Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

## SISTEM GARANSI BARANG ELEKTRONIK  DALAM FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh
daraaprilya14@gmail.com ; syahrizal.abbas@ar-raniry.ac.id ; edi.yuhermansyah@ar- raniry.ac.id

## ABSTRACT
In  a  transaction,  especially  elecronic  goods  can  not  be  separated  from  the  possibility  of defects or damage to goods traded in the future, causing electronic goods manufacturers to provide  guarantess  (  warranty  )  and  impose  and  right  to  consumers  with  certain conditions.  Regarding  the  time  or  warranty  period  for  an  item  according  to  Malikiyah scholars  whose  nature  is  not  perishable  takes  longer.  In  general,  currently  electronic goods are only given a one-year warranty period. Whereas in Law Number 8 Article 27 of 1999 concerning the Consumer Protection Law, the risk period for goods traded within a period  of  4  years  has  been  contained.  The formulation  of  the  problem  and  the  pupose  of this  study  is  to  find  out  how  the  warranty  system  is  in  muamalah  fiqh  and  how  is  the guarantee  system  in  the  consumer  protection  law.  The  research  method  used  can  be classified  as  a  descriptive  analysis  of  reseach  in  two  perspectives,  namely  in  muamalah fiqh  and  UUPK,  and  with  a  qualitative  approach,  data  is  obtained  through  library research. The resulth of this study show that the warranty system in muamalah fiqh shows that the khiyar system for goods that have defects or damage in them ( disgrace ) applies when  there  is  a  defect  (  disgrace  )  damage  to  goods  that  are  not  easily  damaged. Regarding  the time to sue for losses is not set  a definite time limit because items that are not easily damaged, especially electronics require a long time. And the results of research into the warranty system in the UUPK stipulate that the seller or business actor is obliged to  provide  guarantess  for  goods  sold  as  a form  of  warranty  for  damaged  goods,  and  the seller  will  be  subject  to  criminal  sanctions  when  compensation  claims  made  by  the consumer  are  rejected  or  not  fulfilled.  Regarding  the  time  limit  for  the  prosecution  of damaged goods is set for 4 ( four ) years.
Key word: Guarantees, Fiqh Muamalah, and the Consumer Protection Act

## ABSTRAK
Dalam suatu transaksi terutama barang elektonik tidak terlepas dari kemungkinan adanya cacat  atau  rusak  pada  barang  yang  diperjualbelikan  dikemudian  hari  sehingga menyebabkan  produsen  barang  elektronik  memberikan  jaminan  (garansi)  dan memberlakukan serta hak khiyar  kepada konsumen dengan ketentuan tertentu. Mengenai waktu  atau  masa  garansi  suatu  barang  menurut  ulama  Malikiyah  yang  sifatnya  tidak mudah  rusak  diperlukan  waktu  lebih  lama.  Pada  umumnya  sekarang  ini  barang-barang
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
elektronik  hanya  diberikan  masa  garansi  selama  satu  tahun.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Pasal  27  Tahun  1999  tentang  Hukum  Perlindungan  Konsumen  telah dimuat mengenai masa tangungan resiko pada barang yang diperjualbelikan  dalam waktu (4)  empat  tahun.  Rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  sistem  garansi  dalam  fiqih  muamalah  dan  bagaimana  sistem  garansi  dalam undang-undang  perlindungan  konsumen.    Metode  penelitian  yang  digunakan  dapat diklasifikasikan  sebagai  penelitian  deskriptif  analisis  dalam  dua  sudut  pandang  yaitu dalam  fiqih  muamalah  dan  UUPK,  dan  dengan  pendekatan  kualitatif,  data  diperoleh melalui  studi  kepustakaan  (library  research).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  sistem garansi  dalam  fiqih  muamalah  menunjukkan  bahwa  sistem  khiyar  atas  barang  yang mempunyai kecacatan atau kerusakan di dalamnya (‘aib) berlaku ketika terdapatnya cacat (‘aib) kerusakan pada barang yang tidak mudah rusak. Mengenai  waktu  untuk menuntut kerugian    tersebut  tidak  di  tetapkan  batasan  waktunya  yang  pasti  karena  barang  yang tidak  mudah  rusak  khususnya  elektonik  memerlukan  waktu  yang  lama.  Dan  hasil penelittian  sistem  garansi  dalam  UUPK  menetapkan  bahwa  pihak  penjual    atau  pelaku usaha  berkewajiban  untuk  menyediakan  jaminan  atas  barang  yang  dijual  sebagaibentuk garansi  barang  yang  rusak,  serta  pihak  penjual  akan  dikenakan  sanksi  pidana  ketika tuntutan  ganti  rugi  yang  diajukan  oleh  pihak  konsumen  ditolak  atau  tidak  dipenuhi. Mengenai batasan waktu penuntutan atas barang yang rusak di tetapkan selama 4 (empat) tahun.

## Kata Kunci:Garansi, Fiqih Muamalah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

## PENDAHULUAN
Muamalah  dari  segi  bahasa  artinya  berbuat  dan  saling  mengamalkan 1 . Secara  istilah  syara’ muamalah ialah  kegiatan  yang  mengatur  hal-hal  yang berhubungan  dengan  tata  cara  hidup  sesama  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari  hari 2 . Muamalah dalam  arti  sempit  diartikan  sebagai  semua  akad  yang membolehkan  manusia  saling  tukar-menukar  atau  dengan  kata  lain  jual  beli. Dalam  arti luas muamalah diartikan sebagai  hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan salah satunya persoalan dalam jual beli.
1 H.M Junus Gozali, Fikih Muamalah , (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2013), hlm. 12.
2 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Pada  jual  beli  atau  persoalan    tukar-menukar    barang  yang  berakhir dengan  kepemilikan  suatu  barang  juga  ditetapkannya  hak khiyar bagi  salah  satu atau  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi  untuk  melangsungkan  atau membatalkan  transaksi  yang disepakati  sesuai dengan  kondisi masing-masing pihak  yang  melakukan  transaksi.  Seorang  pembeli    memiliki  hak khiyar dan  boleh menolak  barang  yang  dibelinya  sesudah  ia  memeriksanya,  baik  pada  tempat terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari. 3
Kegiatan  jual  beli  suatu  barang  terutama  barang  elektronik  tidak  lepas  dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga menyebababkan produsen barang elektronik memberikan  jaminan  (garansi)  dan  memberlakukan  serta  hak khiyar kepada konsumen dengan ketentuan tertentu.
