## IMPLEMENTASI PROGRAM  PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DI  POLRES SORONG PAPUA BARAT
Junov Siregar 1 , Arfin Sudirman 2 , Mas Halimah 3
1 Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
2 Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran
1 junov20001@mail.unpad.ac.id
Submitted: 24-05-2022; Accepted: 17-07-2022: Published : 21-07-2022

## ABSTRAK
Kejahatan  jalanan  yang sangat meresahkan masyarakat  dapat mengganggu ketertiban umum. Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian merupakan bentuk implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dipantau penerapannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polres Sorong Papua Barat dan untuk menganalisis implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat . Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara obesrvasi dan studi dokumen.  Untuk menilai keabsahan data yang terkait dengan Penerapan Program Penanggulangan Kejahatan Jalan di Polres Sorong Papua Barat, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang terdiri dari proses memeriksa, membandingkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber.  Hasil penelitian menjelaskan Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur  pencegahan sarana  non  penal  dalam upaya penanggulangan   kejahatan  jalanan  tidak hanya dengan sarana penal yang  bersifat  represif ,melainkan juga  dilakukan  dengan    sarana    non    penal yang    bersifat    preventif . Program penggulangan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan  Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup dan Kendala-kendala yang dihadapi dalamp pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan
Kata kunci : Implementasi, Program Penanggulangan , Kejahatan Jalanan

## ABSTRACT
Street crimes that are very disturbing to the public can disrupt public order. The implementation of police operations is a form of implementing a street crime prevention program in maintaining public security and order, which must be monitored for its performance. This study aims to analyze the causes of street crime in the Sorong Police District, West Papua and implement the street crime prevention program at the Sorong West Papua Police. The research method used is descriptive qualitative, describing what is currently applicable. Data sources in this study use the interview method of observation and document study. To assess the validity of the data related to the Implementation of the Road Crime Management Program at the Sorong Police Station, West Papua, the researchers used a source triangulation technique which consists of examining, comparing, and analyzing information collected from various sources. The study's results explain
the form of implementation activities of the program with efforts to overcome crime. The street crime prevention program is an element of preventing non-penal means to overcome street crime, using repressive punishment and non-penal, which are preventive. The street crime prevention program is implemented by prioritizing preventive actions, which include open and closed security activities and the obstacles faced in the implementation of the street crime prevention program, namely: 1) Internal factors, including a) Lack of implementing  personnel, b) lack of supporting infrastructure street crime prevention program. While the constraints from external factors are: 1) Lack of public awareness, 2) Lack of lighting at street crime prevention posts Key word: Implementation, Prevention Program, Street Crime

## PENDAHULUAN
Keamanan dalam negeri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membangun serta membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya yang dapat meresahkan masyarakat
Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan jalanan ( street crime ), seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (curanmor), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis.
Adapun terkait dengan data kejahatan jalanan yang terjadi saat ini secara nasional, melansir data dari Bareskrim Polri bahwa Polri pada tahun 2020 telah menuntaskan sebanyak 134.469 kasus kejahatan konvensional,  dengan presentase penyelesaian perkara tersebut mencapai 71 persen dari total 190.130 kasus  (Dewi, 2020).
Gambar 1. Grafik Kejahatan Konvesiona l
Mengikut trend kejahatan konvesional pada tingkat nasonal, maka berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Sorong, data kejahatan jalanan yang terjadi diwilayah Kabupaten Sorong pada tahun 2019 mencapai 1.398 kasus, sementara penyelesaian perkara mencapai 950, dimana pada tahun 2020 angka kejahatan mencapai 1169  namun tingkat penyelesaian perkaranya hanya berjumlah 891 perkara (Polres Sorong, 2020). Hal tersebut menunjukan tren penurunan dari aspek penyelesaian perkara  namun menunjukan eskalasi yang meningkat dilihat dari trend kejahatan yang terjadi
Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh  pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat.
