## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5803.455-460

## PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE
Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiartha, A.A. Sagung Laksmi Dewi Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia andhipriyambawa@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com Laksmiidewi29@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam dunia maya dapat ditemui jasa bidang keuangan berbasis teknologi disebut peminjaman uang secara online. Segala pernyataan dan persetujuan dilakukan hanya oleh debitur dengan menekan layar smartphone atau mengklik melalui  computer. “ Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  perjanjian  kredit  pinjaman  online secara  elektronik  dan  akibat  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  pada  pinjaman  online.  Tipe  penelitian  adalah penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan konseptual. Bahan  hukum  terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulannya dengan studi kepustakaan. bahan hukum dianalisis secara  deduktif  dengan  analisis  deskriptif  dan  interpretasi  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan perjanjian pinjmana kredit online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengatur  isi  yang  harus dicantumkan dalam perjanjian  pinjaman  kredit    secara  online  baik  perjanjian  kredit  online  yang  dilakukan  antara  penyelenggara dengan ” pemberi pinjaman maupun antara pemeberi kredit dengan penerima kredit. Penyelesaian terhadap kredit macet  diatur  dalam  Pedoman  Perilaku  Pemberian “ Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang ” Berbasis  Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia.
Kata Kunci : Perjanjian Elektronik, Pinjaman Online

## ABSTRACT
In  cyberspace,  you  can  find  technology-based  financial  services  called  online  lending.  All  statements  and approvals are made only by the debtor by pressing the smartphone screen or clicking through the computer. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for online loan credit agreements electronically and the legal consequences if there is a default on online loans. The type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials, the collection of which is by literature study. legal materials were analyzed deductively with descriptive analysis and legal interpretation. The results of the study show that the implementation of online credit lending agreements is  regulated  in  the  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  77/Pojk.01/2016  concerning  Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Regulate the contents that must be included in the online credit loan agreement, both online credit agreements made between the provider and the lender or between the creditor and  the  credit  recipient.  The  settlement  of  bad  loans  is  regulated  in  the  Code  of  Conduct  for  Responsible Information Technology-Based Lending and Borrowing Services issued by the Indonesian FinTech Association. Keywords: Electronic Agreement, Online Loan

## 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah
Dalam  Pasal  1223  KUHPer  dinyatakan  bahwa  perikatan  lahir  dari  persetujuan  dan “ karena undang-undang.  Maka  setiap  hubungan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  selalu  menimbulkan  ikatan yang disebabkan undang-undang atau suatu perjanjian. Untuk memenuhi kebutuhan  hidup dari segi ekonomi,  masyarakat  dapat  membuat  perjanjian  antara  satu  dengan  yang  lainnya  yang  didalamnya diatur  mengenai  hak  yang  diperoleh  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,  seperti  perjanjian kontrak ” kerja atau perjanjian kerjasama dalam berbisnis.
Dengan  teknologi  dan “ informasi  yang  telah  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat  di  era globalisasi  ini,  sangat  memudahkan  masyarakat  melakukan  segala  aktifitas  termasuk  aktivitas berbisnis. Electric Commerce atau E-Commerce merupakan istilah yang sudah banyak dikenal bagi pengguna layanan teknologi untuk melakukan transaksi jual beli di dunia maya. Melalui E-Commerce
semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi ” oleh batas wilayah (borderless).( Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005:144).
Di  era  pandemi  saat  ini,  transaksi  jual  beli  di  E-Commerce  meningkat,  begitupula  dengan “ munculnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti halnya  dalam  jual  beli  dalam  dunia  nyata  yang  berdampingan  dengan  jasa  keuangan,  dalam  dunia mayapun  dapat  ditemui  jasa  dalam  bidang  keuangan  yang  berbasis  teknologi  yang  dikenal  dengan istilah Financial  Tecnology, disingkat  menjadi Fintech. Salah  satu  layanan  yang  diberikan  adalah peminjaman  uang  secara  online. ” Praktik  bisnis  pinjam  meminjam  online  menghubungkan  pemberi pinjaman dengan meminjam secara online. (Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, tahun 2019:380) Fasilitas ini dapat dikatakan bisa membantu masyarakat yang sangat memerlukan dana baik untuk kepentingan hidup sehari hari atau sebagai modal usaha.
