..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..

## UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KECAMATAN LAWANG MELAUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

## PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP LAWANG

## Aslikhah
Universitas Yudharta Pasuruan
aslikhah@yudharta.ac.id
Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important and strategic role in national economic development. In addition to playing a role in economic growth and employment, MSMEs  also  play  a  role  in  distributing  development  resultsThe purpose of this research is to find out how the efforts to improve the  welfare  of  MSMEs  actors  in  Lawang  sub-district  through Mudharabah financing  at  Bank  Syari'ah  Mandiri  KCP  Lawang. The  method  used  in  this  research  is  the  qualitative  method.  The data  collection  technique  is  by  observing,  interviewing  and documenting  the  stakeholders  fram  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Lawang,  as  well  as  MSMEs  actors  who  receive mudharabah financing  from  BSM  KCP  Lawang.The  results  of  this  study indicate  that mudharabah financing  at  Bank  Syariah  Mandiri KCP  Lawang  has  a  fairly  central  contribution  in  improving  the welfare of micro and small business actors which is characterized by  the  presence  of  new  business  actors  each  year.  This  is  a benchmark  for the  success  of mudharabah financing  products  in the community and as a benchmark for the success of a banking product in increasing the productivity of financing products.
Keywords : MSMEs, Mudharabah Financing, BSM KCP Lawang

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  mempunyai  peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga berperan  dalam  mendistribusikan  hasil-hasil  pembangunan.  UMKM  juga telah  terbukti  tidak  terpengaruh  terhadap  krisis.  Ketika  krisis  menerpa  pada periode  tahun  1997-1998,  hanya  UMKM  yang  mampu  tetap  berdiri  kokoh. Data  Badan  Pusat  Statistik  memperlihatkan,  pasca  krisis  ekonomi  tahun
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan
http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia
E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi) Volume 11, Nomor 1, Desember 2019
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
1997-1998  jumlah  UMKM  tidak  berkurang,  justru  meningkat  terus,  bahkan mampu  menyerap  85  juta  hingga  107  juta  tenaga  kerja  sampai  tahun  2012. Pada  tahun  itu,  jumlah  pengusaha  di  Indonesia  sebanyak  56.539.560  unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592  unit atau  99.99%.  Sisanya,  sekitar  0,01%  atau  4.968  unit  adalah usaha  besar.  Data  tersebut  membuktikan,  UMKM  merupakan  pasar  yang sangat  potensial  bagi  industri  jasa  keuangan,  terutama  bank  untuk menyalurkan  pembiayaan.  Karena  sekitar  60-70%  pelaku  UMKM  belum memiliki akses pembiayaan perbankan.
Pengalaman  tersebut  telah  menyadarkan  banyak  pihak,  untuk memberikan  porsi  lebih  besar  terhadap  bisnis  skala  mikro,  kecil,  dan menengah.  Pemerintah  dan  legislatif  membuktikan  perhatiannya  terhadap UMKM  dengan  meluncurkan  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM. Dengan  adanya  peraturan  yang  menjadi  payung  hukum,  gerak  UMKM menjadi  semakin  leluasa.  Persoalan  klasik  seperti  akses  permodalan  kepada lembaga  keuangan  pun  mulai  bisa  teratasi.  Karena  di  dalam  peraturan  itu tercantum  mengenai  perluasan  pendanaan  dan  fasilitasi  oleh  perbankan  dan lembaga jasa keuangan non-bank. Perbankan pun mulai agresif menyalurkan kredit  kepada  UMKM.  Bisnis  UMKM  tidak  lagi  dipandang  sebagai  bisnis kelas  dua.  Terbukti,  penyaluran  kredit  ke  sektor  UMKM  lambat  laun mengalami  pertumbuhan.  Secara  umum  pertumbuhannya  lebih  tinggi dibandingkan total kredit perbankan. 1
Bisnis  UMKM  menyumbang  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selama tahun 2011 sampai  2012 terjadi  pertumbuhan  pada  UMKM  serta  penurunan  pada  usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya  40,92%,  turun  sekitar  1,03%.  Pada  UMKM  terjadi  sebaliknya.  Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%.  Ada  peningkatan  sebesar  0,13%.  Berbeda  dengan  usaha  kecil,  ada sedikit  penurunan  dari  tahun  2011.  Pada  tahun  itu  mencapai  9,94%  namun pada  tahun  2012  hanya  mencapai  9,68%,  artinya  menurun  sekitar  0,26%. Peningkatan  cukup  besar  terjadi  pada  usaha  mikro,  bila  tahun  2011  hanya
1 Lembaga Pengembangan Perbankan Syari’ah (LIPI) BI, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , 2015. 1
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
mencapai  34,64%,  pada  tahun  2012  berhasil  meraih  38,81%  terjadi peningkatan sebesar 4,17%. 2
Dari  peranana  penting  dan  strategis  pelaku  UMKM  dalam pembangunan  nasional  serta  dalam  menyerap  tenaga  kerja  yang  ada  di Indonesia  khususnya  di  wilayah  kecamatan  Lawang  Kabupaten  Malang, penting  untuk  diteliti  bagaimana  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pelaku UMKM di kecamatan Lawang melalui pembiayaan mudharabah .

