Available online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi
Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  Oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Andriyus Andriyus 1 , Ranggi Ade Febrian 2 , Handrisal Handrisal 3 , Dita Fisdian Adni 4
1,2,4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Corresponding Author: andriyus@soc.uir.ac.id
Keyword: Empowerment; Remote Indigenous; Communities; Local Government;
Abstract: In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better  direction.  Lack  of  accessibility  to  the  outside  world  which  causes  Remote Indigenous  people  to  fall  into  various  aspects  of  life  such  as  poverty,  low  health levels,  education  levels  and  others.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the Remote  Indigenous  Community  Empowerment  by  the  Bengkalis  Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The  results  of  this  study  indicate  that  the  empowerment  of  Remote  Indigenous Communities  carried  out  by  the  Bengkalis  Regency  Government.  not  running properly  because  seen from  human empowerment,  social  environment  and  social protection  and  advocacy  is  still  limited  to  providing  assistance  for  facilities  and infrastructure,  there  are  no  concrete  steps to  improve  the  quality  of  the  isolated indigenous  community.  The  existence  of  barriers  to  empowerment  is  the  limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.

## PENDAHULUAN
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan berpedoman  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila,  Pembangunan  nasional dilaksanakan  secara  merata  diseluruh  tanah  air  diperuntukkan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan  dan  cita-cita  dari  kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Pelaksanaan  pembangunan nasional  merupakan  usaha  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar,  terencana  dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni  kesejahteraan  dan  kemakmuran  yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat  menciptakan  suatu  perubahan-perubahan,  namun  perubahan  tersebut  harus secara  terencana  dan  berkesinambungan  agar  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup manusia.
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun  2012 Tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  dimaksud  dengan  Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta  kurang  atau  belum  terlibat  dalam  jaringan  dan  pelayanan,  baik  sosial,  ekonomi maupun  politik.  Adapun  ciri-ciri  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  sebagaimana

## KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3660
Volume : 6 Issue: 1, Agust us 2021 | Hal : 63-74
dijelaskan dalam pasal 4 adalah terdiri atas sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Yang memiliki kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup,  homogen,  kehidupannya  tergantung  pada  sumber  daya  alam,  marjinal  di pedesaan,  tinggal  di  wilayah  perbatasan  antar  negara,  wilayah  pesisir,  pulau-pulau terluar, dan/atau terpencil.
Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  sebagai  bagian  dari  penduduk  Indonesia merupakan  lapisan  paling  bawah  dalam  struktur  dan  perkembangan  masyarakat. Komunitas  Adat  Terpencil  menghadapi  berbagai  ketertinggalan  dalam  pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar hidup sebagai manusia, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang secara geografis sangat sulit dijangkau dan secara sosial termasuk dalam budaya terasing, sehingga interaksi sosial dengan kelompok masyarakat luar  yang  lebih  maju  kurang  terjalin  baik.  Pengelolaan  pendidikan  Komunitas  Adat Terpencil  (KAT)  tidak  dapat  disamakan  dengan  pendidikan  pada  sekolah  umumnya karena  permasalahan  sosial  yang  dihadapi  sifatnya  sangat  kompleks  meliputi  segi kehidupan. Pemerintah selaku penyelenggara harus menjadi aktor utama sebagai wujud pelaksana amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.  Kabupaten  Bengkalis  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terdapat kelompok  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT),  yang  tersebar  dibeberapa Kecamatan, untuk lebih jelasnya penulis uraikan ada tabel berikut :
Kecamatan Komunitas Adat Terpencil (KAT) KK Jiwa Bantan Suku Akit 1.125 6.350 Mandau Suku Sakai 1.982 10.892 Pinggir Suku Sakai 1.089 5.995 Total 908 90 Tabel 1. Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkalis
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2019
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT) yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak jauh berbeda dari permasalahan Komunitas Adat Terpencil (KAT) diwilayah lain di Indonesia yaitu  terbatasnya akses mereka  terhadap pelayanan  publik,  mereka  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dan  mayoritas  memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah membuat  suatu  kebijakan  atau  kegiatan  yang  mengarah  pada  penangan  masalah Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  tersebut.    Adapun  program  tersebut  yaitu  program pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT).  Program  ini  bertujuan  untuk memberdayakan dan lebih meningkatkan kesejateraan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).  Dimana  pemberdayaan  adalah  upaya  pemberian  daya  atau  peningkatan keberdayaan  serta  untuk  memampukan  dan  memandirikan  warga  agar  mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.
Berbagai macam kegiatan pemberdayaan sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkalis  baik  berupa  pemberian  bantuan  rumah  layak  huni,  bantuan seragam sekolah, makanan penambah gizi serta bantuan tempat penampungan air bersih maupun dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Komunitas Adat  Terpencil  (KAT),  kegiatan  pemberdayaan  ini  diselenggarakan  setiap  tahun  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Akan  tetapi  tidak  berbanding  lurus  dengan  kondisi  masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) tersebut, yang sampai saat ini belum ada peningkatan
kesejahteraan mereka secara signifikan sebagaimana sasaran yang ingin dicapai dalam program pemberdayaan tersebut.
Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya untuk  menemukan  inspirasi  baru  untuk  penelitian  selanjutnya  disamping  itu  kajian terdahulu  membantu  penelitian  dalam  memposisikan  penelitian  serta  menunjukkan orisinalitas  dari  penelitian.  Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  salah  satu  acuan  penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam  mengkaji  penelitian  yang  dilakukan.  Dari  penelitian  terdahulu,  penulis  tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis  mengangkat  beberapa  penelitian  sebagai  referensi  dalam  memperkaya  bahan kajian pada penelitian penulis yaitu sebagai berikut :
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulinawati  tentang  Program  Pemberdayaaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  dalam  penelitiannya  peneliti  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pemberdayaan warga  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  di  Desa  Sungai  Tohor  Barat  belum  mencapai empat  indikator  pemberdayaan  yaitu  kemandirian,  partisipatif,  jaringan  kerja  dan keadilan.  Karena  masih  kurangnya  keterlibatan  atau  partisipasi  dari  dinas-dinas  atau instansi    terkait  dalam  pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT).  Kurang sinkronnya antara data Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan data jumlah bantuan yang diberikan. Kurangnya koordinasi keberlanjutan antara pemerintah daerah dengan pemerintah  desa  mengenai  kondisi  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT).  Sehingga akan  berakibat  nantinya  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  akan  kembali  pada kondisi kehidupan mereka semula.
Penelitian  Riau  Sujarwanni,  Fitri  Dewi  Wulandari,  Alfi  Husni,  Faizal  Rianto  dan Sarinah  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  oleh Pemerintah  Kabupaten  Lingga  Kepulauan  Riau.  Dalam  penelitiannya  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemberdayaan dilakukan dengan tiga indikator pemberdayaan yaitu reorientasi, gerakan sosial  dan  institusi  lokal.  Reorientasi  diketahui  bahwa  social  lisasi  sudah  dilakukan. Sosialisasi  yang  dilakukan  dengan  meninjau  langsung  para  suku  laut  untuk mengetahuiapa yang mereka butuhkan, seperti dilakukan sosialisasi mengenai bantuan rumah tidak layak huni, dan bantuan keluarga harapan. Namun komunitas adat terpencil yang ada di Desa Tajur biru belum bisa menerima sepenuhnya perubahan, karena mereka tetap memilih untuk tinggal di laut. Dalam sebulan minimal sekali dilakukan sosialisasi lewat kegiatan yang sedang dilakukan masyarakat di Desa Tajur Biru. Sosialisasi sangat diperlukan  untuk  memperkenalkan  adanya  program  pember  dayaan  komunitas  adat terpencil.
Gerakan  sosial  diketahui  bahwa  Pemerintah  telah  menyediakan  dana  bantuan kepada masyarakat suku laut yang sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha budidaya perikanan serta industri lainnya dan juga pihak dinas kepada masyarakat yang ingin  membuat  modal  usaha  dengan  membutuhkan  pinjaman  kepada  pihak  koperasi yang mana masyarakat dapat melangsungkan kegiatan industri di bidang perikanan dan kelautan    yang  dapat  membangun  ekonomi  masyarakat,  dan  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  melaksanakan  program  pemberdayaan  komunitas  terpencil  ini, bentuk  partisipasi  bisa  dengan  cara  bermacam-macam  salah  satunya  mau  menerima suku  laut  di  wilayahnya,  memberikan  pengetahuan  terhadap  apa  agama,  dan  norma- norma yang berlaku. Institusi lokal diketahui bahwa peran pemerintah sejauh ini masih belum  optimal  karena  pemerintah  memfokuskan  pada  sosialisasi  dan  pengetahuan masyarakat  komunitas  adat  terpencil  terhadap  program  pemberdayaan,  namun  tidak
diiringi  dengan  pembangunan  sarana  prasana  serta  fasilitas  yang  dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Kendala  yang terjadi adalah selama ini pemerintah  sebagai  instansi  lokal  hanya  memberikan  pembinaan,  pelatihan  dan pemahaman  terhadap  pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil,  namun  sarana prasarana  belum  dapat  dilengkapi  dengan  baik  seperti  sarana  prasarana  pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan.
