## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Mekanisme  Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  ASEAN:  Studi Perbandingan  Mekanisme  Penegakan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia ASEAN dan UE
Rangga Dwi Saputra 1 , L.ya Estyy Pratiwi 2 , Eric 3 , Dedy Stansyah 4
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya Email : 1 rangga.dwi.saputra-2019@fhunair.ac.id , 2 Lyaesty2@gmail.com , 3 eric- 2019@fh.unair.ac.id , 4 dedy.ansyah-2020@fh.unair.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords:
Law enforcement, Human rights, ASEAN and the EU In ASEAN and the EU, there is a social problem that underlies a similar problem that occurred in ASEAN and  the  EU  regarding  the  authority  of  regional human rights institutions in deciding a case of human rights  violations.  ASEAN  also  does  not  have  an independent  judicial  institution  that  functions  to enforce  human  rights  law  independently.  These factors are certainly an obstacle in the enforcement and  protection  of  human  rights  in  ASEAN  in particular. This is different from the EU which has a more  integrative  law  enforcement  mechanism.  In terms of upholding and protecting human rights, the EU has the European Court of Human Rights (ECHR). The judicial institution has a function to ensure that the human rights of the EU people are not violated and give the EU community the right to be heard in court  for  cases  of  human  rights  violations experienced. Abstrak Kata kunci: Penegakan hukum, Hak asasi manusia, ASEAN dan UE Pada ASEAN dan UE terhadap suatu permasalahan sosial yang melandasi sebuah permasalahan yang sama pula yang terjadi di ASEAN dan UE tentang kewenangan  lembaga  HAM  regional  dalam memutuskan sebuah kasus pelanggaran hak asasi
Corresponding Author: Rangga Dwi Saputra manusia.  ASEAN  juga  tidak  memiliki  lembaga yudisial  independen  yang  berfungsi  untuk menegakan  hukum  HAM  secara  mandiri.  Faktor- faktor  tersebut  tentunya  menjadi  penghambat dalam  penegakan  dan  perlindungan  HAM  di ASEAN  pada  khususnya.  Hal  tersebut  berbeda dengan UE yang memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih integratif. Dalam hal penegakan dan  perlindungan  terhadap  HAM,  EU  memiliki European Court of Human Rights (ECHR). Lembaga peradilan  tersebut  memiliki  fungsi  untuk menjamin  HAM  masyarakat  UE  agar  tidak dilanggar  serta  memberikan  hak  kepada masayarakat UE untuk didengar di pengadilan atas kasus pelanggaran HAM yang dialami.
@Copyright 2021.

## A. Permasalahan
ASEAN  adalah  sebuah  organisasi  internasional  regional  di  kawasan  Asia Tenggara. 1 Organisasi ini telah memenuhi kriteria hukum sebagai sebuah organisasi internasional  regional  ketika  Piagam  ASEAN  diratifikasi  oleh  semua  anggota sehingga  berlaku  pada  tanggal  15  Desember  2008. 2 Penandatanganan  piagam ASEAN  tersebut  disandarkan  pada  dua  dasar  pemikiran,  yaitu:  (1)  adanya kepentingan  bersama,  dan  (2)  adanya  kenyataan  saling  ketergantungan  antara rakyat  dan  negara-negara  anggota  ASEAN  dalam  kesatuan  visi,  identitas,  dan komunitas ( one vision, one identity, and one community ) yang saling peduli, dan bagi terciptanya kemakmuran bersama. 3 Salah satu konsep mengenai eksistensi ASEAN adalah adanya fakta keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang damai, aman dan  stabil,  pertumbuhan  ekonomi  yang  bekelanjutan,  kesejahteraan  bersama, kemajuan  sosial,  serta  untuk  memajukan  kepentingan,  cita-cita,  dan  aspirasi bersama masyarakat Asia Tenggara. 4 Di samping itu, negara-negara anggota ASEAN sepakat  untuk  membentuk  komunitas  ASEAN  sebagai  langkah  untuk  menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan
1 Lihat Phillipe Sand and Pierre Klein, Bowett’s Law of International Institution , Fifth Edition , Thompson and Sweet and Maxwell, h. 18; Jan Klabbers, An Introduction of International Institution , Cambridge University Press, 2002, h. 6-9.
2 Lihat Mohd. Burhan Tsani, Arti Penting Piagam ASEAN , Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UGM, 7 Mei 2008; Thailand adalah negara terakhir yang meratifikasi piagam ASEAN pada bulan November 2008; Marie Pangestu, “The Future of ASEAN”, the Indonesian Quarterly , vol. XXV, No. 4, 1997,
h.362-365; dan Tommy Koh, Ibid ., h. 119; Bennet, International Organization , Fith Edition , Prentice Hall Inc ., 1991, New Jersey, h. 2.
3 ASEAN, Roadmap for ASEAN Community , 209-2015, 2011, h. 1-5.
4 Sjamsumar Dam dan Riswadi, Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan , Ghalia Indah, 1995, h. 15-17.
mendatang  dan  menempatkan  kesejahteraan  dan  penghidupan  yang  layak  serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan komunitas ASEAN. 5
Komunitas  ASEAN  terdiri  dari  tiga  pilar,  yaitu:  Komunitas  Politik  dan Keamanan ASEAN ( ASEAN Political and Security Community ), 6 Komunitas Ekonomi ASEAN  ( ASEAN  Economic  Community ),  Komunitas  Sosial  Budaya  ASEAN  ( ASEAN Socio-Cultural  Community ). 7 ASEAN Political  and  Security  Community memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian antarnegara-negara di kawasan ASEAN dan juga dengan  negara-negara  lain  di  dunia  serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan, demokrasi dan keharmonisan. 8 ASEAN Economic Community (AEC), terutama AEC Blueprint 2025  memiliki  visi  untuk  mencapai  masyarakat  ekonomi  yang  sangat terintegrasi  dan  kohesif,  kompetitif,  inovatif  dan  dinamis;  dengan  meningkatkan jaringan dan kerja sama sektoral; dan lebih ulet, inklusif, people-oriented , people- centred community , serta terintegrasi dengan ekonomi global. 9 Sedangkan ASEAN Socio-Cultural  Community merupakan  sebuah  komitmen  negara-negara  anggota ASEAN  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  negara-negara  kawasan dengan  menjalin  aktivitas  kerja  sama  yang  berdasarkan  atas people-oriented, people-centred,  environmentally  friendly,  and  geared  toward  the  promotion  of sustainable  development yang  bertujuan  untuk  menghadapi  tantangan-tantangan baru di ASEAN. 10 Keinginan bersama tersebut harus tetap menghormati kedaulatan ( sovereignty ),  dan  kesetaraan  ( equality )  negara-negara  anggota  ASEAN  serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia. 11
Pendandatanganan  Piagam  ASEAN  dan  pembentukan  komunitas  ASEAN memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi negara-negara anggota ASEAN. 12 Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  adalah  mekanisme  penegakkan  hukum  dan perlindungan  hak  azasi  manusia.  Melihat  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  yang terjadi  di  ASEAN,  seperti  penghilangan  secara  paksa  aktivis  HAM  di  Laos,  kasus Rohingya, kebebasan agama di Vietnam, diskriminasi agama di Myanmar, kondisi TKI  di  Malaysia  serta  kebebasan  ibadah  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  di Indonesia,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  dan  perlindungan HAM di ASEAN belum baik. 13
Perlindungan HAM menjadi kerangka kerja dan tujuan yang hendak dicapai oleh ASEAN. 14 Tujuan tersebut didasarkan pada aturan-aturan hukum ( rule of law ) di  dalam  piagam  ASEAN,  dimana  ASEAN  telah  melahirkan  isi  dan  wadah perlindungan
5 Baca lebih lanjut Bagian Pendahuluan Piagam ASEAN; dan ASEAN, Annual Report, Implementing The Roadmap for An ASEAN Community 2015, 2009, h. 9-12.
6 Koesrianti, Association of South East Asian Nations , Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 95.
7 Ibid . h. 96.
8 https://asean.org/asean-political-security-community/, diakses pada tanggal 22 September 2019.
9 https://asean.org/asean-economic-community/, diakses pada tanggal 22 September 2019.
10 https://asean.org/asean-socio-cultural/, diakses pada tanggal 22 September 2019.
11 Pasal 2 ayat (2) huruf (h) dan (i) Piagam ASEAN .
12 Hesti D. Lestari, “Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakkan Hukum, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 no. 1, Oktober 2008, h. 124.
