## PENILAIAN KONSEP QARD DAN IJARAH DALAM DANA TALANGAN HAJI DI INDONESIA: SUATU KERANGKA KONSEPTUAL

## DEDY RACHMAD
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis dedyrachmad@yahoo.com

## ABSTRAK
Perbankan syariah adalah institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat baik melalui penghimpunan dana (pelaburan), penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa layanan perbankan lainnya  yang  berdasarkan  syariat  Islam.  Dalam  menyalurkan  dana,  produk  yang  ditawarkan adalah akad dengan skim qard dan ijarah. Makalah ini bertumpu kepada akad qard dan ijarah yang dijalankan oleh institusi perbankan syariah di Indonesia dalam dana talangan haji. Dana talangan  haji  ini  bersumber  dari  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  No.  29/DSN-MUI/VI/2002  yang  didasarkan  kepada  al-Quran.  Fatwa tersebut menuai perbedaan pendapat dari banyak ulama sekarang. Hasil kajian dijangka dapat menghasilkan  kerangka  konseptual  berkaitan  kesesuaian  antara  akad qardh dan ijarah yang difatwakan  oleh  DSN  MUI  dengan  pendapat  para  ulama  baik  ulama  klasik  maupun  ulama kontemporer.

## PENGENALAN
Makalah ini berkaitan dengan akad qardh dan ijarah yang diamalkan oleh institusi perbankan syariah di Indonesia dalam dana talangan haji. Amalan ini merujuk kepada fatwa DSN MUI tentang  biaya  pengurusan  haji  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS).  Fatwa  tersebut berdasarkan nas al-Quran yang membolehkan ijarah seperti Quran surah  al-Qashash ayat 26 (28:  26),  dan  dalil  yang  membolehkan  meminjam  uang  ( qardh )  seperti  Quran  surah  al- Baqarah ayat 282 (2: 282).
Makalah  ini  coba  melihat  kepada  kesesuaian  penggunaan  akad qardh dan ijarah yang difatwakan  oleh  DSN  MUI  dengan  pendapat  para  ulama  yang  ditinjau  dari  beberapa  hal; Pertama, dana talangan haji di Indonesia yang menggunakan akad qardh dan ijarah . Kedua, boleh  tidaknya  menggabungkan  dua  akad  dalam  satu  transaksi,  dan  ketiga,  kesahihan  dalil yang  digunakan  oleh  DSN  MUI  untuk  membolehkan  penggabungan  akad  qardh dan  ijarah. Hasil kajian dijangka dapat membentuk suatu kerangka konseptual tentang pelaksanaan dana talangan haji di Indonesia mengikut syariat Islam.

## AKAD QARDH DAN IJARAH DI INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
Di  Indonesia,  perbankan  syariah  mulai  dikenal  semenjak  ditubuhkannya  Bank  Muamalat Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991.  Selanjutnya,  institusi  perbankan  berdasarkan  syariah tersebut  menunjukkan  perkembangan  yang  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan  penubuhan  bank-
bank Islam dan penggunaan instrumen-instrumen syariah di perbankan konvensional. Sebagai negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  sudah  menjadi  kewajiban  bagi Indonesia  untuk  menerapkan  Ekonomi  Islam  melalui  perbankan  syariah  sebagai  bukti ketaatan  masyarakatnya  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  (“Prospek  Ekonomi  Syariah  Cerah, Umat Sejahtera”, 2010).
Dalam  melaksanakan  fungsinya,  perbankan  syariah  di  Indonesia  melakukan  aktivitas  yang sama  dengan  perbankan  konvensional,  yaitu  praktik  penghimpunan  dana  (pelaburan), penyaluran  dana  (pembiayaan),  dan  jasa  layanan  perbankan  lainnya.  Dalam  menyalurkan dana,  perbankan  syariah  melakukan  pembiayaan  melalui  proses  pembiayaan  yang mempunyai implikasi kepada investasi yang halal dan baik, menghasilkan return yang baik, dan berimplikasi terhadap kinerja sektor nyata. (Sunarto Zulkifli, 2003: 138).
Dalam  menyediakan  produk  pembiayaan,  mayoritas  bank  syariah  dan  institusi  keuangan Islam  lainnya  terfokus  kepada  produk  murabahah (prinsip  jual  beli).  Pembiayaan  ijarah (prinsip  sewa)  memiliki  kesamaan  dan  perbedaan  dengan  pembiayaan  murabahah. Persamaannya, antara kedua-dua pembiayaan tersebut  termasuk dalam kategori kontrak jual beli.  Adapun  perbedaannya  terletak  pada  objek  transaksi  yang  diperjualbelikan.  Dalam pembiayaan  murabahah, yang  menjadi  objek  transaksi  adalah  barang  seperti  tanah,  rumah, mobil  dan  yang  lainnya.  Sedangkan  dalam  pembiayaan  ijarah,  objek  transaksinya  adalah manfaat baik ke atas barang maupun manfaat ke atas jasa, sehingga dengan skim ijarah, bank syariah  dan  institusi  keuangan  Islam  dapat  melayani  para  investor  yang  memerlukan  jasa ataupun perkhidmatan. (Tatang Sutardi, 2009).
Secara  umum,  timbulnya  ijarah disebabkan  adanya  keperluan  akan  barang  atau  manfaat barang  oleh  nasabah  yang  tidak  memiliki  uang.  Ia  bertujuan  memenuhi  keperluan  hidup manusia  baik  keperluan  hidup  primer  seperti  makanan  dan  pakaian,  keperluan  sekunder seperti  jalan-jalan  dan  rekreasi,  ataupun  keperluan  hidup  tertier  seperti  memiliki  kendaraan tambahan  sebagai  pelengkap.  Transaksi  ijarah dilandasi  adanya  perpindahan  manfaat  (hak guna),  bukan  perpindahan  kepemilikan  (hak  milik).  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  jika  masa sewa  berakhir,  maka  barang  yang  disewakan  tersebut  dipulangkan  kepada  pemiliknya. (“Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, 2011).
Di  Indonesia,  definisi  prinsip  ijarah  diatur  dalam  hukum  positif  pasal  1  ayat  10  tentang peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  No.  7/46/PBI/2005  yang  menyatakan  bahwa  “ prinsip  ijarah sebagai  transaksi  sewa-menyewa  ke  atas  suatu  barang  dan  atau  upah-mengupah  ke  atas suatu khidmat dalam waktu tertentu, adalah melalui pembayaran sewa (ijarah) atau imbalan jasa ”.
Deskripsi  penggunaan  akad  ijarah  di  institusi  perbankan  syariah  Indonesia  dapat  dilihat dalam tabel 1.

