Rekayasa , 2023; 16(3): 330-336 ISSN: 0216-9495 (Print) ISSN: 2502-5325 (Online)

## Review Model  Pengelolaan Limbah Domestik Warga DKI Jakarta
Samsudin Saman 1 *, I Made Astra 1 , Uswatun Hasanah 1 1 Program Studi Magister Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka Raya Pulo Gadung DKI Jakarta 13220 *Samsudin.koimake@gmail.com DOI: https://doi.org/10.21107/rekayasa.v16i3.22641

## Abstrak
Pencemaran  air  permukaan  dan  air  tanah  yang  terjadi  di  DKI  Jakarta  menunjukan  kecenderungan  yang  semakin meningkat.  Upaya  pengembangan  pengolahan  air  limbah  domestik  rumah  tangga  terpusat  yang  telah  dimulai  oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1972 berjalan sangat lambat. Telah banyak penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan referensi, namun belum banyak yang membahas keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik secara holistik . Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah bagaimana menempatkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bersifat parsial dan tidak holistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan air limbah di DKI Jakarta berada pada status yang kurang berkelanjutan. Untuk itu penetapan strategi prioritas guna mencapai tujuan program pengembangan pengelolaan limbah serta perumuskan strategi pengembangan pengelolaan    limbah  domestik  salah  satunya  baik  penurunan  tingkat  pencemaran  air,  pembiayaan  pengembangan, pemilihan teknologi,  penanganan  masalah  sosial,  penyediaan  lahan,  pengembangan  kelembagaan  serta  peningkatan peran serta masyarakat, perlu dilakukan untuk keberlanjutan  pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta.
Kata Kunci : pencemaran, air tanah, pengelolaan limbah, pembangunan berkelanjutan

## Abstrac t
Surface and ground water pollution that occurs in DKI Jakarta shows an increasing trend. Efforts to develop centralized household domestic wastewater treatment which had been initiated by the DKI Jakarta Provincial Government since 1972 have been progressing very slowly. A lot of research has been carried out and can be used as a reference, but not much  has  discussed  the  sustainability  of  holistic  domestic  wastewater  management.  The  concept  of  sustainable development is basically how to place ecological, economic and social aspects as an inseparable unit so that it can meet the needs of the current generation without reducing the ability of future generations to meet their needs. The waste water management system implemented by the DKI Jakarta Provincial Government is still partial and not holistic. The research  results  show  that  waste  water  management  in  DKI  Jakarta  is  at  a  less  sustainable  status.  For  this  reason, determining  priority  strategies  to  achieve  the  objectives  of  the  waste  management  development  program  and formulating  strategies  for  developing  domestic  waste  management,  including  reducing  the  level  of  water  pollution, financing  development,  selecting  technology,  handling  social  problems,  providing  land,  developing  institutions  and increasing community participation, needs to be carried out. for the sustainability of domestic wastewater management in DKI Jakarta.
Key words : pollution, ground water, waste management, sustainable development

## PENDAHULUAN
Tingkat pencemaran  yang terjadi di kota-kota besar di  Indonesia  khususnya  di  Jakarta  telah menunjukan  kecenderungan  yang  semakin meningkat,  sehingga  menyebabkan  tingginya tingkat  pencemaran  air  tanah  maupun  air
permukaan.  Pencemaran  yang  terjadi  disebabkan oleh  kegiatan  antropogenik  yang  menghasilkan limbah cair serta  masyarakat yang membuang air limbahnya  langsung  ke  badan  air,  baik  ke waduk, situ, saluran, kali maupun ke laut. Disamping itu, yang tak  kalah  besar  pengaruhnya  adalah  adanya buangan  air  limbah  domestik  yang  berasal  dari rumah tangga langsung ke kali atau meresapkannya  kedalam  tanah  secara  tidak terkendali.  Kondisi  ini  diperparah  lagi  dengan rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga lingkungannya (Said, 2008).