## KAJIAN TEORI

## 1. Pengertian UMKM
Definisi  UMKM  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan  bahwa  Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memiliki  kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahan  atau  bukan  anak  cabang  yang  dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut 3 .
Sedangkan  usaha  mikro  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
Di  dalam  Undang  -  Undang  tersebut,  kriteria  yang  digunakan untuk  mendefinisikan  UMKM  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  6 adalah  nilai  kekayaan  bersih  atau  nilai  aset  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha,  atau  hasil  penjualan  tahunan,  dengan  kriteria sebagai berikut:
2 Lembaga Pengembangan Perbankan Syari’ah (LIPI) BI, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , 2015. 6
3 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.
b. Usaha  kecil  dengan  nilai  aset  lebih  dari  Rp  50  juta  sampai  dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2,5 M
c. Usaha  menengah  adalah  perusahaan  dengan  nilai  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp  500  juta  hingga  paling  banyak  Rp  100  milyar  hasil penjualan  tahunan  di  atas  Rp  2,5  milyar  sampai  paling  tinggi  Rp  50 milyar. 4
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dapat  disebut sebagai  tulang  punggung  perekonomian  Indonesia  apabila  ditinjau  dari kontribusinya  terhadap  indikator  makro  ekonomi  seperti  penyerapan tenaga  kerja  dan  kontribusinya  terhadap Produk  Domestik  Bruto  (PDB). Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  pada  tahun  2013 menunjukkan bahwa sektor UMKM mampu menyerap lebih dari 117 Juta tenaga Kerja. Di samping itu, sektor UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 57.92% dari total PDB.
Salah satu kendala yang kerap terjadi dalam pengembangan sektor UMKM  adalah  kurangnya  modal.  Dari  sisi  pelaku  UMKM,  penyebab utama  akses  terhadap  produk/jasa  layanan  keuangan  yang  rendah  antara lain  karena  prosedur  dan  adminitrasi  lembaga  keuangan  yang  dianggap terlalu  rumit.  Sedangkan  di  lain  pihak,  lembaga  keuangan  juga  masih menghadapi  masalah  bagaimana  cara  untuk  menyalurkan  modal  mereka ke para pelaku usaha UMKM dengan aman (Karsidi, 2007).
Rendahnya  akses  masyarakat  Indonesia  terhadap  produk/jasa layanan  keuangan  akses  dapat  tergambar  melalui  data  Global  Findex World  Bank  tahun  2014,  di  mana  jumlah  masyarakat  dewasa  Indonesia yang sudah memiliki rekening di lembaga keuangan (banked people) baru mencapai  36%  dari  total  penduduk  dewasa.  Secara  global,  ada  2  miliar penduduk dewasa di dunia yang belum memiliki rekening. Dalam hal ini, Indonesia  menyumbang  sebesar  6%  dari  2  miliar  tersebut  yang penduduknya  masih  belum  terlayani  oleh  perbankan.  Tingginya  jumlah
4 Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
unbanked  people di  Indonesia  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah  maupun  lembaga  keuangan  untuk  menekan  angka  unbanked people  dan  mencapai  masyarakat  Indonesia  yang  lebih  sejahtera,  yang salah satu indikatornya adalah terciptanya kestabilan sistem keuangan.
