## PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH DALAM REKRUITMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT
Abd. Khalik 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: abdul_khalik@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  explains  the  role  of  the  Regional  Personnel  Agency  in  the implementation of the recruitment of prospective Civil Servants (CPNS) in  the  Scope  of the  Polewali  Mandar  District  Government,  and explains the factors (internal and external) that influence it. The type of research used  is  qualitative-descriptive  which  describes  the  answers  to  the  main problems  of  the  study.  Data  collection  is  done  using  observation  and interviews.  The  collected  data  was  processed  and  analyzed  descriptively qualitatively. The results of the study explained that in the recruitment of candidates for Regional Civil Servants there were still frequent conflicts of interest between various elements both between the organizers and the work units of the institutions associated with the honorary staff appointed to the Regional  Candidates  of  Civil  Servants.  Factors  that  influence  the implementation  of  Candidate  Recruitment  Candidates  in  Polewali Mandar District are still colored by various levels of interest that affect the effectiveness and smooth implementation of PP. 43 2007.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  peran  Badan Kepegawaian  Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Ruang Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dan  menjelaskan faktor  (internal  dan  eksternal)  yang  mempengaruhinya.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif-deskriptif  yang menggambarkan  jawaban  atas  masalah  pokok  penelitian. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  observasi  dan wawancara.  Data  yang  dikumpulkan  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  dalam rekrutmen  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  masih  sering  terjadi konflik  kepentingan  antara  berbagai  elemen  baik  antara penyelenggara  dengan  unit  kerja  lembaga  terkait  dengan  staf kehormatan yang ditunjuk untuk Calon Daerah Pegawai Negeri Sipil. Fakto-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  Calon  Rekrutmen
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Polewali Mandar masih diwarnai oleh  berbagai  tingkat  minat  yang  mempengaruhi  efektivitas  dan kelancaran implementasi PP. 43 2007.
Kata Kunci: Rekruitmen, CPNS, Badan Kepegawaian Daerah.

## PENDAHULUAN
Masalah  Sumber  Daya  Manusia  belakangan  ini  semakin  populer  di kalangan aparatur pemerintah, utamanya pasca era desentralisasi atau otonomi daerah.  Sebenarnya  masalah  Sumber  Daya  Manusia  bukanlah  hal  baru  di kalangan  Pegawai  Negeri  Sipil  tetapi  saat  ini  menjadi  hangat  karena  banyak pihak  yang  percaya  bahwa  pelaksanaan  tugas-tugas  pembangunan  dan pemerintahan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Utamanya dalam  fungsinya  sebagai  aktor  pelayanan,  untuk  sampai  kepada  apa  yang disebut welfare  state atau  negara  yang  berfungsi  sebagai  pelayanan  terhadap kepentingan publik atau warga negara.
Kabupaten  Polewali  Mandar  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  yang ditandai  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 1999 yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan  daerahnya  didukung  dan  membutuhkan  sejumlah  PNS  sebagai sumber  daya  aparatur  yang  berkualitas  dan  professional  dalam  menunjang kelancaran  adminitrasi  Pemerintahan  Daerah,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat.
Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, mendorong pemerintah Daerah Kabupaten  Polewali  Mandar  melaksanakan  rekruitmen  CPNS  hampir  setiap tahun.  Pelaksanaan  rekruitmen  CPNS  ini  pada  dasarnya  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  akan  ketersediaan  jumlah  (kuantitas)  sumber  daya aparatur  atau  PNS daerah.  Ketersediaan  jumlah sumber  daya  yang memadai diharapkan  mampu  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dan aktivitas pembangunan daerah.
Badan  Kepegawaian  dan  Diklat  Daerah  atau  disingkat  BKDD merupakan leading  sector dalam  bidang  pengelolaan  kepegawaian  dan pendidikan  dan  latihan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Kedudukan  yang demikian  menuntut  adanya  struktur  kelembagaan  yang  representatif  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  organisasi  secara  optimal.  Struktur  dan kelembagaan  BKDD  Kabupaten  Polewali  Mandar  dibentuk  dan  ditetapkan berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 3
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.