## REKAYASA
Journal of Science and Technology https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa
Article History:
Received : September, 29 th 2023; Accepted : Nov, 14 th 2023 Cite this as : Saman, S., Astra, I.M., Hasanah, U.  2023. Model Pengelolaan Limbah Domestik Warga DKI Jakarta. Rekayasa.  Vol 16(3). 330- 336
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Tim Japan  International  Cooperation  Agency (JICA, 2020),  rata-  rata  buangan  air  limbah  domestik rumah tangga di Jakarta
adalah 118 liter/orang/hari,  dan  pada  tahun  2020  telah mencapai  147  liter/orang/hari.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  volume  air  limbah  keseluruhan adalah  1.316.113  m 3 /hari,  yang  terdiri  dari  air limbah  domestik  1.038.205  m 3 /hari,  air  limbah buangan  perkantoran  dan  daerah  komersial 448.933  m 3 /hari, dan air limbah buangan industri 105.437 m 3 /hari. Air limbah domestik rumah tangga memberikan  kontribusi terbesar  pencemaran  air yakni  75%,  air  limbah  perkantoran  dan  daerah komersial 15%, dan air limbah industri  10%.  Dilihat dari  beban  polutan  organiknya,  air  limbah domestik  rumah  tangga  70%,  air  limbah perkantoran  14%,  dan  air  limbah  industri memberikan  kontribusi  16%.  Data  tersebut memperlihatkan bahwa air limbah domestik rumah tangga  adalah  kontributor  terbesar  terjadinya pencemaran air di wilayah DKI Jakarta.
Sementara hasil penelitian yang  dilakukan oleh Pusat  Penelitian  Pengembangan  Perkotaan  dan Lingkungan DKI Jakarta dalam Ladiyance & Yuliana (2014),  dikemukakan  bahwa  80%  sumber pencemaran  sungai  yang  mengalir  di  Jakarta berasal  dari  limbah  rumah  domestik  tangga  dan 20%  yang  berasal  dari  buangan  limbah  industri. Kondisi tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan  kota  di  negara-negara  Asia  lainnya. Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Asian Development Bank atau ADB (2004), beberapa kota besar  di  Asia,  hampir  seluruh  penduduknya  telah dapat  dilayani  oleh  sewerage  system  pengolahan air  limbah  domestik  yang  berteknologi  modern, seperti Hongkong, Osaka dan Singapura yang telah mencapai  100%,  Seoul  98%,  Chengdu  85%,  Kuala Lumpur  80%,  Shanghai  68%  serta  Delhi  yang mencapai 60%.
Sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  di Jakarta saat ini sangat berdampak pada buruknya kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Hal ini yang diindikasikan dengan tingginya angka konsentrasi  bakteri Escherichia  coli yang merupakan indikator telah terjadinya pencemaran air oleh limbah domestik, terutama yang berasal dari feses atau tinja (BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2017).  Indikator  biologi  ini  sebagai  parameter biologi  yang  paling  berpengaruh  terhadap kualitas  air,  karena  keberadaannya  di  dalam  air
mengindikasikan bahwa air tersebut terkontaminasi oleh fecal colifrom atau coli tinja. Adanya E-coli ini merupakan potensi bahwa pada air  tersebut  juga  mengandung  mikroorganisme enterik patogen lainnya. Menurut BPLHD Prov. DKI Jakarta (2011), 77% air tanah dan 82% sungai di DKI  Jakarta  telah  terkontaminasi  oleh E-coli, sehingga  tidak  layak  untuk dikonsumsi  sebagai sumber air minum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif mengenai pengelolaan  limbah  domestik  di  DKI Jakarta,  yang  melingkupi  lima  wilayah  kota administrasi,  tetapi  tidak  termasuk  wilayah Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Agustus  Sampai September  2023  .  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  didapat  dari  berbagai  literatur  baik peraturan  perundangan,  buku  maupun  hasil penelitian  yang  terkait  dengan  pengelolaan limbah.  Di  samping  itu  juga  analisis  data didasarkan pada judgement knowledge dari pakar/ narasumber digunakan dalam analisis. Narasumber tersebut  berasal  dari  berbagai stakeholders yaitu unsur  kementerian/lembaga  pemerintah  pusat, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; unsur dinas/ badan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  yaitu  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah,  Dinas  Tata  Air  dan  Dinas  Lingkungan Hidup;  organisasi  profesi,  serta  masyarakat pemerhati lingkungan.

