E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENERAPAN  ATURAN  PERBUATAN  BERLANJUT  DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA
Alif Oksaryan Mulyana 1 , Diana Lukitasari 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 bieber.alif@student.uns.ac.id,
Abstract:  The  application  of  the  concursus  is  not  an  easy  thing  because  one  formulation  and  the  other Concursus formulations have similarities, so in its application, it is necessary to be careful and thorough with judges in deciding and applying which concursus rules will be used, therefore This article purpose of examining and answering the problem of how to apply the provisions of Article 64 of the Criminal Code regarding continuing actions in criminal case decisions. This legal research is prescriptive normative legal research. The approach used is statutory. The data collection technique used is a literature study. The data analysis  technique  uses  the  syllogism  method  with  a  deductive  mindset.  Based  on  the  results  of  the research conducted by the author, it can be concluded that in continuing actions there is a "relationship in such a way" between  every action  that is carried  out, which between one action  and  another  must  be linked and considered as one act only, and for these actions only arise. For one, this element is an essential element of Article 64 of the Criminal Code, this is what distinguishes it from other Concursus, especially from the Realist Concursus which is almost similar to continuing cctions yet these elements.
Keywords: Application; Action continues; Criminal Case Judgment
ABSTRAK:  Penerpan  concursus  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  karena  antar  satu  rumusan  dengan rumusan  Concursus  yang  lainnya  mempunyai  kemiripan  maka  dalam  penerpannya  diperlukan  kehati- hatian dan ketelitian Hakim dalam memutuskan dan menerapkan aturan concursus mana yang nantikanya akan  digunakann  oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menjawab  permasalahan mengenai  bagaimana  penerapan  ketentuan  Pasal  64  KUHP  tentang  perbuatan  berlanjut  dalam  putusan perkara  pidana.  penelitian  hukum  ini  sendiri  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah   pendekatan   perundang-undangan.   Teknik   pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola  pikir  deduktif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis    maka    dapat    disimpulkan bahwa  penerapan  dari  aturan  perbuatan  berlanjut  saat  terdapat  suatu  unsur  atau  sayarat  “hubungan sedemikian  ru pa”  antara  setiap  perbuatan  yang  dilakukan,  kemudian  diantara  satu  perbuatan  dengan perbuatan lain harus dikaitkan dan dianggap sebagai satu perbuatan saja, serta atas perbuatan- perbuatan tersebut  timbul  hanya  dari  satu  kehendak  saja,  dimana  unsur  tersebut  merupakan  unsur  yang  paling esensial dari Pasal 64 KUHP hal inilah yang membedakan dengan Concursus yang lain khususnya dengan Concursus Realis yang hampir serupa dengan Perbuatan Berlanjut.
Kata Kunci: Penerapan; Perbuatan berlanjut; Putusan Perkara Pidana

## 1. Pendahuluan
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam  pidana,  asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan  kepada tindakan  (yaitu  suatu  keada  atau  kejadian  yang  ditimbulkna  oleh  kelakuan  orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu. Tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan melanggar satu perbuatan atau satu peraturan saja tapi juga dengan bentuk gabungan yang Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dinamakan perbarengan. Di dalam beberapa literatur hukum pidana digunakan istilah seperti concursus, samenloop dan gabungan tindak pidana.
Gabungan  melakukan  tindak  pidana  sering  diistilahkan  dengan  concursus  atau samenloop. (Nur’ainy. AM, 2003: 85) Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering  diistilahkan  dengan  Samenloop  van  Strafbare  Feiten  yaitu  satu  orang  yang melakukan beberapa peristiwa pidana. (E. Utrecht, 1994:73) dalam bahasa Belanda juga disebut samenloop van strafbaar feit atau concursus, dalam sistem peradilan di Indonesia pun  hakim  sering  menggunakan  atau  menerapkan  pengaturan  mengenai  concursus tersebut.
Pengaturan mengenai pasal concursus sendiri ini dibuat adalah dengan tujuan untuk meringankan  pidana,  namun  tidak  berlaku  secara  umum,  bergantung  pada  hal  yang menjadi  dasar  dari  pandangannya  tehadap  pristiwa  konkret  tertentu.  Ada  dua  alasan pembentuk  undang-undang  menghendaki  agar  beberapa  tindak  pidana  (perbarengan) diadili  secara  serentak  dan  diputus  dalam  satu  putusan  pidana  dan  tidak  dijatuhkan sendiri-sendiri artinya tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing- masing yaitu (Chazawi, 2009:161-166) : Kesatu, Pertimbangan segi Psikologi, bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama  dianggap  lebih  berat  dari  menjalani  hukuman  dua  kali  dalam  jumlah  yang  sama. Kedua,  Pertimbangan  segi  kesalahan  pelaku,  maksudnya  kesalahan  pelaku  dalam  hal melakukan tindak pidana setelahnya dipandang lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal  tindak  pidana  yang  pertama.  Pertimbangan  ini  dikemukakan  sehubungan  dengan adanya  anggapan  penjatuhan  pidana  dasarnya  adalah  suatu  peringatan  dari  negara kepada pelaku tentang kesalahannya karena suatu perbuatan tindak pidana.
Mengenai  perbarengan  perbuatan  pidana,  dikenal  dalam  3  (tiga)  bentuk  yaitu: Concursus idialis (Pasal 63 KUHP), Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan Concursus realis (Pasal 65 KUHP). (Fahrurrozi,   Abdul R.S Paris, 2018; 132) Concursus Idealis,   yaitu perbarengan  peraturan,  dimana  dari  dari  satu  perbutan  yang  dilakukan  oleh  pelaku terdapat  beberapa  peraturan  yang  dilanggar,  kemudian  Concursus  Realis,      yaitu perbarengan perbuatan, dimana pelaku melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri, yang terakhir adalah Perbuatan berlanjut, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ada  hubungan  yang  erat,  sehingga  beberapa perbuatan tersebut dipandang satu perbuatan.
Terdapat hal menarik dalam membahas mengena perbarengan pidana ini, apabila kita melihat antara Perbuatan Berlanjut dan Concursus Realis tersebut, dimana terdapat kesamaan  karakteristik  atau  hal  yang  identic,  dimana  diantara  keduanya  sama-  sama melakukan  beberpa  perbuatan,  yang  manakala  hal  tersebut  membuat  penerapan  dari aturan  Concursus  khusunya  perbuatan  berlanjut  menjadi  suatu  hal  yang  agak
membingungkan.  Mengingat  bahwa  KUHP  Indonesia  merupakan  warisan  dari  KUHP Belanda, dimana di dalam versi KUHP Indonesia juga tidak terdapat penjelasan dari Pasal 64,  sehingga  dengan  tidak  adanya  penjelasan  tersebut,  akan  sangat  sulit  untuk menentukan atau menerepakan aturan Concursus  mana yang akan digunakan.
Abu-  abunya  rumusan  mengenai  aturan  perbuatan  berlanjut    yang  sekilas  mirip dengan  perbarengan  perbuatan  (Concursus  Realia)  acapkali  penerapan  dari  pasal concursus  seringkali  tidak  tepat  sasaran,  bahwasannya  karena  kebingungan  atau ketidaktelitian hakim dalam menentukan dan menerapakan pasal concursus mana yang seharusnya digunakan, bisa saja karena kesalahan penerpan aturan concursus tersebut berakibat  terdakwa  merasa  dirugikan  karena  mungkin  saja  tidak  sesuai  apa  yang terdakwa  lakukan  dan  satu  hal  yang  paling  penting  adalah  tujuan  dari  concursus  itu sendiri  tidak  tercapai  yaitu  untuk  meringankan  hukuman  terdakwa  agar  tidak  dijatuhi hukaman yang berlebihan atau penumpukan pidana
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, artikel ini akan membahas  bagaimana  penerapan  aturan  perbuatan  berlanjut  dalam  putusan  perkara pidana, khususnya mengenai batasan atau perbedaannya dengan Consursus Realis yang hampir  serupa,  sehingga  kedepannya  dalam  penerapan  aturan  Concursus  khusnnya perbuatan berlanjut tidak terjadi kebiasan dan saling mengenai pertujuan dari Concursus dapat terapai dan tidak ada pihak yang diruguikan.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana Batasan Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  bersifat  preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif karena untuk menjawab isu hukum dari permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2021:213). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus  (case  approach).  Penulis  melakukan  pendekatan  kasus  dengan  cara  menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap..  Sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif  yang  berpangkal  pada  pengajuan  premis  major  dan  premis  minor,  kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2021:89).

