## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI

## Muhammad Daffa Izzulhaq UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
izzulhaqdaffa@gmail.com

## Abstract
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad. Using normative juridical research methods. Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No. 20 of 2001 concerning Amendments to UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No. 1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No. 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No. 15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004. In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition  treaty  is  an  alternative  that  can  be  taken  by  law  enforcement  officials  to  arrest  perpetrators  of corruption  crimes.  In  the  context  of  corruption,  Mutual  Legal  Assistance  is  an  arrangement  for  cooperation between  countries  (bilateral  and  multilateral)  in  preventing  and  eradicating  transnational  crimes,  especially corruption crimes.
Keywords : Attempted arrest, Corruption Crime, Treaty, Extradition, and Mutual Legal Assistance.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penangkapan pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  kabur  ke  luar  negeri.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif. Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang  mana mempunyai  pengaturan  yang berbeda  dibanding  dengan  tindak  pidana  umum,  hal  itu  dimuat  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  upaya-upaya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri, dapat dilakukan dengan prosedur yang berlaku, yaitu; perjanjian ekstradisi yang dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan juga melalui perjanjian  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  ( Mutual  Legal  Assistance )  yang  dimuat  dalam  UU  No.  1  Tahun  2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters ,  dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Tahun  2004). Dalam konteks tindak pidana korupsi, Perjanjian Ekstradisi ini digunakan sebagai suatu upaya dan  prosedur penangkapan para pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi di luar wilayah yuridiksi negara, dan juga digunakan sebagai upaya penangkapan para pelaku tindak korupsi yang kabur ke luar wilayah yuridiksi suatu negara, sehingga perjanjian ekstradisi inilah yang menjadi sebuah alternatif yang bisa ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Bantuan Hukum Timbal Balik atau Mutual Legal Assistance merupakan suatu pengaturan Kerjasama antar negara  (bilateral  dan  multilateral)  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  transnasional,  terutama tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Upaya Penangkapan, Tindak Pidana Korupsi, Perjanjian, Ekstradisi, dan Bantuan Hukum Timbal Balik .

## PENDAHULUAN.
Korupsi secara bahasa berasal dari kata “ Corruptio ” atau “ Corruptus ” yang bermakna sebuah tindakan yang merusak dan menghancurkan yg diartikan lebih lanjut sebagai arti kebusukan, keburukan, kerusakan, kemunafikkan, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang. Secara istilah,  korupsi  merupakan  tindakan  melawan  hukum  yg  menyelewengkan  dan menyalahgunakan uang negara hanya untuk semata keuntungan pribadi maupun kelompok.
Korupsi dalam hukum pidana merupakan tindak pidana khusus yang mana mempunyai pengaturan  yang  berbeda  dibanding  dengan  tindak  pidana  umum,  hal  itu  dimuat  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi dalam Hukum Acara Pidana juga mempunyai ketentuan yang khusus dibanding dengan hukum acara dalam tindak pidana yang pada umumnya, karena tindak pidana korupsi dalam Hukum Acara Pidana bersifat “ Lex Specialist ” yaitu dengan mempercepat proses dalam prosedur, memperoleh penyidikan penuntutan, pemeriksaan sidang dalam pembuktian suatu perkara tindak pidana korupsi dengan memperhatikan, menjamin, dan melindungi hak asasi tersangka/  terdakwa. Hal  ini  dikarenakan  bahwasannya  tindak  pidana  korupsi  merupakan extraordinary crime yang  lebih  diprioritaskan  karena  kejahatan  ini  kerap  kali  terjadi  sehingg sangat merugikan bagi negara, dan rakyat. 1
Dalam Hukum  Pidana,  terdapat  suatu  asas  yang  mengatur  suatu  batas  wilayah  hukum atau yuridiksi suatu negara dalam melakukan penegakkan hukumnya, yakni asas territorial. Sehingga para pelaku tindak pidana memanfaat sebuah celah ini untuk kabur ke luar negeri, dan  bersembunyi  di  luar  wilayah  yuridiksi  suatu  negara  yg  menjadi  tempat  perbuatan  si pelaku.  Hal  ini  membuat  para  aparat  penegakkan  hukum  menjadi  kesulitan  dalam  proses penangkapan pelaku tindak pidana korupsi, karena pelaku ke luar wilayah yuridiksi negara yg  seharusnya  menjadi  wewenang  untuk  mengadili  dan  memidanakannya. 2 Adapun  yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini terletak pada upaya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  kepustakaan,  yaitu  dengan menginventarisasi  dan  mengkaji  aturan-aturan  hukum  positif  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau referensi yang ada.
