Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156

## Implementasi Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado
Implementation of Visa and Stay Permit Granting in the New Habit Adaptation Period In Immigration Office Class I TPI Manado
Andrew Johannes Oroh (1)(*) , Agustinus B. Pati (2) , William Areros (2)
1) Staf dan Peneliti pada Kantor Imigrasi Manado/ASN
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: andrewjoroh@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan
: Rabu, 31 Mei 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  granting  visas  and  residence  permits  in  the  adaptation period of new habits at the Manado Class I TPI Immigration Office. This research was conducted from August 2022 to March 2023. The selection of information was done intentionally and purposefully. The data used were primary data  and  secondary  data.  Primary  data  was  collected  through  interviews,  interview  guidelines  to  the  Class  I  TPI Manado  immigration  office  as  the  implementer  of  the  policy  of  granting  visas  and  residence  permits  during  the adaptation period of new habits and also to foreign nationals who get these services. Secondary data was obtained from relevant  agencies, namely through the Manado Class I TPI Immigration Office, Sam Ratulangi  International Airport  and  the  local  government  of  North  Sulawesi  Province.  Secondary  data  was  also  obtained  through  books obtained from local bookstores and the internet through google scholar in the form of books, journal articles, and theses/theses  related  to  the  topic  of  this  research,  namely  the  implementation  of  granting  residence  permits  and visas  during  the  adaptation  period  of  new  habits.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  policy  of granting  visas  and  residence  permits  during  the  adaptation  period  of  new  habits  by  the  Manado  class  I  TPI immigration  office  was  running  well  at  that  time  with  the  support  of  the  local  government  and  the  central government, despite experiencing several changes in rules due to situations and conditions, but the policy could be carried out well.
Keywords : implementation; policy; visa granting; residence permit

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  pemberian  visa  dan  izin  tinggal  dalam  masa adaptasi  kebiasaan  baru  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dari  bulan  Agustus 2022 sampai Maret 2023. Pemilihan informasi dilakukan secara sengaja dan bertujuan. Data yang digunakan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara,  pedoman  wawancara  kepada  pihak imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado  selaku  pelaksana  kebijakan  pemberian  visa  dan  izin  tinggal  pada  masa  adaptasi kebiasaan  baru  dan  juga  kepada  warga  negara  asing  yang  mendapatkan  layanan  tersebut.  Data  sekunder  diperoleh dari  instansi  terkait  yaitu melalui  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado,  Bandara  Internasional  Sam  Ratulangi  dan pemerintah  daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Data  sekunder  juga  diperoleh  melalui  buku  yang  diperoleh  dari  toko buku lokal serta internet melalui google scholar berupa buku, artikel jurnal, dan skripsi/tesis yang berkaitan dengan topik  penelitian  ini  yaitu  implementasi  pemberian  izin  tinggal  dan  visa  pada  masa  adaptasi  kebiasaan  baru.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  kebijakan  pemberian  visa  dan  izin  tinggal  dalam  masa  adaptasi kebiasaan baru oleh kantor imigrasi kelas I TPI Manado berjalan dengan baik pada masa tersebut dengan dukungan dari  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat,  meskipun  mengalami  beberapa  kali  perubahsan  aturan  yang disebabkan situasi dan kondisi, namun kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik, meskipun masih mengalami kendala kualitas dan kuantitas sumberdaya pada saat itu.
Kata kunci : implementasi; kebijakan; pemberian visa; izin tinggal
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Pandemi Corona  virus  Disease 2019  atau lebih  dikenal  dengan  covid-19  merupakan  suatu wabah  penyakit  yang  berdampak  secara  global yang diumumkan oleh World Health Organization atau  organisasi  kesehatan  dunia  di mana  penularannya  berasal  dari  manusia  ke manusia  yang  menyebabkan  penyebaran  menjadi begitu  cepat  dan  tersebar  ke  berbagai  penjuru dunia.  Covid-19  pertama  kali  muncul  di  Kota Wuhan,  Republik  Rakyat  Tiongkok  pada  bulan Desember tahun 2019.
Negara Indonesia, pertama kali virus covid- 19  dinyatakan  telah  masuk  yaitu  pada  tanggal  2 Maret tahun 2020. Dengan kasus positif covid-19 di  Indonesia  pertama  kali  dideteksi  terhadap  dua orang  yang  terkonfirmasi  tertular  dari  seorang warga  negara  Jepang.  Hal  inilah  yang  menjadi dasar  pemerintah  menutup  keluar  masuknya warga  negara  asing  (WNA)  ke  wilayah  negara Indonesia  yang  berdampak  pada  pendapatan negara.  WNA  yang  sering  dikenal  dengan  istilah turis tidak lagi dapat menjelajahi atau berpetualang  di  daerah-daerah  yang  berada  di Indonesia  yang  memberikan  dampak  terhadap masyarakat  terutama  pada  sektor  ekonomi  dan pariwisata.
Adanya  peristiwa  penyebaran  virus  covid- 19  menyebabkan  pemerintah  mengambil  langkah yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  penyebaran virus  covid-19  di  masyarakat.  Pemerintah Indonesia  melaksanakan  proses  pencegahan  yang dimulai  dari  sistem  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  sampai  pada  sistem  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun hal  ini  berdampak  besar  terhadap  perekonomian masyarakat. Penerapan sistem PSBB pertama kali dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 2020 yang berlaku bagi 7 provinsi yang berada di Pulau Jawa yang  selanjutnya  setiap  daerah,  kabupaten  dan kota  diberikan  kesempatan  mengajukan  dan menerapkan serta menetapkan wilayahnya diberlakukan PSBB setelah dinilai layak diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pembatasan  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui pertimbangan  dan  persetujuan  dari  Kementerian Kesehatan  yang  paling  sedikit  meliputi  peliburan sekolah  dan  tempat  kerja  dan  atau  pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Langkah  yang  diambil  pemerintah  melalui kegiatan  PSBB  dan  PPKM  menunjukkan  proses penanggulangan  virus  covid-19  berjalan  dengan baik.  Namun  pemerintah  juga  disibukkan  dengan cara agar dapat memulihkan perekonomian negara serta  solusi  bagi  masyarakat  dalam  rangka menstabilitaskan  perekonomian  di  lingkungan masyarakat. Masa pandemi, menyebabkan masyarakat  Indonesia  diharuskan  hidup  dengan tatanan  baru,  yang dapat  berdamai  dengan  covid- 19  sehingga  pemerintah  menerapkan  salah  satu langkah  sebagai  tahapan  lanjutan  dari  PSBB  dan PPK  yaitu  dengan  pelaksanaan “New  Normal” sebagai  suatu  tindakan  atau  perilaku  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dan  seluruh  institusi yang ada di wilayah untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan  sebelumnya  di  mana  hal  ini  bila  tidak dijalankan akan dapat menciptakan risiko penularan.  Tujuan  pelaksanaan new  normal agar masyarakat  tetap  produktif  dan  aman  dari  covid- 19 pada masa pandemi.
