## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 02.A ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI APOTEK GAMMA
MEDAN (Studi Kasus Putusan No.2753/Pid.B/2013/PN.MDN)

## Oleh :

## Taufiq Ramadhan
TaufiqRamadhan800@gmail.com

## Marzuki
Lubis_Marzuki@yahoo.com

## Abstract
The  distribution  of  pharmaceutical  preparations has  now  reached  the  stage  of  being  easy  to obtain, social media such as Instagram and line can  be  said  to  be  a  factor  in  the  distribution  of pharmaceutical  preparations  without  permission until  they  reach  freelance  sales  and  then distributed  to  pharmacies.  Pharmacies  accept these  pharmaceutical  preparations  by  the reason  that  they  are  cheap  and  easy  to  obtain and  without  a  letter  of  order  and  purchase invoice. Pharmacies that procure pharmaceutical preparations not through parties mentioned  by  the  law  such  as  pharmaceutical wholesalers  certainly  do  not  have  official documents such as an order letter that has been signed  by  APA  and  an  order  invoice,  this  act violates  the  provisions  in  Article  106  of  Law No.36  Year  2009  concerning  health  and threatened  with  criminal  in  accordance  with Article  197  of  Law  No.  36  of  2009  concerning health  such  as  dealers  who  are  the  owners  of the  Gamma  Medan  Pharmacy  as  stated  in  the decision  No. 2753/Pid.B/2013/PN.MDN.
How is the regulation of criminal law against the distribution  of  pharmaceutical  preparations without a permit, how is the criminal responsibility for the distributors of pharmaceutical preparations without a
distribution  permit  at  Gamma  Medan  Pharmacy (Case Study Decision
No.2753/Pid.B/2013/PN.Mdn),  what  is  the  role of  Civil  Servant  Investigators  BBPOM  is  in  the process  of  resolving  cases  of  distribution  of pharmaceutical preparations without a
distribution permit.
Criminal  law  regulations  on  the  distribution  of pharmaceutical preparations without a
distribution  permit  can  be  found  in  the  Criminal Code,  Law  No.  5  of  1997  concerning Psychotropics,  Law  No.  8  of  1999  concerning Consumer  Protection,  Law  No.  36  of  2009 concerning  Health,  Law  No.  35  of  2009 concerning Narcotics and PP RI No. 72 of 1998 concerning  the  Security  of  Pharmaceutical Preparations  and  Medical  Devices.  Distributors of  pharmaceutical  preparations  without  a distribution  permit  can  be  charged  with  criminal responsibility  against  them  because  based  on their  mistakes  have  violated  Article  106 paragraph  (1)  Law  no.  36  of  2009  concerning Health  and  has  completed  the  elements  in Article  197  in  conjunction  with  Article  106 paragraph  (1)  of  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia No. 36 of 2009 concerning Health for the act of deliberately distributing pharmaceutical preparations without a
distribution permit and sentenced to imprisonment  of  1  (one)  year.  )  months  and  15 (fifteen)  days  and  a  fine  of  Rp.5.000.000,-  (five million  rupiahs)  provided  that  if  the  fine  is  not paid, it is replaced with imprisonment for 1 (one) month.  The  role  of  Civil  Servant  Officials  in  the Settlement  of  the  cases  of  the  distribution  of pharmaceutical preparations without a distribution  permit  is  as  Investigators.  The government should provide facilities to investigators in resolving cases of distribution of pharmaceutical  preparations  without  a  permit, such  as  assistance  by  the  police,  supporting facilities  and  infrastructure  as  well  as  additional special  criminal  procedural  law  education  for investigators  because  some  investigators  are not legally educated but pharmacists.
Keywords :  Criminal  Liability,  Pharmaceutical Preparations, Without Distribution Permit.

## Abstrak
Peredaran  sediaan  farmasi  pada  saat  ini  sudah sampai  pada  tahap  mudah  untuk  diperoleh, media  sosial  seperti Instagram dan line dapat dikatakan  sebagai  faktor  peredaran  sediaan farmasi  tanpa  izin  hingga  sampai  pada sales- sales  freelance kemudian  didistribusikan  ke Apotek.  Apotek  menerima  sedian  farmasi tersebut  dengan  alasan  murah  dan  mudah didapat  serta  tanpa  adanya  surat  pemesanan dan  faktur  pembelian.  Apotek  yang  melakukan pengadaan  sediaan  farmasi  bukan  melalui pihak-pihak  yang  disebutkan  oleh  undang- undang  seperti  Pedagang  besar  farmasi  tentu tidak  memiliki  dokumen  resmi  seperti  surat pemesanan yang telah ditandatangani oleh APA dan faktur pemesanan, perbuatan tersebut telah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melanggar  ketentutan  dalam  Pasal  106  UU No.36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  dan diancam  dengan  pidana  sesuai  dengan  Pasal 197  UU  No.36  Tahun  2009  Tentang  kesehatan seperti  Pengedar  yang  merupakan  Pemilik Apotek  Gamma  Medan  yang  tertera  dalam Putusan No. 2753/Pid.B/2013/PN.MDN.
Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap  pengedar  sediaan  farmasi  tanpa  izin edar  di  Apotek  Gamma  Medan  (Studi  Kasus Putusan No.2753/Pid.B/2013/PN.Mdn), bagaimanakah  peran  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil BBPOM dalam proses penyelesaian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
Pengaturan  hukum  pidana  terhadap  peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat ditemukan  dalam  KUHP,  UU  No.5  Tahun  1997 tentang  Psikotropika,  UU  No.8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU  No.  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  UU  No.35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  PP  RI No.72  Tahun  1998  Tentang  Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengedar sediaan  farmasi    tanpa  izin  edar  dapat dibebankan tanggung jawab pidana terhadapnya  karena  berdasarkan  kesalahan telah  melanggar  Pasal  106  ayat  (1)  UU  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  telah melengkapi  unsur-unsur  dalam    Pasal  197  jo Pasal  106  ayat  (1)  UU  RI  No.36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  atas  perbuatan  dengan sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  serta  dijatuhkan  pidana  kepadanya dengan  pidana  penjara  1  (satu)  bulan  dan  15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  bulan.  Peran  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  Penyelesaian  kasus  peredaran sediaan  farmasi tanpa  izin  edar  adalah  sebagai Penyidik.  Pemerintah  seharusnya  memberikan fasilitas  kepada  penyidik  dalam  penyelesaian kasus  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin seperti  pendampingan  oleh  kepolisian,  sarana dan  prasana  pendukung  serta  penambahan pendidikan  hukum  acara  pidana  khusus  bagi penyidik  karena  penyidik  sebagian  bukanlah berpendidikan hukum melainkan apoteker..
Kata  Kunci :  Pertanggungjawaban  Pidana, Sediaan Farmasi, Tanpa Izin Edar.
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Peredaran sediaan farmasi yang termasuk  kategori  obat  keras,  Psikotropika  dan Narkotika  seharusnya  tidak  didapat  secara bebas namun faktanya sangat mudah didapatkan  melalui  akun-akun  pribadi  bukan situs  resmi  farmasi  misalnya  seperti  Kimia Farma  dan  Kalbe  Farma.  Masalah  peredaran sediaan farmasi berupa obat keras, Psikotropika dan  Narkotika    telah  teridentifikasi  oleh  BPOM RI  namun  sampai  saat  ini  tidak  memutus  mata rantai  peredaran  sediaan  farmasi  tersebut secara  bebas  dan  masih  dapat  ditemukan dengan jumlah tagar di Instagram sekitar  6.195 kiriman  public  untuk  #riklona  dan  data  tersebut pada  masing-masing  akun  dikategorikan  aktif karena  komentar  pada caption selalu  direspon, adanya  testimoni  pelanggan, caption dan kiriman  foto  pemilik  akun  tentang  paket  yang telah  disiapkan  lengkap  dengan  alamat  atau tujuan  tanpa  adanya  resep  dokter  atau  anjuran dokter  seperti  yang  telah  diatur  menurut peraturan perundang-undangan 1 .
Peredaran obat baik itu obat keras atau psikotropika  pada  masa  sekarang  sangat mudah dijangkau, meskipun prosedur penggunaan  obat  tersebut  harus  melalui  resep dokter dan dikeluarkan oleh apotek atau sarana penyedia  farmasi  lainnya,  dimana    penyedia pelayanan  tersebut  mendapat  sediaan  farmasi melalui  Pedagang  Besar  Farmasi  (PBF)  sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan .
Peredaran  sediaan  farmasi  yang  dijual secara bebas di pasaran merupakan salah satu tugas  dari  BPOM  bersama  dengan  Dinas Kesehatan dalam
mencegah dan menanggulangi  peredaran  tanpa  izinsediaan
1 Data  bersumber  dari Social Media Instagram  yang diakses pada tanggal 17 April 2017 Pukul : 10.15 Wib pada akun pribadi @TaufiqRamadhan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
farmasi  tersebut,  karena  berhubungan  dengan keselamatan  dan  keamanan  para  konsumen. Hal  ini  disebabkan  peredaran  obat  tidak  dapat menjamin  perlindungan  terhadap  konsumen pengguna  obat  disebabkan  tanpa  adanya  izin. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin merupakan  masalah  yang  terus  meningkat setiap tahunnya.
Permasalahan  ini  sangat  merugikan negara  dan  masyarakat  Indonesia  karena menyangkut  kesehatan  dan  keselamatan  hidup manusia,  kerugian  yang  disebabkan  peredaran sediaan  farmasi  dengan  tanpa  izin  memang tidak  terlalu  berpengaruh  dalam  pertumbuhan industri farmasi  secara  nasional.  Namun,  hal ini merupakan  sebuah  fenomena  gunung  es  yang tidak  terlihat  secara  menyeluruh.Dalam  hal peredaran  obat-obatan  dan  sediaan  farmasi lainnya  peran  aktif  masyarakat  sebenarnya dapat  dijadikan  pemutus  mata  rantai  peredaran tersebut. 2
Pasal  106  ayat  (1)  Undang-Undang
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
(1)  Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
Peredaran  sedian  farmasi  dengan  izin edar erat hubungannya dengan hukum kesehatan  karena  diatur  cukup  serius  dalam undang-undang  No.36  tentang  kesehatan  yaitu dalam  pasal  106  ayat  (2)  yaitu Sediaan farmasi dan  alat  kesehatan  hanya  dapat  diedarkan setelah  mendapat  izin  edar.  Apabila  ketentuan tersebut dilanggar  maka diancam dengan Pasal 197  Undang-Undang  No.36  Tahun  2009
2 Pendapat,Sekretaris International Pharmaceutical Manufacturers  Group  (IPMG)  Evie  Yulin  dikutip  dalam :http://industri.bisnis.com/read/20150602/257/439477/pered aran-obat-ilegal-rusak-citra perusahaan-farmasi diakses tanggal 11 April 2016 Pukul 10.10 wib.
Tentang  Kesehatan  yaitu  setiap  orang  yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.1.500.000.000,00  (satu  miliar lima ratus  juta rupiah).
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan  hukum  yang  berhubungan dengan  pemeliharaan  atau  pelayanan kesehatan  dan  penerapannya.  Hal  ini berarti  hukum  kesehatan  adalah  aturan tertulis    mengenai  hubungan  antara pihak  pemberi  pelayanan  kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. 3 Pelayanan kesehatan yang  dimaksud  berupa  rumah  sakit, puskesmas,  klinik  kesehatan,  Apotek, dan instansi kesehatan lainnya.
Peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin tidak  terlepas  dari  hausnya  masyarakat  akan informasi obat yang tidak terpenuhi, serta diikuti dengan  mahalnya  harga  obat  di  apotek, termasuk  harganya  yang  dinaikkan  beberapa persen  untuk  pajak  obat  tersebut.  Apalagi dengan  kondisi  krisis  ekonomi  yang  sedang dijalani bangsa saat ini .
Adanya  kelemahan  ini  yang   membuka peluang  makin  merebaknya  peredaran  yang menyebabkan  masyarakat  memilih  harga  yang murah yang mengakibatkan terjebak pada obat- obat  palsu,  yang  seharusnya   jalur  distribusi demikian tidak boleh mereka lakukan.
Pemakaian  obat  palsu  yang  merupakan  obat- obatan illegal oleh konsumen yakni masyarakat,  dikarenakan  memang  sulit  untuk membedakan barang yang asli  dengan barang yang tiruan. Teknologi pemalsuan obat memang sudah begitu hebatnya, oleh karena itu
3 Soekidjo Notoadmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sangat  dibutuhkan   kerja  sama  dari  para pengusaha obat untuk memperjuangkan produk perusahaan  dan  pemanfaatan  teknologi  agar dapat  membedakan  secara  jelas  mana  obat yang  asli.   Disatu  sisi  konsumen  membutuhkan obat  untuk  mengobati  penyakit,  namun  disisi lainnya  harga  obat  yang  ada  diluar   jangkauan kemampuan konsumen untuk membeli. 4
Salah  satu  kejahatan  dalam  hukum kesehatan  yang  marak  terjadi  pada  saat  ini adalah  kejahatan  dibidang  farmasi.  Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni  dan  ilmu  dalam  penyediaan  bahan  sumber alam  dan  bahan  sintetis  yang  cocok  dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan  dalam  pengobatan  dan  pencegahan suatu  penyakit.  Berkaitan  dengan  kejahatan dalam  hukum  kesehatan  khususnya  di  bidang farmasi,  Pelaku  peredaran  sediaan  farmasi tanpa  izin  edar  dapat  dikenakan  sanksi  pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus peredaran  obat-obatan illegal atau  sediaan farmasi  tanpa  izin  ini  tidak  hanya  dapat dipertanggungjawaban kepada orang perorangan  tetapi  juga  pertanggungjawaban terhadap  badan  hukum.  Sanksi  pidana  yang dapat  dijatuhkan  terhadap  orang  perorangan tidak  hanya  berupa  pidana  penjara  tetapi  juga dapat   disertai  pidana  kurungan  dan  pidana denda.  Sedangkan  sanksi  pidana  terhadap badan  hukum  yang  terbukti  melakukan  tindak pidana  berupa  sanksi  administrasi  seperti pencabutan Surat Izin Usaha bahkan penyegelan contohnya seperti Apotek.
Pasal  197    Undang-Undang  No.36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  merupakan dasar hukum mengenai tindak pidana peredaran
4 Kemasan  Berpengaman  Bedakan  Obat  Palsu , www.  Sinar  Harapan.  Com,    diakses  tanggal  4  April  2014 Pukul.17.22 wib.
sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  :Setiap  orang yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan  atau  alat kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.1.500.000.000,00,-  (satu  milyar  lima  ratus juta rupiah).
Dalam  kaitan  sediaan  farmasi,  Apotek merupakan  salah  satu  sarana  pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik  kefarmasian  oleh  apoteker.  Apotek adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi  dan  distribusi  sediaan  farmasi antara  lain  obat,  bahan  obat,  obat  tradisional, kosmetika.
Peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin berhubungan  dengan  faktur  pembelian  dan surat  pesanan  obat  yang  sah  terhadap pengadaan  obat-obatan  atau  sediaan  farmasi. Salah  satu    yang  terjadi  seperti  kasus  yang ditangani  oleh  Pengadilan  Negeri  Medan  dalam Putusan  No.2753/Pid.B/2013/PN.MDN,  pemilik apoteker bernama Darwis menjual dan mengedarkan  obat-obatan  golongan  keras  dan Psikotropika  dengan  tidak  memiliki  izin  edar seperti  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  faktur pembelian  dan  surat  pesanan  obat  yang  sah dalam pengadaan sediaan farmasi tersebut. 5
Pemilik  apotek  yang  juga  sebagai
pengedar dalam kasus putusan
No.2753/Pid.B/2013/PN.MDN memperoleh golongan  obat-obatan  keras  dan  obat  golongan
5 Putusan  No.  2753  /  Pid.  B  /  2013  /  PN.MDN, Putusan.Mahkamah  agung.go.id,  diakses  pada  tanggal  12 Agustus 2016.Pukul. 10.00.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Psikotropika  dari salesman  freelance yang menawarkan  obat  dengan  harga  murah  bukan pada  Pedagang  Besar  Farmasi  (PBF)    atau yang berhak menyalurkannya yang diatur dalam Undang-Undang    No.5  Tahun  1997  tentang Psikotropika  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran  Psikotropika  yang  sekarang  telah diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Kesehatan No.  3  Tahun  2015  Tentang  Peredaran, Penyimpanan,  Pemusnahan,  dan  Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jika  dalam  pengadaan  sediaan  farmasi  berasal dari  Pedagang  Besar  Farmasi  (PBF)  resmi sudah  dapat  dipastikan  bahwa  sediaan  farmasi tersebut  memiliki  izin  edar  dan  dijamin  mutu, khasiat dan keamanannya.
Tindakan  apoteker  atau  pemilik  Apotek Gamma  yang  mengedarkan  sediaan  farmasi tanpa  izin  edar  melalui  proses  pengadaan sediaan  farmasi  (obat  keras  dan  Psikotropika) yang tidak memiliki dokumen pembelian ataupun  pemesanan,  menunjukkan  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  Apotek tersebut  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  yang tidak  memiliki  izin  edar  berdasarkan  Pasal  197 jo  Pasal  106  ayat  (1)  Undang-Undang  No.36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  dijatuhkan pidana  penjara  selama  1  (satu)  bulan  dan  15 (lima) belas hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan  pemikiran  diatas,  penulis menganggap  perlu  melakukan  penelitian  yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Pengedar  Sediaan  Farmasi  Tanpa Izin  Edar  Di  Apotek  Gamma  Medan  (Studi Kasus  Putusan  No.  2753  /  Pid.B  /  2013  / PN.MDN).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang    dikemukakan  pada  uraian  diatas,  maka yang  akan  yang  menjadi  fokus  permasalahan untuk  diteliti adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimanakah  pengaturan  hukum  pidana terhadap  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa izin?
2.  Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pengedar  sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  di  Apotek  Gamma  Medan  (Studi Kasus
Putusan
No.2753/Pid.B/2013/PN.Mdn)?
3.  Bagaimanakah  peran  Penyidik    Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM dalam proses penyelesaian  kasus  peredaran  sediaan farmasi tanpa izin edar ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normative.  Data  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research) dan  penelitian lapangan ( field research ) serta melalui wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Penyidikan BBPOM Medan.
Penelitian hukum normatife atau kepustakaan  tersebut  mencakup  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi
vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 6

## II.  Hasil dan Penelitian
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Cet,3. Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hal.14.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
A.  Pengaturan  Hukum  Pidana  Terhadap Peredaran  Sediaan  Farmasi  Tanpa Izin
Peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin diatur  dalam  pasal  386  ayat  (1)  dan  (2)  kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:
(1)  Barangsiapa  menjual,  menawarkan  atau menyerahkan    barang  atau  makanan  atau obat  sedang  diketahuinya  bahwa  barang- barang  itu  dipalsukan  dan  kepalsuan  itu disembunyikan,  dihukum  penjara  selama- lamanya 4 (empat) tahun.
(2) Barang  makanan  atau  minuman  atau  obat itu  dipandang  palsu,  jika  harganya  atau gunanya  menjadi  kurang,  sebab  sudah dicampuri dengan zat-zat lain . 7
R.soesilo menjelaskan bahwa memalsukan barang makanan, minuman  atau  obat-obatan  itu  tidak hanya  dengan  cara  membuat  barang lain  yang  hampir  serupa,  akan  tetapi juga  dapat  dilakukan  dengan  jalan mencampurinya  dengan  bahan-bahan lain,  sehingga  dengan  demikian,  harga, kekuatan,  guna  atau  kemanjurannya menjadi berkurang. 8
Menurut Kepmenkes No.1010/2008
Obat  palsu  adalah  obat  yang  diproduksi  oleh yang  tidak  berhak  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi  obat  dengan  penandaan  yang  meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.
Keberadaan obat palsu dapat dikatakan sebagai  obat  yang  tidak  memiliki  izin  edar karena  berdasarkan  kriteria  obat  yang  memiliki izin  edar  dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No.1010  /  Menkes  /  Per  /  XI  / 2008 tentang Registrasi Obat sebagai berikut :
7 R.Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, Politeia, Bogor, hal. 267.
8 Ibid.
a.  Khasiat  yang  meyakinkan  dan  keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan  dan  diuji  klinis  atau  bukti-bukti lain  sesuai  dengan  status  perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
b.  Mutu  yang  memenuhi  syarat  yang  dinilai dari  produksi  sesuai  cara  pembuatan  obat yang  baik  (CPOB),  spesifikasi  dan  metoda pengujian  terhadap  semua  bahan  yang digunakan  serta  produk  jadi  dengan  bukti sahih.
c.  Penandaan  berisi  informasi  yang  lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. d.  Sesuai dengan kebutuhan nyata
masyarakat.
e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika  harus  memiliki  keunggulan kemanfaatan  dan  keamanan  dibandingkan dengan  obat  standard  dan  obat  yang  telah disetujui        beredar  di  Indonesia  untuk indikasi yang diklaim.
f. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan  obat  program  lainnya  yang  akan ditentukan  kemudian,  harus  dilakukan  uji klinik di Indonesia
Peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin telah  diatur  didalam  pasal  386  kitab  undang- undang  hukum  pidana,  menurut  R.Soesilo kejahatan didalam pasal 386 KUHP mengkhususkan    hanya  bahan  makanan, minuman  dan  obat-obatan  (sediaan    farmasi). Pasal  ini  memberi  penjelasan  tentang  kata menjual, menawarkan atau menyerahkan barang  makanan,  minuman  dan  obat-obatan (sediaan  farmasi)  dan  menambahkan  bahwa sudah  dapat  dihukum  walaupun  belum  sampai diserahkan ketangan yang lain.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-Undang  No.5  Tahun  1997
tentang Psikotropika mengenai ketentuan mengenai  perbuatan  mengedarkan  sediaan farmasi  tanpa izin  diatur  dalam  Pasal  60-  Pasal 62 :
Pasal  60  Undang-Undang  No.5  Tahun 1997 tentang Psikotropika
(1)  Barangsiapa :
a.  memproduksi  Psikotropika  selain  yang ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  5; atau
b.  memproduksi atau mengedarkan Psikotropika  dalam  bentuk  obat  yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7; atau
c.  memproduksi atau
mengedarkan
Psikotropika  yang  berupa  obat  yang tidak  terdaftar  pada  departemen  yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat  (1);  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah).