## HASIL PEMBAHASAN
Air  limbah  domestik  secara  umum  terdiri  dari black  water dan grey water . Blackwater terdiri dari campuran tinja, urine, kertas toilet dan air bilasan (Knerr et al ., 2011). Grey water , adalah limbah non industri  yang  dihasilkan  dari  proses  domestik seperti mencuci piring, mencuci pakaian dan mandi, dan memiliki kompososi 55%-75% dari air limbah domestik  (Shaikh et  al .,  2015). Menurut  Iskandar (2020),  pengelolaan  air  limbah  rumah  tangga dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  air  limbah  mandi- cuci-kakus (MCK) dan air limbah dapur. Sementara sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  41  Tahun  2016 Tentang Rencana  Induk  Pengembangan  Prasarana dan  Sarana  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik, yang dimaksud dengan air limbah adalah air yang berasal  dari  sisa  kegiatan  proses  produksi  dan
usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. Air limbah  domestik  adalah air limbah yang berasal dari  kegiatan  rumah  tangga,  perumahan,  rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah sakit, mall, pasar,  swalayan,  hotel,  industri,  sekolah  baik berupa grey water ataupun air limbah toilet black water . Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan grey  water  adalah  air  limbah non toilet  yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian dan air mandi, sedangkan  yang  dimaksud  dengan black water adalah  air  limbah  toilet  yang  mengandung kotoran manusia.
Baku  air  limbah  sebagaimana  didefinisikan dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No P.68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016  tentang Baku Mutu Air  Limbah  adalah  ukuran  batas  atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air  dari  suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga dapat  dikatakan bahwa  baku  mutu  air  limbah domestik  adalah  ukuran  batas  atau  kadar  unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar  yang ditenggang  keberadaannya   dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu  usaha  dan  atau  kegiatan,  dimana  did  alam ketentuan  dimaksud,  baku  mutu  air  limbah domestik  dibagi  dalam  dua  kategori,  yakni  baku mutu air limbah domestik tersendiri dan baku mutu air limbah domestik terintegrasi.

## Pengelolaan Air Limbah Berkelanjutan
Djakapermana  (2010)  mengatakan  bahwa prinsip-  prinsip  keberlanjutan  adalah  dimensi pembangunan,  dimensi  keadilan,  dan  prinsip- prinsip  sistem. Dimensi  pembangunan  meliputi integritas ekologis, pemenuhan kebutuhan melalui efisiensi  ekonomi,  pengembangan  sosial  dan budaya  manusia,  serta keadilan  yang  mencakup keadilan  spasial  dan  keadilan  antar  waktu. Sedangkan prinsip-prinsip sistem meliputi keanekaragaman,  subsidiaritas,  kemitraan  dan partisipatif. Jenssen et al . (2007) menyatakan bahwa keberlanjutan  harus  mencakup  aspek  ekologi, ekonomi dan sosial serta harus dapat menunjukan kinerja pada tiga fase yakni :
1. Fase lokal, dimana aspek higienis dan kesehatan menjadi perhatian dalam skala waktu jam atau hari.
2. Fase  regional,  dimana  masalah  lingkungan klasik  dapat  diselesaikan  dalam  skala  waktu bulan atau tahun.
3. Fase  global,  keberlanjutannya  terus  dapat berlangsung  dalam  skala  waktu  dekade  atau abad.
Pemahaman tentang
pembangunan berkelanjutan didalam  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan adalah  upaya  sadar  dan  terencana  yang memadukan  aspek  lingkungan  hidup,  sosial,  dan ekonomi  ke  dalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pemilihan  sistem  pegolahan  air  limbah untuk keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan  berbagai  indikator  yang  terkait dengan  aspek  lingkungan,  ekonomi  dan  sosial kultural/institusional, sebagaimana yang ungkapkan  oleh  UNESCO/IHP  &  GTZ  (2006), Bracken et  al .  (2005),  Balkema et  al .  (2002),  serta Lundin & Morrison (2002).
