## Pengaruh Kualitas Auditor Internal dan Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi Di BUMN
Luh Wulan Permatasari 1* , Poppy Sofia Koeswoyo 2 , Cahya Irawady 3 1,2,3) Universitas Padjadjaran Bandung
1) wulanp611@gmail.com , 2) poppysofia_ppa@yahoo.com , 3) cahya.irawady@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 19 Januari 2023 Disetujui : 30 Januari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  at  examining  the  effect  of  quality  of  internal  auditors  and  the  effectiveness  of audit  committees  on  corruption  in  State-Owned  Enterprises  (SOE).  The  quality  of  the  internal auditors is proxied by the  competence (experience, certification, training) and objectivity of the internal  auditors.  Meanwhile,  the  audit  committee  is  proxied  by  size,  independence,  number  of meetings,  and  expertise  of  the  audit  committee.  The  research  method  used  is  a  quantitative method  with  the  type  of  hypothesis  testing  research.  The  population  of  this  study  were  state- owned enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016 - 2020. Sampling used purposive sampling and obtained a sample of 20 companies with a total of 100 observations over 5 years. This study uses secondary data obtained from the company's annual report. The internal auditor  objectivity  and  audit  committee  independence  were  excluded  from  hypothesis  testing, because they have constant values during the year of observation. Simultaneously the quality of internal  auditors  (experience,  certification,  training)  and  audit  committee  effectiveness  (size, number  of  meetings,  expertise)  have  a  significant  negative  effect  on  corruption.  Meanwhile, partially  only  the  experience  of  internal  auditors  has  a  negative  effect  on  corruption.  Internal auditor certification, internal auditor training, audit committee size, number of audit committee meetings, and audit committee expertise have no effect on corruption.
Keywords: Audit committee effectiveness, Corruption, Quality of  Internal Auditors, State-owned Enterprises.

## PENDAHULUAN
Korupsi mengacu pada praktik fraud yang menyalahgunakan posisi kepercayaan atau otoritas seseorang  untuk  melanggar  hukum  demi  keuntungan  pribadi  seseorang  (ACFE,  2016). Transparency  International (TI)  merupakan  sebuah  organisasi  non-Pemerintah  tingkat  global. Setiap  tahun, Transparency  International merilis  hasil  survei  persepsi  publik  terhadap  korupsi dalam  bentuk Corruption  Perceptions  Index (CPI)  ( Transparency  International ,  2021).  CPI Indonesia  turun  tiga  poin  menjadi  37  pada  tahun  2020,  menempatkannya  di  urutan  ke-102  dari 180 negara. Penurunan yang mengkhawatirkan ini terjadi seiring meningkatnya reputasi korupsi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ( Transparency International Indonesia, 2021).
Kasus  korupsi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  kembali  menjadi  sorotan.  Erick Thohir,  Menteri  BUMN,  mengaku  "kaget"  mengetahui  banyak  anggota  partainya  yang  terjerat skandal  korupsi.  Segera  setelah  menjabat  pada  akhir  2019,  Eric  mengungkapkan  ada  159  kasus hukum  yang  tertunda  di  departemennya,  dengan  53  orang  ditetapkan  sebagai  tersangka  (CNN Indonesia, 2021). BRI Dolopo - Cabang Madiun menjadi salah satu lokasi kejadian tersebut. BRI cabang Dolopo-Madiun merugi Rp 2,1 miliar akibat pembobolan 11 dana nasabah oleh pegawai berinisial  RS.  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  Madiun  Bayu  Novrian
Dinata  menyatakan  para  tersangka  memalsukan  buku  rekening  untuk  mencuri  dari  kliennya (Kompas,  2020).  Uang  dari  sumber  ini  digunakan  untuk  taruhan  bola  online  dan  pengeluaran pribadi  lainnya.  Baru  setelah  dua  pelanggan  menyadari  bahwa  tabungan  mereka  telah  hilang, tindakan  RS  terungkap.  Sebelas  kreditur  teridentifikasi  sebagai  calon  korban  RS  setelah dilakukan  audit  internal.  Kasus  lainnya  adalah  Yoan  Putra,  mantan  pegawai  salah  satu  cabang bank  BUMN  Otoritas  Kredit  Kabanjahe  (ADK),  ditangkap  pada  25  Mei  tahun  itu,  2021.  Dia adalah tersangka kasus korupsi senilai Rp 10 miliar (Merdeka, 2021).
