## PENDAHULUAN
Peredaran sediaan farmasi di Indonesia berada di bawah kontrol  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM). Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  telah  mengatur regulasi  tentang  sediaan  farmasi  mulai  dari  produksi hingga akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat. Setiap provinsi  di  Indonesia  telah  ada  BPOM  tujuannya  agar peredaran  sediaan  farmasi  dapat  terjaga  kualitas  dan keamanannya.  Distribusi  sediaan  farmasi  dari  industri farmasi  sebelum  sampai  ke  tempat  pelayanan kefarmasian  harus  melalui  Pedagang  Besar  Farmasi
(PBF).  Pedagang  besar  farmasi  merupakan  penyalur sediaan farmasi pasca produksi dan siap didistribusikan ke  fasilitas  kesehatan  seperti  apotek  atau  instalasi farmasi. Pedagang Besar Farmasi merupakan perusahaan berbentuk  badan  hukum  yang  memiliki  izin  untuk melakukan  pengadaan,  penyimpanan,  penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedagang  besar  farmasi  di  Indonesia  ada  yang  dimiliki oleh Pemerintah dan ada yang dimiliki oleh swasta. PBF harus bisa menjamin mutu, khasiat, dan keamanan dari sediaan farmasi yang mereka distribusikan. Oleh karena

## NARRATIVE REVIEW: IMPLEMENTASI DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK DI PEDAGANG BESAR FARMASI

## Narrative review: Implementation of Good Distribution Practice in Pharmaceutical
Wholesalers
Mustaqimah 1*
Rina Saputri 2 Ali Rakhman Hakim 3
*1 Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
2 Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
3 Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
*email: mustaqimah@unism.ac.id

## Abstrak
Distribusi sediaan farmasi dari industri farmasi sebelum sampai ke tempat pelayanan kefarmasian harus melalui PBF. Cara distribusi obat yang baik merupakan kumpulan metode kerja rutin yang terstandar, yang memastikan bahwa kualitas, keamanan, dan kemanjuran  produk  farmasi  tetap  utuh  sejak  awal  hingga  akhir  masa  kadaluwarsa.
Cara distribusi obat yang baik harus diimplementasikan oleh semua PBF yang ada di Indonesia agar operasional PBF dapat berjalan efektif dan efisien. Semua pedagang besar  farmasi  harus  memiliki  standar  operasional  prosedur,  personalia  yang berintegritas, dan sistem pendokumentasian yang baik. Kata Kunci: CDOB PBF Keywords: GDP Wholesale

## Abstract
Distribution of pharmaceutical products from the pharmaceutical industry before reaching the  pharmacy  service  point  must  be  through  the  wholesale.  Good  distribution  practice methods are a set of standardized routine working methods, which ensure the quality, safety and efficacy of pharmaceutical products remain intact from the very beginning to the end of the expiration period. Good distribution practice methods must be implemented by all wholesale in Indonesia so that wholesale operations can run effectively and efficiently. All pharmaceutical  wholesalers  must  have  standard  operating  procedures,  personnel  with integrity, and a good documentation system .
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/jsm.vxix.xxx .
itu,  diperlukan  pengawasan  secara  komprehensif  dari pemerintah  dan  dapat  dimulai  dari  jaringan  distribusi obat berupa PBF sebagai penyalur sediaan farmasi yang legal  secara  hukum.  PBF  bertugas  untuk  menyalurkan obat kepada PBF lain, apotek, puskesmas hingga rumah sakit. Permasalahan yang muncul dalam proses distribusi sediaan  farmasi  adalah  masih  sering  ditemukan penyebaran  sediaan  farmasi  palsu  atau  biasa  disebut obat palsu dan penjualan sediaan farmasi yang ilegal atau obat tidak berizin. Permasalahan masih banyaknya obat palsu dan obat ilegal yang beredar antara lain disebabkan karena  pengawasan  kegiatan  impor  dan  ekspor  yang masih belum optimal oleh pemerintah serta bahan baku dan  alat  pembuat  sediaan  farmasi  mudah  didapatkan oleh para pembuat obat palsu.
Pada tahun 2020 Badan Pengawas Obat Dan Makanan mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan  Nomor  9  Tahun  2019  Tentang  Pedoman Teknis  Cara  Distribusi  Obat  Yang  Baik  (CDOB)  yang perlu dipatuhi oleh semua PBF sebagai fasilitas distribusi obat  di  Indonesia  (BPOM,  2020).  Ketentuan  CDOB merupakan  panduan  standar  distribusi  sediaan  farmasi yang  komprehensif  yang  meliputi  aspek  pengadaan, penyimpanan,  hingga  penyaluran  ke  tempat  pelayanan kefarmasian.  Setiap  PBF  harus  memiliki  apoteker penanggung  jawab  (APJ)  yang  bertanggung  jawab terhadap  proses  pengadaan,  penyimpanan  dan penyaluran  obat.  Apoteker  penanggung  jawab    harus pernah mengikuti pelatihan CDOB.  Penerapan CDOB merupakan  standar  agar  PBF  dapat  mempertahankan dan  memastikan  mutu  obat  yang  diterima  oleh  pasien sama dengan mutu obat yang dikeluarkan oleh industri farmasi.  Sebuah  PBF  dalam  menerapkan  CDOB  juga harus  memiliki  sistem  manajemen  yang  baik.  Sistem manajemen  yang  baik  harus  ditunjang  dengan  adanya standar  operasional  prosedur  (SOP),  sumber  daya manusia atau personalia yang berintegritas, dan sistem pendokumentasian yang baik.

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah dengan melakukan pencarian artikel ilmiah menggunakan  database  google  dan  google  scholar. Artikel  dicari  menggunakan  kata  kunci  CDOB,  GDP, PBF, dan SOP. Artikel yang dinilai sesuai akan digunakan sebagai referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cara  distribusi  obat  yang  baik  (CDOB)  merupakan kumpulan  metode  kerja  rutin  yang  terstandar,  yang memastikan bahwa kualitas, keamanan, dan kemanjuran produk farmasi tetap utuh sejak awal hingga akhir masa kadaluwarsa. Karakteristik dari CDOB yang mencakup semua aspek dapat memberikan banyak peluang untuk efisiensi  yang  lebih  besar  dalam  operasional  PBF. Namun,  CDOB  yang  mencakup  semua  aspek  juga membuatnya  rentan  terhadap  munculnya  titik  lemah yang  dapat  memudahkan  masuknya  produk-produk ilegal (Cvetanovski et al., 2020).
Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran obat yang dipalsukan  atau  produk  ilegal  adalah  keuntungan ekonomi yang besar, kurangnya peraturan dan undang- undang,  jalur  penyediaan  obat  yang  beragam,  sistem keamanan  obat  yang  lemah,  dan  kesalahpahaman konsumen  dan  tenaga  kesehatan  (Jeong  &  Ji,  2018). Untuk mencegah distribusi sediaan farmasi berkualitas buruk, maka implementasi CDOB harus berkualitas baik di PBF yang dimiliki oleh pemerintah maupun PBF yang dimiliki oleh swasta (Jeong & Ji, 2018; Van Assche et al., 2018).

## A. Manajemen dan Personalia
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan PBF wajib memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab yang biasa disebut  dengan  Apoteker  Penanggung  Jawab  (APJ). Sebagai  APJ,  apoteker  harus  memiliki  kompetensi CDOB dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya di PBF.  Selain  itu,  semua  SDM  yang  terlibat  dalam
penyaluran  sediaan  farmasi  di  PBF  harus  pernah mengikuti pelatihan CDOB agar proses dapat berjalan sesuai  standar  (Chandra  et  al.,  2013).  Kompetensi  ini dapat didapatkan dengan mengikuti pelatihan. Pelatihan dapat  dilakukan  secara  internal  maupun  eksternal. Pelatihan secara internal, narasumber dapat berasal dari pihak  manajemen  PBF  atau  APJ  yang  memiliki kompetensi CDOB (Wijaya & Chan 2018).
Menurut  penelitian  Agustyani  et  al  (2017)  terdapat 12,2%  personalia  PBF  belum  pernah  mendapatkan CDOB,  19,51%  tidak  memiliki  catatan  pernah melakukan  atau  mengikuti  pelatihan,  dan  43,9%  tidak melakukan  pretest  dan  postest  untuk  mengevaluasi efektivitas  pelatihan.  Hasil  penelitian  dari  Yusuf  dan Avanti (2020) diketahui gambaran pelaksanaan pelatihan CDOB  pada  PBF  sebagai  berikut  46,7%  selalu menyelenggarakan, 33,3% sering, 16,7% jarang, dan 3,3% tidak  pernah.  Kemudian  penelitian  dari  Putra  dan Hartini pada tahun 2012 diketahui hanya 48,3% APJ PBF yang  pernah  mengikuti  pelatihan  CDOB.  Berdasarkan tiga hasil penelitian tersebut dapat dilihat belum semua PBF  memiliki  personalia  yang  kompeten  dibidang CDOB.
Pihak  manajemen,  APJ,  dan  semua  personalia  harus kompeten  dalam  CDOB  agar  dalam  menjalankan operasional PBF memiliki kinerja sesuai dengan standar CDOB (Bhaskaran & Venkatesh, 2019; Cvetanovski et al.,  2020;  Ferrario  et  al.,  2014).  Personalia  yang  tidak memahami  penanganan  secara  CDOB  dapat menyebabkan  penurunan  mutu  dan  keamanan  dari sediaan  farmasi  (Kumar  &  Jha,  2015).  Cara  lain  untuk mengukur kapabilitas dan meningkatkan kinerja dari PBF adalah dengan melakukan audit terhadap proses CDOB (Bekčić et al., 2015; Ferrario et al., 2014; Tsvetanova, 2014).  Pedagang  besar  farmasi  yang  rutin  melakukan audit  akan  mendapatkan  manfaat  yang  baik,  karena proses  CDOB  yang  dilakukan  oleh  personalia  akan terevaluasi dan akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan proses (Stoimenova et al., 2013).

## B. Pengadaan
Fasilitas distribusi harus memperoleh pasokan obat dari pemasok  yang  mempunyai  izin  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Sumber  pengadaan  PBF  dapat berasal  dari  PBF  pusat,  PBF  cabang,  PBF  lokal  dan industri farmasi. Jika obat diperoleh dari PBF lain, maka PBF wajib memastikan bahwa pemasok tersebut telah mempunyai  izin  dan  telah  menerapkan  prinsip  dan pedoman  CDOB.  PBF  wilayah  Banjarmasin  dan Banjarbaru  memiliki  perbedaan  sumber  pengadaan produk  yaitu  11  PBF  (36,7%)  memiliki  sumber pengadaan  dari  PBF  pusat,  5  PBF  (16,6%)  memiliki sumber pengadaan dari industri farmasi, PBF pusat, PBF cabang, PBF lokal, dan 14 PBF lainnya (46,7%) memiliki campuran  dari  beberapa  sumber  pengadaan  tersebut (Yusuf & Avanti, 2020). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa PBF telah sesuai dengan ketentuan dari Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi PBF  hanya  dapat  melaksanakan  pengadaan  obat  dari industri  farmasi  dan  atau  sesama  PBF  (Permenkes  RI, 2017).
Pedagang Besar
Farmasi wajib melakukan pendokumentasian  pengadaan,  penyimpanan  dan penyaluran  sediaan  farmasi  secara  tertib.  Dua  puluh delapan  (97%)  PBF  sudah  melaksanakan  dokumentasi. Jenis dokumentasi tentang penerimaan pesanan barang dari  pelanggan  dilakukan  PBF  baik  secara  manual maupun dengan komputer. Jenis dokumentasi lain yakni pemusnahan obat, pengembalian obat ke produsen, stok barang,  pengurangan  barang  dari  stok  penjualan, pengiriman  obat  kepada  pelanggan,  pengeluaran  dari gudang, penyimpanan obat, penerimaan dan pemesanan sediaan  farmasi  (Putra  &  Hartini,  2012).  Prosedur pengadaan dan perilisan harus dikeluarkan secara resmi, guna  memastikan  bahwa  produk  farmasi  yang  akan didistribusikan  bersumber  dari  pemasok  yang  legal (Mudin, 2018).

## C. Penyimpanan
Penyusunan sediaan farmasi selama penyimpanan harus memperhatikan berdasarkan abjad, penggolongan obat,
bentuk  sediaan,  serta  Look  Alike  Sound  Alike  (LASA) (Sinen  et  al.,  2017).  Kondisi  penyimpanan  sediaan farmasi harus sesuai dengan penandaan yang didasarkan pada  hasil  pengujian  stabilitas  obat.  Kondisi penyimpanan harus ditentukan dan dijelaskan pada label produk.  Semua  obat  harus  disimpan  sesuai  dengan kondisi  yang  dijelaskan  pada  label.  Area  penyimpanan harus  dirancang  atau  disesuaikan  untuk  memastikan kondisi  penyimpanan  yang  baik  (Shafaat  et  al.,  2013). Ruang penyimpanan juga harus aman dari pencurian dan kebakaran  (Sinen  et  al.,  2017).  Pengaturan  suhu  pada tempat  penyimpanan  dapat  menggunakan  sistem komputer  yang  otomatis,  agar  memudahkan  kontrol suhu  ruang  penyimpanan  (Chandra  et  al.,  2013). Menurut hasil penelitian dari  Yusuf dan  Avanti (2020) diketahui    bahwa  PBF  memiliki  perbedaan  jenis  ruang penyimpanan produk yaitu 14 PBF (47%) memiliki ruang penyimpanan hanya produk obat saja dan 16 PBF lainnya (53%)  memiliki  ruang  penyimpanan  produk  obat  dan produk  cold  chain  product.  Semakin  beragamnya  item dan  meningkatnya  volume  sediaan  farmasi  maka membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan (Sinen et al., 2017).
Pedagang  besar  farmasi  merupakan  tempat  transit pertama  dari  sediaan  farmasi  setelah  diproduksi  oleh industri farmasi, sehingga selama sediaan farmasi berada di  PBF  kondisi  penyimpanan  sediaan  farmasi  sesuai dengan  yang  ketentuan  dan  dapat  menjaga  mutu  obat tetap  memenuhi  persyaratan.  Salah  satu  metode penyimpanan adalah First Expired First Out (FEFO) yang artinya obat yang memiliki kadaluwarsa lebih cepat yang dikeluarkan atau disalurkan terlebih dahulu.
Penyimpanan  dengan  metode  FEFO  dapat  mencegah kondisi  obat  menjadi  rusak  karena  kadaluwarsa  saat penyimpanan  (Kristanti  &  Ramadhania,  2020).  Akibat dari  adanya  obat  yang  kadaluwarsa  adalah  PBF  akan mengalami kerugian secara finansial karena ada sediaan farmasi  yang  tidak  terjual  serta  PBF  juga  harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pemusnahan.
Bangunan  harus  dirancang  dan  disesuaikan  PBF  untuk memastikan kondisi penyimpanan yang baik, keamanan yang  memadai,  kapasitas  penyimpanan  yang  cukup, kondisi    lingkungan  yang  terjamin,  kebersihan,  bebas dari  hama,  suhu  ruangan,  sirkulasi/ventilasi  udara (Kristanti  &  Ramadhania,  2020).  Pada  proses penyimpanan obat PBF harus mampu menjamin kualitas bangunan  serta  lingkungan  area  penyimpanan  sesuai standar  penyimpanan  dari  masing-masing  sediaan farmasi. Pedagang besar farmasi sebagai perusahaan dan organisasi manajemen harus memiliki SOP untuk proses penyimpanan sediaan farmasi. Peran adanya SOP sangat penting  karena  dengan  kepatuhan  personalia  dalam menerapkan  SOP  akan  menjamin  kualitas  sediaan farmasi tetap berada dalam kualitas yang baik.

## D. Penyaluran
Dalam penyaluran obat, setiap PBF dilarang melakukan praktek  distribusi  secara  eceran  dan  melayani  resep dokter.  Pedagang  besar  farmasi  hanya  dapat menyalurkan  obat  kepada  PBF  lain,  dan  fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah  sakit,  puskesmas,  klinik,  atau  toko  obat (Agustyani  et  al.,  2017).  Pada  umumnya  penyaluran sediaan  farmasi  dari  PBF  menggunakan  armada transportasi  PBF  sendiri  ataupun  menggunakan  jasa pihak ketiga. Beberapa standar yang perlu diperhatikan dalam  proses  penyaluran  atau  pengiriman  adalah kelayakan  armada  transportasi,  tersedia  tempat penyimpanan suhu tertentu, dan pengetahuan terhadap perlakukan khusus dari sediaan farmasi (Badurina et al., 2012; Sykes, 2018). Selama proses pengiriman standar kualitas  dan  mutu  dari  sediaan  farmasi  tidak  boleh berubah ataupun berkurang. Oleh karena itu, personalia yang  melakukan  pengiriman  sediaan  farmasi  harus memiliki  pengetahuan  yang  baik  (Cvetanovski  et  al., 2020).

## KESIMPULAN
Cara distribusi obat yang baik harus diimplementasikan oleh semua PBF yang ada di Indonesia. Pedagang besar
farmasi yang mengimplementasikan CDOB dengan baik akan  memperoleh  keuntungan  dari  sisi  efisiensi operasional. Implementasi CDOB akan berjalan efektif ketika  APJ  dan  semua  personalia  di  PBF  pernah mendapatkan pelatihan CDOB.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Sari Mulia yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

## REFERENSI
1. BPOM. 2020. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Jakarta.
2. Cvetanovski, F., Kocev, N., Tonic-Ribarska, J., and Trajkovic-Jolevska,  S.,  2020.  Good  Distribution Practice in preserving the integrity and safety of the supply  chain  of  pharmaceuticals.  Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 66(03), 193–194.
https://doi.org/10.33320/maced.pharm.bull.2020.6 6.03.096
3. Jeong,  S.,  and  Ji,  E.,  2018.  Global  perspectives  on ensuring the safety of pharmaceutical products in the  distribution  process.  International  Journal  of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 56(1), 12–23. https://doi.org/10.5414/CP203151
4. Chandra, A, A., Kim, B. M., Jeon, S. M., Rajeev, K. P., Shiu, K., Lee, S. I., ... and Lee, S. R., 2013. Cold Storage  monitoring  of  Pharmaceutical  Products using  Near  Field  Communication,  ZigBee  and Sensor Cloud. In Proceedings of the Korean Institute of  Information  and  Commucation Sciences Conference (pp.  435-437).  The  Korea  Institute  of Information and Commucation Engineering.
5. Wijaya,  M.,  Chan,  A.  2018.  Evaluasi  Pelaksanaan Cara  Distribusi  Obat  di  PBF  Rajawali  Nusindo. Jurnal Farmasi Dunia, 2(3), 223–226.
6. Agustyani, V., Utami, W., Sumaryono, W., Athiyah, U.,  and  Rahem,  A.,  2017.  Evaluasi  Penerapan CDOB  sebagai  Sistem  Penjaminan  Mutu  pada Sejumlah  PBF  di  Surabaya  (Evaluation  of  CDOB Implementation  as  Quality  Assurance  System  at PBF in Surabaya). Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, 15(1), 70–76.
7. Yusuf, B., & Avanti, C. 2020. Cara Distribusi Obat yang  Baik  (CDOB)  dan  Implementasinya  oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin- Banjarbaru Tahun 2019. Jurnal Pharmascience, 7(2),
58. https://doi.org/10.20527/jps.v7i2.8992
8. Bhaskaran,  J.,  and  Venkatesh,  M.  P.,  2019.  Good Storage and Distribution practices for
Pharmaceuticals  in  European  Union. Journal  of Pharmaceutical  Sciences  and  Research, 11(8),  2992- 2997.
9. Kumar, N., and Jha, A. 2015. Quality Perspective of “Good  Distribution  Practices”  in  Indian Pharmaceutical  Industry.  IOSR  Journal  of  Business and  ManagementVer.  I,  17(11),  2319–7668. https://doi.org/10.9790/487X-171112832
10. Bekčić, S., Kelečević, N., Marinković, V., Tasić, L., and  Krajnović,  D.,  2015.  Developing  a  quality management tool for preparing Good Distribution Practice  audit  of  pharmaceutical  contract  vaccine distributor.  Indian  Journal  of  Pharmaceutical Education  and  Research,  49(3),  174–182. https://doi.org/10.5530/ijper.49.3.2
11. Stoimenova,  A.,  Savova,  A.,  Manova,  M.,  and Petrova,  G.,  2013.  Quality  management  in pharmaceutical procurement: Most frequent non- conformities  in  pharmaceutical  wholesalers  in Bulgaria.
Biotechnology and Biotechnological Equipment, 27(5), 4193–4196. https://doi.org/10.5504/BBEQ.2013.0082
12. Permenkes  RI.  2017.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2017  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. Jakarta.
13. Putra,  A.  A.  P.,  and  Hartini,  Y.  S.  2012. Implementasi Cara Distribusi Obat Yang Baik Pada Pedagang  Besar  Farmasi  Di  Yogyakarta. Jurnal Farmasi Indonesia, 6(1), 148-54.
14. Mudin,  N.  2018.  Penjaminan  Mutu  dalam Pendistribusian  Sediaan  Farmasi.  Farmasetika.Com
(Online), 3(1), 1. https://doi.org/10.24198/farmasetika.v3i1.16793 15. Sinen,  Y.,  Lolo,  W,  A.,  and  Supriati,  H,  S.,  2017. Evaluasi Penyimpanan Dan Pendistribusian Obat Di Pt. Unggul Jaya Cipta
Usaha Manado. PHARMACON, 6(3).
16. Shafaat,  K.,  Hussain,  A.,  Kumar,  B.,  Rizwan  Ul Hasan, P. P., and Yadav, V. K., 2013. An overview:
storage of pharmaceutical products. World J Pharm Sci, 2(5), 2499-515.
17. Kristanti,  M.  W.,  and  Ramadhania,  Z.  M.,  2020. Evaluasi  Kesesuaian  Sistem  Penyimpanan  Obat, Suplemen,  dan  Kosmetik  Eceran  pada  Salah  Satu Gudang  Pedagang  Besar  Farmasi  (PBF)  di  Jakarta
Pusat. Majalah Farmasetika, 5(2), 49. https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v5i2.26258
18. Badurina,  G.,  Majić,  Z.,  and  Pavlin,  S.,  2012. Evaluation of Air Transportation Under Controlled
Room Temperature for Pharmaceuticals. PROMET
- Traffic&Transportation, 23(2), 121–130. https://doi.org/10.7307/ptt.v23i2.139
19. Sykes, C. 2018. Time- and temperature-controlled transport: Supply chain challenges and solutions. P and T, 43(3), 154–157.
20. Ferrario, A., Sautenkova, N., Bezverhni, Z., Seicas, R., Habicht, J., Kanavos, P., and Safta, V., 2014. An in-depth  analysis  of  pharmaceutical  regulation  in the Republic of Moldova. Journal of Pharmaceutical
Policy and Practice, 7(1), 1–11.
https://doi.org/10.1186/2052-3211-7-4
21. Tsvetanova, Y. 2014. Features of internal audit in pharmaceutical industry. 30-34
22. Van  Assche,  K.,  Giralt,  A.  N.,  Caudron,  J.  M., Schiavetti, B., Pouget, C., Tsoumanis, A., Meessen, B., and Ravinetto, R., 2018. Pharmaceutical quality assurance of local private distributors: A secondary analysis  in  13  low-income  and  middleincome countries.  BMJ  Global  Health,  3(3),  1–10. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000771