## KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI: KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT
Danggur Konradus
Konsultan Hukum Sumber Daya Alam dan Advokat Wisma Mitra Sunter Lt. 8, R. 02, Jl Yos Sudarso Kav 89,
Mitra Sunter Boulevard Block C2, Jakarta Utara kantorhukum_dggrk@yahoo.com & , konsdenggo21@gmail.com

## Abstract
The indigenous people had been in existence before the state was founded. Their various existence required the local wisdom that stated explicitly in Indonesia Constitusion. The acknowledgement and protection of indigenous people was limited in the sector norm of natural resources and far away from the legal certainty and contradictory one each other. The legal harmony and reconstruction the way  of  thinking  of  indigenous  people.  In  the  beginning,  their  traditonal  rights  was  single interpretation and change to be co- interpretation.  The state existed to prepare the prosperity and empower the local wisdom of indegenous people. The state need instrumental norm of indegenous people  that  pro  -  local  wisdom  and  justice.  The  indigenous  people  will  advance  from  local  to globalisation without loss the Indonesian unsure.
Keywords :indigenous people, local wisdom, globalisation, Pancasila

## Abstrak
Eksistensi masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara terbentuk. Keberadaannya itu sarat nilai kearifan lokal yang kemudian menuangkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebatas dalam norma hukum sektoral sumber daya alam, terkesan  jauh  dari  kepastian  dan  satu  sama  lainya  bertentangan.  Harmonisasi  hukum  dan rekonstruksi cara pandang atas masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya yang semula mono interpretasi/tafsir,menjadi  co-interpretasi.  Negara  hadir  untuk  memakmurkan  dan mensejahterakan  dengan  memberdayakan  kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat,  untuk  itu memerlukan norma instrumental masyarakat hukum adat yang pro-kearifan lokal, pro keadilan karena  demikian    kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat  bisa  maju  dari  glokalisasi  menuju globalisasi tanpa kehilangan ke-indonesiaan.
Kata Kunci: masyarakat hukum adat, kearifan lokal, globalisasi, Pancasila

## A. Pendahuluan
H a r u s   d i a k u i ,   s e b e l u m   N e g a r a Kesatuan  Republik  Indonesia  berdiri,  telah hidup masyarakat yang masih berada dalam format  lokal, homogeny, ekslusif  dan memiliki  hukum  yang  tak  tertulis  yang dinamakan  “Moral  Kehidupan  Komunitas” atau  hukum  adat  (Wignjosoebroto,  2013). Mereka  terus-menerus  berkembang  dan melembaga,  sehingga  menjadi  sebuah kebudayaan  lengkap  dengan  tatanan  aturan tingkah  lakunya.  Interaksi  yang  terus- menerus di antara mereka, sehingga   mereka mempunyai  sistem  politik,  sistem  ekonomi,
sistem  hukum  dan  sistem  pemerintahan tradisional  tersendiri  (Lawang,  1999; Madung, 2013; Toda, 1999).
Keberadaan  masyarakat  hukum  adat (MHA)  di  Indonesia  sangat  plural,  dengan kekasan  masing-masing.  Pluralitas  tersebut sebagai  aset  dan  kekayaaan  bangsa    yang bernilai  strategis,  penting  dan  tentunya berharga  dan  ekonomis.  Itu  semua    dengan jelas    tesimbol  pada  berbagai  ekspresi budaya,  bahasa,  seni  tari,  nyanyian  dan sebagainya,    sebagai  wujud  jati  diri  bangsa Indonesia,  yang  sudah terlindungi  tidak saja dari  aspek    norma  dasar  dan  norma
instrumental, tetapi   hadirnya negara   dalam ruang masyarakat adat itu menjadi penting.
Dalam  konteks  lingkungan  hidup, MHA  merupakan  kelompok  yang  memiliki pandangan  hidup holistik,  komunalistik transcendental ,    yang  menjadi    dasar hubunganya  dengan  alam  lingkungannya. Pandangan hidup itu tercermin pada kearifan lokal ( local wisdom ) yang menjadikan hidup mereka tetap stabil dan eksis dalam bingkai hubungan  simbiostis    mereka  dengan  alam lingkungannya  yang  harmonis.    Bumi-alam bagi  MHA  dianggap  sebagai  seorang  “ibu” yang  melahirkan,  memelihara  dan  memberi kehidupan  kepada  mereka  dimana  hal  ini mereka tempatkan sebagai  “ morality of life ” sehingga  mereka  tidak  serakah,rakus  dan tamak di dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam   berdasarkan   kearifan lokal yang dimiliki  turun-temurun  dari  leluhurnya. Dalam masyarakat adat Rongga, Flores-NTT, misalnya, terdapat tradisi kebhu Suku Lowa, sebuah tradisi menangkap ikan secara massal di muara Nangarawa yang dilakukan 4 tahun sekali dibawah pimpinan tua adat suku Lowa. Di luar waktu tersebut masyarakat setempat tidak  boleh  menangkap  ikan  di  muara tersebut.  Jika  ketahuan  atau  tertangkap tangan,  maka  yang  bersangkutan  akan mendapat  sanksi  adat  berupa  denda  adat (Sarong, 2013).