13 Fero Sondakh Luntungan, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Azasi Manusia (HAM) di ASEAN”, Jurnal Lex et Societatis Vol. II/No. 1/Januari/2014.
14 Marie Pangestu, “The Future of ASEAN”, the Indonesia Quarterly, vol. XXV, No. 4, 1997, h. 362-365.
HAM dalam konteks dan perspektif ASEAN. 15 Pasal 14 Piagam ASEAN menjadi dasar pembentukan badan HAM ASEAN atau the ASEAN inter-governmental Commission of Human Right (AICHR). 16 Pembentukan AICHR merupakan capaian penting dari upaya  pemajuan  dan  perlindungan  HAM  di  kawasan  ASEAN  sebagai  komitmen negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  membentuk  ASEAN Human  Rights  Body sebagaimana  dimandatkan  dalam  Piagam  ASEAN. 17 AICHR  lah  yang  kemudian mengambil  peran  untuk  penyusunan  ASEAN Human  Rights  Declaration (AHRD) bersama  dengan Pnomp  Penh  Statement yang  menjadi  dokumen  terpenting  di ASEAN untuk mengenalkan kepada dunia internasional mengenai HAM yang diakui di  ASEAN  dengan  mempertahankan  karakteristik  ASEAN  di  dalam  deklarasi tersebut. 18 Ketentuan perlindungan dan pemajuan HAM dalam ASEAN tersebut di atas diharapkan dapat memunculkan pola positif dan sebuah korelasi dinamis untuk meningkatkan  harapan  hukum  ( legal  expectation )  masyarakat  di  Asia  Tenggara terhadap perbaikan kondisi penghormatan dan perlindungan HAM. 19
Nihilnya    hukum  formal  dan  peradilan  HAM  di  ASEAN  menjadikan mekanisme penegakkan hukum dan perlindungannya menjadi tidak efektif. Hal ini berkaitan  dengan  “the  ASEAN way ” 20 yang  sangat  menekankan  pada  kedaulatan negara 21 dan adanya perbedaan mekanisme penyelesaian masalah hukum HAM di antara negara-negara ASEAN. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal di lingkup ASEAN dapat mengakhibatkan sengketa atau perbedaan di antara negara-negara anggota menjadi melebar dan tidak terselesaikan dengan baik, turun temurun ke generasi berikutnya yang mengakhibatkan merenggangnya hubungan negara-negara ASEAN ke depan. 22 Jadi demi kredibilitas ASEAN itu sendiri, maka harus  ada  jalan  untuk  menyelesaikan  pertentangan  ( disagreements )  di  antara negara-negara ASEAN dengan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel. 23

## B. Tujuan Perbandingan Hukum
15 Tempo Interaktif, “Deklarasi HAM ASEAN Diteken”, http://www.tempo.co/read/news201211/18/118442473/deklarasihamasean.html, diakses pada 23 September 2019.
16 Heribertus Jaka Triyana, “ASEAN dan Penguatan Rule of Law Hukum Hak Azasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara”, Jurnal Opinio Juris, vol. 15, Januari-April 2014, h. 80.
17 17 “Institusi HAM di ASEAN dan OKI”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/104/halaman_list_lainnya/institusi-ham-di-asean-dan-oki, diakses pada tanggal 23 September 2019.
18 Ayu Hannah Zaimah, Dr. Mohammad Ridwan, S.H., M.S., Nurdin, S.H., M.H. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Hak Azasi Manusia  (HAM) oleh ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights, Jurnal Hukum,  April 2015.
19 Kompas Cyber Media, “Deklarasi HAM ASEAN Hormati Prinsip-Prinsip HAM Universal”, kompas.com,
http//www. Internasional.kompas.com/read/2012/11/18/11304138/deklarasihamasean.html, diakses pada tanggal 23 September 2019.
20 Gillian Goh, “’the ASEAN way’: Non-intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management ”, Standford Journal of East Asian Affairs 3 , no. 1 (2003): 113-118.
21 Budi Hermawan Bangun, “Tantangan ASEAN Dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3, 2017, h. 569-587.
22 Koesrianti, “Analisa Kekuatan Mengikat Piagam ASEAN dan Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN”, Yuridika Vol. 26 no. 1, Januari 2011, h. 59.
23 Ibid .
Perlu diketahui bahwa ASEAN adalah salah satu organisasi regional tanpa inter-governmental regional human rights machinary . Di samping itu, ASEAN harus merespon fenomena baru bahwa hak asasi manusia tidak lagi melulu merupakan masalah  dalam  negeri  suatu  negara,  melainkan  sudah  menjadi  masalah antarnegara, 24 seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kausikan,  yakni:  … Southeast  Asia must respond to a new phenomenon: human rights have become a legitimate issue in interstate relations. How a country treats its citizens is no longer a matter for its own exclusive  determination. 25 Untuk  itu  perbandingan  hukum  yang  dilakukan  oleh penulis  bertujuan  untuk  melakukan  unifikasi  terhadap  mekanisme  penegakan hukum dan perlindungan HAM di ASEAN yang terkait dengan kewenangan lembaga HAM regional dalam memutuskan kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada pada Piagam ASEAN, yaitu: menghormati kebebasan  fundamental,  pemajuan,  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  dan pemajuan keadilan soasial 26 , serta pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN 27 sebagai  langkah  untuk  menjamin  kepastian  HAM  di  ASEAN  yang  lebih  konkret. Usaha untuk membuat unifikasi hukum biasanya dilakukan dengan cara membuat binding  instruments,  supranational  legislation,  international  conventions  or  model laws. 28

## C. Pendekatan Masalah
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan perbandingan  makro  yang  berfokus  pada  pendekatan  historis  dan legal organisation ,  untuk  menemukan  faktor-faktor  mengapa  lembaga  HAM  di    ASEAN tidak memiliki kewenangan dalam memutus kasus pelanggaran hak asasi manusia. Perlu diketahui bahwa ASEAN memiliki mekanisme khas dalam mengatasi berbagai masalah, baik internal maupun eksternal organisasi, yaitu melalui konsultasi dan konsensus yang didasarkan pada beberapa prinsip yaitu menghormati kedaulatan setiap negara anggota, prinsip non-interference , penyelesaian masalah dengan cara damai,  dan  dengan  tidak  menggunakan  cara-cara  yang  mengandung  unsur pemaksaan. 29 ASEAN  juga  tidak  memiliki  lembaga  yudisial  independen  yang berfungsi  untuk  menegakan  hukum  HAM  secara  mandiri.  Faktor-faktor  tersebut tentunya menjadi penghambat dalam penegakan dan perlindungan HAM di ASEAN pada  khususnya.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  UE  yang  memiliki  mekanisme penegakan  hukum  yang  lebih  integratif.  Dalam  hal  penegakan  dan  perlindungan terhadap  HAM,  EU  memiliki European  Court  of  Human  Rights (ECHR).  Lembaga peradilan tersebut memiliki fungsi untuk menjamin HAM masyarakat UE agar tidak
24 Liona Nanang Supriatna, “Menuju Pemajuan dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4 no. 2, Januari 2007, h. 556.
25 B. Kausikan, Asia’s Different Standard, di dalam Henry J. Steiner dan Phillip Alston, International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral (2000), h. 539.
26 Pasal 2 huruf (i) Piagam ASEAN.
27 Pasal 14 Piagam ASEAN.
28 M.J. Bonnel, “ Unification of Law by Non-Legislative Means: the Unidroit Draft Principles for International Commercials Contracts”, The American Journal of American Law , 1992, h. 617.
