## HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
Oleh: Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo 5
Abstract:Provision of living child after the divorce  is the duty of parents, especially fathers, In prctice the father of the obligations does not conform to the religious court’s decition. Given this, the parties raising and educating children should be proactively reminded to fulfill its obligations and the religious must be proactive to oversee the execution of its decition.
Key words: a living child,  religious court decition.

## LATAR  BELAKANG  MASALAH
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.    Suami  adalah  mitra  isteri  dan  sebaliknya  isteri  juga merupakan mitra suami, maka kedudukan isteri dan suami adalah sama dan seimbang baik dalam rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan  masyarakat.  Masalah  yang  dihadapi  dalam  keluarga dapat  dimusyawarahkan  untuk  penyelesaiannya.  Namun  dalam  kenyataan  yang  ada  di masyarakat  mudah  sekali  pasangan  suami-isteri  memutuskan  ikatan  perkawinan  (bercerai) karena  tidak  adanya  kesepakatan  bersama  dalam  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi.  Walau pada  dasarnya  melakukan  perkawinan  bertujuan  untuk  selama-lamanya,  tetapi  adakalanya  ada sebab-sebab  tertentu  yang  mengakibatkan  perkawinan  tidak  dapat  diteruskan  jadi  harus diputuskan  di  tengah  jalan  atau  terpaksa  putus  dengan  sendirinya  (Soemiyati,  1986:103). Penyebab  awal  terjadinya  perceraian  biasanya  masalah  ekonomi.  Dari  masalah  ekonomi  terus merambat ke percekcokan, terus penyiksaan fisik dan seterusnya akhirnya terjadi  perceraian.
Perceraian  sebenarnya tidak dianjurkan di semua  agama, tetapi dalam kenyataannya  yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan  yang  sering  terjadi  bahwa  setelah  perceraian  kewajiban  pemberian  nafkah  terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga  kebutuhan anak tidak  terpenuhi dengan baik,  serta tidak  menerima  pendidikan  yang  layak  sesuai  dengan  umurnya.  Mengingat  hal  tersebut,  maka Pengadilan  Agama  yang  telah  memutuskan  suatu  perkara  perceraian  mestinya  harus  mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat dieksekusi. Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada
5 Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Unisri
anaknya. Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti jika  pihak  suami  tidak  memberi  nafkah  karena  keadaan  ekonominya  tidak  mendukung  karena tidak  bekerja  atau  pendapatannya  terbatas,  maka  pihak  pengadilan  agama  dapat  mengalihkan sebagian kewajiban pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.

## PERUMUSAN   MASALAH
1.  Bagaimanakah hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian ?

## TUJUAN  PENELITIAN
1. mengetahui hak nafkah anak setelah terjadi perceraian.
2. mengetahui  hambatan  dan  bagaimana  cara  mengatasinya  pemberian  hak  anak  setelah terjadinya perceraian.

## LANDASAN   TEORI

## Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
Pengertian  perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. Maksud dari kata ikatan lahir batin yaitu pada sebuah perkawinan tidak hanya cukup dengan  adanya  ikatan  batin  tetapi  juga  ikatan  lahir.  Ikatan  lahir  dapat  diwujudkan  adanya  akta perkawinan  yang  autentik.  Adapun  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus  begitu  saja.  Di  dalam  Hukum  Islam  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  memenuhi  tuntutan naluriah hidup manusia,  berhubungan antara  laki-laki dan perempuan  dalam rangka  mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosul-Nya (Ahmad Azhar Basyir, 1987:11).
Pengertian  perkawinan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad yang sangat kuat atau miitsagan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri sama dengan tujuan perkawinan yang ada dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  yaitu  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan
kekal.  Hubungan    antara suami dan  isteri perlu saling  membantu dan  melengkapi agar  masing- masing dapat  mengembangkan kepribadiannya  membantu dan  mencapai kesejahteraan  spiritual dan materiil, dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Perkawinan  dapat  putus  disebabkan  kematian,  perceraian  dan  putusan  pengadilan,  adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian karena alasan-alasan :
a. Zina
b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja
c. Penghukuman  dengan  hukuman  penjara  5  tahun  dengan  hukuman  yang  lebih  berat  yang diucapkan setelah perkawinan
d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan salah satu pihak
e. Mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai suami/isteri.
f. Terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Akibat  terjadinya  perceraian  diatur  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, yakni:
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak, pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## Tinjauan Umum tentang Anak
Berdasarkan  Pasal 1 butir (1)  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  seseorang dapat  dikatakan  sebagai  seorang  anak  jika  "Seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan".  Anak mempunyai  hak  untuk  mendapat  perlindungan,  yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 1. Pemberian tunjangan nafkah anak
Suami  wajib  membayar  nafkah  untuk  anak-anaknya,  yaitu  belanja  untuk  memelihara  dan keperluan  pendidikan  anak-anaknya  itu.  Sehingga  teranglah  bahwa  nafkah  itu  untuk  isteri dan  anak-anaknya,  sedangkan  kewajiban  nafkah  itu  tetap  berlaku,  meskipun  isteri  telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya (Pasal 41 UU  Perkawinan).
2. Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal  4  :  Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
Pasal  6:  Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berpikir  dan  berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
Pasal  9:  Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Hak-hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
a. Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan  berdasarkan  kasih sayang  baik  dalam  keluarganya  maupun  di  dalam  asuhan  khusus  untuk  tumbuh  dan berkembang dengan wajar.
b. Anak  berhak  atas  pelayanan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kehidupan sosialnya,  sesuai  dengan  kebudayaan  dan  kepribadian  bangsa,  untuk  menjadi  warga negara yang baik dan berguna.
c. Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik  semasa  dalam  kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d. Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
4. Kewajiban  dan  tanggung  jawab  keluarga  dan  orang  tua  menurut  UU  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (Pasal  45  dan  46),  bahwa  kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik  anak-anak  mereka  sebaik-baiknya,  sampai  anak-anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri
sendiri, kewajiban  mana  berlaku terus, walaupun  perkawinan antara kedua  orang tua  putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

## Kewenangan Peradilan Agama
Mengenai kewenangan peradilan agama dapat dilihat pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang  menyebutkan:  "Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, dan Infaq.
Kewenangan  dalam  perkawinan,  pengaturan    perkawinan  merupakan  hal-hal  yang  diatur dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai  perkawinan  yang  berlaku  yang  dilakukan menurut syari'ah, antara lain :
a. Izin beristeri lebih dari seorang
b. Izin  melangsungkan  perkawinan  bagi  orang  yang  belum  berusia  21  (dua  puluh  satu)  tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
c. Dispensasi kawin
d. Pencegahan perkawinan
e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
f. Pembatalan perkawinan
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
h. Perceraian karena talak
i. Gugata perceraian
j. Penyelesaian harta bersama
k. Penguasaan anak-anak
l. Ibu  dapat  memikul  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  bilamana  bapak  yang seharusnya  bertanggung jawab tidak mematuhinya.
m. Penentuan  kewajiban  memberi  biaya  penghidupan  oleh  suami  kepada  bekas  isteri  atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
p. Pencabutan kekuasaan wali
q. Penunjukkan  orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
r. Penunjukkan  seorang  wali  dalam  hal  seorang  anak  yang  belum  cukup  umur  18  (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
s. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
u. Putusan  tentang  hal  penolakan  pemberian  keterangan  untuk  melakukan  perkawinan campuran.
v. Pernyataan  tentang  sahnya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
"Di  sini  para  panitera  pengadilan-pengadilan  agama  diberi instruksi mengenai jangka  waktu  dan bentuk  dimana  keputusan  pengadilan  agama  harus  dikirim  ke  pengadilan  negeri  untuk  diperkuat sepanjang keputusan-keputusan tersebut menyangkut  masalah-masalah  perceraian" (J. Prins, 1982: 81-82).

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi
2. Jenis dan sumber data
a.  Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  data  sekunder  adalah  data  yang  telah lebih  dahulu  dikumpulkan  dan  dilaporkan  orang  lain  di  luar  diri  peneliti.  Datanya  berupa keputusan pengadilan agama.
b.  Sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  sumber  primer  dan  sumber  sekunder  (Ronny Hanitiyo  Soemitro,  1990:  9  –  10).  Data  sekunder  berupa  sumber  primer  yang  digunakan terbatas  pada peraturan perundang-undangan  di  bidang  perkawinan.  Data  sekunder  dari  sumber sekunder yang dipergunakan adalah berupa dokumen, yaitu keputusan Pengadilan Agama.
3. Teknik pengumpulan data dan analisis data
Data  sekunder  berupa  sumber  primer,  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan studi  dokumen.  Analisa  data  dilakukan  secara  kualitatif,  yakni  suatu  teknik  analisa  yang memiliki keinginan untuk  mengungkapkan gejala  yang ada dan  kenyataan yang  sesungguhnya dari suatu  peristiwa  yang  terjadi  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  tulisan-tulisan  atau  pernyataan lisan. Analisa ini dianggap lebih mampu mengungkapkan hal-hal yang bersifat substansial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hak Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Purwodadi
Pemberian  tunjangan  nafkah  untuk  anak  ini  difokuskan  pada  studi  kasus  yang  terjadi  di Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan. Peneliti mengajukan tiga kasus perceraian, yakni perceraian yang terjadi di kalangan buruh, perceraian yang terjadi di kalangan wiraswasta dan perceraian yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil. Pengambilan  sample tiga kasus ini telah mewakili kondisi masyarakat yang kebanyakan terdiri dari buruh, wiraswasta dan pegawai negeri.
1. Kasus Pertama dengan perkara Nomor : 1780/Pdt.G/2008/PA.Pwd
Identitas pihak Pemohon : Nama : Jamasri bin Sarwi Umur : 38 tahun Agama : Islam Pekerjaan : Buruh Alamat : Ketro Timur RT. 02 RW. 02 Desa Ketro Kecamatan Karangrayung   Kabupaten Grobogan Identitas pihak Termohon: Nama : Supi binti Marjuki Umur : 36 tahun Agama : Islam Pekerjaan : buruh Alamat : Dologan RT. 07 RW. 02 Desa Ketro Kecamatan
Karangrayung Kabupaten Grobogan
Alasan  pihak  Pemohon  mencerai  talak  pihak  Termohon  karena  pihak  termohon  selalu meminta  lebih  terutama  untuk  nafkah  lahir  yang  berupa  tunjangan  nafkah  diluar    kemampuan Pemohon,  sering  terjadi  pertengkaran  yang  menurut  beberapa  saksi  yang  dihadirkan  dalam persidangan  bahwa  pertengkaran  tersebut  sudah  sangat  sulit  di  damaikan  lagi,  selain  itu  pihak termohon sudah meninggalkan pihak Pemohon selama 1 bulan 13 hari.
Dengan  alasan  alasan  tersebut  sebelum  menjatuhkan  putusan  pihak    Majelis    Hakim terlebih  dahulu  menawarkan  jalur  perdamaian  terhadap  para  pihak,  akan  tetapi  tidak  berhasil karena  sudah  sepakat  untuk  bercerai.  Akibat  dari  terkabulnya  permohonan  cerai    yang  telah diajukan dari pihak Pemohon adalah sebagai berikut:
a. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon  :  berupa  nafkah    2  (dua)  orang anak  yang  berada  dalam  pemeliharaan  Termohon  untuk  setiap  bulan  sebesar  Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim menentukan besar tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- karena pendapatan Pemohon setiap bulannya Rp. 750.000,- dan pihak Pemohon selama ini masih mengontrak rumah dan hidup di Jakarta.
b. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini  dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Setelah  putusan  tersebut  memperoleh  penetapan  secara  hukum  dan  sudah  tidak  ada perlawanan  hukum  lagi  terhadap  putusan  tersebut  maka  pihak  Pemohon  wajib  memberi tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- namun menurut  Supi  sebagai pihak Termohon  bahwa mantan suaminya dalam memberikan tunjangan nafkah kepada dua orang anaknya  tidak sesuai dengan  putusan  hakim.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  pemberian  nafkahnya  hanya  memberi Rp.300.000,00, terkadang memberi hanya Rp.250.000,00 bahkan pemberian tersebut tidak rutin setiap  bulannya.  Walau  demikian  dari  pihak  Termohon  hanya  diam  saja  dan  tidak  melaporkan pelanggaran  terhadap  pemberian  tunjangan  nafkah  terhadap  anak  anaknya  dengan  alasan  tidak mau terjadi keributan lagi dengan pihak Pemohon.
2. Kasus kedua dengan perkara Nomor : 2254/Pdt.G/2009/PA.Pwd
Identitas Pihak Penggugat:
Nama : Ira Fitria Kusumawanti,  S.Pd. binti Muslih,  S.Pd. Umur : 27 tahun Agama : Islam Pekerjaan : Guru Honorer Alamat : Jl.Gg. Ki Ageng Wonoboyo RT.  02 RW.  01 Desa Tawangharjo Kec.  Tawangharjo   Kab. Grobogan Identitas pihak Tergugat : Nama :  Agus Susanto, ST. bin  Santosa Umur : 29 tahun Agama : Islam Pekerjaan : Marketing Alamat : Krajan RT.  04 RW.  01 Desa Tanggungharjo Kec.Grobogan Kab.Grobogan
Alasan Penggugat menggugat cerai kepada pihak Tergugat karena :
1. Tergugat sering keluar malam dan tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan pulangnya sering larut malam.
2. Tergugat  meninggalkan  Penggugat  dan  pulangnya  ke  Rumah  pemberian  orang  tua    sampai sekarang  telah  berjalan  8  bulan,  namun  tergugat  masih  memberi  nafkah  pada  anaknya, namun tidak rutin.
Dengan  alasan  alasan  tersebut  diatas  maka  Hakim  mengabulkan  Gugatan  Penggugat dengan  talak  bain,  yang  dilakukan  di  depan  Hakim  Pengadilan  Agama  Purwodadi  setelah sebelumnya  pihak  Hakim  mengusahakan  perdamaian  melalui  mediasi  untuk  kedua  belah  pihak akan tetapi tidak berhasil.
Akibat  dari  pengabulan  permohonan  tersebut  maka  pihak  Tergugat  diharuskan  untuk memberikan  nafkah  kepada  anaknya  yang  masih  berumur  2  tahun  11  bulan  yang  pada  saat  ini berada  dalam  pemeliharaan  Penggugat  berupa  uang  untuk  setiap  bulan  sebesar  Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri. Besarnya nafkah yang dibebankan pada Tergugat tersebut berdasarkan pada Pasal 41 (a,b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (a dan c) KHI. Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum menikah atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz  diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Mengenai    pemberian  tunjangan  nafkah  anak  setelah  keluarnya  surat  putusan  dari  pihak Pengadilan Agama Purwodadi, menurut Ira Fitria K. Pihak Penggugat yang ditemui oleh peneliti pada saat pengambilan  Putusan dan Akta Cerai “ Pemberian nafkah untuk anak yang dibebankan kepada  pihak Tergugat berjalan  lancar walaupun seringkali pembayaran tunjangan tersebut  dibayarkan  secara tidak rutin setiap bulannya tapi jumlah uang sesuai dengan surat putusan yang ada.
3. Kasus ketiga dengan Perkara Nomor : 1497/Pdt.G/2008/PA.Pwd
Identitas Pihak Penggugat : Nama : Endang Sulistyawati binti Suoardji Umur : 38 tahun Agama : Islam
Pekerjaan
: PNS.
Alamat : Perumahan Griya Praja RT.  04 RW.  23 Kel .Purwodadi Kec. Purwodadi    Kab. Grobogan Identitas pihak Tergugat : Nama : Hardi bin Suwito Atmojo Umur : 53 tahun Agama : Islam Pekerjaan : PNS. Alamat :  Palembahan  RT.  05  RW.  06  Kel.  Purwodadi  Kec.  Purwodadi  Kab. Grobogan.
Alasan Penggugat mengugat cerai pada Tergugat karena Tergugat sering :
1. Mengungkit-ungkit masalah harta.
2. Tergugat cemburu buta
3. Tidak diberi nafkah sejak bulan Agustus 2006, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah  dan telah berjalan sampai saat ini selama 1 tahun 2 bulan.
Berdasarkan    alasan-alasan  tersebut  Majlis  Hakim  sebelum  mengabulkan  gugatan  cerai Penggugat,    dan  telah  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak  agar  hidup  rukun  lagi    akan tetapi tidak berhasil. Sehubungan kedua belah pihak sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka dalam  mengajukan  gugatan  cerai,  Penggugat  telah  mengajukan  ijin  dari  atasan  kepada  Pejabat yang  berwenang    dan  Penggugat  dalam  hal  ini  telah  mendapat  ijin  dengan  terbitnya  surat Keputusan  Bupati  Grobogan  dan  Tergugat  juga  telah  memperoleh  Rekomendasi  dengan terbitnya  Surat  Keterangan  untuk  melakukan  perceraian.  Oleh  karenanya  Gugatan  perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
Gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  berdasarkan  atas  adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No.  9 Tahun 1975  jo  Pasal 76 ayat (1) UU  No. 1 Tahun 1989, bahwa  Majelis Hakim perlu mendengar  keterangan  saksi  saksi  yang  berasal  dari  keluarga  atau  orang  orang  yang  dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka.
Jika  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  tetap  dipertahankan  akan  dapat  menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat,  bahwa
Seorang  isteri  berhak  menuntut  diceraikan  dari  suaminya  apabila  telah  ternyata  timbul kemadlorotan  dalam  rumah  tangga,sedang  diantara  keduanya  sulit  didamaikan,  maka  dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri.
Dalam pengabulan Gugatan cerai Penggugat,  Pengadilan :
a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat seluruhnya.
b. Membebankan  kepada  Penggugat/Tergugat  rekonpensi  untuk  membayar  biaya  yang ditimbulkan  oleh  perkara  yang  hingga  kini  dihitung  sebesar  Rp.341.000,-  (tiga  ratus  empat puluh satu ribu rupiah).
Mengenai  Pemeliharaan  anak  menurut  KHI  pemeliharaan  anak  yang  belum  berumur  12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebelum menentukan pemeliharaan terhadap anak  setelah terjadinya perceraian,  pihak Pengadilan  telah  mengadakan kerjasama  dengan  Kantor  Catatan  Sipil  dalam  hal  mengurus  Akta  Kelahirannya,  dan  Akta Kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hak pemeliharaan anak.
Mengkaji  dari    kasus  pertama  dan  kedua  bahwa  dalam  pemberian  nafkah  anak  setelah terjadinya  perceraian,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  yang  mewajibkan  mantan  suami untuk  membiayai  kebutuhan  anak  dari    perkawinan  dengan  mantan  isterinya.  Besarnya  biaya hidup  untuk  anak  tersebut  ditentukan  oleh  Majelis  Hakim  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  dari mantan  suaminya  atau  ayahnya.  Putusan  yang  sudah  ditentukan  oleh  Majelis  Hakim  tersebut kenyataannya  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  ayahnya.  Dengan  kenyataan  yang  demikian  dari  kasus pertama dan kasus kedua pihak  isteri atau  ibu  yang  memelihara anak dari  hasil perkawinannya menerima  apa  adanya  atau  tidak  mengajukan  protes  kepada  mantan  suaminya.  Mengingat  hal demikian,  maka  hak  nafkah  anak  tidak  sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  Kondisi  yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan cara pihak yang memelihara anak mengajukan protes atau komplain ke Pengadilan yang memutus, yakni pengadilan agama. Pengadilan Agama akan memaksa  pihak  mantan  suami  atau  ayah  dari  anak  untuk  memenuhi  sesuai  dengan  putusan pengadilan.  Bila  tidak  dipenuhi  Pengadilan  Agama  dapat  menjual  atau  melelang  harta  milik mantan  suami  untuk  memenuhi  kekurangan  yang  terjadi.  Sisa  hasil  pelelangan  dikembalikan pada mantan suami atau ayah anak.
Kemudian untuk kasus yang ketiga, yakni perceraian yang dilakukan oleh  pegawai negeri sipil.  Prosedur  perceraiannya  berbeda  dengan  kasus  pertama  dan  kedua,  karena  untuk  pegawai negeri dalam  melakukan perceraian  harus  memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
juncto Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990.  Ketentuan  dari  kedua  peraturan  pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “bagi pegawai negeri sipil  yang akan melakukan perceraian wajib mendapat ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”.
Pegawai  negeri  yang  telah  mendapatkan  putusan  perceraian,  maka  ia  akan  terkena  akibat dari  perceraiannya  yakni  masalah  pembagian  gaji.  Pembagian  gaji  tidak  ditentukan  oleh pengadilan Agama yang memutus perceraian tetapi ditangani oleh pejabat tempat pegawai negeri itu  bekerja  dan  ketentuannya  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1983  jo Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1990.  Dalam  Pasal  8  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “apabila perceraian  terjadi  atas  kehendak  pegawai  negeri  pria  maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagian gajinya  untuk  penghidupan  bekas  isterinya  dan  anak-anaknya”.  Berdasarkan  Surat  Edaran  No. 08/SE/1983, Romawi III Hal perceraian, angka 19 dinyatakan ketentuan sebagai berikut:
1.  Bila  anak  mengikuti  bekas  isteri,  maka  pembagian  gaji  ditetapkan  sepertiga  untuk  pegawai negeri  yang  bersangkutan,  sepertiga  gaji  untuk  bekas  isterinya  dan  sepertiga  gaji  untuk anaknya yang diterimakan pada bekas isteri.
2. Bila dalam perkawinan tidak dilahirkan anak, maka setengah gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan dan setengah gaji untuk bekas isterinya.
3.  Bila  anak  mengikuti  pegawai  negeri  yang  bersangkutan,  maka  sepertiga  gaji  untuk  pegawai negeri  yang  bersangkutan  dan  sepertiga  gaji  untuk  anaknya  yang  diterimakan  pada  pegawai negeri yang bersangkutan.
4.  Bila  anak  sebagian  mengikuti  pegawai  negeri  yang  bersangkutan  dan  sebagian  mengikuti bekas isterinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
Kasus yang ketiga di atas tidak mengikuti aturan seperti di atas, karena yang meminta cerai adalah pihak isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa pihak suami  dibebani  untuk  menanggung  nafkah  bagi  anak-anaknya.  Dalam  ketentuan  dinyatakan bahwa anak yang belum mumayis (dewasa) akan mengikuti ibunya. Setelah dewasa anak boleh memilih ikut ayah atau ibunya. Dalam kasus yang ketiga ini walaupun anak-anak belum dewasa dipelihara  oleh ayahnya, karena ayah (tergugat)  mengkhawatirkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  si anak bila mengikuti penggugat (ibunya).

