PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## PERBEDAAN PENDAPAT PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG
Nurul Hidayah 1 ; Wendra Yunaldi 2 .
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jln. Tarok Dipo, Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181 E-Mail : nurlhd07@mail.com, wendrayunaldi@umsb.ac.id. Naskah diterima : 30/05/2023, revisi : 10/05/2024, disetujui 25/06/2024.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang kajian perbedaan pendapat terhadap penerbitan sertifikat  hak  pengelolaan  tanah  ulayat  yang  dimiliki  masyarakat  adat  Nagari  Sungai Kamuyang.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dasar  dari  hak pengelolaan tanah ulayat tersebut,dan permasalahan yang di permasalahkan serta solusi dari  permasalahan  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  diperoleh  yaitu  melalui  wawancara  dan  studi dokumen  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pertentangan  antara  hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara dengan konsep adat yang telah lama ada  yang  terdapat  dalam  peraturan  Nagari  Sungai  Kamuyang  Nomor  1  Tahun  2003. Sebagian masyarakat menolak penerbitan sertifikat hak pengelolalan tanah ulayat karna dianggap  bertentangan  dengan  konsep  adat,  Namun  pihak  lain  menyebut  baik  karena penerbitan  sertifikat  tersebut  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  atas tanah ulayat yang sempat ingin dikuasai oleh pihak lain. Penelitian ini memberikan solusi agar dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip- prinsip hukum adat dan hukum pertanahan nasional.
Kata kunci: Sertifikat HPL, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan.

## Abstract
This research discusses the study of the pros and cons of the issuance of certificates of right  to  manage  customary  land  owned  by  traditional  community  of  Nagari  Sungai Kamuyang.  The  purpose  of  this  research    is  to  find  out  the  basis  of  customary  land management rights, and the propblems at issue as well as solutions to these  problems. The research method used is empirical juridical  with a qualitative approach. The data obtained namely through interviews and document studies, research result show that there is a conflict between  management  right  originating  from  the  right  to  control  the  state  and  the longstanding    customary  concept  contained  in  the  Nagari  Sungai  Kamuyang  regulation Number 1 Of 2023. Some poeple reject the issuance of management right cartivicates. Ulayat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
land because it is considered to be contrary to costumary concepts. However, other parties say it is good because the issuance of the sertivicate is an effort to provide legal certainty over ulayat  land  that  other  parties  wanted  to  control.  This  research  privides  a  solution  to accommodate  the  interests  of  the  parties  while  still  paying  attention  to  the  principles  of costumary law and national land law.
Keywords: HPL certivicate, Ulayat Land, Management Rights.

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  suatu  masyarakat, terlebih di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas kehidupannya bergantung kepada tanah. 1 Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan yang menentukan ruang lingkup  jaminan  melekatnya  fungsi  penguasaan  negara  terhadap  “Bumi,  air  dan  kekayaan alam yang terkandung ‘’di dalamnya”. Frasa “di dalamnya” menunjukan bahwa yang dimaksud dalam  ruang  lingkup  fungsi  kekuasaan  negara  adalah  menyangkut  di  permukaan  daratan (bumi), sedangkan segala kekayaan alam yang ada “di atasnya” seolah tidak merupakan ruang lingkup yang dikuasai oleh negara. 2
Pasal  tersebut  merupakan  dasar  atau  landasan  bagi  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Undang-undang ini diberlakukan pada  tanggal  24  September  1960  dengan  lembaran  Negara  104  Tahun  1960  itu  telah meletakan Dasar-Dasar Pokok dari Hukum Agraria Nasional. 3 Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai penanda berakhirnya dualism hukum pertanahan di Indonesia yang semula bersumber pada  hukum kolonial  dan  hukum  adat,  yang dirubah menjadi hukum pertanahan nasional dan struktur pertanahan yang  demokratis  dan populis. 4
Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal atau disebut juga  dengan  prinsip  garis  keturunan  matrilineal.  Berbicara  mengenai  masalah  tanah  di Minangkabau  berarti  membicarakan  pula  masalah  hukum  adat  Minangkabau.  Hukum  adat sebagai  hukum  asli  bangsa  merupakan  sumber  serta  bahan  potensial  untuk  pembentukan
1 Seventina  Monda  Devita,”Perkembangan  hak  pengelolaan  atas  tanah  sebelum  dan  sesudah  peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021”. Jurnal hukum Lex generalis Vol.2.9(september 2021) .