29 Gillian Goh, Loc.Cit .
dilanggar  serta  memberikan  hak  kepada  masayarakat  UE  untuk  didengar  di pengadilan atas kasus pelanggaran HAM yang dialami. 30

## D. Metode Perbandingan
Penulis menggunakan common-core method di dalam penulisan ini. Common- core  method secara  garis  besar  merupakan  penerapan functional  method yang diperluas dengan menggunakan law in context method 31 sehingga dengan metode ini akan dicari sebuah penyelesaian masalah hukum dengan menggunakan fungsi yang sama pada ASEAN dan UE terhadap suatu permasalahan sosial yang melandasi sebuah  permasalahan  yang  sama  pula  yang  terjadi  di  ASEAN  dan  UE  tentang kewenangan lembaga HAM regional dalam memutuskan sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut United Nations Declaration of Human Rights (UDHR), HAM adalah seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaanya sebagai manusia, martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu  kemerdekaan  dan  persamaan  dapat  dikembangkan. 32 Sebuah  rezim  HAM regional  didefinisikan  dengan  suatu  sistem  pengakuan  atas  nama  norma-norma HAM  dan  prosedur  pengambilan  keputusan  yang  mengikat  negara-negara anggotanya  yang  kemudian  akan  berimplikasi  pada  kesedian  anggotanya  untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut dengan disertai kewenangan untuk menegakkannya ( enforcement ). 33
Piagam  ASEAN  memiliki  fungsi  yang  kompleks  dan  menentukan  dalam penguatan  dan  perlindungan  HAM,  yaitu:  (1).  Sebagai  salah  satu  elemen  dasar perlindungan HAM yang menjadi landasaran dasar filosofis yang merupakan adopsi dari nilai-nilai universal HAM dan partikularisme nilai-nilai bersama Asia Tenggara dalam  norma  dan  mekanismenya;  (2).  Sebagai  justifikasi  pembenar  atas  dasar pembentukan  hukum  HAM  dalam  konteks  norma  dan  prosedurnya;  dan  (3). Pengembangan  dan  penguatan  kelembagaan  ASEAN  dalam  perlindungan  HAM  di Asia Tenggara dalam kaitannya dengan konvensi-konvensi dasar HAM internasional yang diratifikasi oleh negara-negara ASEAN. 34 ASEAN sebagai organisasi regional telah mengakui hak-hak dasar manusia seperti yang tertera dalam UDHR. Hal ini dapat  dilihat  pada term  of  reference (ToR)  AICHR,  Pasal  1  menyebutkan  bahwa ASEAN  menjunjung  tinggi  standar  hak  asasi  manusia  internasional  sebagaimana dijabarkan pada Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina, serta
30 https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights, “ What is European Court of Human Rights? ”, diakses pada tanggal 26 September 2019.
31 Mark Van Hoecke, Methodology of Comparative Legal Research , h. 20
32 Universal Declaration of Human Rights diambil dari https://www.hrw.org/id/news/2018/03/14/316929, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.
33 Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice; Second Edition, London: Cornell University Press , 2003, h. 127.
34 Randall Peerenboom, “ Varieties of Rule of Law: An Introduction and Provisional Conclusion ”, in Randal Peerenboom (Editor), Asian Discourse of Rule of Law, Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian countries , France dan The US, London, New York, Routledge Curzon, 2004, h. 10- 23.
intstrumen HAM internasional dimana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak. 35
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  organisasi  regional  Uni  Eropa  dimana penghormatan  terhadap  hak-hak  dasar  manusia  juga  dihormati  dan  dijunjung tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tercantumnya nilai-nilai tersebut dalam Treaty of European Union (TEU, European Union 2002) yang menjadi landasan pendiriannya yang mengakui the principle of liberty, democracy and respect for human rights and fundamental  freedom  and  the  rule  of  law. 36 Selain  dincantumkan  dalam  traktat pendiriannya, komitmen UE untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar menjadi acuan dalam  pembuatan  kebijakan  dan  proses  politik  di  dalamnya,  dapat  pula  dilihat melalui keberadaan  Traktat  Lisbon  yang  disahkan  pada  tahun  2007  serta Charter  of Fundamental Rights of the European Union ( European Union , 2007). 37
Kasus-kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  masih  terjadi  baik  di ASEAN dan Uni Eropa menjadi fakta sosial penting bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutus kasus pelanggaran hukum hak asasi manusia sangat  dibutuhkan  sekali  eksistensinya.  Di  ASEAN  sendiri,  semenjak  berdirinya AICHR, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan kepada komisi tersebut seperti tertera pada tabel di bawah ini: 38 Kasus Jumlah Negara Pelapor Buruh 9                             Indonesia     Serikat Imigran Buruh Migran Indonesia Pelanggaran 2 Indonesia LBH Pers Atas Kebebasan Pers Kejahatan 3 Indonesia Kontras Hak-hak 1 Indonesia Koalisi Wanita Perempuan Indonesia Hukuman 1 Singapura Save Vui Mati Kong Campaign Pembunuhan 1 Filipina Centre di for
35 http://setnas-asean.id/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr, diakses pada 22 Oktober 2019.
36 Yusnia Kurniasih, Uni Eropa dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kaum Romani, Universitas Gadjah Mada, 2015, diunduh dari https://etd.repository.ugm.ac.id.
37 Ibid.
38 SAPA. 2015. Task Force on ASEAN and Human Rights, “Hiding Behind Its Limits.”
Maguindanau Int’l Law Pembantaian 1                             Myanmar Kontras Etnis Rohingya Total 18
Selain  yang  terdapat  pada  tabel  di  atas,  kasus-kasus  pelanggaran  HAM lainnya yang terjadi di ASEAN adalah perang brutal melawan narkoba di Filipina yang  dipimpin  oleh  Rodrigo  Duterte,  pemenjaraan  masyarakat  yang  menghina keluarga  kerajaan  lewat facebook oleh  pemerintah  Thailand,  serta  penjatuhan hukuman penjara kepada dua orang yang melawan pemerintah di Vietnam. 39 Uni Eropa pun menghadapi kenyataan sosial yang sama dimana pelanggaran HAM masih terjadi di beberapa wilayah seperti Hungaria yang diduga melanggar hak pengungsi dan pencari suaka, 40 adanya kerja paksa atau perbudakan modern terhadap  tenaga  kerja  asal  Korea  Utara  di  beberapa  negara  Uni  Eropa, 41 serta penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan perbatasan Uni Eropa, Frontex, terhadap pengungsi. 42
Hal tersebut di atas memberi gambaran bahwa terdapat kesamaan realitas sosial mengenai masih terjadinya pelanggaran HAM, baik di wilayah ASEAN maupun UE  yang  penegakan  hukumnya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  fungsi mekanisme  perlindungan  HAM  regional  masing-masing  yang  berdasarkan  pada UNDHR  maupun  perjanjian-perjanjian  internasional  lain  yang  berlaku  di  ASEAN maupun di UE.

## E. Perbandingan

## E. 1. Perbandingan Historis Penegakan Hukum HAM di ASEAN dan UE

## E. 1.1.  Sejarah Penegakan Hukum HAM di ASEAN
ASEAN  dikenal  sebagai  organisasi  regional  yang  sukses  di  Asia  Tenggara dengan tujuan secure for their peoples for posterity the blessing of peace, freedom, and prosperity . 43 Pada awal pembentukannya, ASEAN tidak terlalu fokus pada isu HAM. Namun, sebagai suatu organisasi regional yang memiliki visi one vision, one identity, one  community 44 isu  HAM  menjadi  relevan  untuk  dibahas  mengingat  bahwa pelanggaran  HAM  sering  terjadi  di  negara-negara  anggota  ASEAN,  sehingga dibutuhkan mekanisme regional untuk menanganinya.
Pascaperang Dunia II, rezim HAM mulai mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan  dengan  semakin  banyaknya  negara-negara  yang  memperhatikan  hak- hak kemanusiaan. Beberapa rezim HAM regional mulai muncul, seperti rezim HAM
39 https://www.matamatapolitik.com/selain-myanmar-pelanggaran-hak-asasi-manusia-juga-terjadi-di- seluruh-asia-tenggara/, diakses pada 23 Oktober 2019.
40 https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/eropa/pruptm382/eropa-hungaria-harus- selesaikan-kasus-pelanggaran-ham, diakses pada 23 Oktober 2019.
41 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=42174, diakses pada 23 Oktober 2019.
42 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190806140547-134-418865/polisi-perbatasan-uni- eropa-diduga-biarkan-penyiksaan-imigran, diakses pada 23 Oktober 2019.
43 The ASEAN Declaration , https://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8- august-1967/, diakses pada 1 November 2019.
