Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2017, 6(2):  64-75
Analisis Perspektif Gender dalam Pola Perilaku Purna Migran Perempuan  di

## Sragen
Ratih Rahmawati, Argyo Demartoto, RB Soemanto 1

## Abstract
Woman’s  migrant  retirement  identical  as  an  unskilled  labor,  minimal  in knowledge  and  skill,  therefore  they  only  rely  on  remittance  to  fulfilthe necessities of life. But after empowerment conducted to do poductive activities we can see there’s transformation on behaviour pattern that woman’s migrant retirement perceive. On one side they have income so that they can increase family  welfare,  but  on  the  other  hand  woman’s  migrant  retirement  feel  the effect of the empowerment that being held.The aim of this research is to know the  behaviour  pattern  of  woman’s  migrant  retirement  at  Sragen  City, Indonesia  which  analyze  by  gender  perspective  theory.  This  research  using qualitative  methods  with  case  study  approach,  in-depth  and  holistic  data processing  through  observation,  interview  and  documentation.The  result  of this study show that, woman’s migrant retirement kept their family welfare the same as the time before they were migrant workers. The strategy that woman’s migrant retirement do is to harness their income to be bussines financier and form  a  social  networking  that  include  poductive  activities  that  can  increase the income.Such activities are done as a collective group which include goat livestock,  catering,  vegetable’s  base  food  production,  and  craft.  Woman’s migrant  retirement  have  a  bussines  group  that  ensure  of  equality  right  of bussines so that lifesyle change took place on woman’s migrant retirement. At this  empowerment  process  woman’s  migrant  retirement  did  not  experience marginalization  and  did  not  suffered  form  violation.  But  they  undergone double burden because majority of them were housewife that has obligation to take care their husband and child. Woman’s migrant retirement.
Keywords: Gender  Analysis,  Behaviour  Pattern,  Woman’s  Migrant Retirement.
1 Program Studi Magister Sosiologi Universitas Sebelas Maret Email: ratihrahmawati013@student.uns.ac.id

## Abstrak
Purna migran perempuan identik dengan tenaga yang kurang terampil, minim pengetahuan  dan  keahlian  sehingga  hanya  mengandalkan  remitan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.Namun  setelah  diadakan  pemberdayaan  dengan melaksankaan  kegiatan  produktifterdapat  transformasi  pola  perilaku  yang dirasakan  oleh  purna  migran  perempuan.  Disatu  sisi  mereka  memiliki pendapatan  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  keluarga,  namun disisi  lain  purna  migran  perempuan  merasakan  dampak-dampak  dari diadakannya  pemberdayaan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahuipola  perilaku  purna  migran  perempuan  di  Sragen  Indonesia  yang dianalisis  dengan  teori  perspektif  gender.  Penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  ini  mengolah  data  secara  mendalam  dan  menyeluruh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa purna migran perempuan menjaga kesejahteraan keluarga seperti ketika menjadi  migran.Strategi  yang  dilakukan  purna  migran  perempuan  adalah memanfaatkan  pendapatan  secara  optimal  dijadikan  modal  usaha  dan membentuk  suatu  jaringan  sosial  yang  didalamnya  berisi  kegiatan  produktif yang  dapat  menambah  penghasilan.Kegiatan  yang  dilakukan  secara berkelompok  seperti  ternak  kambing,  catering  makanan,  produksi  makanan olahan  dari  sayur-sayuran,  serta  produksi  kerajinan  tangan.  Purna  migran perempuan yang memiliki kelompok usaha telah memiliki hak-hak yang setara dalam  memiliki  pekerjaan  sehingga  perubahan  gaya  hidup  terjadi  dalam  diri purna  migran  perempuan.  Pada  proses  pemberdayaan  purna  migran perempuan  tidak  mengalami  marginalisasi  serta  tidak  mengalami  tindakan kekerasan.  Namun  mereka  mengalami  beban  ganda  sebab  mayoritas  dari mereka  ibu  rumah  tangga  yang  memiliki  kewajiban  untuk  mengurus  suami dan anak. Purna migran perempuan tidak mengalami stereotype atau pelabelan ketika melaksanakan kegiatan produktif.