(2)  Barangsiapa menyalurkan Psikotropika
selain yang ditetapkan dalam Pasal  12 ayat
(2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp.100.000.000,00  (seratus juta rupiah).
(3)  Barangsiapa menerima penyaluran Psikotropika  selain  yang  ditetapkan  dalam Pasal  12  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(4)  Barangsiapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal  14  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (5)  Barangsiapa menerima penyerahan
Psikotropika  selain  yang  ditetapkan  dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah). Apabila  yang  menerima  penyerahan  itu pengguna,  maka  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal  61  Undang-Undang  No.5  Tahun 1997 tentang Psikotropika :
(1)  Barangsiapa :
a.  mengekspor
atau mengimpor Psikotropika  selain  yang  ditentukan dalam Pasal 16; atau b.  mengekspor atau mengimpor
Psikotropika  tanpa  surat  persetujuan ekspor  atau  surat  persetujuan  impor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 17; atau
c.  melaksanakan  pengangkutan  ekspor atau impor Psikotropika tanpa dilengkapi  dengan  surat  persetujuan ekspor  atau  surat  persetujuan  impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp.300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
(2)  Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada yang bertanggung  jawab  atas  pengangkutan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22  ayat  (1)  atau  Pasal  22  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal  62  Undang-Undang  No.5  Tahun 1997  tentang  Psikotropika    yakni  Barangsiapa secara  tanpa  hak,  memiliki  dan/atau  membawa Psikotropika  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
Edar atau mengedarkan adalah tindakan  atau  perbuatan  memindahkan dari  tangan  ke  tangan  lain  atau  dari tempat ke tempat yang lain. 9
Sediaan  farmasi  erat  kaitannya  dengan upaya  kesehatan,  menurut  pasal  1  angka  4 Undang-Undang  No.36  Tahun  2009  sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,  dan  kosmetika.  Sediaan  Farmasi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut dapat berupa obat keras, Psikotropika, Narkotika, obat tradisional dan kosmetika.
Ketentuan  mengenai  tindak  pidana mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  diatur  dalam  Pasal  197.  Rumusan yang  terdapat  dalam  pasal  ini  adalah:  Setiap orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.1.500.000.000,00  (satu  miliar lima ratus  juta rupiah).
Isi  dari  Pasal  106  ayat  (1)  Undang- Undang  No.36  Tahun  2009  tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :
Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. B.  Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Pengedar  Sediaan  Farmasi Tanpa  Izin  Edar  Di  Apotek  Gamma Medan (Studi Kasus Putusan No.2753 / Pid.B / 2013 / PN.Mdn.
Hukum pidana adalah salah satu bagian dari  hukum  publik,  oleh  karena  dalam  publik ini titik  sentralnya  adalah  kepentingan  umum. Dalam  doktrin  hukum  para  ahli  telah  sepakat bahwa  untuk  dapat  dikatakan  adanya  suatu pertanggungjawaban  pidana  harus  dipenuhi  3 (tiga) syarat yaitu:
1.  Harus  adanya  perbuatan    yang  dapat dipidana  yang  termasuk  didalam  rumusan dellik undang-undang.
2.  Perbuatan  itu  dapat  dipidana  dan  harus bertentangan atau melawan hukum.
3.  Harus ada kesalahan si pelaku. 10
Namun  A.Z  Abidin,  Guru  Besar  Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang
menyatakan unsur pertanggungjawaban pidana adalah
a. Kemampuan bertanggungjawab
b. Kesalahan baik itu sengaja atau kealpaan.
c. Tidak ada alasan pemaaf. 11 Pertanggungjawaban pidana erat
hubungannya dengan kesalahan oleh si petindak.  Adapun  unsur  kesalahan  ( schuld)
10 Moh.Hatta, Hukum  Kesehatan  dan  Sengketa Medik , Liberty Yogyakarta, 2013, h.165.
11 A.Z.Abidin, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983. hal.45-46.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu:
a. Bertentangan dengan hukum
( wederrechtelijk ).
b. Akibatnya dapat
diperkirakan
( voorzienbaarheid )
c. Akibat  itu  sebenarnya  dapat  dihindarkan ( overmijdbaarheid )
d. Dapat dipertanggungjawabkan. 12
Dalam  studi  kasus  putusan  No.  2753  / Pid.B  /  2013  /  PN.Medan  yang  bertanggung jawab adalah pemilik Apotek Gamma atas nama Darwis  (Pengedar)  yang  telah  melengkapi unsur-unsur dalam  Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)  Undang-Undang  RI  No.36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  atas  perbuatan  dengan sengaja  mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  serta  dijatuhkan  pidana  kepadanya dengan  pidana  penjara  1  (satu)  bulan  dan  15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Berdasarkan unsur dan syarat
bertanggungjawaban pidana  yaitu :
1.  Kemampuan bertanggungjawab
2.  Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
3.  Tidak ada alasan pemaaf. 13 Jika diaplikasikan dalam Kasus Putusan
No. 2753/Pid.B/2013/PN.Medan dikaitkan dengan  unsur  pertama  pertanggungjawaban pidana  maka  terdakwa/petindak  dalam  hal  ini pengedar  sebagai  pemilik  Apotek  Gamma
12 J.E.Jonkers :  Handbook  van  het  Nederlandsch , Indische Strafrecht, E.J.Brio,Leiden,1946.
13 A.Z.Abidin, Op.Cit , hal.44-45.
dianggap  mampu  bertanggungjawab  karena sehat  rohani  dan  jiwanya  serta  berada  diluar ketentuan  dalam  Pasal  44  KUHP,  kesalahan yang dimaksud adalah dengan sengaja mengedarkan  sediaan  sediaan  farmasi  tanpa izin edar sesuai Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang  RI  No.36  Tahun  2009  tentang Kesehatan, tidak ada alasan yang menghapuskan  kesalahan  oleh  pemilik  apotek yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin.
Unsur  ketiga  untuk  adanya  kesalahan dan sebagai pertanggungjawaban pidana adalah  tidak  terdapat  alasan  pemaaf,  dalam putusan No. Putusan No. 2753/Pid.B/2013/PN.Medan tidak adanya alasan-alasan  pemaaf,  pembenar  atau  yang dapat  menghilangkan  kesalahan  atau  sifat melawan  hukum  perbuatan  terdakwa  dalam  hal ini  pemilik  apotek  Gamma,  oleh  karena  itu terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  telah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya  yaitu  melanggar  ketentuan  dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI  No.36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan mengenai perbuatan dengan sengaja mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar serta  dijatuhkan  pidana  kepadanya  dengan pidana  penjara  1  (satu)  bulan  dan  15  (lima belas)  hari  dan  denda  sebesar  Rp.5.000.000,- (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan pida kurungan selama 1 (satu) bulan.
Dalam  hukum  pidana  ada  beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi Hakim untuk  membebaskan  atau  melepaskan pelaku/terdakwa
dari ancaman hukuman  yaitu  atas  dasar  alasan penghapusan  pidana 14 .  Alasan-alasan
14 H.M.Hamdani , Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus , Cet.1.PT.Refika Aditama,  Bandung, 2012. hal.7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tersebut  adalah  alasan  penghapus pidana  menurut  Undang-Undang,  baik itu  sebagai  alasan  pembenar  maupun sebagai alasan pemaaf.
Alasan-alasan  tidak  dapat  dipidananya
seseorang yaitu a.  Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut. b.  Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang
seseorang  yang  terletak  diluar  diri  orang tersebut.
Alasan  pemaaf  adalah  alasan-alasan yang  meghapuskan  kesalahan  dari  si pelaku/terdakwa. Alasan pemaaf adalah alasan  tidak  dipidananya  seseorang yang  telah  melakukan  perbuatan  yang mencocoki  rumusan  delik  disebabkan karena  tidak  sepantasnya  orang  itu dicela, tidak sepatutnya  dia disalahkan, maka  hal-hal  yang  menyebabkan  dia tidak  sepantasnya  dicela  itu  disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. 15 Berdasarkan ketiga unsur
pertanggungjawaban  pidana  maka  perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepadanya.
Putusan  Hakim  tentang  kwalifikasi kesalahan  pelaku  terhadap  pengenaan  Pasal 197  jo  Pasal  106  ayat  (1)  Undang-Undang  RI
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai
perbuatan dengan
sengaja
mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar sudah  benar  didasarkan  pada  pertimbangan yuridis.  Namun  penulis  tidak  sependapat dengan putusan Hakim tentang sanksi hukuman yang  dijatuhkan  sebagai  tanggung  jawab  yang dibebankan  kepada  terdakwa  berupa  pidana
15 Ibid , hal.30.
penjara  selama  1  (satu)  bulan  15  (lima  belas) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 1 (satu) bulan (berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 3 bulan penjara  dan  denda  Rp.5.000.000,-)  sebagai pertanggungjawaban  pidana  kepada  terdakwa belum    cukup  atau  tidak  tepat    untuk menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  untuk  tidak mengulangi  perbuatannya  lagi.  Dengan  alasan karena :
1.  Dengan  banyaknya  jumlah  obat-obatan keras,  Psikotropika  dan  Narkotika  yang  ia edarkan  tanpa  adanya  dokumen-dokumen resmi  mengindikasikan bahwa pelaku dapat melakukan penyalahgunaan peredaran Psikotropika  seperti  Psikotropika  Golongan IV Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang RI  No.5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika dan  Narkotika  dilingkungan  masyarakat dengan  berlindung  pada  keadaan/status pelaku  sebagai  seorang  Apoteker  yang mempunyai  wewenang  untuk  mengedarkan sediaan farmasi menurut peraturan perundang-Undangan.
2.  Budaya  melanggar  hukum  oleh  pelaku, padahal  yang  ia  ketahui  bahwa  sebagai Apoteker  dalam  melakukan  pengadaan sediaan  farmasi  harus  melalui  Pedagang Farmasi  bukan  pada salesman  freelance (pekerja bebas) yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan  sumber  atau  asal keberadaan  barangnya  dalam  hal  ini sediaan  farmasi  bisa  saja  sediaan  farmasi tersebut  tidak  memenuhi  standar  mutu keamanan,  kualitas  yang  tidak  baik,  tidak higienis, harga murah,  telah kadaluarsa dan terindikasi  palsu.  Jika  sediaan  farmasi tersebut  sampai  pada  tangan  masyarakat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
resikonya bukan hanya pada cacat permanen tetapi menyebabkan kematian.
Dalam  menegakkan  hukum  terdapat  3 (tiga)  tujuan  yang  harus  diperhatikan    yaitu kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan. Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  bahwa suatu  hukum  harus  dijalankan  dengan  cara yang  baik  dan  tepat,  hukum  yang  ditegakkan oleh penegak hukum harus menjamin kepastian hukum  demi  tegaknya  ketertiban  dan  keadilan dalam  kehidupan  masyarakat.  Ketidakpastian hukum  akan  menimbulkan  kekacauan  dalam kehidupan  masyarakat. 16 Jika  dikaitkan  dengan kesalahan  pengedar  sebagai  pemilik  Apotek Gamma  yang  mengedarkan  sediaan  farmasi tanpa  izin  edar  dan  atas  kesalahan  tersebut pengedar  sebagai  pemilik  Apotek  Gamma dipidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas)  hari  dan  denda  sebesar  Rp.5.000.000,- (lima  juta  rupiah).  Putusan  Hakim  atas  sanksi pidana  kepada  pemilik  Apotek  Gamma  tidak menjamin  kepastian  hukum  karena  terindikasi adanya kepentingan (intervensi).
Undang-undang  No.36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  sebagai  produk  hukum merumuskan  dalam  Pasal  197  bahwa  sanksi pidana  penjara  terhadap  setiap  orang  yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  dipidana dengan  pidana  penjara  maksimal  15  (lima belas) tahun penjara dan denda Rp.1.500.000.000  (satu  miliar  lima  ratus  juta rupiah). Sementara sanksi pidana yang diberikan  Hakim  dalam  Putusan  yaitu  1  (satu) bulan  penjara  merupakan  angka  yang  sangat jauh dari yang dirumuskan dalam Pasal undang-
undang tersebut.
Putusan
Hakim
16 M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  :  Penyidikan  dan  Penuntutan , Ed.2.Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.76.
menggambarkan  bahwa  hukum  dinegara  ini adalah  hukum  yang  tidak  menjamin  adanya suatu kepastian. Padahal akibat jangka panjang yang  ditimbulkan  atas  perbuatan  pelaku  dapat berupa  cacat  permanen  dan  kematian  jika dikonsumsi atau sampai ke tangan masyarakat.
Tujuan hukum berikutnya adalah kemanfaatan  hukum,  kemanfaatan  hukum  perlu diperhatikan karena setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum,  namun  dengan  tidak  sesuainya  sanksi hukum  yang  diberikan  oleh  Hakim    kepada pengedar  dalam  hal  ini  adalah  pemilik  Apotek Gamma  Medan  yang  mengedarkan  sediaan farmasi tanpa izin edar maka akan menimbulkan keresahan  ditengah  masyarakat  karena  sanksi hukum  tersebut  kurang  memberikan  efek  jera dan  akan  mengakibatkan  peredaran  sediaan farmasi  terus  meluas  dan  mudah  didapatkan serta  sulit  memutuskan  mata  rantai  kejahatan tersebut.
Putusan  Hakim  yang  menjatuhkan pidana  penjara  selama  1  (satu)  bulan  15  (lima belas)  hari  jelas  tidak  adil  karena  Hakim  tidak mempertimbangkan  dampak  jangka  panjang yang  ditimbulkan  atas    perbuatan  pengedar sebagai pemilik Apotek Gamma yang mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar. Dampak  negatif  tersebut  jika  sampai  pada tangan  masyarakat  kemudian  dikonsumsi  akan mengakibatkan  cacat  permanen  dan  kematian serta tidak akan memutus mata rantai peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin  karena alasan  bebasnya  dan  ringannya  sanksi  pidana bagi  penyedia  sarana  sediaan  farmasi  seperti Apotek Gamma sebagai pengedar yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.
C.  Peran  Penyidik    Pegawai  Negeri  Sipil
Balai  Besar  Pom  Dalam  Proses

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penyelesaian Kasus Peredaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar .
Dalam kasus peredaran sediaan farmasi tanpa  izin  edar,  yang  berwenang  dalam melakukan  penyidikan  adalah  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  Balai  Besar  Pengawasan  Makanan (BBPOM)  yang  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis  di  lingkungan  Badan  Pengawas  Obat dan Makanan menurut Peraturan Kepala BPOM No.14  Tahun  2014  tentang  organisasi  dan  tata kerja  unit  pelaksana  teknis  dilingkungan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Tugas  dan wewenang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  BBPOM  tertera  dalam  Pasal  189 Undang-Undang  No.36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan yaitu :
(1)  Selain  penyidik  polisi  Negara  Republik Indonesia,  kepada  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil  tertentu  di  lingkungan  pemerintahan yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang kesehatan  juga  diberi  wewenang  khusus sebagai  penyidik  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  No.8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang kesehatan.
(2)  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) berwenang :
a.  Melakukan pemeriksaan atas kebenaran  laporan  serta  keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
b.  Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana dibidang kesehatan;
c.  Meminta  keterangan  dan  bahan  bukti dari orang atau badan hukum sehubungan  dengan  tindak  pidana  di bidang kesehatan;
d.  Melakukan  pemeriksaan  atas  surat dan/atau  dokumen  lain  tentang  tindak pidana di bidang kesehatan;
e.  Melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan bahan  atau  barang  bukti  dalam  perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
f. Meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak pidana dibidang kesehatan;
g.  Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber Bapak Mangandar Marbun sebagai Kepala  Seksi  Penyidikan  BBPOM  Wilayah Medan,  penemuan  tindak  pidana  peredaran sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  biasanya melalui 2 (dua) sumber yaitu laporan masyarakat  dan  penemuan  langsung  oleh aparat  dalam  proses  investigasi  atau  pihak Serlik  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan Makanan  yang  melihat  dan  telah  melakukan pemeriksaan  rutin  dan  mendapati  adanya dugaan  terjadinya  tindak  pidana  peredaran sediaan  farmasi  tanpa  kemudian  memberikan laporan  ke  penyidik  pegawai  negeri  sipil  Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan .
Setelah  penyidik  pegawai  negeri  sipil Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan menerima  laporan  tentang  dugaan  terjadinya tindak  pidana  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  baik  dari  masyarakat  atau  dari  pihak Serlik  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan Makanan,  maka  penyidik  pegawai  negeri  sipil Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan langsung  melakukan  pemeriksaan  atas  laporan atau  keterangan  tersebut.  Pemeriksaan  atas laporan  atau  keterangan  tersebut  dengan  cara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
langsung  melakukan  pemeriksaan  ditempat kejadian  perkara  (TKP)  atau  ditempat  yang diduga  terjadinya  tindak  pidana  peredaran sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  seperti  Apotek Gamma  Medan  dengan  sebelumnya  membawa Surat  Perintah  Tugas  dari  Kepala  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yaitu  Surat Perintah  Penyidikan  yang  dikeluarkan  oleh Kepala Balai Besar POM.
Pemeriksaan  pertama  yang  dilakukan adalah  memanggil,  memeriksa  serta  meminta keterangan  dan  barang  bukti    dari  orang  yang disangka  melakukan  atau  sebagai  saksi  dalam tindak  pidana  mengedarkan  sediaan  farmasi tanpa izin edar.
Selanjutnya  dilakukan  penggeledahan yaitu  tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman  seseorang  atau  untuk  melakukan pemeriksaan.    Penggeledahan  berfungsi  untuk menemukan  dan  mengumpulkan  alat  atau barang  bukti  sekaligus  menemukan  atau menangkap  seseorang  yang  diduga  telah melakukan tindak pidana. Pada saat penggeledahan,  selain  penangkapan  maka dapat dilakukan penyitaan. 17
Berdasarkan wawancara terhadap narasumber Bapak Mangandar Marbun sebagai Kepala  Seksi  Penyidikan  BBPOM  Wilayah Medan, penggeledahan dilakukan disetiap ruangan  tertentu  yang  diduga    terdapat  barang bukti  obat-obatan,  barang  bukti  pembukuan, pencatatan  dan  barang  bukti  dokumen  lain. Dalam  hal  tindak  pidana  peredaran  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar  Proses  yang  dilakukan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)
17 L  and  J  Law  Firma, Mempertahankan  Hak  dan Membela  Diri  Dihadapan  Polisi ,  Jaksa  dan  Hakim,  :  Bila Terjerat  Kasus  Hukum,Cet.1.Rana  Pustaka,  Jakarta,  2012, hal.25.
BBPOM  adalah  menggeledah  setiap  ruangan yang dicurigai menyimpan barang bukti, kemudian  jika  ditemukan  sediaan  farmasi  atau obat-obat  maka  dilakukan  pendataan  misalnya obat  yang  berupa  Narkotika,  Psikotropika  dan obat-obatan keras lainnya, lalu meminta kepada pemilik  apotek  untuk  menunjukkan  dokumen- dokumen  perihal  pengadaan  sediaan  farmasi atau obat-obatan tersebut seperti SP atau surat pesanan yang telah ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) serta faktur  pembelian  obat  dari  distributor,  jika pemilik  Apotek  tidak  dapat  menunjukkan dokumen-dokumen  resmi  tersebut  dikarenakan pemilik  Apotek  dalam  hal  ini  disebut  sebagai pengedar  memperolehnya  bukan  dari  pihak- pihak  yang  diatur  secara  resmi  dan  berwenang untuk  mendistribusikannya  seperti  PBF  maka dilakukan  penyitaan,  Barang  sitaan  kemudian dibungkus dan dilakukan penyegelan. Penggeledahan,  penyitaan  dan  pembungkusan dan/atau  penyegelan  harus  tertuang  dalam berita acara. 18
Setelah  proses  tersebut  selesai  guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, maka perlu memanggil  pemilik  Apotek  untuk  didengar keterangannya  untuk  menghadap  penyidik BBPOM.  Pada  proses  penyidikan  pelaku  tidak ditahan.  Apabila  penyidikan  telah  selesai, penyidik  menyerahkan  tanggungjawab  atas tersangka  dan  barang  bukti  kepada  penuntut Umum.
Adapun  alur  dan  proses  pemberkasan yang  dilakukan  oleh  penyidik    pegawai  negeri sipil  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap
18 Wawancara  dengan Bapak  Mangandar  Marbun sebagai  Kepala  Seksi  Penyidikan  Pegawai  Negeri  Sipil BBPOM Medan, Hari Kamis 04 Mei 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa izin edar adalah:
a.  Petugas
(1)  Badan POM/BB POM (PPNS dan Staff) (2)  Polda/Polres setempat
(3)  Dinas, Dep.Kes.Kab/Kodya
 Surat tugas penyidikan
 Surat perintah penggeledahan
 Surat perintah penyitaan
Catatan : Surat tersebut diatas ditandatangani oleh kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS),  dalam  hal  ini  unit  pelaksana tekhnisnya yaitu Kepala BBPOM di Kota Medan.
b.  Pemeriksaan ke sasaran
c.  Tersangka
(1)  Surat  penggilan  tersangka  (ke  kantor Badan POM/BBPOM)
(2)  Berita Acara Penggeledahan (3)  Berita acara penyitaan
(4)  Surat tanda penerimaan barang bukti
Barang bukti dihitung, dicatat, ditandatangani tersangka dan PPNS, selanjutnya dibawa ke Kantor Badan POM/Balai POM.
(5)  Laporan kejadian
d.  Di Kantor Badan POM dibuat :
(1)  Berita acara pemeriksaan tersangka
(2)  Berita acara pembungkusan/penyegelan barang bukti e.  Penyidik Badan POM membuat : (1)  Surat permohonan persetujuan penggeledahan (2)  Surat persetujuan penyitaan Dengan lampiran :
(a)  Laporan kejadian (b)  Surat perintah penggeledahan (c)  Berita acara penggeledahan (d)  Surat perintah penyitaan (e)  Berita acara penyitaan
(f)  Surat  tanda  penerimaan-lampiran daftar barang bukti
Kemudian terbit :
(a)  Surat penetapan persetujuan penggeledahan (b)  Surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti Catatan:  Surat Permohonan persetujuan
penggeledahan dan penyitaan
ditujuan ke Pengadilan negeri setempat
f. Dibuat  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan (SDPP)
Lampiran :
(1)  Laporan kejadian
(2)  Surat Tugas
Dikirim ke :
(1)  Kejaksaan Tinggi melalui Kapolda (2)  Kejaksaan Negeri setempat
Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Mangandar Marbun sebagai Kepala  Seksi  Penyidikan  BBPOM  Wilayah Medan  mengenai  kendala  dan  hambatan sebagai  penyidik  ketika  menjalankan  proses penyelesaikan kasus peredaran sediaan farmasi tanpa  izin  edar,  seperti  masih  kurang  optimal didalam menanggulangi dan penyidikan terhadap  tindak  pidana  yang  berhubungan dengan obat dan makanan khususnya mengenai  peredaran  sediian farmasi tanpa  izin, hal ini disebabkan oleh :
1.  Kegiatan  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa izin edar di back up oleh oknum dan aparat- aparat  tertentu  bahkan  preman,  yang mengancam  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) BBPOM ketika melakukan penyidikan  bahkan  terdapat  pengalaman bahwa  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  BBPOM  pernah  ditodong  senjata dan  disekap  oleh  para  preman  ketika melakukan penyidikan.
2.  Kurangnya  pengalaman  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
3.  Kurangnya koordinasi dengan penyidik Polri dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  dalam proses penyidikan perkara pidana.
Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum dapat menimbulkan tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masing-masing sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.
4.  Kurangnya penguasaan prosedur dan materi  hukum  oleh  Penyidik    Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan  karena penyidik  pegawai  negeri  sipil  bukanlah berasal  dari  bidang  hukum  tetapi  Apoteker atau farmasi.
5.  Tidak adanya pendampingan oleh kepolisian pada saat proses penyidikan.
6.  Tidak  difasilitasinya  sarana  dan  prasarana khususnya  mengenai  pengadaan  barang untuk  pengawasan  sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  melalui  media  sosial  karena sampai  saat  ini  masih  menumpang  pada Subdit Cyber Crime Polda Sumatera Utara.
7.  Tidak  adanya  kewenangan  untuk menahan, ditakutkan pelaku  melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.
8.  Ketika  berkas  hasil  penyidikan  sudah
lengkap  dan  dilimpahkan  ke  kejaksaan, pendapat  Jaksa  penuntut  umum  selalu multitafsir  atau  terkesan  bias  dan/atau selalu  berlainan  dengan  maksud  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  BBPOM Medan . 19
9.  Masyarakat  masih  kurang  kooperatif  dalam mengungkap tindak pidana peredaran
sediaan  farmasi  tanpa  izin,  terbukti  dengan tidak  adanya  laporan  dari  masyarakat mengenai  tindak  pidana  peredaran  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar  ini  ke  pihak  Balai Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Kota Medan  dan  kepolisian  sehingga  pihak penyidik  harus  berperan  aktif  sendiri  untuk mengungkap kejahatan.
19 Wawancara  dengan Bapak  Mangandar  Marbun sebagai  Kepala  Seksi  Penyidikan  Pegawai  Negeri  Sipil BBPOM Medan, Hari Kamis 04 Mei 2017, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan.
Permasalahan  diatas  sering  menjadi kendala  dan  hambatan  yang  dialami  oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Kota  Medan. Bukan  hanya  itu  saja,  permasalahan  yang dihadapi  penyidik  pegawai  negeri  sipil  Balai Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Medan adalah ketakutan dan ketidakberanian melakukan penyidikan tanpa adanya pendampingan  dari  Polri  karena  berdasarkan pengalaman  ketika  melakukan  penyidikan, bahwa    penyidik  pegawai  negeri  sipil  BBPOM mendapatkan  ancaman  dan  penyekapan  yang dilakukan oleh preman bayaran dari perusahaan atau  pelaku  yang  melakukan  produksi  dan peredaran  dibidang  produk  terapetik,  produk biologi,  Narkotika,  Psikotropika,  Precursor,  zat adiktif,  makanan-minuman,  obat  tradisional, kosmetika,  alat  kesehatan,  bahan  berbahaya dan produk komplemen.
Menurut Kepala Seksi Penyidikan BBPOM  wilayah  Medan,  solusi  terhadap kendala-kendala  dan  hambatan  yang  dirasakan oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) BBPOM  Medan  dalam  penyelesaian  kasus peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar adalah :
a.  Koordinasi  lintas  sektor  atau  semua  unsur terkait bekerja lebih efektif
b.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) BBPOM Medan difasilitasi tempat penahanan.
c.  Alat  dukung  atau  sarana  dan  prasarana disediakan  jadi  tidak  perlu  menumpang pada subdit cyber crime Polda Sumut.
d.  Agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa Penyidik Pegawai
Negeri  Sipil  (PPNS)  BBPOM  Medan, sebaiknya terdapat back up atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pendampingan dari kepolisian dalam proses penyidikan,  sebenarnya  Penyidik  Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) BBPOM sudah difasilitasi senjata namun dikarenakan faktor moral  dan  batin  dari  penyidik maka mereka belum  mampu  atau  tidak  berani  untuk menggunakannya.
Dalam  kasus  tindak  pidana  peredaran sediaan  farmasi  tanpa izin  edar  di  Kota  Medan, penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat  dan  Makanan  terus  berupaya  untuk memberantas  tindak  pidana  peredaran  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar    yang  terjadi  di  Kota Medan.  Berbagai  tindakan  telah  dilakukan  oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  Balai  Besar Pengawasan  Obat  dan  Makanan,  mulai  dari tindakan preventif (pencegahan) sampai tindakan represif (penindakan).
Untuk mencegah agar peredaran sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar  ini  tidak bertambah  marak terjadi,  maka penyidik pegawai  negeri  sipil  Balai  Besar  Pengawasan Obat  dan  Makanan  Kota  Medan  sering melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan para pedagang tentang bahayanya mengedarkan  sediaan  farmasi  tanpa  izin    yang dilarang  peredarannya  oleh  Balai  Pengawasan Obat  dan  Makanan  karena  dapat  diberikan sanksi  pidana  dan    kualitas  sediaan  farmasi tanpa  izin  yang  diedarkan  tidak  memiliki kualitas,  mutu  dan  tidak  terjamin  keasliannya ketika suatu saat dikonsumsi dapat menimbulkan  dampat  negatif  seperti  cacat permanen  bahkan  berakibat  fatal  hingga terjadinya kematian.
III.  Penutup
A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan hukum pidana terhadap peredaran  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar
dapat  ditemukan  dalam  pasal  386  ayat  (1) dan  (2)  kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  No.5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika,  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang No.  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi  dan  Alat  Kesehatan.  Pengaturan hukum  tersebut  pada  intinya  melarang peredaran  sediaan  farmasi  yang  tidak memiliki  izin  karena  alasan  palsu,  tidak adanya dokumen resmi, tanpa hak dan tidak memiliki kualitas dan mutu yang terjamin.
2.  Pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar  sediaan  farmasi  tanpa  izin  edar yang  merupakan  pemilik  Apotek  Gamma Medan dalam Putusan No.2753/Pid.B/2013/PN.MDN, terdakwa atas nama Darwis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya karena telah  memenuhi  unsur-unsur  pidana  yaitu perbuatan yang tercantum dalam Pasal 197 Jo.Pasal  106  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  mengenai  perbuatan dengan  sengaja  mengedarkan  sediaan farmasi  yang  tidak memiliki izin  edar,    tidak ada alasan yang menghapuskan pidana dan terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab (sehat rohani dan
jasmani). Terdakwa dikenakan sanksi pidana  penjara  selama  (satu)  bulan  dan  15 (lima  belas)  hari  serta  denda  sebesar Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah).  Sanksi hukum  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan asas  keadilan  dan  kemanfaatan  karena

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukuman 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terlalu  singkat  dan  tidak  menimbulkan  efek jera  bagi  pelaku  serta  akan    menimbulkan keresahan  ditengah  masyarakat  karena singkatnya  hukuman  yang  tidak  akan memutus  mata  rantai  kejahatan  peredaran sediaan farmasi tanpa izin
3.  Peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
(PPNS)  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan Makanan  adalah  sebagai  Penyidik  yang memiliki  wewenang  sebagaimana  tertera dalam  Pasal  Undang-Undang  Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal  7  ayat  (2)  Jo.  Pasal  6  ayat  (1)  serta Bab  XIX  mengenai  Penyidikan  dalam  Pasal 189  Undang-Undang  No.36  Tahun  2009
Tentang Kesehatan. Jalannya proses
penyidikan dan pemberkasan sampai dilimpahkan  ke  Kejaksaan  sebenarnya memiliki  proses  yang  sama  dengan  Polri. Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Medan  seperti  Kegiatan  peredaran  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar  di back  up oleh oknum  dan  aparat-aparat  tertentu  bahkan preman,  kurangnya  koordinasi  dengan penyidik  Polri  dan  aparat  penegak  hukum lainnya  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana,  tidak  difasilitasinya  sarana  dan prasarana, kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  tugas- tugas  penyidikan  tindak  pidana  serta masyarakat  masih  kurang  kooperatif  dalam mengungkap tindak pidana peredaran sediaan  farmasi  tanpa  izin,  Terhadap kendala  tersebut  maka  terdapat  beberapa solusi  yang  diberikan  oleh  narasumber seperti  Koordinasi  lintas  sektor  atau  semua unsur  terkait  bekerja  lebih  efektif,  sarana dan  prasarana  disediakan  jadi  tidak  perlu
menumpang  pada  subdit cyber crime Polda Sumut  saat  penyelesaian  kasus  peredaran sediaan  farmasi  melalui  media  internet, Pendampingan langsung dari pihak kepolisian ketika melaksanakan penyidikan. B.  Saran
1.  Dalam penanganan tindak pidana pengedaran  dan  penyalahgunaan  sediaan farmasi  tanpa  izin  edar,  hendaknya  dibuat suatu  peraturan  yang  khusus  mengatur mengenai Farmasi sehingga dalam menangani  tindak  pidana  ini  para  aparat hukum  dan  para  pihak  yang  terkait  dapat menindak  dengan  tegas  karena  payung hukum terhadap kejahatan ini sudah jelas. 2.  Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak  jangka  panjang  yang  ditimbulkan atas  perbuatan    pengedar  sediaan  farmasi tanpa  izin  yang  sekaligus  merupakan pemilik Apotek Gamma Medan. Hukuman 1 (satu)  bulan  dengan  masa  percobaan bukanlah sebuah efek jera .
3.  Untuk  mengoptimalkan  kinerja  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  BBPOM,  sebaiknya pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana  kerja  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS)  BBPOM  dan  memberikan dukungan  serta  pendampingan  saat  proses penyidikan  agar  tidak  adanya  tindakan ancaman  atau  kontak  fisik  yang  dilakukan oleh  preman  atau  oknum-oknum  yang mengambil  keuntungan  dengan  membela pelaku  peredaran  sediaan  farmasi  tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
A.Z.Abidin, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
H.M.Hamdani ,  Alasan  Penghapus  Pidana  : Teori  dan  Studi  Kasus ,  Cet.1.PT.Refika
Aditama, Bandung, 2012.
J.E.Jonkers :  Handbook  van  het  Nederlandsch , Indische Strafrecht, E.J.Brio,Leiden.
L  and  J  Law  Firma, Mempertahankan  Hak  dan Membela  Diri  Dihadapan  Polisi ,  Jaksa dan  Hakim,  :  Bila  Terjerat  Kasus Hukum,Cet.1.Rana  Pustaka,  Jakarta, 2012.
M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  :  Penyidikan dan  Penuntutan ,  Ed.2.Cet.1,  Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Moh.Hatta, Hukum  Kesehatan  dan  Sengketa
Medik , Liberty Yogyakarta, 2013.
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi
Pasal, Politeia, Bogor.
Soekidjo  Notoadmodjo, Etika  dan  Hukum Kesehatan ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2010. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, Cet,3.  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 1986.
Wawancara  dengan  Bapak  Mangandar  Marbun sebagai Kepala Seksi Penyidikan Pegawai  Negeri  Sipil  BBPOM  Medan, Hari  Kamis  04  Mei  2017,  Bertempat  di
Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan Makanan Kota Medan.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  No.36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Undang-Undang  No.5  Tahun  1997  tentang Psikotropika.
Peraturan  Pemerintah  No.51  Tahun  2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  :  72  Tahun  1998  tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.3  Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan,
Pemusnahan  dan  Pelaporan  Narkotika,
Psikotropika  dan  Prekursor  Farmasi Perubahan  atas  Permenkes  RI  No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No  35  Tahun 2014  Standar  Pelayanan  Kefarmasian Di Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 917/Menkes/Per/X/1993  tentang  wajib daftar obat jadi. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika.

## C.  Internet
Data  bersumber  dari  Social  Media  Instagram yang  diakses  pada  tanggal  17  April 2017  Pukul  :  10.15  Wib  pada  akun pribadi @TaufiqRamadhan.
Kemasan  Berpengaman  Bedakan  Obat  Palsu , www.  Sinar  Harapan.  Com,    diakses tanggal 4 April 2014 Pukul.17.22 wib.
Pendapat,Sekretaris International Pharmaceutical  Manufacturers  Group (IPMG)  Evie  Yulin  dikutip  dalam :http://industri.bisnis.com/read/2015060 2/257/439477/peredaran-obat-ilegal- rusak-citra perusahaan-farmasi diakses  tanggal  11  April  2016  Pukul 10.10 wib. Putusan  No.  2753  /  Pid.  B  /  2013  /  PN.MDN, Putusan.Mahkamah agung.go.id, diakses  pada  tanggal  12  Agustus 2016.Pukul. 10.00.