: 2685 - 9750

## ANALISIS PERBANDINGAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

## (STUDI LITERATUR DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI)
Mutiara Kemala Ratu 1 Vhika Meiriasari 2
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri Email : mutiarakemala.ratu@uigm.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri Email : vhikams@uigm.ac.id

## Abstract
Penerapan audit syariah menjadi hal yang sudah semakin diperhatikan di berbagai negara, khususnya pada  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam    Darussalam,  yang  merupakan  negara  anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) di Asia Tenggara. Penelitian ini mengumpulkan berbagai literatur  untuk  melihat  bagaimana  pengaturan  mengenai  audit  syariah  yang  merangkul  secara menyeluruh pada lembaga keuangan syariah serta penerapan audit syariah yang sebenarnya dilakukan ketiga  negara.  Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  Shariah  Governance  Framework  yang  mengatur mengenai  penggunaan  framework  audit  syariah  masih  belum  benar-benar  diterapkan  pada  ketiga negara. Negara masih belum mengatur mengenai pengharusan peneraapan framework audit syariah sehingga penerapannya masih dilakukan secara sukarela oleh masing-masing lembaga keuangan. Oleh karena itulah, framework mengenai audit syariah masih beragam berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh  lembaga  keuangan  itu  sendiri.  Bahkan  beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengertian mengenai audit syariah masih belum ditangkap dengan baik oleh respondennya, terutama di negara Brunei Darussalam (perspektif mahasiswa sarjana dan paskasarjana). Maka dari itulah, temuan ini diharapkan mampu mendorong masing-masing regulasi syariah di ketiga negara untuk memantapkan framework  audit  syariah  yang  berlaku  agar  memiliki  dasar  framework  yang  sama  di  tiap  lembaga keuangan  syariah  masing-masing  negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan metode literature review atas studi literatur audit syariah tahun 2012-2020 pada keseluruhan lembaga keuangan islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Keywords: Audit syariah, Shariah Governance Framework, IFI

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi yang ada dalam sistem keuangan di dunia tidak hanya mempengaruhi pada bidang keuangan konvensional saja, namun pada bidang keuangan islam atau syariah yang ikut merasakan dampaknya. Misalnya saja pada audit, aspek yang terdapat di dalam bahasannya  sudah  meluas  termasuk  cakupan  pada  bidang  syariah.  Audit  syariah  juga  muncul  atas dorongan karena dibutuhkannya kepastian dalam pemenuhan prinsip syariah yang dapat menumbuhkan kepercayaan stakeholders (Mardiyah & Mardian, 2016).
Penerapan  audit  syariah  juga  menarik  perhatian  akademisi  dalam  penelitian  mengenai perkembangan dan praktek audit syariah di berbagai negara (misalnya, Mardiyah and Mardian, 2016; Nawal Kasim, 2013; Ghani, N.L.A and Rahman, A.R.B., 2015; Yaacob, H., Shafeek, F. and Nahar, H.S.,  2013).  Meskipun  sama-sama  audit,  tentu  saja  sistem  yang  ada  didalam  audit  itu  sendiri,  baik syariah  maupun  konvensional  akan  memiliki  perbedaan.  Dalam  memastikan  keefektifan  sistem pengendalian internal berdasarkan prinsip syariah, seorang auditor  yang melaksanakan audit syariah harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan memadai tentang fungsi audit syariah (Yaacob et al., 2013).  Pelatihan  dan  pendidikan  mengenai  audit  syariah  menjadi  kebutuhan  untuk  memenuhi keefektifan tersebut. Di Indonesia sendiri praktik pelatihan dalam rangka mendalami pemahaman dan kemampuan akan audit syariah sudah dilakukan oleh Muamalat Institute .
