Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Muhammad Arief maulana 1 , Ardiansyah 2 , Sudi Fahmi 3
1 Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail:Marif25101995@gmail.com
2Universitas Lancang Kuning Indonesia. E-mail: Ardiansya@unilak.ac.id 3Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email: Sudifahmi@unilak,.ac.id
Abstract: Trade  is  the  main  engine  for  the  development  of  the  national  economy.  Trading  activities increase  production,  increase  exports  which  increase  foreign  exchange,  create  jobs,  distribute  income, and  strengthen  the  competitiveness  of  domestic  products.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  how sanctions are applied to importers of non-new goods in Indragiri Hilir district based on Law Number 07 of  2014  concerning  trade,  and  to  analyze  constraints  and  efforts  in  applying  sanctions  to  importers  of non-new goods in the district. Indragiri Hilir. The results in this study are imported used clothing is an item that is considered illegal in Indonesia. The meaning here is illegal, namely something that is not in accordance  with  applicable  laws  or  regulations.  What  are  the  obstacles,  namely  Non-Juridical  and Juridical  Constraints,  in the Non-Juridical  constraints "the smuggling of  used clothes in  Inhil is  a very serious  problem besides  causing losses  to  state finances it also has an impact  on the health of  users of used clothes  because it is  indicated there are several  bacteria that  can endanger human health.  Seeing these problems, of course there are efforts made by local stakeholders, namely from non-juridical efforts of  stakeholders  to  work  together  synergistically.  In  juridical  constraints,  it  is  found  that  efforts  of stakeholders provide advice and input to legislators so that incidents in the field can be resolved by basic rules that strong.
Keywords: Sanctions, Goods Importers, Trade.

## 1. Pendahuluan
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai  perdagangan  secara  menyeluruh.  Sebenarnya  telah  ada  produk  hukum  yang setara  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  yaitu Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, produk hukum kolonial milik Belanda. Akan tetapi Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 ini lebih banyak mengatur  mengenai  bidang  perizinan  usaha.  Sehingga  berbagai  upaya  telah dilaksanakan  untuk  dapat  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat menggantikan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934.  Namun upaya tersebut tidak bisa  serta  merta  langsung  menjadi  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  utuh melainkan  secara  parsial  diantaranya  ialah  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1961 tentang Barang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang  Pergudangan  yang  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1965  telah ditetapkan  menjadi  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1962  tentang  Perdagangan  Barang  Dalam  Pengawasan,  dan  peraturan terkait perdagangan lainnya.
Barang  yang  dikatakan  barang  ilegal  bermacam-macam  salah  satu  contohnya  adalah barang  yang  didapat  dari  hasil  suatu  tindak  pidana.  Semisal  barang  hasil  pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan  sehari-hari  nyatanya  masih  banyak  perdagangan  yang  memperjual  belikan barang-barang  tersebut.  Barang-barang  hasil  tindak  pidana  yang  diperdagangkan  ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  Prosesnya  masuknya  barang  bekas  khusunya pakaian bekas di wilayah inhil salah satunya melalui jalur laut diwilyah pesisir perairan Kab.  Indragiri  hilir  yang  berbatasan  langsung  dengan  kepulauan  riau.  Sehingga menyebabpakn  Wilayah  penampung  barang  bekas  paling  banyak  adalah  Tembilahan. Tembilahan  merupakan  ibu  kota  dari  Kabupaten  Indragiri  Hilir  di  bagian  Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air. Direktoral  Jenderal  Bea  dan  Cukai  sebagai  instansi  yang  memiliki  fungsi  pengawasan terhadap  kegiatan  impor  dan  ekspor,  menyebutkan  bahwa  impor  barang  bekas  dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilaya salah satunya adalah melalui perairan yang  ada  disepanjang  pesisir  Kabupaten  Indragiri  hilir.  Penyebab  masuknya  barang bekas  impor  tersebut  ke  Indonesia  Khususnya  di  daerah  Indragiri  Hilir  adalah  karena banyaknya  pelabuhan  tikus,  dan  Wilayah  penampung  barang  bekas  paling  banyak adalah  Tembilahan.  Tembilahan  merupakan  ibu  kota  dari  Kabupaten  Indragiri  Hilir  di bagian  Timur  Provinsi  Riau  atau  pada  bagian  Timur  Pesisir  Sumatera  yang  dikepung oleh air. Tempat perdagangan Barang Bekas ataupun lebih dikenal oleh warga Indragiri Hilir  adalah  dengan  sebatan  PJ  (Pasar  Jongkok)  di  Tembilahan  yang  berada  di  pusat kota  tembilahan  tepatnya  di  Jl  sudirman  atau  di  pasar  dayung  sari,  Jl  Jalan  Kayu  Jati atau  pasar  Pasar  Umbut  Kelapa,  dan  Di  Jl  Jalan  Sultan  Syarif  Kasim  yang  sangat terkenal  dengan  sebutan  Pasar  Jongkok.  Pasar  Jongkok  yang  berlokasi  di  Jalan  Sultan Syarif  Kasim,  Kelurahan  Tembilahan  Kota,  Kecamatan  Tembilahan  Kota  atau  yang lebih dikenal dengan nama pasar jongkok. Pasar Jongkok ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pedagang dan masyarakat di lingkungan setempat  yang pada awalnya pasar  ini  sepi  pengunjung  dan  pedagang  berangsur-angsur  maju  dan  padat  oleh pengunjung  sehingga  tumbuh  menjadi  salah  satu  pasar  yang  sangat  diminati  oleh masyarakat.
