Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 639-645| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4034.639-645

## PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAPEMBANGUNAN DI DESA OMBARADE, KECAMATAN WEWEWA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Agustinus Bali Mema, I Nyoman Putu Budiartha, I Nyoman Sutama Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali,Indonesia Agustinusnema13@gmail.com, inyomansutama@gmail.com

## Abstrak
Kepala  Desa  bertanggung  jawab  melaksanakan  pembangunan  di  wilayahnya  dan memenuhi  segala  kebutuhan  warganya,  salah  satunya  adalah  penyediaan  fasilitas umum melalui  pembangunan  infrastruktur.  Masyarakat  Desa  Ombarade  Kabupaten  Sumba Barat  Daya  sangat  membutuhkan  sarana  prasarana  untuk  memudahkan  masyarakatnya dalam beraktivitas. Penelitian  ini bertujuan untuk mengungkap peran kepala desa dalam pelaksanaan  pembangunan,  serta  mengkaji  hambatan-hambatan  kepala  desa  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Penelitian  ini  dirancang  dengan  penelitian  empiris  dengan menggunakan  pendekatan  konseptual  yaitu  melihat  dan  menelaah  fakta  di  lapangan dengan  menggunakan  teknik  pengumpu lan  data  wawancara.  Data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewenangan  Kepala  Desa  Ombarade Kecamatan  Wewewa  Tengah  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  te ntang  penyelenggaraan pembangunan  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014.  Di  sisi  lain,  faktor  penghambat  pembangunan Desa  salah  satunya  terletak  pada  minimnya  sarana  dan  prasarana  serta  sarana penunjang.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi  mengenai  program  kerja  atau  sejenisnya terkait  proses  pembangunan  desa  juga  mempengaruhi  kelancaran  pelaksanaan pembangunan desa.
Kata Kunci: Peranan, Kepala Desa, Pelaksana Pembangunan

## Abstract
The  Village  Head  is  responsible  for  carrying  out  development  in  his  area  and  meeting all  the  needs  of  its  citizens,  one  of  which  is  the  provision  of  public  facilities  through infrastructure  development.  The  people  of  Ombarade  Village,  Southwest  Sumba Regency  really  need  facilities  and  infrastructure  to  make  it  easier  for  their  people  to carry  out  their  activities.  This  study  aims  to  reveal  the  role  of  the  village  head  in  the implementation  of  development,  as  well  as  to  examine  the  obstacles  of  the  village  head in the implementation of development. This study  was designed  with empirical  research using  an approach to  see and examine facts in  the field  using  interview  data collection techniques. The  data  used are primary  data and secondary  data.  Furthermore, the data were  analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  showed  that  the  authority  of  the Ombarade  Village  Head,  Wewewa  Tengah  District,  Southwest  Sumba  Regency regarding  the  implementation  of  development  based  on  Law  Number  6  of  2014, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014. On the other hand, one of  the  inhibiting  factors  for  village  development  lies  in  the  lack  of  facilities.  and infrastructure and  supporting facilities.  In  addition,  the lack  of socialization  regarding work  programs  or  the  like  related  to  the  village  development  process  also  affects  the smooth implementation of village development.
Keywords: Role, Village head, Development Executor

## I. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonsia  adalah  negara  hukum  dimana  segala  tingkah  laku  dan perbuatan manusia dibatasi oleh hukum yang berdasarkan  pancasila dan Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.   Sesuai  tujuan  yang  tercantum dalam  alinea  keempat  pembukaan  tentang  pembangunan  nasional.   Pelaksanaaan pembangunan  desa  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  Pasal  78 ayat (1) tentang pembangunan desa. Begitu pula dengan peraturan menteri dalam negeri  nomor  114  Tahun  2014  tentang  pedoman  pembangunan  desa   Pasal  1  ayat (9)  bahwa  Pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkat an  kualitas  hidup  dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pelaksanaan  pembangunan  desa  dilakukan  dalam  rangka  imbang  yang sewajarnya (Suparno,  2001:46) .  Masalah  ketidakjelasan  kekuasaan  dalam pemerintahan  bupati  menyebabkan  berbagai  kesulitan  dalam  merumuskan  dan melaksanakan  kebijakan  pemerintah  desa  untuk  memajukan  pembangunan  desa. UU No. 6  Tahun 2014.  Selain fenomena umum di  atas, peran  khusus pemerintah desa  yaitu  peran  kepala  desa  masih  belum  jelas  da n  jelas.  Peran  yang  dibahas adalah  peran  kepala  desa  sebagai  kebijakan  untuk  merencanakan,  melaksanakan dan  mengevaluasi  pembangunan  desa.  Kebijakan  harus  dalam  perencanaan  desa disebutkan  bahwa  alokasi  anggaran  sudah  jelas,  namun  menurut  pengamatan peneliti,  pelaksanaan  pembangunan  desa  termasuk  dalam  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa  selama  setahun  penuh.  Tahun  2015  hanya  tidak  melebihi  10%. Total anggaran untuk transformasi kantor desa menunjukkan bahwa peran kepala desa  dalam  pembangunan  dan  pelaksanaan  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan. Kedua  adalah  peran  strategi  Strategi  yang  dimaksud  disini  adalah  cara  atau langkah  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan, tentunyakeberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  tidak  lepas  dari  peran  serta masyarakat.  Selama  pelaksanaan  pembangunan,  menurut  pengamatan  peneliti, peran  strategi  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  gagal  menggerakkan  partisipasi masyarakat,  baik  berupa  tenaga,  materi,  uang,  dan  lain -lain,  mengingat  desa omba  rade  terletak  di  sebelah  Kota  Waikabubak  Di  salah  satu  desa,  gaya  hidup masyarakat perkotaan mulai mempengaruhi kehidupan Desa Omba Rade Satu Penelitian  sebelumnya  mengungkapkan  Peran  kepala  desa  dalam membuat  keputusan  dan  kebijakan  pembangunan,  wajib  berdasrkan  pada musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya (Pangkey,  2016) ; (Irwandi  &  Amin,  1967). Dalam  pengambilan  keputusan  dan kebijakan  ddalam  desa,  kepala  desa  wajib  melibatkan  masyarakat   yang  diwakili beberapa  tokoh (Paru  et  al.,  2019) .  Walaupun  banyak  penelitian  sebelumnya mengkaji  tentang  masalah  pembangunan  desa,  namun  sampai  saat  ini  masih terdapat  masalah  diberbagai  desa  tentang  kebijakan  pemerintah  desa  dalam menangani  serta  pembangunan.  Penelitian  sebelumnya  menjadi  landasan penelitian  saat  ini    yang  mengkaji  ulangapa  peran  kepala  desa  dalam pembangunan  dan  pelaksanaan  Desa  Omba  Rade  Kecamatan  Wewewa  Tengah Kabupaten  Sumba  barat  daya  dan  menelaah  apa  yang  menjadi  faktor  hambatan dalam pembangunan desa.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  empiris  bertujuan  untuk  menilai pelaksanaan  suatu  peraturan  Undang-undang  dan  melakukan  dengan  mengadakan penelitian  kepustakaan  penelitian  lapangan.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara
kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan dan  kepala  dusun (Hadjon,  1993) .  Data  sekunder  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang di gunakan dalam penulisan ini berupa buku  ilmiah,  literature,  artikel,  majala  dan  Perundang-undangan  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  akan  di  teliti.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dengan  proses  analysis  data  kualitatif dimulai  dengan  menelah  seluruh  data  yang  tesedia  dari  berbagai  sumber,  yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskandalam cacatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah berikutnya adalah reduksi  data  penyusun  satuan  kategorisasi  dan  yang  terakhir  adalah  penafsiran  data (Meleong, 2000) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembanguna
Pengertian  pembangunan  harus  dipandan  sebagai  sebuah  sistem  dinamis  bukan konsep  statis.  Pembangunan  adalah  suatu  orientasi  dan  kegiatan  usaha  yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial  ekonomi.  Pembangunan  agar  dapat  menjadi  suatu  proses  yang  dapat bergerak  maju  atu  kekuatan  sendiri  tergantung  kepada  manusia  dan  struktur sosialnya.  Jadi,  bukan  hanya  yang  d ikonsepskan  sebagai  usaha  pemerintah belaka.  Proses  pembangunan  menghendaki  adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang diikuti  dengan  perubahan  ( growth  plus  change )  dalam  perubahan  struktur ekonomi,  dari  pertanian  ke  industri  atau  jasa,  perubahan  kelembagaan,  baik lewat  regulasi  maupun  reformasi  kelembagaan.  Pembangunan  secara  berencana lebih  dirasakan  sebagai  suatu  usaha  yang  lebih  rasional  dan  teratur  bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011) . Menurut  Siagian,  (1987)  pembangunan  merupakan  usaha  atau  rangkaian usaha  pertumbuhan  dan  perubahan  yang  merencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh  suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka pembinaan  bangsa.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembangunan  yaitu pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang  tanpa  akhir ,  pembangunan merupakan  suatu  usaha  yang  secara  sadar  dilaksanakan  secara  terus  menerus , pembangunan  dilakukan  secara  berencana  dan  perencanaannya  berorientasi  pada pertumbuhan  dan  perubahan,  pembangunan  mengarah  kepada  modernitas , modernitas  yang  dicapai  melalui  pembangun an  bersifat  multi  dimensional  dan kegiatan  pembangunan  ditujukan  kepada  usaha  membina  bangsa  dalam  rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan (Suryono, 2010) Secara  yuridis,  desa  memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan  UUD  1945,  yang  mana  dalam perjalanan  ketatanegaraan  Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri,  dan  demoktratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur dan sejahtera.
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  pengaturan  desa  tercantum  pada Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU Desa).  Pengertian  atau  definisi  desa  sebagaimana  Pasal  1  angka  1  UU  Desa yaitu:  Kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul   atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Repubik  Indonesia.  Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan  desa  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan Pemerintahan  desa,  pelaksanaan  Pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan adat  istiadat  desa.  Adapun  ruang  lingkup  kewenangan  desa  sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Desa.
Pemerintahan  Desa  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa,  yang  mana Pemerintah  desa  dipimpin  oleh  kepala  desa.  Adapun  kepala  desa  bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Adapun kewenangan kepala desa sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Desa,
Dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya,  maka  Kepala  Desa  mempunyai  hak sebagaimana  ketentuan  Pasal  26  ayat  (3)  UU  Desa,   Selanjutnya,  dalam melaksanakan  tugas-tugasnya,  kewajiban  kepala  desa  sebagaimana  ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Desa. Singkatnya, kepala desa dapat dikatakan sebagai alat pemerintah  desa  untuk  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Kepala desa  tidak  hanya  mengurus  negara,  menjaga  ketertiban  umum,  dan  mematuh i hukum  dapat  dikembalikan  ke  keadaan  semula,  tetapi  juga  untuk  mencegah  para pelanggar  mengulangi  kesalahan  yang  sama  dan  mendamaikan  yang  benar -benar damai.  sebelum.  Kepala  desa  adalah  penanggung  jawab  organisasi  pemerintahan desa, dengan kedudukan yang  strategis dan tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab  meliputi  tugas  pekerjaan  individu,  yang  didistribusikan  di  antara  pejabat pemerintah  berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dan  desentralisasi.Di  desa, tanggung  jawab  tugas  pelayanan  dipusatkan  pada  kepala   desa.Tanggung  jawab urusan  tugas  pekerjaan  itu  dapat  dilaksanakan  sendiri  oleh  Kepala  Desa  atau melalui orang lain.
Selanjutnya  dikaitkan  dengan  hal  di  atas,  maka  dapat  dilakukan pemahaman  mengenai  wewenang  kepala  desa  dalam  melaksanakan  salah  satu tugasnya,  yaitu  pembangunan  desa.  Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan Desa  yang partisipatif dan berkesinambungan  serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakan  desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah,  maka  perlu  adanya  suatu  pedoman  tentang  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Adapun  pedoman  tersebut  tercantum  pada Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Secara  umum,  dalam  tahap  perencanaan  pembangunan  Desa,  maka dikaitkan  dengan  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) desa dan  rencana  kerja pemerintah  (RKP) desa.  Adapun penyusunan RPJM  desa, seorang  kepala  desa  berwenang  untuk  membentuk  tim  penyusun  RPJM  desa, yang  mana  kedudukan  kepala  desa  di  sini  adalah  sebagai  pembina,  serta  tim tersebut  kemudian  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  desa.  Sedangkan terhadap RKP desa, maka kepala desa berwenang membentuk tim penyusun RKP desa, dengan menempatkan kepala desa sebagai pembina.
Dalam  tahap  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa,  maka  kepala  desa mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  terhitung  sejak
ditetapkan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  yang  dilaksanakan  secara swakelola  oleh  pemerintah  desa  atau  kerja  sama  antar  desa  kecuali  pekerjaan yang  membutuhkan  keahlian  khusus  dan  jasa  konstruksi.  Adapun  Kepala  Desa berwenang  untuk  memeriksa  dan  menetapkan  daftar  tim  Pelaksana  Kegiatan pembangunan  desa  yang  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala  desa ,  yang  mana Tim  pelaksana  kegiatan  tersebut  bertugas  membantu  kepala  desa  dalam  tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa .

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
Sebagai  kepala  desa  wajib  memilik  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  desa,  oleh  karenanya  kepala  desa  menyusun  dan  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  dalam musyawarah  desa,  dengan  cara  memaparkan  laporan  pertanggungjawaban kegiatan  pembangunan  dan  memberikan  tanggapan  atas  masukan  peserta musyawarah  desa.  Musyawarah  desa  adalah  musyawarah  antara  badan permusyawaratan  desa),  pemerintah  desa,  dan  uns ur  masyarakat  yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Faktor  pendukung  adalah  semua  faktor  yang  sifatnya  turut  mendorong, menyokong,  melancarkan,  menunjang,  membantu,  mempercepat,  dan  sebagainya terjadinya sesuatu. Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan  desa  pastinya  yang  paling  utama  adalah  peran  aktif  dari  sosok kepala  desa  itu  sendiri.  Kepala  desa  adalah  pejabat  pemerintah  desa  yang mempunyai  hak,  tanggung  jawab,  dan  kewajiban  menyelenggarakan  rumah tangga  desa  serta  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  pemerintahan  daerah. Kepala  desa  berhak  mengkoordinasikan  pembangunan  desa  secara  partisipatif untuk  mewujudkan  desa  yang  sejahtera  bagi  masyarakat.  Kepala  desa mengoordinasikan  kegiatan  pembangunan  desa  yang  dilakukan  oleh  perangkat desa  dan/atau  warga  masyarakat  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan pedesaan  meliputi  pembangunan  pedesaan  skala  lokal  dan  pembangunan sektoral.
Faktor  pendukung  yang  lain  adalah  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  dari  kata  “participation”  yang  dapat  diartikan suatu  kegiatan  untuk  membangkitkan  perasaan  dan  diikutsertakan  atau  ambil bagian  dalam  kegiatan  suatu  organisasi.  Sehubungan  dengan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan,  partisipasi  merupakan  keterlibatan  aktif masyarakat  atau  partisipasi  tersebut  dapat  berarti  keterlibatan  proses  penentuan arah  dari  strategi  kebijaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  pemerintah. Partisipasi  adalah  keterlibatan  mental  dan  emosional  seseorang  atau  individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok (Davis, 2000)
Partisipasi  dimaknai  sebagai  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dalam keseluruhan  proses  kegiatan,  sebagai  media  penumbuhan  kohesifitas  antar masyarakat,  masyarakat  dengan  pemerintah  juga  mengg alang  tumbuhnya  rasa memiliki  dan  tanggung  jawab  pada  program  yang  dilakukan”.  Istilah  partisipasi sekarang  ini  menjadi  kata  kunci  dalam  setiap  program  pemngembangan masyarakat,  seolah-olah  menjadi  “model  baru”  yang  harus  melekat  pada  setiap rumusan  kebijakan  dan  proposal  proyek.  Dalam  pengembangannya  seringkali diucapkan  dan  ditulis  berulang-ulang  teteapi  kurang  dipraktekkan,  sehingga cenderung  kehilangan  makna.  Partisipasi  sepadan  dengan  arti  peran  serta,  ikut serta,  keterlibatan  atau  proses  bersama  salin g  memahami,  merencanakan,
menganalisis,  dan  melakukan  tindakan  oleh  sejumlah  anggota  masyarakat (Handayani, 2006) .
Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti  menggagalkan suatu hal. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan  desa,  maka  salah  satu  faktor  penghambat  adalah  minimnya  sarana dan  prasarana  serta  fasilitas  penunjang.   Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi mengenai  program  kerja  terkait  pembangunan  desa  juga  menjadi  salah  satu faktor penghambat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  hasil  penelitian  menunjukkan  kepala  desa  dalam  pelaksanaan Pembangunan  mempunyai  wewenang  yang  vital  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  serta  diatur  secara  khusus  juga  melalui  Peraturan  Menteri  Desa, pembangunan  daerahtertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2019  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. sampai  ke  tahap  pertanggungjawaban  pembangunan  desa.  Faktor  penghambat pembangunan  desa  salah  satunya  terletak  pada  minimnya  sarana  dan  prasarana  serta fasilitas  penunjang.  Selain  itu,  minimnya  sosialisasi  mengenai  program-progam  kerja ataupun  sejenisnya  yang  berkaitan  dengan  proses  pembangunan  desa  juga  berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan pembangunan desa.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  yang  disarankan  peneliti  yaitu  disarankan bagi  pemerintah  untuk  lebih  memperhatikan  kesejahteraan  profesi  kepala  desa ini,  karena  apabila  dilihat  secara  umum,  maka  tingkat  keberhasilan pembangunan  desa  di  seluruh  Indonesia  pastinya  tidak  akan  sama  dan  rata, bahkan  cenderung  tergantung  pada  kepemimpinan  kepala  Desa.  Diharapkan aparatur  desa  maupun  pihak  terkait  lebih  gencar  dalam  melakukan  sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa, baik melalui media sosial,  media  cetak,  media  elektronik,  rapat  rutin  berkala,  pembinaan  terhadap aparatur desa maupun staf atau pegawai, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Davis, D. K. (2000). Partisipasi Masyarakat untuk Kemajuan . Jakarta: Gramedia Widya Sarana .
Hadjon, P. M. (1993). Penghantar Hukum Administrasi . University Press. Handayani,  S.  (2006). Perlibatan  Masyarakat Marginal dalam  Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi . Surakarta: Kompip Solo. Irwandi,  A.,  &  Amin,  R.  M.  (1967).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Pendataan Kependudukan  di  Desa  Bandur  Picak  Kecamatan  Koto Kampar  Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. Jurnal Fisip , 5 (1), 1–14.
Meleong, L. J. (2000). Metode Penelitian . Remaja Rosdakarya: Bandung . Pangkey,  D.  K.  A.  (2016).  Peran  Kepala  Desa  dalam  Pelaksanaan  Pembangunan di  Desa  Tateli  Satu  Kecamatan  Mandolang  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Ilmu Politik , 4 (2), 12–24.
Paru,  S.,  Kaunang,  M.,  &  Sumampouw,  I.  (2019).  Peran  Kepala  Desa  Dalam Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Salibabu  Kecamatan  Salibabu. Jurnal Eksekutif , 2 (2), 1–11.
Siagian, S. (1987). Administrasi Pembangunan . PT Gunung Agung. Subandi. (2011). Ekonomi Pembangunan . Bandung: Alfabeta. Suryono,  A.  (2010). Dimensi-Dimensi  Prima  Teori  Pembangunan .  Malang:  UB Press.