JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1) (2020) : 113-122 DOI : https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16058
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Analisis Konflik Arab Spring di Suriah

## The Analysis of Conflict Arab Spring in Syria
Muhammad Ridho, Yanyan Muhamad Yani & Arfin Sudirman Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia
Diterima: 20 Desember 2019; Disetujui: 23 Februari 2020; Dipublish: 30 April 2020

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena konflik Arab spring yang terjadi di Suriah dan memaparkan faktor-faktor  pemicu  konflik  Suriah  serta  analisis  kelompok  alawie  di  Suriah.  Adapun  jenis  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  pustaka,  karena  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan menjadikan buku dan dokumen terkait Arab Spring di Suriah sebagai kerangka acuan, serta beberapa data  dari  website  yang  valid.  Teknik  analisis  data  melalui  tiga  komponen  yakni  reduksi  data,  sajian  data  dan penarikan  kesimpulan  dimana  di  dalamnya  disertai  pula  verifikasi  data  dengan  triangulasi  sumber  data.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  fenomena  Arab  Spring  yang  terjadi  di  Suriah  mengkerucut  kepada  konflik  antar etnis  yang  terjadi antara  sunni-alawie, kemudian  dipicu  dengan adanya fenomena Arab  Spring  yang merebak  di kawasan timur tengah.
Kata Kunci: Konflik, Arab Spring, Suriah

## Abstract
This study aim to explain phenomenon of Arab spring that occurred in Syria and describing the triggering factors of conflict Syria and the analysis of Alawie group in Syria. The type of this study uses a qualitative approach with the literature study method, because the data collection techniques used make books and documents related to the Arab spring in Syria as a reference frame, as well as some data from a valid website. Data analysis techniques through three components,  namely  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions  in  which  data  verification  is  also accompanied by triangulation of data sources. The results showed that the phenomenon of Arab spring that occurred in Syria converged on inter-ethnic conflict that occurred between the Sunni-Alawie, then triggered by the phenomenon of Arab spring that spread in the Middle East.
Keywords: Conflict, Arab Spring, Syria
How  to  Cite :  Ridho,  M, Yani,  Y.M  &  Sudirman,  A  (2020):  Analisis  Konflik  Arab  Spring  di  Suriah.  JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1): 113-122.
*Corresponding author: E-mail: moh.ridho94@yahoo.com ISSN  2085-482X  (Print) ISSN 2407-7429  (Online)

## PENDAHULUAN
Fenomena  Arab spring atau  musim semi  Arab  adalah  istilah  politik  yang sangat  ramai  diperbincangkan  dalam poitik internasional, khususnya di kawasan  Arab,  sejak  awal  tahun  2011. Istilah  yang  bermakna  jatuhnya  rezim- rezim  pemimpin  otoriter  di  tanah  Arab, dimulai  dari  jatuhnya  Zein  Al-Abidin  bin Ali  (Ben  Ali)  di  Tunisia,  kemudian  Hosni Mubarak  di  Mesir,  lalu  runtuhnya  era kediktatoran  Moammar  Khadafi  yang sudah  berlangsung  hampir  40  tahun  di Libya,  dilanjutkan  oleh  Yaman,  Bahrain, dan  Suriah  yang  masih  berlangsung sampai  sekarang  (Sahide,  Cipto,  Muti’ah Setiawati, & Hadi, 2015).
Pada  sebuah  negara  yang  terjadi pemberontakan di dalamnya, melihat siapa yang  memiliki  atau  tidak  memiliki keinginan  untuk  melawan  kelompok  yang berkuasa,  itu  merupakan  sebuah  bukti untuk pengkajian. Adapun pemberontakan yang terjadi di Suriah, besarnya keinginan oposisi  rezim  yang  berkuasa  dapat menjadi acuan dalam mengkaji pemberontakan tersebut.
Dampak  dari  fenomena  Arab spring yang melanda beberapa negara di kawasan timur  tengah  memberikan  pengaruh  yang sangat  besar  pada  keadaan  sosial  dan politik  Suriah.  Ketika  rakyat  tidak  lagi mengakui kedaulatan rezim yang berkuasa karena  didorong  rasa  ketidakpuasan terhadap  kinerja  pemerintah.  Berbagai kegiatan  korupsi,  kesewenangan  dalam menegakan  peraturan  dan  kesenjangan ekonomi yang tinggi menjadi alasan untuk gerakan  revolusi  rakyat  dalam  upaya menggulingkan  pemerintahan  yang  ada kemudian  menggantinya  dengan  yang baru.