Pasar  Jongkok  ini  sama  dengan  pasar  lainnya  yang  ada  di  Tembilahan  namun  yang membedakan disini adalah bukanya hanya pada malam hari terhitung dari pukul 16:00 WIB - 23:00 WIB, waktu yang cukup singkat bagi para pedagang jika kita bandingkan dengan  pasar  tradisional  lainnya,  seperti  pasar  pagi  tembilahan,  pasar  rakyat,  pasar terapung  dan  pasar  yang  lain  yang  bisa  menikmati  waktu  yang  cukup  untuk  buka usahanya.  Pasar  Jongkok  ini  sangat  strategis  untuk  masyarakat  Tembilahan  khususnya yang  tinggal  di  daerah  pasar  jongkok  tersebut,  dan  pengunjung  pasar  ini  semua masyarakat mulai dari yang ekonominya di bawah rata-rata dan yang menengah ke atas. Di  daerah  Tembilahan  pasar  jongkok  merupakan  pasar  yang  cukup  banyak  diminati oleh  konsumen,  tidak  hanya  orang  Tembilahan  saja  yang  sering  berbelanja  di  pasar jongkok tetapi banyak juga pengunjung dari kota lain yang berkunjung untuk membeli barang  bekas  berupa  pakaian  dan  sepatu  bekas  yang  tersedia  di  Pasar  Jongkok Tembilahan tersebut. Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara  legal,  pengaturan  importasi  pakaian  bekas  diatur  oleh  pemerintah  dalam beberapa  kententuan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Payung  hukum  tertinggi  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan.  Dalam  UU
tersebut,  pada  Pasal  47  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  importir  wajib  mengimpor barang dalam keadaan baru.

## 2. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  judul  maka  jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  Hukum  sosiologis.  Penelitian  Hukum  sosiologis  adalah  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  Hukum  bagaimana  efektivitas  Hukum itu  berlaku  dalam  masyarakat  yang  membahasas  Tentang  Penerapan  Sanksi  Terhadap Importir  Yang  Mengimpor  Barang  Yang  Tidak  Baru  Di  Kabupaten  Indragiri  Hilir Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  07  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan,  Metode pendekatan  secara Empiris dalam  hal  ini  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang berkaitan  pendekatan  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Importir  Yang  Mengimpor  Barang Yang  Tidak  Baru  dan  pendekatan  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  penulis mencoba  untuk  memberikan  gambaran  dari  suatu  kenyataan  secara  lengkap  rinci,  dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang ( Statue Approach ) dan pendekatan kasus ( Case Approach ). Dan lokasi penelitian  yang diteliti  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Polres  Inhil  dikarnakan  Pada  Polres Inhil adalah Kepolisian Resor Indragiri Hilir

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Penerapan  Sanksi  Terhadap  Importir  Pakaian  Bekas  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Hukum dalam penerapanya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal,  jika  hukum  di  Indonesia  bersumber  pada  Pancasila  maka  setiap  produk perundang-undangan  tidak  mungkin  terlepas  dari  sumbernya,  yakni  darimana  hukum dijiwai,  dipersepsikan  dan  dalam  penjabarannya  atau  diwujudkannya  dalam  bentuk manifestasikannya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukan  fungsi  hukum  tidak  hanya  sebagai  alat  control  sosial  atau  sarana  untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, as a tool of social control politik hukum pidana (kebijakan  hukum  pidana)  sebagai  salah  satu  dalam  menanggulangi  kejahatan  dalam penegakan hukum pidana yang rasional.
