## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA
Rohmatun 1) , Restu Argarinjani 2) , Endang Kartini Panggiarti 3)
1,2,3) Akuntansi dan Universitas Tidar
1,2,3) rohmatun@students.untidar.ac.id , restuarga@students.untidar.ac.id , endangkartini@untidar.ac.id

## ABSTRACT
OJK  is  an  institution  that  is  tasked  and  responsible  for  supervising  and  preventing  illegal  investments,  as stipulated in Law No. 21 of 2011 concerning OJK. OJK plays a role in overseeing all activities engaged in the financial services sector, one of which is illegal investment, so it is important for OJK to provide direction and legal protection to the wider community, especially those who have or will invest in the financial services sector, as well as people who invest in Indonesia. This research is important for OJK to provide knowledge about these investments. This research was conducted using the library law method. Based on the results of the research, it is found that according to Law Number 21 of 2011, OJK  is an  institution that has enormous authority, but at the same time it is also an institution that has the task of regulating and supervising all financial services institutions in  Indonesia  and  the  role  of  the  prevention  and  supervision  of  the  Financial  Services  Authority  on  illegal investments  has  had  a  positive  influence  on  investment  activities  in  Indonesia,  starting  with  regulation  and supervision as well as several other prevention and prosecution roles.

## ABSTRAK
OJK merupakan lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pada  investasi  ilegal,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  OJK.  OJK  berperan  dalam mengawasi  seluruh  kegiatan  yang  bergerak  dalam  sektor  jasa  keuangan  salah  satunya  adalah  investasi  ilegal, sehingga  penting  bagi  OJK  untuk  memberikan  pengarahan  dan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  luas, terutama  yang  telah  atau  akan  berinvestasi  di  sektor  jasa  keuangan,  serta  masyarakat  yang  berinvestasi  di Indonesia. Penelitian ini penting bagi OJK untuk memberikan pengetahuan tentang investasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian, dihasilkan bahwa menurut UU  Nomor  21  Tahun  2011,  OJK  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yang  sangat  besar,  namun sekaligus  juga  merupakan  lembaga  yang  memiliki  tugas  mengatur  dan  mengawasi  seluruh  lembaga  jasa keuangan  di  Indonesia  dan  peran  dari  pencegahan  dan  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  investasi ilegal telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan investasi di Indonesia, dimulai dengan regulasi dan pengawasan serta beberapa peran pencegahan dan penindakan lainnya
Kata kunci : OJK; investasi ilegal; pengawasan dan pencegahan

## 1. PENDAHULUAN
Bank  Indonesia  (BI)  selaku  pusat  bank  dalam sistem  ekonomi  negara  mempunyai  tugas  penting terutama  yang  berhubungan  dengan  keuangan berwewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia pasal 34, disebutkan  bahwa  tugas  pengawasan  bank  akan dilaksanakan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  yang  independen  selambat-lambatnya pada  31  Desember  2010.  Sebagai  bentuk  tindak lanjut atas Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut,  dibentuklah  Lembaga  Pengawas  Jasa Keuangan  dengan  keluarnya  Undang-Undang  No. 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan diikuti  dengan  pembentukan  lembaganya  (OJK, 2017).
Berdasarkan  Undang-Undang  OJK  Nomor  21 Tahun 2011 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu  lembaga  independen,  yang  bebas  dari  campur tangan  pihak  lain  serta  mempunyai  fungsi,  tugas, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memiliki  maksud  agar  seluruh  kegiatan  dalam sistem  jasa  keuangan  terselenggaran  secara  adil, teratur, akuntabel, transparan, serta mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara stabil  dan  berkelanjutan  dan  mampu  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Dalam melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat, OJK  melakukan  dua  tindakan  pengawasan  yaitu tindakan  preventif  sebagai  upaya  pencegahan  dan tindakan  represif  sebagai  upaya  menindaklanjuti pidana.  Salah  satu  implementasi  penegakan  dalam melindungi  konsumen jasa  keuangan  adalah
kegiatan  di  pasar  modal  yang  disebut  dengan perlindungan  investor  pasar  modal  (KHADIJAH, 2020).
