## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  penguatan  penerimaan  daerah  yang bersumber  dari  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, maka  peranan  investasi  Pemerintah  melalui  Badan
Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yang  diwujudkan  dalam bentuk  Perusahaan  Daerah  sangat  diharapkan,  selain sebagai  sumber  PAD,  BUMD  diharapkan  juga  sebagai pemacu  utama  pertumbuhan  dan  pembangunan

## ANALISIS PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ISEN MULANG  KOTA PALANGKA RAYA

## Analysis Of Corporate Management Area Isen Mulang City Palangka Raya

## Masrukin *
Danang Ristiantoro Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,  Palangka  Raya,
Central Kalimantan, Indonesia
email: masrukin@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  dan  mendeskripsikan  tentang Pengelolaan  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal  ini  dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitataif.  Jenis  data  didalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang meliputi Direksi, Badan Pengawas dan Karyawan di Perushaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya. Sedangkan data sekundernya bersal dari Perda tentang pembentukan dan Laporan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  Kota  Palangka  Raya,  sumber  data pustaka  lainnya,  tehnik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  pengelolaan  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  Kota Palangka  Raya  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance) belum  dilakukan  dengan  maksimal  hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum terlaksananya  keterbukaan  masih  belum  adanya  website  atau  blog  yang  dapat  diakses, belum  terlaksananya  kejelasan  mengenai  rincian  tugas,  dan  pengendalian  internal perusahaan,  kesesuaian  belum  terlaksana  dengan  baik  perusahaan  belum  melakukan tanggung jawab sosial, belum memberikaan kontribusi terhadap PAD, belum membayar pajak penghasilan karena perusahaan belum mendapaykan keuntungan, kemandirian atau independent  belum  terlaksana  dengan  baik  ditandai  dengan  masih  adanya  pelimpahan tanggung  jawab  antar  karyawan,  keadilan  belum  dilaksanakan  dengan  maksimal  yaitu ditandai dengan dalam penyebaran informasi mengenai perekrutan pegawai belum secara luas  dan  masih  dengan  sistem  kekeluargaan  dan  belum  dilakasnakanya  pelatihan  dan pengembangan pegawai.

## Kata Kunci:
Pengelolaan
Perusahaan Daerah Isen Mulang
Keywords : Management
Corporate Regional A.Mulang

## Accepted
January 2018

## Published
April 2018

## Abstract
The purpose of this research is to know and describe the management of the District company Isen Mulang City Palangka Raya In this regard with good corporate governance principles. The type of research used in this study is descriptive using a qualified research method. The type of data  in  this  study  is  primary  data  and  secondary  data  that  includes  the  board  of  directors, supervisory  board  and  employees  in  the  regional  area  of  Isen  Mulang  City  Palangka  Raya. While its secondary data is emerging from Perda about the establishment and financial report of the regional company Isen Mulang City Palangka Raya, other data sources, data collection techniques using interviews, observation, and documentation.
Based  on  the  results  of  this  research  the  management  of  the  District  company  Isen  Mulang Kota Palangka Raya based on good corporate governance principle has not been done with the maximum  this  can  be  seen  from  the  not  yet  implemented  Openness  is  still  the  absence  of accessible websites or blogs, not yet the clarity of the details of tasks, and internal control of the company,  suitability  has  not  carried  out  well  the  company  has  not  committed  social responsibility,  not  yet  Contribution  to  the  PAD,  has  not  paid  the  income  tax  because  the company  has  not  acquired  profit,  independence  or  independent  has  not  carried  out  well- characterized by the still the responsibility of the responsibilities among employees, Fairness has not  been  implemented  with  the  maximum  that  is  characterized  by  the  dissemination  of information  about  the  recruitment  of  employees  has  not  been  widely  and  still  with  a  family system and not yet carried out training and development of employees.
ekonomi daerah. Perusahaan daerah memiliki peranan yang  penting  dalam  menghasilkan  pendapatan  bagi daerah.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dioptimalkan pengelolaannya  agar  benar-benar  menjadi  kekuatan ekonomi  yang  handal  sehingga  dapat  berperan  aktif, baik  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  maupun sebagai  kekuatan  perekonomian  daerah.  Laba  dari Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Otonomi  daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  menopang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Mengingat  perannya yang  sangat  setrategis  tentunya  Badan  Usaha  Milik daerah  (BUMD)  harus  dipikirkan  secara  serius  dalam Pengelolaan  Perusahaannya  dengan  merujuk  pada  tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).
Good  Corporate  Governance  secara  umum  dikenal sebagai  suatu  sistem  dan  struktur  yang  baik  untuk mengelola  perusahaan  dengan  tujuan  meningkatkan nilai  pemegang  saham  serta  mengakomodasi  berbagai pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan (stakeholders),  seperti  kreditur,  pemasok,  asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas (Widjaya,2008:41).
Kota Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan  Tengah,  salah  satu  BUMD  atau  Perusda yang  dimiliki  yaitu  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang (PDIM).  Beridirinya  Perusda  ini  di  atur  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya,  di jelaskan  maksud  dan  tujuannya  perusahaan  daerah dibentuk untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan untuk membantu pemerintah daerah  dalam  menciptakan  lapangan  kerja  baru  serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat. serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis  usaha  yang  dijalankan  perusahaan  daerah  isen mulang bergerak di bidang Jasa, Pertanian,  Kehutanan, Perkebunan,  Pertambangan  dan  Energi,  Properti, Perdagangan dan Industri.
Dengan  adanya  payung  hukum  dan  visi  misi  yang  jelas Perusahaan Isen Mulang dalam pengelolaan seharusnya dapat  terlaksana  dengan  maksimal  dan  dapat memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli daerah  serta  manfaat  keberadaan  perusda  dapat dirasakan  masyarakat  Kota  Palangka  Raya  namun kenyataanya  hingga  saat  ini  keberadaan  Perusahaan Daerah  Isen  Mulag  (PDIM)  selama  ini  belum  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  PAD, justru  lebih  banyak  suntikan  dana  dari  pemerintah daerah  daripada  keuntungan  yang  di  peroleh.  Kondisi tersebut  menjadi  beban  bagi  APBD  sehingga  apa  yang menjadi  tujuan  berdirinya  BUMD  adalah  sebagai  salah satu  sumber  pendapatan  pemerintah  daerah  belum terlaksana  dengan  baik.  Maka  dari  itu  pentingnnya BUMD  dalam  pengelolaan  potensi  daerah  dan  sebagai pelayanan  masyarakat  membuat  ketertarikan  peneliti untuk membahas Pengelolaan Perusahaan Daerah Isen Mulang Kota Palangka Raya.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Analisis  Pengelolaan Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  di  Kota  Palangaka Raya.  Obyek  penelitian  yang  dijadikan  pokok  bahasan penelitian  memiliki  karakteristik  yang  rumit  dan dinamis mengingat peran dari perusahaan daerah sudah tertuang  dalam  perda  dan  dalam  pelaksanannya terbatas  karena  tidak  lepas  dari  faktor  kebijakan  dan lingkungan organisasi tempat operasionalnya perusahaan.
Dasar  pemikiran  tersebut  membawa  penulis menentukan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai
metode  yang  tepat  untuk  mendalami  fenomena tersebut,  karena  untuk  mengungkap  tentang  suatu fenomena  yang  terjadi,  tidak  hanya  didasarkan  pada fakta empirik yang bersifat obyektif, tetapi lebih banyak di dasarkan pada situasi subyektif yang melatarbelakangi  mengapa  suatu  fenomena  tersebut bisa terjadi.
Data  kualitatif  lebih  dapat  membimbing  memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk  membentuk  kerangka  teoritis  baru.  Data kualitatif  dapat  membantu  melangkah  lebih  jauh  dari praduga-praduga dan kerangka kerja awal. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih menggunakan studi kasus sebagai cara peneliti dalam mengetahui dan memahami lebih  dalam  mengenai  subjek  penelitian  dalam  hal  ini Pengelolaan  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  di  Kota Palangaka Raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perusahaan  Derah  Isen  Mulang  (PDIM)  merupakan salah  satu  Perusda  yang  ada  di  Kota  Palangka  Raya. Sebgaimana  diamanatkan  dalam  pasal  10  Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan  Daerah  dilingkungan  Pemerintah  Kota Palangka  Raya.  Perusahaan  daerah  Kota  Palangkaraya ini  berstatus  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada walikota  Palangka  Raya.  Perusahaan  Daerah  ini bernama  “ISEN  MULANG”  yang  berarti  “PANTANG MUNDUR” yang berkedudukan di kota Palangka Raya dengan  lokasi  Kantor  Pusat  di  jalan  Dr.  Wahidin Sudirohusodo  No.  01  Palngka  Raya.  Melalui  Perda tersebut  PD  ini  diberikan  ruang  untuk  dapat melakukan  kegiatan  usaha  yang  luas,  sehingga  dapat dikatan  bahwa  badan  usaha  ini  merupakan  organisasi usaha  milik  daerah  yang  bergerak  di  berbagai  bidang usaha (aneka usaha).
Adapun  jenis  usaha  yanng  di  jalankan  PDIM  yaitu, Usaha  Angkutan  dengan  cara  perusahaan  menjalankan
usaha  dengan  menginvestasikan  2  (dua)  buah  truk, Usaha Perdagangan dengan cara perusahaan menjalankan  perdagangan  rotan  dan  material,  Usaha Point  Payment  dengancara  perusahaan  menjalankan usaha  penerimaan  pembayaran  listrik,  PDAM,  Telpon dan penjualan Tiket  Pesawat serta Usaha Toko ABRS Jaya Beton.
Pengelolaan  Perusahaan  yang  diharapkan  ialah pengelolaan yang sesuai dengan perda dan disiplin ilmu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik good corporate  governance sehingga  tujuan  perusahaan  yang sudah  di  tetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Palangka  Raya  berjalan  dengan  baik  dan  dapat terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Akhirnya,  sebuah perushaan  dikatakan  efektif  hanya  jika  perusahaan tersebut  dapat  memuaskan  pemangku  kepentingan utamanya,  dari  uraian  tersebut  menyatakan  bahwa pentingnya Pengelolaan Perusahaan Daerah.
Perusahaan Daerah Isen Mulang (PDIM) Kota Palangka Raya  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang usaha  dalam  Perda  No  5  Tahun  2010  Tentang Pembentukan  Perusahaan  Daerah  Di  Lingkungan Pemerintah  Kota  Palangkaraya  dijelaskan  bentuk usahanya  yaitu  ,  jasa,  Pertanian,  Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Energi, Properti, Perdagangan  dan  industri  dan  dalam  pelaksanaannya dilaksanakan  sendiri  dan/atau  bekerjasama  dengan pihak  ketiga.  Adapun  modal  dan  penyertaan  modal dasar  perusahaan  daerah  seluruhnya  meruapakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  sesuai  dengan landasan teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate
Governance)
mengenai pengelolaan
Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  Kota  Palangka  Raya sebagai berikut :
1. Pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparanc y belum terlaksana secara optimal dilihat dari belum adanya  web  atau  blog  untuk  memudahkan masyarakat  mengakses  informasi  mengenai
perusahaan  daerah  karena  dari  website  lah masyarakat  mudah  mengakses  dan  mengetahui perkembangan  serta  jenis  usaha  yang  dijalankan perusahaan dan hasil kinerja perusahaan.
2. Dalam  pelaksanaan  Kejelasan  ( Acountabilty )  belum terlaksana secara maksimal ditandai dengan belum terlaksananya  rincian  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing organ dalam melaksanakan pekerjaanya.
3. Pertanggungjawaban atau kesesuaian adalah dalam pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan Perundang- undangan dan prinsip-prinsip korporasi  yang  sehat  (Ari  Gayo:2013).  Dalam pelaksanaanya  mengenai  pertanggungjawaban  dan kesesuaian  selama  beridirinya  Perusahaan  Daerah Isen  Mulang  belum  memberikan  kontribusi terhadap  PAD  secara  maksimal  karena  biaya penyertaan  modal  itu  habis  untuk  biaya operasional  dan  PDIM  juga  pernah  memberikan PAD  namun  itu  manyalahi  peraturan  daerah dikarenakan  kondisi  perusahaan  masih  merugi. Perusahaan belum melakukan tanggug jawab sosial ditandai  dnegan  belumnya  melesatrikan  produk lokal, dalam pengelolaan belum dilaksanakan sesuai dengan  tujuan  dari  diberidirkannya  Perusahaan Daerah Isen Mulang dan manfaatnya belum benar- benar  dirasakan  masyarakat,  perusahaan  belum pernah  membayar  pajak  penghasilan,  keseluruhan di  atas  karena  kondisnya  perusahaan  yang  masih minus.
4. Dalam pelaksanaan kemandirian atau I ndpendent di perusahaan  daerah  isen  mulang  belum  maksimal dilaksanakan ini ditandai dengan adanya pelimpahan  tanggung  jawab  antara  yang  satu dengan  yang  lain  adapun  yang  lainya  mengenai pengambilan keputusan sudah baik dengan ditandai tidak adanya intervensi dari pihak manapun bebas dari    kepentingan  dan  perusahaan  juga  diberi kebebasan  untuk  melakukan  jenis  usaha,  namun permasalahanya terkendala pada biaya yaitu modal
usaha  artinya  modal  yang  diberikan  kurang, sebagian besar dipergunakan ntuk biaya operasional. kemudian dalam pengangkatan direksi sudah  baik  dengan  dilaksanakanya  car-cara  yang ideal  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  sumber daya manusia yang profesional.
5. Dalam  pelaksanaan  keadilan (Fairness) bahwa dalam  hal  keadilan  penyampaian  informasi  kepada pemangku kepentingan sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari penyampaian informasi yang setara dan penyampaian saran pendapat bagi kepentingan perusahaan, tentu keadilan ini membawa hubungan yang  harmonis  untuk  kelangsungan  perusahaan kemudian  bagaimana  keadilam  atau  Fairness dengan karyawan perusahaan mengenai bagaimana sistem perekrutan pegawainya, pengembangan dan hak karyawan.
Dalam  perekrutan  karyawan  di  PDIM  sudah berjalan  dengan  baik  akan  tetapi  yang  menjadi pertimbangan  ialah  mereka  tidak  mementingkan unsur  dari  disiplin  ilmu  calon  karyawan,  asalkan karyawan  disitu  mampu  dan  mau  bekerja  keras itulah  yang  akan  diterima  menjadi  karyawan  di PDIM  dan  sumber  penarikan  pegawai  tidak langsung  mengarah  kepublik  namun  lebih  kepada kekeluargaan,  Jika  dari  keluarga  atau  rekan  tidak ada  yang  mendaftar  menjadi  karyawan  maka barulah mencari pekerja dengan pemberitahuan di media  massa,  meskipun  dari  jalur  teman  atau keluarga  tetap  harus  displin  dan  memilki  kinerja yang baik, pertimbanganya ialah pada biaya, karena untuk melakukan perekrutan dan pencarian tenaga kerja  yang  baru  tentu  memerlukan  biaya  yang tidak  sedikit,  disampaikan  bahwa  biaya  yang  ada selalu  habis  untuk  operasioal  ini  dikarenakan penyertaan  modal  yang  diberikan  oleh  Pemko tidak  ada  pembagian  antara  modal  usaha  dengan biaya gaji pegawai.
Seluruh  masyarakat  di  perbbolehkan  untuk mendaftar  sebagai  calon  pegawai  diperusahaan
sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk memberikan  rasa  keadilan  maka  pegawai diperusahaan  perlu  dilakukan  pelatihan  dan pengembangan  kinerja  artinya  jangan  hanya menuntut  kinerja  yang  baik  akan  tetapi  pelatihan dan  pengembangan  karyawan  belum  dilaksanakan. Namun  faktanya  Perusahaan  belum  menjalankan Pengelolaan  Sumberdaya  Manusia  dengan  baik, yaitu ditandai dengan belum dilakukanya pelatihan dan  pengembangan  pegawai  dengan  alasan  biaya yang  mahal.  Padahal  pelatihan  dan  pengembangan karyawan  itu  merupakan  investasi  jangka  panjang perusahaan,  jadi  sebenarnya  tidaklah  merugi  jika perusahaan  menggelontorkan  dana  yang  cukup banyak untuk kegiatan
pelatihan dan pengembangan pegawai.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  Perusahaan  Daerah  Isen  Mulang  Kota Palangka  Raya  belum  dikelola  dengan  maksimal.  Hal yang di tandai  dengan belum  terlaksananya tata kelola perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance) secara  maksimal.  Hal  ini  karena  pelaksanaan  prinsip keterbukaan  belum  terlaksana  secara  optimal  dilihat dari belum adannya web atau blog untuk memudahkan masyarakat  untuk  mengakses  informasi  mengenai perusahaan  daerah  dan  perkembangan  serta  hasil kinerja  perusahaan.  Kemudian  perusahaan  belum memiliki  kejelasan  dari  rincian  tugas  dan  tanggung jawab sertiap organ dalam melaksanakn pekerjaannya. Dan  lagi,  perusahaan  belum  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  ditandai  dengan  belumnya  melestarikan prdoduk lokal, dalam pengelolaannya belum dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dari  beridirinya PDIM.  Hal  ini  juga  dari  belum  ada  kemandirian perusahaan  isen  mulang  untuk  berdiri  sendiri  ditandai dengan  masih  adannya  suntikan  dana  dari  pemerintah dan belum mampu membayar pajak penghasilan karena kondisinya yang masih minus.

## REFERENSI
Ahyar, Ari Gayo. 2013, Pengelolaan BUMD Berdasarkan Prinsip  Tata  Kelola  yang  Baik. Jakarta  :  Badan Pembinaan Hukum.
Alijoyo,  Antonius  dan  Subarto  Zain.  2004. Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta  :  Indeks  Kelompok Gramedia.
Bakat, Muhammad, dkk. 1989. E konomi Koperasi Edisi 2 .
Jakarta: PT Intan Pariwara.
Bungin,  Burhan.  2007.  Penelitian  Kualitatif  :
Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan Ilmu  Sosial  Lainnya.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Emrizon,  Joni.  2007. Prinsip-prinsip  Good  Corporate Governnance. Yogyakarta : Genta Press.
Santo,  Owa  da  dan  Maria  Fransiska.  2013. Pentingnya Prinsip  Good  Corporate  Governace  Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah. Jurnal GCG No.
I hlm : 25-32.
Sutedi,Adrian.  2012. Good  Corporate  Governance.
Jakarta: Sinar Grafika.
Toha,  Suherman.  2007. Penelitian  Masalah  Hukum Tentang  Good  Corporate  Governance  Pada  Dunia Usaha. Jakarta.  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional.
Peraturan  Walikota  Palangkaraya  Nomor  43  Tahun 2011  Tentang  Organiasasi  dan  Tata  Kerja Perusahaan Daerah Isen Mulang.
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  05 Tahun  2010  Tentang  Pembentukan  Perusahaan Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Palangka Raya.