## ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

## Abstract
Credit agreement with fiduciary guarantee is not a guarantee based on the law, but is born because it must be agreed in advance between the bank as the creditor with the customer as the debtor. The purpose of this study is to know the Normative Juridical Analysis to Against Debt Agreement On BFI FINANCE KEDIRI.
The  focus  of  attention  in  the  issue  of  fiduciary  security  is  if  the  debtor  is defaulted. In the contract law if the debtor does not fulfill the contents of the agreement or does not do the things that have been agreed, then the debtor has defaulted with all legal  consequences.  Law  Number  42  Year  1999  on  Fiduciary  Guarantee  does  not recognize the term of default, but uses the term Promise Injury.

## ABSTRAK
Perjanjian  kredit  dengan  jaminan  fidusia  bukan  merupakan  hak  jaminan  yang lahir  berdasarkan  undang-undang,  melainkan  lahir  karena  harus  diperjanjikan  terlebih dahulu antar bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur. Tujuan Penelitian Ini adalah mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Pada BFI FINANCE KEDIRI.
Fokus  perhatian  dalam  masalah  jaminan  fidusia  adalah  apabila  debitur wanprestasi.  Dalam  hukum  perjanjian  apabila  debitur  tidak  memenuhi  isi  perjanjian atau  tidak  melakukan  hal-hal  yang  telah  diperjanjikan,  maka  debitur  tersebut  telah wanprestasi  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  mengenal  istilah  wanprestasi,  melainkan  menggunakan istilah Cidera Janji.
Metode penelitian menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pada metode ini bahwa  didasarkan  pertimbangan  spesialisasi  penelitiannya  termasuk  deskriptif  analisis yaitu  memaparkan  pembahasan-pembahasan  kajian  untuk  mendapatkan  kepastian
Habibah Zulaiha

## Uniska Kediri
habibah zulaiha@uniska-kediri.ac.id
hukum  yang  terkait  dengan  perjanjian  hutang  piutang  antara  perusahaan  pembiayaan dengan  nasabahnya,  dihubungkan  dengan  peraturan  perundangan  dan  praktek  hukum perdata dan fidusia.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  dengan  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  melalui  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Beberapa  hal  yang  penting  dalam  perlindungan konsumen tercantum dalam pasal-pasal dari undang-undang ini.
Saran  bagi  masyarakat  pelaksanaan  perjanjian  fidusia  sebaiknya  di  baca terlebih  dahulu  isi  perjanjiannya  seperti  apa,  konsumen  harus  pandai  memilih perusahaan  pembiayaan  yg  sesuai  prosedur  atau  malah  sebaliknya.  Sekiranya  dapat dipahami  dengan  sebenar-benarnya  agar  tidak  terjadi  kesalahan  persepsi  yangdapat merugikan masyarakat karena kesalahan dalam mengambil suatu keputusan.
Kata Kunci: Perjanjian Fidusia, UU Perlindungan Konsumen

