Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin

## FILSAFAT POSITIVISME DAN ALIRAN HUKUM POSITIF
Oleh : Amir Syarifuddin ∗

## ABSTRAK
Menurut Auguste Comte bahwa evolusi perkembangan akal  budi  manusia  dimulai  dari  tahap  teologi,  berlanjut  ke tahap  metafisis  dan  berakhir  pada  tahap  positif.  Pada  tahap teologis  manusia  belum  memiliki  kemampuan  menjelaskan objek baik dirinya maupun yang di luar dirinya. Semua objek dipahami  sebagai  memiliki  jiwa  dan  kekuatan,  yang merupakan  hasil  ciptaan  Tuhan  (teo,  deus).  Pada  tahap metafisis,  akal  pikiran  manusia  lebih  maju,  ditandai  dengan kemampuan membuat abstraksi sehingga dapat menghasilkan konsep-konsep  umum yang dipandang sebagai penyebab dari segala  akibat.  Pada  tahap  poistip,  yang  merupakan  tahap tertinggi perkembangan akal-fikiran manusia, ia telah mampu menjelaskan  segala  objek  berdasarkan  hukum  dan  atau  teori yang  telah  teruji  secara  empiris.  Semua  objek  hanya  dapat dipercaya  apabila  objek  itu  diketahui  melalui  pancaindera. Bahkan  objek  itu  dapat  ditakar,  diukur  dan  ditimbang sehingga  dapat  memberikan  kepastian,  riel,  akurat,  dan bermanfaat.  Evolusi  akal  fikiran  manusia  yang  telah mencapai  tahap  positif  merupakan  basis  dari  perkembangan masyarakat  modern,  filsafat,  dan  ilmu  pengetahuan. Masyarakat  modern  adalah  yang  berlandaskan  pandangan positif  yang  hanya  memperhitungkan  hal  yang  pastri,  riel, akurat,  dan  bermanfaat.  Ilmu  pengetahuan  dibangun  hanya dari  objek  yang  dapat  dialami  melalui  pancaindera  dengan menyingkirkan pandangan teologis dan metafisis.
Perkembangan  tahap  pemikiran  tersebut  mempengaruhi
∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
perkembangan  pemikiran  hukum,  mulai  dari  teori  hukum alam  yang  irrasional,  berlanjut  kepada  pemikiran  hukum alam  yang  rasional  dan  akhirnya  membentuk  dasar  bagi perkembangan  hukum  internasional.  Demikian  juga  halnya hukum positif yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  ciri-ciri  filsafat  tersebut, sehingga  hukum  positif  hanya  memperhitungkan  kepastian, konkrit, akurat, dan bermanfaat.
Kata  kunci  :  Positivisme,  Keabsahan,  Kepastian  hukum, keadilan

## A. Pengantar
Positivisme merupakan  aliran filsafat yang dipelopori oleh  Filosof  Perancis  yang  bernama  Auguste  Comte  (1798- 1857).  Positivisme  hanya  mempercayai  fakta  yang  dapat diregistrasi  secara  inderawi  yang  dijadikan  objek  ilmu pengetahuan.  Fakta    tersebut  dapat  ditinjau  dan  diuji  dan setelah  itu  barulah  kemudian  dijadikan    landasan pengetahuan. Pandangan positivisme sangat bertolak
belakang  dengan  pandangan  tradisional  dan  agama.  Bahkan dalam  perkembangannya  positivisme  telah  memaksa  agama dan  metafisika  “turun  tahta”  dari  landasan  berfikir  manusia dalam  mengatur  susunan  masyarakat.  Sebelum  lahir positivisme,  orang  berkeyakinan  bahwa  seluruh  alam, termasuk  masyarakat  dikuasai  oleh  hukum  alam  yang  lepas dari  kemauan  manusia.  Semua  lembaga  kemasyarakatan, pembenarannya  dan  pendasarannya  dahulu  diketemukan dalam  pandangan  metafisik  dan  keagamaan.  Menurut
Auguste Comte, pandangan tersebut di atas telah ketinggalan zaman,  harus  diperbarui  dan  berpedoman  pada  ilmu pengetahuan.  Sejarah  perkembangan  manusia  hanya  dapat dimengerti    bila  manusia  memahami  hukum  evolusi  yang menentukan  arah  sejarah  tersebut.  Hukum  evolusi  itu bergerak dari tahap teologik ke tahap metafisik dan akhirnya sampai  pada  tahap  yang  tertinggi  yaitu  tahap  positif.  Teori evolusi  tahap-tahap  perkembangan  pemikiran  manusia tersebut  mempengaruhi  perkembangan  ilmu  pengetahuan, termasuk  ilmu  hukum.  Oleh  karena  itulah  kita  dapat menyaksikan  perkembangan  pemikiran  hukum  dari  teori hukum alam, kemudian lahir teori hukum positif yang sampai kini  mendominasi  perkembangan  ilmu  hukum.  Persoalan yang  timbul  ialah  bagaimana  pengaruh  tahap  positif  dari pemikiran manusia tersebut terhadap perkembangan pemikiran hukum terutama teori hukum positif?

