## PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG TERKAIT RUMAH AMAN
Oleh:
I Ketut Adi Setiawan 1 , Ni Ny Mariadi 2 , I Gede Arya Wira Sena 3 (setiawan201985@gmail.com) (Nyoman.mariadi@unipas.ac.id ) (Arya.Sena@unipas.ac.id)
Abstrak :  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam  menyediakan  rumah  aman  untuk korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  belum  terealisasi.  Penelitian  ini meneliti  penerapan  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng Terkait  Rumah  Aman  dan  kendala-kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019  Tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di Kabupaten  Buleleng  Terkait  Rumah  Aman.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Buleleng  (DP2KBP3A).  Sumber  dan  jenis  data penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  kepustakaan  dan  lapangan.  Data dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara.  Penerapan  Pasal  11  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Kabupaten Buleleng belum memiliki  rumah  aman  untuk  penanganan  korban  perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan.  DP2KBP3A  Kabupaten  Buleleng  telah  melakukan  kerjasama  dengan yayasan dan Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak untuk penanganan kasus kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
Kata-Kata Kunci: Rumah Aman, Anak dan Perempuan tindak Kekerasan.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  tidak  terlepas  dari  kegiatan  atau perbuatan yang dilakukan dalam interaksi setiap saat. Membahas tentang perempuan
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dan anak tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik  didasarkan  pada  struktur  biologis  komposisi  dan  perkembangan  unsur-unsur kimia tubuh. Interaksi yang dilakukan baik yang dilakukan oleh perempuan atau anak tidak  selamanya  bisa  mendapatkan  akibat  baik  melainkan  bisa  juga  mendapatkan sesuatu yang menyakitkan yaitu kekerasan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam sebuah  keluarga  anak  merupakan  sebuah  energi  bagi  orang  tua,  dimana  anak memiliki  keistimewaan  tersendiri,  kebanyakan  orang  melihat  ataupun  menilai  anak itu di indentikan dengan kata manis, imut, lucu. Pada hakikatnya anak tidak terlepas dari arti buah hati dari orang tua yang sangat bermakna dalam kehidupan keluarga.
Persoalaan  kejahatan  bukanlah  persoalan  yang  sederhana  terutama  dalam masyarakat  yang  mengalami  perkembangan  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di Buleleng  pada  khususnya.  Adanya  perkembangan  itu  dapat  dipastikan  terjadi perubahan tata nilai, baik positif atau negatif. Dari perkembangan tersebutlah muncul sebuah  tindakan-tindakan  yang  beresiko  terhadap  munculnya  sebuah  kekerasan, apalagi perkembangan yang dialami oleh seorang anak yang pastinya belum paham betul terkait dengan perbuatan apa yang mereka lakukan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan “isu di semua Negara baik Negara berkembang ataupun Negara maju” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017:5). Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus  kekerasan  yang  sebagian  besar  perempuan  yang  menjadi  korbannya bahkan  terjadi  hampir  setiap  hari  di  berbagai  belahan  dunia,  baik  secara  individual maupun secara terintegrasi. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  yang  berakibat  kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, Seksual atau psikologis, termasuk ancaman
tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang- wenang, baik yang terjadi diranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
Keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  seorang  anak  yaitu  salah  satunya  adalah  aset bangsa,  yang  merupakan  cikal  bakal  penerus  bangsa  maka  negara  hadir  untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  disana  disebutkan  definisi  terkait  anak  yaitu  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di  dalam  peraturan  tersebut  terkait  dengan  perlindungan  anak  sangat  ditail  seperti hak  anak,  yang  dimaksudkan  hak  anak  adalah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dilihat dari pengertian hak anak bisa kita pahami bahwa  penyelenggaraan  perlindungan  anak  bukan  hanya  saja  dilakukan  oleh  orang tua tetapi seluruh element yang ada.
Kita  ketahui  bersama  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  dimana segala  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berada  di  Indonesia  di  atur  oleh hukum. Namun dalam kenyataannya tidak semua interkasi yang di lakukan oleh anak sesuai  dengan  hukum,  maka  timbulah  permasalahan  sosial  pada  anak  diantaranya penyimpangan  perilaku  baik  pada  anak  maupun  orang  dewasa  seperti  tindak kekerasa,  pencurian,  pelecehan  seksual,  hal  inilah  yang  menyebabkan  anak berhadapan dengan hukum. Dikatakan menyimpang yaitu perbuataan yang dilakukan anak  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  semestinya  mereka  lakukan,  walaupun  anak dibilang  belum  bisa  menentukan  apa  yang  benar  dan  salah,  akan  tetapi  perbuatan menyimpang  bisa  saja  menjadi  perbuatan  pidana,  sehingga  anak  yang  melakukan perbuatan  yang  menyimpang  di  sebut  dengan  anak  nakal  dan  Anak  Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Perkembangan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  sebagai  pelaku kejahatan  ini  pun  disebabkan  oleh  berbagai  hal.  Sebagaimana  menurut  “Lunden  di Negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh” (Lunden. 2019:11):
1. Besarnya  dan  sukarnya  melakukan  pencegahan  terhadap  gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya  konflik  antar  norma  adat  pedesaan  (tradisional)  dengan  norma baru  yang  tumbuh  dalam  proses  dan  perkembangan  kehidupan  sosial  yang cepat di kota besar.
Donner  menerangkan  fungsi  pemerintah  daerah  adalah  “menyelenggarakan pemerintahan  di  daerah  atas  perintah-perintah  atau  petunjuk-petunjuk  pemerintah pusat.  Secara  keseluruhan,  fungsi  pemerintah  terdiri  atas  berbagai  macam  tindakan pemerintahan, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata” (Donner, 2012:12).
Perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang  diberikan  oleh  perempuan  di  hampir  seluruh  lingkup  kehidupan  sehari-hari, seperti  mengurus  rumah  tangga,  mengurus  anak,  bekerja  dan  sebagainya.  Namun seringkali  mereka  menjadi  warga  negara  kelas  2  (dua)  dan  terabaikan.  Mereka seakan-akan  menderita  dalam  ketiadaan  dan  menjadi  kelompok  dalam  posisi  yang sering  kali  tidak  menguntungkan  dalam  menghadapi  berbagai  halangan  dan rintangan.  Karena  itu  perlu  penguatan  kemampuan  dan  persamaan  hak  berdasarkan pada  sensitivitas  gender  di  tengah-tengah  masyarakat  masihlah  menjadi  masalah utama  mereka. Intensifikasi permasalahan  perempuan  dan  gerakan  pendukung  hak- hak  perempuan  di  seluruh  dunia  telah  direfleksikan  melalui  berbagai  macam Konvensi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Beberapa perlindungan  yang  diakui  secara  internasional  tersebut  telah  membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga.  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  berupaya  melakukan  pencegahan  tindak kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Buleleng,  lewat  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  yang  di  dalamnya  terdapat  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng.
Perlunya  fasilitas  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  di  Kabupaten  Buleleng  terkait  dengan  penyediaan  rumah  aman  ( shelter ),  agar korban  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  bisa  mendapatkan perlindungan  serta  pemulihan  fisikisnya  supaya  tidak  mengalami  trauma  akibat kekerasan yang dialami.
Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penerapan  Pasal  11Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman?
2. Bagaimana Kendala-Kendala dan Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng  dalam  Menerapkan  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan “serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka  memahami  permasalahan  hukum  yang  terjadi  dan  pada  akhirnya  akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.
Permasalahan  hukum  tentunya  dalam  hal  ini  adalah  permasalahan  hukum kontemporer”  (Kornelius.  2014:23).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum empiris karena meneliti Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Dari  Tindak  Kekeras  Terkait Rumah Aman. Sebagaimana dinyatakan bahwa:
(1) Pemerintah  Daerah  melaksanakan  pelayanan  terpadu  bagi  korban tindakkekerasan melalui kegiatan:
a. pelayanan pengaduan;
b. pelayanan kesehatan;
c. konseling;
d. bimbingan rohani;
e. pelayanan rehabilitasi sosial;
f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
g. pemulangan dan reintegrasi.
(2) Pelayanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  didukung denganfasilitas berupa:
a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
b. tenaga ahli dan professional;
c. pusat pelayanan dan rumah aman;dan/atau
d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pembuatan visum et repertum, dilakukan tanpa biaya.
(4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
(5) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
(6) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
(7) Ketentuan  mengenai  Standar  Operasional  Prosedur  sebagaimana  dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  dari  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  melalui  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemerdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Buleleng  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  bagi  perempuan  dan  anak  dari tindak kekerasan yang ada di Kabupaten Buleleng terkait dengan rumah aman. Serta bagaimana  kendala-kendala  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  dalam  menyediakan  fasilitas  rumah  aman  terhadap  perempuan  dan  anak korban tindak kekerasan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  yang  didalamnya terdapat  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemerdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Buleleng.Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu,diantaranya  karena  leading  sektor  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  sosial berada di Dinas tersebut.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor    23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan    Pidana Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangg,  Peraturan  Daerah    Kabupaten  Buleleng    Nomor  5  Tahun 2019 tentang  Perlindungan  Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.Dari sumber data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu  tentang  apa  yang telah secara nyata terjadi.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  data-data  penelitian  dari  sumber  data  (subyek  maupun  sampel penelitian).Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  melihat  atau  menganalisis dokumen-dokumen  yang  mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perUndang-Undangan  dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek  penelitian  yaitu  kepada  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Ketua  harian  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Buleleng.Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam penelitian ini wawancara bebas terpimpin, dengan responden/informan dari Ketua
Harian  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  daan  anak  (P2TP2A) Kabupaten Buleleng.
Melakukan suatu penelitian selalu dikaitkan dengan cara menganalisis data, yakni kegiatan  menelaah  dan  menjelaskan  data  yang  diperoleh  ke  dalam  tulisan  melalui proses  tertentu.  “Membuktikan  sebuah  teori  baru  atau  mengungkapkan  sebuah  teori baru untuk dapat dimanfaatkan khalayak umum sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Analisis dibagi menjadi dua, yaitu analisis induktif dan deduktif, di mana analisis  induktif  terdapat  pada  penelitian  kualitatif,  sedangkan  analisis  deduktif terdapat pada penelitian kuantitatif”(Umar Sidiq. 2019:19).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil ( natural setting ). Analisis data  merupakan  salah  satu  langkah  dalam  kegiatan  penelitian  yang  sangat menentukan ketepatan dan kesahhan hasil penelitian.
Salah  satu  analisis  data  yang  dilakukan  yaitu  reduksi  data.  Reduksi  data  adalah suatu  bentuk  analisis  yang  mempertajam,  memilih,  memfokuskan,  mengurangi,  dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman.
Kabupaten  Buleleng  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak  melalui  dikeluarkanya  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng. Tujuan  dari  dikeluarkanya  Peraturan  daerah  tersebut  untuk  melakukan  pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng.
Kabupaten  Buleleng  sampai  saat  ini  belum  memiliki  rumah  aman  untuk penanganan  korban  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Sedangkan  untuk rujukan terhadap korban tindak kekersan terhadap perempuan dan anak DP2KBP3A Kabupaten  Buleleng  telah  melakukan  kerjasama  dengan  yayasan  dan  Lembaga Kesejahtraan  Sosial  Anak.  Untuk  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  yang  berada  dalam  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan Pelindungan Anak.
Ketua pelaksana harian P2TP2A Kabupaten Buleleng menjelaskan bahwa rumah aman  adalah  merupakan  salah  satu  pasilits  yang  wajib  dimiliki  oleh  Kabupaten Buleleng.  Agar  dalam  merujuk  korban  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  di  Kabupaten  Buleleng  bisa  menciptakan  suasana  yang  nyaman  dan  aman terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan supaya terbebas dari intimidasi. Dalam  perjalanan  mengawal  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan masih diupayakan sampai saat ini karena masih banyak pertimbangan yang harus dipenuhi, dikarenakan rumah aman  merupakan  satu  bagian  kecil  yang  diinginkan  tetapi  pemenuhan  fasilitasnya yang  perlu  dipikirkan  bersama  seperti  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dalam memberikan  konseling  kepada  korban  yang  berada  di  rumah  aman,  ada  tenaga  ahli dan  tenaga  pengaman  dari  pemerintah  yang  bisa  membuat  korban  menjadi  lebih aman.
Jumlah  kasus  tahun  2021  sebanyak  42  kasus  sedangka  tahun  2022  sebanyak  55 kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Buleleng.  Melihat  kasus
dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus. Dengan semakin  meningkatnya  kasus  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng  maka  sangat diperlukan  saran  pendukung  seperti  rumah  aman  atau  dikenal  dengan shelter diperuntukan  untuk  anak  dan  perempuan  korban  dari  tindak  kekerasan  untuk mendapatkan  perlindungan  serta  untuk  memulihkan  trauma  yang  diderita  akibat kekerasan yang dialami baik kekersan fisik maupun kekerasan fisikis.
Kekerasan  terhadap  perempuan  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak-hak dasar  perempuan.  Kekerasan  ini  juga  dikenal  dengan  ”kekerasan  berbasisgender, yang  menjadi  korbanya  adalah  perempuan,mulai  dari  berbagai  kekerasan  verbal, kekerasan fisik,hingga pelanggaran hak-hak dasar perempuan”(Ani Purwati. 2020:1). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Buleleng  berupaya  untuk  melakukan  pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng.
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  dilindungi  dan  dipenuhi hak-haknya  oleh  pemerintah  maupun  semua  lapisan  masyarakat.  ”Perlindungan terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam segi  kehidupan”  (Ratri  Novita  Erdianti.  2017:16).  Jadi  tujuan  perlindungan  anak menjamin  terpenuhi  hak-hak  dasar  anak  yaitu  hak  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal,  pengertian  anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  adalah  seseorang  yangbelum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Melihat  data  kekerasan  yang  didapat  dari  PPA  Polres  Buleleng  dan  P2TP2A Kabupaten  Buleleng  dari  tahun  2021  dan  2022  kekerasan  terhadap  perempuan mengalami  penurunan  dimana  pada  tahun  2021  jumlak  kasus  terhadap  perempuan sebanyak  12  (dua  belas)  kasus  diantaranya  4  (emapt)  kasus  penelantaran  istri, pengancaman  1  (satu)  kasus,  penganiayaan  istri  7  (tuju)  kasus.  Sedangkan  untuk tahun  2022  ada  sebanyak  10  (sepuluh)  kasus,  diantaranya  membuat  perasaan  tidak
menyenangkan sebanyak 1 (satu) kasus, menelantarkan istri sebanyak 3 (tiga) kasus, penganiayaan  istri  sebanyak  4  (empat)  kasus,  persetbuhan  terhadap  disabilitas sebanyak 2 (dua) orang. Kasus terhadap perempuan di Kabupaten Buleleng sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dan diwujudkan melalu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan fisikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasa  dalam  ruamh  tanggan  (KDRT),  “dianggap  sebagai  bentuk  kejahatan  yang “sadis”,  dikarenakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  terjadi  hanya  sekali, melainkan dapat berulang kali”(Saptosih. 2020:5).
Sedangkan data kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dimana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng tahun 2021 sebanyak  30  (tiga  puluh)  kasus  terbagi  dalam  perbuatan  cabul  sebanyak  5  (lima) kasus,  penganiayaan  anak  sebanyak  2  (dua)  kasus,  penculikan  1  (satu)  kasus, persetubuhan anak sebanyak 10 (sepuluh) kasus, pengancaman anak sebanyak 2 (dua) kasus,  hak  asuh  anak  7  (tujuh)  kasus,  lain-lain  3  (tiga)  kasus.  Untuk  tahun  2022 sebanyak  45  (emapt  puluh  lima)  kasus  diantaranya  perbuatan  cabul  sebanyak  9 (sembilan)  kasus,  penganiayaan  anak  sebanyak  3  (tiga)  kasus,  persetubuhan  anak sebanyak 18 (delapan belas) kasus, pengancaman anak 1 (satu) kasus, hak asus anak sebanyak  6  (enam)  kasus,  lain-lain  sebanyak  8  (delapan)  kasus.  Kasus  anak  yang paling banyak terjadi adalah persetubuha dengan anak.
Kekerasan seksual pada anak akan berdampak sangat serius terhadap korban dari kekerasan seksual tersebut, baik berdampak secara fisik maupun fisikologis. Dampak terhadap kekerasan seksual terhadap anak akan membuat anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma. “Trauma kekerasan seksual terhadap anak bisa menyebabkan  trauma  yang  berkepanjangan  pada  korban.  Trauma  bisa  membuat korban merasa tidak aman, cemas, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat” (Meri. 2023:4). Untuk mempercepat pemulihan dari trauma yang dialami
oleh  korban  tindak  kekerasan  diperlukan  sarana  dan  prasarana  berupa  pusat pelayanan ( trauma center ) dan rumah aman ( shelter ).
Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (DP2KBP3A)  Kabupaten  Buleleng  melalui  Kepala  Bidang Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  atas  nama  Putu  Agustini menerangkan  untuk  penerapan  pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  disebutkan Pemerintah  Daerah  melaksanakan  pelayanan  terpadu  bagi  korban  tindak  kekerasan melalui  kegiatan  pelayanan  pengaduan,  kesehatan,  konseling,  bimbingan  rohanian, pelayanan  rehab  sosial,  pelayanan  bantuan  dan  pendampingan  hukum  pemulangan dan  reintegrasi.  Dari  pelayanan  yang  semua  di  cantumkan  dalam  Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pasal 11 sudah dilaksanakan secara terpadu karena tidak dari DP2KBP3A Kabupaten Buleleng saja yang melaksanakan, DP2KBP3A berintegrasi dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  terkait.  Sedangkan  untuk penyediaan rumah aman ( shelter ) belum terealisasi sampai tahun 2023.
Pusat  pelayanan  ( trauma  Centre )  dan  rumah  aman  ( shelter )  sangat  diperlukan untuk  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Buleleng  agar  dalam  proses  pemulihan  pisikologis  dari  korban  bisa  lebih  cepat  dan juga  untuk  memberikan  rasa  aman  terhadap  para  korban,  untuk  penerapan  pasal  11 ayat  2  huruf  c  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Dari  Tindak  Kekerasan  terkait  rumah  aman  belum  dapat diterapkan  dikarenakan  dari  tahun  2019  semenjak  perda  ditetapkan  sampai  tahun 2023, Kabupaten Buelelng belum memiliki rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Kendala-Kendala  dan  Upaya  yang  Dilakukan  DP2KBP3A  dalam Menerapkan  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang
Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng tersebut merupakan inisiatif dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng, melihat dari adanya banyak perempuan dan anak yang tidak mendapatkan perlindungan khusus dilihat juga dari perkembangan  kasus  yang  ada  dan  juga  sebagai  tata  dukung  daripada  Kabupaten Layak  Anak,  untuk  Perda  Perlindungan  Anak,  Kabupaten  Buleleng  sudah  memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Melanjutkan dari Perda tersebut dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  DP2KBP3A  Kabupaten  Buleleng  dalam penyediaan  rumah  aman  untuk  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Perlindungan  Perempuan dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  dalam  Penyediaan  Rumah  Aman  di  Kabupaten Buleleng diantaranya:
1) Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng juga belum diikuti dengan diterbitkanya  perturan  Bupati  Buleleng  terkait  peraturan  pelaksana  dari  Perda tersebut,  yang  mengakibatkan  terhambatnya  penyediaan  rumah  aman  di Kabupaten Buleleng.
2) Sumber  daya  manusia  untuk  ditempatkan  pada  rumah  aman  masih  sangat kurang, baik dari tenaga ahli fisikolog, kesehatan dan keamanan. Karena dalam pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Buleleng  diperlukan  tenaga  yang  profesional  terutama  untuk  penangan pemulihan fisikisnya dan juga mental. Perlu penguatan terhadap korban supaya
korban  berani  dalam  menyampaikan  tindak  kerasan  yang  dialami  untuk mempermudah  dalam  pendampingan  baik  ditingkat  kepolisian  sampai kepengadilan.
3) Penyediaan  rumah  aman  harus  diikuti  dengan  penyedian  anggaran  yang berkelanjutan  untuk  biaya  oprasional  baik  honor  yang  harus  diberikan  kepada tenaga ahli yang bertugas di rumah aman tersebut maupun biaya perawatan serta fasilitas yang memenuhi standar daripada rumah aman tersebut.
4) Terkait  pengaggaran  rumah  aman  yang  diajukan  oleh  Dinas  Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kabupaten  Buleleng  sering  dicoret  dikarenakan  ada  sekala  proritas  yang harus diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.
Karena belum tersedianya rumah aman di Kabupaten Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Buleleng dalam merujuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di  Kabupaten  Buleleng  sudah  mendapatkan  penanganan  sesuai  dengan  haknya dengan cara:
1. Melakukan  kerjasama  kepada  yayasan  dan  Lembaga  Kesejahtraan  Sosial  Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Buelelng.
2. Melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan  Kabupaten  Buleleng,  Dinas  Sosial,  Dinas  Sapol  PP  dan  lain sebagainya  untuk  menyamakan  persepsi  terkait  pentingnya  penyediaan  rumah aman di Kabupaten Buleleng.
3. Melakukan  kerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  hali  ini  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.
4. Melakukan  kerjasama  dengan  organisasi  bantuan  hukum  (OBH)  Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadial (LBH APIK) Bali. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak    (DP2KBPPA)
Kabupaten Buleleng untuk Menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019  Tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di Kabupaten Buleleng terkait rumah aman ( shelter ) antara lain:
1. Bekerjasama  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan  Indonesia Untuk  Keadilan  (LBH  APIK)  Bali  melakukan  kordinasi  dengan  Kepala  Bagian Hukum  Seketaris  Daerah  Kabupaten  Buleleng  untuk  mendorong  agar dibentuknya  Peraturan  Bupati  Buleleng  tentang  peraturan  pelaksana  dari Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng.
2. Melakukan  kordinasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten Buleleng terkait tenaga ahli yang nantinya siap ditugaskan dalam rumah aman.
3. Melakukan Fokus  Group  Discussion (FGD)  dengan  lintas  pemerintah  dan pemerhati  perempuan  dan  anak  untuk  bersama-sama  mendorong  agar  dibentuk Peraturan  Bupati  Buleleng  terkait  pelaksanaan  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindan Kekerasan.
Setelah  terbentuknya  peraturan  Bupati  Buleleng  yang  merupakan  peraturan pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng  maka  akan mempermudah dalam mengajukan anggaran untuk  penyediaan rumah aman.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Penerapan  Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten Buleleng  Terkait  Rumah  Aman.  Kabupaten  Buleleng  sampai  saat  ini  belum memiliki  rumah  aman  untuk  penanganan  korban  perempuan  dan  anak  di Kabupaten  Buleleng.  DP2KBP3A  Kabupaten  Buleleng  telah  melakukan
kerjasama  dengan  yayasan  dan  Lembaga  Kesejahtraan  Sosial  Anak,  sedangkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (P2TP2A) yang berada dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
2. Kendala-Kendala  dan  Upaya  yang  Dilakukan  DP2KBP3A  dalam  Menerapkan Pasal  11  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng  Terkait Rumah Aman. Adapun kendala-kendalnya adalah Sebagai Berikut:
1) Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten  Buleleng belum  diikuti  dengan  diterbitkanya  perturan  Bupati  Buleleng  terkait peraturan pelaksana dari Perda tersebut.
2) Sumber  daya  manusia  untuk  ditempatkan  pada  rumah  aman  masih sangat kurang, baik dari tenaga ahli fisikolog, kesehatan dan keamanan.
3) Karena  dalam  pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  perempuan dan  anak  di  Kabupaten  Buleleng  diperlukan  tenaga  yang  profesional terutama  untuk  penangan  pemulihan  fisikisnya  dan  juga  mental.  Perlu penguatan terhadap korban supaya korban berani dalam menyampaikan tindak kerasan yang dialami untuk mempermudah dalam pendampingan baik ditingkat kepolisian sampai kepengadilan.
4) Terkait  pengaggaran  rumah  aman  yang  diajukan  oleh  Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sering dicoret dikarenakan ada sekala proritas yang harus diutamakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.
Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  oleh  DP2KBP3A  Kabupaten  Buleleng  yaitu melakukan kerjasama kepada yayasan, Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak (LKSA)
yang  ada  di  Kabupaten  Buelelng  dan  melakukan  kerjasama  dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial, Dinas  Sapol  PP  untuk  menyamakan  persepsi  terkait  pentingnya  penyediaan  rumah aman di Kabupaten Buleleng.
DP2KBPP  juga  melakukan  kordinasi  dengan  Kepala  Bagian  Hukum  Seketaris Daerah  Kabupaten  Buleleng  untuk  mendorong  agar  dibentuknya  Peraturan  Bupati Buleleng  tentang  peraturan  pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dari  Tindak  Kekerasan  di  Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  2017. Statistik Gender  Tematik .  Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Di Indonesia.
Lunden dalam buku Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung; Rafika Aditama.
Donner  dalam  buku  Ni’Matul  Huda.  2012. Hukum  Pemerintah  Daerah ,  Bandung: Nusa Media.
Kornelius  Benuf,  MuhamadAzhar.  2014.  ”Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer”.Jurnal Gema Keadilan . Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri.2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo:CV.Nata Karya.
Ani Purwati. 2020. Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara. Ratri  Novita  Erdianti.  2017. Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malag.
Saptosih  Ismiati.  2020. Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  Hak  Asasi Manusi (HAM) (senuah Kajian Yuridis). Yogyakarta: CV Budi Utama. Meri  Neherta  dkk.  2023. Tiga  Kekuatan  Solusi  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Pada Anak Sekolah Dasar. Indramayu: CV.Adanu Abimata.