## A. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG
Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  sarana transportasi  yang  dapat  meningkatkan  mobilitas  serta  memberikan  keuntungan ekonomi  bagi  pemakainya,  maka  mendorong  munculnya  lembaga  pembiayaan kendaraan  bermotor  yang  akan  memberikan  pembiayaan  kepada  calon  pemilik kendaraan  yang  tidak  ingin  membeli  kendaraan  secara  tunai.  Fungsi  dari  lembaga pembiayaan  ini  adalah  khusus  untuk  memberikan  pembiayaan,  tidak  seperti lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan keuangan nasabah.
Kegiatan  lembaga  pembiayaan  ini  dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan  dana atau  barang  modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat dalam  bentuk  giro,  deposito,  tabungan  dan  surat  sanggup  bayar  (Abdulkadir, 2008).  Lembaga  pembiayaan  kendaraan  bermotor  dalam  menjalankan  operasinya lebih  banyak  bertumpu  pada  perjanjian  fidusia  dalam  membuat  perjanjian  dengan nasabahnya. Dasar hukum pada awalnya diatur menggunakan yurisprudensi karena lembaga  jaminan  untuk  benda  bergerak  adalah  Gadai  ( Pand ),  kemudian  lembaga
tersebut  lebih  ditegaskan  lagi  eksistensinya  melalui  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir  berdasarkan  undang-undang,  melainkan  lahir  karena  harus  diperjanjikan terlebih  dahulu  antar  bank  selaku  kreditur  dengan  nasabah  selaku  debitur.  Oleh karena  itu,  secara  yuridis  pengikatan  jaminan  fidusia  lebih  bersifat  khusus,  jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata.  Fungsi  yuridis  pengikatan  benda  jaminan fidusia  dalam  akta  jaminan  fidusia  merupakan  bagian  yang  terpisahkan  dari perjanjian kredit.
Fokus  perhatian  dalam  masalah  jaminan  fidusia  adalah  apabila  debitur wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal  yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah wanprestasi  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  mengenal  istilah  wanprestasi,  melainkan menggunakan istilah Cidera Janji. stilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia  merupakan  langkah  terakhir  yang  dilakukan  kreditur  selaku  penerima fidusia,  apabila  debitur  selaku  pemberi  fidusia  cidera  janji.  Pelaksanaan  eksekusi diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia adalah merupakan pengembangan dari pola eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996,  yaitu  dengan  mengatur  model eksekusi secara variasi sehingga para pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka (Tan Kamelo, 2004)
Pada  pembiayaan  kendaraan  bermotor  model  eksekusi  jaminan  ini  sering menimbulkan  permasalahan,  yang  berimplikasi  pada  munculnya  permasalahan hukum  baru,  misalnya  perampasan  karena  perilaku  para debt  collector yang merampas  kendaraan  bermotor  yang  dijaminkan  oleh  debitur  sesuai  dengan  Pasal 368  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Permasalahan  lainnya  dari  sisi  debitur adalah posisi debitur yang lemah dalam perjanjian fidusia, dimana posisi kendaraan yang dijaminkan  adalah  dipinjamkan kepada  debitur sehingga sekecil  apapun
kesalahan debitur  yang  dapat  dinilai sebagai  cidera janji  dapat  dilakukan tindakan penarikan jaminan oleh pihak kreditur.
Berdasarkan  peraturan  menteri  keuangan  nomor  130/PMK.010/2012 perusahaan  pembiayaan  dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia berupa  kendaraan  bermotor  apabila  kantor  pendaftaran  fidusia  belum  menerbitkan sertifikat  jaminan  fidusia  dan  menyerahkannya  kepada  perusahaan  pembiayaan, akan tetapi pada prakteknya penarikan kendaraan tetap sering dilakukan oleh pihak kreditur.  Kondisi  ini  seringkali  hanya  dilakukan  sebagai  tindakan  penyanderaan agar  debitur  bersedia  membayar  tunggakan,  namun  pada  banyak  kasus  hal  ini berkembang menjadi  permasalahan penggelapan karena pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penarikan jaminan.
Semua  bentuk  munculnya  hak  dan  kewajiban  bagi  debitur  dan  kreditur berawal dari perjanjian hutang piutang. Perjanjian kredit sebagai alat bukti adanya hutang dibuat antara kreditur dengan debitur dan merupakan perjanjian pokok yang menjadi  dasar  dibuatnya  perjanjian  pengikatan  jaminan  antara  kreditur  dengan pemilik jaminan. Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari benda jaminan apakah benda  bergerak  ataukah  benda  tidak  bergerak.  Undang-undang  yang  mengatur pemberian  kredit  dengan  jaminan  benda  bergerak  adalah  gadai  yang  diatur  dalam buku  II  Pasal  1150  s/d  1160  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disingkat  dengan  KUHPerd),  kesulitan  pada  pinjaman  atau  kredit  dengan menggunakan  jaminan  gadai  adalah  pemilik  benda  jaminan  akan  terbentur  pada syarat In  Bezit  Stelling yaitu  salah  satu  syarat  dalam  gadai  yang  mensyaratkan bahwa benda bergerak yang menjadi jaminan harus ditarik/berada dalam kekusaan pemegang gadai/pemberi kredit. Syarat in bezit stelling dirasakan sangat berat oleh pemohon kredit dengan jaminan benda bergerak karena benda yang dijaminkan itu justru  sangat  diperlukan  untuk  menjalankan  usaha  atau  kehidupan  sehari-hari (Sutarno, 2004).