Dalam  layanan  ini,  pemberi  pinjaman  tidak  bertemu  langsung  dengan  penerima “ pinjaman, bahkan diantara para pihak tidak mengetahui atau mengenal. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan  waktu.  Dengan  kemudahan  dan ” efisiensi  ini  diharapkan  menjadi  solusi  keuangan masyarakat. (Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2008:101)
Segala tindakan audit atau tindakan terkait penelitian keabsahan dokumen dan hal lainnya untuk memberikan  pinjaman  ini  disederhanakan  bahkan  dikesampingkan.  Hal  ini  memungkinkan munculnya  masalah  saat  pembayaran  pinjaman  tersebut,  seperti  keterlambatan  pembayaran  atau jumlah bunga yang dianggap tidak sesuai dengan pada saat pemberian informasi.
Dalam  catatan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  sejak  tahun  2019-2021,  terdapat  19.711 pengaduan  masyarakat  terkait  ulah  pinjaman  online  ilegal  ini.  Sebanyak  9.270  (47,03  persen) tergolong pelanggaran berat. Sedangkan, 10.441 pengaduan “ terkait pelanggaran ringan/sedang.Bentuk  pelanggaran-pelanggaran  berat  yang  paling  banyak  diadukan  masyarakat, snatara  lain  pencairan  pinjaman  tanpa  persetujuan  pemohon,  ancaman  penyebaran  data  pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar dan pelecehan. ” (https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/ menghentikan-sepak- terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel)
Timbulnya  jasa  pinjaman  online  dengan  pendirian  usaha  yang  tidak  mengantongi  ijin  dan pelaksanaan  praktik-praktik  ilegal  yang  diterapkan  pada  masyarakat  yang  sebenarnya  sangat membutuhkan  dana  yang  diberikan  tentunya  malah  memunculkan  keresahan  dalam  pemenuhan kewajiban mereka sebagai debitur. Begitu pula terkait dampak dari kesepakatan dan perjanjian yang debitur  dan  kreditur  lakukan  melalui  perjanjian  elektronik  (dilakukan  melalui  smartphone  atau komputer yang terhubung dengan sarana internet).
Dari  latar “ belakang  masalah  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut:  Bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian kredit pinjaman online secara elektronik?  dan 2) Bagaimanakah ” akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online?

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan  adalah penelitian “ hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan  dengan  studi  kepustakaan.  Analisis  dilakukan ” dengan  menggunakan  sistem  deduktif dengan analisis deskriptif dan interpretasi hukum

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Pinjaman Online Secara Elektronik
Perjanjian  berasal  dari  kata  janji  yang  dalam “ Kamus  Besar  Bahasia  Indonesia  berarti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi perjanjian persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, ” masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.( https://kbbi.web.id/perjanjian )
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  perjanjian  memiliki  unsur-unsur:  1)  Adanya “ kata  setuju  atau  sepakat  dari  sekurang-kurangnya  dua  pihak  atau  lebih;  2)  Kata  sepakat  harus
bergantung  kepada  para  pihak;  3)  Adanya  keinginan  dari  para  pihak  agar  kesepakatan  tersebut menimbulkan akibat hukum; 4) Akibat hukum memiliki timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya;5) Perjanjian dibuat dengan tidak ” bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.( Herlien Budiono, 2010:5)
Pasal  1320  Kitab “ Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa  syarat  sahnya perjanjian yaitu:  Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya;  Kecakapan bagi mereka ” yang membuat suatu perikatan;  Suatu hal tertentu; Sebab yang halal.
Dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, perjanjian dapat dilaksanakan tanpa adanya pertemuan antara para pihak yaitu melalui dari  atau dalam “ jaringan yang biasa disebut dengan istilah online . Perjanjian pinjaman online merupakan bagian dari suatu transaksi yang dilakukan dengan media internet sehingga perjanjian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Undang-Undang yang  berkaitan  dengan  teknologi.  Adapun  Peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengenai  transaksi elektronik  dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  sudah  diundangkan  sejak  tanggal  25  November  2016.  Dilihat  dari  hal tersebut maka peraturan tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhinya segala norma- norma yang sudah disepakati. (I Made Aditya Mantara Putra, 2020 : 133)
Pasal 1 ayat 2 UUITE menerangkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan  dengan  menggunakan ” komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik (pasal 1 ayat 17 UUITE).
Syarat sahnya kontrak elektronik yang tercantum pada pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi “ Elektronik (selanjutnya disebt dengan PP 82/2012) tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:  a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu;  dan  objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-  undangan, ” kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pinjaman  online  diatur  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  /POJK.01/2016 Tentang “ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/2016). Pasal 1 ayat 3 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam ” meminjam dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik  dengan  menggunakan  jaringan internet.
Penyedia  pinjaman  kredit  secara  online  adalah  perusahaan  yang  berbentuk  badan  hukum berupa  Perseroan  Terbatas  dan  Koperasi  yang  telah  dinyatakan  sebagai  lembaga “ jasa  keuangan. Kegiatan  usaha  dari  layanan  pinjaman  online  tersebut  meliputi  penyediaan,  pengelolaan  dan pengoperasian  layanan  pinjaman  uang  dari  pemberi  pinjaman  kepada  penerima  pinjaman  dengan berbasis  teknologi  informasi.  Karena  itu  penyedia  pinjaman  kredit  merupakan  pelaku  usaha  yang menawarkan  jasa ” pinjaman  dana  yang  dilaksanakan “ melalui  media online dengan  menggunakan perangkat  teknologi  pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  sistem  elektronik  harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.  Informasi tersebut meliputi:  a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum  dan  kompetensinya,  baik  sebagai  produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun  perantara;  b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian ” serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. (penjelasan pasal 9 UUITE).
Perjanjian  pelaksanaan  pinjaman  uang  secara  online  dilakukan  oleh  penyelenggara  dengan pemberi  pinjaman  dan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  (pasal  18  PJOK  77/2016). Penyelenggara  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan,  mengelola,  dan  mengoperasikan layanan pinjaman online atau dapat disebut dengan perantara yang menyediakan wadah berupa aplikasi atau website untuk perjanjian perjanjian pinjaman online antara pemberi dan penerima pinjaman.
Perjanjian  pinjaman  online  harus  dituangkan  dalam  dokumen  elektronik.  Isi  perjanjian pinjaman “ online sedikitnya memuat tentang: nomor perjanjian; tanggal perjnajian; identitas para pihak;
ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu;  rincian biaya terkait;  ketentuan mengenai denda (jiak ada denda);  mekanisme penyelesaian sengketa; ” mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Dalam  perjanjian  ini  penyelenggara  wajib  menyediakan  akses  informasi  penggunaan  dananya kepada pemberi pinjaman meliputi: a.jumlah dana yang dipinjamkan ke penerima pinjaman; b. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; c. besaran bunga pinjaman; d. jangka waktu pinjaman.
Walaupun perjanjian kredit yang dilakukan secara elektronik ini dilaksanakan secara online dan  tanpa  adanya  tanda  tangan  secara  langsung  antara  kreditur  dan  debitur,  perjanjian  yang dilaksanakan  secara  elektronik  ini  sendiri  tetap  memiliki  sifat  yang  mengikat  antara  mereka  yang membuat perjanjian ini.

## Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  Dalam  Pinjamanan  Online  Dan  Cara Penyelesaiannya
Pinjaman  kredit  online  adalah  sebuah  inovasi  dalam  bidang  jasa  keuangan  yang  diminati  di “ kalangan  masyarakat  saat  ini.  Untuk  menikmati  produk  finansial  ini,  masyarakat  tidak  perlu  keluar rumah dan dapat mengajukan pinjaman dana hanya melalui layar komputer atau ponsel. Uangpun dapat langsung cair tanpa adanya jaminan dan agunan. Dengan adanya pinjaman kredit online ini masyarakat menjadi  sangat  terbantu ” terutama  untuk  hal-hal  yang  sifanya  darurat  seperti  pembayaran  biaya pengobatan dan Pendidikan.
