JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 1 (Maret 2023)                                                      E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v11i1.89

## Persepsi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ) terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkotika
Agus Pratama 1 , Al Zuhri 2*) , Muntaha Mardhatillah 3 , Ilham Mirza Saputra 4 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jln. Alue Peunyareng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 11/02/2023 Received in revised form 29/11/2023 Accepted 09/06/2023

## Abstract
This study was undertaken in order to ascertain the opinions of ODGPZ and to introduce narcotics rehabilitation policies to them, so that the information provided to respondents can provide insight into  the  world  of  rehabilitation,  particularly  in  terms  of  narcotics  rehabilitation  rules  and regulations. The topic of this study is quite sensitive and has a private personality, which makes it difficult to find informants ready to share their stories, particularly about narcotics. The authors used a descriptive qualitative method in this study and were able to collect 4 (four) respondents using the snowball sampling methodology. The findings of this study show that respondents lacked information about narcotics rehabilitation policies, causing them to be unaware of the contents of these  rules.  The  authors  then  goes  on  to  explain  the  key  points  of  the  rehabilitation  policy, concluding that the policy is an effort or form of the government to protect abusers from becoming addicted to narcotics.
Keywords: Policy, Perception, Drug Rehabilitation

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pendapat  ODGPZ  dan  memperkenalkan  kebijakan rehabilitasi narkotika kepada mereka, sehingga informasi yang diberikan kepada informan dapat memberikan  wawasan  tentang  dunia  rehabilitasi,  khususnya  dalam  hal  aturan  dan  regulasi rehabilitasi narkotika. Topik penelitian ini cukup sensitif dan bersifat private sehingga sulit untuk menemukan  informan  yang  siap  berbagi  cerita,  khususnya  tentang  narkotika.  Penulis menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  dan  mampu  mengumpulkan  4 (empat)  responden  dengan  menggunakan  metodologi  snowball  sampling.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  responden  kurang  mendapatkan  informasi  tentang  kebijakan  rehabilitasi narkotika  sehingga  tidak  mengetahui  isi  peraturan  tersebut.  Selanjutnya  penulis  menjelaskan pokok-pokok kebijakan rehabilitasi, menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya atau bentuk pemerintah untuk melindungi penyalahguna agar tidak kecanduan narkotika.
Kata kunci: Kebijakan, Persepsi, Rehabilitasi Narkoba
*) Penulis Korespondensi E-mail : alzuhri@utu.ac.id

## PENDAHULUAN
Narkotika merupakan permasalahan  kronis  yang  sedang dihadapi Indonesia (Hariyanto, 2018).  Saat  ini,  Indonesia  termasuk negara  yang  paling  gencar  dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika  (P4GN)  mengingat  status Indonesia  berada  dalam  kondisi darurat  narkoba,    yaitu  negara dengan  kerawanan  tinggi  terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap barang terlarang tersebut yang harus segera  ditangani  secara  instensif  dan serius (Fahita, 2021).
Berdasarkan jumlah data prevalensi  penggunaan  narkoba  di Indonesia    tahun  2021  tercatat sebanyak  1,95%  atau  3,66  juta  jiwa bermasalah dengan narkoba, sementara  tahun  2019  berjumlah 1,80%  atau  3,41  juta  pengguna narkoba  (Savitri,  2022).  Sementara khusus  untuk  provinsi  Aceh  jumlah kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 83 ribu orang, Aceh berada pada  urutan  ke  enam  dengan  jumlah penyalahguna  narkoba  terbanyak seluruh  Indonesia  (Aminah,  2021). Angka tersebut menunjukkan tingginya  tingkat  penyalahgunaan narkotika di  Indonesia  secara umum, sehingga  dibutuhkan  upaya  ekstra dari  seluruh  elemen  bangsa  untuk berpatisipasi aktif meredam permasalahan  narkotika.  Penyebab semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan masyarakat dipengaruhi  faktor demand dan supply (Suryandari  &  Soerachmat, 2019) , Selanjutnya  letak  geografis Indonesia  yang  sangat  luas,    menjadi peluang  yang  dimanfaatkan  oleh sindikat dalam penyebaran narkotika (Ramadhana, 2020).
Payung hukum yang mengatur tentang  narkotika  yaitu  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  dalam  Undang- undang  tersebut  dijelaskan  pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  narkotika  baik secara  fisik  maupun  psikis  (Pusat, 2009).  Isitilah  pecandu  narkotika dalam  medis  disebut  Orang  dengan gangguan penggunaan zat (ODGPZ)(Bureau  &  (INL),  2011). Ketergantungan  narkotika    adalah kondisi  yang  ditandai  oleh  dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus  menerus  dengan  takaran  yang meningkat  agar  menghasilkan  efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi atau dihentikan secara tiba- tiba  menimbulkan  gejala    fisik  dan psikis yang khas (Pusat, 2009).
Kejahatan  pecandu  narkotika dapat dikatagorikan sebagai kejahatan yang bersifat “ Self Victimizing Victims ” hal ini mengakibatkan  pecandu  narkotika menderita  sindroma “addict” atau rasa ketergantungan yang ditimbulkan  dari  penyalahgunaan narkotika  (Yuliana  Yuli  W,  2019), sehingga  dibutuhkan  penanganan dalam  pemulihan  ketergantungan narkotika melalui kegiatan rehabilitasi.  Rehabilitasi  merupakan metode  atau  cara  yang  bertujuan untuk  memulihkan  pengguna  atau pecandu  agar  terbebas  dari  jeratan narkotika (BNN, 2020).
Penggunaan  Narkotika  secara berlebihan  akan  berdampak  buruk bagi ODGPZ, adapun dampak penyalahgunaan  tersebut  menurut Muh Adlin dalam (Adam, 2012) yaitu adanya  3  (tiga) resiko  yang ditimbulkan antara lain aspek hukum, medis dan psikososial. Secara hukum resiko  penyalahgunaan  narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal  yang  berlaku  dalam  Undang-
undang narkotika, secara medis akan berpengaruh  terhadap  kerusakan sistem  saraf  pusat,  penurunan kesadaran,  daya  ingat,  merusak berbagai  organ  vital  dalam  tubuh seperti    jantung,  ginjal,  hati,  atau terkena  penyakit  lainnya  seperti HIV/Aids, dan apabila overdosis dapat menyebabkan kematian, secara psikososial  akan  berdampak  pada perubahan behaviour , pemarah,
pemurung, sensitif, depresi, paranoid, dan  gangguan  jiwa,  menimbulkan sikap overlook terhadap  lingkungan, agama,  hukum  serta  mendorong kearah  kriminalitas  seperit  mencuri dan lain-lain.
Dasar landasan hukum tentang rehabilitasi  narkoba  tertuang    dalam pasal  54  Undang-undang  narkotika yang  menyatakan  bahwa  pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial (Pusat, 2009) Turunan  dari  undang-undang yang  memuat  secara  khusus  dan mengatur tentang kegiatan rehabilitasi tercantum pada kebijakan pemerintah  melalui    Peraturan
Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011 tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika. salah satu tujuan tujuan  dari  wajib  lapor  yaitu memastikan terpenuhinya hak pecandu dalam mendapatkan pengobatan  atau  perawatan  melalui rehabilitasi.  Wajib  lapor  dilakukan oleh  pecandu  narkotika    atau keluarganya  atau  wali  apabila  belum cukup umur kepada institusi penerima  wajib  lapor  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah  untuk mendapatkan  layanan  pengobatan atau rehabilitasi. Berdasarkan kebijakan tersebut  maka  dapat  disimpulkan pemerintah  telah  memberikan  solusi atau  alternatif  untuk  menanggulangi permasalahan narkotika yaitu dengan
menerbitkan  peraturan  pemerintah tentang  wajib  lapor  bagi  pecandu narkotika,  setiap  pecandu  dan penyalahguna  adalah  korban  dan korban  dapat  direhabilitasi  dengan tujuan  dapat  menjalankan  kembali fungsi sosialnya (Pribadi, 2021). Akan tetapi  berdasarkan  observasi  awal penulis  menemukan  tidak  semua pecandu, keluarga atau wali mengetahui adanya kebijakan tersebut.  Penulis  ingin  menelusuri lebih  lanjut  tentang  bagaimana penerapan  kebijakan  ini  di  lapangan dengan berfokus pada persepsi orang dengan  gangguan  penggunaan  zat terhadap informasi kebijakan rehabilitasi  sosial  dan  medis  bagi penyalahguna narkotika melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  25 Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pada dasarnya penelitian sejenis  ini  sudah  banyak  dilakukan, akan  tetapi  yang  menjadi  pembeda adalah kajian yang dillihat berdasarkan persepsi ODGPZ terhadap kebijakan rehabilitasi narkotika. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan  di  Desa  Drien  Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pertimbangan  pemilihan  desa  Drien
Rampak  berdasarkan  luas  area  dan banyaknya  jumlah  penduduk  yang menempati desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Desain  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  model  deskriptif.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  dalam  (Moleong, 2013) menyatakan bahwa metodologi kualitatif  adalah  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif seperti  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan  prilaku  yang dapat  diamati.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif yaitu untuk
menggambarkan kenyataan dari kejadian  yang  diteliti  (Sugiyono,
2011).  Kebijakan  narkotika  yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Informan  dalam  penelitian  ini terbagi  atas  2  (dua),  antara  lain
Badan  Narkotika  Kabupaten  (BNK) Aceh  Barat  dan  ODGPZ  yang  dapat ditelusuri  dan  bersedia  dilibatkan sebagai informan. Dengan pertimbangan  susahnya  menelusuri ODGPZ, sehingga penulis memutuskan  untuk  menggunakan teknik snowball  sampling sebagai teknik  dalam  pengumpulan  data.
Teknik ini menurut (Sugiyono, 2014) merupakan teknik atau cara menentukan    sampel  yang  awalnya jumlahnya kecil, kemudian berkembang dan berjumlah besar. Permasalahan  yang  penulis teliti  merupakan  permasalahan  yang bersifat  sensitif  karena  menyangkut private  personality dan  dampaknya penulis  kesulitan  untuk  menemukan sampel, sehingga dengan menentukan satu  atau  dua  orang  sebagai  sampel maka  harapannya  akan  diperoleh informasi  selanjutnya  hingga  jumlah sampel  akan  terus  bertambah. Setelah  menelusuri  secara  ekstra, penulis hanya berhasil menemukan 4 orang  informan  untuk  dilibatkan dalam penelitian ini.