## Hambatan Dalam Mewujudkan Hak Nafkah Anak   Setelah Terjadinya Perceraian
Hambatan-hambatan  yang  sering  dialami  pada  saat  pelaksanaan  pemberian  tunjangan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian dapat dibagi mejadi 2 hambatan yaitu :
1. Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama  telah  menentukan  jumlah  nafkah  anak  yang  harus diberikan  oleh  ayahnya  setiap  bulan.  Prakteknya  nafkah  yang  diberikan  jumlahnya  kurang dari  yang  ditentukan  dan  pemberiannya  tidak  rutin  diberikan  setiap  bulan.  Keadaan  yang demikian  berjalan  terus,  karena  pihak  yang  memelihara  dan  mendidik  anak  yakni  ibunya tidak pernah mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (ayah si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja. Cara untuk  mengatasi masalah ini adalah pihak ibu yang memelihara dan mendidik anak  harus berani komplain atau menuntut pihak mantan suami untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama.
2. Dalam  pelaksanaan  eksekusi  pemberian  nafkah  kepada  anak  akibat  perceraian  pihak Pengadilan  Agama    tidak  pernah  mengawasi  apakah  keputusan  itu  dilaksanakan  sesuai dengan  keputusan  Majelis  Hakim  atau  tidak.  Pihak  Pengadilan  Agama  baru  bertindak  bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan  Pengadilan  Agama  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  atau  tidak  dieksekusi.  Guna untuk  mengatasi  ini,  maka  Pengadilan  Agama  harus  proaktif  dalam  mengawal  Keputusan Pengadilan  baik  adanya  laporan  dari  pihak  yang  dirugikan  maupun  tidak  adanya  laporan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama dapat dieksekusi dengan baik.
3. Bagi    pegawai  negeri  hak  nafkah  anak  setelah  perceraian  akan  terganggu  apabila  pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak itu (ayahnya) mempunyai hutang yang banyak, sehingga   mengurangi  hak  nafkah anak.  Guna untuk  mengatasi  masalah  ini dengan cara  pegawai  negeri  yang  bertanggungjawab  terhadap  hak  nafkah  anak  tidak  boleh  hutang atau kredit melampaui haknya sehingga hak nafkah anak tetap terjamin terus menerus.

## PENUTUP
1. Kesimpulan
a.  Pemberian  nafkah  anak  setelah  terjadinya  perceraian  wajib  dilakukan  oleh  orang  tuanya, khususnya  bapak/ayah.  Namun  apabila  kondisi  ayah  kurang  memungkinkan  untuk memberi  nafkah,  maka  pihak  ibu  berkewajiban  untuk  memberi  nafkah  anak.  Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.
b. Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara  dan  mendidik  anak  tidak  proaktif  untuk  mengusahakan  sepenuhnya terlaksananya putusan pengadilan agama. selain itu pihak pengadilan agama harus proaktif untuk  mengawasi  terlaksananya  eksekusi  putusan  pengadilan  agama.  Nafkah  anak  dari pegawai  negeri  akan  berjalan  baik  apabila  pemberi  gaji  harus  membatasi  kredit  pegawai negeri yang bertanggungjawab nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.
2. Rekomendasi
a.  Supaya  hak  nafkah  anak  setelah  terjadi  perceraian  berjalan  lancar  hendaknya  Pengadilan Agama proaktif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan pemberian nafkah  anak,  hendaknya  pihak  yang  memelihara  dan  mendidik  anak  proaktif  untuk melaksanakan putusan pengadilan agama.
b.  Pegawai  pemberi  gaji  untuk  pegawai  negeri  hendaknya  membatasi  kredit  pegawai  negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak, sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.
---------------

## DAFTAR  PUSTAKA
Azhar  Basyir,  Ahmad,  1987. Hukum  Perkawinan  Islam. Yogyakarta:  Bagian  Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Hanitiyo Soemitro, Ronny. 1990. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia Prins, J. 1982, Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemiyati.  1986. Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.