## ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ¹
Abd.Rachim AF. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda abdrachim@uwgm.ac.id

## Abstract
Local budget of performance measurement can be used as a benchmark of  local governments in the wheels of government and community development. The strategy employed  to measure success is the analytic thinking of local spending, comparison shopping indirect and direct expenditures and can also  categorize  budgets  that  focus  on  shopping  areas  used  as  your  spending  apparatus  and  public services.  Passed  on  the  limitations  of  the  text  files  obtained,  then  the  expenses  areas  of  the performance review in 2013.
The result is the use of  indirect expenditures amounted to 43,39 %  of the number of shopping areas, and direct spending amounted to 50,61 %. The use of direct expenditure turns in the translation there  are  fees  and  official  travel  expenditure  for  the  benefit  of  apparatus.  Result  in  personnel expenditure jumping by 54,86 %  and while spending on community development or public down to the size 45,37 %
Keyword : Local; budget; performance; measurement; spending; apparatus; public

## Abstrak
Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah  dalam menjalankan  roda  pemerintahan,pembangunnan  dan  kemasyarakatan.Cara  yang  digunakan  untuk mengukur  keberhasilan  adalah  analisis  rasio  belanja  daerah,  membandingkan  belanja  tidak  langsung dan    belanja  langsung  serta  dapat  pula  mengkelompokan  anggaran  yang  fokus  untuk  belanja  daerah digunakan  sebagai    belanja  aparatur    dan  belanja  publik.  Mengingat  keterbatasan  dokumen  yang diperoleh, maka dilakukan kajian kinerja belanja daerah tahun 2013.
Hasilnya Penggunaan belanja tidak  langsung  sebesar 49,39 % dari  jumlah  belanja daerah, dan belanja langsung sebesar 50,61 %.Penggunaan belanja langsung  ternyata didalam penjabaran terdapat honorair  dan  belanja  perjalanan  dinas  untuk  kepentingan  aparatur.  Hasilnya  untuk  belanja  Aparatur naik menjadi sebesar 54,86 %  dan sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %
Kata Kunci :  Pengukuran; kinerja; belanja; daerah; aparatur; publik.
1. Bahan disajikan pada acara professor present pada tanggal 2 Mei di hotel selyca Samarinda
2. Guru besar ekonomi pembanguna dan keuangan negara & daerah / Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

## A. PEDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pengukuran kinerja belanja daerah  dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,pembangunnan dan kemasyarakatan.  Satu  dari  bebagai  cara  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan  adalah  menggunakan  analisis  rasio  belanja  daerah  dengan    cara membandingkan belanja tidak langsung dan  belanja langsung serta dapat pula mengkelompokan  anggaran  yang  fokus  untuk  belanja  daerah  guna  belanja aparatur    dan  belanja  publik.  Pertanggungjawaban  kepada  publik  merupakan tuntutan  yang  harus  dipenuhi,  Berdasarkan    uraian  tersebut,  dilakukan penelitian. Mengingat keterbatasan dokumen yang diperoleh, maka dilakukan Kajian  kinerja  belanja  daerah  tahun  2013.  Penelitian  ini  ditetapkan    judul ”Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur”.
2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui  besaran  belanja  tidak  langsung dan  belanja  langsung  dan  belanja  daerah  untuk  aparaturan  dan  publik. Sedangkan  manfaat  penelitian  bagi  Pemerintah  daerah    dapat  digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja belanja daerah  pada tahun berikutnya.  serta  bagi  masyarakat  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja belanja daerah juga dapat pula dijadikan oleh penelitian selanjutnya.

## B. KAJIAN TEORITIS
Undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara diantaranya  menegaskan  pengelolaan  keuangan  negara  perlu diselenggarakan secara  profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang.Instrumen  kebijakan anggaran  berfungsi  untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan kemajuan daerah dan negara.
Undang  –  undang  nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendahaaraa, memuat  ketentuan  yang  mendorong  profesionalitas  dan    menjamin keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  anggaran.  Dalam  rangka
pelaksanaan    desentralisasi  dan  otonomi  daerah,diperlukan  kaidah-kaidah sebagai  rambu-rambu  dalam  pengelolaan    keuangan    daerah,dengan  fungsi perbendaharaan  tersebut  meliputi  perencanaan  kas  yang  baik,  pencegahan agar jangan sampai terjadi  kebocoran  dan  penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan  yang  paling  murah  dan  pemanfaatan  dana  yang  menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.
Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan    Daerah  .Dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  dana  bagi  hasil  adalah  dana  yang  bersumber  dan  pendapatan APBN,  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.. Selain itu ada pula pendapatan asli daerah.Undang  -undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan yang dikenal dengan  pendapatan  asli  daerah  baik  bersumber  dari  pajak  daerah  maupun retribusi daerah
Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan  Daerah.  Pemerintah  selaku  perumus  dan  pelaksanaan  kebijakan anggaran    berkewajiban  untuk  terbuka  dan  bertanggungjawab  terhadap  seluruh hasil  pelaksanaan  pembangunan,  bentuk  tanggung  jawab  tersebut  diwujudkan dengan  menyediakan  informasi  keuangan  yang  komprehensif  kepada masyarakat luas.
Permendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan  Keuangan  Daerah,akibat  penyelenggaraan  pemerintah  daerah menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya.
Perencanaan keuangan daerah,dilaksanakan proses diawali penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP),Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD).Rencana  Strategi  Pembangunan  Daerah (Renstra),Prioritas Anggaran (PA),Kebijakan Umum Anggaran
(KUA),Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  (RKA),Dokumen  Pelaksanaan Anggaran    (DPA)  kemudian  dituangkan  penjabaran  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

## C. METODE PENELITIAN.
1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan fokus penelitian pada penyusunan dan penggunana anggaran untuk belanja daerah tahun 2013
2. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  yang  menggunakan  dan mengkaji  data-data  yang  diperoleh  dan  menarik  kesimpulan  dari  hasil kajian.  Studi  kasus  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  efektifitas dan  efisiesi  penggunaan  angaran  belanaja  daerah  untuk  roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  dan bersifat  kuantitatif,  berbentuk  penjabaran  APBD  pemerintah  Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013
4. Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari APBD Provinsi  KalimantanTimur tahun 2013.

## 5. Analisis Data
Data  yang  diperoleh  dikelompokan  menjadi  Belanja  tidak  langsung  dan belanja  langsung  serta  belanja  belanja  aparatur  dan  belanja  publik. Kemudian dikaji dengan metode kuantitatif dengan cara perhitungan rasio belanja daerah, Formula yang digunakan adalah :
1. PBTL  =
Ʃ BTL × 100% Ʃ B 2. PBL    = Ʃ BL  × 100 % Ʃ B 3. PBA   =        Ʃ BA  ×  100 %
Ʃ B
4. PBP   = Ʃ BP    ×  100%

## Ʃ B
Notasi :   PBTL  = Proporsi BelanjaTidak Langsung PBL     = Proporsi Belanja Langsung
PBA    = Proporsi Belanja Aparatur PBP    = Proporsi Belanja Publik
BTL    = Belanja Tidak Langsung B = Belanja BL = Belanja Langsung BA = Belanaja Aparatur BP = Belanja Publik

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2013,  sebagaimana    tabel  1  dibawah ini :
Data tersebut dianalisis berdasarkan formula analisis data, pada bagian 5 , hasil data S ebagai berikut :
1. Proporsi Belanja TidakLangsung = Rp. 6.371.551,- x 100 % = 49,39 % Rp. 12.900.000.000,- 2. Proporsi Belanja Langsung = Rp. 6.258.484,-         x 100 % = 50,61 % Rp. 12.900.000.000,- 3. Proporsi Belanja Aparatur = Rp. 676.204.560,-     x 100 % = 54,86 % Rp. 12.900.000.000,- 4. Proporsi Belanja Publik = Rp.5.852.283.603,-   x 100 % = 45,37 %
Rp. 12.900.000.000,-
Hasil perhitungan formulasi tersebut dianalisis, ternyata belanja tidak langsung sebenarnya merupakan belanja untuk roda pemerintahan sebesar 49,39 % dari jumlah belanja  daerah.  Sedangkan  belanja  langsung,  dana  tersebut  digunakan  untuk  roda pembangunan  dan  kemasyarakatan  sebesar  50,61  %.  Dengan  demikian  terdapat perbandingan  yang  kurang  lebih  sama  antara  belanja  tidak langsung  dengan  belanja langsung.  Dalam  rangka  percepatan  pembangunan  pro  rakyat  seharusnya  belanja langsung  jauh lebih besar, sebab semakin besar belanja tersebut semakin baik karena merupakan penggerak dan pendorong perekonomian daerah.
Setelah  dilihat  kembali  penggunaan  belanja  langsung  yang  digadang  sebagai belanja  pembangunan  dan  kemasyarakat  ternyata  didalam  penjabaran  terdapat honorair  dan  belanja  perjalanan  dinas  untuk  kepentingan  aparatur,  sehingga mengurangi  belanja  pembangunan  dan  kemasyarakatan  atau  publik.  Hasilnya  untuk belanja Aparatur naik menjadi sebesar 54,86 %  dan sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar 45,37 %
Kondisi  ini  harus  dilakukan  transformasi  kinerja  belanja  daerah,  untuk mempercepat  perekonomi  tumbuh  dan  berkembang,  belanja  harus  diarahkan  lebih banyak  belanja  pembangunan    dan  kemasyarakatan  atau  belanja  publik,  bukan sebaliknya  belanja  tidak  langsung  atau  belanja  aparatur  dimana  belanja  tersebut berputar untuk roda pemerintahan atau penyelenggara pemerintahahan.

## E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## 1. Kesimpulan
Berdasar hasil kajian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Penggunaan belanja  tidak  langsung  sebenarnya  merupakan  belanja untuk roda pemerintahan sebesar 49,39 % dari jumlah belanja daerah. Sedangkan  belanja  langsung,  dana  tersebut  digunakan  untuk  roda pembangunan dan kemasyarakatan sebesar 50,61 %.
b. Penggunaan  belanja  langsung  yang  digadang  sebagai  belanja pembangunan dan kemasyarakat ternyata didalam penjabaran terdapat honorair dan belanja perjalanan dinas untuk kepentingan aparatur.Hasilnya  untuk  belanja  Aparatur  naik  menjadi  sebesar  54,86
%   sedangkan belanja pembangunan dan kemasyarakatan atau publik turun menjadi sebesar  45,37 %

## 2. Implikasi
a. Bagi pemerintah daerah
Kondisi ini harus dilakukan transformasi kinerja belanja daerah, untuk mempercepat  perekonomian  tumbuh  dan  berkembang,  belanja  harus diarahkan  lebih  banyak  belanja  pembangunan    dan  kemasyarakatan atau belanja publik,
b. Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  hal  yang  sama  diharapkan mampu melakukan penelitian  yang lebih mendalam mengenai kinerja belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara
Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan
Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan  Daerah
Undang undang Nomor 28 tahunPermendagri nomor 13 tahun 2006 jo 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  nomor  56  tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur tahun 2013.