Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN AKTA SALINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS- LB) DIKAITKAN DENGAN ASAS PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA
Noor Naifah Salsabila 1 ; Isis Ikhwansyah 2 ; Indra Prayitno 3 ;
Program Kenotariatan, Universitas Padjadjaran Jl. Hayam Wuruk No2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung
E-Mail : noor22004@unpad.ac.id, isis.ikhwansyah@unpad.ac.id, indra.pray@yahoo.com Naskah diterima : 28/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 30/07/2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  suatu  kondisi  dimana  seorang  notaris  melakukan pelanggaran  atau  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta  perubahan  anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang  mana  akta  tersebut  menjadi  dasar  untuk  diterbitkannya  Surat  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  kepastian    hukum terhadap  surat  Keputusan  Menteri  hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  terkait  perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas yang didasarkan pada akta RUPS dikaitkan dengan Asas Presumptio Iustae Causa. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil kajian  penelitian  ini  diketahui  bahwa:  pertama,  suatu  akta  dikatakan  sah  sampai dikeluarkannya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, seorang notaris tidak bertanggung  jawab  terhadap  kebenaran  formil  terkait  data  atau  substansi  akta  yang dikehendaki para pihak, selama notaris bersikap netral dan tidak memihak.

## Kata Kunci : Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Asas Presumptio Iustae Causa

## ABSTRACT
This research was motivated by a condition where a notary committed a violation or deviation in the implementation of the deed of amendment to the articles of association which  did  not  meet  the  requirements  for  holding  the  General  Meeting  of  Shareholders (GMS)/Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS-LB) in the Limited Liability Company Law. , where the deed is the basis for the issuance of the Decree of the Minister of Law  and  Human  Rights.  The  aim  of  this  research  is  to  examine  the  legal  certainty regarding the Decree of the Minister of Law and Human Rights regarding changes to the articles  of  association  of  limited  liability  companies  which  are  based  on  the  GMS  deed linked  to  the  Presumptio Iustae  Causa  Principle.  This research  method  uses  a  juridical- normative method. The results of this research study show that: first, a deed is said to be valid until a decision is issued which has permanent legal force. Second, a notary is not
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
responsible for the formal correctness of the data or substance of the deed desired by the parties, as long as the notary is neutral and impartial.
Keywords: Notary, General Meeting Of Shareholders, Presumption Iustae Causa Principle

## A. Pendahuluan
Akta  notaris  berperan  penting  dalam  menciptakan  kepastian  hukum  karna  sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Isi dari akta notaris itu sendiri memuat kepentingan  para  pihak  sehingga  akta  notaris  mampu  menjamin  keperdataan  seseorang sebagai  subjek  hukum. 1 Dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris,  secara  langsung melekatlah sebuah tanggung jawab terhadap alat bukti yang dibuatnya yang menentukan dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  subjek  hukum. 2 Menurut  Sudikno Mertokusumo, pengertian akta sendiri adalah  suatu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 3
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  Notaris  menganut  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan kesalahan ( based on fault of liability ), dalam pembuatan akta otentik, notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan  notaris  bersangkutan  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. 4
Dalam  pembuatan  akta  autentik  juga  wajib  memenuhi  Pasal  1320  KUHPerdata  yang terdiri dari kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adaya suatu sebab yang halal. Pada pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian perlu diperhatikan oleh  Notaris  guna  tercapai  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum. 5 Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut akta notaris dapat mengikat para pihak tersebut atau pihak lain  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  akta  itu. 6 Dalam  hal  pembuatan  suatu  akta, Notaris tersebut berwenang dalam hal pembuatan akta yang dalam hal ini sesuai kehendak
1 Rahmawati  Boty,  Kekuatan  Akta  Notaris  dalam  menjamin  Hak  Keperdataan,  Sumatra  Barat:  Jurnal Cendikia Hukum, 2017. Hlm. 3
2 Eko Permana Putra, “ Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia ”, Al-Hurriyah, Vol.5 No.1, 2020, Hlm. 9 3 Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Hlm.126
4 Andi  Mamminanga,  “ Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam  Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN ”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, Hlm. 32.
5 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999, Hlm. 4
6 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung: Reflika Aditama, 2008, Hlm. 140
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
para  pihak  dan  dari  segi  lahiriah,  formal,  dan  materil  sudah  sesuai  dengan  segala  aturan hukum terkait dengan pembuatan akta Notaris, maka akta Notaris tersebut dianggap sah. 7
Perlindungan hukum terhadap akta notaris sebagai salah satu produk yang dibuat oleh pejabat umum, dapat dilindungi dengan adanya suatu asas praduga sah. Asas praduga sah ( Vermoeden  van  Rechtmatigheid atau Presumptio  Iustae  Causa )  adalah  asas  yang menganggap  sah  suatu  produk  hukum  sebelum  dikeluarkannya  suatu  putusan  oleh pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  menetapkan  sebaliknya.  Dengan berlakunya asas ini, akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris haruslah dianggap sebagai akta  yang  sah  dan  berkekuatan  mengikat  bagi  para  pihak,  sebelum  dibuktikan ketidakabsahan  dari  segi  lahiriah,  formal  dan  materil  dari  suatu  akta  otentik  itu  sendiri. Disamping  itu  bila  tidak  dapat  dibuktikan  demikian,  maka  suatu  akta  yang  bersangkutan tetaplah  sah  dan  mengikat  bagi  para  pihak  atau  pihak  manapun  yang  mempunyai kepentingan dengan akta itu. 8
Dalam hukum Perusahaan, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam pengurusan administrasi badan hukum PT, Yayasan, dan Perkumpulan karena untuk dapat  diterbitkannya  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  perlu mengakses  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (yang  selanjutnya  disebut  SABH),  untuk masyarakat  yang  membutuhkan  pengesahan  badan  hukum  PT  atau  persetujuan  atas perubahan  anggaran  dasar  tidak  dapat  mengakses  SABH  secara  langsung  tetapi  harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH. 9
Notaris  juga  diwajibkan  untuk  dapat  memberi  penyuluhan hukum  kepada  penghadap mengenai  bagaimana  jalannya  suatu  PT,  siapa  yang  berwenang  bertindak,  bagaimana struktur organisasi dalam suatu PT, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari organ- organ PT, apa yang harus dilakukan dalam hal pendiri hendak mengubah aturan internal dan pengurusan Perseroan serta mengubah struktur organisasi PT. 10
Sebelum  dilakukannya  perubahan  anggaran  dasar  yang  sah,  pengambilan  keputusan mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS). 11 Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPT dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1 Ayat (4) UUPT bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tiga organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut hukum, Rapat Umum Pemegang saham adalah organ Perseroan Terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan  Terbatas. 12 Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dalam  Perseroan Terbatas  akan  selalu menghasilkan risalah rapat, yang berisikan mengenai catatan segala
8 Ibid, Hlm. 79
9 Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, Hlm. 15.
10 Heryanto, “ Implikasi Hukum Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Pejabat yang Cacat Yuridis (Analisis putusan Pengadilan negeri Batam nomor 55/Pdt.G/2016/PN Btm),” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011, Hlm. 53-54.
11 Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata , cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 78.
12 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 306
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 13 Dalam  Pasal  21  Ayat  (4)  UUPT  menentukan  perubahan  anggaran  dasar  dimuat  dan dinyatakan  dalam  Akta  Notaris,  atas  perubahan  tersebut  sebelumnya  ditetapkan  oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Ayat (1)  UUPT.  Di  dalam  RUPS,  pemegang  saham  mengambil  keputusan,  dan  hal-hal  yang dibicarakan serta diputuskan dicatat dalam risalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 UUPT.
Terkait permohonan perubahan anggaran dasar yang dilakukan notaris terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Badan  Hukum Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  perubahan  anggaran  dasar  disertai  dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai perubahan anggaran dasar yang telah lengkap  dan  mengunggah  dokumen  berupa  Salinan  akta  perubahan  anggaran  dasar perseroan.
Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan notaris yang melakukan pelanggaran- pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan RUPS/RUPS Luar Biasa (RUPS LB) adalah seperti  kasus  yang  terdapat  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Paringin  Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Prn,  dimana  terdapat  suatu  Perusahaan  atas  nama  PT.  RAHMAH MANDIRI MULIA yang kemudian salah satu pendiri dengan jabatan sebagai direktur yaitu Tuan S menggugat para pemegang saham lainnya dan salah satu notaris yaitu tuan AS karena melakukan perubahan anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat, juga mendaftarkan  pemberitahuan  ke  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas terjadinya perubahan data perseroan PT RAHMAH MANDIRI AULIA,  tentunya hal tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kasus  tersebut  menggambarkan  adanya  penyimpangan  terkait  prosedur penyelenggaraan  RUPS.  Begitu  Pula  halnya  dengan  Notaris,  yang  melakukan penyalahgunaan terhadap wewenangnya, dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum  dan  persetujuan  perubahan  anggaran  dasar  perkumpulan  melalui  AHU  online dengan tidak memerlukan fisik asli akta melainkan hanya bukti scan yang  berupa Salinan yang kemudian dapat didaftarkan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  tanpa  melainkan  hanya  tanda  tangan  Notaris  yang membuatnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah,  “Bagaimana  Kepastian  Hukum  Terhadap  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Terkait  Perubahan  Anggaran  Dasar Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pada Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dikaitkan Dengan Asas Presumptio Iustae Causa ?” serta “Bagaimana Tanggung Jawab
13 Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, “ Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas ”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, Hlm. 308
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Notaris  Dalam  Membuat  Salinan  Akta  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Yang Dijadikan Dasar Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?

## B. Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu suatu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif. 14 Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  mempunyai  hubungan  dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. 15

## C. Hasil dan Pembahasan
1.    Kepastian  Hukum  Terhadap  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pada Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dikaitkan Dengan Asas

## Presumptio Iustae Causa
Akta  perubahan  anggaran  dasar  yang  dibuat  oleh  notaris  merupakan  akta  autentik yang  menjamin  kepastian  hukum.  Suatu  akta  dikatakan  autentik  jika  dikeluarkan  dalam bentuk  yang  sudah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang berwenang untuk itu akta itu dibuat. Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta notaris  tidak  sah,  maka  harus  dibuktikan  ketidak  absahannya  baik  dari  aspek  lahiriah, formil, dan materil. 16
Untuk  dapat  mengetahui  keabsahan  sebuah  akta  berdasarkan  hasil  Rapat  Umum Pemegang Saham yang diselenggaran oleh PT Rahmah Mandiri Mulia, yang menjadi dasar terjadinya gugatan oleh para pihak kepada Pengadilan Negeri Paringin, maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang mana hasil RUPS tersebut telah memberhentikan  secara  hormat  Ny.  Sarmah  dari  jabatannya  selaku  Direktur  Utama. Ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  wajib  dipenuhi  dalam  proses  pelaksanaan  RUPS  dan pembuatan akta autentik berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu terdiri dari Pasal 82 Ayat (1) UUPT yang berbunyi “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum  tanggal  RUPS  diadakan,  dengan  tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.”
Dalam pelaksanaannya penggugat datang ke Banjarmasin dan diarahkan untuk datang ke  Kantor  Notaris  Adi  Sartono  selaku  Tergugat  IV  atas  permintaan  Tergugat  II  untuk melakukan  pertemuan  membahas  laporan  keuangan,  sedangkan  Tergugat  III  selaku Komisaris diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur. Namun ketika Penggugat telah hadir, Tergugat  II  meminta  Penggugat  untuk  mengundurkan  diri  sebagai  Direktur  Utama  PT.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.62
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, Hlm.52
16 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2018, Hlm. 140.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Rahmah Mandiri Mulia dan kemudian Tergugat IV menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPS-LB)  dengan  agenda memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai Direktur Utama, sehingga Penggugat merasa dijebak dan keberatan.
Penyelenggaraan RUPS maupun RUPS-LB menurut Pasal 76 UUPT menegaskan bahwa prinsipnya  diadakan  ditempat  kedudukan  perseroan  atau  tempat  perseroan  melakukan usahanya,  namun  demikian  RUPS  dapat  diadakan  di  luar  kedudukan  perseroan (dimanapun,  asal  masih  diwilayah  Republik  Indonesia)  sepanjang  memenuhi  ketentuan dalam pasal 76 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua  pemegang  saham  dan  semua  pemegang  saham  menyetujui  diadakannya  RUPS dengan  agenda  tertentu,  RUPS  dapat  diadakan  dimanapun  dengan  memperhatikan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (3).”    Tata  cara  penyelenggaraan  RUPS maupun  RUPS-LB  harus  memperhatikan  ketentuan  pasal  82  UUPT  yang  pada  pokoknya harus  ada  pemanggilan  14  hari  sebelum  RUPS  diadakan  melalui  surat  tercatat  ataupun surat kabar dengan mencantumkan tanggal, waktu serta mata  acara, namun RUPS dapat dilakukan tanpa pemanggilan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara bulat menyetujui diadakan RUPS dan semua peserta RUPS setuju dengan Keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT.
Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari oleh Notaris Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn. RUPS-LB ini diadakan di luar kedudukan perseroan dan tanpa ada  pemanggilan,  sehingga  untuk  keabsahan  RUPS-LB  ini  harus  mengacu  pada  Pasal  76 Ayat (4) dan Pasal 82 Ayat (5). Dalam RUPS-LB yang dibuat oleh Tergugat IV selaku notaris dituliskan pada pokoknya “ bahwa rapat ini dapat dilangsungkan tanpa melalui pemanggilan atau undangan  rapat  terlebih dahulu karena  semua pemegang saham pada saat  rapat ini hadir dan diwakili ”. Pernyataan setuju/suara bulat semua pemegang saham sebagai syarat sahnya diadakannya RUPS baik karena diluar kedudukan Perseroan maupun karena tanpa surat panggilan, tidak dinyatakan secara tegas dalam Berita Acara RUPS-LB pada tanggal 02 Februari 2019 tersebut, terlebih lagi berdasarkan bukti rekaman suara yang dimiliki oleh Penggugat yang telah di perdengarkan di persidangan yang menyatakan keberatan  akan diselenggarakannya  RUPS-LB  ini, sehingga  klausula  hadir  semua  pemegang  saham  tidak cukup  untuk  membuktikan  adanya  persetujuan/suara  bulat  diantara  pemegang  saham, yang  hadir,  karena  penggugat  sebagai  pemegang  saham  keberatan  maka  dianggap  tidak setuju  dengan  diadakannya  RUPS-LB  pada  tanggal  02  Februari  2019  yang  diadakan  di tempat tergugat IV tersebut.
Tergugat  III  yang  dalam  hal  ini  selaku  Komisaris  diwakili  oleh  Tergugat  II  tidak dihitung suaranya  kecuali untuk kuorum kehadiran, hal ini terdapat Pasal 85 Ayat (4) UUPT yang  menyatakan  bahwa  “Dalam  pemungutan  suara,  anggota  direksi,  anggota  dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham”. Sehingga dengan tidak dihitungnya suara Tergugat III, maka tidak dapat tercapai suara dengan jumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) suara (88 suara dari Tergugat II dan 87 suara dari Tergugat III) atau 7/10 suara dari total 250 suara. Dengan demikian hasil Keputusan RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Rahmah Mandiri Mulia tanggal 02 Februari 2019
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
tidak sah karena suara yang dihitung hanya berasal dari 88 suara milik Tergugat II yang jumlahnya tidak sampai 1/2 (Satu perdua) dari total 250 suara, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 10 Anggaran Dasar PT Rahmah Mandiri Mulia dan juga Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tindakan  Tergugat  III  selaku  Komisaris  dan  Tergugat  IV  selaku  Notaris  membawa akibat hukum terhadap pelaksanaan RUPS tersebut dianggap tidak dilaksanakan, sehingga RUPS-LB PT Rahmah Mandiri Mulia yang menghasilkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 01, tertanggal 02 Februari tentang perubahan anggaran dasar adalah batal demi hukum dan merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  terdapat  unsur  melawan  hukum didalamnya yaitu para pihak tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang dan  hasil  dari  RUPS-LB  dengan  agenda  memberhentikan  secara  hormat  Penggugat  yaitu Nyonya Sarmah menjadi tidak sah.
