Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 435-439| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3454.435-439

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE JIKA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE
I Putu Dipta Indrayana, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Jaya Senastri Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia diptaindrayana50@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com

## Abstrak
Internet dan jejaring sosial media juga dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ekonomi melalui bisnis bagi masyarakat. Pengembangan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara endorsement, yang dimana dalam endorsement  tersebut  terdapat  perjanjian  kerjasama  antar  pelaku  usaha  dengan  pemberi  jasa  endorse.  Dalam kerjasama  tersebut  seringkali  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jasa  endorse.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  perlindungan  bagi  pelaku  usaha  online  jika  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse dan menganalisis upaya hukum penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh  pemberi  jasa  endorse  terhadap  pelaku  usaha  online.  Metode  penelitian  dalam  tulisan  adalah  penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan secara fakta dan pendekatan kasus.  Data  primer  dan  sekunder  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara.  Setelah  data  terkumpul, selanjutnya  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bentuk perlindungan bagi pelaku usaha online apabila terjadi wanprestasi oleh pemberi jasa endorse dilakukan dengan upaya  preventif  dan  represif,  cara  penyelesaian  masalahnya  dilakukan  dengan  melayangkan  somasi  atau peringatan  sebanyak  tiga  kali  kepada  pemberi  jasa  endorse,  dan  apabila  pihak  pemberi  jasa  endorse  tidak memiliki itikad baik, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui jalur litigasi atau peradilan.
Kata Kunci : Pelaku Usaha Online, Pemberi Jasa Endorse, Wanprestasi.

## Abstract
The internet and social media networks are also used as a means of economic development through business for the community. Business development is carried out by business actors by means of endorsements, where in the endorsement there is a Cooperation agreement between business actors and endorsement service providers. In this  cooperation,  there  are  often  defaults  made  by  endorse  service  providers.  In  this  regard,  two  problem formulations can be formulated, namely: What is the form of protection for online business actors in the event of default  by  endorsement  service  providers  and  how  the  legal  remedies  for  default  settlement  made  by endorsement service providers against online business actors. The research method in writing is normative and empirical  law  research.  With  a  statutory  approach,  a  factual  approach  and  a  case  approach.  This  research concludes  that  the  form  of  protection  for  online  business  actors  in  the  event  of  default  by  endorse  service providers is carried out by preventive and repressive measures, the way to solve the problem is done by sending three subpoena or warning to the endorse service provider, and if the endorse service provider does not have in good faith, then the settlement can be done through litigation or court . Keywords: Online Business Actors, Endorsement Service Providers, Default

## I. PENDAHULUAN
Internet  merupakan  salah  satu  tanda  dari  masuknya  globalisasi.  Internet  menyediakan  jejaring  sosial media  yang  memungkinkan  terhubung  atau  terkoneksinya  masyarakat  dari  seluruh  belahan  dunia tanpa adanya batas (Puspita, 2015) . Globalisasi juga berdampak bagi kehidupan generasi muda, yang dimana banyak generasi muda yang tertarik dengan kebiasaan dari negara lain yang sebenarnya tidak sesuai  dengan  adat  istiadat  dari  negara  kita.  Alat  telekomunikasi  sekarang  telah  menyediakan  jasa internet  di  dalamnya  yang  dimana  rata-rata  dari  pengguna  alat  telekomunikasi  tersebut  memiliki jejaring sosial media seperti, facebook, twitter, Instagram dan lain sebagainya. Perkembangan internet dan  jejaring sosial  media saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi,  melainkan  juga digunakan  sebagai  sarana  penunjang  kegiatan  masyarakat,  baik  dibidang  politik,  sosial,  budaya maupun pengembangan ekonomi dan bisnis (Khatimah, 2018) .
Dalam  perkembangan  ekonomi  internet  banyak  digunakan  sebagai  sarana  dalam  berbisnis dalam memasarkan produk dan melakukan transaksi jual beli. Kegiatan perdagangan atau bisnis yang menggunakan internet dan jejaring sosial media dikenal dengan istilah e-commerce. Pengertian dari e- commerce itu sendiri adalah proses jual beli barang yang dilakukan  melalui  internet (Maulana et al., 2015) .  Jual  beli  yang  dilakukan  secara  online  dapat  mengefektifkan  waktu,  sehingga  memudahkan seseorang untuk  melakukan transaksi jual beli  dengan  siapapun, dimanapun dan  kapanpun. Kegiatan jual  beli  secara  online  atau  e-commerce  pada  dasarnya  tetap  memiliki  dasar-dasar  hukum  seperti aktivitas  perdagangan  pada  umumnya,  namun  pengaturannya  lebih  dikhususkan  mengingat  adanya peranan  media  internet  dan  alat-alat  elektronik  dalam  proses  jual  beli  tersebut (Ramli,  2004) . Perdagangan  online  atau  yang  dikenal  dengan  e-commerce  memiliki  persaingan  yang  ketat  antar sesama  pelaku  usahanya,  persaingan  yang  ketat  tersebut  menyebabkan  pelaku  usaha  online membutuhkan orang untuk mempromosikan produk atau jasa yang pelaku usaha tawarkan. Salah satu upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah endorsement atau yang lebih dikenal dengan endorse.
Penggunaan  jasa  endorse  bagi  pelaku  usaha  online  didasari  oleh  perjanjian  antara  pelaku usaha  online  dengan  pihak  pemberi  jasa  endorse  tersebut.  Prakteknya,  pelaku  usaha  online  akan memberikan tawaran untuk mempromosikan produknya melalui jejaring sosial media dari si pemberi jasa endorse. Setelah diberikan tawaran, pihak pemberi jasa endorse dapat menerima ataupun menolak tawaran  tersebut,  pemberi  jasa  endorse  juga  umumnya  memberikan  persyaratan  produk  atau ketentuan-ketentuan  lainnya  yang  harus  disiapkan  oleh  pelaku  usaha  online.  Setelah  kedua  belah pihak, baik itu pelaku usaha online dan pemberi jasa endorse telah sepakat, maka disana akan timbul hak  dan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  online  dan  pemberi  jasa  endorse  yang  harus  dipenuhi. Tercapainya  kesepakatan akan  ditandai  dengan  dikirimnya produk yang akan  di  endorse  dari pelaku usaha online ke pihak pemberi jasa endorse. Selanjutnya pemberi jasa endorse akan mengunggah foto atau videonya yang  menggunakan produk  dari si pelaku usaha online  dan akan diunggah  ke  jejaring sosial media si pemberi jasa endorse.
Kesepakatan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  online  dengan  pihak  pemberi  jasa  endorse tersebut  terjadi  di  percakapan  dalam  telepon  seluler,  hal  tersebut  menimbulkan  persoalan  yang berkaitan  dengan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  online  jika  pemberi  jasa  endorse  melakukan wanprestasi.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  pasal  1313  di  dalamnya  menjelaskan  mengenai keabsahan  suatu  perjanjian,  yang  dimana  perjanjian  tersebut  dilakukan  secara  tertulis  dan  dihadiri oleh  kedua  belah  pihak  yang  sepakat  atas  pembuatan  perjanjian  tersebut (Sudarto,  1990) .  Perjanjian mengenai endorse tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi perjanjian endorse ini  merupakan bagian  dari perkembangan teknologi  dalam terjadinya suatu perikatan atau perjanjian antara masyarakat.
Pesatnya  kemajuan  teknologi  menimbulkan  terjadinya  variasi  dalam  penggunaannya, sehingga banyak ditemukan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para  pihak  dan  dilakukan  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi.  Hal  ini  mengakibatkan terjadinya  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah  pihaknya  tidak  berada  dalam  satu  tempat.  Perjanjian seperti  ini  menimbulkan  permasalahan  mengenai  risiko  akan  jaminan  dan  risiko  akan  beban  yang dibebankan kepada salah satu pihak yaitu pelaku usaha online sebagai pengguna jasa endorse.
