## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum

## Volume 4 Nomor 2, April 2020
ISSN Print: 2528-6137 ISSN Online: 2721-0391 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## MEMBANGUN MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT
Hendra Wijaya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Semarang E-mail: hwandpartners19@gmail.com
Abstract: The  writing  of  this  article  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  factors  underlying  the occurrence of criminal acts in the use of credit cards at this time, where it is expected that from the results of the analysis the authors can build a model of criminal law enforcement in tackling criminal acts using credit cards in the future. This research is a normative legal research, which is a study of law, where the main data in this study are secondary data, that is data obtained from library studies. The results showed that  the  crime  against  the  use  of  credit  cards  caused  by  internal  and  external  factors,  internal  factors caused  such  as  educational  factors,  opportunity  factors,  self-confidence  and  age  factors,  while  external factors  include,  factors  such  as  economics,  law  enforcement,  supervision  systems  and  information technology , so that the model that needs to be carried out in the form of law enforcement is to form an investigator  who  specifically  /  specifically  handles  criminal  acts  against  cybercrime  especially  crimes against the use of credit cards.
Keywords: Law Enforcement; Criminal act; Credit card.
Abstrak: Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  faktor  yang melatarbelakangi  terjadinya  tindak  pidana  penggunaan  kartu  kredit  pada  saat  ini,  dimana  diharapkan dari  hasil  analisis  tersebut  penulis  dapat  membangun  sebuah  model  penegakan  Hukum  Pidana  dalam menanggulangi  tindak  pidana  penggunaan  kartu  kredit  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  terhadap  hukum,  dimana  data  utama dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tindak pidana terhadap penggunaan kartu kredit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal disebabkan seperti faktor pendidikan, faktor peluang, faktor percaya diri  dan  usia,  sedangkan  faktor  eksternal  meliputi,  faktor  seperti  ekonomi,  penegak  hukum,  sistem pengawasan dan teknologi informasi, sehingga model yang perlu dilakukan dalam penegakan hukum ini berupa,  membentuk  suatu  penyidik  yang  secara  spesialis/khusus  menangani  tindak  pidana  terhadap cybercrime khususnya kejahatan terhadap penggunaan kartu kredit.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kartu Kredit.