Berdasarkan  kondisi  tersebut  terlihat  bahwa  setiap  perjanjian  hutang  piutang harus dibuatkan akta perikatan otentik yang akan dijadikan sebagai dasar terbitnya sertifikat  fidusia.  Tetapi  pada  kenyataannya  pada  perjanjian  hutang  piutang  antara sebuah perusahaan pembiayaan dengan nasabahnya jarang sekali dilakukan dengan menggunakan akta otentik, karena hanya ditandatangi oleh pihak debitur dan
penjaminnya  serta  kepala  kantor  cabang,  tanpa  sepengetahuan  notaris.  Selain  itu tidak  dilakukan  pendaftaran  perikatan  jaminan  fidusia,  sertifikat  fidusia  baru didaftarkan  ketika  dilakukan  penyitaan  jaminan  sebagai  syarat  untuk  balik  nama kendaraan  yang  ditarik,  bahkan  pada  beberapa  kasus  penyitaan  jaminan  tidak dilandasi  oleh  sebuah  sertifikat  fidusia,  tetapi  berdasarkan  jual  beli  antara  debitur kepada  kreditur.  Hal  ini  dilakukan  memberikan  kuitansi  kosong  yang  harus ditandatangani oleh debitur pada saat pembuatan perjanjian hutang piutang.
Hal  ini  menunjukkan  banyaknya  kelemahan  yang  ada  pada  setiap  perjanjian hutang  piutang  antara  perusahaan  pembiayaan  dengan  nasabahnya,  pada  satu membuat posisi nasabah menjadi sangat lemah tetapi sebenarnya pihak perusahaan pembiayaan secara hukum juga lemah karena perjanjian dibuat dibawah tangan.
PT  BFI  Finace  Tbk  Indonesai  berdiri  tahun  1982  sebagai  perusahaan patungan dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation, Amerika Serikat, PT BFI  Finance  Indonesia  Tbk.  (BFI)  merupakan  salah  satu  perusahaan  pembiayaan tertua  di  Indonesia.  Pada  tahun  1986,  PT  Bank  Umum  Nasional  dan  Essompark Ltd.,  Hong  Kong,  mengambil  alih  kepemilikan  Manufacturer  Hanover  Leasing Corporation dalam Perusahaan. Pada tahun 1990, Perusahaan merubah izin operasi untuk  menjalankan  usaha  multifinance  dan  berganti  nama  menjadi  PT  Bunas Finance  Indonesia.  Pada  tahun  yang  sama  Perusahaan  berganti  status  menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa  Efek  Surabaya  (BES).  BFI  adalah  salah  satu  perusahaan  pembiayaan  yang pertama          kali          menjadi          perusahaan          publik          pada          tahun          1990. Melewati  krisis  ekonomi  di  Asia,  yang  berawal  di  tahun  1997,  BFI  berhasil melakukan  restrukturisasi  utang  lebih  cepat  pada  tahun  2001  dan  tanpa  melalui program bantuan pemerintah dan nama Perusahaan diubah menjadi PT BFI Finance Indonesia  Tbk.  Saat  ini  BFI  menjadi  perusahaan  publik  Indonesia  yang  secara mayoritas dimiliki oleh pihak asing, sebagian besar merupakan lembaga keuangan terkemuka. BFI telah menjadi perusahaan penyedia jasa pembiayaan yang ternama, kokoh dari segi keuangan dan operasional.
BFI memfokuskan kegiatan bisnisnya pada pembiayaan kendaraan-kendaraan roda empat dan dua, dengan target ke masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Perusahaan juga membiayai alat-alat berat melalui Sewa
Pembiayaan.  Secara  geografis,  bisnis  Perusahaan  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia, dan menjadi salah satu dari perusahaan-perusahaan pembiayaan dengan bisnis paling beragam di negeri ini. Saat ini BFI memiliki lebih dari 220 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan didukung oleh lebih dari 6.000 karyawannya serta  BFI  dinobatkan  sebagai  prusahan  finance  terbaik  di  seluruh  Indonesia  dan sebagi  perusahaan  aset  tertinggi  dilingkungan perusahaan pembiyaan,  BFI mampu memperoleh dan memproses aplikasi dari masyarakat secara cepat, serta melakukan penagihan  piutang  ke  pelanggan  dengan  sistem  kerja  yang  efisien.  Kinerja Perusahaan  yang  sangat  baik  dari  tahun  ke  tahun  membuat  BFI  mampu  meraih berbagai pencapaian dan penghargaan yang signifikan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  melaksanakan  penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Normatif terhadap Perjanjian Hutang Piutang Pada BFI Finance Kediri”.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  kedudukan  perjanjian  hutang  piutang  pada  BFI  Finance  Kediri dalam pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah  kekuatan  hukum  perjanjian  hutang  piutang  pada  BFI  Finance Kediri dalam perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor dipandang dari sudut pandang hukum perdata?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Mengetahui kedudukan perjanjian hutang piutang pada BFI Finance perusahaan pembiayaan  kendaraan  bermotor  dipandang  dari  sudut  pandang  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Mengetahui  kekuatan  hukum  perjanjian  hutang  piutang  pada  BFI  Finance perusahaan  pembiayaan  kendaraan  bermotor  dipandang  dari  sudut  pandang hukum perdata.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait dengan jaminan fidusia.
2. Manfaat Praktis
Sebagai masukan untuk perbaikan peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  dari  sebuah lembaga pembiayaan.

