Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  NARKOTIKA KELAS II A JAKARTA
Dewi Linarsih 1 ; Muhammad Khemal Andhika 2
1 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, linarsihdewi@gmail.com 1 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Law in Indonesia is now developing following a variety of human needs. The development  of  this law  was  also  followed  by  the  development  of  the  prison system into a correctional system based on Pancasila and the 1945 Constitution. The change was made because the prison system only prioritizes the element of revenge and imprisonment only, so that the human rights of inmates are not taken into account. The type of research used in this study is a descriptive type of research. Based on the research that has been conducted the Implementation of Inmate Development in Narcotics Correctional Institution Class IIA Jakarta The  implementation  of  coaching  of  inmates  is  stipulated  in  Article  7  of Government  Regulation  No.  31  of  1999  concerning  The  Construction  and
Mentoring of Community Correctional Officers.
Keywords :
Coaching; narcoticsinmates; correctional
Cite this paper : Dewi Linarsih, M. K. (2021). Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta. Widya Yuridika: Jurnal Hukum .
Scope Article Law and Society

## PENDAHULUAN
Hukum  di  Indonesia  kini  berkembang  mengikuti  berbagai  macam  kebutuhan manusia. Perkembangan hukum ini juga diikuti dengan berkembangnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang  berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Perubahan  itu  dilakukan  karena  sistem  kepenjaraan  hanya  mengutamakan  unsur balas  dendam  dan  pejeraan  saja,  sehingga  hak  asasi  narapidana  tidak  diperhatikan. Perkembangan sistem kepenjaraan ini dimaksudkan agar dapat mendukung pembangunan nasional di Indonesia, yang dimana pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah  dengan  mengikutsertakan  seluruh  lapisan  masyarakat,  oleh  karena  itu  agar pelaksanaan  pembangunan  di  Indonesia  dapat  berjalan  dengan  lancer,  maka  haruslah diselamatkan dari gangguan dari para pelaku kejahatan, agar masyarakat merasa aman dan tentram (Jainah, 2015) Maka dari itu sistem pemasyarakatan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan  pemidanaan  di  Indonesia  dengan  unsur  filosofis  reintegrasi  sosial  yang memiliki  asumsi  bahwa  kejahatan  itu  merupakan  konflik  yang  terjadi  antara  narapidana dengan  masyarakat,  sehingga  pemidanaan  ditujukkan  untuk  memulihkan  konflik  atau menyatukan  kembali  narapidana  dengan  masyarakat  (reintegrasi)  (Dwiatmodjo,  2014).
Sistem  pemasyarakatan  ini  kemudian  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995 tentang pemasyarakatan.
Dalam  UndangUndang  No.  12  tahun  1995  dijelaskan  bahwa  Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  merupakan  institusi  dari  sub  sistem  peradilan  pidana  dengan fungsi  strategis  sebagai  pelaksana  pidana  penjara  dan  sebagai  tempat  untuk  melakukan pembinaan  bagi  narapidana.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia  No.  02-  PK.04.10  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan, Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Sistem  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk mendidik dan membina narapidana serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam  melakukan  pembinaan  Lapas  melakukan  beberapa  pengklasifikasian  yang digolongkan berdasarkan (Pasal 11 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995) :
a. Umur;
b. Jenis Kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis Kejahatan;
e. Kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  perkembangan  pembinaan Pengklasifikasian tersebut salah satunya adalah berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tersebut.
Dalam hal ini salah satu yang menjadi fokus yaitu pelaku kejahatan Narkotika yang  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  termasuk  Extraordinary  Crime.  Perlu diperhatikan pula bahwa pelaku kejahatan narkoba itu juga dapat di klasifikasikan lagi menjadi bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Berdasrkan pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud pengedar merupakan orang  yang  melakukan  kegiatan  menyalurkan  atau  menyerahkan  narkotika,  baik dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun  pemindahtangan,  untuk kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Sedangkan Pengguna menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13, yaitu  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  Narkotika  dan  dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian pada pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang penyalahguna  narkotika  dan  pecandu  harus  dijauhkan  dari  stigma  pidana  dan seharusnya diberikan perawatan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang sering diabaikan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu adanya upaya rehabilitasi.  Pada  saat  pengguna  memasuki  panti  rehabilitasi,  masing-masing individu  harus  berkomitmen  pada  diri  sendiri  dan  sesama  anggota  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  kehidupan  di  segala  bidang,  yaitu  mental, spiritual,  sosial  dan  jasmani,  dengan  demikian,  hidup  bersama,  semangat persaudaraan, dan komitmen timbal-balik antara mereka dengan sendirinya menjadi model sekaligus metode penyembuhan bagi mereka masing-masing (Syafitri, 2013).
Oleh  karena  itu  pecandu  atau  pengguna  narkoba  tidak  harus  diperlakukan  seperti seorang penjahat ataupun  pasien ketergantungan, akan tetapi harus  diperlakukan secara normal  seperti  orang  biasa  (Vliet,  1990).  Namun  dalam  realisasi  di  lapangan Pengguna/penyalahguna  narkoba  ini  masih  kerapkali  diberikan  pidana  di  dalam  lapas seperti  bandar  maupun  pengedar.  Padahal  seharusnya  penyalahguna  narkotika  ini  tidak dijatuhkan pidana di lapas, melainkan dijatuhi pidana alternatif untuk dilakukan rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduan dan memulihkan mentalnya. Hal tersebut diperkuat dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 yan g menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.” Berdasarkan fakta tersebut pemulihan bagi para narapidana yang di lapas itu menjadi sangat penting  untuk  dilakukan  karena  pada  dasarnya  mereka  merupakan  korban  dari
penyalahgunaan  narkoba,  yang  mana  perlu  diberikan  program  pembinaan  yang  dapat merehabilitasi mereka untuk dapat pulih dari efek ketergantungan dari narkoba tersebut, sehingga mereka dapat kembali kedalam masyarakat dalam keadaan sehat dengan pulih dari ketergantungan narkoba dan sudah menyadari kesalahannya, sehingga hal tersebut dapat menekan  angka  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  dan  dapat  juga  menekan  arus peredaran  narkoba  di  Indonesia,  yang  dikarenakan  sedikitnya  pemakai  atau  pengguna tersebut.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian  deskriptif  merupakan  metode  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  dan menginterpretasi  objek  sesuai  dengan  apa  adanya.  Penelitian  ini  juga  sering  disebut noneksperimen,  karena  pada  penelitian  ini  penelitian  tidak  melakukan  kontrol  dan manipulasi variabel penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum kita menuju kepada penjelasan tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan, kiranya  perlu  dijelaskan  lagi  bahwa  konsepsi  atas  pemasyarakatan  itu  bukanlah  semata- mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan,  suatu  metodologi  dalam  bidang  Treatment  of  Offenders  yang  multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau community base treatment (Widiada Gunakarya, 1988:83). Pasal 1 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merumuskan bahwa, pembinaan merupakan kegiatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional  kesehatan jasmani dan juga rohani Narapidana  dan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yakni  merumuskan  tentang  pembinaan  narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/ Bina Tuna Warga  No.  KP.10.13/3/31,  Pemasyarakatan  sebagai  Proses,  maka  hendaknya  disalurkan dalam tahap demi tahap guna menghindari kegagalan daripada akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:.
1. Hendaknya narapidana pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.
2. Bilamana pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan  Pemasyarakatan  sudah  dicapai  kemajuan  dalam  proses  maka  dapat dipindah  ke  Lapas  medium  security.  Di  tempat  baru  ini  narapidana  diberi tanggungjawab lebih besar, lebihlebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, bersamaan  pula  untuk  rasa  harga  diri,  untuk  mana  sehingga  masyarakat  timbul kepercayaannya  dan  merubah  sikapnya  terhadap  narapidana.  3.  Jika  sudah  dijalani kurang lebih separuh masa pidana  yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan  proses  pemasyarakatan  telah  mencapai  kemajuan  yang  lebih,  baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah perlu diperluas, dimulai  dengan  usaha  asimilasi  narapidana  pada  kehidupan  masyarakat  luar,  seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Segala masih dalam pengawasan
dan bimbingan petugas pemasyarakatan. 4. Akhirnya jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana  yang  sebenarnya,  sedikitnya  9  bulan  dapat  dilepaskan  pelepasan  bersayarat, kalau  proses  berjalan  dengan  lancar  dan  baik.  Pada  tahap  ini  wadah  proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu  integritas.  Sebagai  suatu  fungsi  pemasyarakatan  maka  Lapas  bukan  saja  sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.
Pembinaan  mental  dan  keterampilan  yang  diberikan  sesuai  dengan  yang  telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola  Pembinaan  Narapidana,  terdiri  dari  Pembinaan  Kepribadian  dan  Pembinaan Kemandirian,  yaitu:  Pertama,  Pembinaan  Kepribadian:  pembinaan  kesadaran  untuk beragama; pembinaan berbangsa dan  bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan  kesadaran  terhadap  hukum;  pembinaan  mengintegrasikan  diri  dengan masyarakat.  Kedua,  Pembinaan  Kemandirian:  juga  keterampilan  untuk  mendukung akan  usaha-usaha  mandiri;  keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri; keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  bakat  masing-masing;  mendukung  usaha industri atau kegiatan pertanian.
Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta merupakan salah satu Lapas yang menjalankan sistem  pemasyarakatan,  yang  diperuntukan  untuk  membina  narapidana  kasus narkotika.  Pak  Margono  selaku  Kepala  Seksi  Bimbingan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  di  Lapas  Narkotika  Kelas  IIA  Jakarta  menjelaskan  mengenai  upaya pembinaan yang dilakukan untuk narapidana pengguna narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, yaitu: “Pelaksanaan pembinaan oleh warga binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkoba sama dengan pembinaan pada umumnya  seperti  dalam  ketentuanketentuan  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. Yang dimana tahap-tahap itu Pembinaan awal yang didahului dengan  masa  pengamatan,  penelitian,  dan  pengenalan  lingkungan,  sejak  diterima sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pembinaan tahap kedua merupakan lanjutan pembinaan di  atas 1/3 sampai sekurangkurangnya  ½  dari masa pidana yang sebenarnya. Pembinaan lanjutan di atas ½ sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari  masa  pidana  yang  sebenarnya  dan  sudah  diperoleh  kemajuan  dari  berbagai  hal maka  pembinaan  akan  diperluas.  Kemudian  pembinaan  lanjutan  di  atas  2/3  sampai selesai masa pidananya dan jika dinilai sudah siap dikembalikan ke masyarakat maka narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) daan cuti menjelang  bebas  (CMB)”.  Lebih  lanjut  Pak  Margono  menjelaskan  pendekatan  yang dilakukan  petugas  (pembina)  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana narkoba, yaitu : “Petugas dalam melakukan pembinaan menggunakan pendekatanpendekatan baik secara personal atau individu dan juga secara kelompok, hal  ini  ditujukan  agar  dapat  meminimalisir  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  misalnya perkelahian antar narapidana. Pembinaan yang ada dilakukan secara terencana dengan baik dan dilakukan terus-menerus sampai napi itu benar-benar memahami pembinaan yang diberikan”. Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkotika sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan  ketentuan  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Namun  ada  yang  berbeda  yaitu,  pembinaan  di  Lapas  narkotika  lebih  memperhatikan pada tingkat kesehatan Warga Binaannya, dimana para Warga Binaan yang mayoritas pengguna  narkotika  sangatlah  rentan  terhadap  penyakit.  Serta  membangun  mental mereka agar mau menjauhi narkotika. Berdasarkan penuturan Agus sebagai Pembina di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, pembinaan bagi narapidana pengguna narkotika itu:
“untuk  narapidana  narkoba  terdapat  pembinaan  yaitu  Therapeutic  Community  (TC) atau  rehabilitasi  khusus  bagi  narapidana  narkoba,  yang  dilaksanakan  oleh  Lapas  dan BNN”. Pembinaan den gan Therapeutic Community (TC) yang dilaksanakan oleh Lapas dan  BNN  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Lapas Narkotika  Kelas  IIA  Jakarta  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana narkotika. Berdasarkan penjelasan Agus (pembina) bentuk kerjasama yang dilakukan oleh  Lapas  dengan  pihak  BNN,  yaitu  :  Kerjasama  pihak  Lapas  dengan  BNN  dalam melaksanakan  TC  atau  rehabilitasi  bagi  narapidana  narkoba.  Dari  pihak  BNN mendatangkan konselor. Pihak  konselor itulah  yang melakukan rehabilitasi  dan yang mengurus masalah kebutuhan-kebutuhan selama pelaksanaan rehabilitasi itu dari pihak Lapas.  (Therapeutic  Community)  TC  adalah  suatu  metode  rehabilitasi  sosial  yang ditujukan  kepada  korban  penyalahguna  narkoba,  yang  merupakan  sebuah  keluarga terdiri dari atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari negatif kearah tingkah laku yang  positif.  Proses  pemulihan  merupakan  proses  yang  harus  dijalani  seumur  hidup seorang  pecandu  (long  life  process).  Proses  pemulihan  itu  sendiri  melewati  enam periode yaitu
1. Periode pra perawatan (pre treatment) pecandu  akan mencoba  dengan berbagai cara  untuk  mengatasi  proses  ketergantungan  fisik  dan  belajar  untuk  mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya.
2. Periode stabilitasi (stabilization) pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah.
3. Periode pemulihan awal (early recovery) pecandu pada tahap ini membangun pola pikir  mengapa  ia  tidak  dapat  lagi  menggunakan  zat  adiktif  dan  mulai  untuk membangun system nilai personal.
4. Periode  pemulihan  tengah  (middle  recovery)  pecandu  memasuki  masa  transisi dimana  ia  mengalami  hambatan  dalam  keterampilan  bersosialisasi,  namun  ia sampai pada periode konsolidasi di dirinya.
5. Periode pemulihan lanjut (late recovery) pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki  kesadaran  spiritual,  memiliki  prinsip  hidup  yang  pasti  menemukan keinginan serta semangat hidup.
6. Periode  pemeliharaan  (maintenance)  pecandu  diharapkan  mempertahankan kondisi  bebas  zatnya  dan  mencoba  hidup  kembali  sebagimana  masyarakat  pada umumnya dengan sistem hidup mereka yang baru.
Indikator  keberhasilan  meliputi  dua  aspek,  yaitu  indikator  keberhasilan program dan indikator keberhasilan residen. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai program rehabilitasi ini berhasil atau gagal adalah:
1. Angka drop out pada setiap tahapan
2. Angka residen yang kabur
3. Angka kekambuhan
4. Adanya peningkatan status kehidupan residen yang lebih baik selama dan setelah mengikuti  program  yang  dinilai  dari  pelaksanaan  pekerjaan,  sekolah  dan perilaku sehari-hari dilingkungan keluarga maupun di lingkungan social lainnya
Residen  yang  memenuhi  kriteria  diatas  akan  di  wisuda  dan  disebut  sebagai residen  yang  telah  pulih  total  (whole  recovery  person).  Melalui  tahap  wawancara berhadapan  dengan  beberapa  penulis  dari:  psikolog,  konselor,  dan  pekerja  social, serta dilakukan pemeriksaan silang dengan teman (peer group) menggunakan daftar pertanyaan.  Selain  pembinaan  dengan  metode  TC,  di  Lapas  juga  dilaksanakan pembinaan  kerohanian  untuk  dapat  merubah  narapidana  menjadi  manusia  yang
lebih  baik  dari  sebelumnya.  Berdasarkan  keterangan  dari  Pak  Margono  (Kasi Bimnadik),  pembinaan  keagamaan  yang  dilakukan  di  Lapas  selain  diberikan  oleh petugas (pembina), lapas juga menjalin kerjasama dengan 4 orang ustasd dari luar untuk  membantu  dalam  melakukan  pembinaan.  Pembinaan  keagamaan  yang diberikan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta itu berupa, pemberian materi dasar- dasar  pokok  ajaran  Islam  yang  wajib  dilakukan  oleh  setiap  umat  Islam  seperti tuntutan mandi, wudhu, shalat, puasa, dan lain sebagainya serta pengajaran terkait baca dan tulis Al- Qur’an.
Selain itu dalam rangka mengefektifkan materi pembinaan kegamaan yang ada tersebut, pembina pemasyarakatan memberikan materi tambahan, berupa: Pertama, pembinaan  moralitas  keagamaan,  maka  bimbingan  akhlak  menjadi  sangat  penting untuk diberikan. Dalam pembinaan akhlak ini, mereka diajarkan tentang keteladanan rasul SAW seperti sifat-sifat rasul, kemudian akhlak beliau, dan lain-lain. Yang paling peting disini adalah bagaimana mereka dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengarahkan perilaku mereka  agar  sesuai  dengan  kaidah  agama.  Kedua,  memberikan  sedikit  tambahan materi berupa pembinaan aqidah karena melalui pembinaan aqidah para narapidana diajarkan bahwa apa yang ada dalam kehidupan sudah diatur dan menyadari bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk menyembah kepada-Nya. Dengan diberikan pemahaman  tentang  agama  secara  menyeluruh  maka  dengan  sendirinya  apapun yang  dilakukannya  akan  dikembalikannya  pada  aturan  agama.  Pembinaan keagamaan yang diberikan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini, menurut salah satu  narapidana  merupakan  salah  satu  pembinaan  yang  sangat  bermanfaat  dan berhasil  mewujudkan  salah  satu  prinsip  pemasyarakatan,  dimana  negara  tidak berhak  menjadikan  narapidana  menjadi  lebih  buruk  daripada  sebelum  ia  masuk kedalam Lapas, hal ini diakui sendiri oleh Asep (Narapidana) tersebut. “Pembinaan kegamaan  sangat  bermanfaat  bagi  saya,  sebelum  masuk  sini  (Lapas)  saya  tidak paham  mengenai  agama,  setelah  dapat  bimbingan  agama  menjadi  bertambah pemahaman saya tentang agama. Disini juga diajarkan tentang baca Al-Quran, saya sekarang sudah bisa sedikit mengaji, padahal dulu saya tidak bisa mengaji”.

## Hambatan  dalam  Pelaksanaan  Pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas IIA Jakarta
Setiap Lapas Narkotika pasti akan mengahadapi suatu hambatan atau kendala yang dapat menggangu jalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. Demikian halnya juga dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini mempunyai hambatan atau kendala, baik dari dalam maupun dari luar Lapas, pada waktu melaksanakan proses pembinaannya  terhadap  narapidana.  Dalam  melaksanakan  suatu  pembinaan,  tidaklah terlepas  dari  hambatan-hambatan  yang  ada.  Disini  mencoba  untuk  mengklasifikasikan hambatan  dalam  proses  pembinaan  yang  didapat  dari  wawancara,  hambatan  tersebut antara lain yakni: 1. Kedisiplinan dan Motivasi warga binaan yang rendah, Agus (Pembina) menyatakan  bahwa  “Ketika  sudah  dimulainya  pembinaan,  terdapat  beberapa  narapidana narkoba  yang  masih  berada  didalam  kamar  menunggu  sampai  pembimbing  selesai memberikan  bimbingannya  itupun  hanya  ada  beberapa  orang  seperti  itu”,  hal  ini  juga dikeluhkan  oleh  Anton  (Pembina)  yang  menyatakan  “Kendala  yang  dihadapi  saat memberikan pembinaan  adalah dari segi waktu  (tidak on time), masih ada yang buta Al- Qu’ran,  kemudian  kurangnya  motivasi  dan  kesadaran  dari  diri  pribadi  narapidana khususnya  narapidana  narkoba”.  Dan  hal  ini  juga  diakui  oleh  Asep  (Narapidana)  bahwa “hambatan yang paling susah itu memotivasi diri sendi ri agar mau berubah sebelum kita memotivasi teman- teman yang lain”. 2. Koordinasi dengan pihak BNN yang agak sulit, Agus (pembina)  menyatakan  bahwa  “Koordinasi  dengan  pihak  BBN  agak  sulit,  biasanya  via telpon. Terus pendanaanya berada BNN, sementara yang melaksanakannya dari pihak Lapas
dan  BNN  terus  yang  mengurus  masalah  kebutuhan-kebutuhan  selama  pelaksanaan rehabilitasi  itu  Lapas”.  3.  Masih  beredarnya  narkoba  di  dalam  Lapas,  Anton  (Pembina) menyatakan  bahwa  “Untuk  di  Lapas  sendiri  kita  tidak  bisa  menjami n  mereka  tidak menggunakan kembali narkoba, karena banyaknya pengunjungpengunjung yang terkadang mengelabui  petugas  dengan  membawa  narkoba  disembunyikan.  Terkadang  mereka  lolos dari pemeriksaan petugas, hal ini yang menjadi kendala kami”.

## PENUTUP
Pada  dasarnya  setiap  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dipimpin  oleh  kepala  daerah yang dipilih secara  demokratis.  Kepala Pemerintah  Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.
Implikasi  dari  pemberlakuan  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  daerah  terhadap  penyelenggaraan  penataan  ruang  lainnya  adalah  proses evaluasi  Rancangan  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  menjadi lebih  panjang  karena  dalam  proses  evaluasi,  Menteri  Dalam  Negeri  harus  berkoordinasi dengan Menteri  Agraria dan Tata Ruang. Dan begitu  pula sebaliknya penerapan Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sangat penting dalam pemerintahan daerah  agar  terwujudnya  penataan  ruang  yang  terpadu  dan  kemanfaatan  untuk  setiap daerah yang ada di Indonesia
Dari  beberapa  pasal-pasal  yang  telah  dijelaskan  diatas  mengenai  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  yang dapat disimpulkan bahwa penataan ruang yang baik pada pemerintahan daerah dapat diwujudkan apabila pemerintahan daerah mengikuti  konstitusi  yang  ada  dan  masyarakat  diijinkan  berperan  aktif  dalam  upaya penataan ruang di dalam pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

## Buku
Erwin,  Muhamad Pendidikan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia ,  Bandung:  PT  Refika Aditama. 2017
Salim, Agus, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

## Artikel Jurnal
Dahfid Ari, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya UU No.23  Tahun  2014”. Jurnal  Hukum  Maranatha  Christian  University.  Vol.9  No.1, November 2017
Haryanti Amelia, Sistem Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan : UNPAM Press. 11 Juli 2019
I  Wayan  Parsa,  dkk,  Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Penegakan  Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2014.
Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi  Administrasi Dalam Peraturan Daerah”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 No.5 Januari 2016
Sirajuddin.  (2017).  Desain  Pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  secara  Integratif  di bawah Mahkamah Kobstitusi . Arena Hukum .

## Website
Achmad  Nasrudin,  Teka-teki  Penyebab  Banjir  Besar  di  Kalimantan  Selatan, Diambil21Januari2021,Darihttps://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/085359 51/teka-teki-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=all
Sovia Hasanah, Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah, Ditulis 6 Maret 2017, Dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dd94d9b04/arti-dan- maksud-tugas-pembantuan-pemerintah/