Kasus  –  kasus  tersebut  menunjukkan  bagaimana  pegawai  BUMN  dapat  melakukan  korupsi dengan  mudah  dan  merugikan  negara  dengan  angka  yang  besar.  Lantas,  perlu  dipertanyakan bagaimanakah  peran  auditor  internal  dalam  mencegah  korupsi,  sebab  korupsi  seakan  sudah menjadi wabah di kalangan pegawai BUMN. Aparat pengawas internal pemerintah (APIP), yang di dalamnya terdapat auditor internal, memainkan peran penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor publik. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, Irjen, dan Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI).  Auditor  internal  biasanya  adalah  individu  yang  paling bertanggung  jawab  langsung  untuk  mengawasi  operasi  manajemen  sehari-hari  (Prawitt  et  al., 2009).
Auditor  internal  menjalankan  berbagai  fungsi  dalam  perusahaan,  termasuk  audit  terhadap proses  dan  catatan  keuangan  (Prawitt et  al .,  2009).  Auditor  internal  bertanggung  jawab  untuk membantu  manajemen  dalam  memerangi,  menemukan,  dan  menyelidiki fraud dalam  suatu organisasi  (Gamar  &  Djamhuri,  2015).  Auditor  internal  bertanggung  jawab  untuk  melakukan audit  dalam  suatu  organisasi  dan  melaporkan  setiap  temuan  kecurangan  atau  penyimpangan lainnya  kepada  pihak  yang  berwenang  untuk  temuan  lebih  lanjut  (Sanjaya,  2017).  Auditor internal harus terus mengawasi semua proses bisnis selama periode pelaporan untuk menemukan dan melaporkan setiap penyimpangan sesegera mungkin (Anzelya & Kurniawati, 2020).
Selain  auditor  internal,  bagian  yang  tidak  kalah  penting  dalam  mencegah  korupsi  adalah komite  audit.  Komite  Audit  dibentuk  oleh  Dewan  Komisaris  untuk  mendukungnya  dalam menjalankan  tugas  dan  tugasnya,  khususnya  peran  pengawasannya.  Komite  audit  bertugas memastikan  kepatuhan  terhadap  semua  prinsip  akuntansi,  pengendalian  internal,  kerangka pelaporan eksternal, dan kewajiban hukum (Anzelya & Kurniawati, 2020). Komite Audit hanya bertanggung  jawab  kepada  Dewan  Pengawas,  namun  menjalankan  tugasnya  secara  independen dan menyampaikan laporannya sendiri. Komite audit bertanggung jawab untuk menilai efektivitas pekerjaan auditor internal. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada pelaporan yang tidak jelas atau hasil yang miring.
Permasalahan  korupsi  telah  diteliti  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya,  utamanya  yang berkaitan  dengan  peran  auditor  internal  dan  komite  audit  dalam  menurunkan  korupsi.  Shohihah dkk.  (2018)  melakukan  penelitian  di  Kementerian  Agama,  ia  menemukan  bahwa  efektivitas internal audit dapat menurunkan korupsi. Semakin efektif penerapan internal audit, maka semakin menurunkan  korupsi.  Setyawan  dkk.  (2019)  yang  melakukan  penelitian  di  Kementerian Perhubungan menemukan bahwa internal audit berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Semakin  efektif  penerapan  internal  audit,  maka  semakin  meningkatkan  pencegahan  korupsi. Kualitas  audit  internal  (diwakili  oleh  independensi,  kompetensi,  dan  integritas  auditor  internal) memiliki dampak signifikan terhadap korupsi dan membantu memerangi korupsi di sektor publik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibironke (2019) pada organisasi di sektor publik Nigeria. Penelitian  Asiedu  &  Deffor  (2020)  pada  organisasi  sektor  publik  di  Ghana  menemukan  bahwa efektivitas fungsi audit internal dipengaruhi secara negatif oleh korupsi sebanding dengan ukuran dan  independensi  departemen  audit  internal.  Menggunakan  data  dari  analisis  328  perusahaan besar  Amerika,  Gorshunov  et  al.  (2021)  menemukan  bahwa  kehadiran quad-qualified komite audit secara signifikan menurunkan kemungkinan korupsi keuangan dalam bisnis tersebut sebesar 72%.
Auditor internal dan komite audit merupakan garda terdepan dalam BUMN untuk mencegah terjadinya  korupsi.  Auditor  internal  dan  komite  audit  yang  berkualitas  diperlukan  untuk menjalankan  fungsinya  dengan  baik,  sehingga  mampu  mendeteksi  dan  mencegah  terjadinya korupsi.  Semakin  tinggi  kualitas  auditor  internal  dan  komite  audit  di  BUMN,  maka  seharusnya mampu menurunkan korupsi yang terjadi di BUMN.
Di  sebagian  besar  organisasi,  audit  internal  dipandang  sebagai  tim  profesional  terlatih  yang siap  menawarkan  layanan  audit  menggunakan  infrastruktur  yang  tersedia  (Rustendi,  2017). Akibatnya,  kaliber  auditor  internal  sangat  penting  untuk  pencapaian  tujuan  fungsi  itu.  Semakin berkualitas  auditor  internal,  semakin  besar  kemungkinan  mereka  untuk  mendeteksi  kecurangan, sehingga manajemen memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan, khususnya korupsi. Statement  on  Auditing  Standards (SAS)  Nomor  65  mendefinisikan  kualitas  auditor internal  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kompetensi  dan  objektivitas  auditor  internal (AICPA, 1997; Prawitt et al ., 2009).
Peran penting komite audit juga diperlukan dalam melengkapi fungsi auditor internal dalam mencegah  korupsi.  Namun,  efisiensi  kerja  komite  audit  untuk  membatasi  korupsi  lebih  penting daripada  keberadaan  komite  audit  itu  sendiri.  Kualitas  laba  dapat  ditingkatkan  dengan  bantuan komite  audit  yang  efektif  dengan  melakukan  hal-hal  seperti  meninjau  laporan  keuangan, menyetujui kebijakan akuntansi, dan mengomentari serta menyetujui kebijakan tersebut (Hassan, 2013).
Efisiensi pemantauan dan efisiensi komite audit berkurang jika keanggotaannya terlalu kecil. Semakin  besar  komite  audit,  semakin  banyak perhatian  pada  pembukuan yang  dapat membantu mengurangi  praktik  korupsi  (Vafeas,  2005).  Rapat  dewan  yang  lebih  sering  telah  terbukti meningkatkan  efisiensi  oleh  Conger  et  al.  (1998).  Dengan  pertemuan  yang  lebih  sering,  komite audit dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.  Komite  audit  independen  dapat  melakukan  pemantauan  manajemen  yang  lebih menyeluruh,  oleh  karena  itu  independensi  adalah  kualitas  utama  yang  berkontribusi  pada efektivitas fungsi pengawasan (Alzoubi & Selamat, 2012). Selain itu, Alzoubi dan Selamat (2012) mencatat  bahwa  efisiensi  komite  audit  meningkat  ketika  anggotanya  memiliki  latar  belakang keuangan  dan  akuntansi.  Efektivitas  komite  audit  dianggap  meningkat  seiring  dengan menurunnya korupsi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dimana  skor  CPI  Indonesia  tahun  2020  turun  3  skor  daripada tahun  sebelumnya  yang  menunjukkan  persepsi  Indonesia  semakin  korup,  banyaknya  kasus korupsi di pusaran BUMN, serta melihat bagaimana pentingnya peran auditor internal dan komite audit  sebagai  garda  terdepan  dalam  pencegahan  korupsi,  maka  peneliti  merasa  perlu  untuk meneliti  mengenai  peran  auditor  internal  dan  komite  audit  dalam  mencegah  korupsi  di  BUMN. Penelitian  ini  mengangkat  judul  “Pengaruh  Kualitas  Auditor  Internal  dan  Efektivitas  Komite Audit  terhadap  Korupsi  di  BUMN”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana hubungan  korupsi  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan  kualitas  auditor  internal  dan efisiensi komite audit.
Studi  ini  berbeda  dalam  beberapa  hal  penting  dari  studi  serupa  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Pertama,  sejumlah  penelitian  sebelumnya  memanfaatkan  metode  studi  kasus  pada suatu instansi tertentu, seperti penelitian Rajagukguk (2017) yang melakukan studi  kasus di PT. Perkebunan Nusantara IV dan Setyawan dkk. (2019) yang melakukan studi kasus di kantor pusat Kementerian  Perhubungan.  Sedangkan,  penelitian  ini  akan  meneliti  perusahaan-perusahaan BUMN  di  Indonesia  guna  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih  mencerminkan  keadaan BUMN  di  Indonesia.    Kedua,  kompetensi  dan  objektivitas  auditor  internal  berfungsi  sebagai proxy  bagi  auditor  internal.  Sedangkan  efisiensi  komite  audit  dapat  diperkirakan  dari  variabel seperti  ukuran,  frekuensi  pertemuan,  independensi,  dan  tingkat  keahlian.  Laporan  tahunan  akan berfungsi sebagai dasar untuk semua data pengukuran variabel-variabel ini. Ketiga, penelitian ini mengukur  korupsi  berdasarkan  nilai  kerugian  keuangan  negara  pada  perusahaan  BUMN  yang data-datanya diperoleh dari KPK.

## STUDI LITERATUR

## Teori Agensi
Menurut  teori  keagenan,  masalah  keagenan  muncul  ketika  pihak-pihak  dalam  suatu perusahaan  mengejar  tujuan  yang  saling  bertentangan  (tujuan  konflik).  Baik  prinsipal  maupun agen  diasumsikan  sebagai  pemikir  yang  rasional;  akibatnya,  mereka  hanya  memperhatikan kepentingan  terbaik  mereka  sendiri  ( self-interest ),  yang  membuat  mereka  berhati-hati  dalam mengambil risiko yang dapat membahayakan kepentingan tersebut. Korupsi pada sektor BUMN
dapat  dijelaskan  dengan  pendekatan  teori  agensi.  Pemisahan  kepemilikan  dan  pengelolaan BUMN  menimbulkan  konflik  agensi  antara  prinsipal  (negara)  dan  agen  (pegawai  BUMN). Pegawai  BUMN  yang  diberikan  wewenang  untuk  mengelola  BUMN  terkadang  memiliki perbedaan  kepentingan  dengan  prinsipal,  bahkan  seringkali  menyimpang  dari  kepentingan prinsipal.  Ketika seorang individu berperilaku dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri (agen)  dengan  mengorbankan  negara  (prinsipal),  korupsi  terjadi  (Rahayuningtyas  & Setyaningrum, 2017).

## Teori Fraud Triangle
Upaya  pertama  untuk  menjelaskan  sejumlah  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  perilaku fraud adalah  teori fraud  triangle .  Teori  ini  menyimpulkan  tiga  motivasi  seseorang  melakukan kecurangan.  Pertama, pressure ,  kebutuhan  finansial  para  pelaku  tindak fraud sangat  mendesak dan  harus tetap  dirahasiakan.  Kedua, opportunity , yaitu  pelaku fraud melihat  kesempatan untuk melakukan  tindakan  penipuan.  Ketiga, rationalization ,  mereka  yang  melakukan fraud mencari cara untuk merasionalisasikannya dalam kerangka etika yang diterima (Priantara, 2013: 44).

## Teori GONE
Teori GONE (1993) yang dikembangkan oleh Jack Bologne berfungsi sebagai landasan teori untuk  penelitian  ini  tentang  penyebab  perilaku fraud .  Teori  GONE  adalah  penyempurnaan  dari Fraud  Triangle  Theory ,  yang  digunakan  untuk  lebih  memahami  mengapa  orang  korup  terlibat dalam  kegiatan fraud .  Teori  GONE  mengusulkan  bahwa  faktor-faktor  berikut  berkontribusi terhadap  prevalensi  penipuan: Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Greed (keserakahan),  dan Exposes (hukuman  yang  rendah)  (Isgiyata  et  al.,  2018).  Tuanakotta  (2010) menegaskan  bahwa  variabel  individu  yang  terkait  dengan  pelaku  penipuan  meliputi greed dan need . Namun, opportunity dan exposes adalah kategori informasi yang lebih besar yang mungkin dapat diterapkan pada perusahaan mana pun yang telah menjadi korban penipuan.

## Korupsi
Korupsi  mengacu  pada  praktik fraud yang  menyalahgunakan  posisi  kepercayaan  seseorang untuk  melanggar  aturan  dan  peraturan  demi  keuntungan  pribadinya  sendiri  (Rustendi,  2017). Menurut  Umar  yang  dikutip  dalam  (Setyawan  et  al.,  2019),  perilaku  koruptif  dari  pihak  yang berwenang adalah melanggar kepercayaan dari orang yang memberi mereka wewenang tersebut. Korupsi, dalam pengertian hukum, adalah tindakan fraud , dan karenanya merupakan pelanggaran yang dapat dihukum (Rustendi, 2017).

## Kualitas Auditor Internal
Auditor internal harus mengawasi semua operasi perusahaan selama periode pelaporan untuk menemukan  dan  melaporkan  setiap  penyimpangan  sesegera  mungkin  (Anzelya  &  Kurniawati, 2020).  Bahkan  jika  korupsi  tidak  sepenuhnya  diberantas,  korupsi  dapat  dikurangi  secara signifikan  jika  auditor  internal  dapat  melakukan  audit  secara  menyeluruh.  Kualitas  audit  diukur dengan  seberapa  dekat  ia  mematuhi  standar  audit  dan  kontrol  kualitas  yang  ditetapkan,  serta dalam pelaksanan tugasnya memenuhi tanggung jawab profesinya (Susilawati, 2018).

## Efektivitas Komite Audit
Kualitas laba dapat ditingkatkan dengan bantuan komite audit yang efektif dengan melakukan hal-hal  seperti  meninjau  laporan  keuangan,  menyetujui  kebijakan  akuntansi,  dan  mengomentari serta menyetujui kebijakan tersebut (Hassan, 2013). Komite audit yang efektif diharapkan mampu mencegah  manajemen  dalam  melakukan  tindak  kecurangan,  khususnya  korupsi.  Seberapa  baik efektivitas  komite  audit  dapat  diukur  dengan  melihat  karakteristiknya  (Nuresa  &  Hadiprajitno, 2013). Ukuran,  independensi,  frekuensi  pertemuan,  dan  kompetensi  merupakan  karakteristik penting  dari  komite  audit  yang  efektif  (Amin  et  al.,  2018;  Kharashgah  et  al.,  2019;  Nuresa  & Hadiprajitno, 2013; Saleem et al., 2012; Saleem et al., 2016; Vajriyanti dkk., 2016).

