## Strategi Promosi Kesehatan Meningkatkan Partisipasi KB Pria Di BKKBN Kabupaten Aceh Tengah

## Health Promotion Strategies Increase Men's Fp Participation In District Bkkbn Central Aceh
Syafrio Fane*1, Donal Nababan 2, Rinawati Sembiring 3
1,2,3 Universitas Sari Mutiara Indonesia, Jl. Kapten Muslim No.79 Medan 20123, *Koresponding Penulis: 1syafriopane23@gmail.com; 2nababandonal78@gmail.com; 3rinawatipandiaz@yahoo.com,

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi promosi kesehatan dalam meningkatkan partisipasi KB pria di BKKBN Kabupaten Aceh Tengah. Sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  10  sampel  dan  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  dalam  pendekatan kualitatif adalah dengan rancangan studi  kasus yaitu  yang digali adalah entitas tunggal  atau  fenomena  dari  suatu  masa  tertentu  dan  aktivitas  (bisa  berupa program,  kejadian,  proses, institusi atau kelompok sosial), serta  mengumpulkan detil    informasi  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur    pengumpulan    data selama  kasus  itu  terjadi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  komitmen pemerintah  berupa  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dalam  program  Keluarga Berencana.  Ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  program peningkatan partisipasi KB pria diantaranya: faktor kesadaran, ekonomi, budaya, dan  masih  kurangya  Advokasi  dan  KIE.  Di  samping  itu  akses  pelayanan  alat kontrasepsi  yang  meliputi  pendistribusian  alat  kontrasepsi  disesuaikan  dengan permintaan  kabupaten  kota,  walaupun  pendanaan  untuk  pelayanannya  belum merata, namun fungsi monitoring terhadap akses pelayanan KB di kabupaten kota tetap    berjalan    sebagaimana    mestinya  dan  ada  upaya  dari  pemerintah  untuk menambah varian baru alat kontrasepsi untuk pria khususnya Pil KB. Selain itu adanya  dukungan  dari  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  dalam  bentuk kerjasama dan pola kemitraan pelibatan kampanye, Advokasi dan KIE program KB  pria.
Kata kunci: KB pria, Advokasi, Dukungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Gender, Alat Kontrasepsi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

## Abstract
The purpose of this study was to analyze health promotion strategies in increasing male family planning participation in the BKKBN of Central Aceh Regency. The sample used in this study amounted to 10 samples and the type of research used in this study is the type of research in a qualitative approach, with a case study design, namely that what is explored is a single entity or phenomenon from a certain period and  activity  (can  be  in  the  form  of  programs,  events,  processes,  institutions  or social  groups),  and  collects  details.  information  using  various  data  collection procedures  during  the  case.  The  results  of  the  study  indicate  that  there  is  a
government commitment in the form of justice and gender equality in the Family Planning program. There are several inhibiting factors in the implementation of the program to increase male family planning participation including: awareness factors, economy, culture, and the lack of Advocacy and IEC. In addition, access to  contraceptive  services,  which  includes  the  distribution  of  contraceptives,  is adjusted to the demands of districts and cities, although the funding for services is not evenly distributed, the monitoring function of access to family planning services in districts and cities continues to run as it should and there are efforts from the government  to  add  new  variants  of  contraceptives.  for  men,  especially  the  birth control  pill.  In  addition,  there  is  support  from  religious  leaders  and  community leaders in the form of cooperation and partnership patterns involving campaigns, advocacy and KIE for male family planning programs.
Keywords:  male  family  planning,  advocacy,  social  support,  community empowerment,  gender,  contraceptive  devices,  community  leaders  and  religious leaders

## PENDAHULUAN
Program  Keluarga  Berencana  adalah  salah  satu  diantara  sekian  banyak program pembangunan yang dilaksanakan secara Nasional dan mencakup seluruh wilayah  tanah  air  dan  menjangkau  bahagian  terbesar    dari  seluruh  penduduk Indonesia.
Dalam  proses  pembangunan  Nasional,  tahap    implementasi    sebagai kelanjutan dari proses perencanaan akan menentukan apakah suatu kebijaksanaan atau  program  pembangunan  dapat  terwujud  sesuai  dengan  rencana  dan perwujudannya mencapai hasil sesuai dengan tujuan suatu program pembangunan berupa peningkatan  kesejahteraan.
Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan  rakyat dapat terwujud  dengan  cepat,  maka  perlu  dilakukan  pengendalian  penduduk  secara bijaksana melalui program Keluarga Berencana. Gerakan Keluarga Berencana ini dilaksanakan  sedemikian  rupa  sehingga  mampu  menurunkan  tingkat  kelahiran secara lebih cepat lagi. Di samping tujuan kuantitatif, gerakan Keluarga Berencana juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ibu  dan  anak  dalam  rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas.
Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  selama  tiga dasawarsa terakhir telah berhasil mengarus utamakan program keluarga berencana menjadi  program  inti  pembangunan  lewat  mottonya:  Norma  Keluarga  Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Kinerja BKKBN ditunjukkan melalui kecenderungan presentasi  Laju  Pertumbuhan    Penduduk  (LPP)  Indonesia  yang  terus  menurun hingga  melampaui  target  meurun  hingga  melampaui  target  sasaran  pada  awal dicanangkannya  program  KB  Nasional.  Hasil  sensus  penduduk  tahun  1971  s.d 2000,  menunjukkan  penurunan  rata-rata  LPP  per  tahun  Indonesia,  tahun  1971  – 1980  sebesar  2,32%,  tahun  1980  –  1990  menjadi  1,97%  dan  tahun  1990  –2000
mencapai 1,5%, Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, sepanjang 2010-2020, rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia  sebesar  1,25  persen,  menurun cukup tajam dibandingkan periode 1971-1980 yang sebesar 2,31 persen.
Kinerja  BKKBN  mulai  menurun  dengan  berakhirnya  masa  orde  baru, ketika terjadi  krisis  multi-dimensional  pada  tahun  1998  dan berlanjut  sampai  era desentralisasi.  Dalam  rangka    pengendalian    angka  pertumbuhan  penduduk, pelaksanaan  program  KB  di  era  desentralisasi  menghadapi  berbagai  macam tantangan  dimana  perhatian  masalah  kependudukan  yang  diarahkan  pada  isu pengentasan    kemiskinan,    program  kesehatan  dan  program  pendidikan  kurang memperhatikan  pentingnya  aspek  kuantitas  dan  pertumbuhan  penduduk. Pengendalian  pertumbuhan  penduduk  mulai  dianggap  tidak  relevan  bagi  daerah jarang penduduknya, termasuk upaya transmigrasi keluar  pulau  jawa.  Padahal isu kuantitas dan kualitas harus ditangani secara simultan karena peningkatan kualitas tidak  mungkin    dapat    diwujudkan    tanpa  melaksanakan  pengendalian  kuantitas penduduk (bidang  KB:1996).  Hal ini pula  yang dihadapi di BKKBN  Kabupaten Aceh  Tengah,  era  desentralisasi  sedikit  banyak  mempengaruhi  program  kerja BKKBN  Aceh  Tengah  sehingga  berdampak  pada  pelaksanaan  program  KB dilapangan.
Dalam  sejarah  perkembangan  program  KB,  perhatian  besar  terhadap kesertaan  pria  sebagai  peserta  KB  baru  dimulai  pada  tahun  1999.  Sebelumnya perhatian  lebih  difokuskan  kepada  kaum  wanita.  Data  Survey  Demografi  dan Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  1997  menunjukkan  bahwa  persentase  pemakaian kontrasepsi  untuk  wanita  sebesar  98,9%  dari  total  prevalensi  54,7%,  sedangkan pemakaian  kontrasepsi  untuk  pria  presentasenya  hanya  sebesar  a,1%.  Demikian halnya  hasil  SDKI  2002/2003  pemakaian  kontrasepsi  wanita  sebesar  98,7%  dari total prevalensi 55,8% dan kontrasepsi pria hanya sebesar 1,3%.
Aceh Tengah dengan masyarakatnya yang multi etnik dengan latar budaya yang berbeda senantiasa berpengaruh terhadap kesertaan ber-KB bagi pria. Stuktur masyarakat  yang  cenderung  patriarkhi  menyebabkan  peran-peran  mereka  lebih dinominasi oleh  kaum  pria dimana peran-peran publik cenderung dilakukan pria sedangkan  perempuan  hanya  melaksanakan  peran-peran  domestik  hal  itu  tidak terlepas  dari  pemahaman  kita  bahwa  gender  lebih  dipandang  dalam    konteks biologis  (jenis  kelamin)  dan  bukan  sebagai  konstruksi  sosial.  Perempuan dikodratkan  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  pekerjaannya  hamil,  melahirkan, mengasuh anak, merawat yang lemah dan tua, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga  dan  sebagainya. Sedangkan suami diharapkan melaksanakan peran-peran publik  sebagai  kepala  rumah  tangga,  pencari  nafkah,  pemilik  dan  pengelola kepemilikan  serta  aktif  dalam  politik,  agama,  bisnis,    dan    pekerjaan  (Kamla Bhasin, 2001).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa  rendahnya partisipasi pria dalam ber KB disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: akses informasi KB pria terbatas,  termasuk  didalamnya  terbatasnya  pilihan  metode    kontrasepsi  pria  dan
ketersediaan  dukungan  jaringan  pelayanan    KB  pria  serta  rendahnya  dukungan sosial  budaya  dari  para  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  terhadap  KB  pria. (Gmapria,  2008).
Untuk  mencapai  kondisi  seperti  yang  diharapkan  diatas  tidaklah  mudah, perlu waktu. Meningkatkan kesertaan KB pria berarti merubah pengetahuan, sikap dan  perilaku  dari  yang  sebelumnya  tidak  atau  belum  mendukung  KB  menjadi mendukung  dan  mempraktekkan    sebagai  peserta.  Mereka  yang  tadinya menganggap KB adalah urusan perempuan harus bergeser kearah anggapan bahwa KB adalah  urusan  serta tanggung jawab suami dan istri.
Dengan peningkatan partisipasi pria diharapkan akan mampu mendorong peningkatan  kualitas  pelayanan  KB  dan    kesehatan    Reproduksi,  peningkatan kesetaraan  dan  keadilan  gender,  peningkatan  penghargaan  terhadap  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dan  berpengaruh  positif  menuju  terciptanya  Keluarga  Kecil Bahagia dan Sejahtera (BKKBN, 2004).
Di samping itu, peran Tokoh  Agama  dan  Tokoh  Masyarakat (TOGA dan TOMA) dalam ikut mensukseskan upaya peningkatan partisipasi pria  tidak boleh kita  lihat  dengan  sepintas  saja.  Pada  kenyataannya,  TOGA  dan  TOMA  berperan dalam mengajak para pria untuk menjadi peserta KB, dukungan mereka amat sangat penting dalam upaya peningkatan peserta KB pria. Melalui dukungan TOGA dan TOMA,  diharapkan  pria  akan  lebih  mudah    diajak  untuk  menjadi  peserta  KB. Khususnya pada lingkungan masyarakat pedesaan, peran TOGA dan TOMA tidak bisa  diabaikan.  Sifat  kerukunan  yang  masih  kental  dan  rasa  saling  hormat menghormati  akan  sangat  berperanan  terhadap  berbagai  upaya  untuk  mengajak kaum pria agar secara sukarela menjadi peserta KB. (Gemapria,  2008).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  “Untuk  menganalisis pelaksanaan promosi kesehatan dalam peningkatan partisipasi KB pria di BKKBN Provinsi Aceh Tengah”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  pendekatan  kualitatif  ini  adalah  dengan  rancangan studi kasus yaitu yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena dari suatu masa tertentu  dan  aktivitas  (bisa  berupa  program,  kejadian,  proses,  institusi  atau kelompok    sosial),    serta    mengumpulkan  detil  informasi  dengan  menggunakan berbagai  prosedur  pengumpulan data selama kasus itu terjadi. (Cresswell 1994, dalam Tambunan, 2008). Olehnya pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana Strategi Promosi Kesehatan dalam  Pelaksanaan Partisipasi KB Pria di BKKBN  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  kantor BKKBN Kabupaten Aceh Tengah sebagai objek penelitian dengan pertimbangan selain dari  beberapa masalah yang dikemukakan pada latar belakang juga  karena data  maupun  informasi  yang  dibutuhkan  mudah  diperoleh  sehingga  pelaksanaan penelitian diharapkan terjamin keakuratannya.
