## RELEVANSI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI
The Relevance and the Force of Law to Settlement Agreement in Dispute Settlement in the Economy

## Rilda Murniati
Fakultas Hukum Universitas Lampung email: rilda.murniatium@fh.unila.ac.id

## abstract
Business  relationships  can  give  rise  to  disagreements  that  need  to  be resolved through the procedures for handling civil cases. In practice to solve business problems, the parties can make a peace agreement in the form of a deed under hand or a notarial deed known as a deed of peace. Mediation is a part  of  the  stage  of  completion  of  a  court  that  is  required  is  offered  by  the judges  and  may  terminate  the  proceedings  if  it  obtained  an  agreement  in mediation  by  the  litigants.  However,  to  simplify  the  process  of  resolving civil cases the parties can make advance a peace agreement in the form of a deed under hand or a notarial deed. Furthermore, the deed of peace created in front of the notary, submitted to the court to obtain a determination of the judges to get legal certainty.
Keywords: The Power of Law, Deed of Peace, Dispute Resolution

## abstrak
Hubungan  bisnis  dapat  menimbulkan  perbedaan  pendapat  sehingga  perlu diselesaikan  melalui  tata  cara  penanganan  perkara  perdata.  Dalam  praktik untuk  menyelesaikan  permasalahan  bisnis  para  pihak  dapat  membuat kesepakatan  perdamaian  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  atau  akta notaris  yang  dikenal  dengan  istilah  akta  perdamaian.  Mediasi  sendiri merupakan bagian dari tahap penyelesaian perkara di pengadilan yang wajib ditawarkan  oleh  majelis  hakim  dan  dapat  mengakhiri  proses  pengadilan tersebut  jika  diperoleh  kata  sepakat  dalam  mediasi  oleh  para  pihak  yang berperkara.  Namun,  untuk  mempermudah  proses  penyelesaian  perkara perdata  maka  para  pihak  dapat  membuat  terlebih  dahulu  kesepakatan perdamaian  dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  notaris. Selanjutnya akta perdamaian yang dibuat di depan notaris tersebut, diajukan ke  pengadilan  untuk  memperoleh  penetapan  dari  majelis  hakim  untuk mendapatkan kepastian hukum.
Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Akta Perdamaian, Penyelesaian Sengketa

## A. Pendahuluan
Secara  umum  peraturan  hukum  perdata  itu  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  perjanjian.  Dalam  suatu  hubungan  hukum,  para pihak tidak menentukan khusus kewajiban dan hak dari hubungan hukum itu tetapi  melaksanakan  pengaturan  kewajiban  dan  hak  yang  diatur  dalam undang-undang.  Untuk  itu,  kadang-kadang  orang  tidak  mengetahui  bahwa hubungan  hukum  atau  pemenuhan  hak  dan  kewajiban    itu  adalah pelaksanaan kewajiban dan hak yang timbul karena undang-undang. Berbeda jika  dalam  suatu  hubungan  hukum  itu,  kewajiban  dan  hak  dari  para  pihak diatur dalam perjanjian yang disepakati. Mereka yang melakukan hubungan hukum  tersebut  dapat  langsung  mengetahui  atau  menuntut  pemenuhannya jika kewajiban salah satu pihak tidak dipenuhi. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu hubungan hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang  berhak.  Jika  kewajiban  tidak  dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak  maka mungkin  pihak  lain  akan  menuntut  pemenuhan  kewajiban  atau  dapat mempertahankan haknya dengan cara penyelesaian tertentu
Dalam  hukum  perdata  dan  hukum  acara  perdata  telah  diatur  cara penyelesaian  jika  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajiban  dalam  suatu hubungan  hukum.  Cara  penyelesaian  yang  diatur  dalam  hukum  perdata meliputi  penyelesaian  oleh  para  pihak  sendiri  yang  disebut  dengan  damai (perdamaian)  atau  cara  penyelesaian  melalui  pengadilan.  Dalam  isi perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  sering  ditentukan  bahwa  jika  terjadi perselisihan  dalam  perjanjian  ini  maka  para  pihak  akan  menempuh  cara damai  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  secara  musyawarah  untuk  mufakat yang disebut dengan non litigasi. Jika perdamaian tidak tercapai maka para pihak  akan  menyelesaikan  melalui  pengadilan  yang  berwenang  atau pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum mereka (litigasi).
Hukum  Perdata  mengatur  cara  perdamaian  baik  non  litigasi  atau litigasi.  Penyelesaian  masalah  pemenuhan  kewajiban  secara  non  litigasi dengan  perdamaian  telah  diakui  dan  diatur  sejak  lama  dalam  KUHPerdata dalam  Pasal  1851  KUHPerdata.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1851 KUHPerdata  tersebut,  suatu  perdamaian  itu  harus  dibuat  tertulis.  Dalam praktik  pada  masyarakat,  bentuk  tertulis  itu  dibuat  dalam  akta  di  bawah tangan  atau  akta  otentik.  Jika  bentuk  tertulis  dari  perdamaian  itu  dibuat  di bawah  tangan  sering  disebut  dengan  perjanjian  perdamaian.  Namun,  jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat oleh notaris atau lembaga pengadilan.
Saat  ini,  penyelesaian  masalah  perdata  di  luar  pengadilan  dengan perdamaian  tidak  hanya  diatur  dalam  KUHPerdata,  tetapi  pembentuk Undang-Undang  RI  telah  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (selanjutnya  disingkat  UU  No.30  Tahun  1999).  Dalam  UU  No.  30  Tahun
1999  ditentukan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  atau  dalam  istilah  asingnya  adalah Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. UU No.  30  Tahun  1999  mengatur  tentang  cara  penyelesaian  sengketa  bahwa putusan  kesepakatan  perdamaian  para  pihak  yang  bersengketa  itu  dibuat secara  tertulis  dan  bersifat  final  dan  mengikat  bagi  para  pihak  serta dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Bentuk  tertulis  dari  kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul  dari  suatu  hubungan  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  di bidang ekonomi dengan perdamaian adalah alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif yang dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Di luar pengadilan, berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 30  Tahun  1999  tidak  ditentukan  arti  dari  bentuk  tertulis  tersebut.  Dalam praktik para pihak dapat membuat kesepakatan perdamaian itu dalam bentuk akta  di  bawah  tangan  yang  disebut  perjanjian  perdamaian  atau  akta  notaris yang  dikenal  dengan  istilah  akta  perdamaian.  Pembuatan  perjanjian perdamaian  atau  akta  perdamaian  berupa  akta  di  bawah  tangan  atau  akta notaris  akan  terkait  dengan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  tersebut.  Di dalam  pengadilan,  akta  perdamaian  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  majelis hakim  berdasarkan  kesepakatan  yang  diperoleh  dari  hasil  mediasi.  Dalam hukum  acara  perdata,  mediasi  merupakan  bagian  dari  tahap  penyelesaian perkara  di  pengadilan  yang  harus ditawarkan  oleh  majelis  hakim  dan  dapat mengakhiri  proses  pengadilan  tersebut  jika  diperoleh  kata  sepakat  dalam mediasi oleh para pihak yang berperkara.
Dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  termasuk  di  bidang  ekonomi, notaris  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  mengenai  suatu  perkara perdata yang dapat digunakan sebagai bukti otentik kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya kesepakatan yang dibuat di muka  notaris  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  utama  penyelesaian  perkara jika  perkara  tersebut  telah  diajukan  ke  Pengadilan.  Akta  notaris  tersebut kemudian dikuatkan.
Akta  kesepakatan  atau  akta  perdamaian  yang  dibuat  para  pihak  di hadapan  notaris  dapat  menjadi  alternatif  pilihan  yang  lebih  efektif  dan efisien  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari  hubungan  hukum perdata khususnya di bidang ekonomi. Efektif dan efisien untuk mengakhiri sengketa  para  pihak  adalah  terkait  kekuatan  pembuktian  dari  akta  notaris tersebut. Akta notaris adalah salah satu bentuk dari akta  otentik. Akta yang dibuat  para  pihak  tentang  hubungan  hukum  perdata  atau  penyelesaian perkara  perdata  yang  dibuat  dalam  akta  otentik  di  hadapan  notaris  adalah akta  kesepakatan  perdamaian  yang  terjadi  di  luar  pengadilan.  Dengan  akta kesepakatan  atau  perdamaian  tersebut,  sengketa  yang  terjadi  antara  para
pihak  dinyatakan  berakhir  dan  para  pihak  tidak  akan  melanjutkan  sengketa itu  ke  pengadilan.  Namun  demikian,  jika  perkara  tersebut  diajukan  ke pengadilan maka dapat pula para pihak tersebut menjadikan akta yang dibuat di muka notaris sebagai bukti otentik.

## B. Pembahasan

## 1. Penyelesaian  Perkara  Perdata  yang  Diputus  dengan  Akta Perdamaian di Pengadilan
Penyelesaian  atas  perkara  perdata  termasuk  sengketa  di  bidang ekonomi  mengacu  pada  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  hukum  acara perdata?  Dimulai  dengan  adanya  gugatan  ke  pengadilan  diikuti  dengan proses penyelesaian perkara yang berakhir dengan akta perdamaian di muka pengadilan, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

## a. Pengajuan Surat Gugatan
Apabila  suatu  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  secara  damai  oleh pihak-pihak  yang  berperkara,  jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  ialah memohon  penyelesaian  melalui  pengadilan  negeri.  Adapun  pihak  yang mengajukan  gugatan  disebut  penggugat (plaintiff) ,  sedangkan  pihak  yang digugat  disebut  tergugat (defendant,  opposant ).  Permohonan  gugatan diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis. Permohonan  gugatan  secara  tertulis  disebut  surat  gugatan. 1 Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. 2
Surat  gugatan  yang  dibuat  oleh  penggugat,  pada  hakikatnya  harus memuat tiga hal, yaitu: 3
1) keterangan  lengkap  mengenai  pihak-pihak  yang  berperkara,  meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (identity of the parties);
2) dasar  gugatan (fundamentum  petendi) yang  memuat  uraian  tentang kejadian atau peristiwa (factual grounds) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut (legal grounds); dan
3) tuntutan  yang  dimohonkan  penggugat  agar  diputuskan  oleh  pengadilan
(petitum) .  Tuntutan  dapat dirinci lagi  menjadi  dua  macam,yaitu  tuntutan primer (primary  claim) yang  merupakan  tuntutan  pokok  dan  tuntutan subsider (subsidiary  claim) yang  merupakan  tuntutan  pengganti  jika tuntutan pokok tidak dipenuhi.
1 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2008), hlm. 37.
2 Ibid ., hlm. 40.
3 Ibid ., hlm. 37.

## b. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
Hukum  Acara  Perdata  mengatur  penentuan  waktu  sidang  dan pemanggilan  pihak-pihak  yang  berperkara  dalam  Pasal  121  dan  Pasal  122 HIR atau Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. Setelah perkara perdata didaftarkan di  kepaniteraan  pengadilan  negeri,  ketua  pengadilan  negeri  menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata. 4
Pemeriksaan  perkara  di  muka  sidang  pengadilan  dilakukan  oleh  satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang  bertindak  sebagai  hakim  ketua  majelis  dan  lainnya  sebagai  hakim anggota.  Sidang  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  dibantu  oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang  lazim  disebut  panitera  pengganti.  Panitera  atau  panitera  pengganti bertugas  mengikuti  semua  sidang  dan  musyawarah  majelis  hakim  serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. 5
Pada  awal  persidangan,  sebagaimana  ketentuan  dalam  hukum  acara perdata  maka  setelah  ketua  majelis  hakim  menyatakan  sidang  dibuka  dan terbuka  untuk  umum,  majelis  hakim  segera  mulai  memeriksa  pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dahulu ketua majelis hakim menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dst. Kemudian ketua  menanyakan  kepada  tergugat  apakah  sudah  mengerti  mengapa  dia dipanggil  ke  muka  sidang,  apakah  sudah  menerima  turunan  surat  gugatan yang  ditujukan  kepadanya.  Ketua  membacakan  isi  surat  gugatan  penggugat terhadap  tergugat  dan  seterusnya.  Setelah  itu,  ketua  menjelaskan  kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka guna selanjutnya menawarkan perdamaian ( reconciliation ) kepada pihak-pihak yang berperkara. 6