Kata Kunci:  Analisis Gender, Pola Perilaku, Purna Migran  Perempuan.

## PENDAHULUAN
Purna  migran  perempuan  yang  kembali  ke  daerah  asal  kesulitan  untuk mendapatkan  pekerjaan  di  sektor  formal,  sebab  minim  keahlian  serta pengetahuan dan ijazah yang dimiliki mayoritas SD atau SMP.Mereka tidak berdaya  dan  tidak  mandiri  dengan  pendapatan  yang  berbeda  seperti  ketika menjadi  migran.Jumlah  purna  migran  perempuandi  Mojorejo,  Sragen. Indonesiatahun  2015  yang  memiliki  usaha  produktif  adalah  65  orang  (27, 31%),  sedangkan  173  orang  tidak  memiliki  (72,68%).  Menurut  Davis  & Lopez-carr (2014) bahwa purna migran dalam posisi yang dilematis, di satu sisi  tidak  ingin  kembali  bekerja  menjadi  migran  namun  ketika  kembali  ke daerah  asal  sulit  untuk  bekerja  sesuai  dengan  kemampuannya.  Untuk mencapai Goal  5  SDG’s yaitu  Kesetaraan  Gender  dan  Pemberdayan Perempuan dan Remaja Perempuan, diperlukan suatu program pemberdayaan  yang  menjadikan  laki-laki  dan  perempuan  berdaya  dengan memiliki kegiatan produktif. Mereka yang memiliki kegiatan produktif akan menjadi  mandiri  serta  dapat  menjadi  tumpuan  keluarga.  Sebab  ketika memiliki  kegiatan  produktif  maka  purna  migran  perempuan  dapat menambah penghasilan dengan mengikuti kelompok usaha produktif.Disamping  itu  juga  dapat  menambah  ilmu,  pengetahuan  serta wawasan  mereka  dalam  hal  kewirausahaan  (Démurger  &  Xu,  2011; Demartoto, 2005)
Purna  migran  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  untuk mendapatkan pekerjaan layaknya laki-laki, sehingga dapat mensejahterakan diri  serta  keluarganya.  Sebab  pada  dewasa  ini,  perempuan  telah  dianggap sama  dan  setara  perihal posisi  dan  perannya di  masyarakat. Namun  hal  ini dapat  diaplikasikan  di kehidupan  masyarakat apabila  perempuan  serta laki- laki  saling  memahami  konsep-konsep  kesetraan  gender  sehingga  dapat meminimalisir  ketidakadilan  gender  dalam  hal  ini  pada  purna  migran perempuan  sehingga  mendapatkan pekerjaan  serta  penghidupan yang  layak (Fakih,  2012;  Oktariana,  2013).  Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  setiap  tenaga kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminsasi  untuk memperoleh  pekerjaan.  Menurut  X.  Liu,  Gao,  Lu,  &  Wei  (2015),  purna
migran  perempuan  mendapatkan  hak  yang  sama,  setara  dengan  laki-laki dalam mendapatkan pekeraan, sehingga dapat menambah penghasilan yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dirinya.  Dengan  memiliki  pekerjaan maka purna migran perempuan dapat menjadi mandiri serta berdaya
Namun keadaan menjadi sulit apabila purna migran perempuan yang kembali ke  daerah asal  sulit  menyesuaikan  diri dan berperilaku konsumtif. Remitan hasil bekerja menjadi  migran  habis ketika kembali ke daerah asal, karena  mereka  memanfaatkannya  untuk  membeli  kebutuhan  dengan  harga yang  tinggi,  misal rumah, tanah,  sawah, kendaraan  bermotor,  sapi, barang- barang  elektronik  dan  sebagainya.Sedikit  yang  memanfaatkan  yang  untuk dijadikan  modal usaha.Tingkat angka para perempuan  yang  menjadi buruh migran  harus  diturunkan  dengan  adanya  program  pemberdayaan  (Riski, dkk,  2018).  Menurut  Kuschminder  (2013),  Purna  migran  perempuan  yang pulang ke daerah asal sulit menyesuaikan diri (dalam hal ini ketika mencari pendapatan),  sehingga  dibutuhkan  proses  reintegrasi  supaya  para  purna migran  perempuan  dapat  menjalani  kehidupan  yang  layak  di  daerah  asal. Mayoritas  buruh  migran  kembali ke daerah asal untuk bekerja  pada  bidang pertanian.  Perihal  ini  disebabkan  ketidakpuasan  pada  kehidupan  kota sehingga  para  migran  perempuan  kembali  ke  pedesaan  dan  membawa kebiasaan ketika merantau seperti perilaku/budaya konsumtif
Menurut  Wilbur  (2014),  pemberdayaan  yang  dilakukan  secara bersama-sama  dapat  mengubah  kebiasaan  tersebut  yakni  tersedianya program  pemberdayaan  bagi  purna  migran  perempuan,  yang  didalamnya terdapat  pembekalan  kewirausahaan  yang  dapat  menambah  pengetahuan serta  wawasan  purna  migran  perempuan,  serta  penyediaan  lapangan  kerja berupa  kelompok  usaha  bagi  purna  migran  perempuan  dengan  demikian meningkatkan  potensi  yang  juga  dapat  menambah  penghasilan  mereka. Namun  permasalahan  kembali  muncul  ketika  purna  migran  perempuan memiliki  kegiatan  produktif  yakni  rawan  akan  terjadinya  kesenjangan gender, disatu sisi kegiatan produktif dapat menjadikan diri mereka mandiri sebab  memiliki  penghasilan  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu meningkatkan  kesejahteraan  keluarga.  Namun  disisi  lain  terdapat  resiko- resiko  apabila purna  migran  perempuan melaksanakan  program
pemberdayaan.  Resiko-resiko  yang  timbul  adalah  seperti  ketidakadilan gender.
Urgensi  untuk  mengkaji  tentang  teori  Gender  sangat  penting  sebab ketidak  adilan  sering  terjadi  sampai  menimbulkan  konflik,  kekerasan  yang terjadi  kerap  memojokkan  perempuan.  Permasalahan  penganguran, pemiskinan,  pelecehan  yang  menimpaperempuan.Menurut  Fakih  (2012), perbedaan gender tidak  menimbulkan  masalah  namun  permasalahan  sering timbul  karena  perbedaan  gender  dikonstruksi  secara  sosial  sehingga menciptakan suatu ketidakadilan gender, dalam hal ini ketidakadilan gender adalah  tindakan-tindakan  yang  menyudutkan  posisi  serta  peran  perempuan sehingga  mereka  tidak  mendapat  kesempatan  untuk  ikut  serta  dalam pembangunan.Ketidakadilan  gender  dimanifestasikan  dalam  5  bentuk seperti  pendapat  Fakih  (2012)  yakni:  a)  Marginalisasi,  yakni  usaha pemiskinan purna migran perempuan dengan meletakkan  posisi perempuan di  keadaan  yang  sulit  dan  miskin  sehingga  perempuan  kesulitan  untuk menjadi  mandiri  dengan  kata  lain  menempatkan  atau  menggeser  posisi perempuan  ke  pinggiran,  adalah  dengan  cara  perekrutan  tenaga  kerja  yang menggunakan  kualifikasi-kualifikasi  yang  merugikan  posisi  perempuan. Sehingga  sedikit  kesempatan  perempuan  untuk  memiliki  pekerjaan,  b) Subordinasi,  yakni  timbulnya  pengesampingan  posisi  perempuan  sehingga perempuan  ditempatkan  di  posisi  yang  tidak  penting  dengan  demikian berdampak  pada  meminimalisir  peran  peran  perempuan  dalam  proses pembangunan.Dalam hal ini posisi perempuan berada dibawah atau menjadi tidak  penting  dibandingkan  posisi  laki-laki.  Contohnya  perempuan  tidak diperbolehkanmenuntut ilmu setinggi mungkin sebab nantinya akan menjadi ibu  rumah  tangga.  Sedangkan  laki-laki  diprioritaskan,  c)  Stereotipe,  yakni pelabelan atau penandaan yang berkonotasi negative terhadap perempuan.Anggapan  bahwa  perempuan  merupakanindividu  yang  lembut, cantik,  emosional,  keibuan  dan  lain-lain.  Contoh  stereotype  lain  seperti perempuan  harus  sopan  dan  tidak  banyak  bertanya.  Akibatnya  kebanyakn perempuan  kurang  percaya  diri  untuk  bertanya  dan  mengemukakan pendapat  di  forum  pertemuan.Perihal  seperti  ini  merupakanstereotipe  yang kerap  terjadi  di  masyarakat,  d)  Kekerasan,  yakni  penyerangan  atau  invasi terhadap  fisik  serta  mental  seseorang.  Kekerasan  yang  terjadi  karena
perbedaan gender seperti; pemerkosaan, tindakan pemukulan terhadap pisik dalam  (KDRT),  penyiksaan  yang  mengarahkan  pada  organ  kelamin, kekerasan  dalam bentuk pelacuran, pornografi, pemaksaan sterilisasi  dalam KB  (keluarga  berencana),  pelecehan  seksual,  e)  Beban  kerja,  yakni  beban ganda  yang  ditanggung  perempuan,  sebab  perempuan  bertanggungjawab dalam  urusan  rumah  tangga  atau  ranah  domestik.  Namun  disisi  lain perempuan harus membantu keluarga dengan bekerja di ranah public. Beban ganda  harus  ditanggung  perempuan  ketika  telah  memiliki  pekerjaan  di sector  publik  namun  disisi  lain  juga  seorang  ibu  rumah  tangga,  sehingga beban kerja yang ditanggung banyak serta cenderung berlebih.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Organisasi  KAMI  TKI  Mukti  Desa  Mojorejo Kecamatan  Karangmalang  Kabupaten  SragenJanuari-Mei  2017.Pendekatan studi  kasus  dalam  penelitian  kualitatif  ini  menjelaskan  keunikan  serta kekhasan dari  analisis  perspektif  gender  dalam pola perilaku purna  migran perempuan(Yin, 2009).Subjek  data dalam penelitian adalah informan kunci yakni  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sragen,  pengurus  Organisasi  KAMI TKI  Mukti;informan  utama  yakni  anggota  Organisasi  KAMI  TKI  Mukti yaitu  para  purna  migran  perempuan;  dan  informan  pendukung  yakni keluarga  anggota  Organisasi  KAMI  TKI  Mukti,  serta  perangkat  Desa Mojorejo yakni Kepala Desa Mojorejo. Hal tersebut didasarkan pada teknik sampling purposive untuk mengumpulkan  data yang akan diambil nantinya sehingga  tidak  menimbulkan  kerancuan,  memudahkan  dan  memfokuskan pada pengambilan data sehingga data yang didapat lebih akurat.
Peneliti  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dalam  penelitian kualitatif  maka  peneliti  dapat  menjelaskan  keunikan  serta  kekhasan  dari penelitian  analisis  perspektif  gender  dalam  pola  perilaku  purna  migran perempuan  sehingga peneliti  dapat  memaparkan  hal-hal  yang  membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain (Yin, 2003). Dalam hal ini peneliti mendapatkan  data  secara  mendalam  dan  menyeluruh  saat  penelitian  pada pemberdayaan  purna  migran  perempuan  apabila  menggunakan  penelitian kualitatif  studi kasus. Dengan  demikian  data yang akan  dikumpulkan pada saat penelitian  analisis  perspektif  gender dalam  pola perilaku purna  migran
perempuan  kemudian  dapat  diorganisasikan,  serta  dianalisis  dengan selengkap serta seunik mungkin oleh peneliti.
Dalam  pengambilan  sampel Purposeful pada  purna  migran perempuan,  peneliti  akan  memilih  subjek  penelitian  di  lokasi/daerah  yang relevan  dengan  tujuan  penelitian  sehingga  hasil  data  yang  diperoleh  lebih akurat.Untuk  validitas  data  digunakan  teknik  triangulasi  metode  serta sumber  data.  Analisis  data  dengan  tipologi,  menggambarkan  dan mengklasifikasidata secara rinci sesuai polanya sehingga bermakna, dengan begitu dapat dianalisis serta dipahami(Patton, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi  KAMI  TKI  Mukti  memiliki  tujuan  umum  yang  mengikat anggotanya.  Tujuan  umum  organisasi  seperti  yang  tertera  dalam  Visi  dan Misi Organisasi  KAMI TKI  Mukti  yaitu terwujudnya TKI  Mukti Mojorejo menuju  sejahtera  dengan  usaha  kelompok  maupun  usaha  kecil  menengah, serta memberdayakan dan memotivasi TKI Mukti Mojorejo guna membuka usaha kecil dan menengah. Organisasi KAMI TKI Mukti memiliki kegiatan seperti:sosialisasi,  perekrutan  anggota,  rapat  dan  evaluasi  usaha  kelompok (peternakan) dan usaha kecil menengah (UKM), pelestarian budaya daerah, pelatihan  kerja  bakti,  pemberdayaan  dan  pendampingan  usaha  kelompok (peternakan) dan usaha kecil menengah (UKM).
Terdapat  kegiatan  produktif  utama  yang  dilakukan  oleh  para  purna migran  perempuan  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  diri  serta keluarganya yakni: usaha  peternakan, usaha  produksi  makanan  olahan dari sayur-sayuran,  usaha  catering  makanan,  serta  usaha  produksi  kerajinan tangan  (produksi  tas  dan  dompet  dari  tali  rajut).  Usaha  ternak  yang dilakukan  oleh  perempuan  purna  migran  yakni,  ternak  jangkrik,  ternak kambing,  ternak  ayam,  ternak  sapi.Para  purna  migran  perempuan  yang melakukan  usaha  ternak  secara  berkelompok  menjadi  terbantu  sebab dilakukan  secara  bersama-sama.Selain  usaha  ternak  tersebut,  purna  migran perempuan  memiliki  usaha  produk  olahan  makanan  dari  sayur-sayuran. Dengan  begitu  tidak  hanya  purna  migran  perempuan  yang  mendapat manfaat  dari  usaha  tersebut,  namun  masyarakat  sekitar  juga  mendapat manfaat sebab mereka memanfaatkan sayur-sayuran masyarakat desa sekitar
untuk  dijadikan  bahan  makanan.Dengan  begitu  perekonomian  masyarakat setempat  juga  menjadi  terangkat.Terdapat  pula  usaha  catering  makanan, sehingga mayoritas masyarakat setempat yang memanfaatkan usaha catering tersebut apabila memiliki acara hajatan. Begitu pula dengan kelompok usaha produksi  kerajinan  tangan  yang  menghasilkan  tas  dan  dompet,  mereka memproduksi barang-barang tersebut untuk dijual  di  tempat-tempat  wisata, toko-toko di perkotaan, bahkan pesanan dari luar kota atau luar Pulau Jawa.
Proses pemberdayaan purna migran perempuan di Organisasi KAMI TKI  Mukti  menimbulkan  kesetaraan  gender  secara  keseluruhan, pelaksanaan  program  pemberdayaan  yang  melibatkan  purna  migran  baik laki-laki  maupun  perempuan,  seperti  penyataan  salah  satu  purna  migran perempuan, “Setelah  gabung organisasi  ya ada  sosialisasi, rapat,  pelatihan- pelatihan”.  Senada  dengan  pendapat  Pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Sragenbahwa:
“Perannya  yang  pertama  kita  sebagai  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja memberdayakan,  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  mengurangi pengangguran,  setelah  mereka  pulang  dari  luar  negeri  otomatis  kan menjadi  pengangguran  lagi,    maka  diberi  bimbingan  supaya  dapat menciptakan  wirausaha  baru,  jadi  dengan  dia  berwirausaha  maka pengangguran  dapat  berkurang,  dan  yang  kedua  kita  juga  sebagai penyambung  dari  pemerintah  pusat  dari  kementerian,  jadi  di  pusat itu  kan  ada  program  untuk  pemberdayaan  para  perempuan  migran, jadi  bisa  kita  kembangkan  dari  aliran  APBD  maupun  APBN,  jadi tujuan  utama  kita  mengurangi  pengangguran  selain  itu  kita  juga merangkul  mereka  dalam arti  seperti ini apapun jenis usaha  mereka kegiatan  mereka  kalau  kita  bisa  mendayagunakan  maka  kita dayagunakan”.
Dari  pernyataan  informan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  purna migran  perempuan  yang  melakukan  pemberdayaan  dapat  melaksanakan kegiatan  produktif  seperti  sosialisasi,  pelatihan,  kelompok  usaha  sehingga purna migran perempuan dapat menjadi mandiri dan berdaya dengan adanya penyediaan  lapangan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  Organisasi  KAMI  TKI Mukti.Purna  migran  perempuan  mendapatkan  hak  untuk  menjadi  sejahtera dengan melaksanakan pemberdayaan sehingga dapat menambah kemampuan, wawasan, serta pengalaman mereka.Berikut adalah pernyataan pengurus Organisasi KAMI TKI Mukti bahwa:
“Iya,  boleh  usul  mengeluarkan  pendapat,  saya  sering  aktif,  kadang memimpin rapat juga mbak, kita saling getok tular aja antar anggota.
kita  kerjasama  kok  mbak,  semisal  kalau  pendataan  ya  dibagi-bagi daerah sana daerah sana gitu, kalau rapat-rapat ya kumpul jadi satu”.
Purna migran perempuan mendapatkan hak yang sama dengan purna migran  laki-laki  perihal  memilih  pekerjaan  sesuai  dengan  minat  serta kemampuan mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara purna migran laki-laki  dengan  purna  migran  perempuan  dalam  hal  memilih  serta memperoleh  pekerjaan.Pemberdayaan  purna  migran  perempuan  dilihat dari perspektif  analisis  gender  maka  dapat  membuktikan  adanya  kesetaraan gender  atau  ketidakadilan  gender  dengan  lima  indikator  menurut  Fakih (2012)  yakni  marginalisasi,  kekerasan,  subordinasi,  beban  ganda,  serta stereotipe. Menurut hasil penelitian, purna migran perempuan melaksanakan pemberdayaan  tidak  mengalami  marginalisasi  yakni  pembentukan pemiskinan  secara  sengaja  oleh  struktur  sebab  dalam  hal  ini  di  Organisasi KAMI TKI  Mukti  memfasilitasi purna  migran perempuan  dengan program pemberdayaan  yang  berisi  pembekalan-pembekalan  pengetahuan  mengenai kewirausahaan supaya purna migran perempuan dapat menjadi mandiri dan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  diri  sendiri,  keluarga,  maupun masyarakat  sekitar.Ketika  pelaksanaan  pemberdayaan,  purna  migran perempuan tidak pernah mengalami suatu tindakan kekerasan.
Kekerasan  dalam hal ini adalah kekerasan  yang  berbentuk  serangan secara  fisik  maupun  mental  khususnya  kepada  pihak  perempuan,  namun dalam  hal  ini  purna  migran  perempuan  tidak  mengalami  kekerasan  seperti halnya  penyerangan  fisik  maupun  mental.  Proses  pemberdayaan  berjalan dengan  baik  serta  lancar  tanpa  adanya  pengalaman  anggotanya  perihal penyerangan  atau  kekerasan.  Perihal  ini  terjadi  karena  anggota  organisasi merupakan  warga  Desa  Mojorejo  yang  telah  tahu  dan  mengerti  satu  sama lain,  asal  usul  anggotanya  pun  telah  diketahui,  disisi  lain  juga  memiiliki kedekatan dan keakraban antar anggotanya.
Selanjutnya,  purna  migran  perempuan  tidak  mengalami  adanya subordinasi ketika melaksanakan proses pemberdayaan di Organisasi KAMI TKI  Mukti,  maksud  subordinasi  disini  adalah  pengesampingan  hak-hak, posisi,  serta  peran  perempuan  dalam  proses  pembangunan,  sehingga keberadaan  perempuan  dianggap  tidak  penting.  Namun  realisasinya,  purna migran  perempuan  tidak  mengalami  adanya  subordinasi  pada  proses
pemberdayaan.  Purna  migran  perempuan  mendapatkan  haknya  secaraadil dalam  kegiatan  produktif,  mulai  dari  kesempatan  menyuarakan  pendapat, mendapatkan  pengetahuan  serta  wawasan,  kebebasan  dalam  memilih bergabung  dalam  kelompok  usaha  produktif  sampai  kebebasan  dalam merintis  kelompok  usahanya  sendiri.dalam  hal  ini  posisi  serta  peran  purna migran perempuan setara dengan purna migran laki-laki dalam mendapatkan akses  kebebasan  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Sehingga  tidak  adanya subordinasi dalam kegiatan pemberdayaan purna migran perempuan.
Selanjutnya,  menurut  data  hasil  penelitian purna  migran mengalami ketidakadilan  yakni  beban  ganda  yang  harus  ditanggung,  sebab  mayoritas purna  migran  perempuan  tersebut  merupakan  ibu  rumah  tangga  yang bertanggungjawab  atas  kelancaran  urusan  rumah  tangga  beserta  urusan suami  dan  anak.  Namun  disisi  lain  purna  migran  perempuan  juga  harus bertanggungjawab pada kegiatan produktif yang dilaksanakan dalam proses pemberdayaan  di  Organisasi  KAMI  TKI  Mukti.Purna  migran  perempuan mayoritas  bergabung  dalam  kelompok  wirausaha  yang  dapat  menambah penghasilan mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.Dengan  demikian  purna  migran  perempuan  mengalami  beban ganda  dengan  tekanan  yang  tinggi  sebab  diizinkan  untuk  melaksanakan kegiatan  produktif  namun  harus  menyelesaikan  urusan  rumah  tangga terlebih  dahulu.Fenomena  seperti  ini  kerap  terjadi  di  Indonesia,  sebab Indonesia  menganut  hegemoni  patriarki  yakni  yang  berkuasa  dalam keluarga  adalah  bapak  (Handayani  dan  Sugiarti,  2008),  sehingga  setiap pemilihan  keputusan  dari  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  purna migran perempuan memerlukan izin dari suami, lengkap  dengan syarat serta ketentuan yang telah diputuskan oleh suami.Hal ini berbeda dengan keadaan purna  migran  laki-laki  yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  langsung perihal  kelancaran  urusan  domestik,  mereka  hanya  bertangggjawab  dalam urusan mencari nafkah untuk keluarga.Fenomena beban kerja yang berlebih sering  dialami  oleh  perempuan,  sebab  perempuan  harus  bekerja  di  sektor public  yakni  bekerja  diluar  rumah  dengan  alokasi  waktu  tertentu.Namun ketika berada dirumah mereka harus mengerjakan pekerjaan domestic tanpa dibantu laki-laki.Padahal disaat yang bersamaan perempuan harus menjalani peran  reproduksi  seperti  menstruasi,  hamil,  menyusui  dan  lain
sebagainya.Maka  perempuan  mengalami  beban  kerja  yang  berlebihan (Relawati, 2011).
Selanjutnya, purna migran perempuan tidak mengalami ketimpangan gender  stereotype  yakni  pelabelan  atau  penandaan  yang  berkonotasi negative yang dapat menimbulkan ketidakadilan didiri purna migranperempuan.Pelabelan  atau  stereotype  yang  kerap  terjadi  dalam  diri perempuan  yakni  lembut,  cantik,  emosional,  keibuan  dan  lain-lain (Relawati,  2011).  Sehingga  perempuan  sering  dilecehkan  sebab  pelabelan- pelabelan  semacam  itu,  namun  hal  ini  tidak  terjadi  pada  purna  migran perempuan    ketika  melaksanakan  proses  pemberdayaan.  Mereka  dianggap setara posisi serta peran dan dianggap berdaya layaknya purna migran laki- laki  dengan  hak-hak  yang  telah  melekat  didiri  mereka.Menurut  data  hasil penelitian mereka tidak pernah mengalami pelabelan atau penandaan apapun sebab  antar  anggota  organisasi  baik  purna  migran  laki-laki  maupun  purna migran perempuan saling mendukung serta memotivasi untuk bersama-sama berkembang,  maju,  sejahtera,  serta  tidak  malu  walaupun  dahulu  pernah menjadi  pembantu  rumah  tangga  di  luar  negeri  seperti  yang  selalu disampaikan  di  sosialisasi-sosialisasi  penguatan  purna  migran  yang dilaksanakan oleh Organisasi KAMI TKI Mukti Desa Mojorejo.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian analisis perspektif gender dalam pola perilaku purna migran  perempuan,  maka  penulis  mengambil  kesimpulan,  purna  migran perempuan  tidak  mengalami  kesenjangan  atau  ketidakadilan  gender  ketika melakukan  pemberdayaan  di  Organisasi  KAMI  TKI  Mukti,  sebab  mereka tidak  mengalami  marginalisasi, kekerasan,  stereotype,  maupun  subordinasi. Namun purna migran perempuan mengalami beban ganda yang berat ketika melaksanakan  pemberdayaan  sebab  harus  melaksanakan  tanggungjawab  di ranah  pekerjaan  pada  ruang  publik,  disisi  lain  merekajuga  harus menyelesaikan  urusan  rumah  tangga  di  sektor  domestik.  Perihal  tersebut menjadi  hambatan  utama  purna  migran  ketika  melaksanakan  proses pemberdayan yakni beban ganda yang terlalu berat (overburden). Perihal ini memberatkan  purna  migran  perempuan  sebab  tidak  dibantu  oleh  laki-laki. Hal ini membuat purna migran perempuan kesulitan dalam mengembangkan
kemampuan  serta  memperluas  kesempatan  dalam  proses  pemberdayaan, sebab tidak adanya campur tangan laki-laki sebagai suami dari purna migran perempuan dalam  membantu keperluan  domestic. Beratnya tanggungjawab dalam  urusan  domestik,  membuat  partisipasi  purna  migran  perempuan cenderung  rendah  sebab  harus  mengutamakan  urusan  rumahtangga khususnya  dalam  melayani  suami  dan  anak-anak,  dengan  begitu  purna migran  perempuan  mendapatkan  izin  untuk  melaksanakan  proses pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Davis, J., & Lopez-carr, D. (2014). Land Use Policy Migration , remittances and  smallholder  decision-making :  Implications  for  land  use  and livelihood change in Central America. Land Use Policy , 36 , 319–329. Demartoto.  A.  2005.  Menyibak  Sensitivitas  Gender  Dalam  Keluarga Difabel. Surakarta: UNS Press
Démurger,  S.,  &  Xu,  H.  (2011).  Return  Migrants:  The  Rise  of  New Entrepreneurs  in  Rural  China. World  Development , 39 (10),  1847– 1861.
Fakih,  Mansour.  2012. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti.  2008. Konsep  dan  Teknik  Penelitian Gender (edisi revisi) . Malang: UMM Press. Kuschminder,  K.  (2013).  Female  Return  Migration  and  Reintegration Strategies in Ethiopia.
Liu,  X.,  Gao,  L.,  Lu,  J.,  &  Wei,  Y.  (2015).  The  role  of  highly  skilled migrants  in  the  process  of  inter-firm  knowledge  transfer  across borders. Journal of World Business , 50 (1), 56–68. Oktarina,  L.  P.  (2013). Pemaknaan  Perkawinan  (Studi  Kasus  Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)). Patton,  Michael  Quinn.  1980. Qualitative  Evaluation  Methods. London: SAGE Publications.
Relawati, Rahayu. 2011. Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender . Bandung:
Muara Indah.
Riski,  A.  N.,  Wijaya,  M.,  &  Demartoto,  A.  (2018).  Perilaku  Ibu  Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu  Rumah  Tangga  Pemakai  Kredit  Barang  Keliling  Mindring)  Di Dukuh  Pundung  Tegal  Sari  Desa  Manjung  Kecamatan  Sawit Kabupaten Boyolali. Jurnal Analisa Sosiologi , 4 (2).
Wilbur,  A.  (2014).  Back-to-the-house?  Gender,  domesticity  and (dis)empowerment among back-to-the-land migrants in northern italy. Journal of Rural Studies , 35 , 1–10.
Yin,  Robert  K.  2003.  Case  Study  Research:  Design  and  Method  Third Edition. California: SAGE Publication.