Pada  akhir  tahun  2010  gelombang Arab spring terjadi,  Tunisia  merupakan negara  pertama  yang  dilanda  gelombang Arab spring tersebut.  Dalam  kurun  waktu yang  cukup  cepat  gelombang  Arab spring menyebar  ke  negara-negara  di  kawasan timur  tengah  termasuk  Suriah.  Melalui dunia  maya  fenomena  Arab spring menyebar  dengan  cepatnya,  seakan menyadarkan negara lain bahwa relevansi antara  otoriterianisme  dengan  keadaan sosial dan politik saat ini  sudah tidak ada. Akibatnya  informasi  tentang  para  aktivis yang menyuarakan pro demokrasi dengan lantang  tersebar  luas  melalui  internet (Hermawan, 2016).
Saat  gelombang  protes  terjadi  di Tunisia dan Mesir para aktivis pembebasan  di  kedua  negara  tersebut menyebarkan revolusi Arab spring melalui internet.  Hal  tersebut  seakan  mencoba menyadarkan  seluruh  negara  di  kawasan timur  tengah  untuk  bangun  dan  bergerak melawan rezim otoriter, khususnya Suriah.
Seruan untuk melakukan demonstrasi  besar-besaran  di  Suriah terpampang  pada  beberapa  situs  sosial media seperti facebook dan twitter di awal Februari  2011,  isinya  mengajak  para demonstran  untuk  menuntut  pemerintah agar  segera  melakukan  reformasi  pada tanggal  4  dan  5  Februari.  Terdapat  pula bantuan  dari  aktivis  pro-demokrasi Tunisia dan Mesir berupa komputer, paket modem  satelit,  telepon  seluler  dan  alat sosial  media  lainnya  sebagai  persiapan apabila terjadi peristiwa besar layaknya di Tunisia  dan  Mesir.  Akan  tetapi,  beberapa hari  sebelum  jadwal  demonstrasi  besar- besaran  tersebut  intel  Suriah  melakukan kontak  kepada  para  aktivis  dengan penekanan agar tidak melakukan
demonstrasi  yang  sudah  dijadwalkan tersebut (Sulaeman, 2013).
Alasan  dibalik  ditentukan  tanggal  4 dan  5  Februari  2011  ialah  untuk mengenang tragedi pemberontakan ikhwanul  muslimin  di  kota  Hama  pada tahun 1982 (Kuncahyono,
2014).
Sebenarnya  apa  yang  diharapkan  aktivis pro  demokrasi  di  Suriah  adalah  adanya perubahan  secara  damai  tanpa  harus terjadi perang saudara. Akan tetapi, ketika terjadi  kasus  penangkapan  15  pelajar  di Kota  Deraa  yang  menuliskan Ash-sha`b yurid  isqat  an-nizam (Rakyat  ingin menumbangkan  rezim  ini)  merubah segalanya.  Tuntutan  keadilan  oleh  rakyat dilakukan  melalui  demonstrasi  terhadap Faisal  kalthoum  selaku  gubernur  kota Deraa,  disambut  dengan  aparat  keamanan yang  bertindak  represif.  Bahkan  situasi semakin  rusuh  ketika  tembakan  senjata api  dilepaskan  aparat  keamanan  untuk menjatuhkan para demonstran (Herlambang,  2018).  Ditemukan  korban jiwa  dari  insiden  tersebut  di  pihak demonstran.
Demonstrasi  terus  berlanjut  dengan tuntutan  untuk  membebaskan  15  pelajar yang  ditahan  dan  menuntut  kebebasan politik. Walaupun aspirasi para demonstran  tidak  didengar  dan  kerap dihadang  oleh  petugas  keamanan,  mereka tetap  berjuang  karena  wadah  aspriasi rakyat dinilai sudah tidak ada pasca kasus Damaskus Spring yang  terjadi  di  awal tahun  pemerintahan  Bashar  al-Asad (Rodrigues, 2011).
Pemerintah  pusat  mulai  bergerak karena  keinginan  para  demonstran semakin  beragam.  Dengan  segera  Bashar al-Asad  mengirim  utusan  untuk  menemui keluarga  dari  15  pelajar  yang  ditahan. Anggota  intelijen  militer  Suriah,  Jendral
Rustom  Ghazali  menjamin  keadaan  Kota Deraa  akan  kembali  normal,  15  pelajar yang  ditahan  akan  segera  dibebaskan  dan petugas  keamanan  yang  bertindak  brutal akan  segera  diberikan  sanksi  yang  berat (Rodrigues, 2011).