## B. Landasan Teori

## 2.1 Perjanjian
Pengertian  perjanjian  menurut  Pasal  1313  ayat  (1)  KUHPerdata  disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau lebih. Dari pasal1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat  diketahui  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seorang berjanji  kepada  orang  lain  atau  dimana  dua  orang  atau  lebih  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal.
Pada  suatu  transaksi leasing minimal  terdapat  tiga  pihak  yang  terlibat  yaitu Lessor,  Lessee dan supplier. Terjadinya  transaksi leasing biasanya  diikuti  dengan adanya perjanjian leasing /kontrak leasing antar Lessor dan Lessee yang merupakan landasan  hukum  atas  perjanjian leasing yang  telah  disepakati  bersama.  Perjanjian leasing mencantumkan Lessor adalah pihak yang meyediakan dana dan membiayai seluruh  pembelian  barang,  masa leasing biasanya  ditetapkan  sesuai  dengan perkiraan  umur  kegunaan  barang,  pada  akhir  masa leasing,  lesse dapat menggunakan  hak  opsi  (hak  pilih)  untuk  membeli  barang  yang  bersangkutan, sehingga  hak  milik  atas  barang  beralih  pada Lessee. Namun  dalam  praktek pelaksanaan  perjanjian leasing ini  sering  menimbulkan  masalah,  hal  ini dikarenakan  perjanjian leasing biasanya  merupakan  perjanjian  sepihak,  sehingga kedudukan yang membuat perjanjian akan lebih kuat dari Lessee.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan dengan  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa hal yang  penting  dalam  perlindungan  konsumen  tercantum  dalam  pasal-pasal  dari undang-undang ini.

## 2.2 Jaminan Fidusia
Jaminan  fidusia  lahir  karena  ketentuan  undang-undang  yang  mengatur tentang  lembaga pand (gadai)  mengandung  banyak  kekurangan,  tidak  memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pasal 1152  ayat  (2)  KUHPerdata  tentang  gadai  mensyaratkan  bahwa  kekuasaan  atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (inbezitstelling) . Ini merupakan  hambatan  yang  berat  bagi  gadai  atas  benda-benda  bergerak  berwujud, karena  pemberi  gadai  tidak  dapat  menggunakan  benda-benda  tersebut  untuk keperluannya  (Kashadi,  2008).  Hambatan  tersebut  kemudian  diatasi  dengan mempergunakan  lembaga  fidusia  yang  diakui  oleh  Yurisprudensi  Belanda  tahun 1929 dan diikuti oleh Arrest Hooggerechtshof di Indonesia tahun 1932, bahwa pada hakekatnya dalam hal jaminan fidusia memang terjadi pengalihan hak kepemilikan atas  suatu  benda  berdasarkan  kepercayaan  antara  Pemberi  Fidusia  dan  Penerima Fidusia.  Pengalihan  hak  kepemilikan  dimaksud  semata-mata  sebagai  jaminan  bagi pelunasan  utang  bukan  untuk  seterusnya  dimiliki  oleh  Penerima  Fidusia.  Dalam ketentuan Pasal  1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia disebutkan bahwa :
”Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak berwujud  dan benda tidak bergerak khususnya bangunan  yang tidak dapat  dibebani  hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya  hak  jaminan;  adanya  objek,  yaitu  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan;  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  tetap berada  dalam  penguasaan  pemberi  fidusia;  dan  memberikan  kedudukan  yang diutamakan kepada penerima fidusia (Kashadi, 2008).
Perjanjian  pembiayaan/kredit  dilandaskan  oleh  ketentuan-ketentuan  KUH Perdata Bab XII  Buku  III karena perjanjian kredit  mirip dengan perjanjian pinjam uang. Menurut KUH Perdata Pasal 1754  yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  habis  karena  pemakaian,  dengan  syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Sutarno, 2005)

