Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4451-4458
Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur)
Agustin Mila Arlina 1*) ,  Muhammad Yazid 2) , Ahmad Agus Hidayat 3) 1,2,3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya *Email korespondensi: agustinmila12@gmail.com

## Abstract
Islamic financial institutions are divided into two main categories: Islamic banking institutions and non-banking Islamic financial institutions. One common form of Islamic financial institution found in society is the Shariah- based Savings and Loans Cooperative, which is a microfinance institution. Shariah-based financing involves the provision of funds or receivables based on a contract or agreement between the Savings and Loans Cooperative and another party, obligating the financed party to repay the funds or receivables after a specified agreed-upon period. Regarding financing, the Shariah-based Savings and Loans Cooperative requires financial analysis to ensure that cooperative members are capable of repaying the received financing. When applying for financing at the BMT Khoiru Ummah Savings and Loans Cooperative in East Java, applicants must go through several stages in  accordance  with  the  procedures  established  by  the  BMT  Khoiru  Ummah  Savings  and  Loans  Cooperative. Firstly, the applicant is required to become a member by opening an account at the BMT Khoiru Ummah Savings and  Loans  Cooperative.  Then,  they  follow  the  financing  procedure,  which  includes  submitting  a  financing application,  undergoing  administrative  selection  and  fulfilling  document  requirements,  undergoing  a  survey process,  evaluation  by  the  committee,  purchasing  the  desired  goods,  entering  into  a  contractual  agreement, delivering the goods or funds, and finally making installment payments and full repayment by the members.
Keywords : Islamic Financial Institutions, Financing, Savings, and Loans.
Saran sitasi : Arlina, A. M., Yazid, M., & Hidayat, A. A. (2023). Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur) . Jurnal ilmiah ekonomi islam, 9 (03), 4451- 4458. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712

## 1. PENDAHULUAN
Di  dunia  modern  saat  ini,  peranan  perbankan sangat  penting  dalam  memajukan  perekonomian negara.  Hampir  semua  sektor  yang  terlibat  dalam berbagai aktivitas keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan, baik perorangan, perusahaan, masyarakat maupun  lembaga.  Lembaga  keuangan  merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Adanya lembaga keuangan sangat bermanfaat dikarenakan ada kegiatan yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  kemudian dana  tersebut  disalurkan  kepada  masyarakat  yang berbentuk keredit atau pembiayaan. Fungsi ini sering disebut intermediasi keuangan.(Simatupang, 2019)
Di Indonesia, bank islam dikenal dengan sebutan bank  syariah,  yaitu,  lembaga  keuangan,  perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen  dalam  produksi  barang  atau  jasa.
Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang  prinsip  operasionalnya  berdasarkan  prinsip syariah Islam. Riba, gharar dan maisir harus dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Hal-hal tersebut  sangat  dilarang  dan  sudah  dijelaskan  dalam Al-Qur'an  dan  Al-Hadits.  (Sadi,  2015)  Popularitas kata syariah terutama setelah keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (dikukuhkan dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No.  23 Tahun 1999 tentang Bank  Indonesia  (Diubah  dengan  UU  No.  3  Tahun 2004),  menandai  era  dual  banking  system  di Indonesia,  dimana  bank  umum  syariah  diperlakukan sama  (equal  treatment)  dengan  bank  umum konvensional. Di sisi lain, bank umum konvensional juga  dapat  membuka  unit  usaha  syariah.  (Dahlan, 2012)
Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian,  yaitu  lembaga  keuangan  syariah  perbankan
dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Dalam dunia keuangan, lembaga keuangan syariah memiliki banyak  peran  di  masyarakat  salah  satunya  adalah penghimpun  dana  dan  penyaluran  dana.  Aktivitas penyaluran  dana  atau  pembiayaan  merupakan aktivitas  yang  penting  karena  dengan  berjalannya pembiayaan  akan  menjadi  salah  satu  sumber pendapatan  dalam  sembuah  lembaga  keuangan syariah  baik  perbankan  maupun  lembaga  mikro  non perbankan.  Salah  satu  bentuk  lembaga  keuangan syariah yang kita temui di masyarakat adalah Koperasi Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  yang merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro. Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi yang menggunakan sistem bagi  hasil  dan  menerapkan  aturan  menurut  syariat Islam. KSPPS telah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia  untuk  meningkatkan  pengembangan  dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Salah satu KSPPS  di  Kabupaten  Gresik  lebih  tepatnya  di Kecamatan  Menganti  yaitu  KSPPS  BMT  Khoiru Ummah Jawa Timur. Beberapa masyarakat Menganti khususnya masyarakat LPI Al-Azhar sudah bergabung  menjadi  anggota  KSPPS  BMT  Khoiru Ummah  JATIM.  KSPPS  BMT-KU  memiliki  produk simpanan  dan  pembiayaan.  Produk  simpanannya meliputi  SimpananKU  Umum,  SimpananKU  Bisnis, SimpananKU  Pendidikan,  SimpananKU  AQur, SimpananKU Berjangka, dan SimpananKU Haji dan Umroh. Sedangkan untuk produk pembiayaanya yaitu Murabahah,  Qordul  Hasan,  Qardh  dan  Ijarah,  Qardh dan  Ijarah  Haji.  Berdasarkan  beberapa  penjelasan  di atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Prinsip Manajemen Pembiayaan Lembaga Non Bank Syariah (Studi Kasus Kspps BMT Khoiru Ummah Jatim).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  kepustakaan  ( Library  Research ). Sumber  penelitian  menggunakan  informasi  yang berkaitan  dengan  prinsip  manajemen  pembiayaan lembaga non bank syariah dari buku, Jurnal, internet dan  penelitian  terdahulu  yang  sesuai  dengan permasalahan peneliti. Data yang dihasilkan kemudian  dianalisis  untuk  menarik  kesimpulan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui manajemen  pembiayaan  lembaga  non  bank  syariah (Studi  kasus  di  KSPPS  BMT  Khoiru  Ummah  Jawa Timur).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian

## Sejarah Lembaga Keuangan Syariah Non Bank
Sistem  ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi mandiri yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral agama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan  Ijtihad.  Selama  berabad-abad,  para  pemikir muslim  mempelajari  prinsip-prinsip  dasar  sistem ekonomi  Islam  dari  sumbernya  untuk  diterapkannya dalam kehidupan.
Ketika  sistem  perbankan  syariah  diperkenalkan pada  pertengahan  1990-an,  sejumlah  lembaga keuangan syariah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia.  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) memiliki posisi yang sangat penting di tengah proses pembangunan  negara  sebagai  lembaga  ekonomi syariah berbasis syariah. Pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan pemahaman Islam terhadap prinsip-prinsip  muamalah  dalam  hukum  keuangan Islam dan kemudian disajikan dalam bentuk lembaga keuangan  Islam  yang  serupa  dengan  lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam perkembangannya saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan  perbankan  syariah,  yaitu  Bank  Muamalah Indonesia  (BMI)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah  (BPRS).  Pada  saat  yang  sama,  lembaga keuangan  syariah  non-bank  bermunculan  di  seluruh Indonesia  dalam  bentuk  Asuransi  Takaful  (AT), Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT),  Koperasi  Simpan Pinjam  Syariah  (KSPPS),  dan  Koperasi  Pesantren (Kopotren) di Indonesia. (Syamsuir, 2015)
Lembaga  keuangan  mikro  adalah  salah  satu sarana  yang  cukup  penting  untuk  mengangkat  taraf ekonomi  masyarakat  saat  ini.  Selain  simpan  pinjam, penyelenggaraan dan pengoperasian lembaga keuangan  mikro    juga  dapat  dilakukan  dalam  sistem keuangan  syariah  dengan  model  bagi  hasil.  Saat  ini, Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  dan  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  dapat memenuhi peran lembaga keuangan mikro syariah.(IKNB, 2023)
Lembaga  Keuangan  Syariah  Non  Bank  atau Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)
Definisi  tentang  lembaga  keuangan  ( Financial Institution )  dan  lembaga  keuangan  syariah  adalah entitas  bisnis  yang  aset  utamanya  adalah  aset keuangan  atau financial  Assets maupun  tagihan- tagihan  yang  didalamnya  termasuk  saham,  obligasi,
dan  pinjaman,  daripada  aktiva  rill  seperti  bangunan, peralatan atau perlengkapan, dan bahan baku.
Definisi  lembaga  keuangan  menurut  beberapa ahli:  Menurut  SK  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  792  tahun  1990,  lembaga  keuangan adalah  semua  lembaga  yang  bergerak  di  bidang keuangan,  menghimpun  dan  menyalurkan  uang kepada masyarakat. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah entitas komersial yang aset utamanya berupa  aset  finansial  atau  piutang,  dibandingkan dengan aset non finansial dan aset riil. Syarif Wijaya mendefinisikan  lembaga  keuangan  sebagai  lembaga yang  berkepentingan  dengan  penggunaan  uang  dan kredit atau lembaga yang berkepentingan menyalurkan  tabungan  menjadi  investasi.  Kasmir mendefinisikan  lembaga  keuangan  sebagai  setiap perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. (Soemitra, 2009)
Meskipun  tidak  banyak  perbedaan  antara lembaga  keuangan  syariah  dan  lembaga  keuangan konvensional,  namun  lembaga  keuangan  syariah memiliki  prinsip  yang  tidak  sama  dengan  lembaga keuangan  konvensional,  yaitu  prinsip  hukum  Islam dalam  perbankan  dan  keuangan  berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki wewenang  tersebut,  mereka  berhak  mengeluarkan fatwa  di  bidang  syariah.  Lembaga  keuangan  syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan syariah  perbankan  dan  lembaga  keuangan  non perbankan.  Dalam  artikel  ini  membahas  tentang lembaga  keuangan  non  perbankan  atau  lembaga keuangan  mikro  yakni  Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  BMT  Khoiru  Ummah yang  bertempat  di  kawasan  Pondok  Pesantren  Darul Ihsan Menganti Gresik No. 474.

## Unsur Pembiayaan
Pengertian  atau  istilah  pembiayaan  pada dasarnya  memiliki arti  percaya,  yakin  serta menaruh kepercayaan.  Kata  pembiayaan  yang  berarti  amanah ( Trust ), artinya suatu lembaga keuangan shahibul mall mempercayakan kepada seseorang untuk melaksanakan  tugas  yang  diberikan.  dana  yang disalurkan  digunakan  secara  benar,  adil,  dan  harus disertai  syarat-syarat yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak. (Rivai & Veithzal, 2008)
Dalam  arti  sempit,  pembiayaan  merupakan pendanaan  yang  diberikan  kepada  anggota  oleh lembaga keuangan seperti KSPPS. Pendanaan secara
luas  berarti  pendanaan  atau  pengeluaran,  yaitu pembiayaan  yang  diberikan  untuk  mendukung investasi  yang  direncanakan  baik    sendiri  maupun oleh  pihak  lain.  (Muhammad,  2016)  Pembiayaan  di KSPPS  merupakan  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  sejenis  berdasarkan  perjanjian  pinjaman  atau kesepakatan  antara  lembaga  keuangan  dengan  pihak lain,  yang  mewajibkan  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  yang  sudah disepakati diawal akad.

## 3.2. Pembahasan
Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan sejenis berupa:
a. Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk  Mudharabah dan Musyarakah
b. Akad  sewa  guna  usaha  dengan  pengalihan  hak milik berupa Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
c. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murobahah, Salam dan Istishna
d. Transaksi  pinjaman  dan  kredit  dalam  bentuk piutang Qardh
e. Transaksi  multijasa  dengan  akad  Ijarah  atau Kafalah
Unsur pembiayaan pada dasarnya bersifat saling percaya.  Jadi  memberikan  pembiayaan  membangun kepercayaan, artinya penerima dana harus benar-benar yakin bahwa prestasi yang diberikan akan dikembalikan  dengan  syarat  yang  telah  disepakati bersama.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  terdapat unsur pembiayaan, seperti: (Erlindawati, 2017) a. Ada dua pihak, yaitu pemberi dana (shahibul mal) dan  penerima  manfaat  (mudarib).  Hubungan antara  pemberi  dan  penerima  merupakan hubungan kerja sama yang menguntungkan kedua belah  pihak,  yang  juga  dimaknai  sebagai kehidupan yang saling membantu.
b. Shahibul mal mempercayai mudharib berdasarkan prestasi dan potensi mudharib
c. Adanya kesepakatan berupa akad antara shahibul mal  dengan  pihak  lain  yang  berjanji  akan membayar  mudharib  kepada  shahibul  mal.  Janji untuk  membayar  adalah  janji  lisan,  tertulis (kontrak keuangan) atau instrumen.
d. Barang,  jasa  atau  uang  harus  ada  dari  shahibul Mal ke mudharib
e. Memiliki  unsur  waktu.  Waktu  adalah  bagian penting dari pembiayaan. Pembiayaan disebabkan oleh unsur temporal baik dari perspektif shahibul Mal maupun mudharib
f. Baik pihak shahibul ma maupun pihak mudharib memiliki  faktor  resiko  (degree  of  risk).  Risiko Shahibul  Mal  adalah  risiko  gagal  bayar  karena kegagalan bisnis (pinjaman komersial) atau gagal bayar  (pinjaman  konsumen)  atau  kebangkrutan. Ancaman resiko Mudharib adalah penipuan oleh pemodal, termasuk shahibul mal, yang bermaksud untuk  menyita  perusahaan  yang  dibiayai  atau tanah yang diagunkan atau dijaminkan.

## Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan memiliki 2 fungsi:
a. Profitabilitas,  yaitu  bertujuan  mendapatkan keuntungan  dari  pembiayaan  dengan  membagi keuntungan  dari  usaha  yang  dikelola  dengan anggota koperasi syariah
b. Keamanan  dari  prestasi  atau  fasilitas  yang diberikan harus benar-benar terjamin agar tujuan profitabilitas benar-benar terpenuhi.
Pembiayaan  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  perekonomian.  Secara  umum,  peran keuangan dalam perekonomian, bisnis dan keuangan dapat  diungkapkan  sebagai  berikut:  (Hidayat  et  al., 2023)
a. Pembiayaan dapat meningkatkan utilitas modal,
b. Pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan suatu barang,
c. Pembiayaan meningkatkan sirkulasi dan pergerakan uang,
d. Pembiayaan menciptakan antusiasme untuk usaha masyarakat,
e. Pendanaan sebagai sarana stabilitas keuangan,
f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan terhadap pendapatan nasional,
g. Pembiayaan  sebagai  alat  penghubung  ekonomi antar Negara

## Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Pembiayaan  konvensional adalah meminjamkan uang  kepada  mereka  yang  membutuhkan  dan mengambil  bagian  dari  keuntungan  dalam  bentuk bunga  dan  biaya  sebagai  bunga  atas  uang  yang dipinjam.  Prinsip  dari  pembiayaan  syariah  adalah adalah  menghindari  transaksi  semacam  itu  dan mengubahnya  menjadi  pembiayaan,  bukan  dengan meminjamkan  jumlah  tertentu  kepada  anggota koperasi,  tetapi  dengan  membiayai  proyek  anggota koperasi.  Koperasi  bertindak  sebagai  perantara  uang tanpa  meminjamkan  uang  dengan  membungakan uang.  Sebaliknya,  usaha  anggota  koperasi  dapat dibiayai  dengan  membeli  barang  yang  dibutuhkan
anggota  koperasi,  setelah  itu  anggota  koperasi mengembalikannya  kepada  koperasi,  atau  dengan menanamkan  modal  pada  usaha  anggota  koperasi dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. (Rivai & Veithzal, 2008)
KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur dalam bisnis  memiliki  prinsip  pembiayaan,  ada  dua  skim dalam melakukan akad pada KSPPS BMT-KU, yaitu: a. Prinsip Bagi Hasil
Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan disini adalah uang tunai atau barang dengan nilai tunai. Secara  kuantitatif,  dapat  menyediakan  hingga 100%  dari  modal  yang  diperlukan  atau  hanya menjadi  bagian  darinya  sebagai  usaha  patungan antara koperasi dan pengusaha (anggota koperasi). Di sisi keuntungan, ada dua jenis bagi hasil  (tergantung  akad),  yaitu revenue  sharing atau profit  sharing .  Sebaliknya,  itu  dikenal sebagai  persentase  bagi  hasil,  rasio  yang  dapat disepakati dengan anggota koperasi yang dibiayai pada  saat  perjanjian  pembiayaan  ditandatangani. Produknya memuat prinsip bagi hasil.
b. Mudharabah,  yaitu  perjanjian  kerjasama  usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal, sedangkan  pihak  kedua  menjadi  pengelola. Berdasarkan  prinsip  mudharabah,  keuntungan usaha  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian tetap menjadi  milik  pemilik  modal  dengan  ketentuan bahwa  kerugian  tersebut  bukan  karena  kelalaian pengelola.  Jika  kerusakan  disebabkan  oleh penipuan  atau  kelalaian  pengelola,  pengelola bertanggung jawab untuk menyebabkan kerusakan tersebut.
c. Musyarakah,  yaitu  perjanjian  kerja  sama  antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu, dimana masing-masing  pihak  menyediakan  dana (atau  amal/keahlian)  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan di awal akad.

## Prinsip Jual Beli
Suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana koperasi terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan  atau  menunjuk  anggota  koperasi  sebagai wakil  koperasi  untuk  menjadi  agen  serta  membeli barang  atas  nama  koperasi,  setelah  itu  koperasi menjual  barang  tersebut  kepada  anggota  koperasi dengan  harga  dari  harga  beli  ditambah  keuntungan
(margin).  Prinsip  ini  diterapkan  karena  adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan koperasi ditentukan di awal kesepakatan dan  menjadi  bagian  dari  harga  barang  yang diperdagangkan.  KSPPS  BMT  Khoiru  Ummah menerapkan prinsip ini dalam bentuk produk: a. Bai' al-Murabahah Akad jual beli barang tertentu. Dalam  transaksi  jual  beli,  penjual  secara  jelas menunjukkan objek transaksinya, termasuk harga beli dan keuntungan yang diterima.
b. Bai' as-salam atau akad jual beli dimana pembeli membayar  uang  (dengan  suatu  harga)  untuk barang yang disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang  diserahkan  di  kemudian  hari,  yaitu  pada tanggal yang disepakati.

## Jenis-jenis Pembiayaan
Lembaga perbankan adalah inti dari suatu sistem keuangan  negara  mana  pun.  Bank  adalah  lembaga keuangan  yang  menjadi  tempat  di  mana  individu, perusahaan  swasta,  lembaga  pemerintah  bahkan lembaga  pemerintah  dapat  menyimpan  uangnya. Melalui  kegiatan  kredit  dan  layanan  yang  mereka berikan,  bank  melayani  kebutuhan  keuangan  dan memulai  mekanisme  sistem  pembayaran  di  semua sektor  ekonomi.  Lembaga  non  perbankan  juga  sama berpengaruhnya dalam kegiatan perekonomian dalam masyarakat menengah ke bawah.
Jenis-jenis  pembiayaan  yang  ada  pada  KSPPS BMT  Khoiru  Ummah  JATIM  dapat  dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya: (BMT, 2023) a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut  tujuan  di  KSPPS  BMT-KU  dibedakan menjadi 2 sebagai berikut:
1) Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan dengan  tujuan  memperoleh  modal  untuk pengembangan usaha.
2) Pembiayaan  investasi,  yaitu  pembiayaan untuk  investasi  atau  pembelian  barang konsumsi.
b. Pembiayaan  jangka  waktu.  Pembiayaan  menurut jangka  waktu  di  KSPPS  BMT-KU  dibedakan menjadi 3 tempo sebagai berikut:
1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu.
pembiayaan dilakukan dalam waktu tempo 1 bulan s/d 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu.
pembiayaan untuk jangka waktu 1 tahun s/d 3 tahun.
3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu. pembiayaan  selama  lebih  dari  3  tahun  s/d  5 tahun.

## Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan diperlukan untuk memberikan  keyakinan  kepada  bank  syariah  bahwa nasabah  dapat  mengembalikan  uang  yang  telah dipinjam. Kegiatan analisis ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis nasabah yang bersangkutan. (A. Karim, 2008)
Bedasarkan  pemaparan  diatas  KSPPS  BMT Khoiru Ummah Jawa Timur juga menerapkan analisis pembiayaan.  Kualitas  hasil  analisis  pembiayaan sangat bergantung pada beberapa faktor:
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Analisis  faktor  pembiayaan  dilakukan  oleh seorang marketing (AO) yang harus memiliki pola pikir  yang  kuat  dan  keterampilan  teknis  serta pengetahuan teoritis.
b. Faktor dan Analisis
Informasi  serta  data  yang  dibutuhkan  harus lengkap, akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui penelitian  langsung  dan  untuk  laporan  keuangan (neraca  dan  laporan  laba  rugi)  dapat  meminta bantuan kantor akuntan. Informasi serta data yang diperlukan  dalam  analisis  pembiayaan  mengacu pada  informasi  umum  dan  informasi  yang diterima dari nasabah sendiri dan dari pihak ketiga tentang  nasabah  dan  pembiayaan  nasabah. Sementara  itu,  informasi  diperoleh  langsung dengan  calon  pelanggan  melalui  wawancara  dan inspeksi  lokal  atau  kesekitar  tempat  usaha  calon pelanggan.
c. Teknik Analisis
Analisis  harus  dilakukan  dengan  hati-hati dan  mengikuti  aturan.  Secara  umum,    analisis teknikal melibatkan dua pilihan cara yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
d. Jenis-Jenis Aspek yang dianalisa
1) Analisis  kesediaan  untuk membayar,  disebut analisis kualitatif. Aspek yang akan dianalisis meliputi  sifat/karakteristik  dan  komitmen anggota koperasi.
2) Analisis  kemampuan  membayar  angsuran disebut  analisis  kuantitatif.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  perhitungan  kuantitatif, yaitu.  menentukan  kemampuan  bayar  dan
menghitung  kebutuhan  modal  kerja  anggota koperasi,  adalah  pendekatan  pendapatan bersih.
e. Prosedur Analisis Pembiayaan
Aspek penting analisis keuangan yang harus dipelajari  dan  dipahami  oleh  pengelola  dan manajer  bank  syariah  maupun  non  perbankan syariah, yaitu: (Muhammad, 2005)
1) Menyimpan file
2) Data dasar dan analisis awal
a) Pelaksanaan  pembelian,  produksi  dan penjualan
b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan c) Agunan
d) Laporan keuangan
e) Kualitas informasi calon debitur
3) Studi/ penelitan data
4) Studi implementasi bisnis atas realisasi usaha
5) Meneliti rencana bisnis
6) Investigasi  dan  evaluasi  agunan  yang dijaminkan
7) Laporan keuangan dan penelitiannya

## Kebijakan Persetujuan Pembiayaan
Kebijakan persetujuan pembiayaan harus mencakup poin-poin berikut: (Erlindawati, 2017)
a. Permohonan Pembiayaan
b. Mengisi  formulir  bersedia  menjadi  anggota terlebih  dahulu  dan  formulir  pembiayaan  yang telah  disedikan  oleh  pihak  KSPPS.  Persetujuan pemberian pembiayaan di dasarkan atas penilaian semua pembiayaan dari anggota pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan.
c. Menetapkan batasan wewenang pembiayaan
d. Ini  harus  dilaporkan  secara  tertulis  dengan keputusan  manajer  atau  manajer  cabang  yang mencakup  jumlah  pembiayaan  serta  penjabat pembiayaan yang berwenang.
e. Tanggung  jawab  pejabat  pemutus  pembiayaan, memastikan bahwa:
1) Pembiayaan  yang  ditawarkan  sesuai  dengan ketentuan  koperasi  dan  prinsip  pembiayaan yang sehat
2) Pengaturan  pembiayaan  dilakukan  sesuai dengan  kebijakan  pembiayaan  dan  pedoman kebijakan  pembiayaan  yang  ada  pada  SOP koperasi
3) Pemberian  dana  didasarkan  pada  penilaian yang jujur, objektif, cermat dan teliti
4) koperasi  memastikan  pembiayaan  lunas  dan tidak ada masalah/ pembiayaan bermasalah
f. Proses  persetujuan  pembiayaan,  minimal  telah mencangkup:
1) Permintaan  pembiayaan  secara  tertulis  dan lengkap
2) Analisis  pembiayaan  herus  lengkap  dan objektif
3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan sesuai analisis pembiayaan
4) Memberikan persetujuan pembiayaan
berdasarkan analisis dan rekomendasi.
Keputusan  pembiayaan  yang  menyimpang dari  rekomendasi  harus  dijelaskan  secara tertulis
g. Perjanjian  pembiayaan  dibuat  secara  tertulis, ditetapkan format dan bentuknya, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pemenuhan  aspek  hukum/  legalitas  yang melindungi kepentingan Koperasi
2) Termasuk  jumlah  pencairan  pembiayaan, periode/  batas  waktu,  prosedur  pembayaran dan persyaratan pembiayaan lainnya:
h. Penerimaan pencairan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
1) Menyetujui pembiayaan yang akan dicairkan hanya  jika  pemohon  pembiayaan  telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam akad
2) Sebelum  pencairan  pembiayaan,  koperasi harus memastikan bahwa semua aspek hukum yang  terkait  dengan  pembiayaan  telah terpenuhi dan telah memastikan perlindungan yang memadai.
Kebijakan-kebijakan  diatas  tidak  jauh  beda dengan  kebijakan  yang  ada  pada  KSPPS  BMT Khoiru Ummah Jawa Timur.

## Dokumen dan Administrasi Pembiayaan
Kebijakan pembiayaan sekurang-kurangnya harus menyatakan dengan jelas prosedur dan metode dokumentasi dan andministrasi pembiayaan:
a. Untuk melaksanakan dokumentasi pembiayaan di KSPPS  BMT  Khoiru  Ummah  JATIM  yang  baik dan benar meliputi:
1) Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan a) Foto  copy  KTP  anggota  pembiayaan (suami dan istri)
b) Foto copy Kartu Keluarga
c) Foto copy surat nikah
d) Foto  copy  surat  cerai/surat  kematian (untuk janda/duda)
e) Foto copy NPWP
f) Foto copy slip gaji 3 bulan terakhir
g) Agunan/ jaminan (BKPK/SPPT atau surat kepemilikan tanah) 2) Pemeriksaan kebenaran dokumen pembiayaan
3) Penyimpanan  dan  penggunaan  dokumen pembiayaan mengandung unsur kontrol ganda
b. Administrasi Pembiayaan
1) Mengelola  pembiayaan  setiap  pembiayaan dengan  benar,  lengkap  dan  akurat  tanpa kecuali
2) Prosedur pengelolaan keuangan yang
mencakup unsur pengendalian intern.

## Pengawasan Pembiayaan
Dalam  pengawasan  pembiayaan,  ada  beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Mengandung  unsur  pencegahan  dini  kerugian finansial yang digunakan untuk pembiayaan
b. Setiap  pelaksanaan  pembiayaan  disertai  dengan pengawasan rutin
c. Audit  internal  mencakup  semua  aspek  termasuk aspek pembiayaan
Pengawasan pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT  Khoiru  Ummah  Jawa  Timur  mempunyai beberapa  fungsi  yaitu  mengawasi  dan  memeriksa untuk:
a. Pemberian  pembiayaan  dilakukan  sesuai  dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pembiayaan dan ketentuan  intern  koperasi  yang  berlaku,  dan diikuti ketentuan yang berlaku.
b. Penilaian kualitas pembiayaan sesuai ketentuan
c. Pelatihan untuk anggota koperasi
d. Pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  dokumen pembiayaan
e. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan

## Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
a. Pendekatan pada pembiayaan bermasalah
Risiko yang timbul dari pemberian pinjaman adalah keterlambatan pinjaman atau ketidakmampuan  anggota  koperasi/  peminjam untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan, untuk  mencegah  hal  tersebut,  KSPPS  BMT Khoiru Ummah JATIM harus dapat menganalisis penyebab masalah tersebut:
1) Analisis sebab ketidakmampuan untuk membayar angsuran
2) Melakukan  pembaruan  akad  pembiayaan/ pembaruan akad
3) Penundaan tanggal pembayaran angsuran
4) Mengecilkan  margin  atau  keuntungan  bagi hasil
5) Memberikan  pinjaman  baru  dengan  akad qordul hasan
6) Mendekati  dengan  cara  bersilaturahmi  ke rumahnya anggota koperasi yang pembayaran angsuran bermasalah serta dengan memberikan  kotak/celengan  untuk  di  isi berpapun  yang  nantinya  dibayarkan  untuk membayar angsuran.
b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
1) Menyusun  laporan  pembiayaan  bermasalah secara tertulis
2) Membentuk  kelompok  tugas/satgas  untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah
3) Menyusun program pembiayaan bermasalah
4) Melaksanakan program tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah
5) Mengevaluasi  kinerja  program  pembiayaan bermasalah