Perjanjian  yang  telah  disepakati  antara  pelaku  usaha  online  dan  pihak  pemberi  jasa  endorse seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati  dalam  media  percakapan  online tersebut,  yang  seharusnya  kedua  belah  pihak  memndapat  keuntungan  dari  kerjasama  tersebut.  Tapi dalam praktiknya pihak pemberi  jasa endorse seringkali  melakukan  wanprestasi atas perjanjian  yang telah disepakati dengan pelaku usaha online.
Persyaratan  Kerjasama  antara  pelaku  usaha  online  dengan  pemberi  jasa  endorse  dalam praktiknya  dominan  ditentukan  oleh  pihak  pemberi  jasa  endorse  secara  sepihak,  sedangkan  pelaku usaha online sebagai pengguna jasa endorse tersebut hanya dapat menyetujui atau menolak ketentuan Kerjasama  yang  diajukan  oleh  pihak  pemberi  jasa  endorse.  Oleh  karena  hal  tersebut,  pelaku  usaha online  pada  perjanjian  kerjasama  endorse  memiliki  posisi  yang  lemah  dan  karena  itu  diperlukan adanya  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  online  atas  Kerjasama  endorsement. Menurut (Rahmani,  2018) Transaksi  dan  perdagangan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik cenderung menimbulkan wanprestasi dimana perjanjian kedua belah pihak kadang terlalaikan
karena  tidak  ada  tatap  muka. Pengaturan  e-commerce  internasional  sesuai  diatur  pada  Pasal  18 Ayat  (4)  dari  UU  ITE  dan  Pengadilan  Negeri  memiliki  peran  sebagai  institusi  utama  dan  pelengkap dalam  penyelesaian  sengketa  transaksi  elektronik  internasional (Ayu,2018) .  Selanjutnaya  penelitian lain  mengungkapkan  bahwa  jika  terjadi  wanprestasi  perdagangan  lewat  media  elektronik  bisa diselesaikan dengan cara hukum perefentif dan represtif (Siska et al., 2019) . Sekalipun sudah banyak penelitian terdahulu terkait masalah ini, namun sampai sekarang kasus wanprestasi selalau terjadi oleh karena itu penelitian ini dakukan dengan tujuan menganalisis bentuk perlindungan bagi pelaku usaha online  jika  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jasa  endorse  dan menganalisis upaya hukum  penyelesaian  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pemberi  jasa  endorse  terhadap  pelaku  usaha online

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain  menggunakan penelitian  hukum secara normatif  dan penelitian  hukum secara empiris (Soekanto,  2007) .  Penelitian  empiris  adalah  penelitian  yang  didasari  pada  pengalaman  dan pengamatan  yang  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  informan  yang  terkait  dan  dilaksanakan langsung dilapangan. Teori hukum kontemplatif yang merupakan gejala umum yang ditimbulkan dari hukum positif yang tujuan nya teoritik dan kebenarannya dianut secara pragmatik yang kegunaannya mengacu  pada  perbaikan  praktik  hukum.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  didapat  melalui  studi  lapangan  dengan menggunakan  tahapan  observasi  dan  wawancara  kepada  informan  atau  narasumber  yang  memiliki kecakapan  mengenai  teman  penulisan  ini.  Bahan  sekunder  didapat  melalui  Undang-undang  dan beberapa  bahan  tulisan  hukum  yang  memiliki  tema  yang  sama  dengan  penulisan  ini.  Bahan-bahan hukum  yang  didapat  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik  deskriptif  kualitatif,  yang  dimana teknik  ini  memberikan  gambaran  mengenai  tema  tulisan  ini  dengan  kata-kata  atau  kalimat  yang dipisah menurut ketegori untuk memperoleh kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Online dalam Hal Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse
Tujuan  dari  perjanjian  jual  beli  adalah  untuk  mengikat  antara  penjual  dan  pembeli  untuk melaksanakan  dan  memperoleh  prestasi.  Prestasi  itu  sendiri  memiliki  arti  yaitu  sebagai  kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perjanjian atau perikatan, dimana prestasi tersebut dapat diberikan  sesuatu  dan  tidak  berbuat  sesuatu (Abdulkadir,  1990) .  Dalam  suatu  perjanjian  seringkali terjadi  persoalan  yang  menyangkut  antar  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  seperti pengingkaran atau tidak dipenuhi kewajiban yang dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Dalam  hukum perdata, prestasi adalah pihak yang  memenuhi  janji sesuai dengan perjanjian dan  wan prestasi adalah pihak yang mengkihari pemenuhan janji dalam suatu perjanjian.