Data  yang  dirilis  oleh  Global  Financial  Development  Report (2014)  menunjukkan  bahwa  faktor  agama  cukup  memiliki  kontribusi yang  signifikan  di  negara-negara  muslim  sebagai  penyebab  unbanked. Adapun  di  Indonesia,  resistensi  terhadap  perbankan  dikarenakan  faktor agama,  berada  di  angka  1,5%,  jauh  lebih  rendah  dari  negara-negara muslim  lain.  Meski  demikian,  secara  jumlah,  penduduk  yang  enggan untuk  memanfaatkan  jasa  perbankan  karena  faktor  agama  mencapai  2,1 juta penduduk. Adapun negara yang memiliki persentase tertinggi dalam penolakan terhadap perbankan adalah negara  Afghanistan,  yakni  sebesar 33,6%. (Global Findex World Bank, 2011).
Di sisi lain, pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara dengan jumlah  penduduk  sebanyak  237.641.326  jiwa,  di  mana  87,2% penduduknya  beragama  Islam  (bps.go.id).  Sampai  dengan  saat ini  posisi Indonesia  sebagai  negara  dengan  potensi  keuangan  syariah  berada  di nomor urut 9 di dunia setelah Malaysia, Saudi Arabia, Iran, United Arab Emirates  (UAE),  Kuwait,  Qatar,  Bahrain,  dan  Turki.  Kemudian berdasarkan  kajian  Earnst  &  Young,  bahwa  global  share  of  islamic finance banking asset Indonesia pada tahun 2015 menempati nomor tujuh dunia. 5
Keberadaan  lembaga  keuangan  syariah  khususnya  perbankan merupakan  alternatif  jasa  perbankan  bagi  kelompok  masyarakat  tertentu yang berpandangan bahwa lembaga keuangan konvensional bertentangan dengan  keyakinan/  agamanya.  Bukan  hanya  akibat  kurangnya infrastruktur,  alasan  agama  juga  mengakibatkan  tidak  meratanya jangkauan akses layanan keuangan. Untuk itu, keuangan syariah berperan dalam  membuka  akses  layanan  keuangan  yang  lebih  luas  bagi  mereka yang memiliki kecenderungan pada alasan agama.
Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam  dan  jumlah  UMKM  yang  cukup  signifikan  maka  keberadaan
5 Bank  Indonesia,  Pilot  Project  Peningkatan  Akses  Keuangan  Kelompok  Masyarakat  atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Product/ Jasa Layanan Keuangan Syari’ah, 2017.2
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
lembaga  keuangan  syariah  seyogyanya  dapat  mengurangi  angka unbanked  people di  Indonesia  melalui  pemanfaatan  produk/  jasa keuangannya  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  sekaligus  dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan.
Dengan  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  akses terhadap lembaga keuangan maka dapat mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan khususnya  perbankan,  dan  mengurangi  peredaran  jumlah  uang  kas (less cash  society) .  Di  lain  sisi,  peningkatan  pemanfaatan  layanan  keuangan syariah  bagi unbanked  people juga  diharapkan  dapat  meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. 6

## 2. Pengertian Mudharabah
Pada  umumnya  kata mudharabah berasal  dari  kata dharb ,  yang berarti  memukul  atau  berjalan.  Pengertian  dari  memukul  atau  berjalan diatas  yang  maksudnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan  kakinya dalam menjalankan usahanya 7 .
Sedangkan  pengertian mudharabah yang  secara  teknis  adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan  pihak  yang  lain  menjadi  pengelolanya 8 . Keuntungan  dari usahanya  tersebut  secara mudharabah akan  dibagi  hasilnya  menurut kesepakatan  yang  telah  disepakati  pada  perjanjian  awal,  dan  apabila usaha  tersebut  mengalami  kerugian  maka  kerugian  tersebut  akan ditanggung  oleh  pihak  pemodal  selama  kerugian  tersebut  bukan disebabkan  kelalaian  pengelola  modal.  Dan  jika  kerugian  tersebut disebabkan  karena  kecurangan  atau  kelalaian  pengelola  modal,  maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.
Pengertian mudharabah secara  definisi  adalah  suatu  bentuk perniagaan  dimana  pemilik  modal  ( shahibul  maal )  menyetorkan
6 Ibid, Bank Indonesia, Pilot Project……….
7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah ( Yogyakarta:  Akademi  Manajemen Perusahaan YKPN. 2005), 102.
