## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## PROBLEMATIKA MONEY-POLITIC DALAM PEMILU DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Studi Kasus Di Karawang
1 Nurfitriyani, 2 Oyoh Bariah, 3 Kholid Ramdhani 1,2,3 Universitas singaperbangsa Karawang, Indonesia 1 nurfitriyani@unsika.ac.id , 2 oyohb@unsika.ac.id ,
3 kholidr@unsika.ac.id

## Abstrak
Money-Politic (Politik Uang) atau Rsiywah dalam Islam adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun  supaya  ia  menjalankan  haknya  dengan  cara  tertentu  pada  saat  pemilihan  umum. Kondisi  ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang  berada  dibawah  rata-rata  menjadikan  tidak sedikit  para  calon  wakil  rakyat  memanfaatkan  momen  ini  untuk  melakukan  money-politik, memberikan  sedikit  uang  kepada  rakyat  menjadikan  itu  senjata  ampuh  untuk  menarik simpatisan  Pratik  money  politik  ini  dapat  menyebabkan  proses  pemilihan  pemimpin  yang sakit  dan  tidak  stabil,  asas  luber  dan  jurdil  hanya  menjadi  slogan  pemilu  saja.  Tidak  lagi berdaulat.  Memilih  pemimpin  bukan  lagi  karena  asas  kepemimpinan  atau  kinerjanya  bukan lagi karena visi misi dan tujuan kepemimpinannya akan suatu daerah, melainkan karena uang yang  memuluskan  jalannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah metode  kualitatif,  berupa  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai praktik money-politic yang terjadi di kabupaten Karawang menjelang pemilu. Tidak dipungkiri risywah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam sejak dulu telah melarang praktik-praktik risywah dalam kehidupan.
Kata kunci: Money-Politic, Pemilu, Risywah

## Abstract
Money-Politic (Money Politics) or Rsiywah in Islam is a form of giving or promising to bribe  someone  either  so  that  the  person  does  not  exercise  his  right  to  vote  or  so  that  he exercises  his  rights  in  a  certain  way  at  the  time  of  the  general  election.  The  economic condition  of  Indonesian  people  who  are  below  average  makes  not  a  few  candidates  for people's  representatives  take  advantage  of  this  moment  to  do  money-politics,  giving  a  little money  to  the  people  makes  it  a  powerful  weapon  to  attract  sympathizers  pratik  political money can cause the process of electing a sick and unstable leader, the principle of luber and jurdil  only  becomes  an  election  slogan  only.  No  longer  sovereign.  Choosing  a  leader  is  no longer because of the principle of leadership or performance is no longer because of the vision of  the  mission  and  the  purpose  of  leadership  will  be  an  area,  but  because  of  money  that smooths  the  way.  The  research  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method,  in  the form of case studies. Qualitative research used in this study intends to know and describe the money-politic  practices  that  occurred  in  Karawang  district  ahead  of  the  election.  It  is undeniable  that  risywah  is  indeed  a  low-key  mental  illness  that  has  mushroomed  in  the community. Therefore, Islam has long prohibited the practices of risywah in life.
Keywords : Money-Politic, Election, Risywah