Maraknya pakaian bekas impor seolah menjadi sebuah solusi bagi sebagian masyarakat, akan  tetapi  kasadaran  dan  informasi  tentang  kualitas  suatu  barang  yang  minim  juga sedikit  banyak  berpengaruh  terhadap  daya  beli  masyarakat.  Berbagai  macam  latar belakang  mengapa  mereka  lebih  cenderung  membeli  pakaian-pakaian  tersebut dibandingkan  dengan  membeli  pakaian-pakaian  baru.  Pada  dasarnya  setiap  manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Kebutuhan manusia
jika  ditinjau  dari  segi  kepentingannya,  yaitu  ada  kebutuhan  primer,  sekunder,  dan tersier.  Kebutuhan  primer  merupakan  kebutuhan  utama  atau  kebutuhan  pokok  untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang (pakaian),  pangan  (makan  dan  minum),  dan  papan  (tempat  tinggal).  Pakaian  adalah salah  satu  kebutuhan  yang  penting  bagi  manusia  karena  jika  tidak  adanya  pakaian, manusia  tidak  akan  dapat  menutupi  dan  melindungi  tubuhnya.  Pakaian  juga  memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup  mereka  masing-  masing.  Namun  tidak  sedikit  juga  manusia  yang  memilih berpakaian sesuai dengan kenyamanan dari pada penampilan.
Dalam  hidup  ini,  setiap  manusia  memiliki  sifat  dasar  yaitu  tidak  akan  pernah  puas dengan  apa  yang  telah  dimiliki  karena  kepuasan  bagi  manusia  itu  hanya  bersifat sementara.  Ketika  kebutuhan  pokok  sudah  terpenuhi,  timbulah  suatu  kebutuhan  lain atau  keinginan  yang  lebih  tinggi  nilainya.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  terjadinya perubahan-perubahan  gaya  hidup  manusia  dan  cara  pandang  manusia  di  berbagai masyarakat khususnya di Indonesia yang hingga saat ini masih mudah terpengaruh oleh globalisasi,  baik  itu  pengaruh  positif  maupun  negative,  yaitu  perilaku  konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan dimana konsumen  membeli sebuah  produk  yang  kurang  diperlukan  untuk  memuaskan  kesenangan  dan  keinginan dari  pada  fungsi  atau  kebutuhannya.  Perilaku  ini  didasarkan  oleh  dominannya  ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kecemburusan sosial  pada  setiap  masyarakat.  Gaya  hidup  konsumtif  ini  terjadi  hampir  pada  setiap orang di lapisan masyarakat yang memiliki pekerjaan dan finansial yang memadai.
Perilaku  konsumtif  yang  paling  sering  ditemui  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari salah  satunya adalah  kegiatan  manusia  yaitu  berbelanja (shoping)  yang dilakukan  oleh semua  kalangan,  baik  muda  maupun  tua.  Dilihat  dari  segi  ekonomi,  dengan  maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga  yang begitu lebih  murah,  menyebabkan  manusia  akan  lebih  minat  dan  beralih  ke  dunia  jual  beli pakaian impor bekas ini. Adanya kebiasaan perilaku konsumtif ini menyebabkan adanya tuntutan  yang  semakin  banyak,  dan  menjadikan  masyarakat  lebih  menyukai  membeli pakaian  bekas  impor,  terutama  bila  dilihat  dari  brand  luar  negeri  seperti  Crocodile, Columbia,  Dickies,  Stone  Island,  dan  masih  banyak  lagi  merek  luar  negeri  lainnya. Dengan  ini,  masyarakat  beranggapan  bahwa  pakaian  bekas  impor  tidak  menjadi masalah  karena harganya  yang  murah dan masih layak  untuk  digunakan.  Padahal,  jika dilihat  dampak  negatif  membeli  pakaian  bekas  impor  ini  banyak  mengandung  bakteri yang  tidak  akan  hilang  bila  sudah  dicuci  berkali-kali.  Dimana  bakteri-bakteri  ini  akan berpengaruh  bagi  kesehatan  manusia  seperti  timbulnya  penyakit  gatal-gatal,  luka  pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun.
Dilihat  dari  segi  industri,  pakaian  impor  bekas  ini  sangat  mengganggu  pasar  domestik khususnya  garment  dan  konveksi.  Hal  ini  kedepannya  akan  mengakibatkan  turunnya produktifitas pasar domestik garment dan konveksi yang berdampak pada bidang sosial yaitu  akan  terjadinya  Dan  pada  bidang  ekonomi,  akan  mengakibatkan  terjadinya penurunan  devisa  dari  ekspor  termasuk  pajak  dan  retribusi.  Maksudnya  ilegal  disini yaitu  suatu  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  hukum  atau  perundang-undangan yang  berlaku.  Pakaian  bekas  impor  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  barang  yang berbahaya  karena  beredar  secara  bebas  dan  tanpa  adanya  pengecekan  terlebih  dahulu. Pakaian  bekas  impor  yang  datang  ke  Indonesia  tidak  semua  memiliki  kualitas
bagus.Pakaian  bekas  impor  ini  sebelum  diperdagangkan  akan  dipilah-pilah  terlebih dahulu  dan  dicuci.  Yang  dimaksud  dengan  kualitas  bagus  disini  adalah  pakaian  bekas yang  tidak  robek.  Bila  dilihat  Pengaturan  mengenai  larangan  penjualan  pakaian  bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  mengatur  mengenai  larangan  impor pakaian  bekas  yang  dimuat  pada  Pasal  47  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap importir  wajib  mengimpor  barang  dalam  keadaan  baru”.  Dengan  hal  tersebut  dapat dimaknai  jika  barang  dalam  keadaan  bekas,  cacat,  dan  tidak  memenuhi  standar  yang dipersyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  adalah  barang  yang dilarang  untuk  diimpor.  Dalam  Undang-Undang  Perdagangan  mengatur  perdagangan secara  menyeluruh  yang  mencakup  Perdagangan  Dalam  Negeri,  Perdagangan  Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarisasi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Perlindungan  dan  Pengamanan  Perdagangan,  Pemberdayaan  Koperasi  serta  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  Pengembangan  Ekpor,  Kerjasama  Perdagangan Internasional,  Sistem  Informasi  Perdagangan,  Tugas  dan  Wewenang  Pemerintah  di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan Jasa Yang Dapat Diperdagangkan. 1
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dalam pelaksanaan  impor  suatu  barang,  mengenai  batasan  impor  dibagi  menjadi  3  (tiga) bagian,  yaitu  barang  yang  Dibatasi  Impor,  barang  yang  Dilarang  Impor,  dan  barang yang Bebas Impor . 2
1. Barang yang Dibatasi Impor Barang yang dibatasi impor adalah barang tertentu yang  sistem  impornya  diatur  melalui  mekanisme  perdagangan,  yaitu  berupa pengakuan  sebagai  importir  barang  yang  melakukan  impor  untuk  kepentingan sendiri,  penetapan  sebagai  importir  yang  memperdagangkan  barang  kepada pihak  lain,  persetujuan  impor,  dan  verifikasi  teknis  impor.  Macam-macam barang  yang  dibatasi  impor  adalah:  Gula,  Garam,  Beras,  Cengkeh,  Pelumas, Tekstil,  Mesin  multifungsi,  mesin  fotocopy  berwarna,  dan  mesin  printer berwarna,  Impor  barang  modal  bukan  baru,  minyak  dan  gas  bumi,  Minuman beralkohol, dan plastik.
2. Barang  yang  Dilarang  Impor  Barang  yang  dilarang  impor  ini  adalah  barang- barang  yang  tidak  memiliki  izin  impor  dari  instansi  atau  pihak  yang berwewenang.  Adapun  barang  yang  dilarang  impor  adalah  seperti:  pakaian bekas  atau  barang  bukan  baru,  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3), produksi  industri  percetakan,  estisida  etilin  bromide,  psikotropika,  narkotika, sisa  reja  dan  skrap  dari  plastic,  alkohol  yang  mengandung  halogen  dan  garam, dan Bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impor Barang yang bebas impor adalah semua jenis barang yang tidak dimasukkan kedalam kelompok diatur, dilarang, dan diawasi. Namun
1 Sood, Muhammad,2011, Hukum Perdagangan Internasional , Jakarta: Rajawali Pers
2 Junaidi, Muhammad, Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018
barang  yang  beb  bebas  impor  ini  dapat  dilakukan  oleh  setiap  perusahaan  yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).
Berlandaskan  hal  tersebut  Hasil  wawancara  dengan  Kapolres  Inhil  AKBP  Norhayat mengatakan bahwa “Inhil memang terkenal dengan beredarnya barang impor yang tidak baru,  apalagi  semenjak  pandemi  saya  melihat  efek  dari  masyarakat  yang  tidak beruntung beralih ke pedagang barang impor tersebut selain itu barang ini menjadi tren di anak muda karena adanya merek-merek terkenal dengan harga miring. Barang impor yang  tidak  baru  tersebut  seperti  diungkap  oleh  Kapolres  Inhil  tidak  terlepas  dari permintaan  masyarakat  yang  semakin  ramai  akan  keinginan  barang  bermerek  tetapi dengan harga murah maka dengan membeli barang tidak baru akan mendapatkan harga yang miring. 3
Barang  impor  yang  tidak  baru  tersebut  seperti  diungkap  oleh  Kapolres  Inhil  tidak terlepas  dari  permintaan  masyarakat  yang  semakin  ramai  akan  keingnan  barang bermerek  tetapi  dengan  harga  murah  maka  dengan  membeli  barang  tidak  baru  akan mendapatkan  harga  yang  miring,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  pelaku  import  barang yang  tidak  baru  berdasakan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Budiman  sebagai  berikut: “alasan  saya  mengimpor  barang  yang  tidak  baru  karena  adanya  orang  yang  meminta, kebanyakan  barang  yang  saya  impor  berasal  dari  Singapura  dan  juga  Korea” 4 “saya bekerja tidak sendiri, sebagai kelompok kami sering mencari barang tersebut kemudian mengimpornya ke Indonesia, kebanyakan  yang  membeli barang kami anak-anak muda yang mencari barang bermerek” 5 “konsumen berumur tamat SMA hingga kuliah sering mencari barang yang saya jual dan mereka terkadang meminta dicarikan dengan merek tertentu,  dan  saya  bisa  dapat  untung  banyak  dari  permintaan  mereka” 6 Mengenai penerapan  sanksi  yang  dikenakan  oleh  pelaku  importir  illegal  dalam  UU  Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  selain  itu apabila  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan penjualan pakaian atau barang bekas kepada konsumen.  Hal  ini  tertuang  pada  pasal  8  ayat  (2)  yang  menyatakan  “Pelaku  usaha dilarang  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar  tanpa memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang  yang  dimaksud”.  Dalam pasal  ini  jelas  bahwa  penjualan  pakaian  bekas  impor  tidak  boleh  dilakukan.  Hal  ini bertujuan  untuk  mengupayakan  agar  barang  yang  beredar  di  masyarakat  khususnya pakaian  merupakan  produk  yang  layak  edar,  jelas  asal-usulnya,  kualitas  yang  sesuai dengan informasi yang ditunjukkan dengan label, merek dan lainnya.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Bea  Cukai  Tembilahan  Bapak  Eka  Purnama Putra  menyatakan  bahwa  “kordinasi  kami  dengan  Polres  Inhil  dalam  pemidanaan terhadap  pelaku  importir  barang  yang  tidak  baru  sesuai  dengan  UU  Perdagangan,  UU Kepabeanan  dan  UU  Perlindungan  Konsumen.  Di  tembilahan  sendiri  sanksi  terhadap
3 Wawancara  dengan  Kapolres  Inhil  AKBP  Norhayat,  S.I.K  di  Polres  Inhil,  Jl.  Gajah  Mada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir , Riau, Pukul 10.00 Wib, Tanggal 15 November 2022
4 Wawancara dengan Bapak Chandat selaku Pelaku Importir Illegal di Kediamannya, Jl M. Boya Tembilahan Kota. Kab. Inhil, Riau, pukul 09.30 Wib, Tanggal 18 November 2022
5 Wawancara  dengan  Bapak  Budiman  selaku  Pelaku  Importir  Illegal  di  Kediamannya,  Jl.  Telaga Biru No 67 Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 11.00 Wib, Tanggal 18 November 2022
6 Wawancara  dengan  Pelaku  Cahyo  Importir  Illegal  di  Kediamannya,  Jl.  Swarna  Bumi Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 10.30 Wib, Tanggal 20 November 2022.
pelaku ini sudah  menghasilkan ratusan putusan, namun kami tidak boleh  lengah untuk terus  mengawasinya  karena  pada  masa  teknologi  yang  semakin  berkembang  saat  ini selalu  timbul  modus  operandi  baru”  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  maka penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  Importir  Barang  yang  tidak  baru  sesuai  dengan perUndang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dari  Perdagangan,  UU  Perlindungan konsumen, dan juga UU Kepabeanan.

