## PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM  PIDANA DAN UPAYA MENGATASINYA
Oleh:
Bambang Ali Kusumo *)
Abstract  :  The  problems  of  criminal  law  enforcement  lies  in  the  function  of supervision in the management of the criminal justice system and civil law Cultur. The effort needs to be done with the oversight function of the Supreme Court beguile wider, not only include the supervision of the  court  process  but  also  the  supervision  of  the  overall  process  of criminal  law  enforcement.  In  addition,  in  order  to  realize  justice  in society  in  the  culture  of  civil  law  need  to  use  a  broad  interpretation and is always carried out reform of criminal law (legalreform).
Key words: oversight function, Cultur civil law

## A. PENDAHULUAN
Berbicara  masalah  penegakan  hukum  orang  awam  cenderung mengartikan hanya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Pernyataan seperti itu  memang  tidak  salah,  sebab  banyak  kasus  yang  diinformasikan  dalam penegakan  hukumnya  yang  disampaikan  kepada  masyarakat  baik  melalui  surat kabar, televisi, radio, majalah dan lain-lain di dominasi kasus-kasus atau perkara- perkara  pidana,  seperti  pembunuhan,  korupsi,  pornografi,  money  loundring, pencurian,  penggelapan,  pemerkosaan,  penganiayaan  dalam  rumah  tangga (KDRT),  pencemaran  nama  baik,  pemerasan,  penyuapan    dan  lain-lain. Sebenarnya penegakan  hukum itu  tidak hanya  hukum pidana tetapi juga meliputi hukum  perdata,  hukum  tata  negara,  hukum  administrasi  negara,  hukum ketenagakerjaan  dan  lain-lain.  Namun  yang  berkaitan  dengan  ini  sedikit  sekali yang  menjadi  sorotan  publik  atau  masyarakat.  Padahal  tidak  kalah  pentingnya dengan  kasus-kasus  pidana.  Dalam  penulisan  ini    hanya  membatasi  pada  tataran penegakan  hukum  di  bidang  hukum  pidana  yang  lebih  dikenal  sistem  peradilan pidana.
Peradilan  pidana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  bekerja dalam  beberapa  lembaga  penegak  hukum.  Sedangkan  Sistem  Peradilan  Pidana dapat  diartikan  Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal  Justice  System) adalah  suatu sistem  berprosesnya  suatu  peradilan  pidana,  masing-masing  komponen  fungsi
*) Dosen Fakultas Hukum UNISRI
yang  terdiri  dari  Kepolisian  sebagai  penyidik,  Kejaksaaan  sebagai  penuntut umum,  Pengadilan  sebagai  pihak  yang  mengadili  dan  Lembaga  Pemasyarakatan yang  berfungsi  untuk  memasyarakatkan  kembali  para  terhukum,  yang  bekerja bersama-sama,  terpadu  di  dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yakni menangulangi kejahatan (M. Faal, 1991: 24 – 25).
Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwa sistem peradilan pidana melibatkan  beberapa  komponen  atau  unsur  yakni  Kepolisian  sebagai  penyidik atau  ujung  tombak  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kejaksaan  sebagai  penuntut, Pengadilan    sebagai  pemeriksa  dan  pemutus  dan  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan para pelanggar hukum.
1. Kepolisian  mempunyai  tugas  menerima  laporan  dan  pengaduan  dari masyarakat  bila  terjadi  tindak  pidana,  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana,  melakukan  penyaringan  terhadap  kasus-kasus yang  akan  diajukan  ke  kejaksaan,  melaporkan  hasil  penyidikan  kepada kejaksaan    dan  memastikan  perlindungan  pada  para  pihak  yang  terkait dengan proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan  mempunyai  tugas  menyaring  kasus-kasus  yang  layak  untuk diajukan  ke  pengadilan,  mempersiapkan    berkas  penuntutan,  melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan  mempunyai  fungsi  menerima  berkas  perkara  dari  kejaksaan, melakukan  pemeriksaan  perkara  secara  efisien  dan  efektif  serta  memberi putusan yang seadil-adilnya.
4. Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  menjalankan  putusan pengadilan,  melindungi  hak-hak  narapidana,  melakukan  upaya-upaya untuk  memperbaiki  narapidana  dan  mempersiapkan  sebaik-baiknya narapidana untuk kembali ke masyarakat.
Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia    dalam  implementasinya  sering terjadi  perbedaan  persepsi  antara  sub  sistem  yang  satu  dengan  sub  sistem  yang lain  dalam  menyelesaikan  kasus.  Di  satu  pihak  misalnya  Kepolisian  dan Kejaksaan  telah  berupaya  keras  untuk  mencari  bukti-bukti  sehingga  si  tersangka dapat  ditahan  dan  dilimpahkan  ke  Pengadilan  sebagai  terdakwa.  Namun  setelah masuk  ke  Pengadilan,  Hakim  memeriksa  dan  akhirnya  memutus  bebas  terdakwa
(lihat  kasus  Ilegal  Loging,  Adelin  Lis  diputus  bebas  oleh  Pengadilan  Negeri), Kasus-kasus  Narkoba  (yang  hukumannya  ringan).  Bahkan  dikhawatirkan  bila  ini terjadi  berakibat  terhentinya  suatu  proses  pidana,  misal  bila  pejabat  tinggi  di bidang  penyidikan  tidak  mau  lagi  melakukan  penyidikan  ulang  dalam mengungkap  suatu  kasus  atau  mengungkap  pelaku  yang  sebenarnya,  misal  kasus “Marsinah”,  kasus  tewasnya  wartawan  Bernas  “Udin”,  kasus  Lanjar  di Karanganyar,  dimana  ada  seseorang  yang  diperkirakan  anggota  Polri  yang menabrak isteri Lanjar  yang kebetulan pada saat membonceng Lanjar (suaminya) ia  terpental  ke  tengah  jalan  akibat  saudara  Lanjar  mengerem  sepedanya mendadak.  Sebenarnya  saudara  Lanjar  mengerem  kendaraan  seperti  itu disebabkan  kendaraan  yang  ada  di  depannya  juga  mengerem  mendadak. Terpentalnya isteri Lanjar ke tengah jalan ini belum tentu meninggal dunia. Yang menyebabkan  meninggalnya  isteri  Lanjar  kemungkinan  besar  diakibatkan seseorang yang menabrak itu. Namun dalam berkas perkara yang dibuat oleh Polri tidak mencantumkan seseorang  yang menabrak  itu. Yang diuraikan di atas  hanya merupakan  beberapa  contoh  penegakan  hukum  pidana,  kasus  yang  sebenarnya sangat banyak  yang tidak penulis tampilkan.  Nampaknya untuk mencari keadilan di  bumi  Indonesia  ini  sangat  sulit  didapatkan.  Mengapa  hal  ini  bisa  terjadi  ?, menurut  hemat  penulis  ada  dua  problem  yang  menyebabkannya,  yakni menyangkut  fungsi  pengawasan  dalam  managemen  sistem  peradilan  pidana  dan kultur civil law system.

## B. FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAGEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA
Di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  harus  dihindari  adanya fragmentasi,  dimana  masing-masing  sub  sistem  bekerja  sendiri-sendiri  tanpa memperhatikan  sub  yang  lain.  Untuk  menghindari  ini  menurut  Hiroshi  Ishikawa perlu  konsep integrated  approach  : komponen-komponen  fungsi  itu  walaupun fungsinya  berbeda-beda  dan  berdiri  sendiri-sendiri  tetapi  harus  mempunyai  satu persepsi  yang  sama  sehingga  merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang  saling mengikat  dan  satu  tujuan,  yakni  untuk  menanggulangi,  mencegah  atau  membina dan  mengurangi  kejahatan  atau  pelanggaran  hukum  pidana.    Contoh:  Antara
Indonesia  dengan  Malaysia  sama-sama  anti  narkotika,  namun  kebijakan penanggulangannya berbeda, sehingga sanksi pidananyapun  juga berbeda. Tetapi perlu  diingat  antara  Polisi,  Jaksa,  Hakim  Malaysia  mempunyai  pandangan  yang sama tentang politik  kriminal mengenai  narkotika. Untuk mewujudkan  keinginan Hiroshi  Ishikawa  itu  tidak  mudah.    Menurut  Muladi  tujuan  sistem  peradilan pidana  adalah  untuk  jangka  pendek:  resosialisasi  dan  rehabilitasi  pelaku  tindak pidana,  untuk    jangka  menengah:  pengendalian  dan  pencegahan  kejahatan  dan untuk  jangka  panjang:  kesejahteraan  mayarakat (social  welfare) (Muladi,  1995: 2).  Sedangkan  Mardjono  Reksodiputro  mengatakan  bahwa  sistem  peradilan pidana  dianggap  berhasil  bila  terdapat  laporan  dan  keluhan  masyarakat  bahwa mereka  telah  menjadi  korban  dari  suatu  kejahatan  dapat  diselesaikan  dengan diajukan  pelaku  ke  muka  sidang  pengadilan  dan  menerima  pidana  (Mardjono Reksodiputro,  1994:  140).  Dengan  demikian  cakupan  tugas  sistem  ini  memang luas, yakni:
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Berusaha  agar  mereka    yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak  lagi mengulangi perbuatannya.
