PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Adi Nur Rohman Sugeng
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Darmawangsa I/I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id , sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

## ABSTRAK
Wakaf  merupakan  salah  satu  ajaran  Islam  yang  menyangkut  kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyyah (ibadah sosial). Salah satu alasan pembentukan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  adalah praktik  wakaf  yang  ada  di  masyarakat  belum  sepenuhnya  berjalan  tertib  dan efisien,  salah  satu  buktinya  adalah  di  antara  harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara dengan  baik,  terlantar,  bahkan  beralih  ke  tangan  pihak  ketiga  dengan  cara melawan hukum. Data menunjukan bahwa jumlah wakaf tanah di wilayah Jakarta Selatan merupakan jumlah yang paling banyak di DKI Jakarta namun hal tersebut kurang  didukung  dengan  data-data  pendukung  yang  akurat,  sehingga  rentan menimbulkan  permasalahan  di  kemudian  hari  dan  pada  akhirnya  berujung  pada sengketa  yang  diselesaikan  di  pengadilan  agama.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan  perundang- undangan  yang  dilakukan  guna  menemukan  hubungan  yuridis  normatif  dan empiris.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tiga  cara  yakni  wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama  Jakarta  Selatan  dalam  menyelesaikan  sengketa  wakaf  secara  prosedural menggunakan  ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagaimana  yang  berlaku  di lingkungan  peradilan  umum  melalui  dua  jalur  yaitu  litigasi  dan  non-litigasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang mengarah kepada penegakan hukum materiil  Islam,  seperti  halnya  penggunaan  metode maslahah  mursalah dalam pengembangan hukum wakaf di Indonesia.
Kata kunci : Sengketa , Wakaf, Pengadilan Agama.

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  alasan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda  wakaf  tidak  terpelihara  dengan  baik,  terlantar,  bahkan  beralih  ke  tangan
pihak  ketiga  dengan  cara  melawan  hukum 1 .  Keadaan  demikian  disebabkan  tidak hanya  karena  kelalaian  atau  ketidakmampuan Nadzir dalam  mengelola  dan mengembangkan  benda  wakaf,  melainkan  juga  sikap  masyarakat  yang  kurang peduli  atau  belum  memahami  status  benda  wakaf  yang  seharusnya  dilindungi demi  untuk  kesejahteraan  umum  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan  peruntukan wakaf.  Harta  wakaf  pada  prinsipnya  adalah  milik  umat,  dengan  demikian manfaatnya  juga  harus  dirasakan  oleh  umat  dan  oleh  karena  itu  pada  tataran idealnya,  maka  harta  wakaf  adalah  tanggung  jawab  kolektif  guna  menjaga keberadaannya.
Pelaksanaan wakaf  yang terjadi di  Indonesia masih banyak  yang dilakukan secara  agamis  atau  mendasar  pada  rasa  saling  percaya,  yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  sejenisnya.  Kondisi  ini  pada  akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  mengenai  kepemilikan  tanah  wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.
Di  samping  itu,  karena  tidak  adanya  ketertiban  pendataan,  banyak  benda wakaf  yang  karena  tidak  diketahui  datanya,  jadi  tidak  terurus  bahkan  wakaf masuk  dalam  siklus  perdagangan.  Keadaan  demikian  itu  tidak  selaras  dengan maksud  dari  tujuan  wakaf  yang  sesungguhnya  dan  juga  akan  mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab itu tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan 2 . Lahirnya UU  Wakaf  memberikan  setitik  harapan  bagi  perkembangan  wakaf,  yang mengamanatkan  pemerintah  untuk  memberikan  pembinaan  terhadap  lembaga wakaf  di  Indonesia  agar  dapat  berperan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat umum. Senada dengan hal ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Wakaf  menggulirkan  salah  satu  program  percontohan  melalui  program pemberdayaan  wakaf  produktif  melalui  penyediaan  skim  bantuan  dana  stimulus
1 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2008, hlm. 58.
2 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia, Pilar  Media, Yogyakarta, 2005 , hlm. 2.
untuk nazhir dalam  memberdayakan  aset  wakat  yang  bernilai  ekonomi  tinggi. 3
Hal  ini  tentu  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memberdayakan wakaf dan meminimalisir penyelewengan oleh nazhir wakaf.
Jumlah  wakaf  tanah  di  Indonesia  sebagaimana  dirilis  dalam  Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama sampai  Juni  2017  tercatat  sebanyak  315.302  lokasi  yang  tersebar  di  seluruh pelosok  negara  Indonesia  dengan  luas  mencapai  47.391,28  Ha  dengan  rincian peruntukan  sebagai  berikut;  masjid  (44,98%),  mushola  (28,57%),  sekolah (10,45%),  sosial  lainnya  (8,34%),  makam  (4,63%)  dan  pesantren  3,02%).  Dari jumlah lokasi tersebut 64,91% diantaranya sudah bersertifikat dan sisanya belum memiliki sertifikat.
Jumlah wakaf tanah di Provinsi DKI Jakarta hingga pertengahan tahun 2017 tercatat ada sekitar 6.281 lokasi dengan luas total 262.09 Ha. Dari jumlah tersebut dapat  dilihat  bahwa  wakaf  tanah  yang  paling  luas  terdapat  di  Jakarta  Selatan dengan  luas  84,76  Ha  yang  tersebar  di  1.416  lokasi  di  wilayah  kota  Jakarta Selatan. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa kota seperti; Jakarta Timur 68,76 ha (1773 lokasi), Jakarta Barat 45,00 ha (1391 lokasi), Jakarta Pusat 20,98 ha (723 lokasi),  Jakarta  Utara  39,85  ha  (926  lokasi),  dan  Kabupaten  Kepulauan  Seribu 2,75 ha (52 lokasi). 4
Data tersebut menunjukan banyaknya wakaf tanah-khususnya di wilayah kota Jakarta  Selatan-  yang  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  termasuk  pula  data-data pendukungyang  kurang  akurat,  menimbulkan  rentan  permasalahan  di  kemudian hari.  Hal  inimemungkinkan  terjadinya  sengketa  yang  ujungnya  diselesaikan  di Pengadilan  Agama,  baik  di  tingkatpertama,  banding,  dan  tingkat  kasasi.  Hingga Juni 2017, dalam laman SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama  Kota  Jakarta  Selatan,  peneliti  mencatat  sedikitnya  ada  3  perkara  wakaf yang  masuk  ke  Pengadilan  Agama  Kota  Jakarta  Selatan  dengan  nomor  perkara; 0064/Pdt.G/2016/PA.JS,  3062/Pdt.G/2015/PA.JS,  dan  2385/Pdt.G/2015/PA.JS. Jumlah  ini  merupakan  jumlah  terbanyak  diantara  4  kota  lainnya  di  wilayah
3 Sutami,  “Perkembangan  Wakaf  Produktif  Di  Indonesia”,  artikel  dalam Jurnal  Al-Awqaf , vol. 2, No. 2, Juli 2012, hlm. 18
4 www.siwak.kemenag.go.id. Data diakses dan diolah pada tanggal 24 Agustus 2017
Provinsi  DKI  Jakarta,  baik  Jakarta  Barat,  Jakarta  Timur,  Jakarta  Pusat  maupun Jakarta Utara.
Terkait  perkara  atau  sengketa  yang  berhubungan  dengan  wakaf,    baik  yang dikarenakan  karena  pelanggaran  yang  dilakukan wakif , nazhir ataupun  tidak adanya  pengawasan  yang  efektif  dari  pemerintah,  dapat  diselesaikan  melalui musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Apabila  penyelesaian  sengketa  melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian, karena banyaknya  jumlah  perkara  wakaf  yang  masuk  ke  lembaga  peradilan  tersebut. Selain itu, luas wilayah tanah wakaf di wilayah hukum tersebut tentu menjadikan perkara wakaf rentan terjadi sengketa untuk kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai proses penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan hukum  Islam  normatif  yang  mengacu  kepada  hukum  positif  dan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  dilakukan  penelitian terhadap    kedudukan  perwakafan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dan penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Konsepsi Wakaf
Kata wakaf merupakan turunan dari kata “ al-habsu ” yang berasal dari kata kerja  bahasa  arab habasa-yahbisu-habsan yang  berarti  menjauhkan  orang  dari sesuatu  atau  memenjarakan  yang  kemudian  kata  ini  berkembang  menjadi “habbasa” yang  berarti  mewakafkan  harta  kepada  Allah  SWT.  Kata  wakaf sendiri  berasal  dari  kata  kerja  bahasa  arab waqafa-yaqifu-waqifan yang  berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan  harta  yang  mungkin  diambil  manfaatnya  tanpa  menghabiskan  atau merusakkan  bendanya  ( ‘ain -nya)  dan  digunakan  untuk  kebaikan 5 .  Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu: 6
“Perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk
5 AdijaniAl-Alabij, Perwakafan  Tanah  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktek, Rajawali Press, Bandung, 1992, hlm. 23.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”
Rumusan wakaf sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  atau melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”
Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu: 1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau  wakaf  khusus,  yaitu  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang  tertentu, seseorang  atau  lebih,  baik  keluarga  wakif  atau  bukan;  2)  Wakaf  Umum  atau Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak  dikhususkan  untuk  orang-orang  tertentu  seperti  mewakafkan  tanah  untuk mendirikan  masjid,  mewakafkan  sebidang  kebun  yang  hasilnya  untuk  dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan  dan  pemanfaatan  harta  benda  wakaf  terbatas  untuk  kaum  kerabat (ahli  waris)  dengan  wakaf  khairi  yang  dimaksudkan  untuk  kepentingan masyarakat umum. 7
Menurut  Pasal  6  UU  Nomor  41  Tahun  2004  wakaf  dilaksanakan  dengan memenuhi  unsur  wakaf  sebagai  berikut:  Ada  orang  yang  berwakaf  (wakif), Nazhir,  Harta  benda  wakaf,  Ikrar  wakaf,  Peruntukkan  harta  benda  wakaf,  dan Jangka waktu wakaf. Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat: 1) Wakaf mesti  kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf; 2) Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan  wakaf  itu  telah  sah,  maka  pernyataan  wakaf  itu  tidak  boleh  dicabut.  Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya; 3)  Wakaf  tidak  boleh  dipindah  tangankan.  Dengan  terjadinya  wakaf,  maka  sejak
7 Qurratul Aini Wara Hastuti, “Kewenangan Pengadilan Agama Kudus Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”, artikel dalam Jurnal Ziswaf , vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 74.
itu  harta  itu  telah  menjadi  milik  Allah  SWT.  Pemilikan  itu  tidak  boleh  dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara; 4) Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.
