……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH NGEMPLAK
Oleh Ayu Fhatonah 1 , Astuning Saharsini 2
1,2 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo E-mail : 1 ayufhatonah17@gmail.com , 2 astuningsaharsini@gmail.com

## Abstract
The problem underlying the reserch is the low awarenes, attitude, knowledge and understanding of  tax  sanctions  which  results  in  low  tax  compliance  for  MSMEs  in  the  Ngemplak  Region. Knowing whether there is influence of awareness, attitude, knowledge and tax sanctions on the tax compliance of MSME actors in the Ngemplak Region is the aim of conducting research. Multiple linear regression in the IBM SPSS Statistics v20 program was chosen as a technique for analyzing research data. The results of the study, namely taxpayer awareness and taxpayer knowledge have no significant effect on MSME taxpayer compliance in the Ngemplak Region. Taxpayer attitudes and  tax  sanctions  have  a  significant  effect  on  MSME  taxpayer  compliance  in  the  Ngemplak Region.
Keywords: Awareness, Attitude, Knowledge, Tax Sanctions, Compliance.

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan  melalui  pengelolaan  anggaran seperti pajak. Pajak dapat juga diartikan sebagai sarana penunjang agar mencapai tujuan negara dalam  memperoleh  pendapatan  pajak  yang berasal rakyat kemudian digunakan membiayai belanja  rutin  negara  termasuk  membiayai pembangunan  sosial  dan  ekonomi  rakyat Indonesia. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan  kerjasama  yang  kuat  berupa kesadaran  yang  baik  akan  kewajiban  antara pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  wajib pajak. Maka tidak diragukan lagi bahwa pajak di  Indonesia  menjadi  salah  satu  pionir  dalam mendukung    pemerintahan  dan  melaksanakan pembangunan,  baik  pusat  maupun  daerah. Menurut  data  yang  didapat  dari  Kementerian Keuangan  Indonesia  menunjukkan  bahwa pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.786,4 trliun di tahun 2019 dan pada tahun 2020  konribusi  pajak  mengalami  peningkatan yakni  sebesar  Rp  79,30  miliar  diangka  Rp 1,865,7 Triliun.
Pendapatan  pajak  daerah  dapat  berasal dari  pajak  UMKM.  Langkah  pertama  yang
dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan pajak  pada  UMKM  ialah  mematok  pungutan pajak  fiinal  UMKM  sebanyak  1%  yang berlandaskan PP no 46 tahun 2013. Meskipun demikian  patokan  pungutan  pajak  1%  belum berjalan  sesuai  target,  dikarenakan  masih adanya  wajib  pajak  yang  tidak  taat  pajak.  Hal tersebut berdampak pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Menurut Menteri Sri Mulyani Indrawati  menyatakan  rendahnya  kepatuhan yang  dimiliki  wajib  merupakan  penyebab rendahnya rasio pendapatan pajak di Indonesia, bahkan  UMKM  menganggap  pajak  bukan sebagai kewajiban melainkan bentuk penjajahan.  Seperti  yang  terjadi  di  wilayah Ngemplak,  menunjukkan  bahwa  kontribusi jumlah  penerimaan  pajak  pelaku  UMKM mengalami  penurunan.  Menurut  KPP  Pratama Boyolali  mencatat  bahwa  jumlah  penerimaan pajak PP 46/UMKM ditahun 2020 sebesar Rp 5.057.164.286 dan ditahun 2021 Rp
3.571.041.881.  Oleh  sebab  itu,  disahkan peraturan  baru  terkait  pengurangan  PPh  final pada tahun 2018 sebesar 0,05% yang tercantum didalam PP No. 23.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Kepatuhan pajak dapat terpengaruh oleh faktor  kesadaran  diri  wajib  pajak.  Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017) berpendapat  bahwa  kesadaran  ialah  kemauan baik sebagai warga negara untuk melaksanakan tanggung  jawabnya  menyrtor  pajak  dengan iklas.  Kepatuhan  akan  meningkat  seiring dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki akan  pemahaman  dan  pelaksanaan  pajaknya. Tingkat  kesadaran  tentang  kepatuhan  agar melaksanakan  tanggung  jawab  menyetorkan dan  melaporkan  pajak  secara  tepat  waktu tergolong  rendah  (Sunanta  dan  Leonardo, 2021).  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi, pelaku  UMKM  Ngemplak  dengan  dalih kesibukannya mengurus usaha yang digelutinya  seringkali  lupa  mengalokasikan sebagian  pendapatannya  untuk  membayar pajak  sehingga  berdampak  terhadap  ketepatan waktu melaporkan dan membayar pajak kepada pihak  perpajakan.  Hal  ini  membuktikan  jika tingkat  kesadaran  WP  UMKM  Ngemplak masih  rendah.  Sesuai  dengan  pernyataan Sudiarto (2020:287) bahwa pencapaan kepatuhan  pajak  belum  maksimal,  maka perlu ditumbuhkan  lagi  adanya  kesadaran  maupun kemauan yang besar terhadap wajib pajak agar memenuhi kewajibannya menyetor pajak. Hasil riset oleh Siregar (2017) dan Pamungkas (2019) menyatakan  kesadaran  berpengaruh  kepada kepatuhan wajib pajak.
Faktor  selanjutnya  ialah  sikap  wajib pajak.  Hal  tersebut  mampu  memberikan penilaian  patuh  tidaknya  dalam  melaksanakan kewajiban  atau  tanggung  jawabnya.  Sikap wajib pajak mencerminkan bagaimana seseorang  merasakan  sesuatu.  Sikap  waajib pajak  merupakan  penjelasan,  penilaian  atau pendapat  seorang  wajib  pajak  sebagai  dasar untuk  berhubungan  bersama  orang  lain  atau kejadian,  baik  suatu  hal  yang  memberikan manfaat  maupun  yang  merugikan  atas  suatu objek.  Dalam  hal  sikap,  pelaku  UMKM Ngemplak  masih  tergolong  rendah.  Mereka beranggapan bahwa pemerintah belum sepenuhnya  transparan  terhadap  penggunaan
dana hasil pajak yang mereka berikan sehingga sikap  yang  mereka  berikan  ialah  sengaja menghindar  atau  mengulur-ulur  waktu  ketika menyetor pajak. Tingginya sikap kerelaan yang dimiliki  mempengaruhi  tingginya  kepatuhan wajib  pajak  akan  kewajibannya  (Khotimah, dkk, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh Wafa  (2021)  yaitu  sikap  wajib  pajak  terbukti mempunyai  pengaruh  pada  kepatuhan  wajib pajak.
Faktor lainnya yaitu pengetahuan mengenai  pajak.  Menurut  Sri  Mulyani pengetahuan  perpajakan  penting  dimiliki  para pelaku  UMKM,  sehingga  mampu  memahami kegiatan  perpajakan  seperti  melaporkan  SPT, menyetor  pajak  sampai  sanksi  yang  diperoleh ketika lalai dalam menyetor pajak. Pengetahuan dapat  didapatkan  dari  pendidikan  ataupun dalam  sosialisasi  perpajakan  yang  diadakan oleh  KPP  terpusat/setempat.  Berdasarkan fenomena  yang  ada,  pengetahuan  perpajakan pelaku  UMKM  Ngemplak  tergolong  rendah, dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan yang ditempuh  hanya  sampai  Sekolah  Menengah Atas  (SMA),  sehingga  hal  tersebut  dapat dikatakan  mempengaruhi  tingkat  pemahaman akan  perpajakan.  Selain  itu  pelaku  UMKM Ngemplak  mengaku  bahwa  jarang  sekali  dari pihak KPP setempat yang mengadakan seminar atau  pengenalan  tentang  pajak  UMKM. Banyaknya wajib pajak yang tidak memahami dan mengetahui manfaat pajak yang sesungguhnya  dikarenakan  tingkat  wawasan wajib  pajak  terhadap  kebijakan  perpajakan (Khoirina,2019).  Hasil  riset  Samadiartha  dan Darma (2017), Fitri,dkk (2020) dan Mandowally,  dkk  (2020)  yaitu  pengetahuan pajak  memiliki  pengaruh  kepada  kepatuhan pajak Faktor terakhir ialah sanksi pajak, yang tergolong atas sanksi administratif dan pidana. Sanksi  administratif  ialah  penyelesaian  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh  wajib  pajak terhadap  suatu  negara.  Pembayaran  berbentuk denda jika kesalahan terkait dengan pelaporan pajak,  bunga  jika  kesalahan  berkaitan  dengan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
kesalahan bayar pajak dan apabila wajib pajak melakukan kesalahan berupa salah memberikan informasi  dasar  dalam  menghitung  besarnya pajak akan memperoleh sanksi yakni kenaikan bayar  pajak.  Ganjaran  sanksi  pajak  kepada pelanggar  pajak  dilakukan  pemerintah  untuk menertibkan para wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan juga memberikan efek jera. Minimnya pengetahuan sanksi  pajak  menjadi  permasalahan  dalam peningkatan  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan fenomena yang ada, pelaku UMKM Ngemplak mengetahui bahwa ada sanksi pajak yang akan diterima  jika  mereka  terlambat  membayar pajak,  namun  mereka  tetap  melakukan pelanggaran  tersebut.  Hal  itu  disebabkan karena sampai saat ini KPP kurang tegas dalam penerapan  sanksi  tersebut  kepada  para pelanggar pajak, sehingga mereka menyepelekan akan kewajiban yang seharusnya  mereka  lakukan.  Penelitian  oleh Zulma  (2020)  dan  Triogi,  dkk  (2021) membuktikan  sanksi  peerpajakan  mempunyai pengaruh  kepada  variabel  kepatuhan  wajib pajak.
Dikerjakannya penelitian ini didasari atas keingintahuannya  peneliti  atas    besarnya pengaruh antara kesadaran, sikap, pengetahuan dan sanksi pajak kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

