## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 3 Nomor 2. Hal 76-82. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai
Ulfah Nas, Muhammad Su’un, Fadliah Nasaruddin Unversitas Muslim Indonesia Email: ulfahn45@gmail.com
©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract:  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  application  of  "Sinjai  Regency  Government Expenditure  and  Budget  Fairness  Standard  Analysis  in  Fiscal  Year  2018".  The  data  type  of  this  research  is auxiliary  data.  Although  the  data  source  of  this  study  is  the  implementation  document  of  the  Senjay  District Health Bureau of the District War Organization (DPA-OPD) in FY2018, the results show that: 1) The analysis process  and  analysis  of  the  standard  expenditure  analysis  (ASB)  of  the  Senjay  District  Health  Bureau  The application shows the minimum value. Evaluate the minimum  cost fairness that must be achieved in the use of the  budget,  and  the  maximum  limit  of  the  use  of  the  budget  is  the  maximum.  2)  Among  the  6  (six)  types  of activities  in  the  ASB  group  of  the  Health  Bureau,  out  of  a  total  of  36  activities,  only  3  (3)  activities  are reasonable,  and  the  rest  belong  to  unreasonable  categories,  that  is,  19  activities  and  overfinancing  or  14 activities.

## Keywords: Analysis of Expenditure Standards, Budget Fairness
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengetahui  penerapan  Analisis    Standar Belanja  dan  kewajaran    anggaran    Pemerintah    Daerah  Kabupaten  Sinjai  Tahun  Anggaran  2018. Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Sedangkan  sumber  data  dari  penelitian  ini adalah  dokumen  pelaksanaan anggaran Organisasi Perangat Daerah (DPA-OPD)  Dinas Kesehatan Kabupaten  Sinjai  tahun  anggaran  2018.  Hasil      penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Proses  analisis dan penerapan  Analisa  Standar  Belanja  (ASB)   Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sinjai  menunjukkan nilai  minimal  untuk  batas  terendah  kewajaran  biaya  yang  harus    dilakukan  untuk  menilai penggunaan  anggaran,  sedangkan  nilai    maksimum      digunakan  untuk  batas  tertinggi  dalam penggunaan anggaran.   2)  Secara   keseluruhan dari 36 kegiatan untuk 6 (enam) kategori  kelompok ASB  pada  Dinas  Kesehatan  hanya  3    (tiga)    kegiatan  yang  wajar,    selebihnya   dalam    kategori tidak    wajar,    yaitu  underfinance  (kekurangan  pembiayaan)  sebanyak  19  kegiatan  dan  overfinance sebesar 14  kegiatan.
Kata kunci : Analisis Standar Belanja; Kewajaran Anggaran

## PENDAHULUAN
Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  adalah instrumen/metode sangat penting dalam akuntabilitas  perencanaan  anggaran.  Peraturan perundang-undangan telah mewajibkan ( mandatory )  kepada  seluruh  pemerintah    daerah untuk  menerapkan  ASB  dalam  perencanaan anggaran.  ASB  mampu  mendorong  pemerintah daerah  menyusun  alokasi  anggaran  yang  lebih adil  dan  akuntabilitas,  serta  anggaran  akan berfokus pada pencapaian   target kinerja ( output dan  outcome )  yang  telah  ditetapkan  di  dalam Rencana  Strategis.  Penerapan  ASB  dalam pengelolaan  keuangan  akan  mampu  mengurangi
ketidakadilan  dan  ketidakwajaran  anggaran belanja antar  kegiatan  sejenis antar  program  dan antar perangkat daerah (Mahmudi, 2011).