1. Aspek  lingkungan  dengan  menggunakan indikator  penggunaan  sumberdaya  alam (konstruksi  dan  operasi/pemeliharaan),  air buangan, emisi udara, pelepasan di tanah dan pemulihan sumberdaya.
2. Aspek ekonomi dengan menggunakan indikator  biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan membayar, manfaat finansial dari penggunaan kembali serta potensi pengembangan  daerah,  bisnis  dan  peluang pendapatan.
3. Aspek  sosial  kultural/institusional  dengan menggunakan
indikator penerimaan masyarakat;  adaptasi  terhadap  perbedaan kelompok
umur,  jenis kelamin, dan pendapatan;  kesesuaian  dengan  ketentuan; paparan  patogen  dan  risiko  infeksi;  resiko terpapar  B3;  manfaat  kesehatan  melalui peningkatan  higienis;  dampak  kegagalan sistem;  kekokohan  sistem; pemanfaatan komponen lokal dalam pembangunan, operasional  dan  pemeliharaan;  kemudahan pemantauan  terhadap  sistem;  daya  tahan; tingkat  kerumitan  pembangunan,  operasional dan  pemeliharaan;  serta  kesesuaian  dengan sistem yang ada.

## Rencana Pengembangan
Melalui Masterplan Pengelolaan Air Limbah di DKI    Jakarta  Tahun  2020,  di  samping  zona  nol yang  telah  terbangun  di  kawasan  Setiabudi, direkomendasikan  untuk  membangun  14  zona pengembangan pengolahan air  limbah  domestik di  DKI  Jakarta  lainnya.  Rencana  pelaksanaannya dibagi dalam rencana:
1. Jangka pendek 2020-2024 untuk membangun dua, zona, yaitu zona 1 di Pejagalan dan zona 6 di IPLT Duri Kosambi.
2. Jangka menengah 2021-2030
untuk membangun empat, yaitu zona 4 ditransfer ke IPAL zona 1, zona 5 di Waduk Sunter, zona 8 di Marunda dan zona 10 di IPLT Pulo Gebang.
3. Jangka panjang 2031-2050 untuk
pembangunan  delapan zona,  yaitu  zona  2  di Muara  Angke,  zona  3 di  Taman  Hutan  Kota Srengseng,  zona  7  di  Kamal- Pegadungan, zona 9 di Rorotan, zona 11 di Taman Bendi dan Waduk  Ulujami,  zona  12  di  Lahan  Ragunan, zona 13 di Waduk Kp Dukuh dan zona 14 di Waduk RW 05 Ceger.
Disamping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga  telah  menerbitkan  Peraturan  Gubernur Provinsi  DKI  Jakarta  Nomor  41  Tahun  2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan  Sarana  Pengelolaan Air  Limbah  Domestik, sebagai  pedoman  bagi  aparat pelaksana dalam upaya  pengembangan  prasarana  dan  sarana pengelolaan  air  limbah,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  akses  fasilitas  pengelolaan  air limbah  domestik  yang  berkelanjutan  di  Provinsi DKI  Jakarta.  Di  dalam  peraturan  tersebut,  diatur bahwa  pengelolaan  air  limbah  domestik sebagaimana  dimaksud  dalam  Masterplan Pengelolaan  Air  Limbah  di  DKI  Jakarta  Tahun 2012, dibagi atas pengolahan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat.