Harta  benda  wakaf  menurut  Pasal  1  angka  5  UU  Nomor  41  Tahun  2004 adalah:  “Harta  benda  wakaf  adalah  harta  benda  yang  memiliki  daya  tahan  lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”
Menurut  Pasal  16  UU  Nomor  41  Tahun  2004,  harta  benda  wakaf  terdiri dari:
1. Benda  tidak  bergerak,  meliputi:  a)    Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  baik  yang  sudah  maupun  yang belum  terdaftar,  dapat  juga  diikuti  dengan  bangunan  atau  bagian  bangunan yang berdiri di  atasnya  dan tanaman serta benda lain  yang berkaitan dengan tanah; b) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  c)  Benda  tidak  bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual,  Hak  sewa,  Benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan syariah  dan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Harta  benda wakaf  ini  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak  hanya  dapat  diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

## 2.2. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Wakaf
Dalam sistem hukum nasional, perkara wakaf merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat  pada  Bab  III  UU  Peradilan  Agama.  Lima  tugas  dan  kewenangan  yang diamanatkan  meliputi,  fungsi  kewenangan  mengadili,  memberi  keterangan, pertimbangan,  dan  nasihat  tentang  hukum  Islam  kepada  instansi  pemerintah, kewenangan  lain  oleh  Undang-Undang  atau  berdasar  pada  Undang-Undang,
sementara  kewenangan  Pengadilan  Tinggi  Agama  mengadili  dalam  tingkat banding,  dan  mengadili  sengketa  kompetensi  relatif  serta  mengawasi  jalanya peradilan 8 .
Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sebagai berikut: 9

## 1. Kekuasaan Relatif
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu  tingkatan,  dalam  perbedaannya  dengan  kekuasaan  pengadilan  yang  sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kekuasaan relatif ( Relative Competentie ) adalah kekuasaan  dan  wewenang  yang  diberikan  antara  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  yang  sama  atau  wewenang  yang  berhubungan  dengan  wilayah  hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama 10 . Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif  tertentu  dalam  hal  ini  meliputi  satu  kotamadya  atau  satu  kabupaten. yurisdiksi  relatif  ini  mempunyai  arti  penting  sehubungan  dengan  ke  Pengadilan Agama  mana  orang  akan  mengajukan  perkaranya  dan  sehubungan  dengan  hak eksepsi tergugat.
2. Kekuasaan Absolut
Kekuasaan  absolut  ( absolute  competentie )adalah  kekuasaan  Pengadilan yang  berhubungan  dengan  jenis  perkara  atau  jenis  pengadilan  atau  tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara  atau jenis pengadilan atau tingkatan  pengadilan  lainnya 11 .  Pengadilan  Agama  berkuasa  atas  perdata  Islam tertentu  khusus  bagi  orang-orang  Islam.  Sedangkan  untuk  yang  beragama  lain adalah di Pengadilan Umum.
Pengadilan  Agama  berkuasa  memeriksa  dan  mengadili  perkara  dalam tingkat  pertama.  Terhadap  kekuasaan  absolut  ini,  Pengadilan  Agama  diharuskan
8 M  Yahya  Harahap, Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama, PT.  Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990, hlm. 135.
9 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama , PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1997, hlm. 332.
10 Retnowulan  Soetantio, Hukum  Acara  Perdata dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju,
Bandung, 1997, hlm. 11.
11 Roihan  A  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, PT.  Raja  Grafindo,  Jakarta,  2005, hlm. 27.
meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun  1989  ditetapkan  tugas  kewenangannya  yaitu  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  perdata  bidang  :  1)  Perkawinan  2)  Kewarisan, wasiat,  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam  3)  Wakaf  dan sedekah.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  dengan  sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analitis.Maksud  dari yuridis  normatif  adalah  penelitian  ini  dilakukan  dengan  memfokuskan  untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan  Undang-undang  mengenai  pengaturan  penyelesaian  sengketa  wakaf. Kemudian  yang  dimaksud  dengan  deskriptif  analitis  adalah  bahwa  penelitian  ini menggambarkan,  menelaah  dan  menjelaskan  secara  analitis  keadaan  atau  gejala berupa  penyelesaian  sengketa  wakaf  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan,  baik  yang  bersifat  normatif  maupun  empiris  dengan  tujuan  untuk memecahkan  masalah  yang  telah  dirumuskan  dalam  isu  hukum,  seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, singkronisasi hukum, sejarah hukum  dan  perbandingan  hukum, 12 dan  pada  prinsipnya  tidak  lain  adalah  semua ketentuan-ketentuan  mengenai  hukum  perdata  Islam  yang  terkait  dengan  materi hukum perwakafan di Indonesia.
Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, meliputi bahan hukum primer berupa: 1) Kompilasi hukum Islam; 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; dan 3) Yurisprudensi putusan pengadilan. Selain itu, bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  penelusuran  melalui  buku-buku  kajian hukum,  Jurnal  ilmiah,  makalah-makalah,  artikel  yang  membahas  tentang  topik penelitian.Sebagai  penunjang  penelitian,  juga  digunakan  bahan  hukum  tersier bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan- bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, dan lainnya.
