Citra Feminin Dalam Video Musik Teen Top (Studi Semiotika mengenai citra feminin pada video musik Teen Top berjudul “No More Perfume on You”)
Zein Mufarrih Muktaf zeinmuf@yahoo.co.id 1 - 14
Pengaruh Sosialisai Bela Negara Terhadap Sikap Bela Negara Guru Sekolah Dasar Di Jakarta
(Studi Eksplanatori Di Direktorat Bela Negara Kementrian Pertahanan Republik Indonesia) Aska Leonardi askaleonardi@yahoo.com 15-35 Konstruksi Komentar Pada Media Detik.Com Terhadap Pencitraan Jokowi Mariko Rizkiansyah mariko.rizkiansyah@gmail.com Ica Wulansari ica.wulansari3@gmail.com 36-49 Personal Branding Dalam Peningkatan Elektabilitas (Studi Kekuatan Foto Ganjar Pranowo Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013) Soetomo tomfotografer@yahoo.co.id 50-70 Kesenjangan Akses Informasi Di Era Globalisasi (Sebuah Kajian Etika Media) Anita Septiani Rosana, S.Sos anitaseptianirosana@gmail.com 71-79 Riset Audiens Sebagai Dasar Strategi Branding Konservasi Universitas Negeri Semarang Riki Arswendi rikiarswendi@gmail.com 80-93 Pengaruh Terpaan Kampanye Sosial Dan Role Model Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Akademik Mahasiswa Mahasiswi IKIP PGRI Semarang Teddy Dyatmika eshal_dyrnt@yahoo.com 94-107

## Jurnal Ilmiah Komunikasi
MAKNA
Vol. 4 no. 1, Februari - Juli 2013
ISSN : 2087-2461

## PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Evie Sofiati MI, M.I.Kom
Sekretaris Dekan Dian Marhaeni K, M.Si
Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si
Sekretaris Mubarok, M.Si
Bendahara Parwati, SH Dewan Penyunting
Trimanah, M.Si Edi Ismoyo, M.Si Suharyoso, S.Sos
Seksi Usaha Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi
Novi, S.Sos
Alamat Redaksi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box 1054/SM Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalfikom@yahoo.com
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013

## KESENJANGAN AKSES INFORMASI DI ERA GLOBALISASI
(Sebuah Kajian Etika Media)
Oleh : Anita Septiani Rosana, S.Sos
(Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Fatah Demak)
Email : anitaseptianirosana@gmail.com

## Abstract
The development of information and communication technology in the globalization in Indonesia encourage the growth and advancement of society. Along with the development of the mass media industry and advances in communications technology, fulfillment information (equity information) should also be followed with ease of access to information, without the constraints of space, time, and costs are expensive. Problems that still raises the question of whether  all  levels  of  Indonesian  society  has  been  able  to  easily  and  quickly  access  all  the information they need?
Gaps  in  access  to  information  remains  one  of  the  problems  in  Indonesia.  Because  in reality,  access  to  information  has  not  been  thoroughly  enjoyed  by  all  levels  of  Indonesian society.  Communities  with  lower  economic  levels  and  are  in  remote  areas,  have  not  been able to access a variety of information to the maximum. This is because of limited facilities (poor signal) and limited access to the expensive cost to society with lower levels of economic retributions (the poor). Ethically, the responsibility of the state to guarantee the right of every citizen associated with the right to obtain information, communicate and issue opinions.

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi di Indonesia mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya industri media  massa  dan  kemajuan  teknologi  komunikasi,  pemenuhan  akses  informasi  (ekuitas informasi)  seharusnya  juga  diikuti  dengan  kemudahan  akses  untuk  mendapatkan  informasi, tanpa  terkendala  ruang,  waktu,  dan  biaya  yang  mahal.  Permasalahan  yang  masih  menjadi pertanyaan adalah apakah seluruh lapisan masyarakat Indonesia telah dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses semua informasi yang mereka butuhkan ?
Kesenjangan  dalam  mengakses  informasi  masih  menjadi  salah  satu  permasalahan di  Indonesia.  Karena  pada  kenyataannya,  akses  informasi  belum  secara  menyeluruh  dapat dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi bawah dan berada pada daerah yang terpencil, belum dapat mengakses berbagai informasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana (sinyal yang buruk) dan keterbatasan biaya akses yang mahal bagi masyarakat dengan tiingkat ekonomi level bawah (masyarakat miskin). Secara etis, menjadi tanggungjawab negara untuk menjamin hak setiap warganegara terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat.
Kata kunci : globalisasi, akses informasi dan kesenjangan masyarakat
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013

## Pendahuluan
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah  dan  menyampaikan infomasi  dengan  menggunakan  segala  jenis saluran  yang  tersedia . ”  ( Pasal  28F  UUD 1945 )
Berdasarkan  pernyataan  dari  pasal 28F UUD 1945 di atas, menunjukkan bahwa menjadi  hak  asasi  bagi  setiap  warganegara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh  berbagai  informasi  dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia, yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  diri dan lingkungan sosialnya. Setiap warganegara mempunyai  hak  yang  sama  untuk  bisa mengakses  informasi  melalui  media  massa yang  tersedia,  baik  media  cetak,  elektronik, maupun media online.
Teknologi informasi kini telah berkembang dengan sangat pesat. Komunikasi dan informasi berlangsung dengan sangat  cepat  tanpa  batas  negara.  Proses demokratisasi  yang  tak  dapat  dikendalikan ini  disebabkan  oleh  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Sampai  saat  ini Indonesia  relatif  cukup  cepat  melakukan antisipasi  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  yang  menjamin  adanya  kebebasan berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi. Tidak  dipungkiri  bahwa  kemajuan  teknologi informasi  berdampak  langsung  terhadap  era keterbukaan.  Setiap  orang  mampu  menerima informasi  secara  langsung  dan  lebih  cepat dari  sebelumnya.  Keterbukaan  membuat masyarakat seakan berada dalam dunia tanpa batas,  baik  dari  dimensi  waktu,  wilayah, profesi,  agama,  ras,  norma,  realita,  bahkan batas-batas norma dan kesusilaan.
Media massa merupakan elemen penting dalam masyarakat. Media merupakan “sistem saraf  pusat  dari AS,  rantai  informasi  penting yang  varietas  satu  jenisnya  tanpa  jeda,”  kata Hiebert, Ungurait, dan Bohn (1991:565) dalam
Reuss  (1996:128).  Media  membantu  untuk menjaga informasi dan memberikan hiburan, membentuk  pendapat  tentang  berbagai  isu, survei lingkungan, mengirimkan budaya, dan membantu ekonomi dengan mempromosikan barang  dan  jasa.  Media  membantu  mendidik dan  bersosialisasi  dengan  beragam  populasi. Tapi  media  massa  bukan  saluran  langsung pada  kesatuan  sosial,  meskipun  banyak  dari mereka  terlihat  atau  terdengar  sama  dan mencakup topik yang sama.
Seiring dengan perkembangan era  globalisasi,  media  massa  mempunyai peran  yang  sangat  strategis  dalam  suatu negara,  termasuk  di  Indonesia.  Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengarahkan masyarakat  untuk  selalu  membutuhkan informasi  tentang  segala  hal  di  dalam kehidupannya.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan meningkatnya penggunaan alat-alat komunikasi,  seperti  handphone,  smartphone, Iphone,  notebook.  Mereka  membutuhkan handphone  atau  Iphone,  tidak  hanya  sekedar untuk  berkomunikasi  tetapi  juga  untuk mengakses  informasi.  Dengan  kecanggihan teknologi, sebuah handphone dan smartphone mempunyai berbagai fasilitas yang terkoneksi dengan internet.
Masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi di  level  bawah,  tidak  akan  dengan  leluasa mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya, karena keterbatasan sarana dan biaya  untuk  mengakses  informasi  tersebut. Kesenjangan  dalam  mengakses  informasi diantara  kelas  ekonomi  atas  (elit)  dengan kelas  ekonomi  bawah  sangat  kentara  kita lihat.  Meski  secara  idealnya,  media  massa adalah  bersifat  massa  dan  bisa  dikonsumsi ataupun  diakses  oleh  siapapun,  namun  pada kenyataannya  tidak  semua  masyarakat  dapat mengaksesnya.  Terutama  masyarakat  miskin yang dalam kehidupan sehari-hari kekurangan untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari- harinya.
Sebagai  contoh  adalah  wilayah- wilayah  pedalaman  dan  pedesaan-pedesaan pelosok  atau  yang  berada  pada  wilayah perbatasan antarnegara di daerah Kalimantan.
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
Masih  terdapat  wilayah  yang  blank  sinyal, sehingga  arus  informasi  ke  wilayah  tersebut tidak bisa diterima dengan baik. Blank signal masih banyak terjadi di beberapa wilayah desa di Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga komunikasi menggunakan radio SSB merupakan  satu-satunya  jaringan  informasi penghubung  antar  desa  di  kabupaten  ini.
Demikian  disampaikan  Augus  R  Unggul,
Asisten  III  Bupati  Kabupaten  Kepulauan Anambas  (KKA)  disela-sela  pembukaan bimbingan  teknologi  aktifitas  Kelompok
Informasi  Masyarakat  (KIM)  dalam  rangka desa informasi di Anambas, Selasa (19/6).
Kondisi  blank  signal  ini  telah menyebabkan perputaran informasi masyarakat  dalam  wilayah  KKA  lebih  sulit dilakukan, dibandingkan dengan  komunikasi dari pusat kabupaten ke kota lain di Indonesia.
