• Natsri Anshari
Peran Perwira Hukum dalam Operasi Militer
• Devy Sondakh Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan  Perang yang Dilakukan olehAnggota DinasAngkatan Laut
• Salvador Gedeon de Jesus Soares Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Private  Military Contractor  menurut  Hukum  Humaniter  dan  Hukum  Nasional
Amerika Serikat (Studi Kasus: Blackwater USA di lrak)
• Fria Almira Pelanggaran  Hukum  Humaniter  terhadap  Tawanan  Perang lrak  oleh  Tentara Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:  Penyiksaan Tawanan Perang lrak di PenjaraAbu Ghraib)
• Nobuo Hayashi Introduction to International Criminal Law
• •
• Laporan  International  Bar  Association  tentang  Mahkamah Pidana lnternasional (ICC)
• Terjemahan  Konvensi  Den  Haag V tahun 1907 tentang  Hak­ hak dan Kewajiban-kewajiban  Negara Netral dalam  Perang di Darat
Diterbitkan  atas kerjasama  dengan  FRR  Law  Office

## JURNAL HUKUM HUMANITER
Diterbitkan oleh Pusat  Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas Trisakti
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH. Haryomataram,  S.H. Prof. Timothy L. H. McCormack Prof.  Dr. Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL.M.,  Ph.  D
Brigjen. TNI  (Purn) PLT. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Kol.  (Chk.)  Natsri Anshari,  S.H.,  LL.M.
Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M. Fadillah Agus,  S.H.,  M.H.
Pemimpin  Redaksi: Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. Aji Wibowo, S.H., M.H Kushartoyo  Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia Zuhra, S.H., LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
5ekretariat: Ade Alfay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi,  S.E. Agung Wibowo,  Amd
Alamat  Redaksi: Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa No. 1, Gedung H Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 11440 Tlp./Faks.: (021 )563-7747 E-mail: jurnal_humaniter@yahoo.co.id
Jurnal  Hukum H umaniter terbit setiap  enam  bulan  pada bulan April  dan  Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  rasa  syukur  hanya  kami  panjatkan  ke hadirat  Allah  Ta'ala  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka JURNAL  HUKUM  HUMANITER  ini  dapat  hadir  kembali  di tangan para  pembaca.

## Pembaca yang budiman,
JURNAL HUKUM HUMANITER edisi ke tujuh ini menyajikan beberapa  artikel  utama,  yang  membahas  salah  satu  topik dalam  hukum  humaniter,  yaitu  bagaimana  peranan  seorang perwira  hukum  dalam  suatu  sengketa  bersenjata  khususnya menjelang  perencanaan  maupun  persiapan  operasi-operasi militer.  Dibahas  pula  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan dalam  peperangan  di  laut,  yang  menguji  kembali  berlakunya asas-asas  hukum  humaniter  dalam  sengketa  bersenjata internasional. Di samping  itu,  diketengahkan juga tulisan yang masih  berkaitan  dengan  masalah  privatisasi  jasa  militer  pada edisi  sebelumnya,  namun  kali  ini  khususnya  yang  dilakukan oleh Private  Military  Company  Blackwater Amerika  Serikat  di Irak.  Masalah  pelanggaran-pelanggaran  hukum  humaniter juga dibahas dalam edisi ini, khususnya  perlakuan dari tentara Amerika  Serikat  kepada  tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu Ghraib.  Sebagai  artikel  pendukung,  Redaksi  memilih  artikel yang  membahas  mengenai  prinsip  tanggung-jawab  pidana individu  yang  berkaitan  dengan  kejahatan  intemasional seperti kejahatan  perang.
Adapun  mengenai  isi  "Kolom"  kali  ini  memuat  laporan perkembangan  terbaru  dari  Mahkamah  Pidana  Internasional, yang  terutama  menyoroti  aspek-aspek  hukum  acara  dalam Kamar-kamar Peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sedangkan  untuk  terjemahan  pef)an11an  internasional  di bidang  hukum  humaniter,  disajikan terjemahan  Konvensi  Den Haag  V  tahun  1907  mengenai  Hak-hak  dan  Kewajiban­ kewajiban  Negara  Netral  dan  Orang-orang  Netral  dalam Perang di Darat.
Penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER  untuk  edisi Oktober 2008  ini  terwujud  berkat kerjasama  dengan  FRR Law Office,  yang  telah  berkomitmen  dalam  rangka  mengembang­ kan  hukum  humaniter  di  Indonesia.  Akhirnya  kami  meng­ harapkan  tulisan-tulisan  ilmiah  dari  berbagai  kalangan masyarakat  pemerhati  hukum  humaniter,  dan  juga  masukan dari  pembaca  berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif  bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Selamat membaca.
Redaksi
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol.  4.  No.  7

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him 1 .   Natsri Anshari
Peran  Perwira  Hukum dalam Operasi Militer. . . . . . . .  ..  ..   1222
2.  Devy Sondakh
Aspek-aspek  Hukum  Humaniter  dalam  Kejahatan Perang  yang  Dilakukan  oleh  Anggota  Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional . .  ..  ..  .. . .  .. .   1248

## 3.  Salvador Gedeon  de Jesus Soares
Status  dan  Pertanggungjawaban  Hukum Private Military  Contractor Menurut  Hukum  Humaniter  dan Hukum  Nasional  Amerika  Serikat  (Studi  Kasus:
Blackwater USA di Irak) . . . .  ..  . .. . .  ..  .. . .  .. .. .. . .  ..  .. . .  ..  ..  ..  ..  .  1288

## 4.  Fria Almira  Mardiatiwi
Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  (Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) . . . . 1317

## ARTIKEL PENDUKUNG

## Nobuo Hayashi
Introduction  to  International Criminal Law. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1355

## KOLOM
1 .   Laporan International  Bar  Association tentang
Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1365
2.  Terjemahan  Konvensi  Den  Haag  V  1907  tentang Hak-Hak  dan  Kewajiban-kewajiban  Negara  Netral dan Orang-orang Netral dalam Perang di  Darat . . . . .  ..  .  1398

## PELANGGARAN  B E RAT  H U KU M
H U MANITER (STU DI  KASUS TENTANG
TAWANAN  PERANG  I RAK  DI  PE NJARA
ABU  G H RAI B)

## Fria Almira  Mardiatiwi1

## Abstrak
Menurut  hukum  humaniter,  tawanan  perang  harus  diperlakukan secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari  tindakan  kekerasan  serta dihormati  pribadi  dan  martabatnya.  Namun,  pada  kenyataannya  di penjara Abu Ghraib  mereka justru  mendapat  penyiksaan secara  fisik dan  mental,  perkosaan,  bahkan  mengalami  pencurian  organ  tubuh oleh  tentara  Amerika  Serikat.  Penyiksaan  tersebut  merupakan pelanggaran  terhadap  Konvensi  Jenewa 1949, khususnya  Konvensi Jenewa III mengenai  Perlakuan  terhadap Tawanan  Perang,  Protokol Tambahan I  1977, Konvensi  Anti  Penyiksaan  serta  Statuta  Roma 1998. Penyiksaan  tersebut menurut  penulis  memenuhi  unsur tindak pidana  pelanggaran  berat (grave breaches) dan  kejahatan  perang (war crimes).
Kata  Kunci: Tawanan  perang,  pelanggaran  berat,  kejahatan perang,  penjara  Abu  Ghraib,  Konvensi  Jenewa III tahun 1949.