Selanjutnya  menurut  Bassiouni,  tujuan  sistem  peradilan  pidana        adalah (BardaNawawi Arief, 1994: 43):
1. Pemeliharaan tertib masyarakat,
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain,
3. Memasyarakatkan kembali ( resosialisasi ) para pelanggar hukum,
4. Memelihara  atau  mempertahankan  integritas  pandangan  dasar  tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan individu.
Selanjutnya  Ted  Honderich  berpendapat  bahwa  penggunaan  hukum  pidana  atau SPP  harus  benar  –  benar  dipertimbangan  dan  harus  seekonomis  mungkin,  oleh sebab itu perlu dipersyaratkan:
1. Pidana itu sungguh – sungguh mencegah
2. Pidana  itu  tidak  menyebabkan  timbulnya  keadaan  yang  lebih berbahaya/merugikan  dari  pada  yang  akan  terjadi  apabila  pidana  itu tidak dikenakan
3. Tidak  ada  pidana  lain  yang  dapat  mencegah  secara  efektif  dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil
Hal  ini  senada  dengan  pendapatnya  Jeremy  Bentham  yang  menyatakan  bahwa pidana  janganlah  digunakan  bila groundless,  needless,  unprofitable  or inefficacious.
Penggunaan hukum pidana atau sistem peradilan pidana  harus selektif tidak setiap pelanggaran diproses melalui SPP. Hal yang sifatnya tidak serius atau ringan  dapat  diselesaikan  di  luar  SPP,  misalnya  pelanggaran  ringan  cukup  di denda  administrartif    atau  perkara  –  perkara  yang  sangat  sumir  dapat  dilakukan pembinaan,  misal  diserahkan  pada  orang  tua  atau  diberi  peringatan  keras, terutama  perkara  yang  masih  ditingkat  penyidikan.  Mardjono  Reksodiputro mengatakan bahwa asas  yang dianut hukum pidana kita bukan paksaan atau kaku dalam  arti  bahwa  tidak  semua  kasus  pidana  harus  diproses  dalam  hukum.  Tidak semua  kasus  pidana  harus  diselesaikan  lewat  proses  peradilan,  tetapi  dapat diselesaikan  dengan  cara  –  cara  lain  seperti  mediasi,  diskresi,  pembinaan, memaafkan dan sebagainya terutama di tingkat penyidikan.
Dari  uraian  di  atas  sangat  jelas  sekali  bahwa  dalam  sistem  peradilan pidana  ini  menyangkut  sub  penyidikan,  sub  penuntutan,  sub  pemeriksan  di pengadilan  dan  sub  lembaga  pemasyarakatan.  Dari  keempat  komponen  ini  agar tujuannya  dapat  tercapai  perlu  diatur  mekanisme  kerja  dari  masing-masing  sub sistem. Mekanisme kerja tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan.
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  ini  mestinya  ada  lembaga  pengawas dari  sub-sub  sistem  itu,  namun  kenyataannya  dari  sub-sub  sistem  itu  mempunyai kewenangan  sendiri-sendiri  yang  tidak  dapat  dikontrol  oleh  pihak  yang  lain. Dalam  peraturan  perundangannya  justru  memberi  peluang  untuk  menggunakan diskresi. Diskresi  berasal  dari  kata discretion (Inggris)  artinya  kebijaksaan, keleluasaan.    Diskresi  (kamus  hukum)  diartikan  sebagai  kebebasan  mengambil keputusan  dalam  setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut  pendapatnya  sendiri.
