## Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Volume 4, Nomor 1, (2021) pp. 78-89 pISSN 2654-282X | eISSN 2621-783X
Akreditasi S4 - SK No. 36/E/KPT/2019 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jipemas/article/view/8674 DOI: 10.33474/jipemas.v4i1.8674
Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada kelompok UMKM
Yeney Widya Prihatiningtias 1 *, Sri Palupi Prabandari 2 , Devi Nur Cahaya 3 , Areta Widya Kusumadewi 4 , Octadila Laily Anggraeni 5 , Karimatun Nisa’ 6 , Ainul Rizkiyah 7 , Fajar Hafidh Arasy 8
1 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: yeney.wp@ub.ac.id
2 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: palupi@ub.ac.id
3 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: devinurcahaya@ub.ac.id
4 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: aretawidya@ub.ac.id
5 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: octadilaily@ub.ac.id
6 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: rim.karimah@yahoo.com
7 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: ainulrizkiyah@gmail.com
8 Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, email: fhafidh99@gmail.com *Koresponden penulis
Info Artikel

## Abstract
Diajukan: 03 Sept 2020
Diterima: 19 Jan 2021 Diterbitkan: 31 Jan 2021
Keywords: community service; taxation; product management quality
Kata Kunci: pengabdian masyarakat; perpajakan; kualitas pengelolaan produk
Lisensi:
cc-by-sa This  community  service  activity  is  carried  out  to  provide  training  and assistance to MSME groups that are  members of the KSU Amangtiwi Malang  City.  This  activity  is  carried  out  in  relation  to  aspects  of taxation  and  quality  of  product  management,  including  aspects  of trademark  registration,  food  production  certificates,  foodstuff registration, halal label registration, and marketing methods. The hope is that these MSME players can stand up to their position in managing their  products  to  enter  the  international  market,  as  well  as  being orderly  and  obedient  in  tax  administration.  The  method  of implementing this activity combines online and  offline  to  minimize the number of people gathering during the Covid-19 pandemi. The stages of  the  activities  carried  out  were  socialized  and  FGD  (Focus  Group Discussion)  to  identify  initial  needs;  training  in  product  management and  marketing;  assistance  in  trademark  management;  as  well  as training  and  assistance  for  MSME  taxation  and  accounting.  The activity was completed well and smoothly so that the participants were satisfied and This activity is assisted  by this activity. Participants gain a better understanding  of tax  obligations and reporting procedures as well  as  an  understanding  of  product  management  which  includes trademark registration, SPP-IRT, BPOM and halal labels. Therefore, a follow-up  program  is  needed  so  that  assistance  can  be  carried  out inventively  so  that  the  participants  are  independent  in  managing  their business.

## Abstrak
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  untuk memberikan  pelatihan  dan  pendampingan  kepada  kelompok  UMKM yang  tergabung  dalam  KSU  Amangtiwi  Kota  Malang.  Kegiatan  ini dilakukan  berkaitan  dengan  aspek  perpajakan  dan  kualitas pengelolaan  produk,  termasuk  didalamnya  aspek  pendaftaran  merek dagang,  sertifikat  produksi  pangan,  pendaftaran  bahan  pangan, pendaftaran  label  halal,  hingga  cara  pemasarannya.  Harapannya, para  pelaku  UMKM  ini  dapat  mandiri  dalam  mengelola  produknya hingga masuk ke pasar internasional, serta tertib dan patuh dalam hal
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 79 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
administrasi perpajakan. Metode pelaksanaan kegiatan ini dikombinasi  secara  daring  dan  luring  untuk  meminimalisir  jumlah orang  berkumpul  di  masa  pandemi  covid-19.  Tahapan  kegiatan  yang dilakukan adalah sosialisasi dan FGD (Focus Group Discussion) untuk mengidentifikasi  kebutuhan  awal;  pelatihan  pengelolaan  dan pemasaran  produk;  pendampingan  pengurusan  merek  dagang;  serta pelatihan  dan  pendampingan  perpajakan  dan  akuntansi  UMKM. Kegiatan  telah  dilakukan  dengan  baik  dan  lancar.  Peserta memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  kewajiban perpajakan  dan  tata  cara  pelaporannya  serta  pemahaman  mengenai pengelolaan  produk  yang  meliputi  pendaftaran  merek  dagang,  SPP- IRT,  BPOM  dan  label  halal.  Oleh  karena  ini,  diperlukan  program lanjutan  agar  pendampingan  dapat  dilakukan  secara  intensif  hingga para peserta mandiri dalam mengelola usahanya.

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  mengalami  krisis  ekonomi  cukup  parah  pada  1998 yang  menyebabkan  jatuhnya  perekonomian  nasional.  Banyak  usaha-usaha skala  besar  pada  berbagai  sektor  termasuk  industri,  perdagangan,  dan  jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktivitasnya. Namun, Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  dapat  bertahan  dan  menjadi  pemulih perekonomian  di  tengah  keterpurukan  akibat  krisis  moneter  pada  berbagai sektor ekonomi.
Kegiatan  UMKM  merupakan  salah  satu  bidang  usaha  yang  dapat berkembang  dan  konsisten  dalam  perekonomian  nasional.  Data  Dinas Koperasi  dan  UMKM  menunjukkan  total  nilai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) Indonesia  mencapai  Rp12.840,8  triliun,  meningkat  sebesar  9,63%  dari  tahun 2016  serta  memberikan  kontribusi  sebesar  Rp7.704,6  triliun  atau  60%  dari total PDB Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019).  Jumlah  populasi  UMKM  Indonesia  pada  tahun  2017  mencapai  62,92 juta  unit  usaha  dimana  hal  tersebut  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016 sebesar 2,06%. Jumlah tenaga kerja sebanyak 116,67 juta orang atau 97,02% terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil  dan  Menengah,  2018).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  peranan UMKM  dalam  perekonomian  Indonesia  sangat  penting  dalam  peningkatan penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  diharapkan  mampu  menopang perekonomian Indonesia.
Kota  Malang  merupakan  salah  satu  wilayah  dengan  peningkatan jumlah  UMKM  tertinggi  di  Jawa  Timur  dengan jumlah  unit  usaha pada  tahun 2017  sekitar  113.000  unit  usaha.  Penyebaran  sektor  pada    UMKM  Kota Malang  terdiri  dari  perdagangan,  hotel  dan  restoran,  kerajinan,  jasa-jasa, industri pengolahan, transportasi, dan pertanian (Badan Pusat Statistik, 2018). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  banyak  potensi  usaha  yang  dapat dikembangkan  melalui  paguyuban-paguyuban  yang  tersebar  di  Kota  Malang demi penguatan ekonomi masyarakat.
Koperasi Serba Usaha Amangtiwi (KSU Amangtiwi) adalah salah satu paguyuban  UMKM  di  Kota  Malang.  KSU  Amangtiwi  membawahi  300  usaha mikro dan menengah (UMM) di Malang Raya yang bertujuan untuk membantu para  pelaku  UMKM  mengenalkan  produk-produk  mereka  ke  masyarakat.
80 ~ 4(1) 2021, pp. 78-89 Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Kegiatan yang biasa dilakukan oleh KSU Amangtiwi diantaranya menyediakan galeri  yang  terletak  di  Pasar  Bareng  untuk  memperkenalkan  produk  UMM anggotanya.  Selain  itu,  KSU  Amangtiwi  juga  melakukan  pemberian  saran pengemasan  produk  yang  praktis  dan  menarik,  pencarian  tempat  untuk mengenalkan produk anggotanya, pelatihan digital marketing, dan membantu pembuatan logo produk.
Dikutip  dari  artikel  CNBC  Indonesia  (2019),  menurut  Presiden  Joko Widodo,  salah  satu  penyebab  UMKM  tidak  dapat  berkembang  adalah kurangnya  kemampuan  UMKM  dalam  membangun brand ,  desain  yang mengikuti pasar dan membuat kemasan yang menarik. Hal tersebut juga yang dirasakan oleh ketua KSU Amangtiwi, Mei Ridhowati yang mengatakan bahwa anggotanya  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pengelolaan  produk  utamanya terkait strategi pemasaran.
Manajemen  pemasaran  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting untuk  semua  perusahaan,  baik  dalam  Usaha  Besar  (UB)  maupun  UMKM. Penerapan  manajemen  pemasaran  ini  sendiri  berkaitan  dengan  kemampuan usaha  dalam  menjangkau  pasar  dan  memaksimalkan  peluang  yang  dimiliki. Penerapan  manajemen  pemasaran  yang  menarik  dan  memaksimalkan keunggulan kompetitif diharapkan akan mampu memperkuat posisi unit usaha dalam  menghadapi  tantangan  dan  persaingan  serta  dapat  memanfaatkan setiap peluang yang ada dan pada akhirnya akan memberi nilai tambah bagi usaha.
Di  sisi  perpajakan,  pemerintah  juga  telah  mendorong  pertumbuhan UMKM  melalui  penurunan  tarif  pajak  bagi  UMKM  dari  1%  menjadi  0,5%  dari penghasilan  bruto  melalui  PP  No  23  Tahun  2018.  Cara  penghitungan  pajak yang  sederhana  juga  diharapkan  dapat  mendorong  UMKM  untuk  lebih memaksimalkan  potensinya  dan  terus  berkembang.  Pemerintah  juga mendorong  UMKM  untuk  dapat  menjual  produknya  ke  luar  negeri  (ekspor) dan  diberikan  fasilitas  PPN  ekspor  0%.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menyampaikan  bahwa  Penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM  masih  cukup rendah,  hanya  mencapai  0,43%  dari  jumlah  penerimaan  pajak,  padahal jumlah  pelaku  UMKM  mencapai  65%  dari  jumlah  pelaku  usaha  di  Indonesia secara  keseluruhan  (MUC  Consulting,  2019).  Motivasi  para  pelaku  UMKM dirasa  kurang  untuk  mempelajari  mengenai  perpajakan  karena  mereka beranggapan  bahwa  hal  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  usaha-usaha besar saja sehingga menyebabkan usaha mereka tidak berkembang dan tidak naik  kelas.  UMKM  membutuhkan  peran  akademisi  untuk  memberikan pelatihan  dan  pendampingan  terkait  aspek  perpajakan  dan  manajemen produk.
Mitra  pada  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  KSU  Amangtiwi. Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas,  hasil  wawancara  pendahuluan  dengan pelaku  UMKM  dan  pengurus  KSU  Amangtiwi,  permasalahan  utama  yang dihadapi  oleh  mitra  adalah  kurangnya  pemahaman  pelaku  UMKM  terkait pengelolaan  produk  serta  strategi  pemasaran  yang  berdampak  pada  kurang maksimalnya  tingkat  penjualan  produk  UMKM  dan  pengetahuan  tentang pencatatan dan pelaporan perpajakan.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 81 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Salah  satu  solusi  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  di  atas adalah  dengan  memberikan    pelatihan  tentang  perpajakan  dan  perbaikan manajemen  pemasaran  produk  bagi  pelaku  UMKM  agar  pelaku  UMKM  lebih memahami  dan  taat  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  serta meningkatkan  pengelolaan  produk  sehingga  produknya  lebih  dikenal  yang pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  penjualan  produk  UMKM.  Peningkatan nilai  penjualan  UMKM  secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap peningkatan penerimaan dan roda perekonomian negara melalui UMKM.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan  pengabdian  dilaksanakan  pada  bulan  Mei  2020  hingga September  2020.  Pengabdian  dilaksanakan  secara  kombinasi  daring  dan luring  dikarenakan  untuk  meminimalisir  jumlah  orang  berkumpul,  mengingat pengabdian dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. Kegiatan pengabdian dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan FGD ( Focus Group Discussion ).
2. Pelatihan Pengelolaan dan Pemasaran Produk.
3. Pendampingan Pengurusan Merek Dagang.
4. Pelatihan dan Pendampingan Perpajakan dan Akuntansi UMKM.
Keempat aktivitas tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah tahapan yang  berkesinambungan  untuk  kemudian  dapat  memberdayakan  anggota KSU  secara  lebih  maksimal.  Aspek  perpajakan menjadi  fokus  kegiatan  pada tahapan  terakhir  dalam  rangkaian  ini  karena  faktor  manajemen  produk  perlu diperkuat  terlebih  dahulu  sebelum  memasuki  fase  ketaatan  terkait  peraturan perpajakan.  Manajemen  produk  dalam  aktivitas  ini  terdiri  dari  pengurusan label halal, pendaftaran ke BPOM dan juga SPP-IRT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PkM)  ini  dilaksanakan melalui  beberapa  tahapan,  yaitu:  1)  rapat  koordinasi  bersama  tim  pelaksana PkM, 2) melakukan kontak awal dan konfirmasi dengan pihak KSU Amangtiwi, 3) membuat perjanjian kerjasama antara ketua pelaksana PkM dengan kepala KSU  Amangtiwi,  4) focus  group  discussion ,  5)  pelatihan  pada  aspek perpajakan,  pemasaran,  dan  merek  dagang  yang  dihadiri  26  pelaku  UMKM dan  3  (tiga)  orang  Narasumber,  6)  pendampingan  pengurusan  perpajakan, pemasaran,  dan  pendaftaran  merek  dagang,  dan  7)  pembuatan  modul panduan aspek perpajakan.