## Analisis Implementasi
Pada aspek ekologi, sebagian besar masyarakat Jakarta meresapkan  air  limbah  domestiknya  ke dalam  tanah,  atau  membuangnya  ke  badan  air. Pemerintah  belum  dapat  menyediakan      sarana prasarana   pengolahan air limbah terpusat secara memadai,  cakupan  layanannya  sangat  kecil  dan terbatas,  serta  lambat  perkembangannya.  Kondisi ini  diperparah  dengan  permasalahan  tingginya biaya  yang  diperlukan,  baik  untuk  pembangunan maupun  pemeliharaan  dan  operasional  instalasi pengolahan air limbah domestik yang digunakan.
Dari  aspek  ekonomi,  biaya      pembagunan IPAL yang meliputi biaya konstruksi, biaya operasi dan  pemeliharaan,  serta  biaya  pengawasan umumnya  adalah  jumlah  biaya  pekerjaan persiapan,  pekerjaan  tanah,  pekerjaan  beton, pekerjaan pondasi, dan pekerjaan finishing (Razif et al .,  2015).  Friedler  &  Pisanty  (2006)  menyatakan bahwa biaya operasi IPAL untuk kota bisa mencapai 20-70%  biaya  pembanguanan  IPAL.  Hingga  kini hampir  seluruh  kota-kota  besar  di  Indonesia belum  memiliki  sarana  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  (IPAL)  dalam  skala  komunal  dalam mereduksi setiap polutan-polutan berbahaya  yang terakumulasi  ke  lingkungan.  Hal  ini  diakibatkan tingginya  biaya  konstruksi  dan  operasi  IPAL (Kurniawan, 2012).
Berdasarkan  aspek  teknologi,  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  PD  PAL  Jaya, sampai  saat  ini  masih  menggunakan  teknologi pengolahan  air  limbah  domestik  sederhana  dan hasilnya  tidak  dapat  diandalkan,  sehingga pemilihan teknologi menjadi perlu untuk dilakukan sebagai  variabel  yang  diukur  berdasarkan  empat indikator, yakni daya tahan sistem dan kehandalan (Balkema et al ., 2002; Nhapi et al ., 2004; Flores et al ., 2008;  Paramita,  2009),  ketersediaan  suku  cadang (Gaulke et  al .,  2009;  Masduqi,  2010),  serta kemudahan  operasional  (Masoud et  al .,  2009; Werner, 2009; Masduqi, 2010). Lingkungan sebagai penerima  air  limbah  domestik  sebagai  suatu variabel  dapat  diukur  berdasarkan  tiga  indikator, yakni tidak mencemari  sumber  daya  air  (Balkema et  al .,  2002; Bradley et al ., 2002; Ajayi & Ogunbayo, 2012),  minimisasi  air  limbah  (Pushpangadan  & Murugan,  2008)  dan  mencegah  pencemaran  air baku (Mukherjee & van Wijk, 2003; De Carvalho et al ., 2008, Flores et al ., 2008; Werner, 2009).
Pada aspek sosial dapat dirasakan bahwa upaya pengembangan  sarana  pengolahan  air  limbah domestik selalu terkendala pada penyediaan lahan sebagai  prasarana  pembagunan  IPAL  dan  sistem perpipaannya,  baik  permasalahan  keterbatasan lahan  maupun  tinginya  harga  jual  tanah  yang diminta  oleh  masyarakat,  sehingga  pemerintah memanfaatkan  waduk  sebagai  sarana  pengendali banjir  dan  drainase  sekaligus  juga  dimanfaatkan sebagai IPAL, sehingga hasilnya tidak optimal.