8 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta:  Gema Insani Press. 2001), 95.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
modalnya  kepada  seorang  pengusaha  yang  sering  disebut  dengan ( mudharib ),  untuk  diniagakan  dengan  keuntungan  yang  akan  dibagi bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak  sedangkan terdapat  kerugian  akan  ditanggung  oleh  pemilik  modal  jika  disebabkan olehnya,  dan  jika  disebabkan  oleh  pengelola  modal  maka  pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.
Pada hakikatnya pengertian dari mudharabah adalah suatu bentuk kerja  sama  antara shohibul  maal dan mudhorib ,  dimana  dana  100%  dari shohibul  maal .  Sedangkan mudhorib hanya  sebagai  pengelola  yang keuntungannya  akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati  di  awal. Mudharabah adalah  salah  satu  akad  kerja  sama kemitraan  berdasarkan  prinsip  berbagi  untung  dan  rugi  ( profit  and  loss sharing  principle ),  dilakukan  sekurang-kurangnya  oleh  dua  pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul maal ,  sedang  ke  dua  memiliki  keahlian  dan  bertanggung  jawab  atas pengelolaan dana / menejemen usaha halal tertentu, disebut mudhorib 9 .

## 3. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan
Mudharabah dalam perbankan syari’ah biasanya diterapkan pada produk-produk  pembiayaan  dan  pendanaan.  Sedangkan  pada  sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada 10 :
a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan  yang dimaksudkan untuk tujuan khusus,  yaitu  seperti  tabungan  haji,  dan  tabungan  kurban,  dan sebagainya;
b. Deposito  biasa  dan  spesial,  diposito  spesial  ( special  investment ), dimana  dana  yang  dititipkan  nasabah,  khusus  untuk  bisnis  tertentu,
misalnya saja dalam murabahah ataupun ijarah saja.
Sedangkan pada sisi pembiayaan , mudharabah diterapkan untuk 11 :
a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
9 Makhalul  ilmi  SM, Teori  Dan  Praktik  Lembaga  Mikro  Keuangan  Syari’ah (Yogyakarta: UII press Yogyakarta, 2002), 32.
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.
11 Ibid ., 97.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
b. Investasi  khusus,  disebut  juga mudharabah  muqayyadah ,  dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat - syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal .
Mudharabah juga  dapat  dilakukan  dengan  memisahkan  atau mencampurkan dana mudharabah . Seperti dalam penjelasan dibawah ini, yaitu 12 :
a. Dana  harta-harta  lainnya,  pemisahan  total  antara  dana mudharabah termasuk harta mudharib .
Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari teknik  ini  ialah  bahwa  pendapatan  dan  biaya  dapat  dipisahkan  dari masing-masing  dana  dan  dapat  dihitung  dengan  tepat.  Selain  itu, keuntungan  atau  kerugian  dapat  dihitung  dan  dialokasikan  dengan benar.  Sedangkan  kekurangan  teknik  ini  terutama  menyangkut masalah “moral hazard” yang  sering diartikan sebagai ketidakjujuran atau kejahatan dibidang asuransi.
b. Dana mudharabah dicampur  dan  disatukan  dengan  sumber-sumber dana lainnya.

## C. METODE

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalkan  perilaku  dan  tindakan secara holistik 13 .
Dalam  metode  ini  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk membuat  deskripsi  mengenai  situasi  situasi  atau  kejadian  kejadian 14 . Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  empiris,  yaitu  subjek kajian  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  ke  lapangan.  Dalam penelitian  ini,  pada  waktu  mengumpulkan  data  di  lapangan,  peneliti berperan  serta  pada  situs  penelitian  dan  mengikuti    secara  aktif kegiatan kegiatan di lapangan 15 .
12 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 109.
13 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 6.
14 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), 76.
