Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel- Sudan: antara Kepentingan Nasional dengan Solidaritas Pembebasan Palestina
Muhammad Bachrul Ulum Prodi Magister Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail : ulumbangsal@gmail.com

## Abstract
In 2020, four Arab countries normalized relations with Israel, namely the United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Sudan and Morocco. Sudan has been known as a country carrying hard-line Pan-Islamism during the reign of Omar Al-Bashir, so the normalization  of  relations  with  Israel  is  very  surprising.  Aim  of  this  study  is explaining the reasons behind Sudan's agreement to the normalization offer from the US. This study uses a qualitative method with a historical approach to trace the normalization  causes  and  utilizes  the  concept  of  "national  interest"  in  foreign policy. This study concludes that Sudan's willingness to normalize its relations with Israel  is  part  of  the  country's  efforts  to  get  off  the  United  States'  list  of  State- Supported  Terrorism.  The  Sudanese  government  has  considered  this  status  as  a threat to their national interests, especially in the economic field.
Keywords: foreign policy, Israel, national interest, normalization, Sudan.

## Abstrak
Pada tahun 2020, empat negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sudan selama ini dikenal sebagai negara pengusung paham Pan-Islamisme garis keras selama masa pemerintahan  Omar  Al-Bashir,  sehingga  normalisasi  hubungan dengan  Israel  ini sangat  mengejutkan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  alasan  di balik  persetujuan  Sudan  terhadap  tawaran  normalisasi  dari  Amerika  Serikat tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan historis  untuk  melacak  penyebab  terjadinya  normalisasi  serta  memanfaatkan konsep  “kepentingan  nasional”  dalam  kebijakan  luar  negeri.  Penelitian  ini
menemukan bahwa kesediaan Sudan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel adalah bagian dari upaya negara itu untuk keluar dari daftar State-Supported Terrorism versi  Amerika  Serikat.  Status  tersebut  selama  ini  dianggap  oleh pemerintah  Sudan  sebagai  ancaman  terhadap  kepentingan  nasional  mereka, terutama di bidang ekonomi.
Kata kunci: Israel, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, normalisasi, Sudan.

## Pendahuluan
Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan dinamika yang yang terjadi di Timur Tengah,  khususnya  yang  menyangkut  krisis  Palestina.  Beberapa  negara  Muslim  yang selama  ini  diharapkan  tetap  mengusung  solidaritas  kemerdekaan bagi  Palestina  telah melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah ini dimulai dari Uni Emirat  Arab  (UEA)  dengan  menandatangani  Deklarasi  Kesepakatan  Ibrahim  atau Abraham Accords Agreement ( Ittifaqiyaat Ibrahim ) di Gedung Putih, pada 15 September 2020. Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Nethanyahu, Menteri  Luar  Negeri  UEA  Abdullah  bin  Zayed  Al-Nahayan,  serta  Presiden  AS  Donald Trump.  Dengan  ditandatanganinya  Abraham  Accords  ini,  UEA  menjadi  negara  Arab ketiga  yang  telah  melakukan  normalisasi  dengan  Israel,  menyusul  Mesir  yang  telah melakukan normalisasi tahun 1979 lewat Perjanjian Camp David serta Yordania di tahun 1994  setelah  Raja  Hussein  dan  Perdana  Menteri  Yitzhak  Rabin  menandatangani Deklarasi Washington (Islamiyah, 2016; Scham dan Lucas, 2001).
Keputusan  UEA  untuk  melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan Israel  mendapat  respon  dari  berbagai  pihak.  Palestina  melontarkan  kecaman  keras. Palestina juga menyerukan agar Liga Arab, selaku organisasi yang bertugas mengurus kepentingan  negara-negara  Arab  di  kawasan  Timur  Tengah,  agar  menandatangani sebuah  komunike  kecaman.  Menteri  Luar  Negeri  Otoritas  Palestina,  Riad  Maliki, mengatakan bahwa UEA telah melanggar Prakarasa Perdamaian Arab ( The Arab Peace Initiative / As-Salam Al- ‘Arabiyah ) dan resolusi KTT Arab, yang salah satu poinnya adalah memberlakukan perilaku normal terhadap Israel, namun tidak boleh sampai pada level normalisasi  (Teitelbaum,  2009:14).  Namun  usulan  ini  ditolak  oleh  Liga  Arab.  Asisten Sekjen Liga Arab, Hossam Zaki, menyatakan bahwa usulan Palestina tentang rancangan komunike tidak disepakati oleh organisasi tersebut.
Sementara  itu,  Bahrain, Sudan,  dan Maroko  justru  memberikan  respon positif dengan  mengikuti  langkah  UEA  dalam  melakukan  normalisasi  dengan  Israel. Dibandingkan  dengan  tiga  negara  lainnya  yang  melakukan  normalisasi  dalam  kurun waktu yang bersamaan, langkah Sudan ini bisa disebut sangat mengejutkan. Pemerintah Sudan selama ini dikenal sebagai negara yang sangat tegas menolak penjajahan Israel
atas Palestina. Bahkan, di Sudan sejak tahun 1958 telah memberlakukan UU Boikot Israel yang  menetapkan  hukuman  penjara  atau  denda  bagi  mereka  yang  melanggar  UU tersebut, misalnya melakukan transaksi perdagangan dengan orang Israel.
Secara  demografi,  Sudan  merupakan  bagian  dari  Arab  Aliran  Nil  dan  Tanduk Afrika, dengan stigma sub-wilayah yang cendrung berpaham Islamisme Radikal (Burdah, 2020:131)  dan  secara  lanskap  politik  dan  kebudayaan  merupakan hamzah  washl (penghubung) antara Dunia Arab Barat dan Arab Levant. Selain itu, identitas Islam dalam kehidupan  masyarakat  Sudan  melalui  sufisme  sangat  kuat  di  kalangan  muslim konservatif  dan  sudah  melalui  proses  politik  yang  panjang.  Berkuasanya  Gerakan  Al- Mahdi  yang  memerintah  Sudan  pada  masa  Turko-Egyptian  dan  Anglo-Egyptian memberikan warna tersendiri yang menegaskan bahwa Islam dan politik begitu erat di Sudan (Wahyudi dkk. 2016:252).
Langkah  Sudan  melakukan  normalisasi  dengan  Israel  bisa  dikatakan  sebagai sebuah  transisi  yang  sangat  cepat.  Pada  tanggal  26  Agustus  2020,  Perdana  Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap tawaran normalisasi  hubungan  dengan  Israel.  Pernyataan  itu  disampaikan  secara  langsung  di hadapan  Menteri  Luas  Negeri  AS,  Mike  Pompeo,  saat  berkunjung  di  Sudan.  Namun, hanya  berselang  dua  bulan,  tepatnya  tanggal  23  Oktober  2020,  Presiden  AS  Donald Trump  mengumumkan  kesediaan  Sudan  untuk  melakukan  normalisasi  dengan  Israel. Dua  bulan  berikutnya,  yaitu  tanggal  6  Januari  2021,  Menteri  Pertahanan  Sudan, Nasredden  Abdul  Bari,  dan  Menteri  Keuangan  AS  Steven  Mnuchin  bersama-sama menandatangani Abraham Accord di Kedutaan Besar AS di Khartoum (Times  of Israel, 2021).
Keputusan  Sudan  untuk  mengikuti  jejak  UEA  dan  Bahrain  ini  mengundang banyak respon dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan pertimbangan apa yang diambil Sudan sehingga negara ini secara drastis mengubah kebijakan politik luar negerinya. Penelitian ini akan membahas alasan di balik langkah normalisasi tersebut, serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya,  baik  faktor  internal  maupun  faktor eksternal. Konsep yang digunakan dalam analisis adalah konsep kepentingan nasional yang  dikemukakan  Burchill.  Juga  akan  dibahas  berbagai  respon  yang  diterima  Sudan sebagai akibat dari keputusan ini, baik berupa respon yang positif maupun negatif.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  historis diakronis,  yaitu  penulisan  sejarah  dengan  menggunakan  pola  linear  dengan memerhatikan kronologi waktu secara beruruta, dengan tujuan untuk melacak kondisi politik Sudan sebelum dan sesudah normalisasi. Perbandingan di antara dua situasi ini bisa  menjadi  pertimbangan  untuk  menggali  alasan  atau  faktor  tercetusnya  ide
normalisasi yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, dengan sumber buku, dokumen, maupun pemberitaan media massa mainstream, baik dari AS, Israel,  maupun  Timur  Tengah,  terutama  untuk  melacak  argumen-argumen  di  balik fenomena normalisasi.

## Normalisasi dan Kepentingan Nasional
Konsep normalisasi dipandang sebagai suatu proses pengakuan kebutuhan dan pengenalan  langkah-langkah  untuk  mengurangi  ketegangan  atau  perselisihan, mempromosikan peningkatan suatu hubungan, serta mengisolasi berbagai ketegangan dan perselisihan tersebut.  Konsep  ini  berisikan  langkah-langkah  untuk  menyelesaikan seluruh atau sebagian akar permasalahan (Totoda, 2017:345). Dari pengertian ini dapat disimpulkan  bahwa  proses  normalisasi  terjadi  ketika  didahului  dengan  adanya ketegangan  di  antara  dua  negara,  sehingga  salah  satu  di  antaranya  melakukan pemutusan hubungan diplomatik, baik melalui perang maupun tidak.
Contoh dari normalisasi hubungan adalah perjanjian Camp David antara Mesir dan  Israel  tahun  1978.  Sebelumnya,  kedua  negara  terlibat  ketegangan  sampai  tahap perang.  PBB  melalui  Dewan  Keamanan  kemudian  mengeluarkan  Resolusi  nomor  338 yang menyatakan bahwa Israel dan Mesir harus melakukan proses negosiasi, sehingga ditandatanganilah  Perdamaian  Camp  David  tahun  1978  (Burdah,  2008:4).  Proses negosiasi dan perjanjian damai seperti inilah yang disebut normalisasi.
Kurang  lebih  ada  dua  belas  poin  normalisasi  yang  biasanya  ada  pada  setiap kesepakatan  normalisasi,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Abraham  Accords (state.gov, 2020), yaitu sebagai berikut.
a. Establishment  of  peace,  diplomatic  relation  and  normalization (mewujudkan perdamaian, hubungan diplomatik, dan normalisasi)
b. General principles (Prinsip-prinsip dasar)
c. Establishment of Embassies (Pendirian Kedutaan Besar)
d. Peace and stability (Perdamaian dan stabilitas)
e. Cooperation  and  agreements  in  other  spheres (kerjasama  dan  kesepakatan  di bidang lain)
f. Mutual  understanding  and  co-existence (kesepahaman  bersama  dan  hidup berdampingan)
g. Strategic agenda for the Middle East (agenda strategis untuk Timur Tengah)
h. Other right and obligation (hak dan kewajiban lainnya)
i. Respect for obligation (menghormati kewajiban)
j. Ratification and entry into force (ratifikasi dan pemberlakuan)
k. Settlement of disputes (penyelesaian sengketa)
l. Registration (Registrasi)
Sementara  itu,  kepentingan  nasional  ( national  interest )  merupakan  asas kebijakan  politik  yang  bertumpu  pada  ambisi  negara,  baik  militer,  budaya,  maupun ekonomi.  Orientasi  yang  dipijak  pada  dasarnya  adalah  pengabaian  terhadap kepentingan-kepentingan  di  luar  ambisi  negara,  baik  yang  bersifat  personal  maupun internasional  (Bainus  dan  Rachman,  2018:109).  Tentu  saja,  tekanan  internasional terhadap  sebuah  negara  merupakan  sebuah  keniscayaan  yang  tak  terhindarkan. Kepentingan  nasional  akan  selalu  berhadapan head  to  head dengan  solidaritas antarnegara. Kepentingan nasional akan selalu menimbulkan efek destruktif terhadap kesejahteraan  negara  lain,  dan  resiko  tersebut  akan  bertambah  bila  sebuah  negara tergabung dalam satu konsolidasi wilayah maupun ideologi tertentu. Resiko yang paling mudah  diramalkan  adalah  kerelaan  sebuah  negara  yang  mengutamakan  kepentingan nasional  untuk  mengundurkan  diri  dari  konsolidasi  tersebut.  Inilah  yang  dilakukan Inggris  tahun  2016  yang  memutuskan  untuk  keluar  dari  Uni  Eropa,  dikenal  sebagai peristiwa British Exit atau Brexit (SD dan Sherin, 2018:157).
Dalam  perspektif  realisme  hubungan  internasional,  kepentingan  nasional menyatakan  bahwa  prinsip  sebuah  negara  adalah  “as  it  is”  atau  mengatur  dirinya sendiri,  sehingga  sudah  sewajarnya  sebuah  negara  bersifat  anarkis  dalam  politik internasional (Burchill, 2005). National interest juga terkait dengan konsep real-politics . Menurut Henry Kissinger (Pero, 2010:4), konsep ini bermakna pengutamaan langkah- langkah  pragmatis  untuk  mencapai  tujuan  negara,  terlepas  dari  etis  atau  tidaknya langkah yang diambil.

## Normalisasi Hubungan Negara-Negara Arab dan Israel
Ada  banyak  alasan  yang  dikemukan  oleh  negara-negara  yang  menormalisasi hubungan  dengan  Israel.  Normalisasi  sepertinya  menawarkan  sejumlah  keuntungan bagi  negara  terkait.  UAE  disebut-sebut  melakukan  normalisasi  dengan  Israel  dengan alasan untuk meredam ancaman dari apa yang diklaim UEA sebagai bahaya kelompok Syiah dukungan Iran. Dijalinnya normalisasi akan membangun politik “common enemy” antara  Israel  dan  UAE  dalam  menghadapi  Turki  dan  Iran.  Hal  ini  membuat  status kekuatan  UAE  meningkat  di  hadapan  Iran  dan  Turki.  Bagi  UAE,  normalisasi  ini  akan
menjadi  jalan  keluar  bagi  konflik  Timur  Tengah  yang  berkepanjangan  (Guzansky  dan Marshall, 2020:2). Poin inilah yang disebut-sebut di dalam Abraham Accord (poin 4 dan 7).
Klaim UEA tersebut dibantah oleh Iran. Bagi Iran, normalisasi UEA dengan Israel malah akan meningkatkan poros perlawanan dan akan membuat situasi di Timur Tengah semakin  tidak  stabil.  Dengan  kesepakatan  itu,  Israel  akan  semakin  leluasa  untuk melakukan  berbagai  macam  kekerasan  terhadap  Palestina,  karena  bertambahnya negara  yang  bersikap  diam  terhadap  berbagai  kekerasan  tersebut.  Kementerian  Luar Negeri Iran menyebut langkah UEA itu sebagai “kebodohan strategis” (Republika, 2020).
Di sisi lain, Israel juga mendapatkan keuntungan. Dalam kondisi ‘normal’, Israel tidak  akan  mendapatkan  pengakuan  diplomatik  dari  negara-negara  Arab  Muslim, sebelum negara ini memenuhi persyaratan ini: pertama, menyerahkan Yerusalem Timur kepada  Palestina;  kedua,  mengakui  hak  kembali  orang  Palestina;  dan  ketiga,  wilayah kedua negara kembali ke peta tahun 1967. Selama bertahun-tahun, ketiga poin ini telah menjadi misi perjuangan para pemimpin Palestina. Sayangnya, hingga kini, misi tersebut belum  juga  terwujud  (Rehman  2020:76).  Karenanya,  ketika  ada  negara  Arab  yang melakukan normalisasi, tanpa terpenuhinya syarat dari pihak Israel, maka normalisasi ini jelas menguntungkan Israel.
Normalisasi disinyalir sebagai strategi Israel untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan  dari  negara-negara  Arab.  Faktanya,  dalam  beberapa  perundingan,  Israel sangat  sering  melakukan  pelanggaran  (Masyrofah,  2015:  82).  Bagi  Israel,  perdamaian bukanlah tujuan utama. Bagi mereka, tanah adalah segalanya. Perdana Menteri Israel David  Ben  Gurion  pernah  mengatakan  bahwa  perdamaian  memang  penting.  Akan tetapi,  tidak  untuk  ditukar  dengan  harga  berapapun.  Itulah  prinsip  yang  menuntun setiap pemimpin Israel selanjutnya (Findley, Astuti, dan Yuliani, 1995:283).
Selepas  pernyataan  Trump  soal  kesediaan  UEA  menandatangani  perjanjian normalisasi  dengan  Israel,  Sekjen  OKI,  Dr.  Yusuf  Al-Utsaimin,  menyatakan  bahwa  OKI dan  negara-negara  anggotanya  tidak  akan  mewujudkan  normalisasi  selama  Palestina masih dalam jajahan Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan pada 24 Agustus 2020, atau sebelas hari setelah Trump mengumumkan normalisasi hubungan UAE-Israel.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah lembaga yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan konflik Israel-Palestina. Organisasi yang beranggotakan 57 negara ini didirikan sebagai respon atas pembakaran Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 1969 (Dewinta, Windiani, dan Hanura, 2016:128). Sebulan setelah peristiwa  pembakaran  itu,  OKI  didirikan  dalam  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) pertamanya di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969.
Secara  formal,  OKI  adalah  organisasi  yang  paling  konsisten  dalam  perjuangan pembebasan  Palestina,  terutama  jika  dibandingkan  dengan  Liga  Arab  yang  enggan memberikan  reaksi  tegas  terhadap  normalisasi  Israel-UAE.  Dukungan  OKI  terhadap perjuangan terhadap Palestina tertuang secara tersurat dalam Piagam OKI (OIC Charter), bahwa seluruh Anggota OKI berjanji untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di Pasal 21 piagam itu tertulis bahwa Markas Sekjen OKI yang saat ini berada di Jeddah, adalah  markas  sementara,  yang  akan  dipindahkan  ke  Al-Quds  sebagai  markas permanen, di saat Palestina sudah menjadi negara yang merdeka.
Selain  itu,  OKI  juga  sangat  konsisten  memerhatikan  berbagai  eskalasi pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  Israel  dengan  melakukan  respon  lewat  konferensi internasional, misalnya pelanggaran HAM yang dilakukan Ariel Sharon, terhadap warga Muslim  Palestina.  Peristiwa  tersebut  direspon  melalui  KTT  OKI  ke-9  di  Doha,  Qatar, tanggal  12-13  November  2000  (Sihbudi,  2007:331).  Di  KTT  ke-9  itu  pula  OKI merekomendasikan  kepada  negara  anggota  untuk  melakukan  pemutusan  hubungan diplomatik dengan Israel, sebagai wujud solidaritas terhadap Palestina. Ini menunjukkan sikap  tegas  OKI  selaku  organisasi  terbesar  yang  menaungi  negara-negara  Muslim  di seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan Israel, serta bentuk solidaritas organisasi atas perjuangan saudara Muslim di Palestina.

## Sudan: Hegemoni Politik, Konflik, dan Campur Tangan Israel
Awal abad ke-19 menjadi penanda lahirnya nasionalisme. Nation-state disebut- sebut sebagai alternatif baru bagi bangsa – bangsa, terutama di Eropa. Nasionalisme dan nation-state  digadang-gadang  mampu  mengangkat  lebih  tinggi  human  right    di  mata global, setelah sebelumnya terkotak – kotakkan dalam ruas-ruas ideologi masing-masing (Ashaf,  2016:226).  Namun  sepertinya,  hal  yang  berbeda  terjadi  di  kawasan  Timur Tengah. Kawasan yang mulai dikenal dan diperhitungkan kembali keberadaannya pasca Perang  Dunia  Kedua  ini  malah  mengalami  banyak  kendala  semenjak  bersentuhan dengan model pemerintahan nation-state.
Hal  ini  dapat  kita  baca  melalui  pemetaan  geopolitik  Timur  Tengah  yang menunjukkan  betapa  sangat  rentannya  negara-negara  yang  sudah  menggunakan nation-state;  negara-negara tersebut sangat sering menghadapi konflik. Negara-negara di  wilayah  Arab  Levant,  Arab  Barat,  dan  Nile  Valley  merupakan  kawasan  yang mempunyai riwayat konflik dalam intensitas yang cukup tinggi. Sedangkan wilayah Teluk yang  kebanyakan  berbentuk  monarki,  dan  dipimpin  oleh  keluarga-keluarga  tertentu malah memiliki riwayat konflik yang relatif rendah.
Sudan sebagai salah satu negara dengan konsep nation-state di kawasan Timur Tengah  adalah  kawasan  yang  rawan  konflik.  Secara  garis  wilayah,  Sudan  merupakan
negara yang terletak di wilayah Nile Valley. Sudan merupakan wilayah terluas di benua Afrika,  dengan  luas  mencapai  sekitar  seperempat  dari  luas  Amerika  Serikat  (Nydell, 2018:164 – 65).  Sudan  merupakan  negara  yang  kaya  akan  budaya  dan  suku  bangsa, bahkan  Sudan  disebut  sebagai  Surah  Mushagharah    (Mini  Map)  dari  benua  Afrika. Namun, keragaman ini sering menjadi pemicu lahirnya konflik internal dalam negeri (Al- Kareem, 2012:43).
Secara garis besar, Sudan merupakan negara yang dihuni oleh dua etnis, yakni etnis  Arab  yang  minoritas  dan  etnis  mayoritas  Saharan-African.  Meskipun  secara kuantitas kecil, etnis Arab sangat mendominasi setiap kebijakan pemerintah. Di Sudan, wilayah utara yang lebih subur diberikan kepada kelompok etnis Arab, sedangkan warga kulit hitam menempati kawasan selatan yang relatif gersang. Selain itu pendapatan dari eksplorasi minyak yang kebanyakan bertempat di wilayah selatan, malah digelontorkan untuk pembangunan kawasan utara, sehingga terciptalah kesenjangan hingga konflik di antara kedua etnis tersebut (Wahiduddin, 2020:51).
Sudan sebelumnya menjadi bagian dari Mesir, sementara Mesir-Sudan berada di bawah penjajahan Inggris, Setelah Mesir merdeka tahun 1922, Sudan pun berjuang ingin memerdekakan diri dari Inggris (dan Mesir). Tahun 1952, Mesir dan Inggris mengizinkan Sudan untuk menyelenggarakan referendum, memilih kemerdekaat atau tetap bersatu dengan Mesir. Dalam referendum 1953 itu, mayoritas rakyat Sudan memilih merdeka. Akhirnya, Sudan resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1956 (uca.edu).
Sudan dan Israel punya banyak sekali catatan berdarah, mulai dari konflik Israel- Palestina  hingga  konflik  domestik  Sudan  yang  terindikasi  melibatkan  Israel.  Konflik kedua  pihak  diawali  dengan  Perang  Enam  Hari  (Six  Day  War)  pada  5-10  Juni  1967  di antara negara-negara Arab (Mesir, Yordania, dan Suriah) melawan Israel. Ketiga negara tersebut mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair (Iqbal, 2011:156).
Terkait  dengan  konflik  domestik,  yang  merupakan  konflik  antaretnis di  Sudan, catatan  menunjukkan  bahwa  awal  mula  munculnya  gerakan  separatisme  di  Sudan ternyata mendapat dukungan secara materil dari Israel. Konflik tersebut bermula dari pemberontakan Suku Anya-Nya terhadap pemerintahan Sudan. Konflik dimulai di tahun 1956 dan berakhir di 1972 dengan ditandatanganinya Adis Ababa Agreement, dengan keputusan menjadikan Sudan bagian selatan sebagai daerah otonomi khusus.
Pada tahun 2008, Avi Dichter, mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, secara terbuka menyatakan bahwa sejak kemerdekaan Sudan tahun 1950-an Israel telah memandang  bahwa  Sudan  harus  dicegah  untuk  menjadi  kekuatan  yang  mengancam Israel (Howeidi, 2014). Yang terjadi selanjutnya, Sudan menjadi pembela Palestina dan
membantu  Mesir  dalam  perang  melawan  Israel.  Hal  ini  membuat  Israel  melakukan berbagai  upaya  untuk  melemahkan  Sudan,  antara  lain  dengan  mendukung  gerakan pemberontakan.  Joseph  Lago,  saat  itu  pemimpin  organisasi  gerilya  Anya-Nya  ("Viper Venom") Sudan Selatan, memohon dengan putus asa kepada Israel, memintanya untuk membantu mencegah integrasi unit-unit Sudan di dalam tentara Mesir dengan menjepit mereka dalam konflik yang sedang berlangsung dengan para pejuang Sudan Selatan. Ini akan  membawa  sejumlah  keuntungan  bagi  Israel,  termasuk  memperkuat  koneksi operasional  Israel  dengan  Kenya  dan  Ethiopia,  yang  merupakan  negara-negara  dalam 'lingkaran kedua' geo-strategis Israel (Koren, 2019).
Tahun  2003,  konflik  kembali  berkobar.  Kali  ini  gerakannya  lebih  sistematis. Kelompok pemberontak muncul di Darfur dengan mengaku atas nama Sudan People’s Liberation  Movement  (SPLM)  serta  Justice  Equality  Movement  (JEM)  (Wahiduddin 2020:51).  Perang  Darfur  dimulai  ketika  kelompok  pemberontak  mulai  menyerang target-target  pemerintah  dengan  tuduhan  bahwa  pemerintah  telah  bertindak diskriminatif, yaitu merepresi kaum kulit hitam Afrika dan memenangkan kaum Arab. Darfur bermakna “tanah kaum Fur” sejak lama menjadi medan konflik perebutan tanah antara  kaum  Arab  melawna  komunitas  Fur,  Massaleet,  dan  Zaghawa.  SPLM  dan  JEM dihadapi oleh tentara pemerintah dan oleh milisi Arab, Janjaweed. Namun pemerintah Sudan  menolak  tuduhan  bahwa  mereka  mendukung  milisi  Janjaweed.  Perang  Darfur berlangsung selama enam tahun (2003-2009).  Menurut PBB, 2,7 juta warga terpaksa menjadi  pengungsi  di  kamp-kamp  pengungsian  dan  300.000  orang  tewas  akibat serangan senjata maupun kelaparan dan penyakit selama perang ini (BBC, 2010).
Jejak Israel dalam Konflik Darfur tahun 2003 terlihat jelas. Avi Dichter, Menteri Pertahanan Dalam Negeri Israel tahun 2012 menyatakan ada tiga prinsip utama dalam strategi militer Israel dalam berbagai ekspansinya. Pemaparan atas ketiga prinsip inilah yang kemudian menjadi bukti keterlibatan Israel dalam konflik Darfur (Al Kareem, 2012: 57 – 59).
Adapun ketiga prinsip itu adalah: pertama, penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi tantangan yang berat, berbahaya, dan sulit diselesaikan tanpa peran militer. Kedua,  memperalat  kelompok  etnis  dan  sektarian  sebagai  kekuatan  oposisi  terhadap target  untuk  diajak  bekerjasama  dan  mendukung  aspirasi  mereka  untuk  berkuasa. Ketiga, membentuk aliansi angkatan laut dengan negara tetangga, yang telah disusun oleh David Ben-Gurion pada pertengahan tahun 1950 bersama Turki, Iran (era monarkhi Pahlevi), dan Ethiopia.
Dalam  kenyataanya,  para  peneliti  menemukan  bahwa  banyak  sekali  indikator terkait  turut  campurnya  Israel  dalam  konflik  Darfur.  Di  antaranya  adalah:  Israel
menugaskan  beberapa  perwira  militernya  untuk  memimpin  dan  melatih  gerakan oposisi. John Frank, Mantan komandan Gerakan Pembebasan Sudan ditunjuk sebagai pimpinan  Operasi.  Tak  hanya  itu,  mereka  juga  mempersenjatai  dan  memfasilitasi SPLM/A  dalam  segi  finansial  (Abbas,  2020).  Pemerintah  Sudan  juga  secara  terbuka menyatakan bahwa Israel telah menyuplai senjata kepada pemberontak (Xinhua, 2004). Selain itu, serangan juga dilakukan melalui framing media. Sudan diberi label sebagai pusat  “Islam  Puritan”  yang  melakukan  pelanggaran  HAM  atas  kelompok  minoritas. Seiring  dengan  tuduhan  pelanggaran  HAM,  embargo  ekonomi  yang  dilakukan  AS terhadap  Sudan  diperketat,  bahkan  Sudan  dimasukkan  ke  dalam  daftar  negara  yang mendukung aksi terorisme. Pada tahun 2008 dan 2009, Mahkamah Internasional merilis surat  tuntutan  dan  surat  penangkapan  untuk  Presiden  Al  Bashir  dengan  tuduhan melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Pemerintah Sudah yang bukan penandatangan Mahkamah Internasional menolak tuntutan tersebut (VOA, 2019).
Pada  tahun  2005,  di  bawah  tekanan  internasional,  Al  Bashir  menandatangani perjanjian  damai  dengan  SPLM  yang  berisi  persetujuan  bahwa  warga  Sudan  bagian selatan  berhak  untuk  menentukan  apakah  mereka  mau  tetap  menjadi  bagian  dari Sudan,  atau  tidak.  Namun  konflik  terus  berlanjut,  sampai  akhirnya  pada  tahun  2011 dilakukan referendum pemisahan diri dan pada 9 Juli 2011 berdirilah Republik Sudan Selatan  (VOA,  2019).  Warga  Sudan  Selatan  adalah  suku-suku  yang  sebagian  besarnya beragama  Kristen  atau  sinkretisme  antara  Kristen  dan  kepercayaan  tradisional  Afrika meskipun bahasa dan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh bahasa dan budaya Arab (RA,  dkk.,  2019  ).  Kemerdekaan  Sudan  Selatan  memberikan  dampak  ekonomi  yang cukup  berat bagi  Sudan karena  Sudan  Selatan  menguasai  ladang-ladang minyak  yang sebelumnya menghasilkan tiga perempat dari total produksi minyak Sudan (VOA, 2019).

## Embargo Ekonomi terhadap Sudan
Pasca  perang  Darfur  dan  pemisahan  Sudan  Selatan,  Presiden  Omar  Al  Bashir masih  terus berkuasa hingga  tahun  2019.  Mulai  tahun 2016  rakyat  Sudan  melakukan berbagai  aksi  demo  hingga  puncaknya  pada  tahun  2019  terjadi  demo  besar-besaran selama empat bulan, lalu militer menggulingkan Al Bashir. Presiden Sudan yang sudah berkuasa tiga puluh tahun itu ditahan oleh militer dan dihadapkan ke pengadilan Sudan atas  tuduhan  korupsi  dan  pembunuhan,  serta  dalam  proses  transfer  ke  Mahkamah Internasional (BBC, 2020).
Selama  masa  pemerintahannya,  Al  Bashir    memiliki  pandangan  politik  yang condong  pada  Islamisme.  Hal  ini  berpengaruh  kepada  kebijakan  dan  peran  negara tersebut  atas  penyelesaian  konflik  Israel-Palestina,  dengan  target  kemerdekaan  bagi
Palestina. Dukungan Sudan kepada Palestina sudah berlangsung jauh sebelum Al Bashir menjadi  presiden,  antara  lain  dengan  ditetapkannya  UU  Boikot  Israel  1958.  Pasca normalisasi  dengan  Israel,  pada  bulan  April  2021  kabinet  Sudan  telah  menyetujui penghapusan UU tahun 1958 tersebut (Aljazeera, 2021).
Tahun  1993,  pemerintah  AS  melabeli  Sudan  sebagai  negara  pendukung terorisme (State-sponsored terrorism / Al-Daulah Al- Ra’iyah li Al -Irhab) karena negara itu disinyalir menjalin hubungan dengan kelompok yang dicap teroris oleh AS, yakni Al- Qaeda, Hizbullah, dan Hamas (Haris, 2020). Pada tanggal 3 November 1997, pemerintah AS  secara  resmi  menjatuhkan  embargo  ekonomi  terhadap  Sudan.  Embargo  ini menyebabkan  dibekukannya  semua  aset  yang  dimiliki  Sudan,  baik  yang  ada  di  AS maupun di negara lain. Butir lain dari embargo ini adalah: pihak manapun yang ingin bekerjasama  dengan  AS,  harus  memastikan  semua  barangnya  bersih dari  keterkaitan apapun  dengan  Sudan  (Wardani,  2020:48).    Embargo  tersebut  berlanjut  selama  dua dekade.  Bahkan,  di  tahun  2007,  Sudan  mendapatkan  sanksi  tambahan  akibat  isu pelanggaran HAM pada kelompok Sudan Selatan.
Sanksi itu akhirnya dicabut pada tahun 2017. Hanya saja, pencabutan embargo tersebut  tidak  membuat  Sudan  lepas  dari  status  state-supported  terrorism  (negara sponsor terorisme). Hal ini sangat merugikan Sudan, terutama dalam bidang ekonomi. Setelah tergulingnya Al Bashir (2019), Sudan dipimpin oleh pemerintahan transisi yang berbentuk  Dewan  Kedaulatan  (Sovereign  Council)  yang  terdiri  dari  tokoh  militer  dan sipil.  Jabatan  perdana  menteri  diserahkan  kepada  Abdalla  Hamdok  yang  sebelumnya menjabat sebagai deputy executive secretary dari Komisi PBB yang khusus menangani ekonomi Afrika (UN Economic Commission for Africa - ECA). Fokus utama pemerintahan transisi adalah perbaikan ekonomi dan untuk itu mereka membutuhkan dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Status Sudan sebagai negara pendukung terorisme membuat upaya mendapatkan pinjaman ini terhambat.
Dengan  alasan  inilah,  dalam  pandangan  pemimpin  Sudan,  satu-satunya  jalan untuk  membangkitkan  ekonominya  adalah  dengan  cara  mengupayakan  penghapusan status negara itu dari daftar state-supported terorism, sebuah label yang sepenuhnya berada  di  bawah  kendali  Amerika  Serikat.  Jenderal  Momahed  Dagalo,  Wakil  Ketua Dewan  Kedaulatan  Sudan,  menyatakan  bahwa  AS  menjadikan  normalisasi  hubungan dengan  Israel  sebagai  syarat  agar  Sudan  dibebaskan  dari  stigma  negara  pendukung teroris (Republika, 2020).
Dagalo  sangat  mendukung  normalisasi  dengan  Israel.  Dalam  pernyataan  di televisi Sudan, Dagalo mengatakan,
“Sekarang, suka atau tidak suka, penghapusan Sudan dari daftar pendukung teror terkait dengan normalisasi dengan Israel.  Kita butuh Israel  ...Israel adalah  negara maju  dan  seluruh  dunia  bekerja  sama  dengan  Israel.  ...Kita  akan  mendapatkan keuntungan  dari  hubungan  ini.  Kami  harap  semua  pihak  melihat  kepentingan Sudan.” (The Arab Weekly, 2020).
Sementara  itu,  Perdana  Menteri  Abdalla  Hamdok  awalnya  masih  bertahan meminta  AS  agar  tidak  mengkaitkan  urusan  penghapusan  Sudan  dari  daftar  negara pendukung  terorisme  dengan  normalisasi  Sudan-Israel.  Menurut  Hamdok, pemerintahan transisi tidak memiliki mandat untuk mengambil keputusan politik yang sangat  besar.  Umumnya,  para  tokoh  sipil  Sudan  tidak  ingin  menormalisasi  hubungan dengan Israel, berbeda dengan para tokoh militer (The Arab Weekly, 2020).
Namun  akhirnya, pada Oktober  2020, muncul pernyataan resmi bahwa Sudan akan  menormalisasi  hubungan  dengan  Israel.  Kemudian,  pada  Januari  2021,  Menteri Kehakiman Nasur Aldin Abdul Bari menandatangani Abraham Accords dengan Menteri Keuangan  AS,  Steven  Munich,  yang  datang  ke  ibu  kota  Sudah,  Khartoum.    Selain Abraham Accords, kedua negara juga menandatangani Memorandum of Understanding mengenai  pembebasan  tunggakan  Sudan  ke  Bank  Dunia  sebesar  1  miliar  Dollar  AS. Sebelumnya,  pada  Desember  2020,  Washington  sudah  menghapus  Sudan  dari  daftar negara sponsor terorisme (Amin, 2021).

## Aspek Kepentingan Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri Sudan
Kepentingan  nasional  merupakan  asas  kebijakan  politik  yang  bertumpu  pada ambisi negara, baik militer, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, kepentingan nasional juga bermakna politik riil suatu negara, dimana negara akan mengutamakan langkah- langkah pragmatis untuk mencapai tujuannya.  Dalam kasus normalisasi Sudan-Israel, disepakatinya  perjanjian  itu  adalah  langkah  pragmatis  yang  diambil  secara  terpaksa. Sudan  sudah  berada  di  sebuah  kondisi  terjepit  dan  memandang  tidak  lagi  memiliki langkah  alternatif  untuk  menyelamatkan  negaranya  dari  kehancuran,  terutama  di bidang  ekonomi.  Menggandeng  Amerika  Serikat  adalah  langkah  yang  dianggap  oleh masuk akal untuk membantu negara ini pulih dan bangkit dari resesi ekonomi. Karena syarat  yang  diajukan  Presiden  Donald  Trump  adalah  normalisasi  dengan  Israel,  maka Sudan tidak punya pilihan kecuali mengikuti keinginan Trump tersebut.
Terkait  dukungan  Sudan  kepada  Palestina,  AS  membujuk  Sudan  dengan menjanjikan  bahwa  normalisasi  dengan  Israel  itu  akan  diikuti  dengan  penangguhan pembangunan  5.400  unit  permukiman  Yahudi di  wilayah  Tepi  Barat.  David  Friedman, Dubes  AS  untuk  Israel  berjanji  bahwa  Israel  tidak  akan  melakukan  aneksasi  terhadap
Tepi  Barat.  AS  mengusung  normalisasi  sebagai  tujuan  utama  mereka  saat  ini  (Middle East Monitor, 2020).
Sudan  juga  dijanjikan  kerjasama  di  bidang  teknologi,  agrobisnis,  dan  travel dengan  Israel.  Ketua  Dewan  Kedaulatan  Sudan,  Abdel  Fattah  Al-Burhan,  menyatakan bahwa  keputusan  normalisasi  ini  adalah  “Ittifaq  Sulhi  Yasubbu  fi  Maslahat  Al -Athraf Jam’iha”  atau  kepu tusan  terbaik  yang  bisa  dilakukan  hingga  saat  ini.  Al-Burhan menyatakan bahwa keputusan ini sudah melalui proses screening dari berbagai pihak. Menurutnya,  sebelum  keputusan  ini  diambil,  telah  dilakukan  presentasi  draft normalisasi  kepada  beberapa  pihak  dari  pemerintahan  Sudan,  di  antaranya  adalah Majlis As-Siyadah (Dewan Agung), Majlis Al- Wuzara’ (Kabinet), Quwa I’lan Al -Hurriyah wa  At-Taghyir  (Angkatan  Kebebasan  dan  Perubahan).  Al-Majlis  At- Tasyri’i  (Dewan Legislatif)  serta  Al-Majlis  An-Niyabi  Al-Intiqali  (Dewan  Eksekutif  Transisi)  (Aljazeera, 2020).
Hanya saja, keputusan normalisasi itu menyebabkan Sudan menjadi negara yang dianggap  melakukan  destruksi  nilai  moral  antar  negara,  terutama  terhadap  negara Muslim yang saat itu masih setia untuk mengawal Palestina menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam perspektif real-politik, isu Palestina tak lagi menjadi prioritas yang diperjuangkan  Sudan,  karena  Sudan melihat tekanan internasional,  terutama  dari  AS, dan juga rongrongan Israel atas situasi politik dalam negeri Sudan, sudah tidak bisa lagi dihadapi. Sudan melihat tekanan dan rongrongan itu telah membuat negaranya berada di ambang kehancuran.
Kendati  beberapa  politisi  nasional  Sudan  menyatakan  bahwa  normalisasi  tak akan mengubah pendirian Sudan dalam bersolidaritas secara kuat kepada Palestina dan memperjuangkan  kemerdekaan  Palestina,  namun  keputusan  itu  mengecewakan Palestina. Sudan yang selama ini dikenal sebagai negara pendukung Palestina akhirnya bergabung  dengan  sejumlah  negara  lainnya  yang  memilih  untuk  berdamai  dengan negara yang menjajah Palestina, yaitu Israel.

## Dukungan atas Normalisasi Sudan-Israel
Keputusan  Sudan  untuk  melakukan  normalisasi  dengan  Israel  mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya adalah dari Liga Arab. Organisasi ini pada dasarnya  telah  memberikan  dukungan  atas  penandatanganan  Abraham  Accord  yang pertama kali dilakukan oleh UEA. Sikap Liga Arab yang memberikan dukungan terhadap normalisasi  ini  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  respon  atas  tindakan  normalisasi Mesir-Israel melalui Perjanjian Camp David  tahun 1978. Pada saat itu, selain mengecam langkah  Mesir,  Liga  Arab  bahkan  sampai  menangguhkan  keanggotaan  Mesir,  serta memindahkan markas Liga Arab dari Kairo ke Tunisia. Bagi Liga Arab, tindakan Mesir itu
dianggap  telah  menentang  kesepakatan  Uni  Arab  yang  menolak  segala  bentuk perdamaian dengan Israel (Lesch dan Tessler, 1989:211).
Selain Liga Arab, PBB sebagai organisasi internasional terbesar juga memberikan apresiasinya terhadap langkah normalisasi Sudan-Israel. Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyatakan mendukung langkah Sudan sebagai bentuk perbaikan terhadap masalah- masalah  sosial-ekonomi,  stabilitas,  dan  kemakmuran  di  masa  yang  akan  datang. Apresiasi  atas  keputusan  Sudan  tentu  saja  diberikan  oleh  negara-negara  Arab  yang sudah terlebih dahulu melakukan langkah serupa. Apresiasi datang dari Mesir sebagai pelopor normalisasi. Presiden El Sisi mengungkapkan bahwa langkah yang diambil Sudan adalah perjuangan yang sangat berharga untuk mewujudkan  stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Bahrain dan UEA juga menyambut gembira keputusan Sudan ini.
Negara-negara  Barat  juga  memberikan  apresiasi  secara  terbuka,  antara  lain pemerintah  Jerman  melalui  laman  twitter  resmi  Kantor  Kementerian  Luar  Negeri menyambut keputusan Sudan itu sebagai sebuah langkah penting untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian yang lebih luas antara Israel dan negara-negara Arab. Perdana Menteri  Israel  juga  menyambut  keputusan  Sudan  ini  dan  menyebut  kesepakatan  ini sebagai  “dimulainya  era  baru” dan  pihaknya  akan  segera  bertemu  untuk  membahas perdagangan dan kerja sama bidang pertanian (dw.com, 2020)

## Penolakan Normalisasi Sudan-Israel
Selain  mendapat  banyak  apresiasi,  banyak  pula  pihak  yang  mengecam keputusan Sudan karena tidak lagi menunjukkan solidaritas yang kuat kepada Palestina. Keputusan  Sudan  dianggap  sebagai  pengkhianatan  terhadap  Palestina  dan  komitmen OKI  untuk  membebaskan  Palestina  dari  cengkeraman  Israel  yang  tertuang  dalam  OIC Charter.  Presiden  Otoritas  Nasional  Palestina  sekaligus  ketua  Palestine  Liberation Organization (PLO) Mahmoud Abbas mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan normalisasi  UAE,  Bahrain,  Sudan,  dan  Maroko  terhadap  Israel.  Mahmoud  menilai keputusan  tersebut  melanggar  resolusi  KTT  Liga  Arab  dan  OKI,  Prakarsa  Perdamaian Arab (The Arabs Peace Initiative) dan Resolusi DK PBB nomor 1515 tahun 2003 tentang penyelesaian  konflik  Israel-Palestina  (Security Council of  United  Nations 2003).  Selain itu, OKI melalui Sekjen Yusuf Al-Utsaimin juga menolak tawaran normalisasi. Bagi Yusuf, tidak ada normalisasi sebelum Israel menghentikan penjajahan.
Kementerian Luar Negeri Iran melalui akun twitter resminya juga mengirimkan cuitan bahwa AS telah “memeras” Sudan. Harga yang harus dibayar untuk keluar da ri list negara pendukung teroris adalah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan penjajah Israel, serta membayar tebusan sebesar 355 Juta Dollar AS atas kerugian yang
ditimbulkan oleh serangan Al Qaeda terhadap Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania tahun  1998.  Langkah  Sudan  yang  menerima  syarat  berat  yang  diajukan  AS  agar dikeluarkan  dari  daftar  negara  pendukung  teroris  dinilai  Iran  sebagai  sikap  pengecut (Reuters, 2020).
Kecaman  juga  datang  dari  organisasi  dan  milisi  perjuangan  anti-Israel,  di antaranya adalah Hizbullah. Milisi bersenjata asal Lebanon ini mengungkapkan bahwa pilihan  Sudan  adalah  keruntuhan  sebuah  bangsa  dalam  hal  politik  dan  moral  (Seth, 2020).  Sudan  yang  dulunya  terkenal  sebagai  negara  Islamis  yang  kuat  dengan ideologinya  kini  harus  berpisah  haluan  dengan  Hizbullah.  Bahkan,  Sudan  juga  harus mengambil  langkah  yang  sama  dengan  AS  dan  Israel,  yaitu  menetapkan  milisi-milisi bersenjata semisal Hizbullah, Hamas, dan Ansharullah Yaman sebagai organisasi teroris.
Kecaman  juga  datang  dari  dalam  negeri  Sudan.  Berbagai  demonstrasi  dan penolakan muncul dari berbagai pihak. Mantan Perdana Menteri Sudan serta Pimpinan partai terbesar Sudan, Partai Nasional Umat (National Umma Party / Hizb Al-Ummah Al- Qaumy)  Sadiq  Al-Mahdi  menolak  dengan  keras  keputusan  Sudan  menerima  tawaran normalisasi.  Al-Mahdi  menilai  tawaran  tersebut  adalah  bukti  politik  rasis  yang  masih dijalankan  Trump  (Haaretz,  2020).  Aksi-aksi  demo  juga  terjadi  dimana  rakyat  Sudan menyatakan  penolakan  mereka  atas  normalisasia  ini.  Penolakan  dari  dalam  negeri menunjukkan  bahwa  identifikasi  “kepentingan  nasional”  yang  dikemukakan  elit pemerintah  belum  tentu  sejalan  dengan  kepentingan  nasional  dalam  persepsi masyarakat.

## Simpulan
Sudan adalah negara yang semula sangat tegas mendukung Palestina, antara lain menyatakan  boikot  terhadap  Israel,  membantu  Mesir  saat  berperang  melawan  Israel tahun  1967,  serta  menolak  hubungan  diplomatik  dengan  Israel.  Israel  juga  terbukti melakukan  berbagai  upaya  untuk  mendestabilisasi  Sudan.  Namun,  pada  tahun  2020, Sudan mengambil keputusan mengejutkan, yaitu bersedia menormalisasi hubungannya dengan Israel.
Dinamika  politik  dalam  negeri  Sudan  yang  ditandai  dengan  kudeta  terhadap Presiden  Omar  Al-Bashir  oleh  militer  negara  itu  tahun  2019.  Hal  ini  menjadi  faktor penting berubahnya kebijakan luar negeri Sudan. Sudan di bawah kepemimpinan Omar Al-Bashir selama ini bersikap keras terhadap campur tangan Israel dalam mendukung segala kebutuhan pemberontakan Sudan Selatan.
Tumbangnya Omar Al-Bashir membuka jalan bagi Israel dan AS untuk menekan Sudan yang secara ekonomi memang sangat membutuhkan bantuan internasional. Di
antara alasan yang akhirnya mendorong disetujuinya tawaran normalisasi antara Israel dengan Sudan adalah situasi krisis ekonomi yang dialami Sudan akibat dari  keputusan Amerika  Serikat  untuk  memasukkan  Sudan  dalam  daftar  negara-negara  yang  diduga mendukung  terorisme.  Keputusan  inilah  yang  akhirnya  membuat  Sudan  diembargo secara ekonomi dalam lingkup internasional.
Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan Burchill dan  Kissinger,  keputusan  sebuah  negara  dipandang  sebagai  upaya  untuk  meraih kepentingan nasional. Dengan demikian, keputusan Sudan untuk melakukan normalisasi hubungan  dengan  Israel  dianggap  langkah  yang  mempertimbangkan  kepentingan nasional.
Dukungan dan penolakan atas keputusan Sudan itu merupakan resiko yang harus diterima  oleh  negara  itu.  Ideologi  Pan-Arabisme  yang  diprakarsai  Liga  Arab  serta organisasi  internasional  seperti  PBB  secara  umum  cenderung  mendukung  keputusan Sudan  untuk  melakukan  normalisasi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel.  Sedangkan pendukung dan simpatisan Pan-Islamisme yang diprakarasai OKI cenderung mengecam dan  menolak  keputusan  normalisasi,  karena  sikap  ini  dianggap  mengingkari  janji bersama yang termaktub dalam Piagam OKI, Prakarsa Perdamaian Arab, dan Resolusi DK PBB 1515. Penolakan yang muncul dari dalam negeri Sudan, yaitu berupa protes dan aksi-aksi demo massa. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dalam persepsi elit belum tentu menjadi kepentingan nasional dalam persepsi rakyat.

## Daftar Pustaka
Abbas, H.R. (2020). “ ”.يبرعلا يموقلا نملأا ىلع اهتايعادتو نادوسلا بونج ةلود عم ةيليئارسلاا تاقلاعلا يبرعلا يطارقميدلا زكرملا . Diambil 17 Januari 2021
(https://www.democraticac.de.w0124385.kasserver.com/?p=67058).
Amin, M. (2021). Sudan signs deal to normalize relations with Israel. Aa.com, [online]. Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/africa/sudan-signs-deal-to-normalize-relations- with-israel/2100349 [Diakses 24 Februari 2021].
Aljazeera. (2021). Sudan’s cabinet votes to repeal Israel boycott law. [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/6/sudanese-cabinet-votes-to-repeal- israel-boycott-law [Diakses 23 Februari 2021].
Aljazeera. 2020. “ تاحيرصت يفني يدهملا بزح ..ليئارسإو نادوسلا عيبطت ةلازإب يضمت نطنشاوو ناهربلا باهرلإا ةمئاق نم موطرخلا .” [online]. Dalam: (https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/10/27/ عيبطت - نادوسلا - ليئارسإ ).
[Diakses 23 Februari 2021].
Al-Kareem, I.A. (2012). The Israeli Role in Darfur Crisis.  Journal of the Center Palestine Studies, [online] 16, 43-64. Dalam: https://www.iasj.net/iasj/article/64487 [Diakses 23 Februari 2021].
Art, R. J. (2013). A grand strategy for America. New York: Cornell University Press.
Ashaf,  M.A.  (2016).  Akar  Epistemik  Hegemoni  Politik  Barat  terhadap  Nasionalisme  di Timur  Tengah.  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan  [online]  24(2).  Dalam: https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/954  [Diakses  23 Februari 2021].
Bainus,  A.  dan  Rachman,  J.B.  (2018).  Kepentingan  Nasional  dalam  Hubungan Internasional. Intermestic: Journal of International Studies, 2(2), 109 – 15.
BBC.  (2010).  Omar  Bashir:  ICC  delegation  begins  talks  in  Sudan  over  former  leader. [onine].  Dalam:  https://www.bbc.com/news/world-africa-54548629  [Diakses  23 Februari 2021].
Burchill,  S.  (2005).  The  national  interest  in  international  relations  theory.  New  York: Palgrave Macmillan.
Burdah, I. (2008). Konflik Timur Tengah. Jakarta: Tiara Wacana.
Burdah, I. (2020). Quo Vadis Dunia Arab Kontemporer? Gerakan Protes, Politik Muslim,
Covid-19,  dan  Arah  Perubahan.  [online]  UIN  Sunan  Kalijaga.  Dalam: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40806/ [Diakses 23 Februari 2021].
Cahyanti,  P.  (2017).  Analisis  Konflik  Sudan  Dan  Sudan  Selatan  Pasca  Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan Dari Sudan. Journal of International Relations, 3(4), 84 – 95.
Dewinta, R,T,A., Windiani, R., dan Hanura, M. (2016).  Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya Di Myanmar Tahun 2012- 2013. Journal of International Relations, 2(2), 127 – 34.
dw.com.  (2020).  Sudan  to  Normalize  Ties  with  Israel,  Says  US  |  DW  |  23.10.2020. [online].  Dalam:  https://www.dw.com/en/sudan-to-normalize-ties-with-israel- says-us/a-55378202 [Diakses 18 Januari 2021]
Findley, P., Astuti, A., dan Yuliani, L. (1995). Diplomasi munafik ala Yahudi: mengungkap fakta hubungan AS-Israel. Bandung: Mizan.
Guzansky, Y., dan Marshall, Z,A. (2020). The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications. Israel Journal of Foreign Affairs, 14(3), 379-389.
Haaretz. (2020). Head of Sudan’s Largest Party Slams Recognizing Israel. [online]. Dalam: https://www.haaretz.com/israel-news/head-of-sudan-s-largest-party-slams- recognizing-israel-1.9258920 [Diakses Diambil 18 Januari 2021]
Haris,A,M.  (2020).  Sudan  Kini  Sekuler.  [online]  UIN  Surabaya.  Dalam: https://w3.uinsby.ac.id/sudan-kini-sekuler/ [Diakses 18 Januari 2021].
Howeidi, F. (2014). Israelis can tell the whole story of Sudan's division - they wrote the script  and  trained  the  actors.  Middle  East  Monitor,  [online].  Dalam: https://www.middleeastmonitor.com/20140125-israelis-can-tell-the-whole-story- of-sudans-division-they-wrote-the-script-and-trained-the-actors/ [Diakses 20 Februari 2021].
Iqbal, A. (2011). Perang Perang Paling Berpengaruh Didunia. Jogja: Bangkit Publisher.
Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina- Israel 1967-1995. Avatara , 4(3).
Koren, H. (2019). South Sudan and Israel: A love affair in a changing region?. [online] Dayan. Dalam: https://dayan.org/content/south-sudan-and-israel-love-affair- changing-region [Diakses 18 Januari 2021].
Lesch,  Mosely, A., dan Tessler, M. (1989). Israel, Egypt, and the Palestinians. From Camp David to Intifada.  Bloomington: Indianapolis.
Masyrofah, M. (2015). Fakta Perjanjian Damai Dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah  Dalam  Proses  Perdamaian  Konflik  Israel-Palestina  Pasca  Kemerdekaan Palestina.  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-i,  [online]    2(1).  Dalam: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2243  [Diakses  20  Maret 2021].
Middle  East  Monitor.  (2020).  “Washington:  ‘Normalisation  Serves  Israel  Better  than Annexation”  [online]  Dalam:  https://www.middleeastmonitor.com/20201003 - washington-normalisation-serves-israel-better-than-annexation/. [Diakses 18 Januari 2021].
Nydell,  M,  K.  (2018).  Understanding  Arabs:  A  contemporary  guide  to  Arab  society. London: Nicholas Brealey.
Ottaway,  M.,  dan  El-Sadany,  M,.  (2012).  SUDAN:  From  conflict  to  conflict.  Carnegie Endowment for International Peace,  (8).
Pero, M, D. (2010). The Eccentric Realist: Henry Kissinger and the Shaping of American Foreign Policy. New York: Cornell University Press.
RA, F. Rosyana., Dermawan, W., dan Akim. (2019).  Conflict Resolution in South Sudan.
Jurnal ICMES, [online] 3(1), 53 – 74. Dalam: https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.44 [diakses 18 Februari 2021].
Rehman,  A, Ur. (2020).  Causes behind the Abraham Accord and Its Consequences for the  Peace  Process  in  the  Middle  East.  The  Middle  East  International  Journal  for Social Sciences (MEIJSS), [online] 2(2), 73-83. Dalam: doi:
10.5281/ZENODO.4314077 [diakses 26 Maret 2021].
Republika.  (2020).  Sudan  Ditekan  AS  Normalisasi  Dengan  Israel.  [online].  Dalam: https://republika.id/posts/10725/sudan-ditekan-as-normalisasi-dengan- israel%C2%A0 [Diakses 18 Januari 2021].
SD, H. Alunaza, dan Sherin, V. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait masalah imigran.  Intermestic: Journal of International Studies 2(2), 156 – 170. Dalam: doi:10.24198/intermestic.v2n2.4 [Diakses 18 Januari 2021].
Security  Council  of  United  Nations.  (2003).      Resolution  1515  (2003).  [online]  Dalam: https://undocs.org/S/RES/1515(2003) [Diakses 18 Januari 2021].
Scham, P., dan Lucas, R. (2001). Normalization  and Anti- Normalization in Jordan : The Public Debate. Middle East, 5(3), 55.
Seth J, F. (2020). Hezbollah Threatens Sudan over Israel-Sudan Ties.  JPost.Com, [online]. Dalam: https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/hezbollah-threatens-sudan- over-israel-sudan-ties-647371 [Diakses 18 Januari 2021].
Sihbudi, M, R. (2007). Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara- negara Muslim. Bandung: Mizan Hikmah.
State.gov.  (2020).  Abraham  Accords  Peace  Agreement.  [online]  Dalam: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed- FINAL-15-Sept-2020-508.pdf [Diakses 8 Januari 2021].
Reuters. (2020). Iran Says U.S.-Brokered Sudan- Israel Deal Secured by ‘Ransom. [online] Dalam:    https://www.reuters.com/article/uk-sudan-israel-iran-idUSKBN2790B4 [Diakses 24 Februari 2021].
Teitelbaum,  J.  (2009).  The  Arab  Peace  Initiative:  A  Primer  and  Future  Prospects.
Jerusalem: Jerusalem Center of Public Affairs (JCPA)
The  Arab  Weekly.  (2020).  Sudanese  leaders  divided  on  normalisation  with  Israel. https://thearabweekly.com/sudanese-leaders-divided-normalisation-israel
Times of Israel. (2021). Sudan Signs ‘Abraham Accords’ with US, Paving Way for Israel Normalization..    [online].  Dalam:  https://www.timesofisrael.com/sudan-signs- abraham-accords-with-us-paving-way-for-israel-normalization/ [Diakses 15 Januari 2021].
Totoda, F, F. (2017).  Upaya Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik terhadap Kuba Tahun 2013-2016. Universitas Mulawarman E-Journal, 6(1).
Uca.edu. (t.t). Anglo-Egyptian Sudan (1922-1956). [online]. Dalam: https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/middle-eastnorth-africapersian- gulf-region/anglo-egyptian-sudan-1922-1956/ [Diakses 24 Februari 2021].
VOA (Voice of America). (2019). A Timeline of Key Events in Rule of Sudan's al-Bashir.
[online] Dalam: https://www.voanews.com/africa/timeline-key-events-rule- sudans-al-bashir [Diakses 25Februari 2021].
Wahiduddin,  W.  (2020).    Konflik  Sudan  dan  Jatuhnya  Rezim  Omar  Al-Bashir.    Jurnal Bahasa Arab, 17(1), 50-67.
Wahyudi, N., Basyar, M.H., Mashad, D. dan Ghafur, M.F. (2016). Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 245 – 60.
Wardani, B. K. (2020).  Kebijakan Amerika Serikat Menghapus Embargo Ekonomi Sudan Pada Tahun 2017.  Skripsi, Universitas Brawijaya.
Xinhua.  (2004).    Sudan  accuses  Israel,  Germany  of  involvement  in  Darfur  conflict.
[online] Dalam: https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-accuses-israel-germany- involvement-darfur-conflict [Diakses 25 Januari 2021]