## A. Pendahuluan
Arus  globalisasi  yang  diikuti  oleh  perkembangan  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Dampak  positif  pesatnya perkembangan  teknologi  antara  lain  terciptanya  berbagai  macam  barang  yang berkualitas dan berteknologi, sedangkan dampak negatif ditandai dengan meningkatnya krisis  nilai  moral di  masyarakat yang berpotensi  meningkatnya  jumlah orang  melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.
Pemberian  atau  penyaluran  kredit  merupakan  salah  satu  bisnis  utama (core business) bank  yang  dalam  pelaksanaanya  bagaikan  dua  sisi  mata  uang.  Di  satu  sisi, pejabat  bank  didorong  untuk  meningkatkan  pemberian  kredit  demi  memberikan kontribusi tinggi pada pendapatan  bank,  namun di sisi  lainnya  setiap pemberian kredit selalu  mendatangkan  resiko.  Krisis  ekonomi  tahun  1998  tak  lepas  dari  andil  kredit macet perbankan  yang harus dibayar  mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan  menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini. 1
Secara  terminologi  Kedit  berasal  dari  Bahasa  latin “creditus” yang  merupakan bentuk  past  participle  dari  kata “credere” yang  berarti to  trust atau  kepercayaan. Berdasarkan  undang-undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  kredit  adalah “penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga”. 2
Kartu  Kredit  merupakan  “uang  plastik”  yang  dikeluarkan  oleh  bank,  dimana kegunaannya  adalah  sebagai  alat  pembayaran  di  tempat-tempat  tertentu  seperti supermarket,  hotel,  restaurant,  tempat  hiburan  dan  tempat  lainnya. 3 menurut Hill Dictionary kartu kredit dapat didefinisikan sebagai berikut:
“Credit  Card  is  a  card identification  which  allows  the  holder  to  purchase  goods  and services  in  the  present  and  pay for  them  in  the future.  Credit  Card  is  issued  by Bank, Hotels, Travel organization, to individual who are classified a good credit risk a small fee, must be paid in advance by the individual to obtain certain credit card”.
Berbeda  dengan  pendapat  diatas , Peter  Salim  mendefinisikan  kartu  kredit  yaitu sebagai: 4
“Kartu  kredit adalah  kartu  yang dikeluarkan oleh Bank atau  lembaga keuangan bagi langganan-langganannya untuk dapat membeli barang dan jasa dari. perusahaan yang menerima kartu kredit tersebut, tanpa pembayaran dengan uang tunai.”
Kartu  kredit  merupakan  alat  pembayaran  yang  memungkinkan  si  pemegang  kartu untuk  memperoleh  barang-barang  atau  pelayanan  dari  pedagang,  dimana  peraturan- peraturannya  telah  dibuat  (secara  langsung  atau  tidak  langsung)  oleh  orang  yang mengeluarkan kartu tersebut, juga yang membuat peraturan-peraturan untuk membayar
1 Marwan Effendy, Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, (Jakarta: Referensi, 2011), Halaman 38.
2 Ibid, Marwan Effendy, Halaman 39.
3 Kasmir, “Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya”, (Jakarta: PT. Raja  Grafindo  Persada, 2001), Halaman. 117.
4 Ibid. Halaman. 91
kerugian pada pedagang. Si pemegang kartu membayar kepada pembuat kartu menurut batas rencana yang khusus. 5
Di  dalam  Pasal  1  ayat  (8)  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  61  Tahun 1988  tentang  lembaga  pembiayaan  disebutkan  bahwa  perusahaan  kartu  kredit  (credit card company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang  dan  jasa  dengan  menggunakan  kartu  kredit.  Dengan  demikian  kartu  kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana si pemilik kartu dalam melakukan suatu transaksi dapat memperoleh barang-barang atau pelayanan  jasa  dengan  menunjukkan  kartu  tersebut  yang  juga  dapat  berfungsi  sebagai alat pembayaran secara tunai”.
Pada perkembangannya kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat  modern  yang  dijadikan  sebagai  alat  pembayaran  secara  non  tunai  dan memiliki  prestige  tersendiri.  Sekarang  ini  setiap  orang  menginginkan  segala  sesuatu yang  dimiliki  haruslah  yang  praktis  dan  ekonomis  terutama  dalam  hal  sistem pembayaran  dalam  melakukan  transaksi  dan  salah  satu  adalah  dengan  melakukan pembayaran  tagihan  dengan  kartu  kredit  atau  dengan  internet  banking,  yang  telah banyak disediakan oleh bank nasional dan bank swasta di Indonesia.
Penggunaan  kartu  kredit  sudah  berlangsung  intensif  walaupun  tidak  menggeser penggunaan  uang  cash.  Kenyamanan,  kemudahan,  keamanan  serta  terdapat  unsur praktis dalam penggunaannya  merupakan  faktor kartu kredit lebih diminati. Membawa uang  tunai  dianggap  lebih  beresiko  atau  tidak  aman,  bila  terjadi  kejahatan  sulit  untuk melacaknya.  Penggunaan  kartu  kredit  dapat  memberikan  kemanfaatan  yang  menjurus ke arah pola hidup konsumtif. 6
Penggunaan  kartu  kredit  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  relative  baru,  namun sudah  sangat  luas  digunakan  sebagai  instrument  pembayaran  sejak  memasuki  dekade 1980-an.  Deregulasi  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  mengurangi  berbagai  faktor yang  melindungi  industri  perbankan  dari  masalah  suatu  perekonomian.  Dimana  bisnis kartu  kredit  ini  digolongkan  sebagai  kelompok  usaha  jasa  pembiayaan  berdasarkan keputusan  menteri  keuangan  No.1251/KMK/013/1988  Pasal  2  yang  menyatakan, Lembaga  Pembiayaan  melakukan  kegiatan  yang  meliputi  bidang  usaha:  sewa  guna usaha,  modal  ventura,  perdagangan  surat  berharga,  anjak  piutang,  usaha  kartu  kredit, dan pembiayaan konsumen. Pengguna kartu kredit untuk pembayaran semakin  banyak dikenal dan digunakan oleh orang, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan.
Perkembangan  kartu  kredit  seiring  berjalanya  waktu  dapat  menciptakan  modus operandi  bagi  berbagai  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana  kartu  kredit.  Banyak oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  yang  menyalahgunakan  kecanggihan teknologi dalam bertransaksi dan menjadikan kartu kredit sebagai sarana yang dapat di pergunakan untuk mengambil keuntungan yang bukan merupakan haknya. Seperti kasus pembobolan  kartu  kredit  di  Jawa  Tengah,  dimana  Jajaran  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  menangkap  seorang  tersangka  tindak  pidana
5 Ibid . Halaman. 91
6 Info Bank, Edisi No.144 Tahun 1989, Halaman 62.
pencucian  uang,  penipuan,  dan  penggelapan  di  bidang  kartu  kredit  yang  diduga  telah beraksi sejak 2009 dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,2 miliar. 7
Tersangka  A  (32)  ditangkap  melalui  penggerebekan  yang  dipimpin  langsung  oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Firli, Rabu malam. Penangkapan tersangka setelah  penyidik  melakukan  penyelidikan  selama  enam  (6)  bulan  berdasarkan  laporan dari  tiga  bank  yakni  Bank  Danamon,  Bank  Mandiri,  dan  Bank  BNI  yang  mencurigai beberapa transaksi.Transaksi mencurigakan tersebut dikendalikan oleh satu orang yakni tersangka dan selalu berpindah-pindah tempat saat melakukan aksinya. Modus operandi tersangka  adalah  menerima  transaksi  pembelian  barang  dengan  kartu  kredit  di  mesin EDC,  namun  kemudian  membatalkan  transaksi  tersebut  dengan  menghubungi  pihak bank sehingga uang di tabungan atau batas kartu kredit dikembalikan. 8

## B. Rumusan Masalah
Bertolak  dari  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan pokok dalam penulisan  ini  berkisar pada kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana penggunaan  kartu  kredit  dengan  permasalahan  pokoknya  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :
1. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pengunaan kartu kredit?
2. Bagaimana konsep model penegakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kartu kredit di masa yang akan datang

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  research )  dimana penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  penelitian  hukum  yang  objek  kajianya  adalah kaidah  serta  aturan-aturan  hukum.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( cases approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 9 Sumber  data  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  data  skunder,  yaitu  data  yang  diambil  dari  studi kepustakaan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.   Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit
Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penggunaan kartu kredit, dapat  digolongkan  menjadi  dua  yaitu,  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internal  teridiri  dari  beberapa  faktor  diantaranya  faktor  pendidikan,  faktor  peluang, faktor  percaya  diri,  dan  faktor  usia,  sedangkan  faktor  eksternal  terdiri  dari  faktor ekonomi, faktor penegak hukum,  faktor lemahnya sistem pengawasan bank dan faktor
7 Endah Lestari dan Johannes Aries “Tinjauan kejahatan pengguna kartu kredit“, Jurnal Hukum . Vol.XVIII , No.18, April 2010:1-16. Halaman 5.
8 Koran Sindo, Jurnalis, Kamis 05 April 2012
9 Peter  Mahmud  Marzuki.  2005. Penelitian  Hukum (selanjutnya  disebut  Peter  Mahmud  Marzuki  2) . Jakarta: Kencana. Hlm. 93.
perkembangan teknologi. Berikut  ini akan dijelaskan  lebih  lanjut faktor-faktor tersebut sebagai berikut: 10

## A. Faktor Internal
Faktor internal adalah  faktor-faktor yang terdapat  pada  individu (pelaku kejahatan kartu  kredit),  seperti  psikis,  jenis  kelamin,  usia,  fisik,  mental,  physical  handicaps,  ras, dan keluarga. Tidak banyak  literatur yang  membahas  mengenai  sebab-sebab terjadinya kejahatan  kartu  kredit  berdasarkan  faktor  internalnya,  Sehingga  setelah  penulis menelusuri, mempelajari, dan menganalisis hal tersebut, maka faktor internal terjadinya kejahatan kartu kredit, anatara lain:

## A.1. Faktor Pendidikan
Pelaku  kejahatan  kartu  kredit  pada  dasarnya  memiliki  kemampuan  intelektual  di atas  rata-rata,  terutama  dalam  penguasaan  komputer  dan  hal-hal  mengenai  TI (Teknologi  Informasi).  Semakin  tinggi  tingkat  itelengensi  seseorang,  maka  semakin pandai dan lihai seseorang dalam melakukan kejahatan kartu kredit.

## A.2. Faktor Peluang
Peluang  yang diperoleh pelaku kejahatan kartu kredit dapat  dikatakan cukup besar karena  pelaku  sudah  mempelajari  terlebih  dahulu  berbagai  cara  untuk  melakukan kejahatan  kartu  kredit  dengan  berbagai  kemungkinan,  sehingga  pelaku  sudah memperhitungkan peluang yang akan diperoleh.

## A.3. Faktor Percaya Diri
Pelaku  kejahatan  kartu  kredit  cenderung  memiliki  tingkat  kepercayaan  diri  yang cukup tinggi karena pelaku merasa telah memiliki cukup pengetahuan untuk melakukan kejahatan  kartu  kredit  dan  meyakini  dirinya  akan  mendapatkan  uang  yang  berlimpah dari hasil kejahatan kartu kredit tersebut.

## A.4. Faktor Usia
Pelaku  kejahatan  kartu  kredit  biasanya  berasal  dari  kalangan  remaja  dan  dewasa (berusia  kurang  lebih  17  hingga  40  tahun)  karena  memiliki  daya  serap  yang  cukup tinggi terhadap pengetahuan akan cara-cara melakukan kejahatan kartu kredit.

## B. Faktor Eksternal
Faktor  eksternal  merupakan  faktor-faktor  yang  berada  di  luar  individu  (pelaku kejahatan  kartu  kredit).  Faktor  eksternal  ini  pada  umumnya  berpokok  pangkal  pada lingkungan, maka faktor eksternal terjadinya kejahatan kartu kredit, anatara lain:

## B.1. Faktor Ekonomi
Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan  bahwa  di  setiap  negara  dimana  banyak  terdapat  orang  miskin,  dengan secara  diam-diam  terdapat  banyak  penjahat,  pelanggar  agama  dan  penjahat  dari bermacam-macam  corak.  Keadaan  ekonomi  yang  tidak  menguntungkan  menimbulkan disparitas  antara  harapan  (expentantions),  keinginan  (desire)  dan  kemampuan  untuk
10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada MediaGroup, Halaman. 21.
mencapainya.  Dimana  masyarakat  yang  biasanya  menikmati  kehidupan  yang  biasa, tidak  lagi  sanggup  mencapainya  atau  memenuhinya.  Hampir  setiap  tahun  harga kebutuhan  pokok  terus  meningkat,  sedangkan  pendapatan  tiap  individu  belum  tentu mampu  untuk  mencukupi  peningkatan  tersebut.  Kondisi  perekonomian  inilah  yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan kejahatan.

## B.2. Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya suatu kejahatan. Hal ini dilatarbelakangi  karena  kurangnya  pengalaman  penegak  hukum  dalam  menangani kejahatan  yang  berkaitan  dengan  kartu  kredit.  Untuk  terselenggaranya  penegakan hukum  (law  enforcement)  harus  menghendaki  empat  syarat:  Pertama,  adanya  aturan. Kedua,  lembaga  yang  menjalankan  peraturan  itu.  Ketiga,  adanya  fasilitas  untuk mendukung  pelaksanaan  peraturan  itu.  Keempat,  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Minimnya sanksi hukuman yang dijalankan oleh pelaku  yang  membuat  tidak  jeranya  pelaku  kejahatan  kartu  kredit  untuk  berhenti melakukan kejahatan, sehingga pelaku  yang telah bebas dari hukumannya tidak segan- segan untuk mengulangi perbuatannya kembali.

## B.3. Faktor Lemahnya Sistem Pengawasan Bank
Terjadinya  tindak  pidana  kartu  kredit  tidak  terlepas  dari  sistem  pengawasan  dari bank  penerbit.  Kejahatan  kartu  kredit  menunjukkan  kualitas  bank  yang  lemah  dalam pemeriksaan  dan  pengawasan  internal  dari  suatu  bank.  Penyebab  utama  terjadinya tindak  pidana  kartu  kredit  adalah  lemahnya  pengawasan  internal  bank.  Hal  ini  dapat disebabkan  oleh  adanya  unsur  moral  hazard,  di  mana  pengawas  internal  bank melakukan  kolusi  dengan  oknum  petugas  bank  dan  oknum  dari  luar  perbankan  untuk melakukan  tindak  kejahatan  perbankan.  Faktor  inilah  yang  sering  kali  menjadi  biang keladi terjadinya fraud dan criminal perbankan yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan reputasi.

## B.4. Faktor Perkembangan Teknologi
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  prilaku masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  global.  Disamping  itu,  perkembangan teknologi  informasi  telah  menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan perubahan  sosial  yang  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat.  Teknologi informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

## 2. Model Penanganan dalam Menanggulangi  Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit di Masa yang Akan Datang
Kejahatan  Kartu  Kredit  yang  sebagian  besar  menggunakan  dan  berkaitan  dengan sarana  komputer  di  ruang  siber  (cyberspace)  membuatnya  digolongkan  sebagai  salah satu  kejahatan  siber  (cybercrime)  yang  didalam  berbagai  konfensi  internasional  harus diberantas  secara  bersama-sama  masyarakat  internasional,  karena  sifatnya  yang  lintas batas dan dapat berupa sindikat internasional. Hal ini diperkuat dengan temuan di dalam laptop  Imam  Samudra  yang  disita  penyidik,  di  ketahui  adanya  hubungan  dan keterlibatan  kuat  antara  tindak  pidana  terorisme  yang  dilakukannya  dengan  kejahatan
kartu kredit untuk pembiayaan aksi terror. 11 Secara  garis besar tindak pidana teknologi informasi terdiri dari dua jenis, yaitu: 12
1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas.
2. Kejahatan  yang  menjadikan  sistem  dan  fasilitas  teknologi  informasi  (TI) sebagai sasaran.
Pendapat tersebut sejalan dengan Tnth United Nations Congress On The Prefention of  Crime  and  the  Traitment  of  Offender  di  Vienna  pada  10  smpai  17  April  2000, membagi 2 (dua) sub-kategori cybercrime, yaitu : 13
a. Cybercrime  in  a  narrow  sense  (dalam  arti  sempit)  disebut  computer crime:any  illegal  behavior  directed  by  means  of  electronic  opration  that  target the security of computer system and the data processed by them.
b. Cybercrime in a broader sense  (dalam arti luas) disebut computer related crime:any  illegal  behavior committed by  means on relation to, a computer system offering  or  system  or  network,  including  such  crime  as  illegal  possession  in, offering or distributing information by means of computer system or network.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  cybercrime  dirumuskan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  dengan  memakai  jaringan  komputer  sebagai sarana  /  alat  atau  computer  sebagai  objek,  baik  untuk  memperoleh  keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.
Menggagas  sebuah  konsep  pengaturan  terhadap  kejahatan  kartu  kredit sejatinya  perlu  melakukan  suatu  perbandingan  antara  negara  satu  dengan  negara lainya,  berikut  akan  penulis  bandingkan  penanganan  terhadap  kartu  kredit  di beberapa negara dunia yaitu:

## 1. Amerika serikat
Kejahatan Kartu Kredit atau Credit Card Fraud di Amerika Serikat tertuang dalam Title  18,  United  States  Code,  Section  1028,  1029,  1030.  Secara  singkat  dapat dijelaskan;
a. Section  1028;  Penyalahgunaan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan dokumen identifikasi, keaslian dan informasi. 14
b. Section 1029; Penyalahgunaan kegiatan yang berhubungan dengan media aksesibilitas. 15
c. Section 1030; Penyalahgunaan komputer. 16
11 Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Informasi dengan Hukum Pidana, Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, Halaman 109.
12 Sutanto, Hermawan Sulistyo dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, Pensil 324, Jakarta: 2004, Halaman 21.
13 Tenth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Traitment of Offender, sebagaimana dikutip dalam Agus Raharjo Op.Cit. Halaman 229.
14 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029 diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.
15 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 diakses pada tanggal 3 Agustus 2018
16 http://creditcardforum.com/credit-card-fraud/634-credit-card-fraud-laws.html diakses pada tanggal 3 Agustus 2018
Selanjutnya,  di  Amerika  Serikat  terdapat  pembagian  tugas  antara  penegak  hukum lokal  dengan  nasional  melalui  pengkategorian  kasus  yaitu  kasus  yang  dibawah    5000 ditangani  oleh  aparat  hukum  lokal,  dan  untuk  kasus  yang  diatas  $50.000  menjadi tanggung-jawab aparat hukum Negara seperti FBI atau US Secret Service.
Ketentuan  atau  sanksi  pidananya  terhadap  masing-masing  (Credit  Card  Fraud  + Identity theft/ pencurian nomor kartu kredit dan identitas + providing false information/ konten palsu) adalah berkisar 4-7 tahun penjara yang jika terjadi pengulangan (recidive) bisa  dikarenakan  20  tahun  penjara  dan  wajib  membayar  denda  dan  biaya  pengadilan sebesar $10.000. Bagi korban penyalahgunaan kartu kredit dapat melapor ke bank, dan setelah  pelaporan  korban  dianggap  tidak  dapat  dicurigai/  bertanggung-jawab  atas penipuan dan kehilangan bank. 17
Payung  hukum  bagi aktifitas elektronik di  Amerika Serikat sendiri tertuang dalam Uniform Electronic Transaction ACT (UETA) yang menjamin keabsahan tindakan legal diruang  cyber.  Amerika  Serika  sendiri  dikenal  sebagai  negara  yang  konsen  terhadap ruang cyber. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya regulasi-regulasi yang terkait dengan ruang cyber, antara lain: 18
• Electronic Sugnature in Global National Commerce Act
• Uniform Computer Information Transaction Act
• Government Paperwork Elimination Act
• Electronic Communication Privacy Act
• Privacy Protection Act
• Fair Credit Reporting Act
• Right to Financial Prtivacy Act
• Computer Froud and Abuse Act
• Anti-cyber Squatting consumer protection Act
• Child onlineprotection Act
• Children’s online privacy protection Act
• Economic espionage Act
• No Electronic Thift Act
Undang-Undang Khusus;
• Computer Froud and Abuse Act (CFAA)
• Credit Card Froud Act
• Electronic Communication Privacy Act(ECPA)
• Digital Performance Right in Sound Recording Act
17 Loc.cit
18 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/peraturan-dan-regulasi-bag-1/ diakses pada tanggal 3 Agustus 2018
• Electronic Fund Transfer Act
• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
• Federal Cable Communication Policy
• Video Privacy Protection Act
Undang-Undang Sisipan;
• Arms Export Control Act
• Copyright Act, 1909, 1976
• Code of Federal Regulation of Indecent Telephone Message Service
• Privacy Act of 1974
• Statute of Frauds
• Federal Trade Commition Act
• Uniform Detective Trade Practice Act

## 2. Malaysia
Malaysia  yang  pernah  dilanda  aksi  kejahatan  kartu  kredit  dan  dengan  segera membuat  aturan  yang  sangat  ketat,  seperti  hukuman  cambuk  rotan  bagi  pelakunya, denda  300.000  ringgit  (Rp  900  juta)  dan  hukuman  penjara  maksimal  20  tahun  . Disamping  itu, perangkat  hukum di Malaysia sudah dilengkapi dengan undang-undang kejahatan komputer, undang-undang digital. Malaysia memiliki 2 (dua) undang-undang yang  berhubungan  langsung,  yaitu  Undang-undang  Kejahatan  di  Bidang  Komputer Tahun 1997 dan Undang-undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 (CMA).
Komputer  crime  act  tersebut  mengatur  berbagai  kejahatan  di  dalam  bagian  kedua undang-undang tersebut mengenai Offence, antara lain:
Section 3. Unauthorized access to computer material.
Section 4. Unauthorized access with intent to commit or facilitate commission of further offence.
Section 5. Unauthorized modification of the contents of any computer.
Section 6. Wrongful communication.
Section 7. Abetments and attempts punishable as offences.
Section 8. Presumtion.
Sindikat  kejahatan  kartu  kredit  biasanya  melakukan  illegal  akses  ke  sistem komputer  induk  sebuah  bank  terkemuka  dan  kemudian  menduplikasi  data-data informasi  pemegang  kartu  plastik  untuk  kemudian  dijual  secara  langsung  kepada penadah ataupun membuat dan menjual sediri kartu plastik berisi data-data salinan dari peretasan  tersebut.  Aturan  pada  section  2,  7  dan  8  dapat  dikenakan  kepada  pelaku kejahatan kartu kredit di Malaysia.
KUHP  Malaysia–pun  dapat  dijadikan  sumber  hukum  untuk  menjerat  pelaku carding karena dianggap telah melakukan pencurian hak milik seseorang. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 378 KUHP Malaysia yang berbunyi: 19
Whoever,  intending  to  take  dishonestly  any  movable  property  out  of  the  possession  of any person without that person’s consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.
Ketentuan  pidana  pada  Pasal  tersebut  adalah  pidana  penjara  selama  7  tahun  dan dapat diakumulasikan dengan denda cambuk/rajam.  Selanjutnya pada Pasal 415 KUHP Malaysia  dapat  pula  diberlakukan  kepada  pelaku  kartu  kredit,  terlebih  apabila  itu dilakukan  dengan  didahului  tindakan  phising  melalui  content  website  di  internet maupun di telepon. Berikut petikan Pasal tersebut:
Whoever by deceiving any person, whether or not such deception was the sole or mind inducement,-
 Fraudulently  or  dishonestly  induces  the  person  so  deceived  to  deliver  any property to any person, or to consent that any person shall retain any property; or
 Intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he  would  not  do  or  omit  to  do  if  he  were  not  so  deceived  and  which  act  or omission  causes  or  is  likely  to  cause  damage  or  harm  to  any  person  in  body, mind, reputation, or property.
Senada  dengan  pasal  263  KUHP  Indonesia,  pada  Pasal  463  dan  474  KUHP Malaysia mengatur mengenai pemalsuan dokumen sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku kartu kredit terutama yang tertangkap tangan menjual kartu kredit palsu maupun asli  tapi  sudah  dimodifikasi  magnetic  stripe-nya,  berikut  bunyi  Pasal  463  dsn  474 KUHP Malaysia:
Section 463 reads as follows:
Whoever makes any false document or part of a document with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person  to  part  with  property,  or  with  intent  to  commit  fraud  or  that  fraud  may  be commited, commits forgery.

## Section 474 reads as follows:
Whoever  has  in  his  possession  any  document,  knowing  the  same  to  be  forged,  and intending that the same shall fraudulently or dishonestly be used as genuine, shall, if the document  is  one  of  the  descriptions  mentioned  in  section  466,  be  punished  with imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to a fine;  and if  the  document  is  one  of  the  description  mentioned  in  section  467,  shall  be punished  with  imprisonment  for  a  term  which  may  extend  to  twenty  years,  and  shall also be liable to fine.
Berdasarkan  perbandingan  penanganan  kasus  cyber  di  negara  amerika  dan malaysia,  maka  dalam  hal  menangani  kasus  cybercrime  di  Indonesia  diperlukan Spesialisasi  terhadap  aparat  penyidik  maupun  penuntut  umum  dapat  dipertimbangkan sebagai  salah  satu  cara  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  cybercrime.
19 Ahmad, N., ‘Credit Card Fraud and the Law: A Critical Study of Malaysian perspective’, Journal of Information, Law & Technology (JILT),2009, Halaman 7
Spesialisasi  tersebut  dimulai  dari  adanya  pendidikan  yang  diarahkan  untuk  menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker.
Saat  ini  Indonesia  sangat  membutuhkan  Polisi  Cyber,  Jaksa  Cyber,  Hakim  Cyber dalam rangka penegakan hukum cybercrime di Indonesia tanpa adanya penegak hukum yang  mumpuni  di  bidang  teknologi  informasi  maka  akan  sulit  menjerat  penjahat- penjahat cyber oleh karena kejahatan cyber ini locus delicti-nya bisa lintas negara. Hal yang  lebih  penting  dalam  upaya  penegakan  hukum  adalah  adanya  sosialisasi  berupa penataran, kursus ataupun kejuruan bersama antara aparat penegak hukum dalam rangka persamaan presepsi dalam prosedur pembuktian terhadap kasus tindak pidana teknologi informasi.
Fasilitas  yang  berbasis  komputer  dan  High-tech  khususnya  ditangan  pertama penegak  hukum  yaitu  institusi  Kepolisian  RI.  Fasilitas  forensic  computing  yang  akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting, yaitu:
a.  evidence collection;
b.  forensic analysis;
c.  expert witness.
Peningkatan  sarana  atau  fasilitas  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan kartu  kredit  tidak  hanya  terbatas  dengan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  meng- update  dan  up-grade  sarana  dan  prasana  yang  sudah  dimiliki  oleh  aparat  penegak hukum  tetapi  juga  dengan  melengkapi  sarana  atau  fasilitas  tersebut  sesuai  dengan perkembangan  teknologi  dewasa  ini.  Oleh  karenanya  diperlukan  tenaga  yang  terampil serta  biaya  terutama  untuk  mendukung  kemampuan  dan  keterampilan  aparat  penegak hukum di  bidang kejahatan kartu kredit. Fasilitas  tersebut juga  hendaknya tidak  hanya melibatkan  Polri  saja  tetapi  pihak  Pemerintah  melalui  kementerian  komunikasi  dan informasi  membangun  fasilitas  sendiri  yang  berfungsi  sebagai  pusat  informasi  atau laboratorium  sebagaimana  layaknya  laboratorium  forensik  sebagai  tempat  penelitian bagi kepentingan penyidikan dan pengembangan teknologi informasi.
Kemudian, dikarenakan tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana khusus, maka diperlukan penyidik yang khusus pula. Pasal 43 Undang-undang ITE menyatakan, selain  polisi,  wewenang  penyidikan  berada  dipundak  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS).  Meski  tidak  terang  terangan  menyebut  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi,  undang-undang  ini  menjabarkan  bahwa  PPNS  itu  berasal  dari  lingkungan pemerintah yang bertugas di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

## E. Penutup
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan  timbulnya  tindak  pidana  penggunaan  kartu  kredit,  dapat  digolongkan menjadi  dua  yaitu,  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  teridiri  dari beberapa  faktor diantaranya  faktor pendidikan,  faktor peluang,  faktor percaya diri, dan faktor  usia,  sedangkan  faktor  eksternal  terdiri  dari  faktor  ekonomi,  faktor  penegak hukum,  faktor lemahnya sistem pengawasan  bank dan  faktor perkembangan teknologi. Spesialisasi  terhadap  aparat  penyidik  maupun  penuntut  umum  dapat  dipertimbangkan sebagai  salah  satu  cara  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  cybercrime. Spesialisasi  tersebut  dimulai  dari  adanya  pendidikan  yang  diarahkan  untuk  menguasai teknis  serta  dasar-dasar  pengetahuan  di  bidang  komputer  dan  profil  hacker.  Tanpa
adanya  penegak  hukum  yang  mumpuni  di  bidang teknologi  informasi  maka  akan  sulit menjerat penjahat-penjahat cyber oleh karena kejahatan cyber ini locus
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  adalah  bahwa  Penegak  hukum  agar  selalu memperhatikan  faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, sehingga dari faktor-faktor  tersebut  dapat  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  atau  preventif  dan penanggulangan  terhadap  kejahatan  kartu  kredit  yang  akan  berdampak  berkurangnya tingkat  kejahatan  kartu  kredit  di  Indonesia.  Peningkatan  sarana  atau  fasilitas  dalam penanggulangan  tindak  pidana  kejahatan  kartu  kredit  tidak  hanya  terbatas  dengan berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  meng-update  dan  up-grade  sarana  dan  prasana yang sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum tetapi  juga dengan  melengkapi tenaga yang  terampil  serta  biaya  terutama  untuk  mendukung  kemampuan  dan  keterampilan aparat penegak hukum di bidang kejahatan kartu kredit.

## Referensi
Marwan  Effendy,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Perkembangan  dan  Isu-isu  Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, (Jakarta: Referensi, 2011)
Kasmir,  “Bank    dan    Lembaga    Keuangan    Lainnya”,  (Jakarta:  PT.  Raja    Grafindo Persada, 2001)
Info Bank, Edisi No.144 Tahun 1989, Halaman 62.
Endah Lestari dan Johannes Aries “Tinjauan kejahatan pengguna kartu kredit“, Jurnal Hukum . Vol.XVIII , No.18, April 2010:1-16.
Koran Sindo, Jurnalis, Kamis 05 April 2012
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki 2). Jakarta: Kencana.
Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada MediaGroup, Halaman. 21.
Philemon  Ginting,  Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Informasi  dengan Hukum Pidana, Semarang:  Tesis Magister Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2008
Sutanto,  Hermawan  Sulistyo  dan  Tjuk  Sugiarto,  Cybercrime-Motif  dan  Penindakan, Pensil 324, Jakarta: 2004.
Tenth  United  Nations  Congress  on  The  Prevention  of  Crime  and  the  Traitment  of Offender, sebagaimana dikutip dalam Agus Raharjo Op.Cit. Halaman 229.
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1029 diakses pada tanggal 3 Agustus 2018. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1030 diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 http://creditcardforum.com/credit-card-fraud/634-credit-card-fraud-laws.html  diakses pada tanggal 3 Agustus 2018
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/05/peraturan-dan-regulasi-bag-1/
diakses pada tanggal 3 Agustus 2018
Ahmad,  N.,  ‘Credit  Card  Fraud  and  the  Law:  A  Critical  Study  of  Malaysian perspective’, Journal of Information, Law & Technology (JILT),2009, Halaman 7