Realitas  yang  terjadi  selama  proses  pelaksanaan  rekruitmen  CPNS, sejumlah  ketentuan  pelaksanaan  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 seharusnya dipedomani/ dijalankan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  langsung  dalam  proses  penerimaan CPNS. Namum dalam kenyataanya masihlah kurang optimal. Hal ini terlihat dalam  beberapa  praktek  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  hal  yang seharusnya ditransparansikan dan dilaksanakan secara akuntabel sebagaimana tuntunan  peraturan  pemerintah  di  atas,  namun  justru  cenderung  disalah artikan dan tidak dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.
Sejumlah  permasalahan juga  tampak  terjadi  di  antaranya dalam  proses rekruitmen  CPNS  terjadi  penyajian  data  yang  salah  dan  simpang  siur  serta manipulatif  yang  berdampak  pada  belum  adanya  kejelasan  (titik  terang) pengangkatan bagi CPNS honorer. Berdasar pada kenyataan itu, menjadi amat penting  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar/instansi  terkait  khususnya BKDD melaksanakan rekruitmen sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam beberapa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Dengan harapan bahwa dari kuantitas PNS yang  ada  dominan  menunjukkan kualitas  sehingga  harapan masyarakat  akan mutu pelayanan dan percepatan pembangunan daerah dapat terpenuhi.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  peelitian  ini,  adalah  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dalam  desain  penelitiannya  dipandu  dan digerakkan oleh fakta-fakta temuan di lapangan berupa data primer juga data sekunder  yang  bertujuan  mengidentifikasi  peranan  BKDD  dalam  proses pelaksanaan rekruitmen CPNS di Kabupaten Polewali Mandar.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  unit  analisis  yang  terdapat  pada segenap entitas yang bersinggungan dengan konsep dan operasional penelitian, yang memberikan pengaruh terhadap desain riset penelitian dan terkonsentrasi pada individu atau kelompok institusi yang ada di lokasi penelitian yang terdiri dari:
a. Keseluruhan  pejabat,  staf  teknis  administrasi,  tenaga  honorer  dan sukarela  yang  bekerja  di  Badan  Kepegawaian  dan  Diklat  Daerah Kabupaten Polewali Mandar
b. Tenaga  honorer  yang  belum  terdaftar  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil
(PNS)
c. Tenaga PNS yang telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan CPNS
d. Pendaftar yang tidak lolos dan terdaftar sebagai pendaftar berdasarkan register yang ada di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sedangkan  sampel  sebagai  representasi  atas  generalisasi  pupulasi  dalam penelitian  diambil  secara  acak  atau  purposive  sampling  melalui  wawancara terhadap sumber atau informan penelian yang terdiri dari:
a. 1  (satu)  orang  Kepala  Badan  Kepegawaian  dan  Diklat  Daerah Kabupaten Polewali Mandar
b. 1  (satu)  orang  Kepala  Bidang  Perencanan  dan  Evaluasi  Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
c. 3  (dua)  orang  tenaga  honorer  yang  belum  terdaftar  sebagai  Pegawai Negeri Sipil (PNS)
d. 3  (dua)  orang  tenaga  PNS  yang  telah  dinyatakan  lolos  seleksi penerimaan CPNS
e. 5  (lima)  orang  pendaftar  yang  tidak  lolos  dan  terdaftar  sebagai pendaftar  berdasarkan  register  yang  ada  di  Badan  Kepegawaian  dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peranan BKD Kab. Polman dalam Pelaksanaan Rekruitmen CPNS
Kebijaksanaan  pemerintah  memberlakukan  sistem  rekruitmen  pegawai negeri  sipil  (PNS)  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  98  Tahun  2000  tentang  pengadaan  CPNS  menjadi  CPNS,  selaian memberikan  dampak  posotif  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  dan  harapan tenaga  honorer  serta  pelamar  umum  dalam  rangka  penataan  dan pengembangan PNS sebagai komponen sumber daya aparatur pemerintah, juga masih  menyisahkan  sejumlah  permasalahan  yang  tidak  jarang  menimbulkan dampak  negative  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  dinamika penerimaan di sejumlah daerah.
Peranan  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Kabupaten  Polewali Mandar dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS di fokuskan pada 5 (lima) aspek yaitu:
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 5
1) Peranan  dalam  pengangkatan  tenaga  honorer  dan  pelamar  umum menjadi CPNS ditinjau dari tingkat kebutuhan Instansi,
2) Peran  dalam  dalam  melaksanakan  persyaratan  atau  mekanisme pengangkatan tenaga honorer dan pelamar umum menjadi PNS,
3) Peran  Dalam  melaksanakan  Perencanaan,Pengumuman,  Persyaratan, dan Pelamaran,
4) Peran  dalam  menerapkan  obyektifitas  dan  transparansi  dalam pelaksanaan rekruitmen CPNSD
5) Peran  dalam  melaksanakan  ketentuan  yang  melarang  pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.
Keenam aspek tersebut diatas dianalisis atau dievaluasi berdasarkan hasil observasi  atau  survey  dan  hasil  wawancara  dengan  responden,  informan  dan narasumber. Lebih lanjut diuraikan di bawah ini:
1. Peranan BKDD dalam Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Honorer
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2007  “Tentang  pengangkatan  tenaga  honorer  adalah  seseorang  yang diangkat  oleh  pejabat  Pembina  kepegawaian  atau  pejabat  lain  dalam pemerintahan  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  pada  instansi  pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD”.
Menyimak  substansi  hukum  yang  terkandung  dalam  Pasal  I  ayat  I Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2007  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga  honoer  yang  ada  pada  sejumlah  unit  kerja instansi  dalam  Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah mereka  yang  telah  diangkat  dan  ditetapkan  sebagai  tenaga  honorer berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan instansi atau Bupati Polewali Mandar serta  terdaftar  pada  BKDD  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Tenaga  honorer tersebut memiliki legalitas status formal yang menerima gaji setiap bulan dari pemerintah/Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan  data  BKDD  dan  Unit  kerja/KTU  sejumlah  instansi tersebut,  diperoleh  gambaran  mengenai  penyebaran  jumlah  tenaga  honorer. Sebagai  mana  didistribusikan  menurut  Bidang  tugas  dan  keahlian  dalam lingkup Pemkab Polewali Mandar.
Tabel 1 Distribusi Tenaga Honerer Mulai Tahun 2005-2014 No Bidang Tugas dan Keahlian Jumlah Tenaga Honorer 1 Tenaga Kependidikan 465 Orang 2 Tenaga Kesehatan 63 Orang 3 Tenaga Teknis 257 Orang
4 Pengangkatan Khusus 10 Orang 5 Tenaga Penyuluh 42 Orang Keadaan Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Sumber: BKDD Kabupaten Polewali Mandar 2014-2015
Rincian  tenaga  honor  yang  telah  terangkat  mulai  tahun  2005-2014 dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahun 2005, guru 164, Kesehatan 83, T. teknis 96, Jumlah 343
b. Tahun 2006, guru 157, kesehatan 139, T.teknis 37 Jumlah 333
c. Tahun 2007, guru 167, Sekretaris Desa 37 Jumlah 204
d. Tahun 2008, guru 109, T. teknis 54, Sekretaris Desa 38 Jumlah 201
e. Tahun 2009 Sekretaris Desa 11, Pengangkatan Khusus 4 Jumlah 15
f. Total CPNS yang direkrut mulai Tahun 2005-2010, Tenaga guru 601, T. Kesehatan 225, T. teknis 289, Sekretaris Desa 86, Jumlah 1.205
2. Peranan BKDD dalam pelaksanaan Pengangkatan Pelamar Umum menjadi CPNS.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang  pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  dinyatakan  bahwa,  “Pengadaan Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kegiatan  untuk  mengisi  formasi  yang  lowong”. dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  tertentu  pada  instansi pemerintah.  Ketentuan  ini  dengan  jelas  mengatur  bahwa  perekrutan  atau pegadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  di  pekerjakan  pada  suatu  unit  kerja instansi  tertentu  bener-benar  dibutuhkan  tenaganya  dalam  mendukung pelaksaan tugas dan fungsi organisasi tersebut.