Mitra  pada  kegiatan  PkM  ini  adalah  KSU  Amangtiwi  yang beranggotakan  pengusaha  UMKM  di  Kota  Malang  dengan  jenis  usaha  yang berbeda-beda  meliputi  produsen  makanan,  minuman,  frozen  food,  hingga fashion and craft. Kegiatan Focus Group Discussion diikuti oleh 15 perwakilan anggota KSU Amangtiwi.
82 ~ 4(1) 2021, pp. 78-89 Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 1 . Demografi peserta focus group discussion
Adapun  tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  memberikan  tambahan wawasan, pemahaman, dan solusi terkait dengan permasalahan- permasalahan  pada  tiga  aspek  tersebut.  Berikut  ini  merupakan  hasil  dan pembahasan pada masing-masing aspek.

## 1. Aspek Perpajakan
Salah  satu  aspek  yang  menjadi  fokus  pengabdian  kepada masyarakat KSU Amangtiwi adalah aspek perpajakan. Terdapat beberapa hal  yang  mendasari  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain sosialisasi perpajakan dari petugas pajak  dan  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  aturan  perpajakan, serta  lemahnya  pengetahuan  tentang  keadilan  pajak  (Muniroh  &  Azizi, 2019). Selain itu, tarif pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Inasius,  2015).  Para  pelaku  UMKM  yang  tergabung  dalam  KSU Amangtiwi  ini  telah  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  kepatuhan pajak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  terdaftarnya  semua  UMKM  dalam  KSU Amangtiwi  sebagai  wajib  pajak  dengan  klasifikasi  usaha  perseorangan. Namun,  sangat  disayangkan  hal  ini  tidak  diiringi  dengan  pemahaman yang cukup akan perpajakan UMKM.
Kurangnya pemahaman terhadap perpajakan ini disebabkan oleh beberapa  hal,  antara  lain  kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak  UMKM terhadap  aturan  serta  kurangnya  sosialisasi  perpajakan  dari  petugas pajak.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  pelaku  UMKM  dalam  kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Ketaatan dalam Aspek Perpajakan dan Kualitas Pengelolaan Produk serta Kemasan pada Kelompok UMKM Kota  Malang”  pada  Selasa,  23  Juni  2020,  di  UB  Guest  House,  Kota Malang  (lihat  Gambar  2).  Para  pelaku  UMKM  yang  dalam  kegiatan tersebut  baru  mengetahui  aspek  perpajakan  UMKM  setelah  diadakan FGD  tersebut,  yang  meliputi  bagaimana  cara  menghitung,  membayar, hingga  melaporkan  pajaknya.  Sosialisasi  peraturan  perpajakan  UMKM selama  ini  dinilai  belum  sepenuhnya  menyentuh  seluruh  wajib  pajak UMKM.  Selama  ini,  beberapa  pelaku  UMKM  hanya  mengandalkan
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 83 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Account  Representative (AR)  di  kantor  pajak,  sedangkan  sisanya  tidak melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Pelaku  UMKM  akan  meminta  AR untuk menyelesaikan semua kewajiban perpajakan mulai dari pencatatan keuangan sederhana, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajaknya.
Pada kegiatan Focus Group Discussion diketahui bahwa beberapa peserta  pelaku  UMKM  belum  sepenuhnya  memahami  tata  cara pembayaran  pajak,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Heri  (pelaku UMKM),  “Saya  baru  tahu  tentang  pajak,  informasi  atau  sosialisasi  yang seperti ini belum sampai kepada kami bahwa ternyata boleh memilih opsi pembayaran  pajak  UMKM.  Saya  harap  nanti  kami  diajari  tentang perhitungan pajak agar kami juga bisa mengabdi kepada Negara.”
Gambar 2 . Focus Group Discussion dengan KSU Amangtiwi dengan menerapkan protokol kesehatan
Para  pelaku  UMKM  ini  sangat  berharap  nantinya  dapat  secara mandiri  memahami  mengenai  aspek  perpajakan, mulai  dari  menghitung, membayar,  hingga  melaporkan  pajak,  tanpa  bergantung  sepenuhnya kepada  AR.  Saat  ini,  UMKM  dengan  omzet  di  bawah  4,8  milyar berkewajiban untuk membayar pajak sesuai skema Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2018 tentang Pajak Penghasilan atas  Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib  Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Tarif  yang  dikenakan  adalah 0,5%  dari  peredaran  bruto  untuk  total  peredaran  bruto  di  bawah  4,8 milyar.  Meskipun  tarif  ini  telah  turun  dari  tarif  sebelumnya  sebesar  1%, namun  pelaku  UMKM  ini  masih  merasa  berat  karena  dasar  pengenaan pajaknya  adalah  peredaran  bruto.  Namun  disisi  lain,  pelaku  UMKM  ini memiliki semangat yang tinggi untuk tertib dan patuh dalam administrasi perpajakan  karena  ingin  berkontribusi  kepada  negara  sebagai  warga negara yang baik.
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  ini sebenarnya  memberikan  kemudahan  dalam  administrasi  perpajakan. Pelaku UMKM cukup mencatat secara sederhana daftar peredaran bruto usahanya setiap bulan. Total pajak terutang dihitung dengan mengalikan
84 ~ 4(1) 2021, pp. 78-89 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
peredaran  bruto  tersebut  dengan  tarif  0,5%  tiap  bulannya.  Pembayaran pajak  ini  dapat  dilakukan  di  bank  persepsi,  kantor  pos,  ataupun  secara online  menggunakan  internet  banking  dengan  membuat  Kode  Billing melalui  aplikasi  e-Billing  (SSE)  terlebih  dahulu.  Pajak  terutang  yang disetorkan sendiri oleh wajib pajak, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Aspek  Pendaftaran  Merek  Dagang,  Sertifikat  Produksi  Pangan,

## Pendaftaran Bahan Pangan, Pendaftaran Label Halal
Selain  permasalahan  tentang  aspek  perpajakan  para  pelaku UMKM memiliki permasalahan terkait dengan pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hasil penelitian Salleh et  al.  (2017)  menunjukkan  bahwa  branding  dapat  meningkatkan  kinerja UMKM.  Salah  satu  bentuk  branding  yang  dapat  dilakukan  yaitu  melalui pendaftaran merek dagang.  UMKM  yang  memiliki  merek  dagang sendiri akan  lebih  mandiri  dan  dapat  mengembangkan  pemasarannya  dengan lebih  baik.  Berdasarkan  hasil  focus  group  discussion  (FGD)  yang  telah dilaksanakan  (23  Juni  2020,  UB  Guest  House,  Malang),  terdapat beberapa  pelaku  UMKM  yang  masih  belum  peduli  tentang  pentingnya merek  dagang  demi  kelangsungan  usaha  mereka  dan  beberapa diantaranya  mengeluhkan  sulitnya  untuk  mendaftarkan  produk  mereka pada  website  DJKI.  Salah  satu  pelaku  UMKM  mengaku  bahwa  telah berkali-kali  mecoba  mendaftrakan  produknya  bahkan  hingga  merubah nama  produknya,  namun  masih  belum  bisa  mendapatkan  persetujuan dari  DJKI.  Alasan  merek  dagang  tersebut  ditolak  karena  masih menggunakan  kata  atau  kalimat  baku  baik  dalam  bahasa  Indonesia maupun  bahasa  Inggris.  Oleh  karena  itu  perlu  diberikan  pemahaman terkait dengan pengurusan pendaftaran merek dagang.
Hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan adalah bahwa sangat penting  untuk  mengurus  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merek dagang.  Kelas  Merek  terdiri  dari  45  kelas  barang  dan  jasa.  Pemberian nama merek sendiri harus spesifik pada jenis produk dan harus berbeda antar produk sejenis. Terdapat beberapa alasan yang berpotensi menolak merek  dagang,  yaitu  1)  merek  yang  bertentangan  dengan  ideologi negara,  Peraturan  Perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan, atau  ketertiban  umum,  2)  permohonan  ditolak  karena  merek  tersebut memiliki  persamaan  pada  pokok  atau  keseluruhan  terhadap  merek  lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
Selain  pengurusan  merek  dagang,  ternyata  para  pelaku  UMKM masih  kurang memahami  pentingnya  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pendaftaran bahan pangan ke BPOM RI, dan pembuatan  sertifikat  (label)  halal  pada  produk.  SPP-IRT  merupakan sertifikat  perijinan  yang  memungkinkan  UMKM  memiliki  ijin  edar  atas produk yang dihasilkan. Hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung pada daya saing produk (Nizar & Mashuri, 2018; Suhardiyah et al., 2020). Sehingga  pelatihan  yang  diberikan  bukan  hanya  pada  aspek  merek
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 85 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
dagang  saja,  namun  juga  tiga  aspek  penting  lainnya  tersebut. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilaksanakan pada 28 Juli 2020 di Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Brawijaya,  Malang,  menurut Narasumber  (Dr.  Sucipto,  STP.,  MP.,  IPU.),  SPP-IRT  diperuntukkan  bagi Industri  Rumah  Tangga  (IRT)  yang  memiliki  segmen  lebih  kecil  jika dibandingkan sertifikasi BPOM RI (lihat Gambar 3). Selain itu, IRT ini juga berbentuk pangan yang bukan pangan berkhasiat (seperti jamu dan obat- obatan). SPP-IRT memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang  kembali  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  sebelum  masa berakhir.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pengusaha  harus  lolos  dalam beberapa  ujian  (tes)  untuk  medapatkan  sertifikat  keamanan  dan pemeriksaan sarana produksi tersebut. Pengusaha harus terdaftar dalam SPP-IRT  atau  BPOM  RI  terlebih  dahulu,  sebagai  syarat  jika  ingin mengajukan  sertifikasi  halal.  Terdapat  aturan  hukum  yang  mengatur tentang  pangan  yang  harus  dipenuhi  beberapa  aspeknya  yaitu  aman, higienis, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sanitasi, dan kebersihannya (Putri et al., 2015).
Gambar 3 . Pelatihan manajemen produk dengan mengaplikasikan protokol kesehatan
Selanjutnya  adalah  terkait  dengan  pendaftaran  bahan  pangan  ke BPOM  RI.  Pengurusan  izin  ke  BPOM  RI  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  lebih  ketat.  Persyaratan  tersebut  mulai  dari administrasi,  proses  produksi,  produk  yang  telah  tersertifikasi  Standar Nasional  Indonesia  (SNI),  risiko  bahan  pangan,  dan  lain-lain.  Berkaitan dengan hal tersebut, izin BPOM RI ini lebih diperuntukan untuk kelompok industri yang lebih besar, produk yang memiliki khasiat, dan produk yang memiliki  risiko  lebih  tinggi.  Industri  yang  telah  terdaftar  dalam  SPP-IRT, akan ada laporan tersendiri kepada pihak BPOM.
Setelah melakukan  pengurusan  SPP-IRT  dan mendapat sertifikat dari BPOM RI, maka selanjutnya dapat melakukan pengurusan sertifikat halal  agar  dapat  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan  produk. terdapat  2  (dua)  motivasi  utama  produsen  jika  ingin  mendapatkan sertifikasi  halal,  yaitu  motivasi  pada  peluang  bisnis  dan  motivasi  pada
86 ~ 4(1) 2021, pp. 78-89 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
keimanan.  Dengan mayoritas  penduduk Indonesia  adalah muslim,  maka adanya  label  halal  diharapkan  produk  memiliki  kekuatan  dan  mampu menembus  pasar  yang  lebih  besar  berkaitan  dengan  produk  halal. Terdapat  beberapa  sistem  prasyarat  untuk  menghasilkan  produk  halal, yaitu mulai dari masukan (input), proses (process), dan keluaran (output), sehingga  diperlukan  prosedur  yang  halal  pula  untuk  memproses  produk agar  mendapatkan  sertifikat  halal.  Selain  itu,  nama  produk  yang dicantumkan harus dengan nama yang baik dan tidak mengarah terhadap nama  yang  dilarang  oleh  agama.  Penafsiran  kehalalan  suatu  produk dapat  dilihat  dari  perspektif  suatu  barang,  seperti  bahan-bahan  yang digunakan  untuk  membuat  produk  (faktor  internal)  dan  bagaimana  cara memperoleh  modal,  bahan,  alat,  dan  lain  sebagainya  (faktor  eksternal) (Ahmad et al., 2013; Sahir et al., 2016; Verbeke et al., 2013).

## 3. Aspek Pemasaran
Salah  satu  aspek  yang  menjadi  perhatian  adalah  pemasaran. Pengusaha  harus  memperhatikan  peluang  dan  tantangan  guna mengambil kesempatan. Dalam hal ini, para pelaku UMKM dituntut untuk selalu berinovasi dengan kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, sehingga usahanya dapat bertahan. Selain itu, aspek pemahaman digital juga  sangat  penting  untuk  memasarkan  produk,  seperti  pemasaran melalui media sosial agar dapat menekan biaya pemasaran (Evasar et al., 2019; Haptari & Nugroho, 2019; Harto et al., 2019).
Manajemen pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk  semua  perusahaan,  termasuk  UMKM.  Penerapan  manajemen pemasaran  ini  sendiri  berkaitan  dengan  kemampuan  usaha  dalam menjangkau pasar dan memaksimalkan peluang yang dimiliki. Penerapan manajemen  pemasaran  yang  menarik  dan  memaksimalkan  keunggulan kompetitif diharapkan akan mampu memperkuat posisi unit usaha dalam menghadapi tantangan dan persaingan serta dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada dan pada akhirnya akan memberi nilai tambah ( value added ) bagi usaha.