## A.  Pendahuluan
Peristiwa 11 September 200 1 telah  membawa  perubahan besar  bagi  pemerintah  Amerika  Serikat  (AS),  terutama  dalam penyusunan  kebijakan  nasional,  maupun  kebijaka n   luar
1 Fria  Almira  Mardiatiwi,  adalah  mahasiswi  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti yang mengambil Jurusan Hukum Internasional, dapat  dihubungi  d i : fria.almira@yahoo.com
negeri.  Kebijakan  nasional  secara  khusus  ditujukan  untuk meningkatkan  keamanan  nasional  AS  yang  terlihat  melalui peningkatan�  anggaran  militernya  dan  dimulainya  berbagai operasi  terhadap  kelompok-kelompok  teroris  di  dunia,  salah satunya  adalah  kelompok  teroris  di  Irak.  Kemudian,  hal tersebut  diwujudkan  dengan  menggelar  Operasi  Pembebasan Irak  (invasi  Irak)  yang  menggunakan  kekuatan  militer  untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok tersebut. 2
Tujuan-tujuan  resmi  yang  ditetapkan  oleh  pemerintahan Bush  dalam  menginvasi  Irak  ialah  untuk  melucuti  senjata pemusnah massal  Irak,  menggulingkan pemerintahan Saddam Husein dan  menjaga keamanan negara-negara. Selain alasan­ alasan  tersebut,  Operasi  Pembebasan  Irak  ini  dinyatakan sebagai  refleksi  atas  bentuk  kepedulian  AS  untuk  mencegah serta  mengakhiri  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  di  dalam negeri  Irak.  Tepatnya  pada  20  Maret  2003,  Presiden  George W. Bush telah memerintahkan serangan koalisi terhadap Irak.
Invasi  Irak  oleh  AS  ini  kemudian  berkembang  dan  me­ munculkan  satu  masalah  lain,  yaitu  tindakan-tindakan penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  militer AS terhadap  tawanan perang  di  penjara  Abu  Ghraib,  Irak.  Selama  invasi  AS  dan sekutunya  yang  tergabung  dalam  Pasukan  Koalisi,  banyak tentara  Irak,  milisi,  dan  warga  sipil  yang  tertangkap  oleh  AS kemudian ditahan  di  berbagai penjara  di  seluruh Irak.  Penjara Abu  Ghraib  adalah  salah  satunya  dan  dikelola  oleh  pasukan AS.
Terbongkarnya  praktik  penyiksaan  terhadap  sejumlah tawanan  perang  Irak  di  penjara  Abu  Ghraib  ini  ber.mula  dari ditemukannya  penyiksaan  oleh  tentara  AS  yang  diungkap pertama  kali  melalui  stasiun  televisi  CBS pada  29  April  2004. Di  antara  foto-foto  yang  ditayangkan  CBS  dalam  acara  60
2 Karen  J.  Greenberg  & Joshua  L.  Dratel  (eds), The  Torture  Paper:  The Road  to Abu Ghraib,  22 June 2004.
Minutes II  tersebut  menggambarkan  bagaimana  seorang tawanan  lrak  berdiri  di  atas  sebuah  peti  dan  ditutup kepalanya.  Di  kedua  tangannya  terpasang  kabel-kabel.  CBS melaporkan bahwa tawanan itu telah diberitahu jika  ia jatuh ia akan  mati  karena  tersengat  listrik.  Foto  lain  menggambarkan bagaimana  sejumlah  tawanan  pria  dipaksa  telanjang  dengan kepala  ditutup  dan  memperagakan  seks  oral,  sementara serdadu AS menyaksikannya sambil tertawa-tawa. 3
Kisah  penyiksaan  kian  jelas  dengan  munculnya  tulisan Seymour  M.  Hersh,  berjudul  Torture at  Abu  Ghraib dalam mingguan  The New  Yo'*er edisi 10 Mei 2004. Tulisan  tersebut memuat  laporan  sebanyak 53 halaman  (awalnya  bersifat rahasia  dan  khusus  untuk  Pimpinan  Angkatan  Darat)  dari Mayor  Jenderal  Antonio  M.  Taguba.  Laporan  tersebut merupakan  hasil  investigasi  dan  wawancara  Taguba  terhadap para  tawanan  dan  sipir  serta  tentara AS yang  terlibat penyiksaan  di  penjara  Abu  Ghraib  antara  bulan  Oktober hingga Desember 2003.4
Beberapa  bentuk  penyiksaan  yang  diterima  oleh  para tawanan  perang  di  penjara  Abu  Ghraib  menurut  laporan Taguba tersebut di antaranya  adalah  penuangan  cairan fosfor atau  air  es  ke  tubuh  telanjang  tawanan,  pemukulan  dengan gagang  sapu  atau  kursi,  pemerkosaan  terhadap  tawanan lelaki  dan  perempuan,  penggunaan  anjing  militer  untuk mengintimidasi  tawanan  dan  sering  pula  anjing-anjing  itu benar-benar  menggigit.  Kemudian  sebagai  bagian  dari
3 Rebecca  Leung,  "Abuse  of  Iraqi  POWs  by  Gls  Probed :  60  Minutes  II  Has Exclusive  Report on Alleged  Mistreatment", CBN  News, April  28,  2004,  (On-line), tersedia di
4 Seymour  Hersh,  "Torture  at  Abu  Ghraib:  American  soldiers  brutalized  Iraqis. How far  up  does  the  responsibility go?", The New  Yorker, May  10,  2004,  (On­ line),  tersedia  di dan Investigation  of  the BOdh Military  Police  Brigade ( Taguba's  Report  on Prisoners  Abuse  at  Abu  Ghraib), (On-line),  tersedia  di
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol.  4.  No. 7
penyiksaan  yang  ada,  para  tawanan  seringkali  dipukuli  oleh personil-personil  militer  yang  bertugas,  ditempatkan  selama 23 jam  sehari  dalam  sebuah  sel  beton  sempit tanpa  cahaya matahari,  digantung terbalik dengan  rantai  dari  atap,  dilumuri tinja  manusia,  dipermalukan  secara  seksual,  dibakar,  dikunci dalam kotak-kotak dan  menjadi bahan hinaan.5
Perlakuan  tentara  Amerika  Serikat  terhadap  tawanan perang  Irak  di  penjara  Abu  Ghraib  tersebut  melanggar Konvensi Jenewa Tahun  1949, khususnya  Konvensi III Jenewa Tahun  1949  mengenai  Perlakuan  terhadap  Tawanan  Perang yang  dalam  Pasal 13 diatur  bahwa  tawanan  perang  harus diperlakukan  secara  manusiawi  dan  melarang  dilakukannya perbuatan-perbuatan  yang  membahayakan  kesehatan  atau jiwanya,  terutama  pengudungan  (pencideraan)  jasmani  dan percobaan-percobaan  kedokteran  atau  ilmiah  lain  apapun yang tidak dilakukan untuk kepentingan  kesehatan si tawanan perang.
Tawanan  perang  juga  harus  selalu  dilindungi  terhadap segala  bentuk  tindakan  kekerasan  dan  ancaman  (intimidasi), demikian  pula terhadap penghinaan-penghinaan dan tontonan umum. Juga dilarang untuk melakukan  pembalasan (reprisals) terhadap  tawanan  perang.  Setiap  perlakuan  yang  menyim­ pang  dari  pihak  penahan  adalah  dilarang  keras  dan dikategorikan sebagai  pelanggaran yang amat serius terhadap Konvensi Jenewa (serious breach  to  the Geneva  Conventions).
Tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  personil  militer AS tersebut  merupakan  bentuk  penistaan  terhadap  hukum humaniter  khususnya  Konvensi  Jenewa  III  mengenai  Per­ lakuan terhadap Tawanan  Perang. Terlebih  lagi AS  merupakan salah  satu  negara  yang  telah  meratifikasi  Konvensi  Jenewa 1949.
5 Ibid.

## B.  Prinsip Pembedaan dalam Hukum  Humaniter
Prinsip  atau  asas  pembedaan (distinction  principle) merupakan  suatu  asas penting  dalam hukum humaniter,  yaitu suatu  prinsip  atau  asas  yang  membedakan  atau  membagi penduduk  dari  suatu  negara  yang  sedang  berperang  atau sedang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata,  ke  dalam  dua golongan,  yakni  kombatan (combatant) dan  penduduk  sipil ( civilian). Kombatan  adalah  golongan  penduduk  yang  secara aktif  turut  serta  dalam  permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk  sipil  adalah  golongan  penduduk  yang  tidak  turut serta dalam permusuhan.6
Perlunya  pembedaan  demikian  adalah  untuk  mengetahui mereka  yang  boleh  turut  serta  dalam  permusuhan,  sehingga boleh  dijadikan  sasaran  atau  objek  kekerasan  dan  mereka yang  tidak  boleh  turut  serta  dalam  permusuhan  sehingga tidak  boleh  dijadikan  sasaran  atau  objek  kekerasan.  Hal tersebut  sangat  penting  ditekankan,  karena  perang  sejak mulai  dikenal,  sesungguhnya  berlaku  bagi  anggota  angkatan bersenjata  dari  negara-negara  yang  bermusuhan.  Sedangkan penduduk sipil,  yang  tidak turut serta  dalam  permusuhan  itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan  peperangan itu.7
Menurut  Jean  Pictet,  prinsip  pembedaan  ini  berasal  dari asas  umum  yang  dinamakan  asas  pembatasan ratione personae yang  menyatakan  bahwa :  "the  civilian  population and  individual  civilians  shall  enjoy  general  protection  against danger arising from  military operation."
Asas  umum  ini  memerlukan  penjabaran  lebih  jauh  ke dalam  sejumlah  asas  pelaksanaan (principles  of application), yakni:
6 Arlina  Permanasari, eta!.,  Pengantar Hukum  Humaniter, (Jakarta : International Committee  of the Red Cross, 1999), him.  1 1 . 7 Ibid, him. 74.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
(Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) 1
a.  Pihak-pihak  yang  bersengketa,  setiap  saat,  harus  mem­ bedakan  antara  kombatan  dan  penduduk  sipil  guna menyelamatkan  penduduk sipil dan objek-objek sipil;
b.  Penduduk  sipil,  demikian  pula  orang  sipil  secara perorangan,  tidak  boleh  dijadikan  objek serangan  (walau­ pun) dalam hal pembalasan (reprisals);
c.  Tindakan  maupun  ancaman  kekerasan  yang  tujuan utamanya  untuk  menyebarkan  teror  terhadap  penduduk sipil adalah dilarang;
d.  Pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  mengambil  segala langkah  pencegahan  yang  memungkinkan  untuk  me­ nyelamatkan  penduduk  sipil  atau,  setidak-tidaknya,  untuk menekan  kerugian  atau  kerusakan  yang  tak  disengaja menjadi sekecil mungkin;
e.  Hanya  anggota  angkatan  bersenjata  yang  berhak menyerang dan  menahan musuh.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa,  sebagaimana  tersirat dari  pernyataan  Jean  Pictet  itu,  meskipun  prinsip  pembedaan ini  lebih ditujukan  sebagai  upaya  untuk  melindungi  penduduk sipil  pada waktu  perang  atau  konflik  bersenjata,  secara  tidak langsung  prinsip  ini  juga  melindungi  para  kombatan  atau anggota  angkatan  bersenjata  dari  pihak-pihak  yang  terlibat perang  atau  konflik  bersenjata.  Karena,  dengan  adanya prinsip pembedaan  itu,  akan dapat diketahui siapa yang  boleh turut serta  dalam  permusuhan  dan  karena itu  boleh  dijadikan objek  kekerasan  (dibunuh)  dan  siapa  yang  tidak  boleh  turut serta  dalam  permusuhan  dan  karenanya  tidak boleh  dijadikan sasaran  kekerasan.  Jadi,  secara  normatif,  prinsip  ini  dapat mengeliminasi  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  kombatan  terhadap  penduduk  sipil.  Ini  berarti memperkecil  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  terhadap
1 323 (Studi  Kasus tentang Tawanan  Perang  Irak di Penjara Abu Ghraib)
hukum  humaniter,  khususnya  ketentuan  mengenai  kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan secara  sengaja.8

## C.  Pengertian Tawanan Perang
Pasal 4A Konvensi Jenewa  III mengatur siapa yang berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, yaitu :9
1 .   Para  anggota  angkatan  perang  dari  pihak  yang  ber­ sengketa,  anggota-anggota  milisi atau  korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan  perang itu;
2.  Para  anggota  milisi  lainnya, termasuk gerakan  perlawanan yang  terorganisasi ( organized resistance  movement) yang tergolong  pada  satu  pihak  yang  bersengketa  dan  ber­ operasi  di  dalam  atau  di  luar  wilayah  mereka,  sekalipun wilayah  itu  diduduki,  dan  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Dipimpin  oleh  seorang  yang  bertanggung-jawab  atas bawahannya;
b.  Menggunakan  tanda  pengenal  tetap  yang  dapat dilihat dari jauh;
c.  Membawa senjata secara terbuka;
d.  Melakukan  operasinya  sesuai  dengan  hukum  dan kebiasaan perang.
3 . Para  anggota  angkatan  perang  reguler  yang  menyatakan kesetiaannya  pada  suatu  pemerintah atau  kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara  Penahan;
4.  Orang-orang  yang  menyertai  angkatan  perang  tanpa dengan  sebenarnya  menjadi  anggota  dari  angkatan perang  itu,  seperti  anggota  sipil  awak  pesawat  terbang militer,  wartawan  perang,  leveransir,  anggota-anggota kesatuan  kerja  atau  dinas-dinas  yang  bertanggung jawab
8 Ibid, him. 75. 9 Ibid, him. 164-165.
JURNAL HUKUM  HUMANITER Vol . 4. No. 7
(Studi  Kasus tentang Tawanan Perang  Irak di Penjara Abu Ghraib) 4
atas  kesejahteraan  angkatan  perang,  asal  saja  mereka telah  mendapatkan  pengesahan  dari  angkatan  perang mereka yang  mereka sertai;
5. Anggota  awak  kapal  pelayaran  niaga  termasuk  nahkoda, pemandu  laut,  taruna dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak  yang  bersengketa  yang  tidak  mendapat perlakuan  yang  menguntungkan  menurut  ketentuan­ ketentuan lain a papun dalam huku m  internasional;
6. Penduduk  wilayah  yang  belum  d iduduki,  yang  tatkala musuh  mendekat,  atas  kemauan  sendiri  dan  dengan serentak  mengangkat  senjata  u ntuk  melawan  pasukan­ pasukan  yang  menyerbu,  tanpa  memiliki  waktu  u ntuk membentuk  kesatuan-kesatuan  bersenjata  antara  mereka yang  teratur,  asal  saja  mereka  membawa  senjata  secara terbuka d�n menghormati hukum dan  kebiasaan perang.
Perlu  ditegaskan  bahwa  Pasal  4A  ini  tidak  hanya  berlaku bagi  anggota  Angkatan  Perang  yang  ditawan  dalam pertempuran  saja,  tetapi juga  bagi  anggota  Angkatan  Perang yang  jatuh  ke  tangan  musuh,  jadi  termasuk  mereka  yang menyerahkan  diri.  Orang  yang  telah  melaku kan  perbuatan permusuhan  yang  jatuh  ke  tangan  musuh,  tetapi  tidak jelas kedudu kannya  berhak  mendapat  perlakuan  sebagai  tawanan perang  selama  menunggu  diambilnya  keputusan  mengenai kedudukannya  oleh pengadilan yang berwenang.10
Pengertian  pasal  di atas mempunyai  a rti  konstitutif,  a rtinya pasal  ini  dengan  perinciannya  menetapkan  dengan  tegas siapa-siapa  saja  di  antara  orang-orang  yang  jatuh  ke  tangan musuh  dalam  pertikaian  bersenjata  yang  berha k  diperlakukan sebagai  tawanan  perang.  Ketentuan  Pasal  4A  Konvensi Jenewa III ini  bersifat  restriktif  dan  mutlak,  artinya  mereka
10 GPH.  Haryomataram, Sekelumit  tentang  Hukum  Humaniter, (Surakarta : Sebelas  Maret University Press,  1994), him. 55.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
yang tidak termasuk golongan-golongan  yang  terdapat dalam Pasal  ini  tidak  berhak  untuk  diperlakukan  sebagai  tawanan perang.11
Selain  diatur  oleh  Konvensi  Jenewa,  pengertian  tawanan perang  juga  diatur  oleh  Protokol  Tambahan  I  1977.  Protokol ini  menyempurnakan  dan  menambahkan  isi  dari  Konvensi Jenewa  1949.  Pasal  41  Protokol  ini  memberikan  perlindungan terhadap seseorang yang diakui menjadi hors de combattidak boleh  menjadi  objek  serangan.  Seseorang  adalah hors  de combat a pa bi la : 12
a.  Ia berada di bawah  kuasa dari pihak yang merugikan;
b.  Ia jelas menyatakan  niat untuk menyerah, atau;
c. Ia  Iuka  atau  sakit  dan  karena  itu  tidak  mampu  membela dirinya  sendiri
Ketika  orang  yang  berhak  atas  perlindungan  sebagai tawanan  perang  telah  jatuh  ke  dalam  kekuasaan  dari  pihak yang  merugikan,  maka  harus  diambil  tindakan  untuk memastikan  keselamatan  mereka.
Selain  itu  Pasal  45  Protokol  juga  memberikan  per­ lindungan  bagi  orang-orang  yang  telah  ambil  bagian  dalam permusuhan.  Orang  yang  mengambil  bagian  dalam permusuhan  dan  jatuh  ke  dalam  kekuasaan  Pihak  yang merugikan  harus  dianggap  menjadi  tawanan  perang,  dan karena  itu  harus  dilindungi  oleh  Konvensi  III.  Kedudukan tawanan  perang  dapat  juga  ditemukan  dalam  Protokol Tambahan  I,  yaitu  pada  Pasal  44  ayat  (1),  (2),  (4),  (5)  dan (6).13
1 1 Ibid.
12 Mochtar  Kusumaatmadja, Konvensi  Konvensi  Palang  Merah  Tahun  1949, (Bandung:  Binacipta,  1979), him. 27.
13 Ibid.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No.  7
(Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di  Penjara Abu Ghraib) 1326

## D.  Ratifikasi dan Perjanjian Internasional
Amerika  Serikat  merupakan  salah  satu  negara  yang  telah meratifikasi  Konvensi Jenewa  III  pada tanggal 2 Agustus 1955 dan  CAT  pada tanggal  20  November  1994.  Irak sendiri  telah meratifikasi  Konvensi  Jenewa  III  pada  tanggal  14  Februari 1956  dan  Protokol  Tambahan  I  1977  pada  tanggal  1  April 2010.14
Suatu  perjanjian  internasional  yang  sudah  memenuhi syarat  untuk  mulai  berlaku (enter  into  force) sebagaimana ditentukan  di  dalam  perjanjian  itu  sendiri,  selanjutnya  harus dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang  terikat, sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  serta  semangat  dari  perjanjian  itu sendiri demi tercapainya  maksud dan tujuannya.15
AS  belum  menjadi  negara  peserta  Protokol  Tambahan  I 1977  dan  Statuta  Roma  1998.  Sesuai  dengan  asas pacta tertiis  nee nocent nee prosunt, suatu  perjanjian  internasional hanya  memberikan  hak  dan  kewajiban  kepada  pihak-pihak yang  terikat  pada  perjanjian  tersebut.  Pihak  lain  atau  pihak ketiga  yang tidak ada  sangkut  pautnya  dengan  perjanjian  itu tentulah  tidak  berhak  menerima  hak  maupun  tidak  memikul kewajiban  apapun  dari  perjanjian  itu.  Hal  ini  adalah  logis sebab  suatu  perjanjian  internasional  sebagaimana  halnya dengan  perikatan  pada  umumnya,  adalah wujud  kongkrit dari kata  sepakat  sesuai  dengan  prinsip free  consent atau kebebasan  para  pihak  untuk  menyatakan  kehendaknya.  Jadi pihak  ketiga  atau  pihak yang tidak ·ikut  dalam  perjanjian  itu, berarti  tidak  ikut  menyatakan  kehendaknya  atau dengan  kata lain  apapun  isi  perjanjian  itu  bukanlah  merupakan  kehendak
14 State  Parties  to  the  Following  International  Humanitarian  Law  a nd  Other Related  Treaties  as  of  23-Jun-20 10,  (On-line),  tersedia  di:
main
and  other  related
15 I  Wayan  Parthiana, Perjanjian  Internasional, Bagian  2,  (Bandung:  Mandar Maju, 2005),  him.  261.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol . 4. No. 7
1 327 (Studi  Kasus tentang Tawanan  Perang  Irak di  Penjara Abu Ghraib)
dari  pihak ketiga yang bersangkutan.16
Ada  tiga  macam  pembebanan  kewajiban  dan/atau  pem­ berian  hak  yang  bersumber  dari  suatu  perjanjian  kepada pihak  ketiga,  yakni:  pertama,  pembebanan  kewajiban dan/atau  pemberian  hak  yang  sifatnya  timbal  balik,  artinya, hak  yang  diberikan  disertai  dengan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  pihak  ketiga  yang  bersangkutan;  kedua, hanya  pemberian  hak  saja  tanpa  disertai  dengan  kewajiban, atau  pelaksanaan  kewajiban;  ketiga,  hanya  berupa  pem­ bebanan kewajiban tanpa diimbangi dengan pemberian hak.17
Mengenai  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  negara ketiga  telah  pitegaskan  dalam  Pasal  35  Konvensi  Wina  1969 tentang  Hukum  Perjanjian,  bahwa  suatu  kewajiban  yang timbul  dari  suatu  perjanjian  internasional  dapat  dibebankan kepada  suatu  negara  ketiga, jika  para  pihak yang terikat pada perjanjian  itu  memang  bermaksud  demikian  dan  negara ketiga  pada  perjanjian itu  memang bermaksud demikian.18
Akan  tetapi tentu  saja  dalam prakteknya,  walaupun dalam masyarakat  internasional  modern  sekarang  ini  sangat jarang terjadi,  secara  kasuistis  bisa  saja  persetujuan  pihak  ketiga atas  pembebanan  kewajiban  itu  berupa  persetujuan  secara diam-diam.  Misalnya,  suatu  negara  ketiga  secara  terus­ menerus  dan  turun-temurun  melaksanakan  kewajiban  yang berasal  dari  suatu  perjanjian  internasional  antara  dua  negara atau  lebih,  sehingga  lama  kelamaan  dianggap  menjadi sesuatu yang sudah diterima sedemikian rupa.19
Seperti  halnya  ketentuan  mengenai  tawanan  perang  dan pelanggaran berat yang sudah diatur dalam  Konvensi Jenewa, yaitu  sejak  tahun  1929,  1949  hingga  sekarang,  dan  sudah
16 Ibid., him. 279. 17 Ibid. 18 Ibid., him. 281. 19 Ibid.
JURNAL H UKUM  HUMANITER Vol. 4. No. 7
(Studi  Kasus  tentang Tawanan  Perang  Irak di  Penjara  Abu  Ghraib)
diratifikasi  oleh  banyak  negara,  maka  dapat  dikatakan Konvensi Jenewa  tersebut  merupakan suatu  hukum  kebiasaan i nternasional  karena  sudah  diatur  dan  diakui  sejak  lama. Sehingga  Protokol  Tambahan  I 1977 yang  merupaka n peraturan  tamba han  yang  melengkapi  dan  menambahkan ketentuan  dari  Konvensi  Jenewa  merupakan  sesuatu  yang diterima  sebagai  hukum  kebiasaan  i nternasional  pula . Begitupun  halnya  dengan  ketentuan  mengenai  kejahatan perang  yang  sejak  lama  dikenal  melalui  Pengadilan Nuremberg  dan Tokyo,  hingga yang terbaru ya ng diatur dalam Statuta  Roma 1998 dapat  dikatakan  merupaka n  suatu  hukum kebiasaan internasional.
Berdasarkan  suatu  pertemuan  ahli (expert meeting) pada tahun 2001 dihasilkan  suatu  keputusan  bahwa  Protokol Tambahan I 1977 berlaku  sebagai customary international law atau  hukum  kebiasaan  internasional  sehingga  semua  subjek hukum  i nternasional  wajib  tunduk  pada  norma-norma  dari Protokol  tersebut.  Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas  Amerika Serikat  terikat  secara  hukum  kepada  Protokol  Tambahan  I
1977 dan Statuta  Roma 1998.
E. Bentuk-bentuk  Pelanggaran  terhadap  Tawanan Perang  Irak  di  Penjara  Abu  Ghraib  menurut Hukum  Humaniter  dan  Instrumen  Hukum  Inter­ nasional Lainnya
Setiap  kombatan  yang  jatuh  ke  tangan  musuh  harus mendapatkan  status  sebagai  tawanan  perang .  Para  tentara atau  prajurit  Irak yang  ditangkap  dan  dimasukkan  ke  dalam penjara  Abu  Ghraib  termasuk  dalam  golongan  kombata n . Mereka  ada lah  anggota  Angkata n  Perang  atau  tentara  Irak dan anggota  milisi  yang  memenuhi syarat, yaitu dipimpin oleh orang  yang  bertanggung  jawab  atas  bawa hannya,  membawa senjata  secara  terbuka  dan  melakukan  operasinya  sesuai
dengan  hukum  dan  kebiasaan  perang.  Terhadap  mereka berlaku  ketentuan  Konvensi  Jenewa III, di  mana  dalam  Pasa l 4A  disebutkan  bahwa  mereka  berhak  mendapatkan  status sebagai tawanan perang.
1.  Menurut Konvensi Jenewa III 1949

## a.  Pelanggaran terhadap Perlindungan Umum
Pasal 13 Konvensi  ini  menyatakan  bahwa  tawa nan  perang harus  diperlakukan  secara  manusiawi  dan  melarang  dilaku­ kannya  perbuatan-perbuatan  yang  membahayakan  kesehatan atau  jiwanya,  terutama  penyeka pan  jasmani  dan  percobaan­ percobaan  kedokteran  atau  ilmiah  lain  apapun  yang  tidak dilakukan  untuk  kepentingan  kesehata n  si  tawanan  perang . Maksud  dari  ketentuan  ini  adalah  mencegah  tawanan  perang u ntu k  dij a d i ka n   " ke l i nci  pe rcobaa n "   d a l a m   eksperi men­ eksperimen  biologis atau  kedokteran .
Tawanan  perang  juga  harus  selalu  dilindungi  terhadap segala  bentuk tindakan  kekerasan  dan  anca man  secara  psikis dan  fisik,  demikian  pula  terhadap  penghinaan-penghinaan dan tontonan umum.
Namun  pada  kenyataannya,  Negara  Penahan,  dalam  hal ini  AS,  melalui  tentaranya,  terbukti  melangga r  Pasal 13, dimana  mereka  justru  lalai dalam  menjalankan  tugas  dengan melakuka n   penyiksaan  serta  kekerasan  terhadap  tawanan perang,  seperti  memukulinya  dengan  kursi  hingga  pingsan, menonjok  dada  tawanan  perang,  menjahit  Iuka  tawanan tanpa memperhatika n  prosedur kedokteran,  menginjak tangan tawanan  perang,  melu muri  tubuh  telanjang  tawanan  dengan tinja,  h ingga  mencu ri  organ  tubuh  tawa nan  perang.  Ancaman kekerasan  terhadap  psikis  juga  dilakukan  misalnya  dengan mengancam  tawanan  perang  apabila  tidak  mau  menjawab
(Studi  Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib)
atau  memberikan  informasi  selama  proses  interogasi  dengan menggunakan anjing dan listrik. 20
Pasal 14 menyatakan  bahwa  tawanan  perang  dalam segala  keadaan  berhak  atas  penghormatan  terhadap  diri pribadi  dan  martabatnya.  Tawanan  perang  wanita  harus dijamin  kehormatannya  yang  patut  diberikan  mengingat jenis kelamin  mereka.  Hal  tersebut  dikarenakan  berdasarkan  sifat alamiah  wanita  karena  kelemahannya,  martabatnya  dan kemampuan  wanita  untuk  bisa  mengandung  dan  melahirkan anak.  Namun  justru  banyak  tawanan  perang  wanita  yang diperkosa  oleh  tentara  AS  hingga  hamil,  pelecehan  seksual dengan  menggunakan  alat,  dan  difoto  dengan  terekspos payudaranya. 21
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  AS jelas  terbukti  melanggar  Pasal 13 dan 14 mengenai  per­ lindungan  umum terhadap tawanan  perang  menurut Konvensi Jenewa  III.
20 Taguba's Report on Prisoners Abuse at Abu Ghraib, Part  One.  Detainee Abuse, p.  1 5-20, op. cit.,  Report  of the International Review of the Red Cross  {ICRC) on the  Treatment by the  Coalition  Forces  of Prisoners  of War and  Other  Protected Persons  by  the  Geneva  Conventions  in  Iraq  during  Arrest,  Internment  and Interrogation, February 2004 (ICRC  Report), (On-line), tersedia di
Investigation  of the Abu Ghraib (Fay Report),  August  2004,  (On-line), tersedia  di James  R.  Schlesinger,
The  Schlesinger  Report:  An  Investigation  of Abu  Ghraib,  Independent  Panel  to Review DOD  Detention  Operations, Cosimo Inc., 2005.
21 Ghali  Hassan,  "Iraqi  Women  Under  US  Occupation",  (On-line),  tersedia  di
Rouba  Kabbara,
"Human  rights  groups:  Iraqi  women  raped  at Abu  Ghraib Jail",  (on-line), tersedia di Ernesto  Cienfuegos, "Photos  Show  Rape of Iraqi  Women  by US Occupation Forces", (On-line), tersedia di women
b.  Pelanggaran  atas  Standar  Minimum  Perlakuan terhadap Tawanan Perang
1.  Tempat Tawanan Perang
Tempat  tinggal/asrama  tawanan  perang,  sesuai  dengan Pasal 25 Konvensi  Jenewa  III,  harus  sama  baik/keadaannya dengan  tempat  tinggal  tentara  dari  Negara  Penahan,  yang ditempatkan  di  daerah  itu.  Kondisi  tempat  tinggal  tawanan perang tidak boleh  merugikan kesehatan  mereka.  Selanjutnya, perhatian  khusus  harus  ditujukan  kepada  ruang  tidur,  yang harus  memenuhi  syarat  ukuran  minimal,  begitupun  dengan instalasi umum, tempat tidur dan selimut-selimut.
Gedung-gedung  yang  disediakan  untuk  dipakai  oleh tawanan  perang  secara  individual  atau  kolektif,  terutama antara  senja  dan  malam  hari,  harus  dipanaskan  dan  diterangi sewajarnya.
Namun  pada  kenyataan  di  Penjara  Abu  Ghraib  ini,  tawan­ an  perang  justru  ditempatkan  dalam  sel-sel  yang  ukurannya sempit,  yaitu  hanya  berukuran  1  x  0,5  meter  dilengkapi dengan  kakus  dengan  bau  menyengat  dan  basah,  sehingga tidak  baik  bagi  kesehatan  para  tawanan.  Jumlah  tawanan yang  ditempatkan  dalam  satu  sel  juga  terkadang  melampaui batas,  sampai  beberapa  puluh tawanan di dalam sel, sehingga mereka  berdesak-desakan  di  dalamnya.  Bahkan  terkadang tentara  AS  menempatkan  para  tawanan  perang  dalam  sel beton  yang  sempit dan gelap,  tanpa  terkena  cahaya  matahari selama berjam-jam. 22
Terhadap  tawanan  perang  wanita  seharusnya  diberikan asrama  atau  tempat  yang  terpisah,  sesuai  dengan  Pasal  25 paragraf  kelima,  namun  kenyataannya  tempat  tawanan perang  pria dan wanita dijadikan satu, dan tidak dipisah.23
22 ICRC  Report,  op. of., Section 3.2: Military  Intelligence  section,  "Abu  Ghraib Correctional  Facility".
23 Ibid
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
(Studi  Kasus  tentang  Tawanan  Perang  Irak di  Penjara Abu  Ghraib) 1332
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS jelas terbukti  melanggar aturan  dalam  Pasal  25  mengenai standar  minimum  terhadap  tawanan  perang  menurut Konvensi Jenewa III.
2. Kesejahteraan Materiil Tawanan Perang
Perihal  makanan  bagi  tawanan  perang  diatur  dalam  Pasal 26  Konvensi  Jenewa III yang  menyatakan  bahwa  terhadap tawanan  perang  harus diberikan  makanan dan  minuman yang cukup  untuk  memelihara  kesehatan  yang  baik  dari  tawanan perang tersebut.
Dalam  hal  pemberian  makanan  ini,  tentara AS juga melakukan  pelanggaran,  dengan  memberikan  makanan  yang kotor  karena  sebelumnya  sudah  dijatuhkan  ke  dalam  lubang toilet  dan  menyuruh  tawanan  perang  untuk  mengambil  dan memakannya.  Tentara AS juga  pernah tidak  memberikan  air minum  kepada  tawanan  perang  selama  berhari-hari  dan hanya  memberikan  makanan  berupa  roti  dan  air saja  selama 17 hari kepada salah seorang tawanan.24
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS jelas terbukti  melanggar aturan  dalam  Pasal  26  mengenai standar  minimum  terhadap  tawanan  perang  menurut Konvensi Jenewa III.
3. Kesehatan Moral dan Rohani Tawanan Perang
Mengenai  agama  telah  diatur  dalam  Pasal  34  Konvensi Jenewa III, di  mana  tawanan  perang  mempunyai  hak  dan kebebasan  penuh  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban agama  mereka,  termasuk  menghadiri  upacara-upacara keagamaan mereka.
24 Jamie  Wilson,  "173  prisoners  found  beaten  and  starved  in  Iraq  government bunker", The  Guardian, November  16,  2005,  (On-line),  tersedia  di
Tetapi  lagi-lagi  tentara  AS  justru  melarang  tawanan perang  yang  mayoritas  beragama  Islam  tersebut  untuk melaksanakan  ibadah.  Para  tawanan  perang  juga  tidak diberitahu  soal  waktu,  sehingga  mereka  tidak  tahu  apakah sudah  saatnya  bagi  mereka  untuk  melaksanakan  shalat. Bahkan  tentara  AS  juga  memperolok  agama  si  tawanan perang (penodaan agama).25
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS jelas terbukti  melanggar aturan  dalam  Pasal  34  mengenai standar  minimum  terhadap  tawanan  perang  menurut Konvensi Jenewa III.

## 4.  Perihal  Hubungan dengan Dunia Luar
Pengaturan  mengenai  hal dengan  hubungan  luar  ini  diatur oleh  konvensi  di  dalam  Pasal  70,  di  mana  segera  setelah tertawan,  atau  tidak lebih dari seminggu  setelah tiba di  kamp tawanan,  setiap  tawanan  perang  harus  diperkenankan  untuk langsung  menulis  surat  kepada  keluarganya  dan  kepada Kantor Pusat Tawanan Perang.
Namun  pada  kenyataannya,  menurut  laporan  ICRC  tidak ada  pemberitahuan  kepada  keluarga  dari  orang-orang  yang dirampas  kebebasannya  yang  menyebabkan  kesulitan  di antara  orang-orang  yang  dirampas  kebebasannya  untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya.26
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS  jelas  terbukti  melanggar aturan  dalam  Pasal  70  mengenai standar  minimum  terhadap  tawanan  perang  menurut Konvensi Jenewa III.
25 Bertrand  Ramcharan,  Report of the  High Commissioner for  Human Rights, The Present Situation  of Human  Rights in  Iraq, 4  June  2004,  Part VIII  A.  Freedom  of Religion or  Belief,  (On-line), tersedia  di
26 ICRC Report, Section  1: . 1 :  Notification  to families  and  information  for arrestees, op. cit.

