Volume 21 Nomor 01, April 2021 : 45-52

## Analisis Sektor Basis dan Sektor Non-Basis dalam Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan di Kota Padang
Analysis of Basic and Non-Basic Sectors as Efforts to Improve the Urban Facilities and Infrastructure in Padang
Aditia Nugraha Rusli 1 , Angelalia Roza 2, *, Andi Mulya Rusli 3
1 Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Padang
3 Direktorat Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
* Penulis korespondensi : angelaliaroza@gmail.com Tel.: +62-85-364-392830 Diterima: 6 Maret 2021; Direvisi: 29 April 2021; Disetujui: 30 April, 2021 DOI: 10.25299/saintis.2021.vol21(01).6537

## Abstrak
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  bagian  dari  fokus  pembangunan  daerah  Kota  Padang  dengan  tujuan  menyediakan infrastruktur  kota  dan  peningkatan  perekonomian  kota  tahun  2019-2024.  Pemerintah  terus  mengupayakan  peningkatan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang dengan mengembangkan sektor kegiatan kota yang diimbangi dengan peningkatan sarana dan  prasarana  perkotaan.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  sektor  usaha  yang  belum  mencapai  kategori  basis  dan  maju  di  Kota Padang.  Metode  yang  digunakan  dalam  mengetahui  sektor  basis  maupun  non  basis  adalah  metode location quotient (LQ).  Sedangkan untuk  mengetahui  sektor  maju  atau  mundur,  digunakan  analisis shift share .  Dilakukan  pula  Analisis  kependudukan  melalui  metode proyeksi trendline untuk memproyeksi peramalan penduduk pada tahun mendatang. Hasil analysis location quatien (LQ) menunjukkan terdapat dua sektor non basis di Kota Padang yaitu (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian. Selanjutnya,  analisis shift-share menunjukkan  terdapat  empat  sektor  yang  berada  pada  kategori  mundur/  lamban  yaitu  sektor:  (1) pertanian, (2) kehutanan dan perikanan, (3) industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (4) jasa keuangan dan asuransi. Berdasarkan trendline polynominal didapatkan model proyeksi perkiraan penduduk menurut persamaan y = - 194.03x 2 + 15535x + 815333 dengan R 2 = 0.9964 . Kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatan kualitas hidup yang layak bagi warga Kota  Padang  diperkirakan  meningkat  secara  dominan  pada  kelompok  usia  20-24  tahun  sebagai  proyeksi  angkatan  kerja.  Jumlahnya diprediksi  sekitar  77.761  jiwa.  Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  dalam  menentukan  fokus  penyediaan  infrastruktur  kota,  agar sektor non basis dan sektor pada kategori mundur atau lambat dapat ditingkatkan menjadi kategori sektor basis dan maju.
Kata Kunci: PDRB, analisis LQ, analisis shift share

## Abstract
Sustainable development is part of the regional development focus of Padang City to provide urban infrastructure and improve the city's economy  in  2019-2024.  The  government  continues  to  strive  to  increase  the  Gross  Regional  Domestic  Product  (PDRB)  of  the  City  of Padang  by  developing  a  sector  of  city  activities  towards  improving  urban  facilities  and  infrastructure.This  research  supports  the government's efforts in directing the development of the city of Padang. This study aims to analyze the business sector that has not reached the basic and advanced category in Padang City. The method used to determine the basis and non-base sectors is the location quotient (LQ) method.  Meanwhile,  to  determine  the  forward  or  backward  sector,  shift-share  analysis  is  used.  Population  analysis  is  also  carried  out through the trendline projection method to project population forecasts in the coming year. The results of the location quotient (LQ) analysis show that there are two non-basic sectors in the city of Padang, namely (1) agriculture, forestry, and fisheries, (2) mining and quarrying. Furthermore, the shift-share analysis shows that four sectors are in a slow category, namely the sectors: (1) agriculture, (2) forestry and fisheries, (3) processing industry, water supply, waste management, waste, and recycling, (4) financial and insurance services. Based on the polynomial trendline, the population forecast projection model is obtained according to the equation y = -194.03x 2 + 15535x + 815333 with R 2 = 0.9964. The need for infrastructure and facilities to improve the quality of life that is feasible for the residents of Padang City is predicted to increase dominantly in the 20-24 year age group. The number is predicted to be around 77,761. It is hoped that this research will be useful in determining the focus of urban infrastructure provision, so that non-base sectors and sectors in the backward or later categories can be upgraded to the basic and advanced category.
Keywords: GRDP, LQ analysis, shift share analysis

## PENDAHULUAN
Menurut  laporan  United  Nations  dan  World Bank,  lebih  dari  setengah  populasi  dunia  sudah
tinggal  di  kota,  dan  2,5  miliar  orang  lainnya diproyeksikan  pindah  ke  daerah  perkotaan  pada tahun  2050  [1].  Kondisi  tersebut  mendesak  kota untuk  mengagendakan  peningkatan  kualitas  dan
kuantitas  infrastruktur.  Banyak  kota  berjuang untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  kota sebagai bentuk kontribusi pada  sektor-sektor yang ada  di  kota.  Sementara  itu,  kota  juga  harus menemukan  pembiayaan  yang  tepat  untuk merealisasikan  proyek,  dan  memanfatkan  potensi- potensi yang ada yang ada di kota untuk menopang pertumbuhan  ekonomi  warga  serta  pembiayaan infrastruktur  sarana  dan  prasarana.  Pembiayaan strategi pembangunan kota, adalah perangkat yang secara  khusus  disiapkan  untuk  membantu pemerintah  daerah  mengumpulkan  sumber  daya internal dan eksternal untuk membiayai pelaksanaan  proyek  dan  program  prioritas  [2].  Ini memberikan  langkah-langkah,  keterampilan  dan sumber daya yang berguna untuk membantu proses pembiayaan City  Development  Strategy (CDS).
