Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No.5 Mei 2021

## EFEKTIVITAS  BANTUAN  LANGSUNG  TUNAI  DANA  DESA  (BLTDD)  DI DESA MOJORUNTUT KECAMATAN KREMBUNG KABUPATENSIDOARJO
Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi’ah danTukiman Program Studi Administrasi Publik, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur Email: arumdaninafida@gmail.com, salsabell015@gmail.com, rotunnavyaah22@gmail.com, tukiman_upnjatim@yahoo.com

## Abstract
The COVID 19 pandemic that has hit the world has caused the government to issue many policies to deal with the spread of the virus and deal with its effects. One of the policies issued by the Indonesian government to people affected by  COVID 19 is  Village  Fund  Direct  Cash  Assistance  (BLTDD).  The  existence  of  a  system  of selective  cutting  by  village  officials  led  to  the  implementation  of  Village  Fund Direct  Cash  Assistance  in  Mojoruntut  Village,  Krembung  District,  Sidoarjo Regency, which were found to be potential recipients of Village Fund Direct Cash Assistance  (BLTDD)  who  did  not  comply  with  the  criteria  set  by  the  government. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of direct cash assistance  to  village  funds  in  Mojoruntut  Village,  which  has  never  been  done  by previous  researchers.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  research method  using  the  theory  of effectiveness.  The  results  of  this  study  are  expected  to add  insight  and  knowledge  about the effectiveness  of  the  implementation  of  direct village  cash  assistance  in  Mojoruntut  Village  and  can  be  used  as  evaluation material for Mojoruntut villages in providing publicservices.
Keyword : effectiveness; BLT; dana desa.

## Abstrak
Pandemi COVID 19 yang melanda dunia nenyebabkan pemerintah mengeluarkan banyak  kebijakan  untuk  mengatasi  penyebaran  virus  dan  menangani  dampak yang  ditimbulkan.  Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Indonesia  kepada  masyarakat  yang  terdampak  COVID  19  adalah  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLTDD).  Adanya  sistem  tebang  pilih  oleh perangkat  desa  menyebabkan  pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo  ini  ditemukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang tidak sesuai dengan  kriteria  yang  ditetapkan  pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  efektivitas  pelaksanaan  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  di  Desa Mojoruntut yang belom pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan  teori  efektivitas.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  efektivitas  dari  pelaksanaan bantuan  langsung  tunai  dana  desa  di  Desa  Mojoruntut  serta  dapat  dijadikan
sebagai  bahan  evaluasi  bagi  desa  mojoruntut  dalam  memberikan  pelayanan publik.
Kata kunci: efektivitas; BLT; dana desa.

## Pendahuluan
Pandemi  COVID-19  memiliki  dampak  yang  sangat  besar,  tidak  hanya berdampak pada Kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Wabah ini  menyebabkan  banyak  sektor  usaha  tutup,  pemutusan  hubungan  kerja,  dan penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  (Joharudin  et  al.,  2020).  Wabah  COVID-19  ini memukul  banyak  sektor  usaha,  yang  mengakibatkan  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja,  dan  menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  Dengan  mengingat  mobilitas  yang cukup  tinggi,  Virus  COVID-19  ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  perkotaan melainkan juga bisa merebak di Desa (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintah  Desa disebutkan  bahwa  menyelennggarakan  rumah  tangga  sendiri  dan  penanggung  jawab utama  dalam  bidang  pemerintahan,  pembangunan  serta  kemasyarakatan  merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana pemerintah desa yang kemudian dikenal dengan  kepala  Desa  dibantu  oleh  perangkat  desa  adalah  penyelenggara  pemerintahan desa  yang  menyangkut  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan  dari  masyarakat setempat.
Salah  satu  program  pemerintah  pusat  yang  kewenangannya  diberikan  kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLTDD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk kurang mampu yang berasal dari dana desa. Dana  desa  dapat  berkontribusi  dalam  penanganana  covid  19  melalui  sumber  daya ekonomi  dan  sosial  yang  dimilikinya.  Terutama  dari  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana Desa. Menurut (Hidayat, 2020) untuk mendukung upaya  dalam  mengurangi  dampak  Covid  19    Dana  Desa  dapat  dialokasikan  menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Dana Desa  merupakan  Dana  yang  berasal  dari  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Negara yang ditujukan bagi desa  yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja  Daerah  dan  diperuntukkan  untuk  keperluan  penyelenggaraan  pemerintahan seperti  pembangunan,  pembinaan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Ukuran utama  yang  digunakan  dalam  kriteria  penerima  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLTDD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19 (Anjela, 2019). Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini  bertujuan  untuk  mempercepat  pelaksanaan  bantuan  BLTDD  yang  dikeluarkan dalam bentuk uang. Selain itu ketentuan penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi
oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka  pemulihan  ekonomi  masa  pandemi  COVID  19  dana  desa  dapat  digunakan untuk  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  (BLTDD)  yang  diberikan  kepada  keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian dalam 3 bulanpertama600.000 rupiah dan dalam bulan kedua 300.000 rupiah.
Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  salah satu  desa  di  Indonesia  yang  masyarakatnya  terkena  dampak  COVID  19.  Banyaknya industri pabrik yang ada di daerah Sidoarjo menjadikan mata pencaharian masyarakat Desa  Mojoruntut  pun  sebagian  besar  bekerja  sebagai  buruh  pabrik.  Namun  masih banyak  pula  masyarakat  yang  bekerja  sebagai  petani  dan  juga  pedagang.  Dalam kondisi  pandemic  COVID  19  yang  menyebabkan  sebagian  masyarakat  Desa Mojoruntut  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dikarenakan  adanya  kebijakan daripemerintah  mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  ini  menjadikan pendapatan  dari  masyarakat  juga  menurun.  Terdapat  beberapa  masyarakat  Desa Mojoruntut yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pabrik, banyak pula para pedagang yang mengeluh karena adanya sistem buka tutup  pasar atau bergantian sehingga kegiatan perekonomian menjaditerhambat.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut sudah  berjalan  selama  5  bulan,  masyarakat  sudah  merasakan  efek  dari  bantuan tersebut. Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak virus corona (COVID-19). Pemerintah Desa Mojoruntut telah menyalurkan Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)  dengan  cukup  baik.  Namun,  masih  terdapat  fenomena  gesekan  antara masyarakat  dengan  Pemerintah  Desa  karena  pembagian  bantuan  yang  dianggap  tidak adil  dan  terkesan  tebang  pilih.  Ketua  BPD  Ds  Mojoruntut  Teguh  Santoso  mendapat banyak keluhan dan protesan dari masyarakat dengan mendatangi kediamannya karena adanya tebang pilih dan sikap nepotisme dari perangkat desa setempat yang  akhirnya menjadikan  daftar  penerima  BLTDD  ini  tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkanpemerintah.
Menurut  (Dunn,  2017)  efektivitas  adalah  suatu  kriteria  untuk  menseleksi berbagai alternatif  yang direkomendasikan didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan  efisiensi.  Menurut  (OKtavia  et  al.,  n.d.  2020)  ketepatan  penentuan pilihan,  waktu,  tujuan  dan  sasaran  adalah  indikator-indikator  yang  digunakan  dalam mengukur  keefektifan  suatu  program.  Oleh  karena  itu,  pengukuran  efektivitas  perilu dilakukan  karena  nantinya  akan  terlihat  seberapa  efektif  bansos  tersebut  dalam memberikan  kontribusi  terhadap  kehidupan  masyarakat  selama  pandemi  COVID-19 ini masihada (Herdiana, 2020).