## 5. Tata Tertib dalam Kamp Tawanan
Setiap  kamp  tawanan  harus  berada  di  bawah  kekuasaan seorang Perwira  dari  negara  penahan.  Menurut ketentuan dari Pasal  39,  Perwira  tersebut  harus  mempunyai  salinan  dari konvensi  ini  dan  harus  berusaha  supaya  semua  anggota  staf dan penjaga  mengetahui isinya.
Perwira  tersebut  bertanggung-jawab  atas  pelaksanaan Konvensi  ini.  Teks  konvensi 1rn, peraturan,  perintah/ pengumuman mengenai disiplin harus ditempelkan  di tiap-tiap kamp,  di  tempat  yang  mudah  kelihatan  dan  dalam  bahasa yang  dimengerti  oleh  para  tawanan.  Demikian  pula  perintah dan  komando  yang  diberikan  kepada  mereka  harus  diberikan dalam  bahasa  yang  mereka  pahami,  sebagaimana  yang ditentukan dalam Pasal 41.
Tentara  AS  yang  menjaga  penjara  Abu  Ghraib  ini memberikan  pengakuan  bahwa  rata-rata  dari  mereka  justru tidak  mengetahui  dan  tidak  dibekali  oleh  komandan  mereka tentang  isi  dari  Konvensi  ini.  Padahal  seharusnya  mereka dapat bertanggung-jawab atas isi  dari  Konvensi  ini.
Selain  tidak  bertanggung jawab  atas  isi  dari  Konvensi  ini, terkadang  para  tentara  AS  dalam  memberikan  perintah kepada  para  tawanan  perang,  menggunakan  bahasa  yang tidak  dipahami  oleh  para  tawanan  tersebut.  Sehingga  para tawanan seringkali merasa  kebingungan.
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS  jelas  terbukti  melanggar  aturan  dalam  Pasal  39  dan  41 mengenai  standar  minimum  terhadap  tawanan  perang menurut Konvensi Jenewa III.

## 2. Menurut Protokol Tam bahan I  1977
Orang-orang  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  pihak lawannya  tidak  boleh  dibahayakan  jiwanya  oleh  suatu
JURNAL  HUKUM  HUMANITER Vol. 4. No. 7
tindakan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  atau  sengaja  tidak dilakukan,  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal 1 1 ayat  (2), adalah  dilarang  menempatkan  orang-orang  yang  ditetapkan dalam pasal  ini  di bawah suatu  prosedur kesehatan yang tidak didasarkan pada keadaan kesehatan orang yang bersangkutan dan  yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran-ukuran  perawatan kesehatan  yang  diakui  secara  umum  yang  akan  diterapkan dalam  keadaan  kesehatan  serupa  pada  orang-orang  warga negara  dari  Pihak yang  menjalankan prosedur dan  yang sama sekali tidak dicabut kemerdekaannya.
Hal  yang  dilarang  untuk  dilakukan  itu  adalah  mutilasi, percobaan-percobaan  kesehatan  atau  ilmiah,  memindahkan jaringan  syaraf  tubuh  atau  organ-organ  tubuh  untuk pencangkokan.  Juga  setiap  tindakan  sengaja  atau  tidak sengaja  dilakukan  yang  membahayakan  secara  gawat kesehatan  jasmani  atau  rohani  ataupun  keutuhan  jasmani seseorang yang  berada  di  dalam  kekuasaan  suatu  pihak yang bukan  Pihak  tempat  ia  bergantung  adalah  merupakan pelanggaran terhadap Protokol  ini.
Pada  kenyataannya,  tentara  AS  dengan  sengaja  mencuri dan  memindahkan  organ  tubuh  tawanan  perang  untuk keperluan  operasi  medis  bagi  tentara  AS  yang  terluka  saat peperangan  berlangsung.  Seperti  mengambil  bagian  mata, lengan,  kaki  dan  ginjal  para  tawanan,  serta  melakukan mutilasi  terhadap  tangan  tawanan. 27  Tentara  AS  juga melakukan  perbuatan  yang  membahayakan  tubuh  tawanan dengan  menuang  cairan  fosfor  ke  tubuh  para  tawanan, menjahit  Iuka  dengan  tidak  memperhatikan  prosedur kedokteran dan sebagainya. 28
27 "The  Dirty  War:  Torture  and  mutilation  used  on  Iraqi  'insurgents"', The Independent, November 20,  2005,  (On-line), tersedia di
28 Taguba's Report on Prisoners Abuse at Abu Ghraib,  op.cit, p.  17.
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS  melakukan  tindak  pidana  yang  bertentangan  dengan norma-norma  mengenai  pelanggaran  berat  yang  terdapat dalam Pasal 1 1 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977.
Perlindungan  bagi  tawanan  perang  juga  diatur  di  dalam Pasal 75 Protokol.  Pasal  ini  memberikan  jaminan-jaminan dasar  bagi  orang-orang  yang  berada  dalam  kekuasaan  pihak lawan.  Sebagaimana  isi  dari  Pasal 75 ayat (1) yang seharusnya  niemperlakukan  tawanan  secara  perikemanusiaan di  dalam  segala  keadaan,  menghormati  pribadi,  kehormatan, keyakinan  dan  ibadah  keagamaan  semua  orang  itu,  ternyata dalam  prakteknya,  Negara  Penahan  dalam  hal  ini  Amerika Serikat  melanggarnya  dengan  melarang  para  tawanan  perang yang  mayoritas  beragama  Islam  untuk  melaksanakan  ibadah shalat.  Selain  itu,  tentara  AS  juga  melakukan  penghinaan agama kepada tawanan perang.
Dalam  Pasal 75 ayat  (2)  disebutkan  bahwa  tindakan­ tindakan kekerasan terhadap  jiwa, kesehatan atau kesejahteraan  jasmani  dan  rohani  adalah  dilarang  seperti pembunuhan,  penyiksaan  jasmani  atau  rohani,  hukuman badan,  pengudungan,  perkosaan  dan  hukuman  kolektif. Namun  kenyataan di  lapangan  menunjukan  bahwa  tentara AS menyebabkan  beberapa  tawanan  meninggal  karena  begitu beratnya  penyiksaan  yang  dilakukan,  memperkosa  tawanan perang,  baik  pria  maupun  wanita,  dan  menerapkan  metode interogasi  yang  selain  menyiksa  jasmani  para  tawanan,  juga kejiwaan mereka untuk mendapatkan  keterangan.29
Pelanggaran  terhadap  Pasal 75 lainnya,  yaitu  ayat  (3) yang  menyebutkan  bahwa  seseorang yang ditangkap,  ditahan atau  diasingkan  karena  tindakan-tindakan  yang  berhubungan dengan  sengketa  bersenjata  harus diberitahu  dengan  segera, di  dalam  bahasa  yang  ia  mengerti,  tentang  alasan-alasannya
mengapa  telah  diambil  tindakan  terhadapnya  juga  dilakukan oleh  tentara  AS.  Para  tawanan  Irak  yang  ditahan  di  penjara Abu  Ghraib  telah  ditahan  tanpa  alasan  atau  tuduhan  yang jelas terhadapnya.  Selain  itu,  terkadang tentara  AS juga  tidak menjelaskan  dengan  bahasa  yang  dimengerti  sehingga seringkali  para tawanan merasa  kebingungan.
Terhadap  wanita  yang  kemerdekaannya  telah  dibatasi karena  alasan-alasan  yang  berhubungan  dengan  sengketa bersenjata  harus  dipisahkan  tempat  penahanannya  dari tempat  penahanan  pria  menurut  Pasal  75  ayat  (5),  namun dalam  prakteknya,  tempat  penahanan  antara  tawanan  pria dengan tawanan wanita tidak dipisahkan.30
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS  melakukan  tindak  pidana  yang  bertentangan  dengan norma-norma  mengenai  pelanggaran  berat  yang  terdapat dalam Pasal  75,  khususnya  ayat (1),  (2),  (3)  dan  (5)  Protokol Tambahan I  1977.
3. Menurut  Konvensi  Anti  Penyiksaan  dan  Tindakan Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  Perlakuan atau  Penghukuman  yang  Merendahkan  Tahun 1985
Penyiksaan  merupakan  suatu  pelanggaran  atas  hak  asasi manusia  yang  sangat  serius  dan  karenanya  dikutuk  dengan tegas  oleh  hukum  internasional.  Pasal  5  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun boleh  disiksa  atau  diperlakukan  atau  dihukum  secara  keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
Untuk  menjamin  perlindungan  yang  memadai  bagi  semua orang  terhadap  perlakuan  buruk  seperti  itu,  Perserikatan Bangsa  Bangsa  (PBB)  selama  bertahun-tahun  telah  berusaha
30 ICRC Report, Section  1.6: Treatment d uring Arrest, ibid.
untuk  mengembangkan  standar-standar  yang  dapat  diterap­ kan  secara  universal.  Konvensi  Anti  Penyiksaan  dan  Tindakan Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  Perlakuan  atau  Peng­ hukuman  yang  Merendahkan  ditetapkan  oleh  Majelis  Umum PBB pada  10 Desember 1984.  Konvensi  ini terdiri dari 33  pasal yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  26 Juni  1987.  Pada  Pasal  1 ayat  (1)  Konvensi  ini  dijelaskan  mengenai  definisi  dari penyiksaan tersebut.
Konvensi  ini  tidak  hanya  menyatakan  bahwa  Negara Peserta  harus  melarang  penyiksaan  dalam  perundang­ undangan  nasionalnya,  tetapi juga  secara  tegas  menentukan bahwa  perintah  atasan  atau  keadaan-keadaan  khusus  tidak dapat dijadikan pembenaran bagi dilakukannya  penyiksaan.
Unsur  yang  kedua  adalah  bahwa  konvensi  ini  memuat ketentuan-ketentuan  yang  memperkenankan  dilakukannya penyelidikan  internasional, jika  terdapat informasi  yang  dapat dipercaya  yang  menunjukkan  telah  dilakukannya  penyiksaan secara  sistematis dalam wilayah Negara  Peserta  konvensi.
Pasal  2  ayat  (2)  konvensi  ini  menyebutkan  tidak  ada pengecualian  apapun,  baik  dalam  keadaan  perang  atau ancaman  perang,  atau  ketidakstabilan  politik  dalam  negeri maupun  keadaan  darurat  lainnya,  yang  dapat  digunakan sebagai  pembenaran  penyiksaan .   Selain  itu  isi  dari  ayat  (3), menyatakan  bahwa  perintah  dari  atasan  atau  dari  penguasa tidak boleh digunakan sebagai  pembenaran penyiksaan.
Berdasarkan  kedua  ayat  dari  Pasal  2  tersebut jelas  sekali bahwa  para  tentara  Amerika  Serikat  di  penjara  Abu  Ghraib tela�  melanggar/mengabaikan  isi  dari  pasal  ini,  dan  atas perintah  atau  sepengetahuan  dari  atasan  mereka.  Karena para  tentara  AS  yang  melakukan  penyiksaan  dan  penyiksaan terhadap  tawanan  perang  justru  mendapat  persetujuan  dan atas seizin dan sepengetahuan komandan mereka.
Bahkan  perintah  metode  interogasi  yang  disertai  dengan penyiksaan  tersebut  dikomandoi  oleh  Presiden  Amerika Serikat saat  itu, George W.  Bush.  Bush  menyalahgunakan dan memanfaatkan  CIA  dengan  memberi  dinas  rahasia  tersebut peran  sebagai  sipir  penjara  dan  penyiksa,  melalui  perintah­ perintah  eksekutif  yang  masih  dirahasiakan,  yang  didasari opini-opini  dari  Departemen  Kehakiman  yang  masih  merupa­ kan  rahasia.31
Para  perwira  CIA  yang  ikut  menginterogasi  mendapat wewenang  atas  nama  Presiden  Amerika  Serikat  untuk menciptakan  rasa  sakit  dan  penderitaan  pada  para  tawanan, bahkan  sampai  pada  titik  kematian.  Salah  satu  metode interogasi  yang  digunakan  oleh  AS  yang  terkenal  adalah waterboarding. 32
Dan  berdasarkan  pada  Pasal  1 1   konvensi  ini,  Pemerintah Amerika  Serikat  telah  lalai  dalam  melakukan  pengawasan secara  sistematis  mengenai  peraturan-peraturan  tentang interogasi  dan  peraturan  untuk  melakukan  penahanan  serta perlakuan  terhadap  orang-orang  yang  ditangkap,  ditahan, atau  dipenjara  dengan  maksud  untuk  mencegah  terjadinya kasus penyiksaan.
Para  tentara  Amerika  Serikat di penjara Abu Ghraib dalam melakukan interogasi  bertindak di luar batas perikemanusiaan, mereka  menginterogasi  para  tawanan  dengan  metode stress and duress atau  dengan  tekanan dan  paksaan sesuai  dengan perintah  dari  atasannya  untuk  mendapatkan  informasi penting.  Metode-metode  interogasi  yang  digunakan  oleh tentara  AS  antara  lain  dengan  mencegah  tawanan  perang u ntuk  tidur  selama  berhari-hari,  dipaksa  berdiri  berjam-jam,
31 Tim  Weiner, Membongkar  Kegaga/an CIA, (Jakarta : PT. Gramedia  Pustaka Utama),  2008,  hal. 650.
32 Ibid.; lihat juga Taguba's Report  on  Prisoners Abuse  at Abu  Ghraib,  op.cit, p. 17 & 19.
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol . 4. No. 7
(Studi Kasus tentang Tawanan Perang Irak di Penjara Abu Ghraib)
dibombardir  dengan  sinar  lampu  sangat  terang  dan  suara­ suara  keras  sehingga  mengakibatkan  kekacauan  indra  tubuh akibat  rangsangan  yg  berlebih,  gangguan  tidur  dan  kon­ sentrasi,  menelanjangi  tawanan  supaya  ia  merasa  malu  luar biasa,  mengguyur  tawanan  dengan  air  dingin,  dikurung  di ruangan sempit dan  bersuhu tinggi,  mengikat tubuh erat-erat tersangka  pada  sebuah  papan  atau  meja  dengan  posisi  kaki lebih  tinggi  daripada  kepala,  lalu  matanya  ditutup,  kemudian wajah  tersangka  disiram  dengan  air  berulang-kali  dengan teknik  tertentu.  Secara  psikolog  tersangka  akan  merasa dirinya  tenggelam  dan  timbul  reaksi  tersedak  karena  air  yg diguyurkan  ke  wajahnya  itu  dan  lain  sebagainya  yang kesemuanya itu diajarkan oleh SERE.33
Jadi  berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa AS jelas terbukti  melanggar aturan dalam Pasal  2  dan  Pasal  1 1
CAT.
F. Pemenuhan  Unsur-unsur  Tindak  Pidana  Pelang­ garan  Berat ( Grave  Breaches) dan  Kejahatan Perang ( War  Crimes) terhadap  Tawanan  Perang Irak di  Penjara Abu Ghraib