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Perbarengan tindak pidana adalah saat terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan  oleh  satu  orang  pelaku  di  mana  tindak  pidana  yang  dilakukan  pertama  kali belum dijatuhi putusab pidana, atau dengan kata antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. (Chazawi, Adami. 2009; 109) Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, kerena
beberapa  perbuatan  pidana  yang  terjadi  hakikatnya  hanya  dilakukan  oleh  satu  orang (samenloop van strafbare feiten).
Sistem peradilan di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis Perbarengan pidana, dimana 3 (tiga)  jenis  Perbarengan  pidana  tersebut  memiliki  aturan  masing-  masing  yang  diatur didalam  KUHP  serta  penerapannya  atau  peruntukannya  dalam  masing-  masing  kasus, (Teguh Prasetyo, 2011: 179-181)
1. Concursus idealis (Pasal 63 KUHP) Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari  suatu  aturan  pidana.  Sistem  pemberian  pidana  yang  dipakai  dalam  concursus idealis adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan  beberapa  perbuatan  (kejahatan  atau  pelanggaran),  dan  perbuatan- perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. Concursus  realis  (Pasal  65-71  KUHP)  Concurus  realis  terjadi  apabila  seseorang melakukan   beberapa   perbuatan,   yang   masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).
Masing-masing dari jenis Concursus diatas memiliki kriteria atau ciri yang berbeda- beda dalam penerapanya sesuai dengan perbuatan Terdakwa (Kusumaningrum, Dyah E. 2015; 41) berkenaan dengan itu ada hal yang menarik dimana pada pasal 64 KUHP ini yaitu mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (concursus realis atau samenloop) (Wempie Jh. Kumendong, 2012;1) dimana seperti yang dijelaskan  oleh  Eddy  O.S.  Hiariej  bahwasannya  perbuatan  berlanjut  pada  dasarnya merupakan  concursus  realis  namun  memiliki  sifat  atau  karakter  khusus.  Selain  karena keputusan  dari  suatu  kehendak  dan  persamaan  sifat  atau  sejenis  dari  perbuatan  yang dilakukan  sebagaimana  tersebut  diatas,  karakter  lainnya  adalah  berada  dalam  jangka waktu tertentu. (Eddy, Hiariej. 2016; 409) Melihat kesamaan keduanya, antara perbuatan berlanjut dengan concursus realis, bahwa pelaku sama-sama melakukan beberapa atau lebih  dari  satu  perbuatan.  Sedangkan,  dari  segi  perbedaan  keduanya  yaitu  dalam perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang sebagai satu  perbuatan  saja  karena  adanya  hubungan  antara  satu  dengan  lainnya,  sedangkan dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  dilakukan  itu  haruslah  dipandang masing-masing berdiri sendiri.
Kesamaan  tersebut  yang  membuat  Penerapan  Perbuatan  berlanjut  dalam  putusan perkara  pidana  menjadi  sedikit  rumit,  maka  diperlukan  penjelasan  yang  pasti  akan batasan atau garis besar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut atau concursus  realis  sehingga  nanti  dalam  prakteknya  kesalahan  dalam  penerapan perbarengan tindak pidana dapat diminimalisir dan tujuan dari concursus tersebut dapat tercapai, sedangkan mengenai perbedaan keduanya yang telah disinggung dibagian atas, yang  dimana  perbuatan berlanjut,  itu  haruslah  dipandang  sebagai satu perbuatan saja karena adanya hubungan yang sedemikian rupa antara satu dengan lainnya, sementara dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  (concursus  realis)  yang  dilakukan  itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.
Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagi perbuatan yang  berlanjut  yang  dimana  harus  memenuhi  tiga  syarat  atau  ciri-ciri  pokok  yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:
1. Terdapat  satu  keputusan  kehendak  si  pembuat,  dalam  arti  rentetan  beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat
2. Beberapa  perbutan  pidana  yang  dilakukan  haruslah  sejenis  atau  paling  tidak  sama kualifikasi deliknya
3. Jarak  waktu  antara  melakukanya  perbualan  pidana  yang  satu  dengan  perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama. (Mahrus Ali, 2011; 139)
Mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan  “ada  hubungannya  sedemikian  rupa”  di  antara  per buatan-  perbuatan  pelaku, sebagai  kriteria  dari  perbuatan  berlanjut  itu  sendiri,  merupakan  suatu  yang  wajar  dan sesuai dengan logika hukum apabila hakim menggunakan pendapat ahli yang ada, dengan menggunakan  pendapat  ahli  yang  tentunya  sudah  diterima  sebagai  teori  dalam  ilmu hukum  pidana,  diharapkan  hakim  dapat  mempunyai  gambaran  yang  lebih  jelas  dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana digambarkan dalam MvT, dimana dalam memori penjelasan  mengenai  pembentukan  pasal  64  KUHP  itu,  pembentuk  undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.
Berkenaan dengan adanaya unsur “ada hubungan yang sedemikian rupa’ perlu dikaji bagaimana  perbutan-perbuatan  tersebut  terikat  satu  sama  lain,  Perbuatan  berlanjut sendiri  mengenal  adanya  “satu  kehendak  jahat”  yang  dimana,  antar  s atu  perbuatan denga perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat atau kehendak  melainkan  hanya didasari  oleh  satu  kehendak  jahat,  dengan  artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi dilapangan dimana pelaku melakukan  berbagai perbuatan atau  kejahatan tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu kehendak saja.
Lebih lanjut menurut pendapat Simons, mengenai tindakan-tindakan tersebut tidak selalu harus sejenis asal timbulnya tindakan-tidakan itu dari satu criminal intention. Beliau mengartikannya  secara  umum  dan  lebih  luas  yaitu  ‘tidak  berarti  harus  ada  kehendak untuk tiap- tiap kejahatan’. Berdasar pengertian yang luas ini, maka tidak perlu perbuatan - perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan tujuan. (E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002;397)
Melihat  pendapat  dari  para  ahli  terkait  mengenai  syarat  “terdapat  hubungan sedemikian  rupa”  dalam  Pasal  64,  dimana  didalam  Pasal  64  KUHP  sebagai  pasal  yang mengatur  mengenai  perbuatan  berlanjut  tidak  mempunyai  penjelasan  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  “terdapat  hubungan  sedemikian  rupa  di  antara  perbuatan - perbuatan  yang  dilakukan”.  Sementara  itu  Hoge  Raad  dan  beberapa  ahli berpendapat bahwa “hubungan sedemikian rupa” tersebut dapat diartikan bahwa pelak u melakukan perbuatan-perbuatannya  berdasarakan  satu  kehendak  jahat  (one  criminal  intention). (Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. (2020; 300)
Mengenai  syarat  “hubungan  sedemikian  rupa”  yang  pendapatnya  telah  dikemukakan oleh Hoge Raad diatas dapat dijelaskan kembali bahwa perbuatan berlanjut merupakan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan- perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932 (Lamintang, 2016;48) serta  pendapat  oleh  Simons    menegenai  perbuatan  berlanjut  bahwa  “pemberlakuan pasal  64  KUHP  itu  hanya  berkenaan  dengan  masalah  penjatuhan  hukuman  dan  bukan dengan  masalah  pembentukan  satu  tindak  pidana,  dengan  segala  akibatnya  yakni berkenaan  dengan  tempat  terjadinya  tindak  pidana,  dengan  keturut  sertaan  dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain", dengan artian pandangan simons mengenai pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi berfokus pada dikenakannya satu hukuman saja. (Eddy, Hiariej. 2016; 409)
Terkait  dengan  putusan  di  pengadilan,  apabila  terdakwa  dinyatakan  memenuhi perbuatan  berlanjut,  maka  seharusnya  terdapat  penjelasan  yang  menjelaskan  bahwa perbuatan  terdakwa  adalah  perwujudan  dari  satu  kehendak  jahat,  dimana  dalam penerapan  perbuatan  berlanjut  pada  suatu  perkara  pidana  sebaiknya  berfokus  juga bahwa tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal  intention),  atau  dengan  kata  lain  beberapa  perbuatan  yang  pelaku  wujudkan adalah  melalui  satu  kehendak  jahat.  Hal  ini  juga  diperjelas  oleh  Adami  Chazawi  dalam bukunya (Chazawi,  2016:137),  Adami  Chazawi  menjelaskan  bahwa  apa  yang  dimaksud dalam pelaksaan dari satu kehendak yang terlarang ini merupakan “satu kehendak dasar (wilsbesluit) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana-tindak pidana yang  dilakukan  berikutnya  bersumber  pada  kehendak  dasar  ini,  dan  bukan  niat  yang ditujukan  pada  setiap  kali  perbuatan.  Ba hwa  satu  kehen’dak  inilah  yang  mendorong - memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan perbuatan pidana.”
Hakekatnya, bahwa adanya rumusan atau ketentuan dalam Pasal 64 tersebut adalah dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi atau keadaan disaat  apabila seseorang atau subjek  hukum  melakukan  beberapa  perbuatan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku lebih  dari  satu  kali  perbuatan,  yang  dimana  antara  satu  perbuatan  dengan  perbuatan lainnya  terdapat  suatu  kaitan  yang  erat,  berbeda  dengan  ketentuan  Concursu  Realis yang  lebih  menekankan  bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku dianggap berdiri sendiri- sendiri.
Berkenaan dengan penerapan hukum oleh hakim (rechtstoepassing) dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya tidak terlepas dari kemandirian hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal yang berkaitan terlebih lagi teori concursus adalah teori dalam ilmu hukum  yang  cukup  susah  untuk  diterapkan,  khususnya  penerapan  aturan  antara perbuatan berlanjut dengan concursus realis, karena dalam concursus sering dikaitkan dengan  sistem  (stelsel)  pemidanaan  dan  teori  pemidanaan  yang  berlaku  dalam  KUHP. (Supriadi, Dedi, 2019;211)
mengenai Perbedaan yang telah penulis uraikan diatas mengenai perbedaan aturan dimana perbuatan berlanjut harus dianggap sebagai suatu perbuatan dengan berbagai ketentuan  beda  dengan  Concurus  Realis  yang  dianggap  berdiri  sendiri  oleh  karena  itu dalam penerapan hukumannya nanti antara keduanya adalah berbeda dimana perbuatan berlanjut  hanya  dikenakan satu  hukuman saja  tanpa  adanya  pemberatan  yang  dikenal
dengan  sistem  absorbsi  murni  (absorptie  stelsel),  sedangkan  dalam  perbarengan beberapa perbuatan (concursus realis), meskipun hanya dikenakan satu hukuman sama halnya dalam perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman yang bias didapat bias ditambahkan dengan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman yang terberat. Dengan kata lain, bahwa hukuman yang diancamkan pada concursus realis akan lebih berat maksimum pidananya dari apa hukuman yang diancamkan pada perbuatan berlanjut.
Menerapkan atau menetukan dari aturan concursus yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah penentuan aturan mana yang dilanggar oleh pelaku  dengan  kata  lain  juga  menentukan  berapakah  pidana  maksimum  yang  dapat diancamkan pada subjek hukum tersebut berdasarkan perbuatan- perbuatan yang telah dilakukan  oleh  pelaku.  Maka  diperlukannya  ketelitian  dan  kehati-  hatian  hakim  dalam memutuskan  aturan  concursus  mana  yang  akan  diterapkan,  karena  apabila  terjadi kesalahan maka tujuan dari Concursus yang seyogyanya adalah meringkan pidana malah tidak tercapai dan mungkin saja bias merugikan bagi pelaku. Oleh karena itu  penerapan aturan concursus yang mana khususnya dalam Pasal 64  maupun pasal 65 terhadap suatu dugaan perbuatan pidana menjadi hal yang amat sangat penting dan esensial.

## 5. Penutup

## Kesimpulan
Mengenai penerapan aturan perbuatan berlanjut  dalam putusan perkara pidana sering  sekali  dihadpakan  pada  kesulitan  terutama  dalam  membedakan  dengan perbarengan  perbuatan  (Concursus  Realis),  dimana  antara  keduanya  terdapat kesamaan  keduanya  terdiri  atas  beberapa  perbuatan,    sedangkan  dalam  aturan mengenai concursus dalam  KUHP  sendiri,  khususnya Pasal 64  KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan berlanjut dan Pasal 65 KUHP sebagai pasal yang mengatur tentang Concursus realis tidak dijelaskan tentang perbuatan- perbuatan apa atau bagaimana yang dimaksud seperti yang tertian dalam rumusan pasal tersebut. Bahwa kemudian ditemukan atau adanya penjelasan perbedaan dari keduanya adalah berdasarkan  pendapat-  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  dimana  yang menjadu batasan atau ciri dari suatu perbuatan berlanjut itu sendiri adalah dari satun iat  atau  berdasarakan  satu  kehendak  jahat  (one  criminal  intention)  yang  kaitannya nanti dengan “terdapat hub ungan sedemikian rupa di antara perbuatan- perbuatan yang dilakukan”. Dimana atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tadi didasari  atau  dilandasi  dengan  satu  niat  jahat  atau  yang  kita  sebut  dengan  satu kehendak jahat (one criminal intention).
Saran
Penulis  berharap  baik  dalam  pengertian  maupun  batasan-  batasan  antar Concursus  terdapat suatu kejelsan sedangkan harapan terhadap pemerintah dalam hal ini khususnya lembaga legislatif dalam penyusunan atau pembuatan RKHUP yang saat  ini  masih  dikerjakan  harus  lebih  spesifik  dalam  menjelaskan  kriteria  atau perbedaan  antara  concurs  realis  dan  perbuatan  berlanjut  karena  selama  ini  dalam
penerapanya  sering  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Dengan  demikian  kecil kemungkinan dalam menimbulkan multitafsir diantara para hakim maupun penuntut hukum  serta  memperkecil  kemungkinan  kesalahan  hakim  dalam  menerapkan  Pasal dalam kasus perbarengan tindak pidana.

## 6. Daftar Pustaka
Ali, Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta Timur: Sinar. Grafika.
Chazawi, A. (2009). Pelajaran Hukum Pidana Bagian II . Jakarta: Raja Grafindo
E.Y.Kanter  &  S.R  Sianturi.  (2002). Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika,
Fahrurrozi,  Abdul  R.S  Paris.  (2018).  Tinjauan  Tentang  Sistem  Pemidanaan  Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 9 Nomor 2, Oktober 2018: (121-132)
Fernando  Ator.  Eske  N.  Worang.  Altje  A.  Musa.  (2021). Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 Kuhp.  Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kumendong, Wempie. (2012). Kajian Jurisdis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursus. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado
Kusumaningrum,  Dyah  E.  (2015).  penerapan  Concursus  dalam  kasus  pencabulan  anak dibawah          umur          yang          terdapat          dalam          Putusan          Nomor 8/Pid.sus/2016/PN.Kdr. Jurnal Recidive Volume 4 No. 1 Fakultas Hukum UNS
Nur’ainy. AM, (2003) Hukum Pidana, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,
Peter  Mahmud  Marzuki.    (2021). Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Prasetyo, Teguh. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi , Jakarta: Rajawali Pers.
Supriadi, Dedi, (2019) Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus( Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, Edisi Agustus Tahun
Tisa  Windayani,  Nugroho  Adipradana.  (2020) Penerapan  Aturan  Perbuatan  Berlanjut Pada Beberapa Putusan Perkara Pidana. Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya