DETERMINAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Sahala Purba 1
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia Sahala824@gmail.com
Septony Benyamin Siahaan 2
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia Valen250315@gmail.com
Farida Sagala 3
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia faridasgl1984@gmail.com
Rahel Junita 4
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia rachel.junita0306@gmail.com
Tonida Charles Duha 5
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia tonidacharles@gmail.com

## Diterima 5 Mei 2022 Disetujui 13 Juni 2022
Abstract— This  research  aims  to  determine  and  analyze  the  impact  of  the  internal  control system,  human  resource  capacity,  inspection,  and  apparatus  skills  on  village  financial accountability  in  villages  in  Siempat  Nempu  Hulu  District,  Dairi  Regency.  This  type  of research  is  causal  associative  research  and  uses  primary  data.  The  data  collection  method used  is  a  questionnaire.  The  study  method  used  in  this  research  is  descriptive  analysis  and multiple  linear  regression.  This  research  was  conducted  in  12  villages  in  Siempat  Nempu Hulu Subdistrict, Dairi Regency, and each village had 3 respondents, namely the head of the village  government,  the  village  secretary  and  the  head  of  finance,  so  that  the  number  of respondents was 36 people. This research was conducted in April - May 2021. The results of this research show that the internal control system, Human Resource Capacity and apparatus skills have a positive and significant impact, while the audit has a negative impact on village financial accountability in villages in Siempat Nempu Hulu District, Dairi Regency.
Keywords: Internal Control System; Human Resource Capacity; Examination; Apparatus Skills; And Village Financial Accountability

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Fonema dalam riset ini adalah pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa yang begitu besar terutama dalam penanganan Covid-19 ini yaitu dalam pemakaian dana desa untuk BLT, padat  karya  serta  penanganan  gizi  buruk,  yang  menjadi  masalah  apakah  program  ini  dapat
diterapkan  pada  desa  saat  ini,  dimana  desa  masih  banyak  mengalami  kelemahan  dari  segi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi.
Adapun  peran  Dana  desa  dalam  penanganan  Covid-19  ini  adalah  pilihan  pertama pemakaian  Dana  Desa  pada  saat  ini  ialah  kegiatan  bantuan  sosial  seperti  BLT  Desa.  BLT Desa adalah bantuan uang tunai terhadap rakyat yang kurang mampu pada desa  tersebut dan dananya  berasal    dari  Dana  Desa.  Bantuan  ini  bermanfaat  untuk  menolong  warga  tidak mampu, meminimalkan akibat ekonomi pada masa pandemi Covid-19, serta dapat menaikkan penghasilan  dalam  rangka  menaikkan  daya  beli  warga  yang  tidak  mampu  dalam  memenuhi kebutuhan  pokok  sehari-hari.  BLT  Desa  tahun  ini  didistribusikan  senilai  40%  dari  alokasi Dana  Desa  yang  ada  di  Indonesia  ini,  atau  secara  menyeluruh  alokasi  Dana  Desa  sebesar Rp27,2  triliun  untuk  BLT  Desa  tahun  ini.  Dalam  rangka  membantu  pendanaan  penindakan pandemi  Covid-19  termasuk  konfirmasi  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dalam skala kecil yang terdapat pada desa, pemakaian Dana Desa paling minim senilai 8% dari pagu Dana  Desa  setiap  desa.  jumlahnya  paling  sedikit  8%  tersebut  di  luar  dan  tidak  termasuk pemodalan  untuk  BLT  Desa.  Dana  Desa  yang  ditetapkan  pemakainnya  (earmark)  untuk pemodalan penindakan pandemi Covid-19 pada tahun ini sebesar minimal Rp5,4 triliun.
Kegiatan  berikutnya  adalah  model  Padat  Karya  kas  dalam  perwujudan  Dana  Desa diinginkan  mampu  menampung  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar,  dengan  pembayaran  upah secara  kas  terhadap  tenaga  kerja  yang  aktif,  baik  gaji  harian  ataupun  bulanan,  akibat  dapat menaikkan  daya  beli  warga,  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  kebahagian  warga setempat. Pada masa covid ini, kegiatan setiap warga sangat didambakan akan kedatangannya untuk membantu warga dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.
Pandemi ini sangat ditakutkan oleh pemerintah akan terjadinya kenaikan jumlah stunting baru.  Akibat  terjadinya  pandemi  bagi  penghasilan  warga  akan  berakibat  pada  rendahnya penyerapan  gizi  kepada  anak-anak  mereka    khususnya  pada  anak  balita.  strategi  pembuatan anggaran  pun  dapat  berdampak  pada  kuota  dana  untuk  kegiatan  pencegahan stunting. penetapan  pekerjaan  masyarakat  juga  menimbulkan  terhentinya  fasilitas  Posyandu.  Adanya Dana  Desa  membut  sangat  penting  dalam  kekurangan  yang  ada  sebab  Dana  Desa  menjadi salah  satu  penunjang  pembiayaan  dalam  rangka  penangkalan  stunting.  Fokus  perhatian pemerintah  kepada  rakyat  dinampakkan  pada  penetapan  prioritas  implementasi  Dana  Desa. Penerapan  Dana  Desa  diinginkan  dapat  menolong  masyarakat  yang  terkena  pandemi  dan perbaikan  ekonomi  nasional  dengan  cara  menaikkan  kesejahteran  warga  dari  desa  yang merupakan membina masyarakat terkecil. Tugas Desa  sangat diperlukan sebagai perwakilan pemerintah dalam mengolah dana desa secara tepat sasaran, murah, prudent, keterbukaan, dan akuntabel akibatnya kebahagiaan rakyat semakin naik serta menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. (Perpres, 2022)
Gambar 1. Grafik Alokasi, Realisasi dan pertumbuhan Dana Desa selama 2015-2020
Sumber: berkas.dpr.go.id
Adapun fenomena lain yang terjadi adalah: a) kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)  Aparatur  Pemerintah  Desa  dalam  Tatakelola  Keuangan  Desa  dimana  timbulnya pengharapan  pada  1,2  orang  Perangkat  Desa  yang  memahami  IT;  dan    Kurangnya pemahaman  pentingnya  keterbukaan  Tatakelola  Keuangan  Desa  bagi  Aparatur  Pemerintah Desa. Sehingga dibutuhkan peningkatan Kapasitas bagi Kades, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan  Desa  Baik  BPD,  LPMD,  Karangtaruna  dll  yang  lebih  spesifik  (Admin, 2021),  b)  Pemeriksaan  belum  semuanya  mencakup  penilaian  atas  kecocokan  APB  Desa dengan  skala  prioritas  pemakaian  Dana  Desa,  serta  belum  adanya  termuan  yang  dilakukn tindak  lanjut  perbaikan  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan.  (Kresno,  2019),    c)  Masyarakat berhak  menanyakan  ketransparanan  kepala  desa  dalam  pemakaian  dana  desa.  (Tumangger, 2019), d) pemakaian dana desa di Sungai Raya Dairi diduga bermasalah. (Gunawan, 2021). e) Diduga, banyak penyelewengan dana atas pembangunan Pamsimas. Tujuan pemerintah dalam program  Pamsimas  adalah  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  desa  dalam menyalurkan  Air  Bersih  ke  masyarakat.  Tetapi  Kepala  Desa  Lae  Markelang  dan  kroni kroninya diduga tidak merealisasikan dana tersebut dengan maksimal atau tidak tepat sasaran. (Marbun, 2021)
Akuntabilitas  keuangan  keuangan  desa  bermasalah  bisa  disebabkan  oleh  system pengendalian  internal  yang  lemah,  hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  pengendalian  yang  baik dalam  tatakelolakeuangan  desa  akibatnya  pertanggungjawabannya  menjadi  lemah  sehingga dapat  menimbulkan  banyak  terjadi  penyelewengan  keuangan  desa  akibatnya  pengunaan keuangan  desa  tidak  tepat  sasaran  dan  banyak  juga  aparan  pemerintah  desa  yang  kena  jerat hokum yang bisa dilihat dari berita-berita yang beredar selama ini, jadi dengan adanya sistem pengendalian  intern  yang  baik    dalam  organisasi  akan  dapat  menaikkan  akuntabilitas keuangan  desa  yang  semakin  baik,  hal  ini  didukung  oleh  peneliti  terdahulu  (Putra  et  al., 2021);  (Sari  &  Andra  Asmara,  2021);  (Ramadhan  &  Fefri  Indra  Arza,  2021);  (Suharti  & Rumsari,  2021);  (Yennisa  et  al.,  2020);  (Karyadi,  2019);    (Wahyuni  et  al.,  2018);  dan (Wahyuni  et  al., 2018),  yang mengutarakan bahwa system  pengendalian internal  berdampak kepada  akuntabilias  keuangan  desa,  akan  tetapi  tidak  setara  dengan  riset  yang  dibuatoleh (Pahlawan et al., 2020); (Sundari & Mulyadi, 2018); dan (Mutmainah & Pramuka, 2017) yang mengutarakan system  pengendalian internal  tidak berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.
Kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  memperkuat  akuntabilitas  keuangan  desa,  hal  ini bisa  dilihat  banyak  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  lemah  pada  pemerintahan  desa akibatnya  laporan  pertanggungjawabannya  sering  terlambat  dan  banyak  koreksi  yang dibuatakibat kapasitas sumber daya manusia aparat pemerintah yang lemah, dengan kapasitas sumber daya manusia yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sehingga fenomena  terjadinya  keterlambatan  dan  koreksi  kesalahan  dalam  pelaporan  keuangan  dapat dikurangi,  hal  ini  setara  dengan  riset  yang  dibuatoleh  (Nurhayati  et  al.,  2021);  (Latif  et  al., 2021);  (Azkia  et  al.,  2016);;  (P.  et  al.,  2020);  (Karyadi,  2019)  yang  mengutarakan  bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  akan  tetapi tidak    setara  dengan  (Mahyudin  et  al.,  2022);  dan  (Posi  &  Putra,  2019)  yang  mengutarakan bawah kapasitas sumber daya manusia tidak berdampak  kepada akuntabilitas keuangan desa.
Pemeriksaan  juga  dapat  memdampaki  akuntabilitas  keuangan  desa,  jika  pemeriksaan betul-betul dibuatdengan baik oleh pihak internal dalam hal ini BPD (Badan Perwakilan desa) dan pemeriksaan External (Inspektorat) maka akan dapat memperkuat akuntabilitas keuangan desa,  yang  terjadi  selama  ini  kurangnya  pemeriksaan  dari  pihak  internal  dan  pihak  external yang  mengakibatkan  banyak  laporan  keuangan  desa  tidak  dipercayai  oleh  pihak  masyarakat setempat  yang  mengakibatkan  adanya  demo  yang  menuntut  keterbukaan  dari  pemerintahan
desa  betul  dilakukan.  Hal  ini  setara  dengan  riset  yang  dibuatoleh  (Making  &  Handayani, 2021);  (Widia  Yulianti  et  al.,  2019);  (Aprilia,  2019);  (Umaira  &  Adnan,  2019)  yang mengutarakan  bahwa  pemeriksaan  berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  tetapi tidak  setara  dengan  riset  yang  dibuat  oleh  (Indriswari  &  Wianto  Putra,  2021)  yang mengutarakan bahwa pemeriksaan tidak berdampak kepada akuntanbilitas keuangan desa.
Akuntabilitas  keuangan  desa  juga  didampaki  oleh  kecakapan  aparatur,  jika  kecakapan aparaturnya  rendah  akan  dapat  memdampaki  kapasitas  akuntabilitas  keuangan  desa,  hal  ini bisa  dilihat  bahwa  pada  umumnya  pendidikan  aparat  pemerintah  desa  mayoritas  tammatan SLTA, ini salah satu penyebab kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa,  hal  ini  diperkuat  rata-rata  pendapatan  desa  90%  bersumber  dari  pendapatan  transfer pemerintah  pusat,  dalam  hal  ini  kurangnya  motivasi  aparat  pemerintah  desa  untuk  mengalih kapasitas  sumber  daya  alam  yang  terdapat  dalam  desa  tersebut.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh riset  yang  dibuat  oleh  (Mohammad  Akbar  Hakiki  &  Syarif  Hidayat,  2022);  (Rifa’i  et  al., 2021);  (Puspa  &  Prasetyo,  2020);  dan  (Pahlawan  et  al.,  2020)  yang  mengutarakan  bahwa kecakapan  aparatur  berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  akan  tetapi  tidak  setara dengan  riset  yang  dibuatoleh  (Suharti  &  Rumsari,  2021);  (Sweetenia  et  al.,  2019); (Widyatama  et  al.,  2017)  yang  mengutarakan  bahwa  kecakapan  tidak  berdampak  kepada akuntanbilitas keuangan desa.
Adapun  perbedaan  riset  ini  adalah  memasukkan  variable  pemeriksaan  dan  kapasitas sumber daya manusia dalam hubungannya dengan akuntanbilitas keuangan desa, dan riset ini belum pernah diteliti pada desa yang terdapat dikecamatan Siempat Nempu Hulu oleh peneliti lain serta penelitian ini dilakukan pada masa covid-19.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  riset  ini,  maka  rumusan  masalah  riset  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?
2. Apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap akuntanbilitas keuangan desa dalam masa pandemi covid-19?
3. Apakah  pemeriksaan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa  dalam  masa pandemi covid-19?
4. Apakah  kecakapan  aparatur  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa  dalam masa pandemi covid-19

## 1.3 Landasan Teori

## 1.3.1 Agency Theory
Laporan  keuangan  yang  berkapasitas  sangat    dibutuhkan    oleh    pihak  eksternal.  Dalam teori agensi, penjelesan tentang akuntansi dipakai dengan dua tujuan. Pertama, dipakai untuk pengambilan kebijakan oleh pemilik dan manajemen. Dan kedua, dipakai untuk  menilai dan mengklasifikan hasil sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati (Raharjo, 2007).
Teori ini merupakan rancangan yang menerangkan kaitan antara perjanjian antara pemilik dengan  manajemen.  Pemikiran  mengenai  kemampuan  keuangan  dalam  bentuk  laporan keuangan  yang  bermutu  terletak  pada    teori    ini,    pengendali  perusahaan  dibuatdengan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Rachmad, 2013). Zimmerman & Wieder (1977) masalah keagenan juga ada dalam lingkungan lembaga pemerintahan. Rakyat sebagai principal  menyerahkan  kewenangan  kepada  pemerintah  sebagai  agen,  untuk  melaksanakan tugas pemerintahan dalam bentuk memajukan kesejahteraan masyarakat.  Implikasi dari teori
ini,  principal  baik  rakyat  secara  langsung  harus  melakukan  pemeriksaan  kepada  agen  baik pemerintah  maupun  para  politisi.  Fadzil  &  Nyoto    dalam  jurnal  (Hardiningsih  et  al.,  2019) juga mengutarakan bahwa terdapat keterikatan antara pemerintah pusat serta pemerintah desa. Pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah desa bertindak sebagai agen. Hal ini  dipicu    Indonesia  sebagai  negara  kesatuan,  pemerintah  desa  harus  bertanggung  jawab terhadap  rakyat  sebagai  pemilih  dan  juga  kepada  pemerintah  pusat.  Hubungan  kontraktual tersebut menghasilkan masalah yang dikenal dengan masalah keagenan (adverse selection dan moral  hazard)  dan  masalah  keagenan  ini  diawali  dari  adanya  asimetri  informasi  antar  pihak (Mahawyahrti & Budiasih, 2016).

## 1.3.2 Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  keuangan  desa  adalah  tugas  agen  untuk  menyajikan  laporan  dan mengungkapkan semua aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan utama  agen.  Adapun  Indikator  akuntabilitas  sesuai    (Permendagri,  2018)  Pasal  70  adalah sebagai berikut:
1. Kepala desa menyampaikan informasi akuntabilitas pengbujet desa melalui camat kepada bupati / walikota setiap akhir tahun bujet.
2. Dalam kurung 3 bulan sesudah akhir periode bujet informasi pertanggungjawaban wajib diserahkan.
a. informasi keuangan, antara lain :
1) Informasi realisasi APBDes
2) Catatan terhadap laporan keuangan
b. Informasi realisasi aktivitas
Daftar  aktifitas  yang  masuk  ke  desa,  daftar  sektor,  Kegiatan  lokal  serta  kegiatan lainnya.

## 1.3.3 Sistem Pengendalian Internal
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  menurut  (PP,  2008)  adalah  proses  terintegrasi  dari tindakan  dan  aktivitas  yang  berkelanjutan  oleh  semua  pemimpin  dan  karyawan  untuk memastikan kepercayaan yang cukup dalam pencapaian  target entitas melalui aktivitas yang efektif  dan  efisien.  Pelaporan  keuangan,  perlindungan  aset  nasional  dan  kepatuhan  kepada hukum dan peraturan.
Adapun indikator sistem pengendalian internal sesuai (PP, 2008)
1. Lingkungan Pengendalian
Dalam  lingkungan  yang  terkendali,  pimpinan  lembaga  negara  harus  menciptakan  dan memelihara perilaku yang positif dan kontributif untuk menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
2. Evaluasi Risiko
Melakukan  evaluasi  risiko  membutuhkan  kepemimpinan  dari  lembaga  pemerintah. Penilaian risiko yang dibahas meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Aktivitas Pengendalian
Dalam  aktivitas  pengendalian,  pimpinan  lembaga  negara  melaksanakan  aktivitas pengendalian  sesuai  dengan  ukuran,  kompleksitas,  dan  sifat  fungsi  dan  fungsi  lembaga pemerintah yang bersangkutan.
4. Informasi dan Komunikasi Informasi  dan  Komunikasi  Pimpinan  instansi  pemerintah  harus  mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu.
5. Pemantauan Pengendalian Internal.
Para  pemimpin  lembaga  negara  harus  memantau  sistem  pengendalian  internal.  Tindak lanjut  dibuatdengan  terus  menindaklanjuti  audit  dan  review  lainnya,  penilaian  individu, dan rekomendasi selanjutnya.
Dalam teori  agency pihak agen dalam hal  ini pemerintah desa harus betul  melaksanakan system  pengendalaian  internal  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa  agar  jangan  terjadi penyimpangan-penyimpangan akan penggunaan keuangan desa. System pengendalin internal yang  baik  jika  tatakelolah  keuangan  desa  dapat  dibuatsecara  efisien  dan  efektif penggunaannya  sehingga  laporan  pertanggungjawabannya  akan  bisa  memuaskan  pihak principal  dalam  hal  pemerintah  daerah/pemerintah  pusat  dan  khususnya  masyarakat  desa setempat.  Senada dengan riset  yang dibuat  oleh  (Putra et  al.,  2021); (Sari  &  Andra Asmara, 2021);  (Ramadhan  &  Fefri  Indra  Arza,  2021);  (Suharti  &  Rumsari,  2021);  (Yennisa  et  al., 2020);  (Karyadi,  2019);    (Wahyuni  et  al.,  2018);  dan  (Wahyuni  et  al.,  2018)  yang mengutarakan  bahwa  system  pengendalin  internal  berdampak  secara  positif  dan  signifikan kepada akuntabilitas  keuangan desa. Dari teori  dan riset  terdahulu  penulis menarik hipotesis sebagai berikut:
H a1 :  Sistem  pengendalian  internl  berdampak  positif  dan  signifikan  kepada akuntanbilitas keuangan desa.

## 1.3.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia
Faktor  terutama  dalam  pemerintahan  adalah  sumber  daya  manusia.  Karena  dia  adalah operator proyek, mengendalikan dan melakukan semua aktivitas dan aktivitas entitas ekonomi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkapasitas.
Adapun  indikator  kapasitas  sumber  daya  manusia  menurut ‘ Flippo  yang  dikutip  Priansa (2014:147) ’ adalah sebagai berikut:
1. Pendidikan
Pendidikan melibatkan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman tentang seluruh lingkungan  kerja.  Selain  itu,  studi  terlibat  dalam  menjawab  (bagaimana),  mengapa (mengapa), dan pendidikan, secara umum, lebih banyak terlibat.
2. Pelatihan
Pelatihan  adalah  proses  perubahan  perilaku  yang  sistematis  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan prestasi dan keterampilan pekerjaan.
3. Pengalaman
Pengalaman  adalah  ketika  seseorang  mengukur  lamanya  suatu  pekerjaan  atau  berapa lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memahami  pekerjaan  tersebut  dan  melakukannya dengan baik.
Pada  teori  agency  pihak  principal  menginginkan  organisasi  yang  dimiliki  harus  berjalan secara berkesinabungan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang didirikan, maka dengan demikian  agar  organisasi  tersebut  berjalan  secara  berkesinambungan  maka  pihak  agen  yang dikontrak  harus  mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  berkapasitas  sehingga  dapat menjalankan  organisasi  yang  dia  pimpin  sesuai  dengan  kepentingan  principal,  maka  dengan demikian  kapasitas  sumber  daya  manusia  yang  bagus  dapat  memdampaki  akuntabilitas keuangan  desa,  senada  dengan  pernyataan  riset  yang  dibuatoleh  (Nurhayati  et  al.,  2021); (Latif  et  al.,  2021);  (Azkia  et  al.,  2016);;  (P.  et  al.,  2020);  dan  (Karyadi,  2019)  bahwa kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa.  Dari teori dan riset terdahulu tersebut penulis menarik hipotesis sebagai berikut:
H a2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berdampak kepada Akuntanbilitas Keuangan desa