## 1. Menurut Konvensi lenewa III
Yang dimaksud dengan  pelanggaran  berat dalam Konvensi Jenewa  III  adalah  perbuatan  yang  tercantum  dalam  Pasal 130.  Di  dalam  bagian  ini  penulis  akan  mencocokkan  jenis perbuatan  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  130  tersebut dengan  kenyataan di  lapangan yang  dilakukan oleh tentara AS terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib.
3 3 SERE  adalah  program  pelatihan  militer  pasukan  Amerika  Serikat ( US  Military Training  Program  - Survival,  Evasion,  Resistance,  Escape).
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol.  4.  No. 7
1 341 (Studi Kasus tentang Tawanan  Perang  Irak di Penjara Abu Ghraib)
a .   Pembunuhan Disengaja ( Wilful Killing)
Pembunuhan  disengaja  ini  dilakukan  dengan  sengaja  dan niat J.J_ntuk  menyebabkan  kematian.  Seperti  yang  tentara  AS lakukan  terhadap  tawanan  perang  Abu  Ghraib  dengan menarik  tangan  korban  kebelakang  dan  digantung  dengan seutas tali yang  melekat pada  pergelangan tangannya.  Selain itu  juga  memasukkan  tawanan  ke  dalam  kantung  yang  diisi dengan  es  batu  dan  dibiarkan  sehari  semalam  di  kamar mandi.34

## b.  Penyiksaan ( Torture)
Penyiksaan  di  sini  khususnya  merujuk  pada  penderitaan seseorang  agar  dari  orang  itu  atau  dari  orang  lain  akan diperoleh  pengakuan  atau  informasi.  Penyiksaan  terhadap tawanan  perang  seperti  dimaksud  di  sini  dilakukan  oleh tentara  AS  melalui  metode  interogasi  mereka  yang  kejam. Seperti  metode sleep  deprivation, mencegah  tawanan  untuk tidur  selama  beberapa  hari.  Setelah  beberapa  hari  tawanan akhirnya  diperbolehkan  tidur  tetapi  segera  dibangunkan kembali.  Metode  ini  dapat  menimbulkan  kegilaan  sementara. Metode sensory  deprivation menempatkan  tersangka  di semacam  tabung  yang  mengisolasi  total  semua  rangsangan dari  luar.  Metode stress  position, di  mana  tawanan  dipaksa berdiri  selama  berjam-jam;  Metode sensory bombardment, di mana  tawanan  dibombardir  dengan  sinar  atau  cahaya  yang sangat  terang  dan  musik  yang  dipasang  sangat  kencang; Metode extreme cold, di  mana tawanan secara  rutin tubuhnya diguyur air dingin  dan  dibiarkan  berada  di  dalam  atau  di  luar ruangan yang ju_ga  bersuhu rendah;  Metode phobias, di mana
3 4 "The  Crucifixion of Manadel Al-Jamadi",  (On-line),  tersedia di
lihat  pula  "A
Background  of  Abu  Ghraib",  (On-line),  tersedia  di
JURNAL HUKU M  HUMANITER Vol. 4. No. 7
tawanan  akan  digeluti  perasaan  takut  luar  biasa.  Misalnya  ia takut  dengan  laba-laba,  maka  selama  proses  interogasi,  ia akan  ditakuti  dengan  laba-laba;  Metode water  boarding, di mana  dilakukan  dengan  mengikat  tubuh  erat-erat  tersangka pada  sebuah  papan  atau  meja  dengan  posisi  kaki  lebih tinggi daripada  kepala,  lalu  matanya  ditutup.  Kemudian  wajah tersangka  disirami  dengan  air  berulangkali  dengan  teknik tertentu.  Secara  psikologis  tersangka  akan  merasa  dirinya tenggelam  dan  timbul  reaksi  tersedak  karena  air  yg diguyurkan  ke  wajahnya  itu;  Metode forced  nudity, dilakukan dengan  menelanjangi  tawanan  di  depan  tawanan  yang  lain dan membiarkannya tetap telanjang dalam jangka  waktu yang lama.  Akibatnya  tersangka  akan  merasa  malu  luar  biasa; Metode sexual  humiliation, di  mana  tawanan  dipaksa melakukan seks dengan sesama jenis. 35
c.  Perlakuan Tak Berperikemanusiaan (Inhuman  Treatment) Perlakuan  ini  meliputi  penyerangan  integritas  atau kesehatan  fisik.  Tujuan  dari  Konvensi  ini  sudah  tentu memberikan  kepada  para tawanan  perang  yang  berada dalam tangan  musuh  suatu  perlindungan yang akan  menjaga  harga diri  mereka  sebagai  manusia  dan  mencegah  agar  mereka tidak dijatuhkan  ke tingkat binatang.  Ukuran-ukuran tertentu, misalnya  yang  mungkin  dapat  memutuskan  secara  mutlak tawanan  perang  dengan  dunia  luar  dan  khususnya  dengan keluarga  mereka,  atau  yang  dapat  menyebabkan  Iuka  hebat pada harga diri  mereka  sebagai  manusia,  harus dipertimbang­ kan sebagai perlakuan kejam di luar kemanusiaan.
Perlakuan  tak  berperikemanusiaan  yang  dilakukan  oleh tentara  AS  terhadap  tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu Ghraib  adalah  mengencingi  tawanan  perang,  melumuri  tubuh mereka  dengan  kotoran  manusia,  menempatkan  tawanan
35 Taguba's Report on Prisoners Abuse at Abu Ghraib,  ibid., p. 19.
JURNAL HUKUM  HUMANITER Vol. 4. No. 7
dalam  sel  beton  sempit  tanpa  cahaya  matahari  selama berjam-jam  penuangan  cairan  fosfor  juga  kerap  dilakukan, menutup  wajah  tawanan  dengan  kain,  menaruhnya  di  atas kardus  dengan  tubuhnya  dililit  dan  dihubungkan  dengan kawat  listrik dan  ditakut-takuti  apabila  ia  terjatuh  dari  kardus tersebut,  maka  ia  akan  tesengat  listrik.  Terkadang  para tentara AS tersebut memukuli tawanan dengan  menggunakan kursi  hingga  tawanan  tersebut  pingsan  atau  membakar tawanan  dengan  api,  menyuruh  tawanan  untuk  mengambil, memakan  makanan  dari  dalam  lubang  toilet,  mengikat  kaki atau  kemaluan  para  tawanan  dengan  tali  dan  menyeret mereka  di  lantai  seperti  binatang,  melarang  para  tawanan untuk  melaksanakan  ibadah  sesuai  dengan  kepercayaannya dan  terkadang  menjahit  Iuka  tawanan  tanpa  memperhatikan prosedur yang benar. 36
Selain  itu  tentara  AS  kerap  kali  memperkosa  tawanan perang,  baik  pria  maupun  wanita,  memaksa  tawanan  pria melakukan  masturbasi,  oral  seks  terhadap  sesama  tawanan · pria,  bahkan  menyodomi  tawanan  dengan  menggunakan gagang sapu, neon, tongkat ataupun pistol.37
d.  Percobaan-percobaan Biologis (Biological Experiments)
Percobaan  biologis  yang  dilakukan  tentara  AS  terhadap tawanan  perang  Irak  di  penjara  Abu  Ghraib  adalah  dengan mencuri  anggota  tubuh dari tawanan  untuk digunakan dalam operasi  medis  bagi  tentara  AS  yang  terluka  dalam  perang. Anggota  tubuh  yang  diambil  itu  antara  lain  adalah  mata, lengan, kaki atau ginjal. 38
36 Supra note 20-35.
37 Taguba's Report on  Prisoners Abuse at Abu Ghraib,  op.cit, 17.
38 "The Dirty War: Torture and mutilation used on Iraqi 'insurgents'", foe.cit.
(Studi  Kasus tentang Tawanan · Perang Irak di  Penjara Abu Ghraib) 1  44

## e.  Menyebabkan  dengan  Sengaja  Penderitaan  Besar ( Wilfully Causing  Great Suffering)
Penderitaan  besar  yang  dimaksud  di  sini  adalah  yang mengakibatkan  korban  tidak  mampu  bekerja  karena  kriteria keseriusan  yang  dialaminya  dalam  waktu  panjang.  Penderita­ an  besar  yang  dialami  para  tawanan  perang  Abu  Ghraib misalnya  adalah cacat permanen  karena  bagian tubuh  mereka telah  diambil  tanpa  sepersetujuan  tawanan  perang  yang bersangkutan,  seperti  diambil  matanya,  kaki,  tangan  atau ginjal mereka. Terdapat juga tawanan perang yang mengalami gagal  ginjal  karena  kerap  kali  mendapat  siksaan  yang  begitu berat dari tentara AS.39
f.  Menyebabkan  Luka  Berat  atas  Sadan  atau  Kesehatan
(Serious Injury to  Body or Health)
Perlakuan  yang  menyebabkan  Iuka  berat  atas  badan  atau kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tentara  AS  terhadap  tawanan perang  di  penjara  Abu  Ghraib  adalah  merujuk  pada penderitaan  yang  ditimbulkan  sebagai  hukuman,  untuk  balas dendam  atau  untuk  beberapa  motif mungkin di  luar sadisme, sebagai  bagian  dari  penderitaan  yang  menyebabkan penyiksaan  atau  eksperimen  biologis.  Konvensi  tidak  secara khusus  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  penderita­ an  fisik,  atau yang secara  sah tetap  meliputi juga  penderitaan moral.  Perlakuan  tersebut  antara  lain  adalah  penderitaan moral  para  tawanan  perang  wanita  yang  diperkosa  oleh tentara AS, penderitaan moral tawanan perang pria yang juga diperkosa  dan  disodomi  dengan  menggunakan  alat.  Hal tersebut  di  atas  akan  menyebabkan  trauma  pada  kejiwaan para tawanan.40
39 Ibid.
40 Taguba's Report on  Prisoners Abuse at Abu Ghraib,  foe.cit.
Mengingat sifat  dari  Pasal  130  Konvensi  ini,  yaitu  bersifat fakultatif,  maka  berdasarkan  analisis  di  atas,  dapat  disimpul­ kan  bahwa  AS  sebagai  Negara  Penahan  telah  melanggar  isi dari  Pasal  130  dan  yang  berarti  Amerika  Serikat  telah melakukan  pelanggaran  berat (grave  breaches) terhadap tawanan  perang  Irak  di  Penjara  Abu  Ghraib  karena  telah memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  dari  pelanggaran  berat itu  sendiri.

## 2.  Menurut Protokol Tambahan I 1977
Yang  termasuk  pelanggaran  berat  dalam  Protokol  I  1977 diatur  di  dalam  Pasal  85.  Ketentuan-ketentuan  Konvensi tentang  penindakan  terhadap  pelanggaran  dan  pelanggaran berat,  yang  ditambah  dengan  isi  Pasal  85  ini,  akan  berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran berat Protokol  ini.
Berdasarkan  isi  dari  Pasal  85  Protokol  Tambahan  I  1977 ini,  ditemukan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  tentara  AS terhadap pasal  ini. Pasal  85 ayat (3),  menyebutkan  bahwa :
"Selain  daripada  pelanggaran  berat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1 1,  tindakan-tindakan  di  bawah ini  akan  dianggap  sebagai  pelanggaran  berat  dalam
Protokol 1rn, apabila  dilakukan  dengan  sengaja, bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ber­ kaitan  dengan  Protokol  ini,  dan  yang  mengakibatkan kematian  atau  Iuka-Iuka  parah  pada  badan  atau kesehatan."
Sesuai  isi  pasal  tersebut,  diatur  bahwa  pelanggaran terhadap  Pasal  11  Protokol  ini  juga  termasuk  sebagai pelanggaran berat.  Dan berdasarkan analisis dalam sub-bab di atas,  tentara  AS  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang bertentangan  dengan  norma-norma  mengenai  pelanggaran
berat,  khususnya  terhadap  isi  dari  Pasal  1 1  ayat  (2)  Protokol Tambahan  1977, yaitu :
"Terutama  adalah  dilarang  melaksanakan  terhadap orang-orang  tersebut  di  atas,  sekalipun  dengan persetujuan mereka :
(a)  Mutilasi anggota tubuh;
(b)  Percobaan-percobaan kesehatan ataupun ilmiah;
(c)  Memindahkan  jaringan  syaraf  tubuh  atau  organ­ organ  tubuh  untuk  pencangkokan  kecuali  apabila tindakan-tindakan  itu  dapat  dibenarkan  sesuai dengan  keadaan  sebagaimana  diatur  dalam  ayat (1 ) ."
Karena  tentara  AS  terbukti  telah  melakukan  semua tindakan  yang  dilarang · dalam  isi  pasal  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  AS  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana pelanggaran  berat (grave  breaches) dan berdasarkan  Protokol Tambahan  I  1977  ini  pelanggaran  berat  tersebut  harus  juga disebut sebagai kejahatan perang ( war crimes).
3. Pemenuhan  Unsur-unsur  Kejahatan  Perang { War Crimes} menurut Statuta  Roma  1998
Dalam bagian ini  penulis akan mencocokkan jenis perbuat­ an  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  8  Statuta  Roma  1998 yang mengatur  tentang  kejahatan  perang  dengan  kenyataan  di lapangan  yang  dilakukan  oleh  tentara  AS  terhadap  tawanan perang di penjara Abu Ghraib.
Tentara  AS telah  melakukan  pelanggaran terhadap  Pasal  8 ayat  (2)(a)  nomor  (i)  yaitu  melakukan  pembunuhan  sengaja, (ii)  penyiksaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi  termasuk percobaan-percobaan biologi;  (iii)  perbuatan yang dikehendaki untuk menimbulkan penderitaan  yang dalam, atau  Iuka  dalam
maupun kesehatan yang serius dan (iv) perusakan secara  luas dan  perampasan  terhadap  milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan  militer  dan  dilakukan  secara  melawan  hukum  dan serampangan.
Selama  ditawan  di  penjara  Abu  Ghraib terdapat  beberapa tawanan  perang  yang  dibunuh  dengan  cara  disiksa  terlebih dahulu,  salah  satunya  adalah  tawanan  Manadel  Al-Jamadi yang  diikat  pergelangan  tangannya  dengan  seutas tali  hingga ia  meninggal  dan  terdapat  tawanan  perang  yang  dibunuh dengan  cara  dimasukkan  ke  dalam  kantong  berisi  es  dan didiamkan selama sehari semalam di kamar mandi.41
Penyiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  juga  kerap dilakukan  oleh  tentara  AS  antara  lain dengan  menakut-nakuti tawanan dengan anjing saat interogasi  agar mau  memberikan keterangan  dan  bahkan  anjing  itu  kadang-kadang  benar­ benar menggigit,  menyetel  musik sekencang-kencangnya  agar tawanan  tidak  bisa  tidur,  mengencingi  tawanan,  melumuri tubuh tawanan  dengan tinja atau  kotoran  manusia,  mengunci tawanan  dalam  kotak-kotak,  penuangan  cairan  fosfor  juga kerap  dilakukan,  menutup  wajah  tawanan  dengan  kain, menaruhnya  di  atas  kardus,  dengan  tubuhnya  dililit  dan dihubungkan  dengan  kawat  listrik,  dan  ditakut-takuti  apabila ia  terjatuh  dari  kardus  tersebut,  ia  akan  tesengat  listrik, menyuruh tawanan  untuk mengambil  dan  memakan  makanan dari  dalam  lubang  toilet,  mengikat  kaki  atau  kemaluan  para tawanan  dengan  tali  dan  menyeret  mereka  di  lantai  seperti binatang,  tentara AS melompat  di  kaki  seorang  tawanan  (di mana  kakinya  itu  sudah  terluka  oleh  tembakan)  dengan kekuatan  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  bisa  disembuhkan dengan baik.42
41 Supra  note  34;  lihat juga Taguba's Report  on  Prisoners Abuse at Abu  Ghraib, ibid.
42 Supra  note 20-41.
Mengenai  perbuatan  yang  dikehendaki  untuk  menimbul­ kan  penderitaan  yang  dalam  atau  Iuka  dalam,  maupun kesehatan yang  serius juga dilakukan oleh tentara AS dengan cara  memutilasi  bagian  tubuh  tawanan,  mengambil  mata, lengan,  kaki  serta  ginjal  para  tawanan  yang  kesemuanya  itu menimbulkan  penderitaan  yang  dalam  dan  mengganggu kesehatan  tawanan  karena  perbuatan  tersebut  menimbulkan cacat  permanen  dan  ada  pula  tawanan  yang  kerap  kali dipukuli  hingga  ia  menderita  gagal  ginjal.  Perbuatan­ perbuatan  tersebut  tentunya  menimbulkan  penderitaan  yang dalam  terhadap  diri  tawanan  dan  menimbulan  gangguan kesehatan yang serius.43
Tentara  AS  juga  melakukan  perampasan  barang  milik tawanan  perang  yang  tidak  berkenaan  dengan  kepentingan militer seperti alat-alat untuk beribadah.
Selain  melakukan  pelanggaran  terhadap  isi  dari  Pasal  8 ayat  (2)(a)  tersebut,  tentara  AS juga  melanggar ketentuan  isi dari  Pasal  8  ayat  (2)(b)  nomor  (vi)  membunuh  atau  melukai kombatan  yang,  sudah  mengangkat tangan,  atau  sudah  tidak lagi  melakukan  perlawanan,  sudah  menyerah;  (x)  mem­ pengaruhi  orang  yang  dalam  kekuasaan  pihak  lawan  untuk pengudungan (mutilation) fisik,  atau  untuk pengobatan,  atau untuk  percobaan  keilmuan  apapun  yang  tidak  dengan  dalih medis,  pengobatan  gigi,  atau  pengobatan  rumah  sakit terhadap seseorang,  yang  dilakukan diluar kepentingan  orang tersebut,  dan  menyebabkan  kematian  atau  bahaya  serius terhadap  kesehatan  orang  itu,  membunuh,  atau  melukai individu  dari  Negara  musuh  yang  atau  tentara  yang bermusuhan;  (xxi)  melakukan  penghinaan terhadap  martabat seseorang,  khususnya  penghinaan  dan  perlakuan  yang merendahkan;  dan  (xxiii)  melakukan  pemerkosaan,  per­ budakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa,  pemaksaan
43 Supra note 38.
kehamilan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  ke-2 (f),  pemaksaan  kemandulan,  atau  bentuk-bentuk  perbuatan pelanggaran seksual lainnya, yang juga  diatur dalam  Konvensi Jenewa.
Kombatan  Irak  yang  sudah  tidak  melakukan  perlawanan lagi  karena  dirinya  tertawan,  tetap  saja  dilukai dan bahkan di antara  mereka ada yang  dibunuh  oleh  tentara  AS.  Tentara AS melukai  tubuh  para  tawanan  dengan  beragam  cara,  seperti memukuli  tawanan  dengan  kursi  hingga  pingsan,  membakar tawanan  dengan  api,  melukai  kaki  seorang  tawanan  dengan cara  menginjak-injaknya,  menghadirkan anjing  saat interogasi dan anjing tersebut benar-benar menggigit,  dan  masih banyak lagi  cara  yang  dilakukan  untuk  melukai  diri  para  tawanan.44 Adapun  di  antara  tawanan  perang  tersebut  yang  dibunuh, misalnya  tawanan  yang  bernama  Manadel  Al-Jamadi,  yang digantung  pergelangan  tangannya  dengan  seutas  tali  dan tawanan  lain  yang  mati  karena  ditaruh  di  dalam  kantung berisikan  es  dan  dibiarkan  selama  sehari  semalam  di  dalam kamar mandi. 45
Mengenai  hal  pengudungan  atau  mutilasi  fisik,  atau  hal­ hal  yang  menyebabkan  masalah  kesehatan  yang  serius  juga dilakukan  terhadap  tawanan  perang.  Beberapa  tawanan perang  ada  yang  dimutilasi  tangannya,  diambil  organ tubuhnya,  seperti  mata,  lengan,  kaki,  bahkan  ginjal,  yang kesemuanya  itu  menyebabkan  masalah  kesehatan yang serius karena  dapat menimbulkan cacat permanen.  Selain itu  banyak tawanan  perang  yang 'terluka,  dan  lukanya  tersebut  dijahit dengan  tanpa  memperhatikan  prosedur  kedokteran  yang seharusnya.46
44 Supra note 42.
45 "The Crucification of Manadel Al Jamadi", foe. cit
46 Supra note 43.
JURNAL HUKU M  HUMANITER Vol. 4. No.  7
(Studi Kasus tentang Tawanan  Perang  Irak di Penjara Abu Ghraib) 1
Selain  melakukan  penyiksaan  fisik,  tentara  AS  juga melakukan  penghinaan  terhadap  martabat  tawanan  perang dan  juga  perlakuan  yang  merendahkan.  Penghinaan  dan perlakuan  merendahkan  tersebut  antara  lain  adalah mengencingi  tawanan  perang,  melumuri  tubuh  tawanan perang  dengan  tinja  manusia,  menyuruh  tawanan  untuk mengambil  dan  memakan  makanan  dari  dalam  lubang toilet, mengikat  kaki  atau  kemaluan  para  tawanan  dengan  tali  dan menyeret  mereka  di  lantai  seperti  binatang,  menyuruh tawanan  untuk  menggonggong  seperti  anjing,  melakukan penodaan agama dan sebagainya. 47
Tindakan  pemerkosaan terhadap diri tawanan  perang juga merupakan  salah  satu  unsur  perbuatan  yang  dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan  perang.  Di  penjara  Abu Ghraib,  banyak tawanan perang  wanita  dan  bahkan pria yang diperkosa  oleh  tentara  AS.  Seorang  tawanan  perang  wanita yang  baru  berumur  14  tahun  berulang  kali  diperkosa  bahkan terdapat  beberapa  tawanan  wanita  yang  hamil  akibat perkosaan  tersebut serta terdapat  bukti  foto  yang  menunjuk­ kan  kekerasan  seksual  pada  tawanan  dengan  benda-benda, termasuk  pentungan,  kawat  dan  tabung  pendar.  Selain memperkosa  tawanan  wanita,  tentara  AS  juga  melakukan pelecehan  terhadap  tawanan  pria  seperti  memaksa  tawanan untuk  melakukan  masturbasi,  melakukan  oral  seks  terhadap tawanan  pria  lainnya, menyodomi  tawanan  dengan menggunakan gagang sapu, neon, tongkat ataupun pistol.48
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa tentara  AS  melakukan  tindak  pidana  yang  bertentangan dengan  norma-norma  mengenai  kejahatan  perang  karena telah  memenuhi  unsur-unsur tindak pidana  kejahatan  perang
47 Supra note 42.
48 Ibid.
dalam  Pasal  8 ayat  (2a)  nomor  (i), (ii),  (iii) dan  (iv)  serta  ayat (2b)  nomor (vi), (x), (xxi) dan (xxiii) Statuta  Roma  1998.

## G.  Kesimpulan
Dari  uraian di atas,  disimpulkan  bahwa tentara  AS terbukti melakukan  pemenuhan  unsur-unsur tindak  pidana  pelanggar­ an  berat  berdasarkan  Konvensi  Jenewa  III  tahun  1949 khususnya  perlindungan  umum  yang  menyebabkan  kematian terhadap  beberapa  tawanan,  penganiayaan,  perkosaan  serta pelecehan  seksual.  Di  samping itu  dilakukan  pula  pelanggaran terhadap  standar  minimum  yang  disebabkan  ketidaklayakan tempat penawanan, tidak terpenuhinya  kebutuhan dasar yang berkenaan  dengan  makanan  dan  minuman;  demikian  pula pelanggaran  terhadap  praktek  kebebasan  menjalankan praktek  keagamaan,  dan  pemutusan  komunikasi  dengan dunia  luar.  Adapun  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  tentara AS  berdasarkan  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977,  adalah adaya  mutilasi,  percobaan  kesehatan,  pemindahan  organ tubuh  dan  tindakan  yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan membahayakan  kesehatan  jasmani  atau  rohani,  serta pelanggaran  terhadap  jaminan-jaminan  dasar  bagi  tawanan perang.
Dengan dipenuhinya  unsur-unsur tindak pidana  pelanggar­ an  berat  yang  terdapat  dalam  Konvensi  Jenewa  III  dan Protokol  Tambahan  I,  maka  berarti  pula  bahwa  tentara  AS telah  melakukan tindak pidana  kejahatan  perang  berdasarkan
Statuta Roma 1998,
khususnya dengan melakukan
pembunuhan  yang  disengaja,  perlakuan  tidak manusiawi termasuk  percobaan  biologis,  tindakan  yang  menyebabkan penderitaan  atau  Iuka  yang  luar  biasa,  maupun  gangguan kesehatan  yang  serius,  serta  perusakan  secara  meluas  dan perampasan  terhadap  hak  milik  seseorang  yang  dilakukan
(Studi Kasus tentang  Tawanan  Perang Irak di Penjara Abu Ghraib) 1  52
secara  serampangan  dan  tidak  didasarkan  pada  prinsip kepentingan militer.

## DAFTAR PUSTAKA
"A  Background  of  Abu  Ghraib':  (On-line),  tersedia  di html
Arlina  Permanasari, et.al.,  Pengantar  Hukum  Humaniter, Jakarta : International  Committee  of  the  Red  Cross,
1999.
Cienfuegos,  Ernesto,  "Photos  Show  Rape of Iraqi  Women  by
US Occupation Forces': (On-line), tersedia di women Direktorat  Jenderal Hukum  dan  Perundang-undangan
Departemen  Kehakiman, Terjemahan  Konvensi  Jenewa lahun  1949, Jakarta, Agustus  1999.
Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Protokol  lambahan  pada  Konvensi-Konvensi  Jenewa  12
Agustus 1949 dan  yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian  Bersenjata Internasional  (Protoko/  I)  dam  Bukan  Internasional
(Protokol 11), Jakarta,  2007. Greenberg,  Karen  J.  &  Joshua L. Dratel  (eds), The  Torture Paper:  The Road to Abu Ghraib, 22 June 2004. GPH.  Haryomataram, Sekelumit  tentang  Hukum  Humaniter,
Surakarta :  Sebelas Maret University Press, 1994. Hassan, Ghali, "Iraqi Women Under US Occupation':  (On-line), tersedia  di context=va&aid= 158 Hersh,  Seymour,  "Torture  at  Abu  Ghraib:  American  soldiers brutalized  Iraqis.  How far up does the responsibility go?': The  New  Yorker, May  10,  2004,  (On-line),  tersedia  di
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7
a  fact
I  Wayan  Parthiana, Perjanjian  Internasional, Bagian  2, Bandung :  Mandar 2005. Investigation  of  the Military  Police  Brigade ( Tagubas Report  on  Prisoners  Abuse  at  Abu  Ghraib), (On-line), tersedia  di a buse
Investigation  of the  Abu  Ghraib (Fay  Report),  August  2004,
(On-line),  tersedia  di
Kabbara, Rouba, "Human rights groups:  Iraqi women  raped  at Abu  Ghraib  Jail':  (On-line),  tersedia  di
10096 Leung,  Rebecca,  "Abuse  of  Iraqi  POWs  by  Gis  Probed :  60 Minutes  II Has  Exclusive Report  on  Alleged Mistreatment': CBN  News, April  28,  2004,  (On-line),
tersedia  di
27 html
Mochtar  Kusumaatmadja, Konvensi  Konvensi  Palang  Merah tahun  1949, Bandung :  Binacipta,  1979. Ramcharan,  Bertrand,  Report  of  the  High  Commissioner  for
Human  Rights, The Present Situation  of Human  Rights in Iraq, 4  June  2004,  (On-line),  tersedia  di
china htm
Report of the International Review of the Red Cross  (ICRC}  on the  Treatment  by  the  Coalition  Forces  of Prisoners  of
War  and  Other  Protected  Persons  by  the  Geneva Conventions  in  Iraq  during  Arrest,  Internment  and Interrogation, February  2004 (ICRC  Reporf), (on-line), tersedia  di

## Schlesinger,  James  R., The  Schlesinger  Report:  An
Investigation  of  Abu  Ghraib/  Independent  Panel  to Review DOD  Detention Operations, Cosimo Inc., 2005. State  Parties to  the Following  International  Humanitarian  Law and  Other  Related  Treaties as of 23-Jun-2010,  (On-line), tersedia  di: main
and  other  related
The  Convention  against  Torture  and Other Crue�  Inhuman  or Degrading  Treatment  or  Punishment (the  "Torture Convention''),  adopted  by  the  General  Assembly  of  the United  Nations,  10  December 1984 (resolution 39/46).
"The  Crucifixition  of Manadel Al Jamadi':  (On-line), tersedia  di
crucifixition-of-ma nadel-a htm
"The  Dirty  War:  Torture  and  mutilation  used  on  Iraqi 'insurgents": The Independent, 20 November 2005,  (On­ line),  tersedia  di
The Rome Statute of the International Criminal Court,  1998. Weiner,  Tim, Membongkar  Kegagalan  CIA/ Jakarta :  PT. Gramedia Pustaka  Utama, 2008.
Wilson,  Jamie,  "173  prisoners  found  beaten  and  starved  in Iraq  government  bunker': The  Guardian, 16  November 2005,  (On-line),  tersedia  di
JURNAL HUKUM HUMANITER Vol. 4. No. 7