Sejalan  dengan  teori  kepastian  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudak ditentukan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris, jika akta notaris telah  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku  maka  akta  notaris  tersebut  dapat  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  mengenai  perjanjian  yang dibuatnya.  Dengan  ketaatannya  notaris  menjalankan  kekuasaan  negara  dalam  bidang hukum  perdata  untuk  melayani  kepentingan  Masyarakat  yang  memerlukan  alat  bukti berupa  akta  autentik  yang  mempunyai  kepastian  hukum  yang  sempurna  apabila  terjadi permasalahan.
Sebagaimana  diuraikan  pada  bab  terdahulu,  Keputusan  Menteri  terkait  dengan perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  merupakan  suatu  Produk dari  Tata  Usaha  Negara yang  terikat  dengan  Asas Presumptio  Iustae  Causa. Asas  tersebut  menganggap  sah  suatu produk hukum sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menetapkan sebaliknya. Hal ini memiliki makna bahwa Surat Keputusan Menteri (SK Menteri) tersebut  dianggap sah dan mengikat, dalam arti memilik kepastian dan  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  selama  Akta  notaris  yang  menjadi  dasar diterbitkannya SK Menteri masih dinyatakan sah dan berlaku, serta belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan akta tersebut. Pengadilan dapat membatalkan akta tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat pelanggaran pada aspek  lahiriah,  aspek  formal,  atau  aspek  materil.  Selanjutnya  apabila  pihak  yang menyangkal keabsahan akta tersebut tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terdapat dalam akta tersebut maka akta tersebut tetap sah dan mengikat, dan memiliki konsekuensi bahwa SK Menteri tersebut tetap berlaku.

## 2.  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Membuat  Salinan  Akta  Rapat  Umum  Pemegang Saham  Luar  Biasa  Yang  Dijadikan  Dasar  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan Terbatas
Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik seorang notaris harus memiliki rasa tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) UUJN yaitu notaris harus bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum.  Tanggung  jawab  yang  dimiliki
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ( based on fault of liability ),  dalam  pembuatan  akta  autentik,  notaris  harus  bertanggung  jawab  apabila  akta yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  disengaja  oleh  Notaris. Sebaliknya  apabila  unsur  kesalahan  atau  pelanggaran  itu  terjadi  dari  para  pihak,  maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan notaris bersangkutan tidak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya  mencatat  apa  yang disampaikan  oleh  para  pihak  untuk  dituangkan  ke  dalam  akta.  Keterangan  palsu  yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.
Notaris  perlu  mengkaji  keinginan  para  penghadap  sebelum  dinyatakan  dalam  akta autentik, apakah yang diinginkan penghadap bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  atau peristiwa hukum yang akan dicantumkan dalam akta notaris, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat Dimana akta dibuatnya. 17
Pembuatan  akta  autentik  oleh  notaris  wajib  memenuhi  Pasal  1320  KUHPerdata mengenai  syarat  sah  perjanjian  karena  pada  dasarnya  akta  notaris  merupakan  suatu perjanjian  yang  dilakukan  oleh  minimal  2  (dua)  orang  yang  berjanji  untuk  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu akta  notaris  dapat  meminta  pembatalan  akta  tersebut  karna  akta  tersebut  dibuat  tidak memenuhi  unsur  subyektif  penghadap,  yaitu  terkait  kesepakatan  para  pihak  untuk mengikatkan  dirinya  dalam  akta  tersebut  dan  kecakapan  penghadap  untuk  bertindak. Selain  itu,  akta  notaris  dapat  batal  demi  hukum  apabila  tidak  memenuhi  unsur  obyektif terkait  unsur  bahwa  suatu  perjanjian  atau  akta  harus  mengenai  suatu  hal  tertentu  dan sebab atau kausa yang diperbolehkan. Selain itu, akta notaris juga dapat batal demi hukum apabila akta tersebut melanggar ketentuan.