Penelitian Della Maiyoza Putri tentang Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam  Memberdayakan  Komunitas  Adat  Terpencil  di  Kabupaten  Bengkalis.  Dalam penelitian ini peniliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis survey deskriptif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis  cukup berperan  dalam  memberdayakan  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  dalam mesejahtrakan  kehidupan  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  dan  juga  membantu kebutuhan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil dari segi perekonomian kesehatan dan pendidikan,  hal  ini  dilihat  dari  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  pemberdayaan lingkungan sosial serta pemberdayaan sosial dan advokasi.
Secara  konseptual,  pemberdayaan  atau  pemerkuasaan  (empowerment)  berasal dari  kata  power  (kekuasaan  atau  keberdayaan).  Karena  ide  utama  pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Prijono dan Pranarka  (1996:  77)  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  mengandung  dua  arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.
Berkenaan  dengan  pemaknaan  konsep  pemberdayaan  masyarakat,  Winarni mengungkapkan  bahwa  inti  dari  pemberdayaan  adalah  meliputi  tiga  hal  yaitu pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau  daya (empowering), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75). Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan  dan  keterampilan  masyarakat  untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:  43).  Konsep  utama  yang  terkandung  dalam  pemberdayaan  adalah  bagaimana memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  sendiri  arah kehidupan dalam komunitasnya.
Pemberdayaan  menurut  (Suhendra,  2006:74- 75)  adalah  “suatu  kegiatan  yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada  secara  evolutif  dengan  keterlibatan  semua  potensi”. Selanjutnya  pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006:77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka  yangkurang  beruntung  (empowerment  aims  to  increase  the  power  of disadvantage)”. Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005: 169) pemberdayaan adalah seb uah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses  memutus  (breakdown)  dari  hubungan  antara  subjek  dan  objek.  Proses  ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya darisubjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan  dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.
Menurut  Sumaryadi  (2005:11)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya mempersiapkan  masyarakat  seiring  dengan  langkah  memperkuat  kelembagaan masyarakat  agar  mereka  mampu  mewujudkan  kemajuan,  kemandirian,  dan
kesejahteraan  dalam  suasana  keadilan  sosial  yang  berkelanjutan.  Selain  itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:
a. Membantu  pengembangan  manusiawi  yang  autentik  dan  integral  dari  masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
b. Memberdayakan  kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut  secara  sosial  ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka,  namun  sanggup  berperan  serta  dalampengembangan  masyarakat.  Dari pendapat  tersebut  maka  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Menurut  Widjaja  (2003:169)  pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkatdan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Abu Huraerah (2008:87) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau  kemandirian.  Dalam  proses  ini  masyarakat  didampingi  untuk  membuat  analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah  tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.
Menurut  Sumodiningrat  (dalam  Ambar  Teguh,  2004:  82)  pemberdayaan  tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari  jauh  di  jaga  agar  tidak  jatuh  lagi.  Dilihat  dari  pendapat  tersebut  berarti pemberdayaan  melalui  suatu  masa  proses  belajar  hingga  mencapai  status  mandiri, meskipun  demikian  dalam  rangka  mencapai  kemandirian  tersebut  tetap  dilakukan pemeliharaan  semangat,  kondisi  dan  kemampuan  secara  terus  menerus  supaya  tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  akan  berlangsung  secara  bertahap.  Tahap- tahap  yang  harus  dilalui  tersebut  adalah  meliputi  tahap  penyadaran  dan  tahap pembentukan  perilaku  menuju  perilaku  sadar  dan  peduli  sehingga  merasa membutuhkan  kapasitas  diri  dan  Tahap  transformasi  kemampuan  berupa  wawasan pengetahuan,  kecakapan  keterampilan  agar  terbuka  wawasan  dan  memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan  kemampuan  intelektual,  kecakapan  keterampilan  sehingga  terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).
Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  merupakan  sekumpulan  orang  dalam  jumlah tertentu  yang  terikat  oleh  kesatuan  geografis,  ekonomi,  dan/atau  sosial  budaya,  dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. Adapaun ciri-ciri dari Komunitas Adat Terpencil  (KAT)  ialah  sebagai  berikut  :  Keterbatasan  akses  pelayanan  sosial  dasar, tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, marjinal di pedesaan dan perkotaan, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam pemenuhan kebutuhan  sehari-harinya  sangat  serba  keterbatasan,  seperti  alat-alat  yang  mereka gunakan  untuk  mencari  ikan  atau  berburu  masih  menggunakan  alat-alat  tradisional. Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) berinteraksi dengan masyarakat lainnya masih sangat terbatas, mereka bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka dalam memenuhi kehidupan. Selain itu, dalam satu rumah dihuni dua hingga tiga kepala keluarga,  dalam  pengobatan  mereka  masih  menggunakan  ramuantradisional.  Mereka
hanya  manggunakan  lampu  yang  terbuat  dari  minyak  tanah  untuk  menerangi  rumah mereka dari kegelapan, air  yang mereka konsumsi sehari-hari berasal dari air sumur. Mereka tidak memiliki mck yang tertutup atau khusus, warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih berpegang teguh pada adat istiadat mereka dalam menjalankan kehidupan. Dengan kondisi yang keterbatasan menyebabkan mereka tidak berdaya, tertinggal dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  09  Tahun  2012 Tentang  Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  dimaksud  dengan  Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan,  baik  sosial,  ekonomi  maupun  politik.  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada  upaya  pemberian  kewenangan  dan  kepercayaan  kepada  KAT  setempat  untuk menemukan  masalah  dan  kebutuhan  beserta  upaya  pemecahannya  berdasarkan kekuatan  dan  kemampuan  sendiri,  melalui  upaya  perlindungan,  penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
Dalam  pasal  2  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  Pemberdayaan  KAT  dimaksudkan  agar taraf  kesejahteraan  sosial  warga  KAT  lebih  meningkat  melalui  serangkaian  kegiatan pemberdayaan KAT. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan Pemberdayaan KAT bertujuan untuk  (a)  Memenuhi  kebutuhan  sosial  dasar  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT) meliputi  pemenuhan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  infrastruktur  sederhana, pendidikan, seni dan budaya; dan/atau (b) Mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  melalui  proses  pembelajaran  sosial  dengan menghormati inisiatif dan kreativitas warga dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya  sehingga  warga  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT)  dapat  mengaktualisasikan diri  dalam  lingkungannya  secara  wajar,  baik  jasmani,  rohani,  dan  sosial  untuk  dapat berperan aktif dalam pembangunan.
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) tediri atas dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan itu meliputi :
a. Pemetaan sosial, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi awal tentang keberadaan lokasi KAT yang diidentifikasi sesuai dengan pengertian dan ciri-ciri KAT.
b. Penjajakan awal, merupakan verifikasi data KAT yang diajukan pemerintah provinsi berdasarkan  prioritas  yang  tercantum  dalam  data  base  persebaran  KAT,  dengan mengunakan  alat  ukur  berupa  instrumen  untuk  penetapan  lokasi  KAT  termasuk kategorisasinya berdasarkan jumlah total skoring.
c. Studi kelayakan, dilakukan pada lokasi yang telah dilaksanakan penjajakan awal dan telah  ditetapkan  dalam  kategorisasi  KAT  berdasarkan  alat  ukur  berupa  instrumen yang  telah  dibuat  skoring  serta  upaya  identifikasi  masalah  dan  kebutuhan  warga dilokasi KAT.
d. Seminar dan lokakarya (semiloka), terdiri dari :
• Seminar  dan  lokakarya  daerah,  merupakan  kegiatan  presentasi  hasil  studi kelayakan  yang  dilaksanakan  di  provinsi  atau  kabupaten  untuk  mendapatkan kesepakatan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan laporan untuk seminar dan lokakarya nasional;
• Seminar  dan  lokakarya  nasional,  merupakan  kegiatan  untuk  menindaklanjuti seminar dan lokakarya daerah, untuk mengetahui jumlah usulan kepala keluarga dari setiap provinsi, dan jumlah estimasi yang dapat dipenuhi disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia pada tahun depan.
e. Penyusunan  rencana  dan  program,  dibuat  berdasarkan  rekomendasi  hasil  studi kelayakan yang telah disemilokakan di tingkat pusat dan daerah.
f. Penyiapan kondisi masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan motivasi pada  calon  lokasi  pemberdayaan  KAT  yang  telah  dilaksanakan  kegiatan  studi kelayakan  dan  semiloka  serta  mempersiapkan  calon  warga  binaan  KAT  agar berpartisipasi  sesuai  dengan  pilihan  dan  aspirasinya  selama  periode  waktu pemberdayaan.
