## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM JATUH PAILIT TERHADAP NOTARIS

## Oleh:

## Malik Wahyu Kurniawan
Email : Malikkurniawan000@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak
Notaris  merupakan  jabatan  yang  diberikan  kewenangan  khusus  berupa  membuatkan  akta. Sebagai  seorang  Notaris  yang  telah  diangkat  oleh  Menteri,  Notaris  tersebut  harus menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dengan  benar.  Jika  tugas  dan  jabatan  itu  dijalankan dengan tidak benar, maka akan dikenakan sanksi yang tegas kepada Notaris tersebut, salah satu  sanksi  yang  diatur  dalam  UUJN  adalah  diberhentikannya  Notaris  tersebut  dari jabatannya  secara  tidak  hormat,  yangmana  salah  satu  sebabnya  adalah  karena  pernyataan pailit. Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  (UUJN).  Kedua  norma  tersebut  mengalami  keka- buran  atau  vagenorm  dan  inkonsisten  sehingga  menimbulkan  penafsiran  ekstensif  terhadap pemberhentian  notaris  yang  mengalami  pailit,  mengingat  Notaris  yang  pailit  bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (natuurlijk person) membawa hak secara pribadi.  Notaris  yang  notabene  sebagai  pejabat  umum  dan  orang  pribadi,  harus  memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan pasal 9 ayat (1) yang menurut hemat penulis terdapat  kekaburan  hukum  yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  serta  menimbulkan tidak  terciptanya  keadilan.  Pada  pasal  tersebut  saat  notaris  dikenai  pailit  dengan  putusan yang  tetap,  haruslah  membayar  dengan  ketentuan  putusan  pengadilan,  akan  tetapi  timbul permasalahan lain yaitu saat dilakukannya proses inventarisasi oleh kurator mengenai harta bawaan.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Kepailitan, Notaris

## Abstract
Notary is a position that is given special authority in the form of making a deed. As a Notary who has been appointed by the Minister, the Notary must carry out his duties and positions properly.  If  the  duties  and  positions  are  carried  out  incorrectly,  strict  sanctions  will  be imposed  on  the  Notary,  one  of  the  sanctions  regulated  in  the  UUJN  is  the  dishonorable discharge of the Notary from his position, one of which is due to a declaration of bankruptcy The  consequences  of  bankruptcy  against  a  Notary  lead  to  the  dismissal  of  a  notary,  this  is regulated  in  Article  9  paragraph  (1)  letter  a  (UUJN).  The  two  norms  are  ambiguous  or vagenormous  and  inconsistent,  giving  rise  to  extensive  interpretations  of  the  dismissal  of  a bankrupt  notary,  considering  that  a  bankrupt  Notary  is  not  a  legal  entity  but  as  a  person (natuurlijk person) carries personal rights. Notaries who incidentally as public officials and private  individuals,  must  have  firm  legal  certainty  in  interpreting  article  9  paragraph  (1) which in the author's opinion there is a legal ambiguity that causes legal uncertainty and does not  create  justice.  In  this  article,  when  a  notary  is  subject  to  bankruptcy  with  a  permanent decision,  he  must  pay  with  the  provisions  of  a  court  decision,  but  another  problem  arises, namely when the curator takes inventory of the assets.
Keywords : Legal Certainty, Bankruptcy, Notary

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  hukum  se- bagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. 1 Salah satu  karakter  negara  hukum,  ialah  mempu mewujudkan tujuan hukum yaitu menegak- kan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.
Kebutuhan  masyarakat  akan  kepastian hukum  saat  ini  sangat  krusial  dan  merupa- kan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidu- pan  masyarakat,  sehingga  setiap  elemen- elemen  dalam  masyarakat  yang  ber- hubungan  baik  langsung  ataupun  tidak langsung  dengan  pelaksanaan  dan  penega- kan  hukum  tersebut  haruslah  memiliki parameter  yang  sama  yaitu  tercapainya kepastian  hukum. 2 Hal  ini  tentulah  yang diinginkan  oleh  setiap  masyarakat  agar tercipta keadilan bagi siapa saja yang ingin melakukan perbuatan hukum.