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Politik Uang atau yang bisa dikenal dengan Money Politic bukanlah hal baru di dunia politik. Politik  Uang  sudah  ada  sejak  negara  ini berdiri akan tetapi  Politik  Uang  seakan-akan  menjadi  hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun  hadiah.  Uang  tersebut  hanyalah  sebuah  media  untuk  memikat  atau  mempengaruhi seseorang  untuk  memberikan  suara  maupun  dukungan  dan  ini  sangat  tidak  di  perbolehkan  dalam suatu pemilihan umum.
Kondisi  ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang  berada  dibawah  rata-rata  menjadikan  tidak sedikit  para  calon  wakil  rakyat  memanfaatkan  momen  ini  untuk  kampanye,  memberikan  sedikit uang kepada rakyat menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan Memang ada beberapa faktor  penyebab  maraknya  money  politik  ini,  mirisnya  semakin  banyak  jumlah  uang  yang  di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang  diberikan  kepada  masyarakat/calon  pemilih  akan  menentukan  siapa  yang  mereka  akan  pilih kelak dalam pemilihan umum.
Pada  dasarnya  uang  adalah  alat  untuk  pembayaran  suatu  barang  terkait  kebutuhan  yang diminiati,  namun  akan  menjadi  salah  dalam  realisasinya  pada  nilai  kandungan  hukumnya.  Uang akan menjadi alat tidak hanya sekedar transaksi jual beli, namun uang juga menjadi alat ambisius seseorang  dalam  segala  kepentingan  yang  dituju.  Oleh  karena  itu  uang  harus  diberikan  tuntunan yang syar‟i sesuai hukum Islam.
Haram  merupakan  salah  satu  dari  al-Ahkam  alKhamsah  yang  harus  dijauhi  setiap  mukallaf. Islam  memberi  ancaman  berat  bagi  siapa  yang  melanggarnya.  Sejak  dahulu  hal  ini  menjadi perbincangan yang hangat, demikian juga dewasa ini.
Uang  haram  adalah  uang  yang  diperoleh  melalui  jalan/cara/pekerjaan  yang  dilarang  oleh Islam,  seperti  mencuri,  merampok,  korupsi,  manipulasi,  dan  lain  sebagainya.  Uang  adalah  benda. Atribut halal atau haram tidak dapat disandingkan kepada yang halal atau haram. Atribut halal atau haram hanya dapat disandingkan kepada perbuatan.
Politik Uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik  supaya  orang  itu  tidak  menjalankan  haknya  untuk  memilih  maupun  supaya  ia  menjalankan haknya  dengan  cara  tertentu  pada  saat  pemilihan  umum.  Pembelian  bisa  dilakukan  menggunakan uang atau barang.
Praktek  jual  beli  suara  (money  politic)  dalam  pemilu  termasuk  dalam  kategori  risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
Dasar hukum money-politic tercantum didalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999  berbunyi:  "Barang  siapa  pada  waktu  diselenggarakannya  pemilihan  umum menurut  undang- undang  ini  dengan  pemberian  atau  janji  menyuap  seseorang,  baik  supaya  orang  itu  tidak menjalankan  haknya  untuk  memilih  maupun  supaya  ia  menjalankan  haknya  dengan  cara  tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

## Metode penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ialah  metode  kualitatif,  berupa  studi kasus.  Hal  ini  dikarenakan  peneliti  menganalisis  dan  mendeskripsikan  mengenai  suatu  peristiwa. Wiyono  menyatakan  “studi  kasus  merupakan  serangkaian  kegiatan  penyelidikan  unutuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  secara  intensif  juga  terperinci  suatu  gejala  atau  unit  social tertentu” 1 . Dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus, karen peneliti menekankan pada pengungkapan  fakta  yang  terkait  dengan  praktik  money  politic  di  kabupaten  Karawang.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  bertindak  sebagai  pengumpul  data  dan  sebagai  instrumen  aktif  dalam pengumpulan  data  di  lapangan.  Peneliti berperan  sebagai  pengamat,  dalam  pengamatan  mengenai praktik  money  politik  dalam  pemilu  di  Kabupaten  Karawang.  Penentuan  teknik  yang  tepat  sangat membantu  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitiannya.  Sugiyono  menyatakan  bahwa  “Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. 2 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah:  (1)  observasi,  (2)  wawancara.  Heru  dalam  Fajar,  menyatakan,  “observasi  dalam  konteks penelitian  ilmiah  adalah  studi  yang  disengaja  dan  dilakukan  secara  sistematis,  terencana,  terarah pada  suatu  tujuan  dengan  mengamati  dan  mencatat  fenomena  atau  perilaku  satu  atau  sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat penelitian ilmiah”. 3
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya- jawab  dan  bertatap  muka  antara  penanya  dan  penjawab  dengan  atau  tanpa  panduan  wawancara. Teknik wawancara yang digunakan, yaitu jenis teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan dikembangkan sesuai dengan jawaban yang
1 Wiyono. Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatid, Kuantitatif, dan action research). (Malang: Universitas Malang)
2 Sugiyono. Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta).
3 Fajar, R. 2011. Pengertian Observasi dan Tujuan Observasi Bagi Psikologi. (Online) (http://riskofdawn.blogspot.com), diakses 3 januari 2021.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
diberikan.  Pihak-pihak  yang  diwawancarai  oleh  peneliti  yaitu:  elemen  mayarakat  yang  tinggal  di kabupaten Karawang (ibu rumah tangga, Mahasiswa, petugas pengawas KPU).
Pada penelitian ini, Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan insrtumen analisis deduktif. Deduktif, yaitu cara pengambilan suatu kesimpulan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

## Pembahasan

## 1. Problematika Money Politic
Money politic atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian uang, barang atau janji  kepada  seseorang,  atau  masa  secara  berkelompok  untuk  mendapatkan  keuntungan secara politik. Baik untuk memperoleh suara maupun untuk memuluskan jalannya untuk mencapai  kemenangan  saat  pemilu.  politik  uang  ini  biasa  dilakukan  menjelang  pemilu atau  pada  masa  kampanye.  Tentunya  hal  ini  sangat  dilarang,  namun  tetap  pada kenyataanya dilapangan hal ini sudah tumbuh menjamur disetiap menjelang pemungutan suara.
Menurut  Tjahjo  Kumolo,  money  politik  atau  politik  uang  adalah  suatu  upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga  diartikan  sebagai  jual-beli  suara  pada  proses  politik  dan  kekuasaan  serta  tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilu 4
Praktik  money  politic  bukan  lah  hal  baru  terutama  bagi  mereka  yang berkecimplung  didunia  politik,  money  politik  dijadikan  sebuah  alat  dan  jalan  untuk memenangkan  oknum-oknum  yang  curang  baik  secara  individu  maupun  partai.  Bagi masyarakat  yang  kurang  pemahaman  tentang  dunia  politik,  akan  menerima  dan membiarkan bentuk suap tersebut untuk mengambil hak suaranya.
Tentunya  ini  menjadi  tanggung  jawab  kita  bersama  untuk  memahamkan  mereka dan  melindungi  hak  suara  mereka  agar  tidak  dimanfatkan  oleh  oknum-oknum  tak bertanggung  jawab.  Namun,  money  politik  tidak  hanya  diberikan  kepada  rakyat  biasa namun  juga  diberikan  kepada  para  penguasa.  Hal  ini  yang  menyebabkan  kekuasaan bukan  lagi  ditangan  rakyat  melainkan  ditangan  “uang”,  sehingga  kedaulatan  bukan  lagi ditangan rakyat melainkan ditangan mereka para pemilik modal.
Pratik  money  politik  ini  dapat  menyebabkan  proses  pemilihan  pemimpin  yang sakit dan tidak stabil, asas luber dan jurdil hanya menjadi slogan pemilu saja. Tidak lagi
4 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada serentak , (Bandung: PT. Mizan Publik, 2015), hlm.155

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
berdaulat.  Memilih  pemimpin  bukan  lagi  karena  asas  kepemimpinan  atau  kinerjanya bukan  lagi  karena  visi  misi  dan tujuan  kepemimpinannya  akan  suatu  daerah, melainkan karena  uang  yang  memuluskan  jalannya.  Dan  para  pengusaha  yang  memberikan  modal untuk kampanyenya.
Maka  wajar  apabila  ketika  pemimpin  mengeluarkan  kebijakan  yang  tidak  pro rakyat  melainkan  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  menguntungkan  para pengusaha. Karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Dan pada akhirnya rakyat lagi yang menderita.
Menurut  Khairul  Umam, 5 dalam  money  politic  ada  beberapa  bentuk  yang termasuk kedalam money politic:
a. Berupa uang. Di masyarakat uang dianggap sebagai senjata paling ampuh dan strategis untuk  menaklukan  kekuasaan.  Dengan  uang,  mampu  mendongkrak  personality seseorang.  Sekaligus  mampu  mengendalikan  wacana  strategi  terkait  kepentingan politik dan kekuasaan.
b. Berbentuk  fasilitas  umum.  Fasilitas  umum  pun  tidak  luput  dijadikan  senjata  untuk mendapatkan  hati  rakyat.  Dana  besar  yang  digelontorkan  membuat  rakyat  merasa berhutang budi dan harus membalas kebaikan oknum paslon tersebut, meskipun harus memberikan hak suaranya.

## 2. Dasar Hukum Larangan Money Politic
Dari  sisi  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pemilu,  tidak ditemukan  pengertian  mengenai  politik  uang.  Namun  terdapat  norma  larangan  yang dikatakan  sebagai  politik  uang,  yakni  pasal  47  uu  no.1  tahun  2014  tentang  pemilihan gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Pasal  47  menyatakan:  1)  Partai  politik  atau  gabungan partai  politik  dilarang  menerima  imbalan  dalam  bentuk  apapun  pada  proses  pencalonan gubernur,  bupati,  dan  walikota.  2)  Dalam  hal  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik terbukti  menerima  imbalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  yamg  bersangkutan  dilarang  mengajukan  calon  pada  periode berikutnya  didaerah  yang  sama.  3)  Partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.  4)  Setiap  orang  atau lembaga dilarang  memberi  imbalan  kepada  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  dalam
5 Ahmad Khairul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia , (Semarang: Rasail,2006)

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
bentuk  apapun  dalam  proses  pencalonan  gubernur,  bupati,  dan  walikota.  5)  Dalam  hal putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hokum  tetap  menyatakan  setiap orang  atau  lambaga  terbukti  memberi  imbalan  pada  proses  pencalonan  gubernur, bupati dan walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai gubernur, bupati atau walikota dibatalkan.

## 3. Faktor Penyebab
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  kami  lakukan  terhadap  beberapa  masyarakat kabupaten karawang, dapat kami simpulkan beberapa factor penyebab  terjadinya money politic antara lain:
Pertama, haus kejayaan. Manusia dengan sifat haus nya akan kejayaan yang tidak pernah  usai  yang  terkadang  mampu  membuat  mereka  untuk  menghalalkan  segala  cara untuk  meraih  kekayaan,  kekuasaan  bahkan  jabatan.  Menggelontorkan  dana  yang  begitu besar  untuk  memuluskan  jalan  mendapat  jabatan.  Entah  dana  yang  berasal  dari  saku pribadi  maupun  didapat  melalui  hasil  jual-beli  kebijakan  dengan  para  pengusaha bila  ia berhasil menjabat. Dana yang dikeluarkan saat kampanye tidak mungkin dibiarkan hilang begitu  saja,  pasti  yang  bersangkutan  ingin  balik  modal.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah satu penyebab maraknya korupsi dikalangan pejabat. Politik uang bisa juga terjadi karena pasangan  calon  yang  tidak  memiliki  program  namun  ingin  menang.  Sehingga  ia  rela menggelontorkan dana untuk membeli suara rakyat.
Kedua , ekonomi  masyarakat  yang  rendah.  Angka  kemiskinan  yang  cukup  tinggi di  indonesia  menjadi  salah  satu  alasan  seseorang  mau  menerima  politik  uang.  Harga kebutuhan  pokok  yang  terus  melambung  tidak  setara  dengan  jumlah  penghasilan  yang mereka  dapat.  Sulitnya  akses  terhadap  pendidikan  dan  pekerjaan  juga  turut  menambah beban  masyarakat.  Tentunya  money  politik  ini  menjadi  angina  segar  bagi  mereka  yang berada  di  ekonomi  rendah.  Walaupun  yang  didapat  tidak  seberapa,  money  politic  pun menjadi  ajang  bagi  rakyat  untuk  berebut  uang.  Mereka  yang  menerima  terkadang  tidak memikirkan  konsekuensi  yang  diterima,  yakni  tindakan  suap  dan  jual  beli  suara  yang jelas melanggar hukum.
Ketiga,  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  politik.  Tidak  semua  orang tahu  tentang  politik  dan  permainan  kotornya.  Namun  di  era  yang  serba  canggih  ini, teknologi  menjadi  alat  informasi  yang  cepat.  Melalui  teknologi  masyarakat  dengan mudah  mendapat  sebuah  informasi,  salah  satunya  tentang  politik.  Masyarakat  saat  ini sudah  mulai  melek  politik.  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  mereka  yang  gaptek,  tapi

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
menurut hemat kami walaupun tidak begitu paham teknologi, tidak begitu paham politik, masyarakat  biasa  pun  mampu  membedakan  mana  calon  pemimpin  yang  baik.  Tetapi, lagi-lagi alasan ekonomi menjadi factor berkembangnya praktik money politik ini.
Keempat,  budaya  dan  tradisi.  Money  politik  bukanlah  nilai-nilai  yang  diajarkan para pendahulu kita, tapi money politik seakan sudah mandarah dagin dan menjadi tradisi terutama  bagi  kelompok  pemilik  uang.  Belum  lagi  budaya  saling  memberi  khas keramahan  masyarakat  indonesia  dan  budaya  “tidak  boleh  menolak  rejeki”.  Uang  dan segala  bentuk  politik  uang  dari  peserta  pemilu  dianggap  sebagai  rejeki  bagi masyarakat yang  tidak  boleh  ditolak.  Dan  karena  sudah  diberi,  secara  otomatis  masyarakat  harus memberi  sesuatu  pula  untuk  peserta  pemilu,  bisa  dengan  hak  suaranya,  menjadi  tim sukses,  bahkan  menjadi  perantara  untuk  menyukseskan  politik  uang  hanya  untuk memenangkan paslon tersebut sebagai balas budi masyarakat.
Dalam kasus ini tentunya melenceng dan dapat membelokkan makna budaya yang sejatinya  bersifat  benar  dan  baik.  Saling  memberi  tidak  lagi  dalam  hal  kebenaran melainkan  untuk  suatu  kecurangan  didasarkan  pada  azas  manfaat.  Namun  tidak  sedikit juga  masyarakat  yang  hanya  menerima  politik  uang  tetapi  tidak  memberikan  hak suaranya  kepada  oknum  paslon  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  yang  sudah muak dengan janji-janji manis yang sampaikan paslon saat kampanye. Belum lagi sering terdengar isu bahwa dana yang digunakan kampanye dan money politik berasal dari uang masyarakat

## 4. Money Politik dalam Perspektif Islam
Praktek  jual  beli  suara  (money  politic)  dalam  pemilu  termasuk  dalam  kategori risywah.  Bahkan  tindakan  serupa  yaitu  menerima  dan  mengambil  sesuatu  yang  bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan  harta  negara  untuk  kepentingan  pribadi  atau  orang  lain. 6 Dalam  hukum Islam,  ada  beberapa  istilah  yang  terkait  dengan  mengambil  harta  tanpa  hak,  misalnya: ghasb,  ikhtilas,  sariqoh,  hirabah,  dan  ghulul.  Semuanya  mengandung  makna  yang berbeda, tetapi  semua  istilah itu  bermuara  pada  penggunaan  hak  dan  pengambilan  harta dengan cara yang tidak benar.
Dalam  sebuah  hadits  ditegaskan  bahwa Rasulullah  SAW  melaknat  bagi  penyuap dan  yang  menerima  suap.  Dalam  hadits  lain  yang  diriwayat  oleh  Ahmad,  Rasulullah
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
SAW bersabda: “Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya.” (HR. Ahmad). 7
Dengan  demikian,  jika  dicermati  lebih  jauh,  ternyata  hadist-hadist  Rasulullah  itu bukan  hanya  mengharamkan  seseorang  memakan  harta  hasil  dari  suap-menyuap,  tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang  diharamkan  itu  bukan  hanya  satu  pekerjaan  yaitu  memakan  harta  suap  menyuap, melainkan  tiga  pekerjaan  sekaligus,  yaitu  penerima  suap,  pemberi  suap,  dan  mediator suap-menyuap.  Sebab  tidak  akan  mungkin  terjadi  seseorang  memakan  harta  hasil  dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya.
Maka  orang  yang  melakukan  suap-menyuap  pun  termasuk  mendapat  laknat  dari Allah  juga.  Sebab  karena  pekerjaan  dan  inisiatif  dia-lah  maka  ada  orang  yang  makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.
Dari  uraian  ayat-ayat  dan  hadist  di  atas,  jelaslah  bahwa  praktik  money  politic dalam  pemilu  tergolong  perbuatan  risywah,  merupakan  suatu  perkara  yang  diharamkan oleh  Islam,  baik  memberi  ataupun  menerimanya  sama-sama  diharamkan  di  dalam syari’at. Oleh karena itu, kita harus teliti dalam setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana  resmi,  legal  yang  terkait  dengan  jabatan  atau  pekerjaan  bia  jadi  merupakan  harta ghulul  atau  korupsi  yang  hukumnya  tidak  halal  meskipun  itu  atas  nama  “hadiah”  dan tanda  “terimakasih”  akan  tetapi  dalam  konteks  dan  perspektif  hukum  Islam  bukan merupakan  hadiah  tetapi  dikategorikan  sebagai  “risywah”  atau  “syibhu  risywah”  yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya. 8

## 5. Solusi Dalam Islam
Mengenai  solusi  pencegahan  terhadap  praktik  suap-menyuap,  Al-Qur’an memberikan beberapa petunjuk yang  harus dilakukan oleh manusia agar dapat terhindar dari perbuatan suap-menyuap. Antara lain:
Pertama, bertakwa kepada Allah dijelaskan oleh Tim Mufassir bahwa ketakwaan merupakan dasar keimanan seseorang yang membuat ia selalu melakukan perbuatan baik dengan  menjalankan  perintah  Allah  dan  menjauhi  larangan-Nya.  selain  itu,  ketaqwaan
7 Muhammad bin Ismail Kahlani Ash- Sau’ani, Subul As -salam (Bandung: Dahlan)
8 Suap Menyuap dalam perspektif Islam. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 dari https://grc- indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
pula  yang  menghindarkan  seorang  muslim  berbuat  kejahatan  dan  kemungkaran  yang disebabkan oleh hawa nafsu dan godaan setan.
Kedua , memelihara amanat. Menjaga amanat dalam segala bidang terutama dalam menjalankan  peraturan-peraturan  yang  menyangkut  kepentingan  umum.  Dijelaskan  pula bahwa  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  dari  hilangnya  kepercayaan,  tidak  hanya  berupa azab  dari  Allah  SWT  namun  juga  berdampak  buruk  bagi  masyarakat.  Ada  tiga  amanat yang harus dilakukan dari setiap individu: amanat terhadap Allah, amanat terhadap orang lain, dan amanat terhadap diri sendiri.
Ketiga , berlaku adil. Allah memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan di tengah-tengah  masyarakat,  dan  dalam  segala  hal.  Dalam  menegakan  keadilan  itu, manusia  dilarang  untuk  memperturutkan  hawa  nafsu  agar  tidak  menyeleweng  dari kebenaran. Bahkan rasa benci pun tidak boleh mendorong seseorang untuk tidak berbuat adil.
Menurut  Mizan. 9 Banyak  interpretasi  tentang  suap  yang  cenderung  lari  dari kebenaran,  karena  candu-candu  paradigma  meterialisme  telah  membudaya  dalam  umat ini.  Segala  sesuatu  dilakukan  demi  kepentingan  pribadi  dan  urusan  duniawi,  sehingga suap yang jelas-jelas haram di ubah kemasannya menjadi layaknya sebuah hadiah. Orang yang menerimapun dengan senang hati mengambil apa yang diberikan, meskipun telah di sebutkan dalil yang menunjukkan haram dan dosa bagi pelakunya.
Sejak  dulu  Nabi  Muhammad  saw  sudah  mengingatkan  bahwa  penyakit  ini menyebabkan  rusaknya  tatanan  dan  moral  masyarakat,  sehingga  terjadi  ketimpangan dalam  umat.  Syetan  telah  menggoda  manusia  dengan  mencampuradukkan  antara  yang haq  dengan  yang  batil,  serta  menjurumuskannya  ke  jalan  kesesatan.  Syetan  selalu menghantui  pikiran manusia,  sehingga  akhirnya  ia  menganggap  bahwa  suap merupakan bagian dari hadiah. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. (HR. Bukhari).
Disisi  lain  suap  di  pahami  sebagai  hadiah  atas  wujud  apresiasi  kedekatan  dan kecintaan yang obyektif. Namun seringkali orang berbuat risywah dengan dalih memberi hadiah. Bahkan hari ini marak Hadiah kepada pegawai, khususnya pegawai pemerintah, atau  gratifikasi.  Gratifikasi  adalah  pemberian  dalam  arti  luas,  yakni meliputi  pemberian
9 Mizan. Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013)

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
uang,  barang  rabat  (diskon),  komisi,  pinjaman  tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Seringkali  pula  orang  tidak  faham  dan  tidak  bisa  membedakan  antara  risywah dengan hadiah. Memang salah satu langkah dan tipu daya setan adalah mengubah nama sesuatu yang haram dengan nama yang menggiurkan seperti riba dengan bunga, risywah dengan  hadiah  atau  parcel,  penzina  dengan  “Pekerja”  seperti  istilah  PSK  dll.  Sehingga banyak yang melakukan risywah dengan dalih memberi hadiah. Memang kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak.
Kalau dilihat konteks hadits diatas maka hadiah secara umum di syriatkan dan di anjurkan. Namun kalau di korelasikan dengan hadits dibawah ini maka akan didapatkan perbedaan antara hadiah yang murni dengan hadiah yang berkedok dengan risywah.
“Abu Humaid al-Sâ’idiy berkata; bahwa Nabi SAW mengutus seorang laki- laki, yakni  Ibn  al-Lutbiyyah,  untuk  memungut  zakat  di  kabilah  Asad,  ketika  sampai  di hadapan rasul ia berkata: “ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah”. Mendengar hal itu Nabi bersabda: “mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau rumah ibunya, maka ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya:  tidak  seorangpun  di  antara  kalian  yang  mengambil  sesuatu  (tampa  alasan yang  benar)  kecuali  pada  hari  kiamat  ia  akan  menggendong  unta  yang  meringkik,  sapi yang  melenguh,  atau  kambing  yang  mengembek”:  kemudian  Nabi  SAW  mengangkat kedua  tangannya  sehingga  kami  melihat  ketiaknya,  seraya  berdoa:”Ya  Allah  bukankah aku sudah menyempaikan kepada meraka”, sampai tiga kali.” 10
Pada hadits diatas nabi saw sangat melarang pejabat amil zakat yang mengambil hadiah  dari  zakat  yang  dipungutnya.  Semua  itu  karena  kalaulah  dia  buka  berstatus sebagai  pejabat  tentunya  tidak  mungkin  orang  memberi  hadiah  padanya.  Jadi  dia mendapatkan  hadiah  karena  kedudukannya  sebagai  pejabat.  Oleh  karena  itu  di  dalam Islam para pejabat dilarang menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia  bukan  menjadi  pejabat  sering  memberi  hadiah.  Semua  itu  dalam  rangka mengantisipasi  terbukanya  pintu-pintu  riyswah.  Ibnu  Qudamah  dalam  al  Mughni menjelaskan  pada  pembahasan.  “Dan  tidak  menerima  hadiah(bagi  pejabat)kecuali  dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya)”.
10 Mizan. Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013)

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasinya supaya  tidak  berpindah  tangan  secara  tidak  sah,  sebagaimana  kasus  suap-menyuap. Perpindahan  harta  tersebut  tidak  dibenarkan  karena  penyuap  menyerahkan  hartanya dengan harapan penerima suap, pejabat, atau hakim dapat Misalnya, diperolehnya suatu pekerjaan  atau  jabatan  atau  prioritas  lain yang  menggantungkan  dirinya atas  orang  lain, dan sebagainya.
Hal  tersebut  sangat  berbahaya  oleh  karena  itu  wajib  di  cari  solusi  untuk memberantasnya.  Tentunya  solusi  tersebut  didasarkan  pada  konsep  bahwa  penjagaan lebih  baik  dari  pada  pengobatan  (al  wiqayatu  khairun  minal  ilaj).  Diantara  solusi  yang bisa  ditempuh  dalam  rangka  meminimalisir  risywah  (suap  menyuap)  adalah  sebagai berikut:
a. Penjagaan.
1) Memulai  dari  diri  sendiri.Sebelum  melakukan  perubahan,  hal  pertama  yang  harus dirubah  adalah  diri  kita  sendiri  yaitu  dengan  menegakkan  nilai-nilai  islami  dalam setiap pribadi muslim. Jika nilai Islami telah menancap pada pribadi muslim maka dengan mudah praktek risywah bisa di minimalisir dalam kehidupan.
2) Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahaya risywah. Masyarakat harus senantiasa  dibina  dan  disadarkan  bahwa  praktek  risywah  adalah  suatu  tindakan yang  merugikan  banyak  pihak.  Selain  merupakan  bentuk  kedzaliman,ia  juga merupakan  cermin  moralitas  yang  rusak  dan  kotor.  Salah  satu  wahana  dan  media yang tepat untuk penyuluhan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial masyarakat.
3) Memberi  suri  teladan  yang  baik  terutama  bagi  para  pemimpin  karena kepemimpinan  akan  dipertanggung-jawabkan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Praktik risywah yang tercium oleh KPK adalah sebagian kecil yang muncul di permukaan pejabat  pemerintahan.  Praktik  suap  menyuap  dikalangan  pejabat  yang  dipandang sebagai  pemimpin  rakyat  akan  memberikan  stimulasi  praktik  risywah  di  tataran bawahan. Oleh karena itu, hendaknya para pemimpin benar-benar memberikan suri teladan yang baik.
b. Pengobatan.
Penegakkan hukum Tanpa penegakan hukum praktik risywah tidak akan bisa di hilangkan.  Jadi,  dalam  hal  ini  pemerintah  harus  benar-benar  konsekuen  dengan gerakan  disiplin  nasional  terutama  disiplin  dalam  administrasi.  Terlalu  banyak  kita

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2022. Vol.9. No.1 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
dapati  layanan  masyarakat  yang  seharusnya  gratis  menjadi  sulit  dan  berbelit-belit karena budaya risywah serta tidak ada kedisiplinan penegakan hukum yang jelas.

## Kesimpulan
Secara  tegas  Islam  mengharamkan  umatnya  menempuh  jalan  suap,  baik  kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatar belakanginya adalah bahwa  suap  dapat  menyebabkan  kerusakan  dan  kezaliman  dalam  masyarakat.  Sebab,  dari suap  muncullah  permainan  hukum  memutar  balikan  fakta.  Yang  benar  menjadi  salah,  dan yang  salah menjadi  bebas  sehingga  orang  tidak  dapat  memperoleh  hak-haknya  sebagaimana mestinya
Singkatnya,  semua  jenis  harta  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syariat  untuk  diambil  dari yang  pemiliknya  adalah  merupakan  harta  yang  dimakan  dengan  cara  yang  batil,  sekalipun pemiliknya rela memberikannya dengan suka hati, seperti mahar pelacur, upah tukang tenung dan bayaran minuman keras. Batil disini memiliki makna yang lenyap atau yang hangus”.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  pokok  dalam  penjatuhan  hukuman  dalam  syari’at  Islam adalah pencegahan, pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat.  Hukum  Islam  mempunyai  lima  tujuan  yaitu,  memelihara  agama,  memelihara  jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

## Daftar Pustaka
Ahmad Khairul Umam, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia , 2006. Semarang: Rasail
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Edisi  kedua). 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
Fajar,  R.  2011.  Pengertian  Observasi  dan  Tujuan  Observasi  Bagi  Psikologi.  Dari http://riskofdawn.blogspot.com . Diakses 3 januari 2021.
Mizan.  Risywah  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Suap. 2013.Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013
Money-Politic  Pilkada  Kab.  Karawang  2020.  diakses  pada  3  januari  2021  Dari https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-temukan-politik-uang-dan-netralitas-pns- saat-pilkada-karawang.html
Muhammad bin Ismail Kahlani. Ash-Sau’ani, Subul As-salam . Bandung: Dahlan Strauss dan Corbin. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suap Menyuap dalam perspektif Islam. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 dari https://grc- indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/
Sugiyono. Metode  Penelitian,  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada serentak , 2015. Bandung: PT. Mizan Publik,
Wiyono. Metodologi  Penelitian  (Pendekatan  Kualitatid,  Kuantitatif,  dan  action  research). Malang: Universitas Malang.