Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## PEMBERLAKUAN TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
M. Farid 1 (E-mail: farid4001233005@uinsu.ac.id), Budi Sastra Panjaitan 2 (email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id) Fauziah Lubis 3 (email: fauziahlubis@uinsu.ac.id)
Program Studi Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

## Abstract
Before the introduction of Islamic law, the Indonesian people adhered to customary law which had various systems and was very diverse in nature. In reality, the Islamic religion has had a big influence on the lives of Indonesian people to this day. Apart from that, the majority of the Indonesian population adheres to Islam, so it is natural that Islamic law always colors national law in Indonesia. The aim of this research is to find out the history of the implementation of Islamic law in Indonesia and the role of Islamic law in the  development  of  national  law  in  Indonesia  using  library  research  methods.  The  conclusion  of  this research  is  that  Islamic  law  entered  Indonesia  at  the  same  time  as  Islam  entered  Indonesia,  which according  to  some  circles  began  in  the  VII  or  VIII  century  AD.  Meanwhile,  Western  law  was  only introduced  by  the  VOC  at  the  beginning  of  the  seventeenth  century  AD  and  in  the  development  of Indonesian national law, religious law ( Islamic law) is the most dominant basis, where Islamic law plays a  very  important  role  in  shaping  Indonesian  human  behavior.  Therefore,  Islamic  law  is  an  absolute element for the development of Indonesian national law.

## Keywords: History of Islamic Law, Theory of Islamic Law, reception a complex

## Abstrak
Sebelum  masuknya  hukum  Islam,  rakyat  Indonesia  menganut  hukum  adat  yang  bermacam-macam sistemnya  dan  sangat  majemuk  sifatnya,  Pada  kenyataannya,  agama  Islam  berpengaruh  besar  terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Selain itu sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam,  maka  menjadi  suatu  kewajaran  bila  hukum  Islam  selalu  mewarnai  hukum  nasional  di  Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah sejarah pemberlakuan hukum Islam  di  Indonesia  serta  Peranan  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional  di  Indonesia dengan  menggunakan  metode  penelitian  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research) . Kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  Hukum  Islam  masuk  ke  Indonesia  bersamaan  dengan  masuknya  Islam  ke Indonesia,  yang  menurut  sebagian  kalangan  sejak  abad  VII  atau  VIII  M.  Sementara  hukum  Barat  baru diperkenalkan  oleh  VOC  pada  awal  abad  XVII M  dan  Dalam  pembangunan  hukum  nasional  Indonesia, hukum agama (Hukum Islam)  menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam  membentuk  prilaku  manusia Indonesia.  Oleh  karenanya  hukum  Islam menjadi  unsur  mutlak  bagi pembangunan hukum  nasional  Indonesia.
Kata Kunci: Sejarah Hukum Islam, Teori Hukum Islam, receptio a complex

## PENDAHULUAN
Islam sebagai agama yang hadir untuk memberikan  kemaslahatan  umat  manusia, tidak  datang  begitu  saja,  melainkan  seiring berjalannya waktu dan ruang. Dalam ruang dan waktu  tentu  ada  jejak  sejarahnya.  Islam bukanlah  agama  buatan  manusia,  melainkan merupakan  firman  Allah  yang  disampaikan kepada  Nabi  Muhammad  SAW  melalui malaikat  Jibril  untuk  kebahagiaan  dunia  dan akhirat. 1 Untuk itu, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ada pedoman dan  tuntutan  yang  harus  dijalankan.  Segala aturan dan pedoman terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang dijadikan pedoman inti dalam menjalani kehidupan.
Dalam  menjalankan  ajaran  agama, para pemeluknya mengupayakan syariat Islam dapat  berjalan  bahkan  menjadi  budaya  suatu negara.  Maka,  untuk  menerapkan  teori-teori hukum  Islam  tersebut,  penulis  berupaya mengungkap hukum Islam dalam kurun waktu sejarah yang sangat panjang.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  sehingga  yang  menjadi  rumusan masalah adalah Bagaimanakah Sejarah pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  dan bagaimana  Peranan  Hukum  Islam  dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kepustakaan (library  research) yaitu serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan
1 R. Otje Salman. Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung : ARMICO, 1987), h. 8. 2 Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  dalam
metode  pengumpulan  data  Pustaka  dengan menggunakan  rujukan-rujukan  yang  ada  pada buku-buku  tentang  sejaharah  hukum  Islam  di Indonesia  dan  teori  hukum  Islam.  Juga  dengan mengambil  dari  sumber-sumber  ilmiah  berupa jurnal  serta  dengan  tambahan  sumber  digital berupa website dan sumber rujukan utama umat Islam.

## PEMBAHASAN

## Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia
Pembicaraan  mengenai  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu “masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda  menempatkan  hukum Islam  pada  dua keadaan  dalam  dua  periode,  yakni  periode penerimaan  hukum  Islam  secara penuh (Receptie In  Complexu), dan  periode  penerimaan  hukum Islam  oleh  hukum  adat (Receptie). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan  hukum  Islam pada dua keadaan dalam  dua  periode,  yakni periode  penerimaan hukum Islam  sebagai sumber  persuasive ( Persuasive-Source )  dan  period  penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif ( Authoritative-Source ). 2 Untuk  lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam  di  Indonesia  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a. Periode  penerimaan  hukum  Islam  secara penuh (Teori Receptio in Complexu)
Periode  pernerimaan  hukum  Islam
Eddi  Rudiana  Arif, Hukum  Islam  di  Indonesia; Perkembangan  dan  Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 73-75.
secara  penuh (Receptio  in  complexu) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan  sepenuhnya  oleh  orang-orang Islam  sebagai  pegangan  dalam  kehidupan beragama.  Sebelum  Belanda  datang  ke Indonesia,  kehidupan  beragama.  Sebelum Belanda datang  ke  Indonesia,  hukum  Islam telah banyak  juga  didirikan  lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.  Lembaga-lembaga  peradilan  agama  ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan  dalam  rangka  membantu  dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya  dengan  hukum  Islam,  dimana waktu  itu  hukum  perkawinan  dan  hukum kewarisan  Islam  telah  menjadi  hukum  yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah  heran  kalau  Badan  Peradilan  Agama telah  secara  tetap  dan  mantap  dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan  orang-orang  Islam. ” 3
Walaupun  bangsa  Belanda  mulai  me- nguasai  sebagian  wilayah  nusantara  di Indonesia,  akan  tetapi  hukum  Islam  (Hukum Perkawinan  dan  Hukum  Kewarisan)  tetap berjalan  dan  diakui  oleh  Bangsa  Belanda, bahkan  oleh  Belanda  dibuatlah  berbagai kumpulan  hukum sebagai  pedoman  bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah- masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum  perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan “Resulitie Der Indersche Regeering”, tanggal  25 Mei  1970,  yang
3 Sayuti  Thalib, Receptio  A  Contrario (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17. 4 H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit
merupakan kumpulan aturan hukum  perkawinan dan  hukum  kewarisan  Islam  oleh  pengadilan Belanda,  yang  ter-  kenal  sebagai Compedium Freijher. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum  Islam pada  saat  itu  sangat  kuat  dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800. 4 Adapun  setelah  pemerintah  Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara,  hukum  Islam  mulai  mengalami pergeseran.  Secara  berangsur-angsur  posisi hukum Islam mulai  lemah.
Pada  abad  ke-19,  banyak  terjadi  gerakan masyarakat Belanda yang berusaha menghilangkan  pengaruh  hukum  Islam,  antara lain  dengan  cara  Kristenisasi.  Sebab  jika berhasil  menarik  banyak  penduduk  pribumi untuk  memeluk  agama  Kristen,  maka  akan sangat  menguntungkan  posisi  pemerintah Hindia  Belanda.  Dengan  asumsi  mereka  yang telah  menganut  agama  Kristen  akan  menjadi warga  negara  yang  setia  dan  taat  kepada pemerintah  kolonial  Belanda.  Kemudian  pada tahun  1882  didirikan  pengadilan  agama  di tempat  yang  terdapat  pengadilan  negeri,  yaitu Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam yang  menyangkut  hukum  perkawinan  dan hukum  waris  Islam.  Dengan  demikian,  hukum Islam  mendapat  pengakuan  dan  pengukuhan resmi dari pemerintah Belanda sejak berdirinya pengadilan agama pada tahun 1882.
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845- 1927) yang tinggal di Indonesia  menyimpulkan
Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta
: Bulan Bintang, 1976), hlm. 11-12.
bahwa  bangsa  Indonesia  pada  hakikatnya mempunyai  menerima  sepenuhnya  hukum Islam  sebagai  hukum  yang  mereka  ketahui. Bagi  umat  Islam,  syariat  Islam  diterapkan sepenuhnya,  karena  mereka  telah  memeluk Islam  meskipun  dalam  praktiknya  terdapat penyimpangan.  Oleh  karena  itu,  muncullah sebuah  teori  yang  dikenal  dengan  sebutan “Theorie Receptie In Complexu”. 5
b. Periode  penerimaan  hukum  Islam  oleh hukum adat (Teori Receptie)
Masa  diterimanya  hukum  Islam  oleh hukum  adat.  Dikenal  dengan  teori  Receptie, merupakan  masa  dimana  hukum  Islam  hanya dilaksanakan  jika  dikehendaki  atau  diterima  oleh hukum  adat.  Jadi  dapat  dikatakan  teori  ini berlawanan  dengan  teori  yang  telah  ada sebelumnya  yaitu  teori  Reception  In  Complex. Teori  ini  dikemukakan  oleh  Christian  Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni, Penasihat
Pemerintah  Hindia  Belanda  Bidang  Islam  dan Non-Islam  dan  Bumi  Putera.  Menurut  Snouck, hukum  Islam  dapat  diterapkan  apabila  sudah menjadi  bagian  dari  hukum  adat.  Bagi  Snouck, sikap  pemerintah  Hindia  Belanda  sebelumnya yang  menerima  teori  Receptie  In  Compexu bermula  dari  ketidaktahuannya  terhadap  situasi masyarakat adat, khususnya masyarakat Islam. Ia menilai  sikap  terhadap  umat  Islam  selama  ini merugikan  pemerintahan  Pangkat  itu  sendiri, selain  itu  Snock  berharap  keadaan  yang  terjadi adalah  masyarakat  pribumi  pada  umumnya masyarakat  kolonial  tidak  terlalu  menganutnya. agama Islam, karena pada umumnya masyarakat
5 H. Echtijanto, Pengambangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit, hlim. 117-120
yang sangat menganut agama Islam (hukum Islam) tidak mudah
mempengaruhi masyarakat peradaban barat.
Sebagai  penasehat  pemerintah  Hindia Belanda,  Snouck  memberikan  nasehat  yang dikenal  dengan  “Kebijakan  Islam”.  Nasehatnya  ia rumuskan  kepada  pemerintah  Belanda  dalam menata umat Islam di Indonesia dengan berusaha menarik  masyarakat  pribumi  agar  lebih  dekat dengan  budaya  Eropa  dan  pemerintah  Hindia Belanda.  Nasehat  tersebut  mempunyai  intisari bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umat Islam  harus  diberikan  kebebasan  penuh,  dengan harapan  dalam  bidang  sosial  pemerintah  Hindia Belanda harus menghormati adat istiadat dan adat istiadat masyarakat yang berlaku, dengan mendorong  mereka  untuk  melakukan  pendekatan terhadap Hindia Belanda. pemerintah. Sedangkan dalam  bidang  ketatanegaraan,  pemerintah  Hindia Belanda  tidak  boleh  memberikan  peluang,  dan harus  mencegah  hal-hal  yang  dapat  membantu gerakan Pan  Islamisme . 6
Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi “dasar  hukum  dalam  Undang-Undang Dasar  Hindia  Belanda  yang  menjadi  pengganti RR yang  disebut Wet  Op  De  Staat  Snrichting  Van Nederlands  Indie, yang  disingkat Indische Staat Regeering (IS)  yang  diundangkan  pada  tahun 1929.  lebih  lanjut  disebutkan  pada  pasal  134 ayat  2,  yang  berbunyi  Dalam  hal terjadi  perkara perdata  antara  sesama  orang  Islam  diselesaikan oleh  hakim  agama  Islam  apabila  hukum  adat mereka  menghendakinya  dan  sejauh  tidak ditentukan  lain  dengan  suatu  ordonansi.  Tetapi
6 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta : LP3ES, 1985) hlm. 12.
pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan  dan  menghambat  pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama  sekali  tidak  memasukkan  hukuman hudud  dan qisas  dalam  lapangan  hukum pidana,  ajaran Islam  yang  menyangkut  hukum perkawinan dan  kewarisan  mulai  dipersempit dan lain sebagainya. ” 7
Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat  terbentuknya  Badan  Penyelidik  Usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI),
dimana
pemimpin-pemimpin
Islam memperjuangkan  berlakunya  kembali  hukum Islam  dengan  kekuatan  hukum  Islam sendiri tanpa adanya  hubungan  dengan  hukum adat. 8
Panitia sembilan dari BPUPKI  berhasil mencetuskan  satu  rumusan  untuk  Preambule UUD  yang  kemudian  disebut  dengan  nama “Piagam  Jakarta”  tanggal  22  Juni  1945.  Di dalamnya  berisi  dasar-dasar  falsafah  negara yang antara lain berdasarkan pada “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya”. 9 Dengan  pertimbangan untuk  mewujudkan  kesatuan  bangsa  Indonesia dan  menghindari  terjadinya  diskriminasi  hukum yang  berlaku,  akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada  tanggal  18  Agustus  1945, yakni  sehari setelah  Proklamasi  Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, rumusan ini oleh Moh. Hatta
7 Ismail  Suny, Hukum  Islam  dalam Hukum
Nasional (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1987) hlm. 5-6.
8 Harry J. Benda, The Crescent and The Rising  Sun  : Indonesian  Islam  Under  The Japanese  Accupation  1942-1945 (Bandung  :  W.
dijelaskan  bahwa  walaupun  bunyi  berbeda namun  isinya  tidak  berubah,  jiwa  Piagam Jakarta  masih  tetap  meskipun  tanpa  di- nyatakan  secara  jelas. 10
Dengan  dasar  Proklamasi  Kemerdekaan 17  Agustus  1945  dan  berlakunya  UUD  1945, maka  teori  resepsi  ini  telah  kehilangan dasar hukumnya.  Hazairin  mengemukakan  bahwa setelah  Indonesia  merdeka  dan  UUD  1945 sebagai  dasar  negara,  maka  meskipun  aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan  dengan UUD  1945,  seluruh peraturan  perundangan  pemerintah  Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi karena  jiwanya  bertentangan  dengan  UUD 1945.
c. Receptio A Contario Theorie
Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan  dari  teori  resepsi.  Teori  ini  oleh Hazairin  dan  Sayuti  Thalib  sebagai  pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan  arah  dengan toeri  receptie Christian Hurgronje.  Pada  teori  ini  justru  hukum  adat-lah yang  berada  di  bawah  hukum Islam  dan  harus sejiwa  dengan  hukum  Islam, sehingga  hokum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum  Islam.  Sayuti  Thalib  menyatakan  bahwa dalam  hukum perkawinan  dan  kewarisan  bagi umat  Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita
Van Hoeve, 1958), hlm. 89.
9 Notonegoro, Pembukaan UUD 1945
(Jogjakarta : Tnp, 1956), hlm. 33.
10 Moh.  Hatta, Sekitar  Proklamasi  17
Agustus  1945 (Jakarta: Tnp, 1969), hlm. 59.
moralnya,  yakni  teori  ini  mengemukakan bahwa  hukum  adat  bisa  berlaku  bagi  orang Islam  Manakala  tidak  bertentangan  dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori Receptio  A  Contrario merupakan kebalikan dari teori  Receprie . 11
Dengan  ditempatkannya  Piagam  Jakarta dalam  Dekrit  Presiden  tanggal  05  Juli  1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah  menjadi Authoritative  Source (Sumber Otoritatif ) dalam  hukum tata negara Indonesia, bukan  lagi  sekedar  sumber  persuasif  belaka. Lebih  lanjut  Prof. Mahadi  mengemukakan  kata- kata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-  pemeluknya  mempunyai  dua  aspek. Pertama, aspek  individual,  yaitu  bahwa  setiap orang  Islam  wajib  menjalankan  syariat  Islam. Kedua,  aspek  kenegaraan  mempunyai  dua segi,  yaitu  segi  aktif  dan  segi  pasif.  Segi  pasif mengandung  pengertian  bahwa  negara  atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan  syariat  Islam,  sepanjang  hal  itu dapat diserasikan dengan
Pancasila,
khususnya  tidak  mengganggu  keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama.
Sedangkan  segi  aktif  berarti  mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak  dalam  bentuk;  memberi  fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan- peraturan  yang  diperlukan  dan  lain-lain  demi umat  Islam  dalam  menjalankan  syariat  Islam. 12
Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta  semula  merupakan  pembukaan  dari
11 Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, hlm. 65. 12 Prof. Mahadi, Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum
Rancangan  UUD  1945  yang  dibuat  oleh BPUPKI.  Kemudian  dalam  konsiderans Dekrit
Presiden ditetapkan, Bahwa kami berkeyakinban bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu  rangkaian  kesatuan  dalam  konstitusi. Begitu  juga  konsiderans  dan  penjelasan peraturan  perundangan  adalah  bagian  integral dari suatu peraturan perundang-undangan. 13
Dalam  Dekrit  Presiden  05  Juli  1959 itu selain  ditetapkan  Piagam  Jakarta  dalam konsiderans,  dalam  diktum  ditetapkan  pula Penetapan  UUD  1945  berlaku  lagi”.  Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan  bahwa  Piagam  Jakarta  menjiwai UUD  1945  dan  merupakan  suatu  rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan  maksud dari kata “Menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak  boleh  dibuat  peraturan  perundangan dalam  negara  Indonesia  yang  bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.  Dan  secara  positif  berarti  bahwa pemeluk-pemeluk Islam di- wajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang  yang  akan  memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.

## Peranan  Hukum  Islam  dalam  Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia
Hal  ini  yang  perlu  mendapat  kejelasan adalah “peranan  hukum  Islam  dalam pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia. Adapaun  peranan  hukum  Islam  di  dalam
Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 37.
13 Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, him. 77.
pembangunan  hukum  nasional  di  Indonesia terdapat  beberapa  bentuk,  diantaranya:
1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum  nasional  Indonesia.
2. Ada  dalam  arti  adanya  dengan  kemandirian yang  diakui  adanya  dan  kekuatan  serta wibawanya  oleh  kaum  nasional  dan  diberi status  hukum  nasional.
3. Ada  dalam  hukum  nasional  dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai  penyaring  bahan-bahan  hukum nasional  Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 14
Hukum  Nasional  Indonesia  adalah hukum  nasional  yang  bersumber  pada  falsafah negara  Pancasila.  Hukum  nasional  mengabdi pada  kepentingan  nasional  Indonesia  yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan  akan  agama.  Oleh  karenanya jelaslah  bahwa  hukum  agama  (Hukum Islam) harus  ada  dalam  hukum  nasional  Indonesia.
Sebagai  pengaruh  adanya  teori Receptie Exit,
teori Receptie  A  Controrio, dan pengaruh  ajaran Islam  sendiri,  berkembanglah kenyataan  bahwa hukum  tertulis  Indonesia  banyak  dipengaruhi dan  mengambil  ajaran  hukum  Islam.  Dengan demikian hukum Islam tetap exist dalam hukum nasional Indonesia.
Sebagai bukti bahwa hukum Islam tetap exist dalam hukum Nasional Indonesia, berikut ini  penulis  kemukakan  beberapa  peraturan; Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun 1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok agraria  yang  menggambarkan  dengan  jelas
14 H. Ichtijanto, Pembangunan Teori
bahwa  hukum  Islam  merupakan  sumber  bahan hukum  agraria  nasional.  Undang-Undang pokok kekuasaan  kehakiman  No.  14  Tahun  1970 menegaskan,  bahwa  sistem  peradilan  nasional Indonesia  tersusun  atas  badan-badan  peradilan umum,  peradilan  militer,  peradilan  agama  dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan  agama  merupakan  salah  satu  unsur pokoknya. Undang-undang  perkawinan  No.  1 Tahun 1974  dan  peraturan  pemerintah No. 9 Tahun  1975  mengakui  hukum  Islam  sebagai hukum  agama  yang  berdiri  sendiri  senagai hukum  nasional.  Demikian  juga  peraturan pemerintah  No.  28  Tahun  1977  tentang perwakafan  tanah  milik,  pengakuan  sistensi hukum  Islam  dalam  hukum  nasional Indonesia diperkuat  dengan  munculnya Indtruksi Presiden Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terdiri  dari  tiga buku, yakni Hukum  Perkawinan,  Hukum Kewarisan dan Hukum  Pewakafan.

## PENUTUP
Sebagai  penutup  dari  tulisan  ini, kiranya dapatlah  penulis  kemukakan  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut:
1. Pada  masa  Hindia  Belanda,  mereka (Belanda)  masih  mengakui  dan  meng- hormati hukum Islam sehingga muncullah teori Receptio  A  Complexu, yakni  pe-  nerimaan hukum Islam sepenuhnya.
2. Penasehat  Pemerintah  Hindia  Belanda Christian Snouck dengan teorinya Receptio ” bertujuan menguatkan pen- jajahan  Belanda  dengan  melalui  pen-
Berlakunya Hukum Mam di Indonesia, him. 137.
dekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori
Receptio In
Complexu. Semua  ini  bertujuan  untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam.
3. Setelah  Indonesia  merdeka  sangat  di- rasakan,  bahwa  teori  Receptio  sangat bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD 1945 oleh karena itu, teori Receptio haras
tetap exist dalam  pembentukan  hukum baru  Indonesia,  sebab  hukum  Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukvim  bara  Indonesia  yang  berupa hukum nasional Indonesia.
4. Munculnya  teori  Receptio  A  Contrario berarti  bahwa  bagi  umat  Islam  berlaku hukum  Islam,  sedangkan  hukum  adat dapat  berlaku  apabila  tidak  bertentangan dengan  hukum  Islam.
5. Dalam  pembangunan  hukum  nasional Indonesia,  hukum  agama  (Hukum  Islam) menjadi  dasar  yang  paling  dominan, dimana  hukum  Islam  sangat  berperan dalam membentuk prilaku manusia
Indonesia.  Oleh  karenanya  hukum  Islam menjadi  unsur  mutlak  bagi  pembangunan hukum  nasional  Indonesia.

## Daftar Pustaka
Aqib Suminto, H., Politik Islam Hindia Belanda,
Jakarta:  LP3ES,  1985.
Arso  Sosroatmodjo,  H.  dan  Wasit  Aulawi,  H.A,
Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta: Bulan  Bintang,  1976.
Benda, Harry J., The Crescent and The Rising Sun:
Indonesia Islam Under The Japanese
Accupation 1942-1945, Bandung : W. Van Hoeve,  1958.
Deliar    Noer, Gerakan      Modern    Islam  di Indonesia  1900-1942, Jakarta:  LP3ES,
1985.
Eddi  Rudiana  Arief (Peny.),  Hukum  Islam  di
Indonesia: Perkembangan dan
Pembentukan, Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya, 1991.
Hazairin, Tujuh  Serangkai  Tentang  Hukum,
Jakarta: Tintamas,  1974.
Ichtijanto, H., Pengembangan Teori Hukum Islam di  Indonesia, dalam  Eddi  Rudiana  Arief (Peny.) Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991. Ismail  Suny, Hukum  Islam      dalam  Hukum Nasional, Jakarta: Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  1987.
_____”Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem
Ketatanegaraan  Indonesia”  dalam  Eddi Rusdiana  Arief  (Peny.), Hukum  Islam  di Indonesia :
Perkembangan
dan
Pembentukan, Bandung  :  PT.  Remaja
Rosdakarya,  1991.
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.
14  Tahun  1970.