Adanya pelatihan mengenai audit syariah mengindikasikan bahwa masyarakat sudah tertarik akan perkembangan audit syariah itu sendiri. Perkembangan audit syariah tentu tidak hanya berada di Indonesia saja, namun juga pada Negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Ketiga negara menarik untuk dijadikan objek penelitian karena ketiganya merupakan negara anggota
p-ISSN : 2089-127X
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021
Organisation of Islamic Cooperation (OIC) yang berada di Asia Tenggara, di mana hal tersebut berarti bahwa  ketiganya  memiliki  keterkaitan  dalam  melakukan  aktivitas Islamic .  Berdasarkan  data  yang didapatkan  pada  webite  resmi  OIC,  sampai  Desember  2020  (Organization  of  Islamic  Cooperation, 2020)  terdapat  57  negara  sebagai  anggota  didalamnya. Organisation of  Islamic  Cooperation (OIC) merupakan organisasi yang menyuarakan berbagai informasi dan kegiatan dalam dunia Muslim. OIC sebagai  organisasi  yang  berperan  untuk  menjaga  dan  melindungi  kepentingan  dunia  Muslim  dalam semangat  mempromosikan  perdamaian  dan  harmoni  internasional  di  berbagai  orang  di  dunia. Penelitian ini sendiri hanya akan mengambil anggota OIC di Asia Tenggara, yaitu Negara Indonesia, Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam  sebagai  subejk  penelitian  dikarenakan  hanya  ketiga  negara  itulah yang  termasuk  sebagai  member  OIC.  Untuk  negara  lain  di  Asia  Tenggara  seperti  Negara  India  dan Filipina, tidak dimasukkan sebagai subjek penelitian karena belum menjadi anggota resmi OIC (pernah melakukan percobaan untuk menjadi anggota tetapi masih belum berhasil). Sedangkan negara Thailand sebagai negara yang memiliki populasi muslim yang signifikan juga tidak dimasukkan karena hanya merupakan negara pengamat ( observers ). Kemudian penelitian ini berfokus kepada berbagai literatur mengenai audit syariah berdasarkan teori atau aturan yang sudah ada beserta literatur dari penelitian sebelumnya mengenai audit syariah pada ketiga negara tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  penerapan  dan  perkembangan  mengenai audit  syariah  beserta  perbandingannya  di  negara  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam berdasarkan  literatur  yang  telah  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber.  Seperti  yang  sebelumnya dijelaskan bahwa pengambilan ketiga negara tersebut dilakukan karena ketiganya merupakan anggota OIC,  sehingga  menandakan  bahwa  ketiga  negara  aktif  menyuarakan  kepentingan  Muslim  di  dunia. Akan dilihat bagaimana penerapan audit syariah di ketiga negara. Audit syariah dinilai penting dalam menerapkan kepatuhan dan pengendalian internal secara syariah di seluruh sektor lembaga keuangan islam. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan insights mengenai penerapan audit syariah, terutama di Indonesia, yangmana saat ini masih belum menerapkan audit syariah pada lembaga keuangannya.

## KAJIAN PUSTAKA Audit Syariah
Audit syariah merupakan suatu proses pengauditan yang dilakukan atas dasar ketentuan syariah dalam  memastikan  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Islamic  Financial  Institution (IFI)  yang diaudit  masih  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  (Minarni,  2013).  Secara  internasional  aturan  yang berlaku  mengenai  audit  syariah  tersebut  dijelaskan  dalam  standar Accounting  and  Auditing Organization  of  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI).  Adanya  kemampuan  evaluasi  dari  auditor terhadap  segala  informasi  baik  secara  objektif  (contohnya  informasi  atas  pembagian  keuntungan) maupun  subjektif  (informasi  mengenai  syariah)  dalam  memastikan  kepatuhan  sangatlah  diperlukan (Wardayati and Wahid, 2016). Audit syariah juga ditujukan sebagai alat pengendalian internal sesuai syariah oleh auditor internal  yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan  yang sejalan (Yaacob, 2012).  Selain  itu  peran  penting  dari  audit  syariah  ini  tentu  saja  adalah  untuk  mengurangi  terjadinya ketidakpatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (Najeeb and Ibrahim, 2014). Beberapa tujuan dalam  audit  syariah  yang  dijabarkan  pada Accounting,  Auditing  and  Governance  for  Takaful Operations (John Wiley & Sons, 2012) :
(i) Membuat tata kelola yang efektif bagi perusahaan;
(ii) Akan diberikan penilaian secara independen dan jaminan objektif sedemikian rupa sehingga dapat  memberikan  nilai  tambah  dan  meningkatkan  kepatuhan  mengenai  operasi  bisnis perusahaan;
(iii) melakukan audit atas kepatuhan Syariah dalam memastikan kegiatan yang dilakukan terhadap komponen produk dan layanan yang dilakukan oleh perusahaan masih sesuai dengan prinsip dan nilai syariah, yang dilakukan melalui pengamatan dan pengkajian ulang secara ketat halal dan melarang hal yang haram seperti yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa;
(iv) memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai framework bisnis  perusahaan  dan  untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Syariah.
(v) memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk kepatuhan Syariah.
Dengan berdasarkan prinsip syariat Islam, Audit Syariah diharapkan akan mampu mencapat objektif tertinggi dari Islamic law , yaitu Maqasid al-Shari’ah (Kasim et al., 2013; Othman and Ameer, 2015). Othman dan Ameer (2015) lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat tiga Maqasid ( Hifz-al-mal , Hifz-al-din dan Hifz-al-nasl )  yang  mengartikan  ketika  tabungan  disimpan  dengan  aman  pada  bank syariah, maka bank syariah yang berperan sebagai agen ( wakeel ) pun akan mendapat fee atas pelayanan pengamanan tabungan. Keamanan yang dilakukan dalam menyimpan tabungan berdasarkan perspektif audit  syariah  harus  dilakukan  secara  waspada  dan  hati-hati  ( Hifz-al-aql )  agar  tidak  disalahgunakan manajemen atau kesalahan dalam pengalokasian aset non-shari’ah-compliant . Hal tersebut merupakan upaya  agar  terhindar  dari  asimetri  informasi  yang  menandakan  pelanggaran  atas Hifz-al-din . Transparansi harus dilakukan seperti yang ditekankan Hifz-al-aql dan Hifz-al-mal dalam audit syariah. Selain itu auditor juga diharapkan memperluas pemahaman atau pandangan mengenai syariah, dimana auditor juga harus memperluas keahlian mereka agar mencapat substansi syariah yang lebih besar.

## Audit Syariah dalam IFI
Dalam dunia keuangan shariah terdapat pengaturan mengenai tata kelola yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board , yaitu Shariah Governance Framework yang mengacu pada aturan kelembagaan  dan  organisasi.  Hal  tersebut  kemudian  diatur  dalam  IFI  yang  memastikan  adanya pengawasan independen yang efektif mengenai kepatuhan syariah atas struktur dan prosespenerbitan pernyataan/  resolusi  syariah  yang  relevan;  penyebaran  informasi  mengenai  resolusi  syariah  tersebut keada personil operasi IFI; tinjauan atau audit kepatuhan syariah internal; kepada tinjauan kepatuhan syariah tahunan atau audit untuk verifikasi tinjauan syariah internal (Wardhani and Arshad , 2012). Shariah  Governance  Framework dirancang  untuk  memenuhi  beberapa  tujuan  dalam  IFI  (Haqqi, A.R.A., 2014), yaitu:
(i) Menetapkan harapan Bank mengenai struktur,  proses dan pengaturan tata kelola syariah  IFI dalam  memastikan  bahwa  semua  kegiatan  operasinya  dan  kegiatan  usahanya  sesuai  dengan syariah;
(ii) memberikan  panduan  komprehensif  kepada  Dewan,  Komite  Syariah  dan  pengelolaan  IFI dalam menjalankan tugasnya mengenai syariah;
(iii) menguraikan fungsi yang berkaitan dengan tinjauan syariah, audit syariah, manajemen risiko syariah dan penelitian syariah.
Dari ketiga fungsi yang dikeluarkan oleh Shariah Governance Framework tersebut, yang berhubungan dengan audit syariah dapat terlihat pada poin ketiga, yang menandakan bahwa pemenuhan framework audit syariah memang diperlukan agar dapat menguraikan fungsi dari audit syariah itu sendiri.