1 Ifrani, “TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA,” Al-Adl 9, no. 3 (Desember 2017): 319 – 36.
2 I. Wayan Parthiana, Hukum pidana internasional dan ekstradisi (Bandung: Yrama Widya, 2004).
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  merupakan  kajian  hukum  normatif  yang  secara  metodis  disusun  atas berbagai  bagian  undang-undang  dan  standar  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  kajian  hukum  tertulis  yang  berkaitan  dengan  filsafat,  sejarah, penjelasan  umum,  serta  pasal-pasal  dan  bahasa  hukum  yang  digunakan  sebagai  upaya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Dengan bahan hukum sekunder  (yaitu  semua  terbitan  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi, terbitan tentang hukum dalam bentuk buku teks, kamus, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan) dan primer (yaitu semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan naskah resmi). dan pendekatan perundang-undangan yang dikumpulkan dari studi literatur dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PROSEDUR  PENANGKAPAN  PELAKU  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  YANG  KABUR KE LUAR NEGERI
Dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  dibentuklah  lembaga  bantu negara  ( state  auxiliary  institution ) 3 ,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  melalui  amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Lembaga  institusi  ini  bersifat  independen  dan bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Hal  tersebut  dinyatakan  pada  Pasal  3  Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melakukan pemberantasan korupsi KPK diberikan wewenang lebih jika dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, dengan harapan dapat leluasa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi. 4
Salah  satu  tugas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan aparat penegak hukum atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Menimbulkan kerugian minimal Rp 1 miliar  kepada  penyelenggara  dan/atau  Negara  berdasarkan  Pasal  11(1)  Undang-Undang
3 Tjokorda Gde Indraputra and I Nyoman Bagiastra, “KEDU DUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS),” n.d., 5.
4 Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (December 9, 2019): 517, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538.
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Berdasarkan  Pasal  12  (g),  Komisi  Pemberantasan Korupsi  berwenang  meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau  lembaga  penegak  hukum negara lain dalam mencari, menangkap, dan menyita barang bukti di luar negeri.
Dalam  upaya  penangkapan  tindak  pidana  berskala  transnasional  atau  antarnegara, terutama dalam tindak pidana korupsi melibatkan institusi internasional, yaitu International Crime Police Organization-Interpol (ICPO-Interpol) atau yang sering kita sebut dengan Interpol. ICPO-Interpol  memiliki  dua  fungsi,  pemberantasan  kejahatan  internasional,  dan  kerjasama internasional. Dalam menjalankan fungsinya, ICPO-Interpol akan melakukan ekstradisi antar negara  yang  bersangkutan  dalam  memberantas  kejahatan  transnasional.  ICPO-Interpol mempunyai  peran  dalam  pelaksanaan  ekstradisi  yang  dapat  ditemukan  dalam  perjanjian ekstradisi antar negara seperti dalam perjanjian ekstradisi antara Negara Republik Indonesia dan Negara Australia. Disebutkan dalam Article 10 ayat (1) Autralia-Indonesia Extradition Treaty bahwa  dalam  kondisi  darurat,  negara  pihak  dalam  perjanjian  dapat  memanfaatkan  sarana ICPO-Interpol  untuk  melaksanakan  penahanan  sementara  oleh  negara  yang  diminta  atas seseorang yang menjadi target penangkapan oleh negara peminta, sementara untuk menanti permintaan ekstradisi oleh negara  yang meminta kepada negara yang diminta melalui jalur diplomasi. Sehingga ICPO-Interpol mempunyai peran dalam ekstradisi tidak hanya  sebatas terhadap penyebaran informasi buronan dan ekstradisi yang dilakukan oleh negara peminta yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara diminta saja, melainkan dapat juga dikategorikan  sebagai  rencana  cadangan  lain  oleh  para  negara  dalam  perjanjian  ekstradisi mereka jika jalur diplomasi belum bisa ditempuh secara transnasional. 5
Diplomasi  internasional  telah  dilakukan  tidak  hanya  dalam  lingkup  antar  dua  negara ( bilateral ) tetapi regional dan antar banyak negara ( multilateral ) untuk secara sistematis dan sistematis  menghilangkan  kekuatan  keuangan  para  pelaku  tindak  pidana  yang  terkumpul dalam  tindak  pidana  kejahatan  yang  terorganisir  yang  tersebar  luas  sehingga  dapat diklasifikasikan  sebagai  kasus  pidana  luar  biasa.  Undang-undang  antikorupsi  Indonesia belum mengidentifikasi tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat,  yang  sistematis  dan  mrnyebar,  sehingga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar biasa ( extra ordinary crime ). 6
Dalam Penjelasan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  disebutkan  bahwa  korupsi  di  Indonesia terjadi secara sistematik dan menyebar sehingga merugikan keuangan negara, dan juga telah
5 I Made Tjatrayasa, “FUNGSI DAN PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION -INTERPOL DALAM EKSTRADISI,” Universitas Udayana , June 15, 2015, 1 – 5.