Langkah  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  data  kualitatif miliknya  Miles  dan  Huberman  dalam (Harahap, 2021).
Gambar 1. Alur Analisis Data Kualitatif
Pengumpulan  data  dilakukan dengan metode wawancarai informan,  dalam  hal  ini  BNK  dan ODGPZ. Reduksi data memilih hal-hal pokok  terkait  dengan  informasi kebijakan  rehabilitasi  narkoba  dan membuang  yang  tidak  berkaitan dengan  penelitian.  Proses  penyajian data  disajikan  dalam  uraian  singkat berbentuk narasi. Membuat kesimpulan  dan  memverifikasi  data ulang  guna  menghindari  kesalahan dalam penarikan kesimpulan. HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK Menurut pandangan Thomas R Dye dalam (Suharno, 2016) kebijakan adalah “what ever government choose to do or not to do ”, apapun  yang  menjadi  ketetapan dalam  tindakan  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau tidak  dilakukan.  Dalam    konsep kebijakan  yang  disampaikan  oleh Thomas  R  Dye  dapat  ditarik  dua kesimpulan  secara  umum  bahwa apabila pemerintah melakukan tindakan  atau action maka  harus memiliki  sebuah  tujuan  akhir    yang jelas  dan  tujuan  tersebut  tidak  boleh
Pengumpulan
Data
Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan
berdasarkan  kepentingan    pribadi pejabat atau pemerintah, dan apabila pemerintah memilih tidak melakukan tindakan,  maka  itu  juga  disebut sebagai  sebuah  kebijakan,  karena segala  sesuatu  tindakan  yang  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  pengaruh dan  dampaknya  akan  sama  dengan sesuatu tindakan yang telah dilakukan pemerintah, namun pemerintah  akan  dianggap  lemah atau tidak memiliki kekuatan apabila tidak melakukan  tindakan,  sebab masyarakat  berharap  adanya  upaya ekstra yang dilakukan oleh pemerintah  karena  yang  mampu mengatasi permasalahan publik adalah dengan adanya intervensi dari pemerintah  melalui  kebijakan.  Garis besar pendapat Dye selanjutnya yaitu tentang  informasi  dasar  mengenai faktor  yang  menjadi  penyebab  dan pengaruh  dari  permasalahan  publik sehingga  memunculkan  opsi  pilihan oleh  pemerintah  untuk  melakukan tindakan  yang  berupa  solusi  atau tidak,  sebagai  dasarnya  lahirnya kebijakan,  serta  dampak  yang  akan muncul  apabila  kebijakan  tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan .
Menurut  pendapat  Steven Peterson  dalam  (Subianto,  2020) kebijakan  publik  adalah  “ government action  to  addres  some  problem ”,
tindakan
pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di  publik.  Apabila  dielaborasikan lebih  detail  maka  hadirnya  kebijakan tentang rehabilitasi narkoba sangatalah  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Peterson,  kebijakan tersebut  merupakan  upaya  untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diranah publik.  Menurut pemahaman Mustopodidjaja dalam (Madani, 2011) kebijakan publik dapat dimaknai  sebagai Decition atau keputusan dalam mengatasi permasalahan  sehingga  tercapainya sebuah tujuan yang dilaksanakan oleh
instansi  sebagai  penyelenggara  tugas pemerintah negara dan pembangunan. Selanjutnya  Charles  O.  Jones dalam  (Padang,  2017)  menyatakan bahwa  komponen  kebijakan  terdiri dari:
1. Goal yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kebijakan 2. Plans atau proposal yaitu  usaha  terukur  dan mendetail untuk dapat tercapainnya tujuan 3. Program yaitu  kegiatan  atau  tindakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan 4. Decision atau keputusan yaitu    berbagai  bentuk tindakan dalam usaha menentukan goal ,  membuat perencanaan, implementasi kegiatan, dan evaluasi program kegiatan 5. Efek
yaitu impact atau  akibat  yang akan  ditimbulkan  dari  sebuah kebijakan    (baik  secara menyeluruh  atau  sebagian, sengaja atau tidak sengaja)
MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Implementasi kebijakan merupakan  salah  satu  aktivitas  dalam tahapan  kebijakan  publik.    Menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Handoyo,  2012)  implementasi  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  pelaksanaan kebijakan (to  carry  out), menepati  janji sesuai  yang  tertulis  dalam  naskah dokumen  kebijakan (to  fulfill), untuk menghasilkan  luaran  atau output yang telah  ditentukan (to  produce) serta penyelesaian misi sebagai wujud pencapaian  tujuan  dalam kebijakan  (to complete) .  Menurut  Van  Horn  dalam (Tahir,  2020)  implementasi  merupakan aktivitas-aktivitas  yang  dilaksanakan
oleh  individu-individu,  pejabat,  atau kelompok  pemerintah  mauun  swasta yang  ditujukan  untuk  pencapaian  tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan.
Selanjutnya  Anderson  dalam  (Tahir, 2020) mengungkapkan ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, antara lain : 1. Siapa  saja  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kebijakan,
2. Hakikat proses administrasi
3. Compliance (Kepatuhan)  atas suatu kebijakan 4. Impact dari implementasi kebijakan. Keberhasilan sebuah implementasi  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai  macam  faktor,  dan  masing- masing faktor tersebut saling mempengaruhi  (Tahir,  2020).  Menurut Edward III dalam (Akib, 2010)terdapat 4 (empat)  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  proses  implementasi  yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi  atau  disoposisi  dan  struktur organisasi. Selanjutnya  (Suharno,  2016) menjelaskan, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi  dari  pembuat  kebijakan kepada  pelaksana  kebijakan,  seorang pelaksana  harus  mengetahui  apa  yang akan dilakukan serta mengetahui sasaran dan isi dari kebijakan yang dilaksanakan. Faktor  penunjang  selanjutnya  yaitu sumberdaya,  hal  yang  berkaitan  dengan sumberdaya meliputi kemampuan implementator (kecakapan) dalam pelaksanaan  kebijakan  serta  finansial. Tanpa adanya sumberdaya maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Faktor  yang  mempengaruhi  selanjutnya yaitu  disposisi,  dalam  hal  ini  watak  dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor  sangat  mempengaruhi jalannya  kebijakan,  disposisi  meliputi kejujuran,  komitmen,  kedisiplinan  dan lainnya. Faktor berikutnya yaitu struktur birokrasi, untuk mendukung keberhasilan kebijakan dibutuhkan pedoman  atau  standar  operasional prosedur  (SOP)  dalam  pelaksanaan kebijakan, sehingga implementator
mengetahui  tentang  standarisasi  dalam pelaksanaan kebijakan.

## KONSEP PERSEPSI
Menurut  pemikiran  Robbins dan  Judge  dalam  (Mindadari,  2019) persepsi  dapat  didefinisikan  sebagai proses individual dalam mengorganisir serta menginterprestasikan  tanggapan  dan kesan mereka dengan tujuan memberi  makna  pada  lingkungan mereka.  Tetapi  apa  yang  dirasakan dapat  berbeda    secara  substansial dari  realitas  objektif. Persepsi merupakan  betuk  tanggapan,  atau penerimaan  yang diperoleh langsung dari suatu serapan, atau proses dalam mengetahui beberapa hal berdasarkan panca indranya (Nasional, 2001). Selanjutnya (Rakhmat,  2007)  mendefinisikan persepsi merupakan proses penyimpulan informasi dan penafsiran pesan berdasarkan amatan, objek, peristiwa. Sementara  menurut  Wiliam James  dalam  (Mindadari,  2019) mengatakan  pembentukan  persepsi bermulas  berdasasrkan  data-data yang  diperoleh  dari  lingkungan  yang diterima  oleh  indra  kita,  serta sebagian lainnya diperoleh berdasarkan  pengolahan  ingatan (memori)  kita  (diolah  kembali berdasarkan experience yang  kita miliki). Berdasarkan pengertian persepsi  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan, pendapat, atau tanggapan seseorang  berdasarakan  pemahaman yang diperoleh melalui panca indranya. Berikut  merupakan  syarat- syarat  terjadinya  persepsi  menurut (Sunaryo, 2004)  antara lain:
a. Terdapat objek dalam persepsi b. Langkah  awal  yaitu  terdapat perhatian sebagai suatu
persiapan  dalam  mengadakan persepsi.
c. Terdapat reseptor yang berfungsi sebagai alat penerima stimulus. d. Saraf sensoris berfungsi untuk meneruskan  stimulus  ke  otak dilanjutkan  sebagai  media untuk mengadakan respon. Secara  gamblang,  tahapan proses  persepsi  diawali  dari  adanya objek  yang  menimbulkan  stimulus, kemudian  stimulus  mengenai  alat indra.  Stimulus  yang  diterima  alat indra  diteruskan  oleh  saraf  sensoris ke  otak,  kemudian  terjadilah  proses di  otak  sebagai  pusat  kesadaran, sehingga  individu  menyadari  apa yang  dilihat,  atau  apa  yang  didengar, atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat  dari  persepsi  dapat  diambil oleh individu  dalam  berbagai  macam bentuk Walgito dalam (Chabib, 2017). Berikut  merupakan  indikator- indikator  dalam  persepsi  antara  lain yaitu:
1. Tanggapan (respon) Menurut  Abu  Hamdi  dalam (Latif,  2017)  tanggapan  yaitu gambaran atau deskripsi tentang sesuatu yang tersimpan dalam ingatan berdasarkan pelaksanaan pengamatan atau fantasi setelahnya.  Tanggapan  dapat pula  dimaknai  sebagai  kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan  identiknya  berada dalam  alam  bawah  sadar  atau prasadar,  dan  tanggapan  itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu  sebab.  Tanggapan yang  terletak  pada  ruang bawah  sadar  disebut  dengan talent yang bermakna (tersembunyi) sedangkan dalam ruang kesadaran dikenal dengan sebutan actueel (sungguh-sungguh). 2. Pendapat Dalam keseharian sering disebut sebagai dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, atau pendapat subjektif  “perasaan”.  Berikut merupakan  tahapan  proses pembentukan pendapat antara lain sebagai berikut: a. Menyadari adanya tanggapan  atau  pengertian karena tidak mungkin membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atau tanggapan. b. Menguraikan bermakna mengelaborasi sesuatu tanggapan  atau  pengertian berdasarkan  apa  yang dilihat, dengar dan dirasakan, sehingga apapun yang dideskripsikan adalah sebuah pendapat. Misalnya seorang  anak  diberikan sebuah karton yang berbentuk  persegi  empat. Dari tanggapan yang beragam itu (sebuah, karton,  kuning,  persegi empat) dianalisis. Sehingga memunculkan jawaban yang berbeda apabila anak tersebut  menjawab  yang dijawabadalah “karton kuning”, maka karton kuning tersebut merupakan suatu pendapat. c. Menentukan keterkaitan yang  logis  antara  bagian- bagian  tertentu  setelah sifat-sifat dianalisis, berbagai  sifat  dipisahkan kemudian  hanya  tinggal dua pengertian saja kemudian antara satu
dengan    lain  dihubungkan, misalnya  menjadi  “karton kuning”.  Dari  beberapa pengertian yang dihubungkan dengan sembarangan  tidak  akan menghasilkan suatu hubungan  logis  dan  tidak dapat  dikatakan  sebagai suatu  kalimat  yang  benar. Suatu kalimat dapat dinyatakan  benar  apabila adanya  pokok  (subjek), serta adanya sebutan (predikat).  Abu  hamid dalam (Latif, 2017) 3. Penilaian Menurut pendapat Alo Liliwery  dalam  (Latif,  2017) persepsi  seseorang  mengacu pada proses yang membuatnya  menjadi  tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas,  dan  keadaan  internal seseorang.
Menurut  (Thoha,  2003),  secara garis  besar  terdapat  2  (dua)  faktor yang  mempengengaruhi  persepsi seseorang :
1. Faktor  internal:  perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan,  nilai  dan  kebutuhan juga minat, dan motivasi. 2. Faktor eksternal: latar belakang  keluarga,  informasi yang  diperoleh,  pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak,  hal-hal  baru  dan familiar  atau  ketidak  asingan suatu objek.
Dampak  dari  kebijakan  publik dapat  dirasakan  setelah  kebijakan diimplentasikan  atau  dilaksanakan
pada publik (Tinolah, 2016). Berdasarkan data dari hasil penelitian  yang  telah  dilakukan, pelaksanaan  kebijakan  rehabilitasi narkoba  oleh  BNK  dapat  dilihat berdasarakan  teori  implementasi kebijakan Edward III antara lain :

## KOMUNIKASI
“ Sejauh  ini  BNK  Aceh  Barat sedang  berupaya  untuk  menjadi BNNK.  Adapun  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  oleh  BNK  Aceh  Barat terkait  dengan  upaya  preventif  atau pencegahan narkoba meliputi sosialisasi  ke  sekolah-sekolah,  desa- desa  untuk  menyampaikan  bahaya narkoba  serta  rehabilitasi,  kemudian ada  juga  pembuatan  film  sejenis documenter tentang narkoba, kemudian  ada  juga  desa  atau kampong  anti  narkoba  yang  dibuat, terkait  sosialisasi  kesekolah  semenjak saya menjadi sekretaris ada sekitar 18 (delapan  belas)  kali  kegiatan  telah dilaksanakan,  kepasantren  juga  kita lakukan  sosialisasi ”  (Sekretaris  BNK Aceh Barat)
Dari  hasil  wawancara  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  BNK  Aceh Barat  telah  melaksanakan  3  kegiatan preventif    dalam  bentuk  sosialisasi, pembentukan  gampong  anti  narkoba serta  pembuatan  film  documenter anti  narkoba,  tujuan  dari  kegiatan tersebut yaitu untuk mengkampanyekan  bahaya  narkoba. Secara  implisit  kebijakan  tentang rehabilitasi  narkoba  juga  sudah disampaikan  kepada  publik  dengan cara mensosialisasikan bahaya narkoba  dan  rehabilitasi  narkoba  ke desa  dan  sekolah.  Berdasarakan  data sekunder,  BNK    Aceh  Barat  telah melaksanakan  kegiatan  sosialisasi bagi  100 “Keuchik” atau  kades  yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

## SUMBERDAYA
“Dalam  pelaksanaan  kegiatan, sumberdaya  manusia  yang  tergabung dalam  BNK  Aceh  Barat  dibantu  oleh pihak  kepolisian  kemudian  terdapat pula  aktivis-aktivis  yang  memang memiliki background dibidang narkoba.  Sehingga  ketika  proses sosialisasi  kegiatan  narkoba  dapat tepat  sasaran  karena  memang  sudah paham terkait dengan dunia narkoba, Terkait  dengan  peralatan  kita  punya alat  yang  cukup  terhadap  tes  urine. (Sekretaris BNK Aceh Barat) Berdasarkan  hasil  wawancara di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa secara Resourch BNK Aceh Barat diisi oleh  orang-orang  yang  memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang  narkoba,  secara  finansial
BNK  Aceh  Barat  juga  mendapatkan dukungan  dari  pemerintah  setempat dalam operasional kegiatannya.