Proses  pengajuan  kredit  secara  online  dapat  dilakukan  dengan  mengkases  aplikasi  atau “website  perusahaan  yang  bergerak  dalam  jasa  pinjaman  online  atau  fintech  landing.    Perusahaan pinjaman online” didirikan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam POJK 77/2016yaitu :
1) Penyelenggara  Layanan  Pinjaman  online  harus  berbentuk  badan  hukum  berupa  Perseoran Terbatas dan Koperasi yang dapat didirikan dan dimiliki oleh:
a) Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
b) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
2) Penyelenggara yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi wajib memiliki “ modal setor paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  pada  saat  pengurusan  perizinan wajib ” memiliki modal setor senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3) Batas masksimum pemberian pinjaman dana adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan ke OJK setiap 3 bulan.
Setelah  calon  penerima  pinjaman  memilih  perusaan  pemberi  pinjaman,  dapat  melakukan “ registrasi terlebih dahulu dengan mengisi formulir  yang sedikitnya memuat mengenai data identitas diri,  nomor  telepon,  email,  dan  data  kartu  tanda  penduduk  (selanjutnya  disebut  dengan  KTP)  baik berupa  pengisian  nomor  KTP  maupun  fotonya.  Kemudian  pihak  pemberi  pinjaman  akan  melakukan verifikasi apakah calon penerima pinjaman layak untuk dipinjamai uang. Verifikasi tidak memerlukan waktu  yang  lama  karena ” itu  pencairan  pinjaman  hanya  memerlukan  waktu  24  jam  dan  maksimal  3 hari.
Hal yang sering terlewatkan oleh calon penerima pinjaman dari proses pinjaman kredit “ online ini  adalah  membaca  bagian  ketentuan  yang  merupakan  isi  perjanjian  kredit  ini.  Perjanjian  kredit  ini merupakan  perjanjian  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  yang  termasuk  jenis  perjanjian  dengan klausula  baku  ( standard  contract) .  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Sutan  Remi  Jahdeni  mengartikan  perjanjian  standar  atau  baku  sebagai  perjanjian  yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai  peluang ” untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan.  (Sutan  Remi  Sjahdeni  dalam Shidarta, 2000: 199-120)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam “ uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun  2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial. (Supardi, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis ” Teknologi  Infomrasi”, melalui
https://www.hukumonline.com, diakses pada 16 Agustus  2022, Pukul 13.50 Wita). Tujuan diadakan peraturan  tersebut  tentu  untuk  menertibkan  dan  menciptakan  regulasi  yang”  mumpuni,  agar  semua pihak  terlindungi.  Setidaknya  peraturan  itu  melengkapi  undang-undang  yang  secara  hukum  masih menemukan masalah pada praktiknya.
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  adalah  penyelenggaraan “ layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui ” sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau  teknologi  informasi  merupakan  salah  satu  jenis  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang  lazim  disebut  peer  to  peer  lending  diantaranya  adalah  mengenai  pemodalan,  kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang  harus  disetorkan.  (Firman  Wijaya,  “Hukum  Pinjam  Meminjam  Online”,  melalui https://uangteman.com, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 14.15 Wita).
Kemudahan dalam memperoleh pinjaman secara online memiliki kelebihan dan  kekurangan. “ Kelebihan  yang  dapat  diterima  adalah  cepatnya  pencairan  dana  ke  dalam  rekening  peminjam  tanpa adanya  survey  dan  pengecekan  data  sejarah  pinjaman  dari  penerima  pinjaman.  Sedangkan kelemahannya yaitu menimbulkan resiko tinggi adanya wanprestasi seperti tidak terbayarnya pinjaman, penagihan  yang  hanya  bisa  dilakukan  melalui ” media  komunikasi  elektronik,  penagihan  yang  tidak ketentuan yang berlaku,dan lain lain.