## LANDASAN TEORI

## Theory Of  Planned Behavior (TPB)
Filosofi menunjukkan suatu kecenderungan  seseorang  dalam  mengerjakan suatu  kegiatan  didasari  dengan  adanya motivasi. Seseorang disini adalah pelaku wajib pajak.  ketika  melakukan  kewajiban  pajaknya, wajib pajak biasanya dimotivasi oleh beberapa faktor.  Faktor-faktor  inilah  yang  nantinya menjadi  alasannya  untuk  berupaya  memenuhi peraturan  pajak  yang  berlaku.  Wajib  pajak percaya  jika  menyetorkan  pajak  secara  tepat waktu  akan  menambah  pendapatan  negara, motivasi inilah yang membuatnya merasa tidak berbebani  oleh  pajak.  Menurut  Tambun  dan
Barokah (2020) salah satu indikator yang dapat melihat  berhasilnya  peraturan  pajak  yang berlaku  apabila  mereka  mematuhi  tanggung jawabnya  menyetorkan  pajak  dan  memahami seluruh  yang  terkandung  dalam  peraturan tersebut.
Dalam  teori  TPB niat  individu  dapat dikontrol  oleh  beberapa  hal  diantaranya, Behavioral  Belief ialah  kepercayaan  akan akibat  dari  perbuatan  ( outcome  belief )  dan penilaian  atas  akibat  dari  kepercayaannya. Kedua  ialah  kepercayaan  terhadap  keinginan normatif  seseorang  dan  dorongan  agar mencapai  keinginan  tersebut  ( Normative Belief) . Kepercayaan tersebut bekaitan dengan permasalahan    sosial  yang  di  alami  seeorang terhadap  melaksanakan  sesuatu.  Sedangkan tingkatan pengaruh terhadap pemikiran seseorang  untuk  melaksanakan  perbuatan disebut  kontrol  perilaku  ( Control  belief) . Secara spesifik, kontrol perilaku berfokus pada kepercayaan terhadap adanya suatu pendukung atau  penghambat  perbuatan  seseorang  dan persepsi terhadap seberapa kuat suatu pendukung  atau  penghambat  perbuatannya tersebut.

## Pajak
Pajak ialah  premi yang disetorkan rakyat pada  kas  negara,  bersifat  wajib  dan  memaksa tanpa  merasakan  keuntungan  langsung  dan dipergunakan  sebagai  pengadaan  insfrastuktur dan  kesejahteraan  bangsa  (Mardiasmo,  2018). Unsur  paksaan  ini  memberikan  pengertian kepada masyarakat bahwasanya mereka dituntut  selalu  menyetor  pajak  dengan  tanpa paksaan  dann  kesadaran  penuh  sebagai  warga yang taat.
Menurut  Waluyo  (2017)  menuturkan bahwa  Pajak  adalah  kewajiban  (yang  dapat dipaksakan)  kepada  pemerintah,  dibayar  dan dilaksanakan langsung oleh mereka yang wajib membayarnya  berdasarkan  undang-undang tanpa  pertimbangan,  dan  penggunaannya sejalan  dengan  kewajiban  penyelenggaraan pemerintah,  dimaksudkan  untuk  mendanai pengeluaran  umum  terkait.  Definisi  pajak
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
menurut Resmi (2017) ialah pemindahan harta dari publik ke kas negara dimanfaatkan sebagai pendanaan belanja rutin, dengan surplus masuk ke  tabungan  publik,  sebagai  sumber  utama investasi publik.
Menurut  Feldman  pada  (Resmi,  2019) menjelaskan  bahwaPajak  ialah  layanan  yang dilaksanakan  secara  sepihak  dengan  otoritas (berdasarkan  penetapan  norma),  diulang  tanpa pertimbangan,  serta  secara  eksklusif  menutupi pendanaan  publik.  Menurut  Riftiasari  (2019) Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan pemerintah dan membiayai pendanaan pemerintah.  Golongan  pajak  menurut  badan pemungutan  pajak  ada  dua,  yaitu  pajak  pusat dan daerah.
Berlandaskan  pendapat  beberapa  ahli, maka  pajak  adalah  sumbangan  wajib  warga negara  kepada  kas  negara  yang  sifatnya dipaksakan dengan hukum perundang- undangan,  tidak  langsung  dikompensasikan, dan dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi kemakmuran negara, digunakan untuk kepentingan bangsa. Kesadaran Wajib Pajak Keadaan  ketika  wajib  pajak  mengetahui manfaat membayar pajaknya kepada pemerintah, pendapat Rahayu (2017). Perbuatan tulus untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan bertumpu pada kejujuran dan hati  nurani  yang  baik  menunjukkan  suatu kesadaran (Wardani dan Rumiyatun, 2017:17). Peningkatan  kepatuhan  pajak  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  pemahaman  serta memperbaiki  bidang  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  sehingga  tercipta  kesadaran  yang lebih tinggi. Menurut Sulistyowati, dkk (2017) Kesadaran  pajak  adalah  bentuk  etika  perilaku yang mendukung terciptanya segala insfrastuktur  di  negaranya  dan  memenuhi kewajiban perpajakannya bukan karena alasan teknis,  melainkan  atas  kemauan  sendiri  untuk menyetor pajak sesuai hukum yang berlaku.
Sunanta dan Leonardo (2021) memberikan pendapat bahwa wajib pajak yang mengerti  serta  berusaha  untuk  membayar
perpajakannya  sesuai  ketetapan  yang  telah ditentukan  merupakan  suatu  bentuk  kesadaran wajib  pajak.  Faktor  eksternal  dan  internal menjadi  penyebab  peningkatan  kesadaran wajib  pajak  (Rahayu,  2020:194-195).  Faktor eksternal  wajib  pajak  terdiri  dari  norma subjektif yang berkenaan dengan persepsi wajib pajak  dalam  mengambil  tindakan  perpajakan dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP guna  memberikan  dasar  pemahaman  serta kesadaran  dalam  membayar  pajak.  Faktor internal  berhubungan  dengan  seberapa  jauh pemahaman  yang  dimiliki  terhadap  kebijakan pajak  yang  didapatkan  dengan  menempuh pendidikan, tingkat intelektualitas, dan persepsi baiknya  terhadap  kebijakan  perpajakan  yang bergulir.

## Sikap Wajib Pajak
Menurut  Jikrillah,  dkk  (2017)  adalah Sikapnya  kepada  kepatuhan  perpajakan  yang diukur  berdasarkan  kemampuan  membayar kewajiban  perpajakan.  Sikap  wajib  pajak adalah  suatu  penjelasan  atau  pandangan  yang membuat  penilaian  baik  atau  buruk  tentang suatu  hal,  orang, atau  keadaan.  Diartikan  juga sebagai  cerminan  dari  sikap  yang  ditunjukkan terhadap  dimensi  dalam  konteks  pajak, berfokus  pada  sikapnya  terhadap  kebijakan, hukum,  dan  manajemen  layanan  pajak.  Sikap wajib  pajak  yang  bagus  akan  menumbuhkan kecenderungan  atas  kepatuhan  itu  sendiri. (Heru,  2019:264).  Menurut  Khatimah,  dkk (2020) Sikap  wajib  pajak  adalah  keinginan untuk melaksanakan sesuatu, seperti membujuk,  menegakkan,  menghindari,  atau mengabaikan suatu kewajiban pajak

## Pengetahuan Wajib Pajak
Menurut  Ermawati  &  Afifi  (2018) pengetahuan  perpajakan  merupakan  besarnya penggetahuan  wajib  pajak  tentang  hal  yang patut  dilaksanakan.  Berdasarkan  definisi tersebut menurut pemahaman peneliti pengetahuan  perpajakan  merupakan  ukuran besarnya penyerapan wawasan dalam diri wajib pajak  akan  menceminkan  usahanya  dalam
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
melaksanakan,  melaporkan  dan  membayar pajaknya secara tepat waku.
Menurut
Khatimah, dkk (2020)
pengetahuan  perpajakan  adalah  situasi  ketika wajib  pajak  mengerti  dan  memahami  regulasi kebijakan, prosedur, fungsi, dan manfaat pajak yang tersedia saat menyetorkan pajak. Penjelasan  awal  yang  dipergunakan  untuk memahami  strateginya  dalam  melangkah, memutuskan  dan  menjalankan  hak  serta kewajibannya  di  bidang  pajak  merupakan bagian dari pengetahuan pajak (Salmah, 2018). Penguasaan  wawasan  yang  baik  dalam memahami peraturan perpajakan dapat memberikan  pengaruh  yang  baik  pada peningkatan kepatuhan
perpajakan.
Pengetahuan/wawasan  ini  dapat  di  peroleh melalui sosialisasi perpajakan yang di selenggarakan  oleh  DJP  yang  terkait  dan melalui  pendidikan  yang  disediakan  oleh pemerintah.