DISPOSISI “ Apabila nantinya BNK berubah  menjadi  BNNK,  kita  akan punya  komitmen  apapun  yang  terjadi kita  tetap  mendukung  BNNK  dalam pencegahan pemberatnasan penyalahguanaan  peredaran  gelap narkotika (P4GN). selama ini kita juga komit dengan kegiatan-kegiatan yang telah  kita  laksanakan  seperti  ada masyarakat  atau  warga  yang  mau dibantu untuk rehabilitasi maka sudah kita  fasilitasi” (Sekretaris  BNK  Aceh Barat) Dari  hasil  wawancara  dengan informan menunjukkan bahwa komitmen  BNK  Aceh  Barat  untuk berkembang  terus  dilakukan  oleh organisasi, BNK akan tetapa memberikan  upaya-upaya    terbaik sebagai pelopor P4GN.
STRUKTUR BIROKRASI “Dalam  proses  komunikasi  dan kerjasama  kita  selalu  berkomunikasi dengan  instansi  lainnya,  seperti
kepolisian,  kejaksaan,  dinas  sosial, LSM dan lainnya yang saling berkaitan untuk  mengatasi  masalah  narkoba, seperti  yang  sudah  kita  sampaikan ada  anak  yang  akan  direhabilitasi maka  kita  akan  komunikasikan  atau akan  kita  fasilitasi  kepihak  terkait” (Sekretaris BNK Aceh Barat)
Dari  hasil  wawancara  dengan informan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  pelaksanaannya,  BNK
Aceh Barat melakukan fungsi koordinasi dengan pihak terkait guna ketepatan  sasaran  program  yang dilaksanakan. Setelah mendapatakan informasi  dari  pemerintah  melalui BNK  Aceh  Barat,  selanjutnya  peneliti akan menyajikan hasil penelitian dari informan  ODGPZ.  Adapun  indikator- indikator  yang  digunakan  dalam persepsi meliputi tanggapan, pendapat,  dan  penilaian  terhadap kebijakan rehabilitasi narkotika, maka  penulis  dapat  menyimpulkan masih  kurangnya  informasi  yang diperoleh  oleh  ODGPZ  tentang kebijakan rehabilitasi narkotika. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan responden:

## KURANGNYA INFORMASI
“ Saya tidak tahu kalau pengguna narkoba itu bisa direhabilitasi,  yang  saya  ketahui adalah ketika menggunakan narkoba/narkotika maka hukumannya  adalah  pidana  atau dipenjara,  dan  saya  juga  tidak mengetahui  bahwa  ada  peraturan tentang  wajib  lapor  bagi  pecandu narkotika ” (JS, inisial samaran). Hal  serupa  juga  disampaikan oleh  (AW,  inisial  samaran)  “ Saya kurang  paham  tentang  rehab,  yang saya tahu adalah penjara, kalau untuk peraturannya  sendiri  secara  pastinya saya belum tahu ”. Selanjutnya (NB, inisial samaran)  mengatakan  bahwa  “ Saya
pernah  dengar  kata-kata  rehabilitasi tapi  saya  tidak  paham  bagaimana konsep dari rehabilitasi, kemana harus direhab,  dimana  lokasi  rehabnya, untuk siapa rehabilitasi itu ”. Sementara (FG, inisial samara) mengungkapkan  “ saya  tidak  tahu tentang  rehabilitas  dan  saya  juga tidak  tahu  tentang  peraturan  yang dimaksud.
Dari  hasil  wawancara  dengan informan  tersebut  menunjukkan bahwa  informasi  tentang  kebijakan rehabilitasi  medis  atau  sosial  belum dipahamai secara detail oleh penyalahguna  nakotika  hal  tersebut disebabkan karena kurangnya informasi  dan  sosialisasi  yang diperoleh  oleh  ODGPZ.  Sementara kejahatan  penyalahguna  merupakan kejahatan yang bersifat “ Self Victimizing  Victims ”,  maka  perlu untuk  dilakukan  tindakan  tegas  dan terukur yaitu rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan  narkotika.  Dalam kajian  kebijakan  publik  terdapat isitilah siapa, apa berbuat apa, pihak- pihak  yang  telibat  dalam  kebijakan tersebut  tentunya  harus  bergerak lebih  cepat  untuk  menyampaikan layanan informasi mengenai rehabilitasi narkotika. Dalam  penelitian  ini,  identitas responden disamarkan sesuai dengan permintaannya,  hal  tersebut  senada dengan  pendapat(Rahardjo,  2013) apabila informan atau subjek meminta untuk dirahasiakan identitas maka peneliti wajib memenuhinya  dengan  menyebut inisialnya saja.
PENDAPAT ODGPZ Informasi yang mereka peroleh tentang kebijakan rehabilitasi sangat  minim,  sehingga    penulis berinisiatif untuk
membagikan
hardcopy tentang  peraturan  wajib lapor  pecandu  narkotika  kepada responden  sebagai  upaya  untuk
meningkatkan  pengetahuan  atau informasi tentang kebijakan rehabilitasi narkotika. Langkah berikutnya, penulis mengelaborasikan isi materi kebijakan kepada ODGPZ. Berdasarkan tindakan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan kebijakan rehabilitasi narkotika bersifat  positif  untuk  mengatasi permasalahan  yang  terjadi  di  publik, hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Steven  Peterson dalam(Subianto, 2020) bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah  sebagai  solusi  untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang terjadi di publik. Berikut  merupakan  pendapat responden  tentang  kebijakan  wajib lapor pecandu narkotika :
“ Berarti  peraturan  tersebut sudah  bagus  karena  dibuat  untuk melindungi  pecandu  agar  dapat terlepas  dari  narkotika  dengan melaksanakan rehabilitasi, bahwasanya  ada  peran  pemerintah dan  dukungan  dari  keluarga  yang termuat dalam peraturan tersebut” (JS, inisial samaran).
Selanjutnya (NB, inisial samara)  menyatakan,  “ peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan generasi muda kalau tidak ada aturan tersebut pasti akan dipenjara semua ”. Hal  serupa  juga  disampaikan oleh (AW, inisial samaran) “ Peraturan yang dibuat itu untuk membantu para pecandu  atau  korban  agar  terbebas dari  jerat  narkoba  dengan  kegiatan rehabilitasi ”. Sementara (FG, inisial samara) mennyatakan “dengan adanya peraturan  tersebut  maka  akan menjaga hak-hak korban, dan peraturan  tersebut  sangat  membantu orang-orang seperti kami sebenarnya”
Berdasarkan  pernyataan  di atas  dalam  kebijakan  publik  dikenal istilah responsiveness atau  daya tanggap.  Pemerintah  tanggap  atau merespon permasalahan- permasalahan serta mengatasi permasalahan  yang  terjadi  di  ranah publik, artinya ada upaya atau action yang dilakukan yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang  pelaksanaan  wajib  lapor pecandu,  akan  tetapi  kenyataan  yang ada  dilapangan  yaitu  tidak  semua orang  tau  dan  paham  tentang informasi peraturan tersebut sehingga  perlu  dilakukan  upaya ekstra  agar  OGDPZ  tidak  salah tanggap dalam
mendefinisikan rehabilitasi narkotika. KESIMPULAN Pemerintah  melalui  BNK  Aceh Barat telah melakukan upaya
preventif  melalui  sosialisasi  ke  desa, sekolah  serta  pesantren  untuk mengkampanyekan  rehabilitasi  dan bahaya  penyalahgunaan  narkoba, pembuatan  film  documenter  serta
“gampong”  anti  narkoba,  kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dari hasil penelitian menunjukkan  bahwa  ODGPZ  tidak mengetahui  secara  detail  dan  pasti tentang informasi rehabilitasi narkotika  yang  disampaikan  oleh pemerintah,  hal  ini  disebabkan ketidaktahuan  adanya  kegiatan  atau program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, Sehingga informasi mengenai kebijakan rehabilitasi narkotika  tidak  sampai  kepada
ODGPZ.
Setelah memperoleh data-data yang  dibutuhkan  di  lapangan,  maka penulis  merekomendasikan  kepada pihak  yang  terkait  dalam  hal
prevention untuk lebih tanggap, sigap, dan  ekstra  lagi  menjangkau  para pengguna dan pecandu dengan intens melakukan  sosialisasi  dan  berbagai program-program  unggulan  lainnya.
Begitu  juga  dengan  keluarga  dan masyarakat  saling  atensi  dan  bantu membantu untuk mengingatkan anggotanya  untuk  tidak  sesekali mendekati  apalagi  menggunakan barang terlarang tersebut.
Penelitian-penelitian semacam ini  tentunya  sangat  perlu  dilakukan terus-menerus,  tidak  saja  untuk memperoleh  angka  dan  data  demi kepentingan  penelitian,  akan  tetapi jauh  dari  itu  sipeneliti  juga  dapat melakukan  tindakan  sosialisasi  demi memberikan penjelasan dan membuka  pikiran  masyarakat  kita yang  telah  terlanjur  terjerumus  ke dalamnya.  Menciptakan  lingkungan yang  baik  itu  butuh  sinergi  bersama dengan  saling  mengingatkan  dan saling peduli di antara sesama, bukan hanya  tugas  sektor-sektor  tertentu saja.

## REFERENSI
Adam,  S.  (2012).  Dampak  narkotika pada  psikologi  dan  kesehatan masyarakat. Jurnal  Health  and Sport , 5 (2). Akib,  H.  (2010).  Implementasi kebijakan:  apa,  mengapa,  dan bagaimana. Jurnal  Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Aminah, A. N. (2021). BNN: Pencandu Narkoba  di  Aceh  Capai  83  Ribu Orang. Retrieved from Republika.co.id website: https://republika.co.id/berita/q xbd25384/bnn-pencandu- narkoba-di-aceh-capai-83-ribu-
orang BNN,  H.  (2020).  Apa  itu  Rehabilitasi Narkoba ?  Retrieved  August  12, 2021, from BNN KOTABANDUNG website:
https://bandungkota.bnn.go.id/a pa-itu-rehabilitasi-narkoba-3/ Bungin,  B.  (2011). Metode  Penelitian
Kualitatif . Jakarta: Kencana.
Bureau, U. S. D. of S., & (INL),  of I. N. and L. E. A. (2011). Fisiologi dan Farmakologi  untuk  Profesional
Adiksi . Chabib, M. (2017). Persepsi Perempuan  Tentang  Penyakit Jantung  Koroner .  Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Fahita,  N.  (2021).  Indonesia  Darurat Narkoba : War On Drugs. Retrieved  from  Badan  Narkotika Nasional Kota Mojokerto website: https://mojokertokota.bnn.go.id
/indonesia-darurat-narkoba- war-drugs/
Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik.
Semarang: Widya Karya . Harahap,  M.  N.  (2021).  Analisis  Data Penelitian Kualitatif Menggunakan  Model  Miles  dan Hauberman. MANHAJ-STAI  UISU
Pematangsiantar , 18 (2),  2643– 2653.
Hariyanto,  B.  P.  (2018).  Pencegahan dan  Pemberantasan  peredaran narkoba  di  Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). Latif,  J.  (2017). PENGARUH  PERSEPSI DAN  PREFERENSI  TERHADAP PERILAKU  PEDAGANG  (Studi Kasus  Pada  Pedagang  Nasabah KSPPS  Cahaya  Mitra  Sejahtera) (UIN  WALISONGO  SEMARANG).
UIN  WALISONGO  SEMARANG. Retrieved from http://eprints.walisongo.ac.id/7 138/3/BAB II.pdf Madani,  M.  (2011). Dimensi  Interaksi Aktor  Dalam  Proses  Perumusan Kebijakan  Publik (G.  Ilmu,  Ed.). Yogyakarta.
Mindadari,  R.  L.  (2019). Persepsi Suporter Sriwijaya FC Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija Jakarta .
Universitas  Islam  Negeri  Raden
Fatah Palembang. Moleong,  L.  J.  (2013). Metodelogi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Nasional,  P.  B.  D.  P.  (2001). Kamus Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka. Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. COMTECH: COMPUTER,  MATHEMATICS  AND ENGINEERING  APPLICATIONS , 5 No 2 . Retrieved from https://journal.binus.ac.id/index .php/comtech/article/view/242 7 Padang,  K.  D.  (2017). Implementasi Program  Kartu  Indonesia  Sehat (KIS) di Kabupaten Dairi Studi di Kecamatan Sidikalang . Universitas Medan Area. Pribadi, D. (2021). Rehabilitasi Sosial dan  Tantangan  Bagi  Pecandu Narkotika di Masyarakat. Retrieved  from  Kanwil  Maluku Kementerian  Hukum  dan  HAM RI website: https://maluku.kemenkumham. go.id/pusat-
informasi/artikel/3520- rehabilitasi-sosial-dan- tantangan-bagi-pecandu- narkotika-di- masyarakat#:~:text=Tujuan Rehabilitasi Sosial adalah agar,mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Pusat,  P. Undang-undang  (UU) .  ,
(2009). Indonesia: LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG :
58 HLM. Rahardjo, M. (2013). Etika Penelitian. Retrieved from Universitas Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang website: https://www.uin- malang.ac.id/r/131101/etika- penelitian.html
Rakhmat,  J.  (2007). Persepsi  Dalam
Proses Belajar Mengajar . Jakarta: Rajawali Pers.
Ramadhana,  S.  (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut  Undang  –  Undang Narkotika (Universitas  Islam Kalimantan).  Universitas  Islam Kalimantan. Retrieved from http://eprints.uniska- bjm.ac.id/3120/1/Artikel
Ilmiah.pdf.
Savitri,  P.  I.  (2022).  BNN:  Prevalensi pengguna  narkoba  di  2021 meningkat  jadi  3,66  juta  jiwa. Retrieved  February  15,  2022, from  Antara  News  website: https://www.antaranews.com/b erita/2696421/bnn-prevalensi- pengguna-narkoba-di-2021- meningkat-jadi-366-juta-jiwa Subianto,  A.  (2020). Kebijakan  Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi .
Surabaya:  Briliant  PT  Menuju Insan Cemerlang. Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Suharno.
(2016). Dasar-dasar Kebijakan  Publik  Kajian  Proses dan Analisis Kebijakan .
Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sunaryo.  (2004). Psikologi  Untuk Keperawatan . Jakarta: EGC.
Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S.
(2019).
Indonesia Darurat Narkoba  (Peran  Hukum  dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). Law,  Development  & Justice Review , 2 (2), 246–360. Tahir,  A.  (2020). Kebijakan  Publik  & Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah .  Bandung: Alfabeta. Thoha,  M.  (2003). Kepemimpinan Dalam  Manajemen .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Tinolah,  R.  S.  (2016).  Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus  Peraturan  Pemerintah Nomor  74  Tahun  2014  Tentang Angkutan  Jalan  pada  Perubahan Kepemilikan  Angkutan  Umum Milik  Perseorangan  Menjadi Badan  Hukum  di  Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 4 , 1.
Yuliana  Yuli  W,  A.  W.  (2019).  Upaya Rehabilitasi  Terhadap  Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum  Pidana. ADIL :  Jurnal Hukum , Vol10 No 1 , 139.