Memang menurut teori ada beberapa ajaran mengenai diskresi ini (M. Faal, 1991: 33 – 38). Menurut Ajaran hukum legalistis, ajaran ini memandang hukum sebagai suatu  struktur  tertutup  yang  logis,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain,  hukum dipandang sebagai perangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota  masyarakat.  Hukum  merupakan  obat  dari  segala  macam  penyakit  yang melanggar  norma  masyarakat.  Dalam  hal  ini  diskresi  kepolisian  tidak  dapat dilakukan.  Menurut  ajaran  hukum  fungsional  atau  sosiologis,  ajaran  ini  hukum dipandang    sebagai  instrumen  untuk  mengarahkan  atau  pencapaian  tujuan masyarakat as  a  tool  for  social  engineering. Petugas  harus  senantiasa  mengukur norma-norma  hukum  dan  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  (sosial,  budaya dan  lain-lain)  berdasarkan  efektivitasnya,  bagaimana  hukum  itu  bekerja  dalam kenyataan.  Diskresi  menurut  ajaran  ini  dibolehkan  bila  memang  tidak  sesuai dengan  kenyataan/fakta  di  masyarakat.  Menurut  ajaran  hukum  kritis,  ajaran  ini merupakan reaksi dari ajaran fungsional, yang menurut Sudarto tidak mempunyai ukuran legitimitas artinya tidak memberi dasar keadilan.  Hukum berisi  nilai-nilai dan  asas-asas  yang  berkedudukan  relatif  otonom.  Fungsi  pengendalian masyarakat,  penyelenggaraan  ketertiban  dan  penanggulangan  kejahatan  harus berorientasi  pada  asas  tersebut.  Diskresi  dimungkinkan,  namun  masih  dalam kerangka  asas-asas  hukum.  Nampaknya  yang  dianut  oleh  para  penegak  hukum kita  adalah  yang  kedua  yang  mengartikan  diskresi  sesuai  dengan  selera  masing- masing.  Menurut  hemat  penulis  seperti  apa  yang  dikatakan  Prof.  Sudarto  boleh menggunakan  diskresi  tetapi  harus  betul-betul  memperhatikan  asas-asas  hukum yang berlaku.
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-undang  Dasar  1945  sudah  jelas diatur  mengenai  kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  24 ayat  (1)  UUD  1945 dinyatakan bahwa  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.    Dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU. No. 4 Tahun 2004  jo  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan bahwa    Kekuasaan  kehakiman  adalah    kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan  berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Pada  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  kekuasan kehakiman  dilakukan  oleh  MA  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam lingkungan PU, PA, PM, PTUN dan oleh sebuah MK. Rumusan  ini persis seperti yang terdapat pada Pasal 2 UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 18 UU. No. 48 Tahun 2009. Bila melihat rumusan kekuasaan kehakiman yang terdapat baik pada UUD  1945  dan  UU  No.  4  Tahun  2004  jo  UU.  No.  48  Tahun  2009  lebih menonjolkan kekuasaan  kehakiman  sebagai  kekuasaan  negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan .  Ini  berarti  kekuasaan  kehakiman diidentikkan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili. Hal ini sama persis  dengan  UU  lama,  yakni  UU  No.  14  Tahun  1970  dan  UU  No.  35  Tahun 1999.  Menurut  Prof.  DR.  Barda  Nawawi  Arief,  rumusan  kekuasaan  kehakiman yang  terdapat  pada  ketiga  undang-undang  merupakan  kekuasaan  kehakiman dalam  arti  sempit.  Dalam  amandemen  UUD  1945  juga  mengarah  demikian, mestinya  harus  mengandung  politik  hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum  di negara  hukum  Republik  Indonesia.  Selanjutnya  beliau  berpendapat Kekuasaan kehakiman seyogyanya dirumuskan sebagai kekuasaan negara untuk menegakkan hukum  dan  keadilan  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia (Barda  Nawawi  Arief,  2001:  27) Dengan  pengertian  kekuasaan  kehakiman dalam  arti  luas,  maka  kekuasaan  kehakiman  tidak  hanya  meliputi  kekuasaan mengadili,  tetapi  juga  mencakup  kekuasaan  menegakkan  hukum  secara keseluruhan,  berarti  dalam  perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP),  kekuasaan kehakiman  di  bidang  hukum  pidana  mencakup  seluruh  kekuasaan  dalam menegakkan  hukum  pidana,  yaitu  kekuasaan  penyidikan  (oleh  badan  penyidik), kekuasaan  penuntutan  (oleh  badan  penuntut),  kekuasaan  mengadili  (oleh  badan pengadilan)  dan  kekuasaan  pelaksana  putusan/pidana  (oleh  badan  /lembaga eksekusi).
Dengan  demikian  kekuasaan  kehakiman  meliputi  keempat  tahap kekuasaan  (penyidikan,  penuntutan,  pengadilan  dan  eksekusi).  Hal  seperti  inilah yang  disebut  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  terpadu (integrated  Criminal  Justice System). Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  maka  pengertian    kekuasaan  Kehakiman yang  merdeka  harus  diwujudkan  dalam  keseluruhan  proses  penegakan  hukum pidana.  Tidak  akan  berarti  bila  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  hanya  pada
salah  satu  sub  sistem,  yakni  kekuasaan  mengadili  saja.  Berhubungan  dengan  hal di  atas  pula,  maka  kekuasaan  kehakiman  seyogyanya  di  bawah  naungan Mahkamah  Agung  sebagai  otoritas  tunggal  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka.  Seandainya  dari  keempat  kekuasaan  dalam  proses penegakan  hukum  ada  pada  otoritas  lain,  sulit  dipahami  makna  kekuasaan kehakiman yang mandiri.
Konsekuensi  dari  hal  di  atas  maka  kewenangan  pengawasan Mahkamah Agung diperluas tidak hanya yang terdapat pada pengawasan terhadap para hakim/penyelenggara peradilan (Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung)  dan  para  Penasehat  Hukum  dan Notaris.    Mahkamah  Agung  seyogyanya  menjadi  pengawas  dan  pengendali puncak/tertinggi  dari  keseluruhan  proses  penegakan  hukum  pidana  (penyidikan, penuntutan,  pengadilan  dan  eksekusi).  Adanya  ini  akan  terselenggara  Sistem Peradilan  Pidana  yang  terpadu.  Bila  pengawasan  yang  ada  pada  Mahkamah Agung  ini  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya,  maka  kemungkinan  terjadinya penyimpangan  dalam  penegakan  hukum  baik  ditingkat  penyidikan,  penuntutan, pengadilan dan eksekusi dapat dieliminir.

## C.  KULTUR CIVIL LAW SYSTEM
Adanya  pengaruh  dari  sistem  hukum  yang  digunakan,  yakni  sistem Civil  Law, bahwa  sumber  hukum  yang  utama  adalah  undang-undang.  Undang- undang  memiliki  kelebihan  dalam  memenuhi  tujuan  kepastian,  namun  juga memiliki kelemahan karena sifatnya yang kaku, tidak fleksibel dan statis.  Tujuan utama  sistem civil  law adalah  kepastian  bukan  keadilan.  Karena  pengaruh  dari sistem  ini  yang  sangat  kuat  terhadap  para  penegak  hukum,  maka  dalam menyelesaikan  kasus  atau  perkara  sangat  mengutamakan  sifat  melawan  hukum formal.  Bila  undang-undang  tidak  mengatakan  secara  eksplisit  bahwa  suatu perbuatan itu kejahatan, maka ia bebas.  Hal ini sesuai dengan azas legalitas (Pasal 1  ayat  1  KUHP)  yang  menyatakan  bahwa “tiada  suatu perbuatan  dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan  yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.” Atau asas ini dikenal dengan sebutan Nullum Delictum Nulla Poena  Sine Praevia Lege Poenali yang artinya tiada delik, tiada
hukuman  tanpa  suatu  peraturan  yang  terlebih  dahulu  menyebut  perbuatan  yang bersangkutan  sebagai  suatu  delik  dan  yang  memuat  suatu  hukuman  yang  dapat dijatuhkan atas delik itu.  Menurut Hermann Mannheim pengertian kejahatan atau delik  sebenarnya  tidak  hanya  tindakan  melanggar  hukum  atau  undang-undang saja,  tetapi    juga  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan conduct  norms , yaitu  tindakan-tindakan  yang bertentangan dengan norma-norma  yang ada dalam masyarakat  walaupun  tindakan  itu  belum dimasukkan  atau  diatur dalam  undang- undang (Moh.  Kemal Darmawan, 1994: 2). Dalam kaitannya dengan  hal tersebut Mannheim  menggunakan  istilah morally  wrong atau deviant  behaviors untuk tindakan  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan  norma-norma  sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang. Kemudian ia menggunakan istilah legally  wrong atau crime untuk  menunjuk  setiap  tindakan  yang  melanggar undang-undang.  Banyak  kasus  atau  perkara  yang  secara  sosiologis  merugikan masyarakat (bila dilihat dari sifat melawan hukum material), namun secara yuridis tidak  melanggar  hukum  (kasus  Adelinlis  yang  bebas  di  pengadilan  Negeri),  dan kasus Ariel dan Luna Maya yang merupakan tantangan buat para penegak hukum, bagaimana kejaksaan mencari dasar hukum untuk menjerat Ariel dan Luna Maya, dan  bagaimana  nantinya  hakim  akan  memutuskan  kasus  ini.  Menurut  hemat penulis upaya yang dilakukan pertama adalah dengan cara aparat penegak hukum menggunakan penafsiran yang luas, seperti yang dipraktekkan oleh Hakim Bismar Siregar.  Hakim  Bismar  Siregar  dalam  kasus  ”Perayu  Gombal”  pada  Pengadilan Tinggi  Medan  Reg.:  144/PID/1983/PT.Mdn  telah  menafsirkan  Pasal  378  KUHP yang  memperluas  pengertian  benda  termasuk  pula  ”kegadisan  seorang  wanita”. Dari  beberapa  metode  penafsiran  yang  ada  (penafsiran  gramatikal,  penafsiran sistematis,  penafsiran  historis,  penafsiran  teleologis  atau  sosiologis,  penafsiran analogis dan lain-lain), memang yang sering menjadi perdebatan para yuris adalah penafsiran  analogis,  yang  terbagi  menjadi  dua  kubu,  yakni  kubu  yang  menerima dan  kubu  yang  menentang  penafsiran  analogi.  Penafsiran  analogi  adalah penafsiran  apabila  terhadap  suatu  perbuatan  yang  pada  saat  dilakukannya  tidak merupakan  tindak  pidana  atau  kejahatan,  diterapkan  ketentuan  hukum  pidana yang  berlaku untuk  tindak  pidana  atau  kejahatan  lain  yang  mempunyai  sifat  atau bentuk  yang  sama  dengan  perbuatan  tersebut,  sehingga  kedua perbuatan  tersebut
dipandang analog satu dengan lainnya (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, tanpa  tahun:  6).  Dalam  praktek  harus  diakui,  sering  dijumpai  bahwa  suatu permasalahan  yang  belum  diatur  dalam  undang-undang  atau  sudah  diatur  tetapi tidak  mengatur  secara  jelas  dan  lengkap.  Sudikno  Mertokusumo  mengatakan bahwa tidak ada hukum atau undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnya atau  jelas  sejelas-jelasnya.  Karena  fungsi  hukum  adalah  untuk  melindungi kepentingan  manusia  dengan  mengatur  seluruh  kegiatan  manusia.  Sedangkan kepentingan  manusia  itu  tidak  terhitung  jumlah  dan  jenisnya,  dan  terus  menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau undang-undangnya tidak jelas atau  tidak  lengkap  harus  dijelaskan  atau  dilengkapi  dengan  menemukan hukumnya (Bambang Sutiyoso, 2009: 150).
Bila kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ada rujukan tentang hal ini. Pasal 14 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 10 ayat (1)  UU.  No. 48 Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 4 ayat  (1)  UU.  No.  48  Tahun  2009    dinyatakan  bahwa    Pengadilan  mengadili menurut  hukum  dengan  tidak  membedakan  orang.  Hukum  ini  dapat  diartikan hukum tertulis (Perundang-undangan) maupun hukum  yang tidak tertulis (hukum adat  atau  kebiasaan).  Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU.  No.  4 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Ketentuan-ketentuan  Pasal  tersebut berkaitan  dengan  Hakim  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan  suatu perkara. Dalam menjalankan tugas tersebut  Hakim  perlu  juga  memperhatikan idee  des  recht ,  yang  meliputi  tiga unsur,  yakni  Kepastian  Hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  secara  proporsional. Bisa  terjadi  suatu  masalah  yang  secara  normatif  jelas  kepastian  hukumnya belumlah  tentu  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Kebalikannya  sesuatu  yang adil belum tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya perlu
direnungkan  pendapat  Bismar  Siregar  yang  menyatakan  bahwa  hakim  harus berani menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang  hidup (living  law), karena  hakim  tidak  semata-mata  menegakkan    aturan formal,  tetapi  harus  juga  menemukan  keadilan  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat.  Thomas  Aquinas  mengatakan  bahwa  esensi  hukum  adalah  keadilan, oleh karena itu hukum yang tidak adil bukanlah hukum (Bambang Sutiyoso, 2009: 152).  Kemudian  Gustav Radbruch  menyatakan  pula  bahwa  tujuan  hukum  adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan itu keadilan harus menempati  posisi  yang pertama  dan  utama  dari  pada  kepastian  dan  kemanfaatan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007: 6).