44 ASEAN Motto , https://asean.org/asean/about-asean/asean-motto/, diakses pada 1 November 2019.
Eropa yang terbentuk berdasarkan Konvensi Eropa 1960, rezim HAM Amerika yang terbentuk berdasarkan Konvensi HAM Amerika 1968, serta rezim HAM Afrika yang terbentuk  berdasarkan the  African  Charter 1981.  Pada  tahun  1997,  ASEAN mengadakan    Konferensi  Hak  Asasi  Manusia  di  Singapura  yang  dikenal  sebagai World  Conference  on  Human  Rights. Dalam  konferensi  tersebut  terjadi ketidaksepahaman antarnegara mengenai universalitas HAM, penekanan atas hak- hak individu, hingga tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai ASEAN (ASEAN values ). 45
Meskipun  begitu,  negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  telah membuka  suara  masing-masing  mengenai  pandangannya  terhadap  HAM  dan komitmen yang mereka ambil untuk menghormatinya sebagaimana yang tercantum dalam  Deklarasi  Wina.  ASEAN  juga  sepakat  untuk  terus  berkoordinasi  dan meletakkan  isu  kemanusiaan  ini  secara  bersama  untuk  mencapai  sebuah kesepakatan  dan  pendekatan  bersama  terkait  HAM.  ASEAN  juga  ingin  aktif berpartisipasi  pada  penerapan,  pemajuan,  dan  perlindungan  HAM  di  kawasan. Dalam hal ini ASEAN menyatakan, “ the Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate  a  common  approach  on  human  rights  and  actively  participate  and contribute to the application, promotion, and protection of human rights… They furter stressed the importance of strengthening international cooperationon all aspect on human rights and that all government should uphold humane standards and respect human dignity. In this regard and in support of Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993 ”. 46 Kemudian pada pertemuan Joint Communique AMM ke-26 di Singapura, ASEAN juga menyampaikan, “ ASEAN recognises that human rights are interrelated and indivisible, it affirms its commitment to and respect for human rights and fundamental freedoms as set out in the Vienna Declaration. It agreed that ASEAN should consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights .” 47
Perkembangan  selanjutnya  adalah  pada  tahun  1998,  dalam  peringatan Universal  Declaration  on  Human  Rights (UDHR),  pembahasan  mengenai  HAM  di kawasan  kembali  menjadi  perhatian  pada Joint  Communique yaitu  dengan membentuk  kelompok  kerja  yang  berfokus  pada  mekanisme  penegakan  hak-hak perempuan  dan  anak.  Perkembangan  berikutnya  adalah  terbentuknya Vientiane Action Program (VAP) yang diadopsi oleh semua negara anggota ASEAN pada tahun 2004. 48 VAP memiliki fungsi sebagai peta bagi ASEAN untuk memperkuat politik, keamanan,  ekonomi,  kerja  sama  sosial,  dan  budaya  antaranggota  pada  periode 2004-2010  dimana  menandai  bahwa  ASEAN  terlihat  lebih  konkret  dalam mengajukan  agenda  tentang  HAM. 49 Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  VAP adalah:
45 H.J.S. Kraft, Human Rights in South East Asia: the Search for Regional Norms , No. 4, Juli 2005.
46 Promoting and Protecting Human Rights in ASEAN by Termasak Chalermpalalanupap, https://asean.org/storage/images/archive/HLP-OtherDoc-2.pdf, diakses pada 1 November 2019.
47 Sriprapha Petcharamesree , The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges, The Equal Rights Review, Vol. Eleven 2013, h. 48.
48 Explaining the Vientiane Action Program: ASEAN and Institutionalisation of Human Rights , https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2013.788066?journalCode=rpre20, diakses pada 1 November 2019.
49 Sriprapha Petcharamesree, Op.Cit ., h. 50.
1. Mempromosikan pendidikan dan kesadaran publik tetang HAM;
2. Mendirikan jaringan kerja sama dalam mekanisme HAM;
3. Mengelaborasi instrumen ASEAN tentang perlindungan pekerja migran;
4. Membentuk Komisi ASEAN yeng berfokus pada hak wanita dan anak. 50
Perekembangan  selanjutnya  adalah  dengan  ditandatanganinya  Piagam ASEAN  (ASEAN Charter )  yang  mulai  berlaku  pada  Desember  2008.  Piagam  ini menjadi titik balik ASEAN sebagai a rule based on organisation dalam rezim HAM di wilayah  kawasan.  Penegakan  HAM  terlihat  lebih  serius  dengan  adanya  Pasal  14 ASEAN Charter yang  di  dalamnya  menetapkan  pendirian  badan  HAM  yang  akan dijalankan  sesuai  dengan terms  of  reference (ToR)  yang  telah  ditentukan  oleh pertemuan menteri luar negeri ASEAN. Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya para  menteri  luar  negeri  ASEAN  menegaskan  kembali  komitmen  mereka  untuk menghormati  HAM  dan  kebebasan  mendasar  sebagaimana  yang  diatur  dalam Deklarasi Wina 1993 dan menyetujui bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional. ASEAN Charter menjadi landasan konstitusional pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Negara-negara di Asia Tenggara mulai membuka diri untuk peduli terhadap permasalahan HAM di wilayahnya. Pada Juli 2009, ToR sebagai kerangka acuan pada AICHR  diadopsi  pada  pertemuan  tingkat  menteri  ke-42.  Terbentuknya  lembaga HAM  di  ASEAN  diikuti  pula  dengan  terbentuknya  ASEAN Commission  on  the Promotion and Protection of the Rights of Women and Childern (ACWC) pada tahun 2010.  Komisi  ini  merupakan  komisi  yang  bergerak  pada  perjuangan  dan perlindungan  hak-hak  perempuan  dan  anak.  ToR  tersebut  merupakan  sebuah seruan untuk negara anggota dalam perkembangan strategi untuk mempromosikan dan  melindungi  HAM  dan  kebebasan  dasar.  Akan  tetapi,  mandat  AICHR  hanya diformulasikan  dengan  perlindungan  dan  pendekatan.  ToR  tersebut  tidak mencakup kewenangan invenstigasi meskipun komisi tersebut merupakan komisi yang  berfungsi  untuk  menegakkan  standar  HAM  yang  sesuai  dengan  UDHR, Deklarasi Wina, dan instrumen HAM innternasional lainnya.
Perlu  diketahui  juga  bahwa  penegakan  HAM  di  ASEAN  tergolong  lambat, setelah  40  tahun  didirikan,  kemudian  baru  tanggal  18  November  2012  kepala negara dari 10 negara anggota ASEAN meratifikasi draf Deklarasi HAM di tengah isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh beberapa negara anggotanya seperti di Myanmar. Deklarasi HAM ASEAN yang diadopsi pada tahun 2012 telah membentuk kerja  sama  HAM  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  terus  berlanjut  mengembangan perlindungan HAM di dalam tiga pilar. 51 AICHR akan berkoordinasi dengan pilar- pilar tersebut terkait masalah HAM, seperti:
1. Pada Pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN
a. Pemberantasan perdagangan manusia;
b. Perlindungan HAM dalam kebijakan antiteror di kawasan ;
c. Pencegahan  konflik  dan  kejahatan  HAM  berat  (genosida,  kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang);
50 Ibid.
51 ASEAN Human Rights Declration , https//asean.org/asean-human-rights-declaration/, pada 1 November 2019.
d. Perlindungan  HAM  dalam  menghadapi  ancaman  non-tradisonal  ( non- traditional security threat ).
2. Pada Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN
a. Perlindungan  HAM  dalam  traktat  perjanjian  perdagangan  dengan  non- ASEAN maupun intra-ASEAN;
b. Perlindungan  sosial  berperspektif  HAM  dalam  kebijakan  perburuhan ASEAN;
c. Kebebasan bergerak dan bekerja bagi warga negara ASEAN ( freedom of movement and right to work ).
3. Pada Pilar Komunitas Sosial dan Budaya;
a. Perlindungan pada hak lingkungan;
b. Perlidungan hak-hak anak dan perempuan;
c. Perlindungan pada hak-hak di dalam Pendidikan.
AICHR juga merancang rencana lima tahun yang dibuat untuk memajukan perlindungan  HAM  di  ASEAN.  Rencana  kerja  lima  tahun  AICHR  (2010-2015) bertujuan untuk memperkuat ASEAN dalam menegakan HAM di kawasan. Rencana kerja  lima  thun  AICHR  terdiri  dari  berbagai  kegiatan,  seperti  menyelenggarakan pertemuan,  loka  karya,  pelatihan,  dan  seminar  yang  berkaitan  dengan  HAM, melakukan  studi,  dan  melibatkan  diri  dengan  organisasi  HAM  regional  lainnya. AICHR  diharapkan  dapat  menyiapkan  setidaknya  satu  studi  per  tahun  yang menyangkut  isu-isu  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  migrasi, perdagangan orang, peradilan anak, hak atas informasi dalam peradilan pidana, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk hidup dan hak atas perdamaian.

## E. 1.2. Sejarah Perkembangan Hukum HAM di Uni Eropa
Dasar filosofis pemikiran tentang HAM di Eropa dapat ditelusuri sampai pada Plato  dan  Aristoteles  pada  zaman  Yunani  Kuno  maupun  pada  masa  Romawi. Menurut Richard P. Laude, bagi penduduk elite Yunani di Athena berlaku prinsip kesamaan hak bagi warga negara ( isotimia ), kebebasan yang sama untuk berbicara ( isogoria )  dan  persamaan  di  depan  hukum  ( isonomia ).  Sementara  pada  zaman Romawi diperkenalkan konsep “persamaan bagi semua orang” (tidak cuma warga negara  Athena)  berdasarkan  Cicero  yang  menyatakan,  “ according  to  the  law  of nature, all men are equal, and by the same law all are born free .” 52 Filsuf pertama yang menggunakan konsep “respect of separate human being” adalah Polotius (205- 270)  namun  dampak  politik  dan  hukumnya  tidak  terjadi  sampai  pada  abad pertengahan. 53
Memang  pemikiran  yang  lebih  nyata  tentang  HAM  baru  mencuat  pada mainstream  pemikiran  politik  Eropa  pada  abad  ke-17,  yaitu  ketika  John  Locke memublikasikan bukunya yang berjudul “ Second Treaties of the Government ” pada tahun  1688  yang  untuk  pertama  kalinya  pula  menguraikan  teori  yang  telah berkembang penuh tentang hak-hak alamiah. 54 Menurut Locke, meskipun individu yang sama memiliki hak alamiah untuk hidup, merdeka dan tempat tinggal, namun untuk    melindungi  hak-hak  tersebut  dibutuhkan  pemerintah  yang  didirikan
52 Richard P. Claude, The Classical Model of Human Rights Development, John Hopkins University Press 1976, h. 73.
53 Ibid.
54 Ibid . h. 80.
berdasarkan kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah sehingga berlaku ketentuan bahwa warga negara wajib mematuhi pemerintah hanya apabila pemerintah  tersebut  melindungi  HAM  warga  negaranya.  Menurut  Donelly,  ide tentang HAM di Eropa ini merupakan tuntutan politik yang dilancarkan oleh kelas menengah,  yaitu  kelompok  borjuis  yang  baru  muncul,  pada  masa  awal  Eropa modern  untuk  menggugat  hak-hak  istimewa  kaum  bangsawan  tradisional. Sayangnya,  teori  ini  hanya  melindungi  hak-hak  bagi  kaum  laki-laki  Eropa  yang memunyai  kepemilikan  sementara  kaum  perempuan,  sebagaimana  kelompok budak, pelayan, dan buruh, tanpa memandang jenis kelaminnya, tidak diakui HAM- nya. Sampai dengan awal abad ke-20 perdebatan pemikiran besar tentang lingkup HAM berjalan paralel dengan pemikiran politik di negara-negara Barat (Eropa dan Amerika Serikat), melibatkan pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, Sir Edward Coke, Jean Jacques Rousseau, Max Weber, James Madison, Thomas Jefferson, Karl Marx, dan lain-lain.
Gerakan  perlindungan  HAM  yang  lebih  konkret  mulai  menguat  di  Eropa Barat sejak sebelum Perang Dunia II karena didorong oleh kekuatan atau ekspansi nazisme dan fasisme yang dilancarkan oleh pemerintah militer totaliter di Jerman dan  Italia.  Gerakan  ini  makin  menguat  setelah  Perang  Dunia  II  berakhir,  dengan harapan bahwa suatu sistem internasional untuk mengembangkan dan melindungi HAM akan mampu mencegah terulangnya kembali mala petaka perang dunia. Selain itu,  gerakan  ini  didasari  pula  oleh  ketakutan  terhadap  ancaman  meluasnya komunisme dari Uni Soviet yang tetap menduduki wilayah Eropa Tengah dan Timur setelah Perang Dunia II berakhir.
Negara-negara Eropa Barat adalah pendukung utama Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diproklamasikan tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB.  Untuk  menjadi  acuan  internasional  yang  normatif  bagi  perlindungan  HAM. Sebagai kelompok negara yang menjadi penandatangan awal UDHR, negara-negara Eropa  Barat  merupakan  pendukung  paling  konsisten  bagi  gerakan  HAM internasional  di  PBB.  Konsep  HAM  dan  kebebasan-kebebasan  dasar  yang dikembangkan di Eropa Barat bermuara dari perspektif mereka yang terdri dari tiga keyakinan  dengan  dasar  pemikiran  bahwa  masalah-masalah  sosial  dan  ekonomi dilihat  sebagai  masalah-masalah  yang  harus  dipecahkan  pemerintah  dan  oleh karena itu jika tetap tidak terpecahkan juga, dipandang sebagai pelanggaran hak- hak politik. Menurut James W. Nickel, ketiga keyakinan itu adalah, pertama, bahwa kemiskinan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan ancaman bagi kesejahteraan dan  martabat  manusia,  yang  sama  seriusnya  dengan  pelanggaran  secara  sengaja terhadap hak-hak politik tradisional.
Keyakinan kedua adalah bahwa penderitaan manusia dan ketimpangan yang parah bukan merupakan hal yang tidak terhindarkan, melainkan merupakan hasil yang  lahir  dari  kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang  dapat  diubah  sehingga dapat  dikenai  kontrol  moral  atau  politik.  Keyakinan  ketiga  adalah  bahwa  sistem ekonomi,  politik,  dan  sosial  benar-benar  tidak  dapat  dipisahkan  atau  bahkan kekuasaan pemerintah sering diperalat untuk menciptakan dan mempertahankan institusi-institusi  ekonomi  dan  sosial  yang  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu. Andaikata  pemerintah  ikut  mendukung  suatu  sistem  ekonomi  yang  memberikan kekayaan berlimpah kepada segelintir orang dan sebaliknya membiarkan sejumlah orang berada dalam keadaan sengsara, dan andaikata sistem seperti itu sebenarnya
bukannya  tidak  terhindarkan  melainkan  dapat  digantikan  oleh  sistem  yang  jauh mendukung bagi kesejahteraan dan martabat setiap orang, masuk akal tampaknya bila pemerintah seperti itu dituduh atas keterlibatannya dalam kejahatan-kejahatan yang lahir dari sistem yang ada. 55
Uni Eropa tidak memuat rujukan khusus tentang HAM. Baru pada tahun 1977 langkah  penting  pertama  yang  berhubungan  dengan  HAM  dilakukan  oleh Masyarakat Eropa, yaitu ketika organ-organ seperti Komisi Eropa, Dewan Menteri, dan  Parlemen  Eropa  menyepakati  Deklarasi  Bersama  tentang  Perlindungan Kebebasan  Fundamental.  Dalam  deklarasi  tersebut,  ketiga  lembaga  menekankan pentingnya  “…perlindungan  hak  fundamental  yang  secara  khusus  berasal  dari Undang-Undang  Dasar  semua  negara  anggota  dan  Konvensi  Eropa  bagi perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental.
Beberapa  organ  dalam  Uni  Eropa  menangani  atau  setidak-tidaknya memasukkan  urusan  HAM  dalam  lingkup  kegiatannya.  Parlemen  Eropa  banyak mencurahkan  perhatiannya  pada  masalah  HAM  lewat  Sub-Komite  tentang  HAM yang berada di bawah Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan. Sub-Komite HAM menerbitkan laporan tahunan tentang HAM di dunia, termasuk peranan PBB dan kebijakan  Uni  Eropa  dalam  bidang  HAM.  Walaupun  tidak  memiliki  kekuasaan legislatif, Parlemen Eropa memiliki kekuasaan untuk menolak usulan Komisi Eropa dan untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Ketika harus menyetujui perjanjian kerja sama dengan negara lain (di bidang keuangan,  perdagangan,  maupun  bantuan  luar  negeri),  Parlemen  Eropa menyelenggarakan perdebatan tentang HAM di negara yang bersangkutan. Menurut Baehr, walaupun resolusi-resolusi Parlemen Eropa tidak mengikat secara hukum, tapi benar-benar bernilai politik. 56
Parlemen  Eropa  dan European  Political  Cooperation (EPC)  yang  dibentuk pada tahun 1970 dan merupakan salah satu kegiatan utama Dewan Menteri, pada awalnya  memang  banyak  menaruh  perhatian  pada  isu  HAM  namun  dewasa  ini kegiatan-kegiatan di bidang HAM lebih banyak ditangani oleh Komisi Eropa. Komisi inilah  yang  meminta  mandat  resmi  dari  Dewan  Menteri  pada  tahun  1990  agar semua anggota Uni Eropa menandatangani dan meratifikasi ( European Convention on Human Rights ) ECHR dalam sistem HAM Dewan Eropa. Meskipun usul tersebut ditolak  oleh  Inggris  dan  sejumlah  negara  Skandinavia, Court  of  Justie (CoJ)  yang berkedudukan di Luxemberg dalam berbagai keputusannya benar-benar merujuk pada  berbagai  pasal  dalam  ECHR. 57 Namun,  perlu  ditegaskan  di  sini  bahwa  CoJ bukanlah pengadilan khusus HAM di sebagaimana European Court of Human Rights (salah  satu  organ  Dewan  Eropa);  CoJ  juga  menangani  berbagai  kasus  lain  sesuai dengan lingkup kegiatan Uni Eropa.