Pengembangan tersebut nantinya
akan
meningkatkan  sarana  dan  prasarana  kota  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga  membuat  kota  menjadi  berdaya  saing dengan kota-kota lainnya.
Kota yang memadai dan dikelola dengan baik merupakan  suatu  elemen  penting  untuk  mencapai aspek  sehat  dan  sejahtera  dan  merupakan penyumbang  kualitas  hidup  yang  signifikan.  Pada sisi  lain  daerah  perkotaan  di  seluruh  dunia mengalami masalah yang kompleks yaitu tantangan dalam  pemanfaatan  sektor-sektor  yang  menjadi sumber  produktivitas  yang  mengarah  pada peningkatan  daya  saing  sehingga  menciptakan kualitas  hidup  yang  baik.  Peningkatan  sarana  dan prasarana  perkotaan  merupakan  suatu  fungsi  dari mengakomodir kebutuhan warga kota. Menurut [3] menegaskan  bahwa  infrastruktur  fisik  kawasan perkotaan  merupakan  fitur  penting  dalam pengalaman  spasial  kawasan  perkotaan  tersebut, dan  oleh  karena  itu  dalam  pencapaian  kota  yang berkelanjutan  sehingga  penentu  utama  untuk berhasil menerapkan kawasan perkotaan berkelanjutan  adalah  dengan  mengidentifikasi, menyediakan, dan mengelola infrastruktur utama di dalam kawasan tersebut. infrastruktur berkelanjutan  yaitu  struktur  fisik  dan  organisasi yang saling berhubungan, layanan dan sistem yang mendukung  fungsi  sehari-hari  masyarakat  dan ekonominya  didefinisikan  sebagai  komponen  inti dari  agenda  kota  berkelanjutan  [4].  Poin  dari konsep  ini  tidak  hanya  sekedar  bekerlanjutan ( sustainable ) akan tetapi juga meliputi konsep kota ramah  lingkungan  ( green )  dan  kota  cerdas  ( smart city ), sehingga dapat diartikan ketiga konsep saling berkaitan  dalam  pembangunan  kota.  Penelitian yang  dilakukan  di  Kota  Padang  sangat  perlu diterapkan  konsep  ini,  apalagi  Kota  Padang merupakan  ibukota  Provinsi  Sumatera  Barat  yang diharapkan  mempunyai  daya  saing  terhadap  kota- kota besar lainnya.
Upaya pembangunan perkotaan mentargetkan kecerdasan sosial, ekonomi lingkungan  dan  masyarakatnya  sebagai  penunjang dan  penopang  tata  kelola  perkotaan  dengan melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana  terhadap  ketiga  konsep  tersebut.  Salah satu  konsep  strategi  kota  cerdas  dipahami  secara luas  sebagai  peningkatan  kualitas  hidup  dan efektivitas manajemen kota [5]. Untuk mewujudkan hal  tersebut  dilakukan  melalui  perencanaan  dan program infrastruktur dibeberapa kawasan pekotaan  yang  lebih  terpadu  dan  sinergi  antar sektor, antar wilayah dan antar stakeholder . Menurut  [6]  kota  cerdas  diyakini  bertumpu pada  empat  tema/pilar  yaitu  infrastruktur  fisik, infrastruktur kelembagaan, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi. Tanggung jawab utama dari pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Infrastruktur fisik bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan kelancaran  operasi  kota.  Ini  terdiri  dari infrastruktur  yang  diproduksi  dan  sumber daya  alam.  Kota  pintar  diwujudkan  dengan bantuan jaringan objek pintar dan infrastruktur TIK yang berkualitas. Infrastruktur  fisik  juga  diperluas  ke  energi pintar,  renovasi  bangunan,  tata  kota  hijau, dan bangunan hijau.
2. Infrastruktur  kelembagaan  berfungsi  untuk meningkatkan tata kelola kota pintar dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,  strategi  politik,  tata  kelola  yang transparan,  dan  layanan  sosial.  Sangat penting untuk mendapatkan manfaat maksimal  dari  sumber  daya  manusia  dan bekerja  dengan  warga  untuk  pemerintahan yang mudah serta perbaikan kota. Infrastruktur  kelembagaan  bekerja  sama dengan  pemerintah  pusat  maupun  daerah untuk memanfaatkan manfaat maksimal dari kota  pintar.  Ini  mengintegrasikan  organisasi nasional,  sipil,  publik  dan  swasta  untuk menyediakan  interoperasi  yang  diperlukan antar layanan [7].
3. Infrastruktur  sosial  terdiri  dari  modal manusia,  kualitas  hidup  dan  modal intelektual.  Infrastruktur  sosial  membantu menjaga keberlanjutan di kota pintar karena kesadaran, popularitas, dan komitmen warga berkontribusi  dalam  menjadikan  konsep kota pintar populer[8].
4. Infrastruktur  ekonomi  mengacu  pada pertumbuhan  ekonomi  dan  lapangan  kerja yang  stabil  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas  kota  dengan  memanfaatkan praktik terbaik e-bisnis dan e-commerce [9].
Merujuk dari empat tema/pilar di atas maka dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  peningkatan sarana  dan  prasarana  untuk  infrastruktur  fisik, infrastruktur kelembagaan, infrastruktur sosial dan infrastruktur  ekonomi  dalam  upaya  pencapaian konsep bekerlanjutan ( sustainable ), ramah lingkungan ( green ) dan kota cerdas ( smart city ).
Fokus penelitian terhadap Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dilihat dari  angka  PDRB  Kota  Padang  pada  tahun  2018 sebesar 57,5 T meningkat pada tahun 2019 menjadi 62,4 T [10]. Dari data tersebut  terjadi peningkatan sebesar  7%  lebih.  Untuk  provinsi  Sumatera  Barat PDRB  tahun  2018  sebesar  230  T  meningkat  pada tahun  2019  menjadi  246  T  yang  mana  mengalami pertumbuhan  sebesar  6,9%.  Dengan  kondisi  ini harus  diiringi  dengan  memberikan  perhatian  lebih dalam  melakukan  pembangunan  sarana  dan prasarana  untuk  menunjang  pelayanan  kota terhadap  sektor-sektor  yang  ada  di  Kota.  Seiring dengan  peningkatan  sarana  dan  prasarana perkotaan  hal  ini  akan  membuat  sektor-sektor tersebut mengalami kemajuan dan akan berdampak pada  kualitas  hidup  warga  kota  yang  semakin sejahtera.  Persentase  penduduk  miskin  di  Kota Padang  mengalami  penurunan,  pada  tahun  2018 berada  diangka  4,74%  sedangkan  tahun  2019 sebesar  4,48%  [11].  Dengan  kajian  analisis  sektor basis dan maupun sektor non basis maka nantinya dapat  diketahui  sektor  non  basis  yang  harus  lebih ditingkatkan dengan cara salah satunya melakukan pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang sektor  tersebut.  Selanjutnya  juga  memberikan kualitas hidup yang layak bagi warga kotanya.

## METODOLOGI
Wilayah  studi  dalam  penelitian  ini  adalah Kota  Padang.  Kota  Padang  merupakan  kota  yang terletak  di  pesisir  Barat  Pulau  Sumatera  dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Secara historis Kota Padang dahulunya merupakan salah  satu  pelabuhan  utama  dalam  perdagangan teh, kopi, emas dan rempah-rempah. Seiring waktu terjadi  perubahan  dalam  komoditi  ekspor  yang dulunya  rempah-rempah  berubah  menjadi  batu bara  dan  semen.  Dengan  potensi-potensi  yang dimiliki  tersebut  menjadikan  Kota  Padang  sebagai pusat  perekonomian  karena  memiliki  pendapatan per  kapita  tertinggi  di  Sumatera  Barat.  Selain  itu dari  segi  fasilitas  kotanya  juga  memiliki  fasilitas yang lengkap dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi  Sumatera  Barat  sebagai  contoh  fasilitas pendidikan,  kesehatan  maupun  permukiman disebabkan  jumlah  penduduk  Kota  Padang  yang lebih  banyak  dibandingkan  kota-kota  lain  di Sumatera Barat.
Peta  wilayah  untuk  daerah  Kota  Padang terlihat pada Gambar 1.
Sumber: RTRW Kota Padang 2010-2030
Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Studi Kota Padang Proses  mewujudkan  pengembangan  wilayah Kota Padang
dengan mengacu konsep bekerlanjutan  ( sustainable ),  ramah  lingkungan ( green )  dan  kota  cerdas  ( smart  city )  bertujuan untuk  meningkatkan  potensi  yang  ada  pada kawasan-kawasan  yang  dinilai  strategis.  Untuk mencapai  kondisi  tersebut  perlunya  dukungan aksesibilitas  yang  optimal  melalui  penyediaan sarana  dan  prasarana  fisik  yang  lebih  baik  untuk transportasi  darat,  laut  maupun  udara  yang memungkinkan  terjadinya  perpindahan  orang  dan barang dalam jumlah besar dengan memperhatikan aspek  efisien,  aman  dan  nyaman  bagi  pengguna moda khususnya.
Pada  penelitian  ini  objek  penelitian  adalah Kota  Padang  dengan  menggunakan  data  sekunder berupa  data  pertumbuhan  ekonomi  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat  tahun  2019  dan  pertumbuhan  ekonomi Produk  Regional  Bruto  Kota  Padang  tahun  2019. Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  sektor  bidang  ekonomi metode Location Quotien (LQ) untuk melihat sektor basis  maupun  non  basis  di  Kota  Padang  dalam kaitannya  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sektor non basis yang akan dilakukan peningkatan sarana dan  prasarana  penunjang  sektor  tersebut.  Metode Location  Quotien adalah  suatu  teknik  yang sederhana,  cepat  dan  tepat  hal  ini  karena  metode ini  dapat  digunakan  secara  berulang,  dan  analisis ini  berfungsi  sebagai  mengkaji  sektor  basis  pada suatu  wilayah  berdasarkan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikatornya [12].