New normal selanjutnya dinarasikan sebagai  suatu  adaptasi  kebiasaan  baru  di  mana masyarakat dapat bekerja, belajar dan beraktivitas dengan  produktif  di  era  pandemi  covid-19. Tentunya  masyarakat  merasa  bosan  menjalankan kegiatan  dengan  pembatasan  ataupun  tinggal  di rumah secara terus-menerus dikarenakan masyarakat  ingin  kembali  dapat  bekerja,  belajar dan  bersosialisasi  atau  beraktivitas  lainnya  agar dapat  produktif  di  era  pandemi  yang  tentunya dapat  menjaga  dan  meningkatkan  stabilitas perekonomian  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini dilakukan agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan  baru  yaitu  disiplin  hidup  sehat  dan menerapkan  protokol  kesehatan  secara  ketat. Dengan  penerapan  adaptasi  kebiasaan  baru pemerintah  Indonesia  bertujuan  memulihkan perekonomian  yang  tentunya  membutuhkan waktu dengan risiko yang memiliki dampak, baik berdampak  negatif  maupun  dampak  positif  harus diambil.  Salah  satu  langkah  yang  dibuat  oleh pemerintah  yaitu  dengan  mengizinkan  WNA masuk  ke  Indonesia  dengan  persyaratan  tertentu dan  melalui  persyaratan  yang  berkaitan  erat dengan keimigrasian. Selain WNA yang diijinkan masuk,  banyak  WNA  yang  tinggal  di  Indonesia, yang negaranya masih memberlakukan lockdown , membuat pihak imigrasi
Indonesia
memberlakukan pemberian atau perpanjangan izin
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156
tinggal  keadaan  darurat  atau  terpaksa.  WNA tersebut  tidak  dapat  pulang  atau  masuk  ke negaranya akibat lockdown , sesuai dengan isi dari Permenkumham  nomor  8  tahun  2020  tentang penghentian  sementara  bebas  visa  kunjungan  dan visa  kunjungan  saat  kedatangan  serta  pemberian izin  tinggal  keadaan  terpaksa.  Dengan  demikian, imigrasi  tetap  dapat  memberikan  pelayanan berupa  pemberian  atau  perpanjangan  izin  tinggal keadaan  darurat/terpaksa  di  mana  hal  tersebut sudah  menjadi  kewenangan  dan  tugas  pihak imigrasi  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan Permenkumham  nomor  8  tahun  2020  yang dibentuk akibat adanya pendemi covid-19.
Pemerintah  melalui  direktorat  jenderal imigrasi,  dalam  rangka  adanya  perubahan  aturan di  masa  pandemi  covid-19  yang  menyangkut pembukaan pariwisata mancanegara yang berkaitan  erat  pada  lalu  lintas  dan  izin  tinggal orang asing, keimigrasian dituntut untuk menjalankan  pengelolaan  dokumen  keimigrasian dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  SOP  yang berlaku yang berpedoman pada peraturan Menteri Hukum dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  26  tahun 2020  tentang  visa  dan  izin  tinggal  dalam  masa adaptasi  kebiasaan  baru  yang  diundangkan  pada tanggal  1  Oktober  2020.  Hal  ini  dilakukan dikarenakan adanya Peraturan Presiden nomor 82 tahun  2020  tentang  komite  penanganan  covid-19 dan  pemulihan  ekonomi  nasional.  Melalui  aturan tersebut  pemerintah  menghendaki  pelaksanaan penanganan  covid-19  Indonesia  harus  berjalan dan beriringan  dengan upaya pemulihan  ekonomi nasional.  Dengan  adanya  pembukaan  pariwisata mancanegara, orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia  harus  mengajukan  permohonan  devisa dan mematuhi protokol kesehatan di mana apabila orang  asing  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan ketika  masuk  wilayah  Indonesia  akan  dikenakan tindakan  administratif  berupa  denda  hingga pemberian  bebas  visa  kunjungan  dan Visa  on Arrival dibekukan.
Ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  No.  26  Tahun  2020  tentang  Visa  dan Izin  Tinggal  Keimigrasian  Dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru,  antara  lain  adalah:  Orang  Asing pemegang  Visa  /  Izin  Tinggal  yang  sah  dan berlaku  dapat  masuk  wilayah  Indonesia  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  tertentu  setelah memenuhi  protokol  kesehatan;  Orang  Asing
pemegang  Izin  Tinggal  Kunjungan  (ITK)  yang telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT)  dan  berada  di  Wilayah  Indonesia  dapat mengajukan  permohonan  perpanjangan  Izin Tinggal  pada  Kantor  Imigrasi;  Orang  Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap  yang  telah  memperoleh  Izin  Tinggal Keadaan  Terpaksa  dan  berada  di  Wilayah Indonesia, dapat diberikan perpanjangan berdasarkan  Izin  Tinggal  Terbatas  atau  Izin Tinggal Tetap sebelumnya; Orang Asing pemegang  Izin  Tinggal  Terbatas,  Izin  Tinggal Tetap,  atau  Izin  Masuk  Kembali  (Re-Entry Permit)  dari  ITAP,  yang  habis  masa  berlakunya dan sedang berada di luar wilayah Indonesia, Izin Tinggalnya  dinyatakan  berakhir  dan  wajib mengajukan  permohonan  Persetujuan  Visa  untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia.
Hal  ini  juga  berlaku  bagi  keimigrasian  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Ketertarikan  WNA masuk  ke  Provinsi  Sulawesi  Utara  dikarenakan daya tarik pariwisata yang begitu banyak tersebar di  wilayah  Sulawesi  Utara.  Kantor  imigrasi sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  bawah  direktorat jenderal  imigrasi  yang  menjalankan  fungsi  pak migrasi  andi  daerah  kabupaten,  kota,  atau kecamatan.  Dalam  rangka  menunjang  program pemerintah pusat tentang kes pemulihan ekonomi, imigrasian  juga  mengubah  kebijakan  tentang perlintasan orang asing. Pemerintah dan masyarakat  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Utara pada  dasarnya  sudah  mengetahui  keberadaan orang  asing  yang  terbilang  cukup  banyak  saat pandemi covid-19, namun hal tersebut dikarenakan  tidak  diperolehnya  akses  bagi  warga negara  asing  untuk  pulang  ke  negara  asal, meskipun  beberapa  sudah  berstatus overstayer dan  solusi  dalam  menanggapi  permasalahan  izin tinggalnya adalah dengan pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). Tetapi terus menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan  kepastian  hukum  keberadaan  di  wilayah Indonesia termasuk di  Provinsi Sulawesi Utara di mana banyak orang asing di Indonesia khususnya Sulawesi Utara yang diberikan ITKT menyebabkan  ketidak  sesuaian  kepastian  hukum terkait hak dan kewajibannya sebagai orang asing di  Indonesia.  Hal  tersebut  rata-rata  warga  negara asing  yang  masuk  ke  Indonesia  khususnya  sejak tanggal  1  Januari  2020  dan  beberapa  diantaranya telah datang sebelum tanggal 1 Januari 2020.