12 Soerjono  Soekanto  dan  dan  Sri  Mumadji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hukum Acara Yang Berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Dalam proses berperkara di Pengadilan Agama atau di Pengadilan lainnya, hukum  acara  menjadi  sebuah  elemen  yang  sangat  penting.  Baik  atau  buruknya suatu proses penegakan hukum di lembaga peradilan dapat dilihat dari bagaimana hukum  acara  diberlakukan  dalam  penyelesaian  suatu  perkara.  Harapan  dan  cita- cita  terwujudnya  sebuah the  rule  of  law menjadi  sebuah  keniscayaan  manakala penegakan hukum dibarengi dengan hukum acara yang diberlakukan dengan baik.
Pengadilan  agama  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus, serta  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  diajukan  kepada  pengadilan  wajib hukumnya  untuk  diproses  berdasar  hukum  acara  yang  berlaku  sesuai  ketentuan perundang-undangan.  Segala  bentuk  penyimpangan  dan  pelanggaran  dari ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pelanggaran dan kesalahan dalam  bidang  hukum  formal  akan  berakibat  yang  sangat  buruk  dibandingkan dengan kesalahan dalam bidang hukum materiil. Hal ini menjadikan urgensi peran hukum  acara  dalam  proses  penyelesaian  suatu  perkara  di  pengadilan mengharuskan  aparat  penegak  hukum  untuk  mempelajari  secara  mendalam  akan hukum acara yang berlaku.
Dalam  konsiderans  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan,  bahwa  Peradilan  Agama  PA  merupakan  lingkungan  peradilan  di bawah  Mahkamah  Agung  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963.
Terbentuknya  kantor  Pengadilan  Agama  (PA)  Jakarta  Selatan  merupakan jawaban  dari  perkembangan  masyarakat  Jakarta,  yang  pada  tahun  1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, dan berkantor di jalan  Otista  Raya  Jakarta  Timur.  Sebagai  salah  satu  instansi  peradilan,  saat  ini kantor  PA  Jakarta  Selatan  berlokasi  di    Jl.  Harsono  RM  No.  1,  Ragunan,  Pasar
Minggu,  Jakarta  Selatan  (12550).  Sebagai  instansi  peradilan,  PA  Jakarta  Selatan melaksanakan tugas berdasarkan dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
d. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
f. Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  69  Tahun  1963,  tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
g. Peraturan-peraturan  lain  yang  berhubungan  dengan  Tata  Kerja  dan Wewenang Pengadilan Agama.
Saat ini,  kantor PA Jakarta Selatan telah melakukan berbagai pembenahan, baik  dalam  hal  pelayanan  terhadap  pencari  keadilan  maupun  dalam  hal peningkatan  TI  (Teknologi  Informasi),  disertai  dengan  aplikasi-aplikasi  yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)  yang sudah berjalan.Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara orang-orang  yang beragama  Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2)  Waris; 3) Wasiat;  4)  Hibah;  5);  Wakaf;  6)  Zakat;  7)  Infaq,  8)  Shadaqah;  dan  9)  Ekonomi Syariah.    Dalam  undang-undang  tersebut  kewenangan  pengadilan  di  lingkungan Peradilan  Agama  diperluas,  hal  ini  sesuai  dengan  perkembangan  hukum  dan kebutuhan  hukum  masyarakat,khususnya  masyarakat  muslim.  Perluasan  tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.
Sengketa  dan  konflik  merupakan  situasi  atau  kondisi  adanya  pertentangan atau  ketidaksesuaian  antara  para  pihak  yang  akan  dan  sedang  mengadakan hubungan kerja sama.  Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi  interaksi  atau  hubungan  antara  sesama  manusia. 13 Sedangkan  sengketa tanah  wakaf  dapat  didefinisikan  sebagai  proses  interaksi  antara  dua  orang  atau
13 Rachmadi  Usman, Pilihan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2003, hlm. 1.
lebih  atau  kelompok  yang  masing-masing  memperjuangkan  kepentingannya  atau obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti  air,  tanaman,  tambang,  juga  udara  yang  berada  di  batas  tanah  yang bersangkutan. 14
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  adakalanya  terjadi  pertentangan  dan konflik  yang  tidak  bisa  dihindari,  sehingga  berpotensi  mengganggu  kepentingan dan  kedamaian  masyarakat,  khususnya  pihak  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik. Kepentingan  dalam  hal  ini  adalah  hak-hak  dan  kewajiban  perdata,  yang  diatur dalam  hukum  perdata  materiil,  termasuk  dalam  hal  pemanfaatan  harta  benda kekayaan  untuk  kegiatan  peribadatan  dan  sosial,  dalam  bentuk  wakaf.  Kaidah hukum  yang  digunakan  untuk  menegakkan  hak  dan  kewajiban  keperdataan melalui  presedur  ajudikasi  adalah  hukum  acara  perdata  ( Reglementop  de Rechsvordering ),  yang  menentukan  dan  mengatur  cara  bagaimana  melaksanakan hak-hak dam kewajiban perdata.