## Tabel I
Deskripsi Penggunaan Akad Ijarah di Institusi Perbankan Syariah Indonesia
PRODUK PERBANKAN SYARIAH PENGGUNAAN PRODUK IJARAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KETERANGAN Ijarah (Akad Sewa) Sewa ijarah Bank Syariah Indonesia menggunakan ijarah untuk penyewaan barang yang tidak perlu dimiliki Bank Syariah Indonesia memberikan
Dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMB), mekanismenya akad ijarah diawal, kemudian setelah pelunasan dibuat akad jual beli atau hibah ijarah untuk keanggotaan, overlimit, keterlambatan pembayaran dan yang lainnya
Sumber: Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad (2011).
Adapun  dalam  produk  pembiayaan  lainnya,  bank  syariah  dan  institusi  keuangan  Islam  juga menyediakan  produk  dengan  akad qardh (pinjaman).  Dalam  aplikasi  di  perbankan  syariah, akad qardh diterapkan sebagai  berikut: (Nuynunur, “ Al-Qardh ”, 2010).
a. Sebagai  produk  perlengkapan  kepada  nasabah  yang  telah  terbukti  loyalitas  dan bonafiditasnya.  Dana  talangan  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  nasabah  dengan  segera untuk  masa  yang  relatif  pendek,  dan  nasabah  tersebut  juga  akan  segera mengembalikan sejumlah uang  yang dipinjamnya  itu dalam waktu  yang tidak terlalu lama.
b. Sebagai  fasilitas  nasabah  yang  memerlukan  dana  cepat,  sedangkan  ia  tidak  bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito atau yang lainnya.
c. Sebagai  produk  untuk  menyumbang  usaha  yang  sangat  kecil  atau  membayar  sektor sosial. Skema produk khusus ini dikenal dengan sebutan al-qardh al-hasan (pinjaman kebajikan).
Untuk  mengetahui  pelaksanaan  akad  qard  di  institusi  perbankan  syariah,  dapat  dilihat skema di bawah ini.

## Skema I
Skema Al-Qardh di Institusi Perbankan Syariah Perjanjian al-Qardh Sumber : Muhammad Syafii Antonio (2001) h. 135.

## NASABAH
( Muqtaridh ) BANK ( Muqridh ) ( Muqridh ) PROYEK/USAHA

## USAHA
KEUNTUNGAN

## DANA TALANGAN HAJI YANG DITAWARKAN OLEH INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Ibadah haji merupakan kewajiban setiap Muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Ia adalah  rukun  Islam  kelima  yang  diwajibkan  ke  atas  setiap  Muslim  sekali  dalam  hidupnya, manakala pelaksanaan yang kedua, ketiga dan seterusnya merupakan perkara sunnah (sesuatu yang  dianjurkan  melaksanakannya  jika  mampu  dan  mendapatkan  pahala).  Adapun  syarat melaksanakan  haji  bagi  seorang  Muslim  adalah  memenuhi  beberapa  kategori  seperti baligh (cukup umur), aqil (berakal  sihat), dan mempunyai  kemampuan  baik  secara materi  maupun rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullah di Mekah.
Di  Indonesia,  peminat  haji  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan.  Untuk menyelesaikan  hal  tersebut,  pemerintah  Indonesia  membatasi  jumlah  calon  jemaah  yang ingin  menunaikannya.  Namun  dalam  waktu  yang  sama,  terdapat  banyak  masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki uang yang cukup. Oleh karena itu,  institusi  perbankan  syariah  menawarkan  jasa  layanan  haji  kepada  mereka  melalui  dana talangan haji.
Jasa  layanan  dana  talangan  haji  adalah  kebijakan  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  untuk  merespon  keperluan  masyarakat  yang  ingin  melaksanakan haji  tetapi  tidak  mempunyai  uang.  Jasa  layanan  yang  ditawarkan  tersebut  pada  tahap  awal (tahun  2000)  menggunakan  akad  sewa  ( ujrah ).  Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No. 9/DSN-MUI/IV/2000.  Akad  tersebut  kemudiannya  berubah  pada  tahun  2001  menjadi  akad qardh (pinjaman) dengan merujuk fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 1
Sejak  Juni  tahun  2002  hingga  sekarang,  akad  yang  digunakan  dalam  dana  talangan  haji berubah kepada akad qardh dan ijarah (pinjaman dan sewa). Hal ini didasarkan kepada fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI)  Nomor  29/DSN- MUI/VI/2002  tertanggal  26  Juni  2002  tentang  biaya  pengurusan  haji  oleh  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS).  Adapun  landasan  hukum  bagi  fatwa  DSN  MUI  tersebut  adalah ayat  al-Quran  yang  membolehkan  ijarah  seperti  Quran  surah  al-Qashash  ayat  26  ([28]:26), dan  dalil  yang  membolehkan  meminjam  uang  ( qardh )  seperti  Quran  surah  al-Baqarah  ayat 282 ([2]:282).
Dalam  pembiayaan  talangan  haji,  pinjaman  ( qardh )  dari  bank  syariah  kepada  nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi ( seat ) haji pada saat pelunasan Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH).  Dana  talangan  tersebut  dijamin  dengan  deposit  yang dimiliki  nasabah.  Nasabah  kemudian  wajib  mengembalikan  besaran  uang  yang  dipinjam dalam  jangka  waktu  tertentu.  Ke  atas  jasa  layanan  peminjaman  dana  talangan  ini,  bank syariah  memperoleh  imbalan  ( fee/ujrah )  yang  besarannya  tidak  berdasarkan  kepada  jumlah dana yang dipinjam.
1 http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/16/pembiayaan–pengurusan–haji/, diakses  pada  31  Maret 2011.

## KONSEP ULAMA KLASIK TENTANG AKAD QARDH DAN IJARAH

## A. Konsep Ulama Klasik Tentang Akad Qardh
Secara syari,  para ahli fiqih mendefinisikan qardh sebagai  berikut:  (Nuynunur,  “ Al-Qardh ”, 2010)
1. Ibn Abidin, salah seorang pengikut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa qardh adalah suatu  pinjaman  yang  diberikan  kepada  orang  lain  kemudian  dikembalikan  sebesar jumlah pinjaman.
2. Menurut  Madzhab  Maliki, qardh adalah  pembayaran  dari  sesuatu  yang  berharga untuk pembayaran kembali secara setimpal.
3. Madzhab Syafii berpendapat bahwa qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada  seseorang,  yang  pada  akhirnya  ia  perlu  membayar  kembali  barang  tersebut kepada orang yang memiliki.
4. Madzhab  Hambali  pula  mengatakan  bahwa qardh adalah  pembayaran  uang  kepada seseorang  untuk  memperoleh  manfaat  dan  dikembalikan  sesuai  dengan  nilai  yang dipinjam.
Para ulama berpendapat tentang hak kepemilikan dalam qardh sebagai berikut:
1. Menurut Abu  Hanifah dan  Muhammad bahwa  akad qardh berlaku  melalui penyerahan  ( qabdh ).  Contoh:  apabila  seseorang  berhutang  satu  mud  gandum  dan sudah terjadi penyerahan, maka ia berhak menggunakan dan mengembalikan dengan semisalnya meskipun  yang meminjamkan ( muqridh ) meminta pengembalian gandum itu  sendiri.  Adapun  yang  menjadi  tanggung  jawab  peminjam  ( muqtaridh )  adalah gandum yang semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun qardh itu berlangsung. Abu yusuf menyatakan bahwa peminjam ( muqtaridh ) tidak memiliki harta yang menjadi objek qardh selama qardh itu berlangsung.
2. Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa qardh dibenarkan  pada  harta  yang  memiliki kesepadanan,  yaitu  harta  yang  perbedaan  nilainya  tidak  mencolok,  sepert  barang- barang  yang  ditakar,  ditimbang,  biji-bijian  yang  memiliki  ukuran  serupa  seperti kelapa dan telur, serta yang diukur seperti kain bahan.
3. Mazhab  Maliki,  Syafii  dan  Hambali berpendapat  bahwa qardh diperbolehkan  atas semua  harta  yang  bisa  diperjualbelikan  obyeknya,  baik  ditakar  ataupun  ditimbang, seperti  emas,  perak  dan  makanan,  serta  dibolehkan  juga  dari  harta  yang  bernilai, seperti  barang  dagangan,  binatang  dan  sebagainya.  Dalam  riwayat  Abu  Rafi disebutkan bahwa Rasulullah SAW berhutang unta yang berusia masih muda, padahal unta  bukanlah  harta  yang  ditakar  atau  ditimbang.  Oleh  karena  yang  menjadi  obyek salam  dapat  dimiliki  dengan  jual  beli  dan  ditentukan  dengan  pensifatan,  maka  unta bisa menjadi obyek qardh sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang.
Dari beberapa pendapat ulama tersebut, Jumhur ahli fiqih membolehkan qardh dilakukan atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas  manfaat/jasa.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  pendapat Ibnu  Taimiyah  yang membolehkan qardh seperti  dalam  kegiatan  membantu  memanen  sehari  dengan  imbalan  ia akan  dibantu  memanen  sehari,  atau  menempati  rumah  orang  lain  dengan  imbalan  orang tersebut menempati rumahnya.
Adapun dalam pembiayaan talangan haji, pinjaman ( qardh ) dari bank syariah kepada nasabah bertujuan  menutupi  sifat al-qardh untuk  tidak  memberi  keuntungan  finansial.  Oleh  karena itu,  pendanaan qardh dapat  diambil  menurut  beberapa  kategori;  Pertama, qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana  ini  dapat  diambil  dari  modal  bank.  Kedua, qardh yang  diperlukan  untuk  membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana tersebut bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah (Muhammad Syafii Antonio, 2001:133)

## B. Konsep Ulama Klasik Tentang Akad Ijarah
Al-Ijarah berasal  dari  kata  Arab al-ajru yang  berarti al-iwaddhu (ganti).  Ijarah  adalah  akad pemindahan  hak  guna  atas  barang  dan  jasa,  melalui  pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  hak  kepemilikan  ( ownership/milkiyyah )  atas  barang  itu  sendiri.  Dalam konteks  perbankan  syariah,  ijarah adalah  kontrak  sewa  ( lease  contract ) di  mana  suatu  bank atau  lembaga  keuangan  menyewakan  peralatan  ( equipment )  kepada  salah  satu  nasabahnya berdasarkan  pembebanan  biaya  yang  sudah  ditentukan  secara  pasti  sebelumnya  ( fixed charge ). (Al-Sabatin Yusuf, 2009: 321)
Pendapat para ulama tentang Ijarah:
1. Imam  al-Syairazi  dalam  kitab al-Muhadzdzab mengatakan, “ Boleh  melakukan  akad ijarah  (sewa  menyewa)  atas  manfaat  yang  dibolehkan…  karena  keperluan  terhadap manfaat  sama  dengan  keperluan  terhadap  benda.  Oleh  karena  akad  jual  beli  atas benda  dibolehkan,  maka  sudah  seharusnya  boleh  pula  akad  ijarah  atas  manfaat.” (Al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394)
2. Ibnu  Qudamah,  dalam  kitab al-Mughni menyatakan  bahwa  ijarah  adalah  jual  beli manfaat,  dan manfaat berkedudukan sama dengan benda. Benda  yang disewa  adalah amanah  di  tangan  penyewa,  jika  rusak  bukan  disebabkan  kelalaian,  maka  penyewa tidak diminta untuk harus bertanggung jawab (mengganti). ( al-Mughni , VIII /7) يِه  َ
3. Imam  al-Nawawi  dalam  kitab al-Majmu;  syarah  al-Muhadzdzab mengatakan, “…kebutuhan  orang  mendorong  adanya  akad  ijarah  (sewa  menyewa),  sebab  tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu,  ijarah  dibolehkan  sebagaimana  dibolehkan  juga  menjual  benda.” ( al-Majmu; syarah al-Muhadzdzab, XV/308; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj , II/332; al-Dimyathi, dalam kitab Ianah al-Thaalibin, III/108)

## PENGGABUNGAN DUA AKAD ATAU LEBIH DALAM SATU TRANSAKSI

## A. Konsep Penggabungan Akad (Al-Uqûd Al-Muraqqabah)
Penggabungan  dua  akad  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  "multi  akad".  Dalam  bahasa Indonesia  multi  berarti  banyak  (lebih  dari  satu)  atau  berlipat  ganda.  Menurut  istilah  fiqih, kata  multi  akad  merupakan  terjemahan  dari  kata  Arab al-uqûd  al-muraqqabah yang  berarti akad ganda (rangkap). ( Hasanudin: 2011)
Al-uqûd al-muraqqabah terdiri dari dua kata; yakni al-uqûd (bentuk jamak dari aqdu ) dan al- muraqqabah. Kata aqdu secara  etimologi  berarti  mengokohkan,  meratifikasi  dan
mengadakan  perjanjian.  Sedangkan  secara  terminologi,  kata aqdu berarti  mengadakan perjanjian  atau  ikatan  yang  mengakibatkan  munculnya  kewajiban.  Menurut  Wahbah  al- Zuhaili, aqdu adalah  pertalian  atau  perikatan  antara ijab dan qabul sesuai  dengan  kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.
Sedangkan  kata al-muraqqabah secara  etimologi  bermakna al-jamu yang  berarti pengumpulan  atau  penghimpunan.  Kata muraqqabah sendiri  berasal  dari  kata  " raqqaba- yuraqqibu-tarqiiban "  yang  mengandung  arti  meletakkan  sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain sehingga  menumpuk,  ada  yang  di  atas  dan  ada  yang  di  bawah.  Sedangkan muraqqabah menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut :
1. Himpunan  beberapa  hal  sehingga  disebut  dengan  satu  nama.  Seseorang  menjadikan beberapa  hal  menjadi  satu  (satu  nama),  dikatakan  sebagai  melakukan  penggabungan ( tarqîb ).
2. Sesuatu  yang  dibuat  dari  dua  atau  beberapa  bagian,  sebagai  kebalikan  dari  sesuatu yang sederhana (tunggal/ basîth ) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan  sesuatu  di  atas  sesuatu  yang  lain  atau  menggabungkan  sesuatu  dengan sesuatu yang lainnya.
Ketiga  pengertian  di  atas  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  dalam menjelaskan  kedudukan  makna  dari  istilah muraqqab .  Pengertian  pertama  lebih  tepat digunakan  karena  mengandung  dua  hal  sekaligus,  yakni  terhimpunnya  beberapa  hal  dan bersatunya  beberapa  hal  yang  kemudian  menjadi  satu  pengertian  tertentu.  Pengertian  kedua tidak menjelaskan  akibat dari terhimpunnya beberapa hal  yang dimaksud. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana  setelah  terjadi  penggabungan  tersebut.  Pengertian  terakhir  lebih  dekat  kepada pengertian etimologis, karena tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.
Menurut Nazih Hammad, akad muraqqab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu  akad  yang  mengandung  dua  akad  atau  lebih,  seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa, hibah,  wakalah, qardh , muzaraah , sharf (penukaran  mata  uang), syirkah , mudharabah dan lain  sebagainya,  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.
Sedangkan  menurut  al-Imrani  bahwa  akad muraqqab adalah  himpunan  beberapa  akad kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah  akad,  baik  secara  gabungan  maupun  secara  timbal balik  sehingga  seluruh  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  akibat hukum dari satu akad.
B. Macam-Macam Penggabungan Akad
Imam  al-Imrani  membagi  penggabungan  akad  ke  dalam  lima  macam,  yaitu al-uqûd  al- mutaqâbilah,  al-uqûd  al-mujtamiah,  al-uqûd  al-mutanâqidhah  wa  al-mutadhâdah  wa  al- mutanâfiyah, al-uqûd al-mukhtalifah, dan al-uqûd al-mutajânisah . Dari kelima macam akad tersebut, dua macam akad yang pertama ( al-uqûd al-mutaqâbilah dan al-uqûd al - mujtamiah ) adalah  penggabungan  akad  yang  umum  dipakai. Berikut  penjelasan  dari  kelima penggabungan akad dimaksud:
1. Akad Bergantung/Akad Bersyarat ( al-uqûd al-mutaqâbilah )
Al-mutaqâbilah menurut  bahasa  berarti  berhadapan.  Sesuatu  dikatakan  berhadapan jika  keduanya  saling  menghadapkan  kepada  yang  lain.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan al-uqûd  al-Mutaqâbilah adalah  multi  akad  dalam  bentuk  akad  kedua merespon  akad  pertama,  di  mana  kesempurnaan  akad  pertama  bergantung  pada sempurnanya  akad  kedua  melalui  proses  timbal  balik.  Dengan  kata  lain,  akad  satu bergantung dengan akad lainnya.
2. Akad Terkumpul ( al-uqûd al - mujtamiah )
Al-uqûd  al-mujtamiah adalah  multi  akad  yang  terhimpun  dalam  satu  akad.  Dua  atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Contoh; "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu rupiah".
Multi  akad  yang mujtamiah ini  dapat  terjadi  dengan  terhimpunnya  dua  akad  yang memiliki  akibat  hukum  berbeda  di  dalam  satu  akad  terhadap  dua  objek  dengan  satu harga,  dua  akad  berbeda  akibat  hukum  dalam  satu  akad  terhadap  dua  objek  dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
3. Akad berlawanan ( al-uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah )
Ketiga  istilah al-mutanâqidhah,  al-mutadhâdah,  al-mutanâfiyah memiliki  kesamaan bahwa  ketiganya  mengandung  maksud  adanya  perbedaan.  Tetapi  ketiga  istilah  ini mengandung implikasi yang berbeda.
Mutanâqidhah mengandung  arti  berlawanan,  seperti  pada  contoh  seseorang  berkata sesuatu  lalu  berkata  sesuatu  lagi  yang  berlawanan  dengan  yang  pertama.  Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini  disebut mutanâqidhah atau  saling  berlawanan.  Dikatakan mutanâqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.
Dalam penjelasan lain  diterangkan bahwa mutanâqidhah merupakan akad-akad  yang berlawanan dan  bentuk ini dilarang dalam syariah.  Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman ( bay wa salaf ). Contoh lain, menggabungkan  akad qardh dan ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits  Rasulullah  SAW.   Contoh  lainnya:  menggabungkan qardh dengan  janji hadiah.
4. Akad berbeda ( al-uqûd al-mukhtâlifah )
Jenis  multi  akad  yang mukhtâlifah adalah  terhimpunnya  dua  akad  atau  lebih  yang memiliki  perbedaan,  baik  semua  akibat  hukum  di  antara  kedua  akad  itu  atau sebagiannya. Seperti  perbedaan akibat hukum dalam  akad jual beli dan sewa, dalam akad  sewa  diharuskan  ada  ketentuan  waktu,  sedangkan  dalam  jual  beli  sebaliknya. Contoh lain, akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada
saat  akad  ( fi  al-majlis ),  sedangkan  dalam ijârah, harga  sewa  tidak  harus  diserahkan pada saat akad. 2
Perbedaan  antara  multi  akad  yang mukhtâlifah dengan  yang mutanâqidhah, mutadhâdah ,  dan mutanâfiyah terletak  pada  keberadaan  akad  masing-masing. Meskipun kata mukhtâlifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun  dalam mukhtâlifah meskipun berbeda tetap dapat  ditemukan menurut  syariat. Sedangkan  untuk  kategori  berbeda  yang  ketiga  mengandung  adanya  saling meniadakan  di  antara  akad-akad  yang  membangunnya.  Dari  pendapat  ulama  di  atas disimpulkan  bahwa  multi  akad  yang mutanâqidhah , mutadhâdah ,  dan mutanâfiyah adalah  akad-akad  yang  tidak  boleh  dihimpun  menjadi  satu  akad.  Meski  demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.
5. Akad sejenis ( Al-uqûd al-mutajânisah )
Al-uqûd  al-murakkabah  al-mutajânisah adalah  akad-akad  yang  mungkin  dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Jenis  multi  akad ini dapat  terdiri dari satu  jenis  akad seperti akad jual beli dan akad jual  beli,  atau  dari  beberapa  jenis  seperti  akad  jual  beli  dan  sewa  menyewa.  Multi akad  jenis  ini  dapat  pula  terbentuk  dari  dua  akad  yang  memiliki  hukum  yang  sama atau berbeda.
C.  Pendapat  Para  Ulama  Tentang  Penggabungan  Akad  Dalam  Satu  Transaksi  ( Hybrid Contract )
1. Aliudin Zatary dalam buku Fiqh Muamalah al-Maaliyah al-Muqaaran berkata, “ Tidak ada larangan dalam syariah tentang  penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad  pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil   yang  memerintahkan   untuk   memenuhi  (wafa) syarat-syarat  dan  akad- akad ”.
2.  Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiiyah dan ulama  Hanabilah  berpendapat  bahwa  hukum hybrid  contract adalah  sah  dan diperbolehkan  menurut  syariat  Islam.  Ulama   yang  membolehkan  beralasan  bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak  ada  dalil  hukum  yang  mengharamkan  atau  membatalkannya,  kecuali menggabungkan  dua  akad  yang  menimbulkan  riba  atau  menyerupai  riba,  seperti menggabungkan  akad qardh dengan  akad  yang  lain,  karena  adanya  larangan  hadits untuk  menggabungkan  jual  beli  dengan qardh .  Demikian  pula  menggabungkan  jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.
3.    Nazih  Hammad  dalam  buku al-Uqûd  al-Muraqqabah  fi  al-Fiqh  al-Islâmy berkata,
” Hukum   dasar  dalam   syara  adalah  bolehnya  melakukan  transaksi hybrid  contract , selama  setiap  akad  yang  membangunnya  ketika  dilakukan  sendiri-sendiri  hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil  itu  tidak  diberlakukan  secara  umum,  tetapi  mengecualikan  pada  kasus  yang diharamkan  menurut  dalil  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kasus  ini  dikatakan  sebagai
2 Ibid , Hasanudin http://irham-anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al- murakkabah.html .
pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai  kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati .”
4.   Ibnu al-Qayyim pula berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali  yang  dibatalkan  atau  dilarang  oleh  agama. Imam  al-Syâtiby  menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat  adalah  melaksanakan  ( taabbud )  apa  yang  diperintahkan  dan  tidak  melakukan penafsiran  hukum.  Sedangkan  hukum  asal  dari  muamalat  adalah  mendasarkan substansinya  yang  bukan  terletak  pada  prakteknya  ( iltifât  ilaa  maâny ).  Dalam  hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara  dalam  bidang  muamalat  terbuka  lebar  kesempatan  untuk  melakukan perubahan  dan  penemuan  yang  baru,  karena  prinsip  dasarnya  adalah  diperbolehkan ( al-idzn) bukan melaksanakan ( taabbud ). (Ibn al-Qayyim, Ilâm al-Muwaqqiîn , juz. 1, h. 344)
Pendapat ini didasarkan pada nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Diantaranya firman Allah dalam surah al-Mâidah yang berbunyi:
أ اي ي ه لا ا ِذ ي ي هآ ٌ أ اى و ف ِب اى لا ع ق ى ِد أ ، ِح ل ت ل ك ن ب ِه ي و ة لا ً ع ِما ِإ ل ه ي ا ت  ل ى ع ل  ي ك ن غ ي ر ه ِح ِل صلا ى ي ِد و أ  ً ت ن ح ر م ِإ ، َ  ى ي الله ح ك ن ه ي ا ِر دي : ةدئاولا( ١ )
Artinya  :  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  akad-akad  itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut yang dikehendaki-Nya .” (QS. Al-Maidah: 1)

## D. Hukum Penggabungan Akad
Status hukum dalam penggabungan akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad- akad  yang  membangunnya.  Sebagai  contoh  akad  jual  beli  ( bai ) dan  akad  pinjaman  tanpa bunga ( qardh/salaf ) yang  secara  jelas  dinyatakan  keharamannya  oleh  Nabi  SAW.  Akan tetapi,  jika  kedua  akad  itu  berdiri  secara  sendiri-sendiri,  maka  baik  akad bai maupun  akad salaf diperbolehkan.  Hal  tersebut  diqiyaskan  (diumpamakan)  dengan  menikahi  dua  wanita yang  bersaudara  sekaligus,  maka  hukumnya  haram,  tetapi  jika  dinikahi  satu-satu  (tidak dimadu)  maka  hukumnya  boleh.  Ini  berarti  bahwa  hukum  menggabungkan  dua  akad  atau lebih tidak bisa dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.
Dari penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan bahwa hukum  dari  menggabungkan  akad belum tentu  sama  dengan  hukum  dari  akad-akad  yang  membangunnya.  Dengan  kata  lain,  hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meski ada penggabungan  akad  yang  diharamkan,  namun  prinsip  dari  menggabungkan  akad  adalah boleh, hal ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya, setiap muamalat yang  menghimpun  beberapa  akad,  hukumnya  halal  selama  akad-akad  yang  membangunnya
adalah  boleh.  Ketentuan  tersebut  memberi  peluang  pada  pembuatan  model  transaksi  yang mengandung multi akad.

## E. Batasan-batasan dan Standar Penggabungan Akad
Para  ulama  yang  membolehkan  praktek  penggabungan  akad  bukan  berarti  membolehkan secara  bebas,  tetapi  ada  batasan-batasan  yang  tidak  boleh  dilewati,  karena  batasan  ini  akan menyebabkan  penggabungan  akad  menjadi  dilarang.  Di  kalangan  para  ulama,  batasan- batasan  ini  ada  yang  disepakati  dan  ada  pula  yang  diperselisihkan.  Secara  umum,  batasan- batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

## 1. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama
Dalam  hadist,  Nabi  secara  jelas  menyatakan  tiga  bentuk  multi  akad  yang  dilarang, yaitu :
 Multi akad dalam jual beli ( bai ) dan pinjaman kebajikan ( qardh/salaf ),
 Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli
 Dua transaksi dalam satu transaksi
Dalam sebuah hadist disebutkan yang artinya:
"Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah  SAW  melarang  jual  beli  dan pinjaman". (HR. Ahmad)
Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu  di  antaranya tidak jelas, maka hukum  dari akad  tersebut dilarang.
Ibnu  Qayyim  berpendapat  bahwa  Nabi  melarang  penggabungan  antara  akad qardh /salaf (pinjaman tanpa bunga) dengan akad bai (jual beli), meskipun kedua akad tersebut  jika  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  hukumnya  boleh.  Larangan menghimpun qardh dan bai dalam  satu  akad  bertujuan  untuk  menghindari  perkara ribâ yang  diharamkan.  Hal  itu  dilarang  karena  seseorang  meminjamkan  ( qardh ) sebesar seribu rupiah, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus rupiah dengan harga  seribu.  Dia  seolah  memberi  seribu  dan  barang  seharga  delapan  ratus  agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.
Selain penggabungan akad antara qardh/ salaf dan bai yang diharamkan, Ibnu Qayyim juga  sepakat  melarang  penggabungan  akad  antara  berbagai  jual  beli  dan  pinjaman dalam  satu  transaksi.  Semua  akad  yang  mengandung  unsur  jual  beli  dilarang  untuk dihimpun  dengan  pinjaman kebajikan dalam satu  transaksi, seperti antara ijarah dan qardh , salam dan qardh, sharf dan qardh , dan sebagainya.
2. Penggabungan Akad Sebagai Hîlah Ribâwi (Alasan Untuk Mendapatkan Bunga)
Penggabungan akad  yang menjadi hîlah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli înah atau sebaliknya dan hîlah ribâ fadhl .
a. Jual beli al-inah
Contoh inah yang  dilarang  adalah  menjual  sesuatu  dengan  harga  seratus rupiah secara cicilan dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual  dengan  harga  delapan  puluh  rupiah  secara  tunai.  Pada  transaksi  ini, seolah ada dua  akad jual beli, padahal  nyatanya  merupakan hîlah ribâ dalam pinjaman  ( qardh ),  karena  objek  akad  semu  dan  tidak  faktual  dalam  akad. Sehingga  tujuan  dan  manfaat  dari  jual  beli  yang  ditentukan  syariatnya  tidak ditemukan dalam transaksi ini.
Ibn  Qayyim  menjelaskan  bahwa  agama  menetapkan  seseorang  yang memberikan qardh (pinjaman)  agar  tidak  berharap  dananya  kembali  kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik  dengan hîlah atau  yang  lainnya.  Demikian  pula  dengan  jual  beli, disyariatkan  bagi  seseorang  yang  mengharapkan  memberikan  kepemilikan barang  dan  mendapatkan  harganya,  tetapi  dilarang  jika  bertujuan ribâ  fadhl atau ribâ nasa , bukan bertujuan pada harga dan barang.
Demikian pula dengan transaksi kebalikan inah yang juga diharamkan. Seperti seseorang  menjual  sesuatu  dengan  harga  delapan  puluh  rupiah  secara  tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya ribâ .

## b. Hîlah ribâ fadhl
Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi (misalnya 2 kg beras)  dengan  sejumlah  harga  (misalnya  Rp.  10.000)  dengan  syarat  bahwa ia dengan  harga  yang  sama  (Rp.  10.000)  harus  membeli  dari  pembeli  tadi sejumlah  harta  ribawi  sejenis  yang  kadarnya  lebih  banyak  (misalnya  3 kilogram  atau  lebih  sedikit).  Transaksi  seperti  ini  adalah  model hîlah  ribâ fadhl yang diharamkan.
Transaksi seperti ini dilarang berdasarkan peristiwa pada zaman Nabi, di mana para  penduduk  Khaibar  melakukan  transaksi  kurma  kualitas  sempurna sebanyak  1  kg  dengan  kurma  kualitas  rendah  2  kg,  2  kg  dengan  3  kg  dan seterusnya.  Praktek  seperti  ini  dilarang  oleh  Nabi  SAW,  dan  beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri,  begitu  pula  ketika  membeli  kurma  kualitas  sempurna  juga  dengan harga sendiri.
Mengenai  hal  ini,  Ibn  Qayyim  menjelaskan  bahwa  akad  jual  beli  pertama dengan  kedua  harus  dipisah.  Jual  beli  kedua  bukanlah  menjadi  syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri secara sendiri. Hadits di atas ditujukan agar dua akad  itu dipisah, tidak saling  berhubungan, apalagi  saling bergantungan antara satu dengan lainnya.

## c. Penggabungan akad menyebabkan jatuh ke dalam  ribâ
Setiap  multi  akad  yang  mengantarkan  kepada  yang  haram,  seperti ribâ , hukumnya  haram,  meskipun  akad-akad  yang  membangunnya  adalah  boleh. Penghimpunan  beberapa  akad  yang  hukum  asalnya  boleh  namun membawanya  kepada  yang  dilarang  menyebabkan  hukumnya  menjadi dilarang (haram).

## d. Multi akad antara akad salaf dan jual beli
Seperi  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  Nabi  melarang  multi  akad  antara  akad jual  beli  dan  pinjaman  tanpa  bunga  (pinjaman tabarru ).  Larangan  ini disebabkan  karena  upaya  mencegah  jatuh  kepada  yang  diharamkan  berupa transaksi ribawi.
Jumhur  ulama  melarang  praktek  multi  akad  tersebut,  yakni  terjadinya penghimpunan akad jual beli ( muâwadhah ) dengan pinjaman ( qardh ) apabila dipersyaratkan. Jika  transaksi  multi  akad  ini  terjadi  secara  tidak  disengaja, maka  diperbolehkan,  karena  tidak  adanya  rencana  untuk  melakukan qardh yang mengandung ribâ .
e. Multi akad antara qardh dan hibah
Para ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan  lebih,  berupa  hibah  atau  lainnya.  Sebagai  contoh,  seseorang meminjamkan/memberikan  utang  ( muqridh )  suatu  harta  kepada  orang  lain, dengan  syarat  ia  menempati  rumah  penerima  pinjaman  ( muqtaridh ),  atau muqtaridh memberi hadiah kepada muqridh atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur ribâ.
Apabila  transaksi  pinjam  meminjam  ini  kemudian  disertai  hadiah  atau kelebihan,  tetapi  dilakukan  sendiri  secara  sukarela  oleh  orang  yang  diberi pinjaman,  tanpa  ada  syarat  dan  kesepakatan  sebelumnya  maka  hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur ribâ di dalamnya.
f. Multi akad yang saling bertolak belakang atau berlawanan
Kalangan  ulama  Malikiyah  mengharamkan  penggabungan  akad  antara  akad- akad  yang  berbeda  ketentuan  hukumnya  dan/atau  akibat  hukumnya  saling berlawanan  atau  bertolak  belakang.  Larangan  ini  didasari  atas  larangan  Nabi SAW  menggabungkan  akad  pinjaman tabarru dan  jual  beli.  Dua  akad  ini mengandung hukum  yang berbeda. Jual  beli adalah kegiatan muamalah  yang kental  dengan  nuansa  dan  upaya  perhitungan  untung-rugi,  sedangkan pinjaman  tabarru adalah  kegiatan  sosial  yang  mengedepankan  aspek persaudaraan  dan  kasih  sayang  serta  tujuan  mulia.  Oleh  karena  itu,  ulama Malikiyah  melarang  penggabungan  akad  dari  akad-akad  yang  berbeda hukumnya,  seperti  antara  jual  beli  dengan juâlah,  sharf,  musâqah,  syirkah, qirâdh , atau nikah.
Meski  demikian,  sebagian  ulama  Malikiyah  dan  mayoritas  ulama  non- Malikiyah  membolehkan  multi  akad  jenis  ini.  Mereka  beralasan  bahwa perbedaan  hukum  dua  akad  tidak  menyebabkan  hilangnya  keabsahan  akad. Dari  dua  pendapat  ini,  pendapat  yang  membolehkan  multi  akad  jenis  ini adalah  pendapat  yang  lebih  utama.  Larangan  multi  akad  disebabkan penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak  sinkronnya  kewajiban  dan  hasil.  Hal  ini  terjadi  karena  dua  akad  untuk satu  objek  dan  satu  waktu,  sementara  hukumnya  berbeda.  Sebagai  contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang  berlawanan  ( mutadhâdah )  inilah  yang  dilarang  dihimpun  dalam  satu transaksi.
g. Larangan menggabungkan dua syarat dalam satu akad jual beli
Berkaitan  dengan  panggabungan  dua  akad  dalam  satu  akad  jual  beli, Rasulullah  SAW  bersabda  yang  artinya: ( Mukhtashar  Nailul  Authar  Juz  2: h.57)
Dari  Abdillah  bin  Umar  ra,  bahwasanya  Nabi  SAW  bersabda, ”Tidak dihalalkan  menyatukan  pinjaman  dengan  penjualan  dan  tidak  halal  pula menyatukan  dua  persyaratan  dalam  satu  akad  jual  beli  serta  tidak  halal mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki serta menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
Penjelasan hadits tersebut adalah sebagai berikut:
(Tidak  dihalalkan  menyatukan  pinjaman  dengan  penjualan) ,  Al-Baghawi mengatakan,  ”yang  dimaksud  dengan  salaf  disini  adalah  pinjaman”.  Ahmad mengatakan, ”yang dimaksud adalah meminjamkan sustu pinjaman kemudian menjadikannya  sebagai  penjualan  yang  ditambah  padanya  (yakni  menambah keuntungan).  Ini  cara  transaksi  yang  tidak  sah,  karena  ia  telah meminjamkannya  dengan  tujuan  untuk  menambah  harga”.  Sebagian  ulama salafi  mengartikan salaf dengan makna salam (pemesanan), misalnya dengan mengatakan,  ”Aku  menjual  budakku  ini  kepadamu  seharga  seribu  dengan syarat  engkau  meminjamiku  seratus  untuk  ini  dan  ini”,  atau  menyerahkan sesuatu  kepadanya  dengan  mengatakan,  ”jika  yang  pesan  itu  tidak  ada padamu, maka itu menjadi penjualanmu”.
(dan  tidak  halal  pula  menyatukan  persyaratan  dalam  satu  akad  jual  beli), Al-Baghawi  mengatakan,  ”Yaitu  si  penjual  mengatakan,  Aku  menjual  budak ini  kepadamu  dengan  harga  seribu  secara  kontan  atau  dua  ribu  dengan penangguhan.”  Ini  bentuk  penjualan  yang  mengandung  dua  syarat,  masing- masing  mempunyai  maksud  yang  berbeda  dengan  perbedaan  bentuk transaksinya, dan hal tersebut sama dengan dua syarat maupun banyak syarat. Penafsiran ini diriwayatkan juga dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertiannya adalah, si penjual mengatakan kepada si  pembeli,  ”Aku  menjual  baju  ini  dengan  harga  sekian,  adapun  model  dan jahitannya  adalah  sekian”.  Transaksi  ini  tidak  sah  menurut  mayoritas  ulama, namun  Ahmad  mengatakan  sah.  Al-Hafizh  mengatakan  bahwa  hadits  ini mengandung  pembolehan  adanya  banyak  syarat  berdasarkan  ucapan  beliau
walaupun dengan seratus syarat. Sedangkan al-Qurthubi mengatakan tentang sabda  beliau walaupun  dengan  seratus  syarat bahwa  ini  tidak  menunjukkan jumlah,  akan  tetapi  yang  dimaksudnya  adalah  syarat-syarat  batil  yang  tidak disyariatkan  walaupun  banyak.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  bahwa  syarat- syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.

## PERBEDAAN  PENDAPAT  ANTARA  FATWA  DSN  MUI  DENGAN  PENDAPAT ULAMA KONTEMPORER
Walau  bagaimanapun,  fatwa  DSN  MUI  tentang  penggunaan  akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji menuai protes dari banyak ulama sekarang, seperti M. Quraish Shihab dan M.  Shiddiq  al-Jawi.  Mereka  mempertanyakan  kebolehan  berhaji  menggunakan  akad  ijarah, dan  berpendapat  bahwa  akad qardh dan ijarah dalam  dana  talangan  haji  tidak  sah.  Mereka beralasan sebagai berikut: (“Hukum Pembiayaan Talangan Haji”, 2011)
Pertama,  dalil  yang  digunakan  DSN  MUI  dalam  dana  talangan  haji  tidak  sesuai  bagi membolehkan  akad qardh  dan  ijarah ,  karena  dalil  tersebut  membolehkan  akad qardh dan ijarah secara  berasingan.  Tidak  terdapat  satu  dalil  pun  yang  membolehkan  akad qardh dan ijarah dilakukan secara bersamaan dalam satu akad.
Kedua,  penggabungan  dua  akad  dalam  satu  aktivitas  sememangnya  tidak  boleh.  Namun demikian,  terdapat  sebagian  ulama  yang  membolehkan  perkara  tersebut  seperti  Imam  Ibnu Taimiyah  (pengikut  mazhab  Hanabilah)  dan  Imam  Asyhab  (pengikut  mazhab  Malikiyah). Walau apapun, pendapat yang rajih (pendapat yang paling utama) dalam masalah ini adalah pendapat  yang  tidak  membolehkan  penggabungan  dua  akad  menjadi  satu,  yakni  pendapat Jumhur  Ulama  yang  terdiri  dari  ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  Syafiiyyah  dan  Hanabilah. (Imam  Sarakhsi, Al-Mabsuth , 13/16; Hasyiah  al-Dasuqi  Ala Al-Syarh al-Kabir , 3/66;  Imam Nawawi, Al-Majmu , 9/230; Al-Syarh al-Kabir , 11/230; M. Abdul Aziz Hasan Zaid, Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Muashir , hal. 45).
Ketiga,  mengikut  ulama  yang  membolehkan  penggabungan  dua  akad  (Ibnu  Taimiyah  dan Ibnu  Asyhab),  Ibnu  Taimiyah  berpendapat  bahwa  penggabungan  akad qardh dan ijarah termasuk  perkara  yang  tidak  dibolehkan.  (Ibnu  Taimiyah, Majmu  al-Fatawa ,  29/62;  Fahad Hasun, Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik , hal. 24).
Keempat,  akad qardh dan ijarah tidak  memenuhi  syarat  ijarah.  Hal  ini  karena,  dalam  akad ijarah yang disyaratkan adalah objek akad, bukan khidmat yang diharamkan. (M. Abdul Aziz Hasan Zaid, ibid. , hal. 17; Taqiyuddin Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam , hal.93).
Sedangkan  dalam  akad qardh dan ijarah,  objek  akadnya  adalah  khidmat qardh dengan mensyaratkan  tambahan  imbalan.  Hal  ini  tidak  dibolehkan,  karena  setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarannya tidak didasarkan kepada jumlah dana yang dipinjamkan. Kaidah fikah menyebutkan :
“ Kullu Qardhin Syaratha Fiihi an Yazidahu Fahuwa Haram Bighairi Khilaf ”
Artinya:  “ Setiap  pinjaman  yang  mensyaratkan  tambahan  adalah  haram,  dan tiada  pertentangan  pendapat  dari  para  ulama  tentang  masalah tersebut ”. (M. Said Burnu, Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiyah , 8/484).
Berdasarkan  kepada  kenyataan  tersebut,  hukum  pembiayaan  talangan  haji  yang  dijalankan oleh  perbankan  syariah  di  Indonesia  adalah  haram  mengikut  beberapa  ulama  kontemporer yang  didasarkan  kepada  pendapat  ulama  klasik.  Menurut  mereka,  fatwa  DSN  MUI  tentang penggunaan akad qardh dan ijarah dalam dana talangan haji tersebut adalah keliru dan tidak halal untuk diamalkan karena tidak sah secara hukum syariat.

## KESIMPULAN
1. Dana  talangan  haji  yang  diamalkan  oleh  perbankan  syariah  di  Indonesia menggunakan  akad qardh dan ijarah .  Ketentuan  tersebut  berdasarkan  fatwa  DSN MUI  No.  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  biaya  pengurusan  haji  oleh  Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
2. Akad qardh dan ijarah dalam  dana  talangan  haji  yang  difatwakan  oleh  DSN  MUI menuai  perbedaan  pendapat  dari  ulama  sekarang,  seperti  pakar  ulumul  Quran  dari Indonesia,  yaitu  Quraish  Shihab.  Antara  yang  dipertentangkan  adalah  kesahihan melaksanakan ibadah haji menggunakan jasa dana talangan. Rukun Islam yang kelima menyatakan  bahwa  haji  dilakukan  bagi  Muslim  yang  telah  mampu,  perkara  tersebut bertentangan  dengan  pelaksanaan  haji  menggunakan  jasa  dana  talangan  yang mempunyai maksud penundaan.
3. Beberapa cerdik pandai Muslim terkini juga menentang fatwa DSN MUI dalam dana talangan haji menggunakan akad qardh dan ijarah seperti M. Shiddiq al-Jawi. Beliau menyatakan bahwa penggunaan akad qardh dan ijarah oleh institusi perbankan Islam yang  dirujuk  kepada  fatwa  DSN  MUI  adalah  keliru  dan  tidak  sah  untuk  diamalkan karena bertentangan dengan syariat Islam.
4. Dalil  nash  dari  al-Quran  yang  dihujjahkan  oleh  DSN  MUI  dianggap  oleh  sebagian ulama sekarang bukanlah dalil yang menunjukkan kebolehan penggunaan akad qardh dan ijarah dalam satu akad, melainkan penggunaan qardh dan ijarah secara terpisah.
5. Dalam penggabungan dua akad, sememangnya  banyak ulama  yang tidak  sependapat tentang  hal  itu,  meskipun  didapati  bahwa  terdapat  ulama  yang  membolehkannya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Asyhab. Namun demikian, ulama yang membolehkan penggabungan  dua  akad  ini  pun  seperti  Ibnu  Taimiyah  tidak  membolehkan  antara akad qardh dan ijarah digabung  menjadi  satu.  Dalam  praktek  dana  talangan  haji, penggabungan qardh dan ijarah adalah  termasuk  hilah  untuk  mendapat  keuntungan berupa bunga ( hilah ribawi ).
Dari  beberapa  kajian  kepustakaan  dan  analisis  diatas,  dapatlah  dibangun  suatu  kerangka konseptual  tentang  kesesuaian  akad qardh dan ijarah dalam  dana  talangan  haji  yang difatwakan oleh DSN MUI dengan pendapat para ulama, yaitu sebagai berikut:

## Kerangka Konseptual
Dari kerangka konseptual diatas dapat dinyatakan bahwa rujukan bagi memastikan akad yang sesuai  untuk  digunakan  dalam  dana  talangan  haji  adalah  konsep  ulama  klasik  yang  dirujuk kepada dalil nash baik dari al-Quran ataupun Hadits.
PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI OLEH

## INSTITUSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
IDENDITY CARD (KTP) PEMILIHAN AKAD QARDH DAN IJARAH OLEH DSN MUI DALAM DANA TALANGAN HAJI IDENDITY CARD (K KESESUAIAN ANTARA FATWA DSN MUI DENGAN PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG AMALAN AKAD
QARDH DAN IJARAH DALAM DANA TALANGAN HAJI

## BIBLIOGRAFI
“Hukum  Pembiayaan  Talangan  Haji”,  http://tintatintacinta.wordpress.com/page/2/,  diakses pada 7 November 2012.
http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/16/pembiayaan–pengurusan–haji/, diakses  pada 8 November 2012.
“Praktek Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, http://www.scribd.com/doc/3144164/Praktek-Pembiayaan-Dalam-Perbankan-Syariah,
diakses pada 9 November 2012.
“Prospek Ekonomi Syariah Cerah, Umat Sejahtera”,
http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=28, diakses pada 9 November 2012.
Hasanudin  (2011),  “Konsep  Multi  Akad  ( al-Uqud  al-Muraqqabah )”, http://irham- anas.blogspot.com/2011/07/konsep-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah.html . diakses pada 8 November 2012.
M. Abduh (2008), “Pembayaran Ijarah dan IMBT”,
http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/pembiayaan-ijarah-dan-imbt/,  diakses pada 8 November 2012.
Muhamad  Nadratuzzaman  Hosen  dan  Amirah  Ahmad  (2011),  “Exploring  Islamic  Products by Comparing Aqad Between Indonesia and Malaysia”,
http://www.mifc.com/repository/0291BI%20Islamic%20Finance%20Conference- Dr%20Nadratuzaman-DosenUIN.pdf, diakses pada 8 November 2012.
Muhammad Syafii  Antonio  (2001) ,  “ Bank Syariah :  “Dari teori   ke praktik” , Gema  Insani, Jakarta.
Mukhtashar  Nailul  Authar  Juz  2,  Bab; Larangan  menggabungkan  dua  syarat  dalam  satu akad jual beli.
Nuynunur (2010), “ Al-Qardh ”, http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/, diakses pada 7 November 2012.
Sunarto  Zulkifli  (2003), Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah .  Jakarta:  Zikrul Hakim, h. 138.
Tatang  Sutardi  (2009),  “Ijarah;  Aplikasinya  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah”, http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf, diakses pada 2 November 2012.
Yusuf, Sabatin, Al- (2009), Bisnis Islami dan Kritik atas Praktek Bisnis Ala Kapitalis , Azhar Press, Bogor.