Sementara  wilayah  Anambas  memiliki banyak  pulau  yang  tersebar  dan  ditempati oleh  masyarakat,  sehingga  kebutuhan informasi  menjadi  sangat  penting.  “Masih banyak desa-desa yang blank signal dan tidak bisa dijangkau jaringan telepon sama sekali. Baik itu seluler maupun telpon analog biasa,” katanya.
Irfani,  Yuliai.  (2012). Masih  banyak  desa blank  signal. http://haluankepri.com/news/ anambas/30445-masih-banyak-desa-blank- signal-.html diakses 1 Juli 2012 )
Dari  uraian  fakta  tersebut  di  atas menunjukkan bahwa akses informasi melalui media, belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat  di  segala  lapisan  dan  di  segala penjuru  tanah  air  Indonesia.  Industri  media massa  belum  menjangkau  sepenuhnya  ke dalam  wilayah-wilayah  terpencil.  Peluang dan kesempatan untuk mengakses media, baru dinikmati  oleh  sebagian  warga  masyarakat yang  tinggal  diwilayah  perkotaan  ataupun wilayah  ibukota.  Ketika  informasi  bisa diakses  di  wilayah  pedesaan,  itupun  hanya dinikmati  oleh  mereka  yang  mempunyai cukup  uang  untuk  membayar  biaya  akses informasi tersebut. Ketidaksetaraan informasi di masyarakat merupakan salah satu isu politik yang utama pada masyarakat informasi.
Kesenjangan dalam memperoleh informasi  dikalangan  elit  dan  masyarakat biasa, khususnya masyarakat miskin, mungkin sudah  terjadi  sejak  dulu  hingga  saat  ini. Kondisi  ini  dapat  kita  lihat  bila  kita  berada di  wilayah  perkotaan  dan  wilayah  desa  yang sangat terpencil, dimana sarana dan prasarana masih minim keberadaannya. Informasi publik bukanlah milik perseorangan tetapi informasi tersebut juga harus dapat diakses oleh publik melalui media massa apapun.
Industri  media  massa  dan  pemerintah sampai  saat  ini  telah  berusaha  untuk menjangkau  wilayah-wilayang  terpencil  agar berbagai  informasi  dapat  sampai  kepada seluruh  warga  Negara  Indonesia.  Takjarang informasi-informasi yang seharusnya bersifat  publik  tersebut  membutuhkan  akses media  yang  menggunakan  signal-signal telekomunikasi,  misalnya  melalui  televisi, handphone,  internet.  Apabila  koneksi  belum menjangkau sampai wilayah-wilayah pelosok dipenjuru Indonesia, maka informasi tersebut juga  tidak  akan  bisa  menjangkau  ke  seluruh lapisan  masyarakat.  Struktur  pasar  ternyata tidak mampu memberikan peluang bagi kaum miskin  untuk  mengakses  informasi  melalui media  massa.  Bagaimanakah  seharusnya media massa mengatasi masalah tersebut?

## Pembahasan
Apabila sebuah informasi merupakan kekuatan  dalam  masyarakat  yang  berbasis informasi,  maka  beberapa  kesetaraan  akses terhadap  informasi  sangat  penting.  kecuali jika kita bersedia menerima suatu masyarakat di mana beberapa orang atau kelompok yang dirugikan  karena  tidak  dapat  memperoleh akses informasi. Resikonya adalah masyarakat yang  bisa  menjadi  bertingkat  berdasarkan informasi  yang  tersedia  bagi  orang  untuk menggunakannya  secara  bersama,  seperti ekonomi, pendidikan, ras, atau lainnya.
Everette Dennis menempatkan masalah succintly ketika ia mencatat bahwa :
“ the  “reasons  to  be  concerned  about the  information-rich  people  versus
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
information-poor  people.  Information is  power  and  some  information  will no  doubt  be  priced  so  high  that  it  will be  out  of  the  reach  of  many  people”
(alasan  untuk  diperhatikan  mengenai orang  kaya  -  informasi  versus  orang miskin  -  informasi.  Informasi  adalah kekuatan  dan  beberapa  informasi  tidak akan diragukan lagi dijual dengan harga sangat tinggi sehingga akan keluar dari jangkauan  banyak  orang).  (Dennis  and Merril,  1991:75  dalam  Gordon  dan Reuss, 1996:122)
Dari  pernyataan  Dennis  tersebut menunjukkan adanya alasan-alasan mengenai seseorang  yang  disebut  sebagai  orang  kaya informasi  dan  orang  yang  miskin  informasi. Informasi merupakan sebuah kekuatan ( power ) yang sangat berharga mahal dan hanya orang berkemampuan  atau  orang  kaya  saja  yang mampu  menggapai  informasi  yang  bernilai tinggi tersebut. Informasi yang berharga tinggi akan  jauh  dari  jangkauan  orang  kebanyakan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menjangkaunya.