Berdasarkan  penjelasan  permasalahan  dalam  program  BLT  selama  pandemi COVID  19  diatas,  supaya  program  ini  berjalan  dengan  maksimal  sesuai  tujuan  yang akan dicapai maka perlu adanya pengukuran efektivitas (Iping, 2020). Oleh karena itu, penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  Bantuan  Sosial  selama  COVID-19  ini  ada
khusunya  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam  hal ini,  penulis  mengangkat  judul  “Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  kualitatif,  (Moleong,  2012).  Fokus dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  di  Desa Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo,  dengan  indikator:  Ketepatan Waktu,  Ketepatan  dalam  menentukan  pilihan  dan  Ketepatan  Sasaran.Data  yang  kami gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  inti  dan  data  penunjang.  Sumber  data  terdiri dari  hasil  wawancara  pengamatan  dan  dokumen  serta  arsip.  Teknik  analisis  data  yang digukanan  adalah  Teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif  (non-statistik).  Data dikelompokkan  agar  lebih  mudah  dalam  menyaring  mana  data  yang  dibutuhkan  dan mana  data  yang  tidak.  Setelah  data  tersebut  dikelompokkan,  penulis  menjabarkannya dalam  bentuk  tulisan  agar  mudah  untuk dipahami.  Setelah  itu,  ditarik  kesimpulan  dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalahpenelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum DesaMojoruntut
Desa  Mojoruntut  adalah  sebuah  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Krembung Kabupaten  Sidoarjo.  Keadaan  desa  Mojoruntut  sendiri  bisa  dikatakan  cukup  baik  jika dilihat  dari  kondisi  infrastruktur.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dengan  kondisi  jalan  yang sudah  di  aspal  sehingga  memudahkan  akses  untuk  keluar  masuk  desa,  kantor  kepala desa  juga  telah  direnovasi  dengan  baik  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  prima juga  kepada  masyarakat.  Dengan  luas  wilayah  244,96  Ha  terdapat  5  dusun  yang  yaitu dusun  Simorow,  Kesimbukan,  Buntut,  Jabon  dan  Biting.  Kondisi  tempat  tanggal masyarakatnya  yang  lumayan  bagus  dan  layak  huni,  serta  pendapatan  yang diperolehpun  cukup  tinggi  sehingga  tingkat  kemiskinan  masyarakat  Desa  Mojoruntut juga  rendah  dan  kesejahteraan  masyarakatnya  bisa  dikatakan  cukup  baik.  Mata pencaharian  penduduk  desa  ini  pada  umumnya  melliputi  butuh  pabrik,  petani, pedagang, PNS, dan Pengusaha.

## Efektifitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  di  Desa  Mojoruntut  Kecamtan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana desa di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo.Penelitian  ini menggunakan teori Efektivitas dari (Makmur, 2010) sebagai teori utama untuk melihat permasalahan  yang  ada  dengan  beberapa  indicator  dalam  menentukan  efektivitas. Berikut penjabaran dari hasil penelitian kami di lapangan :

## 1. Ketepatan Waktu
Salah satu indikator untuk menilai kefektivitasan adalah ketepatan waktu. Dalam sebuah  organisasi,  waktu  dapat  menentukan  keberhasilan  ataupun  kegagalan  suatu kegitan.  Penggunaan  waktu  yang  tepat  dapat  menciptakan  efektivitas  dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Maun, 2020) untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran  bantuan  langsung  tunai  dana  desa,  terlebih  dahulu  dipaparkan  mengenai mekanisme  pendataan  calon  penerima  BLT  dana  Desa.  Pihak  desa  memiliki kewenangan  dalam  menentukan  mekanisme  dan  alur  pendataan  penerimaan  BLTDD sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta pendataan yang dilakukan harus transparan adil  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Desa    dapat  menggunakan  data  desa  sebagai acuan, serta menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring  pengaman  sosial  jika  data  penerima  JPS  tidak  tersedia.menggunakan  DTKS sebagai  referensi  penerima  PKH,  BPNT  serta  Data  Dari  Dinas  Ketenaga  kerjaan  bisa digunakan acuan dalam mengidentifikasi penerima bantuan kartu prakerja.
Menurut (Bappenas, 2020) berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

## Proses Pendataan
1) Perangkat  Desa  dapat  menyiapkan  data  desa  yang  didalanya  mencakup  dari  profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2) Membentuk  dan  memberikan  surat  tugas  pada  Relawan  Desa  atau  Gugus  Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa.
3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4) Melakukan  pendataan  di  tingkat  RT/RW  dengan  menggunakan  formulir  pendataan pada  Lampiran  2,  atau  menggunakan  aplikasi  Desa  Nelawan  Covid  19  di  tingkat dusun. Serta tetap menerapkan protokal kesehatan pada seluruh kegiatan pendataan.

## Proses Konsolidasi dan Verifikasi
Relawan  Desa  atau  Gugus  tugas  COVID-19  menghimpun  hasil  pendataan  dari RT, RW atau dusun serta melakukan verifikasi dan tabulasi data. Pada proses verifikasi syarat dari penerima BLT Dana Desa adalah:
1) Keluarga  miskin  penerima  PKH  atau  penerima  BPNT  dikeluarkan  dari  daftar  calon penerima  BLT-Dana  Desa.  Karena  Data  penerima  bantuan  PKH  adalah  Data  Desa data yang dimiliki oleh desa baik dapat berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.  Data  penerimaan  bantuan  PKH  dan  BPNT  ada  dalam  DTKS  yang  bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
2) Keluarga  miskin  penerima  Kartu  Prakerja  dikeluarkan  dari  daftar  calon  penerima BLT  Dana  Desa.  Data  penerima  kartu  tersebut  bisa  diperoleh  dari  Dinas  Ketenaga kerjaan kabupaten/kota.
3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
4) Melakukan  verifikasi  status  kependudukan  calon  penerima  BLT-Dana  Desa berdasarkan  data  administrasi  kependudukan  (adminduk)  yang  dimiliki  oleh  desa atau  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dinas  Dukcapil) kabupaten/kota.
a. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan dan memprioritaskan  keluarga  miskin  dan  rentan  seperti  perempuan  yang  menjadi kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas.
b. Memotret dan mencantumkan lokasi tempat tanggal secara manual ataupun digital Setiap  melakukan  verifikasi  keluarga  miskin  dan  mengidentifikasi  keluarga miskin dan rentan.
c. Bila  ditemukan  keluarga  miskin  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  yang  tidak memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  petugas  pendata  mencatat  dan memberikan  kepada  kasi  pemerintahan  atau  petugas  khusus  di  desa,  agar selanjutnya  dibuatkan  Surat  Keterangan  Domisili.  Calon  penerima  BLT-Dana Desa  yang  hanya  memiliki  surat  keterangan  tersebut  akan  dicatat  dan diinformasikan pada petugas admin duk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
d. Hasil  verifikasi dan pendataan baru disampaikan  pada kepala desa  oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19
Bupati melaporkan dan mengesahkan Daftar calon penerima BLTDD atau dapat diwakilkan oleh camatCamat. Dalam penyaluran di bulan kedua, desa harus memastikan data  dari  penerima  BLTDD  ini  telah  disahkan.  Efektivitas  merupakan  suatu  hal  yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi.  Sebagaimana  (Atmosoeprapto, 2001) mengemukakan  bahwa  produktivitas  merupakan  suatu  ukuran  tentang  apa  yang diperoleh  dengan  apa  yang  telah  diberikan.  Penggunaan  waktu  dalam  program penyaluran BLT dana desa di desa Mojoruntut tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalamperencanaan.
Untuk  mengetahui  ketepatan  waktu  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  dana desa  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo,  peneliti mewawancarai kepala desa bapak Kusnadi sebagai informan mengenai penyauran BLT- Dana Desa, beliau mengatakan:
"Mekanisme penyaluran dana bantuan ini ya kami lakukan sesuai dengan  yang dikeluarkan  pemerintah.  Jadi,  nanti  itu  ada  dua  gelombang.  Penyaluran gelombang pertama ini ada 3 tahap. Diberikan di bulan april, mei, juni sebesar 600.000.  Gelombang  keduanya  ini  diberikan  di  bulan  juli,  agustus,  agustus sebesar 300.000”.
Peneliti  juga  mewawancarai  warga  yang  terdaftar  penerima  BLTDD  ini,  beliau mengatakan:
“Menurut saya sih mbak, prosedur yang digunakan ya melalui pendataan yang dilakukan  sama  pak  RT  RW.  Alurnya  juga  mudah.  Kami  di  arahkan  dan diinfokan  kapan  harus  datang  mengambil  dana  tersebut.  Jadi  menurut  saya sudah berjalan dengan baik mbak”.
Dalam hal ini alur serta mekanisme pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah. Kita tidak dapat menebak ataupun menerka-nerka namun melalui sebuah proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik  dari  yang  paling  baik.  Tentu  dengan  harapan  pilihan  tersebut  tidak mengecawakan dan tepat sasaran.
Bantuan  langsung  tunai  dana  desa  ini  ditujukan  untuk  keluarga  miskin  yang terkena  dampak  dari  pandemic  COVID  19.  Adapun  besaran  uang  yang  diperoleh  oleh keluarga  miskin  yang  sesuai  dengan  kriteria  adalah  600.000  selama  6  bulan.  Dengan rincian  pada  3  bulan  pertama  adalah  600.000  dan  dalam  bulan  kedua  300.000  rupiah. Menurut  (Bappenas,  2020)  dalam  penentuan  pilihan  untuk  calon  penerima  dana BLTDD  pemerintah  desa  harus  melakukan  proses  validasi  dan  penetapan  hasil  dari pendataan terlebih dahulu. Berikut merupakan prosesnya :
1) Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menentukan calon penerima BLTDD Kepala  desa  menfasilitasi  BPD  untuk  musyawarah  desa  dengan  mengundang perwakilan dari masyarakat sertapihak lain yang turut membantu.
2) Berdasarkan dari hasil  wawancara, kepala desa beserta BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Pihak desa menyalurkan dana BLTDD pada bulan pertama merujuk pada daftar yang telah ditanda tangani.
3) Kepala  desa  menyebarluaskan  daftar  calon  penerima  BLT  Dana  Desa  yang  telah disahkan pada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun pada tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau. Dapat juga dengan memanfaatkan website desa untuk media informasi publik.
4) Apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar  calon penerima BLTDD, maka  pemerintah  desa  bersama  BPD  memfasilitasi  musyawarah  desa  untuk membahas  keluhan  dari  masyarakat  tersebut  dan  menyepakati  solusi  yang ditentukan.
Untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  desa  telah  tepat  dalam  menentukan pilihan  terhadap  penerima  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  di  desa  Mojoruntut kecamatan krembung kabupaten Sidoarjo, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Teguh Santoso selaku ketua BPD Desa Mojoruntut, beliau mengatakan:
“Sesuai  dengan  yang  dianjurkan  di  peraturan  mentri  desa,  bantuan  itu  kita sosialisasikan pada RT, RW kemudian diputuskan dengan KPM nya berapa. lalu dimusduskan  yang  kemudian  diangkat  di  musdes  yang  dipimpin  BPD  dengan mengundang  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  RT,  RW.  karena  kan  memang aturannya sudah seperti itu dari menteri desa.”
Berdasarkan  informasi  tersebut  diketahui  bahwa  data  calon  penerima  BLTDD ini  diperoleh  melalui  musdus  yang  dibawa  ke  musdes  yang  dihadiri  oleh  pemerintah desa,  BPD  dan  tokoh  masyarakat  lainnya  sebagai  perwakilan  dari  masyarakat  desa. (Bappenas,  2020)  Kriteria  mengenai  penerima  bantuan  langsung  tunai  dana  desa merupakan  keluarga  miskin  atau  kurang  mampu  baik  yang  telah  terdata  dalam  Data
Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maupun  yang  tidak  terdata  (exclusionerror) berdasarkan Kementrian Desa disebutkan bahwa:
a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  data  sekunder  dan  wawancara  dengan informan yang kompeten didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut pada gelombang I dan II sebanyak 224 Kartu Keluarga.
Tabel 1. Rincian Penerima BLTDD di Desa Mojoruntut
No Tahap Jumlah Penerima Jumlah Uang Yang Diterima 1. I 151 Rp. 600.000 2. II 151 Rp. 600.000 3. III 151 Rp. 600.000 4. IV 73 Rp. 300.000 5. V 73 Rp. 300.000 6. VI 73 Rp. 300.000
Selanjutnya,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  narasumber  yang  berasal dari kepala dusun di Desa Mojoruntut, Bapak Faizul Muttaqin yang mengatakan bahwa:
“Tujuan  utama  BLTDD  ini  untuk  membantu  meringankan  beban  ekonomi masyarakat  bawah  yang  terdampak  COVID-19.Oleh  karena  itu  kami  selaku kepala  dusun  melakukan  musdus  sebelum  daftar  penerima  ini  dibawa  pada musdes.nama  yang  keluar  adalah  hasil  kesepakatan  bersama,  tapi  tetap  saja ada  ketua  RT  atau  RW  yang  nakal  dengan  cara  memasukkan  nama  keluarga dan atau kerabatnya.”
Kemudian  peneliti  juga  mewawancarai  ketua  BPD,  bapak  Teguh  Santoso  yang mengetahui hal tersebut.
“Meskipun  data  ini  dibuat  oleh  pihak  RT  RW  yang  telah  dimusduskan  dan dibawa  ke  Musdes  tapi  untuk  keluhan  dari  masyarakat  mengenai ketidaksesuaian  data  ini  pasti  ada.  Masih  banyak  kok  mbak  masyarakat  yang mengeluh karena seharusnya tidak menerima bantuan BLTDD ini ternyata di data oleh RT RW setempat. nah ini yang membuat sebagian masyarakat itu iri dan menganggap RT RW maupun perangkat Desa itu kurangadil”
Dari hasil penelitian mengenai ketepatan dalam menentukan pilihan, pemerintah desa  di  Desa  Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo  telah melakukannya  sesuai  dengan  prosedur,  namun  sikap  nepotisme  dalam  menentukan calon  penerima  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  ini  masih  ada  sehingga  masih  ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah

## 3. Ketepatan sasaran
Dalam  hal  memastikan  ketepatan  sasaran  yakni  dalam  penyaluran  BLTDD, Pemerintah  Pusat  telah  mengeluarkan  mekanisme  serta  tugas  dari  tiap  tingkatan pemerintah.  Untuk  menjalankan  proses  penyaluran  BLTDD  ini  perlu  dilaksanakan koordinasi dalam lintas sektor ataupun lintas tingkatan pemerintah.
Menurut (Bappenas, 2020) berikut merupakan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
a. Pemerintah pusat
1) Melakukan  koordinasi  serta  memberikan  arahan  kebijakan  dalam  pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
2) Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  pendataan  calon penerima Bantuan Lanngsung Tunai DanaDesa.
b. Pemerintah Daerah Provinsi
1) Melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan mengenai pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui :
a. Peningkatan  kapasitas  dan  bimbingan  tekis  kepada  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten/Kota,  Kecamatan,  serta  Pemerintah  Desa /BPD
b. Pemantauan,  pembinaan  dan  pengawasan  langsung  terhadap  pelaksanaan BLTDD
2) Memetakan  ketersediaan  bantuan  sosial  serta  melakukan  jaring  pengaman  baik yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  ataupun  dari  daerah  serta  mengatur  jumlah target dan waktu penyalurannya.
Dengan  melihat  hasil  pendataan  desa  yang  telah  diverifikasi  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota,  pemerintah  daerah  Provinsi  dapat menentukan jumlah sasaran dari bantuan sosial Provinsi yang belum bisa dipenuhi oleh  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa,  Bantuan  sosial  kabupaten/kota  dan pemerintah pusat
c. Pemerintah daerah Kabupaten/kota
1) Bupati/  walikota  mengarahkan  koordinasi  antar  dinas  yang  berkaitan,  khususnya pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan kepala desa dalam memanfaatkan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial.
2) Bupati/  walikota  mengarahkan  koordinasi  antar  dinas  yang  saling  berkakitan, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat edaran dari kementrian sosial
3) Bupati/  walikota  bersama  Bappeda  ,  Dinas  sosial  dan  instansi  yang  terkait berkoordinasi  dengan  pemerintah  provinsi  mengenai  jumlah  target  sasaran  dan waktu penyaluran bantuan sosial yang ada di setiap daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih antara data penerima BLTDD dan bantuan sosial lainnya)
4) Bupati/walikota  menyebarluaskan  informasi  pendataan  penerima  BLTDD  dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLTDD
5) Bupati/walikota  turut  melibatkan  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  aktif memfasilitasi Dan mengawasi pelaksanaan penyaluran BLTDD
6) Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan  bantuan  teknis  kepada  kecamatan  dan  pemerintah  desa/BPD  terkait pendataan calon penerima BLTDD
7) Jika  memungkinkan,  Dinas  Sosial  dapat  bekerja  sama  dengan  Desa  dalam melakukan  verifikasi  dan  validasi  secara  cepat  dengan  melibatkan  Pusat Kesejahteraan Sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kecamatan. Proses  pendataan  DTKS  di  kabupaten/  kota  sesuai  dengan  peraturan  menteri sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraansosial
8) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyiapkan data penduduk berdasarkan NIK untuk dibandingkan dengan DTKS Pada Bappeda dan Desa.
9) Aparat  pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  secara  berjenjang  memastikan pelaksanaan  penanggulangan  COVID  19  melalui  APBDesa  dan  secara  khusus pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
d. Kecamatan
1) Membantu  Bupati/  walikota  melakukan  verifikasi  daftar  usulan  kepala  keluarga kurang  mampu  dan  rentan  calon  penerima  BLTDD  yang  diusulkan  oleh  kepala desa
2) Camat  memantau  serta  mengevaluasi  kegiatan  pelaksanaan  pendataan  calon penerima BLTDD
3) Tim kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) menfasilitasi, mendampingi serta membimbing pemerintah desa dan   relawan desa / Gugus tugas  COVID 19 dalam melakukukan percepatan dan penyaluran BLTDD
Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Mojoruntut  kecamatan  Krembung  kabupaten  Sidoarjo  dalam  penyaluran  Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa,  peneliti  telah  melakukan  wawancara  dengan  bapak Kusnadi, selaku kepala Desa yang mengatakan :
“Tujuan  utama  BLTDD  ini  untuk  membantu  meringankan  beban  ekonomi masyarakat  bawah  yang  terdampak  COVID-19.Dan  Alhamdulillah  Adanya bantuan langsung tunai ini masyarakat bisa terbantu dan merasa ringan untuk memenuhikebutuhannya.”
Kemudian  pernyataan  tersebut  juga  diperkuat  dengan  Adanya  pernyataan  dari masyarakat  setempat  yang  menerima  bantuan  langsung  tunai  dana  desa  yang  pada intinya Bantuan langsung tunai dana desa ini sudah tepat dan sesuai dengan tujuan awal sebagai  upaya  penanggulangan  COVID  19.  Hampir  semua  para  penerima  bantuan langsung tunai dana desa ini merasa terbantu dan meringankan beban mereka.
Kemudian  dalam  hal  pengaduan  keluhan  mengenai  Bantuan  Langsung  Tunai Dana  Desa,  pemerintah  pusat  mengeluarkan  mekanisme  dimana  pemerintah  desa bekerja  sama  dengan  BPD  serta  relawan  desa/Gugus  tugas  COVID  19  menyiapkan saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh warga untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya  terkait  pelaksanaan  BLTDD.  Saluran  aspirasi  tersebut  berupa  informasi nomor WhatsApp, telepon, kotak saran ataupun SID yang terintegrasi dengan pelaporan supra desa.

## Kesimpulan
Dalam  rangka  penanggulangan  dampak  COVID  19  khususnya  dalam  hal ekonomi,  pemerintah  pusat  dan  daerah  berkoordinasi  untuk  memberikan  bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa untuk disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme  dan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Jika  dilihat  efektivitasnya  melalui ketepatan  waktu,  dapat  disimpulkan  Desa  Mojoruntut  sudah  tepat  waktu  dan  sudah sesuai  dengan  mekanisme.  Sedangkan  dalam  hal  ketepatan  menentukan  pilihan.Dapat disimpulkan  masih  Adanya  sikap  nepotisme  meskipun  dalam  prosesnya  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku.  Dan  dalam  aspek  ketepatan  sasarn,  dapat  disimpilkan  bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten  Sidoarjo  sudah  tepat  dan  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  Adanya  BLTDD ini.  Hal  tersebut  berdasarkan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  masyarakat  yang merasakan secara langsung dampak dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## Bibliography
Anjela,  R.  (2019). Efektivitas  Bantuan  Dana  Tunai  Program  PKH  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin  Di  Desa  Kualu  Kecamatan  Tambang Kabupaten Kampar . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Atmosoeprapto, K. (2001). Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta .
Bappenas.  (2020). Panduan  Pendataan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT- Dana Desa .
Dunn, W. N. (2017). Pengantar analisis kebijakan publik .
Herdiana,  D.  (2020).  Pengawasan  kolaboratif  dalam  pelaksanaan  kebijakan  bantuan sosial terdampak covid-19. Jdp (jurnal dinamika pemerintahan) , 3 (2), 85–99.
Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities , 1 (3).
Iping,  B.  (2020).  Perlindungan  sosial  melalui  kebijakan  program  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT)  di  Era  Pandemi  Covid-19:  Tinjauan  perspektif  ekonomi  dan  sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (2), 516–526.
Joharudin,  A.,  Septiadi,  M.  A.,  Maharani,  S.,  Aisi,  T.  D.,  &  Nurwahyuningsih,  N. (2020).  Panic  Syndrom  Covid-19:  Penekanan  Terhadap  Kebijakan  Yang Diberikan. Jurnal Perspektif , 4 (1), 44–53.
Makmur. (2010). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. In Refika Aditama .
Maun,  C.  E.  F.  (2020).  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  dana  Desa  Bagi Masyarakat  Miskin  Terkena  Dampak  Covid-19  Di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL POLITICO , 9 (2).
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung. Pariwisata Pedesaan Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian  Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta .
OKtavia,  L.,  Khairiyah,  F.,  &  Ilman,  M.  A.  (n.d.).  Efektivitas  Pelaksanaan  Bantuan Sosial  Dari  Pemerintah  Terhadap  Masyarakat  Terdampak  Covid-19  Di  Desa Gendongarum  Kecamatan  Kanor  Kabupaten  Bojonegoro. Spirit  Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 15 (2), 97–110.
Ruhyana,  N.  F.,  &  Ferdiansyah,  H.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Khazanah Intelektual , 4 (2), 789–804.