15 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif…, 9.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung  dari  objek  yang  diteliti.  Menurut  Sugiyono  (2010:137) menyatakan  bahwa  sumber  data  primer  adalah  sumber  data  yang langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data.  Teknik pengambilan  data  primer  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara wawancara dengan pihak perusahaan baik itu kepala cabang atau unsur pimpinan maupun staff perusahaan tersebut.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  adalah  teknik  pengumpulan  data  berupa riset  yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara membaca  buku-buku,  jurnal,  data  badan  pusat  statistik,  dan sumber-sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian  yang dimaksud 16 .  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  data  dari website  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  websiteperusahaan, Badan  Pusat  Statistik  dan  Undang  –  Undang  di  Indonesia  yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam  prosedur  pengumpulan  data,  penulis  menggunakan beberapa metode sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi  merupakan  kegiatan  pengumpulan  data  dengan melakukan  pengamatan langsung atas  kondisi  lingkungan objek penelitian.    Kegiatan    observasi    ini    dimulai    dari    melakukan pemilahan,  pengubahan,  pencatatan,  pengodean  hingga  dapat mencapai tujuan penelitian secara empiris misalnya untuk menguji teori. 17
Observasi  dilakukan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Lawang.  Langkah awal peneliti yaitu observasi untuk mencari dan mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang kemudian data diolah dan disajikan menjadi suatu informasi yang jelas agar dapat dipahami oleh pembaca.
16 Kartini Kartono, Pengantar Metedologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 2012), 185.
17 Siregar, Metode  Penelitian  Kuantitatif  :  Dilengkapi  Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Grup, 2013), 19.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
b. Wawancara
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  wawancara    secara langsung  dengan  pihak  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang. Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  data  ataupun  informasi terkait  dengan  pembiayaan mudharabah ,  dan  pengaruhnya terhadap kesejahteraan bagi pelaku UMKM sekitar.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  mencari  data-data  mengenai  hal-hal atau  variabel  yang  merupakan  catatan  buku,  surat  kabar,  prasasti, notulen  rapat,  agenda  dan  lain  sebagainya.  Dokumen  merupakan catatan  atau  karya  seseorang  tentang  sesuatu  yang  sudah  berlalu. Dokumen  tentang  orang  atau  sekelompok  orang,  peristiwa,  atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian.  Dokumen  itu  dapat  berbentuk  teks  tertulis,  gambar maupun foto. 18

## PEMBAHASAN
1. Peningkatan kesejahteraan  Pelaku  UMKM  dengan  adanya pembiayaan mudharabah di BSM KCP Lawang.
Tabel 1 Perkembangan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang dalam empat tahun terakhir Tahun Jumlah nasabah 2015 14 orang 2016 13 orang 2017 39 orang 2018 57 orang Sumber : Data Nasabah Warung Mikro tahun 2015 – 2018
Berdasarkan  Tabel  4.1  diatas,  perkembangan  kontribusi pembiayaan mudharabah Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  tahun 2015-2018  secara  umum  lebih  meningkat  meskipun  ditahun  2016 mengalami  penurunan.  Tercatat    tahun  2015  ada  sekitar  14  orang  yang
18 A Muri Yusuf, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta : Kencan, 2017), 391.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
menggunakan  jasa  pembiayaan mudharabah .  Kemudian  ditahun  2016 mengalami penurunan 1 orang atau sekitar 0.69%  kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 13 orang menjadi 39 orang  artinya  ada  kenaikan  sebesar  18,06%  dari  tahun  2016.  Lalu ditahun  berikutnya  meningkat  dari  39  orang  menjadi  57  orang  atau meningkat sekitar 12,49% dari tahun sebelumnya.
Dari hasil temuan diatas, produk pembiayaan mudharabah masih memiliki  peran  yang  cukup  sentral  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pelaku  usaha  meskipun  di  tahun  2019  produk  tersebut  mengalami penurunan  yang  cukup  drastis  yang  sebagian  disebabkan  oleh  nasabah yang  beralih  menggunakan  produk  pembiayaan murabahah .  Namun pada  tahun  2019  masih  ada  kemungkinan  nasabah  yang  menggunakan produk tersebut dapat bertambah sampai dengan akhir tahun 2019.