Sebagian  besar  UMKM  yang  tergabung  dalam  KSU  Amangtiwi telah  memiliki  akses  yang  cukup  baik  terhadap platform pemasaran online ,  beberapa  diantaranya  telah  memulai  memasarkan  produknya melalui media sosial instagram, beberapa lainnya juga telah memiliki toko online di  beberapa marketplace seperti  tokopedia,  shopee,  dan bukalapak.  Salah  seorang  pelaku  UMKM  berharap,  bahwa  Universitas Brawijaya  melalui  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  membantu pemasaran produk UMKM dengan membuat link berdomain ub.ac.id dan website pemerintahan. Hal ini penting bagi UMKM karena dengan domain website pemerintah, jangkauan pemasaran akan lebih luas.
Universitas  Brawijaya,  khususnya  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis memiliki  Laboratorium  Kewirausahaan,  sehingga  dapat  menjadi  wadah bagi  para  UMKM  ini  untuk  menjalin  kerjasama  dalam  memasarkan produknya.  Melalui  fasilitas  yang  dimiliki,  UMKM  dapat  dibantu  untuk
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 87 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
memasarkan  produknya  pada  website  dengan  domain  ub.ac.id  dan kemudian  terhubung  dengan  akun  media  sosial  dan  toko  online  UMKM. Dengan  adanya  kegiatan  ini,  para  pelaku  UMKM  KSU  Amangtiwi  juga berharap  untuk  diadakan  pelatihan-pelatihan  selanjutnya  karena  masih banyak  sekali  pengetahuan  yang  harus  digali  dan  akses  kemudahan untuk mengembangkan produknya.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  rangka peningkatan  ketaatan  aspek  perpajakan  dan  kualitas  pengelolaan  produk pada  KSU  Amangtiwi  sangat  membantu  pelaku  usaha  dalam  hal meningkatkan  ketaatan  wajib  pajak  UMKM  yang  telah  terdaftar  serta melindungi  kelangsungan  usaha  para  UMKM  hingga  nantinya  dapat berkembang besar dalam pasar Internasional.
Dengan  dilakukannya  sosialisasi,  wawasan,  dan  pemahaman  yang cukup dalam hal administrasi perpajakan, pelaku UMKM pada KSU Amangtiwi tidak  lagi  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  perpajakan yang  mana  selama  ini  masih  rendah.  Sosialisasi  dan  pendampingan pengelolaan  produk  yang  meliputi  pendaftaran  merek  dagang,  sertifikat produksi  pangan,  pendaftaran  bahan  pangan,  pendaftaran  label  halal, membuka  peluang  bagi  pelaku  UMKM  untuk  menjangkau  pasar  yang  lebih luas.  Hal  tersebut  tentunya  didukung  dengan  pelatihan  terkait  strategi pemasaran  yang  tepat.  Para  pelaku  UMKM  ini  memiliki  motivasi  yang  tinggi untuk  mengabdi  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  baik  serta berkontribusi  melalui  roda  perekonomian  sebagai  UMKM  sekaligus  wajib pajak  yang  patuh.  Hal  ini  akan  menjadi  peluang  untuk  meningkatkan penerimaan dan roda perekonomian negara melalui UMKM.
Terdapat  beberapa  keterbatasan  pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini antara lain:
1. Mitra  pengabdian  adalah  KSU  Amangtiwi  yang  berada  di  Kota  Malang dimana  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM  tidak  dapat digeneralisasi  pada  kelompok  UMKM  lain.  Disarankan  kegiatan pengabdian  selanjutnya  dapat  dilakukan  pada  kelompok  UMKM  yang memiliki jangkauan yang lebih luas.
2. Bentuk  kegiatan  pengabdian  berikutnya  dapat  lebih  mendalam  terkait dengan jaringan pemasaran produk sehingga produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat lebih dikenal oleh masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan  pengabdian  masyarakat  melalui  Program  Doktor  Mengabdi tahun  2020.  Selain  itu  juga  terima  kasih  kepada  KSU  Amangtiwi  atas diberikannya  akses  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini.