Sekretariat Jenderal Uni Eropa juga menangani masalah yang berhubungan dengan HAM. Tahun 1984, ketika Uni Eropa masih berbentuk Masyarakat Eropa, seroang  anggota  Sekretariat  Jenderal  diberi  tugas  mengkoordinasi  kegiatan Masyarakat Eropa dalam bidang HAM. Bahkan pada tahun 1988 didirikan sebuah
55 James W. Nickel, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia : PT Gramedia Pustaka Utama 1996, h. 27.
56 P.R. Baehr, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998, h. 116.
57 Ibid. h. 113-114.
direktorat  baru  dalam  Sekretariat  Jenderal  yang  tugasnya  menangani  kerja  sama antarpemerintah negara anggota: direktorat ini mempunyai seorang anggota yang memiliki  keahlian  di  bidang  HAM.  Direktorat  ini  membantu  ketua  Komisi  Eropa dalam tugas koordinasinya. 58 Setelah perjanjian Maastricht yang memuat common foreign and security policy sebagai salah satu pilar Uni Eropa. Direktorat tersebut menjadi  bagian  dari  sebuah  direktorat  baru  untuk  urusan  luar  negeri  Uni  Eropa pada bulan November 1993.
Bila  dibandingkan  dengan  sistem  hukum  HAM  dalam  kerangka  Dewan Eropa, sistem hukum HAM dalam kerangka Uni Eropa ini setidaknya memiliki tiga karakteristik yang berbeda. Pertama, masalah HAM bukan merupakan fokus utama kegiatan Uni Eropa yang awalnya memang lebih menitikberatkan pada kerja sama ekonomi.  Urusan  HAM  baru  menjadi  perhatian  setelah  kerja  sama  Uni  Eropa berkembang. Tidak ada satu organ (utama) yang khusus menangani HAM dalam Uni Eropa melainkan hanya bagian atau sub-bagian dari organ-organ utama organisasi regional  ini.  Demikian  juga,  tidak  ada  perjanjian  khususyang  terinci  dan  konkret yang menjadi pedoman HAM yang dilindungi atau diperjuangkan yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, lembaga ini mengacu pada ECHR dan ECS yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa.
Kedua,  bila  dewan  Eropa  memfokuskan  kegiatannya  pada  penegakan  dan perlindungan  HAM  dalam  wilayah  negara  anggota-anggotanya  yang  telah menandatangani  dan  meratifikasi  ECHR  dan  ECS  beserta  protokol-protokol amandemennya, maka kegiatan penegakan maupun perlindungan HAM Uni Eropa lebih banyak difokuskan pada negara lain yang bukan negara-negara anggotanya. Memang  pada  bulan  Juli  1991  Parlemen  Eropa  telah  menyetujui  sebuah  resolusi yang  menuntut  penyusunan  sebuah  laporan  tahunan  tentang  penghargaan  atas HAM di dalam Masyarakat Eropa, dan pada tahun 1992 Komite tentang Kebebasan Sipil  dan  Urusan  Dalam  Negeri  telah  menerbitkan  rancangan  laporannya  yang pertama tentang hal tersebut, namun fokus HAM dalam Uni Eropa tetap berorientasi pada  lingkungan  eksternalnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bagian  atau  sub-bagian dalam organ Uni Eropa yang menangani masalah HAM: lembaga-lembaga tersebut lebih banyak menyoroti atau memfokuskan kegiatannya pada HAM di negara lain, bukan negara anggota Uni Eropa. Ketiga, Uni Eropa menggunakan isu HAM sebagai instrumen politik luar negerinya, khususnya yang berhubungan dengan pemberian bantuan luar negeri. 59
Namun,  perlu  diketahui  bahwa  sebagai  organisasi  regional  dan  sekaligus merupakan  anggota  dari  CoE,  negara-negara  Uni  Eropa  terikat  pada European Convention  on  Human  Rights (ECHR)  sehingga  semua  negara  anggota  UE  sudah seharusnya tunduk pada hukum UE. Selain itu, keberhasilan Treaty of Lisbon dalam memberikan status bagi the Charter of Fundamental Rights of the European Union untuk berlaku setara dengan perjanjian pembentukan Uni Eropa 60 , menjadi dasar dari pengaturan HAM.
58 Ibid . h. 114.
59 Human Righst Reference Book 1992, h. 83.
60 Routledge, European Union Law 2010-2011 , Routledge Taylor and Francis Group , New York, h. 12- 13.
E. 2. Perbandingan Legal Organisation HAM di ASEAN dan UE

## E. 2.1. Legal Organisation Dalam Penegakan HAM di ASEAN
Pengaturan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di ASEAN tertuang dalam Protokol Piagam ASEAN mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang di tetapkan di Hanoi, 8 April 2010 61 yang mengacu pada Pasal 2 Piagam ASEAN yaitu mengedepankan  penyelesaian  sengketa  secara  damai 62 dan  pasal  22  huruf  (l) Piagam  ASEAN  yang  menyatakan  bahwa  negara-negara  anggota  wajib menyelesaikan  sengketa  melalui  dialog,  konsultasi  dan  negosisasi,  serta membentuk mekanisme penyelesaian dalam bidang kerja sama ASEAN. 63 Prosedur penyelesaian  sengketa  yang  diatur  di  dalam  Protokol  Piagam  ASEAN  meliputi; konsultasi (diatur di dalam Pasal 5 Protokol); jasa baik, mediasi, konsiliasi  (diatur di  dalam  Pasal  6  Protokol);  serta  badan  Arbitrase  yang  diatur  di  dalam  Pasal  8 Protokol.
Namun, meskipun tujuan dari AICHR adalah to promote and protect human  rights  and  fundamental  freedoms  of  the  peoples ,  akan  tetapi  kewenangan tersebut hanya terbatas pada promosi dan belum mencangkup aspek proteksi HAM pada  individu  atau  kelompok  individu  di  wilayah  negara-negara  anggota  ASEAN. Mudahnya,  kewenangan  tersebut  hanya  akan  sampai  pada  tataran  pemerintah dalam bentuk rekomendasi atau saran perbaikan yang bersifat tidak mengikat dan kewenangan  yang  demikian  mereduksi  sifat  pemenuhan  hak-hak  tersebut  yang bersifat segera dan harus. 64 Kenyataan ini menjadikan AICHR hanya menjalankan mekanisme perlindungan HAM di bawah standar perlindungan yang diakui secara internasional,  khususnya  dalam  implementasi  ICCPR.  Padahal  ToR  pada  AICHR menentukan bahwa mekanisme dan standar tersebut harus sesuai dengan standar internasional  seperti  yang  ditentukan  dalam  UDHR  1948,  dan the  Vienna Declaration and Programme of Action . 65
Sampai  saat  ini,  langkah-langkah  perbaikan  atau remedies yang  dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi perlindungan HAM belum pernah diinisiasi oleh  AICHR  karena  terbentur  dengan  aturan  hukum  yang  ada  dan  kebijakan pemerintah terkait dengan isu atau masalah keamanan dalam negeri sarat dengan pelanggaran  HAM,  seperti  penahanan  penduduk  sipil  oleh  militer  dan  diadili  di pengadilan  militer,  masa  penahanan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum acara pidana, dan tidak adanya rehabilitasi dan kompensasi. 66
Kekaburan norma dan mekanisme hukum perlindungan HAM ASEAN telah terjadi  khususnya  terhadap  implementasi  norma  dan  mekanisme  HAM internasional  yang  telah  ada  dan  berlaku  dan  menjadi  kewajiban  setiap  negara anggota  ASEAN  untuk  melakukannya.  Kekaburan  ini  seperti  terlihat  pada
61 Protokol Piagam ASEAN Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Kemenlu.
62 Pasal 2 huruf (d) Piagam ASEAN.
63 Pasal 22 Piagam ASEAN.
64 Michelle Staggs Kelsall, “ the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step ?”, East-West Centre 2009, h. 2-3. 65 Bab I ToR AICHR . 66 ICJ and Libertas , Regional consultation on Security Laws Operating in ASEAN and Possible Advocacy Work Concerning Accsess to Justice Mechanism , 4-6 October 2012 , Bangkok.