Eric Elbot, mantan direktur komunikasi untuk  National  Center  for  Media  diakses di  Boston,  telah  mencatat  bahwa  Amerika selalu  mengakses  -  untuk  pendidikan, politik,  perpustakaan,  dan  ekonomi.  Dengan munculnya  era  informasi,  ia  menyarankan, fokus  harus  diubah  untuk  mencakup  akses terhadap informasi dan hiburan yang tersedia melalui  saluran  berbagai  media  massa.  Isu utama  tampaknya  bukan  apa  yang  harus dicapai,  “ tetapi siapa  yang  bertanggung jawab  dan  seberapa  jauh  tanggung  jawab tersebut  dilaksanakan”. Informasi  yang disampaikan  oleh  media  massa  seharusnya merupakan  sesuatu  yang  menjadi  hak  publik untuk mengetahuinya. Tidak ada eksklusivitas dalam  distribusi  atas  informasi  tersebut. Berita-berita  yang  baik  adalah  berita  yang mempunyai nilai berita ( news value ), padahal kita  ketahui  bersama,  bahwa  sampai  saat  ini pemberitaan-pemberitaan  yang  ditayangkan oleh  media  menyesuaikan  permintaan  dan
selera  pasar  (masyarakat).  Sesuatu  yang dianggap menarik oleh pasar, itulah yang akan mempunyai  banyak  perhatian  audience  yang nantinya akan berpengaruh pada rating acara atau program.
David  Gordon (1996),  menyatakan bahwa media massa harus membuat beberapa upaya khusus untuk memastikan bahwa mereka terus menjangkau khalayak massa dan benar- benar dalam proses, membawa era informasi ke semua strata masyarakat. Pendapat Gordon tersebut  merupakan  sesuatu  yang  bersifat mulia  dan  idealis,  tetapi  untuk  mencapainya dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Industri media  saat  ini  tidak  lagi  menfokuskan  pada kualitas  isi  (content)  berita  saja,  tetapi  lebih pada  selera  pasar  sehingga  terkesan  hanya menitikberatkan pada peningkatan profit bagi perusahaan  media  tersebut.  Ketika  sebuah acara  mempunyai  rating  yang  tinggi,  secara otomatis  akan  menarik  para  pengiklan  untuk turut serta dalam tayangan program tersebut.
Media massa tidak hanya berkewajiban etis  untuk  membantu  memastikan  “ekuitas informasi”  seluruh  masyarakat,  tetapi  juga memiliki beberapa alasan yang sangat praktis untuk  melakukannya.  Beberapa  alasan praktis  tersebut  didasarkan  pada  ekonomi. Jika kelompok dalam masyarakat kehilangan akses  informasi,  maka  media  kehilangan pelanggan  potensial  karena  itu  merupakan target potensial untuk pengiklan. Masyarakat sebagai konsumen media selalu mengharapkan bisa mengakses informasi dari media dengan cara yang mudah dan cepat, serta efisien dari segi biaya.
Alasan lain, bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya akses ke berbagai sumber informasi, tekanan cenderung mendorong  tindakan  pemerintah  untuk memastikan  hal  ini,  jika  media  sendiri  tidak mengambil  langkah-langkah  untuk  melihat bahwa hal itu terjadi. Tapi alasan yang paling penting bagi media untuk peduli tentang ekuitas informasi  adalah sudut  pandang  utilitarian bahwa  itu  tepat  untuk  masyarakat  maupun untuk  media.  Perlu  diperhatikan  oleh  pihak media bahwa ekuitas informasi merupakan hak
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehingga menjadi  kewajiban  Negara  dan  media  massa untuk  bisa  mengupayakan  agar  informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosialnya.
Konsekuensi etis dari informasi “ apartheid ”  yang  terlalu  serius  untuk ditoleransi  oleh  media  atau  oleh  masyarakat yang  mereka  layani.  Kuncinya  adalah memberikan  kesempatan  untuk  mengakses informasi  yang  telah  melewati  pengawasan dari  berbagai gatekeeper dan  tersedia  untuk umum.  Kita  tidak  bisa  berharap  untuk sebuah  demokrasi  partisipatoris  sepenuhnya kecuali  kami  bertujuan  untuk  ideal  yang memungkinkan  semua  warga  kesempatan untuk  mendapatkan  informasi  pada  pijakan yang relatif sama.
Ahli  komunikasi  massa  Harold  D Lasswell dan Charles Wright (dalam Morissan, 2010:11),  menyatakan  terdapat  empat  fungsi sosial media massa, yaitu :
1.  Social surveilance . Pada fungsi ini, media massa  termasuk  media  televisi,  akan senantiasa merujuk pada upaya penyebaran informasi  dan  interpretasi  seobjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi, dengan  maksud  agar  dapat  dilakukan kontrol sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang  tidak  diinginkan  dalam  lingkungan masyarakat bersangkutan. 2.  Social correlation . Dengan fungsi korelasi  sosial  tersebut,  akan  terjadi upaya  penyebaran  informasi  yang  dapat menghubungkan  satu  kelompok  sosial dengan kelompok sosial lainnya. Begitupun antara pandangan–pandangan yang berbeda, agar tercapai konsensus sosial.
3.  Socialization . Pada fungsi ini, media massa selalu merujuk pada upaya pewarisan nilai- nilai    luhur  dari  satu  generasi  ke  generasi selanjutnya,  atau  dari  satu  kelompok  ke kelompok lainnya.
4.  Entertainment .  Agar  tidak  membosankan, sudah  tentu  media  massa  perlu  juga menyajikan  hiburan  kepada  khalayaknya. Hanya saja, fungsi hiburan ini sudah terlalu
dominan  mewarnai  siaran  televisi  kita, sehingga  ketiga  fungsi  lainnya,  seolah telah terlupakan. Untuk itu, fungsi hiburan haruslah ditata agar seimbang dengan tiga fungsi lainnya.
Keempat  fungsi  media  massa  tersebut bersinergi  dan  seiring  sejalan  dalam  rangka menyajikan tayangan yang baik. Sebab, hanya dengan tayangan yang cerdas, yang nantinya dapat  melahirkan  generasi  yang  cerdas. Generasi  yang  memiliki  karakter  bangsa. Dalam hal inilah, kesadaran masyarakat dunia pada  umumnya  dan  Indonesia  secara  khusus perlu  berkomitmen  untuk  bersifat  selektif terhadap  tayangan  media  massa.  Masyarakat mempunyai hak untuk memilih tayangan yang bersifat mengedukasi daripada hanya sekedar tayangan yang berorientasi pada profit saja.
Logika  waktu  pendek  menempatkan media  massa  dalam  situasi  dilematis.  Disatu sisi, idealisme media menuntut peran sebagai sarana  pendidikan  agar  masyarakat  sebagai audiens  semakin  memiliki  sikap  kritis, kemandirian, dan kedalaman berpikir; namun di  sisi  lain,  pragmatism  ekonomi  memaksa media mengadopsi logika mode yang terpatri pada yang spektakuler, sensasional, superficial dan pesan yang beragam. (Haryatmoko, 2007: 30)
Tayangan  dan  paparan  media  massa saat ini, takjarang mengesampingkan etika  jurnalistik  dan  kaidah-kaidah  yang menyangkut  kepentingan  publik.  Meskipun media  massa  mengikuti  arus  dan  selera pasar,  namun  tetap  harus  memperhatikan dan  berpegang  teguh  pada  norma  dan  etika jurnalistik,  dimana  informasi-informasi  yang disampaikan kepada masyarakat menyangkut kepentingan umum.
Seperti kewajiban etis, jelas berasal dari kedua perhatian utilitarian untuk menyediakan sejumlah besar orang dan penekanan Yohanes Rawl pada  melindungi  anggota  yang  paling rentan masyarakat. Jika tanggung jawab sosial berarti  apa-apa,  itu  berarti  menemukan  cara untuk  menghindari  menciptakan  sekelompok jelas dari warga kelas dua dalam masyarakat
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
informasi. Media baru dan teknologi informasi baru dapat memberikan kesempatan yang lebih baik  daripada  media  massa  yang  beroperasi untuk  membangun  praktik  baru  dan-lebih penting  –  kebijakan  publik  yang  mendorong bukan  menghambat  ekuitas  informasi. (Gordon dan Reuss, 1996: 126)
Hal  tersebut  di  atas,  akan  membantu meningkatkan  selektivitas  diatasi  dengan sumber  informasi  dalam  menargetkan audiens  yang  diinginkan.  Dengan  beberapa masukan  dari  kelompok  marjinal-karena faktor  seperti  cacat  fisik,  pendapatan rendah,  atau  kurangnya  pendidikan-itu merekomendasikan  pembentukan  poin  akses publik di perpustakaan dan pusat perbelanjaan yang akan tersedia untuk semua orang.Sebuah filosofi  keadilan  sosial  dan  tanggung  jawab sosial  harus  memandu  perencanaan  untuk jaringan.
Upaya-upaya  khusus  harus  dilakukan untuk  menjamin  layanan  informasi  yang diperpanjang  secara  universal  kepada  orang miskin,  orang  cacat,  dan  minoritas.  Sebagai masyarakat,  dan  sebagai  praktisi  media, kita  harus  prihatin  bahwa  ekonomi  bisa menghilangkan  kesempatan  beberapa  warga untuk mendapatkan berbagai jenis informasi. Potensi  meningkatnya  perbedaan  akses terhadap  informasi  dalam  masyarakat  yang semakin  berorientasi  informasi  adalah  salah satu yang harus diatasi oleh media itu sendiri dengan  beberapa  bantuan  dari  pemerintah, khususnya dalam hal pembentukan kebijakan untuk  mengatur  teknologi  informasi  baru. Pemerintah  juga  dapat  membantu  dengan menciptakan  insentif  ekonomi  bagi  media massa  tradisional  yang  sudah  ada  untuk mengatasi  masalah  ini.  Jika  media  yang melayani  masyarakat,  mereka  mempunyai tanggung  jawab  untuk  berusaha  mengurangi kesenjangan.
Menurut Caroll  Reuss  (1996), bahwa kekuatan  pasar  dan  persaingan  adalah perlindungan  yang  cukup  untuk  memberikan akses  yang  dibutuhkan,  dan  pertanyaan hanya  seberapa  banyak  akses  yang  benar- benar  diperlukan.  Dari  pernyataan  Reuss
tersebut  menjelaskan  tentang  adanya  pasar yang  normal  menunjukkan  ada  berbagai  hal di  dalamnya.  Yang  disebut  pasar  yang  ideal menurut  Reuss  adalah  sebuah  pasar  yang bebas ( free-market ) tapi tetap mengedepankan sifat  selektif  terhadap  informasi-informasi yang  masuk  ke  dalam  pasar  tersebut.  Pasar ( market )  merupakan  proses  yang  ter-regulasi dari  pertukaran  berdasarkan  pada  dinamika permintaan dan penawaran. Beberapa keuntungan dari adanya pasar tersebut, antara lain : (1). Pasar mempromosikan keuntungan; (2).  Pasar  mempromosikan  flexibilitas;  (3). Pasar mempromosikan inovasi; (4). Pasar bisa mengirimkan media seperti beberapa produk.
Adapun  beberapa  kelemahan  pasar antara  lain  :  (1).  Tidak  demokratis,  artinya bahwa  hanya  pihak-pihak  yang  mempunyai capital yang bisa memasuki media; (2). Pasar mereproduksi  ketidaksamaan  ( in-equality , artinya  media  mencerminkan  pandangan- pandangan dan ketertarikan; (3). Pasar bersifat amoral;  (4).  Pasar  tidak  perlu  memenuhi kebutuhan  sosial;  (5).  Pasar  hanya  bersifat mitos.
Media  massa  merupakan  elemen penting dalam masyarakat. Mereka membantu mendidik  dan  bersosialisasi  dengan  beragam populasi.  Tapi  media  massa  tidak  saluran langsung  menuju    kesatuan  sosial,  meskipun banyak  dari  mereka  terlihat  atau  terdengar sama dan mencakup topik  dan sumber yang sama. Pada tahap awal, memahami bahwa ada dua definisi media akses. Salah satunya adalah kemampuan  individu  atau  kelompok  untuk menerima media.
Yang  kedua  adalah  kemampuan  dari setiap individu atau kelompok untuk memiliki kisahnya  diceritakan  oleh  media  massa Media massa hanyalah salah satu bagian dari persamaan komunikasi, sehingga mereka tidak bertanggung  jawab  untuk  menjaga  informasi masyarakat, dan tidak ada media massa yang bisa berpretensi memiliki semacam kewajiban. Pada  akhir  dari  persamaan  adalah  khalayak media,  baik  aktual  maupun  potensial,  yang juga memikul tanggung jawab sebagai pencari informasi yang cerdas.
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
Menempatkan tanggung jawab etis untuk akses liputan media. Penelitian menunjukkan bahwa  seseorang  membuat  keputusan berdasarkan  informasi  dari  berbagai  sumber dan  media  telah  bervariasi  dan  efek  terbatas pada individu dan kelompok. Ini tidak berarti bahwa  individu  harus  pasif  terhadap  media massa, atau bahwa media massa dapat menjadi pasif dan tidak mencari penerimaan publik.
Tiga  perspektif  etika,  yaitu  etika deontologi,  etika  teleologi  dan  etika keutamaan.  Berikut  ini  akan  diuraikan mengenai kesetaraan akses informasi di media massa menurut masing masing etika tersebut.

## Etika Deontologi
Dalam pemahaman teori deontologi, memang terkesan  berbeda  dengan  Utilitarisme.  Jika dalam Utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan  pada  konsekuensi,  maka  dalam deontologi benar-benar melepaskan moralitas dari  konsekuensi  perbuatan.  ”Deontologi” (Deontology) berasal dari kata dalam Bahasa Yunani  yaitu  : deon yang  artinya  adalah kewajiban.  Dalam  suatu  perbuatan  terdapat sebuah konsekuensi, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan  menjadi  baik  bukan  dilihat  dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib  dilakukan.  Deontologi  menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan perbuatan itu  juga  baik.  Di  sini  kita  tidak  boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang  dihasilkan  itu  baik,  karena  dalam  teori Deontologi,  kewajiban  itu  tidak  bisa  ditawar lagi karena merupakan suatu keharusan.
Mengapa  perbuatan  ini  baik  dan perbuatan  itu  harus  ditolak  sebagai  buruk? deontologi  menjawab  :  karena  perbuatan pertama  menjadi  kewajiban    kita  dan  karena perbuatan kedua dilarang. Yang menjadi dasar baik  buruknya  perbuatan  adalah  kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks  agama,  dimana  hal  itu  merupakan salah satu teori etika yang terpenting.
Ada  tiga  prinsip  yang  harus  dipenuhi :  (1).  Supaya  tindakan  punya  nilai  moral, tindakan  ini  harus  dijalankan  berdasarkan kewajiban;  (2).  Nilai  moral  dari  tindakan ini  tidak  tergantung  pada  tercapainya  tujuan dari  tindakan  itu  melainkan  tergantung  pada kemauan  baik  yang  mendorong  seseorang untuk  melakukan  tindakan  itu,  berarti  bila tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik;  (3).  Sebagai  konsekuensi  dari  kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari  tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal
Bagi Kant, Hukum Moral ini dianggap- nya  sebagai  perintah  tak  bersyarat  ( imperatif kategoris ),  yang  berarti  hukum  moral  ini berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat. Perintah Bersyarat adalah perintah yang  dilaksanakan  kalau  orang  menghendaki akibatnya,  atau  kalau  akibat  dari  tindakan itu  merupakan  hal  yang  diinginkan  dan dikehendaki oleh orang tersebut. Perintah Tak Bersyarat  adalah  perintah  yg  dilaksanakan begitu  saja  tanpa  syarat  apapun,  yaitu tanpa  mengharapkan  akibatnya,  atau  tanpa mempedulikan  apakah akibatnya tercapai dan berguna bagi orang tersebut atau tidak.
Berdasarkan  uraian  tentang  etika deontologi diatas, apabila kita kaitkan dengan permasalahan  yang  ada,  yaitu  belum  adanya kesetaraan  dalam  penyampaian  informasi (akses  informasi)  melalui  media  massa  bagi masyarakat  miskin,  maka  kondisi  tersebut merupakan  tanggungjawab  dan  menjadi kewajiban  bersama  bagi  pemerintah  dan industry  media  massa  untuk  bisa  memenuhi kebutuhan  akan  informasi  tersebut.  Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang berada  pada  wilayah  yang  terpencil  dengan kondisi perekonomian yang rendah atau kurang makmur  (miskin),  belum  dapat  mengakses berbagai  informasi  yang  disampaikan  oleh media  massa  maupun  informasi-insformasi dari  pemerintah.  Berbeda  bila  kita  berada  di wilayah  yang  sudah  terjangkau  oleh  akses media  massa.  Masyarakat  dengan  kondisi ekonomi yang bisa dikatakan “mampu” akan dengan  bebas  dan  leluasa  menikmati  dan
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
mengakses  informasi  melalui  media  massa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

## Etika Teleologi
Teleologi berasal dari bahas kata Yunani “telos”,  yang  berarti  akhir,  tujuan,  maksud, dan logos, artinya perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala  kejadian  menuju  pada  tujuan  tertentu. Etika teleologi mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  itu. Artinya,  teleologi  bisa  diartikan  sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan  yang  dilakukan.  Teleologi  mengerti benar, mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi  itu  bukan  ukuran  yang  terakhir.  Yang lebih penting adalah tujuan dan akibat.
Meskipun sebuah tindakan dinilai salah menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik. Namun  dengan  demikian,  tujuan  yang  baik tetap harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Menurut Kant, setiap norma dan  dan  kewajiban  moral  tidak  bisa  berlaku begitu saja dalam setiap situasi. Jadi, sejalan dengan  pendapat  Kant,  etika  teleologi  lebih bersifat  situasional  karena  tujuan  dan  akibat suatu  tindakan  bisa  sangat  tergantung  pada situasi khusus tertentu
Berdasarkan pada kasus di atas, bila kita lihat  dari  perspektif  etika  teleologi,  bahwa kesetaraan  dalam  pemenuhan  informasi (ekuitas informasi), seharusnya menjadi tujuan bersama antara media massa dan pemerintah. Salah  satu  tujuan  negara  adalah  untuk melindungi  hak-hak  asasi  warganegaranya. Dimana, salah satu hak asasi tersebut adalah warganegara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, seperti tertuang dalam pasal  28  F  UUD  1945.  Tujuan  atas  ekuitas informasi, perlu menjadi pemahaman bersama, bahwa  kesetaraan  informasi  bertujuan  untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Saat  ini,  Indonesia  telah  memasuki era  masyarakat  informasi,  dimana  informasi
merupakan  sebuah  kekuatan.  Kekuatan ( power ) di sini tidak hanya di bidang politik saja  tetapi  harus  mengaju  disegala  bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat  mengakses  informasi  bertujuan untuk  mendapatkan  pengetahuan,  memenuhi kebutuhan, dan untuk mengembangkan dirinya dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan hidup.  Hal  ini  mustahil  akan  tercapai dengan  baik  apabila  tidak  ada  sinergi  antara pemerintah,  media  massa  dan  masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.
Perspekstif  etika  teleologi,  lebih menitikberatkan pada tujuan daripada tindakan manusia.  Bagaimana  bisa  menjadi  manusia yang  baik,  maka  harus  mempunyai  tujuan hidup  yang  baik  pula.  Kehidupan  manusia selalu berhubungan dan bersosialisasi dengan manusia lain di lingkup masyarakat di sebuah negara. Antara negara dan warganegara harus saling  menghormati  hak  dan  kewajibannya. Menjadi  warganegara  yang  baik  untuk mencapai  tujuan  hidup  yang  lebih  sejahtera, akan menjadi impian setiap manusia.

## Etika Keutamaan
Keutamaan  adalah  disposisi  watak  yang memungkinkan  seseorang  bisa  bertingkah laku  secara  moral.  Keutamaan  berkaitan dengan  kehendak,  yaitu  membuat  kehendak cenderung  ke  arah  tertentu.  Keutamaan diperoleh  dari  hasil  pembiasaan  (hasil latihan),  tidak  dimiliki  sejak  lahir,  terutama melalui  pendidikan  dan  tindakan  korektif, berlangsung  “melawan  arus”,  dan  dibedakan dengan  sifat  watak  non-moral  yang  dimiliki secara “alamiah”. (Bertens, 2007:217)
Berkaitan  dengan  etika  keutamaan, bahwa status sosial manusia tidak menentukan, apakah dengan status sosial yang lebih tinggi akan  menjadikannya  menjadi  manusia  yang baik,  dan  sebaliknya,  dengan  status  sosial ekonomi  yang  lebih  rendah  (miskin)  maka orang  tersebut  belum  disebut  sebagi  orang yang  baik.  Keutamaan  menjadi  manusia yang  baik  bukan  dilihat  dari  status  ekonomi maupun  status  sosial  seseorang,  tetapi  lebih pada  bagaimana  seseorang  tersebut  mampu
Jurnal Ilmiah Komunikasi |MAKNA Vol. 4 No. 1, Februari-Juli 2013
menerapkan  etika-etika  yang  baik  didalam kehidupannya.  Mereka  mengerti  tujuan hidupnya dan mampu mencapai tujuan hidup tersebut  tanpa  mengganggu  atau  merugikan kepentingan orang lain.

## Simpulan
Setiap  warganegara  berhak  mendapatkan informasi  sesuai  dengan  kebutuhannya. Informasi  tersebut  dapat  diakses  melalui berbagai media massa yang ada disekitarnya. Setiap  warganegara  mempunyai  hak  yang sama  untuk  memperoleh  informasi  dan berkomunikasi  tanpa  memandang  derajat maupun kelas sosial ekonominya. Namun pada kenyataannya,  hal  tersebut  belum  terwujud sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Kesenjangan dalam mengakses informasi masih  menjadi  salah  satu  permasalahan di  Indonesia.  Kemudahan  akses  informasi ternyata masih menjadi dominasi para pemilik modal  atau  mereka  yang  mampu  membeli sarana  dan  prasarana  teknologi  komunikasi dan  informasi  tersebut.  Masyarakat  kelas bawah  (miskin)  tidak  bisa  dengan  leluasa mengakses informasi tanpa adanya biaya yang memadai. Intinya adalah bahwa tidak akan ada ekuitas  informasi.  Kelompok  tertentu  dalam masyarakat  akan  mendominasi  informasi dan  kelompok apartheid tidak  akan  bisa mengakses informasi jika ia tidak mempunyai biaya  untuk  memiliki  teknologi  komunikasi, ataupun  bila  ia  tidak  berada  pada  wilayah jangkauan informasi.

## Daftar Pustaka
Bertens,  K.  (2007). Etika .  Jakarta  :  PT Gramedia Pustaka Utama.
Gordon,  A.David,  Kittross,  John  M,  Reuss, Carol,  and  Merrill,  Hohn  C.  (1996). Controversies  in  Media  Ethics .  USA: Longman Publishers
Haryatmoko.  (2007). Etika  komunikasi  – Manipulasi  Media,  kekerasan  dan pornografi . Yogyakarta: Kanisius
Morrisan.  (2010). Teori  Komunikasi  massa . Bogor : PT. Ghalia Indonesia
Online :
Irfani, Yuliai. (2012). Masih banyak desa blank signal. http://haluankepri.com/news/ anambas/30445-masih-banyak-desa-blank- signal-.html diakses 1 Juli 2012