## B. Teori Tiga Tahap
Menurut  Auguste  Comte  akal-budi  manusia  itu berkembang  atau  berevolusi  dari  tahap  yang  paling  rendah bergerak  ke  tahap  yang  lebih  tinggi.  Proses  perkembangan atau  evolusi  akal-budi  itu  adalah  spontan-otomatis,  tak terelakan dan berlaku universal 1 . Evolusi akal-budi itu terjadi karena  setiap  manusia  memiliki  penginderaan  dan  struktur
1 Veerger. K.J. Realitas Sosial . Jakarta:Gramedia, 1985. Hlm. 20
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
akal-budi  yang  sama  sehingga  menghasilkan  persepsi  dan kesimpulan  yang  sama  pula.  Kesamaan  persepsi  dan kesimpulan itu membentuk hukum universal yang berlaku di semua  tempat  dan  waktu.  Evolusi  akal-budi  itu  mulai  dari tahap  teologi  (agama)  ke  tahap  metafisik  dan  akhirnya  ke tahap positif.
Tahap Teologi (agama)
Pada tahap teologi, manusia belum memiliki
kemampuan  akal-budi  untuk  memahami  dan  menjelaskan baik  dirinya  maupun  objek  lain  di  luar  dirinya.  Objek-objek di  luar  dirinya  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  non  fisik difahami  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  ,  ada  yang mengagumkan  dan  juga  menakutkan.  Alam  semesta dipandang  memiliki  fikiran,  kemauan,  perasaan,  dan  juga mampu  bertindak  seperti  manusia.  Kekaguman  terhadap mahluk-mahluk  itu  membentuk  keyakinan  bahwa  di  luar dirinya  terdapat  mahluk  yang  maha  kuasa,  yang  merupakan cikal-bakal  keyakinan  adanya  Tuhan.  Fetisyisme,  animisme adalah  bentuk  bentuk  paling  awal  kepercayaan  manusia terhadap makhluk yang maha kuasa tersebut.
Menurut keyakinan tersebut, dunia fisik seperti pohon, gunung,  sungai,  dan  lain-lain  memiliki  roh/jiwa.  Dengan demikian  roh  benda-benda  tersebut  dapat  bertindak  dan memiliki  kekuatan  terhadap  manusia.  Melalui  penyembahan kecil  dan  perantaraan  dukun  manusia  harus  memberikan
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
penghormatan  dalam  bentuk  sesajen,  selamentan,  sembah, kepada  roh-roh  tersebut  dengan  harapan  agar  ia  dapat melindungi atau setidak-tidaknya tidak menganggu manusia 2 .
Politeisme  adalah  bentuk  keyakinan  yang  lebih  maju dibandingakn  animisme.  Jika  animisme  meyakini  bahwa benda-benda  fisik  memiliki  roh/jiwa  masing-masing,  maka pada  politeisme,  manusia  telah  mampu  mengelompokan roh/jiwa  dari  benda-benda  fisik  berdasarkan  kesamaan- kesamaan  (induksi-  abstraksi).  Hasil  abstraksi  itu  disebut antara lain dewa, dewi, Tuhan, pencipta, penguasa alam, dan lain-lain.  Dewa,  dewi  tersebut  disesuaikan  dengan  bidang- bidang  tertentu,  sehingga  muncul  dewa  pencipta,  dewa penghancur, dewa pemelihara, dewa Sri (kesuburan di bidang pertanian), dewa cinta, dewa api, dewa laut, dewa angin, dan lain-lain.
Monoteisme,  muncul  sebagai  perkembangan  lebih lanjut  dari  politeisme,  beranggapan  bahwa  hanya  ada  satu Tuhan  yang  berdaulat  penuh  atas  langit  dan  bumi.  Semua gejala alam, hidup-mati, suka-duka, untung-rugi yang dialami manusia  adalah  realisasi  dari  kehendak  Tuhan  yang  maha kuasa.

## Tahap Metafisik
2 Bakker. Y.W.M. Indonesia 70 , Majalah Impack, jilid V No. 11, 1970, Hlm. 28
Menurut  Auguste  Comte  tahap  metafisik  adalah modifikasi  saja  dari  tahap  teologi.  Jika  pada  tahap teologi/agama  bahwa  semua  peristiwa  dan  fenomena  alam merupakan  realisasi  kehendak  Tuhan,  maka  pada  tahap metafisik,  manusia  telah  berhasil  membuat  konsep-konsep abstrak dari kejadian-kejadian konkrit dalam bentuk abstraksi seperti    “hukum  alam”,  “kodrat  manusia”,  “manusia  dari ilahi”,  “keharusan  mutlak”  dianggap  sebagai  penyebab. Penjelasan  terhadap  semua  gejala  atau  peristiwa  semuanya dapat dikembalikan pada penyebab tadi 3 .