## Tabel 2
Distribusi Pelamar Umum Tahun 2005 sampai 2014 Terakhir Penerimaan Pelamar Umum Tahun 2010 No Bidang Tugas dan Keahlian Jumlah Tenaga Honorer 1 Tenaga Kependidikan 102 Orang 2 Tenaga Kesehatan 62 Orang 3 Tenaga Teknis 57 Orang 4 Sekdes 27 Orang Keadaan Tenaga Honorer pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Sumber : BKDD Kabupaten Polewali Mandar 2014-2015
Hasil obsevasi dan survei penulis secara langsung pada sejumlah instansi seperti Dinas pendidikan termasuk sekolah-sekolah (SD, SLTP, SLTA), rumah sakit  dan  puskemas,  Dinas  Pertanian,  Dinas  Peternakan  dan  Perikanan,  dan
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 7
lainya  menunjukkan  bahwa  pengadaan  CPNS  baik  itu  pelamar  umum  dan semua  tenaga  honorer  mulai  tahun  2005  sampai  dengan  2010  sudah  hampir terangkat semua menjadi CPNS yang masuk dalam daftar tenaga kontrak baik itu pusat maupun daerah.
3. Peranan  BKDD  dalam  Pelaksanaan  Persyaratan,  Pengumuman Pengangkatan Pelamar Umum Tenaga Honorer Menjadi CPNSD
Persyaratan  pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  CPNS  yang  telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, terutama pada beberapa pasal berikut:
Pasal 3
1) Pengangkatan  Tenaga  honorer  menjadi  CPNSD  diperioritaskan  bagi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
o Guru
o Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan
o Tenaga Penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan
o Tenaga Teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.
2) Pengangkatan  tenaga  honorer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) didasarkan pada:
o Usia Paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun dan
o Masa Kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1(satu) secara terus menerus
o Masa kerja terus menerus sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) hurup b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. (PTT)
Ketentuan  pasal  3  ayat  (1)  di  atas  menegaskan  bahwa  dalam pengangkatan  CPNS,  maka  yang  menjadi  preoritas  utama  kemarin  yang diangkat  adalah  mereka  yang  berprofesi  sebagai  guru  kontrak,  tenaga  medis kontrak  baik  perawat/bidan  maupun  dokter,  tenaga  penyuluh  pertanian, perikanan,  peternakan,  serta  tenaga  teknis  lainnya  yang  dibutuhkan. Persyaratan  lain  bagi  pengangkatan  seorang  tenaga  honorer  menjadi  CPNS adalah  wajib  mengikuti  seleksi  administrasi,  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah menjadi  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2007 terutama pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana di maksud dalam pasal 3,
2. dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi.
3. Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana
4. dimaksud  pada  ayat  (1),  diutamkan  bagi  tenaga  honorer  yang mempunyai
8 | Volume 1, Nomor 1, Nopember 2016
5. masa  kerja  lebih  lama  atau  yang  usianya  menjelang  46  (empat  pulu enam)
6. tahun.
Dalam  pasal  4  mengatur  bahwa  pengangkatan  tenaga  honorer  harus mengikuti seleksi administrasi, seperti: uji integritas kesehatan dan kompotensi ini  berarti  bahwa  semua  tenaga  honorer  patut  mengikuti  petunjuk  panitia pelaksana rekruitmen CPNS.
Sementara  untuk  pelamar  umum  Pengumuman,  Persyaratan,  dan pelamaran  sebagaimana  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 5 ayat:
1. Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
2. Pengumuman  dilakukan  Paling  lambat  15  (lima  belas)  hari  sebelum tanggal Lamaran
3. Dalam pengumuman sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan:
a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
b. Syarat yang harus semua dipenuhi oleh setiap pelamar;
c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
d. Batas waktu pengajuan lamaran.
Sementara  untuk  Pelamar  Umum  Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  setiap  Pelamar  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 98 Tahun 2000 pasal 6 adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 Tahun
c. Tidak  pernah  dihukum  penjara  berdasarkan  keputusan  pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS atau Pegawai Swasta
e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/pegawai negeri
f. Mempunyai  pendidkan,  kecakapan,  keahlian  dan  keterampilan  yang diperlukan
g. Berkelakuan baik
h. Sehat jasmani dan rohani
i. Bersedia  ditempatkan  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia dan Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah: dan
j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
Hasil wawancara penulis/peneliti dengan Kepala BKDD di Kab. Polewali Mandar mengungkapkan bahwa, pelaksanaan seleksi administrasi pada proses penerimaan CPNS sudah di atur dan ditentutankan prosedurnya bahkan telah
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 9
diumumkan di berbagai tempat termasuk melalui media elektronik dan cetak. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pada pasal 8 Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatkan lulus ujian penjaringan. Namun demikian diakui masih ada beberapa peserta yang kurang memehami dengan jelas prosedur yang berlaku.
4. Peranan  BKDD  dalam  pelaksanaan  rekruitmen  secara  obyektif  dan transparan.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  BKDD  Kabupaten  Polewali Mandar, Drs. H. Arifuddin, M.Pd. terungkap bahwa, pada proses penerimaan CPNS  pihaknya  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  dan  bersikap  obyektif dan  trasparan,  meskipun  demikian  tetap  diakui  adanya  keluhan-keluhan  dari pihak  peserta  maupun  dari  pihak  pelaksana  atas  tekanan  atau  intervesi  dari pihak-pihak  tertentu  yang  yang  hendak  memaksakan  keinginannya  agar keluarga  mereka  yang  didahulukan  sama  juga  bagi  pelamar  umum  agar  anak atau kelurganya yang diluluskan.
“Kami  sebagai  pejabat  yang  memiliki  kewenangan  telah  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  menyelenggarakan  rekruitmen  CPNS sebagaimana aturan dan kewenangan yang melekat pada kami, bahwa ada intervensi itu harus kami akui secara jujur pula. Namun semua itu bisa kami lewati  dengan  tetap  berpedoman  kepada  mekanisme  aturan  perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan khusus tudingan dari para peserta yang banyak  menyoal  rekruitmen  itu,  utamanya  yang  mereka  kecewa  dengan hasil  akhirnya  juga  seringkali  terjadi,  sebagaimana  yang  banyak  kita temukan  di  media  massa.  Namun  semua  itu  kami  yakini,  hanya  ketidak pahaman  saja.  Terbukti  setelah  kami  jelaskan  mekanisme  serta  aturannya secara  transparan  dan  terbuka  kepada  kepada  mereka,  semuanya  bisa mengerti dan memahaminya”.
Tanggapan  sejumlah  tenaga  hononrer  dan  pelamar  umum mengungkapkan  bahwa  sangat  sulit  mengharapkan  proses  penerimaan  CPNS yang  obyektif  dan  transparan  karena  masih  adanya  intervensi  ataupun tekanan-tekanan  tertentu  terhadap  pihak  penyelenggara  atau  panitia pelaksana.  Kesemuanya  itu  sudah  menjadi  rahasia  umum  ataupun  menjadi pemandangan umum dalam setiap kegiatan penyelenggaraan retruitmen CPNS.
5. Peran dalam melaksanakan ketentuan yang melarang pengangkatan tenaga honorer  menjadi  CPNS  sejak  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.
Seiring penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun  2005  yang  kemudian  beberapa  pasalnya  dirubah  melalui  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS sebagai pedoman pelaksanaan retruitmen CPNS yang  diselenggarakan  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  kabupaten dan kota di Indonesia, maka dalam pedoman pelaksanaan tersebut juga diatur larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  setiap  pemerintah  daerah  beserta jajarannya  didaerah.  Larangan  yang  dimaksud  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 pasal 8 yang berbunyi berikut:  “Sejak  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  ini, semua pejabat pembina kepagawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang  mengangkat  tenaga  honorer  atau  sejenisnya,  kecuali  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

## Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  BKDD  dalam  pelaksanaan  Rekruitmen CPNSD di Kabupaten Polewali Mandar
Analisis  tantangan  pelaksanaan  rekruitmen  CPNS  yang  dihadapi  oleh pihak  penyelenggara/panitia  pelaksana  dan  pengawas  dari  BKDD  difokuskan pada  4  (empat)  yakni:  motivasi,  peran  kelembagaan,  tekanan/intervensi,  dan pengawasan.  Keempat  aspek  tersebut  dianalisis  berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan dan narasumber.
1. Motivasi
Hasil  wawancara  penulis  dengan  sejumlah  pihak  yang  sebelumnya pernah menjabat sebagai panitia penyelenggara atau pelaksana serta pengawas rekruitmen CPNS di Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan bahwa pada dasarnya  pihaknya  sudah  berusaha  melaksanakan  seluruh  ketentuan  yang termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 2007  itu  sesuai  dengan  kemampuan  pemahaman  dan  senantiasa  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab  itu  secara  jujur,  adil  dan  seoptimal mungkin  sesuai  mekanisme  yang  berlaku  dan  disepakati  bersama.  Panitia Pelaksana  Penerimaan  CPNS,  Kepala  Sub  Bidang  Analisa  Kebutuhan  dan Kesejahteraan  BKDD  Kabupaten  Polewali  Mandar:  Ridwan,  S.Sos, menjelaskan;
“Kami  sudah  mengikuti  standar  pelayanan  sebagaimana  tugas  dan tanggung jawab kami  disini  di  BKDD, utamanya terkait  dengan petunjuk teknis  yang  ada  berdasarkan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Bahwa  ada  banyak  keluhan  itu  adalah  hal  lumrah,  tetapi  kami  selalu mengacu kepada aturan yang ada,” ( Wawancara , 21 Januari 2015)
Hasil  observasi  ke  beberapa  unit  kerja  instansi  dalam  lingkup  Pemkab Polewali Mandar diperoleh gambaran bahwa banyak tenaga honorer yang telah diangkat namun tidak jelas tugas dan fungsinya. Meraka (tenaga honorer) itu hanya  datang mengisi  absen,  menyapu,  bercanda  atau  hanya  mondar  mandir kiri kanan kemudian pulang.
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 11

## 2. Peran Kelembagaan
Hasil  wawancara  dengan  20  informan  Pelamar  umum  dari  pertanyaan yang  diajukan  tentang  apakah  kinerja  Pemerintah  Daerah/Instansi  terkait khususnya  BKDD  memainkan perannya secara  baik  dan benar selama dalam pelaksanaan  rekruitmen  atau  penerimaan  CPNS  pada  Pemkab  Polewali Mandar.  Dari  pertnyaan  yang  diajukan  tersebut,  terdapat  7  orang  informan yang menjawab peran dan kinerjannya baik dan benar, dan 13 orang informan yang menjawab kinerja dan perannya buruk. Dan salah satunya yang mereka nilai adalah terkait dengan pengumuman untuk pelamar umum, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 pada pasal 5 ayat 2 yang berbunyi; “pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.”
Tetapi realitasnya tidak seperti itu. Biasanya pengumuman dilakukan 7 hari  sebelum  penerimaan  lamaran.  Salah  seorang  PNS  yang  telah  terangkat menjelaskan;
“Saya  kira  sudah  sesuai  dengan  standar  peraturan  yang  kami  ketahui. Utamanya  terkait  peran  BKDD  sebagai  lembaga  yang  diberikan kewenangan  rekruitmen  kepegawaian.  Hanya  memang  seringkali pemberitahuan yang sampai kepada kami terlambat, membuat kami harus selalu  secara  proaktif  untuk  mengakses  informasi  yang  ada  di  BKDD.” ( Wawancara , 02 Februari 2015)
3. Tekanan/Intervensi
Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  di  BKDD  Kabupaten  Polewali Mandar,  Muhammad  Sain,  S.Sos,  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya panitia  pelaksana  sudah  terlihat  cukup  memahami  tugas  dan  tanggung jawabnya  dengan  baik  dan  benar  serta  berusaha  tetap  konsisten  dan mempertahankan  komitmennya.  Terbukti  dari  sejumlah  permasalahan  yang timbul  hampir  dapat  diselesaikan  semuanya  dengan  baik.  Muhammad  Sain, S.Sos, menjelaskan bahwa;
“Kami  sudah  bekerja  berdasar  pada  pemahaman  kami  atas  peraturan kewenangan  dan  tugas  pokok  dan  fungsi  kami  di  BKDD.  Selain  itu  kami juga telah berusaha untuk secara konsisten pada palaksanaan aturan yang kami pahami.” ( Wawancara , 09 Februari 2015)
4. Pengawasan
Panitia pelaksana pada dasarnya sudah berusaha melaksanakan seluruh ketentuan  yang  termuat  dalam  PP  Nomor  43  Tahun  2007  dan  PP  98  Tahun 2000,  sesuai  dengan  arahan  dan  kebijakan  dari  pimpinan  BKDD  dan Pemerintah  Daerah  dan  senatiasa  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung
jawab itu secara jujur, adil dan optimal serta bebas dari tekanan atau interversi dari siapapun.
Pendapat  itu  tidak  sejalan  dengan  tanggapan  sejumlah  tenaga  honorer yang  mana  mereka  berpendapat  bahwa  peran  panitia  dalam  hal  pengawasan belum seoptimal mungkin. Buktinya masih banyak tenaga honorer yang belum terangkat  akibat  masih  adanya  pengangkatan  tenaga  honorer  yang  cuma memiliki Surat Keputusan sepihak yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor.  Seorang  tenaga  honorer  yang  belum  terangkat,  Nurmalasari menjelaskan bahwa;
“Saya  melihat  banyak  hal  yang  sering  membuat  kami  kecewa,  utamanya terkait  dengan  pengangkatan  tenaga  honorer,  soal-soal  ini  yang  menurut kami  mengecewakan.  Tetapi  kami  juga  sadar  bahwa  BKDD  telah  bekerja secara maksimal, namun jujur saja saya kecewa.” (Wawancara, 23 Desember 2014)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas, dapat dikemukakan kesimpulan sehubungan dengan dua pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Peranan Badan Kepegawaian daerah (BKD) belum optimal atau selektif dalam  rekruitmen  aparatur  khususnya  CPNS  pada  Pemkab  Polewali Mandar.  Pada  beberapa  aspek  di  nilai  sudah  sesuai  dengan  mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 yang telah di revisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, namun dalam beberapa aspek lainnya kurang  sesuai  termasuk  masih  adanya  tenaga  honorer  dengan  bidang keahlian dan criteria usia serta masa kerja tertentu yang tidak mendapat prioritas dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS tahun 2005-2014, Namun dalam  beberapa  aspek  lainnya  dinilai  kurang  sesuai  adalah  criteria pelaksanaan,  seleksi  administrasi  dan  pengunaan  saluran  rekrutmen. Sedangkan  aspek  yang  dinilai  sesuai  adalah  beberapa  pelaksanaan pengangkatan  tenaga  honorer  menjadi  CPNSD  yang  tertuang  dalam pasal  1  dan  pasal  3,  yang  mana pasal  tersebut  cenderung  menimbulkan polemik  serta  masih  terjadinya  pengangkatan  tenaga  honorer  sebagai CPNSD  meskipun  ada  larangan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005.