Garansi  adalah  jaminan  atau  tanggungan.  Ia  termasuk  salah  satu  bentuk layanan  purna  yang  diberikan  oleh  penjual  kepada  pembeli,  dalam  bentuk perjanjian  tertulis.  Sedangkan  jaminan  dalam  definisi  “janji  seseorang  untuk menanggung  utang  atau  pihak  lain”.  Dalam fiqih garansi  termasuk  dalam  bab dhaman ,  yaitu  menanggung  atau  menjamin  utang,  menghadirkan  barang  atau uang ketempat yang dijanjikan 4 .
Dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan  Konsumen  dituliskan  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi atas kerusakan, pencemaran  dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Ganti rugi  sebagian  yang  dimaksud  ialah  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya  atau  perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang- undangan  yang  berlaku 5 .  Pada  umumnya  garansi  tidak  sampai  pada  tahap
3 Muhammad  Syarif  Caudhry, Fundamental  of  Islamic  Economic  System, Ed.In  Prinsip Dasar  Ekonomi  Islam  (Terjemahan:  Suhema  Rosyidi),  (Jakarta  Kencana  Prenada  Media  Group, 2012) hlm. 125
4 Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 312.
5 Lembaran    Negara  Tahun    1999    Nomor  42    dan  Tambahan  Lembaran    Negara    Nomor 3821
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
pengembalian  barang  atau  uang    sepenuhnya  atau  batalnya  transaksi  jual  beli setelah akad transaksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
Mengenai  waktu  atau  masa  garansi  suatu  barang  menurut  ulama  malikyah yang  sifatnya  tidak  mudah  rusak  diperlukan  waktu  lebih  lama.  Akan  tetapi  pada umumnya  sekarang  ini  barang-barang  elektronik  hanya  diberikan  masa  garansi selama  satu  tahun.  Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Pasal  27  tentang Hukum  Perlindungan  Konsumen  telah  dimuat  mengenai  masa  tangungan  resiko pada barang yang diperjualbelikan  dalam waktu (4) empat tahun 6 .

## PEMBAHASAN

## 1. Garansi dalam Hukum Perlindungan konsumen
Kata  garansi  berasal  dari  bahasa  inggris guarantee yang  berarti  jaminan  atau tanggungan. 7 Garansi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  jaminan,  dan dalam  ensiklopedia  Indonesia  garansi  adalah  bagian  dari  suatu  perjanjian  dari  jual  beli,  di mana  penjual  menanggung  kebaikan  atau  keberesan  barang  yang  dijual  untuk  jangka waktu  yang  ditentukan,  apabila  barang  tersebut  mengalami  kerusakan  atau  cacat  maka segala  perbaikannya  ditanggung  oleh  penjual,  sedang  peraturan-peraturan  garansi  tersebut biasanya ditulis  pada suatu surat garansi. 8

## 2. Dasar Hukum Berlakunya Garansi
Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 KUHPerdata yang berbunyi:
“seseorang  boleh  menanggung  seorang    pihak  ketiga  dan  menjajikan bahwa  pihak  ketiga  ini  akan  berbuat  sesuatu,  tetapi  hal  ini  tidak mengurangi  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  penanggung  atau  orang  yang
6 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Jakarta:  Rajawali Pers,2011), hlm. 159.
8 Taufiq hidayat. Garansi dan  Penerapannya Perspektif Hukum Islam (Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006), hlm. 113.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu”. 9
Selain itu peraturan garansi juga terdapat dalam pasal 1505-1510 KUHPerdata 10 :
a. Kewajiban-kewajiban  penjual  dijelaskan  dalam  pasal  1505,  1506,  1509 KUPerdata
b. Hak pembeli dijelaska dalam pasal 1507 KUHPerdata
c. Menanggung biaya, kerugian dan bunga 1508 KUHPerdata
d. Musnahnya  barang di jelaskan  dalam pasal 1510 KUHPerdata
Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjajian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seserorang berjanji akan  menanggung  atau  menjamin  akan  memenuhi  prestasi  yang  telah  diperjanjikan  oleh debitur dari suatu perikatan yang telah terjadi. 11
Berdasarkan  pasal  1233  KUHPerdata,  tiap  tiap  perikatan  dilahirkan  dari perjanjian atau Undang-Undang, selanjutnya Undang-Undang sebagai sumber hukum  perikatan  harus  ditafsirkan  secara  luas,  yaitu  Undang-Undang  hukum tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis.    Dalam  hubungannya  dengan  tanggung jawab  perdata,  lahirnya  perikatan  ini  penting  untuk  menentukan  tanggung  jawab hukum apabila terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan perikatan tersebut.  Perikatan  dilahirkan  dari  perjanjian,  tidak  dipenuhinya  perikatan  tersebut oleh  salah  satu pihak  dapat  menyebabkan wanprestasi  dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian. 12
Dalam  Undang-Undang  Hukum  Perlindungan  Konsumen  pasal  25  ayat  (1)  satu menyatakan bahwa:
9 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboe k)...,hlm. 338-339
10 Ibid...,374-375
11 Komariah, Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002) hlm. 182
12 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perlindungan Bebas , (Jakarta: Gasindo, 2004) hlm. 188
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
“pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  yang  pemanfaatannya  berkelanjutan dalam  batas  waktu  sekurangnya  (1)  satu  tahun  wajib  menyediakan  suku  cadang dan/atau  fasilitas  purna  jual  dan  wajib  memenuhi  jaminan  atau  garansi  sesuai dengan yang diperjanjikan”.
Dalam pasal lain juga di tegaskan tentang garansi atau jaminan diantaranya yaitu:
Pasal 19 yang berbunyi:
1) Pelaku  usaha  bertanggumg  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, atau kerusakan konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  satu  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan  atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  lainya, atau  perawatan  kesehatan  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24 yang berbunyi:
1) Pelaku  usaha  yang  menjual  barang  atau  jasa  kepada  pelaku  usaha  lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:
a. Pelaku  usaha  lain  menjual  kepada  konsumen  tanpa  melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.
b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau  tidak  sesuai  dengan  contoh, mutu, komposisi.
Pemberian  jaminan  atau  garansi  dijelaskan  juga  dalam  pasal  7  (tujuh)  huruf  e undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 huruf e  tersebut  menjelaskan  bahwa  penjual  atau  pelaku  usaha  berkewajiban  memberikan
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
jaminan  atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  atau  diperdagangkan. 13 Berarti  konsumen memiliki  hak  sepenuhnya  atas  jaminan  tersebut, sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang- Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 (empat)  di antaranya: 14
Pasal 4:
(1) Huruf  b
Hak  untuk  mendapatkan  barang  atau  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
(2) Huruf c
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
(3) Huruf d
Hak  untuk  mendapat  kompensasi,  ganti  rugi  dan  atau  penggantian,  apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

## 3. Masa garansi
Dalam  pasal  25  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Tahun 1999  masa  garansi  atau  masa  jaminan  ialah  satu  tahun  sebagaimana  lazimnya pemberian  garansi  pada  zaman  sekarang  ini,  namun  dalam  pasal  27  huruf  e  nomor 8  Undang-Undang  Hukum  Perlindungan  Konsumen    disebutkan  bahwa,  lewatnya jangka  waktu  penuntutan  4  (empat)  tahun  sejak  barang  di  beli.  Ini  maksudnya ialah  pelaku  usaha  berkewajiban  memenuhi    jaminan  dari  tuntutan  ganti  rugi  yang didapati  oleh  kosumen  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan,  dalam    penjelasan  disebutkan      juga  bahwa  masa  jaminan  yang harus  diberikan  penjual  kepada  konsumen  ialah  selama  4  tahun  dihitung  sejak tanggal  transaksi  jual  beli. 15 Ini  berarti  undang-undang  pasal  25  ayat  (1)  satu dengan  sendirinya  dapat  tidak  berlaku  karena  dalam  pasal  27  huruf  e  masa
13 Penjelasan  pasal  7  huruf    e  ”yang  dimaksud  dengan  barang  atau  jasa  tertentu  adalah barang yang dapat diuji dan dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.
14 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
15 Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Pelindungan Kosumen ,... Hlm. 160
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
jaminan  itu  berlaku  selama  (4)  empat  tahun.      Selanjutnya  pasal  19  ayat  2  nomor  8 tahu  1999  Undang-Undang  Hukum  Perlindungan  Konsumen  tentang  Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang berbunyi:
Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  1  (satu)  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau  setara  lainnya,  atau  perawatan  kesehatan  atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
Mengenai  masa  garansi  pemberian  ganti  rugi  dalam  ayat  3    (tiga) disebutkan  “Penerima  ganti  rugi  di  laksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

## 4. Tujuan dan fungsi garansi
Garansi  ini  sangat  berharga  sebab  dengan  adanya  garansi,  selain  jaminan kualitas  produk  tersebut  juga  mempengaruhi  harga  jual  dan  minat  pembeli  suatu produk.  Dengan  adanya  garansi,  nilai  jual  suatu  produk  akan  bertambah  dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya.  Suatu  produk  yang  sejenis  akan  sangat  berbeda  dari  segi  harga    bila yang  satu  memiliki  garansi  dan  yang  lain  tidak.    Harga  produk  yang  tidak bergaransi  biasanya  lebih  rendah  dari  poduk  yang  bergaransi,  namun  demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu poduk konsumen biasanya lebih memilih produk yang bergaransi. 16
tujuan garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen pada hakikatnya  ialah  untuk  mencapai  maslahat  dari  hasil  transaksi  ekonomi  atau bisnis,  pengertian  maslahat  dalam  kegiatan  ekonomi  atau  bisnis  ialah  perpaduan atau pencapaian, keuntungan dan berkah. 17 Keuntungan diperoleh apabila kegiatan  usaha  memberikan  nilai  tambah  dari  aspek  ekonomi,  sedangkan  berkah diperoleh  sesuai  dengan  peraturan  syaiah.  Karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan
16 Chairuman Pasaribu  dan Suhrawadi K.Lubis, Hukum Perjajian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) lm.43
17 Tim  P3EI  Universitas  Islam  Indonesia, Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Raja  Wali  Pres,  2008) hlm 138
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan  peraturan  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  syariah  dan peraturan lain yang berlaku secara yuridis  formal.

## 5. Garansi dalam fiqih muamalah
Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam memiliki hak khiyar atau hak untuk memilih. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”. 18 Berdasarkan  sabda Nabi saw.
َو ِهْيَلَع الله ىَلَص الله َل ْوُس َر  ْنَع  َرَمُع ُنْبا  ْنَع ٍعِفاَن  ْنَع ُثْيَّللا اَنثَّدَح ُهَبْيّتُق اَنَثَّدَح ٍد ِحا َو ُّلُكَف ِن َلَُجرَّلا َعَياَبَت اَذِا َلاَق ُهَّنَا َمَّلَس ُه ُدَحَا  َرَّيَخ  ْنِإَف  َرَخَلاا اَمُهُدَحَا  ُرِّيَخُي ْوَا اًعْيِمَج اَناَك َو اَق َّرَفَتَي ْمَل اَم  ِراَي ِخْلا اِب اَمُهْنِم ُعْيَبْلا  َبَج َو ْدَقَف  َكِلَذ ىَلَع اَعَيَبَتَف  َرَخَلاا اَم
َو
ُعْيّبْلا  َبَج َو ْدَقَف َعْيَبْلا اَمُهْنِم ٌد ِحا َو  ْك ُرْتَي ْمَل َو اَعَي اَبَت  ْنَا َدْعَب اَق َّرَفَتْنِا
Artinya: perkataan  Qutaibah,  perkataan  Lais  dari  Nafi’  dari  Ibnu  Umar ra.  Dari  Rasullullah  saw,  beliau  bersabda.  Apabila  dua  orang  jual  beli  maka masing-masing  dari  kedua  belah  pihak  ada  hak  pilih  selama  mereka  berdua belum  berpisah  dan  mereka  berdua  masih  ada  semua,  atau  salah  satu  dari keduanya  menyuruh  memilih  pihak  lain,  apabila  satu  dari  kedua  sudah  menyuruh memilih  yang  lain  lalu  mereka  berdua  berjualbeli  atas  dasar  itu,  maka  jadilah jual  beli  itu  dan  jika  keduanya  sudah  berpisah  setelah  keduanya  berjualbeli  itu dan  salah  satu  dari  keduanya  tidak  meninggalkan  jual  beli  itu  maka  sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari) 19
Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang melakukan transaksi (‘aqid) memilih  hak  pilih  untuk  meneruskan  transaksi  atau  akadnya,  yakni  menjadikan  atau membatalkan  jika khiyar tersebut  berupa khiyar  syarath,  aib ,  atau khiyar  ru’yah atau hendaknya memilih dua barang jika khiyar ta’yin . 20
Khiyar syarath yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau  keduanya  atau  bagi  orang  lain  untuk  meneruskan  atau  membatalkan  akad  jual  beli, selama  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan.  Para  ulama fiqh sepakat  bahwa
