## Research Article
Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Wonosobo
Agung Budhi Larasati 1* , Pujiyono 2 , Muhamad Azhar 3
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2,3 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * Agunglarasati88@gmail.com

## ABSTRACT
Wonosobo Regency is a conservation area, based on Decree of The Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia Number 3672K / 30 / MEM / 2017 Concerning Determination of Mining Areas in Java and Bali. The aim of this study is to find out the efforts of a coherent approach and illegal mining represif solutions at Candimulyo, Kertek Subdistrict, Wonosobo Regency. The research method used is juridical empirical research, using  statute approach  or  review  of  related  regulations  to  illegal  mining  in  Candimulyo,  Kertek  Subdistrict, Wonosobo Regency. The investigation carried out by Wonosobo Resort Police, civil servant investigators in this case was the Civil Service Police Unit, Wonosobo District Prosecutor as a public prosecutor and the Wonosobo District Court in the case of a mining crime without a permit in the Wonosobo regency conducted using repressive reasoning efforts after the crime occurred by applying sanctions contained in the laws and regulations.
Keywords:Penal; Illegal Mining; Mining Licensing.

## ABSTRAK
Kabupaten Wonosobo adalah kawasan konservasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia Nomor 3672K / 30 / MEM / 2017 Tentang Penentuan Wilayah Pertambangan di Jawa  dan  Bali.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  pendekatan  penal  dan  solusi pencegahan penambangan ilegal di Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian yang  digunakan  adalah metode penelitian yuridis  empiris dengan menggunakan  pendekatan  hukum  atau peninjauan  terhadap  peraturan  terkait  penambangan  ilegal  di  Candimulyo,  Kecamatan  Kertek,  Kabupaten Wonosobo. Proses  penyidikan  dalam  kasus  tindak  pidana  tambang  galian  C dilakukan dilakukan  oleh  pihak Kepolisian Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP, Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai penuntut umum dan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam perkara tindak pidana tambang tanpa izin di wilayah kabupaten  Wonosobo  dilakukan  menggunakan  upaya  penal  yang  bersifat  represif  karena  dilakukan  setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Penal; Pertambangan Illegal; Izin Pertambangan.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
122

## A. PENDAHULUAN
Hak  menguasai  negara  tercermin  dalam  Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 bukan berarti memiliki (HS, 2007). Tetapi  negara  sebagai  organisasi  diberi kewenangan  yang  darinya  dimungkinkan  timbulnya hak-hak,  seperti  hak  pengelolaan,  hal  pengusahaan. Hak  menguasai  negara  dalam  hubungannya  dengan gas  dan  bumi  mencakup  hak  untuk  mengatur  dan menentukan  status  hukum  pengelolaan  serta pengusahaan atas minyak dan gas bumi. Negara tidak menolak  ide  kompetisi antara  pelaku  usaha,  asalkan kompetisi  itu  tidak  menghilangkan  penguasaan  oleh negara (Azhar, &  Suhartoyo, 2015). Penguasaan tersebut  mencakup  kekuasaan  untuk mengatur (regelensdaad) mengurus (berstuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang  produksi  yang penting bagi negara (Azhar, 2018).
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan  dari Pasal  33  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  1945 menjelaskan pengaturan pengelolaan sumber daya mineral yang tertuang dalam Pasal  4  ayat  (1) berbunyi  “Mineral  dan  Batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan  nasional  yang  dikuasai  oleh  negara  untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat.” Dalam Pasal 2 lebih  lanjut dinyatakan  bahwa  “Penguasaan  mineral dan  Batubara  oleh  negara  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diselenggarakan  oleh  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah” (Putri, & ALW, 2015).
.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 Pasal 1 angka 32 telah mengatur  Kawasan Peruntukan  Pertambangan  (KPP),  yaitu  wilayah  yang memiliki  potensi  sumber  daya  bahan  tambang  yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau  seluruh  tahapan  kegiatan  pertambangan  yang meliputi  penelitian,  penyelidikan  umum,  eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di  wilayah  daratan  maupun  perairan,  serta  tidak dibatasi  oleh  penggunaan  lahan,  baik  kawasan  budi daya maupun kawasan lindung.
Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan  mineral  dan  Batubara  di  Indonesia menunjukkan  dimensi  perkembangan  kejahatan  yang berhubungan  dengan  eksploitasi  sumber  daya  alam dan  lingkungan.  Hal  yang  demikian  menuntut Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang tambang mineral dan Batubara). Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan  menetapkan  kebijakan hukum pidana (Adhari,  2013). Di  bidang  pertambangan, sarana  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batu  Bara  yang  secara  khusus  dirujuk  oleh Peraturan  daerah  Kabupaten  Wonosobo  Nomor  6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Mengatasi  maraknya  tindak  pidana  di  bidang pertambangan  mineral  dan  Batu  Bara  termasuk  di

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
123
dalamnya  pertambangan  tanpa  izin  dilakukan  melalui berbagai sarana, yaitu sarana hukum pidana atau yang dikenal  dengan  kebijakan  hukum  pidana  atau  politik hukum  pidana (penal  policy/strafrechtspolitiek) dan sarana di luar hukum pidana (non-penal policy).Kedua jenis  sarana  tersebut  harus  diintegrasikan  satu  sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi  kejahatan  dapat  berada  pada  taraf yang  optimal  atau  diandalkan (Adhari,  2017).Tahap- tahap  fungsionalisasi  hukum  pidana  terdiri  dari pertama,  kebijakan formulasi/legislatif  merupakan salah satu bagian dari fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.  Dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan  perlindungan  dan  keadilan  bagi  korban tindak pidana (Wicaksono., & Pujiyono, 2015). Kedua kebijakan  aplikatif  yaitu  kebijakan  untuk  bagaimana mengoperasionalisasikan  peraturan  perundang – undangan  hukum  pidana  yang  berlaku  pada  saat  ini. (Pujiyono,  2015) Ketiga  kebijakan  administratif  atau tahap eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara  konkret  oleh  aparat-aparat  pelaksana  pidana (Priyatno, 2007).
Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara  diserahkan  kepada  pemerintah  pusat  dan pemerintah  provinsi  dengan  mempertimbangkan prinsip  akuntabilitas,  efisiensi,  eksternalitas,  serta kepentingan  strategis  nasional.  Sehingga  pemerintah kabupaten/kota  tidak  lagi  mempunyai  kewenangan
dalam  bidang  pertambangan  mineral  dan  batubara. Dari  peraturan  daerah  tersebut  ada  suatu  benang merah  yang  dapat  dipetik  yang  substansinya  sama dengan aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa  pertambangan  tanpa  izin  merupakan  tindak pidana. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Usaha Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  Pasal  10 peraturan  ini  dijelaskan  bahwa  :  pertama,  tata  cara penambangan  dilakukan  dengan  tenaga  manusia dengan  alat  (manual)  bukan  dengan  alat  mesin,  dan tetap  memperhatikan  keselamatan  pekerja  dan kelestarian  lingkungan.  Serta  yang  kedua  adalah penggunaan  alat  berat  dengan  mesin  pada  lokasi penambangan wajib mengajukan izin penggunaan alat berat  kepada  Bupati. Perizinan  terpadu  di  sektor pertambangan  ditafsirkan  sebagai  cara  untuk menghentikan  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi. Harus ada upaya untuk menghentikan kerusakan terus menerus  dari  hasil  kegiatan  penambangan  semua jenis bahan penambangan (Azhar, 2018).
Putusan  Nomor  18/Pid.Sus/2018/PN  Wsb, menyatakan hari Minggu 7 Januari sekitar pukul 11.00 WIB saksi Mardjono, SE bersama rekannya melakukan patroli gabungan selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat  terkait  adanya  penambangan  pasir  dan batu  yang  tidak  dilengkapi  perizinan,  sehingga  saksi bersama dengan rekannya tim patrol menuju ke lokasi tambang illegal tersebut yaitu bertempat di Lokasi Blok Deles di Dusun Kalikuto Desa Candimulyo Kecamatan Kertek  Kabupaten  Wonosobo.  Sesampainya  di  lokasi terdapat aktifitas penambangan pasir dan batu dengan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
124
menggunakan alat berat  Exavator dan  tiga  buah  truk yang sedang memuat hasil tambang berupa pasir dan batu.  Penghasilan  terdakwa  rata-rata  setiap  hari adalah sekitar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa  tidak  dilengkapi  dengan  perizinan  yaitu  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP),  Izin  Pertambangan Rakyat  (IPR)  atau  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus (IUPK).  Perbuatan  terdakwa  diancam  pidana  dalam Pasal  158  UU  RI  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara.  Terdakwa secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana “melakukan usaha pertambangan tanpa Izin  Usaha  Pertambangan”  sesuai  dengan  dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah Rp.20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.
Sudarto menjelaskan fungsionalisasi  atau penggunaan  hukum  pidana  tersebut  harus  dilihat dalam konteks keseluruhan politik kriminal, yang lazim dikenal  dengan  istilah planning  for  social  defence, yang  dalam  hal  ini  merupakan  bagian  integral  dari perencanaan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  atau upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakekatnya merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare).  Oleh karena  dapat  dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir  atau tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah  “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat”.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan, bahwa  politik  kriminal  pada  hakikatnya  juga merupakan  bagian  integral  dari  politik  sosial  (yaitu kebijakan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial) (Machmud, 2012).
Praktik penegakan hukum tidaklah sesederhana dan  semudah  seperti  yang  dibayangkan,  untuk mengatasi  permasalahan  lingkungan  yang  terjadi, perlu  penegakan  hukum  lingkungan  yang  handal, konsisten  dan  tegas  yang  diharapkan  mampu  untuk mencegah  dan  mengatasi berbagai  permasalahan lingkungan.  Pertambangan  dilakukan  berdasarkan prosedur  dan  prasyarat  yang  telah  ditetapkan  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  pertambangan (Natalis,  Gutami,  & Azhar, 2017).
Sudarto  mengatakan  bahwa  tindak  pidana adalah  suatu  pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan istilah  “perbuatan  jahat”  atau  “kejahatan”  (crime  atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis  (hukum)  atau  secara  kriminologis (Sudarto, 2013).Menurut Moeljanto definisi dari delik atau tindak pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljanto, 2002)
Kejahatan  dan pelanggaran,  delik  formal  dan delik materiil, delik commissionis, delik omissionis dan delik commissionis  per  ommisionemcommisa, delik dolus dan  delik culpa ( doleuse  en  culpose delicten)delik  tunggal  dan  delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten): delik yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
125
berlangsung  terus  dan  delik  yang  tidak  berlangsung terus  (voordurende  en  niet  voortdurende  /  aflopende delicten),  delik  aduan  dan  bukan  delik  aduan (klachtdelicten  en  niet – klacht  delicten),  delik sederhana  dan  delik  yang  ada  pemberatannya (eenvoudige  dan  gequalificeerde  delicten),  delik ekonomi (Sudarto,  2013). Tindak  pidana  di  bidang pertambangan  tidak  membedakan  mana  yang  delik kejahatan  dengan  pelanggaran,  dan  hukuman  yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat  kumulatif  dan  alternatif.  Pada  hukuman  yang bersifat kumulatif dalam UU No.4 Tahun 2009 terdapat pada  tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 (Azhar, & Suhartoyo, 2015).
Kaidah  hukum  dalam  hukum  pertambangan dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  kaidah  hukum pertambangan  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Hukum pertambangan  tertulis  merupakan  kaidah-kaidah hukum  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang- undangan,  traktat  dan  yurisprudensi.  Hukum pertambangan  tidak  tertulis  merupakan  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal artinya  hanya  berlaku  dalam  masyarakat  setempat. Kewenangan  negara  merupakan  kekuasaan  yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur  dan  mengawasi  pengelolaan  bahan  galian
sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Kewenangan  negara  ini  dilakukan  oleh  pemerintah. Penguasaan  bahan  galian  tidak  hanya  menjadi monopoli  pemerintah  semata-mata,  tetapi  juga diberikan  hak  kepada  orang  dan/atau  badan  hukum untuk  mengusahakan  bahan  galian  sehingga hubungan  hukum  antara  negara  dengan  orang  atau badan  hukum  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar mereka  dapat  mengusahakan  bahan  galian  secara optimal.  Agar  orang  atau  badan  hukum  dapat mengusahakan  bahan  galian  secara  optimal, pemerintah atau pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota)  memberikan  izin  kuasa pertambangan,  kontrak  karya,  perjanjian  karya pengusahaan  batu  bara  kepada  orang  atau  badan hukum tersebut.
Penggolongan bahan galian di atur dalam Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  1967,  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  1980  tentang Penggolongan  Bahan  Galian.  Bahan  galian  dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :
Pertama, penggolongan bahan galian yang didasarkan kepada nilai strategis/ekonomis bahan galian strategis merupakan  bahan  galian  untuk  kepentingan pertahanan  keamanan  serta  perekonomian  negara; Kedua,  bahan  galian  vital  merupakan  bahan  galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B;Ketiga, Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan  vital,  yaitu  bahan  galian  yang  lazim  disebut dengan  galian  C.  Bahan  galian  ini  dibagi  menjadi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
126
sembilan golongan, bahan galian tersebut antara lain pertama,  nitrat-nitrat  (garam  dari  asam  sendawa, dipakai  dalam  campuran  pupuk:  HNO3),  pospat- pospat,  garam  batu (halite). Kedua  yaitu  asbes, talk, mika, grafit  magnesit.  Ketiga,  yarosit,  leusit,  tawas (alum),  oker.  Keempat  batu  permata,  batu  setengah pertama.  Kelima  pasir  kwarsa, kaolin, feldspar,  gips, bentonite. Keenam  batu  apung,  tras,  absidian,  perlit, tanah  diatome,  tanah  serap (fullers  earth). Ketujuh, marmer dan batu tulis. Kedelapan batu kapur, dolomit, kalsit. Kesembilan granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat,  tanah  pasir  sepanjang  tidak  mengandung  unsur mineral  golongan A  maupun  B  dalam  jumlah  berarti (HS, 2007).
Perbuatan-perbuatan  yang  diuraikan  sebagai perbuatan  tindak  pidana  dalam  arti  sempit penentuannya  tergantung  dalam  arah  politik pemerintah.  Hal  itu  berarti  bisa  berubah-ubah  sesuai dengan  perkembangan  yang  terjadi  secara  nasional, regional  dan  internasional  sehingga  wajar  apabila peraturan peraturan  di  bidang  ekonomi  sering berubah-ubah  dan  sulit  untuk  mengidentifikasikan peraturan mana  yang  masih  berlakuatau  peraturan mana yang sudah tidak berlaku (Pujiyono, 2015). Tidak dapat  dipungkiri  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  adanya  kegiatan  disuatu  daerah akan berdampak secara sistematik pada segi ekonomi masyarakat  tersebut,  seperti  pengurangan  jumlah pengangguran  karena  sebagian  masyarakat  bekerja menjadi  tenaga  kerja  di  penambangan  pasir,  baik menjadi  pengawas/buruh tambang/penjual  makanan namun  disisi lain  usaha  pertambangan  membawa
dampak  negatif  seperti  hilangnya  sebagian  lapisan tanah  karena  tanah  yang  diruntuhkan  sebelum  pasir tidak  disimpan  atau disendirikan  tetapi  dicampur dengan pasir yang ada untuk dijual. Hilangnya lapisan tanah menyebabkan kesuburan tanah hilang sehingga tanah  tidak  produktif  lagi  dan  berubah  menjadi  lahan kritis (Dyahwanti, 2007).
Berdasarkan  uraian tersebut, secara  khusus tema  tersebut  akan  mempertanyakan, pertama bagaimanakah  pelaksanaan  upaya  penal dalam menanggulangi  tindak  pidana  tambang  galian golongan  C  di  Wilayah  Kabupaten  Wonosobo,  kedua bagaimanakah  kendala  dan  upaya  untuk  mengatasi maraknya pertambangan illegal.
Sejauh  ini terdapat Penelitian yang  membahas tentang pendekatan  penal  dalam  kerangka  politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang telah  dilakukan  oleh Ade Adhari dengan  kajian Kebijakan  Kriminal  Dalam  Mencegah Dan Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penambangan  Tanpa Izin  Di  Indonesia  menunjukkan  kebijakan  non-penal berorientasi mengatasi sebab-sebab munculnya PETI, antara  lain  melalui  reformasi  kesadaran  hukum, penciptaan  lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan keterampilan  masyarakat,  dan  meningkatkan  fungsi pengawasan pemerintah (Adhari, 2017).
Penelitian lain  dilakukan Heru  Suyanto  yang berjudul Model  Kebijakan  Penal  terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi  Tambang  Pasir  Besi  di  Kabupaten Lumajang) menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir  besi  di  Kabupaten  Lumajang  terdapat  indikasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
127
terjadinya  beberapa  bentuk  kejahatan,  yaitu  tindak pidana  korupsi,tindak  pidana  lingkungan,hingga kejahatan  terhadap  HAM.  Untuk  itu,beberapa kebijakan  penal  mesti  dilakukan,  mulai  dari pencabutan  atas  peraturan  daerah  yang  memberi peluang  kejahatan  pertambangan  terjadi,  penindakan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana lingkungan,hingga  penindakan  atas  pelanggaran (Suyanto, 2017).
Teguh  Prasetyo dalam Penelitiannya  yang berjudul Kejahatan  Pertambangan  Dalam  Perspektif Keadilan  Bermartabat menunjukkan  bahwa Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan  bagaimana  eksistensi  hukum  mengatasi kejahatan  maupun  pelanggaran  atau  ketidakadilan yang  selalu  mengancam  eksistensi  dunia pertambangan (Prasetyo, 2016).
Pada  jurnal internasional  yang  ditulis  oleh Muhamad Azhar dkk berjudul Building  an  Integrated Mining  Licensing  System  in  Order  to  Preserve the Environment  in  Indonesia menunjukkan  bahwa membangun  sistem  perizinan  pertambangan  yang terintegrasi  dalam  rangka  pemeliharaan  lingkungan dapat  dilakukan  melalui  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan  terkait  perizinan  pertambangan (Azhar dkk, 2018).
Selain  itu Muhamad Azhar dkk juga  menulis sebuah  jurnal  internasional The  New  Renewable Energy  Consumption   Policy  of  Rare  Earth  Metals to Build Indonesia's National Energy Security membahas kebijakan  pemanfaatan  energi  terbarukan  berupa
logam  tanah  jarang  sebagai  upaya  membangun ketahanan energi nasional (Azhar dkk, 2018).
Penelitian ini memiliki  kebaharuan  yaitu untuk mengetahui pendekatan penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang galian C di Kabupaten Wonosobo.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris  adalah  penelitian  lapangan  dengan  berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem  peraturan  hukum  positif dalam pelaksanaannya  di  masyarakat  dengan  memadukan data  dan  fakta  yang  terjadi,  yang  mana  penelitian  ini sering  disebut  juga  dengan  penelitian  bekerjanya hukum  (law  in  action). Pokok  kajiannya  adalah pelaksanaan  atau  implementasi  ketentuan  hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan (Suteki.,  & Taufani, 2018).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Upaya Penal
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tambang Galian C Di Wilayah Kabupaten Wonosobo.
Salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan ialah  menggunakan hukum  pidana  dengan  sanksinya yang  berupa  pidana.  Namun  demikian,  usaha  inipun masih  sering  dipersoalkan. Roeslan  Saleh berpendapat pandangan untuk menghapuskan pidana

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
128
dan  hukum  pidana  adalah  keliru.  Inti  alasan  untuk mempertahankan  hukum  pidana  adalah  sebagai berikut:  Pertama,  perlu  tidaknya  hukum  pidana  tidak terletak  pada  persoalan Tujuan  dilakukan  sebuah Penelitian ini  adalah  untuk mengetahui  pendekatan penal  dalam  kerangka  politik  kriminal  untuk menanggulangi  tindak  pidana  tambang  galian  C  di Kabupaten Wonosobo.
Tujuan yang  hendak  dicapai  terletak  pada persoalan  seberapa  jauh  untuk  mencapai  tujuan  itu boleh  menggunakan  paksaan.  Persoalan  terletak bukan pada  hasil  yang  akan  dicapai,  tetapi  dalam pertimbangan  antara  nilai  dari  hasil  itu  dan  nilai  dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Kedua, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai  arti  sama  sekali  bagi  si  terhukum;  dan disamping itu tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran- pelanggaran  norma  yang  telah  dilakukannya  itu  dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Ketiga, pengaruh pidana  atau  hukum  pidana  bukan  semata-mata ditujukan  pada  si  penjahat,  tetapi  juga  untuk mempengaruhi orang  yang  tidak  jahat yaitu  warga masyarakat  yang  menaati  norma-norma  masyarakat. Maka  Roeslan  Saleh  tetap  mempertahankan  adanya pidana  dan  hukum  pidana  dilihat  dari  sudut  politik kriminal  dan  dari  sudut  tujuan,  fungsi  dan  pengaruh dari hukum pidana itu sendiri (Arief, 2008).
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan dengan sarana penal melalui beberapa tahap :
Pertama,  tahap  formulasi  yaitu  tahap  penegakan hukum in  abstracto oleh  bahan  pembuat  undang- undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan
legislatif.  Kebijakan  legislatif  atau  legislasi  adalah suatu  perencanaan  atau  program  dari  pembuat undang-undang  mengenai  apa  yang  akan  dilakukan dalam  menghadapi  problem  tertentu  dan  cara bagaimana  melakukan  atau  melaksanakan  sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Kedua tahap aplikasi disebut kebijakan yudikatif atau yudisial yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Ketiga  tahap  eksekusi  disebut  dengan kebijakan  eksekutif atau  administratif  yaitu  tahap pelaksanaan  putusan  hukum  pidana  secara  konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (Muladi, & Arief, 1992).
Hukum  pidana  mempunyai  sasaran,  tujuan, peran,  fungsi  dan  manfaat  yang  sangat  besar  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  lingkungan  hidup khususnya pertambangan dalam hal ini adalah kasus tindak  pidana  tambang  galian  golongan  C  di  wilayah kabupaten Wonosobo. Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai  maka  pemberian  pidana  dalam  kasus pelanggaran/kejahatan  lingkungan  adalah sesuai dengan  tujuan  pemidanaan  pada  umumnya,  hanya yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  menggunakan sarana  penal/hukum  pidana  menurut  Sudarto,  harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama,  penggunaan  hukum  pidana  harus memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional,  yaitu mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  merata material  dan  spiritual  berdasarkan  Pancasila. Sehubungan dengan hal ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
mengadakan  pengugeran  terhadap  tindakan penanggulangan  itu  sendir,  demi  kesejahteraan  dan pengayoman masyarakat.
Kedua,  perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  hukum  pidana harus  merupakan  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki, yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat.
Sehubungan  dengan  kriteria  Sudarto  tersebut maka  tujuan  pemberian  hukum  pidana  dalam  kasus pertambangan galian golongan C menurut Barry Stuart adalah  sebagai  berikut:  pertama  melindungi masyarakat,  kedua  pembalasan  dan penghukuman, ketiga  pengubahan  dan  rehabilitasi,  keempat penangkalan (deterrence) (Hartiwiningsih, 2007).
Sarana  penal  pada  hakikinya  adalah  lebih bersifat  represif,  karena  dilakukan  setelah  terjadinya kejahatan,  penindakan  atau  upaya  hukum.  Upaya represif  ini  merupakan  suatu  usaha  untuk penanggulangan  tindak  pidana  pada  kasus  tambang galian  golongan  C  di  Wilayah  Kabupaten  Wonosobo yang lebih bersifat penindakan/pemberantasan setelah peristiwa  kejahatan  itu  terjadi  dengan  menerapkan sanksi  yang  ada  didalam  peraturan  perundang- undangan.
Proses penyelesaian perkara pidana menganut integrated criminal justice system, dimana penanganan perkara  tidak  pada  satu  lembaga  melainkan  melalui tiga  lembaga  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  dan pengadilan.  Suatu  peristiwa  pidana  dapat  menjadi perkara di pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman dengan cara mengikuti prosedur tersebut. Penyidikan
merupakan  pintu  gerbang  masuknya  perkara  pidana. Setiap perkara pidana di tingkat penyidikan dilakukan pemeriksaan  pendahuluan  untuk  menentukan  dapat tidaknya  perkara  dilanjutkan  sampai  ke  pengadilan. Apabila dapat dilanjutkan maka penyidik melimpahkan perkara kepada penuntut umum.
Pada tingkat penuntutan setelah berkas perkara dilakukan penelitian ternyata lengkap, penuntut umum kemudian  membuat  surat  dakwaan  dengan berdasarkan  hasil  penyidikan  tersebut,  selanjutnya penuntut  umum  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan agar  dilakukan  persidangan.  Dengan  berdasarkan surat  dakwaan  pengadilan  menyidangkan  perkara pidana.  Surat  dakwaan  yang  telah  memenuhi  syarat yang  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut  KUHAP menjelaskan  bahwa kebenaran peristiwa  pidana  yang  didakwakan  dibuktikan  dengan alat-alat bukti yang sah. Pengadilan memutus bersalah tidaknya pelaku pidana berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.
Sehubungan  dengan  penyidikan  tindak pidana tambang  di  bidang  pertambangan  dalam  UU  No.  4 Tahun 2009 telah diatur secara khusus penyidik yang berwenang menangani perkaranya.

## a. Penyidik perkara Pertambangan
UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengatur secara khusus tentang penyidik yang berwenang. Pasal 149 Ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, selain penyidik pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
130
jawabnya  di  bidang  pertambangan  diberi  wewenang khusus  sebagai  penyidik  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut penyidik  tindak  pidana  di  bidang  pertambangan ditetapkan ada  dua  macam  yaitu  penyidik  Polri  dan penyidik  PNS.  Untuk  penyidik  PNS  diangkat  dari pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, karena dari kementerian  tersebut  yang  memiliki  pengetahuan teknis mengenai pertambangan.
Keberadaan  PPNS  dalam  tindak  pidana  khusus pertambangan  dimaksudkan  agar  hasil  penyelidikan benar-benar  akurat,  teliti,  dan  hati-hati  guna menghindari  salah  kaprah  yang  dapat  menyebabkan pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah.
(1) Kewenangan Penyidik Polri
Sudigdo, selaku Kanit  Reskrim  Unit  2  Polres Wonosobo melalui  wawancara yang dilakukan  pada tanggal  25  Februari  pukul  08.30  WIB  di  Polres Wonosobo menegaskan dalam hal menerima laporan, terdapat laporan dengan tipe A dan B. Tipe A melalui petugas  langsung  sedangkan  tipe  B  melalui masyarakat  namun  belum  ada  laporan  oleh masyarakat yang masuk ke Reskrim Polres Wonosobo sejauh  ini  laporan  hanya  melalui  petugas  terkait adanya  kegiatan  penambangan.  Penindakan  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  pada  kasus pertambangan  tanpa  izin  ini,  semua  yang  ditindak selalu  masuk  ke  pengadilan  menekankan  tindakan represif  lebih  ke  yuridis  dengan  dasar  menegakkan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaku yang ditindak adalah pemilik giat
usaha  pertambangan  atau  pemilik  usaha  bertindak sebagai  inisiator  kegiatan  pertambangan  tanpa  izin sedangkan  pekerja  dihadirkan  sebagai  saksi  di Pengadilan. Prosedur penindakan yang dilakukan oleh anggota  Reskrim  Polres  Wonosobo  adalah  dengan datang  ke  lokasi  setelah  ada  laporan,  selanjutnya apabila  terdapat  alat  berat  untuk  kegiatan  usaha pertambangan  tanpa  izin  maka  petugas  segera mengamankan  alat  berat  selanjutnya  apabila  sudah cukup bukti tentang adanya jual beli maka pengusaha tambang tanpa izin dapat diamankan.
(2) Kewenangan penyidik PNS
Musafak selaku Kasi  Operasional  dan Penindakan Satpol PP Wonosobo, dalam Wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari pukul 14.00 WIB di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Wonosobo menerangkan penyidik  PNS  juga  diberi  kewenangan untuk  melakukan  penangkapan  terhadap  seseorang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  di  bidang pertambangan,  agar  dapat  memperlancar  jalannya penyidikan. Meskipun dapat melakukan penangkapan, akan  tetapi  penyidik  PNS  tidak memiliki  kewenangan untuk  menahan  seorang  tersangka,  padahal pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 158, Pasal 159, dan  Pasal  161  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  dengan ancaman  pidana  penjara  di  atas  lima  tahun  menurut Pasal  21  KUHAP  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan penahanan.  Kewenangan  penyidik  PNS  yang  tidak dapat  menahan  tersangka  merupakan  kewenangan yang  tidak  lengkap  dan  dapat  menghambat  jalannya

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
131
pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  apabila  tersangka tidak kooperatif dan melarikan diri.
Penyidik PNS diperintahkan oleh Pasal 150 Ayat (2)  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  untuk memberitahukan  dimulainya penyidikan dan menyerahkan  hasil  penyidikan  kepada  penyidik  Polri. Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (2) KUHAP,  karena  selaku  koordinator  dan  pengawas penyidik  Polri  harus  mengetahui  adanya  penyidikan tindak  pidana  di  bidang  pertambangan  oleh  penyidik PNS.  Penyidik  PNS  tidak  boleh  langsung menyerahkan  kepada  penuntut  umum  tanpa  melalui penyidik  Polri  yang  merupakan  konsekuensi  dari sistem penyidik tunggal.
Terkait  masalah  galian  C,  sebelum  Perda Nomor  6  tahun  2007  tentang  Ketentuan  Usaha Pertambangan Galian C dicabut, Satpol PP dalam hal ini bertindak sebagai penyidik PNS sering melakukan kegiatan  penertiban  sampai  operasi  di  lapangan. Penyidik  PNS  atas  kuasa  penuntut  umum  dapat membawa tersangka dan barang bukti serta saksi ke sidang  pengadilan  dan  adanya  pelanggaran  tersebut masuk  kedalam  tindak  pidana  ringan.  Penyidikan dilakukan  apabila  anggota  Satpol  PP  mendapati adanya  pelanggaran  dapat  memberikan  surat panggilan untuk menghadap penyidik. Namun karena perda  dicabut  maka  payung  hukum  Satpol  PP  untuk melakukan  penegakan  peraturan  tidak  kuat. Kewenangan  Satpol  PP  sebagai  penegak  perda  kini hanya  sebatas  pengawasan,  pemantauan,  dan identifikasi  yaitu  dengan  mengukur  area  yang  sudah rusak  akibat  penambangan  tanpa  izin  pada  masing-
masing  titik.  Dari  hasil  kegiatan  tersebut  apabila ditemukan suatu pelanggaran maka tugas dari Satpol PP  selanjutnya  adalah  membuat  laporan  dinas untuk dilaporkan ke provinsi.

## b. Penuntutan
Heru  Prasetya selaku Kepala  Seksi  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Wonosobo dalam wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul 12.00  WIB  di  Kantor  Kejaksaan  Negeri  Wonosobo, menerangkan penuntutan  dilakukan  oleh  penuntut umum  dari  kejaksaan,  dengan  melimpahkan  berkas perkara tindak pidana tambang galian golongan C ke pengadilan  untuk  kemudian  dimintakan  supaya diperiksa  dan diputus oleh  pengadilan. Semua  tindak pidana  tambang  selalu  masuk  ke  pengadilan  karena mengacu  pada Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4 tahun  2009,  apabila  berkas  dinyatakan  lengkap  dan P21 lalu dilimpahkan ke pengadilan sehingga tidak ada alasan  lain  untuk  tidak  melanjutkan  penuntutan. Prosedur  penuntutan  dilakukan  sesuai  dengan  Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

## c. Pengadilan yang Berwenang Mengadili
Hakim  umum  pada  pengadilan  negeri  masih  dapat diandalkan untuk mengadili perkara-perkara pidana di bidang  pertambangan.  Sejak  berlakunya  UU  No.  11 Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan  sampai  peraturan  tersebut  diganti dengan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  hakim umum  telah  memperoleh  pengalaman  mengadili perkara-perkara  tersebut.  Selain  itu  dalam  ketentuan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
132
pidana  Undang-Undang  No.4  Tahun  2009  mengatur persoalan yang tidak pelik karena hanya menyangkut pelanggaran perizinan, pemalsuan surat tambang, dan menghalangi penambangan (Supramono, 2012).
Sepanjang  tahun  2018  di  Pengadilan  Negeri Wonosobo ada dua tindak pidana pertambangan tanpa izin  dengan  nomor  register  perkara  28/pid.sus/2018 terdakwa  atas  nama  Hari Widodo  Bin  Sinto  Mihardjo 18/pid.sus/2018  terdakwa  atas  nama  Suherhan  Bin Sisbahri  dalam  putusan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “melakukan  usaha  pertambangan  tanpa  Izin  Usaha Pertambangan”.
Terkait  pertimbangan  yuridis hakim Dwi Suryanta selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari pukul  15.00  WIB  di  Kantor  Pengadilan  Negeri Wonosobo,  Wonosobo menegaskan dari  ketentuan perundang-undangan  semua  keterangan  ahli menyatakan bahwa seluruh hasil tambang dan proses penambangan  di  kabupaten  Wonosobo  adalah  illegal sehingga  semua  kegiatan  tambang  dapat  diproses hukum.  Disisi  lain  dalam  putusan  tersebut  juga terdapat  pertimbangan  non  yuridis  oleh  hakim  yaitu terkait  kenapa  terdakwa  melakukan  tindak  pidana pertambangan tanpa izin, apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan pengulangan tindak pidana,  kondisi  terdakwa  misal  sakit  juga  dapat dipertimbangkan,  dan  yang  terakhir  hakim  akan mempertimbangkan  seberapa  jauh  kerusakan  yang ditimbulkan akibat pertambangan.
2. Kendala Dan  Upaya  Untuk  Mengatasi  Tindak Pidana  Tambang  Galian C Di  Wilayah
Kabupaten Wonosobo.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  beberapa  sebab keterbatasan  kemampuan  hukum  pidana  dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut : a. Sebab- sebab  kejahatan  yang  demikian  kompleks  berada diluar  jangkauan  hukum  pidana; b. Hukum  pidana hanya  merupakan  bagian  kecil  dari  sarana  kontrol sosial  yang  tidak  mungkin  mengatasi  masalah kejahatan  sebagai  masalah  kemanusiaan  dan kemasyarakatan  yang  sangat  kompleks  (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya); c. Penggunaan hukum pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan  hanya merupakan  “kurieren  am  symptom”  (menanggulangi atau menyembuhkan gejala). Oleh karena itu, hukum pidana  hanya  merupakan  “pengobatan  simtomatik” dan  bukan  “pengobatan  kausatif”; d. Sanksi  hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta  efek  samping  yang  negatif; e. Sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual/personal,  tidak  bersifat  struktural / fungsional; f. Keterbatasan  jenis  sanksi  pidana  dan sistem  perumusan  sanksi  pidana  yang  bersifat  kaku dan  imperative; g. Bekerjanya/berfungsinya  hukum pidana memerlukan  sarana  pendukung  yang  lebih variatif dan lebih menuntut “biaya tinggi” (Arief, 2011).
Sudigdo  menjelaskan  kendala  yang  dihadapi oleh petugas  dalam  menegakkan  hukum  pidana  atas kasus pertambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
133
Wonosobo  khususnya  oleh  Polres  Wonosobo  adalah kelengkapan  alat  bukti  serta  kendala  teknis  berupa menyiapkan truck untuk mengamankan alat berat yang digunakan  penambang  untuk  melakukan  kegiatan penambangan  tanpa  izin.  Untuk  itu,  mempersiapkan teknis  seperti  truck  sebelum  melakukan  penindakan dan  melakukan  penyelidikan  dengan  lebih  intensif dalam  hal  ini  lebih  menyiapkan  alat  bukti  sudah dilakukan oleh pihak Polres Wonosobo agar terlaksana kegiatan  penegakan  hukum  atas  tindak  pidana tambang  galian  golongan  C  di  wilayah  kabupaten Wonosobo.
Menurut  penuturan  dari  Musafak  peran  Satpol PP  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  tambang galian  golongan  C  juga terhambat  oleh  kendala  dicabutnya  Perda  Nomor  6 tahun  2007  tentang  Ketentuan  Usaha  Pertambangan Galian  C  di  wilayah  Kabupaten  Wonosobo  sehingga wewenang  SatPol  PP  tanpa  paying  hukum  perda hanya  sebatas  pemantauan  dan  identifikasi  yaitu kegiatan mengukur area yang sudah rusak di masing- masing titik dan dari hasil tersebut ditindak lanjuti untuk dilaporkan ke provinsi.
Maksud  tujuan  pemidanaan  ialah,  pertama untuk  mencegah  dilakukan  tindak  pidana  demi pengayoman  negara,  masyarakat  dan penduduk. Kedua, untuk  membimbing  agar  terpidana  insyaf dan menjadi  anggota  masyarakat  yang  berbudi  baik  dan berguna, ketiga untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pidana penjara dengan sistem  pemasyarakatan  bertujuan  membina  dan mengembalikan  kesatuan  hidup  terpidana  agar
menjadi  warga  masyarakat  yang  baik  dan  berguna. Dengan  demikian  diharapkan  terpidana  dapat mencegah untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi jelas  pidana  penjara  dengan  sistem  pemasyarakatan sesuai  dan  dapat  menunjang  aspek  pokok  tuuan pemidanaan  yaitu  pencegahan  kejahatan  yang  sama akan  terulang  kembali,  serta  dapat  memperbaiki  si pelaku tindak pidana.
Atas  dasar  tujuan  tersebut, maka  pemidanaan harus  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat: Pertama, kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat seseorang.  Kedua,  edukatif  dalam  arti  bahwa pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan menyebabkan  ia  mempunyai  sikap  jiwa  yang  positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Ketiga,  keadilan  dalam  arti  bahwa  pemidanaan tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  terhukum  maupun oleh korban  ataupun  oleh  masyarakat (Arief,  2010). Polres  Wonosobo  khususnya SatReskrim  siap menegakkan hukum apabila terbukti telah terjadi tindak pidana pertambangan tanpa izin.

## D. SIMPULAN
Pada  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa, pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dengan cara  penalaran  melalui  beberapa  tahapan Pertama, tahap  formulasi  yaitu  tahap  penegakan  hukum  in abstracto  oleh  bahan  pembuat  undang-undang yaitu suatu  perencanaan  atau  program  dari  pembuat undang-undang  mengenai  apa  yang  akan  dilakukan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 121-135
134
dalam  menghadapi  problem  tertentu  dan  cara bagaimana  melakukan  atau  melaksanakan  sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Kedua tahap aplikasi disebut kebijakan yudikatif atau yudisial yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan.Ketiga  tahap  eksekusi  disebut  dengan kebijakan  eksekutif  atau  administratif  yaitu  tahap pelaksanaan  putusan  hukum pidana  secara  konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.
Proses penyelesaian perkara pidana menganut integrated criminal justice system, dimana penanganan perkara  tidak  pada  satu  lembaga  melainkan  melalui tiga  lembaga  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  dan pengadilan.  Suatu  peristiwa  pidana  dapat  menjadi perkara di pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman dengan cara mengikuti prosedur tersebut. Penyidikan yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resor Wonosobo, penyidik PNS dalam hal ini adalah Satpol PP,  Kejaksaan  Negeri  Wonosobo  sebagai  penuntut umum  dan  Pengadilan  Negeri  Wonosobo  dalam perkara  tindak  pidana  tambang  tanpa  izin  di  wilayah kabupaten Wonosobo dilakukan menggunakan upaya penal  yang  bersifat  represif  karena  dilakukan  setelah terjadinya kejahatan dengan menerapkan sanksi yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Adhari, A. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral Dan Batu Bara. Diponegoro Law Journal , Vol.1, (No.2), p.10.
Adhari,  A.  (2017).  Kebijakan  Kriminal  Dalam Mencegah  Dan  Menanggulangi  Tindak  Pidana Penambangan  Tanpa  Izin  Di  Indonesia. Bina
Hukum Lingkungan , Vol.2, (No.1), pp.5-6.
Azhar, M. (2018). Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten  Bojonegoro. Administrative  Law  &
Governance, Vol.1, (No.1), pp.5-6
Azhar, Muhamad., & Suhartoyo. (2015). Aspek Hukum Kebijakan  Geothermal  Di  Indonesia. Law Reform, Vol.11, (No.1), p.5
Azhar,  Muhamad.,  Suharso,  Putut.,  Ispriyarso,  Budi.,
Purnomo, Agus., Suhartoyo., & Sukirno. (2018). Building an Integrated Mining Licensing System in  Order  to  Preserve  the  Environment  in Indonesi. E3S Web of Conferences, Vol.68, p.3. Azhar,  Muhamad.,  Solechan.,  Saraswati,  Retno.,
Suharso, Putut., Suhartoyo., & Ispriyarso, Budi. (2018).  The  New  Renewable  Energy Consumption  Policy  of  Rare  Earth  Metals  to Build Indonesia's National Energy Security. E 3S
Web of Conferences . Vol 68, p.10.
Natalis,  Aga.,  Gutami,  Budi.,  & Azhar,  Muhamad.
(2017).  Penegakan  Sanksi  Administratif
Terhadap  Pelaku  Illegal  Mining  Di  Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
Diponegoro Law Journal, Vol.6, (No.2), p.2.
Priyatno,  D.  (2007).  Reorientasi  dan  Reformulasi Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
135
dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Syiar Hukum, Vol. 9, (No.3), p.2. Prasetyo,  T.(2016). Kejahatan  Pertambangan  Dalam Perspektif  Keadilan  Bermartabat. Prespektif,
Vol. XXI, (No.1), p.3.
Wicaksono,  Adi  Hardiyanto.,  & Pujiyono.  (2015).
Kebijakan  Pelaksanaan  Diversi  Sebagai Perlindungan  Bagi  Anak  Yang  Berkonflik Dengan  Hukum  Pada  Tingkat  Penuntutan  Di Kejaksaan Negeri Kudus. Law Reform , Vol.11,
(No.1), p.17.
Pujiyono.  (2015).  Berkonflik Dengan  Hukum  pada
Tingkat Penuntutan di Kejaksaan.
DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol.11, (No.1), p 12.
Putri,  Rizkyana  Zaffrindra.,  &  ALW,    Lita  Tyesta.
(2015).  Kajian  Politik  Hukum  Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha
Pertambangan  Mineral  Dan  Batu  Bara. Law Reform , Vol.11, (No.2), p 2.
Suyanto, H.  (2017). Model  Kebijakan  Penal terhadapKejahatan Pertambangan yang Disebabkan  Kebijakan  Pemerintah (Studi Tambang  Pasir  Besi  di  Kabupaten  Lumajang). Jurnal Hukum Respublica, Vol.17, (No.1), p.11.

## TESIS
Dyahwanti,  Inarni N.  (2007). Kajian  Dampak
Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah  Sabuk  Hijau  Gunung  Sumbing  Di Kabupaten Temanggung. Universitas
Diponegoro.
Hartiwiningsih.  (2007). Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Menanggulangi  Masalah  Lingkungan Hidup di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.

## BUKU
Arief,  Barda N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana:Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Arief,  Barda N.  (2008). Kebijakan  Hukum  Pidana.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Arief,  Barda N.  (2010). Kebijakan  Legislatif  Dalam
Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
HS, Salim. (2007). Hukum Pertambangan di Indonesia
(edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Machmud,  S.  (2012). Penegakan  Hukum  Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Moeljanto. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta:
Rinike Cipta.
Muladi.,  &  Arief,  Barda  Nawawi,.  (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.
Sudarto.  (2013). Hukum  Pidana  1  Edisi  Revisi.
Semarang:  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum Undip.
Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan  Batubara  di  Indonesia. Jakarta:  Rineka Cipta.
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodolocgi Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan  Praktik).
Depok: PT RajaGrafindo Persada.