Untuk menghindari keadaan yang seperti ini pemerintah lewat lembaga Kepolisian melakukan penggalakan besar –  besaran program penanggulangan kejahatan jalanan melalui berbagai kegiatan operasi kepolisian Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian merupakan bentuk implementasi program dalam memelihara kamtibmas yang  salah satunya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti tindak pidana perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, pencurian kendaraan bermotor, penadahan, curas, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, masih terdapat kendala yang pasti akan dihadapi oleh berbagai pihak dalam
menjalankan operasi kepolisian dengan output mencapai Zero Street Crime.
Penelitian  Nugraha  (2021)  membahas Implementasi Zero Street Crime sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19  di Polres Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan Zero Street Crime di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif.
Utomo (2009) meneliti bahwa pelaksanaan program Zero Street Crime dilapangan melalui beberapa cara yaitu (1) mengutamakan tindakan Preventif kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan terbuka meliputi a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan.
Margareta  (2020),  Roosanti  (2009), Maulana (2020), Dianeztika (2020) meneliti terkait  pelaksanaan Program Zero Street Crime sebagai Usaha Penanggulanagan Kejahatan di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang,  Kota Kediri, Kota Makassar  dan Jawa Barat
Setelah melakukan penelusuran terhadap riset-riset terdahulu bahwa belum  ada Implementasi Program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat Penelitian ini dilakukan di Polres Sorong, karena sepengetahuan peneliti di Sorong atau daerah lain belum pernah dilakukan penelitian tentang hal itu. Penyebarluasan terhadap masyarakat luas masih sangat dibutuhkan, mengingat sosialisasi terhadap program penanggulangan kejahatan jalanan tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan penyebarluasan tersebut masyarakat dapat membantu mensukseskan program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Atas dasar uraian di atas, maka peneliti membuat judul  “Implementasi Program  Penanggulangan Kejahatan Jalanan  di Polres Sorong Papua Barat”.

## LANDASAN KONSEPTUAL
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Menurut Syaukani dkk (2004:295), implementasi merupakan  Suatu  rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan  tersebut  dapat  membawa  hasil sebagaimana  diharapkan.  Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan  sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab  melaksanakan  kebijaksanaan  tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.
Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur  penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat
dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
Keberhasilan implementasi program akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu  sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi.
Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Jones (dalam Suryana, 2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:
1) Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas 2) Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.
Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh Korten (dalam Akib dan Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:
Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam
pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara Teknik pengmpulan data dalam penelitian  ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam (in-depth interview ) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir (Silalahi, 2012).  Jumlah informan untuk FGD berjumlah 14 pejabat  yaitu  KaPolres Sorong, Kasat Binmas, Kasat Reskim, Kasat Lantas, Kasat Sabhara dan kapolsek serta anggota bhabinkamtibas  serta Danramil, dan Camat, dan kepala desa, petugas Binmas, FKPM, tokoh masyarakat dan warga.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan mendiskusikan data dengan studi terdahulu dan teori yang relevan dengan topik yang dikaji.
Untuk menilai keabsahan data yang terkait dengan Penerapan Program Penanggulangan Kejahatan Jalan di Polres Sorong Papua Barat, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang terdiri dari proses memeriksa, membandingkan, dan menganalisis
Gambar 2.1 Model Kesesuain Korten Sumber: Akib dan Tarigan (2000:12)
informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi Hasil dan Pembahasan 1. Program Penanggulangan Kejahatan
Jalanan di Polres Sorong Papua Barat Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat . Peneliti akan membahasnya berdasarkan konsep strategi dan taktik  implementasi program sebagai landasan konseptual pada penelitian ini untuk meninjau aktivitas implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat.
Masyarakat sorong papua barat digolongkan sebagai masyarakat yang sedang berkembang sebagai masyarakat pada umumnya yakni masyarakat dengan potensi alam yang berlimpah. Dengan dinamika masyarakat sorong terlihat dari rutinitas aktifitas masyarakat sehari- hari di jalan raya kota sorong. Ribuan individu manusia dari komunitas pekerja  ataupun kaum buruh dari pabrik PT Mekar Papua Nusantara, PT Tugu Persada Abadi, PT Salawati Motorindi dan perusahaan lainnya  sejak matahari terbit mulai tumpah ruah berduyun-duyun di jalan raya semuanya beraktifitas dan berinteraksi sosial menggunakan sarana jalan raya.
Interaksi sosial di masyarakat di jalan raya tersebut menimbulkan ancaman gangguan kamtibmas yang sangat komplek dan tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat seiring dengan laju pembangunan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat uatmanya gangguan tindak pidana jalanan / Street Crime  Dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidanan jalanan / Steet Crime di wilayah Sorong Papua Barat tersebut, Kapolwil didasarkan kepada pertimbangan bahwa dengan dapat ditiadakannya tindak pidana jalanan antara lain curat, curas, curanmor, perampasan ataupun kejahatan lainnya di simpul-simpul jalan raya diwilayah kota sorong papua barat, maka akan terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kesatuan polres sorong papua barat yang akan membawa dampak pencitraan positif terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Implementasi program merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana
melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran program itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
Berdasarkan  Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1983 mendifinisikan implementasi Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, Lazimnyz, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. (Agustino, 2006:154).
Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana ( criminal law application ) Pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment );
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media ( influencing views of society on crime and punishment/mass media ).  Yang termasuk dalam sasaran program penangulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan
2. Strategi Pencapaian Tujuan Program Penanggulangan Kejahatan  Jalanan di Polres Sorong
Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur  pencegahan sarana non  penal  dalam upaya penanggulangan kejahatan  jalanan  tidak hanya dengan sarana penal  yang  bersifat  represif ,melainkan juga dilakukan  dengan    sarana    non    penal yang bersifat    preventif . Pendekatan  non  penal memiliki  tujuan  utama  untuk memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun  secara
tidak  langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
Dalam    penggunaan    sarana    penal    dan non    penal    dalam    upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang  sering  ditemui  dalam praktik lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana penal, di mana dengan penggunaan  sarana  penal  bagi pelaku kejahatan jalanan selalu berakhir dengan putusan hukuman pidana penjara. Pemidanaan  terhadap  pelaku kejahatan  jalanan  dengan  sarana penal, merupakan   tindakan   represif   yang diharapkan dapat   memberikan responsif bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan jalanan  lagi oleh karena itu Diperlukan pula Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)
Penyelenggaraan peradilan pidana yang merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha- usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya dengan mengingat . Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik
Tercermin dalam program yang dibuat sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Program penaggulangan kejahatan jalanan harus didukung dengan pelayanan yang  optimal dan ramah agar warga merasa kenyamanan dalam hal pelayanan. Seperti penanggulangan kejahatan jalanan dapat dilakukan dengan 2 (dua)cara, yaitu cara menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (diluar hukum pidana).  Sarana  penal  menitikberatkan pada  upaya  represif,  sedangkan  non penal lebih menitik beratkan pada upaya preventif.
Berkenaan   dengan   penggunaan   sarana penal, Barda   Nawawi   Arie f berpendapat,bahwa sistem peradilan pidana pada  hakikatnya identik  dengan  sistem penegakan  hukum  pidana ataupun  sistem kekuasaan  kehakiman  di  bidang  hukum
pidana,    terpadu    diimplementasikan    dalam 4  (empat)    sub-sistem  kekuasaan,  yaitu  yaitu kekuasaanpenyidikan,  penuntutan,  kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana (Barda Nawawi Arief, 2003:9)
Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan strategi yang di gunakan dalam implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan perlu digalakan usaha-usaha non hukum pidana (non penal), menggingat berbagai keterbatasan pengunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat. wujud usaha-usaha non hukum pidana yang berupa pemobilisasian masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dilanjutkan terutama kelembagaannya sehingga jaminan kesinambungan dan kelanjutannya tercapai.