## 4. KESIMPULAN
Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian,  yaitu  lembaga  keuangan  syariah  perbankan dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Salah satu  bentuk  lembaga  keuangan  syariah  yang  banyak kita  jumpai  di  masyarakat  adalah  Koperasi  Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang merupakan  lembaga  keuangan  mikro.  Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi  yang  menggunakan  sistem  bagi  hasil  dan menerapkan aturan menurut hukum Islam.
Pembiayaan syariah adalah penyerahan uang atau tagihan yang berdasarkan akad atau perjanjian antara koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah (Shohibul  Mal)  dengan  pihak  lain  (Mudhorib),  yang mewajibkan  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu yang telah  disepakati.    Mengenai  pembiayaan,  KSPPS membutuhkan  analisis  keuangan,  sehingga  koperasi syariah  dapat  yakin  bahwa  anggota  koperasi  dapat mengembalikan  pembiayaan  yang  diterima.  Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah pelaksanaan pembiayaan,
Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat Koperasi Simpan Pinjam Syariah perlu melakukan pemantauan dan  pengawasan  pembiayaan  supaya  memajukan efisiensi  di  dalam  pengelolaan  tata  laksana  usaha  di bidang  pembiayaan  dan  sasaran  pencapaian  yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai.
Dalam pengajuan pembiayaan pada KSPPS BMT Khoiru  Ummah  Jawa  Timur,  pemohon  pembiayaan harus  melawati  beberapa  tahapan  sesuai  dengan prosedur yang ada pada KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa  Timur,  yaitu  pemohon  pembiayaan  diharuskan bergabung  menjadi  anggota  terlebih  dahulu  dengan membuka  rekening  pada  KSPPS  BMT  Khoiru Ummah  Jawa  Timur,  kemudian  mengikuti  alur prosedur  pembiayaan  yaitu  pengajuan  pembiayaan, seleksi  administrasi  dan  kelengkapan  dokumen persyaratan, proses survei, komite, pembelian barang, akad dan penyerahan barang atau uang hingga tahap membayar angsuran dan pelunasan oleh anggota.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  peran pembiayaan  syariah  dari  lembaga  keuangan  mikro syariah  pada  lembaga  keuangan  syariah  non  bank, dalam  hal  ini  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  BMT  Khoiru  Ummah Jawa  Timur  telah  memenuhi  misinya  melayani masyarakat  melalui  kegiatan  ekonomi  sesuai  dengan prinsip syariah.

## 5. REFERENSI
A. Karim, A. (2008). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . Raja Grafindo Persada. Dahlan,  A.  (2012). Bank  Syariah  Teori,  Praktik, Kritik . Teras.
Erlindawati. (2017). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Jurnal  iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita , 06 (01).
Hidayat,  A.  A.,  Mustofa,  &  Mila  Arlina,  A.  (2023).
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi
Kelangakaan  Minyak  Goreng  Pada  Masa Pandemi  Covid-19  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam .
10 (1). https://doi.org/10.30829/hf.v10i1.14198 IKNB. (2023). Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro . Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga- keuangan-micro.aspx
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah . UPP AMP YKPN.
Muhammad.  (2016). Manajemen  Pembiayaan  Bank Syariah . UPP AMP YKPN. Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). Islamic Financial Manajement,  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi Panduan  Praktis  untuk  Lembaga  Keuangan, Nasabah,  Praktisi  dan  Mahasiswa .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sadi, M. (2015). Konsep Hukum Perbankan Syariah . Setara Press.
Simatupang,  B.  (2019).  Peranan  Perbankan  dalam Meningkatkan  Perekonomian  Indonesia. Jurnal Riset Multiparadigma (JRAM) , 06 (02). Soemitra,  A.  (2009). Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah . Pranada Media Grup.
Syamsuir.  (2015).  Lembaga  Keuangan  Islam  Non
Bank. Jurnal Islamika , 15 (01), 90.