Tabel 1. Perbandingan antara audit konvensional dan audit syariah No. Audit Konvensional Audit Syariah 1 Bertujuan  serupa  dengan  audit  syariah  dalam  hal memberikan  informasi  kepada  pengguna  laporan keuangan. Aturan  lebih  kompleks  sehingga  dibutuhkan pemeriksaan yang lebih kompleks. 2. Sesuai  dengan Anglo-American  laws dan  tidak terikat  dengan  hukum  atau  kode  agama  apapun. Auditor tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan praktik  manajemen  dan  dampaknya  terhadap masyarakat. Sesuai dengan aturan syariat islam (syariah) 3. Standar audit yang mengatur nya adalah IAI Standar audit yang mengatur nya adalah AAOIFI
4. Berisikan opini mengenai wajar tidaknya penyajian laporan keuangan perusahaan Berisikan  opini  mengenai  sudah  belumnya terpenuhi Shari'a Compliance
Sumber: Othman and Ameer (2014); Minarni (2013)
Setiap  aktivitas  audit  syariah  terhadap  lembaga  keuangan  syariah  diawasi  oleh Shariah Supervisor Board (SSB) atau kalau di Indonesia disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sendiri saat ini berperan pada fokus kepatuhan aturan dan prosedur serta kelengkapan dokumen dari IFI. Secara garis besarnya, ketika IFI bertujuan untuk mengoperasikan perusahaan mereka berdasarkan prinsip Islam (syariah), maka auditor syariah berperan dalam mempertanggung jawabkan kepastian atas kepatuhan  syariah  perusahaan  yang  di  auditnya  tersebut  berdasarkan  penugasan  audit  (Kasim  et  al., 2013). Dalam mencapai peningkatan kepatuhan dan nilai tambah operasi bisnis di IFI melalui penilaian yang independen dan jaminan obyektif, dilakukan audit syariah yang mengacu kepada penilaian secara
berkala dari waktu ke waktu, sehingga akan tercapai kepastian sistem pengendalian internal yang efektif untuk  kepatuhan  syariah  (Wardhani and Arshad , 2012).  Secara  fundamental  dan  konseptual perbandingan audit syariah dengan audit konvensional dapat dilihat pada tabel 1.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  jenis literature  review, dimana  analisis  pokok permasalahan  akan  dibahas  dan  diselesaikan  melalui  berbagai  informasi  dari  teori  atau  aturan  yang sudah ada beserta literatur dari penelitian sebelumnya. Analiasis akan dilakukan atas berbagai literatur dan penelitian terkait manapun dari tahun 2012-2020. Pengambilan literatur dimulai pada tahun 2012 dikarenakan penelitian yang mulanya dibuat dan diselesaikan pada tahun 2017 hanya akan mengambil data  terbaru  dalam  kurun  lima  tahun  terakhir  terhitung  dari  tahun  mulainya  penelitian.  Objek  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  audit  syariah  pada  lembaga  keuangan  islam  di  seluruh  sektor keuangan  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam.  Ketiga  negara  yang  dijadikan  subjek penelitian diambil berdasarkan keanggotaannya dalam Organizational of Islamic Cooperation (OIC) yang  berada  di  Asia  Tenggara.  Negara  Thailand  yang  masih  berada  dalam  OIC  tidak  dimasukkan sebagai subjek karena bukan termasuk negara anggota OIC namun hanya merupakan negara pengamat ( observers ) di OIC. Sedangkan negara lain di Asia Tenggara yang pernah melakukan percobaan untuk menjadi anggota, seperti Negara India dan Filipina tidak dimasukkan dalam penelitian karena saat ini mereka masih belum berhasil menjadi negara anggota OIC secara resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Audit Syariah di Asia Tenggara
Berdasarkan  penjelasan  pada  bagian  1,  telah  di  jelaskan  mengapa  dipilih  negara  Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia sebagai subjek penelitian dengan objek Audit Syariah di ketiga negara tersebut, dimana hal tersebut dikarenakan ketiga negara merupakan negara di Asia Tenggara dan  juga  merupakan  negara  anggota  Organisation  of  Islamic  Cooperation  (OCI).  Penelitian  ini menggunakan metodologi kualitatif dengan membandingkan penerapan audit syariah di negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia.

## Brunei
Menurut  Wardhani  and  Arshad  (2012)  layanan  perbankan  syariah  di  Brunei  Darussalam Darussalam menggunakan struktur  pemerintahan full- fledged  Islamic Banks, dengan tambahan dua bank  syariah  lain  sebagai  referensi  dan  perwakilan  dari  praktik  industri,  yaitu  Perbadanan  Tabung Amanah  Islam  Brunei  (TAIB)  and  Bank  Islam  Brunei  Darussalam  (BIBD).  Penambahan  yang dilakukan adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai peran Dewan Syariah di Brunei Darussalam .
Penelitian mengenai audit syariah di Brunei Darussalam dilakukan dengan melihat pemahaman atas audit syariah dari perspektif mahasiswa Undergraduate (Yaacob, H., Shafeek, F. and Nahar, H.S., 2013)  dan  Postgraduate  (Yaacob  and  Donglah,  2012).  Pada  penelitan  berdasarkan  perspektif mahasiswa Postgraduate, ditemukan hasil yang menandakan bahwa masih banyaknya mahasiswa yang tidak memahami istilah audit syariah, bahkan perbedaannya dengan audit konvensional. Oleh karena itulah disini diharapkan para lulusan audit syariah mampu untuk turut terlibat dalam memperkenalkan audit syariah. Bahkan untuk auditor syariah itu sendiri masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan kualitas misalnya dengan pelatihan dan sertifikasi khusus dalam syariah.
Pada  perspektif  undergraduate  tidak  jauh  berbeda  pada  penelitian  sebelumnya,  ditemukan bahwa  masih  kurangnya  pendalaman  mengenai  audit  syariah  kepada  para  mahasiswa  secara komprehensif. Walaupun mereka setidaknya memiliki pemahaman dasar mengenai karakteristik peran dan etika auditor syariah, hal tersebut masih kurang. Masih sangat diperlukan adanya usaha yang lebih intensif  dan  terkoordinasi  antara  pemerintah,  industri  dan  akademisi  Hal  tersebut  diharapkan dikemudian hari akan mampu mengeluarkan auditor syariah yang berpengetahuan luas dan berkualitas sehingga  dapat  mengurangi  atau  menghilangkan  bahaya  pada  industri  audit  syariah.  Dari  penelitian sebelumnya  juga  diharapkan  peran  media  akan  cukup  membantu  dalam  menyebarkan  informasi mengenai audit syariah kepada publik.
p-ISSN : 2089-127X
Vol. 8 No. 1 Januari – Juni 2021

## Malaysia
Di  Malaysia  struktur  pemerintahan  yang  digunakan  adalah  jenis stand-alone  Islamic  banks ; Islamic banking windows within conventional banks ; serta Islamic banking subsidiaries of conventional banks (Wardhani and Arshad, 2012). Untuk penelitian di Malaysia, dilakukan pula penelitian mengenai pemahaman dan pelaksanaan audit syariah di Malaysia atas persepsi mahasiswa akhir undergraduate (Shafii, et al, 2014). Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka juga tidak begitu memahami akan  audit  syariah  serta  perbedaannya  terhdap  audit  konvensional.  Responden  juga  sepakat  untuk pembuatan kerangka audit syariah haruslah mereka yang profesional di bidang tersebut.
Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ghani dan Rahman (2015) terhadap praktisi audit syariah Islamic Bank (IB) Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik audit syariah di IB Malaysia sangat diterima hanya dua tahun setelah dibutuhkannya Shariah Governance Framework (SGF). Penerimaan atas fungsi audit syariah berdasarkan SGF menandakan bahwa mayoritas IB di Malaysia telah berhasil dalam menetapkan tujuan audit; Pendirian divisi audit internal independen dan memiliki komunikasi dan konsultasi yang tepat dengan Komite Audit Dewan dan anggota Komite Syariah; kompentensi yang diperlukan auditor internal syariah, proses audit dan pelaporan yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit syariah. Namun selain itu, terdapat pula pandangan responden yang tidak konsisten atas praktik audit syariah dalam audit scope and the audit charter.
Sementara  hampir  semua  IB  yang  bermutu  tinggi  telah  membentuk  sebagian  besar  elemen dalam lingkup audit, tiga dari enam anak perusahaan Islam tidak mempertimbangkan audit atas laporan keuangan, kebutuhan anggota Komite Syariah untuk meninjau kembali kebijakan sumber daya manusia dan audit Syariah Pada sistem aplikasi teknologi informasi (Ghani, N.L.A and Rahman, A.R.B., 2015). Meskipun tidak konsisten dalam beberapa elemen praktik audit Syariah, hasilnya menunjukkan bahwa praktik audit Syariah telah dilakukan secara memadai oleh IB. Praktik audit syariah pada IB dilakukan dengan  modernisasi  dari  kerangka  audit  internal  konvensional  (memiliki  pedoman  audit  syariah sendiri).

## Indonesia
Layanan perbankan syariah di Indonesia diperlihatkan melalui tiga jenis struktur pemerintahan, yaitu full- fledged Islamic Banks ; Islamic windows under conventional banks ; serta Islamic rural banks (Wardhani and Arshad , 2012).  Praktik  audit  syariah  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  fokus  di  empat masalah  utamanya  yaitu  kerangka,  ruang  lingkup,  kualifikasi  dan  independensi  auditor  syariah (Mardiyah  &  Mardian  2016).  Mengenai  syariah,  tanggung  jawab  dipegang  oleh  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) dengan framework pelaksanaan tugas asudit syariah yang masih belum dimiliki, sama seperti  negara  Brunei  Darussalam  dan  Indonesia.  Dalam  papernya  Mardiyah  &  Mardian  (2016) menjelaskan bahwa wewenang DPS terlebih dahulu diatur dalam UU No. 21/2008 dan Peraturan Bank Indonesia  terkait, dengan  prosedur  aturan  yang  belum  jelas.  UU  No.  21/2008 mengenai  DPS  hanya menjelaskan  mengenai  kewajiban  pembentukan  dan  pengangkatan  Dewan  Pengawas  Syariah  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dengan  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Sedangkan  untuk prosedur aturan atas tugas  yang diemban DPS tidak  diatur, hanya  menyatakan  bahwa DPS  bertugas memberikan  nasihat  serta  saran  untuk  direksi  dan  turut  mengawasi  kegiatan  Bank  menyesuaikan Prinsip Syariah (Undang-Undang RI, 2008). Tidak dijelaskan bagaimana prosedur aturan atas Prinsip Syariah mana yang harus disesuaikan oleh DPS. Auditor syariah sendiri memiliki dua tujuan informasi dalam melakukan audit, yaitu objektif (seperti informasi mengenai keuangan pembagian keuntungan) dan  subjektif  (informasi  mengenai  syariah)  yang  ditujukan  dalam  memastikan  kepatuhan  syariah (Wardayati and Wahid, 2016).

## Tantangan Bagi Praktik Audit Syariah
IFI mendapati tantangan yang cukup besar terhadap sistem konvensional yang memang sudah lebih matang, misalnya saja bagi auditor syariah dengan tantangan yang muncul dari pembuat kebijakan dan manajemen puncak yang berperan sebagai pemikir progresif atas berbagai praktik dan agama. Hal tersebut  memang  mungkin  terjadi  ketika  IFI  melakukan  perluasan  cakupan  audit  syariah  kepada pengertian yang lebih sejalan dengan tujuan hukum Islam (Nawal Kasim, 2013).
Akan tetapi cakupan audit yang lebih islamic tersebut cukup sulit disamakan dan diterapkan secara penuh pada setiap negara yang memiliki lembaga keuangan syariah didalamnya karena adanya perbedaan  sistem  akuntansi  setiap  negara  yang  bersangkutan.  Selain  itu  komparabilitas  informasi keuangan  dan  hasil  audit  juga  dapat  terbatas  karena  penerapan  standar  akuntansi  konvensional
(Fakhfakh, 2017). Bahkan pada profesi auditing syariah, masih tidak jelas mekanisme pasar, struktur pasar, serta insentif didalamnya (Arman, S., 2013). Selain itu didapati pula bahwa masih kurangnya pengungkapan dalam Shariah Supervisory Board (SSB) yang dilakukan oleh bank syariah mengenai audit syariah (Abdullah, 2013). Nawal Kasim (2013) juga mengatakan bahwa adanya kerjasama antara orang-orang syariah dengan auditor internal merupakan hal terpenting untuk kesuksesan praktik audit syariah.

## PEMBAHASAN
Praktik audit syariah dalam Lembaga Keuangan Islam, atau IFI, di Negara Indoensia, Malaysia dan Brunei Darussalam memang masih  menghadapi  kendala. Sebenarnya jika  melihat perbandingan dengan audit konvensional dengan audit syariah, keduanya tidak sepenuhnya bertabrakan. Tujuan audit syariah  internal  sama  dengan  tujuan  audit  di  lembaga  keuangan  konvensional,  namun  audit  syariah pada perbankan islam  memberikan jaminan bahwa transaksi  harus sesuai dengan prinsip dan aturan syariah;  standar Accounting  and  Auditing  Organization  of  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI); dan standar akuntansi nasional (Algabry et al., 2020).
Besarnya tantangan dalam penerapan audit syariah yang dihadapi oleh auditor internal maupun eksternal  terletak  pada  kurangnya  pengetahuan  dan  keahlian  mereka  mengenai  hal-hal  yang  terkait dengan syariah (Algabry et al., 2020; Abdul Rashid et al., 2017). Pengertian dan penerapan mengenai audit  syariah  yang  lebih  baik  akan  membuat  investor  dan  pemberi  pinjaman  menjadi  lebih  aman (Fakhfakh, 2017). Di Malaysia sendiri, misalnya, mengenai audit syariah masih sedikit yang menjadi bahasan dalam kerangka kerja audit syariah Bank Sentral, sehingga kerangka kerja yang komprehensif atas audit syariah dalam IFI memang tepat untuk segera dilakukan (Nawal Kasim, 2013). Hingga saat ini,  kerangka  kerja  mengenai  audit  syariah  masih  dikembangkan  masing-masing  oleh  IFI,  atau setidaknya mereka melakukan audit checklist (Nawal Kasim, 2013). Yaacob, H. (2012) menjelaskan bahwa  fungsi  audit  syariah  dijalankan  oleh  auditor  syariah  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan mengenai syariah.
Sampai  sekarang  praktik  audit  syariah  dalam  IFI  masih  belum  benar-benar  diatur,  baik  di Indonesia, Malaysia, maupun di negara lain yang juga memiliki perbankan dan keuangan Islam (Nawal Kasim,  2013).  Padahal  seperti  yang  diketahui  bahwa  penerapan  audit  di  konvensional  dan  syariah masih memiliki perbedaan, sehingga dapat memberikan informasi yang kurang jelas kepada pengguna laporan keuangan. Oleh karena itulah untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan audit syariah, baik Negara  Indonesia,  Malaysia  maupun  Brunei  Darussalam  perlu  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  di  bidang  syariah  sehingga  menunjukkan  pula  bahwa framework audit  syariah  oleh masing-masing regulasi sangat dibutuhkan.

## KESIMPULAN
Semakin berkembangnya akuntansi syariah di dunia mendorong kebutuhan yang semakin besar terhadap  penggunaan  berbagai  fungsi  syariah  di  lembaga  keuangan  yang  menerapkan  aturan  secara islamic (lembaga  keuangan  syariah).  Khususnya  terhadap  audit  syariah  yang  sangat  terlihat kebutuhannya untuk memeriksa kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena itulah framework mengenai  audit  syariah  yang  profesional  semakin  dibutuhkan  untuk  sekarang  (Najeeb, 2014). Namun walaupun sudah diharuskan menetapkan suatu framework atas audit syariah, ketetapan dari Shariah Governance Framework masih belum terpenuhi. Belum ada kriteria yang berlaku secara umum  atas framework audit  syariah,  sehingga  kalaupun  lembaga  keuangan  syariah  sudah  memiliki framework audit syariah, hal tersebut masih berlaku bagi masing-masing lembaga keuangan syariah itu  sendiri  (masih  beragam).  Maka  dari  itulah  didapatkan  bahwa  seharusnya  regulator  (syariah)  di masing-masing negara dapat mengembangkan dan menerapkan framework audit syariah yang berlaku secara umum untuk lembaga keuangan syariah di negaranya.
Telepas dari wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan audit syariah di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang diharapkan mampu disampaikan, penelitian ini mengakui masih adanya keterbatasan didalamnya. Pertama, subjek penelitian yang hanya mencakup tiga negara di Asia Tenggara,  yaitu  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam.  Studi  selanjutnya  mungkin  bisa memperluas  cakupan  negara  yang  bersangkutan.  Kedua,  adanya  keterbatasan  dalam  pengumpulan literatur dimana literatur yang digunakan lebih banyak menunjukkan pada Lembaga Keuangan Islam di sektor perbankan. Oleh karena itulah penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak atau menyeimbangkan penggunaan literatur di seluruh sektor Lembaga Keuangan Islam.

## REFERENSI
Accounting,  Auditing  and  Governance  for  Takaful  Operations .  (2012). Accounting,  Auditing  and Governance for Takaful Operations . John Wiley & Sons, Inc.