2. Secara  keseluruhan,  ada  4  faktor  yang  menpengaruhi  BKDD  dalam pelaksanaan  rekruitmen  CPNSD  pada  Pemkab  Polewali  Mandar  dalam menunjang  kelancaran  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  48  Tahun  2005  Jo  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  43  Tahun  2007  yaitu  motivasi,tekanan  /  intervensi, peran  kelembagaan  dan  pengawasan.  Namun  faktor  yang  dominan adalah motivasi, di samping tekanan dan peran kelembagaan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran- saran sebagai berikut:
1. Pentingnya  BKDD  Kabupaten  Polewali  Mandar  melakukan  evaluasi terhadap perannya dalam pelaksanaan rekruitmen CPNSD.
2. Diharapkan  Kepada  BKDD  dan  pihak  penyelenggara  dan  unit  kerja instansi  dalam  Lingkup  Pemkab  Polewali  Mandar  untuk  secara konsisten,  obyektif  dan  trasparan  melaksanakan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2005  Jo  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2007  dan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  98  Tahun  2000  dalam  melaksanakan rekruitmen Pelamar Umum dan tenega honorer menjadi CPNS agar tidak menimbulkan  kesalahan-kesalahan  maupun  intervensi  dan  konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan rekruitmen  CPNS  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  dengan  tetap berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 48 Tahun 2005 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun  2007,  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2002.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Abdurachman.  1987. Prinsip-prinsip  Manajemen  dalam  Pemerintahan .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Atmosudirjo. 1989. Administrasi Pembangunan . PT. Gunung Agung, Jakarta.
Bagong Suyanto dan Sutinah. 2007. Metode Penelitian Sosial . Kencana Predana Media Group, Jakarta.
Basu, Swastha. 2003. Manajemen Pemasaran Modern . Gunung Agung, Jakarta.
Danim.  S.  1997. Metode  Penelinitian  untuk  Ilmu-Ilmu  Perilaku .  PT.  Bumi Aksara, Jakarta.
Darma.  2004. Manajemen  Kepegawaian  dan  Sistem  Rekruitmen  Pegawai  di Indonesia . Penerbit Liberty, Jakarta.
Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik . Gadja Mada University Press, Yogyakarta.
Gaffar,  A.  Karim.  2003. Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Handayanigrat,  S.  1989. Administrasi  Pemerintahan  dalam  Pembangunan Nasional . CV. Hajimasagung, Jakarta.
Handoyo, Toto. 1999. Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi . Liberty, Yogyakara.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang . Erlangga, Jakarta.
Lubis, SHB dan Husaini, M. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro . PAU, Jakarta.
Maleong. 1991. Metode Penelitian Kualitati f. PT. Grapindo Persada, Jakarta.
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Penerbit  Andi,
Yogyakarta.
Maslow, A. 1984. Motivasi dan Kepribadaian . Penerbit Pustaka Bina Presindo, Jakarta.
Marbun. 2001. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Layak . UI, Jakarta.
Moenir.  1989. Pendekatan  Manusia  dan  Organisasi  terhadap  Pembinaan Kepegawaian . PT Gunung Agung, Jakarta.
Nitesemito,  Alex.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka, Jakarta.
Salusu  J.  1996. Pengambilan  Keputusan  Startejik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Non Profit . PT. Gramedia, Jakarta.
Siagian, SP. 1994. Administrasi Pembangunan . PT Hajimasagung, Jakarta.
_______.  1994.  Organisasi Kepemimpinan  dan  Perilaku  Administrasi ,  PT. Gunung Agung Jakarta.
_______.  1994. Patologi  Birokrasi:  Analisis,  Identifikasi,  dan  Terapinya .  PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sunarto. 2004. Manajemen Imbalan . PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
Tabrani.  GS.  1996. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Penerbit  Jambatan, Jakarta.
Taringan,  Robinson.  2004. Perencanaan  Pembangunan  Wilayah .  PT.  Bumi Aksara, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2007  Tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer Menjadi CPNSD.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2004  Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  98  Tahun  2000  tentang  Pengadaan  Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2005  Tentang  Pengangkatan  Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Bappeda  Dan  Lembaga  Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Peraturan  Bupati  Nomor  26  tahun  2009  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi perangkat organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan lembaga teknis daerah Kabupaten Polewali Mandar.