## Tahap Positif
Pada  tahap  positif  ini  kemampuan  akal-buidi  manusia telah mencapai tahap tertinggi. Seluruh peristiwa atau  gejala alam dapat dijelaskan berdasarkan hukum dan atau teori yang dapat  diuji,  dibuktikan  secara  empiris.  Kebenaran  dalam menjelaskan  suatu  gejala  atau  peristiwa  adalah  teori kebenaran korespondensi, artinya suatu pernyataan dikatakan benar  apabila  pernyataan  itu  sesuai  dengan  kenyataan. Kenyataan  sebagai  suatu  kriteria  dalam  menilai  pernyataan tersebut. Kenyataan itu dapat diregistrasi atau diamati melalui pancaindera  (empiri).  Pada  tahap  positif  ini  peranan  agama telah  diambil  over  oleh  ilmu  pengetahuan  empiris.  Sesudah abad  ke-17  Rene  Descartes  meramalkan  bahwa  seluruh pemikiran  pra  ilmiah  atau  spekulatif  telah  diganti  oleh
3 Veerger., Op.,Cit . Hlm. 21
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
rasionalitas  ilmu  alam.  Zaman  baru  telah  tiba,  zaman rasionalitas, zaman modern merupakan manifestasi dari tahap positif.

## C. Ciri-ciri Filsafat Positivisme
Cara  berfikir  manusia  dan  masyarakat  mencapai puncaknya pada tahap positif, setelah melalui tahap teologik dan  metafisik.  Istilah  positif  diberi  arti  secara  eksplisit dengan  muatan  filsafati  yaitu  bahwa  yang  benar  dan  nyata haruslah konkrit,  eksak,  akurat, dan  memberi manfaat 4 .
Dengan  perkataan  lain  setiap  pernyataan  dinilai  positif apabila  pernyataan  tersebut  konkrit  (tidak  abstrak),  memberi kepastian  (eksak),  memiliki  ketepatan  (akurat),  dan mendatangkan  manfaat.  Ilmu  pengetahuan  dianggap  benar bila  didapat  melalui  metode  yang  lazim  dipergunakan  oleh ilmu  alam  yaitu  metode  observasi,  eksperimentasi,  dan komparasi sebagaimana yang lazim dipergunakan oleh fisika.
Positivisme  menolak  segala  sesuatu  yang  tidak  faktual untuk dijadikan objek kajian (gegenstand) ilmu pengetahuan.
Fakta-fakta  itu  haruslah  didapat  dengan  menggunakan metode keilmuan, khususnya metode ilmu alam (fisika).Fakta atau data haruslah dapat diukur secara kuantitatif,yaitu dapat diukur,ditakar,dan  ditimbang.  Semua  ilmu  haruslah  bersifat
4 Koento  Wibisono. Hubungan  Filsafat  ,  Ilmu  Pengetahuan,  dan Budaya .  Makalah  pada  Internship  Dosen-Dosen  Filksafat  Pancasila  se Indonesia, 8 September 1996, Yogyakarta. Hlm. 6
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
positivistik,  termasuk  ilmu  sosial  seperti  sosiologi  (fisika sosial).  Apabila  dikaitkan  dengan  ilmu  sosial  budaya,  maka menurut Comte 5 :
1. Gejala  sosial  budaya  haruslah  dipandang  sebagai gejala alam;
2. Ilmu sosial budaya harus dapat merumuskan hukum- hukum  atau  generalisasi-generalisasi  yang  mirip ilmu alam; dan
3. Ilmu sosial budaya harus menerapkan prosedur serta metode penelitian dengan analisis yang telah ada dan berkembang dalam ilmu-ilmu alam.
Dengan  menerapkan  metode  ilmu  alam  tersebut,  maka ilmu sosial bersifat positivistik, sehingga manusia, masyarakat,  dan  kebudayaan  dapat  dideskripsi  secara matematis dengan angka-angka statistik.