18 Gemala  Dewi,  DKK, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana,  2013,  cet ke-4), hlm. 84.
19 Bukhari, Al-Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, Shahih Bukhari , Vol, 3 hlm 120, Nomor 2110
20 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer (Bogor  :  Penerbit  Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 85.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
khiyar syarath ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara ha-hak pembeli  dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.Seperti sabda Rasullullah saw:
بلا هاور( لاَيَل  َثَ َلََث اَهَتْعَتْبَا ةَعْلِس ِّلُك يِف رِاَي ِخْل اِب  َتْنَأ )ىقهي
Artinya: “ kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.
21
khiyar  ru’yah ialah  hak  pilih  bagi  pembeli  untuk  menyatakan  berlaku  atau batal  jual  beli  yang  ia  lakukan  terhadap  suatu  objek  yang  belum  ia  lihat  ketika akad berlangsung. 22 Berdasarkan sabda nabi saw. yang mengatakan:
ع ىنطق رادلا هاور( ها َر اَذِإ رِاَي ِخْل اِب  َوُهَف ُه َرَي ْمَل ًأْيَش ى َرَتْشا ِنَم )ةريره يبأ ن
Artinya: Siapa  yang  membeli  sesuatu    yang  belum  ia  lihat,  maka  ia  berhak  khiyar apa bila telah melihat barang itu (HR Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)
Khiyar  ta’yin ialah khiyar yang  merupakan  hak  pilih  bagi  pembeli  dalam menentukan  barang  yang  berbeda  kualitas  dalam  jual  beli.  Ulama  Hanafiyah membolehkan khiyar  ta’yin dan  mengemukakan  tiga  syarat  untuk khiyar  ta’yin ini. Yaitu: 23
1. Pilihan  dilakukan  terhadap  barang  sejenis  yang  berbeda  kualitas  dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
3. Tenggang  waktu  untuk khiyar  ta’yin harus  ditentukan,  yaitu  menurut  Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.
khiyar  ‘aib  ialah  hak  untuk  membatalkan  atau  melangsungkan  jual  beli bagi  kedua  belah  pihak  yang  berakad  apabila  terdapat  cacat  pada  suatu  objek  yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.Adapun  cacat  yang  menyebabkan  hak khiyar‘aib menurut  ulama Hanafiyah  dan  Hanabilah  adalah  seluruh  unsur  yang  merusak  objek  jual  beli  itu
21 Sohari Sahrani Dan Ru’fa Abdullah, Fikih Muamalah, ...hlm. 77
22 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, ...hlm.137
23 Ibid,...hlm 131-132
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
dan  mengurangi  nilainya  menurut  tradisi  para  pedagang.  Tetapi  menurut  ulama Syafi’yah  dan  Malikiyah  seluruh  cacat  yang  menyebabkan  nilai  barang  itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya. 24
syarat-syarat  berlakunya khiyar  ‘aib menurut  para  pakar fiqih ,  setelah diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:
1. Cacat  diketahui  sebelum  atau  setelah  akad  tetapi  belum  serah  terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli  tidak  mengetahui  bahwa  ada  barang  itu  ada  cacat  ketika  akad berlangsung.
3. ketika  akad  berlangsung,  pemilik  barang  (penjual)  tidak  mensyaratkan bahwa apabila  ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai  dilakukan pembatalan akad.
Hal-hal yang dapat menggugurkan khiyar a’ib, antara lain ialah:
1. Pemilik  hak khiyar rela  dengan  cacat  yang  terdapat  pada  barang,  baik kerelaan  itu  ditunjukkan  secara  jelas  melalui  ungkapan  maupun  melalui tindakan.
2. hak khiyar itu  digugurkan  oleh  yang  memilikinya,  baik  melalui  ungkapan yang jelas maupun melalui  tindakan.
3. Benda  yang  menjadi  objek  transaksi  itu  hilang  atau  muncul  cacat  atau  yang disebabkan  oleh  pemilik  hak khiyar, atau  barang  itu  telah  berubah  total  di tangannya.
4. Terjadi  penambahan materi itu di tangan pemilik hak khiyar.
Dalam  hukum  Islam  barang  yang  diperjualbelikan  menjadi  milik  atau  hak pembeli.  Namun  barang  tersebut  memiliki  jaminan  ketika  terdapat  kerusakan, penjual  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  pada  waktu  berada  ditangan  pembeli. 25 Terkait  dengan  landasan  hukum khiyar  aib dalam  al-Quran  tidak  dijelaskan
24 Ibid,...hlm 136-137
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), hlm. 162.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
secara  rinci.  Ketetapan  adanya khiyar ini  dapat  diketahui  secara  terang-terangan atau  secara  implisit.  dalam  setiap  transaksi,  pihak  yang  terlibat  secara  implisit menghendaki  agar barang dan penukarnya  tidak cacat.