Investasi adalah  bagian dari aktivitas ekonomi. Investasi dipahami sebagai suatu aktivitas penanaman  modal  yang  dilakukan  oleh  calon investor  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan dalam  berbagai  jenis  usaha  yang  terbuka  untuk investasi. Kegiatan investasi muncul akibat kebutuhan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan finansial  dan  adanya  dorongan  untuk  mencapai tujuan  keuangan  jangka  panjang  seperti  pension, pendidikan  anak,  atau  kekayaan.  Dengan  investasi, seseorang  dapat  meningkatkan  nilai  kekayaannya dan  melindungi  uangnya  dari  adanya  inflasi  serta merupakan  suatu  upaya  untuk  dapat  menghasilkan pendapatan  pasif.  Pada  masa  ekonomi  yang  stabil dan  berkembang,  investasi  menjadi  tempat  untuk mendapatkan  suatu  keuntungan  yang  lebih  besar  (S & Sutrisno, 2008).
Seiring  dengan  banyaknya  manfaat  kegiatan investasi  yang  beredar  di  lingkup  masyarakat, memunculkan keinginan masyarakat untuk ikut serta melakukan  kegiatan  investasi  akan  tetapi  tidak diikuti  dengan  pengetahuan  yang  mencukupi.  Hal tersebut menarik beberapa pihak untuk memanfaatkan  situasi  dengan  melakukan  penipuan yang  menawarkan  skema  invesasi  menggiurkan tetapi  sebenarnya  tidak  memiliki  izin  dan  tidak terdaftar  di  lembaga  yang  berwenang  sehingga banyak  investasi  illegal  menyeruak  di  lingkup masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  ojk.go.id, menyatakan  bahwa  pada  akhir  Agustus  2022, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui  Satgas Waspada  Investasi  (SWI)  telah  menemukan  13 entitas  investasi  illegal.  Penemuan  tersebut  bisa dibilang mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penemuan pada Desember 2019 yang mencapai 182 entitas. Apabila diakumulasikan  sejak  2016  hingga  Agustus  2022, investasi  illegas  yang ditemukan dan ditangani oleh Satgas  Waspada  Investasi  mencapai  425  entitas. (Kusuma, 2020)
Banyaknya  entitas  investasi  dan  kegiatan  jasa keuangan  illegal  lain  sangat  merugikan  masyarakat sehingga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memiliki urgensi  untuk  mengatasinya  dalam  bentuk  tindakan preventif  maupun  tindakan  represif.  OJK  bertugas untuk  mengawasi  dan  mengatur  pasar  keuangan  di Indonesia  agar  dapat  tercipta  lingkungan  investasi yang  sehat,  transparan,  dan  adil.  Oleh  karena  itu, OJK  memiliki  peran  penting  dalam  menangani investasi  ilegal  dengan  memberikan  edukasi  dan peringatan  kepada  masyarakat  tentang  risiko investasi  ilegal,  serta  menindak  tegas  pelaku investasi  ilegal  yang  melanggar  peraturan  dan merugikan masyarakat. (Dimyati, 2014)
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis bermaksud  untuk  meneliti  mengenai  bagaimana
investasi  illegal  masih terus bermunculan sementara di  sisi  lain  terdapat  lembaga  independen  yaitu Otoritas Jasa  Keuangan (OJK)  yang bertugas secara khusus  untuk  mengawasi  semua  kegiatan  jasa keuangan  dan  bagaimana  peran  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  menanggulangi  investasi  illegal  di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  UU  Nomor  21  Tahun  2011,  Pasal  1 angka  1  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Otoritas Jasa  keuangan  adalah  lembaga  independen  dan bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang ini. Sektor jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  kasus  dugaan investasi  illegal  yang  tengah  marak  di  Indonesia. Dalam  Pasal  28  telah  diatur  pula  kewenangan Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  melakukan  tindakan pencegahan kerugian sebagai bentuk upaya perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  yaitu meliputi:
a. Memberikan informasi dan edukasi
b. Menghentikan  kegiatan  jasa  keuangan apabila berpotensi merugikan
c. Tindakan lain yang sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.  (Tri Hendro  dan Conny Tjandra, 2014 dalam (Ahmad, 2018))
Investasi  adalah  suatu  kegiatan  penghimpunan sejumlah  dana  atau  sumber  daya  lainnya  yang dilakukan  pada  saat  ini,  dengan  tujuan  memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2000).