Menurut  Bapak  Dhony  selaku  Micro  Analist  di  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Lawang  faktor  pertimbangan  dalam  memberikan pembiayaan yaitu:
a. Karakternya. Apakah karakternya pekerja keras atau pemalas dan lain sebagainya harus diketahui secara detail
b. Kapasitas  dalam  pembayaran.  Kemampuan  dia  dalam  pembayaran cicilan setiap bulannya dapat disesuaikan dengan pendapatan
c. Kepercayaan.  Dapat  dilihat  dari  segi  karakter  apakah  orang  tersebut amanah atau tidak harus diketahui oleh micro analist 19 .
Sedangkan  menurut  Bapak  Ady  selaku  Micro  Finance  Sales  di Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  faktor  pertimbangan  dalam memberikan pembiayaan yaitu:
a. Melihat  dari  Jaminan.  Jaminan  yang  dijaminkan  nasabah  ke  pada pihak Bank harus sesuai dengan pengajuan pembiayaan
b. Melihat dari kondisi usaha
c. Melihat kapasitas modal yang dimiliki oleh nasabah 20
Dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  melakukan pengajuan  pembiayaan,  bank  memiliki  6  faktor  pertimbangan  dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
19 Dhony, Micro Analist Bank Syariah Mandiri KCP Lawang, Wawancara, Lawang, 1 Juli 2019.
20 Ady, Micro Finance Sales Bank Syariah Mandiri KCP Lawang, Wawancara , Lawang , 1 Juli 2019
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
a. Karakter
Karakter  adalah  sifat  atau  watak  seseorang.  Sifat  atau  watak dari  seseorang  yang  akan  diberikan  kredit  benar-benar  harus dipercaya.  Dalam  hal  ini  bank  meyakini  benar  bahwa  calon debiturnya  memiliki  reputasi  baik,  artinya  selalu  menepati  janji  dan tidak  terlibat  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kriminalitas,  misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu.
b. Kapasitas
Kapasitas  adalah  analisis  untuk  mengetahui  kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas  kemampuan  calon  debitur  dengan  melakukan  analisis  usahanya dari waktu ke waktu.
c. Modal
Modal  adalah  kondisi  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  nasabah. Bank  harus  meneliti  modal  calon  debitur  selain  besarnya  juga strukturnya.  Untuk  melihat  penggunaan  modal  apakah  efektif,  dapat dilihat  dari  laporan  keuangan  (neraca  dan  laporan  rugi  laba)  yang disajikan.
d. Kondisi Ekonomi
Pembiayaan  yang  diberikan  juga  perlu  mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian  kondisi  dan  bidang  usaha  yang  dibiayai  hendaknya  benar- benar  memiliki  prospek  yang  baik,  sehingga  kemungkinan  kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
e. Jaminan
Jaminan  merupakan  suatu  barang  yang  diberikan  calon nasabah  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  yang  nonfisik.  Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti  keabsahannya,  sehingga  jika  terjadi  sesuatu,  maka  jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
f. Kepercayaan
Kepercayaan  menjadi  sesuatu  hal  yang  penting  dalam pelaksanaan  akad  pembiayaan.  Karena  dengan  kepercayaan  suatu perjanjian  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya  tanpa  adanya kendala.
g. Penentuan Nilai Taksiran Jaminan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Dalam melakukan pembiayaan mudharabah tentu saja besaran dana yang akan diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Lawang kepada nasabah harus disesuaikan dengan besaran nilai taksiran jaminan yang akan diberikan nasabah kepada Bank Syariah Mandiri KCP  Lawang. Berikut  nilai  standart  taksiran  barang  yang  ditetapkan  oleh  Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.
Tabel 2 Taksiran Standart Jaminan Jenis Jaminan Standart Taksiran Pembiayaan Kendaraan bermotor Maksimal 70% dari harga beli Rumah (Bersertifikat IMB) Maksiman 80% dari harga beli Rumah tanpa sertifikat Maksimal 50% dari harga beli

## 2. Perhitungan Pembiayaan Modal Usaha beserta Jangka Waktunya
Berikut  adalah  cara  perhitungan  pembiayaan  untuk  modal  usaha yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang. Contoh Kasus :
Pak Budi memiliki rencana untuk memperbesar usahanya. namun Pak  Budi  hanya  memiliki  dana  sebesar  Rp  50.000.000  sedangkan  total biaya  yang  digunakan  untuk  memperbesar  usahanya  ditaksir  sekitar  Rp 150.000.000.  Akhirnya  Pak  Budi  mengajukan  pembiayaan  ke  Bank Syariah Mandiri KCP Lawang sebesar Rp 100.000.000 Maka penjabaran perhitungannya sebagai berikut :
Pokok pencairan : Rp 100.000.000 Margin : 1,04 % perbulan* (Besaran margin sesuai dengan ketentuan perusahaan) Jangka Waktu : 4 tahun / 48 bulan Margin 4 tahun : 1,04% perbulan : Rp 1.067.274.43 / bulan x 48 bulan : Rp 51.229.173 Total : Angsuran pokok + Margin : Rp 100.000.000 + Rp 51.229.173 : Rp 151.229.173 Angsuran per bulan : Rp 151.229.173 : 48 bulan : Rp 3.150.608
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Berikut  kisaran  angsuran  yang  harus  dibayarkan  nasabah  kepada bank jika melakukan pembiayaan
Tabel 3 Angsuran Nominal Angsuran per Bulan (Rupiah) 12 24 36 48 11.000.000 1.040.156 581.582 431.561 20.000.000 1.891.192 1.057.422 784.657 25.000.000 2.363.990 1.321.777 980.821 30.000.000 2.836.788 1.586.133 1.176.986 40.000.000 3.782.384 2.114.844 1.569.314 50.000.000 4.727.980 2.643.555 1.961.643 60.000.000 5.615.663 3.112.689 2.291.427 1.890.365 70.000.000 6.551.607 3.631.471 2.673.332 2.025.425 80.000.000 7.487.550 4.150.252 3.055.236 2.520.486 90.000.000 8.423.494 4.669.034 3.437.141 2.835.547 100.000.000 9.359.438 5.187.815 3.819.045 3.150.608 110.000.000 10.189.796 5.598.538 4.087.994 3.347.340 120.000.000 11.116.141 6.107.496 4.459.630 3.651.643 130.000.000 12.042.486 6.616.454 4.831.266 3.955.947 140.000.000 12.968.831 7.125.412 5.202.902 4.260.251 150.000.000 13.895.176 7.634.370 5.574.538 4.564.554 160.000.000 14.821.521 8.143.328 5.946.173 4.868.858 170.000.000 15.747.866 8.652.286 6.317.809 5.173.162 180.000.000 16.674.211 9.161.244 6.689.445 5.477.465 190.000.000 17.600.556 9.670.203 7.061.081 5.781.769 200.000.000 18.526.901 10.179.161 7.432.717 6.086.072
Sumber : Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Lawang
Jangka  waktu  maksimal  dalam  pembiayaan  di  Bank  Syariah Mandiri KCP Lawang terbagi menjadi 2 macam yaitu
a. Jika  tujuannya  untuk  modal  kerja  atau  usaha,  maka  jangka  waktu maksimalnya adalah 4 tahun.
b. Jika tujuannya untuk investasi, semisal membeli rumah atau membeli tanah dll, maka jangka waktu maksimalnya adalah 5 tahun.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Dalam  memberikan  dana  pembiayaan  tentu  ada  pihak  bank  yang mengawasi  atau  mengontrol  nasabah  yang  melakukan  pembiayaan  agar perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai akad perjanjian. Menurut Dhony selaku  Micro  Analist  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  mengatakan bahwa  mengontrol  nasabah  yang  melakukan  pembiayaan  yaitu  dengan cara  menelpon  nasabah  untuk  mengetahui  perkembangan  usaha  yang dijalankan. Kemudian untuk mengontrol waktu jatuh tempo pembayaran biasanya  nasabah  akan  dihubungi  by  phone  atau  pihak  bank  akan mengirim pesan singkat untuk mengingatkan nasabah bahwasannya jatuh tempo pembayaran kurang beberapa hari lagi.
Sedangkan  menurut  Bapak  Ady  selaku  Micro  Finance  Sales  dari Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang,  cara  mengontrol  nasabah  yang dilakukan  yaitu  sebelum  dua  hari  jatuh  tempo  pembayaran  biasanya beliau menelpon untuk mengingatkan bahwa waktu pembayaran sebentar lagi harus dibayarkan. Untuk cara mengontrol usaha itu sendiri biasanya dikontrol ke tempat nasabah yang bersangkutan guna memastikan bahwa nasabah menjalankan usaha sebagaimana mestinya.
Dalam  hal  ini  juga  dijelaskan  bahwa  jatuh  tempo  pembayaran memiliki  beberapa  kebijakan  yang  sudah  dibuat  dan  ditetapkan  oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lawang. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka kebijakan yang diambil dari Bank Syariah Mandiri KCP Lawang yaitu:
a. Apabila  terlambat  bayar  pada  bulan  pertama  maka  Bank  Syariah Mandiri  KCP  Lawang  akan  memberikan  surat  peringatan  yang pertama.
b. Apabila  terlambat  bayar  pada  bulan  kedua  maka  Bank  Syariah Mandiri KCP Lawang akan memberikan surat peringatan yang kedua.
c. Apabila  terlambat  bayar  pada  bulan  ketiga  maka  Bank  Syariah Mandiri KCP Lawang akan memberikan surat peringatan yang ketiga.
d. Apabila terlambat bulan keempat nasabah akan diberikan kesempatan untuk  menjual  barang  jaminannya  secara  sukarela  (nasabahnya sendiri yang menjual barangnya).
e. Apabila  bulan  kelima  nasabah  masih  belum  bisa  membayar,  pihak Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang  akan  memberikan  surat pemberitahuan lelang.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Sesuai  dengan  kebijakan  di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang apabila  tahapan-tahapan  diatas  sudah  dilakukan,  Bank  Syariah  masih menunggu  sampai  barang  dilelang  laku.  Sambil  barang  jaminannya dilelang,  penagihan  tetap  harus  berjalan  sampai  barangnya  laku  guna untuk  menutupi  biaya  pengajuan  pembiayaan mudharabah di  Bank Syariah Mandiri KCP Lawang 21 .

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Mekanisme  pembiayaan mudharabah di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP
Lawang  yaitu  nasabah  harus  memenuhi  persyaratan  dan  mengikuti  alur prosedur  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pihak  Bank  Setelah  nasabah memenuhi  persyaratan,  nasabah  harus  mengikuti  alur  prosedur pembiayaan.
2. Pembiayaan mudharabah di  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Lawang memiliki  kontribusi yang  cukup  sentral  dalam  meningkatkan kesejahteraan  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  ditandai dengan  adanya  pelaku  usaha  baru  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut merupakan  sebuah  tolak  ukur  keberhasilan  produk  pembiayaan mudharabah dikalangan masyarakat dan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu  produk  perbankan  dalam  meningkatkan  produktivitas  produk pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik 2017. Bank  Indonesia, Pilot  Project  Peningkatan  Akses  Keuangan  Kelompok Masyarakat  atau  Pelaku  Usaha  Melalui  Pemanfaatan  Product/  Jasa Layanan Keuangan Syari’ah . 2017.
Faturochman.  2012. Kesejahteraan  Masyarakat. Yogyakarta  :  Pustaka Belajar.
21 Dhony selaku Micro Analist Bank Syariah Mandiri KCP Lawang, Wawancara , Lawang, 1 Juli 2019
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..
Juhaya, Praja, S. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung  :  LPPM Universitas Islam Bandung.
Kartono,  Kartini.  2012. Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial. Bandung  : Mandar Maju.
Lembaga Pengembangan Perbankan Syari’ah (LIPI) BI, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah , 2015.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  Remaja Rosda Karya.
Muhammad.  2002. Manajemen  Bank  Syari’ah. Yogyakarta  :  UPP  AMP YKPN.
Siregar.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  :  Dilengkapi  Dengan Perbandingan  Perhitungan  Manual  dan  SPSS. Jakarta  :  Penerbit Kencana Prenada Media.
Suryabrata,  Sumadi.  2004. Metodologi  Penelitian. Jakarta  :  PT  Raja Grafindo.
Syafi’I  Antonio,  Muhammad.  2001. Bank  Syariah  :  Dari  Teori  ke  Praktik.
Jakarta : Gema Insani Press.
Tohar, M. 2000. Membuka Usaha Kecil. Yogyakarta : Kanisius.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Tahun  2008  tentang  UMKM  Bab  IV Pasal 6.
Yusuf,  Muri.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian Gabungan. Jakarta : Kencan. https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/  (Rabu, 3 Juli 2019, 10.40)
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019 :::..