3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di  Polres Sorong
Program penggulangan kejahatan jalanan Zero Street Crime dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup,  pengamanan terbuka dilakukan yaitu dengan cara :
1) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi sistem keamanan swakarsa.
2) Melaksanakan pengamanan di simpul- simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, pemjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan dan menangkap serta mengamankan pelaku kejahatan jalanan seperti curat, curas dan curanmor.
Pengamanan tertutup dengan cara :
1) Memantau kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya kejahatan jalanan.
2) Melaksanakan penggalangan dalam rangka penangkalan terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan kamtibmas sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat.
3) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat
yang merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor.
Adapun dalam program kejahatan jalanan terdapat beberapa pola penanggulangan kejahatan. Pola penaggulangan tersebut ialah :
1) Preemtif Melaksanakan kegiatan membangun daya tangkal dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan penanggulangan kejahatan jalanan yang di laksanakan oleh Bag Binamitra Polres Sorong Papua Barat  dan bhabinkamtibmas Polsek jajaran dengan kegiatan :
a. Sosialisasikan sadar Kamtibmas di lingkungan RT, RW  sampai dengan kelurahan
b. Pemsangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan kamtibmas di jalur protokol utama
c. Melaksanakan penerangan melaui media radio tv  dan penerangan keliling di sekolah, komplek perkantoran, komplek pertokoan dan perumahan
d. Penggalangan terhadap tokoh warga, tokoh masyarakat, dan tokoh daerah untuk berperan aktif dalam penggulangan tindak kejahatan jalanan
e. Serta berkordinasi dengan pimpinan perbankan agar dalam pengambilan uang nasabah dalam jumlah banyak
agar minta bantuan pengawalan dari kepolisian
2) Preventif Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penagkalan yang dilakukan oleh satuan fungsional Intelkam, satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lantas dan unit oprasional polsek jajaran dengan kegiatan a. Melaksanakan razia offensive dengan sasaran kendaraan yang di duga mengangkut pelaku dan barang hasil kejahatan
b. Penggelaran pos-pos penanggulangan kejahatan di jalan-jalan utama dan rawan di sorong papua barat
c. Menigkatkan patroli di lokasi di anggap rawan crime (curat , curas dan curanmor.)
d. Galang tukang parkir dan informas kasus street crime kejahatan jalanan
3) Represif
Melaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Fungsional  Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lantas dan unit operasional  Polsekta Jajaran dengan kegiatan:
a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan, dan pelimpahan perkara ke penuntut umum
b. Melakukan razia, rayonisasi polresta / polsek jajaran.
c. Meningkatkan pengungkapan kasus- kasus yang belum terungkap
d. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan.
Untuk menunjang program Zero Street Crime dapat terlaksana dengan baik didirikanlah pos-pos Zero Street Crime. Pos-pos tersebut berfungsi untuk memantau langsung wilayah- wilayah strategis dan wilayah rawan kejahatan jalanan.

## 4. Strategi Penindakan Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan
Dari data diatas terlihat letak pos-pos zero street Crime yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan tempat yang rawan terjadinya kejahatan jalanan. Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program  penaggulangan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar. Strategi personil dilapangan bertindak dalam program penanggulangan kejahatan jalanan:
1) Kepala pos pantau penaggulangan kejahatan jalanan melaksanakan pengarahan bagi tugas terhad   ap anggota pos pantau gabungan untuk melaksanakan:
a. Patroli jalan kaki radius 200 meter dari pos Zero Street Crime.
b. Unit patroli Kendaraan bermotor melaksanakan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan (curas, curat, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan baik roda 2 maupun 4)
c. Unit kendaraan bermotor melaksanakan patroli melaksanakan patroli di simpul-simpul jalan
d. melaksanakan razia gabungan dengan Satuan Petugas Cipta Kondisi Polresta dan rayon Polsekta.
2) Kepala bagian binamitra, kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan dengan cara bertindak
a. Kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan pertemuan tatap muka dengan tokoh warga , tokoh masyarakat , tokoh daerah dan  forum komunikasi pemuda dan masyarakat
b. Kabag binamitra melaksanakan penyuluhan /penerangan melaui media radio maupun tv swasta lokal tentang bagaimana cara mengantisipasi tindak pidana kejahatan jalanan serta menggerakan unit penerangan lingkungan untuk melaksanakan penerangan-penerangan di tempat umum c. Kabag binamitra dan kapolsek jajaran melaksanakan pemasangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan kamtibmas tentang antisipasi kejahatan jalanan
3) Kepala Satuan Intelkam melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan dengan cara :
a. Penyelidikan, dengan cara galang tukang parkir dan informan kasus kejahatan jalanan di lingkungan pos pantau
b. Deteksi dini dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelaku residivis tindak pidana kejahatan jalanan serta modus oprasinya yang telah terjadi di lingkungan pos penanggulangan kejahatan jalanan
4) Kepala Satuan reskrim melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan dengan cara  :
a. Melaksanakan proses penyidikan dan menyelesaikan serta menyerahkan berkas perkara tersangka kejahatan jalanan kepada kejaksaan negeri sorong papua barat
b. Menggerakan unit  operasional atau buser untuk melaksanakan penindakan atau penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di simpul-simpul jalan, terminal dan stasiun kereta api
5) Kepala Satuan Samapta melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan dengan cara bertindak
a. Melaksanakanpenindakan/penangkap an terhadap pengamen, pengemis dan preman yangmencurigakan dan biasa beroperasi di simpul-simpul jalan, terminal, stasiun KA.
b. Melaksanakan patroli jalan kaki, patroli kendaraan roda 2 dan 4 dalam upaya tertangkap tangan terhadap pelaku kejahatan jalanan
6) Kepala Satuan lantas melaksanakan back up terhadap pos pantau
a. Melaksanakan bantuan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan (curas, curat, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan baik roda 2 maupun
4)
b. Melaksanakan penjagaan di pos penanggulangan kejahatan jalanan.
c. Membantu melaksanakan giat razia offensif yg dilaksanakan oleh satgas cipta kondisi polres sorong dan rayon polsek jajaran dengan sasaran kendaraan yang diduga mengangkut pelaku dan barang hasil kejahatan. Target dari Pengadaan Pos-Pos Polisi Penaggulangan Kejahatan Jalanan itu sendiri adalah :
1) Citra POLRI akan baik/terwujud.
2) Diharapkan respon masyarakat cukup tinggi ( masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala aktivitasnya).
3) Dengan program penaggulangan kejahatan jalanan digelar pos-pos dilokasi tertentu diharapkan kedepan situasi wilayah kota sorong aman dan kondusif
5. Kendala yang Dihadapi Program Penanggulangan Kejahatan   Jalanan di Polres Sorong
Pengurangan tindak kejahatan jalanan tentunya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat dalam pelaksanaanya juga terpengaruh dari berbagai faktor penting baik dari dalam lingkungan pelaksana maupun diluar lingkungan pelaksana.
Hingga saat ini dalam upaya penerapan program penanggulangan kejahatan jalanan, kendala yang dihadapai oleh Polres Sorong dilapangan antara lain kurangnya jumlah personil, kurangnya prasarana penunjang. kurangnya dana dan hambatan dari segi eksternal yakni kurangnya penerangan di pos- pos pengamanan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengamankan dalam upaya menekan tingkat kejahatan di jalan
Hasil wawancara menunjukkan  kendala yang di hadapi oleh polres sorong pada pelaksanaan program penaggulangan kejahatan jalanan di polres sorong ini di bedakan menjadi dua faktor kendala yaitu :
1) Faktor Intern Pelaksana : Hambatan intern pelaksana program adalah suatu hambatan yang datangnya dari dalam Polres Sorong Papua Barat sendiri selaku pelaksana program, yang kemudian menyebabkan kinerja dari pelaksana menjadi kurang maksimal.
a. Kurangnya jumlah personil pelaksana. Kurangnya jumlah personil pelaksana program disini terjadi karena dalam program yang dilaksanakan, personil yang diterjunkan tentunya adalah dari personil tetap di seluruh jajaran Polres Sorong Papua Barat, dimana personil yang diambil merupakan bagian dari suatu satuan tertentu yang memiliki tugas penting sesuai tugasnya. Sehingga dalam penunjukan personil tidak bisa diambil sesuai kuota yang diperlukan karena dikawatirkan akan mengganggu kelancaran tugas dari satuan tersebut b. Kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan Kurangnya pelaksana penunjang program diantaranya minimnya kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan personil dilapangan. Diantaranya dipergunakan untuk kegiatan patroli kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 dalam upaya tertangkap tangan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Jumlah kekurangan kendaraan bermotor sekitar 10 unit kendaraan roda 2. kekurangan ini dihitung berdasarkan kebutuhan personil dilapangandan melakukan patroli dan pengejaran pelaku
kejahatan jalanna yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan menggunakan kendaraan roda dua.
c. Kurangnya dana ini dapat berdampak pada sistim pelaksanaan program penanggulangan kejahatan jalanan , karena dalam setiap pelaksanaan sehari-hari dilapangan dibutuhkan setidaknya dana yang cukup. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai perawatan dan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dilapangan, serta membiayai operasional pelaksanaan yang lain.
2) Faktor Eksternal Pelaksana: Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang datangnya dari luar tubuh lembaga pelaksana itu sendiri, yang juga dapat menyebabkan terhambatnyaprogram sehingga menjadi kurang maksimal a. Kurangnya penerangan di pos penaggulangan kejahatan  jalanan Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan dikarenakan  kurangnya pasokan listrik dari PLN juga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan program. Ini disebabkan karena sulitnya pemasangan jaringan listrik baru di wilayah yang berdiri pos-pos penaggulangan kejahatan jalanan yang membutuhkan waktu yang lama serta proses yang panjang dalam pemasangan jaringan listrik tersebut. Untuk sementara pasokan listrik berasal dari rumah-rumah penduduk sekitar, hal itu berdampak pada terbatasnya pemakaian  listrik di pos- pos penaggulangan kejahatan jalanan.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan keamanan diri masing-masing atau mengamankan daerah masing-masing. Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan jalanan, yaitu dengan cara mengadakan atau membudayakan siskamling di daerah masing-  masing karena itu dapat meminimalisir tindak kejahatan jalanan. Disamping itu masyarakat hendaknya lebih dekat dengan petugas
dilapangan, dengan begitu petugas dapat memperoleh keterangan- keterangan atau informasi kejahatan, hal itu dilakukan agar petugas lebih cepat bergerak memproses para pelaku tindak kejahatan jalanan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana (criminal law application) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).  Yang termasuk dalam sasaran program penangulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan
2. Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur  pencegahan sarana  non penal  dalam upaya penanggulangan kejahatan  jalanan  tidak hanya dengan sarana penal yang  bersifat  represif ,melainkan juga dilakukan  dengan    sarana    non    penal yang bersifat    preventif . Pendekatan  non  penal memiliki  tujuan  utama  untuk memperbaiki kondisi-kondisi  sosial  tertentu,  namun secara  tidak  langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam penggunaan    sarana    penal    dan    non penal    dalam    upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang  sering  ditemui dalam praktik lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana penal, di mana dengan  penggunaan  sarana  penal  bagi pelaku kejahatan  jalanan selalu berakhir dengan putusan hukuman pidana penjara. Pemidanaan  terhadap  pelaku  kejahatan jalanan  dengan  sarana penal,   merupakan tindakan   represif   yang diharapkan   dapat memberikan responsif bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan jalanan  lagi oleh karena itu Diperlukan pula Pendekatan
Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)
3. Program penggulangan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program penaggulangan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar. Strategi personil dilapangan bertindak dalam program penanggulangan kejahatan jalanan 1). Kepala pos pantau penaggulangan kejahatan jalanan melaksanakan pengarahan bagi tugas terhadap anggota pos pantau gabungan )2. Kepala bagian binamitra, kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan 3). Kepala Satuan Intelkam melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan 4).  Kepala Satuan reskrim melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan 5).Kepala Satuan Samapta melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan 6). Kepala Satuan lantas melaksanakan back up terhadap pos pantau
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalamp pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Wahab Solichin. (2008).  Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta:
Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta.
Badya Wijaya. (2012)  Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas yang Prima Melalui Strategi Pencegahan, Penangkalan dan Penanggulangan Kejahatan untuk
Menopang Pembangunan Daerah yang Kondusif  (Studi Di Kabupaten Ketapang).  Jurnal Nestor Magister Hukum. 2(2), 1-16.
Arief,  Barda Nawawi (2008)  Bunga Rampai Program Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Arief, Barda Nawawi. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti Budi Winarno. (2007). Program Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media
Pressindo.
Dewi, Anita Permata. (2020). Polri selesaikan 71 persen total kasus kejahatan konvensional.  https://www.antaranews .com/
Suharto,  Edi. (2010). Analisis  Program Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Program Sosial. Bandung: Alfabeta. Nawawi,  Hadari. (1993). Metode Penelitian
Bidang sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada Erlangga. Umar, Husein. (2002). Metode. Riset Bisnis.(Jakarta: Gramedia, 2002),h.44 Nuurjaya,  Nyoman. (1982). Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan
Kamtibmas. Jurnal Hukum Dan Pembangunan .  12 (3): 247 Spratt,  Kai. (2009)  Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington.  (DC: Futures Group, Health Policy Initiative (USAID). h.2 Program Negara (edisi ke dua), Jakarta, PT Bumi Aksara Kempf-Leonard, Kimberly. Encyclopedia of Social Measurement.Volume 2. USA: Elsevier Inc., h.253 Moleong, Lexy. J. (2006). Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. Ronny, Niti Baskara. (1999) Catatan Kriminalitas, PT Jayabaya University press.
Nugroho, Riant. (2009). Public Policy (Jakarta:
Alex Media Komputindo, Edisi Revisi,
h.434
Sabatier, Paul. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation
Research. Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.
Salusu, Jonathan. (2003). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.
Samodra Wibawa, Program Publik: Proses dan Analisis. (Jakarta: Intermedia, 1994), h.51 Samodra, Wibawa. 1994. Evaluasi Program Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Savenye, Wilhelmina C., and Rhonda S. Robinson.Qualitative Research Issues and Methods: An Introduction ForEducational  Technologists. h.1046 (www.aect.org)
Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial. Stuart Nagel, Conceptual Theory and Policy Evaluation. (New York: Publik Administration & Management: An Interactive Journal, 2001), hh.71-72 Subarsono.2011. Analisis Program Publik(konsep, Teori dan Aplikasi). Jogjakarta: Pustaka
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian.
Bandung: Alfabeta.
Suyadi. (2009). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Gadjah Mada Erlangga.
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004.
Kriminologi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Program dari Formulasi ke Implementasi Program,
Bumi Aksara Jakarta.
Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. Refika Aditama, 2001.
Wibawa, Samodra. 1994. Program Publik,
Intermedia Jakarta.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Program Publik, Media Pressindo Yogyakarta Winarno, Budi. 2008. Program Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT buku kita