## 2.3 Pembiayaan Leasing
Sewa  guna  usaha  ( leasing )  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan  oleh  penyewa  guna  usaha  selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan pembayaran  secara  berkala.  Sewa  guna  usaha  merupakan  suatu  kontrak  atau persetujuan sewa menyewa antara lessor dengan lessee (Sunaryo, 2008).
Dalam  melakukan  pembiayaan  untuk  kredit  pembelian  kendaraan  bermotor, maka  lembaga  pembiayaan  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan  yaitu  kendaraan bermotor  itu  sendiri  sebagai  jaminan  dari  kredit  yang  diberikan.  Dengan  kata  lain lembaga  pembiayaan  sebagai  kreditur  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan  dari debitur.  Jaminan  adalah  sesuatu  yang  diberikan  debitur  kepada  kreditur  untuk menimbulkan  keyakinan  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban  yang  dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono, 2004). Di samping itu,  jaminan  juga  dapat  diartikan  dengan  menjamin  dipenuhinya  kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda (Mariam, 2007). Adanya jaminan tersebut  memang  sangat  diinginkan  oleh  kreditur,  karena  dalam  suatu  perikatan antara  kreditur  dan  debitur,  pihak  kreditur  mempunyai  suatu  kepentingan  bahwa debitur  dapat  memenuhi  kewajibannya  dalam  perikatan  tersebut.7  Mengenai rumusan  hukum  jaminan,  telah  diatur  dalam  Pasal  1131  dan  1132  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.
Kegiatan  pinjam-meminjam  dengan  menggunakan  hak  tanggungan  atau  hak jaminan  di  Indonesia,  telah  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan yang  merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yang sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas tanah dan crediet-verband. Di  samping  itu  hak  jaminan  lainnya  yang  banyak  digunakan  adalah  gadai. Mempertegas  pendapat  di  atas,  J.  Satrio  mengatakan  bahwa  problematik  yang dihadapi  dalam  dunia  usaha,  yang  menimbulkan  kebutuhan  akan  adanya  lembaga jaminan  lain,  selain  gadai  yaitu  dibutuhkannya  suatu  lembaga  jaminan,  yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan, tetapi benda tersebut tetap  berada  dalam  tangan  dan  tetap  bisa  dipakai  untuk  usaha  si  pemberi  jaminan (Satrio, 2003)
Dalam hal perjanjian pembiayaan/kredit terjadi via dealer/showroom terlebih dahulu  dibuat  perjanjian  kerjasama  antara  lembaga  pembiayaan  dengan  dealer/ showroom  untuk  mempermudah  pembeli/konsumen  dalam  mengajukan  atau mengurus  kredit  kendaraan  bermotor.  Di  samping  itu  perbuatan  perjanjian kerjasama  tersebut  juga  dimaksud  untuk  mempermudah  atau  memperlancar hubungan  bisnis  antara  dealer/showroom  dan  lembaga  pembiayaan  itu  sendiri dengan baik.
Penghapusan  jaminan  fidusia  diatur  dalam  Pasal  25  UUJF,  bunyinya hapusnya hutang  yang dijamin dengan  fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda  yang menjadi objek jaminan fidusia. Perjanjian fidusia, seperti halnya dengan perjanjian atau lembaga jaminan lainnya, yaitu  bersifat acessoir ,  maka  perjanjian/hak  fidusia  hapus  dapat  disebabkan  oleh hapusnya perikatan pokoknya, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang yang  mendahuluinya.  Selain  itu,  jaminan  fidusia juga  hapus  karena  pelepasan  hak jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia,  termasuk  musnahnya  benda  yang  manjadi objek jaminan fidusia (Naja, 2006). Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa suatu  perjanjian  pembiayaan/  kredit  sangatlah  membutuhkan  adanya  suatu perlindungan  hukum,  baik  bagi  si  kreditur  maupun  debitur.  Bagi  kreditur,  salah satunya  adalah  adanya  jaminan,  yang  dapat  dibuat  dengan  perjanjian  jaminan fidusia,  yang  merupakan  suatu  perjanjian  jaminan  yang  tunduk  pada  asas konsensualisme, yang dianut oleh KUH Perdata.

## C. METODE PENELITIAN

## 3.1 METODE PENELITIAN

## 3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Yuridis normatif artinya metode penelitian  yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni pen elitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) (Ibrahim,  2008).  Spesifikasi  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  deskriptif.  Hal ini  bertujuan  untuk  membuat  suatu  gambaran  tentang  suatu  keadaan  secara objektif dalam suatu situasii (Soemitro, 2004)
Penggunaan  metode  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  spesialisasi penelitiannya  termasuk  deskriptif  analisis  yaitu  memaparkan  pembahasan- pembahasan  kajian  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  terkait  dengan perjanjian  hutang  piutang  antara  perusahaan  pembiayaan  dengan  nasabahnya, dihubungkan  dengan  peraturan  perundangan  dan  praktek  hukum  perdata  dan fidusia.

## 3.1.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1) Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum yang terkait dengan perjanjian hutang piutang dan fidusia.
2) Bahan  hukum sekunder  mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin  yang relevan dengan perjanjian fidusia, penelitian terdahulu dan literatur.
3) Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang  berasal  dari  kamus  atau  ensiklopedi terkait dengan perjanjian hutang piutang dan fidusia.

## 3.1.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  proses  dokumentasi Tujuan  dari  dokumentasi  adalah  menyediakan  gambaran  dari  sistem  yang  telah dipelajari.  Berdasarkan  perihal  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dokumentasi
merupakan  aspek  pendukung  dari  suatu  hal  yang  sedang  dipelajari  ataupun diteliti. Adapun menurut Guba dan Lincoln dikutip dalam Moelong, ada dua jenis dokumentasi yaitu:
“Dokumen  pribadi  adalah  catatan  atau  karangan  seseorang  secara  tertulis tentang  tindakan,  pengalaman  dan  kepercayaannya  untuk  memperoleh kejadian  nyata  tentang  situasi  sosial  dan  arti  berbagai  faktor  disekitar subyek  penelitian.  Dokumen  resmi  terbagi  atas  dokumen  internal  dan eksternal.  Dokumen  internal  berupa  memo,  pengumuman,  intruksi,  aturan suatu  lembaga  tertentu  yang  dilakukan  kalangan  sendiri;  dan  dokumen eksternal  berisi  bahan-bahan informasi  yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial,  misalnya  majalah,  buletin,  pernyataan,  dan  berita  yang  disiarkan kepada media massa” (Moeloeng, 2008)
Dengan dokumentasi, data-data  yang didapatkan dari suatu observasi dapat dipertanggung  jawabkan  sehingga  data  dapat  disajikan  dan  diolah  dalam  bentuk tulisan dan tidak perlu lagi diragukan kebenarannya.

## 3.1.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Bahan  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  normatif  oleh  sebab  itu  metode pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah deduksi, yaitu mendasarkan diri pada aspek normatif evaluatif. Teknik pengolahan bahan hukum deduksi berupaya memperoleh  kebenaran  pragmatis  dalam  arti  hasil  yang  diperoleh  dapat dimanfaatkan  dalam  pembangunan  hukum.  Dalam  penelitian  ini  masalah sentralnya  adalah  kedudukan  perjanjian  hutang  piutang  bawah  tangan  dipandang dari sudut undang-undang fidusia dan perdata.

## 3.1.5 Teknik Analisa Bahan Hukum
Data  yang  telah  terkumpul  melalui  kegiatan  pengumpulan  data  belum memberikan  arti  apa-apa  bagi  tujuan  penelitian.  Penelitian  belum  dapat  ditarik kesimpulan  bagi  tujuan  penelitiannya  sebab  data  itu  masih  merupakan  bahan mentah,  sehingga  diperlukan  usaha  untuk  mengolahnya.  Proses  yang  dilakukan adalah dengan  memeriksa,  meneliti  data  yang diperoleh untuk  menjamin  apakah
data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kaliamat yang sistematis.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis  dan  tidak tumpang  tindih  sehingga  memudahkan  implementasi  data  dan  pemahaman  hasil analisis.  Dalam  hal  ini  setelah  bahan  dan  data  diperoleh,  maka  selanjutnya diperiksa  kembali  bahan  dan  data  yang  telah  diterima  terutama  mengenai konsistensi  jawaban  dari  keragaman  bahan  dan  data  yang  diterima.  Dari  bahan dan  data  tersebut  selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  penerapan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  penjanjian  hutang  piutang  pada beberapa lembaga pembiayaan kendaraan bermotor.

## D. PERJANJIAN KONTRAK PEMBIAYAAN

## 1. PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN
a. Pencairan  fasilitas  pembiayan  oleh  BFI  kepada  lessee  dapat  dilakukan dengan cara transfer/cek/bilyet giro/wesel/uang tunai.
b. Dalam  hal  pencairan  fasilitas  pembiayaan  dilakukan  dengan  cek/bilyet giro/wesel/uang  tunai,  untuk  pengambilan/penerimaan  secara  fisik  atas cek/bilyet giro/wesel uang tunai tersebut di atas menjadi tanggung jawab lessee,  termasuk  atas  seluruh  biaya  yang  dikenakan  oleh  Bank  atau institusi  lainnya,  resiko  kehilangan  atau  kecurian  atau  penyalah  gunaan cek/bilyet  giro/wesel/uang  tunai  oleh  kuasa  yang  ditunjuk  oleh  lessee, atau resiko dalam bentuk apapun juga.

## 2. TANGGAL JATUH TEMPO DAN BESARNYA ANGSURAN
a. Tanggal  jatuh  tempo  angsuran  lessee  adalah  pada  saat  BFI  melakukan transfer  dana,  atau  pada  saat  dilakukan  penyerahan  fisik  cek  atau  bilyet giro  atau  uang  tunai  atau  resi  pengiriman  wesel  pos  sebagaimana dimaksud  pada butir 1 di  atas. Keterlambatan penarikan dana  cek/bilyet giro/  wesel  oleh  lessee  atau  kuasanya  menjadi  tanggung  jawab  lessee, termasuk atas beban bunga dan denda keterlambatan (bila ada)
b. Jumlah  pembayaran  yang  diterima  BFI  akan  dialokasikan  dahulu  untuk membayar  seluruh  denda  keterlambatan  dan  tunggakan  lainnya,  (bila ada), dan sisanya dialokasikan untuk pembayaran angsuran.
c. Apabila  tanggal  jatuh  tempo  angsuran  bertepatan  dengan  hari  libur (minggu  atau  libur  Nasional),  maka  untuk  menghindari  denda keterlambatan,  lessee  diharapkan  membayar  angsuran  lebih  awal  yaitu pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.

## 3. CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN
a. Pembayaran  secara  PAYMENT  POINT/  CEK/  BILYET  GIRO/ ditujukan  dan/  atau  diakui  SETELAH  dana  diterima  atau  masuk  di rekening BFI
b. Biaya-biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan  proses  kliring  Bank  serta keterlambatan (bila ada), menjadi tanggung jawab lessee

## 4. DENDA KETERLAMBATAN
Setiap  keterlambatan  pembayaran  angsuran  akan  dikenakan  denda  sebesar 0,5 % (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang harus dibayar lunas. Contoh:  bila  angsuran/  bulan  Rp.  1.000.000,-,  maka  denda  keterlambatan perhari adalah sebesar Rp. 5.000,- (0,5 % x Rp. 1.000.000,-)

## 5. WANPRESTASI/CIDERA JANJI
Lessee dinyatakan Wanprestasi/Cidera Janji oleh BFI apabila:
a. Lessee  tidak  membayar  uang  angsuran  dengan  jumlah  (besanya  uang angsuran) dan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah ditentukan.
b. Lessee  tidak  mematuhi/melanggar  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam Perjanjian Pembiayaan.
c. Lessee memberikan keterangan atau data palsu/ tidak sesuai dengan kenyataan.
d. Lessee/penjamin  meninggal,  di  bawah  pengampunan,  dilikuidasi, dinyatakan  pailit   atau  dinyatakan  tidak   mampu  mengurus  harta
kekayaannya  (berada  di  bawah  kuratele/  pengawasan),  atau  harta kekayaan lessee/penjamin disita oleh pihak yang berwajib/pihak ketiga.
e. Lessee  menjaminkan,  menjual,  mengalihkan  atau  dengan  cara  apapun lainnya  memindahkan  fisik  maupun  hak  kepemilikan  atas  kendaraan yang dibiayai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BFI baik sebagian  atau  seluruhnya  yang  dibiayai  kepada  pihak  lain  tanpa persetujuan tertulis dari BFI baik sebagian atau seluruhnya.
f. Kendaraan  yang  dibiayai  sebagaimana  tercantum  dalam  perjanjian pembiayaan disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya.

## 6. PENGAKHIRAN LEBIH AWAL
Lessee  harus  membayar  lunas  seluruh  kewajiban  dan  denda  pengakhiran lebih  awal  yang  besarnya  sebagaimana  ditentukan  dalam  perjanjian pembiayaan.

## 7. ASURANSI
a. Setiap  kendaraan  yang  dibiayai  harus  diasuransikan  dengan  kondisi penutupan  asuransi  TLO  (Total  Loss  Only)  atau  ALL  RISK COMPREHENSIVE/ GABUNGAN.
b. Bilamana  kendaraan  mengalami  kecelakaan  atau  kehilangan,  lessee WAJIB  segera  melapor  kepada  BFI  dalam  waktu  1  x  24  jam  dan  tidak melakukan  perbaikan  atas  kerusakan  yang  terjadi  akibat  kecelakaan, sebelum mendapat rekomendasi dari perusahaan asuransi yang ditunjuk.
c. Apabila  penutupan  yang  dipilih  adalah  TLO,  jika  terjadi  klaim KECELAKAAN  dengan  nilai  kerugian  di  bawah  75  %  menurut penilaian perusahaan asuransi, maka tidak ada penggantian kerugian.
d. Apabila  terjadi  klaim  asuransi  KEHILANGAN,  penggantian  asuransi bukan  berupa  penggantian  KENDARAAN  BARU,  melainkan  berupa UANG  TUNAI  dan  akan  dialokasikan/digunakan  untuk  menutup  sisa hutang  lessee  kepada  BFI.  Apabila  ada  sisanya,  akan  dikembalikan kepada Lessee, dan sebaliknya apabila hasil klaim asuransi tersebut tidak mencukupi, maka BFI akan menagih kekurangannya.
e. Selama  proses  klaim  asuransi  berlangsung,  lessee  tetap  WAJIB melakukan pembayaran angsuran sesuai tanggal  jatuh tempo, dan setiap keterlambatan pembayaran akan dibebankan denda keterlambatan.

## 8. PERPANJANGAN  SURAT  TANDA  NOMOR  KENDARAAN  (STNK) DAN/ ATAU BALIK NAMA
Apabila lessee mengajukan perpanjangan STNK dan balik nama atau mutasi serta tindakan lain yang berhubungan dengan STNK dan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB):
a. Pengurusan wajib dilakukan oleh biro jasa yang ditunjuk BFI
b. Pengajuan wajib diberitahukan 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo
c. Biaya  pengurusan  STNK  wajib  dibayar  di  muka  saat  pengajuan perpanjangan  STNK  dengan  jumlah  pembayaran  awal  didasarkan  pada pembayaran  pajak  tahun  sebelumnya  ditambah  biaya  administrasi, dengan  ketentuan  apabila  ternyata  jumlah  tersebut  kurang,  maka  lessee wajib melunasi kekurangannya selambat-lambatnya pada saat pengambilan  asli  dokumen  yang  telah  diproses  pengurusannya,  namun sebaliknya  apabila  dari  jumlah  yang  telah  dibayar  oleh  lessee  terdapat kelebihan,  maka  BFI  berhak  mengalokasikan  kelebihan  tersebut  kepada pembayaran angsuran lessee selanjutnya.
d. Pengambilan  asli  dokumen  baru  dapat  dilakukan  apabila  lessee  tidak memiliki tunggakan angsuran, denda dan biaya lainnya.

## 9. PENGAMBILAN DOKUMEN KEPEMILIKAN
a. Apabila  lessee  telah  melunasi  seluruh  kewajiban  kepada  BFI,  maka lessee dapat  mengambil  dokumen kepemilikan atas kendaraan di  kantor BFI  pada  jam  operasional  BFI  selambat-lambatnya  7  hari  dari  sejak tanggal pelunasan dilakukan.
b. Segala resiko  yang timbul akibat kelalaian lesssee mengambil  dokumen kepemilikan melebihi jangka waktu di atas, menjadi beban dan tanggung jawab lessee.
Selanjutnya lessee wajib mempelajari seluruh ketentuan  yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan secara seksama, karena seluruh hak dan kewajiban  lessee  tercantum  dalam  perjanjian  pembiayaan  tersebut. Apabila  terdapat  perbedaan  antara  hal-hal  penting  dengan  perjanjian pembiayaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. (dok. BFI KEDIRI)

## E. Tinjuan UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia
Jika  dilihat  secara  normatif  pihak  depitur  sudah  secara  jelas  mengatur perjanjian  pembiyaan  yang  selaras  dengan  UU  No  42  Tahun  1999  yang  mana menjelaskan  secara  detail  isi  dari  perjanjian  kontrak  pembiayaa  yang  diberikan pihak dibitur hanya saja perlu kita cermati seriap poinnya isi dari kontrak perjanjian fidusia  yang  menjadi  persolan  di  masyarakat  biasanya  persoalan-persoalan penahanan  barang  jaminan  fidusia  atau  eksekusi  yang  dilakukan  pihak  debitur. Persoalan itu hanya dilihat dari sisi kasap mata jika dilihat dari sisi lain masyarakat sekarang  lebih  medern  dan  lebih  pintar  dengan  berbagai  cara  menghilangkan barang  jaminan  fidusa  atau  alat  bukti  apa  bila  terjadi  proses  hukum  yang berkelanjutan.

## F. PENUTUP
1. Setiap perusahaan pebiayaan mempunyai prosudur pembiayaan yang mana tidak merugikan sebelah pihak dan mengacu perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia
2. Setiap pesusahaan pembiyaan terdaftar di OJK (otoritas jasa keuangan) dan diawasi oleh OJK  dan secara hukum mempunyai kekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  M.  2008. Segi  Hukum  Lembaga  Keuangan  dan  Pembiayaan . Bandung:Citra Aditya Bakti
Hartono, Sri Redjeki. 2002. Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern , Majalah Hukum Nasional No. 2
Ibrahim,  Johnny.  2008. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Bayumedia
Kashadi.   2008. Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  Undang-Undang  Hak Tanggungan . Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Mariam, D. 2007. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti
Moleong, Lexy. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rosda Karya
Naja,  H.R  Daeng.  2005. Hukum  Kredit  dan  Bank Garansi .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti
Satrio, J. 2007, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebedaan, Hak Tanggungan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soemitro. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika
Sutarno. 2004. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta
Tan Kamelo.  2004. Hukum  Jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan . Bandung: Alumni