Selama  di  dalam  tahanan  15  pelajar tersebut  mengaku  kerap  disiksa  oleh petugas  keamanan  dan  hal  itu  membuat pihak  keluarga  marah  hingga  memicu demonstrasi  yang  lebih  besar.  Masjid menjadi tempat berkumpul dan menyusun rencana oleh rakyat yang akan melakukan demonstrasi,  masjid  Omari  yang  berada tepat di tengah kota Deraa menjadi pilihan. Hal  tersebut  diketahui  oleh  pasukan pengamanan  Kota  Deraa,  serangan  pun dilakukan untuk menangkap para demonstran  yang  sedang  berkumpul  di dalam  masjid  Omari.  Akan  tetapi, penyerangan  tersebut  berujung  anarkis hingga  akhirnya  pasukan  pengamanan melepaskan  tembakan  dan  korban  jiwa pun  berjatuhan.  Efek  dari  penyerangan tersebut  membuat  rakyat  semakin  geram dan tulisan anti rezim pun semakin banyak ditemukan di tempat umum (Kuncahyono, 2014).
Momentum dalam pelaksanaan upacara  penguburan  korban  penembakan
Masjid
Omari digunakan untuk mengungkapkan perlawanan serta kekecewaan  rakyat  terhadap  rezim  yang berkuasa.  Sehingga,  demonstrasi  besar- besaran terjadi di berbagai Kota termasuk dua  Kota  terbesar  di  Suriah,  Aleppo  dan Damaskus (Kuncahyono, 2014).
Lebih  dari  250.000  orang  telah menjadi  korban  pada  konflik  Arab spring di  Suriah  yang  terus  berlanjut.  Laporan dari  komisi  tinggi  PBB  untuk  pengungsi (UNHCR),  ditemukan  lebih  dari  4,2  juta warga  Suriah  mengungsi  ke  berbagai
negara tetangga dan 7,6 juta mengungsi di negara  mereka  sendiri.  Adapun  menurut badan  Organisasi    Internasional    untuk Migrasi    (IOM)  menyebutkan,  sekitar 893.970    orang    warga  Suriah  masuk  ke Eropa (Sahide et al., 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  merupakan  desain penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini. Berbagai prosedur tertentu akan
digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan peneliti  sebagai  aktor  utamanya  (Creswell,
1994). Metode  ini  dianggap  lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap  sebuah  realitas  di  balik fenomena  yang  diangkat  dalam  penelitian yaitu  bagaimana  konflik  Arab spring di Suriah terjadi.
Tulisan ini memfokuskan pada kajian Studi  pustaka.  Penelusuran  studi  pustaka, yakni  menggunakan  langkah  yang  penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan  topik  penelitian,  langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan  dengan  teori  yang  berkaitan dengan  topik  penelitian  (Nasir,  2003). penulis membaca karya-karya yang terkait dengan  tema  yang  diangkat, The  Arab Spring dengan  fokus  penulis  mengkaji fenomena Arab  Spring di  Suriah.  Penulis memilih  Suriah  karena  Suriah  belum berhasil  menggulingkan  rezim  Bashar  al- Assad  yang  otoriter.  Dokumen  berbentuk press  release yang  dikeluarkan  oleh pemerintah,  berita  dan  media  online  yang terkait dengan isu Arab spring dan konflik Suriah dapat menjadi acuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor Pemicu Konflik Suriah Adapun akibat dari kebijakan pemerintah Suriah, pemerintahan Hafiz al-
Asad dan Bashar al-Asad telah melahirkan sebuah  gelombang  revolusi  di  negara tersebut.  Faktor  pemicu  konflik  di  Suriah yang  dianggap  kebal  dari  revolusi,  justru menjadi  negara  yang  paling  lama mengalami pemberontakan karena konflik internal yang belum terselesaikan.
Terdapat  tiga  faktor  utama  yang menjadi  pemicu  konflik  Suriah  yaitu pertama,  Kebijakan  pada  masa  Bashar  al- Ashad  yang  diteruskan  oleh  Hafiz  al-Asad telah  mengalami  perubahan,  pada  masa Hafiz  al-Asad  sebagai  presiden  seperti kedudukan tentara Suriah di Lebanon yang pada  pemerintahan  Bashar  al-Asad  telah berkembang  menjadi  penarikan  pasukan militer  Suriah  dari  negara  tersebut  akibat biaya  operasi  militer  dan  tuntutan  rakyat Lebanon  agar  Suriah  tidak  perlu  ikut campur  akan  masalah  negara  mereka (Ghadbian, 2001).
Tentara  keamanan  dibayar  sebesar 40  dolar  sehari  untuk  memata-matai segala  aktivitas  dan  membuat  negara harus  menghabiskan  sepertiga  anggaran belanja  negara  untuk  kebutuhan  militer. Anggaran belanja Suriah menghabiskan 50 persen  untuk  mendanai  kebutuhan pasukan  militer  dan  pemerintah  Suriah jadi  lebih  memerhatikan  kondisi  militer daripada kesejahteraan rakyatnya. (Ghadbian, 2001).
Kedua  adalah  faktor  ekonomi.  Sejak masa  pemerintahan  Hafiz  al-Asad  dan Bashar al-Asad dengan kondisi rezim yang penuh  dengan  korupsi  dan  pegawai pemerintahan yang haus suap mengakibatkan krisis ekonomi bagi rakyat Suriah.
Pada  pemerintahan  Hafiz  al-Asad banyak  permasalahan  seperti,  korupsi, kelebihan  tenaga  kerja  yang  tidak  sesuai dengan  jumlah  lapangan  kerja,  inefisiensi
atau  tidak  tepat  guna  dalam  mengelola keuangan negara
menyebabkan perekonomian  Suriah  tertinggal  jauh dengan negara-negara sekitarnya. Pendapatan Lebanon yang mencapai angka 3.000  dollar,  dan  Israel  17.000  dollar sedangkan  Suriah  hanya  sekitar  1.000 dollar, berbeda jauh dengan Pengangguran,  diperkirakan  berjumlah sekitar  22%,  dan  negara  membelanjakan lebih  dari  7%  dari  PNB  dan  hampir  50% dari  anggaran  adalah  untuk  pembiayaan militer  dan  pasukan  keamanan.  Hal tersebut semakin parah dengan terbatasnya  sumber  daya  alam,  jumlah militer  yang  terlalu  besar,  berkurangnya bantuan  luar  negeri,  korupsi,  dan pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  yaitu sekitar 3.15% (Ghadbian, 2001).
Kondisi  perekonomian  Suriah  pada saat  Bashar  al-Asad  yang  berkuasa  sangat buruk.  PDB  per  kapita  turun  selama  1980 hingga  tahun  1990.  Kemudian,  Bashar  al- Asad menjanjikan akan melakukan reformasi  ekonomi.  Pada  tahun  2005, Bashar al-Asad memperkenalkan reformasi ekonomi dengan istilah ekonomi pasar sosial yang mengalihkan perekonomian yang dikelola oleh pemerintah menjadi perekonomian liberal.
Liberalisasi ekonomi memberikan kemakmuran  pada  sejumlah  kota  besar seperti  Damaskus  dan  Aleppo,  namun tidak  dapat  merata  dan  menyebar  ke daerah-daerah kecil atau kota-kota lain.
Sistem  ekonomi  Suriah  dikuasai  oleh tiga  kelompok.  Pertama,  para  manager  di sektor  publik,  pengusaha  kecil,  dan kelompok  pelindung  pengusaha  77  yang juga tergabung dalam kelompok keamanan dan  militer.  Kelompok-kelompok  tersebut mendapat hak istimewa dalam perekonomian  Suriah.  Dan  siapapun  yang
tergabung dalam pasukan militer atau pun pengamanan  tidak  akan  tersentuh  oleh hukum  sehingga  korupsi  beredar  di wilayah  pasukan  keamanan  tersebut. Kesenjangan  ekonomi  semakin  dirasa ketika  tidak  semua  lapisan  masyarakat dapat bergabung dengan pasukan keamanan  tersebut,  karena  mazhab  yang dianut juga berpengaruh dalam penerimaan  untuk  menjadi  pasukan keamanan.  Dari  200.000  tentara  militer Suriah, sekitar 70% adalah Alawie.
Para  pegawai  negeri  yang  disuap adalah  orang  memberikan  kuasa  untuk mengantarkan  barang  dan  jasa    sudah menjadi  sistem  korupsi  di  Suriah. Perkembangan penduduk juga tidak setara dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan dan  sumber  daya  alam  yang  semakin menipis. Pada tahun 1975, angka kelahiran mencapai  50  kelahiran  hidup  per  1000 orang. (Kuncahyono, 2014) Angka kelahiran  yang  begitu  tinggi  adalah  akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah  Suriah  tentang  pelarangan penggunaan alat kontrasepsi dan berpendapat  bahwa  angka  pertumbuhan yang  tinggi  dan  migrasi  internal  akan menjadi  stimulasi  kemajuan  sosial  dan ekonomi dalam kerangka pembangunan.
Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun  1996  yaitu,  583.000  barrel. (Kuncahyono,  2014)  Banyak  industri- industri  produktif  yang  sebelumnya mampu  menyerap  banyak  tenaga  kerja muda  dibongkar  dibawah  pemerintahan Bashar  al-Asad,  sehingga  pertumbuhan pengangguran  pada  usia  kerja  terus meningkat.  Orang-orang  yang  berkuasa dan  memiliki  hubungan  dengan  rezim perekonomian berubah menjadi perekonomian  rente.    Perubahan  iklim
yang  ekstrem  sepuluh  tahun  belakangan ini  membuat  Suriah  dan  negara  Timur Tengah  semakin  kering.  (Kuncahyono, 2014)  Hal  tersebut  berpengaruh  kepada sektor  pertanian  yang  menghasilkan  20 persen  GDP  Suriah.  Karena  semakin buruknya kondisi perekonomian, perlahan muncul  rasa  ketidakpuasan  di  dalam masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, mulai dari kelompok ekonomi terpinggirkan.
Ketiga,  isu  Sunni-Alawie  di  Suriah. Usai  perang  dunia  pertama,  aliansi kelompok  yang  menang  dalam  perang tersebut,  Inggris  dan  Perancis,  membagi provinsi  Arab  yang  pada  saat  itu  dikuasai oleh  Kerajaan  Ottoman  menjadi  beberapa bagian.  Di  bagian  selatan  tepatnya  di Palestina, menjadi milik Inggris. Sedangkan di utara tepatnya di Suriah dan Lebanon  menjadi  milik  Perancis.  Suriah dibagi  lagi  menjadi  enam  bagian  yaitu; Aleppo,  Hama,  Horns,  Damaskus,  Jabal  al- Druze,  dan  Latakia.  Begitupun  dengan Lebanon yang juga dibagi menjadi 4 bagian yaitu;  Tripoli,  Beirut,  Sidon,  dan  Tyre (Fildis, 2012).
Pada tahun 1920 sampai tahun 1946 kependudukan  Perancis  di  Suriah  sekte atau  aliran  keagamaan  berkembang  liar sehingga  menimbulkan  tekanan  bagi nasionalisme  Arab  dan  menahan  laju gerakan  kemerdekaan  di  negara  tersebut. Separatisme,  partikularisme  keagaamaan, dan  primordialisme  memberikan  usul untuk  dilakukan  otonomi  daerah  dimana kelompok  minoritas  menjadi  mayoritas  di wilayah tersebut.
Paham Nasionalisme Arab dikembangkan  oleh  Kelompok  muslim Sunni merasa
terancam atas kependudukan  dan  kebijakan  Perancis maupun  Kristen  dan  juga  kelompok
muslim  yang  dianggap  menyimpang seperti  Druze,  Ismaili,  dan  Alawie.  Tujuan politik  dari  kelompok  Nasionalisme  Arab (Pan  Arab)  ialah  merdeka  dan  di  bawah satu  naungan  pemerintahan.  Tujuan tersebut  bertentangan  dengan  keinginan Perancis dan kelompok minoritas lain yang ada  di  Suriah.  Karena,  arogansi  kelompok Sunni  Arab  akan  membuat  pemerintahan menjadi berkelas-kelas dan menomorduakan  kelompok  minoritas selain  Sunni  Arab  sebagai  kelompok  Arab yang tidak sempurna.
Oleh karena itu, pemerintah Perancis di  Suriah  memelihara  hubungan  baik dengan kelompok-kelompok Druze,
Alawie, dan beberapa kelompok minoritas lainnya. Pemerintah
Perancis mengabulkan  dua  daerah  otonomi  di Suriah  untuk  dua  kelompok  minoritas Druze dan Alawie.
Pada  tahun  1922,  wilayah  Jabal  al- Druze  memisahkan  diri  di  bawah perlindungan Perancis. Setelahnya, wilayah  yang  terletak  di  Druze,  selatan Damaskus, ini dipimpin oleh gubernur dan anggota  kongres  yang  telah  terpilih. Wilayah pegunungan di Latakia kebanyakan  dihuni  oleh  populasi  Alawie dan merupakan rezim administrasi khusus di bawah Perancis dengan mendeklarasikan sebagai negara terpisah.
Pemerintah  pendudukan  Perancis menerapkan  setidaknya  dua  kebijakan  di wilayah  tersebut.  Pertama,  kebijakan divide and rule diterapkan guna menghindari  Nasionalis  Arab  melakukan invasi  daerah  yang  ditinggali  oleh kelompok  minoritas.  Kedua,  hubungan antara  pihak  oposisi  nasionalis  di perkotaan  dan  83  daerah  pinggiran  harus diputus. Alhasil, kebijakan ini menyebabkan upaya perluasan aktivitas di
luar  Damaskus,  Aleppo,  Hama,  dan  Homs yang dilakukan oleh pergerakan nasionalis Suriah menjadi terkendala.
Alih-alih  mengupayakan  jalannya administrasi  yang  efisien  serta  para  elite yang berdedikasi, pemerintah pendudukan Perancis  justru  memperburuk  jalinan hubungan  antara  Sunni  Arab  yang merupakan  kelompok  mayoritas  dengan beberapa kelompok minoritas. Satu alasan yang  menyebabkan  hal  tersebut  terjadi, yakni  Perancis  tidak  sungguh-sungguh menarik kendalinya di Suriah.
Lebih jauh, hubungan antar golongan, etnis,  serta  kaum  religius  di  Suriah semakin  rusak  dan  saling  menyerang  satu sama lain (Fildis, 2012). Hal ini tidak lepas dari  ulah  Perancis    yang  memisahkan etnis-etnis sebagai kepala lembaga pemerintahan  yang  berbeda.  Tiap  etnis atau kelompok keagamaan didorong hanya untuk  mewakili  etnis  atau  kelompoknya sendiri  dalam  lembaga  tersebut.  Sebagai contoh,  kelompok  Sunni  Arab  lebih menguasai  bidang  politik  dan  kepolisian, sedangkan  etnis  lain  seperti  Circassian (Kaukasus)  dam  Alawie  mengisi  pos  di bidang militer.
Kisruh elite politik mewarnai keseharian  kehidupan  perpolitikan  di Suriah.  Pemimpin  satu  kota  dengan pemimpin  di  kota  lain,  atau  antara pemimpin  perkotaan  dan  pedesaan  saling bertentangan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari pertentangan Pan-Arab dengan kepentingan  lokal  yang  dihadapi  oleh kelompok Nasionalis Arab.
Sebelum  merdeka,  Blok  Nasional  ( al- Kutla  al-Wataniya ),  sebuah  persatuan veteran,  menjadi  wadah  bagi  gerakan nasionalis  Suriah.  Keduanya  mempunyai latar  belakang  dan  ketertarikan  untuk bersatu berjuang untuk mencapai
kemerdekaan. Pasca kemerdekaan,
kelompok Sunni yang mewarisi pemerintahan Suriah dari tangan Perancis melakukan  beberapa  perubahan.  Wilayah minoritas  dan  perwakilannya  di  tingkat parlemen  yang  diraih  saat  pendudukan Perancis  dihapuskan,  dan  beberapa kebijakan  hukum  yang  mengabulkan entitas kaum Alawie dan Druze pada masa kepemimpinan Perancis turut dihapus.
Kebijakan  di  bidang  hukum  yang dihapuskan  bertujuan  untuk  mendirikan pusat  kekuasaan  di  Damaskus  dan mempertentangkan antar kelompok minoritas.  Lebih  lanjut,  Kota  Latakia  dan negara  Alawie  disatukan  ke  dalam  negara Suriah.  Dengan  demikian,  kursi  di parlemen  dan  pengadilan  tinggi  yang sebelumnya  berlaku  di  bawah  hukum Alawie  di  hapuskan.  Tanpa  adanya  lagi dukungan  dari  Perancis,  Alawie  bersedia melaksanakan  kebijakan  tersebut  guna mendapatkan pengakuan kewarganegaraan Suriah.

## Analisis Kelompok Alawie
Sejak  era  kerajaan  Ottoman,  Alawie menjadi  kelompok  minoritas  miskin  dan selalu terpinggirkan. Saat Perancis menjadikannya  sebagai  negara  Alawie, Latakia,  pada  1  Juli  1922,  Alawie  yang sebelumnya  dikenal  dengan  Nusyaris  atau Ansaris  mendapatkan  hal  otonom  yang legal.
Sebelum  kedatangan  Perancis,  kaum Alawie  bekerja  di  pegunungan  Lataia  di tanah-tanah  yang  dimiliki  oleh  kelompok Sunni  dan  Kristen.  Hal  ini  diperparah dengan  kondisi  geografis  yang  jauh  dari perkotaan  yang  dikuasai  oleh  kelompok Sunni. Situasi yang berbeda dirasakan saat Perancis  menduduki  Suriah.  Alawie mempunyai pasukan Troupes Speciales du
Levant,  sebuah pasukan militer lokal yang dibangun  pada  tahun  1921  dan  menjadi cikal-bakal  pasukan  keamanan  Suriah- Lebanon.  Namun,  prinsip  divide  and  rule dari  Perancis  membatasi  kelompok- kelompok  etnis  tersebut  mendapatkan posisi kekuasaan penuh yang membahayakan  kedudukan  Perancis  di Suriah (Faksh, 1984).
Pasukan  militer  terdiri  dari  kaum Alawie,  Druze,  Kurdi,  dan  Circassian (Kaukasus)  yang  merupakan  perwakilan minoritas  untuk  membangun  pedesaan yang kuat. Hal tersebut dilakukan Perancis karena menganggap mayoritas Sunni Arab telah  menjadi  Nasionalis  Arab  yang  akan mengganggu mereka dalam memenangkan hati kaum urban Suriah.
Kebijakan  Perancis  dalam  bidang militer ini melemahkan pasukan nasionalisme Arab Sunni serta menurunkan representasinya
dalam pasukan militer. Padahal, pasukan nasionalisme sebelumnya digunakan untuk  menantang  pendudukan  negara tersebut.
Pasukan dari kaum minoritas melalui Troupes  Speciales  du  Levant  digunakan untuk  memelihara  perintah,  menekan pemberontakan  lokal,  dan  menanamkan kebencian  dengan  Sunni  (Fildis,  2012). Pasukan  ini  sangat  ampuh  sebagai kendaraan  gerakan  sosial  mengingat kondisi ekonomi yang mereka hadapi.
Dalam  perkembangannya,  pasukan infantri  dan  battalion  hanya  diisi  oleh kaum  Alawie.  Hanya  sedikit  kelompok Sunni  yang  menjadi  bagiannya,  itu  pun diisi  oleh  kelompok  Sunni  yang  kebetulan tinggal jauh dari perkotaan. Hal ini terjadi juga  akibat  dari  keengganan  kelompok Sunni,  yang  didominasi  oleh  tuan  tanah dan  pemimpin  gerakan  nasionalis  Arab,
enggan  mengirim  putra-putri  mereka untuk bergabung ke latihan militer dengan alasan  bahwa  mereka  hanya  akan melayani kepentingan Perancis.
Di  sisi  lain,  kesempatan  untuk bergabung  ke  pasukan  militer  ini  telah mengubah  hidup  kelompok  Alawie.  Hidup mereka telah berubah di mana sebelumnya hanya  berpendapatan  22  piastres  yang tidak  cukup  memenuhi  biaya  standar hidup.    Uang  yang  rutin  mereka  terima sebagai  pasukan  militer  telah  menjadikan mereka  disiplin,  terlatih,  dan  membuka gagasan-gagasan  baru  bagi  kemajuan pasukan tersebut. Kaum Alawie beranggapan  bahwa  melayani  pemerintah Perancis menjadi perubahan nasib mereka.
Meski  demikian,  posisi  yang  bisa diraih  oleh  mereka  hanyalah  kopral, sersan,  dan  perwira  muda  yang  pada akhirnya  diambil  alih  oleh  partai  Ba’ath pada tahun 1963. Kelompok Sunnilah yang sebenarnya  menjalankan  politik  dan strateginya dan mempunyai posisi penting dalam infantri batalion.
Menempati  posisi  penting  dalam pasukan  militer  telah  memudahkan kelompok  Sunni  mengambil  alih  militer. Pemimpin  tiga  kudeta  pertama  antara 1949  hingga  1954  semuanya  dari kelompok  Sunni.  Saat  Suriah  dan  Mesir bersatu  menjadi  Persatuan  Republik  Arab ( United  Arab  Republic )  dalam  periode antara  1954  dan  1958,  para  petugas kepolisian  dibagi  ke  dalam  golongan  yang saling  berlawanan.  Hal  ini  justru menguntungkan  kelompok  Alawie  ketika para  perwira  senior  Sunni  dilemahkan oleh  keterwakilan  kelompok  Sunni  pada kesatuan  militer.  Kelompok  Alawie  mulai mewarisi  posisi  mereka  dan  mengalami kenaikan  jabatan  dan  dengan  segera menarik  kerabatnya  untuk  menduduki
jabatan-jabatan  di  sekelilingnya.  Pada akhirnya,  kelompok  Alawie  mampu menguasai Militer dan partai Ba’ath untuk menambah kekuasaan dan mengambil alih kehidupan politik Suriah.
Sesaat  setelah  Perancis  menarik pasukannya  dari  Suriah  pada  April  1946, kelompok  Nasionalis  Arab  melakukan upaya  untuk  menyatukan  negara-negara Arab; salah satunya dengan cara melarang partai  politik  yang  tumbuh  saat  masih  di bawah  pendudukan  pasukan  Perancis. Kelompok  Alawie  tidak  mengindahkannya dan  tetap  menjalankan  roda  organisasi Ba’ath secara sembunyi-sembunyi. Mereka yakin  bahwa  Suriah  akan  melepaskan  diri dari persatuannya dengan Mesir yang pada akhirnya  terjadi  pada  tahun  1961 (Sorenson, 2016).
Saat  terjadi  kekosongan  dalam pemerintahan,  partai  Ba’ath  muncul  ke permukaan  sebagai  partai  yang  siap memimpin  Suriah  karena  mereka  telah memiliki  akar  pada  saat  Suriah  dan  Mesir bersatu.  Pemimpin  kelompok;  Salah  Jadid, Hafez al-Asad, Muhammad Umran, kesemuanya  merupakan  anggota  Alawie, dan  Hamad  Ubayd  merupakan  kelompok Druze.  Organisasi  tersebut  bertujuan memulihkan  pasukan  Suriah  ke  dalam kekuasaan  Suriah.  Anggota  organisasi rahasia  ini  belakangan  diketahui  sebagai anggota  militer,  yang  tidak  termasuk  ke dalam  struktur  pengurus  partai  Ba‟ath, namun  saat  organisasi  tersebut  kosong, kepengurusan  partai  diambil  alih  oleh mereka.