88 ~ 4(1) 2021, pp. 78-89 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  M.,  Kadir,  S.  A.,  &  Salehuddin,  N.  A.  (2013).  Perceptions  and Behaviour’s  of  Muslims  and  Non-Muslims  Towards  Halal  Products. Journal  of  Social  and  Development  Sciences , 4 (6),  249 –257. https://doi.org/10.22610/jsds.v4i6.759 Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Usaha  Mikro  Kecil  Kota  Malang .  Website.
https://malangkota.bps.go.id/
Evasar,  A.  D.,  Utomo,  Y.  B.,  &  Ambarwati,  D.  (2019).  Pelatihan  dan Pemanfaatan E-Commerce sebagai Media Pemasaran Produk UMKM di  Desa  Tales  Kecamatan  Ngadiluwih,  Kabupaten  Kediri. Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 75 –84.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32503/Cendekia.v1i2.603 Farras, B. (2019). UMKM Kalah Saing, Jokowi Beberkan Masalahnya . CNBC Indonesia.  https://www.cnbcindonesia.com/news/20190111134416-4- 50214/umkm-kalah-saing-jokowi-beberkan-masalahnya Haptari,  V.  D.,  &  Nugroho,  R.  (2019).  Literasi  Akuntansi  dan  Pemasaran Online bagi UMKM Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul. Jurnal KUAT:
Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan , 1 (3), 190 –193.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31092/kuat.v1i3.632 Harto,  D.,  Pratiwi,  S.  R.,  Utomo,  M.  N.,  &  Rahmawati,  M.  (2019).  Penerapan Internet  Marketing  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  pada  UMKM. JPPM:  Jurnal  Pengabdian  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat , 3 (1),  39 – 45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3033 Inasius,  F.  (2015).  Tax  Compliance  of  Small  and  Medium  Enterprises: Evidence  from  Indonesia. Accounting  &  Taxation , 7 (1),  67 –73.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2653880
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018).
Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016 - 2017 . Website. Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  (2019). Laporan Rapat  Kerja  Nasional  2019:  Sinergitas  Pengembangan  KUMKM melalui  Penguatan  Peran  Antar  Lembaga .  Laporan  Rapat  Kerja Nasional 2019. MUC  Consulting.  (2019). Kontribusi  Pajak  UMKM  Masih  Sangat  Rendah . Mucglobal.Com.
Muniroh,  H.,  &  Azizi,  Z.  W.  (2019).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Final  PP  No  46  Tahun  2013  pada  UMKM  di Kabupaten  Rembang. Jurnal  Akuntansi  Indonesia , 8 (1),  27 –38.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jai.8.1.27-38
Nizar,  M.,  &  Mashuri,  M.  (2018).  Pengembangan  Potensi  Lokal  Melalui
Pemberdayaan  Lingkungan  dan  UMKM  pada  Masyarakat  Pesisir. Jurnal Soeropati , 1 (1), 41 –56. https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati/article/view/1241 Putri,  R.  A.  I.,  Rohayati,  Y.,  &  Aisha,  A.  N.  (2015).  Evaluasi  Pemenuhan Kriteria  CPPB-IRT  dan  Sertifikasi  Halal  Pada  UKM  Pelangi  Rasa. Jurnal Rekayasa Sistem Dan Industri , 2 (3), 17 –24.
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 89 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
https://doi.org/https://doi.org/10.25124/jrsi.v2i03.60 Sahir,  S.  H.,  Ramadhani,  A.,  &  Tarigan,  E.  D.  S.  (2016).  Pengaruh  Gaya Hidup,  Label  Halal,  dan  Harga  Terhadap  Keputusan  Pembelian Kosmestik  Wardah  pada  Mahasiawa  Progam  Studi  Manajemen Fakultas  Ekonomi  Universitas  Medan  Area  Medan. Jurnal  Konsep Bisnis Dan Manajemen , 3 (1), 1 –15.
https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jkbm.v3i1.237 Salleh,  M.,  Sulaiman,  M.,  Haque,  E.,  &  Othman,  A.  K.  (2017).  Impact  Of
Branding  On  SME  Performance. Journal  of  Islamic  Management Studies , 1 (1), 15 –28.
http://publications.waim.my/index.php/jims/article/view/5 Suhardiyah,  M.,  Widodo,  U.  P.  W.,  &  Sasmita,  Y.  (2020).  Legalisasi  Dan
Pengelolaan Usaha Pada UMKM. Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 45 –53. https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.1.1.2340 Verbeke, W., Rutsaert, P., Bonne, K., & Vermeir, I.  (2013). Credence Quality Coordination  and  Consumers’  Willingness-to-Pay  for  Certified  Halal Labelled Meat. Meat Sci , 95 (4), 790 –797.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2013.04.042