Pasal  30  Ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  informasi  bahwa  perjanjian  hanya  ada  antara penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman  dan  perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima pinjaman. Dalam hal ini “ tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan  Fintech  berbasis  P2PL  memiliki  kewajiban  baik  bagi  pemberi  pinjaman  maupun  kepada penerima  pinjaman  yaitu  menyediakan  platform  yang  jujur,  jelas,  dan  tidak  menyesatkan  bagi  para pihak yang menggunakan layanan pinjam ” meminjam secara online melalui platform yang disedikan oleh penyelenggara.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Perjanjian  kredit  pinjaman  online  yang  dilakukan  secara  elektronik  pada  dasarnya  tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata dan 1754 KUHPerdata. Karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara online, maka perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan “ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dimana  syarat  perjanjian  yang  dilaksanakan  secara  elektronik  ini  harus  mencangkup informasi yang lengkap dan jelas yaitu informasi yang memuat identitas,status, dan kompetensi subjek hukum  serta  informasi  mengenai  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan.  Pelaksanaan  perjanjian pinjmana kredit secara online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan ini diantaranya mengatur mengenai isi yang harus dicantumkan dalam perjanjian ” pinjaman kredit  secara online baik perjanjian kredit online yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun antara pemeberi kredit dengan penerima kredit.
Terjadinya  kredit  macet  pada  pinjaman  kredit  secara  online  menimbulkan  kerugian  secara materiil bagi pemberi pinjaman dan penyelenggara. Penyelesaian terhadap kredit macet ini diatur dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung  Jawab  yang  dikeluarkan  oleh  Asosiasi “ FinTech  Indonesia  pada  Juli  tahun  2018,  pada huruf  C  angka  3,  4,  dan  5  yaitu  dengan  cara  memberikan  surat  peringatan,  restruktisasi  pinjaman, korespondensi  jarak  jauh,  dan  kunjungan  oleh  tim  penagihan.  Dalam  hal  penagihan,  penyelenggara dilarang ” menggunakan pihak ketiga yang masuk dalam daftar hitam serta tidak melakukan kekerasan fisik  maupun cyber  bullying dan  tindakan-tindakan  lain  yang  menyinggung  harkat  dan  martabat penerima pinjaman.

## Saran
Dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  memberikan  saran  agar  masyarakat  yang  ingin  menggunakan pinjaman  online  agar  dapat  mempelajari  terlebih  dahulu  antara  hak  dan  kewajiban  yang  diterima sebagai  penerima  pinjaman  serta  dapat  dengan  teliti  membaca  perjanjian  atau  ketentuan  yang ditampilkan pada aplikasi atau website perusahaan pemberi pinjaman sebelum menyetujuinya.

## DAFTAR BACAAN
Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law  Aspek Hukum Teknologi  Informasi, Refika Aditama,Bandung.
Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2008, “Sistem informasi Fintech Pinjaman Onlibe Berbasis Web” , Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2.
Firman Wijaya, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui https://uangteman.com, diakses pada 16
Agustus 2022, Pukul 14.15 Wita
Herlien Budiono, 2010 , Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, Hal. 5.
I  Made  Aditya  Mantara  Putra,  2020, Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal Terjadinya  Kegagalan  Transaksi  Pada  Sistem  Mobile  Banking ,  Jurnal  Kertha  Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa – Denpasar, Bali.
https://kbbi.web.id/perjanjian
https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang- meresahkan/0/artikel
Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  Bambang  Eko  Turisno,  tahun  2019,“ Praktik  Finansal  Teknologi  Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  dari  Etika  Bisnis”, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.
Supardi,  “Dasar  Hukum  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Infomrasi”,  melalui https://www.hukumonline.com, diakses pada 16 Agustus  2022, Pukul 13.50 Wita Sutan Remi Sjahdeni dalam Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta.