## ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DI PULAU JAWA

## Arthaingan H. Mutiha*
Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia
Keywords: Decentralization Degree Ratios, Regional Financial Independence Ratios and Expenditure Harmonization Ratios, Financial Ratio

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  comparison  of  provincial government financial performance in Java and to find out whether there are differences in financial performance among provincial governments. The data used in this study is secondary data for five provinces in Java Island namely Banten,  West  Java,  Central  Java,  DI  Yogyakarta  and  East  Java.  The  data used is for the period of 2013 until 2016 and data is taken from the Central Bureau of Statistics.  The financial performance indicators  used in this  study are  financial  ratios  such  as  Decentralization  Degree  Ratios,  Regional Financial  Independence  Ratios  and  Expenditure  Harmonization  Ratios.  The results  of  this  study  indicate  that  the  best  average  financial  performance  is East  Java  (1,12)  then  followed  by  Central  Java  (0,96),  Banten  (0,92),  West Java  (0,90)  and  DI  Yogyakarta  (0,59)  Meanwhile,  different  test  results  of Kolmogorov  Smirnov  test  showed  that  there  is  no  significant  difference between the financial performance of five provinces in Java.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perbandingan  kinerja keuangan  pemerintah  provinsi  di  Jawa  dan  untuk  mengetahui  apakah  ada perbedaan kinerja keuangan antara pemerintah provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Data yang digunakan adalah untuk periode 2013 hingga 2016 dan data diambil dari Biro  Pusat  Statistik.  Indikator  kinerja  keuangan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  rasio  keuangan  seperti  Rasio  Tingkat  Desentralisasi, Rasio Independen Keuangan Regional dan Rasio Harmonisasi Belanja. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  rata-rata  terbaik  adalah Jawa Timur (1,12) kemudian diikuti oleh Jawa Tengah (0,96), Banten (0,92), Jawa  Barat  (0,90)  dan  DI  Yogyakarta  (0,59)  Sementara  itu,  hasil  tes  yang berbeda  dari  uji  Kolmogorov  Smirnov  menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan lima provinsi di Jawa.
* Corresponding Author. How to Cite: Mutiha, Arthaingan H. (2018). Akuntabilitas Analisis Perbandingan  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Propinsi  di  Pulau Jawa .  Jurnal  Ilmiah  Wahana  Akuntansi,  13(1),  29-38. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/wahana.013.1.3 ISSN Arthaingan H. Mutiha (h.mutiha@ui.ac.id) 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.1.03

## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
Vol 13 (1) 2018, 29-38
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  otonomi  daerah  dimulai dengan diimplementasikannya UU No.32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut  Undang-undang  No.  32  tahun  2004 pasal  1  disebutkan  bahwa  otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Maka  dengan  adanya pemberian  otonomi  daerah,  baik  pemerintah propinsi  maupun  kota/kabupaten  memiliki kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  mengelola daerahnya.  Pemerintah  daerah  harus  menjadi lebih  mandiri  sehingga  mampu  mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.
Selain itu, salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi.  Menurut  UU  No.  32  tahun  2004 definisi  dari  desentralisasi  adalah  penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal  ini dimaknai  dengan  penyerahan  dan  pengalihan tanggung jawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
Dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah, setiap  propinsi  mengemban  tanggung-jawab untuk  menjadi  lebih  mandiri  dalam  mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahnya  yang  pada  akhirnya  akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah
pusat bahkan masyarakatnya sendiri.
Dalam otonomi daerah, terjadi pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah diberi  kewenangan  untuk  menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  fiskal  yang  dibiayai  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  APBD  merupakan  cerminan  dari program-program  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah  selama  periode  tertentu. APBD  dijadikan  acuan  bagi  pemerintah  daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah  di  era  otonomi  daerah  yaitu  terkait dengan pengelolaan APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah), perlu ditetapkan  standar  atau  acuan  kapan  suatu daerah  dikatakan  mandiri,  efektif,  efisien,  dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah  sebagai  tolak  ukur  dalam  penetapan kebijakan  keuangan  pada  tahun  anggaran selanjutnya.  Bentuk  dari  penilaian  kinerja tersebut  berupa  rasio  keuangan  yang  dihitung dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Heny  dan Yulia  Saftiana  (2015)  yang  meneliti  mengenai perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah  Propinsi  Se-  Sumatera  Bagian Selatan,  dimana  kesimpulan  dari  penelitian tersebut  adalah  tidak  ada  perbedaan  yang signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah propinsi se Sumatera Bagian
Selatan. Sementara beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat mengenai kinerja keuangan  pemerintah  daerah  seperti  penelitian yang  dilakukan  oleh  Abdullah  dan  Febriansyah (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  sementara  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Amalia dan Purbadharmaja
(2014)
mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan paparan diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan  judul  “Analisis  Perbandingan  Rasio Keuangan  Pemerintah  Propinsi  di  Pulau  Jawa“ dimana  Pemerintah  Propinsi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Propinsi  Banten, Propinsi  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  DI Yogyakarta  dan  Jawa  Timur.  Sementara,  rasio keuangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  dan  Rasio Keserasian Belanja. Penelitian ini menggunakan data  sekunder  tahun  2013  –  2016  yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik.

## KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
Teori Keagenan dan Signalling dalam Pemerintahan
Menurut  Jensen et  al (1976),  hubungan keagenan  adalah  kontrak  dimana  satu  orang atau lebih ( principal ) terlibat  dengan orang lain
( agent )  untuk  melakukan  pelayanan  kepada mereka  yang  melibatkan  beberapa  otoritas pengambilan keputusan kepada agent.
Menurut Zimmerman  (1977), agency problem juga  ada  dalam  konteks  organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen,  untuk  menjalankan  tugas  pemerintahan dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan rakyat.  Menurut  Fadzil  dan  Nyoto  (2011) terdapat  hubungan  prinsipal  agen  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pemerintah pusat adalah prinsipal dan pemerintah  daerah  bertindak  sebagai  agen.  Ini dikarenakan  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  kepada masyarakat  sebagai  pemilih  dan  juga  kepada pemerintah pusat.
Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah  sebagai  pihak  yang  diberikan amanah  dari  rakyat  berusaha  menunjukkan sinyal  kepada  masyarakat  (Evans  dan  Patton, 1987).  Tujuannnya  agar  rakyat  dapat  terus mendukung  pemerintah  yang  berjalan  saat  ini sehingga  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan baik.  Laporan  keuangan  dapat  dijadikan  sarana untuk  memberikan  sinyal  kepada  masyarakat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan  kepada  rakyat  baik  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  maupun  sebagai promosi untuk tujuan publik.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Halim  (2007)  bahwa  salah  satu alat  untuk  menganalisis  kinerja  Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah
adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio keuangan  terhadap  APBD.  Sementara  itu menurut Ulum (2012) bahwa sistem pengukuran kinerja  sektor  publik  adalah  suatu  sistem  yang bertujuan  untuk  membantu  manajer  publik menilai  pencapaian  suatu  strategi  melalui  alat ukur  financial  maupun  nonfinansial.  Menurut Mahmudi  (2016)  terdapat  beberapa  analisis rasio  didalam  pengukuran  kinerja  keuangan daerah  yang  dikembangkan  berdasarkan  data keuangan  yang  bersumber  dari  APBD  adalah sebagai berikut:

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi fiskal)  menunjukan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, rasio kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan ketergantungan  keuangan  daerah  terhadap sumber  pendanaan  yang  berasal  dari  pihak eksternal.
Rasio  Kemandirian  dihitung  dengan  cara perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.
Semakin  tinggi  angka  rasio  Kemandirian Keuangan Daerah berarti ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat semakin  rendah,  demikian  pula  sebaliknya (Mahumudi, 2016).

## Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbandingan  antara  jumlah  Pendapatan  Asli Daerah  dengan  total  pendapatan  daerah.  Rasio ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD terhadap  total  penerimaan  daerah.  Semakin tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

## Rasio Keserasian Belanja
Menurut Mahmudi (2016), analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui  keseimbangan  antar  belanja.  Salah satu  analisis  keserasian  belanja  adalah  analisis belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung. Klasifikasi  belanja  ke  dalam  belanja  langsung dan  tidak  langsung  merupakan  klasifikasi berdasarkan  aktifitas.  Belanja  langsung  adalah belanja  yang  terkait  langsung  dengan  kegiatan sementara  belanja  tidak  langsung  merupakan pengeluaran  belanja  yang  tidak  terkait  dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Seharusnya  belanja  langsung  harus  lebih  besar daripada  belanja  tidak  langsung,  sebab  belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas keluaran suatu kegiatan.
Rasio belanja langsung dan Rasio Belanja Tidak  Lagsung  dipaparkan  dengan  rumus sebagai berikut:

## OBJEK & METODE PENELITIAN Jenis Penelitian, populasi dan sampel
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif dan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  dimana  data  bersumber dari data asli yang sudah ada dan peneliti hanya mengolah data yang sudah ada untuk mendapatkan hasil dari variabel yang terkait.
Penelitian  ini  dilakukan  pada    lima propinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa  yaitu  Banten, Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  DI  Yogyakarta  dan Jawa  Timur.  Variabel  kinerja  keuangan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  3  indikator yakni Derajat desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  dan  Rasio  Keserasian Belanja.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  berasal  dari  data  keuangan  lima propinsi  dari  tahun  2013  hingga  tahun  2016 yang  diambil  dari  Buku  Statistik  Keuangan Daerah  bersumber  dari  website  Biro  Pusat Statistik.

## Operasionalisasi Variabel
Indikator kinerja keuangan dalam penelitian  ini  diwakili  oleh  3  (tiga)  rasio keuangan,  yaitu  Rasio  Derajat  Desentralisasi, Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  dan Rasio Keserasian Belanja. Kemandirian
keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan. Dengan  kata  lain,  rasio  kemandirian  keuangan daerah  menunjukkan  ketergantungan  keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari  pihak  eksternal.  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara
perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.
Derajat
desentralisasi dihitung
berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi  PAD  terhadap  total  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  sehingga diharapkan pemerintah dapat melayani rakyatnya dengan baik.
Rasio  keserasian  belanja  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan  belanja  daerah  antara  belanja langsung dan belanja tidak langsung. Klasifikasi  belanja  ke  dalam  belanja  langsung dan  tidak  langsung  merupakan  klasifikasi berdasarkan  aktifitas.  Belanja  langsung  adalah belanja  yang  terkait  langsung  dengan  kegiatan sementara  belanja  tidak  langsung  merupakan pengeluaran  belanja  yang  tidak  terkait  dengan pelaksanaan  kegiatan  secara  langsung  sehingga seharusnya  belanja  langsung  harus  lebih  besar daripada  belanja  tidak  langsung,  sebab  belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas keluaran suatu kegiatan.
Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan  indikator  kinerja  keuangan  lima propinsi  di  Pulau  Jawa  yakni  Pemerintah Propinsi  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  DI Yogyakarta dan Jawa Timur, dengan menggunakan tiga rasio keuangan yakni derajat desentralisasi,  rasio  kemandirian  keuangan daerah dan rasio keserasian. Selanjutnya akan
dilihat  perubahan  atau  trend  kinerja  keuangan kelima  propinsi  tersebut  dalam  kurun  waktu 2013 – 2016. Melalui tes Kolmogorov Smirnov, akan  dilihat  apakah  ada  perbedaan  kinerja keuangan pada kelima propinsi tersebut, dengan hipotesa sebagai berikut:
H o :    Tidak    terdapat      perbedaan      yang
signifikan pada kinerja keuangan pemerintah lima propinsi di Pulau Jawa.
H 1 :    Terdapat    perbedaan    yang      signifikan pada  kinerja  keuangan  pemerintah  lima propinsi di Pulau Jawa.
Bila  nilai asymp  sig pada  hasil  pengujian lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka Ho diterima, demikian  pula  sebaliknya,  bila  nilai asymp  sig pada  hasil  pengujian  lebih  kecil  dari  0,05 (<0,05) maka Ho ditolak.

## PEMBAHASAN

## Derajat Desentralisasi
Nilai  derajat  desentralisasi  tahun  2013- 2016  terdapat  pada  Tabel  1.  Berdasarkan  data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa Propinsi Jawa Timur  memiliki  Nilai  Derajat  Desentralisasi paling  tinggi  diantara  lima  propinsi  secara konsisten  dari  tahun  2013  hingga  2016, sementara  itu,  Nilai  Derajat  Desentralisasi terendah  adalah  pada  propinsi  DI  Yogyakarta. DI Yogyakarta memiliki Nilai Derajat Desentralisasi  terendah  diantara  lima  propinsi dan  konsisten  dari  tahun  2013  hingga  tahun 2016.  Selain  itu,  Rata-rata  nilai  derajat desentralisasi  dari  lima  propinsi  adalah  sebesar 0,62.  Propinsi  Banten,  Propinsi  Jawa  Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur memiliki nilai derajat desentralisasi diatas rata-
rata  dengan  nilai  masing-masing  sebesar  0,67;  0,65; 0,64  dan  0,68  sementara  propinsi  DI  Yogyakarta memiliki  nilai  derajat  desentralisasi  dibawah  nilai rata-rata yakni  sebesar  0,45.  Menarik  untuk diperhatikan  bahwa  Propinsi  Jawa  Barat  dengan tingkat Realisasi PAD dan Total Pendapatan tertinggi diantara  lima  propinsi,  tidak  membuat  propinsi  Jawa Barat memiliki Nilai Derajat Desentralisasi tertinggi.
Tabel 1
Nilai Derajat Desentralisasi Tahun 2013- 2016

## Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018
Untuk  lebih  jelasnya,  fluktuasi  atas  nilai derajat desentralisasi dapat dilihat pada Gambar 2.  Berdasarkan  Gambar  2,  semua  propinsi mengalami  kenaikan  derajat  desentralisasi  dari tahun  2013  hingga  tahun  2015  dan  sama-sama mengalami  penurunan  di  tahun  2016,  kecuali provinsi  Jawa  Timur  mengalami  penurunan realtif tidak signfikan di tahun 2015.

## Gambar 1
Grafik Nilai Derajat Desentralisasi Tahun 2013-2016
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

## Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.  Rasio  ini  dihitung  dengan  cara perbandingan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan  Pinjaman.  Nilai  kemandirian  keuangan daerah  tahun  2013-2016  terdapat  pada  Tabel  2 di bawah ini.

## Tabel 2
Nilai Kemandirian Keuangan Daerah Tahun
2013 - 2016
Rata–rata  Kemandirian  keuangan  daerah dari  kelima  propinsi  ini  adalah  1,97.  Propinsi yang  memiliki  rasio  kemandirian  keuangan daerah  diatas  1,97  adalah  Propinsi  Jawa Tengah,  Jawa  Timur  dan  Banten  dengan  nilai masing-masing  adalah  2,22;  2,79  dan  1,99. Sementara  Propinsi  Jawa  Barat  dan  DI Yogyakarta  memiliki  rasio  dibawah  rata-rata dengan nilai masing-masing 1,95 dan 0,92.
Untuk  lebih  jelasnya,  fluktuasi  atas  nilai kemandirian  keuangan  daerah  dapat    dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

## Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018
Dari Gambar 2, dapat  dilihat  bahwa  empat propinsi  yakni  Jawa  Tengah,  Jawa  Barat, Yogyakarta,  dan  Banten  mengalami  kenaikan rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dari  tahun 2013 hingga tahun 2015 selanjutnya mengalami penurunan  rasio  pada  tahun  2016.  Sementara Propinsi  Jawa  Timur  dari  tahun  2013  hingga tahun  2016,  selalu  mengalami  kenaikan  rasio. Dari  kelima  propinsi,  DI  Yogyakarta  memiliki rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  terendah dari tahun ke tahun.

## Rasio Keserasian
Belanja  langsung  adalah  belanja  yang terkait langsung dengan aktivitas sehingga
seharusnya proporsi belanja langsung dibandingkan  dengan  belanja  tidak  langsung harus  lebih  besar.  Nilai  rasio  keserasian  tahun 2013-2016 terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3

## Nilai Rasio Keserasian Tahun 2013 – 2016

## Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018
Dari  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  realisasi total  belanja  tertinggi  dari  tahun  2013  –  2016 adalah  pada  Propinsi  Jawa  Barat,  sementara total  belanja  terendah  adalah  pada  Propinsi  DI Yogyakarta.  Dari  tabel  3,  dapat  dilihat  juga bahwa  kelima  propinsi  memiliki  rasio  belanja langsung lebih kecil dibandingkan rasio belanja tidak langsung. Rata-rata Rasio belanja langsung  adalah  0,34,  dan  dari  kelima  propinsi yang  memiliki  rasio  belanja  langsung  dibawah rata-rata  adalah  Propinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa Tengah. Sementara DI Yogyakarta, Jawa  Timur
dan Banten memiliki nilai rasio diatas nilai rata- rata,   masing-masing  sebesar   0,47;   0,34;   dan 0,39.

## Ringkasan Rasio Keuangan Kelima Propinsi Kurun Waktu 2013 - 2016
Ringkasan  nilai  rata-rata  rasio  keuangan kelima provinsi lima propinsi yang ada di Pulau Jawa  yaitu  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, DI  Yogyakarta  dan  Jawa  Timur  disajikan  pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 Nilai Rata-rata Rasio Keuangan Tahun 2013 -2016

## Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  disimpulkan bahwa  secara  rata-rata  dari  kelima  propinsi, yang  memiliki  kinerja  keuangan  terbaik  adalah Propinsi  Jawa  Timur,  diikuti  kemudian  oleh Propinsi  Jawa  Tengah,  Banten,  Jawa  Barat  dan DI Yogyakarta.
Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan dengan  menggunakan Kolmogorov  Smirnov Test menunjukkan  bahwa  secara  rerata  nilai Asymp.Sig  adalah  sebesar  0,147,  (lebih  besar daripada  0,05)  sehingga  Ho  dapat  diterima. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan  di  lima  pemerintah  propinsi  di  Pulau Jawa.
Hasil  uji  beda  dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5
Hasil Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Sumber: Data Diolah Penulis, Tahun 2018

## KESIMPULAN & SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya,  maka hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut  Propinsi  yang  memiliki  nilai  rata-rata terbaik adalah Propinsi Jawa Timur dengan nilai 1,12.  Kemudian  di  peringkat  kedua  adalah Propinsi  Jawa  Tengah  dengan  nilai  0,96.  Di peringkat ketiga adalah Propinsi Banten dengan nilai  0,92.  Selanjutnya  di  peringkat  keempat adalah  Jawa  Barat  dengan  nilai  0,90  dan peringkat kelima adalah Propinsi DI Yogyakarta dengan  nilai  0,59.  Sementara  itu  melalui  Uji Beda Kolmogorov Smirnov test, dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan yang  signifikan  pada  kinerja  keuangan  di  lima propinsi tersebut.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian  ini  memiliki  batasan  karena  rasio yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  3 (tiga)  rasio  yakni  Rasio  Derajat  Desentralisasi, Radio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  dan
Rasio Keserasian Belanja. Penelitian
selanjutnya  diharapkan  bisa  menambah  rasio yang  digunakan  seperti  Rasio  Efektifitas  PAD, rasio Efekifitas Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Journal Papers Abdullah & Febriansyah.2014. Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan  Alokasi  Khusus  Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan . Seminar Nasional Akuntansi. Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dan Keserasian  Alokasi  Belanja  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia .  E-  Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6
Evans,  J.,  &  Patton,  J.,  1987.  Signaling  and Monitoring  in  Public  Sector  Accounting. Journal  of  Accounting  Research  25 (Supplement), 130–158.
Fadzil,  F.H.,  &  Nyoto,  H.,  2011. Fiscal Decentralization  after  Implementation  of Local Government Autonomy in
Indonesia .  World  Review  of  Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70 .
Jensen,  M.,  dan  Meckling,    W.    1976.    Theory of  the  Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Cost  and  Ownership  Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-
360.
Susantih,  Heny  dan  Yulia  Saftiana.2014. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se- Sumatera Bagian Selatan . Seminar Nasional Akuntansi.
Zimmerman, J., 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal
of Accounting
Research, 15: 107-14.

## Books
Halim,  Abdul,  dkk.  2007. Akuntansi  Keuangan Daerah  dan  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat.
Mahmudi,  2016. Manajemen  Kinerja  Sektor Publik ,  edisi  revisi.  Yogyakarta:  UPP
STIM YKPN.
Ulum,  Ihyaul.  2012. Audit  Sektor  Publik .
Jakarta: Bumi Aksara.
Pemerintah  Indonesia.1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta
2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Jakarta.
. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Jakarta

## Websites
Badan
Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan
Manusia.
http://
www.bps.go.id/menutab.php?
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik-keuangan- pemerintah-provinsi  2013-2016.  http:// www.bpj.go.id/menutab.php?