## D. Gradasi Ilmu Pengetahuan
Disamping  disebut  sebagai  peletak  dasar  Filsafat positivisme, Auguste Comte juga Bapak Sosiologi atau fisika sosial. Sosiologi relatif lebih muda dibanding ilmu-ilmu lain dan  sering  terjadi  perdebatan  tentang  ruang  lingkup  atau objek kajiannya. Setiap ilmu memiliki objek kajian tersendiri, yang  berbeda  dengan  objek  kajian  ilmu-ilmu  lainnya.  Objek
5 Filsafat. Kompasiana.com/2014/01/08/positivisme-dan-auguste comte-/249/2.html . diakses tanggal 29 September 2014
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
kajian atau pokok bahasan (gegenstand) masing-masing ilmu memiliki  tingkat  kerumitan  tersendiri,  artinya  objek  kajian ilmu ada yang sederhana, agak rumit, dan paling rumit. Atas dasar  tingkat  kerumitan  itu,  Comte  membuat  gradasi  ilmu mulai  dari  yang  memiliki  objek  yang  paling  sederhana sampai  ke  yang  paling  rumit.  Ilmu  yang  memiliki  objek kajian  sederhana  diletakan  pada  posisi  atas,  yang  memiliki objek kajian agak rumit diletakan di tengah, sedangkan yang memiliki  objek  kajian  paling  rumit  diletakan  pada  posisi paling  bawah  atau  terakhir.  Atas  dasar  itu,  Comte  membuat gradasi ilmu sebagai berikut 6 :
1. Matematika;
2. Astronomi/kosmologi;
3. Fisika;
4. Kimia;
5. Biologi; dan
6. Fisika sosial/sosiologi
Walaupun  matematika  dipandang  Comte  memiliki objek  kajian  yang  kurang  rumit  ( simple ),  tetapi  matematika menjadi  dasar  dari  ilmu-ilmu  yang  berada  di  bawahnya. Untuk  memahami  dan  menjelaskan  astronomi  sampai  ke fisika sosial/sosiologi diperlukan bantuan matematika.
Dihubungkan  dengan  teori  tiga  tahap  pemikiran manusia seperti telah diuraikan di atas, maka menurut Comte
6 Koento Wibisono., Op.,Cit. Hlm. 7
bertambah  rendah  gradasi  dari  ilmu    atau  bertambah  rumit objek  kajian  ilmu  tersebut,  maka  bertambah  tinggi  objek kajian  ilmu  itu  untuk  ditafsirkan  secara  teologik  dan metafisik.  Sebaliknya  bertambah  tinggi  gradasi  atau bertambah  sederhana  objek  kajian  ilmu  tersebut,  bertambah kecil  objek  tersebut  untuk  ditafsirkan  secara  teologik  dan metafisik.    Comte  berpendapat  bahwa  mulai  matematika sampai  dengan  kimia  telah  tercapai  tahap  positif,  sedangkan biologi  dan  sosiologi  masih  sangat  dipengaruhi  nilai-nilai teologik dan metafisik.

## E. Awal Kelahiran Hukum Positif
Magnis  Suseno  menyebut  bahwa  fungsi  utama  hukum adalah  untuk  memanusiakan  penggunaan  kekuasaan 7 .
Pengaturan  kehidupan  manusia  tidak  lagi  ditentukan  oleh mereka  yang  memiliki  kekuatan  demi  kepentingannya,  akan tetapi  ditentukan  oleh  aturan-aturan  yang  rasional  dan objektif  untuk  kepentingan  semua  pihak  dan  karena  itulah hukum  harus  adil.  Keadilan  dapat  diukur  dengan  dua  cara yaitu  pertama  diukur  berdasarkan  norma-norma  diluar hukum, yaitu norma moral. Kedua diukur berdasarkan norma yang  ada  dalam  hukum  itu  sendiri.  Kedua  ukuran  itu menimbulkan atau melahirkan dua teori dalam filsafat hukum
7 Frans  Magnis  Suseno. Etika  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1994. Hlm. 85
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
yaitu  pertama  teori  hukum  kodrat/alam  dan  kedua  teori hukum  positif 8 .  Perdebatan  tentang  keadilan  hukum  telah memiliki  usia  panjang  yang  dumulai  dari  tahun  300  SM sampai dengan sekarang.
Kelahiran  teori  hukum  kodrat  digagas  oleh Stoa yaitu suatu aturan filsafat Yunani dan Romawi. Gagasan dasar Stoa ialah  bahwa  alam  semesta  ini  diresapi  oleh  akal-budi  ilahi. Hidup  sesuai  dengan  kodrat  berarti  hidup  sesuai  dengan tatanan  ilahi.  Manusia  tidak  boleh  memberontak  terhadap realitas melainkan harus menerimanya. Salah satu tokoh Stoa adalah  Marcus  Tellius  Cicero  (106-43  SM)  mengemukakan istilah lex  aeterna (hukum  abadi  ilahi)  yang  terdiri  dari  (1) hukum kodrat atau hukum alam, yaitu hukum yang mengatur benda-benda yang tidak memiliki akal-budi, (2) hukum moral yang mengatur benda-benda yang memiliki akal-budi. Ajaran hukum  kodrat  Cicero  berkembang  pesat  ke  Eropah  melalui tulisan  Agustinus  (354-430  M)  dan  Thomas  Aquinas  (1225- 1274  M).  Thomas  Aquinas  memperkenalkan  tiga  hukum yaitu  (1)  hukum  abadi (lex  aeterna), (2)  hukum  kodrat (lex naturalis ),  dan  (3)  hukum  manusia/hukum  positif (lex humana). Hukum  abadi  berisi  rencana  abadi  ilahi menciptakan  alam  semesta,  hukum  kodrat  berisi  segala kewajiban  manusia  dan  hukum  positif  adalah  hukum  yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia dengan patokan
8 Ibid. , Hlm. 86
tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  kodrat.  Inti  dari ketiga hukum ini ialah bahwa semuanya berdasarkan kepada rasio tuhan. Apabila hukum positif bertentangan dengan rasio tuhan  yang  tercermin  dalam  hukum  kodrat,  maka  secara otomatis  hukum  positif  itu  tidak  meiliki  kekuatan  mengikat atau tidak sah.
Memasuki  zaman  pencerahan  ( aufklarung) abad  ke-16 terjadi  perubahan  drastis  terhadap  kepercayaan  pada  hukum kodrat. Munculnya rasionalisme yang diikuti oleh empirisme menggoyangkan  pendasaran  hukum  kodrat  yang  bersumber pada  rasio  ilahi.  Manusia  dengan  fikirannya  mulai mempertanyakan  otoritas-otoritas  tradisional  teermasuk pandangan  hukum  kodrat  Cicero,  Agustinus,  dan  Thomas Aquinas. Cara berfikir  masa pencerahan sejalan dengan  cara berfikir  masa  renaissance,  yaitu  cara  berfikir  yang  pernah hidup  di  Yunani  pada  kurang  lebih  abad  ke-5  SM,  dimana rasio  manusia  mendominasi  pandangan  dunia.  Kepercayaan terhadap  hukum  alam  mulai  kehilangan  kekuatannya, pendasaran  hukum  alam  beralih  dari  rasio  tuhan  ke  rasio manusia.  Rasio  manusia  memiliki  kemampuan  berfikir  logis dengan  menggunakan  pendekatan mos  geometricus ,  yang bertitik tolak ada aksioma-aksioma, premis-premis yang telah tahan  uji,  yang  kemudian  dideduksikan  pada  hal-hal  yang konkrit.
Tokoh-tokoh  penting  pada  masa  pencerahan  tersebut adalah  antara  lain  Hugo  de  Groot  (Grotius)  (1583-1645), Franscisco  Suarez  (1548-1617),  Roberto  Belarminus  (1542- 1621),  Samuel  Pufendorf  (1632-1694),  Cristian  Wolf  (1679- 1754), Thomas Hobbes (1588-1679), dan Jhon Locke (1632- 1742)  merupakan  tokoh-tokoh  penyumbang  bagi  terciptanya hukum alam yang bersumber pada rasio manusia 9 .

## F. Aliran Hukum Positif
Aliran  hukum  positif  lahir  sebagai  reaksi  terhadap kelemahan teori hukum kodrat. Kelemahan itu mencakup dua hal  yaitu  (1)  faham  tentang  kodrat  tidak  dapat  dipastikan secara  objektif,  (2)  faham  ini  memiliki  kelemahan  dalam menarik kesimpulan normatif dari fakta objektif 10 . Pandangan tentang  kodrat  manusia  beraneka  ragam  dari  setiap  filosof. Konsekwensinya  adalah  isi  hukum  kodrat  beraneka  ragam pula.  Jika  kodrat  manusia  dapat  ditentukan  secara  objektif juga terdapat kelemahan dalam menarik kesimpulan normatif. Namun  kelemahan  mendasar  teori  hukum  kodrat  ialah  yang menyatakan bahwa hukum positif itu baru sah apabila sesuai dengan  hukum  kodrat.  Kekaburan  konsep  hukum  kodrat tersebut  berakibat  juga  pada  kekaburan  hukum  positif. Sebagai  contoh  hukum  kodrat  mencerminkan  keadilan  yang
9 Ibid ., Hlm. 93 10 Ibid ,. Hlm. 99
abadi  maka  jika  hukum  positif  tidak  sesuai  dengan  hukum kodrat, maka secara otomatis hukum positif menjadi tidak sah atau  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat.  Keadaan  ini  tentu menimbulkan  konsekwensi  yaitu  berkurangnya  kepastian hukum.
Hukum  positif  tidak  menginginkan  mendasarkan  diri pada  keadilan  yang  ditetapkan  oleh  hukum  kodrat.  Hukum positif,  yaitu  hukum  yang  ditetapkan  ( ponere )  oleh  badan yang  berwenang  (otoritas)  untuk  itu.    Keabsahan  hukum positif  tidak  ditentukan  oleh  nilai  keadilan  hukum  kodrat akan  tetapi  ditentukan  oleh  otoritas.  Hukum  positif  tidak menggunakan  ukuran  keadilan  diluar  dirinya  melainkan ditentukan    oleh  hukum  positif  itu  sendiri.  Teori  hukum positif  mengakui  bahwa  keadilan  merupakan  hal  yang penting  dan  mendasar  bagi  hukum,  akan  tetapi  yang  tidak dikehendakinya  adalah  menggantungkan  keabsahan  pada konsep  keadilan  yang  prapositif  itu.  Pandangan  teori  hukum positif  mengakui  jika  hukum  itu  tidak  adil  maka  tidak otomatis  hukum  itu  menjadi  tidak  sah  atau  tidak  berlaku seperti  pandangan  teori  hukum  kodrat.  Jika  hukum  positif tidak adil harus diubah kemudian ditetapkan melalui prosedur yang sudah ditentukan.
Hukum positif dibentuk berdasarkan fakta-fakta konkrit dengan  mengutamakan  ketepatan  (akurasi),  menjamin kepastian  hukum,  dan  harus  jelas  manfaat  yang  didapat  dari
Filsafat Positivisme  dan Aliran Hukum Positif – Amir Syarifuddin
hukum  itu.  Karena  itu  kita  mengenal  konsep  kaedah  hukum konkrit  dan  kaedah  hukum  abstrak 11 .  Hukum  positif dirancang  dengan  menggunakan  ketepatan  istilah,  ketegasan ungkapan,  kecermatan  pengertian/konsepsi,  dan  kejelasan objek 12 .  Hukum  positif  dirancang  untuk  menjamin  kepastian hukum  baik  kepastian  dalam  hukum  itu  sendiri  maupun kepastian  dalam  pelaksanaan.  Kepastian  hukum  merupakan tugas  yang  harus  terlaksana  atau  terealisasi.  Oleh  karena  itu hukum  harus  bisa  menciptakan  kepastian  dan  sekaligus kesebandingan yang tertuju kepada keadilan 13 . Hukum positif dirancang agar memberikan manfaat. Tanpa manfaat, hukum tidak  bernilai  sebagaimana  dikemukakan  oleh  pragmatisme. Sebagai contoh hukum pidana yang merupakan hukum sanksi harus  dapat  memberikan  rasa  jera  dan  rasa  takut,  tanpa tercipta  kedua  efek  tersebut  merupakan  indikator  kegagalan hukum pidana
G. Keadilan Menurut Teori Hukum Positif
Kelemahan utama teori hukum alam yaitu mendasarkan diri  pada  kodrat  manusia  yang  tidak  dapat  dipastikan  secara objektif.  Konsekwensi  yang  timbul  dari  dari  kelemahan tersebut  antara  lain  ialah  pandangan  tentang  keadilan  yang
11 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto. Perihal  Kaedah Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm. 29 12 Purnawidi  W.  Purbacaraka. Filsafat  Hukum  Aspek  Etis Pengabdian  Tiga  Guru  Besar  Filsafat  Hukum, Jakarta:  Djokosoetono Research Center, FH-UI, 2013. Hlm. 14 13 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto., Op., Cit . Hlm. 49
didasarkan  pada  kodrat  manusia  juga  tidak  dapat  dipastikan secara objektif. Hukum positif yang diciptakan manusia juga didasarkan  pada  keadilan.  Jika  hukum  positif  itu  tidak  adil menurut pandangan teori hukum alam, maka otomatis hukum positif  tidak  absah.  Keadaan  ini  tentu  menimbulkan ketidakpastian,  karena  menggantungkan  keabsahan  hukum positif pada konsep keadilan yang juga tidak dapat dipastikan secara objektif.
Menggantungkan  keabsahan  hukum  poistif  pada keadilan  menimbulkan  ketidakpastian.  Kelemahan  inilah yang tidak diinginkan oleh  hukum positif. Keabsahan hukum positif  bukan  didasarkan  pada  keadilan,  akan  tetapi ditentukan  oleh  otoritas  (kekuasaan  yang  dilembagakan) badan  pembuat  hukum.  Hukum  positif  dianggap  absah sepanjang  ia  dibentuk  dan  diundangkan  oleh  badan  yang berwenang.  Hukum  positif  baru  tidak  absah  sejak  dia dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat  atau  dicabut oleh otoritas badan berwenang.