ketidakjelasan  eksistensi  AICHR  sebagai  pelengkap  dari  sistem  norma  dan mekanisme  hukum  nasional  dan  internasional  dan  bukan  sebagai  duplikasi  dari norma dan mekanisme yang telah ada, 67 serta ketiadaan suatu panduan kerja atau rule of engagement (RoE) yang dimiliki oleh AICHR terkait upaya diseminasi HAM yang  menjadi  domain  dari  lembaga-lembaga  HAM  nasional  di  negara-negara anggota  ASEAN. 68 Kekaburan  norma  dan  mekanisme  hukum  ini  berimbas  pada mencuatnya kekaburan atau bias hukum perlindungan HAM oleh ASEAN pada saat ini dan pada masa yang akan datang. 69
AICHR  masih  memfokuskan  kerjanya  dalam  menyusun  tematis  kegiatan advokasi melalui tema-tema tertentu yang menonjol di kawasan Asia Tenggara dan belum  memfokuskan  garapan  kerjanya  sesuai  dengan  norma  dan  mekanisme perlindungan  HAM  seperti  yang  telah  dilakukan  di  kawasan  Eropa  dan  Amerika Latin dalam konteks regionalisasi hukum perlindungan HAM. Dalam roadmap for an ASEAN Community 2009-2015, aksi-aksi penguatan HAM telah ditentukan sebagai kegiatan  ASEAN  sebagai  organisasi  internasional  yang  memiliki  dimensi  hukum internal dan eksternal dalam kerangka rule of law . Aksi-aksi tersebut adalah: (1). Pendirian Badan HAM ASEAN dan kerangka kerjanya; (2). Menyempurnakan norma dan mekanisme perlindungan HAM khusus kepada anak-anak dan perempuan; (3). Bekerja  sama  dengan  badan-badan  sektoral  dalam  kerangka  kerja  ASEAN  dalam perlindungan HAM; (4). Memperkuat interaksi dan jalinan kerja sama perlindungan HAM, khususnya dengan masyarakat madani dan organisasi kemasyarakatan yang relevan  dengan  bidang  kerja  badan-badan  ASEAN;  (5).  Meningkatkan  kerja  sama pertukaran  data  dan  informasi  di  bidang  perlindungan  HAM  di  antara  anggota ASEAN  sesuai  dengan  ketentuan  Piagam  PBB  dan  UDHR;  (6).  Meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai HAM; (7). Bekerja sama secara giat dan penuh  dalam  usaha  pembentukan  komisi  perlindungan  hak-hak  anak  dan erempuan.
Dari ketujuh bidang aksi tersebut, penguatan rule of law dalam perlindungan HAM  ASEAN  sebagai  sebuah  kegiatan  organisasi  internasional  regional  perlu ditindak  lanjuti  dengan  menentukan  skala  prioritas  perlindungan,  orietasi pemenuhan, model advokasi, dan konsultasi serta pembuatan bank data mengenai permasalahan perlimdungan HAM di semua negara anggota ASEAN.

## E. 2.2. Legal Organisation Dalam Penegakan HAM di UE
Mengingat keterbatasan sistem hukum HAM di Uni Eropa, maka bagian ini akan banyak  megacu  pada  kasus-kasus  yang  muncul  sehubungan  dengan  penegakan ECHR dan ESC, serta kasus-kasus yang ada pada European Court of Human Rights yang berada dalam sistem hukum HAM Dewan Eropa.
Pengaduan terhadap pelanggaran HAM dapat diajukan oleh negara (terhadap negara  lain)  maupun  oleh private yaitu  individu  (terhadap  negaranya  maupun
67 Michelle Staggs Kelsall , Op.Cit, h. 4
68 Yigen et. al , National Human Rights Institution: Articles and Working Papers, The Danish centre for Human Rights, Wilden Plada , Denmark, h. 4; Mortem Kjaerum, National Human Rights Institution Implementing Human Rights , Martinus Nijhoff Publisher , 2003. h. 2-4; dan Pacific forum secretariat, National Human Rights Institution Pathways of the Pacific States, Pacific Island Forum Secretariat , h. 2- 10.
69 Hibertus Jaka Triyana, “Tinjauan Yuridis Tentang Badan HAM ASEAN dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum FH UGM, Volume 23, No. 3, Oktober 2011, h. 612-623.
negara lain anggota Dewan Eropa yang meratifikasi ECHR dan ESC) dan organisasi non  pemerintah.  Antara  tahun  1955  sampai  dengan  tahun  1996, European Commission on Human Rights menerima 34.297 pengaduan oleh private . Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak dapat diterima untuk ditindaklanjuti. Hanya sekitar 10 persen saja (3.458 kasus) yang dapat diproses. Jumlah pengaduan per tahun juga terus  meningkat.  Pengaduan  yang  ditolak  ( inadmissible )  tidak  dapat  mengajukan banding  ke European  Court  of  Human  Rights. 70 Salah  satu  pelanggaran  HAM  oleh negara  yang  sering  menjadi  referensi  adalah  kasus  pengaduan  oleh  Mr.  Aksoy (Aksoy Case ) terhadap penganiayaan yang dilakukan negaranya, Turki, yang telah melanggar  Pasal  3  ECHR  tentang  pelanggaran  penganiayaan. European  Court  of Human Rights mendapatkan bukti bahwa Mr. Aksoy telah dianiaya dengan sangat brutal.  Perlakuan  yang  diterima  oleh  Mr.  Aksoy  tersebut  adalah  penganiayaan paling buruk yang pernah diadukan ke pengadilan HAM ini. Menurut Committee for the  Prevention  of  Torture  and  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment Dewan  Eropa,  pemerintah  Turki  telah  menganiaya  Mr.  Aksoy  secara  sistematik. Untuk  itu  pemerintah  harus  menghentikan  tindakan  tersebut  atau  keanggotaan Turki dalam Dewan Eropa akan ditinjau kembali. Kasus Mr. Aksoy ini diputuskan tanggal 18 Desember 1996. 71
Kasus private yang menarik adalah pengaduan yang diajukan oleh ahli waris tiga orang warga negara Irlandia Utara terhadap Inggris yang dikenal dengan kasus Mr.  McCann  and  others  v  the  United  Kingdom.  Mr.  McCann,  Ms.  Farrell  dan  Mr. Savage  telah  dibunuh  oleh  pasukan  keamanan  Inggris  karena  dicurigai  sebagai aktivis  teroris  anggota  IRA.  Penuntut  menuduh  Inggris  telah  melanggar  Pasal  2 ECHR  yang  menjamin  hak  hidup.  Kasus  yang  ditangani  oleh  19  orang  juri  ini, akhirnya  pada  tanggal  5  September  1995  memutuskan;  (1).  10  lawan  9  juri berpendapat telah terjadi pelanggaran atas Pasal 2 ECHR; (2). Semua juri sepakat bahwa  Inggris  harus  membayar  ganti  rugi  kepada  penuntut  sejumlah  38.700 Poundsterling  untuk  menutupi  biaya  pengadilan;  (3).  Semua  juri  sepakat  untuk menolak tuntutan para penuntut atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh terdakwa;  (4).  Semua  juri  sepakat  menolak  tuntutan  para  penuntut  terhadap kompensasi  biaya  pemeriksaan  penyebab  kematian;  (5).  Semua  juri  sepakat menolak tuntutan-tuntutan lain yang diajukan (penuntut) dalam rangka mencapai just satisfaction . 72
Kasus privat lain yang diajukan ke ECHR yang baru-baru ini diputuskan adalah Magassouba v. the Netherlands yang diputuskan pada 24 Oktober 2019. Dalam kasus ini,  Magassouba  menuntut  pemerintah  Belanda  karena  telah  menolak  pengajuan suaka yang ia ajukan.
Dalam kasus-kasus kriminal yang serius dan terorisme, negara-negara yang meratifikasi  ECHR,  memang  menghadapi  dilema.  Pada  satu  sisi,  negara berkewajiban untuk melindungi penduduk dan warga negaranya, tetapi di sisi lain, negara  juga  wajib  menghormati  HAM,  termasuk  HAM  individu-individu  yang dicurigai sebagai pelanggar HAM.
70 Lawson, Op. Cit ., h. 33. 71 Ibid . h. 31.
72 Publication of the European Court of Human Rights, Case of McCann and others v. the United Kingdom 1996, h. 64.
Kasus  pengaduan  antarnegara  juga  cukup  banyak  misalnya  antara  Irlandia Utara melawan Inggris, Yunani melawan Inggris, Austria melawan Italia, Denmark melawan  Yunani,  Yunani  melawan  Turki,  Denmark  melawan  Turki,  dan  lain sebagainya.  Ternyata  pengaduan  antar  negara  ini  banyak  yang  mengandung motivasi politik, misalnya kasus Irlandia Utara melawan Inggris atau kasus Yunani melawan  Turki.  Namun  demikian,  ada  juga  pengaduan  yang  berdasarkan  rasa kemanusaiaan untuk benar-benar menegakkan HAM, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Skandinavia terhadap Yunani dan Turki. 73 Namun, umumnya negara- negara  segan  mengajukan  pengaduan  melawan  negara-negara  lain  karena dikhawatirkan dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan dapat menjadi bumerang bagi hubungan diplomasinya dengan negara yang dituntut.
European Convention on Human Rights sebagai perjanjian HAM regional yang mendukung perlindungan hak sipil dan politik yang mendasar telah menciptakan suatu badan peradilan European Court of Human Rights yang bersifat supranasional. Badan Peradilan ini dinilai sebagai pbadan peradilan yang efektif untuk pengaduan terhadap  pelanggaran  HAM.  Setelah  laoran  diajukan,  maka  pengadilan  akan menentukan apakah laporan tersebut dapat diterima atau tidak. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 3 ECHR yang menyatakan: “ The Court may receive applications from any person, non governmental organisation or group of individual claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the Protocols thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise of its rights .” 74
F. Hasil Perbandingan
Munculnya  kepedulian  terhadap  perlindungan  HAM  di  ASEAN  tergolong lama  dibandingan  dengan  negara-negara  di  Uni  Eropa  yang  telah  lebih  dulu meratifikasi  ECHR  ( European  Convention  on  Human  Rights )  pada  tahun  1950, sedangkan  ASEAN  baru  pada  tahun    2012  meratifikasi  draf  ADHR  ( ASEAN Declaration  on  Human  Rights ).  Ketiadaan  pengadilan  HAM  yang  bersifat supranasional  berakibat  pada  tidak  efektifnya  upaya  penegakan  hukum  HAM  di ASEAN.  Berbeda  dengan  Uni  Eropa  yang  memiliki  suatu  lembaga  peradilan  HAM yang  mandiri  dan  persifat  supransional,  sehingga  penegakan  dan  perlindungan HAM lebih terlihat nyata dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya legal standing yang dimiliki oleh individu, organisasi maupun negara untuk mengajukan kasus pelanggarannya apabila hak asasinya dilanggar.
Kerangka  perlindungan  HAM  di  ASEAN  yang  diwakili  oleh  AICHR  masih hanya sebatas pada pengawasan, advokasi dan konsultasi. Pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan ASEAN akan dikembalikan lagi pada kewenangan negara masing- masing  untuk  ditindaklanjuti.  Penguatan rule  of  law dalam  perlindungan  HAM  di ASEAN  perlu  ditindaklanjuti  dengan  menentukan  skala  prioritas  perlindungan, orientasi  pemenuhan,  model  advokasi,  konsultasi,  serta  pembuatan  bank  data mengenai  perlindungan  HAM  di  semua  negara  anggota  ASEAN.  Selain  itu reformulasi peran dan fungsi AICHR sebagai fasilitator dan kolaborator, dan bukan hanya sebagai subyek atau obyek perlindungan HAM dalam kerangka rule of law perlu  ditegaskan  agar  AICHR  memiliki  kewenangan  hukum  dengan  cara  AICHR
73 T. Buergental 1995, h. 111.
74 Pasal 3 ECHR.
harus  diberi  kewenangan  hukum  untuk  menentukan legal  comment mengenai standar perlindungan HAM.
Piagam  ASEAN  yang  mengacu  pada  aplikasi  prinsip  kedaulatan  negara sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi HAM bagi setiap individu atau kelompok  individu  sebagai  sebuah  pendekatan  proaktif  yang  ditujukan  langsung kepada negara untuk perbaikan sistem atau mekanisme perlindungan HAM di level nasional.  AICHR  harus  terus  mengembangkan  rasio-rasio  atau  indikator pelaksanaan  kebijakan  program  bagi  pelaksanaan  perlindungan  HAM  di  ASEAN. AICHR sebagai suatu badan yang dilahirkan dari Piagam ASEAN akan menjadi lebih efektif dalam menangani pelanggaran HAM apabila memiliki badan peradilan yang berfungsi untuk mengadili pelanggaran HAM di wilayah regional.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN Charter. ASEAN Human Rights Declration. Baehr,  P.  R. Hak-Hak  Asasi  Manusia  dalam  Politik  Luar  Negeri ,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
Bonnel,  M.J.  “ Unification  of  Law  by  Non-Legislative  Means:  the  Unidroit  Draft Principles for International Commercials Contracts”, The American Journal of American Law 1992.
D., Hesti Lestari.“Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum,
Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 no. 1, Oktober 2008.
Goh,  Gillian.  “ ’the  ASEAN  way ’: Non-intervention  and  ASEAN’s  Role  in  Conflict Management ”, Standford Journal of East Asian Affairs 3 , No. 1/2003. Hannah, Ayu Zaimah. “Urgensi Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia  (HAM) oleh ASEAN  Inter-Governmental  Commission  on  Human  Rights ,  Jurnal Hukum,  April 2015.
Hermawan,  Budi  Bangun.  “Tantangan  ASEAN  Dalam  Melakukan  Penanganan Pengungsi Rohingya”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 3/2017. ICJ and Libertas , Regional consultation on Security Laws Operating in ASEAN and Possible  Advocacy  Work  Concerning  Accsess  to  Justice  Mechanism  ,  4-6 October 2012 , Bangkok.
Jaka, Hibertus Triyana. “Tinjauan Yuridis Tentang Badan HAM ASEAN dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum FH UGM, Volume 23, No. 3, Oktober 2011.
Kausikan, B. Asia’s Different Standard, di dalam Henry J. Steiner dan Phillip Alston,
International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral 2000.
Kjaerum, Mortem. National Human Rights Institution Implementing Human Rights , Martinus  Nijhoff Publisher ,  2003.  h.  2-4;  dan Pacific  forum  secretariat, National  Human  Rights  Institution  Pathways  of  the  Pacific  States,  Pacific Island Forum Secretariat . Koesrianti,  “Analisa  Kekuatan  Mengikat  Piagam  ASEAN  dan  Perkembangan Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  di  ASEAN”,  Yuridika  Vol.  26  No.  1, Januari 2011.
Kraft, H. J. S. Human Rights in South East Asia: the Search for Regional Norms , No. 4, Juli 2005.
Kurniasih, Yusnia. “Uni Eropa dalam Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kaum  Romani”,  Universitas  Gadjah  Mada  2015,  diunduh  dari https://etd.repository.ugm.ac.id.
Nanang,  Liona  Supriatna,  “Menuju  Pemajuan  dan  Perlindungan  HAM  di  Asia Tenggara”, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4 No. 2, Januari 2007. Pangestu,  Marie.  “ The  Future  of  ASEAN ”, The  Indonesia  Quarterly ,  Vol.  XXV  No.  4,
1997.
Peerenboom,  Randall.  “ Varieties  of  Rule  of  Law:  An  Introduction  and  Provisional Conclusion ”, in Randal Peerenboom (Editor), Asian Discourse of Rule of Law,
Theories  and  Implementation  of  Rule  of  Law  in  Twelve  Asian  countries , France dan The US, London, New York, Routledge Curzon 2004. Petcharamesree , Sriprapha . The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges, The Equal Rights Review, Vol. Eleven 2013. Routledge, European  Union  Law  2010-2011 ,  Routledge  Taylor  and  Francis Group , New York. SAPA. 2015. Task Force on ASEAN and Human Rights,“Hiding Behind Its Limits. Sondakh,  Fero  Luntungan,“Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Asasi  Manusia (HAM) di ASEAN”, Jurnal Lex et Societatis Vol. II No. 1, Januari 2014. Staggs, Michelle Kelsall. “ the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step ?”, East-West Centre 2009.
Van, Mark Hoecke. Methodology of Comparative Legal Research . Yigen et.  al. , National  Human  Rights  Institution:  Articles  and  Working  Papers,  The Danish centre for Human Rights, Wilden Plada , Denmark.