## c. Putusan Pengadilan Berdasarkan Akta Perdamaian
Setiap  perjanjian  perdamaian  harus  mengakhiri  perkara  secara  tuntas dan  keseluruhan.  Tidak  boleh  ada  yang  tertinggal.  Perdamaian  harus membawa  para  pihak  terlepas  dari  seluruh  sengketa.  Tidak  ada  lagi  yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya  dalam  perjanjian.  Selama  masih  ada  yang  belum diselesaikan  dalam  kesepakatan,  putusan  perdamaian  yang  dikukuhkan dalam  bentuk  penetapan  akta  perdamaian  mengandung  cacat  formil  karena bertentangan  dengan  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1851 KUHPerdata. 7
4 Abdulkadir Muhammad. Op. Cit ., hlm. 85.
5 Ibid ., hlm. 88.
6 Ibid., hlm. 89.
7 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 275.
Apabila  perdamaian  di  muka  sidang  pengadilan  dapat  dicapai,  maka acara  berakhir  dan  majelis  hakim  dibantu  oleh  panitera  membuatkan  akta perdamaian  ( certificate  of  reconciliation )  antara  pihak-pihak  yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan  majelis hakim memerintahkan para  pihak  agar  mematuhi  dan  memenuhi  isi  perdamaian  tersebut.  Akta perdamaian memunyai kekuatan mengikat ( binding force of excecution ) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg).
Perdamaian  bukanlah  putusan  yang  ditetapkan  atas  tangung  jawab pengadilan,  melainkan  sebagai  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  atas tanggung  jawab  mereka  sendiri.  Karena  perdamaian  terjadi  di  muka  sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak  yang  berperkara.  Oleh  karena  kesepakatan  itu  merupakan produk  persetujuan  para  pihak  yang  digariskan  Pasal  1230  KUHPerdata maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang persetujuan  mengandung  kuasa  yang  haram,  yaitu  persetujuan  tidak  boleh melanggar  atau  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  yang  baik dan ketertiban umum. 8 Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk  itu,  Majelis  Hakim  menetapkan  dan  memberikan  putusan  yang berkepala  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan mengadili  dengan  menghukum  para  pihak  untuk  menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut.
Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  maka  perselisihan  atau persengketaan  yang  telah  terjadi  antara  para  pihak  dinyatakan  menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi  putusan  tersebut  adalah  mengikat  dan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

## d. Pelaksanaan Putusan Perdamaian
Dengan berakhirnya perkara ini melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian  harus  dipatuhi  dan  dilaksanakan  sebagaimana  yang  ditetapkan dalam  putusan  perdamaian  dalam  perkara  ini.  Untuk  itu,  setiap  putusan perdamaian  memiliki  kekuatan  mengikat  untuk  dipatuhi  dan  dilaksanakan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1858  Ayat  (1)  KUHPerdata  bahwa perdamaian  di  antara  pihak  sama  kekuatannya  seperti  putusan  hakim  yang penghabisan. 9 Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130
8 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 277.
9 Ibid ., hlm. 279.
Ayat  (2)  HIR  bahwa  putusan  akta  perdamaian  memiliki  kekuatan  sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht) . 10
Dengan  demikian,  sesaat  setelah  putusan  dijatuhkan,  maka  langsung melekat  kekuatan  eksekutorial  pada  putusan  tersebut.  Apabila  salah  satu pihak tidak  mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian  perdamaian  tersebut  secara  sukarela,  maka  dapat  dimintakan eksekusi  kepada  pengadilan  negeri,  atas  permintaan  itu  ketua  pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. 11