Wawancara  mendalam  akan  dilakukan  dengan  informan/informan  kunci.
Menurut  Moleong  (2000)  informan  adalah  “orang  yang  dimanfaatkan  untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Informan kunci dalam  penelitian  ini  adalah  para  pejabat  struktural  di  lingkungan  BKKBN  Aceh Tengah  beserta staff terdiri dari: (1) Kepala BKKBN Kabupaten Aceh Tengah, (2) Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, (3) Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, (4) Kepala  Seksi  Peningkatan  Partisipasi  Pria,  (5)  Kepala  Seksi  Advokasi, Komunikasi,  Informasi,  dan  (6)  Edukasi  beserta  staf  sebanyak  1  orang  dan masyarakat biasa 3 orang..   Sebagai alat bantu penelitian akan digunakan: acuan pertanyaan,  kamera dan catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1  Strategi Promosi Kesehatan Ditinjau Dari Permasalahan Gender.
Dalam  penelitian  ini  pemberdayaan  diarahkan  pada  gender  dimana partisipasi pria dalam program KB. Program KB mengharapkan semua masyarakat berpartisipasi  baik  perempuan  maupun  laki-laki  walaupun  kenyataan  sekarang masih  lebih  dominan perempuan.
Pemberdayaan  masyarakat  ialah  suatu  upaya  atau  proses  untuk  menumbuhkan kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  mengenali,  mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
Kebijakan  program  Keluarga  Berencana  Nasional  diarahkan  untuk meningkatkan kualitas  penduduk  melalui  peningkatan kualitas keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, istri,  dan  anak, dengan bercirikan kemandirian dan ketahanan    keluarga,  dalam  rangka  mewujudkan  keluarga  kecil,  bahagia  dan sejahtera, agar dapat berperan dalam pembangunan  nasional.
Program  ini  didasarkan  pada  rumusan  pemberdayaan  partisipasi  gender yaitu  Pemberdayaan  yang  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  kemandirian masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan gender merupakan proses, sedangkan kemandirian gender merupakan hasilnya. Oleh sebab itu, kemandirian  masyarakat dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan  dan  melakukan  pemecahan  masalahnya  dengan  memanfaatkan potensi setempat tanpa tergantung pada bantuan dari pihak luar.
Namun ada beberapa faktor penghambat  dalam  pelaksanaan program KB pria,  yaitu  faktor    kesadaran,    ekonomi,    dan  budaya  mempunyai  andil  terhadap rendahnya partisipasi KB pria di samping kurangnya Advokasi dan  KIE  mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa penggunaan kontrasepsi adalah “urusan perempuan”. Oleh karena itu peserta KB pria  di  Indonesia  masih  sangat  rendah  di  samping  masih  relatif  rendahnya kepedulian  pria  terhadap  proses  reproduksi  keluarganya,  terutama  dalam  hal kehamilan  dan  kelahiran.  Rendahnya  partisipasi  pria  tersebut  merupakan manifestasi  ketidakadilan  dan  kesetaraan  gender.  Di  samping  itu,  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  seringkali  terjadi  pada  saat
wanita  sedang  hamil.  Perdagangan  anak  perempuan  dan  wanita  serta  perkosaan merupakan  isu  lain  yang  terkait  dengan  hak-hak  reproduksi  dan  kesehatan reproduksi  serta  seksual.  Masalah  HIV/AIDS  memiliki  kaitan  erat  dengan persoalan gender, termasuk soal ‘bergaining position’ (nilai tawar) wanita pekerja seksual,  sehingga  program  pencegahan  melalui  penggunaan  kondom  bagi hubungan seksual yang berisiko tinggi masih jauh dari harapan. (BKKBN:  2006).

## 5.2 Strategi Promosi Kesehatan Ditinjau Dari Penggunaan Alat Kontrasepsi
Advokasi  kesehatan,  yaitu  pendekatan  kepada  para    pemimpin  atau perlindungan pada upaya  kesehatan  (Depkes  2010). Menurut para ahli retorika Foss  dan  Foss  et    All    1980,  Toulmin  1981  (Fatma  Saleh  2004),  advokasi  suatu upaya  persuasif  yang  mencakup  kegiatan-kegiatan  penyandaran,  rasionalisasi, argumentasi  dan  rekomendasi  tindak  lanjut  mengenai  sesuatu.  Tujuan  utama advokasi adalah to encourage public policies that are supportive to Health. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa advokasi adalah kombinasi  antara  pendekatan atau kegiatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan,  penerima  sosial,  dan  adanya  sistem  yang  mendukung  tehadap  suatu program atau kegiatan.
Adapun tujuan Advokasi ada 4 (empat), yaitu:
a. Komitmen Politik
Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat dan di sektor manapun sangat diperlukan terhadap permasalahan kesehatan dan upaya pemecahan masalah  kesehatan.  Pembangunan  nasional  tidak  lepas  dari  pengaruh  kekuasaan politik yang  sedang berjalan. Oleh sebab itu, pembangunan di sektor kegiatan juga tidak  terlepas  dari  kondisi  politik  pada  saat  ini.  Baik  kekuasaan  eksekutif  maupun legislatif  di  negara  manapun  ditentukan  oleh  proses    politik,    terutama    hasil pemeliharaan umum pada waktu yang  lampau.
b. Dukungan kebijakan  ( Policy Support )
Dukungan konkret yang diberikan  oleh  para pemimpin  institusi di semua tingkat dan di semua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehata.  Dukungan  kebijakan  ini  dapat  berupa  undang-undang,  peraturan  daerah, surat  keputusan  pemimpin  institusi  baik  pemerintah  maupun  swasta,  instruksi  atau surat edaran dari para pemimpin lembaga/institusi, dsb.
c. Dukungan Masyarakat ( Social Acceptance )
Dukungan  masyarakat  berarti  diterimanya  suatu  program  oleh  masyarakat.  Suatu program  kesehatan  apapun  hendaknya  memperoleh  dukungan  dari  sasaran  utama program  tersebut  yakni  masyarakat,  terutama  tokoh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, apabila  suatu  program  kesehatan  telah  memperoleh  komitmen  dan  dukungan kebijakan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mensosialisasikan  program  tersebut untuk  memperoleh dukungan masyarakat. Untuk petugas kesehatan tingkat distrik, pejabat  lintas  sektoral  di  tingkat  distrik,  dsb.  Sedangkan  sasaran  advokasi  petugas
puskesmas    adalah    kepala    wilayah  kecamatan,  pejabat  lintas  sektoral  tingkat  sub distik, para tokoh masyarakat setempat, dsb.
d. Dukungan Sistem ( System Support )
Agar  suatu  program  atau  kegiatan  berjalan  dengan  baik,  peru  adanya  sistem, mekanisme  atau  prosedur  kerja  yang  jelas  yang  mendukungnya.  Oleh  sebab  itu, sistem kerja atau organisasi  kerja yang melibatkan kesehatan  perlu  dikembangkan mengingat bahwa masalah kesehatan merupakan dampak dari berbagai sektor, maka program  untuk  pemecahannya  atau  penanggulangannya  pun  harus  bersama-sama dengan  sektor lain.

## 5.3 Stategi Promosi Kesehatan ditinjau dari Dukungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Dukungan para Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Toma) amat sangat penting  dalam  upaya  peningkatan  KB  pria.  Sangat  kecil  kemungkinan  pelaksanaan upaya  tersebut  tanpa  melibatkan  Toga  dan  Toma,  melalui  para  Toga  dan  Toma, diharapkan  para  pria  akan  lebih  mudah  dan  mau  untuk  diajak  menjadi  peserta  KB. Khususnya  di  lingkungan  masyarakat  pedesaan,  peran  Toga  dan  Toma  tidak  bisa diabaikan. Sifat kerukunan yang masih kental dan rasa saling hormat menghormati antar sesama    merupakan    salah  satu  faktor  mengapa  mereka  tidak  mengesampingkan keberadaan  Toga  dan  Toma.  Dengan  melibatkan  Toga  dan  Toma  dalam  berbagai kegiatan peningkatan partisipasi pria, maka diharapkan peserta KB Pria akan semakin bertambah  jumlahnya.
Toga dan Toma dalam kehidupan  sehari-hari  pun mempunyai peran yang penting. Secara  umum,  Toga  dan  Toma  mempunyai  peran  baik  sebagai  deseminator.  Dimana Toga dan Toma dapat menyampaikan secara selektif informasi serta menginterpretasikan  makna  program  KB  kepada  berbagai  pihak  dalam  masyarakat, khususnya  dalam  upaya  peningkatan  partisipasi  pria  dalam  KB  dan  Kesehatan Reproduksi.   Kegiatan   yang dilakukan para Toga dan Toma merupakan upaya untuk mempertajam  isi  pesan  yang  akan    disampaikan    kepada    masyarakat  sesuai  dengan tuntutan dan tantangan program yang semakin berkembang.
Merangkul  Toga  dan  Toma  sangat  diutamakan  dalam  melaksanakan  berbagai kegiatan yang mengarah kepada upaya menambah jumlah peserta KB pria. Merangkul mereka akan memudahkan dan melancarkan berbagai kegiatan untuk mengajak para pria agar  ber-KB.  Dalam  kaitannya  dengan  upaya  peningkatan  peserta  KB  pria,  Toga  dan Toma  dapat    berperan  sebagai  tenaga    KIE  KB  pria,  membantu  pelayanan  program integrasi,  membina  kelompok  KB  pria,  memberikan  pengayoman  kepada  peserta  KB pria,  maupun  sebagai  motivator.  Dengan  dukungan  positif    para    Toga  dan  Toma diharapkan  keikutsertaan  para  pria  untuk menjadi  peserta  KB  semakin  mantap.  Peran Toga  dan  Toma  dalam  menginformasikan  KB  pria  cukup  bagus,  tercermin  dari  data SDKI 2007 yang menyebutkan bahwa 24 persen informasi  tentang  KB pria diterima dari  Toma.  (Gema  Pria,  2007).  Begitu  pula  dengan  adanya  pola  kemitraan  yang dibangun antara BKKBN dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan
agar  Toga  dan  Toma  mempunyai  peran  baik  sebagai  deseminator.  Dimana  Toga  dan Toma dapat menyampaikan  secara selektif informasi serta menginterpretasikan makna program  KB  kepada  berbagai  pihak  dalam  masyarakat,  khususnya  dalam  upaya peningkatan  partisipasi  pria  dalam  KB  dan  Kesehatan  Reproduksi.  Kegiatan  yang dilakukan para Toga dan Toma merupakan upaya untuk mempertajam isi pesan yang akan  disampaikan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan  dan  tantangan  program yang  semakin  berkembang.  Sebagai  mobilisator,  Toga  dan  Toma  akan  berupaya menggalang, menggerakkan dan mengendalikan alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan perannya sebagai Katalisator, Toga dan Toma bisa menjadi penghubung  antara  kebutuhan  pasangan  usia  subur    dengan    berbagai    pihak  yang berwenang alam pelaksanaan program KB; seperti Klinik KB, Puskesmas, Rumah sakit dan    sebagainya.    Peran    sebagai  Motivator,  Toga  dan  Toma  dapat  berupaya  untuk memberikan dorongan ke arah pemakaian kontrasepsi yang terbaik bagi pasangan usia subur. Dan peran selanjutnya adalah sebagai Deseminator.

## KESIMPULAN
Konsep  adanya  komitmen  pemerintah  berupa  keadilan  dan  kesetaraan  gender dalam program Keluarga Berencana. Di samping itu ada beberapa faktor penghambat dalam  pelaksanaan  program  peningkatan  partisipasi  KB  pria  diantaranya:  faktor kesadaran,  ekonomi,  budaya, dan masih kurangnya advokasi dan  KIE.

## SARAN
Perlu  ditingkatkannya  pelaksanaan  pelatihan-pelatihan  tentang  alat  kontrasepsi untuk  menambah  kompetensi  serta  keterampilan  dalam  memberikan  pelayanan  alat kontrasepsi.  Perlu memberikan anggaran  untuk  pemberian  reward  atau  tanda  jasa bagi tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayanan  implant  untuk  memotivasi  dalam memberikan pelayanan khususnya KB.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidang  Keluarga  Berencana  dan  Kesehatan  Reproduksi.  2005. Kebijakan,  Program Pokok  dan  Kegiatan  Bidang  Pelayanan  Keluarga  Berencana  dan  Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan. : Kabupaten Aceh Tengah.
Bidang  Keluarga  Berencana.  2016. Garis  Besar  Kebijaksanaan  Program-  Program Strategis  Kependudukan  di  Indonesia. Jakarta:  Kantor  Menteri  Negara Kependudukan/BKKBN.
BKKBN, Grand Strategy Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB & Kesehatan Reproduksi. 2004. Jakarta.
BKKBN, Lembaga Demografi FE UI, UNFPA. 2005. Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta.
BKKBN, Panduan Sosialisasi. 2006. Jakarta.
BKKBN, Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria. 2000.Jakarta.
BKKBN Kabupaten Aceh Tengah. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Program KB Nasional Semester I Tahun 2006 Prov. Aceh
BKKBN  Kabupaten  Aceh  Tengah.  2002. Laporan  Telaah  Program  KB  Nasional Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007. Aceh
BKKBN, Sub Sistem Advokasi dan KIE Program KB Nasional. 2004. Jakarta. Bungin, Burhan  (ed).  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Penerbit  PT  Raja  Grafindo Perkasa. Jakarta.
Deputi  Bidang  Keluarga  Berencana  dan  Reproduksi.  2006.  Keluarga  Berencana  dan Kesehatan Reproduksi: kebijakan, program dan kegiatan tahun 2005-2008 Jakarta. BKKBN.
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan  Republik  Indonesia. 2001. Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender . Jakarta.
Kementerian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan    Republik    Indonesia.  2001. Materi Pokok Kesetaraan dan Keadilan Gender, Edisi Kedua. Jakarta.
LP3Y, STARH, BKKBN. 2002. Akseptor KB terengah di Otonomi Daerah. Yogyakarta. Moleong,  L.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. PT.  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Mujirin Paulus. Mewaspadai Ledakan Penduduk. Suara  Merdeka.  Kamis 26 November 2006. Notoatmodjo. Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Rineka    Cipta.    2003.  Pitaloka  Grathia.  2008. Meningkatkan  Akses  Pelayanan Kontrasepsi.
Jurnal Nasional. Jakarta. Prasetya Teguh Iman. 2007. Etik dan Emik dalam Petualangan dan Keberanian. Is powered by WordPress.
Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan.    2004. Dinamika    Kependudukan  dan Kebijakan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  KB  dan    Kesehatan    Reproduksi    tahun  2003. Laporan Tahunan. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
UNPFA. 2003. Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan Kependudukan. Jakarta.
Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  (KB).  Dikases  darihttp://www.bappenas.go.id tanggal 10 Mei 2021.
Adzlan. 2011. Pendewasaan Usia Perkawinan Artikel. Diakses dari
Http://Lampung.bkkbn.go.id tanggal 10 mei 2021.
Notoatmodjo,  Seokidjo.  2007.  Promosi  Kesehatan  Dan  Ilmu  Prilaku.  Jakarta  :  Rineka Cipta.    Jane  T.  Betrand,  Robert  J  magnani  dan  Naomi,  Rutenberg  Handbook  of indicator for family planning program. evaluation.
USAID  :1996.  Luluk,  EG.  Hubungan  Antara  Rtingkat  Pengetahuan,  Pendidikan  ,  dan Usia  Ibu  PUS  dengan  Pemilihan  Jenis  Kontrasepsi  di  Desa  Jetak  Kecamatan Sidoharjo  Kabupaten  Sragen.  Surakarta  :  Universitas  Muhammadiyah  :  2014. Purba, JT. Faktor-faktor yang mempengaruhi pamakaian alat kontrasepsi pada istri pasangan usia subur di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Medan:
Universitas  Sumatera  Utara;  2012.  [Skripsi].  Harnila.  Faktor-faktor  yang  berhubungan dengan Penggunaan alat kontrasepsi pada PUS di Kecamatan Aur Pasaman Barat .Padang : Universitas Andalas : 2015. 12. Maryatun, dkk. Hubungan Demand KB dengan pemakaian metode kontrasepsi IUD Wilayah Kerja Puskesmas Sukoharjo. Surakarta: STIKES Aisyiyah; 2010 [Skripsi].