Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2 126-2135
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
M. Irvan Ramadan 1 🖂 Hendra Gunawan 2 , Raihana 3
(1)(2)Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,
(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau Email: m.irvanramadan@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Seiring perkembangan dunia globalisasi, aktivitas manusia hampir semuanya dilakukan melalui sarana dan media elektronik.  Hal ini menyebabkan semakin berkembang pula tindak  pidana yang terjadi dalam bentuk tindak pidana elektronik. Salah satu bagian sentral dalam elektornik adalah media sosial. Di  media  sosial,  setiap  orang  bebas  menyampaikan  pendapatnya.  Namun  terkadang,  terdapat beberapa  kalimat  atau  tulisan  yang  dapat  menyebabkan  orang  lain  terganggu  akan  hal  tersebut bahkan  data  dilaporkan  sebagai  dugaan  pencemaran  nama  baik.    Kajian  ini  mengkaji  mengenai kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Kajian ini terdiri dari polisi, pengacara, penuntut umum (jaksa), dan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memfokuskan pembahasan terhadap kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Kata Kunci: Tindak Pidana Elektronik, Globalisasi, Media Sosial, Alat Bukti.
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana

## PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih  masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang bermanfaat. Pengaruh terhadap perilaku sosial disebabkan oleh peralihan dari era industri ke era informasi yang kemudian memunculkan masyarakat informasi (Saepul Rochman et al., 2021). Saat ini, terlihat bahwa bahwa dunia tidak  lagi  memiliki  batas  karena  mudahnya  akses  interaksi  melalui  media  daring.  Hal  ini merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat. Tentu saja, secara tidak langsung,  kondisi  ini  mempengaruhi  juga  perubahan  masyarakat  dalam  berinteraksi, bernegara dan bertindak. Akses informasi yang mudah menjadikan keterbukaan sebagai hal lumrah  dalam  kehidupan  masyarakat  sekarang  ini.  Berinteraksi  dengan  orang  lain  di berbagai  belahan  dunia  bukanlah  hal  yang  mustahil,  justru  dengan  hadirnya  teknologi semakin  memudahkan  untuk  berinteraksi  di  berbagai  belahan  dunia.  Dalam  cara berkomunikasi  terdapat  beberapa  sarana  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  seseorang  untuk mendapat ataupun menyebarkan informasi serta terus mengalami perkembangan dalam bentuk dan fungsi. Perkembangan fungsi jaringan internet sebagai sarana informasi tidak hanya  dapat  digunakan  sebagai  media  interaksi  namun  juga  dalam  aktifitas  lain  seperti perdagangan  atau  biasa.  Segala  bentuk  kegiatan  baik  berupa  interaksi  sosial  ataupun kegiatan  ekonomi  seperti  perniagaan  melalui  jaringan  internet  biasanya  dijalankan  oleh masyarakat melalui platform media sosial. Dominasi sosial Media yang banyak digunakan
Abstract
Along with the development of the world of globalization, almost all human activities are carried out through electronic means and media. This causes the development of criminal acts that occur in the form of electronic crimes. One of the central parts of electronics is social media. On social media, everyone is free to express their opinion. But sometimes, there are several sentences or writings that can cause other people to be disturbed by this and even data is reported as suspected defamation. This study examines the position and function of evidence in electronic crime. This study consisted of police, lawyers, public prosecutors (prosecutors), and judges. This study uses a normative legal approach by focusing on the discussion of the position and function of evidence in  electronic  crime.  The  results  of  this  study  describe  the  position and  function  of  evidence  in electronic crime.
Keywords: Electronic Crime, Globalization, Social Media, Evidence.
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
seperti youtube yang memamang menjadi pavorit dikalagan masyarakat indonesia dengan jumlah  pengguna  dalam  mengakses  youtube  sekitar  88%  dan  selanjutnya  disusul  oleh media sosial Whatsapp dengan jumlah akses sebesar 84 % , instagram dengan 79% serta disusul oleh media sosial Facebook dengan jumlah 79 % data ini dijelaskan oleh salah satu website databoks.com (Hendra Junawan & Nurdin Laugu, 2020) .
Berkenaan  dengan  terbukanya  akses  informasi  lewat  internet,  dalam  menyatakan pendapat dan sudut pandang terhadap sesuatu bagi masyarakat Indonesia juga mengalami kelonggaran dimana sebelumnya kita tidak bisa dengan mudah menyebarkan fikiran dan opini. Dalam realitasnya, banyak kasus di mana seseorang bertindak melampaui batas wajar untuk menyatakan pendapatnya, padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penerjemahan Indonesia sebagai negara demokrasi dimana semua warga negaranya dapat mengutarakan pikiran dan pendapatnya terkadang dimaknai terlalu bebas. Pendapat dan pemikiran  yang  dilontarkan  seringkali  melanggar  hak-hak  konstitusi  pihak  lain  sebagai sesama warga negara sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Tentu saja, jika dilihat dari kaca mata hukum, perilaku yang demikian merupakan pelanggaran terhadap norma. Bukanlah masalah jika individu ingin didengar pendapatnya, hanya saja pengutaraan pendapat  tersebut  haruslah  tetap  dalam  koridor  yang  sesuai  dengan  norma  yang diberlakukan  di  Indonesia.  Tidak  jarang,  perilaku  yang  dilancarkan  meninmbulkan permasalahan  secara  sosial  bahkan  secara  hukum  yang  diantaranya  termasuk  kedalam tindak kejahatan.
Salah  satu  kasus  pelanggaran  terkait  terlalu  bebasnya  pendapat  yang  disebarkan melauli  platform  media  online  adalah  tindak  pencemaran  nama  baik  dimaan  sesorang merusak  citra  baik  seseorang  atau  suatu  pihak  lewat  pendapatnya  di  platform  daring. Tindakan  ini  lazim  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Individu dikatakan melakukan tindak pencemaran nama baik jika melancarkan sebuah tuduhan atau penghinaan  lewat  pendapatnya  secara  langsung  dan  aktif  kepada  pihak  lainnya  yang bersangkutan atau memalui penyebaran pendapat dan ucapan tidak baik kepada seseorang lewat pihak lain dan mengarah pada penghinaan. Perbuatan yang dimaksud tidak langsung misalnya  dengan  penyebaran  rumor,  ataupun  menyebarkan  pendapat  berupa  informasi yang  tercantum  dalam  media  masa  ataupun  media  daring.  Secara  substansial,  tindak pencemaran nama baik mencantum dan diatur dalam “Bab XVI KUHP Pasal 310 -Pasal 321
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
sebagai delik aduan. Tindakan terkait juga diatur dalam “UU.No. 1/ 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)”.  Kemudian  secara  detail  batasan -batasan  yang diberlakukan terhadap tindakan yang dilarang diatur dalam “UU. ITE No.19 /2016 Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang” dengan kriteria:
a. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
b. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  membuat  dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
c. Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman
Keberadaan koridor yang diatur secara hukum seharusnya menjadi pengingat yang cukup bahwa  pengguna  media  sosial  dapat  menggunakan  platform  yang  ada  dengan  baik  tanpa melanggar hak orang lain, dan sudah selayaknya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dalam segala aktivitas. Adanya jerat hukum pencemaran nama baik dapat menjadi pencegah  terhadap  perbuatan  tersebut.  Dalam  berinteraksi  di  media  daring  maupun  di kehidupan sosial secara fisik seharusnya seseorang memegang teguh norma dan nilai-nilai yang sama karena, baik daring maupun luring, pihak yang berinteraksi dengan kita tetaplah manusia yang memiliki perasaan, hak, dan kepentingan yang harus diperhatikan juga. Berdasarkan uraian di  atas  maka,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengkaji  aturan-aturan  terkait  tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Menelaah proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum,
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun  putusan  pengadilan. Penelitian hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta menganalisis  mengenai  bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial  mempengaruhi  hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencem aran Nama Baik
Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi semua bidang kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi masalah. Dengan kata lain,  munculnya  teknologi  informasi  bertujuan  untuk  mempermudah  dan  mempercepat pekerjaan. Manfaat tersebut dirasakan apabila dapat dilakukan dan diperhitungkan dalam batas-batas tugas dan tanggung jawabnya (Musa Darwin Pane & Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021) . Praktik  pelaksanaan  tindak  criminal  jenis  baru  ini  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk kejahatan dengan level tinggi yang akan sulit difahami oleh kelompok awam yang kurang mengerti teknologi karena didalamnya terdapat unsusr kepintaran dan juga penggunaan teknik-teknik canggih atau modus baru untuk melakukan kejahatan yang sebelumnya belum pernah dipakai. Potensi  kejahatan tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur  dan menjamin keamanan masyarakat  dalam bertransaksi teknologi,  baik sekedar  untuk  bertukar  informasi  maupun  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi  digital.
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
Menjawab keperluan tersebut kemudian dirumuskan Undang-undang baru terkait informasi dan transaksi elektronik yang dikemudian hari lebih dikenal dengan UU ITE.