Penerapan  ASB  terus  diperkuat  dengan keluarnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014.  Pasal  298  ayat  (3)  undang-undang  ini menegaskan  bahwa  belanja  daerah  berpedoman pada  analisis  standar  belanja  dan  standar  harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  menerapkan Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  juga  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah. Pasal  41  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  dalam
(Diterima : 10 Agustus 2020; direvisi: 14 Agustus 2020; dipublikasikan : 1 Oktober 2020)
Ulfah Nas; Muhammad Su’un; Fadliah Nasaruddin, Analisis Standar Belanja dan Kewajaran Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai |77 pembahasan  oleh  tim  anggaran  dilakukan  untuk dokumen  perencanaan  serta  capaian  kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja (ASB), standar  satuan  harga  dan  standar  pelayanan minimal (SPM).
Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup  dua  hal,  yaitu  kewajaran  beban  kerja dan  kewajaran  biaya  setiap  program  atau kegiatan yang  akan  dilaksanakan  oleh  Perangkat Daerah (PD).  Evaluasi  terhadap  kinerja  program atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  setiap  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat didasarkan  pada  tolok  ukur  kinerja  pelayanan dan  standar  biaya.  Tolok  ukur  kinerja  adalah ukuran  keberhasilan  yang  dicapai  pada  setiap program  atau  kegiatan.  Tolak  ukur  kinerja digunakan  sebagai  dasar  pengukuran  kinerja keuangan  dalam  sistem  anggaran  berbasis kinerja,  terutama  untuk  menilai  kewajaran anggaran  biaya  suatu  program  atau  kegiatan. Penilaian  kewajaran  terhadap  biaya  yang dianggarkan  dapat  dikaitkan  dengan  harga standar yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan  anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja dilakukan  berdasarkan  capaian  kinerja,  indikator kinerja,  analisis  standar  belanja,  standar  satuan harga dan standar pelayanan minimal. Kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah, yang disempurnakan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan  Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011. Dalam regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB  merupakan  salah  satu  instrumen  pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Sementara dalam  UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  298  ayat  3 menjelaskan  bahwa  belanja  daerah  untuk pendanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  berpedoman  pada  analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  demikian,  maka  dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyusunan anggaran berpedoman  pada ASB,  yang  sebelumnya  hanya dikatakan  penyusunan  anggaran  berdasarkan pada ASB.
Kabupaten  Sinjai  adalah  salah  satu daerah  yang  terletak  di  Sulawesi  Selatan. Kabupaten Sinjai memiliki jumlah OPD sebanyak  40  yang  mana  terdiri  atas  21  Dinas,  6
Badan,  2  Kantor,  dan  9  Kecamatan.  Selain  itu juga,  terdapat  OPD  dalam  bentuk  Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah (Sekda). Implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  di daerah  belum  dapat  terlaksana  dengan  baik, karena perangkat-perangkat sistem penganggaran berbasis kinerja itu belum sepenuhnya dikembangkan  oleh  daerah  dan  Analisis  Standar Belanja  yang  merupakan  perangkat  penting penganggaran  berbasis  kinerja  belum  banyak disusun  di  daerah,  khususnya  Kabupaten  Sinjai karena ketersediaan Sumber Daya Manusia  yang belum  memahami  penerapan  ASB,  sehingga kualitas  perencanaan  Anggaran  Daerah  yang digunakan masih relatif lemah.
Dalam  penyusunan  anggaran  khususnya terkait  dengan  belanja  dan  beban  di  Kabupaten Sinjai  untuk  setiap  OPD  dibahas  dan  ditentukan oleh  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang ditentukan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan, bahwa  untuk  penyusunan  anggaran  belanja  itu sendiri  hanya  didasarkan  pada  pengalaman- pengalaman  tahun  anggaran  sebelumnya  tidak didasarkan pada suatu standar belanja yang jelas sehingga  pagu  anggaran  terkadang  mengalami kelebihan  atau  kekurangan.  Hal  tersebut  juga menjadi  harapan  dari  Asisten  II  Pemerintah Kabupaten  Sinjai  agar  segera  menerapkan  dan mengoptimalkan Analisis Standar Belanja (ASB),  sebab  ASB  digunakan  dalam  penilaian kewajaran  atas  beban  kerja  yang  digunakan dalam  melaksanakan  program/kegiatan  oleh Perangkat Daerah (Resky,2019).
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018, menunjukkan  bahwa  total  anggaran  biaya sebesar  Rp  561.541.900.306,00  dengan  total realisasi  sebesar  Rp  538.869.417.168,95.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  adanya  sisa  biaya  sebesar Rp 22.672.483.137,05. Keadaan tersebut memunculkan  kemungkinan overfinancing atau underifinancing dalam  penyusunan  anggaran sehingga  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  dan efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maka dari  itu,  Anggaran  Daerah  harus disusun  dengan pendekatan kinerja dengan menggunakan Analisis Standar Belanja.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Keagenan
Di pemerintahan terdapat suatu keterkaitan dalam kesepakatan-kesepakatan
78 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
principal-agent yang  dapat  ditelusuri  melalui proses  anggaran:  pemilih-legislatur,  legislatur- pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat- pemberi  pelayanan.  Hubungan  keagenan  di pemerintahan  antara  eksekutif  dan  legislatif, eksekutif  adalah  agen  dan  legislatif  adalah prinsipal.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya bahwa  diantara  prinsipal  dan  agen  senantiasa terjadi  masalah  keagenan.  Oleh  karena  itu, persoalan  yang  sering  timbul  diantara  eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.
Dalam  konteks  penyusunan  anggaran, usulan  yang  diajukan  oleh  eksekutif  memiliki muatan  mengutamakan  kepentingan  eksekutif. Eksekutif  mengajukan  anggaran  yang  dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun  non  finansial.  Sementara  Von  Hagen (2002)  secara  implisit  menyatakan  bahwa anggaran  juga  dipergunakan  oleh  legislatif (politisi)  untuk  memenuhi self-interestnya .  Pada akhirnya  keunggulan  informasi  yang  dimiliki oleh eksekutif yang dipergunakan untuk menyusun mendorong legislatif untuk menggunakan discretionary power untuk mengantisipasinya.

## Analisis Standar Belanja
Menurut  Ritonga  (2010:  241),  Analisis Standar  Belanja  (ASB)  yaitu  pedoman  yang digunakan  untuk  menganalisis  kewajaran  beban kerja  dan  belanja  setiap  program  atau  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  oleh  suatu Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  satu  tahun anggaran. Pengertian tentang ASB juga dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 107), ASB yaitu biaya  standar  untuk  setiap  jenis  kegiatan, misalnya biaya standar penyelenggaraan kegiatan workshop , sosialisasi, bimbingan teknis, penyusunan  laporan  keuangan,  penyediaan  atau pengadaaan barang dan jasa, dan sebagainya.
Menurut  Ritonga  (2012:  17-20),  secara umum  ada  tiga  pendekatan  dalam  menetukan pola  perilaku  belanja.  Ketiga  pendekatan  itu adalah  pendekatan  intuisi,  pendekatan  analisis engineering , dan pendekatan analisis data belanja masa lalu.
a. Pendekatan Intuisi
Pendekatan  intuisi  merupakan  pendekatan yang  didasarkan  intuisi  pembuat  keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan,  kontrak-kontrak  kerja  dengan pihak lain dan sebagainya.
b. Pendekatan Analisis Engineering
Pendekatan  analisis engineering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik  yang  jelas  antara  masukan  (input) dengan  keluaran  ( output ).  Misalnya,  jika Pemerintah  Daerah  melakukan  kegiatan bimbingan  teknis  maka  diketahui  bahwa akan  memerlukan  lima  orang  panitia,  dua buah komputer, sepuluh rim kertas, dan lain sebagainya.  Pendekatan  ini  memang  teliti, namun  seringkali  memerlukan  waktu  dan belanja yang relatif tinggi.
c. Pendekatan  Analisis  Data  Belanja  Masa Lalu
Pendekatan  analisis  data  belanja  masa  lalu merupakan  pendekatan  yang  didasarkan pada  data  belanja  masa  lalu.  Pendekatan  ini berasumsi  bahwa  belanja  di  masa  akan datang  sama  perilakunya  dengan  belanja  di masa  lalu. Data  belanja  masa  lalu  dianalisis untuk  mengetahui  perilaku  masing-masing belanja.