Atau  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu penundaan  konsumsi  pada  saat  ini  untuk  digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu  dengan  tujuan  untuk  dapat  memberikan pendapatan maupun keuntungan. (Hartono, 2000)

## 3. METODOLOGI
3.1.   Pengertian Penelitian Hukum Kepustakaan Ruang  lingkup  dalam  penelitian  mengenai Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kategori ilmu hukum.  Fokus  utama  dari  penelitian  ini  yaitu mengenai  bagaimana  mempelajari  bahan  pustaka atau  yang  sering  disebut  dengan  hukum  normatife. (Soerjono & Mamudji, 2015)
Penelitian  normatif  merupakan penelitian  yang mengutamakan  kajian  mengenai  ketentuan  hukum positif  serta  asa  humum,  hal  ini  disampaikan  oleh Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  dalam penelitian  Bachrul  Amiq.  Penelitian  ini  didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.

## 3.2.   Langkah-langkah Penelitian
Dalam melakukan penelitian normatif, dilakukan penelitian yang betujuan untuk memperoleh  norma  hukum  (objektif)  setelah  itu dilakukan pula penelitian untuk mengetahui  humum tentang hak dan kewajiban (subjektif).

## 3.3.   Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  terdiri  atas  data sekunder  yang  dikumpulkan  oleh  pengumpul  data serta  dipublikasikan  dengan  tujuan  untuk  keperluan riset  serta  keperluan  masyarakat  sebagai  pihak pengguna jasa. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian  adalah  data  yang  berasal  dari  literatur, website, serta hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini (Yulianto, et al., 2018).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merupakan  suatu lembaga  independen,  bebas  dari  campur  tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan.  Tujuan dibentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah agar  seluruh  kegiatan  dalam  sistem  jasa  keuangan terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan, akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan  sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan,  dan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen  dan  masyarakat.  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dalam bidang pengawasannya, hanya mengawasi  tiga  sektor  keuangan  yaitu  perbankan, pasar  modal,  dan  Industri  Keuangan  Non-Bank (IKNB).  Adapun  sektor  lainnya  berada  di  bawah pengawasan dinas terkait.
Berbeda dengan pengawasan terhadap lembaga investasi  illegal,  yang  dilakukan  oleh  sebuah  tim bernama  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI).  Satgas Waspada  Investasi  merupakan  tim  yang  dibentuk berdasarkan  SK  Ketua  Bapepam-LK  No.  Kep- 208/BL/2007  yang  ditetapkan  pada  tanggal  20  Juni 2007 dan diperpanjang dengan SK Ketua Bapepam- LK  No.  Kep-124/BL/2012  yang  ditetapkan  tanggal 19  Maret  2012  serta  merupakan  hasil  kerja  sama beberapa  instansi  terkait  seperti  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  Bank  Indonesia,  Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Tugas utama dari Satgas Waspada Investasi yaitu:
a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi illegal
b. Menganalisis kasus-kasus
c. Menghambat  serta  menghentikan  maraknya kasus investasi illegal
d. Memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat
e. Meningkatkan  koordinasi  penanganan  kasus dengan instansi terkait
f. Melakukan  pemeriksaan  secara  bersama  atas kasus investasi illegal.
(OJK, 2007)
Meskipun  sudah  terdapat  lembaga  serta  tim yang  mengawasi  langsung  kegiatan  di  sektor  jasa keuangan,  tetapi  masih  banyak  kasus  penipuan seperti  maraknya  kasus  investasi  illegal.  terhitung sejak  tahun  2016  hingga  tahun  2022,  sudah mencapai  425  entitas  investasi  illegal  yang ditemukan  dan  ditangani  oleh  Satgas  Waspada Investasi.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan investasi illegal masih tersebar :
a. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat
b. Tingginya  kepercayaan  masyarakat  terhadap tingkat keuntungan yang sangat tinggi
c. Tidak  ada  kemauan  untuk  menjadi  pelapor ketika menjadi korban investasi illegal
d. Belum  terdapat  kejelasan  terkait  proses penegakan hokum  dalam  undang-undang terkait  kegiatan  penghimpunan  dana  dan pengelolaan investasi
e. Penelusuran aset terkait kerugian
penghimpunan  dana  memakan  waktu  cukup lama Selain  faktor  yang  telah  disebutkan,  terdapat satu  faktor  yang  cukup  mempersulit  dalam pemberantasan  kasus  investasi  illegal  yaitu  wilayah Indonesia yang begitu luas dengan kata lain “ruang” untuk  melakukan  kejahatan  juga  tidak  kalah  besar. Sebagai  upaya  meminimalisir  jumlah  korban  akibat investasi  illegal,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) berperan dalam :
a. Regulasi dan Pengawasan OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi  dan  memonitor  perusahaan  yang beroperasi  di  sektor  jasa  keuangan  untuk memastikan  bahwa  mereka  memenuhi  standar yang  ditetapkan.  Dengan  demikian,  OJK  dapat memperketat  pengawasan  dan  memberikan sanksi  kepada  perusahaan  yang  melanggar peraturan, termasuk perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal.
Beberapa  peran  OJK  dalam  pencegahan investasi  ilegal terkait regulasi dan pengawasan adalah sebagai berikut:
- Menetapkan aturan dan standar OJK  menetapkan  aturan  dan  standar  bagi perusahaan  yang  beroperasi  di  sektor  jasa keuangan,  termasuk  perusahaan  investasi. Aturan  dan  standar  ini  bertujuan  untuk melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal,  seperti  skim  cepat  kaya,  Ponzi scheme, dan lain-lain.
- Memberikan izin usaha
OJK  memberikan  izin  usaha  kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.  Izin  usaha  ini  berfungsi  untuk memastikan  bahwa  perusahaan  tersebut tidak  hanya  beroperasi  secara  legal,  tetapi juga memenuhi persyaratan yang
diperlukan  untuk  menjaga  keamanan  dan kesehatan keuangan konsumen.
- Memantau kegiatan perusahaan OJK  secara  teratur  memantau  kegiatan perusahaan  yang  beroperasi  di  sektor  jasa keuangan,  termasuk  perusahaan  investasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan  tersebut  tetap  mematuhi  aturan dan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh OJK.  Jika  perusahaan  melanggar  aturan, maka  OJK  dapat  memberikan  sanksi, seperti pencabutan izin usaha
(OJK, 2017)
b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat OJK  juga  memiliki  tugas  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  investasi  yang aman dan legal. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai program dan kampanye, yaitu: - Kampanye nasional OJK  seringkali  mengadakan  kampanye nasional  tentang  pentingnya  investasi  yang aman  dan  legal.  Kampanye  tersebut dilakukan  melalui  berbagai  media  seperti televisi,  radio,  online,  dan  sebagainya, sehingga  pesan  OJK  dapat  disampaikan  ke seluruh lapisan masyarakat.
- Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya OJK  juga  menyelenggarakan  seminar  dan lokakarya tentang  investasi  yang  aman dan legal. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak,  mulai  dari  investor,  pengusaha, hingga  akademisi,  sehingga  mereka  dapat memahami  lebih  dalam  tentang  investasi yang baik dan benar.
- Publikasi dan informasi di website OJK secara teratur mempublikasikan berbagai  informasi  terkait  investasi  yang aman  dan  legal  di  website  resminya. Informasi tersebut meliputi panduan investasi,  daftar  perusahaan  investasi  yang terdaftar,  dan  peraturan  investasi  yang berlaku.
- Kolaborasi dengan lembaga Pendidikan OJK  juga  berkolaborasi  dengan  lembaga pendidikan  untuk  memberikan  edukasi tentang  investasi  yang  aman  dan  legal kepada  siswa  atau  mahasiswa.  Hal  ini dilakukan  agar  mereka  dapat  memahami pentingnya investasi yang benar sejak dini. Dalam melaksanakan peran peningkatan kesadaran  masyarakat,  OJK  juga  melakukan pengawasan terhadap perusahaan investasi yang beroperasi  di  Indonesia.  OJK  melakukan verifikasi  dan  sertifikasi  terhadap  perusahaan- perusahaan  tersebut  untuk  memastikan  bahwa mereka  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  dan tidak  melakukan  investasi  ilegal.  Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang  jelas  dan  dapat  memilih  investasi  yang aman dan legal.
c. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan  konsep  edukasi  dan  perlindungan konsumen  oleh  OJK  dikelompokkan  menjadi dua yaitu:
- Bersifat  preventif  (preventive  actions). Konsep  edukasi  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara,  salah  satu  yang  telah dilakukan  yaitu  penyediaan  portal  edukasi berisi  informasi  industri  jasa  keuangan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan  masyarakat.  Salah  satu  laman internet  yang  dapat  dikunjungi  oleh masyarakat  bahkan  tidak  memungut  biaya yaitu melalui minisite https://sikapiuangmu.ojk.go.id. Dalam kegiatan  bersifat  preventif,  OJK  harus memastikan  bahwa  ketersediaan  produk dan jasa harus memenuhi prinsip perlindungan  konsumen  yaitu  transparansi, perlakuan  adil,  keandalan,  kerahasiaan  dan keamaan data, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen.