Suatu perubahan anggaran dasar suatu PT, Notaris juga memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam hal menuangkan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS ke dalam akta autentik  agar  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Akta  tersebut  kemudian menjadi dasar untuk dilakukannya pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Jo. Pasal 12 Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Notaris yang lalai atau dengan sengaja melaporkan perubahan data perseroan kepada Menteri dengan akta yang pembuatannya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  PT,  notaris  yang  bersangkutan  dapat  dianggap  melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  1365  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Berdasarkan  teori  tanggungjawab  Hans  Kelsen,  tanggung  jawab  notaris  sebagai pejabat umum yang membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, apabila terjadi  kesalahan  dalam  pendirian  perseroan  terbatas,  dapat  dilihat  dari  2  sisi,  yaitu
17 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris , Buku I, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 159
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
kesalahan  dalam  pembuatan  akta  perubahan  anggaran  dasar  dan  kesalahan  dalam melakukan penginputan data di SABH, kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan  perundang-undangan  dan  kesalahan  dalam  kesesuaian  data.  Perlu  dipahami bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan  moral.  Pada  proses  pembuatan  akta,  notaris  bertanggungjawab  apabila  dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan.
Notaris dapat digugat ke pengadilan jika akta yang dibuatnya terbukti mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terkait. Pihak yang merasa dirugikan atas suatu akta, maka dia harus  membuktikan  ketidakabsahannya  dari  segi  lahiriah,  formal,  dan  materil,  apabila gugatan  tersebut  tidak  dapat  terbukti  maka  akta  notaris  tersebut  tetap  berlaku  dan mengikat  para  pihak  dan  pihak  lain  yang  terkait  sepanjang  tidak  dibatalkan  atas kesepakatan para pihak itu sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan.
Terhadap kasus yang mana dalam penelitian ini membahas pelaksanaan RUPS-LB PT Rahmah Mandiri Mulia, Tergugat IV selaku Notaris mendaftarkan Akta Berita Acara RUPS- LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 yang berisi perubahan anggaran dasar melalui SABH untuk  mendapatkan  pengesahan  dari  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, sedangkan dalam proses pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kasus  tersebut  menggambarkan  adanya  penyimpangan  terkait prosedur  penyelenggaraan  RUPS.  Tergugat  IV  selaku  Notaris  juga  melakukan penyalahgunaan  terhadap  wewenangnya,  dalam  pengajuan  permohonan  pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan melalui AHU online dengan tidak memerlukan fisik asli akta melainkan hanya bukti scan yang berupa Salinan yang kemudian dapat didaftarkan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  tanpa  melainkan  hanya  tanda  tangan  Notaris  yang membuatnya.
Berdasarkan  gugatan  dan  pembuktian  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim mempertimbangkan  dan  memutus  bahwa  benar  Tergugat  IV  selaku  Notaris  dalam pembuatan  Akta  Berita  Acara  RUPS-LB  No.  01,  tertanggal  02  Februari  2019  telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah dalam  pembuatan  Akta  Berita  Acara  RUPS-LB  No.  01  telah  melanggar  ketentuan  hukum yang  berlaku  dengan  tidak  melaksanakan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  seorang Notaris dalam penyelenggaraan RUPS. Seharusnya Tergugat IV selaku Notaris tidak hanya melihat dan menyaksikan jalannya RUPS, lalu menuangkan hasil Keputusan RUPS ke dalam akta dan mendaftarkannya ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi Tergugat IV seharusnya juga memeriksa kebenaran formil dan materil serta kelengkapan syarat dari penyelenggaraan  RUPS  agar  apa  yang  dituangkan  dalam  akta  risalah  RUPS  sah  secara hukum.  Mengingat  juga  bahwa  akta  risalah  RUPS  merupakan  suatu  akta  autentik,  maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan Akta Berita Acara RUPS-LB No.  01,  tertanggal  02  Februari  2019  tidak  sah  dan  menghukum  Tergugat  IV  untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng bersama Tergugat II dan Tergugat III.
Dari uraian tersebut diatas setidaknya dapat dicatat bahwa penyelenggaraan RUPS-LB dan pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01, tertanggal 02 Februari 2019 oleh Notaris
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Adi Sartono, S.H., M.H., M.Kn, selaku Tergugat IV melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal  tersebut  dikarenakan  penyelenggaraan  RUPS-LB  tersebut  melanggar  ketentuan kuorum  RUPS  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  85  ayat  (4)  UUPT,  ketentuan  tempat penyelenggaraan RUPS dalam Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 82 Ayat (5) UUPT dan pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB No. 01 dilakukan berdasarkan tata cara penyelenggaraan RUPS yang tidak sah, sehingga Tergugat IV telah melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Kepastian  Hukum  terkait  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didasarkan pada Salinan Akta Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  dihubungkan  dengan  Asas Presumptio  Iustae Causa adalah bahwa selama Akta notaris yang menjadi dasar diterbitkannya SK Menteri masih  dinyatakan  sah  dan  berlaku,  serta  belum  adanya  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  untuk  membatalkan  akta  tersebut  maka  Surat  Keputusan Menteri tersebut tetap berlaku dan mengikat, dalam arti memiliki kepastian hukum, hal ini di dasarkan pada Asas Presumptio Iustae Causa yang menganggap sah suatu produk hukum, sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanggung Jawab dalam membuat Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang  dijadikan  dasar  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas  adalah  Bahwa Notaris  hanya  bertanggung  jawab  secara  formil  terhadap  bentuk  akta  yang  dibuatnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan (Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN), Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran formil terkait data atau substansi akta yang dikehendaki para pihak termasuk identitas serta data-data lainnya, selama Notaris tetap bersikap Netral dan tidak memihak.
Berdasarkan  hasil  dari  simpulan  di  atas,  maka  sran  yang  diberikan  adalah mempertimbangkan untuk memperbaiki regulasi terhadap sistem dan tatacara perubahan anggaran  dasar  melalui  AHU  Online  dengan  lebih  transaparan,  dalam  arti  bukan  hanya Salinan yang diunggah kedalam system AHU Online tersebut, melainkan dengan hasil dari RUPS yang dilakukan di bawah tangan maupun dokumen pendukung lainnya, hal ini untuk meminimalisir  kemungkinan  penyalahgunaan  Salinan  akta  yang  sebenarnya  tidak diketahui  oleh  para  pihak  secara  menyeluruh.  Serta  mempertimbangkan  untuk memperbaiki  regulasi  terhadap  sistem  dan  tatacara  perubahan  anggaran  dasar  melalui AHU  Online  dengan  lebih  transaparan,  dalam  arti  bukan  hanya  Salinan  yang  diunggah kedalam system AHU Online tersebut, melainkan dengan hasil dari RUPS yang dilakukan di bawah  tangan  maupun  dokumen  pendukung  lainnya,  hal  ini  untuk  meminimalisir kemungkinan  penyalahgunaan  Salinan  akta  yang  sebenarnya  tidak  diketahui  oleh  para pihak secara menyeluruh.
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2018
Habib  Adjie,  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat  Publik, Bandung: Reflika Aditama, 2008
Iswi  Hariyani,  R.Serfianto  Dibyo  Purnomo  dan  Cita  Yustisia  Serfiyani.,  Panduan  Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata , cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2015
Rahmawati Boty, Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris , Buku I, Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000
Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun 2021  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 70-81 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## D. Sumber lainnya
Andi  Mamminanga,  “ Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN ”,  Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
Eko Permana Putra, “ Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia ”, Al-Hurriyah, Vol.5 No.1, 2020
Heryanto, “ Implikasi Hukum Terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai  Akta  Pejabat  yang  Cacat  Yuridis (Analisis  putusan Pengadilan negeri Batam nomor 55/Pdt.G/2016/PN Btm),” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011
Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, “ Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pewarisan Saham  Perseroan  Terbatas ”,  Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Unpad,  Volume  3  Nomor  2  Juni 2020, Hlm. 308