2 Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Konstitusi , Vol.16. 2,( Juni 2019) 3 Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Hukum tanah Adat/Ulayat, Vol. 4, No. 1, Januari 2019. 4 Dwi  Kusumo  Wardhani,  ISHARMONI  ANTARA  RUU  CIPTA  KERJA  BAB  PERTANAHANDENGAN  PRINSIP- PRINSIP  UU  NOMOR  5  TAHUN  1960  TENTANGPERATURAN  DASAR  POKOK-POKOK  AGRARIA  (UUPA), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 6 No. 2, Agustus2020
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum Indonesia. 5 Dalam masyarakat Hukum Adat  Minangkabau  di  Sumatera  Barat  tanah  ulayat  merupakan  harta  kekayaan  yang  selalu dipertahankan, dan salah satu ciri khas kaum.karena wibawa kaum akan sangat ditentukan, oleh  luasnya  tanah  yang  dimiliki,  begitu  halnya  dalam  menentukan  asli  atau  tidaknya seseorang  (suatu  kaum)  berasal  dari  suatu  daerah.  Oleh  sebab  itu  soal  tanah  tidak  dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah. Hukum adat minangkabau  mengakui  bahwa  hak  tertinggi  terhadap  tanah  adalah  hak  ulayat  yaitu merupakan  suatu  rangkaian  dari  pada  wewenang  dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya. 6
Pada dasarnya pemerintah berpendapat bahwa Hak Pengelolaan tanah merupakan wujud untuk  memberikan  kepastian  hukum  guna  untuk  mensikronisasikan  peraturan  peratruan yang tertulis sehingga meminimalisir kegaduhan atau chaos tetapi hal tersebut tidaklah benar bahwa dengan adanya Hak Pengelolaan tanah ini akan berkakibat kepada kedudukan tanah ulayat  itu  sendiri. 7 kepastian  hukum  pada  dasarnya  merupakan  aliran  hukum  yang tendensinya  adalah  kepada  aliran  positivisme  yang  konkretnya  adalah  segala  sesuatu dilekatkan  kepada  hal  yang  tertulis.  Argumen  tersebut  justru  tidaklah  benar  mengingat keududukan  masyarakat  adat  yang  diakui  oleh  konstitusi  sejatinya  bukan  aliran  yang terkooptasi dengan positivisme aliran tersebut berkembang tanpa adanya melekatkan suatu norma hukum yang dituliskan. Dalam pemahaman dasar ilmu hukum bahwa hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum adat dan telah berkembang dengan sendirinya sebelum adanya negara ini. 8
Namun  demikian  pengelolaan  tanah  ulayat  sering  menjadi  sumber  konflik  antara masyarakat  adat  dengan  pihak  lain,seperti  pemerintah  atau  perusahaan.pemerintah menerbitkan  sertifikat  hak  pengelolaan  tanah  ulayat  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah ulayat,  penerbitan  sertifikat  hak  pengelolaan  lahan  menuai  pro-kontra  dari  berbagai  pihak. Pihak  yang  pro  menganggap  bahwa  sertifikat  hak  pengelolaan  lahan  merupakan  bentuk pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum  adat.  Sementara  pihak yang  kontra  terhadap  penerbitan  sertifikat  hak  pengelolalan  lahan  beranggapan  bahwa penerbitan sertifikat hak pengelolaan lahan dapat mengancam eksistensi masyarakat hukum adat dan mengganggu hubungan mereka dengan tanah ulayat. Salah satu contoh konflik yang terjadi  terkait  penerbitan  sertifikat  hak  pengelolaan  tanah  ulayat  adalah  di  nagari  sungai kamuyang,  masyarakat  hukum  adat  menolak  penerbitan  sertifikat  hak  pengelolaan  lahan
5 Mahlil Adriaman dkk, "Peralihan Hak Atas Tanah Adat Dengan Gadai di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto", Rio Law Jurnal Vol. 4 Nomor 2, 2023, hlm.265.
6 Syamsul Bahri, Hukum agrarian selayang pandang fakultas Hukum Unand,hlm 28.
7 Franciska, W. (2022). Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan. 08(September), 2223–2238.
8 Bramantyo, I. B., & Susilowati, I. F. (2021). Analisis yuridis penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. 80, 166–188.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
karena  dianggap  bertentangan  dengan  konsep  adat  yang  sudah  lama  ada  di  Nagari  Sungai Kamuyang.  Bahwa  tanah  ulayat  mereka  adalah  Salah  satu  aset  yang  dimiliki  Nagari  Sungai Kamuyang adalah tanah ulayat. Bahwa  Tanah ulayat tersebut agar dapat berdaya guna dan berhasil  guna  bagi  pembangunan  nagari  dan  memberikan  kontribusi  peningkatan kesejahteraan anak nagari. Yang terdapat dalam peraturan nagari sungai kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemanfaatan tanah ulayat nagari.