Perjanjian  menerbitkan suatu perikatan  antara dua belah pihak yang  membuatnya. Bentuk dari perjanjian  itu  sendiri  adalah  rangkaian  dari  kata  yang  di  dalamnya  mengandung  janji-janji  atas kesanggupan  yang  diucapkan  atau  ditulis  kan (Subekti,  2002) .  Perjanjian  endorsement  itu  sendiri dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  telah  menyetujui  isi  dari perjanjian  endorsement  tersebut,  mengenai  janji-janji  dan  kewajiban  para  pihak,  seperti  yang  telah diperjanjikan tanpa adanya salah satu pihak yang di rugikan dalam perjanjian endorsement tersebut.
Wanprestasi  adalah  tindakan  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  telah  disepakati  dalam  suatu perikatan  baik  itu  perikatan  yang  timbul  karena  suatu  perjanjian  atau  yang  timbul  dari  Undang- Undang.  Wanprestasi  pada  umumnya  berbeda  dengan  tindakan  melawan  hukum.  Walaupun  jika dilihat  secara  umum,  banyak  yang  menganggap  wanprestasi  adalah  perbuatan  yang  melaan  hukum, karena tidak dipenuhinya kewajiban  oleh  debitur kepada kreditur. Tindakan  wanprestasti timbul  dari suatu persetujuan atas suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang timbul  dari  Undang-undang.  Pihak  pemberi  jasa  endorse  dapat  dikatakan  melakukan  wanprestasi apabila  dilihat  dari  tidak  terpenuhinya  kewajiban  yang  telah  dijanjikan  kepada  pihak  pelaku  usaha online.
Selain  syarat  dari  sah  nya  suatu  perjanjian  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  pasal  1320 KUHPerdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan serta menerapkan asas-asas
dalam  hukum  perikatan.  Didalam  hukum  perikatan  dikenal  beberapa  asas-asas  hukum,  yaitu:  asa kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas pacta sun servanda, asas konsensuil dan asas berlakunya suatu perjanjian.
Berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  dikarenakan  jasa  endorsement  ini  menyinggung kepentingan konsumen, perjanjian dan penggunaan media elektronik atau jejaring  sosial media maka berkaitan  dengan  pelaku  usaha  online  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  perlindungan  konsumen  dan  UU  No  8  Thn  1999  Tentang  Transaksi  Elektronik. Perlindungan hukum adalah segala upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan atas rasa aman kepada  saksi  atau  korban,  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari perlindungan  bagi  masyarakat  yang  dapat  diberikan  dalam  berbagai  bentuk.  Bantuan  hukum. Perjanjian  endorsement antara pelaku usaha online  dan pemberi  jasa endorse  merupakan bagian  dari perkembangan  teknologi.  Perjanjian  endorsement  akan  memberikan  tanggungjawab  kepada  masing- masing pihak baik itu pelaku usaha online atau pemberi jasa endorse.  Selanjutnya kedua belah pihak berhak atas perlindungan hukum, perlindungan hukum dapat berupa preventif atau perlindungan yang diberikan  sebelum  terjadinya  sengketa  dan  perlindungan  hukum  secara  represif  atau  perlindungan yang  diberikan  setelah  terjadinya  sengketa.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  apabila  pihak  pemberi jasa  endorse  melakukan  wanprestasi,  maka  pemberi  jasa  endorse  tersebut  harus  siap bertanggungjawab atas ganti rugi dan sanksi-sanksi dari perbuatannya yang dianggap telah merugikan pihak pelaku usaha online.

## 2. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi yang Diberikan oleh Pemberi Jasa Endorse Bagi Pelaku Usaha Online
Akibat  yang  ditimbulkan  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi,  yaitu  membayar  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  debitur  kepada  kreditur  atas  wanprestasi  tersebut,  pembatalan  atas  perjanjian  atau yang  lebih  dikenal  dengan  pemecahan  perjanjian,  peralihan  risiko  adalah  kewajiban  untuk  memikul kerugian  apabila  terjadi  peristiwa  wanprestasi  dan  membayar  biaya  perkara  apabila  permasalah wanprestasi  tersebut  sampai  ke  tahapan  pengadilan (Harahap,  1989) .  Jika  terjadi  wanprestasi  oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka pada umumnya langkah yang dapat diambil oleh pihak yang  dirugikan  atas  wanprestasi  tersebut  adalah  dengan  memberikan  peringatan  sebanyak  tiga  kali dan  berharap  agar  pihak  terkait  memenuhi  prestasinya  (Sarwono,  2011).  Pelaku  usaha  online memberikan surat secara tertulis atau somasi kepada pihak pemberi jasa endorse dan berharap adanya itikad baik dari pihak pemberi endorse selaku pihak yang melakukan wanprestasi.
Pemberian  somasi  tersebut  kedalam  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  sesuai  dengan  yang tertuang  dalam pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Atau Perkara Diluar Pengadilan  dengan  cara  alternatif.  Penyelesaian  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  mediasi, konsiliasi,  konsultasi,  negosiasi  dan  penilaian  dari  ahli  atas  permasalah  tersebut.  Konsultasi  adalah upaya yang bersifat personal yang dilakukan dengan cara klien dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan tersebut  memberikan pendapatnya atas sengketa tersebut dengan kebutuhan  dan keperluan kliennya.  Negosiasi  adalah  penyelesaian  dari  suatu  sengketa  yang  dilakukan  dengan  damai  melalui perundingan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  didalamnya  atau  pihak-pihak  yang  bersengketa. Negosiasi  adanya  penyelesaian  yang  dilakukan  tanpa  melalui  proses  pengadilan  dalam  proses mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
Prinsip-prinsip  dari  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  mediasi  merupakan  proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan fleksibel dan tidak melibatkan pihak tertentu atau pihak  netral, yang  memudahkan negosiasi antara kedua belah pihak  dalam  menemukan kesepakatan  atas  penyelesaian  sengketa.  Konsolidasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara mempertemukan  keinginan-keinginan  dari  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  guna  menyelesaikan sengketa  dan  mencapai  kesepakatan  guna  menyelesaikan  sengketa  secara  kekeluargaan.  Konsolidasi ini bertujuan agar kedua belah pihak menemukan kesepakatan atas perselisihan diantara mereka.
Penyelesaian  sengketa  umumnya  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  dengan  itikad  baik  dan mengesampingkan  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  atau  jalur  hukum.  Tetapi,  dalam  praktiknya pihak  pemberi  jasa  endorse  tidak  menunjukan  itikad  baik  dalam  penyelesaian  sengketa.  Atas  hal tersebut  pelaku  usaha  online  dapat  melakukan  atau  mengajukan  tuntutan  berupa:  pembatas  atas perjanjian,  pemenuhan  atas  perjanjian,  pembatalan  perjanjian  yang  disertai  dengan  ganti  rugi, pembayaran ganti rugi, pemenuhan atas perjanjian dan ganti rugi kerugian. Pihak pelaku usaha online
dapat  meminta  pertanggungjawaban  kepada  pihak  penyedia  jasa  endorse  atas  tindakan  wanprestasi yang  telah  dilakukannya  dalam  transaksi  elektronik  atau  dalam  transaksi  yang  melalui  internet  dan jejaring  sosial  media.  Merujuk  kepada  bunyi  pasal  7  huruf  g  UUPK  yang  mana  menjelaskan  pihak penyedia  jasa  endorse  wajib  memberikan  kondensasi  kepada  pelaku  usaha  online  apabila  terjadi ketidaksesuaian atas perjanjian yang telah kedua belah pihak sepakat.
Menurut pihak pelaku usaha online yaitu @thismayshop_ saudari Maysani, wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi atau penyedia jasa endorse harus secepat mungkin diselesaikan baik itu dalam  tuntutan  ganti  rugi,  maupun  pemenuhan  prestasi.  Karena  barang  seperti  baju  yang  diberikan akan  mengalami  penurunan  harga  setiap  bulannya,  penurunan  harga  tersebut  dikarenakan  oleh  tren busana  yang  berkembang  sangat  pesat  setiap  bulannya.  Tindakan  litigasi  atau  hukum  melalui peradilan belum pernah dilakukan oleh pihak Maysani selaku pelaku usaha online karena beliau masih berharap pada itikad baik dari pemberi atau penyedia jasa endorse.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  online apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi atau penyedia jasa endorse melalui dua bentuk  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum secara  represif.  Cara  penyelesaian  sengketa  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi  atau penyedia jasa endorse adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 kali dan berharap pemberi dan penyedia  jasa  endorse  memiliki  itikad  baik  atas  pemenuhan  prestasi  kepada  pihak  pelaku  usaha online. Namun, apabila somasi tersebut tidak direspon dan pemberi atau penyedia jasa endorse tidak menunjukan  itikad  baiknya,  maka  dapat  dilakukan  dengan  penyelesaian  secara  nonlitigasi  seperti mediasi, konsiliasi, konsolidasi dan negosiasi
2. Saran
Sesuai  simpulan  penelitan  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  kepada  pelaku  usaha  online supaya bersikap lebih tegas dan hati-hati kepada pemberi atau penyedia jasa endorse yang melakukan wanprestasi,  agar  barang  jual  dapat  dikembalikan  dan  dijual  kembali  sebelum  peminatnya  menurun. Mengingat  trend  fashion  memiliki  perubahan  tren  yang  cukup  cepat  setiap  bulannya.  Selanjutnya diharapkan  kepada  penegak  hukum  untuk  membuat  suatu  aturan  atau  kebijakan  yang  tegas  untuk pelaku wanprestasi sehingga hal tersebut tidak terulang lagi

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir. (1990). Hukum Perikatan . PT Citra Aditya Bhakt. Bandung. Harahap, M. Y. (1989). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Sinar Grafika . Khatimah, H. (2018). Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Tasamuh , 16 (1), 119–138.
Maulana,  S. M., Susilo,  H.,  &  Riyadi.  (2015).  Implementasi  E-Commerce  Sebagai  Media  Penjualan Online. Jurnal Administrasi Bisnis , 29 (1), 1–9.
Puspita, Y. (2015). Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Gay. Jurnal Pekomnas , 18 (3), 203–212.
Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 1 (1), 73–88. Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . Refika Aditama. Jakarta . Sarwono. (2011). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik . Sinar Grafika. Jakarta.
Siska, S. N. L. P., Putra, A. I. B., & Wiratni, D. A. . S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar. Journal Ilmu Hukum , 7 (4), 1–19.
Soekanto,  S.  (2007). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada.
Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Intermasa. Sudarto. (1990). Hukum Pidana Islam . Semarang: Yayasan Sudarto.