- Bersifat represif (repressive action) Tindakan  bersifat  represif  dapat  dilakukan dengan adanya penyelesaian aduan konsumen dan masyarakat, memberi fasilitas  dalam  menyelesaikan  sengketa, membekukan  kegiatan  yang  melanggar, serta melakukan pembelaan hukum. Tindakan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) berupa  preventif  dan  represif  ini  mengarah pada  inklusi  keuangan  serta  stabilitas system  keuangan.  Adanya  implementasi fungsi  OJK  ini,  dimaksudkan  agar  tumbuh kepercayaan masyakat dalam menggunakan produk  serta  layanan  jasa  keuangan sekaligus  dapat  menciptakan  pasar  yang teratur dan wajar. Keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu pasar keuangan yang berfungsi dengan baik yang  merupakan  salah  satu  untuk  menjaga stabilitas,  efisiensi,  pertumbuhan,  dan inovasi keuangan dalam jangka waktu yang panjang.
(OJK, 2020)
d. Kolaborasi dengan Lembaga Lain OJK  bekerja  sama  dengan  lembaga  lain  untuk memerangi  investasi  illegal.  OJK  juga  dapat meminta  bantuan  dari  lembaga  lain  untuk menghentikan  operasi  perusahaan  ilegal  yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Diantaranya adalah:
- Kepolisian.  OJK  berkoordinasi  dengan kepolisian untuk mengungkap dan menindak  perusahaan  yang  menawarkan produk  investasi  ilegal.  Kepolisian  dapat membantu OJK dalam melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku penipuan investasi. (OJK, 2020)
- Kejaksaan.  OJK  bekerja  sama  dengan
Kejaksaan  untuk  menindak  perusahaan yang  menawarkan  produk  investasi  ilegal. Kejaksaan  dapat  membantu  OJK  dalam melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang- undang. (OJK, 2016)
- Bank Indonesia. OJK berkoordinasi dengan Bank  Indonesia  untuk  mengendalikan peredaran  uang  tunai  di  pasar  keuangan. Bank  Indonesia  dapat  membantu  OJK dalam memantau dan mengendalikan peredaran  uang  dari  perusahaan  yang menawarkan produk investasi ilegal.
- Lembaga  pengawas  lainnya.  OJK  juga bekerja  sama  dengan  lembaga  pengawas lainnya, seperti Bappebti, Otoritas Pelayanan  Keuangan  (OJK),  dan  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Non-Bank  (Bapepam-LK)  untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan  koordinasi  dalam  mengatasi investasi ilegal.
Melalui  kolaborasi  dengan  lembaga  lain,  OJK dapat  memperkuat  upaya  pencegahan  investasi ilegal dan memastikan keamanan dan kesejahteraan  masyarakat  dalam  menggunakan produk investasi.
Dalam pencegahan investasi illegal, OJK memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Namun, kesuksesan  dalam  mengatasi  investasi  ilegal  tidak hanya  tergantung  pada  OJK,  melainkan  juga memerlukan  partisipasi  dan  kerjasama  dari  semua pihak,  termasuk  masyarakat,  perusahaan,  dan lembaga lainnya.

## 5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
a. Menurut  UU  Nomor  21  Tahun  2011,  OJK merupakan lembaga yang memiliki
kewenangan yang  sangat  besar,  namun sekaligus  juga  merupakan  lembaga  yang memiliki  tugas  mengatur  dan  mengawasi seluruh  lembaga  jasa  keuangan  di  Indonesia. Hal  ini  berarti  banyak  lembaga  jasa  keuangan yang tidak tunduk pada  peraturan  OJK, karena OJK  memiliki  kewenangan  yang  besar,  serta memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang banyak.  Tidak  banyak  lembaga  jasa  keuangan yang  tunduk  pada  peraturan  OJK.  Akibatnya, peluang  dan  pemicu  bagi  lembaga  jasa keuangan  untuk  melakukan  tindak  kejahatan ekonomi sangatlah besar.
b. Peran  dari  pencegahan  dan  pengawasan Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap  investasi ilegal telah  memberikan  pengaruh  yang  positif terhadap  kegiatan  investasi  di  Indonesia, dimulai  dengan  regulasi  dan  pengawasan  serta beberapa  peran  pencegahan  dan  penindakan
lainnya. Namun, peran OJK belum sepenuhnya berhasil  dan  masih  ada  perusahaan  investasi ilegal  dan  kegiatan  investasi  ilegal  yang berhasil  terhindar  dari  pengawasan  OJK.  Hal ini  disebabkan  karena  kegiatan  OJK  belum sepenuhnya  tersosialisasi  dengan  baik  di masyarakat. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui  sosialisasi  dan  pemberian  sanksi terhadap  perusahaan  investasi  ilegal  dan kegiatan  investasi  ilegal  masih  sangat  minim dilakukan oleh OJK. Ketentuan yang diberikan OJK  terhadap  pelaku  tidak  menimbulkan  efek jera  bagi  pelaku  investasi  karena  sanksi investasi masih sangat ringan.

## 5.2.   Saran
Supaya  dapat  melaksanakan  semua  aktivitas dengan  baik,  OJK  harus  meningkatkan  kuantitas serta  kualitas  tenaga  kerja  OJK.  Hal  ini  daoat diwujudkan  denfan  adanya  perekrutan  tenaga  kerja dari daerah untuk  menghasilkan pegawai  OJK  yang berkualitas.  Dalam  rangka  mencegah  terjadinya tindak  pidana  investasi  di  masyarakat,  OJK  perlu memperkuat  edukasi  secara  lebih  aktif  dengan memberikan  atau  melakukan  penyuluhan  mengenai investasi ilegal. Selanjutnya, OJK perlu memperkuat penegakan  hukum  dengan  peningkatan  kerja  sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kerjasama dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya  harus diperkuat.  Selain  itu  juga  perlu  memperkuat  sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana  investasi  dan meningkatkan efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.  D.,  2018, Peranan  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Penanggulangan  Investasi Ilegal  di  Indonesia ,  PRIVAT  LAW , Volume 6. Amiruddin  &  Asikin,  Z.,  2018, Pengantar  Metode Penelitian  Hukum, 10  ed.  Rajawali  Pers, Jakarta.
Dimyati,  H.  H.,  2014, Perlindungan  Hukum  bagi Investor  dalam  Pasar  Modal ,  Jurnal  Cita Hukum , II(2), pp. 341-356. Hartono,  J.,  2000, Teori  Portofolio  dan  Analisis Investasi. 2  ed.  Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN.
Khadijah,  S.,  2020, Analisis  Pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan  Konsumen  Dan  Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif
Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Ojk  Provinsi Jambi), Uin Sulthan Thaha Saifuddin.. Kusuma,  D.  R.,  2020, Kumparan  BISNIS. [Online] Available at: https://kumparan.com/kumparanbisnis/temua n-ojk-per-maret-15-investasi-bodong-388- fintech-dan-25-pegadaian-ilegal- 1t2EfLib6bY/full [Accessed 16 April 2023].
OJK,  2007, Satuan  Tugas  Waspada  Investasi. [Online],
Available
at: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM S/Article/117#:~:text=Satuan%20Tugas%20 Penanganan%20Dugaan%20Tindakan,Kep% 2D124%2FBL%2F2012 [Accessed 15 Maret 2023]. OJK,  2016, Kerja  Sama  OJK  dan  Kejagung Diharapkan  Jadi  Media  Komunikasi  yang Efektif, [Online] Available at:
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Kerja-Sama-OJK- dan-Kejagung-Diharapkan-Jadi-Media- Komunikasi-yang-Efektif.aspx [Accessed 10 Maret 2023]. OJK,  2017, Frequently  Asked  Questions, [Online]
Available
at:
https://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx [Accessed 15 Maret 2023].
OJK,  2020, Mengenal  Otoritas  Jasa  Keuangan  & Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA - Kelas X. [Online] Available at:
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/ima ges/FileDownload/512_Reduced%20Small% 20Size_Buku%20SMA%20OJK_Ver8_2020 %2011%2004-min.pdf [Accessed 10 Maret 2023]. OJK,  2020, Siaran  Pers:  Satgas  Waspada  Investasi Perkuat  Koordinasi  dengan  Kepolisian  RI. [Online] Available  at:  https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers- Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat- Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx [Accessed 10 Maret 2023]. Soerjono,  S.  &  Mamudji,  S.,  2015, Penelitian Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat, 17 ed, Rajawali Pers, Jakarta.
S,  S.  H.  &  Sutrisno,  B.,  2008, Hukum  Investasi  di
Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Tandelilin,  E.,  2000, Analisis  Investasi  dan Manajemen  Portofolio, 1  ed.  Yogyakarta:
BPFE UGM.
Yulianto, N. A. B., Maskan, M. & Utaminingsih, A., 2018. Metodologi  penelitian  bisnis. 1  ed,
Polinema Press, Malang.