Dalam hukum acara perdata, orang merasa bahwa haknya dilanggar disebut pihak  penggugat,  sedang  lawannya  disebut  pihak  tergugat.  Apabila  terdapat beberapa  pihat  penggugat,  mereka  disebut  pihak  penggugat  I,  pengguat  II,  dan seterusnya.    Begitupula  jika  terdapat  beberapa  pihak  tergugat.    Berdasarkan yurisprudensi,  gugatan  ditujukan  kepada  pihak  yang  secara  nyata  menguasai obyek  sengketa. 15 Dalam  hukum  acara  perdata,  inisiatif  diambil  oleh  seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar.
Terkait hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama, termasuk pengadilan  agama  Jakarta  Selatan,  Pasal  54  Undang-Undang  No.  7  tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  dan  yang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyatakan “Hukum acara  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  adalah hukum  acara  perdata  yang  berlaku  pada  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas, dapat dikatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama
14 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2005), hlm. 23.
15 Lihat Putusan MA 1 Agusutus 1983 No. 1072 K/Sip/1982.
termasuk  pengadilan  agama  Jakarta  Selatan  adalah; Pertama ,  hukum  acara perdata  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum.  Baik  yang  termaktub  di dalam  HIR  ( Het  Herziene  Inlandsche  Reglement ),  RBg  ( Rechts  Reglement Buitengewesten ), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang  No.  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  serta peraturan-peraturan  lain  yang  juga  mengatur  tentang  beracara  di  lingkungan peradilan  secara  luas. Kedua ,  adalah  hukum  acara  yang  mengatur  secara  khusus dalam  Undang-Undang  No.  3  tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Dalam  ketentuan  tersebut, dijelaskan  beberapa  hal  khusus  terkait  pemeriksaan  perkara  perkawinan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan.
Namun  demikian,  pengadilan  agama  sebagai  peradilan  yang  khusus  bagi orang  Islam  memiliki  perbedaan  dengan  peradilan  umum  dalam  hal  prinsip- prinsip persidangan, diantaranya: 16
a. Personalitas keislaman;
b. Persidangan terbuka untuk umum;
c. Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan;
d. Hakim aktif memberikan bantuan;
e. Setiap berperkara dikenakan biaya; dan
f. Persidangan harus majelis.
Dari  hasil  wawancara  tim  peneliti  dengan  hakim  PA  Jakarta  Selatan, ditemukan bahwa, perkara wakaf  yang masuk dan diperiksa sedikit jumlahnya. 17 Data ini juga diperkuat laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PA Jakarta Selatan.
Sedikitnya jumlah perkara wakaf  yang diperiksa secara litigasi tidak hanya ditemukan di PA Jakarta Selatan, tetapi juga terjadi di hampir seluruh pengadilan agama  di  Indonesia,  sebagaimana  ditunjukkan  dari  hasil  penelitian Legal Development  Facility (LDF),  proyek  penelitian  kerja  sama  antara  Indonesia  dan
16 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , Kencana Prenada media, Jakarta, 2008, hlm. 193.
17 Tim peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dr.  Jarkasih,  MH,  yang  pernah  menangani  perkara  wakaf.    Wawancara  dilakukan  di  kantor  PA Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Desember 2017.
Australia. 18 Penyebab  sengketa  wakaf  didominasi  oleh  ketidakjelasan  alat-alat bukti  yang  otentik  (akta  resmi  sebagai  alat  bukti  yang  sengaja  dibuat  oleh  pihak yang berwenang secara hukum), sebagai akibat dari buruknya administrasi wakaf di  masa  lalu.    Sebagian  besar  perkara  yang  diperiksa  PA  Jakarta  Selatan  adalah gugatan yang diajukan oleh ahli waris si wakif (pihak yang memberikan wakaf).
Pada  dasarnya,  hakim  di  pengadilan  agama  bersikap  pasif,  artinya  hakim tidak  mencari-cari  perkara  di  masyarakat,  melainkan  hanya  menunggu  perkara yang  masuk,  lalu  diperiksa,  kemudian  dilakukan  mediasi  atau  diputus  melalui pengadilan,  sesuai  hukum  acara  yang  berlaku. 19 Meski  demikian,  setiap  perkara perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama,  pengadilan  tidak  bisa  menolak pengajuan  tersebut.  Hal  ini  senada  dengan  salah  satu  asas  hukum  acara  perdata yang berbunyi, “Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Asas  ini  merupakan  turunan  dari  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan:
a. Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya.
b. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  menutup kemungkinan  untuk  usaha  penyelesaian  perkara  perdata  secara perdamaian.
Prinsip  musyawarah  untuk  mencapai  perdamaian  lebih  utama  dalam penyelesaian  perkara  perdata.  Oleh  karena  itu  pada  persidangan  pertama,  hakim akan mendorong para pihak (pihak tergugat dan tergugat) untuk mengikuti tahap mediasi  (pasal  130  HIR),    dan  secara  khusus  diatur  secara  lengkap  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Republik  Indonesia  No.  1  tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.Dengan  demikian,  hukum  acara  yang berlaku  di  PA  Jakarta  Selatan  berpedoman  pada  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  154
18 Moh.  Mahrus,  “Alternatif  Sengketa  Wakaf”, artikel  dalam Jurnal  Al-Awqaf, Vol.  9, Nomor 2, 2016, hlm. 127.
19 Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang  memuaskan  dan  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  (Konsiderans  PERMA  No.  1  Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).
RBg,  yang  mendorong  para  pihak  untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang diintensifkan  dengan  cara  mengintegrasikan  proses  mediasi  ke  dalam  prosedur berpekara di pengadilan agama.
Mediasi  merupakan  tahapan  yang  wajib  dilalui  oleh  para  pihak,  sebelum pemeriksaan  pokok  perkara  sengketa  wakaf,  dan  menjadi  agenda  pada persidangan pertama.  Diabaikannya proses mediasi dapat mengakibatkan Putusan bersifat Niet  Ontvankelijke  Verklaard (putusan  “NO”),  yaitu  putusan  yang menyatakan  bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima  karena  mengandung  cacat formil. 20 Selain  itu,  pengintegrasian  mediasi  ke  dalam  proses  beracara  di pengadilan  dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  efektif  dalam  mengatasi  masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga  pengadilan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  samping  pengadilan  yang bersifat memutus (ajudikatif).
Ketentuan  tentang  pentingnya  mediasi  juga  diatur  dalam  Pasal  62  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa, apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian sengketa dapat  dilakukan  melalui  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan.    Artinya,  jika  salah satu  pihak  mengingkari  isi  akta  perdamaian  tersebut,  maka  pengadilan  dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.
Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara wakaf, hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada para pihak.  Jika para pihak sepakat untuk berdamai di  tengah-tengah  pemeriksaan  pokok  perkara,  maka  untuk  memperkuat kesepakatan  tersebut  dibuatlah  akta  perdamaian  ( van  dading) ,  yang  memuat kesepakatan  perdamaian  dan  putusan  hakim  yang  menguatkan  kesepakatan perdamaian  tersebut,  dan  bersifat  eksekutorial.    Artinya,  jika  salah  satu  pihak mengingkari  isi  akta  perdamaian  tersebut,  maka  pengadilan  dapat  melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.
20 Dasar  hukum  pemberian  putusan  “NO”  (tidak  dapat  diterima)  ini  dapat  dilihat  dalam yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  1149/K/Sip/1975  tanggal  17  April  1975  Jo  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No.  565/K/Sip/1973  tanggal  21  Agustus  1973,  Jo  Putusan  Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

## 4.2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Wakaf
Prosedur penyelesaian sengketa wakaf, sebagaimana disebutkan sebelumnya,  mengacu  kepada  ketentuan  hukum  acara  perdata  di  lingkungan peradilan  agama  yang  juga  merupakan  turunan  dari  hukum  acara  perdata  di lingkungan peradilan umum. Pengadilan agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sepanjang perkara tersebut memang menjadi kewenangannya termasuk perkara wakaf.
Penyelesaian  perkara  wakaf  yang  diajukan  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa wakaf  bisa  dilakukan  melalui  dua  jalur; pertama ,  jalur  non-litigasi,  dan  kedua, melalui  proses  persidangan  (litigasi).  Masing-masing  dari  tahapan  penyelesaian tersebut  disesuaikan  dengan  alur  ber-acara  sesuai  dengan  perundang-undangan yang berlaku.

## 4.2.1. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi
Alternative Dispute Resolition (ADR) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan  sebagai  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS). Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS),  Pasal  1  butir  10,  mendefinisikan  APS  sebagai, lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati  para  pihak,  yakni  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  non-litigasi  di  dalam  pengadilan  dapat berupa  perdamaian  di  pengadilan.  Dalam  sistem  hukum  acara  di  Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut dading .  Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalu dading , diatur dalam Pasal 130 HIR.    Para  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  dalam  membuat  kesepakatan perdamaian  mengacu  pada  Pasal  1831  KUH  Perdata.    Di  sisi  lain,  pranata penyelesaian  sengketa  non-litigasi  di  luar  pengadilan  di  antaranya  meliputi negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  lainnya.    Penyelesaian  sengketa  tanah (khususnya  tanah  wakaf)  atau  sengketa  perdata  pada  umumnya  dimungkinkan untuk menggunakan dua macam cara penyelesaian tersebut.
Lembaga  APS  non-litigasi  yang  sering  digunakan  dalam  berbagai penanganan  jenis  sengketa  perdata  adalah  mediasi.  Prosedur  penyelesaian sengketa wakaf melalui  mediasi  yang diterapkan di PA Jakarta Selatan  mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  yang  merupakan  penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
Ketentuan  mengenai  prosedur  mediasi  berlaku  dalam  proses  berperkara  di pengadilan  baik  dalam  lingkungan  peradilan  umum  maupun  peradilan  agama. Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator. 21 Prosedur mediasi  di  pengadilan  menjadi  bagian  hukum  acara  perdata  yang  dapat memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi  lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian sengketa.
Pada prinsipnya, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Sesuai ketentuan Pasal 5  PERMA  No.  1  Tahun  2016,    proses  mediasi  pada  dasarnya  bersifat  tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Secara umum, proses mediasi dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.
Pada tahap pra mediasi, mengikuti sejumlah ketentuan sebagai berikut:
a. Pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  dan  dihadiri  oleh  para  pihak, hakim  pemeriksa  perkara  mewajibkan  para  pihak  untuk  menempuh mediasi;
b. Hakim  Pemeriksa  Perkara  menyerahkan  formulir  penjelasan  mediasi kepada para pihak;
c. Formulir  penjelasan  mediasi  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan/atau kuasa  hukum  segera  setelah  memperoleh  penjelasan  dari  hakim pemeriksa  perkara  dan  merupakan  satu  kesatuanyang  menjadi  bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara;
21 Pasal  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
d. Keterangan  mengenai  penjelasan  oleh  hakim  pemeriksa  perkara  dan penandatanganan  formulir  penjelasan  mediasi  wajibdimuat  dalam  berita acara sidang;
e. Kuasa  hukum  wajib  membantu  para  pihak  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  dalam  proses  mediasi.  Dalam  hal  para  pihak  berhalangan hadir  berdasarkanalasan  sah,  maka  kuasa  hukum  dapat  mewakili  para pihak untukmelakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.
Sedangkan pada tahap mediasi, ketentuannya adalah sebagai berikut:
a. Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejakpenetapan,  para pihak  dapat  menyerahkan  resume  perkara  kepada  pihak  lain  dan mediator;
b. Proses  mediasi  berlangsung  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.Atas dasar kesepakatan para pihak,  jangka  waktu  mediasi  dapat  diperpanjang  paling  lama  30  (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2).Mediator  atas  permintaan  para  pihak  mengajukan permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  mediasi  kepada  hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya;
c. Atas  persetujuan  para  pihak  dan/atau  kuasa  hukum,  mediator  dapat menghadirkan  seorang  atau  lebih  ahli,tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, atau  tokoh  adat.  Para  pihak  harus  terlebih  dahulu  mencapai kesepakatantentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat daripenjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat;
d. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, kemudian para pihakdengan bantuan  mediator  wajib  merumuskankesepakatan  secara  tertulis  dalam kesepakatan  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para    pihak  dan mediator.  Mediator  wajib  memastikan  kesepakatan  perdamaian  tidak memuat  ketentuan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban  umum, kesusilaan, atau  merugikan pihak ketiga;
e. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada  hakim    pemeriksa    perkara  agar  dikuatkan  dalam  akta perdamaian.
4.2.2. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi (Persidangan)
Jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, mediator wajib menyatakan mediasi  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan  dan  memberitahukannya  secara tertulis  kepada  hakim  pemeriksa  perkara.  Dengan  demikian,  sesuai  dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2 ) jo. Pasal 18 ayat (2) PERMA,  hakim  harus  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  tersebut  sesuai  dengan ketentuan hukum acara yang berlaku melalui proses persidangan (litigasi), sebagai berikut:
a. Pembacaan surat gugatan penggugat.
b. Proses  jawab  menjawab  (replik,  duplik)  yang  diawali  dengan  jawaban dari pihak tergugat (eksepsi).
c. Tahap  Pembuktian  untuk  membuktikan  suatu  peristiwa  yang disengketakan.  Hukum  Acara  Perdata  sudah  menentukan  alat-alat  bukti yang bisa diajukan para pihak di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal  164  HIR/pasal  284  Rbg  yaitu:  Surat,  Saksi,  Persangkaan, Pengakuan,  dan  Sumpah.    Apabila  diperlukan  bisa  dilakukan descente (pemeriksaan setempat);
d. Pengajuan  kesimpulan  oleh  para  pihak.    Meskipun  tidak  diatur  dalam HIR dan Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan bisa dilakukan dalam praktek persidangan. Pengajuan kesimpulan ini sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena melalui kesimpulan itulah seorang kuasa  hukum  akan  menganalisis  dalil-dalil  gugatannya  atau  dalil-dalil jawabannya  melalui  pembuktian  yang  didapatkan  selama  persidangan. Bagi  Majelis  Hakim  yang  akan  memutuskan  perkara,  kesimpulan  ini sangat menolong sekali dalam merumuskan pertimbangan hukumnya.
e. Tahap  Putusan.  Tahap  ini  merupakan  akhir  dari  seluruh  tahapan pemeriksaan  perkara  di  persidangan.  Hakim  dalam  mengambil  putusan dalam  rangka  mengadili  atau  memberikan  keadilan  dalam  perkara tersebut,  akan  melakukan  konstatir,  kualifisir,  dan  konstituir  guna
menemukan  hukum  dan  menegakkan  keadilan  atas  perkara  tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu surat putusan ( vonnis ) hakim.

## 4.3. Sumber-Sumber Hukum Materiil dalam Mengadili Perkara Wakaf
Hakim  dalam  melahirkan  suatu  putusan  tentu  merujuk  kepada  sumber- sumber  hukum  yang  valid.  Di  lingkungan  peradilan  agama,  sumber-sumber hukum yang paling penting untuk dijadikan dasar dan landasan yang kuat setelah Alquran dan Hadis adalah:
a. Peraturan  perundang-undangan  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Peradilan Agama
1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  tentang  Kekuasaan Kehakiman;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009, tentang  perubahan kedua atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  tentang  Peradilan Agama;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6) Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  69  Tahun  1963,  tentang Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
7) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama.
b. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf.
c. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Terkait  sengketa  wakaf,  Kompilasi Hukum  Islam  tidak  mengatur  masalah  ketentuan  pidana  dalam perwakafan,  namun  demikian  bukan  karena  kompilasi  tidak  setuju
adanya  ketentuan  ini,  akan  tetapi  lebih  karena  posisi  kompilasi  sebagai pedoman dalam perwakafan. 22
d. Yurisprudensi
e. Doktrin.  Dalam  hal  ini  adalah  pendapat  para  ahli  hukum  Islam  yang merujuk kepada kitab-kitab para fuqaha klasik yang juga disebut sebagai kitab-kitab  hukum  ( rechtsboek ).  Berbagai  macam  metode  penggalian hukum ( istinbath ahkam ) digunakan oleh para hakim guna mengkaji dan mengkonklusikan  perkara-perkara  yang  masuk  ke  pengadilan  agama.
Seperti  halnya maslahah  mursalah 23 yang  sangat  mungkin  digunakan sebagai metode atau referensi sebuah penemuan hukum. Sehingga dalam hal  ini,  doktrin-doktrin  hukum  yang  berkaitan  dengan  perwakafan  oleh hakim  mutlak  diperlukan  guna  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara wakaf yang sesuai dengan koridor hukum Islam di lingkungan peradilan agama.
5. Penutup
5.1. Kesimpulan
1. Dalam sistem hukum positif Indonesia, wakaf sudah diatur sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang  menyebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  ikut  bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengaturan wakaf baik wakaf benda bergerak, maupun  benda  tidak  bergerak.  Demikian  halnya  dalam  penyelesaian sengketa wakaf, Negara -dalam hal ini pengadilan agama- bertugas untuk mengadili  dan  menyelesaikan  perkara  wakaf  di  Indonesia  yang merupakan kekuasaan absolut dari pengadilan agama.
22 Upi  Komariah,  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  di  Pengadilan  Agama”,  artikel  dalam Jurnal Hukum dan Peradilan , vol. 3, No. 2, Juli 2014, hlm. 124.
23 Maslahah  mursalah adalah  maslahat  yang  selaras  dengan  tujuan  syariat  Islam  dan  tidak memiliki dasar yang spesifik dalam hal melegitimasi sesuatu atau menolaknya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Daar el-Fikr, Beirut, 1957, hlm. 278.
2. Terkait penyelesaian perkara wakaf di pengadilan agama Jakarta Selatan, secara  prosedural  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi,  semua  hal  tersebut  tidak  mutlak  sama  secara  keseluruhan, melainkan  terdapat  beberapa  hal  yang  mengarah  kepada  penegakan hukum  materiil  Islam.  Adapun  langkah  yang  ditempuh  dalam menyelesaikan perkara wakaf dapat dilakukan melalui dua jalur: pertama non-litigasi  dan  kedua  melalui  jalur  litigasi  (pengadilan).  Melalui  jalur litigasi, hakim pengadilan agama Jakarta Selatan merujuk kepada hukum acara  yang  berlaku  di  peradilan  umum  dan  juga  hukum  Islam  formal seabagaimana  tertuang  dalam  UU  Pengadilan  Agama.Sebagai  sumber materiil,  hakim  merujuk  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku terkait wakaf dan juga doktrin dari pendapat para  fuqaha dalam kitab-kitab  klasik  dengan  menggunakan  berbagai  macam  metode istinbathahkam .Seperti  halnya maslahah  mursalah yang  dapat  dijadikan metode penggalian hukum wakaf.
5.2. Saran
1. Jumlah  tanah  wakaf  yang  luas  di  wilayah  Jakarta  Selatan  sangat berkaitan  dengan  jumlah  perkara  yang  masuk  terkait  wakaf.  Untuk  itu, diperlukan  wawasan,  pengetahuan  serta  pengalaman  yang  lebih komprehensif  bagi  hakim  dalam  hal  perwakafan  sehingga  mampu menyelesaikan  perkara-perkara  wakaf  sesuai  dengan  ketentuan  hukum positif maupun hukum Islam.
2. Segala  upaya  dibutuhkan  guna  membekali  para  hakim  dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  mereka  dalam  menangani perkara wakaf. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait sengketa wakaf sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelesaian perkara wakaf di Pengadilan Agama.

## Daftar Pustaka
Al-Alabij,  Adijani, Perwakafan  Tanah  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktek., Rajawali Press, Bandung, 1992.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  dan  Praktik  Perwakafan  di  Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
Harahap,  M  Yahya, Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1990.
Hastuti,  Qurratul  Aini  Wara,  “Kewenangan  Pengadilan  Agama  Kudus  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Wakaf”,  dalam Jurnal  Ziswaf ,  vol.  1,  No.  1,  Juni 2014.
Komariah,  Upi,  “Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  di  Pengadilan  Agama”,  dalam Jurnal Hukum dan Peradilan , vol. 3, No. 2, 2014.
Mahrus,  Moh,  “Alternatif  Sengketa  Wakaf”, dalam Jurnal  Al-Awqaf, Vol.  9, Nomor 2, 2016.
Manan,  Abdul, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama . Kencana Prenada media, Jakarta, 2008.
Mubarok, Jaih, Wakaf Produktif, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2008.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Rasyid, Roihan  A, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah , Prenada Media, Jakarta, 2005.
Soekanto,  Soerjono  dan  dan  Sri  Mumadji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soetantio, Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek . Mandar Maju, Bandung, 1997.
Sutami. “Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia”, dalam Jurnal Al-Awqaf , vol. 2, No. 2, 2012.
Usman, Rachmadi, Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
www.siwak.kemenag.go.id .  Data  diakses  dan  diolah  pada  tanggal  24  Agustus 2017
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqh, Daar el-Fikr, Beirut, 1957.