Walaupun demikian hukum positif tetap
memperhitungkan  keadilan.  Jika  hukum  positif  dipandang tidak  adil,  ia  perlu  diubah  dengan  cara  menafsirkan, mengkonstruksi,  merevisi  bahkan  mengganti  hukum  yang tidak  adil  sehingga  menjadi  adil.  Teori  hukum  positif menghendaki dalam menafsirkan, mengkonstruksi,
mengubah,  dan  mengganti  hukum  yang  tidak  adil    itu
haruslah  dilakukan  oleh  badan  yang  berwenang  dengan prosedur  tertentu.  Namun  demikian,  teori  hukum  positif tetaplah  memiliki  kelemahan.  Bisa  terjadi  badan  yang berwenang  membuat  hukum  itu  tanpa  malu  dan  tanpa mendasarkan  diri  pada  pandangan  baik-buruk  (moral) menerbitkan  hukum  yang  merampas  sewenang-wenang  hak- hak orang atau membuat hukum demi kepentingan golongan mereka 14 . Walaupun undang-undang dibuat oleh badan  yang berwenang dan dengan demikian memiliki keabsahan, isinya bertentangan  dengan  rasa  keadilan  sebagaimana  terjadi  pada pemerintahan  Rezim  Nasional  Sosialisme  Adolf  Hitler  dulu. Rasa  keadilan  dengan  demikian  tetap  relevan  bagi  hukum positif.  Oleh  karena  itulah  setelah  tumbangnya  rezim  Hitler pada  tahun  1945,  undang-undang  yang  bertentangan  dengan rasa  keadilan  tersebut  dicabut  oleh  badan  yang  berwenang. Hukum  positif  merumuskan  dan  menggantungkan  keadilan tidak  kepada  konsep  di  luar  dirinya,  melainkan  dari  dalam dirinya  sendiri.  Artinya  keadilan  itu  dirumuskan  dalam hukum  positif  itu  sendiri.  Keadilan  merupakan  tujuan  yang hendak  dicapai,  sedangkan  hukum  adalah  alat  untuk mencapai  tujuan  itu.  Sebagai  alat,  hukum  tidak  dapat
14 Contoh  konkrit  tentang  hal  ini  terjadi  pada  masa  pemerintahan Rezim  Nasional  Sosialisme  Adolf  Hitler  (1889-1945)  membuat  undang- undang yang merampas hak milik orang Yahudi, menghukum kerja paksa dan  bahkan  dihukum  mati  bagi  mereka  yang  mendenganr  suara  radio asing. Lihat Frans Magnis Suseno. Op.,Cit . Hlm. 103.
dipisahkan  dari  keadilan 15 .  Konsep  keadilan  dalam  hukum positif  mendasarkan  diri  pada  nilai  yang  terkandung  dalam hukum  itu  sendiri.  Nilai itu  menduduki  posisi  puncak  dalam “ stufenbau hukum” yang dapat digambarkan di bawah ini 16 :
Nilai merupakan landasan bagi asas ( principle, beginsel, sila ) dan asas menjadi landasan bagi norma dan selanjutnya norma menjadi  landasan  sikap  tindak.  Nilai  diartikan ...”ideas concerning  the  desirable” (  H.  Lawrence  Ross), “  idee directed  “ (Houriu),  atau “donne  ideal” (F.  Geny), merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah
15 Hukum  adalah  alat  ( instrument ),  keadilan  adalah  tujuan (destination ). Antara alat dan tujuan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah ( continuum ), artinya alat itu harus selalu diarahkan kepada tujuan. Jika  hukum  tidak  dapat  mengantarkan  manusia  kepada  keadilan dinamakan hukum yang tidak efektif. Tujuan hukum disamping  keadilan adalah kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, dan kemantapan.
16 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto. Ikhtisar  Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 1991. Hlm. 5
Nilai Asas Norma Sikap tindak
pemenuhan  hasrat  hidupnya  (W.  Friedmann) 17 .  Nilai  adalah sesuatu yang diinginkan (positif) dan yang tidak diingingkan (negatif)  serta  dianggap  baik  sehingga  harus  dianut  atau dianggap  buruk  sehingga  harus  dihindari 18 .  Nilai  tersebut dinamakan  nilai  antinomi  yaitu  nilai  yang  berpasang- pasangan yang masing-masing tidak boleh saling
menghilangkan,  akan  tetapi  saling  membatasi.  Salah  satu nilai  antinomi  itu  adalah  nilai  kepastian  hukum  –  nilai kesebandingan  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  nilai yang harus dilaksanakan, jika nilai itu tidak terlaksana maka sebagaimana dikatakan oleh Frans Magnis Suseno hukum itu tidak  memiliki  legitimasi  atau  keabsahan.  Sebaliknya disamping ada kepastian hukum juga harus ada
kesebandingan  hukum.  Seseorang  yang  melanggar  hukum harus  pasti  ditindak  dan  dihukum  akan  tetapi  lamanya hukuman    haruslah  sebanding  dengan  nilai  barang  yang  di curi  dan  keadaan  si  pelaku  (umur,  kejiwaan,  latar  belakang pekerjaan,  latar  belakang  kejahatan,  perilaku  dalam mengikuti  persidangan,  dan  lain-lain).  Jika  seseorang  telah dijatuhi  hukuman  (kepastian  hukum)  dan  lamanya  hukuman atau  pidana 19 sebanding  dengan  nilai  barang  dan  keadaan
17 Ibid. , Hlm. 14 18 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto . Renungan Tentang Filsafat Hukum . Jakarta :rajawali Pers, 1987. Hlm. 18 19 Lamanya  hukuman  penjara  kasus  pencurian  yang  diatur  pasal 362  KUHP  menentukan...selama-lamanya  lima  tahun...artinya  hakim dapat  menjatuhkan  hukuman  antara  minimal  satu  hari  dan  maksimal  5
yang bersangkutan (kesebandingan hukum) maka dinamakan putusan  yang  adil.  Keadilan  merupakan  keserasian  antara kepastian  hukum  dan  kesebandingan  hukum.  Keadilan  itu terlihat  dalam  vonis  hakim  yang  merupakan  kaedah  konkrit yang berlaku khusus, dan merupakan kaedah terendah dalam sistem hukum positif.

## H. Kesimpulan
Filsafat  positivism  Auguste  Comte  telah  berhasil menggambarkan evolusi pemikiran manusia mulai dari tahap teologik  yang  mendasarkan  diri  pada  kehendak  atau  rasio tuhan,  kemudian  berlanjut  kepada  tahap  metafisik  yang mendasarkan  diri  pada  konsep-konsep  umum  sebagai penyebab dari segala akibat atau kejadian. Evolusi akal-budi akhirnya memasuki tahap positif yaitu tahap dimana manusia telah  mampu  memahami  dirinya  sendiri  dan  alam  semesta sehingga  menjadikannya  makhluk  yang  menentukan  dan sekaligus menjadi ukuran ( homo mensura ). Pada tahap positif manusia  mampu  mendapatkan  pengetahuan  berdasarkan metoda ilmiah yang hasilnya dapat diverifikasi. Verifikasi itu bertitik  tolak  pada  hal-hal  yang  konkrit,  akurat,  pasti,  dan bermanfaat.  Perkembangan  evolusi  akal-budi  manusia  itu sejalan  dengan  evolusi  perkembangan  hukum  yang  dimulai
tahun; jadi hakim bisa menjatuhkan pidana 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun tergantung pada keadaan terdakwa.
dari hukum alam irrasional yang didasarkan pada rasio tuhan (teologis), berlanjut pada hukum alam yang rasionalistis yang bersumber pada rasio manusia dengan konsep-konsep umum dan  abstrak  (metafisis).  Pada  akhirnya  evolusi  akal-budi sampai  pada  tahap  positif  dimana  manusia  merancang  dan menetapkan  hukum  positif  (positif)  berdasarkan  muatan filsafati yaitu konkrit, eksak, akurat, dan bermanfaat. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangan atau evolusi  akal-budi  manusia  menjadi  dasar  perkembangan hukum.  Tahap  positif  dari  akal-budi  menjadi  landasan  bagi hukum  positif.  Dengan  perkataan  lain  filsafat  positivisme mempengaruhi pemikiran hukum  yang tercermin pada aliran hukum positif

## I. Daftar Pustaka
Bakker.  Y.W.M. Indonesia  70 ,  Majalah  Impack,  jilid  V  No.
11, 1970
Frans  Magnis  Suseno .  Etika  Politik .  Jakarta:  Gramedia
Pustaka Utama, 1994.
Koento  Wibisono. Hubungan  Filsafat  ,  Ilmu  Pengetahuan, dan  Budaya .  Makalah  pada  Internship  Dosen-Dosen Filksafat  Pancasila  se  Indonesia,  8  September  1996, Yogyakarta Kompasiana. Filsafat. Kompasiana.com/2014/01/08/positivisme-dan-auguste comte-/249/2.html . diakses tanggal 29 September 2014 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto .  Renungan
Tentang Filsafat Hukum . Jakarta :rajawali Pers, 1987.
---------------------------. Ikhtisar  Antinomi  Nilai  Aliran Filsafat  Sebagai  Landasan  Filsafat  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 1991. --------------------------. Perihal  Kaedah  Hukum .  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Purnawidi  W.  Purbacaraka. Filsafat  Hukum  Aspek  Etis Pengabdian Tiga Guru Besar Filsafat Hukum, Jakarta: Djokosoetono Research Center, FH-UI, 2013.