## B. Hambatan  dan  Upaya  Dalam  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Importir  Pakaian Bekas
Perdagangan  internasional  juga  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Hal  ini terlihat  dari  semakin  berkembangnya  arus  peredaran  barang,  jasa,  modal,  dan  tenaga kerja antar negara Salah satu kegiatan perdagangan internasional ialah kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar  mandiri  karena  satu  sama  lain  saling  membutuhkan  dan  saling  mengisi. Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  produksi  dalam  negeri  dari  sebuah ancaman  produk  dari  luar  negeri,  maka  pemerintah  suatu  negara  akan  mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Seluruh kebijakan ini akan mempengaruhi  struktur  untuk  melindungi  pertumbuhan  industri  untuk  mencapai kepentingan  nasional.  Kebijakan  perdagangan  internasional  di  bidang  impor  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam,  yaitu  kebijakan  hambatan  tarif  dan  kebijakan hambatan non tarif.
Pertama  Hambatan  Tarif  merupakan  suatu  kebijakan  proteksionis  terhadap  barang- barang  produksi  dalam  negeri  dari  ancaman  menumpuknya  barangbarang  sejenis  yang diimpor  dari  luar  negeri.  Tarif  adalah  hambatan  perdagangan  yang  merupakan penetapan  pajak  terhadap  barang-barang  impor  atau  barang-barang  dagangan  yang melintasi  daerah  pabean.  Sementara,  barang-barang  yang  masuk  ke  dalam  wilayah negara  dikenakan  bea  masuk.  Kedua  Hambatan  Non-Tarif  Hambatan  non-tarif merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi,  sehingga  mengurangi  potensi  manfaat  perdagangan  internasional.  R.M. Hodgetts  dan  A.M  Rugman  mengelompokkan  hambatan  non-tarif  yang  merupakan pembatasan  spesifik,  baik  larangan  impor  mutlak  maupun  pembatasan  impor.  Kedua, dalam pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor  dari  suatu  negara  dan  kuota  ekspor  ke  suatu  negara  untuk  melindungi kepentingan industri dan juga kepada konsumen.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  102,  Pasal  102  A,  dan Pasal102  B  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan,  khususnya tindak  pidana  penyelundupan  di  bidang  impor  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu) tahun dan pidana   penjara   paling   lama   10   (sepuluh)   tahun   dan   pidana denda      paling      sedikit  Rp50.000.000,00  (lima    puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah),  dan  tindak  pidana  penyelundupan  di  bidang ekspor  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  pidana  penjara  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00      (lima      miliar      rupiah);      dan tindak      pidana      penyelundupan      yang  mengakibatkan      terganggunya      sendi-sendi perekonomian   negara   dipidana   dengan   pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  pidana  penjara  paling  lama  20  tahun.    Rumusan  sanksi  pidana  penyelundupan
sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal102,  Pasal      102      A,  dan      Pasal      102      B Undang-Undang      Nomor      17      Tahun      2006      tentang  Kepabeanan  di  atas  pada dasarnya  menerapkan  sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara  danpidana  denda  yang merupakan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kumulatif  (gabungan),  dengan  mengutamakan penerapan  sanksi  pidana  penjara  terlebih  dahulu  dan  kemudian  diikuti  dengan  sanksi pidana   denda   secara   kumulatif.   Formulasi   penerapan   sanksi   pidana   seperti ini  menunjukkan bahwa pelaku  tindak pidana  penyelundupan  dikenakan sanksi  pidana ganda  yang  cukup  berat,  yaitu  diterapkan  sanksi  pidana  penjara  di  satu  sisi  dan sekaligus jugadikenakan saksi pidana denda.
Dasar  filosofis  penerapan  sanksi  pidana  penyelundupan  tersebut  berbentuk  sanksi pidana  kumulatif,  karena  tindak  pidana  penyelundupan  merupakan  bentuk  kejahatan atau tindak   pidana   yang   merugikan   kepentingan   penerimaan   negara, merusak stabilitas  perekonomian  negara  atau  merusak  sendi-sendi  perekonomian  negara,  dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan   rakyat   banyak.   OIeh   karena itu, terhadap pelaku      tindak      pidana  penyelundupan  perlu  dikenakan  sanksi  pidana  yang  bersifat alternatif agar Undang-UndangNomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi  secara  kumulatif  maka  aspek  kepentingan  penerimaan  keuangan  negara tidak  diutamakan,  karena  sanksi  pidana  yangbersifat  kumulatif  hanya  sebatas dimaksudkan  untuk  menegakkan  kewibawaan  pemerintah,  dengan  mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.