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)
Maskipun  covid-19  menjadi  permasalahan global  yang  menjadi  tanggung  jawab  bersama bagi  seluruh  negara  di  dunia  koma  termasuk keberadaan  orang  asing  dengan  ITKT.  Hingga saat  ini  pemerintah  Indonesia  sebagai  unsur tertinggi  dalam  mengemban  tanggung  jawab keberadaan  orang  asing  di  Indonesia  sudah melakukan  komunikasi  secara  berkala  terkait proses  pembelahan  orang  asing  tersebut.  Tetapi pada  kenyataannya  beberapa  jalur  penerbangan antar  negara  belum  dibuka  secara  menyeluruh ditambah juga masih sulitnya beberapa pemerintah  negara  sahabat  untuk  memberikan flight approval bagi alat angkut sewa atau charter flight guna  proses  pemulangan  orang  asing. Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  yang terjadi tentunya dibutuhkan kebijakan keimigrasian  yang  bersifat soft  policy melalui pemberian kemudahan perizinan bagi orang asing yang bersifat luar biasa atau extraordinary dengan tidak meninggalkan kewaspadaan dari sisi hukum keamanan dan penegakan hukum.
Berdasarkan  data  awal  di  lapangan  terkait keberadaan  orang  asing  di  Sulawesi  utara  yang terkena dampak pandemi covid-19, mengakibatkan tidak dapat kembali ke negara asal sehingga  dibuatkan  perpanjangan  izin  tinggal kunjungan terpaksa pata tahun 2020.
Tabel 1. Jumlah Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Terpaksa
Pada Tahun 2020 No Negara Jumlah 1. China 70 2. Amerika Serikat 1 3. Perancis 1 4. Belanda 3 5. Arab Saudi 1 6. Swiss 2 7. Rumania 1 8. Yunani 1 9. Cekoslovakia 1 10. Papua Nugini 4 11. Australia 1 12. Inggris 2 13. Hongkong 1 Total 89
Sumber: Kantor Imograsi Kelas I Manado. 2023
Berdasarkan  data  terlihat  jumlah  orang asing  di  Sulawesi  utara  pada  masa  pandemi  dan telah  habis  izin  tinggal  cukup  banyak  dan  jumlah orang  asing  yang  mendapatkan  perpanjangan kebanyak  berasal  dari  Negara  China  kemudian Papua  Nugini  dan  Belanda.  Keberadaan  orang asing  di  Sulawesi  Utara  juga  cukup  beragam namun  sebagian  besar  datang  untuk  berwisata  di Sulawesi  Utara,  selanjutnya  untuk  keperluan
bekerja.  Namun  dalam  penerapannya,  pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi covid-19 di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado mengalami  beberapa  permasalahan,  antara  lain peraturan  pemerintah  yang beberapa  kali  berubah serta  munculnya  aturan-aturan  baru  terkait keberadaan  orang  asing,  sosialisasi  yang  terbatas terhadap  orang  asing  di  Sulawesi  Utara. Tantangan  selanjutnya  pada  saat  itu  juga pelayanan yang diberikan kantor imigrasi dijalankan  secara online .  Pembatasan  pelayanan publik mulai dilakukan pemerintah sejak pertengahan  bulan  Maret  2020  hingga  Mei  2020, seiring  dimulainya  kegiatan  belajar  anak  sekolah di  rumah  dan  aturan Work  from  Home (WFH) bagi  pekerja.  Pembatasan  pelayanan  publik termasuk  lini  keimigrasian  juga  mendukung upaya  pemerintah  pusat  dan  daerah  terkait penanganan  covid-19,  dalam  hal  ini  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  melalui  Direktur  Jenderal  Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI- GR.01.01-2114  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Layanan  Keimigrasian  Dalam  Rangka  Mencegah Penyebaran COVID- 19.
Diijinkannya  WNA  masuk  di  wilayah Indonesia pada masa kebiasaan baru pasca covid- 19  tentunya  dapat  berdampak  pada  masyarakat. Hal  tersebut  disebabkan  WNA  yang  masuk  bisa saja  masih  menjadi carrier atau  membawa  virus covid-19.  Dilihat  dari  kurva  angka  penyebaran covid-19  di  Indonesia  pada  masa  penerapan adaptasi  kebiasaan  baru  bahkan  penyebaran covid-19 masih terus meningkat, belum stabil dan sangat  memungkinkan  keimigrasian  Indonesia terkait  lintasan  orang  asing  terus  berada  pada tahap pembatasan perjalanan terhadap orang asing dengan  beberapa  ketentuan.  Selain  permasalahan yang  terjadi  akibat  adanya  WNA  yang  masuk, berdampak  positif  diantaranya  dapat  membantu perekonomian  masyarakat  secara  khususnya  dan negara secara umum dan mewujudkan terciptanya pemulihan ekonomi.
Penelitian  ini,  menarik  untuk  diteliti  lebih lanjut  dikarenakan  kondisi  dan  keadaan  yang terjadi di Sulawesi Utara dan Indonesia khususnya kebijakan  di  bidang  keimigrasian  baru  kali  ini terjadi  sehingga  kebijakan  terkait  orang  asing berubah-ubah,  oleh  sebab  itu  penelitian  untuk menganalisis  lebih  mendalam  terkait  hal  tersebut perlu dilakukan.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi  pemberian  visa  dan  izin  tinggal dalam  masa  adaptasi  kebiasaan  baru  di  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

## Manfaat Penelitian
1.  Manfaat  teoritis,  secara  akademis,  penelitian ini  diharapkan  dapat  menambah  khasanah ilmu  pengetahuan,  terutama  dalam  bidang manajemen sumber daya khususnya.
2.  Manfaat praktis, diharapkan melalui penelitian  ini  dapat  berguna  memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi  suatu  permasalahan  khususnya  dalam pemberian visa dan izin tinggal.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu  kurang  lebih  selama  7  (tujuh)  bulan,  pada bulan  Agustus  2022  sampai  dengan  Maret  2023 yang  dimulai  dari  proses  penyusunan  proposal, proses  pembimbingan  dan  penyajian  dalam bentuk tesis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi  kelas  I  TPI  Manado,  Provinsi  Sulawesi Utara.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder yang kemudian peneliti ungkapkan isi atau makna dari  aturan  hukum  yang  telah  ditentukan  yang  di hukum  dengan  hukum  yang  sama,  berbeda  atau memiliki  deskripsi  sendiri  tentang  kajian  hukum yang  telah  dilakukan.  Penelitian  kualitatif merupakan  suatu  pendekatan  penelitian  yang mengungkapkan  situasi  sosial  tertentu  dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

## Sumber Data Penelitian
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder.
1.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  subjek  penelitian,  dalam
hal  ini  informan  penelitian  yang  sebelumnya telah dikumpulkan data dengan melaksanakan observasi  atau  pengamatan  di  lapangan tentang  pemberian  visa  dan  izin  tinggal khususnya  pada  masa  adaptasi  baru  di lingkungan  keimigrasian  di  kantor  imigrasi kelas I TPI Manado.
2.  Data  sekunder  merupakan berbagai  informasi yang  telah  ada  sebelumnya  dan  dengan sengaja  dikumpulkan  yang  digunakan  untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau  tabel  sebuah  informasi  penting  seperti data  WNA  yang  masuk  dan  berada  di Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Sulawesi Utara serta data-data berupa dokumen lainnya yang menjadi data pendukung penelitian.

## Informan Penelitian
Informan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  diperoleh  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu  di  mana  informan  dianggap memahami  informasi  tentang  objek  penelitian yang  ditentukan.  Sugiyono  (2019),  teknik purposive  sampling ,  yaitu  teknik  pengambilan sampel  didasarkan  atas  tujuan  tertentu  (orang yang  dipilih  betul-betul  memiliki  kriteria  sebagai sampel).  Informan  atau  narasumber  dalam penelitian  adalah  orang  yang  dianggap  memiliki informasi tentang objek penelitian yaitu pemberian  visa  dan  izin  tinggal  pada  masa adaptasi  kebiasaan  baru.  Informan  penelitian  ini berjumlah 5 orang:
1.  Kepala  Kantor  Imigrasi  kelas  1  Manado  (1 orang)
2.  Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado (2 orang)
3.  Warga Ngara asing (3 orang)

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:
1.  Wawancara (In-depth interview) adalah kegiatan  tanya-jawab  secara  lisan  untuk memperoleh  informasi.  Bentuk  informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam  secara  audio,  visual,  atau  audio visual.  Metode  wawancara  mendalam  yang dilakukan  dengan  adanya  daftar  pertanyaan berupa  pedoman  wawancara  yang  telah disiapkan  sebelumnya.  Metode  ini  digunakan
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)
untuk  memperoleh  data  tentang  tata  cara penempatan  pekerja  migran  Indonesia  oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia. 2.  Dokumentasi  merupakan  dokumen  yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan  penelitian  seringkali  digunakan dokumen-dokumen  yang  sudah  ada  sebagai salah  satu  sumber  atau  referensi.  Metode inilah yang biasanya disebut dengan dokumentasi.  Hamidi  &  Christian  (2004), metode  dokumentasi  adalah  informasi  yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau  organisasi  maupun  dari  perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar untuk memperkuat hasil penelitian.
3.  Studi Kepustakaan (Library Research), menurut  Mestika  (2004),  studi  pustaka  atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian  kegiatan  yang  berkenan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.  Studi  kepustakaan  juga  dapat mempelajari  berbeagai  buku  referensi  serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori mengenai  masalah  yang  diteliti  (Sarwono, 2006).  Studi  kepustkaan  juga  berarti  teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan  terhadap  buku,  literatur,  catatan, serta  berbagai  laporan  yang berkaitan  dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003).

## Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah keberhasilan implementasi  pemberian  visa  dan  izin  tinggal pada  masa  adaptasi  baru  bari  warga  negara  asing yang  masuk  ke  Indonesia  dan  yang  sudah  berada di Indonesia yang diamati didasarkan pada model Van meter Van Horn yang terdiri atas:
1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi implementor

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  metode  untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi valid  yang  mudah  dipahami  ketika  diasajikan
kepada  khalayak  umum  kemudian  dimanfaatkan untuk  menemukan  solusi  dari  permasalahan. Analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1.  Reduksi  data  merupakan  proses  pemilihan, merupakan  penyederhanaan,  penggolongan, dan  membuang  yang  tidak  perlu  data sedemikian  rupa  sehingga  data  tersebut  dapat menghasilkan  informasi  yang  bermakna  dan memudahkan  dalam  penarikan  kesimpulan. Langkah-langkah  yang  dilakukan  adalah menajamkan  analisis,  menggolongkan  atau pengkategorisasian  dalam  tiap  permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
2.  Penyajian data  adalah  kegiatan  dalam pembuatan  laporan  dari  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  agar  data  yang  terkumpul dapat  dipahami  dan  dianalisis  sesuai  dengan tujuan  yang  diinginkan  dan  merupakan metode  yang  berkaitan  dengan  pengumpulan dan  penyajian  suatu  kumpulan  data  sehingga memberikan informasi yang berguna.
3.  Penarikan  kesimpulan/verifikasi,  dilakukan setelah selesai di lapangan di mana kesimpulan  diversifikasi  selama  penelitian berlangsung  dengan  cara  mempertimbangkan kembali penyusunan selama penulisan, meninjau  ulang  catatan  lapangan  serta meninjau  kembali  dan  tukar  pikiran  antar rekan sejawat untuk mengembangkan kesepakatan  inter-subjektif  dan  upaya  yang luas  menempatkan  salinan  suatu  temuan dalam seperangkat data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keimigrasian  memainkan  peran  penting dalam hal melindungi kedaulatan negara. Kedaulatan  negara  adalah  kekuasaan  tertinggi suatu negara atas pmerintahannya dan wilayahnya sendiri  tanpa  dicampur  tangangi oleh negara  lain. Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  sendiri  berada  ditangan  rakyat,  sehingga dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara,  rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara  adalah  salah  satu  unsur  terbentuknya negara,  dimana  unsur  lainnya  adalah  batas-batas wilayah negara itu sendiri.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156
Dalam menjaga kedaulatan negara, disinilah implementasi fungsi keimigrasian. Imigrasi memiliki  peran  sebagai  penjaga  pintu  gerbang negara  serta  pihak  yang  berwenang  dalam  hal mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah  Indonesia.  Letak  geografis  Wilayah Indonesia  yang  strategis,  terdiri  atas  pulau-pulau yang  mempunyai  jarak  yang  dekat,  bahkan berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga menjadi  salah  satu  hal  sebagai  aspek  dalam pelayanan  dan  pengawasan  keimigrasian.  Selain itu imigrasi mempunyai wewenang melaksanakan fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Hubungan  antara  kedaulatan  NKRI  dengan keimigrasian  terletak  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi (TPI), TPI menjadi gambaran kedaulatan negara  imajiner  dan  hanya  menjadi  otoritas Imigrasi.  TPI  berhubungan  erat  dengan  Area Imigrasi.  Area  imigrasi  merupakan  suatu  area terbatas  di  TPI  yang  hanya  dapat  dilalui  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  atas persetujuan  pejabat  Imigrasi,  dimana  dibatasi dengan  garis  batas  imajiner.  Walaupun  area imigrasi  hanya  sebatas  garis  imajiner,  tetapi kedudukannya sama pentingnya dengan kedaulatan negara.