Dalam pasal 310 ayat 2 KUHP dibahas mengenai aturan-aturan berkenaan tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagian ahli hukum berendapat bahwa itu sudah cukup sebagai alat untuk menjerat pelaku kejahatan terkait. Unsur pelaksanaan perbuatan yang diterangkan “dimuka umum, dan diketahui umum” tidak dapat diterapkan dalam tindakan melalui media daring karena prosesnya yang tidak terjadi secara fisik. Terkait dengan hal ini, maka MK memutuskan bahwa tidaklah cukup dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP untuk menangani masalah ini karena adanya unsur lain dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penyebaran (distribusi), pemindahan (transmisi) informasi yang mengandung unsur pelecehan dan penghinaan secara digital yang tidak tercakup dalam pasal- pasal yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, mahkamah konstitusi, dalam putusannya menyatakan perlu ada aturan baru yang melingkupi area permasalahan baru yang terjadi akibat adanya kegiatan transaksi informasi secara digital yang lazim terjadi hari ini.
Berlandaskan  pada  putusan  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka  dalam menjawab tantangan berkenaan perlindungan dan pejiaminan hukum bagi masyarakat dari tindak kejahatan digital utamanya yang bersangkutan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk menerapkan “UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan tidak merujuk pada aturan yang diatur dalam pasal- pasala dalam Undang-Undang Hukum Pidana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Umum Polres Tabanan dengan BRIPKA I Dewa Gede Yasa Setiawan pada tanggal 4 Januari 2021, yang menyatakan bahwa: Pengaturan pencemaran nama baik sesuai UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Secara praktis pengaturan tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 pada Bab VII tentang perbuatan yang dilarang; Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi Setiap Orang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik.  Yang  dimaksud  setiap  orang  dalam  aturan
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
tersebut  adalah  semua  pihak  tanpa  terkecuali  dalam  statusnya  sebagai  subjek  hukum. Kemudian bagian yang mengatakan dengan sengaja dan tanpa hak bias dimaknai sebagai segala macam tindakan yang melanggar aturan dan mengandung unsur kelalaian hukum dalam  pelaksanaanya.  Secara  prosedural  tindakan  yang  dimaksud  melanggar  dan mengandung  unsur  kelalaian  hukum  yang  dim aksud  adalah  “mendistribusikan  atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Delik perbuatan yang dimaksud dapat menjadi delik penuh jika tindak pidana yang muncul  memenuhi  secara  utuh  unsur  pelaksanaan  hal-hal  yang  telah  dilarang.  Dalam kondisi ini maka tindak pidana terkait merupakan delik yang sah masuk kedalam kategori pencemaran  nama  baik.  Adanya  situasi  ini  menjadikan  pembuktian  akan  dampak  dari tindakan yang dimaksud tidak diperlukan lagi karena semua unsur-unsur yang dilarang telah terpenuhi  semuanya.  Pemberlakuan  UU  ITE  sebagai  aturan  baru  dalam  menangani permasalah hukum secara digital menuntut adanya bentuk alat-alat bukti hukum baru yang berkesesuaian dengan cakupanmasalah yang dilingkupo. Mengacu pada UU ITE Pasal 5 ayat 1  dijelaskan  bahwa  “informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang kemudian dalam UU ITE Pasal 5 ayat 2  dikatakan  “info rmasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  dan/  atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.
Dalam kondisi ini, UU ITE secara formal telah menetapkan bahwa  segala macam bentuk “dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  telah berlaku di Indonesia” dan dapat dipakai sebagai alat bukti hukum untuk membantu proses peradilan  tindak  kejahatan  pencemaran  nama  baik  lewat  media  daring.  Apabila dibandingkan kontruksi tentang delik tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan  KUHP,  maka  terdapat  beberapa  unsur  kesamaan,  yaitu  unsur  kesengajaan  dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik. Sedangkan dalam KUHP menuntut bahwa tindakan  tersebut  harus  dilakukan  dimuka  umum,  akan  tetapi  dalam  UU  ITE  berubah menjadi  peristilahan  teknis  seperti  “mendistribusikan,  mentransmisikan,  membuat  dapat diaksesny a informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
di muka umum. Berikut beberapa hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan ancaman pencemaran nama baik dalam UU ITE tersebut (Yogi Prasetyo, 2021).
Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik (Hadziqotun Nahdliyah, 2019). Tindak  pidana pencemaran nama baik suatu  pihak dalam dunia  maya  umumnya  dilakukan  oleh  pihak-  pihak  tak  bertanggungjawab  dengan memanfaatkan  beberapa  cara  dan  platform  digital.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan pada Unit Reserse Kriminal Umum Polres Tabanan dengan BRIPKA I Ketut Seregig pada tanggal 4 Januari 2021 yang mengatakan bahwa, Individu dikatakan telah melanggar aturan terkait tidndak pidana pencemaran nama baik jika melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang secara aktif dan langsung. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya, terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.
Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan  hukum  materiil.  Dengan  demikian  hukum  pidana  formil  adalah  untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan  hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana. Sudah sepantasnya sebagai warga negara yang menganut faham hukum kita memelihara kesatuan negara dengan saling melindungi dan menjaga hak masing-masing. Seharusnya perkembangan  teknologi  yang  pesat  menjadikan  kita  bias  memanfaatkannya  sebagai sarana  untuk  menumbuhkembangkan  rasa  kebersamaan  dan  saling  memiliki  serta menghormati  satu  sama  lain.  Penerapan  hukum  seperti  UU  ITE  pada  dasarnya  hanya sebagai bentuk penjaminan rasa aman dalam bertindak karena potensi dan bahkan bannyak terjadi bentuk-bentuk kejahatan baru secara daring akibat adanya perubahan pola tindakan masyarakat  karena  adanya  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat.  Adapun  faktor- faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik,  yaitu  Kurangnya kesadaran dalam etika komunikasi sehingga seringkali kata-kata yang dilontarkan menyakiti
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
bahkan  merugikan  pihak  lai  dan  Tidak  tahunya  sebagian  masyarakat  bahwa  tindakan menghina,  meskipun  hanya  lewat  platform  daring  memiliki  ancaman  hukuman  pidana. Hanya  saja  meskipun  dengan  adanya  potensi  penyalahgunaan,  semua  pihak  utamanya pemerintah  sadar  bahwa  perkembangan  teknologi  informasi  membawa  manfaat  besar dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan perekonomian Negara. Dalam kondisi ini, bukanlah alasan untuk tidak mendukung pemanfaatan teknologi informasi karena adanya kemungkinan penggunaan yang tidak sesuai dan merugikan. Oleh karena itu, aturan dan sarana hukum diterapakan untuk menjamin keamanan dan pencegahan manfaat yang salah guna berdasar  kepada nilai, asas, dan norma yang berlaku  di Indonesia. Adapun, dalam pasal  310  ayat  (1)  KUHP  diatur  aturan  hukum  terkait  dengan  tindak  pidana  pencemaran nama  baik,  dimana  didalamnya  dijelaskan:  Barang  siapa  dengan  sengaja  menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal,  dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00. Merujuk pada aturan yang  tertera  di  atas  maka  perbuatan  menghina  atau  mencemarkan  nama  baik  dapat dimaknai  dengan  arti  “menyerang  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang”  yang menimbulkan rasa malu dan rusaknya citra diri seseorang di muka umum. Dapat dikatakan bahwa ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik  atau  penghinaan  yang  hendak  dilindungi  adalah  kewajiban  setiap  orang  untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Secara operasional pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan baik berupa video yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu. Sehingga untuk mejatuhkan pidana terhadap seseorang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  atau  ketentuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

## SIMPULAN
Pada dasarnya ketentuan pencemaran nama baik ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 1 dan 2, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan undang- undang ini bertujuan untuk menjadi solusi alternatif kejahatan dunia maya
Copyright @ M. Irvan Ramadan, Hendra Gunawan, Raihana
(cybercrime). Selain itu, dapat dikatakan bahwa pembuktian suatu tindak pidana khususnya pencemaran  nama  baik  adalah  sah  apabila  penggunaan  alat  bukti  di  pengadilan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Pencemaran  nama  baik  secara  umum tergolong tindak pidana, sehingga harus dibuktikan bahwa kejadian tersebut tidak terjadi secara fisik melainkan melalui media online (cybercrime). Pelakunya harus dihukum, yang tidak hanya melawan hukum, tetapi juga melawan etika dan moralitas. Dengan kata lain, alat bukti elektronik memegang peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana, khususnya pencemaran nama baik

## DAFTAR PUSTAKA
Hadziqotun Nahdliyah. (2019). TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN. Jurnal Independent Fakultas Hukum, 6(2), 127.
Hendra Junawan, & Nurdin Laugu. (2020). Eksistensi Media Sosial,Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 4(1), 42.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Musa Darwin Pane, & Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan  Tindak Pidana Teknologi Informasi . Jurnal Loyalitas Sosial, 3(2), 94. P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Saepul Rochman, Haerul Akmal, & Yaffi Jananta Andriansyah. (2021). PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN ISLAM. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(1), 33.
Yogi Prasetyo. (2021). HATI-HATI ANCAMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. JurnalLEGISLASI INDONESIA, 18(4), 506.