D a l a m   k e h i d u p a n   s o s i a l ,   M H A merupakan role model dalam mengembang- kan kehidupan bersama yang harmonis, adil dan  damai,  mereka  memiliki  norma-norma dalam  membangun  kehidupan  bersama. Norma-norma  tersebut  ditetapkan  sebagai nilai   dan sebagai pedoman   bagi kehidupan bersama demi terwujudnya relasi   harmonis, aman  dan  damai  tersebut.  Pelanggaran terhadap  norma-norma  sosial  biasanya d i s e l e s a i k a n   s e c a r a   a d a t   y a n g   t i d a k memerlukan  menang-kalah,  sehingga harmoni  tetap  terjaga  dalam  tananan kehidupan mereka.
Namun,  saat  ini  MHA  mengalami terpaan  arus  globalisasi  dengan  dampak ikutannya  yang  tidak  dapat  dicegah.  Kini nilai-nilai  baru  dengan  semangat  kapitalis,
individual  dan  hedonis  berhamburan  di pelataran ruang hidup MHA. Pertemuan dua corak masyarakat tersebut akan menimbulkan perubahan  sosial,  persepsi  dan  perilaku MHA,  terutama  generasi  mudanya  dan b a h k a n   a k a n   m u n c u l c u l t u re   s h o c k (goncangan budaya).
Implikasi-implikasi  global  tersebut diatas  sebagai  sebab  primer  terjadinya perubahan struktural kemasyarakatan dengan bergesernya  pluralisme  masyarakat  timur menjadi  masyarakat  pluralisme  global. Dengan  demikian  disana  terjadi  pertemuan antara hukumnya MHA  yang masih kuat dan taat pada tradisi dan hukum yang hidup (living law ) serta kearifan lokalnya dengan nilai-nilai baru yang bersandar pada sains, teknologi dan nilai  kebebasan  (Menski,  2009)  bahkan berhadapan  dengan  hukum  Negara  yang sentraslistis.
Mengacu  pada  kondisi  objektif  yang dihadapi MHA berkaitan dengan terpaan arus g l o b a l i s a s i   s e b a g a i m a n a   d i u r a i k a n sebelumnya,  permasalahan  yang  diajukan dalam tulisan ini adalah pertama , apa urgensi perlindungan  negara  terhadap  masyarakat hukum adat dan hak tradisional serta kearifan lokalnya  dalam  era  globalisasi    saat  ini? Kedua, apakah  upaya  konkrit  pemerintah dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal MHA  ke  dalam  sistem  hukum  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  bernilai  adil  untuk kemakmuran rakyat?

## B. Pembahasan
1. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Era Globalisasi
a. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Masyarakat  adat  ( the  old  axisting n a t i v e s )   l a h i r   s e c a r a   a l a m i a h (Wignjosoebroto, 2014). Dalam sejarah yang ditulis  beberapa  ahli  hukum  adat  dan antropologi,  hadirnya  masyarakat  tua  atau pra-moderen  tersebut  tidak  berbasiskan kontraktual,  tetapi  berdasarkan  tradisi  suku komunitas  pra-moderen  yang  menegakkan tertib  hukumnya  berdasarkan  tradisi  hukum suku-suku.  Cara  mereka  menegakan  hukum adalah  dengan status  askriptif yaitu menetapkan  setiap  individu  sejak  awal
kelahirannya menurut tradisi masyarakat itu sendiri,  diluar  kehendak  individu  yang bersangkutan. Asas ini t menjadi senyawa dan darah  daging  dalam  dalam  diri  anggota komunitas sebagai penuntun perilaku anggota komunitas tersebut (Wignjosoebroto, 2013).
Kata  MHA,  terjemahan  dari  bahasa Belanda adatrechtsgemeenschap, disebut juga  masyarakat  tradisional.  Sedangkan masyarakat adat ( indigenous peoples) artinya suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda  dengan  kelompok  masyarakat  lain atau suku bangsa yang telah memahami suatu negara  sejak  masa  kolonialisasi  yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.
Terkait  dengan  keberadaan  MHA t e r s e b u t   d a l a m   k o n t e k s   s o s i o l o g i s , antropologis  dan  kesejerahan,  sampai  pada suatu  pertanyaan  yakni  kriteria  seperti  apa sarat  adanya    MHA  itu.  Terkait  dengan pertanyaan  demikian  terdapat  dua  kriteria dasar untuk menentukan identitas kelompok MHA  yaitu  kriteria  objektif  meliputi komunitas  antropologis  yang  bersifat homogen namun memiliki hubungan sejarah baik  rohaniah maupun lahiriah dengan suatu homeland (wilayah  leluhur).  Sedangkan k r i t e r i a   s u b j e k t i f   b e r k a i t a n   d e n g a n i d e n t i ﬁ k a s i   d i r i   s e b a g a i   k o m u n i t a s antropologis dan keinginan kuat memelihara identitas  tersebut.  Dalam  kriteria  lain,  dari aspek susunan masyarakat hukum adat terdiri atas  masyarakat  adat  genealogis  (hubungan darah),    teritorial  (didasarkan  pada  wilayah tempat  tinggal  yang  sama)  dan  teritorial- genealogis  (  wilayah  tempat  tinggal  yang sama dan ada hubungan darah satu keturunan) (Samosir, 2013).
Kriteria-kriteria dasar   tersebut diatas, dalam  perkembangannya  terbonsai    melalui kebijakan politik hukum norma dasar,   pasal 18  B  ayat  (2)  UUD  NKRI  Tahun  l945, melalui  pengakuan  dan  kriteria  bersarat terhadap    keberadaan  masyarakat  hukum adat.  Maka  diperlukan  rekonstruksi  politik hukum  pengakuan  masyarakat  hukum  adat sebagai    identitas    keindonesiaan    yang terkristal dalam nilai-nilai Pancasila.

## b. Masyarakat  Hukum  dalam  Instrumen Hukum Internasional
I n t e r n a t i o n a l   Wo r k   G ro u p   f o r I n d i g e n i o u s   A ﬀ a i r s ( I W G A ) , mengidentiﬁkasi,  370  juta    penduduk  dunia adalah  MHA  yang    berada    pada  daerah terpencil, tersebar   dari masyarakat hutan (di amazon) sampai masyarakat adat di India, dan Aborigin  di  Australia  dan  berada  dalam kawasan kaya mineral dan penuh sarat dengan nilai  kearifan  lokal  masyarakat  tersebut didalam  menjaga  keharmonisan  hubungan dengan alam. Keberadaan MHA itu Nampak begitu penting dalam sejarah umat manusia, karena  itulah  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  menghimbau    negara  anggota  PBB agar  memberdayakan,  menghormati,  dan melindungi  MHA  termasuk  melindungi kearifan lokal  yang dimilikinya.
Eksistensi  MHA  begitu  penting  dan startegis,  karena  demikian  pula    pengakuan dan  perlindunganya-pun  dilakukan  melalui konvensi-konvensi  Internasional  maupun  di luar  Konvensi  Internasinal.    Konvensi i n t e r n a s i o n a l     t e l a h   m e n g g a r i s k a n pengakuan   dan perlindungan MHA melalui beberapa konvensi diantaranya  (a) Konvensi International Labour Organization (ILO) 169, Tahun  1989,  mengenai    perlindungan  dan integrasi penduduk pribumi, masyarakat adat, masyarakat  asemia  adat  pada  Negara merdeka.  Perlindungan  tersebut  meliputi, hak  menidentiﬁkasi  diri  sendiri  sebagai masyarakat  adat,    hak  untuk  menjaga  dan mebgembangkan  adat  istiadat,  tradisi  dan lembaga  adat,    (b)  konvensi  keanekagaman hayati  ( Convention    on  Bilogical  Diversity ) Rio  de  Jenerio    di  Brasil  tahun  l992,  (c) konvensi  Hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya ditetapkan  PBB  melalui  resolusi  Majelis Umum No.2200 A (XXI) 16 Desember  1966. ( d )   k o n v e n s i   p r o t e k s i   d a n   p r o m o s i keanregaman  Eksprepsi  Budaya  di  Paris tahun  2005.  Sedangkan    pengatran  diluar konvensi  melalui    Deklarasi  PBB  tentang hak hak masyarakat adat tahun di New York, (2007),  Deklarasi Rio De Jenerio dan Agenda 21  yang  menyepakati  tentang    pengakuan p e r a n   M H A    d a l a m   p e m b a n g u n a n berkelanjutan,  Protokol  Nagoya  ,  Jepang,
Deklarasi  Universal  UNESC0  tentang keragaman  budaya  di  Paris  (2001)  dan lainnya.
N o r m a   h u k u m     i n s t r u m e n t a l sebagaiman disebutkan diatas, menunjukkan betapa peran penting MHA  dilibatkan secara aktif  dan    pasti  didalam  sama  –sama m e n g k o n s t r u k s i   k e b i j a k a n - k e b i j a k a n pembangunan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan  yang  direkemonedasikan dalam konvensi internasional.   Jaminan dan perlindungan  norma  instrumental  melalui konvensi  internasional  maupun  deklarasi PBB dan sebagainya, sebagai sumber hukum yang  berlaku  bagi  negara  pengikut  dan penadatangani  norma  hukum  internasional tersebut.  Konvensi  konvensi  tersebut  dalam prakteknya  secara  nasional  belum  bisa menjadi  sumber  hukum  primer  ketika kebijakan    politik  hukum  instrumental nasional,  mengkonstruksikan  kondisi obyektif    dengan  cara  pandang  mono  tafsir atas  MHA  itu sendiri.
Negara  Indonesia  rajin  mengikuti konvensi  internasional  bahkan  menanda tangani konvensi tersebut, nampaknya segan memprioritaskan  isu masyarakat hukum adat tersebut ke dalam politik norma instrumental, walaupun dalam norma dasar telah mengakui bersyarat masyarakat hukum adat,  pasal 18 B atay  (2)  UUD.NRI  Tahun  1945.  Amanat norma  dasar  tersebut    adalah    keniscayaan u n t u k   d i j a b a r k a n   k e   d a l a m   n o r m a instrumental,  namun  masih  dalam  tahap Rancangan  Undang-Undang  MHA  yang m a s i h   d i e n d a p   d i   P a r l e m e n . ( D P R ) Pengendapan  tersebut  memperlihat-kan adanya  berbagai  kepentingan  politik  pada fraksi-fraksi di DPR, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan eksistensi MHA  itu  sendiri.    Pada  sisi  lain  justru keberadaan  MHA  dimasukan  dalam  kaidah norma  instrumental    yang    sektoral  yaitu antara  lain:  UU  No.  5  Tahun  l960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria;  UU No. 41 Tahun l999 Tentang Kehutanan;   UU No.  5  Tahun  l994  tentang  Pengesahan K o n v e n s i   I n t e r n a s i o n a l   M e n g e n a i Keanekaragaman  Hayati  ( United  Nation Convention  on  Biological  Diversity );  UU No.7  Tahun  2003  tentang  Panas  Bumi;  UU
No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU  No.1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Pulau Kecil; UU  No.4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan Batubara.
Kaidah  tentang  MHA  dan  budayanya didalam norma instrumental sektoral tersebut diatas,  tidak  menyentuh  substansi  sendi kehidupan MHA itu sendiri dan bahkan justru digunakan  sebagai  ajang  kampanye  bahwa negara  melindungi  MHA  dan  budayanya. Ironis memang, di satu sisi negara mengakui keberadaannya, tetapi di sisi lain pengakuan itu  bersyarat.  Pengakuan  bersyarat  inilah yang  penulis  istilahkan  MHA  terbonsai (dipelihara,  dirawat  dan  diayomi  supaya kelihatan  indah,  bersih  dan  rapi).  Padahal dibalik  keindahan  itu,  MHA  berikut  nilai kearifan  lokal  MHA  tersebut    sebenarnya tidak  kuat  keberadaannya.  Bahkan    dapat d i k a t a k a n   s e b a g a i     t a m e n g   k l a i m internasional  mana  kala    menanyakan perlindungan  MHA  sebagaimana  telah disepakati perlindungan dan pengakuan pada tingkat  Konvensi  Internasional  maupun Deklarasi Tingkat Tinggi PBB.

## 2. Kearifan Lokal dan Globalisasi
Kearifan  lokal  ( local  wisdom )  atau dalam  kajian  lain  disebut local  genius, atau cultural  identity merujuk  pada  satu  subjek, yaitu  masyarakat  hukum  adat  setempat. Istilah c ulture identity diperkenalkan pertama kali oleh Quritch Wales (Quritch Wales, 1948- 1949). Local  genius atau cultural  identity (identitas/ kepribadian) adalah budaya bangsa yang  mampu  menyerap  dan  mengolah k e b u d a y a a n   a s i n g   s e s u a i   w a t a k   d a n kemampuan  sendiri.  Kemampuan  budaya sendiri    termasuk  budaya  daerah  apapun jenisnya    masuk  dalam  ruang local  genius yang  memiliki  ciri-ciri  yaitu  :  (a)    mampu bertahan  atas  budaya  luar  ;  (b)    memiliki kemampuan  untuk  mengakomodasi  budaya luar;(c)  mampu  mengintegrasikan  budaya luar  kedalam  budaya  asli  dan      mampu m e n g e n d a l i k a n   s e r t a   m e n g a r a h k a n perkembangan budaya.
Dalam  aspek  sosial  ekonomi, local genius menjadi  obyek  pariwisata  yang
m e m e r l u k a n   p r o m o s i - p r o m o s i   ( g o international )  sehingga  memerlukan penyesuaian tanpa hilang keindonesiaan dan negara seharusnya hadir dalam ruang promosi tersebut  untuk  mewujudkan  tujuan  Negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD l945.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat  dikatakan, local  genius merupakan keseluruhan gagasan yang bersifat bijaksana, sarat  dengan  kearifan  yang  di  dalamnya mengandung nilai baik dan mampu bertahan dalam  arus  budaya  asing.  Keseluruhan kearifan  lokal  tersebut  seharusnya  menjadi titik  atau  sumber-sumber  ilmu  pengetahuan yang  memiliki  nilai  universal  yang  tinggi dalam kehidupan manusia.
Memang, pada setiap MHA   memiliki bentuk dan jenis kearifan lokal berbeda-beda. Setiap    MHA  memiliki  tampilan  yang tangible (berwujud)  meliputi  kelembagaan, nilai-nilai  adat,  tatacara  adat,  prosedur h u b u n g a n   d e n g a n   a l a m ,   m e k a n i s m e p e m a n f a a t a n   r u a n g , m i s a l n y a   t a n a h komunual.    dan  yang intangibl e  (  Tidak berwujud),  meliputi  keyakinan  kolektif  atas kekuatan  gaib  dan  kekuatan  tidak  nyata lainnya.  Walaupun adanya seperti demikian, harus  dipahami  bahwa  keberadaan  kearifan lokal  tidak  terlepas  dari  keberadaan  MHA- nya. Dimana ada MHA di sana ada kearifan lokal.  Mengidentiﬁkasi  MHA    dapat diidentiﬁkasi  atas  kesamaan  teritorial, geneologis  dan  teritorial  geneologis  yang kemudian  berimplikasi  pada  kewenangan yang  dimilikinya.  Kewenangan  tersebut m e l e k a t   p a d a   d i r i   m e r e k a   t e r m a s u k kewenangan  mereka  terhadap  sumber  daya a l a m   p a d a   w i l a y a h   a d a t n y a   s e n d i r i . Kewenangan tersebut mencakup kewenangan m e n g a t u r   d a n   m e n y e l e n g g a r a k a n penggunaan  tanah  (pemukiman,  ruang publik,  tanah  pertanian),  kewenangan  atas tersedianya  ladang  baru,  persawahan  baru, t e m p a t   p e k u b u r a n   d a n   s e b a g a i n y a , kewenangan untuk memelihara tanah (tanah tidak boleh ditelantarkan, kewenangan untuk menentukan  hubungan  hukum  antara  orang dengan  sumber  daya  alam  (pepohonan,  air, binatang,  barang  galian/bebatuan,  pesisir
pantai, permukaan air dan dibawah air).
Bangsa  Indonesia  memiliki  kekayaan dan  keanekaragaman  kearifan  lokal  yang merupakan kristalisasi dari cara pandang dan perilaku  lebih  dari  389  suku  bangsa,    di nusantara yang memiliki adat istiadat, bahasa, tata  nilai  dan  budaya  yang  berbeda-beda. Keanekaragaman  budaya  dan  kearifan  lokal masyarakat  adat  itulah  yang  membuat Indonesia  ditempatkan  sebagai  taman  sari peradaban  dunia.  Karena  demikian    dapat dikatakan  kearifan  lokal    merupakan kebenaran  yang  ajeg  dalam  suatu  daerah, yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci  ﬁrman  Tuhan  dan  berbagai  nilai  yang ada,  yang  terwujud  melalui  keunggulan budaya  masyarakat  setempat.    Kearifan tersebut merupakan produk budaya masa lalu yang  secara  terus-menerus  patut  dijadikan pegangan  hidup  bagi  kelompok  masyarakat tersebut.  Akan  tetapi  walaupun  berstatus sebagai nilai yang bersifat lokal, namun nilai- nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu  sangat  universal  (Geriya,  2009)  artinya bahwa  kearifan  lokal  itu  merupakan kebijaksanaan  manusia  yang  mengandung nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang sudah  melembaga  secara  tradisional  yang memiliki    daya  kenilaian  yang  membentuk karakter dan karakter itu berlaku  dimanapun m e r e k a   b e r a d a .     J e p a n g   m i s a l n y a dimeteraikan sebagai Negara yang berbudaya tinggi  dan  mempertahankan  budayanya dimanapun mereka berada.
Terkait dengan kearifan lokalyang ada dalam wilayah nusantara yang         berkaitan dengan hubungan dengan sumber daya alam, dan masih kuat dan tetap eksis sampai saat ini, penulis  mengambil  beberapa  dari  ribuan kearifan  lokal  MHA  yang  bertebaran  di wilayah nusantara ini. Kearifan lokal tersebut adalah:
a. kearifan  perisitilahan  tradisional  jawa yaitu ”ojo  tumindak  grusa-grusu, nanging  tumindak  khati  lendasan p i k i r a n   k a n g   w e n i n g ”   ( j a n g a n b e r t i n d a k   t e r l a l u   c e p a t ,   t e t a p i bertindaklah  dengan  dasar  pemikiran yang  jernih)  merupakan  contohnya. Atau  “ Ojo  Dumeh ”  (jangan  sok)
mengandung pendidikan moral seperti dalam  ungkapan 'Ojo  Dumeh  Kuoso' (jangan  mentang-mentang  penguasa). U n g k a p a n   t e r s e b u t   m e r u p a k a n sindirian  pejabat  congkak  yang m e n y a l a h g u n a k a n   j a b a t a n n y a . Ungkapan  jawa  tersebut  memberi ajaran mawas diri (Waruwuh, 2010).
b. kearifan  lokal “Ongko ”suku  bajo-
Makasar,  yaitu  pengetahuan  tentang l i n g k u n g a n   p e r a i r a n   l a u t   i k u t menentukan  atau  mengatur  tata k e h i d u p a n   m a s a r a k a t   b a j o sebagaimana terpatri dalam hak ulayat perairan  suku  Bajo.  Suku  Bajo memandang  dunia  laut  sama  dengan dunia  darat  yang  memiliki  hutan, gunung, sungai atau kali, lembah dan sebagainya.  Orang  Bajo  mengangap laut  memiliki  tempat  kramat  dan penghuni.  Penghuni  laut  disebut “ Mbo ”  (dewa  laut)  yang  tetap  dijaga jangan  sampai  murka  agar  tidak membahayakan  hidup  mereka  waktu di laut, karena itu mereka melakukan ritual  “ Maduai”  Lao ”,  upacara melarang tidak boleh menangkap ikan dibatu karang, karena diyakini tempat- tempat  tersebut    tempat  tinggalnya “ Mbo ”.  Menurut  orang  Bajo,  hewan laut  berupa  ikan  gurita,  ikan  bawel, kulintang  dan  binatang  sejenis  penyu kunyu hoe, ikan sejenis duyung, ikan lumba-lumba  dan  hiu  merupakan penjelmaan “ Mbo” , karena   itu   tidak boleh ditangkap.
c. Kearifan lokal Uis Neno dan Uis Pah, suku  Boti  di  Timor  Tengah  Selatan. Keyakinan Uis Neno (Penguasa langit yaitu  Tuhan  Pencipta)  dan  Uis  Pah (Roh  Roh  Leluhur)UIS  NENO  dan UIS  PAH  disembah  melalui  pohon- pohon, batu-batuan dan tempat-tempat yang  dinilai  keramat  atau  angker. Mereka percaya Boti Uis Neno berada didalam Uis  Pah”. Karena  itu,  suku Boti  sangat  menghormati  alam, manusia tidak boleh serakah terhadap hutan, binatang, sesama manusia, laut dan  isinya.  Mereka  sangat  menjaga
keseimbangan  hidup.  Di  kawasan istana  Raja  BOTI,  misalnya,  pohon dibiarkan  tinggi  dan  besar  ditengah pemukiman  warga  BOTI.  Tujuannya adalah  agar  hewan-hewan  tetap terpelihara.  Suku  BOTI  benar-benar otonom,  tidak  meminta  kepada siapapun,  karena  meminta  menurut suku  ini  adalah  haram,  kecuali pemerintah  ingin  membangun  jalan d a n   m e m b e r i k a n   s u m b a n g a n . (Kompas,1 Juli 2017)
d. kearifan  lokal  “ Lingkon  pe'ang Tembong  One ”  (  di  sebagian  suku Manggarai–Flores.  Kearifan  tersebut menampilkan ruang sakral yang salah satu  maknanya  untuk  keadilan  dan pemerataan pemberian dan pemilikan tanah dan konservasi hutan alam raya yang  disebut  dengan  ungkapan “ Kembus  Wae  Teku,  Mboas    Wae Woyang ” (   hutan lembat, volume air dari mata air besar, rakyat makmur). Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya b a h w a   g l o b a l i s a s i   d i p a h a m i   s e b a g a i runtuhnya  batas-batas  dan  jarak  antara bangsa-bangsa, antara negara dengan negara dan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Dalam konteks ini, budaya lokal mau tidak  mau  berhubungan  dengan  budaya modern, familiy  global ,  pasar  global,  dunia menjadi desa buana atau Global Villige .
Globalisasi    dipandang  dari  dua  sisi yaitu    sisi  positif  dan  negatifnya.  Sisi positifnya  globalisasi  menciptakan new world dan borderless  state ,  kecuali  itu, globalisasi  memberikan  kemudahan  bagi manusia  dalam  banyak  hal,    di  antaranya: manusia  dimudahkan  untuk  mengakses semua  ilmu,  sains,  teknologi  canggih  dan informasi  tanpa  terbatas  dan  dibatasi. Sebaliknya  sisi  negatif  globalisasi,  dengan memudahkan  akses  internasional,  sejalan pula  arus  informasi  dan  komunikasi  tanpa batas  dan  tanpa  ﬁlterisasi  berpengaruh  pada kepribadian,  etika,  moral  kesatuan  warga bangsa  termasuk  moral  dan  karakter  MHA, bahkan  berimplikasi  terhadap  kebijakan (hukum)  nasional.  Selain  itu  tradisi  gotong royong yang ada pada MHA semakin pudar
d a n   d i g a n t i k a n   d e n g a n   b u d a y a i n d i v i d u a l i s t i k ;   m a s y a r a k a t   s e m a k i n teralienasi  dari  akar  budaya  lokalnya; maraknya  peredaran  dan  penyalahgunaan narkoba serta perilaku seksual yang permisif dan  berdampak  pada  merebaknya  penyakit menular  seksual,  termasuk  HIV/AIDS  dan penyakit-penyakit  degeneratif,  karena  gaya h i d u p   p e r m i s i f ,   k o n s u m e r i s m e   d a n hedonisme.Untuk  menghadapi  implikasi negatif  tersebut  Negara  hadir  dengan mengkonstruksikan  kebijakan  yang  pro rakyat, pro MHA dan pro keadilan dan   pro- kearifan  lokal  sebagaimana  diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 aline ke 4.

## 3. Kearifan Lokal, Ciri Keindonesiaan
D i m a n a   a d a   M H A ,     d i p a s t i k a n didalamnya  ada  kearifan  lokal.  Walaupun norma dasar mengakui MHA dengan syarat, tetapi  kearifan  lokal  MHA  itu,  mengandung banyak  nilai-nilai  yang  harus  dieksplorasi, diteliti dan dikaji yang kemudian bermanfaat bagi  perubahan  kebijakan  politik  hukum terhadap  kearifan  lokal  MHA.  Selain  itu memberdayakan kearifan lokal MHA tersebut untuk tujuan ekonomis, sosial dan keagamaan bahkan  bisa  menjadi  obyek  pariswisata. Kebijakan  Internasional,  terhadap  MHA, kemudian  dikonstruksikan  dalam  kebijakan nasional,  tentunya  kebijakan  itu  berdampak pada  MHA yang adalah juga berdampak pada esksistensi kearifan lokal dari MHA tersebut. Sally Falk Moore, meginterpretasikan MHA –masyarakat lokal itu dimaknainya   sebagai m a s y a r a k a t   t e r s u s u n   b e r b a g a i s e m i autonomous  social  ﬁeld  (SAFL). Dengan demikian kebijakan yang terkait dengan dan berhubungan  dengan  MHA  dan  kearifan lokalnya  memberikan  manfaat  ekonomis, sosial,  religius,  atau  kebijakan  yang memberikan  kemakmuran  pada  MHA  atau masyarakat lokal tersebut.
Terkait  dengan  SAFL  tersebut  diatas, dihubungkan dengan Konvensi Internasional maupun  Deklarasi  PBB  tentang  pengakuan dan  perlindungan  MHA  dan  kearifan lokalnya,      maka  Negara  berkewajiban melindungi  MHA  tersebut  dengan  pelbagai kebijakan  yang  pro  MHA  dan  pro  Kearifan
Lokal    dengan  cara  mengkonstruksikan kebijakan    tersebut    dalam  bentuk  norma instrumental. Artinya  ketika  pemerintah dan Parlemen  merumuskan  kaidah-kaidah rancangan  UU  MHA  dan  kearifan  lokalnya, b e r d a m p a k   p o s i t i f   p a d a   M H A    d a n masyarakat lokal tersebut.
Kearifan  lokal  sebagai  bagian  penting dalam  mengatur  tata  kehidupan  ( design  for living )  MHA  harus  dilindungi  melalui konstruksi  norma  hukum  instrumental  dan merekonstruksi    peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal yang pro keadilan,  pro  kearifan  lokal,  pro  MHA, karena  demikian  itu,  kearifan  lokal  MHA sebagai  ciri  ke-Indonesiaan  tidak  akan tergerus dalam masyarakat pluralis global.
Untuk  merekonstruksi  dan  atau m e n g k o n s t r u k s i k a n     n o r m a   h u k u m instrumental    yang  pro  MHA,pro-  Kearifan Lokal  dan  pro  keadilan,  pro  masyarakat miskin digunakan  tolok ukur Pancasila  yang m e m i l i k i     k a i d a h   p e n u n t u n     d a l a m pembentukan hukum yaitu:
(a)  hukum  melindungi  segenap  bangsa dan menjamin keutuhan bangsa (hukum tidak boleh membawa disintegrasi), (b) hukum melindungi yang lemah sehingga tidak  tereksploitasi  dalam  persaingan bebas  atas  golongan  kuat,  (c)  hukum dibangun  di  atas  demokrasi  dan monokrasi  dan  (d)  hukum  tidak  boleh diksriminatif, tetapi hukum mendorong kesejahteraan  atas  dasar  kemanusiaan dan keberadaban. (Riyanto, 2014) Melalui  keempat  kaidah  penuntun tersebut diharapkan MHA dan kearifan lokal yang dimilikinya dilindungi oleh Negara dan tidak tergerus oleh arus globalisasi.

## C. Simpulan
1. Perlindungan  dan  Pengakuan  MHA, melalui  Konvensi  Internasional, maupun Deklarasi PBB, adalah sumber hukum sekunder bagi Negara Indonesia didalam   pengakuan dan perlindungan MHA  secara  bijksana,komitmen  dan konsisiten  melaksanakannya.  Peran Negara  dalam  era  globalisasi  adalah
mengoptimalkan perlindungan kearifan lokal  MHA,  sehingga  Keraifan  Lokal MHA  itu    tidak  tergerus  oleh  arus g l o b a l i s a s i ,   t e t a p i   g l o b a l i s a s i digunakan  untuk  memeberdayakan nilai  kerarifan  lokal  MHA  itu  untuk menghasilkan    nilai  sosial,  ekonomis dalam  memakmurkan  MHA  dan  atau masyarakat lokal.
2. Eksistensi MHA, hak-hak dan kearifan lokalnya,  seyogyanya  dikonstruksikan dengan  secara  jelas  dalam  norma i n s t r u m e n t a l ,   d e n g a n   d e m i k i a n k e b i j a k a n   y a n g   t e r k a i t   d e n g a n keberadaan  MHA  di  daerah,  dan kebijakan  untuk  memberdayakan kearifan lokal MHA tersebut mengacu kepada  norma  instrumental    tersebut yang pro MHA, pro-keadilan dan pro- kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Geriya.  (2009).  Menggali  Kearifan  Lokal untuk Ajeg Bali. Retrieved January 10, 2015, from http://www.balipos.co.id Lawang,  R.  M.  Z.  (1999).  Konﬂik Tanah  di
Manggarai  Flores  Barat.  NTT.  Jakarta: UI Press.
Madung,  O.  G.  (2013).  Filsafat  Politik Negara  Dalam  Bentangan  Diskursus Filosoﬁs. NTT: Penerbit Ledalero.
Menski, W. F. (2009). Comparative Law In A
Global  Context  (Perbandingan  Hukum Dalam  Konteks  Global,  Sistem  Eropa, Asia dan Afrika. Bandung: Nusa Media.
Riyanto,  A.  (2014).  Berﬁlsafat  Politik.
Yogyakarta: Kanisius. Samosir,  D.  (2013).  Hukum Adat  Indonesia
E k s i s t e n s i   D a l a m   D i n a m i k a Perkembangan  Hukum  di  Indonesia.
Nuansa Aulia.
Sarong.  (2013).  Serpihan  Budaya  NTT (kumpulan  Ficer  di  Harian  Kompas).
Maumere: Ledalero.
To d a .   ( 1 9 9 9 ) .   M a n g g a r a i   M e n c a r i
Pencerahan  Histograﬁ.  NTT:  Penerbit Nusa In
dah.Waruwuh,  F.  E.  (2010).  Membangun Budaya  Berbasis  Nilai.  Yogyakarta: Kanisius.
Wignjosoebroto.  (2013).  Hukum  Dalam Masyarakat  (ke-2).  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Wignjosoebroto.  (2014).  Sosio-Legal Indonesia,  Dari  Hukum  Kolonial  ke Hukum  Nasional  (Revisi).  Jakarta: HuMa.