Sejatinya  pengaturan  hukum  dalam  bidang keimigrasin  suatu  negara  tidak  terlepas  dari pemahaman  bahwa  konteks  urusan  keimigrasian menyangkut  persoalan  lintas  batas  negara.  Selain itu,  berkaitan  juga  dengan  bagaimana  suatu negara  mengatur  serta  memberikan  pengaturan terhadap  persoalan  yang  timbul  dalam  konteks lalu lintas batas negara menyangkut warga negara maupun  warga  negara  asing.  Pengaturan  urusan keimigrasian  dilekatkan  kepada  negara  tidak terlepas  dari  konsep  kedaulatan  negara  yaitu bagaimana caranya suatu negara dalam mempertahankan  serta  menegakan  kedaulatan (Santoso, 2017).
Penelitian  ini  dibahas  hasil  wawancara dengan  teori  yang  digunakan  berdasarkan  fokus penelitian yang teori dari Va Meter dan van Horn terkait  implementasi  kebijakan  pemberian  visa dan  izin  tinggal  pada  masa  adaptasi  kebiasaan baru di kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

## Standar dan Sasaran Kebijakan
Implementasi  kebijakan  yang  berhasil,  bisa jadi gagal (frustrated) ketika pelaksana (officials) ,
tidak  sepenuhnya  menyadari  standar  dan  tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan  erat  dengan  disposisi  pelaksana (implementers) . Arah disposisi pelaksana (implementers) terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan  juga  merupakan  hal  yang “crucial” . Implementor  mungkin  bisa  jadi  gagal  dalam melaksanakan  kebijakan,  karena  menolak  atau tidak  mengerti  tujuan  kebijakan.  Sebaliknya, penerimaan  yang  menyebar  dan  mendalam terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  bagi  yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan adalah  potensi  besar  terhadap  keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi pelaksana (implementers) mempengaruhi  kinerja (performance) kebijakan. Kurangnya  intensitas  disposisi,  menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
Pemahaman  tentang  maksud  umum  dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi  gagal (frustrated) ketika  pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan  kebijakan.  Arah  disposisi  pelaksana (implementers) terhadap  standar  dan  tujuan kebijakan  juga  merupakan  hal  yang “crucial”. Implementor  bisa  jadi  gagal  dalam  melaksanakan kebijakan, disebabkan menolak tujuan kebijakan.
Kebijakan  pemberian  visa  dan  izin  tinggl pada  masa  adaptasi  khususnya  di  Sulawesi  utara bagi  warga  negara  asing  pada  tahun  2020 merupakan  kebijakan  yang  mendadak  dan beberapa  kali  mengalami  perubahan  tentang kebijakan imigrasi. Meskipun begitu kebijakan ini dapat  dipahami  dan  dijalankan  oleh  kantor Imigrasi  kelas  I  TPI  Manado.  Tujuan  kebijakan pemberian  visa  dan  izin  tinggal  pada  masa adaptasi  berlaku  se-Indonesia  dan  bertujuan menjaga  keluar  masuk  orang  asing  di  Indonesia serta  memberikan  bantuan  bagi  WNA  yang  tidak dapat kembali ke negara asal akibat pemberlakuan lockdown di negara asal.
Arah  kecenderungan  implementor  terhadap standar  dan  tujuan  juga  merupakan  hal  yang sangat  penting.  Implementor  mungkin  gagal dalam  melaksanakan  kebijakan  dengan  tepat karena  bersikap  menolak  tujuan  yang  terkandung dalam  kebijakan  tersebut.  Sebaliknya  penerimaan terhadap  standar  dan  tujuan  kebijakan  yang diterima  secara  luas  oleh  pelaksana  kebijakan menjadi  pendorong  keberhasilan  implementasi
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)
kebijakan.  Ada  beberapa  alasan  tujuan  kebijakan ditolak  oleh  orang  yang  bertanggung  jawab terhadap  implementasi  kebijakan  tersebut,  yakni tujuan  kebijakan  yang  ditetapkan  sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi implementor,  perasaan  terhadap  kepentingan  diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan yang lebih  disenangi.  Dengan  gejala  seperti  ini,  maka bisa  jadi  sekelompok  orang  menemui  kesulitan melaksanakan tindakan secara efektif karena tidak mempunyai kepercayaan mendasari tindakan.
Sejak  awal  ditemukanya  kasus  covid-19  di Indonesia,  Ditjen  Imigrasi  telah  menciptakan berbagai  macam  kebijakan  terkait  dengan keimigrasian,  seperti  pelayanan  paspor,  visa,  izin tinggal, dan lain-lain. Semua kebijakan keimigrasian tersebut tetap mengedepankan protokol  kesehatan  dan  menyesuaikan  peraturan perundang-undangan.  Terkait  Visa  dan  Izin Tinggal  telah  diciptakan  berbagai  kebijakan tertulis  dengan  menciptakan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM RI. Selain itu, terkait kebijakan keimigrasian yang dituangkan Permenkumham RI selalu  dilakukan  revisi  dan  pembaharuan  dengan menyesuaikan  kondisi  dan  situasi  pandemi  di Indonesia. Kebijakan terbaru yang mengatur Visa dan  Izin  Tinggal  tertuang  dalam  Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Dalam Peraturan Menteri  yang  berisi  tentang  Visa  yang  berlaku dan  dapat  digunakan  selama  masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru  hal  tersebut  juga  berlaku  di Wilayah  Imigrasi  TPI  Manado  yakni  di  Sulawesi Utara. Kebijakan tersebut dipelajari, dipahami dan dijalankan  oleh  pegawai  Imigrasi  kelas  I  TPI Manado  dan  disosialisasikan  ke  warga  negara asing yang berada di Sulawesi Utara.
Pentingnya  aktor  pelaksana  memahami  isi kebijakan  dan  standar  dari  kebijakan  yang dijalankan,  hal  tersebut  dapat  berdampak  pada keberhasilan  kebijakan  di  masa  datang,  dengan memahami  semua  aspek  peraturan,  dalam penelitian ini aturan mengenai pemberian visa dan izin  tinggal  pada  masa  pandemi,  maka  aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar.

## Sumber Daya
Unsur  manusia  dalam  organisasi  memiliki kedudukan  sangat  strategis  karena  manusia  yang bisa mengetahui input apa saja yang perlu diambil dari  lingkungan  dan  caranya  untuk  mendapatkan
input  tersebut,  eknologi  dan  cara  yang  dianggap tepat  untuk  mengolah  dan  mentransformasikan input  menjadi  output  yang  memenuhi  keinginan publik (lingkungan).
Dalam  organisasi  apapun,  baik  organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup  organisasi  tersebut.  Dalam  organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam  menjabarkan  makna  fungsi  pemerintahan dan  mampu  menerjemahkan  serta  melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tadi secara efisien dan efektif. Sebagai bagian sumber daya, kemampuan pegawai  dalam  suatu  organisasi  sangat  penting arti dan keberadaannya bagi peningkatan produktivitas  kerja  di  lingkungan  organisasi. Manusia  merupakan  unsur  penting  penentu berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misi.
Terkait  dengan  kebijakan  pengawasan orang asing masuk di Sulawesi Utara serta dalam pemberian  visa  dan  izin  tinggal  pada  masa adaptasi, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tersebut  ada beberapa  informan  yang  menjawab  hal  yang sama, antara lain:
1. Kurangnya  Petugas  Pelaksana  Pada  saat bandara  Petugas  Imigrasi  yang  bertugas  di Konter  Imigrasi  Bandara  Sam  Ratulangi terdiri  dari  2  Grup/Shift  yang  setiap  grup beranggotakan  5  orang  bekerja  bergantian setiap  hari.  Jadi  setiap  grup  bertugas  1  x  24 jam. Hal tersebut dinilai kurang efektif karena jam  kerja  normalnya  8  jam  sehari  dan  bila  di contoh  dengan  petugas  Imigrasi  di  bandara Soekarno  Hatta  terdiri  dari  4  Shift  dimana petugas  8  jam  sehari.  Serta  dalam  hal pengawasan orang asing jumlah Petugas tidak sesuai dengan wilayah daerah Sulawesi Utara.
2. Belum  banyak  petugas  memiliki  kemampuan berbahasa  asing  terutama  bahasa  Mandarin, karena  banyak  pengunjung  Daerah  Sulawesi Utara adalah Warga Negara Tiongkok;
3. Fasilitas  yang  menunjang  dalam  pelaksanaan tugas  serta  anggaran  terbatas;  Keterbatasan yang dialami oleh aktor pelaksana merupakan batu  sandungan  yang  berdampak  pada implementasi  kebijakan  yang  dijalankan, dalam hal ini pemberian izin tinggal dan visa, hal  tersebut  berlaku  bagi  setiap  kebijakan yang dijalankan  oleh  petugas  imigrasi  kelas  I
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156
TPI  Manado,  kemampuan  berbahasa  asing seharusnya dimiliki petugas, mengingat bersentuhan  dengan  warga  negara  asing  yang notabene berbeda bahasa dengan Indonesia.

## Hubungan Antar Organisasi
Implementasi  berjalan  efektif  bila  standar dan  tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  semua  aktor yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian  yang  ekstra  pada  standar  dan  tujuan kebijakan,  ketepatan  komunikasinya  dengan  para implementor,  dan  konsistensi  atau  keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika standar dan tujuan kebijakan itu tidak  dinyatakan  dengan  jelas,  sehingga  para implementor dapat mengetahui apa yang diharapkan dari standar dan tujuan kebijakan.
Komunikasi  di  dalam  dan  antar  organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam  meneruskan  pesan-pesan  ke  bawah  dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator  dapat  menyimpangkannya  atau menyebarluaskannya,  baik  secara  sengaja  atau tidak  sengaja.  Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber informasi  yang  berbeda  memberikan  interpretasi- interpretasi  yang  tidak konsisten  terhadap  standar dan  tujuan  kebijakan  atau  jika  sumber-sumber yang  sama  memberikan  interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor menghadapi kesulitan  yang  lebih  besar  untuk  melaksanakan maksud-maksud  kebijakan.  Oleh  karena  itu, prospek-prospek  tentang  implementasi  yang efektif  ditentukan  oleh  kejelasan  ukuran-ukuran dan  tujuan-tujuan  yang  dinyatakan  dan  oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan  ukuran-ukuran  dan  tujuan- tujuan tersebut.
Hubungan  antar  organisasi  maupun  antar pemerintah, terdapat dua tipe kegiatan pelaksanaan  merupakan  hal  yang  paling  penting. Pertama,  nasehat  dan  bantuan  teknis  yang  dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali  dapat  melakukan  banyak  hal  untuk memperlancar  implementasi  kebijakan  dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis  pedoman  pemerintah,  menstrukturkan tanggapan-tanggapan  terhadap  inisiati-inisiatif
dan  memperoleh  sumber-sumber  fisik  dan  teknis yang  diperlukan,  berguna  dalam  melaksanakan kebijakan.  Kedua,  atasan  dapat  menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.
Dalam  penyelenggaraan  keimigrasian  pada masa  pandemi  covid-19  di  Sulawesi  Utara,  pihak imigrasi  tetap  bekerjasama  dengan  pemerintah daerah  yakni  TIMPORA  atau  tim  pengawasan orang  asing  yang  terdiri  dari  berbagai  macam instasi  yang  ada  di  daerah  baik  instansi  pusat maupun  pemerintah  daerah.  Pengawasan  ini dilaksanakan  melalui  kegiatan  pemantauan  dan operasi  pemantauan.  Pengawasan  lapangan  yaitu pengawasan  secara  langsung  dengan  terjun  ke lapangan  berdasarkan  sumber  data  yang  ada  dan laporan dari masyarakat maupun instansi terkait.
Pelaksanaan  hubungan  antara  organisasi  di wilayah Sulawesi Utara terkait kebijakan imigrasi termasuk  pemberian  izin  tinggal  pada  masa adaptasi  berjalan  dengan  baik  dan  terjalin hubungan yang baik antar organisasi sampai pada tingkat  desa,  hal  tersebut  berguna  agar  supaya keberadaan  orang  asing  dapat  dipantau  dan diketahui oleh pihak imigrasi kelas I TPI Manado.
Agar  implementasi  kebijakan  efektif,  para implementor  kebijakan  harus  mengetahui  apa yang  harus  dilakukan.  Tentu  saja,  komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan  cermat  oleh  para  pelaksana  kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana  mestinya,  maka  kisi-kisi  petunjuk pelaksanaan  (juklak)  maupun  petunjuk  teknis (juknis)  tidak  hanya  harus  dipahami,  melainkan juga  petunjuk-petunjuk  itu  harus  jelas  dan konsisten,  menjadi output yang  disampaikan kepada  masyarakat.  Apabila  petunjuk-petunjuk pelaksanaan  itu  tidak  jelas,  maka  para  pelaksana (implementors) mengalami  kebingungan  tentang apa yang harus dilakukan. Tidak semua kebijakan publik  yang  dikeluarkan  pemerintah  selama  ini memenuhi  harapan  masyarakat,  bahkan  sebagian kebijakan  tersebut  dinilai  cenderung  kurang menguntungkan  dari  kondisi  ril  kehidupan masyarakatnya. Selain merugikan, output kebijakan  yang  dihasilkan  cenderung  melahirkan persoalan baru yang tidak kalah peliknya.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Implementasi kebijakan publik, pada prinsipnya ada dua masalah internal yang terlibat, yaitu interaksi lingkungan program dan
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)
administrasi program. Oleh karena itu, karakteristik  dari  lembaga-lembaga  pelaksana tidak  bisa  lepas  dari  struktur  birokrasi  yang melaksanan  suatu  kebijakan.  Struktur  birokrasi yang  dimaksudkan  mempunyai  arti  sebagai karateristik-karakteristik,  norma-norma,  dan  pola hubungan  yang  terjadi  berulang-ulang  dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan,  baik  potensial  maupun  nyata  dengan apa  yang  dimiliki  dengan  menjalankan  kebijakan yang telah direalisasikan. Pendapat tersebut dapat dipahami  bahwa  implementasi  kebijakan  dari program yang spesifik mempertimbangkan penilaian  kapabilitas  kekuasaan  dari  para  aktor, kepentingan-kepentingannya,  dan  strategi  untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.
Permenkumham  No.26  Tahun  2020,  untuk dapat  memasuki  wilayah  Indonesia,  untuk  Orang Asing  pemegang  Visa  dan  Izin  Tinggal  yang masih  berlaku  dan  datang  melalui  TPI,  maka wajib  memenuhi  protokol  kesehatan  sesuai ketetapan  dari  Kementerian  atau  Lembaga berwenang  sebagai  pelaksana  yang  menangani Covid-19.  Masa  adaptasi  kebiasaan  baru,  orang asing  yang  diizinkan  untuk  dapat  masuk  ke wilayah  Indonesia  adalah  orang  asing  pemegang visa  dinas,  visa  diplomatik,  visa  kunjungan,  dan visa tinggal terbatas, izintinggal dinas, izin tinggal diplomatik,  izin  tinggal  terbatas,  dan  izin  tinggal tetap.  Selain  itu,  awak  alat  angkut,  pemegang kartu  KPP  APEC,  dan  pelintas  batas  tradisional difasilitasi  untuk  dapat  memasuki  wilayah Indonesia.  Pemberian  visa  kunjungan  satu  kali perjalanan  diperuntukkan  melakukan  pekerjaan atau kepentingan mendesak atau serius, perbincangan  bisnis,  atau  pembayaan  dalam  hal membeli  barang.  Bagi  tenaga  bantuan  serta dukungan medis dan pangan, dan yang bergabung dengan  alat  angkut  di  wilayah  Indonesia  juga yang diijinkan memasuki wilayah Indonesia.
Fakta tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan kebijakan imigrasi termasuk pemberian  visa  dan  izin  tinggal  dilaksanakan pegawai  imigrasi  termasuk  Imigrasi  Kelas  I  TPI Manado,  dari  hasil  penelitian  yakni  penelusuran dokumen,  kepustakaan  dan  wawancara  semua pegawai  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado mengerti  tugas  pokok  dalam  menjalankan kebijakan,  hal  tersebut  didapat  sesuai  arahan  dari pimpinan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait keimigrasian.
Dari karakteristik agen pelaksana pemberian  visa  dan  izin  tinggal  pada  masa adaptasi dilihat dari struktur hirarkis organisasinya  bersifat  terpusat  atau  sentralistik. Oleh  sebab  itu  kebijakan  yang  diambil  oleh kepala  kantor  imigrasi  harus  sesuai  dengan petunjuk  kememterian  hukum  dan  HAM  yakni peraturan  menteri  atau  surat  tedaran  dirjen. Namun  dalam  pelaksanaan  teknis  pelayanan banyak mengandalkan sistem digital.
Salah  satu  inovasi  yang  terbaru  di  era pandemi  misalnya  aplikasi  permohonan  visa online  atau  visa  elektronik  (e-Visa).  Melalui aplikasi  e-Visa,  Orang  Asing  yang berniat  masuk ke  Indonesia  kini  hanya  perlu  mengajukan permohonan  visa  dan  mengisi  data  secara  daring melalui  situs  https://visa-online.imigrasi.go.id/ melalui  browser,  baik  pada  perangkat  desktop maupun  mobile.  Prosedur  yang  sederhana  dan sangat  mudah  untuk  diikuti,  sehingga  pengguna layanan  merasa  aman  dan  nyaman.  Tampilan website yang sederhana, serta mendukung Bahasa Indonesia  dan  Bahasa  Inggris  mempermudah navigasi  aplikasi  tersebut,  baik  bagi  penjamin Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  maupun  Entitas Asing.  Bahkan,  disediakan  pula  menu  yang memberikan  informasi  kepada  pemohon,  terkait ketersediaan  kuota  visa  pada  hari  dimana pemohon  layanan  mengakses  aplikasi  tersebut. Tersedianya  layanan  ini  membuat  mobilitas menjadi terbatas dan mengurangi resiko penularan Covid-19 akibat kontak langsung.

## Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Kondisi  lingkungan  yang  terdiri  atas lingkungan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat  dalam  dimensi  ekologi  pemerintahan sebagai  lahan  sasaran  kebijakan  dapat  memberi dampak  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan. Sebagai implementor kebijakan, pemerintah tidak dapat mengabaikan ketiga kondisi tersebut.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  guna menilai  kinerja  implementasi  kebijakan  adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik.  Kondisi  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah  dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi kebijakan  mensyaratkan  kondisi  lingkungan eksternal yang kondusif.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 2, Mei 2023 : 1145 – 1156
Kondisi  sosial,  politik  dan  ekonomi  pada masa implementasi kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara saat  itu  berjalan  dengan  baik  dimana  situasi politik berada dalam keadaan kondusif, meskipun pada  saat  itu  di  Sulawesi  Utara  ada  pemilihan kepala  daerah,  namun  tidak  mempengaruhi signifikan  terkait  kebijakan  imigrasi,  begitu  juga dengan  situasi  sosial,  meskipun  dalam  keadaan pembatasan  sosial  yakni  pergerakan  masyarakat, namun  tetap  berada  dalam  taraf  kondusif  hal serupa  berlaku  pada  faktor  ekonomi  di  Sulawesi Utara,  meskipun  pada  masa  krisis,  namun masyarakat status ekonomi masyarakat tetap pada taraf yang relatif baik.

## Disposisi Implementor
Implementasi kebijakan berjalan efektif jika pelaksana  (implementor)  mengetahui  apa  yang dilakukannya  dan  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementor  dituntut  untuk  mengetahui  apa  yang harus  dilaksanakan  dan  memiliki  kemauan  untuk melaksanakan  dengan  menjalin  kerja  sama dengan  implementor  yang  lain  untuk  mencapai tujuan  yang  ditetapkan.  Pemahaman  pelaksana tujuan  maupun  standar  kebijakan  merupakan  hal penting.  Implementasi  kebijakan  yang  berhasil harus  diikuti  kesadaran  implementor  terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Mengimplementasikan  kebijakan  terutama dalam penelitian ini kebijakan pemberian visa nda izin tinggal pada masa adaptasi di Sulawesi Utara, kerja  sama  antar  implementor  perlu  dipupuk karena  dengan  adanya  kerja  sama  yang  terjalin dengan baik, maka memudahkan dalam penyelesaian  pekerjaan  sehingga  tujuan  yang diharapkan  semakin  mudah  untuk  tercapai.  Hal tersebut  telah  terlaksana  dengan  baik  di  Sulawesi Utara  bukan  hanya  pada  masa  pandemi  namun juga pada masa sebelum pandemi.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal betul permasalahan dan persoalan yang dirasakan, tetapi,  kebijakan  publik  biasanya  bersifat top down yang  sangat  mungkin  para  pengambil kebijakan  tidak  mengetahui  bahkan  tidak  mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik dari  pelaksana  kebijakan  berperan  penting  untuk mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran.  Karakter/sikap penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor tetap berada  dalam  asa  program  yang  telah  digariskan, sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana kebijakan membuat antusias dalam melaksanakan tugas,  wewenang,  fungsi,  dan  tanggung  jawab sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan, sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan. Apabila  implementator  memiliki  sikap  yang  baik maka  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  yang  diinginkan  pembuat  kebijakan, sebaliknya  apabila  sikap  tidak  mendukung  maka implementasi tidak terlaksana dengan baik.
Sikap pelaksana kebijakan pemberi visa dan izin  tinggal  pada  masa  adaptasi  yakni  pihak kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado  dari  hasil penelitian  dan  wawancara  dengan  para  informan warga  negara  asing  yang  mengalami  langsung pelayanan  yang  diberikan  dapat  dikatakan memiliki sikap yang baik dan ramah dengan para WNA  yang  mengurus  berbagai  keperlua  seperti visa dan izin tinggal terutama pada masa adaptasi.
Sikap pelaksana yang baik dan ramah sesuai dengan  ketentuan  penyelenggaraan  pelayanan publik sudah seharusnya menjadi sebuah kebiasaan  yang  dimiliki  setiap  aktor  pelaksana kebijakan, dalam hal ini pegawai  Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Manado  dalam  menjalankan  setiap tugas pokok dan fungsinya telah memiliki kualitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas terutama dalam  melayani  warga  negara  asing,  karena  citra bangsa  nantinya  tercermin  dari  pelayanan  yang diberikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Standart dan ukuran kebijakan pemberian visa dan izin tinggal pada masa adaptasi kebiasaan baru  di  Kantor  Imigrasi  kelas  I  TPI  Manado berdasarkan  peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  26  tahun  2020
Implementasi Pemberian Visa dan Izin Tinggal ……….…….…………………………...(Andrew Oroh, Agustinus Pati, William Areros)
tentang  visa  dan  izin  tinggal  dalam  masa adaptasi  kebiasaan  baru  yang  diundangkan pada  tanggal  1  Oktober  2020.  Dalam pelaksanaan  di  Sulawesi  Utara  dipahami  oleh implementor  sesuai  aturan  yang  berlaku. Standar  dan  ukuran  juga  berhubungan  erat dengan  disposisi  implementor,  dimana  sikap para  implementor  dapat  dikatakan  baik  tanpa adanya  keluhan  dari  WNA  dalam  mengurus dokumen visa dan izin tinggal.
2. Sumberdaya  yang  dimiliki  Kantor  Imigrasi Kelas  I  TPI  Manado  dalam  menghadapi pandemi  khususnya  dalam  implementasi pemberian  visa  dan  izin  tinggal  cukup memadai  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan para WNA yang mengurus izin tinggal karena terpaksa.
3. Hubungan antar organisasi dalam menjalankan  kebijakan  pemberian  visa  dan izin  tinggal  imigrasi  bekerjasama  dengan pemerintah  daerah  dan  kepolisian  dalam mendapatkan  data  dan  juga  menjaga  para WNA.  Dalam  pelaksanaannya,  hubungan antar organisasi berjalan dengan baik.
4. Kondisi  lingkungan  dalam  menjalankan kebijakan  pemberian  visa  dan  izin  tinggal khususnya  di  Sulawesi  Utara  cukup  baik, dukungan  masyarakat  dan  pemerintah  daerah terhadap  penanganan  pandemi  covid-19  juga berpengaruh  positif  terhadap  implementasi kebijakan  pemberian  visa  dan  izin  tinggal pada  masa  adaptasi  di  Sulawesi  Utara  oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.
5. Sikap  pelaksana  kebijakan  yakni  pegawai Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Manado tergolong  baik  dalam  memberi  pelayanan kepada  warga  negara  asing  yang  mengurus visa  dan  izin  tinggal  pada  masa  adaptasi  di Sulawesi Utara.

## Saran
1. Pentingnya  penyebaran  informasi  yang  baik serta  mudah  di  tangkap oleh  masyarakat  dan juga  warga  negara  asing  terkait  kebijakan yang  berlaku  dan  juga  aturan  baru  yang berubah-ubah  agar  supaya  masyarakat  dan para warga negara asing dapat menyesuaikan dengan  tindakan yang  benar khususnya  pada masa pandemi.
2. Pada  masa  sulit  seperti  yang  terjadi  tahun 2020  dan  2021,  pentingnya  pendataan  ulang warga  negara  asing  bagi  warga  negara  asing di  sulawesi  utara,  agar  supaya  semua  WNA yang terdata dapat mendapatkan bantuan dan juga perlindungan dari pemerintah.
3. Perlun  adanya  evaluasi  secara  berjangka terhadap  aturan  yang  berlaku,  hal  tersebut diadakan  karena  adanya  perubahan  dan perkembangan dari aturan terkait keimigrasian, selanjutnya diadakan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik.
4. Pentingnya  hubungan  yang  baik  dengan stakeholder  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi  dari  kantor  Imigrasi  kelas  I  TPI Manado,  oleh  sebab  itu  hubungan  yang  baik tersebut  terus  dijaga  dan  dipelihara  guna kemajuan wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  khususnya  daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamidi,  J.  &  C.  Christian,  2016. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indoneisa .
Sinar Grafika. Jakarta.
Mestika, Z. 2004. Metode Penelitian
Kepustakaan .  Yayasan  Obor  Indonesia,  Cet. ke-1. Jakarta.
Nazir,  M.  2003. Metode  Penelitian .  Ghalia Indonesia. Jakarta.
Santoso,  M.I.  2017.  Perspektif  Imigrasi  Dalam
United Nation Convention Against
Transnational  Organized  Crime,  Cetakan  ke III, Perum Percetakan Negara – RI.
Sarwono,  J.  2006. Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitiatif . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Sugiyono.  2019. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alphabet. Bandung.