Gabriella Calista, Hery Firmansyah (2023) Analisa Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penculikan (7) 09, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 09, September 2022

## ANALISA  TERHADAP  PENGHENTIAN  PENYIDIKAN  BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS PENCULIKAN
Gabriella Calista 1* , Hery Firmansyah 2
1*,2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: 1* gabriellacalista13@gmail.com, 2 heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Tindak Pidana merupakan pelanggaran  terhadap  hukum  yang diatur oleh  negara. Dasar hukum yang digunakan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  yang selanjutnya disebut KUHAP.  Bahwa  tindak  pidana  berfokus  pada  hukuman  bagi  pelaku  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  apa  yang  dicantumkan  dalam  Hukum  Pidana dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam  tindak  pidana  terdapat  merupakan  delik  aduan  seperti  penganiayaan, pencurian,  dan  penculikan  dibutuhkan  kesaksian  dari  korban  dalam  mengusut perkara.  Dalam  proses  pemidanaan,  akan  dilakukan  penyidikan  oleh  kepolisian. Dengan  menerapkan Restorative  Justice sebagai  pembaharuan  dalam  sistem peradilan pidana dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif memberikan banyak solusi baru bagi sitem peradilan pidana di Indonesia dengan  berorientasi  bagi  pemulihan  korban  yang  dirugikan  dan  memberikan reparasi  terhadap  tindak  pidana  itu.  Secara  tidak  langsung,  perkara  tidak  perlu dilanjutkan karena sudah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, maka tidak memakan waktu untuk dilanjutkan ke pengadilan. Bahwa penelitian menggunakan metode  penelitian  normatif  guna  memahami  sepenuhnya  penerapan  Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 dalam perkara yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 tahun.  Bahwa  dalam  praktek  dan  penerapannya,  hal  itu  dapat  dilakukan  apabila memenuhi syarat normatif yang terdapat dalam Perkapolri Nomor 8 tahun 2021 dan memberikan  kepuasan  dari  masyarakat.  Bahwa  kepolisian  sebagai  mediator menempatkan kepentingan para pihak dengan penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan  prosedur  yang  terdapat  dalam  Perkapolri  Nomor  8  tahun  2021.  Maka keadilan  dapat  dirasakan  bagi  para  pihak  baik  secara  prosedur  normatif  maupun secara substansi.
Kata kunci : Keadilan Restoratif, Reparasi, Pemulihan Korban

## Abstract
Criminal acts are violations of laws regulated by the state. The legal basis used in Indonesia refers to the Criminal Code and Law Number 8 Year 1981, here in after referred as the Criminal Procedure Code. That criminal acts focus on punishment for perpetrators who violate what is stated in the criminal law with law enforcement carried  out  by  the  police,  prosecutors,  and  judges.  In  criminal  acts,  there  are complaints  of  offenses  such  as  assault,  theft  and  kidnapping,  which  requires testimony from the victim when investigating the case. In the criminal process, an investigation will be carried out by the police. By implementing Restorative Justice as a reform in the criminal justice system with the existence of Regulation of Police Number  8  Year  2021  concerning  Handling  Criminal  Acts  based  on  Restorative Justice, provides many new solutions for the criminal justice system in Indonesia with an orientation towards restoring injured victims and providing reparations for these criminal acts. Indirectly, the case does not need to be continued because there is already an agreement between the victim and the perpetrator, so it does not take time proceed to court. That the research uses normative research methods to fully understand the application of Regulation of Police Number 8 Year 2021 in cases that are punishable by imprisonment for more than 5 years. That in practice and application, this can be done if it meets the normative requirements contained in the Regulation of Police Number 8 Year 2021 and provides satisfaction from the community. That the police as a mediator prioritize the interests of the parties with a  resolution  carried  out  in  accordance  with  the  procedures  contained  in  the Regulation of Police Number 8 Year 2021. Then justice can be felt for the parties both in normative procedures and in substance.

## Keywords: Restorative Justice, Reparation, Victim Recovery

## Pendahuluan
Bahwa  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  tujuan  pidana  yang  pertama  terdapat teori absolut yang lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana sekitar abad 18 sampai abad  19.  Dalam  teori  ini  pemidanaan  berfokus  pada  pembalasan.  Bahwa  pidana dijatuhkan kepada pelaku atas perilaku tercela mereka. Kemudian pada sekitar 1970-an, masyarakat  menyadari  pentingnya  korban  sebagaifaktor  yang  tak  kalah  penting  dalam sistem peradilan pidana.Albert Englash seorang psikolog asal Amerika memperkenalkan Restorative Justice pada  tahun 1950-an melalui tulisannya dan baru banyak digunakan pada  tahun  1977.  Beliau  menyatakan  bahwa  upaya restorative adalah  sebagai  bentuk sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan.
Criminal  Justice  System merupakan  suatu  pedoman  dalam  menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono mengutip pendapat Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana ialah sitem pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  Lembaga-lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan Pemasyarakatan (Barunggam Siregar, 2019). Hingga saat ini, mayoritas tindak kejahatan
dan pelanggaran pidana yang ditangani dalam sistem peradilan selalu berakhir di penjara, dimana  penjara  belum  tentu  menjadi  dolusi  terbaik  dalam  menyelesaikan  masalah kejahatan  yang  melibatkan  korban.  Bahwa  masih  ada  upaya  lain  seperti  reparasi  atau restorasi terhadap korban dan/atau Masyarakat sebagai upaya lain yang dapat dilakukan. Hal  ini  dikenal  oleh  Masyarakat  luas  dengan  sebutan  Restorative  Justice.  Restorative justice  memandang  bahwa  tujuan  pidana  ialah  untuk  memulihkan  keadilan  (Lafave, 2010).  Dan  dapat  dipahami  juga  sebagai  bentuk  pendekatan  penyelesaian  perkara menurut  hukum  pidana  dengan  melibatkan  pelaku  kejahatan,  korban,  keluarga  korban atau  pelaku  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Eva Achjani  Zulva,  2014).  Von  Hirsch  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  keadilan  restorative adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat, korban, dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka (Von Hirsch, 2003).
Restorative  Justice  dikenal  melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  pertama kali pada Tahun 2014 melalui UU Perlindungan Anak. Meski begitu, pembicaraan terkait penerapan Keadilan Restoratif berkembang  hingga Tahun 2017, saat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi  non  pemerintah  terkait  implementasi  atau  penerapan  keadilan  restorative  di Indonesia (Syahputra, 2021). Saat ini peraturan dan kebijakan terkait restorative justice atau  keadilan  restorative  telah  dimiliki  oleh  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia.
Kepolisian  memiliki  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal  ini  juga  dilengkapi  dengan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahwa kedua  aturan  ini  dijadikan  landasan  hukum  oleh  Kepolisian  dalam  melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Bahwa  pada  awal  Bulan  April  2022,  adanya  kasus  penculikan  DAT  (gadis berumur 19 tahun) yang mengaku bahwa dirinya diculik, dianiaya, hingga diperkosa oleh 3 pria. Kemudian ditinggalkan lantaran pelaku kelelahan. Diduga pelaku Bernama Gede Amo yang berumur 23 tahun dengan kedua rekannya yang identitasnya belum diketahui. Korban menyatakan bahwa dirinya diangkut ke mobil, serta diikat dari tangan hingga kaki dan  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  badan  dan  korban  menolak  serta  melakukan perlawanan  namun  dipukul  menggunakan  botol  bir  dan  dicekik.  Dengan  perlawanan korban  yang  intensif,  pelaku  menurunkan  korban  ditegah  jalan  dengan  keadaan  masih terikat. Namun tidak adanya warga yang menemukan korban di hari itu, kemudian pada keesokan harinya warga menemukannya dan menghubungi keluarganya serta melaporkan hal tersebut ke Polsek Kediri.
Bahwa kemudian Kepolisian Resor (Polres) Tabanan, Bali membongkar rekayasa penculikan yang dikarang oleh DAT selaku korban yang berasal dari Kelurahan Pandak Gede, Kediri, Tabanan. Kepolisian menyatakan bahwa DAT terpaksa mengarang cerita rekayasa  penculikan  lantaran  takut  dimarahi  suami  karena  pulang  larut  malam  sampai
jam  3  pagi  dengan  teman  prianya.  Kepolisian  menyatakan  bahwa  rekayasa  keterangan korban terbongkar karena keterangan yang inkonsisten sejak awal. Pada akhirnya polisi memberlakukan penanganan kasus dengan Restorative Justice. Polisi menyatakan bahwa penanganan dilakukan karena tidak adanya unsur keterangan palsu melainkan hanya akal- akalan korban karena takut dimarahi suami. Bahwa berdasarkan hasil psikologi adanya kelainan dengan kemampuan intelektual yang rendah, antisosial, tidak peduli lingkungan dan menyalahkan orang lain, hingga pada akhirnya membuat keterangan tersebut.
Bahwa  sebagaimana  ditemukannya  kasus-kasus  yang  melibatkan  pelaku  dan korban  secara  langsung  sebagai  peran  penting  dalam  mengungkap  kasus  penculikan. Pentingnya kepolisian untuk berperan aktif dalam melakukan penyidikan dan keterangan korban  serta  saksi.  Maka  penulisan  ini  bertujuan  menganalisa  tindakan  yang  diambi kepolisian dalam menghentikan perkara Restorative Justice apakah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum?

## Metode Penelitian
Didalam  penelitian  ini,  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (Statute Approach).  Penelitian  hukum  normatif  memiliki  kecendrungan  dalam  mencitrakan hukum  sebagai  disiplin  preskriptif  dimana  hanaya  melihat  hukum  sebagai  disiplin preskriptif  yang  melihat  sudut  pandang  hukum  hanya  dari  norma.  Penelitian  jenis  ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum,  dan  perbandingan  hukum  (Soerjono Soekanto, 2001). Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  No.8  Tahun  2021.  Dan  untuk  bahan  hukum  sekunder  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan doktrin ahli hukum.
Dalam  menganalisis,  metode  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang (Juliansyah, 2011).  Dalam  penelitian  dengan  analisis  deskriptif,  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan data  yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Dan peneliti  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang  proses  penelitian  dan  pemahaman didasarkan  pada  metodologi  dengan  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia  (Juliansyah,  2011).  Metode  kualitatif  merupakan  metode  yang  fokus  pada pengamatan  yang  mendalam.  Oleh  karenanya,  penggunaan  metode  kualitatif  dalam penelitian  dapat  menghasilkan  kajian  atas  suatu  fenomena  yang  lebih  komprehensif (Ardianto, 2019)

## Hasil dan Pembahasan Sejarah Perkembangan Restorative Justice
Perubahan  atau  pembaruan  hukum  pidana  ( penal  reform )  merupakan  sebuah politik  hukum  pidana  (penal policy )  yang  berlaku  saat  ini  ( ius  constitutum )  menjadi
hukum  yang  seharusnya  ( ius  constituendum ).  Bahwa  tujuan  dari  perubahan  atau pembaruan  tersebut  guna  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  perlindungan  terhadap masyarakat (Sukardi, 2020). Restorative Justice atau yang lebih dikenal dengan Keadilan Restoratif  merupakan  tujuan  pidana  untuk  memulihkan  keadilan  (Prof  Eddy,  2016). Bahwa  penyelesaian  perkara  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  pertama  kali  dikenal  melalui  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  atau  UU  SPPA perubahan terhadap Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila ditinjau menggunakan pendekatan keadilan restorative, menggunakan pendekatan victim offender  mediation dan  pendekatan  restorative  conferencing  initiatives  (Hiariej,  2016). Pengaturan terkait keadilan restoratif yang terdapat pada instansi kepolisian, yaitu:
Tabel 1 Keadilan Restoratif Peraturan dan Surat Kepolisian Tentang Surat Kapolri Nomor B/3022/XII/2009/SDOPS Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 Penerapan Keadilan Restoratf (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7/VII/2018 Penghentian Penyelidikan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
Bahwa  konsep  keadilan  restoratif  juga  dapat  dipandang  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  atau  mediasi  penal.  Bahwa  Surat  Kapolri  Nomor B/3022/XII/2009/SDOPS  Penanganan  Kasus  melalui  Alternatif  Dispute  Resolution (ADR) merupakan aturan pertama yang menggunakan konsep Restorative Justice secara tidak langsung. Bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (penal).
Bahwa  dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia,  Peraturan Kepolisian  Republik  Indonesia  tidak  secara  jelas  dan  terang  dimasukkan  kedalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang- undangan:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Ada  istilah  hukum lex  specialis  derogat  legi  generali, Hukum  yang  bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Meskipun begitu Peraturan dan Surat Edaran  yang dimiliki oleh Kepolisian belum memberikan kepastian hukum  yang cukup. Peraturan  Kepolisian  Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan  Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  memang  merupakan lex  specialist .  Namun  apabila melihat kembali kepada pedoman pidana dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijadikan pedoman utama dalam melakukan penyidikan hingga vonis putusan.
Sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  diberlakukan  pada  Januari  2026  memang  masih belum  menyatakan  secara  eksplisit  terkait  Keadilan  Restoratif.  Namun  secara  tidak langsung memiliki perbedaan terhadap KUHP  yang lama dengan berfokus tidak hanya kepada  pelaku  namun  juga  kepada  korban  dan  masyarakat.  Bahwa  ssalah  satu  contoh yang mementingkan kepentingan korban dalam pemidanaannya:
Pasal 54, “Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
(i) “pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban”
(j) “pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban” (k) “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”

## Penghentian Penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kewenangan  penyidik  untuk  menghentikan  penyidikan  diatur  dalam  Pasal  109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menyatakan:
“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau  keluarganya .”  Alasan  dalam  memberikan  wewenang  kepada  penyidik  untuk menghentikan penyidikan, ialah: (Harahap, 2000)
a. Untuk  menegakan  prinsip  peradilan  yang  cepat,  tepat,  biaya  ringan,  dan  sekaligus untuk  tegaknya  kepastian  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Apabila  penyidik berpendapat tidak terdapat cukupnya bukti dan/atau alasan untuk menuntut tersangka untuk  digunakan  dalam  persidangan,  maka  dirasa  tidak  perlu  berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Hal tersebut guna memberi kepastian hukum kepada tersangka dan masyarakat.
b. Agar  penyidikan  terhindar  dari  kemungkinan  tuntut  ganti  kerugian.  Apabila  suatu perkara diteruskan, dan tidak terdapat cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau
menghukum,  maka  tersangka  memiliki  hak  untuk  menuntut  gati  kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.
Alasan  Penghentian  Penuntutan  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  109  Ayat  (2) KUHAP:
a. Tidak diperoleh bukti yang cukup
Bahwa  tidak  terdapat  cukup  bukti  yang  dimaksudkan  memperhatikan  dan berpedoman  pada  Pasal  183  KUHAP,  yang  menyatakan  “…  dengan  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti.”  Dan  alat  bukti  yang  dimaksudkan,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  184  KUHAP  tentang  alat  bukti  yang  sah  di  pengadilan. Apabila  alat  bukti  dirasa  tidak  cukup  untuk  dilakukan  penuntutan  dan  dilanjutkan kedalam  persidangan  maka  akan  dihentikan  perkaranya.  Hal  ini  tidak  menutup kemungkinan apabila di kemudian hari penyidik menemukan bukti yang cukup dan dapat  digunakan,  maka  penyidikan  dapat  dibuka  kembali  terhadap  tersangka  yang pemeriksaan  penyidikannya  telah  dihentikan.  Bahwa  hal  ini  bukan  merupakan “ Nebis  in  Idem ”,  dikarenakan  penghentian  penyidikan  oleh  kepolisian  bukan merupakan bagian dari putusan pengadilan. Bahwa penghentian penyidikan hanya merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat formiil penyidikan.
b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana
Bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, maka akan dilakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan lebih dikenal sebagai penentu apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana dan dapat ditindaklanjuti kedalam tahap penyidikan. Bahwa “merupakan tindak pidana”  yang dimaksudkan memiliki arti yang berbeda. Penyidik seringkali sulit dalam menarik Batasan yang jelas akan tindakan  yang  dilakukan  merupakan  kejahatan,  pelanggaran  atau  bahkan  hukum perdata. Bahwa dalam beberapa kasus perdata seperti wanprestasi, perjanjian utang piutang,  atau  bahkan  perjanjian  Kerjasama  seringkali  malah  dilaporkan  kepolisian atas tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebagaimana  yurisprudensi putusan Mahkamah  Agung  tertanggal  18  Agustus  1983  Reg.  No.  645K/Sip/1982,  dimana tersangka  dengan  Saksi  Hasan  memiliki  perjanjian  persediaan  modal  dengan tersangka  sebagai  pelaksana  yang  mengendalikan  modal  usaha.  Dan  dalam pemeriksaan  penyidikan,  disimpulkan  bahwa  tersangka  melakukan  tindak  pidana penggelapan.  Dalam  putusan  tingkat  pertama  dan  banding,  tersangka  dinyatakan bersalah  atas  tindak  pidana  penggelapan.  Namun  dalam  tingkat  kasasi,  putusan dibatalkan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara terdakwa dengan Saksi  Hasan merupakan perjanjian Kerjasama. Maka sebenarnya perkara  ini  bisa  diselesaikan  melalui  pengadilan  perdata  (wanprestasi).  Hal  ini merupakan bagian dalam hukum perdata dan bukan hukum pidana
c. Dihentikan demi hukum
1) Nebis in Idem
Dimana  seorang  tidak  dapat  dituntut  kembali  atas  dasar  perbuatan  yang  sama sebagaimana  perbuatan  tersebut  sudah  pernah  diadili  dan  telah  diputus perkaranya  oleh  hakim  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  (inkrah).  Asas  ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia
2) Tersangka meninggal dunia Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 KUHP, “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.” Maka dengan meninggalnya tersangka, penyidikan  harus  dihentikan.  Bahwa  sebagaimana  pertanggungjawaban  dalam hukum pidana, maka subjek itu sendiri  yang bertanggungjawab atas perbuatan yang  dilakukannya  dan  tidak  dapat  diwariskan  atau  dihibahkan  sebagaimana dalam hukum perdata.
3) Kewenangan hapus karena daluwarsa
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  78  KUHP,  “Kewenangan  menuntut  pidana hapus karena daluwarsa:
a) Mengenai  semua  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan percetakan sesudah satu tahun;
b) Mengenai  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  denda,  pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”
Dan  untuk  anak  dibawah  umur  (18  tahun),  masing-masing  perbuatan daluwarsa  dikurangi  menjadi  sepertiga.  Bahwa  cara  dalam  menghitung daluwarsa ialah H+1 perbuatan dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 KUHP. Penghentian penyidikan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan penyidikan,  karena  urgensi  penyidikan  adalah  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya (Konoras, 2023).  Secara  eksplisit  memang  tidak  dinyatakan  terkait  Surat  Penghentian Penyidikan  (SP3)  dengan  berdasarkan  keadilan  restorative  dalam  KUHAP, namun hanya sebatas melalui Peraturan Kepolisian dan Surat Edaran Kepolisian.

## Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Penculikan
Bahwa O.C. Kaligis berpendapat, sistem peradilan pidana di Indonesia (Indonesia criminal justice system) saat ini berfokus pada sanksi yang dikenakan keada pelaku tindak pidana,  namun  tidak  memperhatikan  kerugian  atau  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh tindak pidana itu. Tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap negara, namun juga keretakan relasi antara individu  yang ada didalam masyarakat. Dan sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  perlu  bertitik  tolak  atas  kerusakan  atau  akibat  yang diakibatkan dari tindak pidana dan bagaimana pemulihannya (Sukardi, 2020).
Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981(KUHAP),  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  dan  menurut
yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5,  penyelidik  yang merupakan  pejabat  polisi  NRI  memiliki  wewenang  untuk  menerima  laporan  atau pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak  pidana.  Hal  ini  secara  tidak  langsung memberikan  gambaran  bahwa  pada  tahapan  perkara  pidana,  polisi  sebagai  jembatan pertama untuk perkara sebelum masuk kedalam persidangan.
Keadilan restoratif memiliki syarat formil dan materil yang berbeda pada setiap instansi  dalam  penerapannya.  Dalam  menerapkan  keadilan  restoratif  pada  tingkat penyidikan salah satunya didasari pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Persyaratan suatu perkara dapat ditangani berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal  3  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  2021  tentang persyaratan, yaitu:
“(1)  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
a. Umum; dan/atau
b. Khusus.”
Dalam Pasal 4 Perkapolri No.8 Tahun 2021,
“Persyaratan umum yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Materiil; dan
b. Formil.”
Dalam Pasal 5 Perkapolri No.8 Tahun 2021,
“Persyaratan materiil yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), meliputi:
a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat
b. Tidak berdampak konflik sosial
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
f. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”
Dalam Pasal 6 Perkapolri No.8 Tahun 2021, “(1) Persyaratan formil yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
(b), meliputi:
a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.”
Bahwa  perdamaian  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  dibuktikan  dengan  surat kesepakatan  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Dan  pemenuhan  hak korban dapat berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana,  mengganti  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat tindak pidana.
Penculikan diatur dalam Pasal  328 & Pasal  333 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana dengan pidana penjara 8-12 tahun.
Pasal 328:
“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya  sementara  dengan  maksud  untuk  menempatkan  orang  itu  secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Pasal 333:
“(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  merampas  kemerdekaan seseorang,  atau  meneruskan  perampasan  kemerdekaan  yang  demikian,  diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun .
(2) Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka-luka  berat  maka  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Bahwa sebagaimana syarat yang dinyatakan dalam Pasal 5, dan 6 dalam Peraturan Kepolisian  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan  Restoratif  tentang  syarat  formil  dan  materil,  bahwa  kasus  penculikan  yang terjadi  di  Bali,  sebagaimana  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  tidak  menimbulkan  keresahan masyarakat  dalam  peghentian  penuntutannya,  dimana  terduga  pelaku  tidak  melakukan tindak pidana yang diselidiki terhadapnya. Dan sebagaimana dalam Pasal 6 terkait syarat formil, yang telah adanya perdamaian antara keluarga DAT, korban, dan terduga pelaku, maka perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.
Bahwa  atas  keterangan  inkonsisten  yang  diberikan  oleh  korban  dengan dipengaruhi  oleh  psikologisnya  yang  tidak  stabil  sebagaimana  dinyatakan  oleh kepolisian,  maka  keterangannya  sebagai  saksi  juga  tidak  dapat  dianggap  sebagai  alat bukti  yang  sah  dan  dapat  digunakan  dalam  persidangan.  Maka  dari  itu  sebagaimana penghentian penyidikan yang juga telah diatur dalam KUHAP dalam Pasal 109 ayat (2), yang menyatakan bahwa alasan penghentian penyidikan salah satunya ialah karena tidak terdapat cukup bukti. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 tentang minimal 2  alat  bukti  yang  sah,  tidak  tercapai.  Maka  dari  itu  penyidik  berwenang  untuk menghentikan penyidikan sebagaimana didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Perkapolri No.8 Tahun 2021.

## Kesimpulan
Atas  penghentian  penyidikan  yang  dilakukan  kepolisian  didasari  atas  beberapa peraturan,  seperti  KUHAP  dan  Perkapolri  No.8  Tahun  2021.  Seringkali  dalam prakteknya,  penerapan  keadilan  restoratif  yang  didasari  hanya  berdasarkan  Perkapolri
dianggap  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Namun  dalam  perkara  diatas, menerapkan  keadilan  restorative  sebagai  bentuk  penghentian  penyidikan  yang  disertai dengan perbaikan atas dugaan tindak pidana. Dimana rehabilitasi korban dapat dilakukan atas gangguan psikologi  yang ditemukan selama penyidikan. Bahwa demi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban, perkara dihentikan dengan kesepakatan damai diantara kedua  belah  pihak.  Mengingat  perkara  yang  dikeluarkan  SP3  (Surat  Penghentian Penyidikan) dilakukan oleh Kepolisian dengan pertimbangan yang matang dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu KUHAP dan Perkapori No.8 Tahun 2021, maka penerapan keadilan restoratif dalam kasus penculikan tersebut sudah tepat.

## BIBLIOGRAFI
Wayne R. Lafave. (2010). Principle of Criminal Law . West A Thomson Reuters Business.
Von Hirsch, Andrew & Roberts, Julian V. & Bottoms, Anthony & Roach, Kent & Schiff, Mara. (2003). Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms . Hart Publishing Oqford and Portland, Oregon.
Sukardi. (2020). Konsep Penyidikan Restorative Justice . Depok: Rajawali Pers
Sukardi. (2020). Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia . Depok:
Rajawali Pers.
Eddy  O.S.  Hiariej.  (2016). Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka.
Juliansyah Noor. (2011). Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah . Jakarta: Kencana.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Madmuji.  (2001). Penelitian  hukum  normatif:  suatu  tinjauan singkat . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
M.  Yahya  Harahap.  (2000). Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Barunggam Siregar. (2019). Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan”
Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg). Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 01(03), 232.
Eko Syahputra. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 03(2), 236
Isyana  Kurniasari  Konoras.  (2023).  Penghentian  Penyidikan  dan  Penuntutan  Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif. Tumou Tou Law Review
Semua  rujukan-rujukan  yang  diacu  di  dalam  teks  artikel  harus  didaftarkan  di  bagian bibliografi. Bibliografi harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal  ilmiah dan berjumlah  minimum 80% dari keseluruhan bibliografi) diterbitkan 5 (lima) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 15 (Lima belas) bibliografi  acuan  dan  10  tahun  terakhir.  Penulisan  sistem  rujukan  di  dalam  teks artikel  dan  penulisan  bibliografi  sebaiknya  menggunakan  program  aplikasi manajemen  referensi  misalnya:  Mendeley,  EndNote,  Reference  Manager  atau Zotero.  Penulisan  referensi  menggunakan  model  sistem  dari  APA  ( American Psychological Association ), edisi ke-6.).
Eva Achjani Zulva. (2014). Konsep dasar Restorative Justice. Dalam Pelatihan Hukum Pidana  Dan  Kriminologi,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Serta
Perkembangan  Dewasa  Ini .  Yogyakarta,  Indonesia:  Kerjasama  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi.

## Copyright holder:
Gabriella Calista, Hery Firmansyah (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: