## NUANSA MAQHASID AL-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39

## TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Muwaffiq Jufri
Fakultas Hukum Universitas Islam Madura
Email : muwaffiq.jufri@gmail.com

## Abstract
The essence of human rights is to protect and ensure the glory and dignity of people. So it becomes important human rights principles stipulated in the legislation in order to guarantee the state of human rights can be implemented optimally. However, there are some parties who deliberately rammed by the Islamic Human Rights as a product of the Liberals are opposed to the  Sharia. In fact, both Islam and human rights, aimed at ensuring the glory and dignity of man as the principles “maqhasidu al-syari‟ah” are the main objectives the implementation of Islamic law. This paper aims to prove that human rights are not contrary to Islam because it has been expressly stipulated that  one-on-one  purpose  in  religion  is  upholding  human  dignity.  This  paper  uses legal research methods that reveal the fact that Islam protects personal rights of his people  so  that  the  necessary  regulatory  and  enforcement  of  human  rights  in  the Indonesia.
Keywords : Maqashid, Sharia, Human Right, and Indonesian

## Abstrak
Hakikat hak asasi manusia (HAM) ialah untuk melindungi dan menjamin kemuliaan dan  martabat  manusia.  Sehingga  menjadi  penting  prinsip-prinsip  HAM  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  agar  jaminan  negara  terhadap  HAM  dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang sengaja membenturkan  HAM  dengan  Islam  seolah  HAM  merupakan  produk  kaum  Liberal yang  bertentangan  dengan  Syariah  Islam.  Padahal,  baik  Islam  maupun  HAM, bertujuan untuk menjamin kemuliaan dan martabat manusia sebagaimana prinsip- prinsip  maqhasidu  al-syariah  yang  menjadi  tujuan  utama  diberlakukannya  syariah Islam.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  HAM  tidak  bertentangan dengan  Islam  karena  telah  diatur  secara  tegas  bahwa  salah-satu  tujuan  dalam beragama  ialah  tegaknya  martabat  kemanusiaan.  Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif yang mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi  umatnya  sehingga  diperlukan  pengaturan  dan  penegakan  HAM  dalam kontek negara hukum Indonesia.
Kata Kunci : Maqashid, Syariah, HAM, dan Indonesia

## Pendahuluan
Hak Asasi Manusia, atau biasa disebut HAM, merupakan seperangkat hak  yang  melekat  pada  masing-masing  individu  sebagai  anugerah  Tuhan Yang  Maha  Kuasa.  Karenanya,  pemenuhan,  perlindungan,  dan  penjaminan terhadapnya wajib dipenuhi oleh negara agar tidak terjadi aksi perampasan
terhadap  seperangkat  hak  tersebut. 1 Dan  tindak  dapat  dibenarkan,  suatu tindakan  yang  merampas  dan  mengerdilkan  HAM  itu.  Karena  keberedaan HAM  sejatinya  merupakan  bagian  inti  dari  hakikat  kemuliaan  manusia sebagai makhluk paling sempurna ( laqot kholaqna al-insaana fii ahsani taqwim ). Menurut Tholchah Hasan, HAM bukanlah produk liberal, melainkan produk dan prinsip kaum muslimin tentang kesetaraan. Prinsip ini telah ada semenjak  masa  nabi  dan khulafaur-rasyidin .  Dalam  khazanah  islam,  dikenal suatu prinsip al-musawwa , yakni prinsip kesetaraan dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaan al-musawwa inilah yang menjadi dasar prinsipil bahwa HAM merupakan muatan syariah Islam. Oleh karenanya, keberadaan HAM dalam bingkai negara republik Indonesia merupakan suatu keharusan sebagai  implementasi  dari  syariah  Islam  yang  menganjurkan  kesetaraan antar umat mansuia. 2
Oleh  karena  alasan  di  atas,  maka  negara  Indonesia  memberikan pengaturan terhadap HAM, agar pemenuhan HAM terhadap seluruh rakyat Indonesia  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  maksimal.  Dengan  payung peraturan perundang-undangan, keberadaan HAM memiliki dasar legitimasi untuk  dipertahankan.  Kalaupun  terjadi  perampasan  terhadapnya,  maka terdapat  upaya  hukum  yang  digunakan  untuk  memulihkan  hak  yang dirampas itu. 3
Sejauh  ini,  telah  ada  beberapa  aturan  perundang-undangan  yang memberikan peraturan terhadap HAM. Antara lain, seperti: Pasal 28A hinga Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  (UU  HAM);  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;  Serta  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang  Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (UU ICCPR). Dari berbagai  aturan  hukum  tentang  HAM  itu,  salah-satu  yang  sering  dijadikan payung hukum dan menjadi jaminan terkait perlindungan adalah UU HAM.
Meski  demikian,  polemik  tentang  keberadaan  HAM  masih  menjadi perdebatan  runyam  oleh  berbagai  kalangan  di  negeri  ini. 4 Dentuman perdebatan itu terasa makin panas manakala membahas mengenai hubungan
1 Lihat  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak Asasi Manusia.
2 Tholchah  Hasan, “Hak  Sipil dan  Hak  Politik  Rakyat  dalam  Wacana  Fiqih”,  dalam Khazanah;  Jurnal  Aswaja  dan  Keislaman,  Edisi  II  Tahun  1999.  (Malang:  Pusat  Studi  Aswaja dan Keislaman, Universitas Islam Malang), h. 215.
3 Philipus  M.  Hadjon.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat”,  dalam  Adam  Muhshi, Teologi Konstitusi; Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia , (Yogyakarta: LKiS, 2014) h. 18. 4 Agung Ali Fahmi, “Strategi Pemasyarakatan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat yang Plural”, Jurnal  Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. II No. 1 2011, h. 123.
HAM  dengan  agama.  Pihak  yang  sepakat  menganggap  bahwa  HAM merupakan  jaminan  Tuhan  terhadap  umatnya  yang  keberadaannya  wajib dihormati  sebagai  bukti  ketaatan.  Sedang  bagi  yang  menolak,  menganggap HAM merupakan produk kaum jahil yang tujuannya untuk memecah-belah umat Islam. 5
Kajian  ini  penting  dilakukan  sebagai  salah-satu  usaha  penemuan formalitas  syariah  Islam  dalam  muatan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999  Tentang  HAM.  Ini  penting  dilakukan  mengingat    beberapa  orang (kelompok) di negeri ini beranggapan bahwa HAM merupakan produk barat yang  bertentangan  dengan  syariah  Islam. 6 Mereka  berpandangan  bahwa mendirikan  negara  Islam  adalah  satu-satunya  alternatif  memecahkan persoalan bangsa. 7
Disamping itu, pelaksanaan kajian ini ialah sebagai dasar argumentasi bahwa prinsip peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di negeri ini,  utamanya  UU  HAM,  seyogyanya  telah  mengakomodasi  rambu-rambu yang  ditetapkan  oleh syariah .  Tentunya,  rambu syariah  dalam aras  ini  ialah tentang  kesejahteraan,  keadilan,  hubungan  antar  manusia,  khususnya prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam maqhasidu  al-syariah yang mencitrakan Islam sebagai agama rahmah, bukan agama marah. ( Rahmatan lil „alamin )
Berdasarkan  beberapa  uraian  di  atas,  kajian  yang  penting  untuk dilakukan ialah ditelusurinya prinsip-prinsip maqhasid al-syari’ah dalam UU HAM,  karena  pada  prinsipnya  tujuan  diundangkannya  UU  HAM  ialah untuk  menjamin  hak-hak  asasi  yang  dimiliki  setiap  manusia,  di  mana  hak- hak tersebut menjadi instrumen dalam mewujudkan hakikat kemuliaan serta martabat manusia.

## Pembahasan
Hak Asasi Manusia dan Maqashid al-Syariah dalam Islam
5 Cekly  Setya  Pratiwi,  “Penghormatan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:  Hak Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia”,  dalam  Syamsul  Arifin,  dkk  (Editor), Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama di Indonesia; Keniscayaan, Kenyataan, dan Penguatan , (Malang; PUSAM Bekerjasama dengan The Asia Fundation, 2015), h. 205.
6 Dalam  Tulisan  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang  berjudul  “Liberalisasi  Budaya Merusak  Bangsa”,  kelompok  ini  berpendapat  bahwa  liberalisasi  budaya  itu  dikemas  dalam berbagai program secara internasional yang dikawal langsung oleh PBB dengan mengeluarkan berbagai konvensi dan kesepakatan internasional terkait dengan isu HAM, kesetaraan gender, dan  lain-lain,  yang  spiritnya  sama-sama  menuntut  kebebasan  dan  kesetaraan  laki-laki  dan perempuan.  Kemudia  negara-negara  dunia  ketiga  (termasuk  Indonesia)  dipaksa  meratifikasi berbagai aturan tersebut. Oleh karenanya lahirlah berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan dan kesetaraan.
7 Argumen  ini  bisa  dilihat  pada  tulisan  HTI  yang  lainnya  dengan  judul  “Dalil mendirikan  Negara  Berdasarkan  Syariat  Islam”.  Tulisan  ini  mencoba  membantah  argumen kelompok yang dianggap liberalis dan menolak pendirian negara Islam Indonesia.
Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari tiga rangkaian kata, yakni hak, asasi dan manusia. Kata hak merupakan serapan serapan dari bahasa arab berupa “haqq”, yang berakar dari kata ” haqqa-yahiqqu-haqqaan ” yang artinya  benar,  nyata,  pasti,  tetap,  dan  wajib.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  yang  disebut hak berarti  suatu  kewenangan  atau  kewajiban  untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Sedangkan kata asasi berasal dari bahasa arab “ asasy ’ yang berakar dari  kata  “assa-yaussu-asasaan”  yang  artinya  membangun,  mendirikan, dan meletakkan. Kata tersebut dapat juga diatikan asal, asas, pangkal, atau dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang  bersifat  mendasar  dan  fundamental  yang  selalu  melekat  pada objeknya,  yakni  manusia.  Singkatnya,  HAM  diartikan  sebagai  hak-hak yang mendasar yang melekat pada diri manusia. 8
Sekalipun terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara para fuqaha‟ 9 mengenai  apa  yang  dimaksud  dan  bagaimana  aplikasi  hak  itu, namun  menurut  Ebrahim  Moosa,  hak  ( haqq ) diartikan  sebagai  sesuatu yang  sudah  baku  dan  tidak  dapat  diingkari.  Menurut  Moosa,  hak memiliki  kesamaan dengan realitas dan/atau kebenaran. Dalam aras ini, hak  merupakan  lawan  dari  kata bathil .  Lebih  lanjut  Moosa  menjelaskan bahwa kata haqq dapat leluasa berganti pemaknaan sesuai dengan kontek apa ia digunakan. 10
Selanjutnya,  terkait  dengan  HAM,  dalam  ajaran  fiqih,  terdapat ketentuan dasar yang menyatakan bahwa semua manusia memiliki status hukum yang sama ( muhtaram ), yakni tetap dihormati keberadaannya dan terdapat  larangan  untuk  menyiksa  dan  membunuhnya.  Manusia merupakan  makhluk  paling  unggul  daripada  yang  lainnya.  Oleh karenanya, segala martabat dan kehormatan manusia itu wajib dilindungi dan  tidak  dibenarkan  adanya  perampasan  terhadap  martabat  itu.  Setiap perampasan  hak  akan  mengurangi,  menistakan,  dan  mengerdilkan kehormatan manusia. 11
Pada  konteks  inilah  terjadi  pertemuan  hubungan  antara  HAM dengan  maqhasidu  al-syariah  yang  menjadi  tujuan  akhir  diberlakukan syariah  Islam.  Sebagaimana  yang  disampaikan oleh Al-Ghazali, 12 Tujuan syariah  meliputi  :  Perlindungan  terhadap  harta  ( hifdzu  al-maal ), perlindungan  terhadap  jiwa  ( hifdzu  an-nafs ),  perlindungan  terhadap keluarga  dan  keturunan  ( hifdzu  al-nasl ),  perlindungan  terhadap  pikiran
8 Mujaid Kumkelo, dkk, Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam , (Malang: Setara Press, 2015), h. 43. 9 Fuqaha‟ dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  ahli  fiqh,  ulama’  fiqh,  atau  orang  yang memiliki penguasaan terhadap ilmu fiqh.
10 Ebrahim Moosa dalam Mujaid Komleko, dkk, h. 44.
11 Ibid , h. 44.
12 Ahmad  Nur  Fuad,  dkk, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Prespektif  Islam ,  (Malang; Kerjasama Madani dengan LPSHAM Muhammadiyah Jawa Timur, 2010), h. 11.
( hifdzu al-aql ) dan yang terakhir perlindungan terhadap agama ( hifdzu al- dien ).
Nuansa Maqashidu  Al-Syariah dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  pada  uraian  di  atas  mengenai pokok-pokok  pengaturan HAM  dalam  UU HAM  yang  meliputi;  hak  untuk hidup,  hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  hak  mengembangkan diri,  hak  memperoleh  keadilan,  hak  katas  kebebasan  pribadi,  ha  katas  rasa aman,  hak  atas  kesejahteraan,  hak  turut  serta  dalam  pemerintahan,  hak wanita, dan hak anak.
Masing-masing  muatan  tersebut  terdapat  beberapa  hal urgen yang berkaitan  langsung  dengan  syariah  Islam  dan  menjadi  sesuatu  yang diutamakan  perlindungannya  serta  penegakannya.  Beberapa  hal  penting yang  dimaksud  antara  lain  hak  untuk  hidup,  hak  atas  pengembangan  diri dan karir, hak untuk berkeluarga dan mengembangkan keturunan, hak atas harta  milik  pribadi,  serta  hak  dan  kebebasan  dalam  beragama  dan menjalankan  ritual  berdasarkan  agama  yang  diyakini.  Kesemua  hak  itulah yang menjadi muatan dari maqashidu al-syariah.
1. Hak Untuk Hidup ( Hifdzu Al-Nafs )
Terkait  dengan  hak  untuk  hidup,  UU  HAM  memberikan pengaturan  bahwa  pada  pokoknya,  setiap  orang  berhak  untuk  hidup dan  mempertahankan kehidupannya dengan rasa aman,  tentram, dan bahagia,  baik  secara  lahiriah  maupun  batiniah. 13 Dengan  begitu,  hak untuk hidup sejahtera merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seluruh rakyat  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Ini  ditandai  dengan  awalan  kata “setiap orang” yang mengandung arti seluruh rakyat Indonesia.
Menurut  Agung  Ali  Fahmi, 14 Kata  “setiap  orang”  berarti “semua orang”, tidak membedakan ras, suku, warga negara mana, dan latar belakang primordial lainnya. Dengan demikian, pasal ini memang ditujukan untuk melindungi hak asasi yang paling asasi yang melekat erat  pada  diri  mansia,  berlaku  universal  dan  lintas  batas  territorial, adat,  budaya,  serta  perbedaan  soaial-politik  lainnya.  Oleh  karenanya, seluruh  lapisan  masyarakat  Indonesia,  di  manapun  ia  tinggal,  berhak menikmati  keberadaan  hak  untuk  hidup  secara  aman,  damai,  dan sejahtera  tanpa  adanya  gangguan  dari  pihak  manapun,  termasuk negara.
Ketentuan  dalam  pasal  ini  sangat  sesuai  dengan  muatan maqashidu  al-syariah yang  memberikan  kebebasan  dasar  bagi  umat muslim  untuk  hidup  dan  mempertahankan  kehidupannya.  Islam
13 Lihat ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (3) UU HAM.
14 Agung  Ali  Fahmi, Implementasi  Jaminan  Hukum  HAM  Atas  Kebebasan  Beragama  di Indonesia , (Yogyakarta: Interpena, 2011), h. 147.
sangat  memuliakan  manusia  dan  mengutuk  tindakan  yang merendahkan hakikat kemuliaan dan martabat manusia. Sebagaimana asas  al-Karamah  al-Insaniyah  atau  kehormatan  insani  yang memberikan  kepadanya  suatu  martabat  yang  tinggi  yaitu  martabat kemanusiaan. 15 Bahkan, dari mulianya manusia sebagai makhluk, Allah SWT  dengan  nyata  memberikan  kemulyaan  kepada  anak-cucu  Adam sebagaimana yang terkandung dalam Surah Al-Isro’ Ayat 70, berbunyi : 16
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik- baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
Dalam Islam, hak untuk hidup adalah hak yang hakiki dan suci, keberadaannya tidak memerlukan persetujuan sosial atau semacamnya, karena  merupakan  karunia  yang  diberikan  Allah  SWT  kepada  setiap manusia.  Karenanya,  siapapun  orangnya,  tidak  punya  kuasa  untuk menghidupkan dan mematikan seseorang kecuali atas kehendak Allah SWT. 17 Karenanya,  setiap  manusia  mempunyai  hak  yang  sama  untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya secara bebas dan wajar.
Bahkan  menurut  Masdar  Farid  Mas’udi,  hak  untuk  hidup merupakan  hak  dasar  yang  paling  utama  disebut,  karena  merupakan tumpuan  dari  hak-hak  lainnya.  Karenanya,  untuk  menjamin kemerdekaan  kehidupan  manusia  tersebut,  Allah  memberlakukan qishas sebagai  hukuman  atas  seseorang  yang  membunuh  orang  lain. Bila  dielaborasikan  lebih  jauh,  keberadaan qishas sebetulnya  menjadi langkah  prefentif  (pencegahan)  agar  manusia  tidak  membunuh manusia yang lainnya karena akan berhadapan dengan qishas . Dengan qishas maka kehidupan manusia akan lebih terjamin dan terlindungi. 18
Dengan redaksi yang sedikit berbeda, Ash-Sabuni  menyatakan bahwa  siapa yang membunuh jiwa  tanpa sebab jinayat, maka seakan- akan  dia  telah  membunuh  semua  manusia,  karena  tidak  adanya perbedaan  antara  jiwa  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dan  barang yang  menghidupkannya,  maka  berarti  ia  telah  menyelamatkan manusia  seluruhnya.  Lebih  lanjut,  Ash-Sabhuni  menerangkan  bahwa membuat  kerusakan  di  bumi  ini  sama  artinya  dengan  membunuh
15 Ahmad Nur Fuad, dkk, h. 10.
16 Muzhaf Al-Azhar, Al-Qur‟an dan Terjemahannya , (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h.
290.
17 Lihat Surat Al-Hijr Ayat 3.
18 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perpektif Islam , (Jakarta: Kerjasama Pustaka Alfabet dengan LaKIP, 2013), h. 199.
manusia,  karena  perbuatan  itu  merupakan  ancaman  untuk kelangsungan hidup manusia.
Terkait  dengan  hak  hidup,  Deklarasi  Kairo  juga  memberikan jaminan bahwa kehidupan merupakan anugerah Tuhan dan hak hidup dijamin  bagi  setiap  orang.  Karenanya,  deklarasi  ini  memberikan amanah  kepada  masyarakat  dan  negara  untuk  wajib  melindungi  hak ini  dari  segala  bentuk  pelanggaran  apapun,  dan  dilarang  untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang sudah ditentukan syariat (peraturan perundang-undangan). 19 2. Hak Atas Kebebasan Berfikir ( Hifdzu Al-Aql )
Pasal  4  UU  HAM  menegaskan  bahwa  hak  untuk  berfikir merupakan  hak  dasariah  yang  keberadaan  wajib  dihormati  dan dipenuhi, serta merupakan suatu pelanggaran jika keberadaan tersebut diganggu,  dirampas,  dan  dikerdilkan.  Posisi  hak  ini  bahkan disetarakan dengan hak-hak dasar yang lain seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak persamaan di depan hukum, hak tidak diperbudak, dan  hak-hak  dasar  lain  yang  menandakan  kemuliaan  martabat manusia. 20
Kebebasan  berpikir  merupakan  hak  paling  asasi  yang  dimiliki oleh  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Sang  Kuasa.  Dengan  pikiran, manusia  mampu  membedakan  mana  yang haq dan  mana  yang batil . Karena  pikiran  itulah,  derajat  manusia  sebagai  makhluk  lebih  tinggi dari  makhluk-makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  lainnya.  Hal  ini  menjadi tanda bahwa posisi akal pikiran merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari harga diri, kehormatan, dan martabat manusia. 21
Dalam  Islam,  posisi  akal  pikiran  merupakan  sesuatu  yang paling berharga yang dimiliki oleh umat manusia. Bahkan Allah SWT, berulangkali  menyuruh,  menyindir,  dan  memerintahkan  manusia untuk  selalu  berfikir  atas  segala  kejadian  alam  semesta  ini.  Perintah Tuhan  dalam  berbagai  ayat  tersebut  biasanya  dilakukan  di  akhir  ayat dengan redaksi: afalaa ta‟qiluun, afalaa tatafakkarun, afalaa tatadabbarun ? atau  dalam  beberapa  ayat  disebutkan  dengan  redaksi inna  fii  dzaalika la‟ayaatin liqaumin yatafakkaruun . 22
Selaras  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Deklarasi  Kairo  Tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan dan kebebasan kepada semua umat  muslim  untuk  bebas  berfikir  dan  menentukan  sikap  dan pendapatnya.  Tentu  kebebasan  tersebut  tidak  boleh  melapaui  rambu- rambu  yang  telah  ditetapkan  syariah  Islam  dengan  tujuan  agar  tidak
19 Lihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia.
20 Lihat Pasal 4 UU HAM.
21 Muhammad  Nur  Islami, Hukum  dan  Kebebasan  Berpikir ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2015), h. 39. 22 Muhammad Nur Islami, Ibid, h. 40-41.
bersinggungan  dengan  keberadaan  hak-hak  yang  lainnya. 23 Deklarasi ini  menegaskan  bahwa  kebebasan  berfikir  tidak  terbatas  hanya kebebasan  untuk berfikir  tetapi  juga  kebebasan untuk  menyampaikan pendapat atas apa  yang dihasilkan dari usaha berfikir tersebut.
3. Hak dan Kebebasan Atas Harta Benda ( Hifdzu Al-Maal ) Pasal 29 Ayat (1) UU HAM memberikan jaminan bahwa “ setiap orang berhak atas perlindungan diri-pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  hak  miliknya” .  Kata  hak  milik  ini  diindikasikan  sebagai  kebebasan dan perlindungan terhadap manusia atas segala hak yang dimilikinya, salah-satu hak milik tersebut adalah hak kepemilikan atas harta benda.
Kebutuhan seseorang atas harta benda didasarkan pada hakikat manusia  yang  memiliki  ketergantungan  terhadap  benda  lain  di  luar dirinya,  yakni  sandang,  pangan,  dan  papan.  Oleh  karenanya, keberadaan harta benda yang menjadi kebutuhan dasar manusia  agar tetap  bisa  melanjutkan  kehidupan  dan  menjalin  hubungan  antar sesama,  wajib  dilindungi  dan  dipenuhi  kebutuhannya  agar  manusia bisa  dengan  layak  hidup  dan  mengarungi  kehidupan  di  dunia ini.Keberadaan  harta  benda  tersebut  wajib  dilindungi  agar  tidak mudah dirampas, dirampok, dan dikurangi oleh orang lain. Karenanya, perlindungan yang diberikan UU HAM terhadap hak atas kepemilikan harta  benda  merupakan  suatu  langkah prestisius yang  sangat bermanfaat  bagi  pengembangan  kehidupan  manusia  agar  tidak terancam dari kepunahan. 24
Sebagai  agama  pelengkap  atas  risalah-risalah  agama sebelumnya,  Islam  memberikan  perlindungan  atas  keberadaan  harta benda  yang  dimiliki  oleh  manusia.  Dalam  Surat  Al-Baqarah  Ayat  188 Allah berfirman : 25
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  Padahal kamu mengetahui.”
Dalam ayat yang lain, An-Nisa ayat 29, Allah juga berfirman : 26 “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu”
23 Lihat Pasal 22 Ayat 1 Deklarasi Kairo.
24 Masdar Farid Mas’udi, h. 208-209.
25 Muzhaf Al-Azhar, h. 29.
26 Ibid , h. 83.
Kedua  ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  Islam  begitu  reaktif dalam  upaya  memberikan  perlindungan  atas  keberadaan  harta  benda yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Tidak  hanya  memberikan perlindungan,  Tuhan  juga  mengutuk  orang-orang  yang  gemar memperoleh harta dari jalan yang tidak benar dan dholim. Harta yang tidak diperoleh secara syar‟i akan menyebabkan terampasnya hak milik orang lain. Oleh karenanya, agar harta yang dimiliki berkah, hendaklah berusaha  diperoleh  dari  jalan  yang  benar  tanpa  menyekiti  dan merampas hak milik yang lainnya.
Selaras dengan keterangan di atas, Deklarasi Kairo memberikan perlindungan  secara  transparan  dan  nyata  terhadap  keberadaan  hak milik terhadap harta benda. Pada Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa “ setiap orang berhak memiliki harta kekayaan dengan cara yang sah, dan diberi hak  untuk  memiliki  harta  kekayaan  tanpa  prasangka  terhadap  diri-sendiri, orang  lain,  atau  masyarakat  pada  umumnya.  Pengambil-alihan  tidak dibolehkan kecuali  untuk  kepentingan  umum  dengan  pembayaran ganti  rugi yang adil dan segera ”. Menurut  Mujaid  Komleko, 27 pemaknaan  terhadap  jaminan terhadap  harta  benda  ini  tidak  hanya  menjamin  seseorang  bebas memiliki  harta  tanpa  adanya  gangguan  dari  siapapun,  tetapi  juga terdapat jaminan terhadap keluesan setiap orang untuk bekerja dengan tujuan  mendapatkan  nafkah  yang  layak  sebagai  bekal  untuk melanjutkan hidup dan kehidupan.
4. Hak  Atas  Kebebasan  Berkeluarga  dan  Melanjutkan  Keturunan ( Hifdzu Al-Nasli )
Membahas  tentang  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan memang  selalu  menarik  minat banyak  orang  untuk  mengkajinya.  Hal ini dikarenakan keberadaan keluarga merupakan hal yang urgen agar keberlangsungan  kehidupan  umat  manusia  di  muka  bumi  ini  bisa dipertahankan dari ancaman kepunahan. Dan merupakan pemenuhan dari hakikat manusia sebagai zon politicon , atau makhluk bersosial yang dalam  hidupnya  membutuhkan  hubungan  sosial  antara  yang  satu dengan yang lainnya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  negara  telah memberikan  perlindungan  terhadap  keberadaan  keluarga  dan kebebasan  melanjutkan  keturunan  ini.  Salah-satunya  jaminan  yang diberikan  oleh  UU  HAM.  Dalam  UU  HAM,  keberadaan  hak  untuk berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan  diatur  secara  tersendiri  pada bagian  kedua  yang  membawahi  Pasal  10.  Pada  Pasal  10  Ayat  (1) disebutkan  bahwa  “ Setiap  orang  berhak  membentuk  suatu  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ”.
27 Mujaid Komleko, dkk, h. 49.
Pasal  ini  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  bahwa siapapun  orangnya,  berhak  berkeluarga,  atau  hidup  berkeluarga,  dan atas  keluarga  tersebut  melahirkan  ketentuan  selanjutnya  tentang  hak dan  kebebasan  seseorang  untuk  melanjutkan  keturunan.  Keturunan inilah  yang  nantinya  menjadi  generasi  penerus  kehidupan  umat manusia.  Tanpa  memiliki  keturunan,  manusia  akan  merasakan kehampaan  yang  luar  biasa  serta  jika  tidak  berketurunan,  maka berpotensi terhadap punahnya estafet kepemimpinan umat manusia di muka bumi ( khalifatullah fi al-ard ).
Pada  ayat  selanjutnya,  Pasal  10  Ayat  (2),  memberikan perlindungan  atas  kebebasan  masing-masing  mempelai  (laki-laki  dan perempuan)  untuk  bebas  menentukan  pasangan  hidupnya.  Redaksi lengkap pasal ini ialah “ Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan ”.  Artinya,  selain  seseorang  itu bebas  berkeluarga,  ia  juga  bebas  memilih  dengan  siapa  ia  hendak mengarungi bahtera rumah-tangga.
Senafas  dengan  ketentuan  di  atas,  Islam  sangat  menganjurkan ummatnya  untuk  berkeluarga  dan  melanjutkan keturunan. 28 Terdapat banyak  dalil  Al-Qur’an  yang  menganjurkan  manusia  untuk berkeluarga.  Salah-satu  dan  yang  terpopuler  ialah  surat  Ar-rum  Ayat 21  yang  berbunyi  “ Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikanNya  diantaramu rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” 29
Ayat  di  atas  memberikan  penjelasan  bahwa  untuk  mencapai ketentraman,  manusia  diajurkan  untuk  menikah  dan  berkeluarga.  Ini sesuai  dengan  hakikat  manusia  yang  tidak  bisa  hidup  sendiri  tanpa adanya  pendamping.  Dengan  adanya  pendamping  hidup,  maka kehidupan seseorang akan cenderung lebih tentram, sejahtera, bahagia, dan damai.
Selaras dengan ketentuan di atas, Nabi Muhammad juga sangat menganjurkan  ummatnya  untuk  berkeluarga.  Bahkan  Nabi Muhammad memberikan penegasan bahwa pernikahan adalah “laku” (sunnah)-nya  Nabi,  dan  juga  menegaskan  barang-siapa  yang  tidak mengindahkan  sunnah nabi  maka  dia  bukanlah  bagian  dari  golongan nabi. Redaksi lengkap Hadits tersebut ialah “ Annikaahu sunnati, fa man raghiba „an-sunnati, falaisa minni ”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Islam,  melauli Deklarasi Kairo, begitu tegas memberikan perlindungan serta jaminan
28 Masdar Farid Mas’udi, h. 201.
29 Muzhaf Al-Azhar, h. 406.
terhadap  pemenuhan  atas  keberlangsungan  hak  untuk  berkeluarga. Pada  Pasal  5  Ayat  (1)  Deklarasi  Kairo  disebutkan  bahwa  “ keluarga merupakan  fondasi  masyarakat,  dan  pernikahan  merupakan  landasan pembentukannya.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai  hak  untuk  menikah, dan  tidak  ada  pembatasan  apapun  yang  berdasarkan  ras,  suku,  warna  kulit, atau kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak ini”.

## 5. Hak Atas Kebebasan Beragama ( Hifdzu Al-Dien )
Persoalan mengenai kebebasan beragama dalam bingkai negara Indonesia  akhir-akhir  ini  banyak  menarik  perdebatan  dan  kajian  oleh berbagai  kalangan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa  konflik  dan kekerasan  yang  dilatar-belakangi  oleh  perbedaan  agama  dan keyakinan.  Tragisnya,  konflik  berbasis  agama  ini  terjadi  di  berbagai daerah  di  Nusantara.  Ini  menjadi  potrek  buruk  yang  berpotensi memecah-belah  persatuan  bangsa.  Padahal,  modal  keberagaman  yang dimiliki  Indonesia  seharusnya  menjadi  penguat  bagi  kemajuan  dan persatuan bangsa. 30
Bertolak  dari  hal  tersebut  di  atas,  terkait  dengan  hak  dan kebebasan beragama, Muatan UU HAM sebenarnya telah memberikan pengaturan  tentang  hak  dan  kebebasan  setiap  warga-negara  untuk memeluk,  meyakini  dan  menjalankan  ritual  agama.  Seperti  yang tercantum dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU HAM yang berbunyi “ setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” . Pada pasal selanjutnya, Pasal 22  Ayat  (2)  UU  HAM  dipertegas  bahwa  jaminan  terhadap  kebebasan beragama menjadi tanggung-jawab negara. Bunyi pasal  tersebut ialah “ Negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu ”. Artinya, selain negara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan  kebebasan  rakyat  untuk  meyakini  agama  dan  menjalankan ritualnya, negara juga bertanggung-jawab atas jaminan pemenuhan hak tersebut. 31
Sebagai  agama  yang  menjadi  rahmah  bagi  semua  ummah ( rahmatan lil-„alamin ), Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk memeluk  agama  dan  kepercayaan.  Islam  tidak  pernah  memaksa kepada  manusia  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  agama  yang
30 Zakiyuddin Baidhawi, “Piagam Madinah dan Pancasila; Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara”, dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah  Darraz,  Ahmad  Fuad  Fanani.  2015. Fikih  Kebinekaan;  Pandangan  Islam  Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim . Bandung: Kerjasama Mizan Pustaka dan Maarif Institute, h. 127.
31 Muwaffiq Jufri, “Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 41.
dipeluk, 32 sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang  berbunyi  “ Tidak  ada  paksaan  dalam  agama.  Sungguh  telah  nyata kenbenaran dan kesesatan. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, sesunguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Mengetahui ”. 33
Ayat  tersebut  diatas  merupakan  salah  satu  ayat  yang  bisa dijadikan  dalil  tentang  tidak  dibolehkannya  melakukan  pemaksaan apapun  dalam  kehidupan  beragama.  Dalam  menafsirkan  ayat  ini, bahwa  yang  dimaskud  dengan  pemaksaan (al-ikrah) adalah al- ghayy dan  ini  adalah  jalan  salah (al-thariq  al-khathi). Sedang  yang dimaksud  dengan  tanpa  paksaan (alla  ikrah) adalah al-rusyd dan  ini adalah jalan benar (al-thariq al-shalih). Pengertian ayat ini adalah “tidak ada  paksaan  dalam,  sungguh  sudah  jelas  perbedaan  antara  tanpa paksaan dan pemaksaan.”
Menurut Salamun Ali Mafas 34 , Maksud berikut penafsiran dari ayat  tersebut  ialah, Pertama, ayat  ini  sangat  jelas  memberi  jaminan kebebasan dan jaminan agar seseorang tidak dipaksa orang lain tentang hal apapun, termasuk dalam beragama. Kedua, ayat ini dapat dijadikan suatu pemahaman sebagai kalimat perintah (kalam insya‟i) dan sebagai kalimat  informatif (kalam  ikhbari) .  Dalam  posisinya  sebagai  kalimat perintah,  ia  menyuruh  kepada  orang  lain  agar  tidak  memaksakan agama kepada orang lain.
Sebagai kalam ikhbari, ayat ini dimaksudkan untuk memberikan informasi  sesungguhnya  seseorang  yang  dipaksa  masuk  pada  suatu agama  sementara  hatinya  menolak,  maka  orang  itu  tidak  bisa dikatakan telah memeluk agama itu. hal ini dikarenakan agama ada di dalam kemantapan hati bukan dalam kata-kata.
Ketiga, tidak  ada  paksaan  dalam  beragama  sama  halnya  tidak ada  paksaan  soal  cinta,  cinta  tidak  bisa  datang  dengan  paksaan. Dengan demikian tidak ada agama dengan paksaan sebagaimana tidak ada  paksaan  dalam  cinta. Dan keempat, ayat  ini  melarang  membunuh orang lain yang pindah agama, karena ayat ini turun untuk melarang pemaksaan  soal  agama. Kelima, orang  yang  tidak  menerima  gagasan kebebasan  beragama  adalah  orang  yang  tidak  percaya  dengan  agama yang  dianutnya.  Agamanya  tidak  akan  berkembang  pesat  sekiranya tidak  dijalankan  dengan  paksaan,  dengan  alasan  itu,  mereka
32 Zakiyudin  Baidhawi. Kredo  Kebebasan  Beragama .  (Jakarta:  PSAP  Muhammadiyah, 2005), h. 79. 33 Agung Ali Fahmi, h. 42.
34 Salamun  Ali  Mafaz. La  Ikraha  fiddin,  Tafsir  Humanis  dalam  Beragama .  Dalam http://lifestyle-kompasiana.com/catatan/2013/04/23/la-ikraha-fid-ad-din-tafsir-humanis- dalam-beragama-554083.html, diakses 21 Oktober 2016.
melakukan  pemaksaan  bahkan  kekerasan  agar  orang  lain  masuk  ke dalam agama yang dipeluk dirinya.
Selaras  dengan  maksud  ayat  di  atas,  Piagam  Madinah memberikan  kebebasan  bagi  setiap  rakyat  Madinah  di  zaman rasulullah  diberikan  kebebasan  untuk  memeluk  agama  dan menjalankan  ritual  agamanya. Ketentuan ini  termaktub  pada  Pasal  25 Ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Piagam Madinah. 35
Selanjutnya,  Deklarasi  Kairo  juga  memberikan  jaminan  bahwa setiap  orang  berhak  meyakini  suatu  agama  dan  menjalankan  ritual agama  sesuai  yang  diyakininya.  Namun  demikian,  ketentuan  ini memberi  peringatan  bahwa  tidak  diperkenankan  tindakan  eksploitasi kemiskinan  atau  ketidak-tahuan  seseorang  agar  ia  berpindah  agama atau menjadi ateis. 36

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa  nuansa maqhosidu al-syari‟ah dapat  ditemui  dalam  beberapa  dalam  muatan  UU  HAM.  Seperti  Pasal  4 tentang kebebasan berfikir ( hifdzu al-aql ), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (3) tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan ( hifdzu al-nafs ), Pasal 29 Ayat 1 Tentang  hak kepemilikan dan kesejahteraan ( hifdzu  al-maal ),  Pasal  10  Ayat  (1)  dan  Pasal  10  Ayat  (2)  tentang  hak  untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ( hifdzu al-nasl ), dan Pasal 22 Ayat (1) serta Pasal 22 Ayat (2) tentang kebebasan beragama dan menjalankan ritual agama ( hifdzu al-dien ). Hal ini menunjukkan bahwa pengundangan UU HAM merupakan  salah-satu  upaya  agar  tujuan  diberlakukannya  syariah  Islam dapat  berlaku  maksimal  di  negara  Indonesia.  Harapannya  ialah  tidak  ada lagi anggapan bahwa HAM bertentangan dengan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Wahid Wawan Gunawan, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani. Fikih  Kebinekaan;  Pandangan  Islam  Indonesia  Tentang  Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim . Bandung: Kerjasama Mizan Pustakadan Maarif Institute, 2015.
Al-Azhar  Muzhaf, Al-Qur‟an  dan  Terjemahannya .  Bandung:  Penerbit  Hilal, 2010.
35 Muwaffiq Jufri, “Kontribusi Konstitusi Madinah dan Konstitusi Nagarakretagama terhadap  Rancangan  UUD  NRI  1945  terkait  Hak  dan  Kebebasan  Beragama”,  Tesis  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016, h. 87-88.
36 Lihat ketentuan Pasal 10 Deklarasi Kairo.
Ali Fahmi Agung, Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia . Yogyakarta: Interpena, 2011. ______________, Strategi  Pemasyarakatan  Hak  Asasi  manusia  dalam  Masyarakat yang  Plural .  Jurnal  Konstitusi  PKK  Fakultas  Hukum  Universitas
Trunojoyo Madura, Vol 11 No. 1 Juni 2011.
Ali  Mafaz  Salamun,  “La  Ikraha  fiddin,  Tafsir  Humanis  dalam Beragama”.http://lifestyle. kompasiana.com/catatan/2013/04/23/la-ikraha-fid-ad-din-tafsir- humanis-dalam-beragama-554083.html.
Baidhawi  Zakiyudin, Kredo  Kebebasan  Beragama .  Jakarta:  PSAP
Muhammadiyah, 2005.
Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia. Hasan  Tholchah, Hak  Sipil  dan  Hak  Politik  Rakyat  dalam  Wacana  Fiqih ,  Jurnal Khazanah;  Jurnal  Aswaja  dan  Keislaman:  Pusat  Studi  Aswaja  dan Keislaman, Universitas Islam Malang. Edisi II Tahun 1999.
Jufri  Muwaffiq, Kontribusi  Konstitusi  Madinah  dan  Konstitusi  Nagarakretagama terhadap Rancangan UUD NRI 1945 terkait Hak dan Kebebasan Beragama . Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016. _____________, Pembatasan  terhadap Hak  dan  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia , Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Vol.  1  No.  1, Februari 2016.
Komkelo  Mujaid,  Moh,  Anas  Kholish,  Fiqh  Vredian  Aulia  Ali. Fiqh  HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam . Malang: Setara Press, 2015. Mas’udi Masdar Farid, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam . Jakarta: Kerjasama Pustaka  Alvabet  dengan  Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian (LaKIP), 2013.
Muhshi  Adam, Teologi  Konstitusi;  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Kebebasan Beragama di Indonesia . Yogyakarta: LkiS, 2014.
Mujaid Kumkelo, dkk. Fiqh HAM; Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam . Malang: Setara Press, 2015.
Nur  Fuad  Ahmad,  dkk.. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Prespektif  Islam .  Malang; Kerjasama  antara  Madani  dengan  LPSHAM  Muhammadiyah  Jawa Timur, 2010.
Nur Islami  Muhammad, Hukum dan Kebebasan Berpikir . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Pratiwi  Cekly  Setya, Penghormatan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:  Hak Kebebasan  Beragama  dan  Berkeyakinan  di  Indonesia .  Dalam  Syamsul Arifin,  dkk  (Editor), Hak  Asasi  Manusia  Untuk  Kebebasan  Beragama  di Indonesia;  Keniscayaan,  Kenyataan,  dan  Penguatan .  Malang;  PUSAM
Bekerjasama dengan The Asia Fundation, 2015. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.