Sedangkan  tahap  pelaksanaan  pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (KAT) meliputi :
a. Pemberdayaan sumber daya manusia; Merupakan  usaha peningkatan kualitas KAT yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya rasa  kebersamaan,  rasa  aman,  pendidikan,  kesehatan,  kehidupan  beragama,  dan penghidupan  seperti  kemampuan  melaksanakan  usaha  pertanian,  perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan perekonomian warga, koperasi, kemitraan.
b. Pemberdayaan lingkungan sosial merupakan usaha peningkatan kualitas lingkungan sosial KAT terdiri atas :
• Penataan permukiman di tempat asal (insitu) merupakan pemukiman warga KAT pada orbitasinya sebagaimana batas wilayahnya ditentukan oleh titik koordinat (poligon tertutup) pada saat penjajakan awal dan studi kelayakan;
• Penataan  perumahan  dan  permukiman  ditempat  baru  (exsitu)  merupakan pemukiman  warga  KAT  diluar  orbitasi  awal  sebagaimana  batas  wilayahnya ditentukan  oleh  titik  koordinat  baru  pada  saat  penjajakan  awal  dan  studi kelayakan; dan
• Segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  warga  KAT  ditempat  asal dan/atau tempat baru harus diberikan perlindungan.
c. Perlindungan sosial dan advokasi sosial.
Dimaksudkan sebagai upaya melindungi dan membela KAT yang dilanggar haknya diberikan  dalam  bentuk  penyadaran  hak  dan  kewajiban,  pembelaan,  dan  pemenuhan hak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode  penelitian  kualitatif  ini  sering  disebut  metode  penelitian  naturalistik  karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) mengenai realitas pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan kepada informan dan key informan yang sudah ditentukan. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara data penelitian yang telah dikumpulkan melalui pengamatan lansung, wawancara mendalam, dokumen- dokumen  pendukung,  kemudian  diolah  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat, dalam beberapa tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pemberdayaan  sumber  daya  manusia  dalam  penelitian  ini  adalah  usaha  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan  kualitas Komunitas Adat Terpencil yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, interaksi, tumbuhnya rasa kebersamaan, rasa aman, pendidikan, kesehatan, kehidupan
beragama,  dan  penghidupan  seperti  kemampuan  melaksanakan  usaha  pertanian, perkebunan, perikanan, keterampilan dalam rangka peningkatan perekonomian warga, koperasi, kemitraan. Pemberdayaan sumber daya manusia Komunitas Adat Terpencil ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan warga Komunitas Adat Terpencil, peningkatan kualitas  kesehatan  warga  Komunitas  Adat  Terpencil,  peningkatan  kemampuan  usaha pertanian,  perkebunan  dan  perikanan  serta  peningkatan  keterampilan  dalam meningkatkan perekonomian.
Dalam  hal  peningkatan  kualitas  pendidikan  warga  Komunitas  Adat  Terpencil, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial sudah melakukan upaya peningkatan kualitas warga Komunitas Adat Terpencil melalui pemberian akses seluas- luasnya bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil untuk menempuh pendidikan formal serta memberikan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah, tas dan buku serta perlengkapan sekolah lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial  Kabupaten  Bengkalis,  Dra.  Hj.  Martini,  MH  mengatakan  bahwa  dalam  rangka peningkatan kualitas  pendidikan bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis kita dari Dinas Sosial sudah melakukan upaya program dan  kegiatan  berupa  pemberian  bantuan  sarana  dan  sarana  pendidikan  berupa perlengkapan  sekolah  bagi  anak-anak  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  disetiap jenjang pendidikan. Hal ini juga diaminkan oleh Camat Bantan Drs. Sufandi, MP dalam wawancara  penelitian  mengatakan  bahwa  Dinas  Sosial  memang  sudah  memberikan bantuan untuk menunjang pendidikan masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang ada diwilayah  kerjanya  berupa  perlengkapan  sekolah  walaupun  memang  belum  seluruh masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan tersebut karna juga harus berbagi dengan masyakarat yang ada diwilayah kecamatan yang lain.
Kemudian dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Komunitas Adat Terpencil,  dari  hasil  penelitian  lapangan  yang  sudah  dilakukan  diketahui  bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  melalui  dinas  kesehatan  dan  dinas sosial dalam bentuk menggiatkan aktifitas posyandu yang ada dilingkungan masyarakat Komunitas Adat Terpencil, disamping itu pemerintah daerah juga memberikan bantuan asupan  gizi  tambahan  bagi  anak-anak  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  berupa pemberian  susu,  bubur  kacang  hijau  dan  sebagainya  melalui  posyandu  yang  ada. Sebagaimana hasil wawancara penelitian dengan Cong Meng Kepala Desa Pambang Baru Kecamatan  Bantan  yang  merupakan  termasuk  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil mengatakan bahwa pemerintah daerah memang sudah ada memberikan bantuan susu dan asupan gizi lainnya khusus untuk balita saja tapi hanya sebatas itu untuk yang lain- lainnya selama ini belum ada.
Selanjutnya dalam hal peningkatan kemampuan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan bagi masyarakat Komunitas Adat Terpencil menurut peneliti belum berjalan dengan baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hanya sebatas memberikan peralatan perikanan sedangkan tatacara penggunaannya tidak ada dilakukan pelatihan padahal tidak semua masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang bisa menggunakan alat tersebut.  sedangkan  untuk  bidang  pertanian  dan  perkebunan  tidak  ada  sama  sekali upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  memang  mayoritas  masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  mata  pencahariannya  nelayan  akan  tetapi  bukan  tidak  ada yang  memiliki  usaha  pertanian  dan  perkebunan.  Hasil  wawancara  penelitian  dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Drs. Feni Hafzan mengatakan bahwa Dinas Sosial selama ini memang memfokus pada upaya pemberdayaan dibidang perikanan dengan pertimbangan masyarakat warga Komunitas Adat Terpencil mayoritas tinggal dipingiran laut dan sungai dengan nelayan sebagai pekerjaan sehari-hari. Upaya pemberdayaan ini
kami  lakukan  secara  bertahap  karena  mayoritas  mereka  mencari  ikan  maka  kami mengutamakan  dibidang  perikanan  sedangkan  dibidang  pertanian  dan  perkebunan untuk tahapan berikutnya.
Selanjutnya  dalam  hal  peningkatan  keterampilan  dalam  meningkatkan perekonomian  bagi  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  berdasarkan  hasil  temuan penelitian  belum  ada  sama  sekali  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bengkalis  dalam  meningkatkan  keterampilan  yang  tujuan  akhirnya  akan berdampak  pada  peningkatan  perekonomian  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil tersebut.

## Pemberdayaan Lingkungan Sosial
Pemberdayaan lingkungan sosial dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  peningkatan  kualitas  lingkungan sosial  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  terdiri  atas  penataan  permukiman  serta perlindungan  kepemilikian  terhadap  segala  yang  mereka  miliki.  Dalam  hal  penataan pemukiman masyarakat Komunitas Adat Terpencil dari hasil penelitian penulis sudah ada  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  dalam menata  pemukiman  Komunitas  Adat  Terpencil  yaitu  dengan  memberikan  sarana penampungan air bersih dan pemberian rumah layak huni, khusus untuk rumah layak huni  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  penerima bantuan  mereka  lebih  suka  dirumah  mereka  sendiri  dengan  kondisi  seadanya  dan bahkan ada yang ingin menjual rumah bantuan tersebut. Hasil dari wawancara penulis dengan  Camat  Bantan  Drs.  Sufandi,  MP  mengatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial sudah memberikan bantuan rumah layak huni untuk  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  akan  tetapi  belum  seluruh  masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  yang  layak  mendapat  bantuan  tersebut  dapat  menerima karena juga harus berbagi.
Hal  tersebut  juga  di  aminkan  oleh  Kepala  Desa  Jangkang  Edi  Sutrisno,  SE, mengatakan bahwa Desa Jangkang merupakan salah satu desa yang terdapat masyarakat Komunitas Adat Terpencil yaitu suku Akit, dan pemerintah daerah sudah memberikan bantuan rumah layak huni walaupun masih belum mencukupi karena setiap desa yang memiliki masyarakat Komunitas Adat Terpencil diberi jatah unit rumah layak huni bukan berdasarkan  jumlah  masyarakat  yang  rumahnya  sudah  tidak  layak  untuk  dihuni. Sedangkan  dalam  hal  perlindungan  terhadap  semua  kemilikan  masyarkat  Komunitas Adat  Terpencil  berdasarkan  hasil  penelitian  sampai  saat  ini  belum  ada  bentuk  usaha pemerintah daerah dalam melindungi kepemilikan mereka kecuali pemberian sertifikat tanah bagi masyarakat  yang sudah memenuhi persyaratan dan itupun masyarakatnya yang mengurus melalui pemerintah desa.

## Perlindungan Sosial dan Advokasi Sosial
Perlindungan sosial dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mencegah dan menangani resiko serta kerentanan  sosial  Komunitas  Adat  Terpencil  agar  kelangsungan  hidupnya  dapat dipenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan  dasar  minimal.  Sedangkan  advokasi  sosial  dalam penelitian ini adalah sebagai upaya melindungi dan membela Komunitas Adat Terpencil yang  dilanggar  haknya  diberikan  dalam  bentuk  penyadaran  hak  dan  kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
Berkaitan  dengan  melindungi  dan  membela  hak  Komunitas  Adat  Terpencil pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak-hak warga Komunitas Adat Terpencil supaya tidak dilanggar, karena hak masyarakat Komunitas Adat Terpencil
sama  dengan  hak  masyarakat  lain  pada  umumnya  tidak  pembedaan  dan  pemerintah daerah  menjamin  akan  terpenuhinya  hak-hak  mereka  terutama  hak-hak  dasar,  dan pemerintah  daerah  juga  selalu  aktif  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  tentang  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  anggota masyarakat baik yang dilakukan melalui sosialisasi maupun melalui seminar-seminar. Berdasarkan wawancara penelitian dengan Camat Bantan, mengatakan bahwa Selama ini kecamatan Bantan selalu  memperhatikan masyarakat komunitas adat terpencil dari segi perekonomian,  kesehatan  dan  pendidikan  dan  kami  selalu  melihat  apa  yang  diigin masyarakat    komunitas  adat  terpencil  seperti  suku  asli  yang  ada  dikecamatan  bantan yang mana dibeberapa desa dikecamatan bantan  terdapt suku asli dan kami juga selalu meningkat  kan  kualitas  hidup  masyarakat  komunitas  adat  terpencil  dan mensejatrakannya  dalam  bidang  apapun  serta  melestarkani  kegiatan  atau  hasil  kerja yang diperoleh oleh masyarakat Komunitas Adat Terpencil.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Batin suku Akit yang ada di Desa Jangkang mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak ada membedakan kami dengan masyarakat yang lain, disemua sektor mulai dari pendidikan, kesehatan dan lainnya kami memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain dan bahkan pemerintah melindunggi hak-hak kami supaya tidak dilanggar. Dalam hal pemberian bantuan hukum bagi  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  yang  mengalami  permasalahan  dengan hukum, dari hasil temuan penelitian dilapangan belum ada upayan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang bermasalah dengan hukum, selama  ini  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  selalu  menyelesaikan  permasalahan mereka melalui jalur adat sesuai dengan aturan dari leluhur mereka.
Disamping itu pemerintah daerah juga belum aktif dalam memantau masyarakat Komunitas  Adat  Terpencil  yang  tersangkut  dengan  persoalan  hukum  sehingga pemerintah  daerah  banyak  yang  tidak  mengetahui  sehingga  terabaikan  hak  mereka untuk  memperoleh  bantuan  hukum.Dari  hasil  wawancara  penelitian  dengan  Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa kami dari  Dinas  kesulitan  untuk  mendeteksi  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  yang bermasalah  dengan  hukum,  mereka  tidak  ada  yang  melapor  dan  lebih  banyak menyelesaikan  permasalahannya  sendiri.  Selanjutnya  hasil  wawancara  penelitian dengan  salah  seorang  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  mengatakan  bahwa memang  selama  ini  mereka  mengetahui  kalau  ada  permasalahan  dengan  hukum pemerintah  daerah  akan  memberikan  bantuan  hukum  karena  pemerintah  daerah Kabupaten Bengkalis pernah mensosialisasikan hal tersebut, akan tetapi mereka bingung harus melapor kemana ketika membutuhkan bantuan hukum tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pemeberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia Komunitas Adat Terpencil belum ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah  daerah,  sejauh  ini  hanya  sebatas  pemberian  bantuan  baik  dibidang kesehatan,  pendidikan  maupun  yang  lainnya,  sedangkan  upaya  peningkatan  kualitas sumber daya manusianya belum ada. Demikan juga hal dalam pemberdayaan lingkungan sosial Komunitas Adat Terpencil pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis baru sebatas memberikan bantuan rumah layak huni dan penampungan air bersih sementara tentang pemahaman akan pentingnya pola hidup sehat belum ada upaya dari pemerintah daerah, sedangkan dalam hal perlindungan sosial dan advokasi, khusus dibidang perlindungan sosial pemerintah sudah melindungi hak-hak masyarakat Komunitas Adat Terpencil dari segala  bentuk  diskriminasi  tetapi  dalam  hal  pemberian  bantuan  hukum  baru  sebatas
sosialisasi  dan  slogan  sedangkan  tindakan  nyatanya  belum  ada  sehingga  masyarakat Komunitas Adat Terpencil kesulitan untuk mengadu.

## KESIMPULAN
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkalis  pada  dasarnya  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  dimana upaya-upaya  yang  sudah  dilakukan  baru  sebatas  pemberian  bantuan  sarana  dan prasarana  baik  dibidang  pemberdayaan  sumber  daya  manusia,  lingkungan  sosial maupun perlindungan sosial dan advokasi, dan bahkan bantuan yang diberikan tersebut masih  banyak  yang  elum  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  berbagai  informan  yang  sudah ditetapkan  maka  ditemukan  beberapa  hambatan  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil tersebut yaitu :
1. Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  belum  bisa  menerima  hal-hal  baru  karena mereka takut budaya leluhur mereka menjadi memudar.