## 2. Peran  Akta  Perdamaian  yang  Dibuat  di  Muka  Notaris  dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi
Proses  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  di  muka pengadilan  dan  di  hadapan  mediator  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan berlangsung dengan mudah dan singkat. Hal ini terjadi karena adanya bukti otentik berupa akta pernyataan di muka notaris dari tergugat dengan adanya gugatan penggugat kepada pengadilan negeri.
Akta pernyataan yang dibuat oleh para pihak di muka notaris menjadi akta  yang  sangat  menentukan  bagi  tercapainya  perdamaian  atas  perkara  ini dan  sekaligus  mengakhiri  sengketa  di  bidang  ekonomi  yang  terjadi  antara para  pihak.  Untuk  itu,  akta  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat mempercepat proses pembuktian adanya hubungan hukum antara para pihak yang  berperkara  dan  memiliki  kekekuatan  pembuktian  yang  sempurna sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  kekekuatan  pembuktian  akta  otentik. Kekuatan  pembuktian  akta  otentik  termasuk  akta  notaris  menjadi  dasar hukum yang paling menentukan dan menjamin kepastian hukum atas setiap hubungan hukum perdata.
Kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  akta  termasuk  dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, kekuatan pembuktian dari  akta  yang  dibuat  di  muka  notaris  dan  peran  akta  notaris  dalam  proses penyelesaian sengketa, adalah sebagai berikut:

## a. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik
Wewenang  notaris,  secara  umum  notaris  berwenang  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  dikehendaki  oleh yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin
10 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata .  (Jakarta:
Gramedia, 1995), hlm. 279-280.
11 M. Yahya Harahap, Op .Cit ., hlm. 280.
kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan groose , salinan dan kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  perbuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang notaris adalah sebagai berikut:
1) mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2) membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkan  dalam buku khusus;
3) membuat kopi dari surat-surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
7) membuat akta risalah lelang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yang disebut dengan akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum yang  berkuasa  untuk  itu  dan  di  tempat  dimana  akta  itu  dibuatnya. Berdasarkan pernyataan di atas, suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) akta itu harus dibuat “oleh“ atau “di hadapan“ seorang pejabat umum;
2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
3) pejabat umum yang “oleh” atau “di hadapan“ siapa akta itu dibuat, harus memunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Pasal  1868  KUHPerdata  tersebut  hanya  menerangkan  apa  yang dinamakan  “akta  otentik”  akan  tetapi  tidak  menjelaskan  siapa  yang dimaksud  dengan  “pejabat  umum“  itu,  juga  tidak  menjelaskan  tempat  di mana ia berwenang demikian, sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana  bentuk  menurut  hukum  yang  dimaksud.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 38 UU No 30 Tahun 2004 diatur mengenai bentuk hukum dan fungsi akta notaris adalah bahwa setiap akta notaris terdiri atas:
1) awal akta atau kepala akta, memuat:
a) judul akta;
b) nomor akta;
c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2) badan akta, memuat:
a) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c) isi akta yang  merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan;
d) nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan, kedudukan dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.
3) akhir atau penutup akta, memuat:
a) uraian tentang  pembacaan akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7);
b) uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau penerjemahan akta apabila ada;
c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi akta;
d) uraian  tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  pembuatan akta  atau  uraian  tentang  adanya  perubahan  yang  dapat  berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.
Ketentuan  dalam  Pasal  38  UU  Nomor  30  Tahun  2004  merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta notaris. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, maka Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004 tidak memuat saksi yang tegas terhadap notaris yang memuat akta yang tidak sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 38 tersebut. Untuk itu, berlaku ketentuan  Pasal  1868  KUHPerdata  artinya  bahwa  akta  tersebut  tidak memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik  karena  bentuknya  tidak  sesuai  yang ditentukan  oleh  undang-undang  atau  dapat  dinyatakan  cacat  dalam bentuknya  sehingga  hanya  memunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. 12
Akta  otentik  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  cukup,  dan  bila  sudah ada akta otentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi  isi  akta  tersebut  harus  dianggap  benar,  kecuali  apabila  diajukan bukti perlawanan yang  mengikat. Sebagaimana fungsi akta pada umumnya, maka akta notaris memiliki dua fungsi yaitu: 13
1) Fungsi Formil ( Formalitas Causa )
Fungsi formil suatu akta berarti bahwa untuk lengkap atau sempurnanya (bukan  untuk  sahnya)  suatu  perbuatan  hukum,  maka  harus  dibuatkan suatu  akta  atas  perbuatan  hukum  tersebut.  Para  pihak  yang  melakukan suatu  perbuatan  hukum  harus  membuatnya  dalam  bentuk  tertulis,  baik akta otentik maupun akta di bawah tangan.
2) Fungsi Alat Bukti ( Probationis Caus )
12 Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta . (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 112.
13 Sudikno,  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .(Yogyakarta:  Liberty,  1982), hlm. 122.
Sejak semula para pihak dengan sengaja membuat  akta (otentik ataupun di bawah tangan) untuk suatu pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu  perjanjian  tidaklah  membuat  sahnya  suatu  perjanjian,  akan  tetapi agar  akta  yang  dibuat  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  apabila timbul perselisihan di kemudian hari.
Berdasarkan pendapat di atas tentang fungsi akta otentik, maka dapat dinyatakan  bahwa  akta  otentik  sekurang-kurangnya  memunyai  tiga  fungsi yaitu: 14
1) sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  telah  mengadakan perjanjian tertentu;
2) sebagai  bukti  bagi  para  pihak  bahwa  apa  yang  tertulis  dalam  perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; dan
3) sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu  kecuali apabila  ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah  mengadakan  perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah telah sesuai dengan kehendak para pihak.

## b. Kekuatan Pembuktian dari Akta yang Dibuat di Muka Notaris
Sebagai  suatu  akta  yang  otentik  maka  akta  notaris  itu  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  lengkap.  Bukti  lengkap  ialah  bukti  yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup ( genoegzaam )  untuk  mengabulkan  akibat  hukum  yang  dituntut  oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Untuk  itu,  akta  notaris  adalah  akta  otentik  yang  memiliki  ketiga  jenis pembuktian, yaitu: 15
1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah ( uitwendige bewijskracht )
Kemampuan  lahiriah  akta  otentik  merupakan  kemampuan  akta  itu sendiri  untuk  membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  otentik  atau  dalam bahasa  latinnya  adalah acta  publica  probant  sesse  ipsa artinya  jika  dilihat dari luar atau lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang  sudah  ditentukan  mengenai  syarat  akta  otentik  maka  akta  tersebut berlaku  sebagai  akta  otentik  sampai  terbukti  sebaliknya  artinya  sampai  ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. 16
Dengan  kekuatan  pembuktian  lahiriah  ini  dimaksudkan  kemampuan  dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
Kemampuan  ini  menurut  Pasal  1875  KUHPerdata  tidak  dapat diberikan  kepada  akta  yang  dibuat  di  bawah  tangan,  akta  yang  dibuat  di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari
14 Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Op. Cit ., hlm. 115.
15 GHS Lumban, Tobing, Peraturan Jabatan Notaris . (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 55-59.
16 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 123.
orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatanganinya  mengakui  kebenaran  dari  tanda  tangannya  itu.  Apabila sesuatu  akta  kelihatannya  sebagai  akta  otentik,  artinya  menandakan  dirinya dari  luar,  dari  kata-katanya  sebagai  yang  berasal  dari  pejabat  umum,  maka akta  itu  terhadap  setiap  orang  dianggap  sebagai  akta  otentik,  sampai  dapat dibuktikan bahwa akta itu bukan akta otentik.
Sepanjang  mengenai  kekuatan  pembuktian  lahiriah  ini,  yang merupakan  pembuktian  lengkap  dengan  tidak  mengurangi  pembuktian sebaliknya  maka  akta  partij  dan  akta  pejabat  dalam  hal  ini  adalah  sama. Suatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta  otentik  terhadap  setiap  orang,  tanda  tangan  dari  pejabat  yang bersangkutan  (notaris)  diterima  sebagai  sah.  Kekuatan  pembuktian  lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek  lahiriah,  akta  tersebut  harus  dilihat  apa  adanya,  secara  lahiriah  tidak perlu  dipertentangkan  dengan  alat  bukti  yang  lain,  jika  ada  yang  menilai suatu  akta  notaris  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  akta  otentik,  maka  yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. 17

## 2) Kekuatan Pembuktian Formal ( Formele bewijskracht )
Akta  notaris  harus  memberikan  kepastian  bahwa  suatu  kejadian  dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh  pihak-pihak  yang  menghadap  pada  saat  yang  tercantum  dalam  kata sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam  pembuktian  akta. Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan  kepastian  tentang  hari, tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  atau  waktu  menghadap, dan identitas  dari  para pihak  yang  menghadap comparanten, paraf  dan  tanda  tangan  para pihak/penghadap, saksi serta notaris, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat,  serta  membuktikan  apa  yang  dilihat,  disaksikan,  didengar  oleh notaris. 18 Untuk  itu,  jika  terdapat  pihak  yang  mempermasalahkan  aspek formal  dari  akta  tersebut  maka  pihak  tersebut  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran  tersebut.  Jika  tidak  mampu  membuktikan  ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

## 3) Kekuatan Pembuktian Materil ( Materiele bewijskracht )
Sepanjang  yang  menyangkut  dengan  kekuatan  pembuktian  material dari  suatu  akta  otentik,  terdapat  perbedaan  antara  keterangan  dari  notaris yang  dicantumkan  dalam  akta  itu  dan  keterangan  dari  para  pihak  yang
17 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit ., hlm. 116.
18 Ibid., hlm. 117.
tercantum  didalamnya.  Tidak  hanya  kenyataan,  bahwa  adanya  dinyatakan sesuatu  yang  dibuktikan  oleh  akta  itu,  akan  tetapi  juga  isi  dari  akta  itu dianggap  dibuktikan  sebagai  yang  benar  terhadap  setiap  orang,  yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang  dinamakan “prevue  preconstituee”, akta  itu  memunyai  kekuatan pembuktian  material.  Kekuatan  pembuktian  inilah  yang  dimaksud  dalam Pasal-Pasal  1870,  1871  dan  1875  KUHPerdata  antara  pihak  yang bersangkutan  dan  para  ahli  waris  serta  penerima  hak  mereka,  akta  itu memberikan  pembuktian  yang  kengkap  tentang  kebenaran  dari  apa  yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka ( blote mededeling ) dan yang  tidak  memunyai  hubungan  langsung  dengan  yang  menjadi  pokok dalam akta itu.
Akta  notaris  sebagai  akta  otentik  memiliki  kekuatan  bukti  yang lengkap  atau  sempurna  dan  memiliki  kekuatan  mengikat,  serta  telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa perdata. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu  akta  otentik  memberikan  di  antara  para  pihak  beserta  ahli  warisnya atau  orang  yang  mendapatkan  haknya  dari  mereka  suatu  bukti  yang sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di  dalamnya.  Akta  otentik  merupakan suatu  bukti  yang  mengikat  dalam  arti  bahwa  apa  yang  ditulis  dalam  akta tersebut  harus  dipercaya  oleh  hakim,  yaitu  harus  dianggap  sebagai  benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.
Akta  notaris  sebagai  akta  otentik  memberikan  suatu  bukti  yang sempurna  dalam  arti  bahwa  ia  sudah  tidak  memerlukan  suatu  penambahan pembuktian.  Akta  otentik  itu  tidak  hanya  membuktikan  bahwa  para  pihak sudah  menerangkan  apa  yang  ditulis  disitu,  tetapi  juga  bahwa  apa  yang diterangkan itu adalah benar. 19 Notaris diberi wewenang untuk menuangkan semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapn notaris untuk mengkonstatir keterangan  itu  dalam  suatu  akta  otentik,  dan  agar  akta  yang  dibuatnya  itu memiliki  kekuatan  bukti  yang  lengkap  dan  memiliki  keabsahannya. 20
Kekuatan  bukti  lengkap  meliputi  kekuatan  bukti  lahiriah  (luar),  kekuatan bukti  formal  dan  kekuatan  bukti  material. 21 Untuk  itu,  notaris  wajib memenuhi  semua  ketentuan-ketentuan  jabatan  notaris  dan  peraturan- peraturan  lainnya  karena  notaris  bukan  juru  tulis  semata-mata.  Dengan demikian,  notaris  wajib  mengaji  apakah  yang  diinginkan  penghadap  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan hukum yang berlaku bagi akta otentik.
19 R. Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 27.
20 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 121.
21 Suhardjono. Sekilas Tinjauan Akta menurut Hukum. Varia Peradilan, Nomor 123. hlm. 135.

## C. Penutup
Tahapan  penyelesaian  perkara  meliputi:  pemeriksaan  perkara  yaitu penyampaian  isi  gugatan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum,  diikuti pula  dengan  penawaran  oleh  majelis  hakim  bagi  para  pihak  untuk menempuh  upaya  hukum  perdamaian.  Selanjutnya,  para  pihak  melakukan mediasi  yang  dipimpin  oleh  seorang  mediator.  Alasan  hakim  mengabulkan dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  perdamaian  adalah  karena  adanya kesepakatan  dari  para  pihak  yang  telah  dituangkan  dalam  akta  pernyataan atau  perdamaian  dimuka  notaris  dan  para  pihak  sepakat  untuk  mengakhiri sengketa  sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam  proses  mediasi.  Hasil kesepakatan  mediasi  tersebut  dituangkan  dalam  Akta  Perdamaian  di  muka pengadilan. Selanjutnya dilakukan eksekusi dan diikuti dengan pelaksanaan sita eksekusi atas barang sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
Peran  dari  akta  pernyataan  yang  dibuat  di  muka  notaris  sebagai  akta yang  memuat  pernyataan  tergugat  atas  gugatan  dari  Penggugat  untuk menyatakan perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang harus mengacu pada ketentuan tentang syarat-syarat akta notaris dan syarat-syarat suatu akta otentik  sebagaimana  ditentukan  dalam  KUHPerdata.Untuk  itu, sebagai  akta otentik  berupa  akta  notaris  maka  yang  merupakan  alat  bukti  yang  memiliki kekuatan  bukti  yang  lengkap  dan  sempurna  serta  tidak  terbantahkan  bagi para  pihak  yang  menjadi  dasar  kewajiban  dan  hak  para  pihak  dalam hubungan hukum dalam Akta Perdamaian yang diputus majelis hakim yang memiliki  kekuatan  eksekutorial  sebagai  putusan  akhir  bersifat  final  dan mengikat untuk mengakhiri sengketa di bidang ekonomi.

## Daftar Pustaka
Afandi,  Ali,  2004, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian , Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Andasasmita,  Komar,  1994, Sepintas  Informasi  tentang  Pendidikan  dan Praktek  Notariat  di  Indonesia, Bandung:  Penerbit  Ikatan  Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Harahap,  M.  Yahya,  2009, Hukum  Acara  Perdata ,  Jakarta:  Penerbit  Sinar Grafika.
----------,  1995, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata . Jakarta: Penerbit Gramedia.
Kie, Tang Thong, 1994, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Penerbit Ichtiar Van Hoeve Mertokusomo,  Sudikno,  1988, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia , Yogyakarta: Penerbit Liberty.
----------,  1982, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:  Penerbit Liberty. Muhammad,  Abdulkadir,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
----------, 2010, Hukum Perdata, Bandun:g Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
----------,  2008, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Bandung:  Penerbit  PT
Aditya Bakti.