Notaris  merupakan  jabatan  yang  telah diberikan  kewenangan  khusus  yaitu  mem- berikan  pelayanan  terhadap  masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa membuatkan akta sebagai bentuk kepastian hukum untuk
1 Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah Negara Hukum”.
2 Abdul  Hakim  G.  Nusantara, Politik  Hukum Indonesia , Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 70.
melindungi  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  yang  berkepentingan.  Oleh karena  itu,  seorang  Notaris  harus  mentaati serta  melaksanakan  amanah  dari  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN)  dan  Kode  Etik Notaris.
Sebagai  seorang  Notaris  yang  telah diangkat  oleh  Menteri,  tentulah  notaris tersebut  harus  menjalankan  tugas  dan jabatannya  dengan  benar.  Jika  tugas  dan jabatan  itu  dijalankan  dengan  tidak  benar, maka  akan  dikenakan  sanksi  yang  tegas kepada  Notaris  tersebut,  salah  satu  sanksi yang  diatur  dalam  UUJN  adalah  di-ber- hentikannya  Notaris  tersebut  dari  jabatan- nya secara tidak hormat. Adapun salah satu hal  yang  bisa  menyebabkan  Notaris  di- kenakan sanksi berupa diberhentikan secara tidak  hormat  adalah  karena  pernyataan pailit.
Pemberhentian  Notaris  secara  tidak hormat tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya  oleh  Menteri  atas  usul  Majelis Pengawas  Pusat  apabila  dinyatakan  pailit berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian  Notaris  secara  tidak  hormat merupakan  sebuah  perlakuan  yang  kurang sesuai  dengan  konsep  kepailitan  secara
teoritis.  Hukum  kepailitan  merupakan sebuah  upaya  hukum  untuk  melindungi kepentingan  kreditur  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Ke- wajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya disebut  UUK  PKPU).  Kepailitan  itu  tidak berlaku  hanya  untuk  badan  usaha  saja,  tapi orang  perorangan  pun  juga  bisa  dinyatakan pailit.
Notaris  dalam  perbuatan  hukum  pada satu  sisi  menjadi  pejabat  umum  juga  disisi lain  sebagai  subyek  hukum  orang  pribadi ( natuurlijk person ), sehingga ruang lingkup perbuatan  hukumnya  luas,  yaitu  meliputi utang  piutang,  pinjam  uang  ke  lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang ke- mudian  mengalami  pailit  dan  menjadi debitor pailit.
Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris  membawa  akibat  pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  a  UUJN  yang  menyatakan  bahwa “Notaris  diberhentikan  sementara  dari jabatannya  karena:  a.  dalam  proses  pailit atau  penundaan  kewajiban  pembayaran utang”. 3 Kemudian dipertegas kembali pada Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a,  UUJN  menyata- kan  bahwa  “Notaris  diberhentikan  dengan tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Menteri atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat  apabila:
3 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris
a.  dinyatakan  pailit  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  ke- kuatan hukum tetap”. 4
Kedua  norma  tersebut  mengalami kekaburan  atau vagenorm dan  inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami  pailit,  mengingat  Notaris  yang pailit  bukan  merupakan  badan  hukum akan tetapi  sebagai  orang  ( natuurlijk  person ) membawa  hak  secara  pribadi.  Oleh  karena itu perlunya dikaji kembali terhadap kaidah hukum Notaris Pailit.
Notaris  yang  notabene  sebagai  pejabat umum  dan  orang  pribadi,  harus  memiliki kepastian hukum yang tegas dalam menafsirkan  pasal  9  ayat  (1)  yang  menurut hemat  penulis  terdapat  kekaburan  hukum yang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum serta menimbulkan tidak terciptanya keadilan.  Pada  pasal  tersebut  saat  notaris dikenai  pailit  dengan  putusan  yang  tetap haruslah  membayar  dengan  ketentuan putusan  pengadilan,  akan  tetapi  timbul permasalahan  lain  yaitu  saat  dilakukannya proses  inventarisasi  oleh  kurator  mengenai harta bawaan pada person notaris.