2. Masyarakat Komunitas Adat Terpencil masih tertutup dari pihak lain, mereka hanya berinteraksi sesama masyarakat Komunitas Adat Terpencil.
3. Masyarakat  Komunitas  Adat  Terpencil  belum  bisa  meninggal  kebiasaan  leluhur mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
4. Terbatasnya anggaran dalam melakukan pemberdayaan, karena pemberdayaan itu butuh proses berkesinambungan.
Adapun saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah Kepada masyarakat Komunitas Adat Terpencil disaran supaya lebih membuka diri berinteraksi dengan  masyarakat  lain  dan  menerima  hal-hal  baru  yang  sifatnya  positif.  Kemudian Kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  disarankan  supaya  anggaran  untuk pemberdayaan ditambah sehingga pemberdayaan dapat berjalan maksimal

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2006).  Dasar-Dasar  Evaluasi  Pendidikan  (Revised  Edition). Bumi  Aksara, Jakarta . Aziz, H. M. A., & Halim, A. (Eds.). (2005). Dakwah pemberdayaan masyarakat: paradigma aksi metodologi . Pustaka Pesantren. Azizy, A. Q. A. (2007). Change management dalam reformasi birokrasi . Gramedia Pustaka Utama.
Budi,  W.  (2008).  Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses. Edisi  Revisi.  Yogjakarta:  Media Pressindo .
Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Gajah Mada . Hanif, N. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo . Hariyoso, S. (2002). Pembaruan birokrasi dan kebijaksanaan publik . Peradaban. Huraerah,  A.  (2008). Pengorganisasian  dan  pengembangan  masyarakat:  model  dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan . Humaniora.
Islamy, M. I. (2002). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. . Keputusan Presiden  Nomor  111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
Muhadam, L. (2007). Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo, Jakarta . Ndraha, T. (1997). Metodologi ilmu pemerintahan. Ndraha,  T.  (2008).  Kybernologi  Sebuah  Metamorphosis. Jilid  I,  Sirao  Credentia  Center, Banten .
Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo . Patilima, H. (2005). Metode penelitian kualitatif.
Pranarka,  A.  M.  W.,  &  Moeljarto,  V.  (1996).  Pemberdayaan  (Empowerment)  dalam: Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi. Disunting  oleh  Onny  S. Projono dan AMW Pranarka. CSIS: Jakarta .
Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan . Mutiara Sumber Widya.
Sedarmayanti, G. G. (2003). Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju, Bandung . Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Sugiyono, P. (2001). Metode Penelitian Administrasi (edisi ke-3). Jakarta: Alfabeta .
Suharto,  E.  (2010).  Membangun  Masyaraka,  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Ksesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial. Bandung.  Rafika Aditama . Suharto,  E.  (2015).  Analisis  kebijakan  publik:  panduan  praktis  mengkaji  masalah  dan kebijakan sosial.
Suhendra,  K.,  &  Kadmasasmita,  A.  D.  (2006). Peranan  Birokrasi  dalam  Pemberdayaan Masyarakat . Alfabeta. Sulaeman, A. (1998). Diktat Kebijakan Pemerintah.
Sumaryadi,  I.  N.  (2005). Perencanaan  pembangunan  daerah  otonom  &  pemberdayaan masyarakat . Citra Utama.
Supriyatno, B. (2009). Manajemen Pemerintahan, CV. Media Brilian, Tangerang . Suyanto,  B.  (2015). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan .  Prenada Media.
Suyatno,  H.  (2003). Pengembangan  masyarakat:  dari  pembangunan  sampai pemberdayaan . Aditya Media.
Syafiie, I. K. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia.
Taliziduhu, N. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), 2003, PT. Rineka Cipta, Jakarta . Tangkilisan, H. N. S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset . Tangkilisan, H. N. S. (2003). Teori dan Konsep Kebi jakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus. Lukman Offset Dan YPAPI, Yogyakarta . Teguh,  A.  (2004).  Kemitraan  dan  model-model  Pemberdayaan. Yogyakarta:  Gava Media , 2 . Wibawa, S. (1994). Kebijakan publik. Jakarta: Intermedia . Widjaja, H. A. W. (2003). Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh . PT. RajaGrafindon Persada.
Winarni,  T.  (1998).  Memahami  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Partisipatif  dalam Orientasi  Pembangunan  Masyarakat  Desa  Menyongsong  Abad  21:  Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media .