Berdasarkan dengan isi Permendagri No. 13  Tahun  2006  pasal  93  ayat  (1),  menyatakan bahwa  penyusunan  RKA-SKPD  berdasarkan ASB  (salah  satu  dasar),  dan  pada  pasal  93  ayat (4)  menyatakan  bahwa  Analisis  Standar  Belanja merupakan  penilaian  kewajaran  atas beban  kerja dan  biaya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan suatu  kegiatan  serta  memperhatikan  prinsip- prinsip dasar penyusunan ASB.

## Kewajaran Anggaran
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 26  Tahun  2006  tentang  pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Daerah, bahwa  dalam  sistem  anggaran  berbasis  kinerja, setiap  usulan  program  dan  kegiatan  serta anggarannya  perlu  dinilai  kewajarannya.  Dalam kaitan  itu  perlu  terlebih  dahulu  ditetapkan Analisis  Standar  Belanja  sebagai  pedoman  yang digunakan  untuk  menganalisis  kewajaran  beban kerja  atau  biaya  setiap  program  atau  kegiatan yang  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  anggaran. Penilaian  kewajaran  dalam  Analisis  Standar Belanja  mencakup  kewajaran  beban  kerja  dan kewajaran biaya.
Penilaian  kewajaran  beban  kerja  dengan mempertimbangkan kaitan logis antara program/kegiatan  yang  diusulkan,  kesesuaian antara  program/kegiatan  yang  diusulkan  tugas pokok  dan  fungsi  SKPD  yang  bersangkutan  dan kapasitas  satuan  kerja  untuk  melaksanakan program/kegiatan  pada  tingkat  pencapaian  yang
Ulfah Nas; Muhammad Su’un; Fadliah Nasaruddin, Analisis Standar Belanja dan Kewajaran Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai |79 diinginkan  dan  dalam  jangka  waktu  satu  tahun anggaran.
Penilaian kewajaran biaya harus mempertimbangkan  kaitan  antara  biaya  yang dianggarkan  dengan  target  pencapaian  kinerja (standar  biaya),  kaitan  antara  standar  biaya dengan  harga  yang  berlaku  dan  kaitan  antara biaya  yang  dianggarkan  serta  target  pencapaian kinerja  dengan  sumber  dana.  Dalam  rangka efisiensi  penggunaan  sumber  dana  untuk mendanai  program  dan  kegiatan,  supaya  terlebih dahulu,  ditetapkan  standar  satuan  harga  dengan Keputusan  Kepala  Daerah.  Penetapan  standar satuan  harga  tersebut  didasarkan  pada  satuan harga pasar yang berlaku.
Untuk  menentukan  klasifikasi  kewajaran belanja  dilakukan  dengan  cara  membandingkan anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan dengan  batas  belanja  minimum  dan  maksimum. Jika  anggaran  berada  di  bawah  batas  belanja minimum  maka  termasuk  kategori underfinance dan sebaliknya jika anggaran berada di atas batas belanja  maksimum  maka  masuk  kategori overfinance ,  serta  jika  anggaran  berada  diantara batas  belanja  minimum  dan  maksimum  berarti anggaran dikategorikan wajar.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang menggambarkan atau menginterprestasikan kondisi/keadaan suatu  objek  yang  diteliti sesuai dengan  keadaan  yang  sebenarnya  berdasarkan data yang diperoleh dari OPD Dinas Kesehatan  Kabupaten  Sinjai  yang  telah  dipilih oleh  peneliti  yang  kemudian  diolah  dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik.
Jenis    data    yang    dikumpulkan    dalam penelitian  ini  adalah   data sekunder, yaitu data angka-angka  yang  terdapat  pada  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Organisasi  Perangkat Daerah  (DPA-OPD)  Kabupaten  Sinjai  tahun anggaran  2018.  Dan  sumber  data  diperoleh secara    langsung  dari  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  Organisasi  Perangkat  Daerah  (DPA- OPD)  Kabupaten  Sinjai  tahun  anggaran  2018 yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan  data untuk bahan  analisis  dilakukan  dengan  berbagai  cara. Data  dan  informasi  yang  ebrhubungan  dengan penelitian ini, diperoleh dengan cara:
1. Teknik observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data dengan cara  mengamati  langsung  obyek  datanya (Jogiyanto, 2010).
2. Metode  dokumentasi,  yaitu  pengumpulan data    dilakukan  dengan  melihat  dan menganalisis    data  sekunder.  Data  yang diambil  yaitu  dari  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran  SKPD  Kabupaten  Sinjai  dan diambil  dari  literature  atau  buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil    penelitian    ini      menunjukkan bahwa    penerapan    ASB  pada  kegiatan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten Sinjai dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Belanja Rata-rata
Model ASB yang dibuat dari
anggaran kegiatan memperlihatkan bagaimana
kewajaran anggaran.
Belanja  total  merupakan      penjumlahan dari      belanja      tetap      dan      belanja variabel    pada    suatu     target    kinerja tertentu.    Sementara, Belanja  rata-rata adalah belanja    total dengan memperhitungkan target kinerja. Belanja rata-rata  dalam  penelitian  ini    terlebih dahulu  dilihat  dari  belanja  total  melalui persamaan  model  regresi  sederhana dalam pelaksanaan  kegiatan Dinas Kesehatan.
Hasil    penelitian    ini    menunjukkan persamaan model regresi  untuk   masing- masing kelompok  ASB:  Untuk  kelompok ASB  Kegiatan  Bimbingan  Teknis cost driver yang  digunakan  adalah  jumlah orang  x  hari  dengan  total  kegiatan  8 (delapan)  diperoleh  Belanja  Rata-rata dengan persamaan Y=46.035.928+41.775x. Untuk  kelompok ASB Kegiatan Sosialisasi juga menggunakan    cost    driver      jumlah
80 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
orang dan jumlah hari dengan memperoleh  persamaan  belanja  rata- rata  Y  =  23.493.151+173.116x  dari  total kegiatan sebanyak 6  (enam).
Untuk kelompok ASB kegiatan penyusunan laporan menggunakan  cost driver unit dan  jumlah dokumen  dengan total  kegiatan  sebanyak  9  (sembilan) diperoleh persamaan belanja Y=66.631.292+471.654x. Untuk
kelompok    ASB  Kegiatan  Monitoring dan  evaluasi  menggunakan cost  driver jumlah  unit  kerja  x  jumlah  laporan. Adapun  jumlah  kegiatan  untuk  kegiatan monitoring dan evaluasi diperoleh persamaan  Y  =  36.605.991+982.449x dari total kegiatan sebanyak 4  (empat). Kegiatan      Forum        Komunikasi  dan
Koordinasi  dilaksanakan  oleh  Dinas Kesehatan  sebanyak  5  (lima)  kegiatan, dalam merumuskan ASB kelompok
Forum Komunikasi dan koordinasi
menggunakan cost driver jumlah peserta  dan kuensi  pertemuan  sehingga diperoleh  persamaan  belanja  rata-rata Y  =  55.195.073+45.247x.  Sedangkan untuk kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan  yang  dianggarkan  oleh Dinas  Kesehatan  dari  total  kegiatan  4 (empat)  diperoleh  persamaan  belanja rata-rata Y = 58.618.433+28.877x dengan  cost  driver  yang  digunakan dalam  perumusan  ASB  adalah  jumlah pemeriksa dan frekuensi pelaksanaan.
2. Nilai Minimum dan Maksimum Belanja Berdasarkan  hasil  analisis  data maka  didapatkan  nilai  minimum  dan maksimum    belanja  kegiatan  pada Dinas  Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun  anggaran  2018  dari  model  regresi untuk  masing-masing  kelompok  ASB, yaitu kelompok ASB kegiatan Bimbingan teknis, ASB kegiatan
sosialisasi,  ASB  kegiatan  penyusunan laporan,  ASB  kegiatan    monitoring  dan evaluasi, ASB
kegiatan forum
komunikasi dan koordinasi, ASB
kegiatan pengawasan dan pemeriksaan.
Dengan menggunakan acuan
standar belanja minimum dan
maksimum  hasil  dari  Analisis  Standar Belanja  ini  diharapkan  akan  memberi masukan  tentang  tingkat  kewajaran  dari anggaran  yang  diajukan  oleh  Dinas Kesehatan  untuk  penentuan  realisasi anggaran keuangan. Persentase Alokasi Belanja.
Hasil  penelitian  ini  juga   menemukan tingkat    kewajaran    dari  nilai    anggaran keuangan pada kegiatan    Bimbingan Teknis  bahwa  dari  seluruh  kegiatan  yang dilaksanakan Dinas  Kesehatan sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan masih dalam nilai tidak wajar    atau  dalam  kategori    underfinance dan  overfinance.  Hal  tersebut  juga  terjadi pada  Kegiatan  Sosialisai,  Penyusunan Laporan,  dan  Monitoring  dan  Evaluasi masih  dalam  kondisi  underfinance  dan overfinance.
Sedangkan  untuk    Kegiatan   Forum Komunikasi    dan  Koordinasi    terdapat    1 (satu)    kegiatan    yang    nilai    anggarannya wajar,  yaitu  kegiatan  Rapat  Koordinasi  dan Konsultasi Dalam dan  Luar Daerah, sedangkan   untuk   kegiatan  lainnya  masih dalam kondisi underfinance dan overfinance. Kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Sinjai  tahun 2018 yang nilai anggarannya dalam kategori wajar, yaitu Pengawasan Keamanan  Pangan  dan  Bahan  Berbahaya dan  kegiatan  Pemeriksaan/Pengawasan Kualitas  Air  Bersih,  Air  Minum,  Makanan dan  Minuman. Sedangkan  2 (dua) kegiatan lainnya  yang  dianggarkan  masih  dalam kategori  underfinance  dan  overfinance. Kondisi  ini  kurang  baik,  karena  pada kondisi overfinance berarti terjadi pemborosan  anggaran  keuangan  untuk itu perlu dikaji penyebab terjadinya kelebihan  anggaran.  Sedangkan  pada kondisi underfinance menunjukkan pelaksanakan  kegiatan  yang  tidak  efisien dan maksimal. Sementara bila  ada
Ulfah Nas; Muhammad Su’un; Fadliah Nasaruddin, Analisis Standar Belanja dan Kewajaran Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai |81 kegiatan  yang  sama  dan  cost  driver  yang sama  pula,  seharusnya  anggaran  kegiatan yang  memiliki  kesamaan  tersebut  harus sama  besar  (memakai  unsur  keadilan). Untuk  itu  diperlukan  Analisis  Standar Belanja  dalam  perencanaan  anggaran juga sebagai pengawasan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian Ahmad, Misra dan
Rosalina (2013) menemukan bahwa
urgensi penggunaan ASB sebagai pedoman  dalam  penyusunan  RKA-OPD sehingga  anggaran  yang  diusulkan  oleh OPD  menjadi  lebih  fair  sehingga  dapat lebih  objektif  dalam  proses  penganggaran dan  tidak  lagi  dipengaruhi  oleh  lobi-lobi politik    dan/atau pendekatan lainnya.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian Winerungan, Rumate dan Walewangko (2018) yang menyatakan bahwa analisis  standar  belanja  Inspektorat Kota  Bitung  tahun  2015-2017  terdiri  dari persentase/alokasi  masing-masing  belanja terhadap  total  belanja,  diperoleh  nilai minimum dan  nilai maksimum untuk standar belanja.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Rangkuman  tentang  proses    analisis dan  penerapan  Analisa Standar Belanja (ASB) Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sinjai  menunjukkan    nilai    minimal    untuk batas  terendah  kewajaran  biaya  yang harus dilakukan untuk menilai penggunaan  anggaran,  sedangkan  nilai maksimum digunakan untuk batas tertinggi   dalam   penggunaan  anggaran. Dalam perumusan ASB Dinas Kesehatan Sinjai untuk 6  (enam) kategori kegiatan menunjukkan persentase
alokasi  objek  belanja  untuk    masing- masing aktivitas. Untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan persentase alokasi terbesar pada
belanja sewa rumah/gedung/kantor. Kegiatan  Sosialisasi  dan  Penyuluhan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi,
Kegiatan  Forum          Komunikasi  dan Koordinasi alokasi    persentase terbesar pada    belanja    Makan  dan  Minum. Sedangkan  untuk  Kegiatan  Penyusunan Laporan persentase terbesar pada objek belanja  Jasa  Kantor    dan  kegiatan Pengawasan  dan  Pemeriksaan  pada objek belanja Perjalanan Dinas.
2. Secara  keseluruhan  dari  36  kegiatan untuk    6  (enam)  kategori  kelompok  ASB pada  Dinas  Kesehatan  hanya  3  (tiga) kegiatan  yang  wajar,    selebihnya  dalam kategori  tidak  wajar,  yaitu  underfinance (kekurangan  pembiayaan)  sebanyak  19 kegiatan dan overfinance sebanyak 14 kegiatan.

## Saran
Berdasarkan    simpulan      di      atas, maka    saran      yang    dapat  diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu :
1. Bagi    Pemerintah    Kabupaten    Sinjai dianjurkan untuk  memberikan  sosialisasi serta  mendorong  kepada  Kepala  OPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan  dan  Penyusunan  DPA- OPD  sehingga  pada  masa  mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.
2. Dengan  adanya  ketidakwajaran  yang dilakukan oleh adanya  overfinance
yang menyebabkan pemborosan anggaran ataupun   underfinance    yang menyebabkan    suatu    kegiatan  dapat tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai  perlu  menerapkan  ASB  dalam menilai  kewajaran  beban  kerja  dan biaya  selama  proses  perencanaan  dan penyusunan anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Afridian  Wirahadi  Ahmad,  Fauzan  Misra dan Eka Rosalina. (2013). Penyusunan Analisis Standar Belanja Sebagai Pedoman Penerapan Value For  Money Dalam Penganggaran  Pada  Pemerintah

## 82 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
Daerah:  Kasus  belanja  Kegiatan Pelatihan . Bali. Prosiding Simposium  Nasional  Akuntansi.  Mei. Vokasi ke-2. Politeknik Negeri Bali. Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan. (2005). Management
Control  Systems .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Badan     Pengawasan      Keuangan      dan
Pembangunan.  (2005). Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja . Jakarta. Bastian, Indra. (2009). Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Bustami,  Bastian  dan  Nurlaela.  (2012). Akuntansi  Biaya,  Edisi 3 .  Jakarta:    Mitra Wacana Media. Carter,  William  K.  (2009). Akuntansi  Biaya . Jakarta: Salemba Empat. Halim,    Abdul.  (2007). Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi Revisi . Jakarta: Salemba Empat. Hariadi,  Pramono.dkk.  (2010). Pengelolaan Keuangan  Daerah .  Jakarta;  Salemba Empat. Haris,  Syamsuddin.  (2007). Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  LIPI
Press.
Haryanto. (2008). Perencanaan dan
Penganggaran  Daerah  Pendekatan
Kinerja .  Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Imam  Ghozali  dan  Dwi  Ratmono.  (2008).
Akuntansi Keuangan Pemerintah
Pusat  dan  Daerah .  Semarang:  Badan
Penerbit: UNDIP.
Jaya,  Wihana  Kirana.  (2009). Penyusunan Analisis  Standar  Belanja .  Yogyakarta:
PSEKP  UGM