Alasan  penolakan  yang  dilakukan  olah  masyarakat  adat  setempat  atas  keberadaan sertifikat hak pengelolaan lahan diatas tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang tidak sesuai dengan rencana semula. Sebelumnya masyarakat adat nagari Sungai Kamuyang menginginkan Pemerintah mengeluarkan sertifikat hak milik komunal untuk pendaftaran tanah ulayat yang ada di Nagari Sungai Kamuyang kepada Badan Pertanahan Nasional. Artinya masyarakat adat menginginkan status tanah ulayat bersetifikat komunal atas kepemilikan bersama kaum adat Nagari Sungai Kamuyang . Tetapi pada kenyataannya pemerintah malah menerbitkan sertifikat hak pengelolaan lahan. Dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan lahan(HPL) atas tanah ulayat  di  Nagari  Sungai  Kamuyang  jelas  merupakan  sebuah  kesalahan  fatal  yang  mana pemerintah atau negara berpotensi mereduksi keberadaan Tanah Ulayat Masyarakat hukum adat atas kepemilikan tanah ulayat itu sendiri Jelas konsep HPL tersebut bertolak belakang dengan  konsep  hukum  adat  diatas  tanah  ulayat  sehingga  masyarakat  adat  menolak  dan mengugat  keberadaan  sertifikat  tersebut.  Penting  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai kedudukan hukum hak pengelolaan atas tanah ulayat serta faktor-faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak pengelolaan  lahan  dan  kedudukan  dalam  hukum  agraria  nasional.  Mengkaji  konsep kepemilikan  tanah  ulayat  menurut  adat  minangkabau  serta  mengidentifikasi  alasan peneolakan  masyarakat  adat  Nagari  Sungai  Kamuyang  terhadap  penerbitan  sertifikat  hak pengelolaan di atas tanah ulayat mereka.

## B. Metode  Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian  hukum  deskriptif adalah  penelitian  yang  menyajikan  data  yang  seteliti  mungkin mengenai  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya. 9 Penelitian  ini  dilakukan  di  Nagari Sungai  Kamuyang  Kecamatan  Luak  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  yang  mana  baru  baru  ini dikunjungi oleh mentri ATR/BPN dalam rangka penyerahan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana  bentuk  pencapaian  terhadap  pilot  project  dalam  penerbitan  sertifikat  tanah, Penelitian ini dilakukan semenjak 26 januari 2024 sampai pembuatan laporan penelitian ini dilaksanakan.
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer  yaitu  data  yang  langsung  di  dapat  dari  sumber  pertama,  yang  berkaitan  dengan
9 Ahmad fauzi dkk, “ Metodologi Penelitian ”, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2022  hal 5
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara, wawancara adalah percakapan dengan  maksud  tertentu,  percakapan  dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara  yang mengajukan  pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  yang  memberikan  jawaban,  teknik wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  mendalam,  wawancara  mendalam merupakan  cara  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan  cara  beratap  muka  dengan informan,  dengan  maksud  mendapatkan  gambaran  lengkap  terhadap  topik  yang  diteliti. sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  dan  peraturan  perundang-undangan. 10 Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dalam pembahasannya  disesuaikan  dengan  pokok  masalah  yang  disajikan  untuk  memperoleh kesimpulan permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Dasar Hukum HPL (Hak Pengelolaan)
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  UndangUndang  Dasar  1945  menerangkan  bahwa  negara Indonesia  adalah  negara  hukum.  Konsekuensi  sebagai  negara  hukum  adalah  setiap  warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka seyogyanya aturan yang diterbitkan dalam Undang-Undang tersebut seharusnya menjadi landasan atas tindakan masyarakat itu sendiri. Hukum pada dasarnya bersifat mengikat dan terdapat unsur paksaan didalamnya.  Hak  pengelolaan  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yaitu beheersecht yang  artinya penguasaan.  Hak  pengelolaan  bersumber  dari  Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan bahwa “ Bumi, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”.
Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selnajutnya disebut dengan UUPA) yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi.
Terlepas  dari  perbedaan  konsep  tentang  hak  pengelolaan  tersebut,  pengaturan  hak pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun dan pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa  hak  pengelolaan  adalah  hak  menguasai  negara  yang  kewenangan  pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
Istilah  hak  pengelolaan  pertama  kali  muncul  pada  saat  diterbitkannya  Peraturan Menteri Negara  Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional  Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
10 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Tata  cara  pemberian  dan  pembatalan  hak  atas  tanah  negara  dan  hak  pengelolaan.  Hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Usama Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya yang di tunjuk oleh pemerintah.  Selanjutnya  hak  pengelolaan  juga  terdapat  dalam  Permen  ATR/BPN  Nomor  18 Tahun  2021  tentang  tata  cara  penetapan  hak  pengelolaan  dan  hak  atas  tanah.  Bahwa  untuk melaksanakan  PP  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  hak  pengelolaan,  Hak  atas  tanah,  Satuan Rumah Susun dan pendaftaran Tanah perlu menetapkan Permen ATR/BPN tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah.

## 2. Pro-Kontra penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Nagari Sungai Kamuyang.
Tanah Ulayat adalah tanah yang dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat yang mendiami, masyarakat hukum adat memanfaaatkan tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengelola serta melestarikan tanah ulayat yang terdapat diwilayah mereka. 11 Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan  dengan  tanah  yang  terletak  dalam  lingkungan  wilayahnya.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan  itu  disertai  dengan  2  (dua)  syarat  yaitu  mengenai  eksistensinya  dan  mengenai pelaksanaannya.  Berdasarkan  pasal  3  UUPA,  hak  ulayat  diakui  “sepanjang  menurut kenyataannya masih ada”. 12
Hak Pengelolaan secara hirarki merupakan bagian dari hak menguasai negara dimana sebagian  kewenangannnya  diberikan  kepada  pemegang  hak.  Setelah  Undang-Undang  Cipta Kerja diundangkan beberapa ketentuan perihal hak atas tanah menunjukkan perubahan dari segi aturannya, tidak terkecuali adanya penegasan mengenai hak pengelolaan yang dapat terjadi diatas tanah ulayat, hal yang demikian menimbulkan benturan konsep hak pengelolaan dengan konsep tanah ulayat. 13
Hak  Pengelolaan  adalah  realitas  pembangunan  Indonesia  yang  masyarakat  sangat heterogen  dan  struktur  tanahnya  sangat  variatif.  Persoalan  yuridis  Hak  Pengelolaan  dalam hukum tanah nasional terdapat perbedaan pendapat dikalanganpara ahli tentang kedudukan hukum  Hak  Pengelolaan.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  Hak  Pengelolaan  merupakan  hak menguasai  Negara  atas  tanah,  Selain  itu,  pendapat  lain  yang  menyatakan  bahwa  Hak
11 Widya pranata hukum,”Pemanfaatantanah ulayat masyarakat adat untuk kepentingan umum di indonesia” jurnal kajian dan penelitian hukum Vol.4 No 2 (2022) 12 Boedi Harsono “ HUKUM AGRARIA INDONESIA SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA ISI DAN PELAKSANAANNYA” penerbit universitas trisakti, jakarta (2015) hlm. 185
13 Dewi Nawang Wulan dkk, "Analisis Hukum Hak Pengelolaan yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Notaire , Vol. 5 (1) 2022, hlm. 84.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Pengelolaan merupakan hak atas tanah. 14 Menurut R. Atang Ranoemihardja, Hak Pengelolaan lahan  (HPL)  adalah  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  negara  dan  hanya  dapat  diberikan  kepada badan  hukum  atau  pemerintah  daerah  baik  dipergunakan  untuk  usahanya  sendiri  maupun untuk kepentingan pihak ketiga. Sementara menurut Remli Zein, HPL bersifat kumulatif bukan alternatif.  Tanah  yang  dikuasai  oleh  negara  akan  diberikan  dengan  hak  pengelolaan  kepada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila tanah tersebut  selain  akan  dipergunakan  untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugasnya  juga  bagian- bagian tanah tersebut akan diserahkan dengan suatu hak tertentu kepada pihak ketiga. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  hak  pengelolaan  lahan  adalah  hak  menguasai  dari  negara  yang kewenangan  pelaksanaannya  sebagian  dilimpahkan  kepada  pemegang  hak.  HPL  merupakan bagian dan wujud wewenang yang ada pada Hak Menguasai dari Negara. 15
Berdasarkan  hasil  wawancara,  menurut  Wali  Nagari  Sungai  Kamuyang  yang merupakan salah satu dari pihak pro, Dilihat dari sejarah Nagari Sungai Kamuyang, sejak Tahun 1968, masyarakat Sungai Kamuyang sudah resah terkait persoalan tanah ulayat yang statusnya saat itu Hak Guna Usaha oleh pemerintah kurang lebih seluas 70 Ha yang terletak di Lakuak Nan Gadang dan Subaladuang, kepada salah satu perusahaan. Terkait pemberian Hak Guna Usaha kepada  salah  satu  perusahaan  besar  pada  masa  itu,  masyarakat  Sungai  Kamuyang  telah berusaha  dan  berjuang  mengembalikan  status  asal  tanah  ulayat  tersebut.  Tetapi  perjuangan yang  dimulai  sejak  tahun  1968  tersebut  selalu  kandas  dan  tidak  menemui  titik  terang. Puncaknya pada tahun 1998 masyarakat adat  bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Kamuyang melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Sumatera Barat, Namun usaha itu belum sepenuhnya berhasil. Lahan ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang sempat berstatus Hak Guna Usaha berhasil dikuasai kembali oleh Masyarakat Adat Nagari Sungai Kamuyang dan dipayungi dengan Peraturan Nagari (Pernag), akan tetapi masih belum ada kepastian hukum yang kuat. Untuk  itu  beberapa  hari  yang  lalu  dengan  datangnya  Mentri  ATR/BPN  ke  Limapuluh  Kota memberikan  Sertifikat  HPL,  Pemerintah  Nagari  merasa  tanah  ulayat  mereka  telah  memiliki status yang jelas serta berpayung hukum yang kuat.
Berhubung adanya program dari pemerintah pusat untuk melindungi hak-hak tanah ulayat  yang  ada  di  indonesia,  pemerintah  melakukan  pencatatan  tanah  ulayat  yang  ada  di indonesia, pilot projek pertama dilakukan diwilayah Irian Jaya, dan selanjutnya sampai wilayah di  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  salah  satunya  Nagari  Sungai  Kamuyang,  dengan  tujuan melindungi  tanah-tanah  ulayat  yang  selama  ini  banyak  direbut  oleh  pihak  pribadi  maupun pihak pemerintah itu sendiri, yang di buat dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)  yang mana setelah  habis  masa  dari  HGU  tanah  tersebut  akan  kembali  kepada  negara,  sesuai  dengan peraturan  mentri,  sekarang  Sertipikat  HPL  adalah  tanah  ulayat  Nagari  Sungai  Kamuyang,
14 Jerome Bryanto Pasandaran, “kajian hukum terhadap hak pengelolaandalam hukum pertanahan Indonesia’’ Lex Administratum , Vol. IX/No. 5/Apr-Jun/2021. 15 Irwan  Soerodjo,  Hak  Pengelolaan  Atas  Tanah  (HPL)  (Eksistensi,  Pengaturan  dan  Praktik,  LaksBang Mediatama, Sleman, 2014,hlm 1-2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
setelah habis masa HPL  ini tanah bukan menjadi milik negara melainkan menjadi milik adat, yang  mempersoalkan  terbitnya  sertifikat  Hak  Pengelolaan  Lahan  ini  sepertinya  tidak  paham akan hal ini, dan juga sosialisasi terkait sertifikat Hak Pengelolaan Lahan belum di laksanakan secara maksimal.
Penerbitan  sertifikat  HPL  merupakan  progaram  pemerintah  pusat  yang  nyata dituliskan dalam surat keputusan mentri agraria dan tata ruang kepala BPN  tentang pengakuan tanah ulayat yang menjadi hak pengelolaan atas nama KAN Nagari Sungai Kamuyang atas tanah yang terletak di kabupaten limapuluh kota dijelaskan dalam putusan kedua huruf K “penerima hak  diwajibkan  untuk  menyerahkan  kembali  tanah  yang  diberikan  hak  pengelolaan  kepada masyarakat hukum adat setelah hak pengelolaan itu hapus karena perundang undangan atau hapus karena sebab lainnya yang diwajibkan untuk menyerahkan sertifikat hak pengelolaan yang telah hapus kepada mentri agraria dan tata ruang badan pertanahan kepala kantor pertanahan kabupaten  limapuluh  kota,  dan  Di  keputusan  ke  delapan  “ hak  pengelolaan  ini  tidak  dapat dialihkan  apabila  tanah  hanya  tidak  digunakan  sesuai  peruntukan  atau  pengunaannya  serta tujuan dari hak yang diberikan maka tanah kembali dengan penguasaan hukum adat”. Proses pencatatan  tanah  sehingga  tanah  ulayat  tercatat  dan  diakui  oleh  negara,  karena  selama  ini pengakuan  akan  tanah  ulayat  hanya  diakui  oleh  pemilik  tanah  atau  masyarakat  adat,  jadi dengan penerbitan sertifikat ini kita telah memiliki pegangan yang mengakui akan status tanah tersebut merupakan milik kita masyarakat adat. 16
Berbeda  pendapat  yang  datang  dari  salah  seorang  masyarakat  adat  yaitu  Hendry Donal sebagai pihak yang kontra terhadap penerbitan Sertifikat HPL atas tanah ulayat yang ada di  Nagari  Sungai  Kamuyang,  Surat  Keputusan  mentri  Agraria  dan  tata  ruang/kepala  badan pertanahan  nasional  republik  indonesia  nomor  :  131/HPL/KEM-ATR/BPN/X/2023  dan sertipikat  (tanda  bukti  hak)  tanah  ulayat  Nagari  Sungai  Kamuyang  dengan  NIB  Letak  tanah 03.05.00.00.5.00004  merupakan  anak  yang  lahir  diluar  nikah,  karena  adanya  beberapa kesenjangan dalam proses penerbitan, dalam penerbitan Surat Keputusan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 131/HPL/KEM- ATR/BPN/X/2023 tentang pengakuan tanah ulayat menjadi hak pengelolaan atas nama  KAN Sungai Kamuyang atas tanah terletak di kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat membaca dalam poin (a) “ surat permohonan hak pengelolaan tanggal  7 september 2023 dari Irmaizar Dt. Rajo Mangkuto, selaku ketua KAN Sungai Kamuyang, bertindak untuk dan atas nama KAN  Sungai  Kamuyang ”.  padahal  Peraturan  Nagari  Sungai  Kamuyang  Nomor  4  Tahun  2023 Tentang  Lembaga  Adat  Nagari  Sungai  Kamuyang  diterbitkan  pada  tanggal  10 oktober  tahun 2023.  Dan  Surat  keputusan  Wali  Nagari  Sungai  Kamuyang  Nomor  :  65  Tahun  2023  tentang pengukuhan struktur organisasi dan personalia kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang masa bakti 2023 – 2028 ditetapkan pada tanggal  10 oktober 2023, ada kesenjangan dalam  hal  ini,  dimana  surat  pengajuan  penerbitan  serifikat  tanah  ulayat  Nagari  Sungai
16 Isral,”wali Nagari Sungai Kamuyang”Wawancara,(sungai kamuyang 05 februari 2024)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Kamuyang  telah  terlebih  dahulu  dikirim  dari  pada  Surat  Keputusan  pengukuhan  lembaga Kerapatan Adat Nagari Sungai Kamuyang.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2021  HPL  adalah  hak  menguasai negara yang penguasaannya dilimpahkan kepada si pemegang hak, secara tidak lansung kita telah mengakui tanah ulayat menjadi milik negara, jika ada program strategis nasional diatas tanah tersebut maka tidak akan ada bentuk ganti rugi terhadap tanah yang telah di sertifikatkan tersebut, seperti yang terjadi di pulau rempang, pada tahun 2001,” sekitar 17000 Hektare tanah untuk proyek strategis nasional yaitu Rempang Eco City, 600 Hektare tersebut merupakan Hak Pengelolahan Lahan yang merupakan tanah Masyarakat yang mana pada akhirnya  masyarakat adat yang menempati pulau rempang  galang disuruh untuk mengosongkan area pulau rempang galang. Kalau hanya bentuk pengakuan negara terhadap tanah adat, kenapa harus HPL, Kenapa tidak hak milik adat atau yang lainnya, Sedangkan dalam Pernag Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 yaitu ” Salah satu aset yang dimiliki Nagari Sungai Kamuyang adalah tanah ulayat. Bahwa  Tanah ulayat tersebut agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nagari  dan  memberikan  kontribusi  peningkatan  kesejahteraan  anak  nagari.”  Berdasarkan Pernag ini tanah ulayat nagari sungai kamuyang telah menjadi aset Nagari Sungai Kamuyang. berdasarkan Pernag ini secara tidak langsung Pemerintah telah mengakui keberadaan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang, dan dalam Peraturan Mentri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, berarti Negara mengakui keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat, Sebagai masyarakat hukum adat hendri  donal  telah  melakukan  penggugatan  terhadap  sertifikat  Hak  Pengelolaan  Lahan  ini dengan menyurati mentri ATR/BPN dan belum ada tanggapan sama sekali. 17
Sehubungan  dengan  diterbitkannya  HPL  penulis  juga  menolak  kebijakan  HPL  ini, karna dengan diterbitkannya HPL di tanah ulayat masyarakat adat sangat memungkinkan akan hadirnya pihak ketiga. Karna dengan status HPL ini tanah ulayat bisa disewakan, dikontrakkan bahkan juga bisa untuk di perjual belikan, Sehingga hal ini dapat merusak hakikat dari tanah ulayat  masyarakat  adat.  Walaupun  dijelaskan  di  dalam  PERMEN/PP  kalau  HPL  habis  maka Kemudian akan di kembalikan kepada pemilik awal. Jika hanya untuk itu kenapa harus sertifikat HPL,  Pada  pasal  3  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Pengelolaan  Dan  Hak  Atas  Tanah  menyatakan  bahwa  pemerintah  harus  mengusai  terlebih dahulu tanah yang dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis. merujuk kepada PP No 8 tahun 2021  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  hak  pengelolaan  tidak  boleh  dijadikan  jaminan tetapi  berbeda  hal  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  menteri  yang  membolehkan  hak pengelolaan  ini  menjadi  jaminan.  Pada  peraturan  pemerintah  secara  tegas  dalam  pasal  12 bahwa hak pengelolaan tidak bisa dijadikan sebagai hak tanggungan sedangkan pada pasal 49 dapat  dilihat  bahwa  hak  pengelolaan  dapat  dijadikan  tanggungan  dengan  mendapatkan
17 Hendy Donal, “Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang” Wawancara (Sungai Kamuyang 26 Januari 2024)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
rekomendasi  artinya  ada  kontradiksi  dalam  aturan  tersebut  yang  memungkinkan  hal  ini berimbas  kepada  aspek  kepastian  hukum  itu  sendiri.  kedudukan  permen  ini  akhirnya menimbulkan  suatu  polemik  apabila  terjadi  suatu  Konflik  maka  dasar  dari  hak  pengelolaan tersebut akhirnya menjadi rancu. Proses penyelesaian permasalahan seperti ini dengan aturan yang timpang tindih berakibat kepada ruginya masyarakat ada itu sendiri. 18
Terkait  pemberian  sertifikat  Hak  Pengelolaan  Lahan  oleh  Pemerintah  atas  status tanah  ulayat  Nagari  Sungai  Kamuyang,  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Barat sekaligus pakar hukum adat, memberikan tanggapan. Usaha Pemerintah untuk menekan  konflik yang  terjadi di masyarakat  terkait  persoalan  agraria  atau  pertanahan  patut diapresiasi.  Akan  tetapi  yang  jadi  pertanyaan  memberikan  sertifikat  HPL  diatas  status  tanah ulayat perlu juga untuk dikeritisi. Hak Pengelolaan Lahan bukanlah berasal dari UUPA, tetapi HPL  lahir  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Agraria  Nomor  9  Tahun  1965 Tentang  pelaksanaan konvesi  Hak  Menguasai  Negara  dan  Ketentuan  Mengambil  Kebijakan  selanjutnya.  Dalam perkembangannya,  konsep  HPL  diperbarui  dengan  berdasarkan  Undang  Undang  Cipta  Kerja dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, ”Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan  kepada  pemegang  Hak  pengelolaan” .  Artinya  konsep  HPL  jelas  menerangkan sebuah  konsep  Hak  menguasai  Negara  yang  kewenangan  pelaksanaan  bisa  ditunjuk  kepihak tertentu.
Konsep  tanah  ulayat  adalah  sebuah  konsep  Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat dimana  merupakan  hubungan  hukum  yang  kongkret  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan tanah  dan  wilayahnya.  Dari  penjelasan  masing  masing  pengertian  tersebut  satu  dan  lainnya terjadi kontradiksi yang tidak bisa disatukan. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat bertentangan dengan konsep dari Hak Pengelolaan itu sendiri. Hal itu disebabkan karena hak pengelolaan  merupakan  pelimpahan  sebagai  kewenangan  dari  hak  menguasai  Negara  atas tanah sehingga  pemegang hak pengelolaan menerima sebagian dari hak mengusasai negara. Apabila ingin diberikan hak pengelolaan maka harus dilakukan pelepasan tanah ulayat tersebut menjadi tanah negara bebas. Jika memang pemerintah ingin melindungi hak masyarakat adat terkait keberadaan atas tanah ulayat, cukup pemerintah melakukan denah fisik atau pemetaan lahan saja dan itu telah sesuai dengan Pasal 18 B konstitusi. 19
3. Solusi pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Nagari Sungai Kamuyang.
Solusi untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Nagari Sungai Kamuyang harus mengajukan surat untuk mencabut sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas tanah ulayat Nagari Sungai  Kamuyang  dengan  dasar  legalitas  pengusul  belum  resmi  terbentuk.  Setelah  sertifikat
18 Firmansyah,Wendra Yunaldi, KEDUDUKAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT YANG DIJADIKAN JAMINAN PIHAK KETIGA DALAM KERJASAMA , DOKTRINA Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10
19 https://sumbarheadline.com/masyarakat-adat-nagari-sungai-kamuyang-limapuluh-kota-gugat-sertifikat- hpl-diatas-tanah-ulayat/ diakses pada 06 desember 2023, 16.35.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
HPL  itu  dicabut  pemerintah  Nagari  dan  KAN  Sungai  Kamuyang  dapat  mengajukan  kembali untuk pembentukan perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik adat atau hak komunal, yang  lebih  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  adat  nagari  sungai  kamuyang  dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Kalaupun pemerintah masih ingin melanjutkan  atau  masih  mau  dengan  status  sertifikat  HPL  atas  tanah  ulayat  tersebut  maka pemerintah harus mengulang kembali dari awal dalam penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah dan mengikuti proses penerbitan sertifikat HPL dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kementrian ATR/BPN republik  indonesia.  Untuk melindungi hak masyarakat  adat  atas  tanah  ulayat  Tidak  harus  dengan  penerbitan  sertifikat  tetapi  dengan mengusulkan data yang ada di kantor wali nagari diusulkan untuk ditetapkan sebagai data fisik, Tidak  perlu  dengan  menerbitkan  HPL,  karna  nantinya  HPL  akan  menjadi  ruang  untuk penguasaan tanah ulayat secara sah untuk menjaminkan datangnya pihak ketiga. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa lahan di kemudian hari. Selain itu data  fisik  lahan  juga  berguna  untuk  perencanaan  penggunaan  lahan  yang  optimal  dan berkelanjutan.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penerbitan  sertifikat  HPL  (Hak  Pengelolaan)  ditanah  ulayat  Nagari  Sungai  Kamuyang adalah  upaya  pemerintah  nagari  untuk melindungi  tanah  ulayat  yang  ada  di  Nagari  Sungai Kamuyang  dari  pengambilalihan oleh pihak  lain,  terdapat  perbedaan  pendapat  yang  cukup kuat  terkait  penyerahan  sertifikat  HPL  atas  tanah  ulayat  di  Nagari  Sungai  Kamuyang  oleh kemntrian ATR/BPN kepada pemerintah Nagari Sungai Kamuyang pada tanggal 11 oktober 2023, Pemerintah Nagari Sungai kamuyang sebagai pihak pro terhadap penerbitan sertifikat HPL ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap tanah ulayat yang ada di Nagari Sungai Kamuyang, sementara pihak kontra berpikir bahwa penerbitan sertifikat HPL ini  telah salah dalam  proses  penerbitannya  serta  bertentangan  dengan  konsep  tanah  ulayat  seharusnya Untuk  melindungi  hak  masyarakat  adat  atas  tanah  ulayat  Tidak  harus  dengan  penerbitan sertifikat  tetapi  dengan  mengusulkan  data  yang  ada  di  kantor  wali  nagari  diusulkan  untuk ditetapkan sebagai data fisik, Tidak perlu dengan menerbitkan HPL, karna nantinya HPL akan menjadi  ruang  untuk  penguasaan  tanah  ulayat  secara  sah  untuk  menjaminkan  datangnya pihak  ketiga.  Hal  ini  penting  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  mencegah  sengketa lahan  di  kemudian  hari.  Selain  itu  data  fisik  lahan  juga  berguna  untuk  perencanaan penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka

## A. Jurnal
Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, Hukum tanah Adat/Ulayat, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.
Athari Farhani dan Ibnu Sina Chandranegara, Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Konstitusi , Vol.16. 2,( Juni 2019)
Bramantyo, I. B., & Susilowati, I. F. (2021). Analisis yuridis penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. 80, 166–188.
Dewi Nawang Wulan dkk, "Analisis Hukum Hak Pengelolaan yang Berasal dari Tanah Ulayat Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Notaire , Vol. 5 (1) 2022, hlm. 84.
Boedi Harsono “ HUKUM AGRARIA INDONESIA SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA ISI DAN PELAKSANAANNYA” penerbit universitas trisakti, jakarta (2015) hlm. 185
Dwi Kusumo Wardhani, ISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHANDENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANGPERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA), Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 6 No. 2, Agustus2020
Firmansyah,Wendra Yunaldi, KEDUDUKAN HUKUM HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
YANG DIJADIKAN JAMINAN PIHAK KETIGA DALAM KERJASAMA , DOKTRINA Journal of Law, 1 (1) Bulan 2018: 1-10
Franciska, W. (2022). Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan. 08(September), 2223–2238.
Irwan Soerodjo, Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, LaksBang Mediatama, Sleman, 2014,hlm 1-2.
Jerome Bryanto Pasandaran, “kajian hukum terhadap hak pengelolaandalam hukum pertanahan Indonesia’’ Lex Administratum , Vol. IX/No. 5/Apr-Jun/2021.
Mahlil Adriaman dkk, "Peralihan Hak Atas Tanah Adat Dengan Gadai di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto", Rio Law Jurnal Vol. 4 Nomor 2, 2023, hlm.265.
Seventina Monda Devita,”Perkembangan hak pengelolaan atas tanah sebelum dan sesudah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021”. Jurnal hukum Lex generalis Vol.2.9(september 2021) .
Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 6 No. 2, Agustus2020 Syamsul Bahri, Hukum agrarian selayang pandang fakultas Hukum Unand,hlm 28. Widya pranata hukum,”Pemanfaatantanah ulayat masyarakat adat untuk kepentingan umum di indonesia” jurnal kajian dan penelitian hukum Vol.4 No 2 (2022)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 80-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## B. Buku
Ahmad fauzi dkk, “ Metodologi Penelitian ”, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2022  hlm 5
Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

## C. Wawancara
Hendy Donal, “Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang” Wawancara (Sungai Kamuyang 26 Januari 2024)
Isral,”wali Nagari Sungai Kamuyang”Wawancara,(sungai kamuyang 05 februari 2024)
D. Internet
https://sumbarheadline.com/masyarakat-adat-nagari-sungai-kamuyang-limapuluh-kota- gugat-sertifikat-hpl-diatas-tanah-ulayat/ diakses pada 06 desember 2023, 16.35.