## 1.3.5 Pemeriksaan
Pemeriksaan  umumnya  mengacu  pada  aktivitas  administrasi  untuk  mengontrol  apakah penilaian kegiatan yang  telah siap sesuai dengan planing. Oleh karena itu, jika ada kesalahan atau  penyimpangan  yang  tidak  cocok  dengan  target  yang  ingin    diharapkan,  maka  perlu menentukan implementasinya, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki acara berikutnya.
Adapun  indikator  pemeriksaan  sesuai  (Permendagri,  2016)  pasal  31    adalah  sebagai berikut:
1. menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
a. BPD  dan  Kepala  Desa  merumuskan  rancangan  Peraturan  Desa  yang  diajukan  BPD atau Kepala Desa.
b. Rancangan peraturan desa akan dibahas sebelum peninjauan BPD dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal BPD menerima rancangan peraturan desa.
2. Menyerap dan mencetuskan harapan masyarakat desa
a. Implementasi aktivitas untuk mendukung keinginan masyarakat dibuatoleh Sekretariat BPD.
b. BPD mengelola aspirasi masyarakat desa dengan mengatur dan menetapkan polanya.
c. BPD  mengkomunikasikan  aspirasi  masyarakat  secara  lisan  dan  atau  tertulis  dalam review BPD yang dihadiri oleh kepala desa.
d. Audiensi BPD diadakan untuk mengambil keputusan tentang isu-isu strategis BPD.
3. Melakukan pemeriksaan prestasi kepala desa
a. Gubernur  dan  Bupati/  Walikota  melakukan  pembinaan  dan  pemeriksaan    kepada implementasi peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
b. Pemeriksaan kepada persiapan aktivitas Pemerintah Desa.
c. Pemeriksaan kepada implementasi aktivitas.
d. Pemeriksaan kepada pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penilaian atas prestasi Kepala Desa selama satu tahun bujet.
Dalam  teori  agency  pihak  principal  membentuk  pemeriksaan  kepada  prestasi  agen, pemeriksaan  ini  bisa  bersifat  internal  dan  pemeriksaan  external  yang  tujuannya  untuk mencegah  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  sewaktu  menjalankan  organisasi,  sehingga jika terjadi penyimpangan yang dibuatoleh agen, maka pihak pemeriksaan dapat memberikan teguran  kepada  pihak  agen  agar  melakukan  perbaikan,  sehingga  penyimpangan  yang  terjadi cepat  diatas  untuk  mencegah  kerugian  yang  besar  yang  dialami  organisasi.  Dengan pemeriksaan  yang  baik  dari  internal  dalam  hal  ini  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  dan Pemeriksaan external yaitu inspektorat dan masyarakat desa setempat, maka diharapkan akan memberikan  akuntabilitas  keuangan  desa  yang  semakin  baik.  Pernyataan  ini  didukung  oleh riset  yang dibuat  oleh  (Making &  Handayani,  2021); (Widia  Yulianti  et al., 2019);  (Aprilia, 2019);  dan  (Umaira  &  Adnan,  2019)  yang  mengutarakan  bahwa  pemeriksaan  berdampak positif  dan  signifikan  kepada  akuntanbilitas  keuangan  desa.  Dari  teori  dan  riset  terdahulu maka penulis menarik hipotesis:
H a3 : Pemeriksaan berdampak positif dan signifikan kepada akuntanbilitas keuangan desa.

## 1.3.6 Kecakapan Aparatur
Kecakapan aparatur adalah sifat yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hasil prestasi tinggi.  pekerja yang tidak mempunyai  skill  yang memadai  tidak  akan bekerja terus menerus dan membuang-buang material, waktu dan tenaga.
Adapun indikator kecakapan aparatur sesuai (BKN, 2013) adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan  adalah  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  pemerintah  berupa  fakta, informasi  dan  keahlian  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  dan  pengalaman  baik  teori maupun praktik.
2. Keahlian teknis, yaitu kemampuan untuk menemukan solusi atas kecakapan kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, meliputi:
a. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual.
b. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan.
c. Keterampilan merespon masalah kerja yang berbeda.
d. Keterampilan  khusus  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  pekerjaan  tertentu  di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
e. Keterampilan  beradaptasi dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  sama  di tempat/lingkungan kerja yang berbeda.
3. Inisiatif kerja, keramahan dan kesopanan Sikap kerja merupakan perilaku birokrasi yang mengedepankan    perasaan  dan  perasaan  dalam  bentuk  minat,  sikap,  rasa  syukur,  dan metode adaptasi kerja.
Pada  teori  agency,  principal  menginginkan  agar  agen  yang  dia  kontrak  mempunyai kecakapan  dalam  bidangnya  masing-masing,  sehingga  organisasi  yang  dipimpin  oleh  agen dapat  berjalan  sesuai  dengan  keinginan  principal  organisasi  yang  dia  miliki  dapat berkelanjutan dan bahkan menjadi semakin besar, dengan demikian juga untuk pemerintahan desa pihak principal dalam hal ini pemerintah pusat serta masyarakat setempat menginginkan agar  aparat  pemerintahan  desa  yang  bekerja  dalam  desa  tersebut  adalah  aparatur  yang berkecakapan  dibidang  masing-masing,  karena  selama  ini  dilihat  aparat  yang  bekerja  dalam pemerintahan  desa  tersebut  adalah  aparat  yang  memenangkan  kepala  pemerintahan  pada masing-masing  desa,  sehingga  tidak  memperdulikan  apakah  dia  memiliki  kecakapan  atau tidak hanya sebatas balas jasa saja. Seharusnya dengan kecakapan aparatur yang bagus akan dapat  menaikan  akuntabilitas  keuangan  desa,  hal  ini  setara  dengan  riset  yang  dibuatoleh (Mohammad Akbar Hakiki & Syarif Hidayat, 2022); (Rifa’i et al., 2021); (Puspa & Prasetyo, 2020); dan (Pahlawan et al., 2020) yang mengutarakan bahwa kecakapan aparatur  berdampak positif  dan  signifikan  kepada  akuntanbilitas  keuangan  desa.  Dari  teori  dan  riset  terdahulu, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:
H a4 : Kecakapan Aparatur berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

## 1.3.7 Model Riset
Gambar 3. Model Riset

## 2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

## 2.1 Populasi dan Sampel
Populasi  pada  riset  ini  adalah  aparat  pemerintahan  desa  yang  terdapat  pada  Desa  di Kecamatan Kecamatan Siempat Nempu Hulu yaitu sebanyak 12 Desa. Sampel dalam riset ini adalah  seluruh  populasi  akan  di  teliti  dengan  penentuan  responden  berdasarkan  ukuran tertentu  (purposive  sampling).  Tolak  ukur  yang  dipakai  untuk  memilih  responden  adalah aparatur serta pejabat  tatakelola Keuangan Desa  yang yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung  jawab  dan  kaur  keuangan  sebagai  pemegang  kas  dan  sekretaris  desa  sebagai tatakelola  kebijakan  APBDesa.  Maka  dalam  setiap  desa  akan  diambil  3  responden,  maka sampel dalam riset ini sebanyak 36 sampel.

## 2.2  Operasional Variabel

## Tabel 1. Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala Akuntabilitas Keuangan Desa (Y) Akuntabilitas keuangan keuangan desa adalah tugas agen untuk menyajikan laporan dan mengungkapkan semua aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan utama agen. Widyatama (2017) 1. Kepala  desa  menyampaikan informasi  akuntabilitas  bujet desa  melalui  camat  kepada bupati  /  walikota  setiap  akhir tahun bujet.
2. Dalam kurung 3 bulan sesudah  akhir  periode    bujet informasi pertanggungjawaban wajib diserahkan. a. informasi keuangan, antara lain : 1) Informasi realisasi APBDes 2) Catatan terhadap laporan keuangan b. Informasi realisasi aktivitas c. Daftar aktifitas yang masuk  ke  desa,  daftar Likert Akuntabilitas Keuangan Des Kecakapan Aparatur Pemeriksaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sistem Pengendalian Internal H a1
H a2 H a3 H a4
Variabel Definisi Indikator Skala sektor, Kegiatan lokal serta kegiatan lainnya. Permendagri
No 20 Pasal 70 Tahun 2018
Sistem Pengendalian Internal (X 1 ) Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut (PP, 2008) adalah proses terintegrasi dari tindakan dan aktivitas yang berkelanjutan oleh semua pemimpin dan karyawan untuk memastikan kepercayaan yang cukup dalam pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien. Pelaporan keuangan, perlindungan aset nasional dan kepatuhan kepada hukum dan peraturan (PP No. 60 Tahun 2008) 1. Lingkungan Pengendalian
2. Evaluasi Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal
PP No. 60 pasal 3 ayat 1
Tahun 2008 Likert
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X 2 ) Faktor terutama dalam pemerintahan adalah sumber daya manusia. Karena  dia  adalah  operator proyek, mengendalikan dan melakukan  semua  aktivitas dan aktivitas entitas ekonomi dan menghasilkan laporan keuangan yang berkapasitas. (Mendey, 2015) 1. Pendidikan berkaitan dengan pengetahuan
2. Pelatihan
3. Pengalaman
Priansa (2014:147)
Likert Pemeriksaan (X 3 ) Pemeriksaan umumnya mengacu pada aktivitas administrasi untuk mengontrol apakah penilaian kegiatan yang
telah siap sesuai dengan planing. Oleh karena itu,
jika ada kesalahan atau penyimpangan yang tidak cocok dengan target yang ingin  diharapkan (Sujamto, 1996) 1. Menyepakati rancangan  peraturan desa  bersama  kepala desa 2. Menyerap dan mencetuskan harapan masyarakat desa 3. Melakukan pemeriksaan prestasi kepala desa (Permendagri, 2016) pasal 31 Likert
Variabel Definisi Indikator Skala Kecakapan Aparatur (X 4 ) Kecakapan aparatur adalah sifat yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai hasil prestasi tinggi. pekerja yang tidak mempunyai skill yang memadai tidak akan bekerja terus menerus dan membuang- buang material, waktu dan tenaga. (Hevesi, 2005) 1. Pengetahuan 2. Keahlian tekniks
3. Inisiatif Kerja (BKN, 2013)
Likert

## 2.3 Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  dipergunakan  pada  riset  ini  ialah  analisis  regresi  linear  berganda ( Multiple Regression Analysis) . Data riset ini dikerjakan dengan memakai aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 23 . Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat  apakah  variable  akuntabilitas  keuangan  desa  bisa  diukur  dengan  menggunakan  dua atau  lebih  variabel  independen  yakni  system  pengendalian  internal,  kapasitas  sumber  daya manusia, pemeriksaan, kecakapan aparatur.
Jenis riset yang dipakai adalah riset asosiatif yang bersifat kausal atau kausal. Dan riset ini juga bersifat korelatif atau korelatif untuk mengetahui keterkaitan antara dua variabel. Waktu investigasi dimulai dari proses pencarian hingga selesainya investigasi Persamaan matematika dalam pola regresi linier berganda yang dipakai pada penguji hipotesis dalam riset ini adalah:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Variabel  Y  adalah  Akuntabilitas  Keuangan  Desa,  a  adalah  konstanta,  b 1 hingga  b 4 adalah koefisien  Regresi,  X 1 adalah  Sistem  Pengendalian  Internal,  X 2 adalah  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia, X 3 adalah pemeriksaan dan X 4 adalah Kecakapan Aparatur serta e adalah kesalahan.

## 2.4 Analisis Kualitas Data - Uji Validitas dan Realiabilitas
Uji  valid  dipakai  dalam  menghitung  sahih  atau  tidak  sahihnya  suatu  kuesioner. Kuesioner  dinyatakan  valid  jika  pertanyaan  dalam  kuesioner  sanggup  untuk  mengutarakan sesuatu  yang  akan  di  dihitung  oleh  kuesioner  tersebut.  Ghozali  (2016:52),  menghitung validitas dapat diperbuat dengan mengukur hubungan antara poin permasalahan dengan total poin  variabel.  poin  variabel  yang  memiliki  tingkat  signifikan  di  bawah  0,05.  Uji  signifikan diperbuat  dengan  membandingkan  angka  r  hitung  (nilai  Correlation  Item-Total  Correlation) dengan r table untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini asalah jumlah sampel. Jika angka r hitung > r tabel maka jawaban tersebut dinyatakan valid.
Uji  realiabilitas  ialah  instrumen  untuk  mengevaluasi  apakah  suatu  kuisioner  yang menjadi  tolak  ukur  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dinyatakan  reliabel  atau akurat jika respon dari setiap responden terhadap permasalahan adalah konstan atau stabil dari masa  ke  masa  (Ghozali:2013).  Suatu  konstruk  atau  variabel  dinyatakan  reliabel  jika memberikan angka Cronbach Aplha > 0,60 (Ghozali : 2013).

## 2.5 Uji Asumsi Klasik 2.5.1 Uji Normalitas
Pengujian Normalitas data berguna dalam mengenal peredaran data pada variabel yang akan  dipakai  dalam  riset.  Data  yang  benar  dan  layak  dipakai  dalam  riset  ialah  data  yang mempunyai  distribusi  normal.  Pada  riset  ini  dipakai  uji  statistik  untuk  menemukan  apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013).

## 2.5.2 Uji Multikolinearitas
Uji  multikoliniearitas  berguna  untuk  menilai  koneksi  antara  variabel  bebas.  bentuk regresi  yang  benar  sebaiknya  tidak  terjadi  koneksi  antara  variabel  bebas  (Ghozali,  2013). Penilaian  multikolonieritas  dilaksanakan  dengan  memakai  Variance  Inflation  Faktor  (VIF) serta  tolerance.  angka  yang  pada  umumnya  digunakan  dalam  menyatakan  tidak  ada multikolonieritas  yaitu  angka  tolerance  harus  ≥  0,10  atau  sama  dengan  angka  Variance Inflation Faktor (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10.

## 2.5.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut  Ghozali  (2013),  uji  heteroskedastisitas  berguna  dalam  melakukan  penilaian apakah dalam model bentuk regresi ketemu perbedaan varians dari selisih satu pemantauan ke pemantauan lain. Jika varians  dari residual satu pemantauan ke pemantauan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika tidak sama disebut heterokedastisitas. bentuk regresi yang bagus adalah  pada saat homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas.

## 2.6 Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis adalah uji perbedaan antara angka sampel dengan populasi atau angka data yang diamati dengan angka diharapkan (hipotesis) peneliti (Erlina, 2011). Pengujian hipotesis dalam riset ini memakai koefisien Determinasi (R 2 ), uji F, dan uji t.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1 Hasil Kualitas Data

## 3.1.1.1 Uji Validitas
Dari  hasil  pengujian  Validitas,  butir  perntanyaan  harus  valid  jika  memiliki  R tabel diatas 0,329 yang didapat  dari  df =36-2 maka R(34;005)= 0,329. Dari hasil pengujian semua butir pertanyaan  variable  memenuhi  validitas  karena  nilainya  semua  di  atas  0,329  dan  sudah  bisa dibuatpengujian selanjutnya.

## 3.1.1.2 Uji Reliabilitas
Hasil  Pengujian  Uji  Realibilitas  diperoleh    0,826  untuk  variable  system  pengendalian internal,  0,868  untuk  variable  kapasitas  sumber  daya  manusia,  0,776  untuk  variable Pemeriksaan dan 0,716 untuk Kecakapan Aparatur, dan 0,722 Akuntabilitas Keuangan Desa. maka  dengan  demikian  karena  sudah  memenuhi  unsur  validitas  dan  reliabilitas  maka pengujian selanjutnya yaitu uji asumsi klasik sudah bisa dilakukan.

## 3.1.2 Uji Asumsi Klasik
3.1.2.1 Uji Normalitas
Gambar 3. Hasil Histogram
Sumber: Data Primer (Diolah)

## Tabel 2. Hasil Normalitas
Unstandardiz ed Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.39462884 Most Extreme Differences Absolute .110 Positive .072 Negative -.110 Test Statistic .110 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c

## Sumber: Data Primer (Diolah)
Untuk  uji  normalitas,  penulis  memakai  grafik  histogram  dapat  disimpulkan  bahwa histogram  bermodel  lonceng  sempurna,  maka  bisa  dikatakan  datanyanya  normal.  Selain melihat dari grafik penulis juga menguji statistic kolmogrov smirnov, penulis mengecek nilai signifikannya  jika  diatas  0,05  maka  data  dapat  diutarakan  berdistribusi  normal  dalam  hal penujiannya didapat  nilai  signifikannya 0,200  artinya datanya dapat  dikatakan normal  sebab nilai signifikannya diatas 0,05.

## 3.1.2.2 Uji Multikolonieritas
Tabel 3. Hasil Multikolonieritas Variabel Tolerance  VIF Sistem Pengendalian Internal .702 1.424 Kapasitas Sumber Daya Manusia .683 1.465 Pemeriksaan .894 1.119 Kecakapan Aparatur .934 1.070 Sumber: Data Primer (Diolah)
Hasil  pemeriksaan  Multikolonieritas  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  nilai  tolerance diantaranya variable independen <1,00 dan nilai dari VIF > 0,1. Hal tersebut mengemukakan bahwa tidak terjadi gejala Multikolonieritas antara variable independen dalam riset ini.

## 3.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Data Primer (Diolah)

## Gambar 4. Grafik Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. Hasil Uji Glejser Variabel Signifikansi Sistem Pengendalian Internal .795 Kapasitas Sumber Daya Manusia .998 Pemeriksaan .786 Kecakapan Aparatur .918 Sumber: Data Primer (Diolah)
Uji  heteroskedastisitas  dalam  riset  ini  dibuatuntuk  melihat  grafik  scatterplot,  adapun hasilnya  bisa  dilihat  pada  titik-titik  atau  lingkaran  kecil  yang  merata  secara  sembarangan  di atas maupun di bawah angka 0. Agar pengamatan lebih akurat maka penulis juga melakukan uji  glejser  dalam  hal  ini  penulis  melihat  nilai  signifikannya  tidak  boleh  dibawah  0,05,  dari hasil  pengamatan  terlihat  nilai  signifikannya  di  atas  0,05  sehingga  dapat  diutarakan  tidak terdapat heteroskedastisitas dan dapat dibuatuntuk pengujian tahap selanjutnya.

## 3.1.3 Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel B T hiung T tabel Sig. (Constant) 14.305  1.601 .119 Sistem Pengendalian Internal .148 2.246 2.039  .032 Kapasitas Sumber Daya Manusia  .336 3.093 2.039  .004 Pemeriksaan -.267 -2.962  2.039  .006 Kecakapan Aparatur .262 2.630 2.039  .013 Sumber: Data Primer (Diolah)
Dari table 4 ini dapat disajikan persamaan regresinya berikut ini:
Y = 14.305 + 0,148X 1 + 0,336X 2 - 0,267X 3 + 0,262X 4 + e
Berdasarkan hasil Tabel 5 nilai T hitung variable system pengendalian internal sebesar 2,246 lebih  besar  dari  T tabel yakni  2,039  dan  nilai  signifikasi  sebesar  0,032  <  005  maka  dapat dinyatakan bahwa Sistem pengendalian internal memiliki dampak yang positif serta signifikan kepada  Akuntanbilitas  keuangan  desa  (H 1 diterima),  untuk  variable  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia didapat T hitung sebesar 3.093 lebih besar` dari T tabel yakni 2,039 serta nilai signifikansi sebesasr  0,004  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  berdampak positip  dan  signifikan  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa  (H 2 diterima),  untuk  variable Pemeriksaan  didapat  T hitung sebesar  -2.962  lebih  kecil  dari  T tabel yakni  2,039  serta  nilai signifikansi  sebesasr  0,006  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  Pemeriksaan  berdampak  negative dan  signifikan  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa  (H 3 ditolak),  dan  yang  terakhir  variable Kecakapan Aparatur didapat T hitung yakni sebesar 2,630 >  dari T tabel yaitu sebesar 2,039 dan nilai signifikansi sebesar 0,013 maka dapat dikatakan bahwa Kecakapan Aparatur berdampak positif serta signifikan kepada Akuntabilitas keuangan desa yang terletak di desa Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

## 3.1.4 Koefisien Determinasi
Tabel 6. Hasil Adjusted R 2 Model R R Square Adjusted R Square 1 .686 a .470 .403
Sumber: Data Primer (Diolah)
Dari pengujian determinasi diperoleh adjusted R 2 = 0,403 yang artinya sebesar 40,3% Akuntabilitas  keuangan  desa  dapat  diterangkan  oleh  variable  Sistem  pengendalian  internal, Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemeriksaan  dan  Kecakapan  Aparatur  sedangkan selebihnya sebesar 59,7% dapat diterangkan  selain variable yang penulis teliti dalam riset ini karena adanya keterbatasan dan waktu yang dimiliki oleh penulis.

## 3.2 Diskusi

## 3.2.1 Dampak Sistem Pengendalian Internal Kepada Akuntabilitas Keuangan Desa
Hasil Hipotesis H 1 diterima, artinya Sistem Pengendalian Internal berdampak positif dan signifikan  kepada  Akuntabilitas  Keuangan  Desa,  dalam  hal  ini  jika  semakin  bagus  Sistem Pengendalian  Internal  yang  diberikan  oleh  pihak  pemerintahan  desa  pada  desa  Kecamatan Siempat  Nempu  Hulu  akan  diikuti  semakin  bagus  pula  akuntabilitas  keuangan  desa  yang dilaksanakan. Berarti dalam hal ini pemerintah desa yang terdapat di desa Kecamatan Nempu Hulu  telah  melaksanakan  Sistem  Pengendalian  Internal  dalam  akuntabilitas  keuangan  desa sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  hal  ini  juga  seiring  dengan riset yang dilaksanakan oleh (Putra et al., 2021); (Sari & Andra Asmara, 2021); (Ramadhan & Fefri Indra Arza, 2021); (Suharti & Rumsari, 2021); (Yennisa et al., 2020); (Karyadi, 2019); (Wahyuni  et  al.,  2018);  dan  (Wahyuni  et  al.,  2018)  yang  mengemukakan  bahwa  system pengendalian internal berdampak kepada akuntabilitas keuangan desa tetapi bertolak belakang dengan  (Pahlawan  et  al.,  2020);  (Sundari  &  Mulyadi,  2018);  dan  (Mutmainah  &  Pramuka, 2017)  yang  mengemukakan  bahwa  system  pengendalian  internal  tidak  berdampak  kepada akuntabilitas keuangan desa.

## 3.2.2 Dampak Kualias Sumber Daya Manusia Kepada Akuntanbilitas Keuangan Desa
Hasil Hipotesis H 2 diterima, artinya Kapasitas Sumber Daya Manusia berdampak positip kepada  Akuntanbilitas  Keuangan  Desa,  ini  berarti  jika  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusianya kuat  maka  akan  mengakibatkan  Akuntabilitas  keuangan  desa  semakin  kuat  dan  begitu
sebaliknya  jika  Kapasitas  sumber  daya  manusia  lemah,  maka  akuntabilitas  keuangan  desa akan  semakin  lemah  juga,  hal  ini  menjadi  catatan  bagi  pemerintah  yang  terdapat  di  desa kecamatan  Siempat  Nempu  Hulu  agar  Kapasitas  Sumber  daya  yang  diberikan  selama  ini harus dipertahankan  agar akuntabilitas keuangan desa dapat terus makin baik riset ini setara dengan yang dibuatoleh (Nurhayati et al., 2021); (Latif et al., 2021); (Azkia et al., 2016);; (P. et  al.,  2020);  (Karyadi,  2019)  yang  mengemukakan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  dan  bertolak  belakang  (Mahyudin  et  al., 2022); dan (Posi & Putra, 2019)  yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berdampak kepada akuntanbilitas keuangan desa.

## 3.2.3 Dampak Pemeriksaan Kepada Akuntanbilitas Keuangan Desa
Hasil  Hipotesis  H 3 ditolak,  artinya  pemeriksaan  berdampak  negative  dan  signifikan kepada akuntabilitas keuangan desa, ini berarti semakin kuat pemeriksaan tetapi tidak diikuti dengan  semakin  kuat  pula  akuntabilitas  keuangan  desa,  dan  begitu  sebaliknya,  apabila pemeriksaan  lemah  maka  akuntabilitas  keuangan  desa  akan  makin  kuat,  berarti  selama  ini pemeriksaan pada desa di kecamatan Siempat Nempu Hulu tidak berjalan dengan semestinya akibatnya akuntabilitas keuangan desa kurang kreadibel, untuk kedepanya BPD harus bekerja secara  maksimal  dalam  pemeriksaan  tatakelola  keuangan  desa  serta  pihak  inspektorat  harus terjun kelapangan untuk melihat bagaimana tatakelolakeuangan desa yang selama ini terjadi, apakah  sudah  tepat  dengan  standar    yang  telah  ditetapkan,  agar  kedepannya  fungsi pemeriksaan  ini  dapat  menaikkan  akuntabilitas  keuangan  desa.  Riset  ini  setara  dengan  yang dibuatoleh (Indriswari & Wianto  Putra, 2021)  yang mengutarakan bahwa pemeriksaan tidak berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  dan  tidak  setara  dengan  (Making  & Handayani,  2021);  (Widia  Yulianti  et  al.,  2019);  (Aprilia,  2019);  (Umaira  &  Adnan,  2019) Yang mengutarakan pemeriksaan berdampak kepada akuntanbilitas keungan desa.

## 3.2.4 Dampak Kecakapan Aparatur Kepada Akuntanbilitas Keuangan Desa
Hasil Hipotesis H 4 diterima, artinya kecakapan aparatur berdampak positip dan signifikan kepada  Akuntanbilitas  Keuangan  Desa,  ini  berarti  jika  kecakapan  aparatur  kuat  maka  akan mengakibatkan  Akuntabilitas  keuangan  desa  semakin  kuat  dan  begitu  sebaliknya  jika kompetesi  aparatur  lemah,  maka  akuntabilitas  keuangan  desa  akan  semakin  lemah  juga,  hal ini  berarti  kecakapan  aparatur  di  desa  Kecamatan  Siempat  Nempu  Hulu  sudah  kompenten, maka  dengan  demikian  perlu  dipertahankan  kedepannya  agar  akuntabilitas  keuangan  desa dapat tetap akuntabel sesuai dengan harapan principal, riset ini setara dengan yang dibuatoleh (Mohammad Akbar Hakiki & Syarif Hidayat, 2022); (Rifa’i et al., 2021); (Puspa & Prasetyo, 2020);  dan  (Pahlawan  et  al.,  2020)  yang  mengemukakan  bahwa  kecakapan  aparatur berdampak  kepada  akuntabilitas  keuangan  desa,  dan  bertolak  belakang  (Suharti  &  Rumsari, 2021);  (Sweetenia  et  al.,  2019);  (Widyatama  et  al.,  2017)  yang  mengemukakan  bahwa kecakapan  aparatur tidak berdampak kepada akuntanbilitas keuangan desa.
Dari  hasil  riset  ini  ternyata  system  pengendalian  internal,  kapasitas  sumber  daya manusia dan kecakapan aparatur yang berdampak positif dan signifikan kepada akuntabilitas keuangan  desa,  sedangkan  pemeriksaan  berdampak  negative  kepada  akuntabilitas  keuangan desa di desa yang terdapat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada masa pandemi covid-19, dan ini menjadi catatat penting bagi inspektorat Kabupaten Dairi agar sering datang ke desa- desa  yang  terdapat  pada  kecamatan  tersebut  untuk  melihat  bagaimana  tatakelolakeuangan desa disana apakah sudah betul-betul berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan begitu juga  BPD  agar  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pemeriksaan  internal  dalam  pemerintahan desa tersebut.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Dari penjelesan yang penulis kemukakan dalam riset ini, maka penulis menarik keputusan dari  riset  ini  yaitu  bahwa  system  pengendalian  internal,  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan kecakapan  aparatur  yang  berdampak  positif  dan  signifikan  kepada  akuntanbilitas  keuangan desa, sedangkan pemeriksaan hanya berdampak negative terhadp akuntabilitas keuangan desa yang terdapat pada desa di Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada masa pandemi covid-19.

## 4.2 Keterbatasan
Adapun  yang  menjadi  keterbatasan  dalam    riset  ini  adalah  akuntabilitas  keuangan  desa hanya  dilihat  dari  variable  system  pengendalian  internal,  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemeriksaan  dan  kecakapan  aparatur,  responden  riset  ini  hanya  menggunakan  kepala  desa, sekretaris  desa  dan  kaur  keuangan  yang  terdapat  di  desa  Kecamatan  Siempat  Nempu  Hulu serta metode yang dipakai metode kuantitatif.

## 4.3 Saran
Adapun  saran  untuk  riset  selanjutnya  adalah  mengganti  responden  riset  yaitu  semua Badan perwakilan desa, dan memperluas desa yang akan diteliti serta menambahkan variable riset seperti komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi untuk dapat menaikkan dampak kepada akuntabilitas keuangan desa.

## 4.4 Implikasi Penelitian
Implikasi  riset  ini  adalah  dengan  adanya  system  pengendaian  internal,  kapasitas  sumber daya manusia, pemeriksaan dan kecakapan aparatut dapat menjadikan akuntabilitas keuangan desa  menjadi  semakin  baik  pada  masa  pandemi  covid-19  yang  terdapat  pada  desa-desa diseluruh Indonesia khususnya desa yang terdapat di Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

## 5. REFERENSI
Admin.  (2021). Tantangan  dan  Masalah  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa . Pendampingandesa.Com. https://pendampingdesa.com/tantangan-dan-masalah- implementasi-pengelolaan-keuangan-desa-2/
Aprilia,  I.  (2019).  Determinan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dan  Dampaknya  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat. Akurasi :  Jurnal  Studi Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), 109–122. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18
Azkia,  Basri,  H.,  &  Darwanis.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Dan Akuntabilitas  Publik  Terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Di  Linkungan Universitas  Islam  Negeri  Ar–Raniry  Banda  Aceh. Jurnal  Akuntasi  Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 5 (4), 22–32.
BKN. (2013). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil . 1–135. Gunawan,  F.  (2021). Penggunaan  Dana  Desa  Pegagan  Julu  VII  Diduga  Bermasalah . Medanbisnisdaily.
https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/07/25/139759/penggunaan_dana_ desa_pegagan_julu_vii_diduga_bermasalah/
Hardiningsih,  P.,  Januarti,  I.,  Srimindarti,  C.,  &  Oktaviani,  R.  M.  (2019).  Does  the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional
financial  statements? Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 23 (2),  106–116. https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5
Indriswari, P. T., & Wianto Putra, I. M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di  Kecamatan  Abiansemal  Kabupaten  Badung. Jurnal  Riset  Akuntansi  Warmadewa , 2 (1), 5–10. https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2905.5-10
Karyadi,  M.  (2019).  Pengaruh  sistem  pengendalian  intern,  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa  (studi  di Kecamatan  Aikmel  dan  Kecamatan  Lenek  tahun  2018). Journal  Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani , 7 (2), 33–46. https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123
Kresno. (2019). Pengelolaan
Dana Desa Masih Bermasalah . DPR RI. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermas alah
Latif,  A.,  Savitri,  E.,  &  Susilatri.  (2021).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  dan  kualitas sumber  daya  manusia  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  (Studi  empiris  pada pemerintah  desa  di  Kabupaten  Solok,  Sumatra  Barat). Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 183–192.
Mahawyahrti,  T.,  &  Budiasih,  G.  N.  (2016).  Asimetri  Informasi,  Leverage,  dan  Ukuran Perusahaan  pada  Manajemen  Laba. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 11 (2),  100– 110. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p05
Mahyudin,  Mihzan,  L.  M.  F.,  Asrin,  &  Nurlinda.  (2022).  Sumber  daya  manusia  pemrintah desa dalam pengelolaan  dana desa. JISIP:  Jurnal Ilmu Sosial  Dan Ilmu Politik , 11 (1), 82–88.
Making,  A.  A.  L.,  &  Handayani,  N.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 10 (10), 1–15.
Marbun,  J.  (2021). Pengadaan  Bak  PAMSIMAS  Diduga  Tumpang  Tindih,  Dibangun
Didompleng di Kantor Desa . Jaya Pos News.
https://jayaposnews.co.id/2021/07/10/pengadaan-bak-pamsimas-diduga-tumpang- tindih-dibangun-didompleng-di-kantor-desa/
Mohammad Akbar Hakiki, & Syarif Hidayat. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi,  Akuntabilitas  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Akuntansi Kompetif , 5 (1), 1–8. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140
Mutmainah,  I.,  &  Pramuka,  B.  A.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa  dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA) , 319 (14).
Nurhayati,  N.,  Purnama,  D.,  &  Mustika,  M.  (2021).  Faktor-Faktor  Pendukung  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) , 7 (2), 215–234. https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072
P.,  S.  W.  D.  A.  A.,  Angi,  Y.  F.,  &  Rafael,  S.  J.  M.  (2020).  Call  for  Paper  Call  for  paper. Conference on Economic and Business Innovation , 1736–1751.
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Indonesia  Accounting Journal , 2 (2), 162–172. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Permendagri.  (2016). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa .
Permendagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Perpres.  (2022). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  2021  Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 .
Posi,  S.  H.,  &  Putra,  S.  P.  A.  M.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas Keuangan  Desa  Pada  Pemerintah  Kecamatan  Morotai  Selatan. Seri  Ilmu-Ilmu  Sosial Dan Kependidikan , 3 (2), 76–86. PP. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Puspa,  D.  F.,  &  Prasetyo,  R.  A.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi , 20 (2), 281–298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
Putra,  R.  D.,  Wibowo,  R.  E.,  &  Nurcahyono,  N.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa :  Studi  Kecamatan  Losari. Maksimum:  Media  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah Semarang , 11 (2), 110–122.
Rachmad,  A.  A.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  Corporate  Governance  Berbasis  Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi , 2 (3), 678–696.
Raharjo,  E.  (2007).  Teori  Agensi  dan  Teori  Stewrship  dalam  Perspektif  Akuntansi. Fokus Ekonomi , 2 (1), 37–46.
Ramadhan,  W.,  &  Fefri  Indra  Arza.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian Internal,  Peran  Perangkat  Desa,  dan  Kualitas  Penyajian  Laporan  Keuangan  terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalamMengelola Alokasi Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) , 3 (4), 822–835. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140
Rifa’i,  M.,  Jubertus,  J.,  &  Susanti,  R.  A.  D.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem Pengendalian  Internal,  Kepatuhan  Pajak,  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora , 5 (2), 919–928. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044
Sari, N., & Andra Asmara, J. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah,  Dan  Transparansi  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Pada  Desa  Di  Kabupaten  Aceh  Tengah). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 6 (2), 142–149.
Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Competitive , 16 (2), 95–104.
Sundari,  D.,  &  Mulyadi,  J.  M.  .  (2018).  Kompetensi  Pengelola  Anggaran,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Akuntabilitas  Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 5 (01), 26–36. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i01.170
Sweetenia,  A.  M.,  Caesari,  E.  P.  A.,  Aprillia,  A.  F.,  &  Purwantini,  A.  H.  (2019).  Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa. Jurnal  Analisis  Bisnis  Ekonomi , 17 (1),  44– 56. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752
Tumangger.  (2019). Masyarakat  Berhak  Menanyakan  Ketransparanan  Kepala  Desa  Dalam
Penggunaan Dana Desa . Poskota Sumatera.
https://www.poskotasumatera.com/2019/09/masyarakat-berhak-menanyakan.html
Umaira,  S.,  &  Adnan.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Dan  Pengawasan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Kasus  Pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi(JIMEKA) , 4 (3), 471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Wahyuni,  S.,  Indrawati,  N.,  &  Azhar  L,  A.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern, Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  Kompetensi  Aparat  Terhadap  Akuntabilitas Pengenlolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Desa-Desa  Di  Kabupaten  Rokan Hulu). Jurnal Ekonomi , 26 (3), 98–110.
Widia  Yulianti,  Kamaliah,  &  Rasuli.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Teknologi  Informasi, Sistem  Akuntansi,  Internal  Control  terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam Mengelola  Keuangan  Desa  (Studi  Empiris  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). Jurnal Ekonomi , 27 (4), 386–398. http://je.ejournal.unri.ac.id/ Widyatama,  A.,  Lola,  N.,  &  Diarespati.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengelola Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , 2 (2),  1–20. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140
Yennisa,  Wahyuningsih,  S.,  &  Budiarto,  D.  S.  (2020).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada Kecamatan Gamping. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 11 (1), 49–56.