## 1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang timbul yakni Bagaimana  penafsiran  terhadap  Notaris
4 Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris
sebagai  debitor  Pailit?,  Kemudian  Apakah harta  bawaan  yang  dimiliki person selaku notaris dapat dibebankan untuk menyelesai- kan  permasalahan  kepailitan?.  Melihat  ke- kaburan  norma  serta  kekaburan  harta  yang akan  dibebankan  atas  pembayaran  ke- pailitan  yang  jatuh  terhadap  notaris tersebut,  maka  perlulah  dikaji  lebih  lanjut mengenai kepailitan dan kenotariatan. Oleh karena itu maka lahirlah judul penelitian ini yakni “prinsip kepastian hukum jatuh pailit terhadap  notaris”  demi  memberikan  gaga-
san pemikiran atas permasalahan- permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif,  penelitian  ini termasuk  dalam  kategori  jenis  penelitian yang  lazim  dilakukan  dalam  kegiatan pengembangan  ilmu  hukum,  dimana  dalam istilah  barat  bisa  juga  disebut  dengan dogmatik hukum ( Rechtsdogmatiek ). 5
Menurut  pendapat  Mukti  Fajar  ND  dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  hukum  yang  me- letakkan  hukum  sebagai  bagian  dari  sistem norma.  Mengenai  sistem  norma  yang dimaksud  berupa  asas-asas,  norma,  kaidah dari  peraturan  perundang-undangan,  putu-
5 Sulistyowati  Irianto  Dan  Shidarta, Metodologi Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi , Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.
san  pengadilan,  perjanjian  dan  doktrin  atau ajaran. 6 Hal  yang  menjadi  objek  kajian penelitian hukum normatif ini adalah norma hukum yang berupa undang-undang, peraturan  pemerintah  dan  lain  sebagainya. Adapun  pada  penelitian  ini  yang  menjadi objek  penelitian  ini  adalah  meninjau penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit  serta  pembebanan  harta  bawaan dalam proses invetarisasi oleh kurator pada notaris pailit.

## PEMBAHASAN
3.1. Penafsiran  Terhadap  Notaris  Sebagai Debitor Pailit
Perjanjian dilandasi hak dan kewajiban untuk  memenuhi  prestasi  bagi  para  pihak yang terlibat didalamnya.  Ketika salah satu pihak  tidak  dapat  memenuhi  prestasi  ter- sebut maka ia telah melakukan wanprestasi. Perlu  diketahui  bahwa  wanprestasi  adalah suatu  keadaan  menurut  hukum  perjanjian, dimana  seseorang  tidak  memenuhi  atau tidak  melaksanakan  prestasi  sebagaimana telah  ditetapkan  dalam  suatu  perjanjian. Dalam  hukum  kepailitan  disebut  dalam  hal debitor  tidak  mampu  membayar  utang ( insolvent ). 7
6 Mukti  fajar  ND  dan  Yulianto  Ahmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.
7 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta,  2009.  hlm.  339- 340.
Pada  mekanisme  hukum  kepailitan, konsep  utang  sangat  menentukan.  Karena tanpa  adanya  utang,  kepailitan  kehilangan esensinya  sebagai  pranata  hukum  untuk melikuidasi  harta  kekayaan  debitor  guna membayar  utang-utangnya  kepada  para kreditornya. 8 Hal  tersebut  secara  tegas membedakan  konsep  utang  dalam  hukum perjanjian  dan  wanprestasi  yang  cukup diselesaikan  dengan  cara  mengajukan gugatan  wanprestasi,  sedangkan  konsep utang  dalam  hukum  kepailitan  merupakan suatu  proses  dimana  seorang  debitur  yang mempunyai  kesulitan  keuangan  untuk membayar  utangnya  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga,  dikarenakan  debitur  tersebut  tidak dapat  membayar  utangnya,  Harta  debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Seseorang  baru  dinyatakan  pailit  jika pihak  kreditor  yang  berkepentingan  atas piutang  debitor  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  ke  pengadilan  niaga. Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan kepada  Pengadilan  Niaga,  dengan  syarat yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  jo. Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU adalah:
1. Ada  dua  atau  lebih  kreditor.  Kreditor adalah  orang  yang  mempunyai  piutang
8 M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip, Norma,  Dan  Praktik  Di  Peradilan ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 34.
karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor"  di  sini  mencakup  baik kreditor  konkuren,  kreditor  separatis maupun kreditor preferen;
2. Ada  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat  ditagih.  Artinya  adalah  kewaji- ban  untuk  membayar  utang  yang  telah jatuh  waktu,  baik  karena  telah  di- perjanjikan,  karena  percepatan  waktu penagihannya  sebagaimana  diperjanji- kan,  karena  pengenaan  sanksi  atau denda  oleh  instansi  yang  berwenang, maupun  karena  putusan  pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
3.  Kedua  hal  tersebut  (adanya  dua  atau lebih  kreditor  dan  adanya  utang  yang telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.
Guna menemukan makna notaris pailit dalam  UUJN  maka  perlu  menggunakan suatu  penafsiran  atau  interpretasi.  Menurut pendapat  Sudikno  Mertokusumo  dalam Ahmad  Rifai,  interpretasi  atau  penafsiran merupakan  salah  satu  metode  penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut  dapat  diterapkan  pada  peristiwa hukum tertentu. 9
9 Ahmad  Rifai, Penemuan  Oleh  Hakim  Dalam Perspektif  Hukum  Progresif ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 36.
Keterkaitan  dengan  makna  notaris pailit/notaris diberhentikan apabila dinyata- kan pailit. Dalam UUJN tidak didefinisikan secara rinci mengenai notaris pailit tersebut, dikarenakan  dalam  UUK  PKPU  kriteria seorang  debitor  pailit  ialah  orang  atau badan  hukum,  oleh  karena  itu  diperlukan suatu  penafsiran  terhadap  substansi  pasal yang bersifat sumir tersebut.
Penafsiran  atau  interpretasi  gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang  sesuai  dengan  kaidah bahasa  dan  kaidah  hukum  tata  bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang  tepat  untuk  mencoba  memahami suattu  teks  aturan  perundang-undangan. Metode  intepretasi  ini  disebut  juga  metode interpretasi  objektif.  Biasanya  intepretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan  intepretasi  logis,  yaitu  memaknai berbagai  aturan  hukum  yang  ada  melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. 10
Penafsiran  terhadap  Pasal  9  ayat  (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa:
1. Notaris  diberhentikan  sementara  dari jabatannya  karena:  a.  dalam  proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran  utang”  (Pasal  9  ayat  (1) huruf a UUJN).
10 Ibid . hlm. 63.
2. Notaris  diberhentikan  dengan  tidak hormat  dari  jabatannya  oleh  Menteri atas  usul  Majelis  Pengawas  Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap” (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN).
Pokok  pikiran  utama  dalam  Pasal  9 dan  Pasal  12  UUJN  ialah  Notaris  di- berhentikan  sementara  dari  jabatannya karena:  a.  dalam  proses  pailit”  dan  Notaris diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya apabila: a. dinyatakan pailit ber- dasarkan  putusan  pengadilan”.  Ketentuan pasal  tersebut  menimbulkan  kekaburan, sehingga  menimbulkan  beberapa  per- tanyaan  seperti  apakah  Notaris  sebagai pejabat  umum  dapat  dinyatakan  pailit, dalam  hal  apa,  Notaris  dijatuhkan  Pailit serta  mengapa  Notaris  pailit  diberhentikan secara tidak hormat.
Berdasarkan  pada  pertanyaan  tersebut, akibatnya  timbul  suatu  keragu-raguan dalam benak praktisi, akademisi dan hakim dalam  menerapkan  bidang  hukum  apa (kepailitan  atau  kode  etik  notaris)  yang digunakan  manakala  terjadi  kepailitan terhadap Notaris.
Berpijak  pada  pengertian  Notaris dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN  menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini
atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini juga merujuk  pada  tugas  dan  wewenang  yang dijalankan  oleh  notaris.  Artinya  notaris memiliki  tugas  sebagai  pejabat  umum  dan memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta otentik  serta  kewenangan  lainnya  yang diatur oleh UUJN. 11
Lebih  lanjut  Pasal  1868  BW  juga  me- nyebutkan  bahwa  Notaris  sebagai  pejabat umum  hal  demikian  dirumuskan  sebagai berikut “suatu akta  otentik  ialah  suatu  akta yang  dibuat  dlm  bentuk  yg  ditentukan  UU oleh/dihadapan  pejabat  umum  yg  ber- wenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dengan  demikian  wewenang  pengesahan suatu akta terhadap perbuatan hukum hanya dapat dibuat dihadapan pejabat umum yaitu notaris,  akan  tetapi  pejabat  umum  belum tentu juga berprofesi sebagai Notaris.
Pembatasan  terhadap  definisi  pejabat umum  dijelaskan  dalam  pendapat  sebagai berikut  Pejabat  Umum  merupakan  suatu jabatan  yang  disandang  atau  diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan  hukum  dalam  pembuatan  akta otentik.  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum kepadanya  diberikan  kewenangan  untuk membuat  akta  otentik.  Oleh  karena  itu Notaris  sudah  pasti  Pejabat  Umum,  tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat  Umum  dapat  disandang  pula  oleh
11 Abdhul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm. 13.
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  atau Pejabat Lelang.
Pasal  1  angka  3  dan  4  UUK  PKPU menyatakan  “Debitor  adalah  orang  yang mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau undang-undang  yang  pelunasannya  dapat ditagih di muka pengadilan”. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”. Dalam hal ini, pernyataan pemberhentian notaris se- mentara  dan  pemberhentian  notaris  secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit, tidak ada  ada  keterkaitan  dengan  aturan  dalam UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  sehingga Notaris Pailit disetarakan dengan perbuatan tercela  dan  tindak  pidana  atau  melanggar undang-undang,  seolah-olah  Notaris  yang mengalami  Pailit  telah  melakukan  per- buatan  tercela  dan  pelanggaran  terhadap undang-undang.  Dengan  demikian  penor- maan  pemberhentian  notaris  apabila  pailit tidak  sesuai  dengan  asas-asas  hukum kepailitan,  yaitu  asas  keseimbangan,  asas kelangsungan Usaha, asas keadilan dan asas integrasi,  sebab  Notaris  bukan  Pelaku Usaha  dalam  hal  ini  bukan  badan  usaha yang  berbadan  hukum  maupun  tidak berbadan hukum.

## 3.2. Pembebanan  Harta  Bawaan  Ter- hadap Notaris Yang Jatuh Pailit
Pengertian Kepailitan menurut
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan debitor  pailit  yang  pengurusan  dan  pem- beresannya  dilakukan  oleh  Kurator  di bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas,  se- bagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004.
Dikatakan  sita  umum,  karena  sita  tadi bukan  untuk  kepentingan  seorang  atau beberapa  orang  kreditur  saja,  melainkan untuk  semua  kreditur,  dengan  tujuan  untuk mencegah  penyitaan  dari  eksekusi  yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk menyelamatkan piutangnya  dari  debitur  yang  wanprestasi, pertama  adalah  melalui  gugatan  perdata, jika  hal  ini  yang  dilakukan,  maka  hanya kepentingan  kreditur/penggugat  saja  yang dicukupi  dengan  harta  debitur  yang  disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutangnya  atas  permohonan  kreditur,  se- dangkan kreditur lain yang tidak melakukan gugatan,  tidak  dilindungi  kepentingannya. Kedua  adalah  dengan  mengajukan  per- mohonan  pailit,  dan  jika  hal  ini  yang dilakukan,  maka  jatuhlah  sita  umum  atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula  semua  sita  yang  telah  dilakukan menjadi  gugur.  Satu  hal  yang  perlu  di- mengerti bahwa kepailitan hanya mengenai harta  benda  debitur  dan  bukan  pribadinya, profesinya atau jabatan.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  me- nyatakan bahwa kepailitan berlaku terhadap orang,  badan  pribadi,  maupun  badan hukum,  maka  berdasarkan  hal  tersebut pihak-pihak  yang  bisa  dinyatakan  pailit adalah :
1. Orang  atau  badan  pribadi  (Pasal  1  jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU ).
2. Debitor  yang  telah  menikah  (Pasal  3  jo Pasal 4 UUK PKPU).
3. Badan-badan  hukum  seperti  perseroan terbatas,  perusahaan  negara,  koperasi, perkumpulan  yang  berstatus  badan hukum seperti yayasan (Pasal 113 UUK PKPU).
4. Harta  warisan  (Pasal  97  jo  bagian kesembilan Pasal 207-211 UUK PKPU).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  secara tegas dapat dikatakan bahwa Kepailitan dan PKPU  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tidak  berlaku  untuk Notaris,  karena,  pertama,  Notaris  adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004,  bahwa  debitor  adalah  orang,  atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian  atau  undang-undang,  yang  pe- lunasannya  dapat  ditagih  dimuka  pengadi- lan.
Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  bahwa utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan
atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang, baik secara langsung atau yang akan timbul dikemudian  hari,  yang  timbul  karena perjanjian  atau  karena  undang-undang  dan yang  wajib  dipenuhi  oleh  debitur,  dan  bila tidak  dipenuhi,  memberi  hak  kepada kreditur  untuk  mendapat  pemenuhannya dari  harta  kekayaan  debitor.  Notaris  tidak berkedudukan  sebagai  debitur  yang  paling sedikit  mempunyai  2  (dua)  kreditur  dan tidak  membayar  utangnya  yang  telah  jatuh tempo.  Secara  pribadi  seorang  Notaris  bisa juga  mempunyai  usaha  lain  diluar  jabatan- nya  sebagai  Notaris,  misalnya  sebagai pedagang  atau  pengusaha,  dan  dalam keadaan  tersebut  bisa  saja  ia  berkedudukan sebagai  debitor  yang  bisa  saja  dipailitkan, akan  tetapi  sebagai  orang  pribadi  dalam kedudukannya selaku pedagang atau pengusaha.  Kedua,  Notaris  dalam  men- jalankan  tugas  jabatannya  tidak  pernah membuat  perikatan  atau  perjanjian  utang piutang  dengan  orang  atau  badan  usaha ( kreditor ).
Habib  Adjie  dalam  bukunya  yang berjudul  Sanksi  Perdata  Dan  Administratif terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik, 12 berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  Notaris pailit  adalah  jika  Notaris  tersebut  digugat untuk  memberikan  ganti  rugi  akibat  ke- salahannya  yang  menyebabkan  suatu  akta
12 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 64.
menjadi  kehilangan  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  otentik,  atau  suatu  akta  yang dibuat  oleh  atau  dihadapannya  menjadi batal  demi  hukum  sehingga  menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian  yang  dituntut  begitu  besar, sehingga  seluruh  harta  Notaris  tersebut tidak  mencukupi  untuk  menggantinya, dinyatakan  pailit  berdasarkan  keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun demikian ia menyatakan bahwa  suatu  hal  yang  tidak  logis  jika Notaris  sebagai  jabatan  resmi  dikenakan pengaturan Kepailitan dan PKPU, dan oleh karena  itu  ketentuan  yang  tersebut  dalam Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004 menurut  Habib  Adjie  tidak  berlaku  untuk Notaris  untuk  diterapkan  pada  pasal  12 huruf a UUJN.
Akibat  hukum  kepailitan  dalam  UUK PKPU  Nomor  37  Tahun  2004  diatur  pada bagian  tersendiri,  yaitu  pada  bab  II,  bagian kedua  mulai  dari  Pasal  21  sampai  dengan Pasal  64,  sedangkan  pada  UUK  PKPU Nomor  4  Tahun  1998  diatur  dalam  bagian kedua,  mulai  dari  Pasal  19  sampai  dengan Pasal  62,  dan  pada  prinsipnya  keduanya mengatur  hal  yang  sama,  bahwa  akibat hukum  dari  pernyataan  pailit  bagi  debitur (orang  dan  badan  hukum)  adalah  Akibat Kepailitan  Terhadap  Debitur  Pailit  dan Hartanya.
Pasal 21 UUK PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan  pailit  itu  diputuskan  beserta semua  kekayaan  yang  diperoleh  selama kepailitan,  akan  tetapi  dikecualikan  dari kepalitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 yaitu: 1. benda,  termasuk  hewan  yang  benar- benar  dibutuhkan  oleh  debitur  sehubu- ngan  dengan  pekerjaannya,  perleng- kapannya,  alat-alat  medis  yang  di- pergunakan  untuk  kesehatan,  tempat tidur  dan  perlengkapannya  yang  di- pergunakan  oleh  debitur  dan  keluarga- nya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh)  hari  bagi  debitur  dan  keluarga- nya yang terdapat di tempat tersebut.
2. segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian  dari  suatu  jabatan  atau  jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh  yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.
3. Uang  yang  diberikan  kepada  debitur untuk memenuhi suatu kewajiban mem- beri  nafkah  menurut  Undang-undang. Yang  dimaksud  semua  kekayaan  yang diperoleh  selama  kepailitan,  misalnya warisan. Menurut Pasal 40 UUK PKPU Nomor  37  Tahun  2004,  segala  warisan yang  selama  kepailitan  menjadi  hak debitur  pailit,  tidak  boleh  diterima  oleh kurator,  kecuali  menguntungkan  harta
pailit.  Sedang  untuk  menolak  semua warisan,  kurator  memerlukan  izin  dari hakim pengawas.

## KESIMPULAN
Penafsiran  terhadap  Pasal  9  ayat  (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN yang  menyatakan  bahwa  Notaris  di- berhentikan  dari  jabatannya  diakibatkan pailit. Ketentuan penormaan pemberhentian notaris  apabila  pailit  tidak  sesuai  dengan asas-asas  hukum  kepailitan,  yaitu  asas  ke- seimbangan, asas kelangsungan Usaha, asas keadilan  dan  asas  integrasi,  sebab  Notaris bukan  Pelaku  Usaha  dalam  hal  ini  bukan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  21  UUK PKPU,  yang  dinyatakan  pailit  adalah seluruh  kekayaan  debitur,  bukan  pribadi- nya,  profesinya,  atau  jabatannya  dan  oleh karena  itu  menurut  Pasal  24  UUK  PKPU, dengan  dinyatakannya  pailit,  si  pailit  demi hukum  kehilangan  haknya  untuk  berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus,  sejak  tanggal  putusan  pailit diucapkan. Sehingga terhadap harta bawaan dapat  dikategorikan  sebagai  harta  yang dapat dihitung oleh kurator dengan ketentuan  menguntungkan  harta  pailit  serta pengawasan oleh hakim pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  1998, Politik Hukum  Indonesia ,  Jakarta,  Yayasan LBH Indonesia.
Abdhul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan  Indonesia ,  Yogyakarta,
UII Press.
Ahmad Rifai, 2014, Penemuan Oleh Hakim Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif , Jakarta, Sinar Grafika.
Habib  Adjie,  2008, Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap
Notaris Sebagai  Pejabat  Publik ,  Bandung,
Refika Aditama.
M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan, Prinsip,  Norma,  Dan  Praktik  Di
Peradilan ,  Jakarta,  Kencana  Prenada Media Group.
Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan  Empiris ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.
P.N.H.  Simanjuntak,  2009, Pokok-Pokok Hukum  Perdata  Indonesia ,  Jakarta, Djambatan.
Sulistyowati  Irianto  Dan  Shidarta,  2009 ,
Metodologi Penelitian
Hukum:
Konstelasi  dan  Refleksi ,  Jakarta,
Pustaka Obor Indonesia.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Malik Wahyu Kurniawan adalah mahasiswa program
studi Magister
Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas
Jember