Mengenai khiyar  a’ib dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) bab  IX  bagian  keempat  pasal  235  tentang Khiyar  ‘Aib dijelaskanbahwa  :“benda yang diperjualbelikan harus bebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. 26
Dasar  hukum  mengenai khiyar  ‘aib diperoleh  dari  gambaran  hukum    yang terdapat  dalam  hadits  Rasulullah.  Ketentuan  mengenai  hak khiyar‘aib ini  jika dicermati  menunjukan  bahwa  pihak  penjual  tidak  dibenarkan  menjual  barang dalam  keadaan  rusak.  Mengharuskan  penjual  menerangkan  kondisi  barang  secara jelas,  sehingga  pihak  pembeli  mengetahui  keadaan  tersebut,  dan  memilih  apakah tetap  melanjutkan  tranasaksi  jual  beli  tersebut  atau  tidak.  Sebagaimaa  dinyataka dalam hadits sebagai berikut.
اًعْيَب ِهْي ِخِأ  ْنِم َعاَب  َّنِإ  ٍمِلْسُمِل ُّل ِحَي  َلا  َو  ِمِلْسُمْلا  ْوُخَا ُملْسُمْلا )هج ام نب( ُهَل  ُهَنِّيَبُي  َّلاِإ  َّنَأ  ٌبْيَع ِهْيِف
Atinya: “Muslim  satu  itu  dengan  muslim  lainnya  itu  bersaudara,  maka  seorang muslim  tidak  boleh  menjual  barang  yang  ada  cacat  kecuali  mejelaskan kepadanya”. (HR. Ibnu Majjah) 27
Pada  prinsipnya,  makna  dari  hadits  di  atas    adalah  dalam  melakukan  jual beli,  pihak  penjual  harus  menjelaskan  terlebih  dahulu  mengenai  keadaan  barang yang  dijual,  dan  tidak  dibolehkan  menyembunyikan  cacat  pada  suatu  barang kepada  pihak  pembeli.  Karena  dalam  hukum  islam  ada  beberapa  yang  perlu diperhatikan.  Salah  satunya  yaitu  asas  kerelaan  masing-masing  yang  melakukan akad.  Asas  ini  menyatakan  bahwa  semua  kontrak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak harus  didasarkan  pada  kerelaan  semua  pihak    yang  terlibat  di  dalamnya.  Jika dikaji  lebih  jauh,  asas  ini  tidak  akan  tercapai  baik  sebelum  maupun  sesudah
26 Peraturan  Makamah  Agung  Republik  Indoesia  Nomor  2  Tahun  2008  Tantang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279  Tentang Khiyar ‘Aib
27 Sayyid  Sabiq, Fiqih Sunah, (Terj, Noor Hasauddin) ... hlm, 318
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
melakukan  transaksi.  Ketika  kondisi  barang  yang  diakadkan  tidak  seperti  yang  di harapkan. Seperti halnya barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak khiyar dibutuhkan masing-masing pihak.

## 5. Konsep Garansi Dalam Muamalah
Dalam muamalah garansi  erat  kaitannya  dengan khiyar  ‘aib .Definisi  a’ib menurut  ulama  syafi’iyah  adalah  segala  sesuatu  yang  mengurangi  fisik    atau  nilai, atau  sesuatu  yang  menghilangkan  tujuan  yang  benar    jika  ketiadaannya  dalam jenis barang bersifatmenyeluruh. 28 Khiyar ‘aib dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan  benda-benda  yang  dibeli,  jika  terdapat  cacat  pada  barang,  maka barang  dapat  dikembalikan.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) bab IX bagaian ke empat pasal 236 tentang khiyar ‘aib , yaitu:
Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  bab  X  bagian  keempat  pasal  242 tentang khiyar ‘aib, yaitu :
(1) Penjualan  benda yang tidak bisa dimamfaatkan lagi, tidak sah
(2) Pembeli  berhak  untuk  mengembalikan  barang  sebagaimana  dalam  ayat kepada penjual  untuk berhak, menerima kembali  seluruh uangnya. 29
Dengan  demikian,  penyebab khiyar  ‘aib adalah  adanya  cacat  dan  barang yang  diperjualbelikan  ( ma’qud  alaih) atau  harga  ( tsaman ),  karena  kurang    nilai atau  tidak  sesuai  dengan  maksud,  atau  orang  yang  berakad  tidak  meneliti  barang ketika akad.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili  cacat ada dua macam, antara lain:
1) Cacat  yang  menyebabkan  berkurangnya  bagian  barang  atau  berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya) bukan batinnya(dalamnya).
28 Wahbah  Al-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, Jilid  5,  Diterjemahkan  Abdul  Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 183
29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang Khiyar
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
2) Cacat  yang  menyebabkan  berkurangnya  barang  dari  sisi  maknanya,  bukan bentuknya. 30 Maksudnya, jika pada produk elektonik rusak atau berkurangnya perangkat lunak
.
Dalam penetapan khiyar ‘aib dilihat dari beberapa sisi, antara lain:
1) cacat yang terlihat
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  bab  X    bagian  ke empat pasal 281 ayat 1 tentang khiyar ‘aib yang berbunyi:
“ ’Aib benda  yang  menimbulkan  perselisihan  antara  pihak  penjual  dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan”.
Yang dimaksudkan adalah hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditanganya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual  karena adanya ‘aib ini dan hakim  wajib menyelidikinya
2) cacat tersembuyi   yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli.
pemerikasaan ‘aib oleh  para  ahli    terdapat  pada  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  bab  IX  bagian  keempat  pasal  237  ayat  2  tentang khiyar ‘aib , yang berbunyi.
“‘Aib benda  diperiksa  dan  ditetapkan  oleh  para  ahli  atau  lembaga  yang berwenang”. 31

## 1. Gambaran umum tentang garansi
Garansi  adalah  surat  keterangan  dari  suatu  produk  atau  biasa  disebut dengan  kartu  garansi  atau  jaminan  bahwa  pihak  produsen  (palaku  usaha) menjamin  produk  tersebut  bebas  dari  kesalahan  pekerja  dan  kegagalan    kecacatan dalam  jangka  waktu  tertentu.  Kartu  jaminan  atau  garansi  purna  jual  dalam  bahasa Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  kartu  jaminan  adalah  kartu  yang  menyatakan
30 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ...hlm. 211
31 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomo  2  Tahun  2008  Tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Bab  X  Bagian  Ke  Empat  Pasal  281  Ayat  2  Tentang Khiyar ‘Aib
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
adanya  jaminan  ketersediaan  suku  cadang  serta  fasilitas  dan  pelayanan  purna  jual produk  telematika  dan  elektronika. 32 Kartu  garansi  bertujuan  sebagai  bentuk  surat perjanjian  tertulis  yang  memuat  ketentuan  garansi  dan  jangka  waktu  berakhirnya garansi.
