Volume : 1 | Nomor 2 | Juli 2021| E-ISSN : 2797-7161 | Doi : 10.47709/jebma.v1i1.971

## Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan
Penulis:
Nadya Nurul Sabrina 1) Isfenti Sadalia 2)

## Afiliasi:
Universitas Sumatera Utara 1,2)

## Korespondensi:
Nadyanurul07@gmail.com
Histori Naskah: Submit: 16-06-2021 Accepted: 18-06-2021 Published: 01-07-2021
Abstrak :  Penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam memperoleh keuntungan untuk mencapai  tujuan  jangka  panjang  ataupun  jangka  pendek  dan  agar dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global, dalam melaksanakan Good  Corporate  Governance (GCG),  perusahaan  menerapkan konsep  yang  menekankan  pentingnya  hak  pemegang  saham  untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Namun pemahaman  menyeluruh  tentang state-of-art dari Good  Corporate Governance (GCG) diperlukan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk  mengklasifikasikan,  mengidentifikasi  publikasi  ilmiah  dan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance (GCG  yang  terdiri  dari transparancy,  accountability, responsibilites, independency dan fairness . Hasil penelitian ini diuji menggunakan  triangulasi  sumber,  kemudian  dipaparkan  setiap prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan Good  Corporate Governance (GCG) pada subjek penelitian baik.
Kata kunci : Good Corporate Governance

## Pendahuluan
Konsep Good  Corporate  Governance muncul  berdasarkan Agency  theory yang  ini  memandang  bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemn (agen) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai  perusahaan  dibanding  pihak  pemilik  (prinsipal).  Pihak  manajemen  harus  mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (prinsipal) namun terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan  keadaan  sebenarnya  dari  perusahaan  sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan  permasalahan konflik kepentingan.   Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu  berbuat  sesuai  dengan  kepentingan  prinsipal,  sehingga  memicu  biaya  keagenan  (agency  cost). Sehingga dengan adanya good corporate governance permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer akan teratasi. (Hart dalam Sayidah, 2007).
Tujuan  dan  Manfaat Corporate  Governance Menurut  Sutojo  dan  Aldridge  (2005:  5), good  corporate governance mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1.    Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2.    Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham
3.    Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4.    Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5.    Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Sedangkan menurut Daniri (2006: 15-16), manfaat penerapan good corporate governance adalah sebagai berikut:
1.      Peningkatan  kinerja  perusahan  melalui  supervisi  atau  pemantauan  kinerja  manajemen  dan  adanya akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemangku  kepentingan  lainnya,  berdasarkan  kerangka  aturan  dan peraturan yang berlaku.
2.    Memberikan  kerangka  acuan  yang  memungkinkan  pengawasan  berjalan  efektif  sehingga  tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3.      Mengurangi  agency  cost,  yaitu  suatu  biaya  yang  harus ditanggung  pemegang  saham  sebagai  akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
Penerapan  prinsip-prinsip good  corporate  governance pada  subjek  penelitian  terdiri  dari  prinsip transparancy,  accountability,  responsibility,  independency dan fairness .  Penerapan  prinsip-prinsip good corporate governance .

## Studi Literatur

## Penerapan Good Corporate Governance
Good  Corporate  Governance dipercaya  dapat  meningkatkan  kinerja  atau  nilai  perusahaan.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  hasil  survei  IICG  berupa Corporate  Governance  Perception  Index (CGPI)   untuk   mengukur corporate   governance .   Alasan   penggunaan   indeks   ini   disebabkan   oleh keterbatasan  data  tentang  penelitian  penerapan corporate  governance pada  perusahaan-perusahaan  di Indonesia.  Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  dengan  menggunakan  instrumen  yang  telah  disesuaikan  dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Penerapan  prinsip-prinsip good  corporate  governance juga  diperkuat  di  dalam  Peraturan  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/ 2011: 1. Transparancy yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability yaitu   kejelasan   fungsi,   pelaksanaan   dan   pertanggungjawaban   organ   sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Independency yaitu   keadaan   di   mana   perusahaan   dikelola   secara   profesional   tanpa   benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness yaitu   keadilan   dan   kesetaraan   di   dalam   memenuhi   hak-hak   pemangku   kepentingan ( stakeholders ) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
Melalui fenomena tersebut, penulis  tertarik  untuk melakukan analisis dengan judul “penerapan prinsip-prinsip Prinsip Good Corporate Governance (GCG ) yang terdiri dari transparancy, accountability, responsibilites, independency dan fairness) pada suatu perusahaan.

## Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

## Hasil
Corprate  Governance menurut  Tunggal  (2012:24)  merupakan  sistem  yang  mengatur,  mengelola  dan mengawasi  proses  pengendalian  usaha  untuk  menaikan  nilai  saham,  sekaligus  sebagai  bentuk  perhatian kepada stakeholders , karyawan, dan masyarakat sekitar.
Good corporate governance merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari  firm  performance.  Penerapan  perilaku-perilaku  etis  untuk  dapat  melaksanakan good  corporate governance sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
Good Corporate Governance (GCG) sebagai tata kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah  Indonesia  dan International  Monetary  Fund  (IMF).  Konsep  ini  diharapkan  dapat  melindungi pemegang saham ( stakeholders ) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangani Letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Good Corporate Governance (GCG) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.
Penerapan  prinsip-prinsip  good  corporate  governance  pada  subjek  penelitian  yang  terdiri  dari  prinsip transparancy , accountability , responsibility , independency dan fairness .  Penjelasan  penerapan  prinsip- prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut:

## Prinsip Transparency
Semua informasi dan visi misi perusahaan  disampaikan keseluruh staff melalui rapat maupun meeting kecil yang  dilakukan  setiap  hari  senin,  adanya  grup  Whatsapp  (WA)  sebagai  bentuk  penerapan  prinsip transparansi. Menurut Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan misi merupakan rangkaian kalimat yang  menyatakan  tujuan  atau  alasan  eksistensi  organisasi  yang  memuat  apa  yang  disediakan  oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.
Perusahaan  menyelenggarakan  RUPS  setiap  sekali  setahun,  setelah  pengauditan  dan  buku  tahunan  pada bulan mei atau juni, perusahaan menerapkan prinsip transparancy dengan sangat baik dalam hal ini yaitu mengadakan RUPS. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan (KNKG, 2006). Laporan yang dibuat perusahaan diberikan kepada pihak-pihak  yang  membutuhkan,  seperti  kepada  pemegang  saham,  perusahaan  membuat  laporan  untuk pemegang saham yang diberikan saat RUPS.
Pada pemerintah, perusahaan memberikan laporan kepada DISNAKER berupa laporan bulanan yang berisi kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek penelitian,  laporan pajak yang dibutuhkan pihak fiskal untuk keperluan pajak, serta laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal seperti direksi, jajaran direksi dan  komisaris.  Perusahaan harus  menyediakan informasi  secara tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya (KNKG, 2006).  memiliki  website  namun,  perusahaan  menilai  website  yang  ada  tersebut  tidak  terlalu  efektif  dan jarang diakses.  Perusahaan ketika mengumumkan lelang,  langsung  memberitahu kepada rekanan dengan membuat suatu company profile . SOP perusahaan harus sesuai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh DISNAKER, sehingga sesuai dengan peraturan pemerintah. Terdapat sanksi ketika SOP tersebut dilanggar, sanksi tersebut berdasarkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut.

## Prinsip Accountability
Perusahaan memastikan fungsi tersebut dijalankan dengan baik, yaitu dengan melakukan penilaian, apabila pekerjaannya lancar dan tidak ada komplain maka, perusahaan menilai fungsinya sudah dimengerti,
dan  apabila  ada  kesalahan  yang  terjadi,  perusahaan  akan  menghubungi  pihak  tersebut  dan  meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai kendala apa yang terjadi. Perusahaan juga melakukan evaluasi kinerja dari karyawan berdasarkan target yang dicapai, apakah target tersebut tercapai atau tidak.
Perusahaan  harus  menetapkan  rincian  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  organ  perusahaan  dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi  perusahaan  (KNKG,  2006).  Penentuan  kebijakan  dan  peraturan  baru  di  subjek  penelitian berdasarkan perubahan bisnis yang sedang berlangsung dan yang terlibat di dalamnya adalah Direksi dan Komisaris. Jadi kebijakan dan peraturan tersebut berfisat dinamis berdasarkan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  pada  waktu  tersebut.  Jadi  penerapan  prinsip  accountability  dalam  hal  ini mengenai  penentuan  kebijakan  dan  peraturan  baru,  menurut  peneliti  sangat  baik.  Dengan  seperti  itu perusahaan dapat mengikuti perubahan alur bisnis yang sedang terjadi, dan dapat bertahan dalam persaingan bisnis.  Perusahaan  dapat  menyesuaikan  apa  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mempertahankan  jalannya bisnis tersebut. Perubahan organisasi juga merupakan upaya masyarakat dalam organisasai tersebut, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagi aspek, atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yan g terus berkembang, agar tujuannya dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia (Winardi, 2006).
Pengukuran kinerja dengan memperhatikan adanya komplain atau tidak terhadap karyawan tersebut namun juga dilihat dari keadaan karyawan tersebut, terdapat pertimbangan juga apakah karyawan tersebut memang memiliki ketidakcakapan di suatu bidang sehingga kinerjanya menurun, ada evaluasi mengenai hal tersebut dan target  yang  bisa  dicapai  oleh  karyawan juga  digunakan  sebagai  ukuran  kinerja  perusahaan terhadap karyawan.
Perusahaan  memiliki  sistem  reward  &  punishment  yang  tertuang  di  dalam  Peraturan  Perusahaan  yang dimana peraturan tersebut sudah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Rewardnya yaitu berupa kenaikan gaji berkala yang juga memperhitungkan masa kerjanya, adanya premi setiap bulan dan promosi jabatan. Punishmentnya  adalah  adanya  demosi  jabatan,  evaluasi  terhadap  karyawan  tersebut  dan  pemecatan. Penerapan  prinsip  accountability  dalam  hal  ini  pengukuran  kinerja  serta  sistem  reward  &  punishment dilakukan dengan sangat  baik.  Perusahaan menerapkan pengukuran kinerja terhadap  setiap  karyawannya dan selain itu  adanya  konfirmasi terhadap  karyawan seperti  apakah  kendala  yang dihadapi  sehingga bisa terjadi  komplain  tersebut  maupun  kenapa  target  tidak  bisa  tercapai.  Dari  sistem  reward  &  punishment, subjek penelitian juga menerapkan sistem tersebut yang sudah tertuang di dalam Peraturan Perusahaan dan setiap karyawan akan mendapatkan reward & punishment sesuai dengan kinerja yang diberikan.
Kode  etik  yang  dijadikan  pegangan  oleh  subjek  penelitian  adalah  melaksanakan  Peraturan  Perusahaan, mengikuti  aturanaturan  dari  pemerintah  yang  berlaku.  Diterapkannya  Peraturan  Perusahaan  yang  sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu subjek penelitian menerapkan prinsip accountability dalam hal ini kode etik, sangat baik dan perusahaan juga secara tidak langsung ikut melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  setiap  organ  perusahaan  dan  semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati (KNKG, 2006).

## Prinsip Responsibility
Tanggungjawab  terhadap  karyawan  yang  dilakukan  seperti  mengikutsertakan  karyawan  pada  program BPJS yang diselenggarakan oleh pemerintah, tunjangan pendidikan yang disediakan untuk anak-anak dari karyawan, program pensiun dari perusahaan, uang transport dan kegiatan rekreasi bersama berupa family gathering bersama para karyawan. Kebijakan UMK harus sesuai kontrak dan uang makan.
Penerapan  prinsip  responsibility  dalam  hal  ini  perusahaan  menyediakan  jaminan  kesejahteraan  untuk karyawannya,  tidak  hanya  kebutuhan  jasmani  melainkan  juga  menjaga  hubungan  antar  karyawan. Tanggungjawab  terhadap  masyarakat  yang  dilakukan  seperti  mengadakan  kegiatan  buka  bersama  dan menyumbangkan sejumlah uang saat idul adha untuk dagin kurban, meski kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan  tidak  mengganggu  lingkungan  disekitar  perusahaan  dan  masyarakat.  Perusahaan  harus melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dengan  antara  lain  peduli  terhadap  masyarakat  dan  kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (KNKG, 2006).
Tanggungjawab terhadap mitra bisnis yang dilakukan seperti on time delivery, melaksanakan kontrak yang sudah disetujui dengan mitra bisnis, dimana kontrak tersebut terdapat sanksi dan kewajiban serta jaminan keselamatan barang.  Penerapan prinsip  responsibility dalam  hal ini tanggungjawab  terhadap  mitra bisnis menurut peneliti sudah sangat baik, dengan adanya kontrak tersebut yang sudah saling disetujui dan itikat dari perusahaan untuk  memberikan yang terbaik,  menunjukan perusahaan memberikan jaminan terhadap mitra bisnis.
Tanggungjawab terhadap pemerintah melaksanakan kewajiban pajak  yang menjadi kewajiban perusahaan dan membuat laporan kegiatan kegiatan bisnis yang dilakukan dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Tanggungjawab  terhadap  pemegang  saham  seperti  mengadakan  RUPS  yang  diadakan  setiap  tahun  pada bulan  mei  atau  juni  dan  terdapat  laporan  yang  dibutuhkan  oleh  pemegang  saham  untuk  mengambil keputusan. Penerapan prinsip responsibility dalam hal ini tanggungjawab terhadap pemegang saham karena perusahaan melaksanakan RUPS tiap tahun dan meyediakan laporan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham.  Hak  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  perusahaan  secara  tepat  waktu,  benar  dan  teratur, kecuali  hal-hal  yang  bersifat  rahasia,  sehingga  memungkinkan  pemegang  saham  membuat  keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat (KNKG, 2006).

## Prinsip Independency
Perusahaan  seharusnya  tidak  pernah  diintervensi  oleh  pihak-pihak  di  luar  direksi  perusahaan  maka pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  dengan  baik  sehingga  pelaksanaan  prinsip  independency  yang dilakukan  perusahaan  sangat   baik.   Masing-masing  organ  perusahaan   harus  menghindari  terjadinya dominasi   oleh   pihak   manapun,   tidak   terpengaruh   oleh   kepentingan   tertentu,   bebas   dari   benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006).
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006). Pemerintah tidak pernah ikut campur dalam jalannya perusahaan karena, perusahaan tidak pernah melanggar peraturan  yang berlaku terhadap  perusahaan.  Penerapan prinsip indepen67dency sangat baik, karena pemerintah tidak pernah ikut dalam mengatur jalannya perusahaan.

## Prinsip Fairness
Perusahaan memberi kesempatan bekerja yang sama bagi setiap karyawan yang memiliki kompetensi untuk bekerja  di  perusahaan  tanpa  ada  pembedaan  suku,  agama,  ras,  golongan,  gender  dan  kondisi  fisik. Pelaksanaan prinsip fairness perlu dilakukan perusahaan dalam memberi kesempatan bekerja yang sama. Perusahaan  memiliki jenjang karir, namun jenjang karir tersebut bukan berkala melainkan ketika karyawan tersebut  memiliki  kinerja  yang  baik  maka  akan  dijadikan  koordinator  atau  kepala  bagian.  Pelakasanaan prinsip  fairness  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  menurut  peneliti  sangat  baik  dilihat  dari  perusahaan memiliki jenjang karir. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir  dan  melaksanakan  tugasnya  secara profesional  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, gender dan kondisi fisik (KNKG, 2006).
Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pemegang saham, mayoritas maupun minoritas.  Setiap  pemegang  saham  memiliki  hak  untuk  mengeluarkan  suaranya  masing-masing  saat diselenggarakannya  RUPS  tahunan.  Namun  pemegang  saham  mayoritas  sudah  pasti  memiliki  hak  suara lebih,  namun  tetap  menerima  suara  dari  minoritas.  Menurut  peneliti  pelaksanaan  prinsip  fairness  yang dilakukan oleh subjek penelitian yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pemegang saham sudah sangat baik. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan (KNKG, 2006).
Pemegang  saham  tidak  memiliki  hak  secara  individu  untuk  mengarahkan  perusahaan,  melainkan berdasarkan  hasil  dari  RUPS,  persetujuan  yang  tercapai  dan  hasil  rapat  digunakan  untuk  melanjutkan program kerja tahun berikutnya. Rapat tersebut dipaparkan laporan-laporan yang diperlukan oleh pemegang saham  untuk  mengambil  keputusan.  Menurut  peneliti  pelaksanaan  prinsip  fairness  yang  dilakukan  oleh subjek penelitian dalam hal hak pemegang saham mengarahkan perusahaan adalah sangat baik. Hasil RUPS menjadi  penentu  perusahaan  untuk  melanjutkan  program  kerja  tahun  berikutnya,  bukan  berdasarkan individu  dari  masing-masing  pemegang  saham.  Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  kepada pemangku  kepentingan  untuk  memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi  kepentingan perusahaan  serta  membuka  akses  terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dalam  lingkup kedudukan masing-masing (KNKG, 2006).
Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.    Penerapan good  corporate  governance sangat  penting  untuk  meningkatkan  daya  saing  perusahaan dalam  kompetisi  pasar  global  yang  sudah  ketat  sekali.  Penerapan  good  corporate  governance  yang berintikan pada budaya korporasi adalah merupakan sikap profesionalisme yang beretika dan bermoral tinggi,  sehingga  semua  kekuatan  manusia  korporasi  tidak  lagi  melakukan  politik  praktis  di  dalam perusahaan,  melainkan bersatu padu untuk meningkatkan kualitas perusahaan menjadi  kuat,  kokoh, dan lebih sehat serta dapat mengembangkan perusahaan.
2.   Prinsip Transparancy ,   Perusahaan   terbuka   dalam   pengambilan   keputusan   serta   menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Tranparansi  dilihat  dari  pengkomunikasian  visi  dan  misi  perusahaan,  kebijakan  perusahan  yang tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders, tersedianya website perusahaan, adanya penerapan RUPS perusahaan.
3.    Prinsip Accountability ,  Kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  organ  sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, akuntabilitas dilihat dari adanya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ, keselarasan dengan visi dan misi perusahaan, memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan serta sistem reward and punishment.
4.    Prinsip Responsibility ,  Perusahaan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta  melaksanakan tanggung  jawab  terhadap  masyarakat,  lingkungan,  dan  pemerintah.  Hal  tersebut  dilihat  dari melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestaria n lingkungan terutama di sekitar perusahaan, serta melaksanakan kewajiban pajak dan memberikan hak karyawan.
5.      Prinsip Independency ,  Perusahaan  dikelola  secara  independen tanpa  adanya  dominasi  dari  masing- masing  organ  perusahaan  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  lain  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
6.    Prinsip Fairness , Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi kepada perusahan.  Serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan  karyawan,  berkarir  dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tanpa  membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

## Ucapan Terima Kasih (opsional)
Lorem  Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem  Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

## Referensi
Abdifatah Ahmed Haji Sanni Mubaraq. (2015). The Implications of the Revised Code of Corporate Cheung, Y., Connelly, J.T., Jiang, P., and Limpaphayom, P. (2011). Does Corporate Governance Predict Future Performance: Evidence from Hong Kong. Financial Management, 40(1), 159-197. Kasmir, 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada,.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia (draf perbaikan 19 Juli 2013) Kumar, N., and Singh, J.P. (2013). Effect of Board Size and Promoter Ownership on Firm Value: Some Empirical  Findings  from  India.  Corporate  Governance:  The  International  Journal  of  Business  in Society, 13(1). 88-98.
Nurjamilah, Muhamad Rizal, Ria Arifianti (2018). Studi Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui Kinerja Perusahaan: Studi Pemetaan Sistematik.
Mak, Y.T., and Kusnadi, Y. (2005). Size Really Matters: Further Evidence on The Negative Relationship Between Board Size and Firm Value. PacificBasin Finance Journal, 13(3), 301- 318.
Mardjono, M.  (2006).  A Tale of  Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail.  Managerial  Auditing Journal, 20(3), 272-283. Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi Page 75 of 81 Vol. 01 No. 02, 2018
Mohd Ghazali, N.A. (2010). Ownership Structure, Corporate Governance, and Corporate Performance in Malaysia. International Journal of Commerce and Management, Vol. 20(2), 109
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU.2011, Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan yang Baik Prasetyo Widyo Iswara (2014). Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan Thodo  Dixon  Karel  Manurung  (2018).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  Pada Perusahaan Kargo Di Surabaya
Ujunwa,  A.  (2012).  Board  Characteristics  and  the  Financial  Performance  of  Nigerian  Quoted  Firms. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 12(5), 656-674.