## Sanksi Pajak
Sanksi  pajak  memastikan  bahwa  wajib pajak  menaati/mematuhi  ketetapan  kebijakan hukum  pajak  (norma  perpajakan),  hal  tersebut diungkapkan  oleh  Mardiasmo,  (2018).  Sanksi pajak sebagai cara pencegahan agar wajib pajak mematuhi  rezim  perpajakan  yang  ditetapkan. Penerapan sanksi dalam perpajakan digunakan pemerintah  sebagai  pengendali  wajib  pajak supaya mematuhi kebijakan pajak yang belaku dan  memiliki  kemauan  untuk  menyetor  pajak tanpa paksaan dan kesadaran diri (Lubis, 2017). Menurut  Nabila  dan  Rahmawati  (2021)  suatu langkah hukum yanng akan diperoleh seseorang yang melanggar perpajakan sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  hukum perpajakan merupakan sanksi pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak
Teori  kepatuhan  menjelaskan  situasi ketika  seseorang  mematuhi  perintah  atau hukum  tertentu.  Dari  paparan  diatas  peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan ialah perbuatan  yang  patuh  terhadap  pemenuhan tanggung  jawab  perpajakannya  yang  wajib diselesaikan  tepat  waktu  dengan  berdasarkan
peraturan  yang  ada.  Teori  kepatuhan  dapat memotivasi mereka agar menumbuhkan kepatuhannya  ketika  menyetor  pajak  sesuai yang tertanggal. Penyetoran pajak secara tepat waktu  akan  memberikan  keuntungan  pada pribadi pajak yaitu berupa rasa keamanan dari sanksi  pajak.  Menyetor  pajak  tepat  waktu artinya  mendukung  berjalannya  pelayanan publik  yang  baik  karena  pajak  membantu meningkatkan  pembangunan  insfraktruktur yang baik.
Menurut  Arisandy  (2017)  Kepatuhan pajak  menyatakan  situasi  ketika  wajib  pajak berada  dalam  posisi  wajib  melaksanakan seluruh tanggung jawab dan menggunakan hak pajakannya. Wajib Pajak Patuh Pajak artinya ia tunduk dan patuh terhadap norma perpajakannya  berdasarkan  peraturan  norma pajak  yang  berlaku.  (Rahayu,  2017:193). Menurut Rahman (2018)  kepatuhan pajak ialah patuh membayar pajak kepada hukum perpajakan  yang  berlaku,  terdiri  atas  kegiatan mendaftar  menjadi  wajib  pajak,  melengkapi lembar  isian  pajak  dengan  cermat,  hitung dengan benar pajak terutang dan bayar dengan kurun wakktu yang sesuait, semua itu dilakukan dengan sukarela, tanpa investigasi, peringatan, ancaman  atau  pemberian  sanksi  administratif maupun kriminal sebelumnya.
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas  kesimpulan  dari  kepatuhan  pajak merupakn  ketaatan  diri  dalam  melaksanakan kewajiban  pajaknya  baik  dalam  pendaftaran diri, mengisi formulir pajak, menghitung pajak terutangnya, melaporkan SPT sampai menyetorkan  pajak  yang  sesuai  bersadarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Dari  paparan  latar  belakang  yang disajikan,  maka  peneliti  menyajikan  kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Kesadaran menurut Sunanta dan Leonardo  (2021)  ialah  sikap  yang  memahami serta  berkemauan  melakukan    tanggung jawabnya  dalam  menyetorkan  pajak  secara semestinya  dan  sesuai  dengan  peraturan perpajakan.  Menumbuhkan  rasa  sadar  akan fungsi,  manfaat,  dan  kegunaan  pajak  amat penting guna mendukung tumbuhnya kepatuhan pajak yang diinginkan sebagaimana mestinya. Kesadaran WP  berpengaruh kepada kepatuhan  wajib  pajak  (Sunanta  &  Leonardo, 2021).
H 1  = Kesadaran  Wajib  Pajak  Berpengaruh Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Menurut  Khatimah,  dkk  (2020)  sikap wajib pajak ialah keinginan ketika mengerjakan sesuatu, baik mendekati, menjauhi, melakukan atau tidak melakukan tanggung jawab pajaknya.  Pelaku  wajib  pajak  akan  condong menjalankan kewajiban pajakannya jika merasa atau  menilai  sesuatu  sudah  berjalan  adil.  Adil yang dimaksud ialah antara apa yang diberikan dan  diterimanya  sudah  sebanding.  Hasil penelitian  Khatimah,  dkk  (2020)  sikap  wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.
H 2  = Sikap  Wajib  Pajak  Berpengaruh Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.
Menurut Khatimah, dkk (2020)
pengetahuan  perpajakan  merupakan  situasi dimana  seseorang  mengerti  dan  paham  akan kebijakan,  fungsi,  serta  manfaat  pajak  yang didapatkan ketika membayar pajak.
Pengetahuan pajak amat penting dimiliki wajib pajak sebagai dasar dalam memenuhi kewajiban ketika mambayar pajak. Pengetahuan  biasanya  didapatkan  melalui sosialisasi pajak dan pendidikan yang mengkhususkan  pajak.  Peran  pemerintah sangat  penting  dalam  hal  menyebarkan pengetahuan pajak pada pelaku pajak. Penelitian  Astaman  (2021)  pengetahuan  pajak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.
H 3  = Pengetahuan  Perpajakan  Berpengaruh Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.
Menurut  Nabila  dan  Rahmawati  (2021) sanksi  pajak  ialah  respons  hukum  yang  akan diperoleh  orang  yang  melawan  kaidah perpajakan  yang  telah  ditetapkan  peraturan Perpajakan.  Pemberian  sanksi  ini  akan memberatkan wajib pajak yang melanggar dan diharapkan  bisa  memberikan  efek  jera  kepada pelaku.  Ada  dua  sanksi  yang  didapatkan  para pelanggar pajak, yang pertama sanksi administratif  yaitu  denda  dan  bunga.  Kedua sanksi  pidana  berwujud  hukuman  pidana penjara.  Penelitian  yang  dilakukan  Nabila  dan Rahmawati  (2021)  membuktikan    adanya pengaruh  antara  sanksi    kepada  kepatuhan pajak.
H 4 = Sanksi  Perpajakan  Berpengaruh Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.

## METODE PENELITIAN
Pelaku  UMKM  diwilayah  Ngemplak merupakan  objek  dalam  penelitian.  Bentuk penelitian ini ialah kuantitatif. Sebanyak 1.762 pelaku  UMKM  di  wilayah  Ngemplak  yang tercatat  di  KPP  Pratama  Boyolali  menjadi populasi penelitian. Metode Acidental Sampling dan  rumus  slovin  merupakan  cara penentuan sampel dalam penelitian ini. Kriteria responden  dalam  penelitian  ialah  WPOP UMKM  Ngemplak  yang  tercatat  di  KPP Pratama  Boyolali.  Berikut  rumus  slovin  yang digunakan.
𝑛 = N 1 + N (e) 2
Keterangan : n = Total sampel yang dibutuhkan N = Jumlah populasi e = Sampling Error
Berlandaskan  data  populasi  dari  KPP Pratama  Boyolali  2021  tercatat  1.762  wajib pajak  UMKM.  Maka  jumlah  sampel  dapat dihitung  dengan Sampling  Error sebesar 10% sebagai berikut :
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
𝑛 = 1.762 1 + 1.762 (0,1) 2 𝑛 = 94,62 dibulatkan  ke  atas menjadi 95
. Teknik Analisa Data Pengujian  Instrumen Data Uji Validitas
Dilakukan  untuk  menilai  kevaliditasan dari  kuisioner  yang  disebar.  Kevalidan  suatu kuisioner  ditunjukkan  dari  pernyataan  pada kuisioner yang sanggup memaparkan suatu hal yang  ingin  diukur  pada  kuisioner  itu  sendiri (Sugiyono,  2018).  Metode  pengujian  validitas data menggunakan probabilitas korelasi dengan ketentuan sig (2- tailed) < taraf signifikan 𝛼 = 0,05  bermakna  item  pernyataan  dikatakan valid.
Uji Reliabilitas Dilakukan sebagai pengukur atas kuisioner  yang  menggambarkan    indeks  dari peubah.  Hasil  penelitian  yang  reliabel  yaitu apabila suatu instrumen tersebut dipergunakan beberapa kali guna menilai sesuatu yang sama tetapi  hasil  yang  ditunjukkan  tetap  sama (Sugiyono, 2018). Alat pengujian ke reliabilitasan  data ialah Cronbach Alpha yaitu alat  yang  penguji  keandalan  dari  masing- masing variabel pada kuisioner.  Suatu
instrumen dinyatakan reliabel apabila
Cronbach Alpha bernilai >0,60.
Pengujian Asmsi Klasik Uji Normalitas
Uji  ini  dipergunakan  untuk  pengukur variabel  pengganggu/  residu  yang  terbagi didalam model regresi (Ghozali,2018). Kolmogrov-smirnov merupakan  model  untuk menguji  normalitas  sebuah  data  dengan  taraf sig  5%.  Jika  signifikansinya  bernilai  >  0,05 artinya  suatu  instrumen  berdistribusi  normal, begitupun sebaliknya.

## Uji Multikolinearitas
Dalam  sebuah  model  regresi  dicurigai terjadi  korelasi  antar  variaabel  independen, oleh  karenanya  untuk  memastikan  hal  itu
dikerjakan  uji  multikolinearitas,    pendapat Ghozali  (2018).  Tidak  terjadinya  korelasi anatar  variabel  bebas  merupakan  indikator regresi tersebut dianggap baik. Dasar penilaian itu ialah bila pada kolom Tolerance bernilai > 0,10 serta nilai VIF < 10, maksudnya ialah antar variabel  independen  tidak  terjadi  korelasi, berlaku kabalikkannya.

## Uji Heteroskedastisitas
Mengukur  perbedaan  variance  dari residu suatu observasi ke observasi lainnya dari model regresi merupakan tujuan dilakukannya uji  heteroskedastisitas.  Menurut  Ghozali, (2018) apabila tidak terjadi heteroskedastisitas antar  varian  residual  ke  observasi  lain,  maka dapat  dikatakan  bahwa  model  regresi  baik. Metode  yang  digunakan  dalam  uji  ini  ialah korelasi  Rank  Spearman’s  Rho  dengan  dasar apabila nilai prob.sig > 0,05, maka tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Berlaku  kabalikannya  jika nilai sig < 0,05 maka terjadi heteruskedastisitas.

## Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda
Bertujuuan  untuk  mencari  jawaban  atas masalah dan mengetahui adakah pengaruh antar variabel bebas (X) kepada variabel terikat (Y). Berkut  persamaan  regresi  yang  dipergunakan pada penelitian.
Y  =  a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +b 4 X 4 + e Dimana :
Y
: Variabel dependen b 1 -b 4 : Koefisien regresi
a
: Konstanta
X 1 -X 4 : variabel independen
e : Error

## Uji t-test
Ghozali,  (2018)  mengemukakan  bahwa uji t-test dikerjakan agar dapat mengungkapkan apakah  variabel  independen  secara  parsial memiliki  pengaruh  pada  variabel  dependen. Apabila  nilai  t hitung >    t tabel atau  sig    <    0,05, artinya H 0 ditolak.
Uji F
Sugiyono, (2018) mengungkapkan bahwa  uji  F  dilakukan  untuk  menguji  regresi secara  menyeluruh  yang  mengungkapkan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
apakah  variabel  bebas  secara  menyeluruh (simultan)  memiliki  pengaruh  pada  variabel bebas.  Dalam  uji  F  penarikan  kesimpulan didasarkan pada nilai sig < 0,05, atau F hitung >  F  tabel,  artinya  terdapat  pengaruh  antara variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Apabila  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  maka tidak  ada  pengaruh  secara  simultan  pada variabel Y.
Uji Kooefisien Determinasi (R 2 ) Uji  R 2 bertujuan  agar  dapat  menguji goodness-fit dari sebuh model regresi (Ghozali, 2018). Uji R 2 memperlihatkan seberapa banyak sumbangan/kontribusi  antara  variabel  bebas dengan variabel terikat bisa dilihat berdsarkan nilai R dan nilai R Square yang memiliki nilai kriteria  0-1  (1-100%).  Apabila  nilai-nilai tersebut  semakin  dekat  dengan  angka  1  maka dapat dikatakan koefisien determinasi berpengaruh  yang  besar    pada  persamaan regresi tersebut semakin baik. Hasil pengujian R 2 dapat dilihat dari kolom Adjusted R Square.

## HASIIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Berlandaskankan  hasil    kuesioner  yang dibagikan,  responden  yang  tercatat  pada  KPP Pratama  Boyolali  khususnya  Kecamatan Ngemplak  memiliki  identitas  atau  karakter yang berbeda dalam mengisi kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 110.
Penyebaran  kuesioner  yang  melebihi  sample yaitu 95 bertujuan agar terhindar dari kuesioner yang  tidak  sesuai  kriteria  yang  ditentukan. Terdapat 15 kuesioner tidak sesuai kriteria dari total yang disebar sebanyak 110 kuesioner dan 95 kuesioner dapat diuji.

## Pengujian Instrumen Data Uji Validitas
Dikerjakan  guna  mengetahui  valid  atau tidaknya item pernyataan pada kuesioner. Valid atau tidaknya data dapat diketahui dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel . r tabel diperoleh dengan melihat tabel r (koefisien korelasi  sederhana),  maka  rumus  yang
digunakan  adalah  df=  n-2,  95-2=93,  hasil  df dalam r tabel = 0,2017 dibulatkan menjadi 0,202. Item  pernyataan  dalam  kuesioner  bisa dikatakan  valid,  apabila  nilai  probabilitas korelasi  sig  (2-tailed)  <  taraf  signifikan ( ⍺ =0,05)  atau  sebaliknya.  Berikut  hasil  uji validtas.
Tabel 1 Hasil Pengujian Valliditas Variabel Item rhitun g Rtab el Signifikan si Kesadaran wajib pajak
KesWP_ 1 0,672 0,202 0,000 KesWp_ 2 0,77 0,202 0,000 KesWP- 3 0,557 0,202 0,000 KesWP_ 4 0,745 0,202 0,000 Sikap wajib pajak Item r hitung r tabel Sig (2- tailed SWP_1 0,651 0,202 0,000 SWp-2 0,729 0,202 0,000 SWP_3 0,728 0,202 0,000 SWP_4 0,632 0,202 0,000 Pengetahuan wajib pajak
Item r hitung r tabel Sig (2- tailed PP_1 0,807 0,202 0,000 PP_2 0,739 0,202 0,000 PP_3 0,677 0,202 0,000 PP_4 0,633 0,202 0,000 Sanksi Pajak
Item r hitung r tabel Sig (2- tailed
SanksiP 1 0,702 0,202 0,000 SanksiP 2 0,757 0,202 0,000 SanksiP 3 0,744 0,202 0,000 SanksiP 4 0,776 0,202 0,000 Kepatuhan wajib pajak
Item r hitung r tabel Sig (2- tailed KWP_1 0,726 0,202 0,000 KWP_2 0,752 0,202 0,000
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
KWP_3 0,717 0,202 0,000 KWP_4 0,732 0,202 0,000
Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Hasil pengjian kevaliditasan variabel X1, X2,  X3,  X4  dan  Y  menunjukkan  bahwasanya seluruh  item  pernyataan  dari  masing-masing variabel memiliki nilai r hitung > r tabel. Kemudian, untuk  nilai  signifikan  (2-tailed)  <  sig  0,05. Kesimpulannya semua indeks pernyataan pada variabel independen dikatakan Valid.

## Uji Reliabilitas
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  menilai kekonsistenan item pernyataan suatu kuesioner dalam  penelitian. Cronbach  Alpha merupakan alat ukur di IBM SPSS Statistic 20 yang peneliti gunakan  untuk  mengukur  reliabilitas  suatu data.
Tabell 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Kesadaran WP (X1) 0,611 Reliabel Sikap WP (X2) 0,624 Reliabel Pengetahuan Perpajakan (X3) 0,683 Reliiabel Sanksi  Pajak (X4) 0,729 Reliabel Kepatuhan Wajib  Pajak (Y) 0,708 Reliabel Sumber : Data Primer Diolah, 2022
Berdasarkan  uji  reliabilitas,  ditarik kesimpulan  bahwa  keseluruhan  variabel  baik independen maupun dependen yang digunakan ialah reliabel, karena memiliki nilai Cronbach Alpha yang > 0,60.
Uji Asumsi Klsik
Uji Normalitas Bertujuan agar dapat mengetahui kenormalan  sebuah  data  yang  terdistribusi didalam model regresi. Uji nonparametric yang berada  di  program IBM  SPSS  Statistic  20
merupakan  alat  yang  akan  digunakan  untuk menguji kenormalan data penelitian.
Tabel 3 Uji Normaltas Kolmogrov-Smirnov Variabel Asym. Sig (2-tailed) Keterangan Unstandardized Residual 0,934 Normal
Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Bersadarkan  uji  normalitas Kolmogrov- smirnov, menyatakan  bahwa  seluruh  variabel penelitian  berdistribusi  normal.  Kenormalan data dibuktikan dengan Sig (2-tailed) bernilai > 0,05 yaitu 0,934.
Uji Mulikolonieritas Pengujian ini berguna untuk membuktikan  ada    tidaknya  korelasi  atau hubungan antara variabel independen.
Tabel 4 Hasil Uji Multikolonieritas Variabel Tolerance VIP Kesadaran Wajib  Pajak (X1) 0,971 1,030 Sikap  Wajib Pajak (X2) 0,535 1,869 Pengetahuan Perpajakan (X3) 0,511 1,956 Sanksi Pajak (X4) 0,770 1,299
Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Hasilnya  uji  multikolonieritas,  dapat diambil keputusan bahwa seluruh variabel yang digunakan  tidak  terjadi  multikolonieritas  atau model regresi yang digunakan baik, dibuktikan dengan nilai Tolerance > 0,1 serta nilai VIF < 10.
Uji heteroskedastisitas Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan residual/kesalahan  satu  dengan  lainnya  pada suatu model regresi yang digunakan.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman’s Rho Variabel Sig. Keterangan Kesadaran Wajib  Pajak (X1) 0,592 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sikap  Wajib Pajak (X2) 0,730 Tidak terjadi heteroskedastisitas Pengetahuan Wajib  Pajak (X3) 0,876 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sanksi  Pajak (X4) 0,965 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Hasil
uji heteroskedastisitas, menyimpulkan  bahwa  keseluruhan  variabel bebas  dengan  nilai  sig.  (2-tailed)  >  0,05, diartikan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  serta model dinyatakan baik.

## Pengujian Hipotesis Uji regresi linear berganda
Supaya  bisa  mengetahui  arah  besaran pengaruh yang terjadi antar variabel independen  kpada  variabel  terikat  ialah dilkukan pengujian regresi berganda (Ghozali, 018).  Jika  variabel  bebas  yang  digunakan  ada beberapa variabel terikat hanya ada satu, maka regresi  linear  berganda  menjadi  metode  yang dipilih  untuk  melakukan  pengujian.  Tabel  6 menyajikan hasil penelitian.
Tabel 6 Uji Regresi Linear Berganda Model B Std. Error Beta 1  (Constant) 3,860  1,808 2,135  0,035 KesadaranWP -0,087  0,076  -0,086  -1,140  0,257 SikapWP 0,607  0,110  0,561 5,527  0,000 PengetahuuanWP  0,037  0,096  0,040 0,385  0,701 SanksiWP 0,217  0,078  0,234 2,768  0,007 Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Pengujian regresi  linear berganda, menghasilkan persamaan berikut.
Y = 3,860 + (-0,087) X 1 + 0,607 X 2 + 0,037 X 3 +0,217 X 4 + e
1) Konstanta  Y  sebesar  3,860  dan  bernilai positif. Apabila variabel independen (bebas)  sama  yaitu memiliki  nilai  0,  maka variabel  dependen  (Y)    memiliki  nilai sebesar 3,860.
2) Nilai  koefisien  regresi  kesadaran  wajib pajak yaitu  -0,087.  Artinya  jika  kesadaran pajaknya menurun sebanyak -0,087 makapenurunan kepatuhan pajak sebanyak -0,087.
3) Nilai  koefisien  regresi  sikap  wajib  pajak (X 2 ) yaitu  sebanyak  0,607.  Memiliki maksud jika jumlah sikap sadar wajib pajak mengalami  peningkatan  sebanyak  0,607 sehingga  dapat  menyebabkan  kenaikan kepatuhan pajak sebanyak 0,607.
4) Nilai  koefisien  regresi  X 3 memiliki  nilai positif 0,037 . Dapat disimpulkan bahwasanya  jika  pengetahuan  wajib  pajak meningkat sebanyak 0,037 maka kepatuhan pajak  akan  mengalami  kenaikan  sebanyak 0,037.
5) Nilai koefisien regresi X 4 atau sanksi pajak bernilai  0,217.  Memiliki  maksud  jika wawasan pengetahuan sanksi pajak mengalami  peningkatan  sebanyak  0,217 berarti  kepatuhan  pajak  akan  meningkat sebnyak 0,217.

## Uji t
Menguji  apakah  secara  parsial  variabel independen memberikan pengaruh pada variabel  dependen  merupakan  tujuan  dari dilakukannya  pengujian  T.  Keputusan  diambil berdasarkan  t hitung >  t tabel atau  nilai  sig  <  0,05, maka H 0 ditolak. Nilai t tabel = t ⍺ /2 ; (n-k-1) = t 0,05/2  ;  (95-4-1)  =  t  0,025  ;  90  =  1,98667 dibulatkan menjadi 1,987. Berikut hasil dari uji t :
Tabel 7 Hasil uji t Model t hitung t tabel Sig. (constant) 2,135 1,987 ,035
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi ISSN 2798-6535 (Online) Kesadaran  wajib pajak (x1) -1,140 1,987 ,257 Sikap wajib pajak (x2) 5,527 1,987 ,000 Pengetahuan wajib pajak (x3) 0,385 1,987 ,701 Sanksi pajak (x4) 2,768 1,987 ,007
Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Hasilnya  uji  t  menyimpulkan  bahwa kesadaran  wajib  pajak  (X1)  dan  pengetahuan wajib pajak (X3) tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap wajib pajak  (X2)  dan  sanksi  pajak  (X4)  memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak.

## Uji F
Memiliki  maksud  agar  mengetahui pengaruh  baik  secara  bersama-sama  atau simultan antara variabel X kepada Variabel Y. Nilai F tabel diperoleh = k; (n-k) = k; (95 – 4) = 91 = 2,47.
Tabel 8 Hasil Uji F Model Sum of Squar es d f Mea n Squa re F Sig . 1  Regress ion 197,4 32 4 49,3 58 22,8 19 .00 0 b Residua l 194,6 73 9 0 2,16 3 Total 392,1 05 9 4 Sumber : Data Primer Diolah,2022
Berdasarkan  hasil  uji  F,  menyatakan bahwa  terdapat  nilai  signifikansinya  yaitu 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 22,819 > 2,47, kesimpulan  yang  dapat  diterapkan  ialah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
Uji koefisien determinasi (R 2 ) Pengujian ini bermaksud untuk memahami besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan  bernilai  0-1  (0-100%)  atau semakin  mendekati  angka  1,  maka  koefisien
tersebut  memiliki  pengaruh  yang  besar. Pengujian R2 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 9 Pengujian Koefisien Detrminasi (R 2 ) Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e 1 .710 a ,504 ,481 1,471 Sumber : Data Primer Diolah, 2022 Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwasanya  besarnya  pengaruh  variabel  X yang  digunakan  terhadap  variabel  Y  adalah 48,1%,  sedangkan  untuk  sisanya  51,9% disebabkan  oleh  pengaruh  faktor-faktor  lain yang  tidak  tercantum  dalam  penelitian  yang dikerjakan..
Pembahasan H1  :  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak
Penelitian  hasil  uji  t  menyimpulkan bahwa  H 1 ditolak  dan  H 0 diterima  Artinya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara  signifikann  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  di  Wilayah  Ngemplak.  Sesuai dengan  hasil  riset  oleh  Maxuel  &  Primastiwi (2021)  yang  membuktikan  tidak  adanya pengaruh  secara  signifikan  kesadaran  wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  ini  berbanding  terbalik  terhadap teori  TPB bahwasanya  kesadaran  wajib  pajak yakni Behavioral Belief, yaitu suatu kepercayaan  seseorang  tehadap  akibat  dari suatu  perbuatan  (hasil  kepercayaan)  serta penilaian  terhadap  akibat  dari  kepercayaan tersebut.  Artinya  ketika  seseorang  ingin membayarkan  pajaknya,  maka  ia  memiliki kepercayaan terhadap manfaat yang didapatkannya  ketika  ia  membayar  pajak. Terlihat  pada  pemahaman  hak  dan  kewajiban wajib  pajak  yang  dimiliki  WPOP  UMKM Ngemplak  yang  masih  rendah  serta  masih rendahnya  kepercayaan  yang  WPOP  UMKM
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
miliki  mengenai  ke  kemanfaatan  pajak  yang mereka  dapat  dari  membayarkan  pajaknya terhadap negara sehingga hal tersebut mengurangi  kesadaran  diri/  dorongan  dari dalam  diri  mereka  sendiri  untuk  sukarela membayarkan  kewajibannya  kepada  negara. Maka  perlu  ditingkat  kembali  rasa  kesadaran dalam membayar pajak.
H2 : Pengaruh sikap waajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak
Pengujian t, menyatakan bahwasanya H 2 diterima  yaitu  sikap  wajib  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Wilayah  Ngemplak.  Artinya tingginya  sikap  sadar  pajak  yang  ada  pada UMKM  Ngemplak  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  pajaknya.  Sikap  berkenaan  dengan cara  seseorang  merasakan  hasil  yang  didapat dari  pengorbanannya.  Berkaitan  dengan  sikap perasaan  wajib  pajak,  tidak  sedikit  juga  yang merasakan bahwa ketransparanan dalam memperlakukan pajak belum dirasa cukup. Hal tersebut  memberikan  pertimbangan  dalam pengambilan  keputusan  ketika  menyetorkan pajak Hasil ini cocok terhadap teori TPB yang digunakan dengan sikap wajib pajak merupakan Normative  Belief yang  mengacu pada  harapan  normatif  individu  dan  motivasi agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  dimaksud, sehingga wajib pajak memiliki motivasi untuk mengerjakan  atau  tidak  mengerjaakan  sesuatu pekerjaan.  Hasil  riset  ini  didukung  oleh Khatimah, dkk (2020) bahwasanya sikap wajib pajak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan waajib pajak.
H3  :  Pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak
Pengujian  hipotesis  dengan  uji  t, menyimpulkan  bahwa  H 3 diitolak.  Artinya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruhsignifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  Wilayah  Ngemplak. Hasil  ini  tidak  sejalan  dengan  hipotesis  yag
telah  ditetapkan  peneliti.  Pengetahuan  pajak berkenaan dengan penafsiran wajib pajak pada kebijakan  perpajakan.  Maka  wajib  pajak yang tidak punya wawasan yang luas terhadap pajak akan cenderung tidak mematuhi pajak. Tingkat wawasan  akan  kebijakan  pajak  UMKM Ngemplak masih rendah maka perlu ditingkatkan  lagi  agar  mencapai  kkepatuhan yang diharapkan.
Hasil  ini  tidak  sinkron  terhadap Theory of Planned Behavior terkait suatu kepercayaan akan  menghasilkan  hasil  yang  positif  apabila mereka  percaya  akan  hal  yang  dipercayainya baik. Hasil dari penelitian  ini sinkron dengan Chandra (2021) yaitu pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pjak.
H4  :  Pengaruh  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak
Berdasarkan
pengujian uji t, menyimpulkan  bahwasanya  H 4 diterima. Artinya  sanksi  pajak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Maka presentase tingginya kepatuhan pajak ditentukan  oleh  tingginya  pemahaman  akan sanksi pajak yang dimiliki para pelaku UMKM. Uji  lapangan  terhadap  wajib  pajak  UMKM Ngemplak menyatakan bahwa tidak sedikit dari mereka  mengetahui  sanksi  yang  mereka peroleh  apabila  melanggar  pajak,  meskipun demikian data kepatuhan pajak masih menunjukkan  penurunan.  Penyebabnya  ialah kurangnya  ketegasan  sanksi  yang  diberikan kepada pelanggar.
Hasil  ini  serasi  terhadap  teori  TPB bahwasanya  sanksi  pajak  ialah Control  Belief (konrol  kepercayaan)  yang  dimiliki  oleh  diri wajib  pajak  itu  sendiri. Terciptanya  ketegasan sanksi  yang  diperoleh  pelanggar  pajak, diharapkan  dapat  menumbuhkan  itikad  wajib pajak agar mematuhi pemenuhan kewajibannya yaitu  menyetorkan  pajak.  Hasil  Kartikasari  & Yadnyana  (2021)  yang  menyatakan  sanksi pajak  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
kepada  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi pendukung didalam penelitian.

## PENUTUP Kesimpulan
Hasil yang diperoleh dari dikerjakannya penelitian  ialah  variabel  kesadaran    dan pengetahuan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. Variabel sikap  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di Wilayah Ngemplak.
Beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu  kepada  pelaku  pajak  tekait  dengan variabel sikap yaitu diharapkan pelaku UMKM menyetorkan pajak tepat waktu dan sesuai yang sebenarnya, dalam hal ketransparanan penggunaan  pendapatan  pajak  pemerintah sebaiknya membuat laporan alokasi penggunaan  pendapatan  pajak.  selain  itu pemerintah  diharapkan  lebih  meningkatkan kemudahan  mekanisme  dalam  pembayaran pajak atau bisa menerapkan strategi jemput bola yang  artinya  pihak  pajak  langsung  turun  ke lapangan  unyuk  menarik  pajak  para  pelaku UMKM,  hal  ini  diharapkan  bisa  menambah kepatuhan  pajaknya.  Terkait  variabel  sanksi pajak diharapkan wajib pajak mengenali secara benar  atas  tujuan  diterapkannya  sanksi  pajak. Pemerintah  harus  menerapkan  sanksi  pajak kepada pelanggar pajak secara tegas dan tanpa toleran agar memberikan efek jera serta sebagai upaya  untuk  mendidik  wajib  pajak  agar  patuh terhadap  pajak.  Pemerintah  dirasa  perlu memberikan  pengawasan  terhadap  para  staff pajak,  tujuannya  ialah  sebagai  alat  pencegah atas  adanya  indikasi  kecuranga  antara  staff pajak dan wajib pajak ketika proses melaporkan, menghitung dan menyetor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan  kegiatan  bisnis  online  di pekanbaru. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis , 14 (1), 62–71. [2] Astaman, R. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  DAN  PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KOTA PALEMBANG . 021008 Universitas
Tridinanti Palembang.
[3] Astana,, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A.  (2017).  Pengaruh  penerapan  sistem administrasi  perpajakan  modern  dan kesadaran  wajib  pajak  pada  kepatuhan wajib  pajak. E-Jurnal  Akuntansi , 18 (1), 818–846.
[4] Asterina,  F.,  &  Septiani,  C..  (2019). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak, Sanksi  Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). Balance: Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 595–606. [5] Chandra, D. (2021). Pengaruh pengetahuan  perpajakan,  pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  pengusaha UMKM di Kelapa Gading/Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani .
[6] Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).
Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi . [7] Fitri, S., Anggraini, F., & Rahmawati, N. (2020).  PENGARUH  PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online) PERPAJAKAN

## TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI
KASUS  UMKM  DI  KOTA  PADANG). Abstract  of  Undergraduate  Research, Faculty  of  Economics,  Bung  Hatta University , 17 (1)..
[8] Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (ke 9). Universitas Diponegoro.
[9] Heru,  K.  (2019). Pengantar  Perpajakan Cara  Meningkatkan  Kepatuhan  Pajak . Indeks Jakarta.
[10] Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K.  (2021).  Pengetahuan  Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan  WPOP  Sektor  UMKM. E- Jurnal Akuntansi , 31 (4), 925–936.
[11] Khoirina, I. (2019). Pengaruh Pelayanan
Fiskus,  Pengetahuan  Perpajakan  PPh pasal 21, Sanksi Perpajakan, dan Sistem
Administrasi Perpajakan Modern Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Kantor Pelayanan Pajak DenpasarTimur. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar . [12] Khotimah,  I.  M.  K.,  Susyanti,  J.,  & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion  Di
Kota Batu. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen , 9 (05).
[13] Lubis,  R.  H.  (2017).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Perpajakan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Di  Kpp  Pratama  Medan  Belawan. Jkbm  (Jurnal  Konsep  Bisnis  Dan Manajemen) , 4 (1), 31–41.
[14] Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani,  C.  D.  (2020).  Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah ,
15 (1), 46–56.
[15] Mardiasmo.  (2018). Perpajakan (Edisi Terb). Andi.
[16] Maxuel,  A.,  &  Primastiwi,  A.  (2021). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 16 (1), 21– 29.
[17] Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021).
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN

## SANKSI PAJAK
TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 10 (7).
[18] Pamungkas,  S.  W.  P.  (2019). Pengaruh sanksi  pajak,  kesadaran  dan  motivasi terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  di Kelurahan Simomulyo Surabaya . Wijaya Kusuma Surabaya University.
[19] Rahayu,  S.  K.  (2017). Perpajakan Konsep  Dan  Aspek  Formal .  Rekayasa Sains.
[20] Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan. Jurnal Akuntansi , 6 (1).
[21] Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus . Salemba Empat.. [22] Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan  dan  kesadaran  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  Pajak  Bumi  &  Bangunan (PBB). Inventory: Jurnal Akuntansi , 2 (1), 151–187.
[23] Samadiartha,  I.  N.  D.,  &  Darma,  G.  S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Bisnis , 14 (1), 75–103.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
[24] Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  pada  kantor  pelayanan  pajak pratama  batam. Journal  of  Accounting and Management Innovation , 1 (2), 119–
128.
[25] Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . ALFABETA.
[26] Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan  Dan  Tingkat  Pendidikan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di  SAMSAT  Kabupaten  Tebo). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 1 (1).
[27] Sunanta,  S.,  &  Leonardo,  L.  (2021). PENGARUH  KESADARAN  WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi,
Keuangan,  Auditing  Dan  Perpajakan) ,
6 (1), 86–95.
[28] Tambun,  S.,  &  Barokah,  S.  (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM
dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan
Pajak. Media  Akuntansi  Perpajakan ,
5 (1), 45–52.
[29] Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 10 (06).
[30] Wafa,  A.  (2021).  Pengaruh  Budaya Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Kerahasiaan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kecamatan Sedayu. Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi .
[31] Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15–24. [32] Wulandari, S. (2020). Pengaruh Penerapan  Sanksi  Administrasi  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak . Universitas Komputer Indonesia.
[33] Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Pelaku Usaha  UMKM  di  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2),
288–294.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN