## POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
Ikka Puspitasari 1 , Iwan Rois 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ikkapuspitasari@gmail.com iwanrois@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  sudah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak?  2) Bagaimana  implementasi  dan  atau  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia? Peninjauan terhadap jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilaksanakan dengan pendekatan yuridis  normative. Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  bahwa  untuk  menampung  dan merespons  keinginan  masyarakat  umumnya  dan  khususnya  dunia  usaha  dalam  rangka  mencapai kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat atau menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang jaminan Fidusia. Bahwa dengan diundangkannya undang- undang  Nomor  42  tahun  1999  ini  politik  hukum  yang  diinginkan  adalah  model  politik  hukum  yang memberikan  ruang  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  besar  sehingga  dengan  demikian  tercipta  satu karakterisitik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.
Kata kunci: Politik Hukum, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT
Problems  in  this  research:  1)  Is  the  birth  of  Law  No.  42  of  1999  on  Fiduciary  Guarantee  has provided  legal  certainty  for  the  parties?  2)  What  is  the  implementation  and  or  implementation  of  Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee? A review of the legal certainty guaranteed to the parties  and  the  implementation  or  implementation  of  Law  Number  42  Year  1999  regarding  Fiduciary Guarantee,  carried  out  by  normative  juridical  approach.  The  conclusion  of  this  study  is  that  to accommodate and respond to the wishes of the general public and especially the business world in order to achieve legal certainty and security of business, the government makes or issued Law No. 42 of 1999 on the Fiduciary Guaranty Act. Whereas with the enactment of Law No. 42 of 1999 the desired political law is a legal political model that provides a larger space for community participation, thereby creating a democratic character and creating a responsive legal configuration.
Keywords: Political Law, Fiduciary Security, Legal Certainty .

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum.  Prinsip-prinsip  keadilan  dalam  hukum sejatinya  menjadi  dasar  utama  dalam  proses penegakan  hukum  itu  sendiri  sehingga  para pencari  keadilan  di  negara  ini  tetap  memiliki optimis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Jamaluddin;2013) Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang
selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  negara hukum.”
Pembentukan  Undang-Undang  adalah  bagian dari  aktivitas  dalam  mengatur  masyarakat  yang terdiri  atas  gabungan  individu-individu  manusia dengan  segala  dimensinya,  sehingga  merancang dan  membentuk  undang-undang  yang  dapat diterima  masyarakat  luas  merupakan  suatu pekerjaan  yang  sulit.  Kesulitan  ini  terletak  pada kenyataan  bahwa  kegiatan  pembentukan  undang- undang  adalah  suatu  bentuk  komunikasi  antara lembaga  yang  menetapkan  yaitu  pemegang kekuasaan  legislatif  dengan  rakyat  dalam  suatu Negara.
Dalam  proses  pembentukan  undang-undang ini,  didalamnya  terdapat  transformasi  visi,  misi dan  nilai  yang  diinginkan  oleh  lembaga  pembuat undang-undang  dengan  masyarakat  dalam  suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi  berbagai  kebutuhan  yaitu  mampu dilaksanakan, dapat ditegakkan dan sesuai dengan
prinsip–prinsip  jaminan  hukum  dan  persamaan hak-hak  sasaran  yang  diatur  dan  terakhir  yaitu mampu  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Selain berbagai  kesulitan  tersebut,  pembentuk  undang- undang  berpacu  dengan  dinamika  perkembangan masyarakat  yang  terus  berubah  sejalan  dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.
Konsekuensi  dari  sebuah  Negara  yang  telah memilih  prinsip  demokrasi  yang  dipadukan dengan  prinsip  Negara  hukum,  Indonesia  akan menata  tertib  hidup  dan  kehidupan  dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan  aturan  hukum  yang  demokratis. Konsep  “negara  hukum”  adalah  sebuah  konsep atau  ide  yang  merupakan  basic  demam  dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara  yang  ada  didunia,  tidak  ada  yang  tidak tercantum  dalam  dasar  negaranya  tentang  konsep hukum,  baik  itu  dinegara  yang  mempunyai  basis ideologi  komunis,  liberal,  agama,  kebangsaan maupun  yang  lainya.  Bangsa  Indonesia  akan membangun  tatanan  kehidupan  bersama  dalam wadah  Negara  Indonesia  yang  demokratis  dan didasarkan  pada  aturan  hukum.  Artinya,  bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip  hukum  sebagai  suatu  sinergi  yang  saling ketergantungan  dalam  rangka  membentuk  suatu aturan  atau  tatanan  hukum  nasional  yang demokratis  dalam  satu  Negara.  Jadi  undang- undang memegang peranan penting dalam rangka membangun  system  hukum  nasional  yang demokratis di Indonesia.
Sadjipto  Rahardjo  mendefinisikan  politik hukum  sebagai  aktivitas  memilih  dan  cara  yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan
sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat  yang  cakupannya  meliputi  jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu;
1) Tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  melalui system yang ada
2) Cara-cara apa dan  yang mana yang dirasa paling  paling  baik  untuk  dicapai  dalam mencapai tujuan tesebut 3) Kapan waktunya dan melaui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
4) Dapatkah  suatu  pola  yang  baku  dan mapan  dirumuskan  untuk  membantu  dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut dengan baik. Abdul Hakim Garuda Nusantara
Mendefiniskan  Politik  Hukum  Nasional  secara harfiah  dapat  diartikan  sebagai  kebijakan  hukum (legal  policy)  yang  hendak  ditetapkan  atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan  negara  tertentu.  (Abdul;2015) Politik Hukum Nasional bisa meliputi:
1) Pelaksanaaan ketentuan hukum yang telah
ada secara konsisten;
2) Pembangunan hukum  yang intinya adalah pembaharuan  terhadap  ketentuan  hukum yang  telah  ada  dan  yang  dianggap  usang, dan  penciptaan  ketentuan  hukum  baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat;
3) Penegasan  fungsi  lembaga  penegak  atau pelaksana hukum dan pembinaan
anggotanya;
4) Meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat  menurut  persepsi  kelompok elit pengambilan kebijakan.
Pengertian  politik  hukum  yang  dikemukakan Soedarto  adalah  usaha  untuk  mewujudkan peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
Teuku  Mohammad  Radhie  mendefinisikan politik  hukum  adalah  kebijaksanaan yang berkaitan  denagn  pembentukan  hukum  dan penerapannya,  atau  sebagai  suatu  pernyataan kehendak  penguasa  Negara  mengenai  hukum yang  berlaku  di  wilahnya  dan  mengenai  arah perkembangan hukum yang dibangun.
Moh  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa  politik hukum  adalah  “bagaimana  hukum  akan  dan seharusnya  dibuat  dan  ditentukan  arahnya  di dalam  politik  hukum  nasional  serta  bagaimana upaya penegakan fungsinya dilakukan”.
Politik  hukum  secara  sederhana  dapat dirumuskan  sebagai  kebijaksanaan  hukum  (legal policy)  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara nasional  maupun  pemerintah;  mencakup  pula pengertian  bagaimana  politik  memepengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang  ada  di  belakang  pembuatan  dan  penegakan hukum  itu.(Khoidin;2008)  Isi  hukum  tidak  dapat hanya  dipandang  sebagai  pasal-pasal  yang bersifat  imperatif  atau  keharusana-keharusan yang  bersifat  das  sollen,  melainkan  harus dipandang  sebagai  sub  sistem  yang  dalam kenyataannya  (das  sein)  bukan  tidak  mungkin sangat  ditentukan  oleh  politik,  baik  dalam perumusan  materi  dan  pasal-pasalnya  maupun dalam implementasi dan penegakannya.
Undang-undang  sebagai  salah  satu  produk hukum  dalam  suatu  Negara  mempunyai  fungsi sebagaimana  fungsi  hukum  pada  umumnya. Fungsi  undang-undang  ini  sangat  tergantung  dari tujuan  penyelenggaraan  Negara.  Suatu  Negara yang telah menentukan demokrasi sebagai pilihan tujuannya, maka fungsi undang-undang diarahkan kepada  terwujudnya  tatanan  kehidupan  yang bermanfaat  bagi  kehidupan  rankyat  banyak.  Dan akhirnya  pada  dasarnya  fungsi  undang-undang dalam  sebuah  Negara  adalah  sebagai  pengatur masyarakat; untuk membatasi kekuasaan; sebagai a  tool  of  social  engineering;  dan  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat.
Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang diberlakukan dalam suatu negara atau  didunia  internasional  tentunya  mempunyai tujuan  tertentu  yang  ingin  dicapai.  Dengan demikian, maka setiap politik hukum yang tertera atau  terstruktur  dalam  suatu  sistem  hukum tentunya mempunyai tujuan pula. Sebab tidak ada suatu  politik  hukum  atau  kebijakan  negara  yang dibuat atau dibentuk tanpa suatu tujuan.
Bahwa  untuk  mengetahui  politik  hukum  dari peraturan  perundang-undangan,  dapat  dibaca  dan dipahami  dari  konsideran  menimbang  dan penjelasan umum undang-undang yang bersangkutan demikian juga halnya politik hukum yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia.  Dalam undang-undang  tersebut  yang  akan  dilihat  adalah mengapa  undang-undang  termaksud  ada  atau diadakan  dan  apa  tujuan  yang  ingin/hendak dicapai.
Bahwa dari konsideran menimbang disebutkan bahwa :
a. Kebutuhan  yang  sangat  besar  dan  terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya  dana,  perlu  diimbangi  dengan adanya  ketentuan  hukum  yang  jelas  dan lengkap  yang  yang  mengatur  mengenai lembaga jaminan;
b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga  jaminan  sampai  saat  ini  masih didasarkan  pada  yurisprudensi  dan  belum diatur dalam peraturan perundang- undangan secara lengkap dan komprehensif; c. Untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  , maka  perlu  dibentuk  ketentuan  yang lengkap  mengenai  Jaminan  Fidusia  dan Jaminan  tersebut  perlu  didaftarkan  pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana  telah  disampaikan  di  atas,  dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: a. Apakah  dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak?
b. Bagaimana implementasi dan atau pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

## Metode Penelitian
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  .  Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder,  yang  mencakup  Bahan  Hukum Primer, Bahan kum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.  Teknik  untuk  menganalisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif yatitu  pegkajian  data  berupa  tulisan,  bukan berupa angka.(Soekanto;2001)

## PEMBAHASAN
Lon  Fuller  mengatakan  bahwa  terdapat  8 (delapan) prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan  yang  adil  yaitu  sebagai warga negara yaitu sebagai berikut :
1. Suatu  sistem  hukum  harus  mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini ia tidak boleh mengandung keputusan-keputusan  yang  bersifat  Ad Hoc;
2. Peraturan yang dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak  boleh  ada  peraturan  yang  berlaku surut,  oleh  karena  apabila  yang  demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa  dipakai  untuk  menjdai  pedoman tingkah laku. Memperbolehkan pengaturan  secara  berlaku  surut  berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan  untuk  berlaku  bagi  waktu  yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan  harus  disusun  dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung peraturan-peraturan  yang  bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung  tuntutan  yang  melebihi  apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak  boleh  ada  kebiasaan  untuk  sering merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan  seseorang  akan  kehilangan orientasi;
8. Harus  ada  kecocokan  dan  konsistensi antara paraturan-peraturan yang
diundangkan  dengan  pelasanaaan  sehari- sehari.

## 1. Tinjauan Umum tentang Fidusia
Fidusia  merupakan  istilah  yang  sudah  lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor  42  tahun  1999  juga  menggunakan  istilah “fidusia”  sudah  merupakan  istilah  resmi  dalam dunia  hukum  kita,  akan  tetapi  kadang-kadang dalam  bahasa  Indonesia  untuk  fidusia  ini  disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu  lembaga  jaminan  kebendaan  bagi  benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu  melakukan  penyerahan  benda  jaminannya dan  cukup  hanya  menyerahkan  hak  miliknya secara kepercayaan.(Mahfud;2011)
Perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  hutang piutang  kreditor  kepada  debitor  yang  melibatkan penjamin.  Jaminan  tersebut  kedudukannya  masih dalam penguasaan pemililk.
Dalam  konsep  hukum  pidana,  eksekusi  objek fidusia  di  bawah  tangan  masuk  dalam  tindak pidana Pasal 368 KUHP pidana jika kreditor
melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, Pasal ini menyebutkan:
a. Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum,  memaksa seorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  untuk  memberikan  barang, sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orag lain, atau  supaya  membuat  hutang  maupun menghapus  ppiutang,  diancam  karena pemerasan  dengan  pidana  penjara  paling lama Sembilan bulan.
b. Ketentuan  Pasal  365  ayai  (2),  (3)  dan  (4) berlaku bagi kejahatan ini.
2. Kepastian Hukum dengan lahirnya Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia
Lahirnya  jaminan  fidusia  murni  didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.
Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia  sejak  zaman  penjajahan  Belanda sebagai  suatu  bentuk  jaminan  yang  lahir  dari yurisprudensi. Di dalam hukum positif Indonesia, Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  dijumpai pengertian  fidusia  yaitu:  “Pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam penguasaan  pemilik  benda”.  Salah  satu  jenis jaminan  kebendaan  yang  dikenal  dalam  hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga
jaminan  atas  benda  bergerak,  jaminan  fidusia banyak  dipergunakan  oleh  masyarakat  bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi,  sekarang  jaminan  fidusia  sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.
Bentuk  jaminan  ini  digunakan  secara  luas dalam  transaksi  pinjam-meminjam  karena  proses pembebanannya  dianggap  sederhana,  mudah  dan cepat,  tetapi  tidak  menjamin  adanya  kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan  kepada  para  Pemberi  Fidusia untuk  menguasai  benda  yang  di  jaminkan,  untuk melakukan  kegiatan  usaha  yang  dibiayai  dari pinjaman  dengan  menggunakan  Jaminan  Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek Fidusia terbatas  pada  kekayaan  benda  bergerak  yang berwujud  dalam  bentuk  peralatan.  Akan  tetapi dalam  perkembangan  selanjutnya  ,  Benda  yang menjadi  objek  Fidusia  termasuk  juga  benda bergerak  yang  tak  berwujud,  maupun  benda  tak bergerak.
Pemberi Fidusia mungkin saja telah menjaminkan  Benda  yang  telah  dibebani  dengan Fidusia  kepada  Pihak  lain  tanpa  sepengetahuan Penerima  Fidusia.  Sebelum  Undang-undang  ini dibentuk,  pada  umumnya  Benda  yang  menjadi objek  Jaminan  Fidusia  adalah  Benda  yang bergerak yang  terdiri  dari  Benda  dalam Persediaan (inventory), Benda Dagangan, Piutang,  Peralatan  Mesin, dan  Kendaraan Bermotor.  Oleh  karena  itu,  guna  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang, maka  menurut  undang-undang  ini  objek  Jaminan Fidusia  diberikan  pengertian  yang  luas  yaitu Benda bergerak yang berwujud maupun  tak
berwujud,  dan  Benda  Tak  Bergerak  yang  tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tantang  Hak  Tanggungan. Dalam  Undang-undang  ini,  diatur  tentang Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  guna  memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang berkepentingan dan pendafataran Jaminan Fidusia memberikan  hak  yang  didahulukan  (preferen) kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor lain.(Muliadi;2013)  Karena  Jaminan  Fidusia memberikan  hak  kepada  pihak  Pemberi  Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan  Fidusia  berdasarkan  kepercayaan,  maka diharapkan sistim pendaftaran yang ddiatur dalam undang-undang  ini  dapat  memberikan  jaminan kepada  pihak  Penerrima  Fidusia  dan  pihak  yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. (Subekti;1989)
Menurut konsideran menimbang dan Penjelasan  Umum  tersebut  sekurang-kurangnya ada  3  (tiga)  alasan  mengapa  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia perlu diadakan/dibuat yaitu :
a. Adanya  kebutuhan  yang  sangat  besar  dan terus  meningkat  bagi  dunia  usaha  atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan  adanya  ketentuan  hukum  yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
b. Oleh  karena  Jaminan  Fidusia  sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi  yang  kekuatan  mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah  dan
belum dapat menampung dan memecaahkan  berbagai  persoalan  dalam hal  jaminan  fidusia  sehingga  kurang memenuhi rasa keadilan , maka dipandsng perlu  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan secara lengkap dan komprehensif c. Untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  , maka  perlu  dibentuk  ketentuan  yang lengkap  mengenai  Jaminan  Fidusia  dan Jaminan  tersebut  perlu  didaftarkan  pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas VIII Bab dan 40 pasal dengan perincian sebagai berikut :
• Bab I Ketentuan Umum ; Yang terdiri dari 1 pasal dan 10 angka (point)
• Bab II Ruang Lingkup ; yang terdiri dari 2 pasal
•
Bab III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia yang terdiri dari 23 pasal
• Bab IV Hak Mendahulu : yang terdiri dari 2 pasal
• Bab  V  Eksekusi  jaminan  Fidusia  :  yang terdiri dari 6 pasal
• Bab  VI  Ketentuan  Pidana  :  yang  terdiri dari 2 pasal
• Bab VII Ketentuan Peralihan : yang terdiri dari 2 pasal
• Bab VIII Ketentuan Penutup : yang terdiri dari 3 pasal
Bahwa  sebagai  implementasi  dan  atau perwujudan  dari  sebuah  Negara  hukum  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sudah sepantasnyalah Negara harus menjamin kepastian ,ketertiban, dan perlindungan hukum,  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan  dari  satu  perbuatan  hukum  itu yaitu adanya kegiatan Pendaftaran objek Jaminan Fidusia.  Kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis berupa  akta  otentik  semakin  meningkat  sejalan dengan  perkembangan  tuntutan  akan  kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan untuk itu haruslah  diatur  dalam  satu  aturan  perundang- undangan  yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi  pelaku  usaha  maupun  masyarakat  yang memerlukan dan membutuhkan dana.

## 3. Implementasinya atau
Penerapan

## Hukumnya dari Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia  merupakan  respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap  berbagai  macam  lembaga  jaminan kebendaan,  karena  bentuk-bentuk  perjanjian pinjam  meminjam  uang  atau  perjanjian  kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak  Tanggungan,  Hipotek,  dan  Gadai  dianggap belum  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat terhadap  lembaga  jaminan  kebendaan,  selain  itu
memberikan  status  yang  jelas  lembaga  jaminan fidusia,  yang  selama  ini  dikonstruksikan  dalam berbagai  bentuk  seperti  “Jual  beli  dengan  Hak Membeli Kembali”, Jual Beli Semu, Gadai diam- diam  dan  Penyerahan  Hak  Milik  Atas  Dasar Kepercayaan,  juga  untuk  memberikan  kepastian hukum.(Otong;2013)
Undang-undang  ini  lahir  atau  dibuat  adalah untuk  lebih  mengakomidasi  kepentingan  pelaku usaha  dan  masyarakat  umum  (yang  memerlukan dana)  dan  memebrikan  kepastian  hukum  bagi kedua  belah  pihak,  sebagaimana  yang  tertuang dalam  bagian  konsideran  menimbang  dan penjelasan umumnya.
Dalam  11  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang No. 42 tentang jaminan Fidusia yaitu :
1) Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia wajib didaftar.
2) Dalam  hal  benda  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  berada  di  luar  wilayah Negara  Republik  Indonesia,  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) tetap berlaku.
Pasal inilah salah satunya belum diterapkan/belum  berjalan  maksimal  atau  belum terimplementasi dengan baik.(Hapsari;2017) Karena  masih  banyak  dari  Pihak  penerima Fidusia  belum  mendaftarkan  hak  jaminan  atas benda  yang  menjadi  objek  fidusia.  Nanti  mereka daftarkan  apabila  melihat  gejala  atau  indikasi adanya kemacetan dari debitur. Selain itu apabila menganalisis  lebih  mendalam  ketentuan  Pasal  11 ayat  (2)  sangat  susah  diterapkan  karena bagaimana  apabila  terjadi  konflik  dua  sistim hukum (antara sistim hukum diluar negeri  dengan
sistim  hukum  nasional  Indonesia),  misalnya  di Negara tersebut tidak mengenal pinjam meminjam  uang  dengan  jaminan  fidusia.  Hukum mana  yang  dipakai  atau  paling  tidak  bagaimaan mengeksekusi  objek  jaminan  fidusianya.  Akan tetapi  dengan  berlakunya  Undang-Undang  ini sedikit  banyak  telah  memberikan  kepastian hukum  yang  baik  bagi  Pemeberi  Fidusia  terlebih lagi  bagi  penerima  Fidusia,  walaupun  diakui dalam  implementasinya/pelaksanaannya  masih belum optimal.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan makalah
seagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Bahwa  untuk  menampung  dan  merespons keinginan  masyarakat  umumnya  dan  khususnya dunia  usaha  dalam  rangka  mencapai  kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat  atau  menerbitkan  Undang-undang Nomor  42  tahun  1999  tentang  Undang-Undang jaminan Fidusia.
Bahwa  Undang-undang  ini  belumlah  berjalan optimal  sebagaimana  yang  diharapkan  bersama, sebagai  salah  satu  contohnya  adalah  perintah undang-undang  untuk  mendaftarkan  setiap  hak jaminan  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia. Kenyataan dilapangan masih ada atau
masih  banyak  Penerima  jaminan  Fidusia  yang mendaftarkan hak jaminan fidusianya pada masa- masa injuri time, artinya nanti ada indikasi timbul masalah barulah diaa mendaftarkan.
Bahwa  dengan  diundangkannya  undang- undang  Nomor  42  tahun  1999  ini  politik  hukum yang  diinginkan  adalah  model  politik  hukum yang  memberikan  ruang  partisipasi  masyarakat yang  lebih  besar  sehingga  dengan  demikian tercipta satu karakterisitik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.

## Saran
Adapun  saran  dari  penulis  mengenai  pokok permasalahan  yang  timbul  dalam  tulisan  ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya  kebutuhan  yang  sangat  besar  dan  terus meningkat  bagi  dunia  usaha  atas  tersedianya dana  serta  perlunya  diimbangi  dengan  adanya ketentuan  hukum  yang  jelas  dan  lengkap  yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
b. Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk  lembaga  jaminan  sampai  saat  ini  masih didasarkan  pada  yurisprudensi  yang  kekuatan mengikat  dan  berlakunya  masih  dinilai  lemah dan belum dapat menampung dan memecaahkan  berbagai  persoalan  dalam  hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan  ,  maka  dipandang  perlu  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  secara  lengkap dan komprehensif.
c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum  yang dapat lebih  memacu  pembangunan  nasional  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang  lengkap  mengenai  Jaminan  Fidusia  dan Jaminan  tersebut  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran Fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  Muliadi,  H,  2013,  Politik  Hukum,
Padang; Akademia Permata
Aziz  Hakim,  Abdul,  2015,  Negara  Hukum  Dan
Demokrasi  Di  Indonesia,  Yogyakarta;  Pustaka Pelajar.
Karim.  Jamaluddin,  2013,  Politik  Hukum
Legalistic, Yogyakarta; Imperium.
Khoidin,  M.,  2008,  Hukum,  Politik  dan
Kepentingan, Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
Moh  Mahfud  MD,  2011,  Politik  Hukum  Di
Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.,  2001,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Satjipto,  Rahardjo,  1991,  Ilmu  Hukum,  cet  III, bandung:Citra Aditya Bakti.
Soedarto,  1986,  Hukum  dan  Hukum  Pidana,
Bandung: Alumni, 1986.
Subekti,  R,  1989,  Jaminan-jaminan  Untuk Pemberian  Kredit  Menurut  Hukum  Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2012, Dasar- dasar  Politik  Hukum,  cet  8,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Rosadi,  Otong,  Andi  Desmon,  2013,  STUDI POLITIK HUKUM Suatu Optik  Ilmu Hukum, Yogyakarta; thafa media

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia

## Jurnal
Kusumastuti  Indri  Hapsari,  Kajian  yuridis Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Yang Dialihkan  Kepada  Pihak  Ketiga,  Jurnal Repertorium  Volume  IV  No.  1  Januari-Juni 2017.

## Web
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol177
83/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian- fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan.
http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/12/politik-
hukum-undang-undang jaminan.html/minggu, 12 Oktober 2010
https://ansitus.wordpress.com/2014/06/05/analisa- terhadap-uu-no-42-tahun-1999-tentang- jaminan-fidusia-uu-jaminan-fidusia/