yang mendapatkan PB dan pada saat hari dikeluarkannya dari Lapas sebelumnya harus mengikuti tes urin di Klinik Pratama Lapas Kelas II A Bengkulu
Apabila  tes  urin  dinyatakan  negatif,  akan  disetujui  dan  di  tandatangani  oleh Kalapas , namun jika tes urin menunjukan hasil positif program PB akan dicabut atau
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tidak disetujui untuk diberikan PB dan akan diperiksa lebih lanjut atas insiden tersebut guna pencegahan dan pemberantasan narkoba di Lapas Kelas II A Bengkulu.
Peneliti  mengalisis  hal  tersebut  memenuhi  Empathy,  yakni    kemampuan  atas kesadaran  untuk  melakukan  pendekatan  dan  memberikan  sebuah  perlindungan  dan melakukan usaha untuk  dapat  mengetahui keinginan dari pelanggan,  yang merupakan dari  indikator penilaian kualitas dari pelayanan publik. Sesuai apa yang dilakukan, yang mana untuk melindungi kesehatan bersama bagi narapidana, petugas dan keluarga untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum narapidana yang terpapar dan kontak erat  dibebaskan  untuk  menjalani  pembebasan  bersyarat.  Dan  juga  melakukan  tes  urin terlebih dahulu bagi narapidana sebelum dibebaskan untuk melaksanakan pembebesan bersyarat, guna kepentingan bersama komitmen memberantas narkoba dan peredarannya di Lapas Kelas II A Bengkulu
4. Upaya Petugas dalam Memberikan Pelayanan Pemberian Pembebasan Bersyarat
Ketika awal menjadi penghuni sementara di Lapas, narapidana tidak mengetahui/ awam  dengan  pengetahuan  apa  itu  pembebasan  bersyarat,  mekanisme,  serta  alur  untuk mendapatkannya. Namun, petugas di Lapas Kelas II A Bengkulu melakukan sosialisasi kepada narapidana dalam bentuk secara tatap muka di setiap blok dan penyedian banner- banner  yang  berisi  informasi  terkait  layanan  pemberian  hak  integrasi  khususnya pembebasan  bersyarat.  Bahkan  sebelum  adanya  pandemi,  petugaas  memberikan sosialisasi  kepada  narapidana  secara  langsung  turun  ke  blok  hunian  seminggu  sekali, setelah  adanya  pandemi  COVID-19  hanya  dilakukan  sebulan  sekali  dikarenakan  untuk mengurangi insentitas kerumunan. Analisis peneliti, bahwa hal ini masuk dalam indikator kualitas  pelayanan  publik  yakni Responsivenes ,  adalah  suatu  keinginan  dan  kesadaran untuk  memberikan  bantuan  dan  melayani  pelayanan  secara  efektif.  Dibuktikan  dengan adanya petugas  melaksanakan sosialisasi  dan memberitahukan kepada narapidana  yang sudah dapat mengurus pengusulan pembebasan bersyarat serta selalu mengarahkan dan memonitoring di setiap proses dan tahapannya.
Petugas memberikan pelayanan dalam pemberian pembebasan bersyarat ini tidak ada  memungut  biaya  apapun  dalam  setiap  proses  pelaksanaannya  kepada  narapidana ataupun  keluarga  narapidana  yang  bersangkutan.  Hal  ini  termasuk  ke  dalam  indikator kualitas pelayanan publik yaitu Tangibles, sebuah kerapian atau penampilan dari pegawai dan  fasilitas  fisik  lainnya,  seperti  peralatan  untuk  menunjang  pelayanan. Pelaksanaanpengusulan  secara  langsung  juga  ditangani  oleh  petuas  tanpa  adanya  atau melalui  calo(penjual  jasa)  di  ruang  Bimkemas  yang  memiliki  peralatan  dan  prasarana yang bagus untuk menunjang pelayanan dengan baik dan nyaman.
PB diberikan tanpa adanya diskriminasi sama sekali, dan tidak menerima dalam bentuk apapun itu gratifikasi atau hadiah dari apa yang telah diberikan. Juga Narapidana dan keluarga yang mengurus PB di Lapas Klas II A Bengkulu merasa mudah dan di setiap prosesnya tidak dipersulit atau lama, dan dinilai kinerja petugas sudah memuaskan dan efektif serta petugas memberikan dan melayani  dengan mengedepankan integritas serta mengedepankan kepentingan bersama. Hasil analisis peneliti yaitu hal ini termasuk dalam indikator  penilaian  kualitas  pelayanan  publik Assurance ,  sebuah  wawasan  atau pengetahuan,  tingkah  laku  atau  kesopanan,  kepercayaan  diri  dalam  memberikan pelayanan.  Petugas  melayani  narapidana  yang  mengurus  pembebasan  bersyarat  dengan mengedepankan professionalitas sebagai petugas pemasyarakatan dan menjunjung tinggi hak  asasi  manusia  serta  pengetahuan  yang  dimiliki  berdasarkan  UUD  1945  dan  dasar
Pancasila.  Semua  ini  bertujuan  untuk  mewudkan  tujuan  pemasyarakatan  yang  PASTI (Professional,  Akuntabel,  Sinergi,  Transparan  dan  Inovatif),  dan  konsisten  atas  kinerja Lapas Kelas II A Bengkulu yang merupakan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wialayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Maka  yang  diliput  dan  dijelaskan  penulis  tadi  keselurahhnya  termasuk  unsur utilitarian yang memberikan kemanfaatan, keuntungan dan kesejahteraan dari petugas ke narapidana  dan  keluarga  narapidana  sebagai  konsumen  atau  yang  diberikan  layanan mengarah kepada kesejahteraan bersama dan keuntungan bersama
Faktor  kendala  dalam  implementasi  pemberian  Pembebasan  Bersyarat baginarapidana pidana umum pada masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkulu.
Dalam  pelaksanaan  pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  pidana umum  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Bengkulu    masih  ditemui  beberapa kendala.  Dimana  dalam  setiap  proses  pentahapan  dan  pengusulannya  sudah  dengan mengikuti adanya aturan dan SOP (Standar Operasional Perosedur) yang berlaku. Adapun beberapa kendala :
1. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang belum disampaikan ke Lapas Dari  hasil  observasi  penulis,  pada  saat  persidangan  dan  tahanan  divonis bersalah dan menjadi narapidana, jaksa eksekutor menyampaikan surat petikan putusan pengadilan  tanpa  disertakan  berita  acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  padahal narapidana tersebut sudah menjalani lebih dari ½  masa pidananya. Petugas bimkemas berkordinasi  dengan petugas  registrasi  untuk  mengubungi  atau memberitahu kepada jaksa  narapidana  tersebut  supaya  disegerakan  untuk  terbit  berita  acara  pelaksanaan putusan  pengadilan  narapidana  tersebut  guna  sebagai  persyaratan  pelaksanaan pembebasan bersyarat.
Pihak luar tidak memberikan dukungan secara efektif, ( responsivenes ). Yang menjadikan  faktor  penghambat  dalam  persyaratan  pengusulan  program  pembebasan bersyarat,  seharusnya  pihak  jaksa  eksekutor  mengetahui  dan  segera  melengkapi dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi hak narapidana setelah diputus oleh pengadilan.

## 2. Pelaksanaan sidang TPP secara mobile yang belum efektif
Penulis  melakukan  observasi  bahwa  Sidang  TPP  yang  menjadi  secara  mobile terkait  kebijakan  Kalapas  guna  menghindari  kerumunan  dan  pencegahan  penyebaran COVID-19  ini  belum  efektif  dalam  pengambilan  keputusannya.  Dikarenakan  para anggota  sidang  TPP  tidak  melihat  secara  langsung  narapidana  yang  akan  diusulkan mengikuti program pembebasan bersyarat, hal ini menjadikan para anggota sidang TPP hanya mengetahui nama tetapi tidak begitu mengetahui orangnya yang seperti apa karena hanya menilai dari data saja. Hal ini menjadi kurang akuratnya hasil sidang narapidana tersebut diusulkan namun adanya permasalahan atau sesuatu hal  yang seharusnya tidak diloloskan  untuk  mengikuti  program  pembebasan  bersyarat,  jika  dilihat  dari  pelayanan publik kurang realibity yakni kurang benar dan tepat.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Lapas Kelas II A Bengkulu telah melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat di masa pandemi COVID-19 untuk  narapidana pidana umum, dan dari implementasi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa :
1. Implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum di Lapas Kelas  II  A  Bengkulu  pada  masa  pandemi  COVID-19  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  pada  masa  pandemi  COVID-19  walaupun  dengan  batasan  yang  mengharuskan melaksanakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Narapidana yang  sudah  terbit  surat  keputusan  mendapatkan  program  pembebasan  bersyarat  tetapi terpapar atau ada kontak erat dengan yang terpapar harus menjalani isolasi mandiri selama 14  hari  dan  dinyatakan  negatif  terlebih  dahulu  kemudian  dapat  keluar  dari  lapas  dan menjalani  pembebasan  bersyarat.  Dalam  proses  pengurusan  tidak  hanya  petugas  yang aktif,  namun  narapidana  dan  kelurga  yang  bersangkutan  juga  ikut  membantu  dan  aktif dalam pemenuhan persyaratannya. Pelaksanaan sidang TPP  yang tidak secara langsung atau  tatap  muka  (mobile)  guna  menghindari  kerumunan  dan  pencegahan  penyebaran COVID-19  di  Lapas  Kelas  II  A  Bengkulu.  Adanya  kebijakan  di  Lapas  Kelas  II  A Bengkulu yang berkomitmen untuk perang terhadap narkoba dan memberantas peredaran narkoba di dalam lapas,  sehingga narapidana  yang akan dibebaskan mengikuti program pembebasan bersyarat diharuskan melakukan tes urin terlebih dahulu di Klinik Pratama Lapas  Kelas  II  A  Bengkulu  .  Jika  hasil  tes  yakni  negatif,  maka  dapat  dibebaskan  dan menjalani  program  pembebesan  bersyarat  dan  jika  hasilnya  negatif  maka  pembebasan bersyaratnya  dicabut  beserta  hak  hak  integrasi  lainnya.  Petugas  melakukan  sosialisasi tentang hak hak integrasi khusunya pembebasan bersyarat secara langsung ke setiap blok hunian, yang awalnya narapidana tidak mengetahui apa itu pembebasan bersyarat menjadi mengerti apa itu pembebasan bersyarat. Petugas memberikan pelayanan dalam pengurusan program  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  pidana  umum  dinilai  sudah  memenuhi indikator  kualitas  dari  pelayanan  publik  yakni  Reability,  Responsivenes,  Assurance, Empathy,  dan  Tangibles.  Tidak  ada  pungutan  liar,  gratifikasi,  dan  berikap  tidak deskriminatif bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat.
2. Faktor Kendala Pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang dilakukan secara  tidak  langsung  tatap  muka  (mobile)  guna  mencegah  kerumunan  dan  penyebaran COVID-19  berjalan  belum  efektif.  Karena  para  anggota  sidang  TPP  tidak  mengetahui secara langsung narapidana dan hanya melihat catatan yang disidangkan sehingga dirasa kurang  mengetahui  tingkah  laku  kesehariannya.  Yang  menjadikan  salah  satu  faktor terhambatnya  proses  dalam  persyaratan  pengusulan  program  pembebasan  bersyarat, sehingga  mengurangi  nilai  responsivenes  dalam  pelayanan.  Seharusnya  pihak  jaksa eksekutor  mengetahui  dan  segera  menyampaikan  kelengkapan  dokumen  berita  acara pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  menjadi  hak  narapidana  setelah  diputus  oleh pengadilan.

## Saran
Melihat  hasil  analisis  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dengan  mengamati  kondisi    terkini tentang    pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  pidana  umum    pada  masa  pandemi COVID-19 dilaksanakan   di   Lapas   Kelas II A Bengkulu. Penulis mengajukan beberapa saran yaitu :
1. Membangun  kerjasama  dan  kordinasi  dengan  instansi  lain  yakni  Kejaksaan  terkait pemenuhan  dokumen  narapidana  yang  sudah  vonis  dengan  cepat  supaya  saat  dalam
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengurusan pengusulan program pembebasan bersyarat tidak terlalu lama dan dapat tepat pada waktunya.
2. Pelaksanaan sidang TPP secara tidak langsung tatap muka ( mobile )  yang belum efektif dapat dilaksanakan dengan sidang TPP melalui via daring atau Zoom Meeting . Sehingga para  anggota  sidang  dapat  mengetahui  dengan  jelas  narapidana  yang  disidangkan  dan dapat menilai dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Aday, R. H.,  & Krabill,  J. J. (2013). Older and  geriatric offenders: Critical  issues for the 21st century. In Special Needs Offenders in Correctional Institutions.
https://doi.org/10.4135/9781452275444.n7
Duus-Otterström, G. (2019). Weighing Relative and Absolute Proportionality in
Punishment. In Of One-eyed and Toothless Miscreants. https://doi.org/10.1093/oso/9780190070595.003.0002
Heriyanto,  H.  (2018).  Thematic  Analysis  sebagai  Metode  Menganalisa  Data  untuk  Penelitian Kualitatif. Anuva, 2(3), 317.
Hardiansyah. (2018). Kulitas Pelayanan Publik. Gava Media.
M. Iqbal Hasan. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
Mitro Subroto,M.Si. Peraturan – Peraturan dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan baru
Moleong,  Lexy  J.  (2010),  Metodologi  penelitian  kualitatif,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  hal 186
Mudjia  Rahardjo.  (2017).    Studi  Kasus  Dalam  Penelitian  Kualitatif:  Konsep  dan  Prosedurnya. http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalampenelitian-kualitatif.pdf diakses 5 april 2021
Philipus,  M.  Hardjon.  (2012).    Menulis  Laporan  Penelitian  Hukum,  (Surabaya:  Unair,  1999), sebagaimana  dikutip  dalam  Hadin  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani,  Penelitian  Hukum Indonesia Kontemporer, Genta Publishing. Yogyakarta.
Prasetyo, Teguh. (2010).  Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
Rachmayanthy.  (2020).  Kamus  Pemasyarakatan  Himpunan  Istilah  Pemasyarakatan.  PT RajaGrafindo Persada.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sujatno, Adi. (2004). Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia
Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
52
Widoyoko,   Eko   Putro.   (2014).   Teknik   Penyusunan   Instrumen  Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Karya Ilmiah :
Agustiwi, Asri & Nurviana, Reky. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Furqan,  Hanin  &  Sidiq,  Muhammad.  (2018).  Efektifitas  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). Jurnal Justitia Vol 3, No 1
Hamja. (2018). Community Based Corrections Sebagai Alternatif   Model Pembinaan Narapidana Di Masa Mendatang. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article
Hamja. (2015). Model Pembinaan Berbasis Masyarakat ( Community Based Corrections ) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Mimbar Hukum Vol 21, No 23
Jaya, Muhar., Herman & Handrawan. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kedaruratan di Situasi Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Pembebasan Bersyarat. Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3
Mervy Wongkar, Farly. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lex Et Societatis Vol 7, No 6.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25799
Syaifuddin,  Ahmad.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Efektivitas  Prosedur  Pemberian Pembebasan  Bersyarat  Secara Online (Sistem  Database  Pemasyarakatan)  Dalam  Proses Program Pembinaan Narapidana . Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2
Sarmanu. (2017). Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Statistika. In Airlangga University Press.
Sulianto, Harun. (2018). Hak Narapidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86191
Sawczyn,   K.  (2018).   Can   Utilitarianism   or  Retributivism  Justify  Solitary Confinement?
Aletheia,        (104),        27–36.        Retrieved        from https://philosophy.tamu.edu/wp- content/uploads/sites/15/2018/05/Sawczyn_Solitary-Confinement.pdf
Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

## Peraturan :
Undang-Undang  Tentang  Pemasyarakatan  No.12 Tahun 1995. Jakarta.
Undang-Undang  Tentang  Pelayanan Publik  No.25 Tahun 2009. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.96  Tahun  2012  Tentang    Pelaksanaan  Undang-
Undang No.25 Tahun 2009 Tentang PelayananPublik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.10  Tahun  2020  Tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM COVID-19  No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran.