## Wajah Hukum
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban

## Ahmad Zulfikar, Syarifa Mahila, Kemas Abdul Somad, S. Sahabuddin
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi Correspondence email: ahmadzulfikar@unbari.ac.id, mahilasyarifa64@gmail.com
Abstrak. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan sampai saat ini masih didapati. Tindak  pidana  penganiayaan  yang  melibatkan  anak  khususnya  Tindak  pidana  penganiayaan  oleh  anak  di  bawah  umur  yang dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  anak  yang  mengakibatkan  kematian  korban  tidak  hanya  di  kategorikan  sebagai  kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam  tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak  kekerasan dan di jebloskan  ke  dalam  penjara  atau  rumah  tahanan  dan  seringkali  mereka    di  perlakukan  selayaknya  orang  dewasa.  Namun  tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana  anak  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang mengedepankan  penyelesaian  masalah  hukum  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  pada  pemulihan  dan  ganti  kerugian  yang dialami oleh korban dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.
Kata kunci: Penganiayaan; anak; kematian
Abstract.  Criminal  cases  involving  minors,  such  as  abuse  cases,  are  still  being  found.  Criminal  acts  of  maltreatment  involving children, in particular criminal acts of abuse by minors committed by more than one child resulting in the death of the victim are not only categorized as reasonable delinquency, but have led to a crime. Lots of children commit acts of violence and thrown into prison or detention and often they are treated like adults. However, it is not uncommon for children who commit crimes not to be detained  but  to  be  fostered  in  child  development  institutions.  This  is  because  the  juvenile  criminal  justice  process  has  been regulated in  Law  Number 11 of 2012 concerning  the Juvenile Criminal  Justice System  which prioritizes the settlement  of legal issues  involving  children  as  perpetrators  in  the  recovery  and  compensation  experienced  by  victims  from  punishing  children  as perpetrators of crimes, but related to the act of a child committing maltreatment causing the death of another person, this matter needs to be considered.

## Keywords: Persecution; child; death

## PENDAHULUAN
Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga  yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak- anak tanpa terkecuali. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan,  lagi  pula  kebanyakan  penjahat  yang  sudah  dewasa  umumnya  sudah  sejak  kecil  melakukan  kejahatan. Pencegahan  kejahatan  yang  dilakukan  anak-anak  akan  berpengaruh  baik  pula  terhadap  pencegahan  kejahatan  orang dewasa. 1
Hal  ini  biasanya  disebabkan  adanya  dendam,  pencemaran  nama  baik,  merasa  dirugikan,  dilecehkan  maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan  anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki  peranan  strategis  serta  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan  dan  perlindungan  dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang. 2 Pengertian  tentang  anak  sangat  beragam  dan  sering  dikaitkan  dengan  batas  usia  seseorang,  yang  menjadi kerangka  operasional  dalam  pengkajian  ini  adalah  pengertian  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  didalam Pasal  1  Undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ditetapkan  batas  usia  seorang adalah telah berumus 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Seiring  banyaknya    kasus  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur,  seperti  kasus  penganiayaan,
1 Wagiati Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak , Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 142
2 Wijoyo, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.2

## Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari  segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk  melakukan  kejahatan  semakin  canggih.  Tindak  Pidana    tidak  hanya  terjadi  pada  satu  orang  pelaku  saja,  akan tetapi  sering  terjadi  bahwa  lebih  dari  seorang  terlibat  dalam  satu  peristiwa  tindak  pidana  atau  apabila  dalam  suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan .
Moeljatno  mengatakan  bahwa  ajaran  penyertaan  sebagai strafaufdehnungsgrund atau  sebagai  ajaran  yang memperluas  dapat  dipidananya  orang  yang  tersangkut  dalam  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana.  Karena  sebelum seseorang  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana,  orang  itu  sudah  harus  melakukan  perbuatan  pidana. Oleh  karena  itu,  disamping  delik-delik  biasa  terdapat  beberapa  delik-delik  seperti  percobaan  dan  delik  penyertaan yang  memperluas  dapat  di  pidananya  orang  yang  tersangkut  dalam  timbulnya  suatu  perbuatan  pidana ( strafaufdehnungsgrun ). 3
Yang paling mengkhawatirkan adalah tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai  kenakalan  yang wajar, namun sudah mengarah dalam   tindak  kejahatan, Banyak  sekali anak- anak yang melakukan tindak  kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina  di  lembaga  pembinaan  anak.  Hal  ini  karna  proses  peradilan  pidana  anak  telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengedepankan  penyelesaian masalah  hukum  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  pada  pemulihan  dan  ganti  kerugian  yang  dialami  oleh  korban dari  penghukuman  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  terkait  dengan  perbuatan  anak  yang  melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.
Seperti  kasus  yang  terjadi  setelah  pertandingan  futsal  antar  sekolah    menengah  Atas  (SMP)  se-Kota  Jambi dalam  rangka  perebutan  Piala  Wakil  Wali  Cup  Kota  Jambi,  dalam  pertandingan  antara  SMP  Muhammadyah  lawan SMPN.7 Kota Jambi terjadi perkelahian di pertandingan Futsal. Berlanjut diluar pertandingan salah satu Anak inisial AZ    membacok  kepala  bagian  belakang  korban  RK,  lalu  AZ  melarikan  diri.  Dalam  proses  hukum  tindak  pidana  ini pelaku  anak  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaan  yang  berbeda  yakni  dengan  surat  dakwaan Nomor  9/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  Surat  Dakwaan  Nomor  10/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  Surat  dakwaan Nomor  11/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  Surat  dakwaan  Nomor  12/Pid.Sus-Anak  /2021/PN  Jmb,  yang  sama-sama didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.
Dalam  proses  hukum  karena  pelaku  tindak  pidana  ini  masuk  dalam  tindak  pidana  anak  yang  diatur  dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim wajib melakukan diversi. Dalam proses diversi yang dilakukan majelis hakim penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai, dimana orang tua korban  tidak  mau  berdamai.  Tetapi  setelah  diupayakan  oleh  orang  tua  pelaku  maka  terjadilah  perdamaian  di  luar pengadilan dengan  keempat orang  tua pelaku dan orang tua korban, dan orang  tua pelaku  sepakat  akan memberikan uang  duka,  dan  biaya-biaya  sedekah  untuk  tujuh  hari  almarhum  dan  sebagainya  sebagai  uang  duka  sejumlah Rp.50.000.000,- dan uang sedekah akan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- yang akan ditanggung oleh keempat orang tua  pelaku.  Sehingga  masing-masing  Rp.15.000.000,-.  Dan  pada  saat  penandatangan  surat  perdamaian  diberikan sebesar Rp.30,000.000,- . sisanya akan dibayar masing-masing empat orang tua pelaku sebesar Rp.7.500.000,-.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahasnya  satu  penelitian  yang  berjudul Tindak  Pidana Penganiayaan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang  Yang  Dilakukan  Oleh  Lebih  Dari  Satu  Orang  Anak  Yang Mengakibatkan Kematian Korban yang bertujuan  menganalisis penerapan asas Delneming dalam hukum pidana yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  anak  menurut    Sisitem  Peradilan  Pidana  Anak    dalam  Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  jelaskan  sebelumnya,  maka  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut bagaimana  Penerapan  Asas  Deelneming  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Putusan  Hakim  Nomor:  :  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,    Nomor:  10/Pid.Sus- Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor  :  12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  dan  apa  Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda?

## METODE
Penelitian menggunakan jenis penelitian normative empiris Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder dengan memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang  mengatur  segala  kehidupan  manusia.  Maka  dari  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan
3 Ibid . hal. 123.
Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
sistematis  tentang  hukum  di  Indonesia  terkait  tentang Tindak Pidana Penganiayaan  Oleh  Anak  Di Bawah  Umur Yang  Dilakukan  Oleh Lebih Dari  Satu Orang  Anak  Mengakibatkan Kematian Korban. Analisis  dimaksudkan berdasarkan  pengolahan  bahan  kajian  penelitian  yang  diperoleh  akan  dilakukan  analisis  secara  cermat  untuk menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Asas  Deelneming  Dalam  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang Mengakibatkan  Kematian  Dalam  Putusan  Hakim  Nomor:  :  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,    Nomor:  10/Pid.Sus- Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb
Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  terhadap  beberapa  perkara  antara  lain  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb, Nomor:  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor  :  12/Pid.Sus- Anak/2021/Pn  Jmb  bahwa  dalam  KUHAP  tidak  disebutkan  pengertian  surat  dakwaan.  Namun,  terhadap  ciri-ciri surat  dakwaan  beserta  pihak  yang  berwenang  membuatnya  tetap  disebutkan.  Seperti  di  dalam  Pasal  143  ayat  (2) KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Walaupun  tidak  disebutkan  mengenai  pengertian  surat  dakwaan  tersebut,  namun  terdapat  beberapa  sarjana hukum  mencoba  memberikan  definisi  terhadap  surat  dakwaan,  seperti A.  Soetomo yang  menjelaskan  surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas  perkara  ke  pengadilan  yang  memuat  nama  dan  identitas  pelaku  perbuatan  pidana,  kapan  dan  di  mana perbuatan dilakukan  serta uraian  secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan  tersebut  yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa  di  sidang  pengadilan  untuk  dibuktikan  apakah  benar  perbuatan  yang  dakwaan  itu  betul  dilakukan  dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.
Surat dakwaan dapat dianggap  sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu  syarat formil dan  syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a  dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut:
1. Syarat  formil sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  yang  memuat  hal-hal  yang berhubungan  dengan  :  (1)  Surat  dakwaan  diberi  tanggal  dan  di  tandatangani  oleh  penuntut  umum/jaksa.  (2) Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat  tinggal,  agama,  dan pekerjaan tersangka;
2. Syarat  materiil sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  memuat  dua  unsur  yang  tidak boleh di lalaikan yaitu : (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2)  Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delecti dan locus delicti).
Pada dasarnya, KUHAP tidak menjelaskan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Adapun bentuk surat dakwaan  yang berkembang adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:
1. Dakwaan Tunggal/Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak  mengandung  fakta  “penyertaan” (mededaderschap) atau  faktor concursus maupun  faktor  “alternatif” atau  faktor  “subsidair”.  Baik  pelakunya  maupun  tindak  pidana  yang  dilanggar  sedemikian  rupa  jelas  dan sederhana, sehingga  surat dakwaan  cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan  tunggal  mempunyai  sifat  sederhana  yaitu  sederhana  dalam  perumusannya  maupun  sederhana  dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
2. Dakwaan  Alternatif adalah  surat  dakwaan  yang  didalamnya  terdapat  beberapa  perumusan  tindak  pidana, tetapi  pada  hakekatnya  yang  merupakan  tujuan  utama  ialah  hanya  ingin  membuktikan  satu  tindak  pidana  saja diantara  tindak  pidana  yang  didakwakan.  Dakwaan  ini  digunakan  dalam  hal  antara  kualifikasi  tindak  pidana yang  satu  dengan  kualifikasi  tindak  pidana  yang  lain  menunjukkan  corak  atau  ciri  yang  sama  atau  hampir bersamaan  dan  bila  belum  didapat  keputusan  tentang  tidak  pidana  mana  yang  paling  tepat  dapat  dibuktikan. Dalam  dakwaan  ini  terdapat  beberapa  dakwaan  yang  disusun  secara  berlapis,  lapisan  yang  satu  merupakan alternatif  dan  bersifat  mengecualikan  dakwaan  pada  lapisan  lainnya.  Meskipun  dakwaan  terdiri  dari  beberapa lapisan,  tetap  hanya  satu  dakwaan  yang  akan  dibuktikan.  Pembuktian  dakwaan  tidak  perlu  dilakukan  secara

## Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
berurut  sesuai  lapisan  dakwaan,  tetapi  langsung  kepada  dakwaan  yang  dipandang  terbukti.  Apabila  salah  satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Dakwaan  Kumulatif adalah surat dakwaan yang didalamnya  terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri  sendiri  artinya  tidak  ada  hubungan  antara  tindak  pidana  yang  satu  tehadap  yang  lain  dan  didakwakan secara  serempak.  Dalam  hal  ini  didakwakan  beberapa  tindak  pidana  sekaligus  dari  kesemua  dakwaan  harus dibuktikan  satu  demi  satu.  Tindak  pidana  yang  didakwakan  masing-masing  berdiri  sendiri,  tetapi  didakwakan secara  serempak  asal  saja  pelaku  dari  tindak  pidana  itu  adalah  sama.  Dakwaan  yang  tidak  terbukti  harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masingmasing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. 4. Dakwaan  Subsider merupakan  surat  dakwaan  yang  seringkali  dikacaukan  dengan  pembuatan  surat  dakwaan alternatif  terutama  bagi  mereka  yang  kurang  memahami  penggunaan  dan  maksud  penyusunan  surat  dakwaan tersebut.  Penggunaan  dalam  praktek  sering  dikacaukan  antara  keduanya.  Dalam  pembuatan  surat  dakwaan alternatif,  Penuntut  Umum  ragu-ragu  tentang  jenis  tindak  pidana  yang  akan  didakwakan  kepada  terdakwa, karena  fakta-fakta  dari  berita  acara  Pemeriksaan  penyidikan  kurang  jelas  terungkap  jenis  tindak  pidananya. Sedangkan  dalam  dakwaan  subsidair,  Penuntut  umum  tidak  ragu-ragu  tentang  jenis  tindak  pidananya,  tetapi yang  dipermasalahkan  adalah  kualifikasi  dari  tindak  pidana  yang  akan  didakwakan  apakah  tindak  pidana tersebut  termasuk  kualifikasi  berat  atau  kualifikasi  ringan.  Surat  dakwaan  tersebut  disusun  dalam  bentuk primair,  subsidair  dan  seterusnya  dengan  Pasal  yang  terberat  lebih  dahulu  baru  Pasal  yang  ringan  ancaman hukumannya.  Sebagai  konsekuensi  bila  dakwaan  dibuat  secara  subsidair,  maka  dalam  tuntutan  pidana  atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya  (subsidair)  dan  seterusnya.  Bila  dakwaan  utamanya  tidak  terbukti  maka  harus  dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan  utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.
5. Surat Dakwaan Kombinasi/Campuran adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk  alternatif  dengan  dakwaan  subsidair  /  antara  dakwaan  kumulatif  dengan  dakwaan  subsidair  /  antar dakwaan  kumulatif  dengan  dakwaan  alternatif,  dan  sebagainya.  Dakwaan  ini  harus  diperhatikan  secara  teliti mengenai  bentukbentuk  dari  kumulasinya,  dan  jangan  sampai  upaya  untuk  mencegah  terdakwa  lepas  dari dakwaan  justru  memperluas  kemungkinan  terdakwa  untuk  lepas  dari  dakwaan.  Timbulnya  bentuk  ini  seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus  operandi  yang  dipergunakan.  Surat  dakwaan  ini  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  praktek penuntutan,  agar  terdakwa  tidak  lepas  atau  bebas  dari  dakwaan,  yakni  karena  kompleknya  masalah  yang dihadapi  oleh  penuntut  umum.  Dalam  penyusunan  surat  dakwaan  ini  haruslah  diperhitungkan  dengan  masak- masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.
Hakim  adalah  sebagai  pejabat  yang  melakukan  tugas  kekuasaan  kehakiman,  yang  diberi  tugas  untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  di  sidang  pengadilan.  Kepada  hakim  selalu  dituntut  untuk  memberikan  putusan sebenar-benarnya  dan  seadil-adilnya.  Putusan  hakim  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, masyarakat dan bangsa.
Karena  hakim  dalam  menjalankan  tugas  kekuasaan  kehakiman,  maka  kepadanya  diberikan  kebebasan, terutama  kebebasan  dalam  mengambil  putusan.  Berkaitan  dengan  perkara  pidana  yang  menganut  asas  legalitas, maka  bagaimana  penerapan  kebebasan  hakim  dalam  mengambil  putusan  perkara  pidana.  Hakim  pada  waktu mengambil putusan perkara pidana bertitik tolak dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Terhadap surat dakwaan tersebut hakim mempunyai kebebasan menurut undang-undang dan berdasarkan proses pemeriksan serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti, selanjutnya  mernberikan  putusan  berupa  jenis  putusan  pemidanaan,  putusan  bebas  atau  putusan  lepas  dari  segala tuntutan  hukum.  Apabila  diambil  putusan  pemidanaan,  jenis  pidana  apa,  berapa  lamanya  dan  bagaimana pelaksanaannya, adalah termaasuk kebebasan hakim dalam menentukannya.
Jadi  dari  uraian  tersebut  hakim  memilih  dakwaan  alternatif  ke.3  yaitu  pasal  358  ayat  (2)  KUHP  bukan penyertaan (delneming) dalam pasal 55 dan 56 KUHP.
B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda
a) Terdakwa  pelaku  anak  di  dakwa  dengan  dakwaan  alternatif  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56
Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).
Untuk  membuktikan  barang  siapa  sebagai  pelaku,  maka  perlu  terlebih  dahulu  membuktikan  perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta  kwalitas  Anak  sebagai  pembuat/pelaku  tindak  pidana,  akan  tetapi  haruslah  dibuktikan  apakah  Anak terbukti melakukan perbuatan materIil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,
Majelis  hakim  wajib  mempertimbangkan  apakah  peran  dari  Anak  yang  nantinya  akan  dikaitkan  dengan unsur  ke-3(tiga)  dalam  dakwaan  ini.  Turut  serta  di  dalam  pasal  358  KUHP  disebutkan  dan  dijelaskan  secara khusus dalam pasal ini sehingga dapat ditafsirkan bahwa turut serta dalam pasal ini bukanlah merupakan turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP akan tetapi turut serta disini adalah keikutan seseorang dalam  melakukan  penyerangan  mulai  dari  tahap  awal  dimana  dalam  dirinya  ada  niat  untuk  melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang yang nampak dalam sikap ataupun  tutur katanya, adapun pihak yang akan  diserang  terdiri  dari  bererapa  orang  ataupun  kelompok  yang  dapat  diserang  secara  acak  yang  kemudian disertakan dengan perbuatan turut menyerang ke tempat kejadian sudah cukup untuk seseorang dikenakan pasal ini meskipun dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap orang;
Khusus  untuk  orang  yang  turut  serta  dalam  pasal  ini  apabila  dapat  dibuktikan  dirinyalah  yang  telah menyebabkan  seseorang  mati  atau  luka  parah  maka  terhadap  orang  tersebut  selain  dituntut  menurut  pasal  ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Maka jelas peran dari  Anak  adalah  turut  serta  dalam  perencanaan,  anak  memiliki  niat  untuk  melakukan  penyerangan  dan  anak turut serta ke lokasi kejadian
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  unsur  “Turut  Serta  Dalam  Penyerangan  Atau  Perkelahian Dimana  Terlibat  Beberapa  Orang,  Selain  Tanggung  Jawab  Masing-Masing  Terhadap  Apa  Yang  Khusus Dilakukan Olehnya” telah terpenuhi oleh perbuatan anak;
Apa  yang  dimaksud  ‘dengan  sengaja’,  adalah  merupakan  sikap  bathin  yang  letaknya  dalam  hati  para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhpun demikian, unsur dengan sengaja  ini  dapat  dianalisa,  dipelajari  dan  disimpulkan  dari  rangkaian  perbuatan    yang  dilakukan  oleh  para terdakwa,  karena  setiap  orang  dalam  melakukan  perbuatan  selalu  sesuai  dengan  niat,  kehendak  atau  maksud hatinya;
Didalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud        dengan  kesengajaan  tetapi dalam MvT ( Memorie  van  Toelichting )  dijelaskan  bahwa  kesengajaan  ( opzet )  diartikan  sebagai  menghendaki  dan mengetahui  ( willen  en  wettens ).  Sedangkan  dalam  ilmu  pengetahuan  pidana  “kesengajaan”  dipelajari  dalam beberapa teori, antara lain :
(1). Teori  Kehendak.  Inti  kesengajaan  ini  adalah  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur-unsur  delik  dalam rumusan undang-undang.
(2). Teori  pengetahuan  atau  membayangkan.  Sengaja  berarti  membayangkan  akan  timbulnya  akibat perbuatannya  ;  orang  tidak  bisa  menghendaki  akibat  melainkan  hanya  dapat  membayangkan.    Teori  ini menitikberatkan  pada  apa  diketahui  atau  dibayangkan  oleh  si  pembuat  ialah  apa  yang  akan  terjadi  pada waktu ia berbuat.
Dari uraian pertimbangan unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya”  di atas, dapat disimpulkan bahwa anak telah  turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok Syahrul Romadhoni Als Madon;
b) Keyakinan Hakim
Karena semua unsur dari Pasal 358 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(tiga) Penuntut Umum.
Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya  berbunyi  sebelum  menjatuhkan  putusan,  Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  orangtua    Anak untuk  mengemukakan  hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak.  Atas  hal  tersebut  ayah  anak  menyatakan  bahwa  ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:
1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

## Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
Menurut  Penulis  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara,  dimana  dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak  merekomendasikan jika Anak  terbukti bersalah demi kepentingan  terbaik  bagi  Anak  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  merekomendasikan  “Anak  menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama”.
Dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana  penjara  terhadap  anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir”  oleh  karenanya  hakim  sependapat bahwa  terhadap  anak  tidaklah  dijatuhi  pidana  penjara  akan  tetapi  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  terhadap Anak  yang  paling  tepat  adalah  dijatuhi  pidana  dengan  syarat.  yang  syarat-syaratnya  akan  majelis  hakim tentukan dalam amar putusan.
Dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan  adalah  disamping membawa efek jera bagi Anak    juga  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  umum  dalam  arti  bahwa  jika  ada  anggota  masyarakat  yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika  sampai  melakukan  suatu  kejahatan  tentu  saja  akan  dihukum  yang  berat  sesuai  dengan  kesalahannya,  di samping  membawa  manfaat  bagi  masyarakat  umum  tersebut  di  atas  juga  diharapkan  akan  membawa  manfaat dan  berguna  pula  bagi  pribadi    Anak  itu  sendiri,  oleh  karena  itu  penjatuhan  hukuman  terhadap  Anak  tidak bertujuan  sebagai  pembalasan  maupun  nestapa  bagi  Anak,  melainkan  dimaksudkan  agar  Anak    kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk  menjalani  kehidupannya  secara  layak  dengan  bekal  kesadaran  penuh  sebagai  warga  negara  yang  taat hukum  disertai  dengan  tekad  dan  prinsip  untuk  senantiasa  lebih  berhati-hati  di  dalam  menapaki  perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;
Perbuatan  Anak  tersebut  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  adalah  atas  rasa solidaritasnya  dengan  teman  dan  anak  tidak  mempunyai  peran  yang  signifikan  terhadap  kematian  korban Syahrul  Romadhon  serta  antara  keluarga  Anak  dengan  keluarga  korban  telah  terjadi  perdamaian  sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai dengan asas retoratif justice dan pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  “Pidana  penjara  terhadap  anak  hanya digunakan  sebagai  upaya  terakhir”  majelis  hakim  Anak  berpendapat  terhadap  Anak  yang  terbaik  adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang telah ditentukan dalam amar putusan;

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  pembahasan  pada  setiap  bab  sebelumnya,  maka  untuk  menjawab  rumusan  masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tindak  Pidana  Penganiayaan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang  Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Kasus  Putusan Hakim  Nomor:  9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,    Nomor  :  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus- Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor  :  12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb)”  Diterapkan  asas  Penyertaan  ( deelneming) pada keempat  pelaku  yang  bukan  dalam  arti  penyertaan  dalam  Pasal  56  ayat  (2)  KUHP,  akan  tetapi  dengan  dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP.
2. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan  Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb,  Nomor:  11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb, Nomor:  12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  Jmb  telah  melakukan  diversi  terlebih  dahulu  sehingga  dengan  putusan  yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversi yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim , Jakarta, Sinar Grafika, 2019 Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018 Butarbutar Elizabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT.Refika Aditama, 2018 Zulkarnain, Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi , Pekan Baru, Al-Mujtahadah, 2016 Wijoyo, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2015 Ruba’I Masruchin, Hukum Pidana , Malang, Media Nusa Creative, 2014 Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Soetedjo Wagiati, Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Rafika Aditama, 2013 Gultom Maidi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Medan, Rafika Aditama, 2012
Ahmad Zulfikar et al., Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban
Ali Mahrus , Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2011 Rifai  Ahmad, Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Persfektif  Hukum  Progresif ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  2010. Hal.112 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi , Bandung, Kencana, 2009 Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta. Sinar Grafika, 2005 Masriani Yulies Tiena, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika, 2004 Huda  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006. Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77 Adji Oemar Seno, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta, Erlangga, 1991

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## Jurnal
Taufik  Makarao, Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak. Badan Pembina Hukum Nasional Kemntrian Hukum Dan Ham RI , 2013 Kartika Irwanti, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan , Volume 5, Nomor 3, 2016