Upaya penting dalam mendukung kehidupan masyarakat  di  suatu  wilayah  dengan  melakukan evalusi  sumber  daya  atau  sektor  untuk dioptimalkan menjadi pemanfaatan. Tahapan dalam pengelolaan  sumber  daya  berfungsi  untuk memastikan  sektor-sektor  tersebut  tersedia  dan bekerlanjutan.  Analisis  tentang  sektor  basis merupakan  upaya  dalam  mengambil  kebijakan dalam  pembangunan  regional  [13].  Penilaian aglomerasi  tingkat  dan  pertumbuhan  masing- masing sektor dalam pembangunan ekonomi dapat
memberikan  wawasan  yang  lebih  baik  bagi  para pemangku  kepentingan  baik  lokal  maupun  badan pemerintah  ataupun  swasta  untuk  meningkatkan pengelolaan sektor-sektor tersebut secara berkelanjutan [14].
Ada empat teknik dasar dalam analisis basis ekonomi  yang  dapat  digunakan,  terutama  jika ketersedian data menjadi kendala dalam menggunakan  analisis  ekonomi  yang  lebih kompleks  seperti  menggunkan  metode  survey, metode  asumsi,  metode location quotient (LQ)  dan metode  persyaratan  minimum.  Mendefenisikan  LQ sebagai  alat  analisis  dasar  untuk  menghasilkan koefisien atau ekspresi sederhana tantang seberapa baik representasi industry tertentu di wilayah studi tertentu  [15]. Location  quotient (LQ)  telah ditetapkan secara luas dalam geografi ekonomi dan ekonomi regional sejak tahun 1940-an karena tidak tersedianya data aliran perdagangan antara wilayah [16].
LQ =
Keterangan : LQ  = Location Quotient
Ps   =  Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat lokal pl    = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat lokal Ps   = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat regional Pl   = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkal regional
Identifikasi  sektor  strategis  dilakukan tehadap nilai LQ dengan ketentuan jika nilai LQ ≥ 1 maka  dapat  dikategorikan  sektor  baisis  dan sebaliknya  apabila  nilai  LQ  <  1  maka  dapat dikategorikan  sektor  tersebut  bukanlah  sektor basis. Analisis  berikutnya  adalah  analisis Shift Share .  Analisis  ini  memungkinkan  penilaian  sektor tertentu  di  wilayah  tertentu selama periode waktu yang  relatif  terhadap  sektor-sektor  yang  terkait dengannya [17]. Secara umum analisis ini mengacu pada  asumsi  pertumbuhan  sektor-sektor  ekonomi wilayah daerah perencanaan dengan wilayah acuan, Kemudian,  ditelit  pula  kondisi  sektor-sektor  yang mengalami  perubahan  atau  pertumbuhan  kinerja ekonomi  pada  daerah  (lokasi  perencanaan).  Selain itu  analisis  ini  dapat  melihat  sektor  lamban  dan sektor  maju  yang  nantinya  dapat  dijadikan pertimbangan dalam penyedian lapangan kerja bagi warga  di  wilayah  tersebut.  Rumusan  analisis shift share dapat  ditunjukan    dalam  perhitungan sederhana sebagai berikut [18]  :
PE = KPN + KPP + KPPW PE =
PE =
Keterangan : Yo    = indikator ekonomi wilayah nasional, awal tahun analisis.
Yit   = indikator ekonomi wilayah nasional sektor i, akhir tahun analisis.
Yio    = indikator ekonomi wilayah nasional sektor i ,awal tahun analisis. yit   = indikator ekonomi wilayah lokal sektor i, akhir tahun analisis. yio    = indikator ekonomi wilayah lokal sektor i,
awal tahun analisis. Dijelaskan dalam buku [19] untuk Komponen Pertumbuhan Nasional
(KPN) merupakan komponen  share  dan  sharing  disebut  sebagai national  share.  KPN  adalah  perubahan  produksi atau  kesempatan  kerja  dalam  suatu  wilayah disebabkan  karena  terjadi  perubahan  produksi secara umum, sehingga dapat menjadi acuan dalam mengambil  kebijakan  ekonomi  nasional  dan kebijakan  lain  yang  mampu  mempengaruhi  sektor perekonomian  dalam  suatu  wilayah.  Komponen Pertumbuhan
Proposional
(KPP)
adalah penyimpangan dari nasional share dari suatu suatu wilayah, Untuk nilai KPP > 0 maka sektor tersebut dapat dikategorikan mengalami pertumbuhan yang cepat.  Sebaliknya  apabila  KPP<  0  maka  sektor tersebut  dikategorikan  sebagai  sektor  yang mengalami  pertumbahan  yang  lambat.  Komponen Pertumbuhan  Pangsa  Wilayah  (KPPW),  yang dikenal  pula  sebagai  komponen  lokasional  atau regional.  Dalam  hal  ini  KPPW  mengalami perubahan  produksi  dikarenakan  keunggulan komparatif daerah tersebut, dukungan kelembagaan,  prasarana  sosial  ekonomi  serta akibat dari kebijakan lokal pada daerah itu sendiri. Untuk KPPW > 0 maka dikategorikan sektor tersebt memiliki  keunggulan  komparatif  sedangkan  nilai KPPW  <  0  maka  sektor  tersebut  tidak  mempunyai keunggulan  komparati  yang  diartikan  tidak  dapat bersaing.

## PS = KPP + KPPW
Dengan  ketentuan  nilai  PS  ≥  0,  maka  sektor tersebut dapat dikategorikan maju dan apabila nilai PS  <  0,  maka  sektor  tersebut  dapat  dikategorikan mundur.
Analisis  berikutnya  dilakukan  terhadap jumlah  penduduk  dengan  menggunakan    metoda trendline untuk  mengetahui  perkiraan  jumlah penduduk  di  masa  yang  akan  datang  dan pengelompokan  berdasarkan  usia  yang  bisa nantinya  dipersiapkan  untuk  masa  yang  akan datang pada wilayah tersebut. Metode deret berkala ( trendline )  mempunyai  karateristik  data  yang dianalisis  merupakan  data  yang  bersifat  deret selain  itu  juga  data  yang  menujukan  waktu  yang berkala  [20].  Periode  yang  digunakan  dalam trendline dapat  meliputi  tahunan,  bulanan, semester, kuartal. Tujuan dari penggunaan metode ini  antara  lain  adalah  [20]  melakukan  peramalan deret  berkala  sehingga  dapat  menemukan  pola
deret  dan  mengekstrapolasikan  pola  yang didapatkan tersebut ke masa mendatang.

## HASIL DAN DISKUSI

## Location Quatien (LQ)
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  Metode Location  Quatien (LQ)  untuk  mengetahui  secara detail  sektor  atau  kegiatan  ekonomi  tertentu  di suatu  wilayah  perencanaan.  Variabel  pengukuran yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  adalah variabel  Produk  Domestik  regional  Bruto  (PDRB) wilayah Kota Padang dan PDRB daerah acuan yang dalam  hal  ini  adalah  Provinsi  Sumatera  Barat sebagai  acuan  untuk  mendapakan  melihat  sektor basis  wilayah  perencanaan,  dimana  untuk  melihat komoditas yang berpotensi mendukung pengembangan wilayah.
Tabel. 1 Nilai LQ Masing-Masing Sektor di Kota
Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Sektor PDRB Kota Padang (Rp) PDRB Provinsi Sumatera Barat (Rp) LQ KET Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.307.736,23 54.639.893,00 0.239  NON BASIS Pertambangan dan penggalian 2.010.262,17 10.576.705,18 0.750  NON BASIS Industri Pengolahan 7.334.221,67 20.630.720,52 1.403  BASIS Pengadaan Listrik dan Gas 68.201,79 263.753,97 1.020  BASIS Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 89.561,92 222.769,91 1.586  BASIS Konstruksi 6.567.228,26 24.863.413,70 1.042  BASIS Perdagangan Besar
dan
Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10.578.245,11 38.929.614,99 1.072  BASIS Transportasi dan Pergudangan 10.722.690,46 31.041.492,60 1.363  BASIS Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 935.094,36 3.509.548,64 1.051  BASIS Informasi  dan Komunikasi 4.612.043,83 14.332.436,19 1.270  BASIS Jasa  Keuangan dan Ansuransi 3.097.277,64 7.153.612,99 1.363  BASIS Real Estate 1.939.807,10 4.941.486,65 1.051  BASIS Jasa Perusahaan 941.293,81 1.093.577,49 1.270  BASIS Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.195.215,60 15.094.924,78 1.708  BASIS Jasa Pendidikan 3.278.696,74 10.698.965,12 1.209  BASIS Jasa  Kesehatan dan  Kegiatan Sosial 1.018.604,14 3.501.720,89 1.148  BASIS Jasa Lainnya 1.761.373,37 4.928.088,15 1.410  BASIS Total 62.457.554,20  246.422.724,79 Sumber: Hasil Analisis, 2021
Apabila nilai LQ <1, dapat ditafsirkan bahwa kegiatan sektor tersebut masih lemah, belum mapu memenuhi  kebutuhan  permintaan  pasar  di  dalam wilayahnya  sendiri  dan  juga  belum  bisa  untuk diekspor ke luar wilayah tersebut. Dengan demikian daerah  tersebut  masih  membutuhkan  atau mendatangkan  produk/sektor  daerah  lain.  Dalam menganalisis  Nilai  LQ  di  wilayah  Kota  Padang, PDRB  Sumatera  Barat  dijadikan  sebagai  daerah acuan.  Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  maka untuk sektor basis yaitu kategori nilai LQ ≥ 1 antara lain adalah sebagai berikut:
1. Industri pengolahan
2. Pengadaan listrik dan gas
3. Pengadaan  air,  pengelolaan  sampah, limbah dan daur ulang
4. Konstruksi
5. Perdagangan  besar  dan  eceran;  reparasi mobil dan sepeda motor
6. Transportasi dan pergudangan
7. Penyediaan akomodasi dan makan minum
8. Informasi dan komunikasi
9. Jasa keuangan dan asuransi 10. Real estate
11. Jasa perusahaan
12. Administrasi  pemerintahan,  pertahanan dan jaminan sosial wajib
13. Jasa pendidikan
14. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
15. Jasa lainnya
Sedangkan  sektor-sektor  yang  lain  masih kurang  dari  1  atau  dikategorikan  sektor  non  basis adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pertanian,  kehutanan dan  perikanan  (2)  Pertambangan  dan  penggalian. Maka mengacu pada hasil analisis location quotient ini,  maka  pembangunan  peningkatan  sarana prasarana  perkotaan,  perlu  lebih  diprioritaskan untuk sektor non basis tersebut.

## Analisis Shift Share
Analisis shift-share adalah metode dekomposisi  pertumbuhan  yang  digunakan  untuk meningkatkan  pemahaman  tentang  perubahan dalam  sistem  dengan  membandingkan  perubahan di  wilayah  yang  diminati  dengan  perubahan  di wilayah  referensi  yang  relevan  [21].  Dalam penelitian  ini  analisis shift  share digunakan  untuk mengetahui  dan  mengidentifikasi  sektor-sektor ekonomi  yang  mengalami  perkembangan  maju maupun  belum  berkembang.  Sehingga  nantinya sektor  yang  belum  berkembang  baik  bisa  menjadi pedoman  dalam  mengambil  kebijakan  untuk diberikan  prioritas  lebih  dalam  pembangunan sarana dan prasarana sektor tersebut.
Tabel. 2 Hasil Perhitungan Komponen KPN, KPP,
KPPW dan PS Sektor KPN  KPP KPPW PS KET Ra-1  Ri-Ra Ri-Ra KPP+ KPPW Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0.0689 - 0.0455  0.0325  -0.0130 MUNDUR Pertambang an dan penggalian 0.0689  0.0067  0.0228 0.0295 MAJU Industri Pengolahan  0.0689 - 0.0850  -0.0990  -0.1840 MUNDUR Pengadaan Listrik dan Gas 0.0689 - 0.0510  0.0686 0.0176 MAJU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.0689 - 0.0019  -0.0145  -0.0164 MUNDUR Konstruksi 0.0689  0.0501  0.0158 0.0659 MAJU Perdagangan Besar dan Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.0689  0.0340  0.0234 0.0573 MAJU Transportasi dan Pergudangan 0.0689 - 0.0053  0.0305 0.0252 MAJU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.0689  0.0466  0.0596 0.1063 MAJU Informasi dan Komunikasi 0.0689  0.0675  0.0878 0.1553 MAJU Jasa Keuangan dan Ansuransi 0.0689 - 0.0366  -0.0222  -0.0588 MUNDUR Real Estate 0.0689 0.0259  0.0172 0.0431 MAJU Jasa Perusahaan  0.0689 0.0220  0.04480  0.0701 MAJU Administrasi Pemerintaha n, Pertahanan dan  Jaminan Sosial Wajib 0.0689 0.0375  0.0631 0.1007 MAJU Jasa Pendidikan 0.0689 0.0358  0.0526 0.0884 MAJU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.0689 0.0271  0.0533 0.0804 MAJU Jasa Lainnya  0.0689 0.0392  0.0764 0.1156 MAJU Total 0.0689  0.0000  0.0169 0.0169
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Merujuk  Tabel  2,  maka  sektor  unggulan adalah  sektor  yang  mempunyai  nilai  PS  positif. Sebaliknya  PS  yang  bernilai  negatif  dapat dikategorikan  sebagai  sektor  kurang  maju.  Maka terdapat 4 sektor saja yang sedikit mundur/ lamban dalam  pertumbuhannya.  Sedangkan  sektor  lainnya termasuk ke dalam sektor unggul yang ada di Kota Padang.
Pada  sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan,  permasalahan  yang  terjadi  adalah banyaknya  lahan  produktif  yang  berubah  menjadi lahan  terbangun.  Pada  sektor  industri  pengolahan, permasalahan terjadi akibat tidak adanya kawasan industri  sehingga  belum  dapat  mengayomi  potensi industri  yang  ada  di  Kota  Padang.  Pada  sektor pengadaan  air,  pengelolaan  sampah,  limbah  dan daur  ulang,  kendalanya  adalah  sektor  tersebut belum  dikelola  dengan  optimal.  Sedangkan  pada sektor jasa keuangan dan asuransi, permasalahannya adalah  tingginya ketergantungan pemerintah  daerah  dalam  hal  mengandalkan kebijakan  pemerintah  pusat  akibat  dari  minimnya inovasi dari pemerintah daerah.
Dari empat sektor mundur tersebut, ternyata sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  yang memperoleh  nilai  terendah.  Permasalahan  ini terjadi  akibat  alih  fungsi  lahan  pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lahan terbangun seperti menjadi lahan permukiman yang akibat dari pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya sektor yang dominan di Kota  Padang  terlihat  di  sektor  informasi  dan komunikasi yang sudah menjadi kebutuhan primer warga  kota  pada  saat  sekarang  khususnya dikarenakan ibukota provinsi.

## Analisis Kependudukan
Untuk  analisis  kependudukan  dilakukan dengan  menggunakan  metode  proyeksi trendline untuk  memproyeksi  peramalan  penduduk  pada tahun  yang  akan  datang  dengan  kecendrungan terjadi  pertambahan  atau  terjadi  pengurangan  per tahunnya.
Tabel. 3 Jumlah Penduduk di Kota Padang Tahun Jumlah Penduduk Kota Padang (jiwa) 2010 833.562 2011 844.316 2012 854.336 2013 876.678 2014 889.646 2015 902.413 2016 914.968 2017 927.168 2018 939.112 2019 950.871 Sumber: BPS Kota Padang Analisis trendline
dilakukan dengan menggunakan jenis-jenis grafik seperti polynominal, eksponensial, logaritmic dan linear maka didapatkan nilai  R square dan  persamaan  dari  masing-masing jenis grafik tersebut. Dari hasil analisis dipilih nilai R square yang  mendekati  1  atau  yang  mempunyai nilai paling besar. Berikut hasil rekap nilai R square dari berbagai jenis trendline
Tabel. 4 Hasil Rekap Analsisi Trendline Jenis Trendline Persamaan Nilai R square Eksponesial y = 821621e0.015x R 2 = 0.9933 Linier y = 13401x + 819602 R 2 = 0.9951 Logaritmic y = 53010ln(x) = 813239 R 2 = 0.9127 Polynominal y = - 194.03x2 + 15535x + 815333 R 2 = 0.9964 Sumber: Hasil Analisis, 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Gambar 2. Grafik Trendline Polynominal (jiwa)
Hasil analisis menggunakan analisis trendline polynominal  menghasilkan  nilai  R square terbaik (R 2 =  0.9964). Pada  grafik  1  dapat  dilihat  bahwa pertumbuhan  jumlah  penduduk Kota Padang terus mengalami  peningkatan  pada  tahun  mendatang. Berdasarkan trendline polynominal didapatkan model  proyeksi  perkiraan  penduduk  menurut persamaan y = -194.03x 2 + 15535x + 815333.
Melalui persamaan tersebut maka didapatkan  proyeksi  perkiraan  penduduk  di  Kota Padang  pada  tahun  mendatang.  Sebagai  perkiraan pada  tahun  2025  untuk  jumlah  penduduk  kota padang  yaitu  sebesar  1.082.439  jiwa.  Artinya perkiraan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  di  Kota Padang  sebesar  6  %  sampai  7  %  sehingga diperlukan persiapan bagi stakeholder terkait untuk kemungkinan antisipasi kenaikan angka penganguran  maupun  angka  kemiskinan  yang terjadi di Kota Padang Komposisi umur penduduk  yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Padang pada tahun 2017  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  3, mengindikasikan mayoritas penduduk berada pada rentang usia 20-25 tahun dengan total 77.761 jiwa. Lebih rinci, menurut kelompok umur tersebut, jenis kelamin  laki-laki  berjumlah  39.967  jiwa  dan perempuan berjumlah 37.794 jiwa.
Kelompok  umur  yang  dominan  terlihat antara  20  tahun  sampai  24  tahun  merupakan kelompok  umum  peralihan  dari  fase  pendidikan menjadi  fase  kelompok  umur  yang  memasuki persiapan dunia kerja. Dengan mengacu pada hasil analisis shift-share , dimana menurut penulis sektor industri  yang  seharusnya  mampu  membuka peluang menyerap tenaga kerja yang lebih  banyak.
Akan  tetapi  dari  hasil  analisis shift-share menunjukan  sektor  ini  mundur  sehingga  perlu suatu ketersedian sarana dan prasarana penunjang sektor  ini  agar  optimal  dalam  penyerapan  tenaga kerja  yang  berasal  dari  kelompok  umur  20  tahun sampai  24  tahun.  Disamping  perlu  juga  perhatian pada kelompok umur lainnya seperti balita maupun lansia  yang  perlu  disiapkan  sedemikian  rupa tatanan  kota  untuk  menujang  kehidupan  mereka yang  layak  sehingga  menjadi  kota  layak  untuk semua umur.
Sumber: BPS Kota Padang
Gambar 3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2017

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analysis location  quatien (LQ) dapat dijelaskan bahwa Kota Padang memiliki dua  sektor  non  basis  yaitu;  (1)  pertanian, kehutanan  dan  perikanan  serta  (2)  pertambangan dan  penggalian.  Sementara  itu,  hasil  analisis shift- share menunjukkan  terdapat  4  sektor  saja  yang sedikit  mundur/  lamban  dalam  pertumbuhannya yaitu  sektor  (1)  pertanian,  (2)  kehutanan  dan perikanan, (3) industri  pengolahan, pengadaan air, pengelolaan  sampah,  limbah  dan  daur  ulang,  (4) jasa  keuangan  dan  asuransi.  Dikaitkan  dengan analisis  kependudukan,  melalui  regresi polynomial trendline di perkiraan pertumbuhan penduduk Kota Padang  mencapai  1.082.439  jiwa  pada  tahun  2025 dengan  p-eningkatan  6-7  %.    Maka,  hasil  analisis tersebut  bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam menentukan  fokus  penyediaan  infrastruktur  kota, terutama pada sektor kategori non basis dan sektor yang mundur/ lamban. Dengan demikian pembangunan  sarana  dan  prasarana  dapat  lebih tepat sasaran sebagai upaya percepatan perubahan status  menuju  kategori  sektor  basis  dan  maju. Penelitian  lanjutan  perlu  diarahkan  pada  upaya optimalisai  sektor  unggulan  Kota  Padang  sebagai persiapan  dalam  memberikan  kualitas  hidup  yang layak  untuk  warga  Kota  Padang  yang  terus bertambah terutama pada rentang usia 20-24 tahun sebagai  proyeksi  penyerapan  tenaga  kerja. Penelitian lanjutan perlu mengatasi kelemahan data pada  penelitian  ini,  khususnya  data  PDRB  Kota
Padang  yang  masih  menggunakan  data release tahun 2019.

## REFERENSI
[1] ONU, World Urbanization Prospects ,  vol.  12. 2018.
[2] C.  Kinuthia-Njenga et  al. , Financing  Urban Development Around Lake Victoria: A Toolkit . UN-Habitat, 2006.
[3] M.  Kathy,  “Urban  facilities  management:  a means  to  the  attainment  of  sustainable cities?,” J.  Facil.  Manag. ,  vol.  11,  no.  3,  Jan. 2013, doi: 10.1108/jfm.2013.30811caa.001.
[4] UN-Habitat, Habitat  III  Issue  Papers:  Urban Governance,  Capacity  and  Institutional Development . 2016.
[5] G. Masik, I. Sagan, and J. W. Scott, “Smart City strategies  and  new  urban  development policies  in  the  Polish  context,” Cities ,  vol. 108, p. 102970, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.1029 70.
[6] B. Bhushan, A. Khamparia, K. M. Sagayam, S. K.  Sharma,  M.  A.  Ahad,  and  N.  C.  Debnath, “Blockchain  for  smart  cities:  A  review  of architectures,  integration  trends  and  future research  directions,” Sustain. Cities Soc. , vol.
61, p. 102360, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102360.
[7] R. Kitchin, “The real-time city? Big data and smart  urbanism,” GeoJournal ,  vol.  79,  no.  1, pp. 1–14, 2014.
[8] T.  Nam  and  T.  A.  Pardo,  “Conceptualizing smart  city  with  dimensions  of  technology, people,  and  institutions,”  in Proceedings  of the  12th  annual  international  digital government  research  conference:  digital government  innovation  in  challenging  times , 2011, pp. 282–291.
[9] P. Lombardi, S. Giordano, H. Farouh, and W. Yousef, “Modelling the smart city performance,” Innov. Eur. J. Soc. Sci. Res. , vol. 25, no. 2, pp. 137–149, 2012.
[10] T.  Produk  and  D.  Regional,  “Perkembangan ekonomi sumatera barat,” 2019.
[11] B.  Pusat, Kota  Padang  Dalam  Angka  Tahun 2019 , vol. 11, no. 3. 2020.
[12] A. Bakar, “IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN  DI  KABUPATEN  MIMIKA PROVINSI  PAPUA,” J. Krit. (Kebijakan, Riset, dan Inovasi) , vol. 1, no. 2, p. 5, 2017.
[13] W. Nowar, D. P. T. Baskoro, and B. Tjahjono, “Analisis  Kesesuaian  Lahan  Komoditas Unggulan dan Arahan Pengembangannya di Wilayahkabupaten  Cianjur,” Tataloka ,  vol. 17, no. 2, pp. 87–98, 2015.
[14] A.  Purwanto,  J.  Sušnik,  F.  X.  Suryadi,  and  C. de  Fraiture,  “Determining  strategies  for water,  energy,  and  food-related  sectors  in local economic  development,” Sustain. Prod. Consum. ,  vol.  16,  pp.  162–175,  2018,  doi:
https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.08.005.
[15] M.  M.  Miller,  L.  J.  Gibson,  and  N.  G.  Wright, “Location  quotient:  A  basic  tool  for economic  development analysis,” Econ. Dev.
Rev. , vol. 9, no. 2, p. 65, 1991.
[16] X.  Wang  and  R.  Hofe, Research  methods  in urban  and  regional  planning .  Springer Science & Business Media, 2008.
[17] S.  Nazara  and  G.  J.  D.  Hewings,  “Spatial structure and taxonomy of decomposition in shift‐share analysis,” Growth Change , vol. 35, no. 4, pp. 476–490, 2004.
[18] J.  P.  Blair, Urban  and  regional  economics . Homewood, Ill.: Irwin, 1991.
[19] L.  Muta’Ali,  “Teknik  analisis  regional  untuk perencanaan  wilayah,  tata  ruang  dan lingkungan,” Yogyakarta  Badan  Penerbit Fak. Geogr. Univ. Gadjah Mada , 2015.
[20] I.  Buchori,  O.  R.  Manullang,  and  Y.  Basuki, “Metode Analisis Perencanaan.” 2007.
[21] R. W. Jackson and K. E. Haynes, “Shift–Share Analysis,”  A.  B.  T.-I.  E.  of  H.  G.  (Second  E. Kobayashi,  Ed.  Oxford:  Elsevier,  2020,  pp. 199–205.