Rendahnya  partisipasi  masyarakat  terjadi karena selama ini belum pernah diberikan edukasi lingkungan  yang  terpadu  tentang  lingkungan hidup,  di  antaranya  bahwa  ketika  mereka membuang  air  limbah  domestik  baik black  water
maupun grey  water secara  tidak  terkendali,  di samping membutuhkan  biaya  yang besar untuk mengolahnya,  juga  akan  menimbulkan  dampak pencemaran lingkungan yang pada gilirannya akan menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang membahayakan  kehidupannya,  sehingga  perlu diterapkan  konsep  polluter  pays  principle  bagi setiap  orang  yang  melakukan  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  untuk  bertanggung  jawab dalam  menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan lingkungan yang dilakukannya. Penegakan hukum dan  penerapan  peraturan  yang  ketat  mengenai pengelolaan air  limbah  termasuk  semua pembuangan limbah lainnya, termasuk di kawasan pesisir  sangat  diperlukan  dan  harus  diberlakukan (Kathijotes, 2010).
Terhadap aspek ekonomi dapat diamati bahwa pengembangan  sarana  pengolahan  air  limbah domestik mengalami  kendala  baik  terkait  dengan sumber  maupun  skema  pembiayaan  yang  terkait dengan biaya investasi dan biaya pemeliharaan dan operasional (Balkema et al ., 2002; Mukherjee & Van Wijk,  2003;  De  Carvalho et  al .,  2008;  Flores et  al ., 2008;  Muga  &  Mihelcic,  2008;  Paramita,  2009; Werner,  2009),  karena  keterbatasan  anggaran pemerintah.
Dalam  membangun  kesiapan  masyarakat  agar dapat  menerima  konsep  pengolahan  air  limbah domestik  yang  dalam  operasionalnya  harus mengeluarkan  biaya  untuk  sambungan  instalasi dan  membayar  pelayanan  pengolahan  air  limbah domestik, terkait dengan WTP, permasalahan yang dihadapi  adalah  bahwa  selama ini biaya tersebut tidak  pernah  dikeluarkan  oleh  masyarakat khususnya  golongan  menengah  ke  bawah  yang mendominasi struktur penduduk,  yang  selama ini membuang  air  limbah  domestiknya  langsung  ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, atau meresapkannya  langsung  ke  dalam  tanah.  WTP diperlukan  dalam  upaya  penetapan  struktur  tarif yang akan dikenakan baik bagi pelanggan industri maupun  masyarakat  sesuai  dengan  zona pemukiman maupun tingkat penghasilannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan air limbah domestik merupakan hal penting  yang  perlu  dikembangkan  dalam  rangka menekan  angka  pencemaran  air,  baik  air permukaan  maupun  air  tanah  di  DKI  Jakarta. Implementasi  rencana  pengembangan  sistem pengelolaan  air  limbah  domestik  di  DKI  Jakarta
berjalan  lambat  sehingga  persoalan  penanganan pencemaran  air  di  Jakarta  belum optimal.  Hal  ini terjadi karena pengembangan sistem pengelolaan air  limbah  domestik  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  masih  bersifat parsial  dan  tidak  holistik.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  pengelolaan  air  limbah domestik  di  DKI  Jakarta  baik  secara  multidimensi maupun  parsial  terhadap  aspek  ekologi,  aspek ekonomi,  aspek  sosial,  aspek  teknologi dan  aspek kelembagaan,  berada  pada  status  kurang berkelanjutan berdasarkan data 2012-2018.
Dalam  rangka  pengembangan  pengelolaan air  limbah domestik yang berkelanjutan disarankan  agar  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta memperkuat komitmen dan konsistensi
implementasi  program  dan  anggaran  untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik secara terpadu
dengan mempertimbangkan  aspek  ekologi,  ekonomi, sosial,  teknologi  dan  kelembagaan  melalui penganggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD,  serta  skema  pembiayaan  lain,  seperti pinjaman  luar  negeri,  obligasi  daerah,  hibah, kerjasama  pembangunan  dengan  badan  usaha ataupun tanggung jawab sosial dari korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajayi,  T.O.,  &  Ogunbayo,  A.O.  (2012).  Achieving environmental  sustainability  in  wastewater treatment  by  phytoremediation  with  water hyacinth  (Eichhornia  crassipes). Journal  of. Sustainable  Development ,  5(7):  80-90.  https:// doi.org/10.5539/jsd.v5n7p80.
Balkema, A., Preisig, H.A., Otterpohl, R., & Lambert, F.J.D.  (2002).  Indicators  for  the  sustainability assessment  of  wastewater  treatment  sistem. Urban  Water .  4:  153-161.  https://doi.org/ 10.1016/ S1462- 0758(02)00014-6.
[BPLHD]  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2009).  Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2008.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
[BPLHD]  Badan  Pengelola  Lingkungan  Hidup Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2016).  Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bracken, P., Kvarnström,  E., Ysunza, A.,  Kärrman, E., Finnson, A.,  &  Saywell,  D.  (2005). Making sustainable choices-the development and use of  sustainability  oriented  criteria  in  sanitary decision making. Di dalam: [CSIR] Council for Scientific  and  Industrial  Research,  editor. Proceedings  of  the  Third  International Conference on Ecological Sanitation; 2005 May 23-27; Durban, South Africa. Pretoria.
Boyd,  C.E.  (1990). Water  Quality  In  Ponds  For Aquaculture . Auburn University, Alabama.
De Carvalho, S.C.P., Carden, K.J., & Armitage, N.P.
(2008). Application of  a  sustainability  index for  integrated  urban  water  management  in sourthern  africa  cities:  case  study  comparison Maputo  and  Hermanus .  Di  dalam:  Water Institute  Of  Sourthern  Africa  (WISA)  Biennial Conference; 2008 May 18-22; Sun City, South Africa.
Djakapermana,  R.D.  (2010). Pengembangan Wilayah:  Melalui  Pendekatan  Kesisteman . Bogor: IPB Press.
Flores, A., Bukley, C., & Fenner, R. (2008). Selecting Wastewater  Sistem  for  Sustainability  In Developing  Countries .  Di  dalam:  11th International  Conference  on  Urban  Drainage. 2008  August,  31  -  September,  5;  Edinburgh, Scotland, United Kingdom.
Friedler, E.,  & Pisanty, E. (2006). Effect of design flow  and  treatment  level   on   construction and operation costs of  municipal wastewater treatment  plants  and  their  implications  on policy making. Water Research . 40:3751-3758. https:// doi.org/10.1016/j.watres. 2006.08.015.
Gaulke,  L.S.,  Weiyang,  X.,  Scanlon,  A.,  Henk,  A.,  & Hinckley,  T.  (2009).  Evaluation  criteria  for implementation of a sustainable sanitation and wastewater  treatment  sistem  at  Jiuzhaigou national  park,  Sichuan  Province,  China. Environmental Management . 45: 93-104. https:// doi.org/10.1007/s 00267-009-9398-1.
Iskandar,  R.  (2010). Prilaku  rumah  tangga  dalam pengelolaan limbah domestik - kasus desa-desa wilayah  Jakarta,  Depok  dan  Bogor  sepanjang sungai  Ciliwung [disertasi].  Bogor:  Institut Pertanian Bogor.
[JICA]  Japan  International  Coorporation  Agency. (1991).  The  Study  on  Urban  Drainage  and Wastewater  Disposal  Project  in  the  City  of Jakarta.  Laporan  Teknis.  JICA,  Kementerian Pekerjaan  Umum  &  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.
[JICA]  Japan  International  Coorporation  Agency. (2012). Master  Plan  Pengelolaan Air  Limbah di DKI  Jakarta.  Laporan  Teknis.  JICA, Kementerian Pekerjaan  Umum  &  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta.
Kathijotes  N.  (2010).  Wastewater  management  in developing  counties:  Nutrient  input  control  in coastal  cities. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences . 42: 259 - 263. https://doi.org/10.1016/ j.sbspro.2012.04.189.
Kurniawan,  A.  (2012). Konsep  desain  instalasi pengolahan  air  limbah  skala  komunal  dalam rangka purifikasi kualitas air sungai di Jakarta . Di dalam: Annual Engineering Seminar Februari 16, 2012, Jogyakarta, Indonesia.
Ladiyance,  S.,  &  Yuliana,  L.  (2014).  Variabel- variabel  yang memengaruhi kesediaan membayar  (willingness  to  pay)  masyarakat Bidaracina  Jatinegara  Jakarta  Timur. Jurnal Ilmiah  Widya .  2:  41-47.  https://e-journal. Jurwidyakop3.com/  index.php/jurnal  -ilmiah/ article/view/173.
Lundin.  M.,  &  Morrison,  G.M.  (2002).  A  life  cycle assessment based
procedure
for development  of  environmental  sustainability indikators  for  urban  water  sistems. Urban Water . 4:145-152.
https://doi.org/10.1016/S1462- 0758(02)00015- 8.
Masduqi,  A.  (2010). Keberlanjutan  sistem penyediaan  air  bersih  perpipaan  di  pedesaan [disertasi]. Institut Teknologi Surabaya.
Masoud,  M.A.,  Tarhini,  A.,  &  Nasr,  J.A.  (2009). Decentralized  approaches  to  wastewater treatment  and  management:  applicability  in
Jenssen,  P.D.,  Vrale,  L.,  &  Lindholm,  O.  (2007). Sustainable  wastewater  treatment.  Di  dalam: Seng  L,  editor. Proceeding  International Conference  on  Natural  Resources  and Environmental  Management  and  Environmetal Safety  and  Health ;  2007  November  27-29; Kuching, Malaysia. Kuching.
developing countries. Journal of Environmental Management .  90:  652-659.  https://doi. org/10.1016/j. jenvman.2008.07.001.
Tchobanoglous,  G.,  &  Burton,  F.L.  (1991). Wastewater  engineering:  treatment  disposal reuse . USA: McGraw-Hill.Inc
Muga, H.E.,  & Mihelcic, J.R. (2008). Sustainability of  wastewater  treatment  technologies. Journal of Environmental Management . 88:437- 447.
https://doi.
org/10.1016/j.jenvman.2007.03.008.
Mukherjee, N., & Van Wijk, C. (2003). Sustainability Planning  And  Monitoring  In  Community Water Supply  And Sanitation: A Guide on The Methodology  for  Participatory  Assessment (MPA)  for  Community-Driven  Development
Programs .  Washington  DC:  The  World  Bank Water and Sanitaton Program. http://www.wsp. org/pdfs/mpa %2020 30 .pdf
Nhapi, I., Gijzen, J., & Huub. (2004). A three step strategic  approach  to  sustainable  wastewater management, Water  SA .  31(1):  133-140. https:// doi.org/10.4314/wsa.v31i1.5130.
Paramita, N. (2009). Pemilihan Pengolahan Sanitasi Setempat  Berkelanjutan  Berbasis  Masyarakat
Melalui  Program  PNPM  Mandiri  (studi  kasus: Kelurahan  Sadang  Serang  Bandung [tesis]. Institut Teknologi Bandung.
Pushpangadan,  K.,  &  Murugan,  G.  (2008). On  the measurement  of  sustainability  of  rural  water supply in India: supervaluationist - degree theory approach .  Di  dalam:  School  of  Sosial  Sciences, University  of  Manchester,  editor. Develoment Economics  Seminar  Februari  12,  2008. Manchester, United Kingdom.
Razif,  M.,  Soemarno,  Yanuwiadi,  B.,  Rachmansyah, A., & Belgiawan, P.F. (2015). Implementation of regression linear method to predict WWTP cost for EIA: case study of ten malls in Surabaya City. Procedia  Environmental  Sciences .  28:158-165. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.022.
Ren,  J.,  &  Liang,  H.  (2017).  Multi-criteria  group decision-making based sustainability measurement  of  wastewater treatment
processes. Environmental  Impact  Assessment Riview .  65:  91-99.  https:  //doi.org/10.1016/j. eiar.2017.04.008.