Penulis  menemukan  dari  kendala  yang ada terdapat dua (2)  tipe kendala  yaitu  kendala Non  Yuridis  dan  Kendana  Yuridis,  dalam  kendala  Non  Yuridis,  Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan Bapak Eka Purnama Putra menyataka Bahwa “penyelundupan pakaian bekas di Inhil  merupakan   masalah yang      sangat      serius      disamping      mengakibatkan  kerugian      terhadap      keuangan negara   juga   berdampak   terhadap   terganggunnya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut  karena  di  indikasikan  terdapat  beberapa  bakteri  yang  dapat  membahayakan kesehatan  manusia,  sehingga  kami  yang  diberikan  amanah  oleh  undang-undang  untuk mengawasi  keluar  dan  masuknya  barang-barang  dari  luar  negeri  berupaya  seketat mungkin  mengawasi  peredaran  barang  yang  masuk  maupun  keluar    wilayah    pabean bahkan  kami    telah    melakukan    upaya    penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku penyelundupan  tersebut  namun  faktanya  justru  semakin  ketat      kami      melakukan pengawasan   di wilayah   pabean   justru   semakin   meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayahpabean”
Hasil  wawancara  dengan  Kasatreskrim  Polres  Inhil  AKP  Amru  Abdullah  menyatakan bahwa  “Di  inhil  pakaian  bekas  (ballpress)  masuk  melalui  pelabuhan-pelabuhan tikusyang  ada  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  pelabuhan- pelabuhan      tikus      atau      kecil      tersebut      memiliki      tingkat      pengawasan      yang rendah. Pakaian - pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari  Negara-Negara  maju  lainnya.  Di  Negara  maju  biasanya  barang  yang  sudah  tidak dipakai  pemiliknya  biasanya  di  hibahkan  oleh  seseorang.  Namun,  seringkali  ada orangyang   mengumpulkan   barang   tersebut   dengan   sengaja   untuk   di   jual   atau diselundupkan di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia”.
Sebagai  mana  hasil  wawancara  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Inhil  MU'AMMAR  AR,  S. Sos.  I  menyatakan  bahwa  “Memang  importir  barang  tidak  baru  atau  kita  katakan pakaian  bekas  tersebut  sudah  lama  terjadi  akibat  dari  ketidaktegasan  pemerintah Kabupaten  Inhil  dalam  menjalankan  UU  Perdagangan  terkait  barang  impor,  itukan sudah jelas illegal anggaran sudah diturunkan namun tetap saja barang bekas itu ada, hal ini bisa menjadi hal yang berbahaya bagi Kesehatan”.  Penulis sependapat dengan ketua komisi iv DPRD Inhil tersebut, pada Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur  pada  Pasal  98  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  namun  hal  ini  tetap  terjadi  sehingga  menghambat  dan  juga  menjadi kendala  dalam  penerapan  sanksi.  Selain  itu,  substansi  hukum  dalam  hambatan  non yuridis  Peraturan  menteri  perdagangan  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2015  tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarangimpor  pakaian  bekas  sedangkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 132/PMK.010/2015  memberikan  tarif  atau  bea  masuk  terhadap  pakaian  bekas  atau “cakar”  sehingga  kedua  aturan  tersebut  saling  bertentangan.  Banyaknya  aturan  yang mengatur mengenai impor sehinggatidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi.Melihat permasalahan tersebut tentu adanya upaya yang dilakukan  oleh  pemangku  kepentingan  setempat  yaitu  dari  upaya  non  yuridis  para stakeholders  bekerja  sama  secara  sinergis  agar  permasalahan  non  yuridis  dapat ditemukan jalan keluarnya.

## 4. Kesimpulan
1.Pakaian  bekas  impor  merupakan  suatu  barang  yang  dianggap  ilegal  di  Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pakaian  bekas  impor  ini  dapat dikategorikan  sebagai  barang  yang  berbahaya  karena  beredar  secara  bebas  dan tanpa  adanya  pengecekan  terlebih  dahulu.  Pakaian  bekas  impor  yang  datang  ke Indonesia  tidak  semua  memiliki  kualitas  bagus.Pakaian  bekas  impor  ini  sebelum diperdagangkan  akan  dipilah-pilah  terlebih  dahulu  dan  dicuci.  Yang  dimaksud dengan  kualitas  bagus  disini  adalah  pakaian  bekas  yang  tidak  robek.  Bila  dilihat Pengaturan  mengenai  larangan  penjualan  pakaian  bekas  impor  ini  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2014  mengatur  mengenai  larangan  impor  pakaian  bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang  dalam  keadaan  bekas,  cacat,  dan  tidak  memenuhi  standar  yang dipersyaratkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  adalah  barang  yang dilarang untuk diimpor.
2.Kendala  yang  ada  terdapat  dua  (2)  tipe  kendala  yaitu  kendala  Non  Yuridis  dan Kendana  Yuridis,  dalam  kendala  Non  Yuridis  “penyelundupan  pakaian  bekas  di Inhil    merupakan      masalah      yang      sangat      serius      disamping      mengakibatkan kerugian      terhadap      keuangan      negara      juga      berdampak      terhadap terganggunnya  kesehatan  pengguna  pakaian  bekas  tersebut  karena  di  indikasikan terdapat beberapa bakteri  yang dapat  membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami  yang  diberikan  amanah  oleh  undang-undang  untuk  mengawasi  keluar  dan masuknya  barang-barang  dari  luar  negeri  berupaya  seketat  mungkin  mengawasi peredaran  barang  yang  masuk  maupun  keluar    wilayah    pabean,  dan  melakukan upaya    penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  penyelundupan  tersebut  namun faktanya  justru  semakin  ketat      kami      melakukan      pengawasan      di  wilayah
pabean      justru      semakin      meningkat  modus  dan  cara  yang  dilakukan  agar  dapat menyelundupkan  pakaian  ke  wilayahpabean,  adapun  yang  menjadi  upaya    Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak baru yaitu dari upaya non yuridis  para  stakeholders  bekerja  sama  secara  sinergis  agar  permasalahan  non yuridis dapat ditemukan jalan keluarnya.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali,2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicial prudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Adolf,  Huala  dan  Marshal  Maulana,2020, Hukum  Perdagangan  Internasional  dan Fasilitasi Perdagangan, Bandung: KENI Media Ali Purwito dan Indriani , 2016, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan , Yogjakarta: Mitra Wacana Media Andi  Hamzah.  2005. Asas-asas  Penting  dalam  Hukum  Acara  Pidana .  Surabaya  :  FH Universitas
Awaludin,2018, Sistem  Jual  Beli  Pakaian  Bekas  dalam  Karung  Perspektif  Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar), Universitas Negeri Alaudin, Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bag  I ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2000
Adi  Mansar,  Bunga  Rampai  Politik  Hukum  Pidana  Pemberantasan  Korupsi  Melalui Hukum Responsif. Medan: Pustaka Prima,2017
Ali Purwito dan Indriani , Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan , Yogjakarta: Mitra Wacana Media,2016
Aprita,  Serlika  dan  Rio  Adhitya. Hukum  Perdagangan  Internasional, (Depok:  Raja Grafindo Persada, 2020
Bambang  Sungguno. Metodologi  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  Penerbit:  PT  Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm, 23
Erman  Rajagukguk,  dkk, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Bandung:Mandar  Maju, 2000
Feriyanto,  Andri.2015, Perdagangan  Internasional  “Kupas  Tuntas  Prosedur  Ekspor Impor ”. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
H. Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Junaidi,  Muhammad,2018, Hukum  Konstitusi:  Pandangan  dan  Gagasan  Modernisasi Negara Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada
Muhammad Sood, 2011,Hukum Perdagangan Internasional, akarta:  Raja Grafindo Moh.  Nashiruddin  A.  Ma’mun.  ”Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Tindak  Pidana Penyelundupan”. dalam Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014. Hlm, 35
Yudi  Wibowo,2013, Tindak  Pidana  Penyelundupan  Di  Indonesia, Jakarta.  Sinar Grafika
Yolanda,Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Jurnal Ekonomi, Volume 18 Nomor 1, Pebruari 2016
Ledy  Diana,  Perdagangan  Pakaian  Bekas  Impor  Mengapa  Masih  Marak  Terjad, Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019
Lina  L.,  Rosyid  H.F,  Perilaku  Konsumtif  Berdasarkan Locus  of  Control Pada  Remaja Putri, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi , Volume 2 No 4, 1997, H 5-13
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Undang-undang Nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan Desriandi,  Implementasi  Peraturan  Kementerian  Perdagangan  Nomor  51/M- DAG/PER/7/2015  Tentang  Larangan  Impor  Pakaian  Bekas  di  Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tesis padda Universitas Islam Riau.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.