Jaminan  kualitas  barang  atau  produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan kosumen. Umumnya  jaminan  kualitas  dinyatakan  secara  tegas  dalam  proses  penawaran maupun  pada  perjanjian  jual  beli.  Ada  dua  macam  jaminan  dalam    praktik  jual beli produk, yaitu: 33
1) Ekspres warranty (jaminan  secara tegas)
Ekspres  warranty adalah  suatu  jaminan  atas  kualitas  produk,  baik  dinyatakan secara  lisan  maupun  tertulis.  Adanya ekspres  warranty ini,  berarti  produsen sebagai  pihak  yang  menghasilkan  barang  (produk)  dan  juga  penjual  sebagai pihak  yang  meyalurkan  barang  atau  produk  dari  produsen    atau  pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan    atau  kerusakan  dalam  produk  yang  dipasarkan.  Dalam  hal demikian kosumen dapat mengajukan tuntutannya berdasarkan adanya wanprestasi.
2) Implied warantty
Implied  warranty adalah  suatu  jaminan  yang  dipaksakan  oleh  undang-undang atau  hukum,  sebagai  akibat  otomatis  dari  penjualan  barang-barang  dalam keadaan  tertentu.  Jadi  dengan implied  warranty dianggap  bahwa  jaminan  ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.
Pelayanan  garansi  merupakan  bentuk  penanggungan  yang  menjadi  kewajiban penjual  kepada  pembeli  terhadap  cacat-cacat  barang  yang  tersembunyi.  Selain  itu garansi  juga  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  melindungi  kepuasan  konsumen.
32 Pasal  1  angka  8  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/M- DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
33 Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindunga Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hlm. 75
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  merupakan  kesepakatan  antara  kedua  pihak dalam  perjanjian  garansi  jual  beli  biasanya  tercantum  dalam  surat  garansi  yang diberikan  kepada  pembeli,  antara  lain  beberapa  jenis  cacat  yang  termasuk  dalam penjaminan  masa  garansi  dan  sebagainya.Dalam  perjanjian  ini  pembeli  hanya dihadapkan pada dua pilihan:
a. Jika  pembeli  ingin  melakukan  transaksi,  maka  harus  sepakat  dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
b. Jika  pembeli  tidak  sepakat  dengan  ketenuan-ketentuan  tersebut,  maka transaksi tidak akan terjadi Jika  suatu  produk  diberi  garansi  untuk  jangka waktu  tertentu,  segala  syarat  harus  dijelaskan  secara  lengkap.  Semua informasi  yang  disebut  pada  lebel  sebuah  produk  (baik  yang  tertera langsung  pada  produk  maupun  pada  lembar  promosi)  harus  menunjukan keadaan  yang  sesungguhnya  dari  produk  tersebut.  Sistem  ekonomi  bebas konsumen  berhak  untuk  memilih  antara  berbagai  produk  dan  jasa  yang ditawarkan.  kualitas  produk  dan  harga  bisa  berbeda.  Konsumen  berhak membandingkannya  sebelum      memutuskan  untuk  membeli.  Hak  yang dimiliki  konsumen  merupakan  hak  legal  yang  dapat  di  tuntut  dimuka pengadilan.
Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen  atas  pemakaian  produk  yang  dibelinya.  Berdasarkan  pasal  tujuh  huruf e pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan.  Garansi  memberi  gambaran  kepada  konsumen  bahwa  pelaku usaha menjamin terhadap produk yang berkualitas, pada dasarnya, garansi memberikan  kesempatan  kepada  konsumen    untuk  memperoleh  ganti  kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi.
Konsumen malalui garansi, mendapatkan pelindugan hukum untuk menikmati    pemakaian  produk  secara  aman  dan  nyaman.  Terhadap  kerusakan yang  dialami  oleh  produk  pada  masa  garansi,  konsumen  dapat  menuntut  itikad baik  dari  pelaku  usaha  untuk  melakukan  perbaikan  atas  kerusakan  tersebut
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
sepanjang kerusakan tersebut merupakan kerusakan akibat hal hal yang dikecualikan  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Mekanisme sistem garansi
Pergantian  barang  atau  perbaikan  barang    yang  diberikan  oleh  produsen kepada  konsumen  mempunyai  prosedur  pengajuan  klaim  tersendiri  yang  harus  di lengkapi  oleh    konsumen  agar  barang  yang  terdapat  cacat  dapat  diperbaiki  atau harus  di  ganti,  ketentuan-ketentuan  itu  biasanya  disebutkan  dalam  kartu  garansi yang  memuat  lama  masa  garansi,  syarat  perolehan  garansi,  spesifikasi  pemberian ganti  rugi,  serta  cara  mengajukan  klaim.      Jika  konsumen  menemukan  cacat  pada produk,  konsumen  dapat  mengajukan  kepada  produsen  produk  ataupun  kepada distributor  untuk  kemudian  mendapatkan    fasilitas  perbaikan  ataupun  pergantian sesuai  dengan  klasifikasi  ganti  rugi  yang  disepakati.  Atau  apabila  terjadi  sengketa antara  penjual  dan  konsumen,  konsumen  dapat  mengajukan  permohonan  ganti rugi melalui pihak badan penyelesaian  sengketa konsumen.
Dalam  pasal  27  huruf  e  juga  dijelaskan  kembali,  yang  menyatakan  bahwa: jangka  waktu  yang  diperjanjikan  itu  adalah  batas  waktu  masa  garansi.  Didalam pasal  ini  secara  positif  memperlihatkan  adanya  kewajiban  terhadap  pelaku  usaha untuk  memberikan  jaminan  garansi,  sekaligus  menekankan  bahwa  garansi  sebagai dasar  untuk  melakukan  penuntutan  serta  masa  garansi  tersebut  sampai  4  (empat) tahun  yang  memiliki  batas  kadaluwarsa  untuk  melakukan  tuntutan  atau  gugatan barag  yang  dibeli  atau  setelah  lewat  masa  garansi.  Oleh  sebab  itu,  penuntutan disini  jelas  adalah  bagian  dari  pengajuan  gugatan  konsumen  dalam  ranah  hukum perdata.
Penyelesaian  sengketa  dari  gugatan  konsumen  ini  dapat  di  tempuh  melalui pengadilan    atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang bersengketa    yang  terdapat  pada  pasal  45  ayat  1  (satu)  undang-undang  nomor  8 tahun  1999  tentang  perlidungan  konsumen,  kemungkinan  jalan  yang  di  tempuh diluar  pengadilan  sebelum  mereka  berperkara  dipengadilan  dengan  perdamaian.
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Sehingga  pada  pinsipnya  sukarela  diartikan  sebagai  pilihan  para  pihak  dalam upaya penyelesaian  perkara.
Telepon Pengaduan konsumen Registrasi konsumen Media internet Datang langsung Datang langsung Aparat pusat/daerah Surat Lisan konfirmasi Bukan Masalah Konsumen Klarifikasi via surat Analisis kasus Pelaku usaha bukti Kebijakan pemerintah mediasi surat kronologis Kebijakan internal Peraturan perundangan konsiliasi Tidak selesai Tidak lanjut memuaskan BPSK Polisi/PN
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Tabel  3.3.1  Skema  tata  cara  pengaduan  konsumen  melalui  derektorat  perlidungan konsumen ke Kementrian Perdagangan. 34
Hal-hal yang mendasari yang dijelaskan pada khiyar dalam fiqih muamalah      tidak  semua  ada  pada  garansi  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Karena  garansi  yang  jelaskan  dalam  undang-undang  belum  dijelaskan secara  terperinci.  Pembahasan  dan  penjelasan  yang  di  terangkan  pada khiyar dalam muamalah lebih  luas  dalam  memahami  hukum  perlidungan  konsumen, tidak  hanya  dalam  hal  jaminan    yang  diberikan  berlaku  1  (satu)  tahun  dan  masa tuntutan  selama  4  (empat)  tahun.  Namun,  masih  banyak  hal  yang  perlu  mendasari hukum  perlindungan konsumen dari  segi khiyar dalam fiqih muamalah. Diantaranya:
1) pada khiyar dalam muamalah apabila  ditemukan  barang  cacat  atau rusak  ( ‘aib )    setelah  terjadinya  akad  yang  ditimbulkan  atau  disebabkan oleh  barang  itu  sendiri,  maka  barang  tersebut  boleh  dikembalikan  atau ganti  rugi  yang  dibebankan  terhadap  penjual.  Konsep  ini  sesuai  dengan pasal  7  huruf  e  dan  pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  dalam  Undang-Undang Perlindugan  Konsumen  yang  menyatakan  langsung  bahwa  pelaku  usaha bertanggung  jawab  untuk  menggantirugi  atas  kerusakan  yang  di  alami konsumen.  Penggantian  berupa  pengembalian  uang  atau  barang  yang sejenis  atau setara nilainya.
2) Pada khiyar dalam muamalah jika  terjadi  kerusakan  pada  objek  barang sebelum  masa  persyaratan khiyar habis,  maka  barang  tersebut  boleh dikembalikan  ,  tanpa  mengurangi  kemamfaatan  yang  telah  diperoleh pembeli dari barang tesebut. Konsep ini sesuai dengan yang dicantumkan  pada  pasal  19  ayat  (3)  dan  27  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  pemberian ganti  rugi  atau  pengembalian  barang  dalam  jangka  waktu  penuntutan
34 Happy  Susanto, Hak-Hak  Konsumen  Jika  diRugikan, Cet-Ke1  (Jakarta:  Transmedia Pusaka, 2008) hlm 62
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
dilakukan  4  (empat)  tahun  sejak  barang  dibeli.  Namun  dalam  barang elektronik tidak ada pengembalian barang tanpa adaya cacat ( ‘aib ).

## 3. Penerapan sistem garansi
Penerapan  jaminan  garansi  barang  dalam  transaksi  jual  beli  yang  berlaku dipasar  dapat  dibedakan  atas  dua  macam  yaitu, expressed  warraty atau  jaminan secara  tegas  yang  mana  suatu  jaminan  atau  kualitas  produk  dinyatakan  penjual atau  distributor  secara  maupun  tulisan,  dan implied  waranty yang  merupakan jaminan  yang berasal dari undang-undang atau hukum. 35
Jadi jaminan yang diberikan implied warranty adakala jaminan tentang kepemilikan,  jaminan  tentang  kelayakan,  dan  jaminan  bahwa  yang  dijual  cocok untuk  di  pasarkan.  Namun,  penerapan  prinsip  garansi  seperti  ini  menjadi  masalah dari  pihak  konsumen,  yaitu  bagaimana  membuktikan    kesalahan  dari  pihak  pelaku usaha.