Kehidupan  politik  saat  kelompok Alawie  menguasai  Suriah  ditandai  dengan pemberian  posisi  strategis  dalam  militer dan  pemerintahan  pada  anggota  keluarga mereka. Dalam urusan bisnis, orang-orang
yang dekat dan keluarga juga mendapatkan berbagai kemudahan.
Kekuasaan telah mengubah kelompok  Alawie.  Mereka  sebelumnya hanyalah  rakyat  kelas  paria  berprofesi sebagai buruh tani atau pekerja kasar saat masih  era  kerajaan  Ottoman  dan pendudukan Perancis.
Untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin Partai Ba’ath dan presiden, pada tahun  1970,  Hafez  al-Asad  menjalankan pemerintahan  yang  sekuler.  Hal  ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok,  utamanya  dari  kalangan  Sunni (Sorenson, 2016).
Pada  tahun  1976  sampai  1982, kelompok  Ikhwanul  Muslimin  ( Muslim Brotherhood )  memimpin  pemberontakan di  kota  Hama  untuk  melawan  rezim  yang berkuasa. Pada Februari 1982, pemerintah Suriah  membombardir  kota  tersebut hingga  tidak  ada  lagi  yang  berani  untuk menentang rezim Hafez al-Asad.
Hafez  al  Asad  meninggal  dunia  pada 10  Juni  2000  karena  faktor  usia  setelah berkuasa selama 30 tahun. Bashar al-Asad melanjutkan  kepemimpinan  sang  ayah dengan  mengubah  konstitusi  negara  yang menetapkan  usia  minimum  presiden  pada usia  40  menjadi  34,  sesuai  dengan  usia Bashar  saat  itu.  Pada  10  Juli  2000, referendum  nasional  untuk  pemilihan calon  tunggal  Bashar  al-Asad  sebagai Presiden  Suriah  dilakukan  (Heydemann, 2013).
Kekuasaan  Hafez  al-Asad  dan  Bashar al-Asad  membawa  pengaruh  baik  untuk pendidikan  kelompok  minoritas,  terutama Alawie.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari banyaknya universitas di Suriah yang diisi oleh dosen-dosen dari kelompok Alawie.

## SIMPULAN
Gejolak Arab Spring di kawasan Arab menjadi  gambaran  perlawanan  rakyat  di tengah  pemimpin  atau  pemerintahan otoriter.  Pergolakan  tersebut  didorong oleh  tiga  faktor,  yakni  kebijakan  militer Suriah, kesenjangan ekonomi di masyarakat,  serta  konflik  Sunni-Alawie. Perkembangan  teknologi  melalui  media sosial menjadi bahan bakar yang menyulut gerakan demonstrasi remaja dan konflik di Suriah.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  J.  W.  (1994). Research  design  qualitative and  quantitative  approaches. London:  SAGE Publication.
Faksh, M. A. (1984). The Alawi Community of Syria: A New Dominant Political. Abingdon: Taylor and francis group.
Fildis, A. T. (2012). Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria. Middle East Policy, 19(2), 148–156. https://doi.org/10.1111/j.1475- 4967.2012.00541.x Ghadbian,  N.  (2001).  The  new  Asad:  Dynamics  of continuity  and  change  in  Syria.  Middle  East Journal.
Herlambang,  A.  (2018).  Mengurai  Benang  Kusut Konflik di Suriah. JURNAL TRANSBORDER Vol 1 No 2 , Hal 83.
Hermawan,  S.  (2016).  KONFLIK  DI  SURIAH  PADA MASA  BASHAR  AL-ASSAD  TAHUN  2011- 2015.
Heydemann,  S.  (2013).  Syriah  and  the  Future  of Authoritarianism. Journal of Democracy , 63. http://www.dw.com/id/anggaran-belanja-senjata- dunia-terus-meningkat/a-3340680 http://www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertah anan%20Negara%20- %20koesnanto%20anggoro.pdf https://www.globalsecurity.org/military/world/g ulf/sa-budget.html
Kuncahyono,  T.  (2014).  Musim  Semi  di  Suriah:
Anak-ank Sekolah Penyulut Revolusi.
Nasir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rodrigues,  J.  (2011,  August  1).  1982:  Syria‟s President  Hafez  Al-Assad  crushes  rebellion in Hama. Retrieved from The Guardian Sahide, A., Cipto, B., Muti’ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015).  The  Arab  Spring:  Membaca Kronologi  dan  Faktornya  Penyebabnya. Jurnal  Hubungan  Internasional,  4(2),  118– 129.
https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118 -129
Sorenson,  D.  S.  (2016).  Syria  in  Ruins.  California:
Praeger.
Sulaeman,  D.  Y.  (2013).  Prahara  Suriah.  Depok: Pustaka Iman.