Kedua dengan  cara  legal  reform.  Cara  ini  dengan  memperbaharui  hukum,  baik dengan cara merevisi undang-undang atau dengan cara mengganti undang-undang yang  sudah tidak sesuai dengan  kondisi masyarakat. Dalam  hukum pidana upaya yang  dilakukan  dengan  kriminalisasi.  Kriminalisasi  dimulai  dengan  pembuatan rancangan  undang  –  undang,  dan  diakhiri  setelah  terbentuknya  undang-undang. Contoh  :  undang  –  undang  lingkungan  hidup,  undang  –  undang  perlindungan konsumen,  UU  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat, Konsep KUHP (dalam proses untuk pengesahan) dan lain-lain.
Dalam  mengkriminalisasikan  perbuatan  harus  dilakukan  secara selektif  dan  evaluatif.  Selektif  artinya  perlu  dipertimbangkan  aspek  –  aspek antara lain (Sudarto, 1986: 36):
a. Perbuatan itu tidak disukai / dibenci karena merugikan masyarakat.
b. Ada  keseimbangan  antara  biaya  dan  hasil  yang  diharapkan  ( cost  and benefit )
c. Kesiapan aparat baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Perbuatan  yang  dikriminalisasi  itu  jangan  sampai  menghambat  cita-cita bangsa.
Evaluatif artinya perbuatan yang telah dikriminalisasi perlu dievaluasi atau  diperbaharui  apakah  masih  cukup  relevan  atau  bermanfaat  bagi masyarakat.  Bila  dipandang  tidak  bermanfaat,  maka  perbuatan  itu  di dekriminalisasi. Contoh  UU (PNPS) No. 11 Tahun 1963 tentang Subversi.
Namun  perlu  diketahui  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  kedua  ini membutuhkan waktu yang lama, tenaga dan pikiran yang tidak ringan serta beaya yang  tidak  sedikit.  Sebagai  contoh  pembaharuan  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  yang  dimulai  tahun  1963  hingga  kini  belum  disahkan  menjadi  undang- undang.

## D.  PENUTUP
Sub-sub  sistem  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  tidak  boleh melaksanakan  kewenangan  yang  ada  sesuai  dengan  kemauannya  atau kepentingannya  sendiri  tanpa  memperhatikan  kepentingan  sub  sistem  yang  lain. Oleh sebab itu perlu koordinasi dan saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan,  yakni  pencegahan  kejahatan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Agar  koordinasi  berjalan  baik  diperlukan  adanya  pengawasan penegakan  hukum  pidana.  Ini  merupakan  tugas  Mahkamah  Agung  yang  secara yuridis  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  samping  itu  bila  kita masih  mempertahankan  sistem  civil  law,  yang  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan kondisi di negara kita, maka para penegak hukum harus berani menafsirkan secara luas  terhadap  undang-undang  yang  ada  demi  mewujudkan  keadilan.  Agar  tidak timbul pro dan kontra dalam penegakan hukum pidana dalam sistem civil law ini, maka  pembaharuan  hukum  pidana  harus  selalu  dilakukan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  1994. Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: CV. Ananta.
_________________.    2001. Masalah  Penegakan  Hukum. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Faal,  M.    1991. Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi. Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita.
Kemal Darmawan, Muhammad. 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Muladi.    1995. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Rasjidi,  Lili  dan  Thania  Rasjidi.  2007. Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Reksodiputro,  Mardjono.    1994. Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Sudarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sutiyoso, Bambang. 2009. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII. Press.
Advokasi KUHP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 48 Tahun 2009).