https://doi.org/10.1002/9781119198970
Abdul Rashid, A., Abdul Hamid, M., Mohamad Sidek, A. S., Wan Abdullah, W. M. T., & Mohd Ali,
I. (2017). Shari’ah Auditing: A Review of Shari’ah Audit Practices in Islamic Financial Institution (IFIs). SHS Web of Conferences , 36 , 00019. https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600019 Algabry, L., Alhabshi, S. M., Soualhi, Y., & Alaeddin, O. (2020). Conceptual framework of internal Sharīʿah  audit  effectiveness  factors  in  Islamic  banks. ISRA  International  Journal  of  Islamic Finance , 12 (2), 171–193. https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0097 Amalina Wan Abdullah, W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari’ah disclosures in Malaysian and
Indonesian Islamic banks. Journal of Islamic Accounting and Business Research , 4 (2), 100–131. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2012-0063 Arman,  S.  M.  (2013).  Shariah  Compliance  Features  of  Islamic  Financial  Institutions  and  Its Challenges. Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3 (4), 91-98. doi:10.12816/0016447
Fakhfakh, M. (2017). The harmonization of audit reports of Islamic banks: An advanced and original empirical  investigation. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research , 8 (2),  203–228. https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2014-0016
Ghani, N. L. A., & Rahman, A. R. A. (2015). An analysis of Shari’ah audit practices in islamic banks in Malaysia. Jurnal Pengurusan , 43 , 107–118.
Haqqi, A. R. A. (2014). Shari’ah governance in Islamic financial institution: An appraisal. US-China Law Review , 11 , 112–113. Retrieved from www.isra.my Kasim, N., Sanusi, Z. M., Mutamimah, T., & Handoyo, S. (2013). Assessing the current practice of Auditing  in  Islamic  Financial  Institutions  in  Malaysia  and  Indonesia. International  Journal  of Trade, Economics and Finance , 414–418. https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.328
Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA. Akuntabilitas , 8 (1). https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758 Minarni,  M.  (2013).  AUDIT  SYARIAH,  DAN  TATA  KELOLA  LEMBAGA  KEUANGAN SYARIAH. La_Riba , 7 (1), 29–40. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3 Najeeb,  S.  F.,  &  Ibrahim,  S.  H.  M.  (2014).  Professionalizing  the  role  of  Shari’ah  auditors:  How
Malaysia  can  generate  economic  benefits. Pacific  Basin  Finance  Journal , 28 ,  91–109. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2013.10.009
Nawal Kasim, N. K. (2013). Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence  from  Malaysia. IOSR  Journal  of  Business  and  Management , 8 (5),  10–17. https://doi.org/10.9790/487x-0851017 Organization  of  Islamic  Cooperation.  (2020). Member  States. Retrieved  from  https://www.oic- oci.org/states/?lan=en
Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing the duties and roles of auditors in islamic financial institutions what makes them different? Humanomics , 31 (2), 201–213. https://doi.org/10.1108/H- 04-2013-0027
Shafii, Z., Salleh, S., Zakaria, N., Hanefah, M. M., Mohd Ali, N. A., & Yunanda, R. A. (2014). Shariah Audit Certification Contents: Views  of Regulators, Shariah Committee, Shariah Reviewers  and Undergraduate Students. International Journal of Economics and Finance , 6 (5). https://doi.org/10.5539/ijef.v6n5p210
Undang-Undang RI, P. S. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH . Otoritas Jasa Keuangan (pp. 69–73). Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspada- investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf Wardayati,  S.  M.,  &  Al  Wahid,  A.  M.  (2016).  PANDANGAN  INSTITUSI  KEUANGAN  ISLAM TERHADAP AUDIT SYARIAH. Jurnal Fenomena , 8 (2), 111–126.
Wardhany, N., & Arshad, S. (2012). The Role of Shariah Board in Islamic Banks: A Case Study of Malaysia,  Indonesia  and  Brunei  Darussalam. 2nd  ISRA  Colloquium  “Islamic  Finance  Is  n Challenging Economy: Moving Forward,” (November), 1–26.
: 2685 - 9750
Yaacob,  H.  (2012).  Issues  and  Challenges  of  Shari?ah  Audit  in  Islamic  Financial  Institutions:  A Contemporary View. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.2175700
Yaacob,  H.,  &  Donglah,  N.  K.  (2012).  Shari’ah  Audit  in  Islamic  Financial  Institutions:  The Postgraduates’  Perspective. International  Journal  of  Economics  and  Finance , 4 (12). https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224
Yaacob, H., Shafeek, F., & Nahar, H. S. (2013). Exploring Undergraduate Students’ Understanding of Shari’ah  Based  Audit:  Implications  for  the  Future  of  Shari’ah  Auditing  Labor  Market  in Brunei. Asian Journal of Finance & Accounting , 5 (2), 84. https://doi.org/10.5296/ajfa.v5i2.4039