6 Arga Sarayar, “KAJIAN HUKUM BANTUAN KERJASAMA TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM PENYELESAIAN TIND AK PIDANA INTERNASIONAL” 7, no. 11 (n.d.): 64– 71.
melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  dalam  skala  luas,  maka  untuk memberantas  tindak  pidana  korupsi  perlu  dilaksankan  dengan  cara  yang  tidak  biasa. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.
Menumbuhnya  tingkat  kejahatan  yang  melampaui  batas  wilayah  negara  yang  tidak terkontrol,  telah  membuat  bencana  ekonomi  nasional  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  pada  umumnya.  Aparat  penegak  hukum  terbukti  menghadapi  berbagai  kendala dalam memberantas kejahatan yang dilakukan secara tradisional. Oleh karena itu diperlukan cara penegakan hukum yang luar biasa, yaitu dengan membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, mandiri dan bebas dari segala upaya pemberantasan korupsi, serta  penegakannya  dilakukan  secara  optimal,  intensif,  efisien,  profesional  dan berkesinambungan.
Indonesia telah menjadi anggota dari masyarakt internasional yang menjadi negara peserta pada beberapa acara-acara diplomasi yg mengatur kejahatan transnasional yang diantaranya dalam UNCAC ( United Nations Convention against Corruption ) yang dilegalkan dengan UU No. 7 Tahun  2006,  dan  UNCATOC  ( United  Nations  Covention  against  Transnational  Organized  Crime ) yang didasarhukumkan dengan UU No. 5 Tahun 2009. 7
Selaku  Institusi  independen  yang  berfungsi  menjadi  bagian  paling  penting  dalam memberantas korupsi, KPK sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan berbagai kerjasama  internasional.  Terdapat  dua  kerjasama  intemasional  yakni  berupa  Bantuan Internasional  ( international  assistance )  dan  kooperasi  internasional  ( international  cooperation ) yang dilaksanakan oleh KPK sebagai berikut:
1. Bantuan Internasional ( International Assistance ) ialah kerjasama internasional yang berperan sebagai penghubung antara penyelidikan di tingkat nasional dan internasional ( Serves as a bridge  between  domestic  and  overseas  investigation ).  Bentuk  kerjasama  ini  berupa  pertukaran informasi, gabung dalam penyelidikan, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, pengembalian serta perampasan asset hasil tindak pidana korupsi.
2. Kooperasi  Internasional  ( International  Cooperation )  ialah  kerjasama  internasional  yg dilaksanakan dalam “ Law Enfocement Network ” dalam skala internasional. Indonesia sebagai negara  pemohon  ataupun  termohon  bantuan,  KPK  sudah  berpengalaman  dan  terjaring
7 Marcella Elwina Simandjuntak, “MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI,” MMH 42, no. 1 (January 2013): 8.
dengan berbagai jaringan untuk memberantas korupsi secara transnasional, seperti USA, UK, Australia, Singapura, dan negara lain-lainnya. 8
Indonesia  melalui  lembaga  pemeberantas  korupsi,  yakni  KPK  juga  sudah  banyak  aktif bergabung  dalam  kebanyakan  forum  Internasional  yang  juga  sedang  memerangi  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi,  seperti Conference  of  State  Parties (COSP);  UNCAC; International  Association  of  Anti-Corrupt  ion  Authoroties (IAACA);  APEC Anti  Corruption  and Transparency  Working  Group ;  (ADB/OECD) Anti  Corruption  Initiative ; Anti  Corruption  Authorities Forum (ACA); ASEAN MLA Treaty Forum ; South East Asia Parties against  Corruption (SEA-PAC); ASEAN  Senior  Official  Meeting  on  Transnational  Crime (SOMTC);  APG/FATF  Forum;  ICPO Interpol; G20 Working Group on Anti-Corruption dan lain-lainnya. 9
Dalam  rangka  menjalankan  kerjasama  internasional  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi dalam skala internasional secara aktif, ada beberapa MoU ( Memory of Understand ) atau Nota  Kesepakatan  yg  ditandatangani  KPK  dalam  skala  internasional,  diantaranya  seperti MACC ( Malaysia Anti-Corruption Commission );  ACS  ( Anti-Corruption Bureau ) Brunai Darussalam; CPIB ( Corrupt Practice Investigation Bureau ) di Negara Singapura , NACC ( National AntiCorruption Commission ) di negara Thailand ; ACU ( AntiCorruption Unit ) di Negara Kamboja ; GIA ( Government Inspection Authority ) di Negara Laos ; GI ( Government Inspectorate ) di Negara Vietnam dan Filipina; ACRC ( Anti Corruption and Civil Rights Commission ) di Korea Selatan ; SNACC ( the Supreme National Association  for  Combating  Corruption )  di  Negara  Yaman ; ACLEI ( Australian  Commission  for  Law Enforcement Integrity; DIKR ( Department of Interior and Kingdom Relations ) di Negara Belanda ; EFCC ( Economic  and  Financial  Crimes  Commission )  di  Negara  Nigeria ; GIO (General  Inspect  ion Organizations) di Negara Iran ; UNODC ( United Nations Office on Drug and Crime ); MOS ( Ministry of Supervision ) di Negara China ; APSC ( Australian Public Service Commission ); FBI di Amerika Serikat; Department of Justice dan Department of Foreign Affairs the Netherlands; SFO ( Serious Fraud Office ) di Britania  Raya  Inggris dan  WorldBank. 10 Bisa  kita  lihat  bahwasannya  dalam  Nota  Kesepatan terhadap  kerjasama  pemeberantasan  kejahatan  korupsi  transnasional  merupakan  hal  yang rumit sehingga dalam kasus ini harus banyak melibatkan negara-negara yang bersangkutan.
8 Simandjuntak.
9 Simandjuntak.
10 Simandjuntak.

## PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Ekstradisi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yakni “ Extradere ” terdiri dari kata “ Ex ” yang berarti keluar, dan “ tradere ” yang berarti memberikan dan menyerahkan. 11 Secara istilah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, menyatakan bahwa,
“Dalam  Undang -undang  ini  yang  dimaksud  dengan  Ekstradisi  adalah  penyerahan  oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi  wilayah  negara  yang  meminta  penyerahan  tersebut,  karena  berwenang  untuk mengadili dan memidananya.”
Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah harapan dari suatu Negara dengan antar Negara untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan yang bersifat antarnegara. Secara general negara yang diminta ( requested state ) tidak mempunyai keharusan  buat memberikan kepada Negara yang meminta seseorang atau orang-orang yang sudah kabur ke negara lain. Sebab itu dalam diplomasi  ekstradisi disyaratkan bahwa dalam menyerahkan pelaku tindak pidana  harus  berdasarkan  atas  permohonan  pihak  negara  yg  meminta  dengan  negara  yang diminta.
Ekstradisi  secara  umum  merupakan  sebuah  proses  penyerahan  tersangka  ataupun terpidana yang dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa  dan  mengadilinya.  Tujuan  dilakukannya  ektradisi  adalah  untuk  menjamin  dan memastikan agar pelaku tindak pidana tidak dapat melarikan diri dari penuntutan dan/ atau pemidanaan, karena dalam banyak kasus negara lain yang tidak mempunyai wewenang atas kejahatan  pelaku  tindak  pidana  dijadikan  sebagai  tempat  pelarian  diri  dan  sembunyi  agar terhindar dari penuntutan dan pemidanaan karena disebabkan tidak adanya yuridiksi suatu negara yg menjadi tempat kabur, sehingga tidak berwenang melakukan itu kepada para pelaku tindak pidana korupsi transnasional. 12
Dalam  perjanjian  ekstradisi  dalam  tindak  pidana  korupsi  memiliki  hal-hal  yang  pokok atau unsur-unsur yang mendasari terlaksananya perjanjian ekstradisi itu sendiri :
1. Unsur  Subjek,  unsur  ini merupakan  unsur  yang melakukan  perjanjian  ekstradisi dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perjanjian ekstradisi memiliki dua unsur subjek, yaitu;
a. Negara  yang  memiliki  yurisdiksi/  batas  wilayah  atau  batas  kewenangan  untuk mengadili atau memidana pelaku tindak pidana korupsi.
b. Negara tempat pelaku tindak pidana korupsi (tersangka/ tertuduh/ terdakwa).
2. Unsur Objek, unsur ini merupakan unsur yang dipermasalahkan, yaitu si pelaku tindak pidana  korupsi,  baik  yang  berstatus  tersangka  atau  tertuduh  ataupun  terdakwa.
11 Hendrik Sompotan, “Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Lex Et Societais 4, no. 5 (May 2016).
12 Sompotan.
Meskipun  si  pelaku  tindak  pidana  korupsi  menjadi  sebuah  objek  dalam  ekstradisi,  si pelaku tindak pidana korupsi juga harus tetap dianggap sebagai subjek hukum yang mana hak-hak  dan  kewajiban  asasinya  masih  harus  dijamin,  dilindungi,  dan  tidak  boleh dilanggar.
3. Unsur Tata Cara dan Prosedur, merupakan unsur rangkaian proses dalam ekstradisi untuk mengajukan sebuah permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan pelaku tindak pidana korupsi. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila  negara  peminta  telah  melakukan  perjanjian  ekstradisi  yang  telah  disepakati sebelumnya, karena penyerahan harus didasari oleh perjanjian ekstradisi itu sendiri. Jadi apabila negara peminta tidak meminta agar melakukan penyerahan, maka pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar yurisdiksi negara asal tidak boleh ditangkap maupun ditahan.
4. Unsur  Tujuan,  unsur  ini  merupakan  unsur  yang  diharapkan  setelah  dilakukannnya ekstradisi, maka dari itu tujuan dilaksanakannya ekstradisi disini adalah untuk mengadili pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  sedang  berada  di  luar  yurisdiksi  negara  asalnya, sehingga  ekstradisi  disini  bertujuan  agar  menyerahkan  dan  mengadili  si  pelaku  tindak pidana korupsi. 13
Permintaan  untuk  menyerahkan  itu  wajib    dilakukan  melalui  saluran  diplomatik. Demikian juga apabila negara diminta menerima atau tidak menerima permintaan negara yg meminta wajib  melaporkannya kepada negara yg meminta melalui diplomasi antar negara. Adapun keputusan untuk menerima ataupun menolak permintaan dari negara yg meminta, Pemerintah  negara  yg  diminta  seperti  misalnya  Jaksa  Agung,  Kepala  Polisi,  Kementerian Kehakiman, juga Kementerian Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan peninjauan untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pemerintah yang berwenang berasal negara diminta. Sangat  memungkinkan  bahwa  suatu  kasus  tentang  ekstradisi,  jauh  pada  sebelumnya  juga sudah  melibatkan  Penegak  Hukum  pada  skala  yang  lebih  bawah,  misalnya  pada  waktu penangkapan, penahanan, pengawalan atas keamanannya, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa persoalan  ekstradisi  ini  adalah  persoalan  negara  dan  antar  negara.  sebagai  persoalan  dari dalam  diri  negara,  maka  pelaksanaannya  wajib  menurut  hukum  positif  atau  peraturan perundang-undangan yang diakui negara tentang ekstradisi maupun peraturan perundang- undangan  nasional  lainnya  yang  terkait,  seperti  hukum  acara  pidana.  Sedangkan  sebagai persoalan  antar  negara,  pelaksanaannya  harus  dengan  sesuai  di  perjanjianperjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional tentang ekstradisi.
13 I Made Krisna Adiwijaya, “EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 1979,” Lex 7, no. 5 (May 2019): 12.
Dalam  melakukan  ekstradisi ada  tiga  tahapan  pokok  yang  dilalui  agar  ekstradisi dapat dilaksanakan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang Ekstradisi, yaitu:
1. Tahapan  Penerimaan  Permintaan  Ekstradisi;  diterimanya  permintaan  ekstradisi  dari negara melalui saluran diplomatik kepala Menteri kehakiman, yang kemudian penelitian kelengkapan dokumen dan persyaratan ekstradisi oleh Menteri Kehakiman.
2. Tahapan Pemeriksaan Perkara Ekstradisi; tahap ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisisan terhadap objek ekstradisi berdasarkan berkas tertulis yang diterima dari Negara  peminta,  penyerahan  berita  acara  hasil  pemeriksaan  kepada  kejaksaan pemeriksaan  di  muka  pengadilan  berdasarkan  permohonan  tertulis  dari  jaksa  serta keluarnya penetapan pengadilan mengenai bisa atau tidaknya dilakukan ekstradisi.
3. Tahapan  Persetujuan  Presiden;  diterimanya  penetapan  pengadilan  oleh  menteri kehakiman dan masuknya pertimbangan dari berbagai institusi terkait yaitu menteri luar negeri, kapolri, jaksa agung, disertai menteri kehakiman sendiri yang kemudian diajukan kepada presiden untuk memperoleh keputusan mengenai apakah permintaan ekstradisi dapat diajukan atau ditolak. 14
Tindak pidana korupsi antarnegara yang terorganisir telah mengancam kehidupan soial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Mudahnya akses dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang tidak didampingi dengan kesadaran yang tinggi melalui norma-norma yang  ada  menyebabkan  dampak  negatif,  yaitu  maraknya  tindak  pidana  yang  makin  dapat dilakukan melalui celah-celah globalisasi. Salah satu tindak pidana yang sekarang lagi marak dimana-mana bahkan di seluruh dunia yang merupakan dampak negatif dari globalisasi, yaitu tindak  pidana  korupsi,  sehingga  dibutuhkannya  penanganan  khusus  untuk  kasus  tindak pidana korupsi.
Kerjasama internasional yang efektif dalam membentuk suatu rangkaian kerangka hukum guna  menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  transnasional  yang  terorganisir.  Dengan  ini, Indonesia dalam memberantas korupsi dalam skala transnasional mendapatkan kemudahan akses  untuk  memproses  suatu  kasus  tersebut  melalui  ekstradisi.  Apabila  dibedah,  tindak pidana  korupsi  mempunyai  konsep  yang  berbeda  dengan  hukum  pidana  umum.  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi  2003  ( United  Nations  Convention  Againts Corruption(UNCAC)2003 ) menjabarkan bahwasannya masalah korupsi sudah menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kestabilan keamanan masyarakat internasional, dan yang telah melemahkan  institusi,  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  keadilan,  dan  membahyakan  dalam penegakkan hukum. 15
14 Adiwijaya.
15 Sompotan, “Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.”
Pembentukkan perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara-negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana penegakan hukum melalui prosedur peradilan terhadap pelaku tindak pidana, terutama pelaku tindak pidana korupsi.

## PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK ( MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Dalam  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik menyatakan bahwa Bantuan hukum timbal balik merupakan permintaan bantuan dalam penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.
Dalam ayat (2) menyebutkan bahwasannya bantuan hukum timbal balik berupa;
a) Menelusuri identitas orang dan mencari orang;
b) Memberikan pernyataan atau bentuk lainnya;
c) Menunjukan dokumen atau bentuk lainnya;
d) mengupayakan  kehadiran  orang  untuk  memberikan  keterangan  atau  membantu penyidikan;
e) menyampaikan surat;
f) melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
g) perampasan hasil tindak pidana;
h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
i) melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau  yang  mungkin  diperlukan  untuk  memenuhi  sanksi  denda  yang  dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
j) mencari  kekayaan  yang  dapat  dilepaskan,  atau  yang  mungkin  diperlukan  untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau;
k) Bantuan Hukum lain yang sesuai dengan Undang-Undang.
Undang-Undang ini memberikan wewenang untuk melaksanakan bantuan tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 4. Undang-Undang ini hanyalah mengatur mengenai bantuan hukum timbal balik secara rinci dalam perkara tindak pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada  negara  yang  diminta,  dan  juga  sebaliknya  yang  berupa  permintaan  bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.
Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  keterikatan  antar negara dalam melakukan perjanjian, maka setelah baru dapat dilakukannya bantuan atas dasar hubungan antarnegara. Institusi di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam kebijakan
pusat  ( central authority )  untuk  memohon  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  adalah  Kementrian Kehakiman dan Komnas HAM. 16
Bentuk  kerjasama  bantuan  hukum  timbal  balik  ( Mutual  Legal  Assistance )  ada  tiga,  yaitu regional, bilateral, dan multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atas dasar bantuan hukum timbal balik yang mengikat kedua belah pihak atau negara tersebut dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Perjanjian bilateral ini dapat dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Komnas HAM, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral di bidang bantuan hukum timbal balik;
1. UU  No.  1  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Antara  Republik  Indonesia  dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Matters ) Perjanjian ini dilaksanakan antara Negara Indonesia dengan Negara Australia yang ditandatangi pada tahun 1995 kemudian disahkan pada tahun 1999.
2. UU  No.  8  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Republik Indonesia  dan  Republik  Rakyat  China  mengenai  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  Dalam Masalah  Pidana  ( Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republi c of China on Mutual  Legal  Assistance  in  criminal  Matters )  Perjanjian  ini  dilaksanakan  antara  Negara Indonesia dengan Negara China yang ditandatangi pada tahun 2000 kemudian disahkan pada tahun 2006.
3. UU  No.  42  Tahun  2007  tentang  Pengesahan  Perjanjian  Ekstradisi  antara  Republik Indonesia dan Republik Korea ( Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic  of  Korea )  Perjanjian  ini  dilaksanakan  antara  Negara  Indonesia  dengan  Negara Korea Selatan yang ditandatangi pada tahun 2004 kemudian disahkan pada tahun 2007, dan
4. Indonesia dengan Hong Kong, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tahun 2008, tentunya  Jaksa  Agung  dapat  menjadi  kebijakan  utama  dalam  penanganan  permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana, sebagaimana negara negara sahabat lainnya.
Perjanjian regional adalah diplomasi yang dilaksanakan oleh negara-negara yg terkumpul dalam  suatu  kawasan  yang  misalnya  merupaka  anggota  ASEAN  yang  terdiri  dari  negara Indonesia,  Malaysia,  Thailand,  Filipina,  Singapura,  Brunai  Darusalam,  Kamboja,  Laos, Vietnam, Myanmar, dan telah ditandatangani dan disepakati pada bulan November 2004 oleh sepuluh negara anggota ASEAN.
16 Sarayar, “KAJIAN HUKUM BANTUAN KERJASAMA TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL.”
Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang terdiri lebih dari dua negara. Misalnya negara-negara yang tergabung dalam Kovensi UNCAC pada tahun 2003. Perjanjian model ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh negara-negara peserta dan setelah dilegalkan oleh negara-negara  lain, sehingga  konvensi  tersebut  dapat  dijadikan  landasan  untuk melakukan kerja sama. Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian multilateral, yaitu: 17
1. UU  No.  15  Tahun  2008  tentang  Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian  Tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah  Pidana)  yang ditandatangani  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN  pada  tanggal  29  Nopember  2004, sebagaimana telah disahkan dalam UU tersebut.
2. UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) pada tahun 2003 yang telah disahkan dengan UU No.7  Tahun 2006.
3. UNCTOC  ( United  Nations  Convention  Against  Transnastional  Organized  Crime )  pada  tahun 2000 yang telah disahkan dengan UU No.5 Tahun 2009.

## SIMPULAN
Korupsi  dalam  Hukum  Acara  Pidana  juga  mempunyai  ketentuan  yang  khusus dibanding  dengan  hukum  acara  dalam  tindak  pidana  yang  pada  umumnya,  karena  tindak pidana  korupsi  dalam  Hukum  Acara  Pidana  bersifat  “Lex  Specialist”  yaitu  dengan mempercepat  proses  dalam  prosedur,  memperoleh  penyidikan  penuntutan,  pemeriksaan sidang  dalam  pembuktian  suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  memperhatikan, menjamin, dan melindungi hak asasi tersangka/ terdakwa.
Diplomasi internasional telah dilakukan tidak hanya dalam lingkup antar dua negara (bilateral) tetapi regional dan antar banyak negara (multilateral) untuk secara sistematis dan sistematis  menghilangkan  kekuatan  keuangan  para  pelaku  tindak  pidana  yang  terkumpul dalam  tindak  pidana  kejahatan  yang  terorganisir  yang  tersebar  luas  sehingga  dapat diklasifikasikan  sebagai  kasus  pidana  luar  biasa.  Undang-undang  antikorupsi  Indonesia belum mengidentifikasi tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat,  yang  sistematis  dan  mrnyebar,  sehingga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar biasa (extra ordinary crime).
Perjanjian  ekstradisi  merupakan  sebuah  harapan  dari  suatu  Negara  dengan  antar Negara untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan yang bersifat antarnegara. Secara  general  negara  yang  diminta  (requested  state)  tidak  mempunyai  keharusan  buat memberikan kepada Negara yang meminta seseorang atau orang-orang yang sudah kabur ke negara  lain.  Sebab  itu  dalam  diplomasi    ekstradisi  disyaratkan  bahwa  dalam  menyerahkan
17 “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara,” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2, no. 3 (September 30, 2021): 387 – 98, https://doi.org/10.55357/is.v2i3.152.
pelaku tindak pidana harus berdasarkan atas permohonan pihak negara yg meminta dengan negara yang diminta.
Bantuan  hukum  timbal  balik  merupakan  permintaan  bantuan  dalam  penyidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan negara yang diminta. Penulis menyarankan aparat penegakan hukum khususnya aparat yang ikut serta memberantas tindak pidana korupsi agar lebih jeli lagi dalam melaksanakan  prosedur  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  untuk perkara pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan bersembunyi di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Adiwijaya,  I  Made  Krisna.  “EKSTRADISI  SEBAGAI  SARANA  PEMBERANTASAN
KEJAHATAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO.
1 TAHUN 1979.” Lex 7, no. 5 (May 2019): 12.
“Bantuan Hukum Timbal Balik  Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara.” Iuris  Studia:  Jurnal  Kajian  Hukum 2,  no.  3  (September  30,  2021):  387 – 98. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.152.
Ifrani. “TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA.” Al-Adl 9, no.
3 (Desember 2017): 319 – 36.

## Indraputra,  Tjokorda  Gde,  and  I  Nyoman  Bagiastra.  “KEDUDUKAN  KOMISI
PEMBERANTASAN  KORUPSI  SEBAGAI  LEMBAGA  NEGARA  BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS),” n.d., 5.
Parthiana, I. Wayan. Hukum pidana internasional dan ekstradisi . Bandung: Yrama Widya, 2004.

## Sarayar,  Arga.  “KAJIAN  HUKUM  BANTUAN  KERJASAMA  TIMBAL  BALIK  (MUTUAL
LEGAL  ASSISTANCE)  DALAM  PENYELESAIAN  TINDAK  PIDANA INTERNASIONAL” 7, no. 11 (n.d.): 64– 71.
Simandjuntak,  Marcella  Elwina.  “MUTUAL  LEGAL  ASSISTANCE:  KERJASAMA INTERNASIONAL  PEMBERANTASAN  KORUPSI.” MMH 42,  no.  1  (January 2013): 8.
Sompotan, Hendrik. “Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Lex Et Societais 4, no. 5 (May 2016).
Sosiawan, Ulang Mangun. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (December 9, 2019):
517. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538.

## Tjatrayasa, I Made. “FUNGSI DAN PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE
ORGANIZATION- INTERPOL DALAM EKSTRADISI.” Universitas Udayana , June 15, 2015, 1 – 5