Pada  teori fiqih  muamalah ada  bentuk  penerapan  yang  memiliki  beberapa persamaan  dengan  garansi  yaitu khiyar .  berdasarkan  penjelasan  dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  pada  bagian  pertama  pasal  271  ayat  (1) khiyar merupakan  penjual  maupun  pembeli  dapat  bersepakat  untuk  mempertimbangkan secara  matang  dalam  rangka  melanjutkan  atau  membatalkan  jual  beli  yang dilakukan. 36
Menurut  Sayyid  Sabiq, khiyar artinya  memilih  antara  lebih  baik  diantara dua  perkara,  yaitu  melanjutkan  jual  beli  atau  membatalkannya,  karena  jual  beli adalah untuk memindah kepemilikan. Namun syariat menetapkan dan membolehkan khiyar dalam  jual  beli  sebagai  bentuk  kasih  sayang  terhadap  kedua pihak pelaku akad. 37
35 Edmon  Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.366-367
36 M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009) Hlm. 80
37 Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, Jilid 5. Terj. Mujahidin Muhayyan, Cet Ke-4 (Jakarta: Pena Pundi, 2012) hlm. 85
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian  mengenai  sistem  garansi  dalam fiqih  muamalah ( khiyar  ‘ aib)  dan  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen,  maka  dapat  di tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:
1. ketentuan  garansidalam  undang-undang  nomor  8  tahun  1999    tentang perlindungan konsumen dan dalam fiqih muamalah menunjukkan bahwa  dalam  jual  beli  telah  diatur  mengenai  konsep  garansi  (jaminan) atau khiyar itu  sendiri  atas  barang  yang  diperjualbelikan.  Konsep khiyar atas  barang  yang  mempunyai  kecacatan  atau  kerusakan  di  dalamnya ( ‘aib )  berlaku  ketika  terdapatnya  cacat  ( ‘aib )  kerusakan  pada  barang atau  objek  jual  beli.    Konsep  jualbeli  menurut  hukum  Islam  ditetapkan adanya  hak  seseorang    untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  akad  jual beli  karena  kerusakan  pada  ojek  jual  beli.  Atau  biasa  disebut  dengan khiyar  ‘aib. Konsep khiyar atas  barang  yang  memiliki  kecacatan  atau kerusakan  di  dalamya  berlaku  ketika  adanya  kesepakatan  antara  penjual dan  pembeli  mengenai  adanya  ganti  rugi    atas  kerusakan  barang,  dan kondisi  barang  yang  rusak  tersebut  telah  ada  sebelum  akad  jual  beli dilangsungkan. Mengenai waktu untuk menuntut kerugian tersebut tidak di tetapkan batasan waktunya. Dalam hukum perlidungan konsumen,  jaminan  atas  barang  yang  rusak  disebut  dengan  garansi  . konsep garansi dalamperundang-undangan menetapkan bahwa pihak penjual    atau  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  menyediakan  jaminan atas  barang  yang  dijual  sebagaibentuk  garansi  barang  yang  rusak,  serta pihak  penjual  akan  dikenakan  sanksi  pidana  ketika  tuntutan  ganti  rugi yang  diajukan  oleh  pihak  konsumen  ditolak  atau  tidak  dipenuhi. Mengenai  batasan  waktu  penuntutan  atas  barang  yang  rusak  di  tetapkan selama 4 (empat) tahun.
2. Tentang persamaan dan perbedaan antara garansi dalam fiqih muamalah . Persamaannya yaitu:
Jurnal  Dusturiah. VOL.9. NO.2. (Juli - Desember) 2019. 133-156 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
a. terletak  pada  jaminan  atas  kondisi  barang  yang  diperjualbelikan. Penjual  dan  pembeli  dapat  membuat  kesepakatan  bersama  mengenai kelanjutan  transaksi  yang  telah  dilakukan.  Jika  terdapat  cacat  atau kerusakan  pada  barang,  maka  pembeli  dapat  mengembalikan  barang yang  dibelinya  dengan  menerima  ganti  rugi  atas  barang  yang  baru, namun  dalam  hal  ini  pembeli  dapat  memilih  untuk  menghendaki jual beli  atau membatalkannya.
b. Selain  itu  persamaan  antara  garansi  dalam fiqih  muamalah dan dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen,      yaitu  pada  keadaan kerusakan  barang  yang  diperjualbelikan,  dimana  kerusakan  tersebut telah ada sebelum  transaksi dilakukan.
Sedangkan  perbedaan  yang  terdapat  dalam fiqih  muamalah  (khiyar  ‘aib) dan dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:
a. Perbedaan  yang  terletak  pada  kontruksi  hukumnya,  dimana  konsep garansi  yang  di  tetapkan  dalam  undang-undang  bersifat  mengikat, dan  dalam  batas-batas  tertentu.  Dalam fiqih  muamalah garansi  atau khiyar  ‘aib semata-mata  dihasilkan  dari  adanya  kesepakatan  kedua belah pihak.
b. Perbedaan  selanjutnya  yaitu,  mengenai  batasan  waktu  penuntutan ganti  rugi  atas  barang  yang  rusak.  Undang-undang  menetapkan batasan  maksimal  untuk  masa  penuntutan  yaitu  selama  4  (empat) tahun.  Sedagkan  dalam fiqih  muamalah tidak  ada  penentuan  yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKAAN
Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, Hukum Pelindungan Kosumen , (jakarta: rajawali pers, 2011)
Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindunga Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
Bukhari, Al-Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, Shahih Bukhari , Vol, 3 hlm 120, Nomor 2110
Chairuman Pasaribu  dan Suhrawadi K.Lubis, Hukum Perjajian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
Edmon  Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
Gemala  Dewi,  DKK, Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2013, cet ke-4)
H.M Junus Gozali, Fikih Muamalah , (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2013)
Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika diRugikan, Cet-Ke1 (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008)
Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer (Bogor  :  Penerbit Ghalia  Indonesia, 2012)
Komariah, Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002 ) M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana,  2009)
E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363
Muhammad  Syarif  Caudhry, Fundamental  of  Islamic  Economic  System, Ed.In Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  (Terjemahan:  Suhema  Rosyidi),  (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012)
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (jakarta: gaya media pratama, 2007)
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboe k)
Ranti  Fauza  Mayana, Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  dalam  Era Perlindungan Bebas , (Jakarta: Gasindo, 2004)
Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,  2012).
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006)Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, Jilid 5. Terj. Mujahidin Muhayyan, Cet Ke-4 (Jakarta: Pena Pundi, 2012)
Sohari Sahrani Dan Ru’fa Abdullah, Fikih Muamalah, untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
Taufiq hidayat. Garansi dan  Penerapannya Perspektif Hukum Islam (Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006).
Tim  P3EI  Universitas  Islam  Indonesia, Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Raja  Wali  Pres, 2008)
Wahbah  Al-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, Jilid  5,  Diterjemahkan  Abdul Hayyie  Al-Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insani, 2007)
Pasal  1  angka  8  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/M-
DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan  Kartu  Jaminan/Garansi  Purna  Jual  dalam  Bahasa  Indonesia  bagi Produk Telematika dan Elektronika.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomo  2  Tahun  2008  Tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Bab  X  Bagian  Ke  Empat  Pasal  281 Ayat 2 Tentang Khiyar ‘Aib
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang Khiyar
Peraturan  Makamah  Agung  Republik  Indoesia  Nomor  2  Tahun  2008  Tantang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Bab  X  Bagian  Keempat  Pasal  279 Tentang Khiyar ‘Aib