## HIPOTESIS Pengaruh Kualitas Auditor Internal terhadap Korupsi
Penelitian  ini menggunakan  pengukuran  Prawit et  al .  (2009)  yang mengadopsi SAS  Nomor 65  untuk  mengukur  kualitas  auditor  internal.  Kompetensi  dan  objektivitas  adalah  dua  kualitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi audit internal. Sementara itu, pengalaman, sertifikasi, dan  pelatihan  auditor  internal  dapat  menjadi  proksi  kompetensi  aktual  mereka.  Auditor  internal membutuhkan  banyak  pengetahuan,  kompetensi,  dan  keterampilan  lainnya  untuk  melaksanakan tugasnya.  Semakin  kompeten  auditor  internal,  semakin  besar  kemungkinan  mereka  untuk mendeteksi  kecurangan  yang  terjadi  dalam  perusahaan,  sehingga  manajemen  memiliki  insentif yang  lebih  kecil  untuk  melakukan  kecurangan,  khususnya  korupsi.  Kompetensi  auditor  internal dapat  dimiliki  melalui  pengalaman,  sertifikasi,  dan  pelatihan  yang  dimiliki  auditor  internal (Prawitt et al. 2009).
Kemampuan  untuk  melihat  suatu  situasi  tanpa  bias  atau  prasangka  adalah  inti  dari objektivitas (IIA, 2016). Ada risiko kejanggalan yang timbul dari konflik kepentingan, yang dapat berdampak  negatif  terhadap  kepercayaan  publik  terhadap  auditor  internal,  proses  audit  internal, dan  seluruh  industri.  Kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  secara  objektif  dapat dikompromikan  ketika  seseorang  memiliki  konflik  kepentingan.  Semakin  objektif  auditor internal,  semakin  besar  kemungkinan  untuk  melaporkan  bukti  kecurangan  yang  ditemukan, sehingga mampu menurunkan korupsi.
Shohihah  dkk.  (2018)  melakukan  penelitian  di  Kementerian  Agama  menemukan  bahwa efektivitas  internal  audit  (yang  diproksikan  dengan  hubungan  auditor  internal  dan  eksternal, independensi,  kompetensi,  serta  dukungan  manajemen)  cenderung  dapat  menurunkan  korupsi. Semakin  efektif  penerapan  internal  audit,  maka  semakin  menurunkan  korupsi.  Kualitas  audit internal  (diwakili  oleh  independensi,  kompetensi,  dan  integritas  auditor  internal)  berdampak signifikan  terhadap  korupsi  dan  dapat  membantu  pemberantasan  korupsi  di  sektor  publik, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ibironke (2019) pada organisasi di sektor publik Nigeria. Mempelajari  organisasi  sektor  publik  di  Ghana,  Asiedu  &  Deffor  (2020)  menemukan  bahwa ukuran  dan  independensi  departemen  audit  internal  proksi  dari  audit  internal  yang  efektif berkorelasi  signifikan  dengan  efektivitas  fungsi  audit  internal  dan  berkorelasi  negatif  dengan pengaruh korupsi.
Hipotesis  penelitian  berikut  disajikan,  yang  didasarkan  pada  teori  dan  temuan  penelitian sebelumnya:
H1.1:  Pengalaman auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi H1.2:  Sertifikasi auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi H1.3:  Pelatihan auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi H1.4:  Objektivitas auditor internal berpengaruh negatif terhadap korupsi

## Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Korupsi
Komite  audit  yang  efektif  dapat  meningkatkan  ketergantungan,  integritas,  dan  objektivitas laporan keuangan dengan melindungi reputasi perusahaan dan kepentingan pemegang sahamnya (Carcello et al., 2002). Komite audit yang efektif harus dapat menghentikan manajemen terlibat dalam penipuan, khususnya korupsi. Salah satu karakteristik utama yang mempengaruhi efisiensi komite audit adalah ukurannya (Saleem et al., 2012). Jika komite audit terlalu kecil, mereka akan kurang mampu memenuhi tugasnya secara efektif dan efisien (Vafeas, 2005). Diharapkan dengan komite audit yang lebih besar, korupsi dapat dikurangi melalui peningkatan pengawasan.
Rapat dewan yang lebih sering telah terbukti meningkatkan efektivitas menurut Conger et al. (1998).  Memiliki  dewan  yang  lebih  terlibat  meningkatkan  kemungkinan  dewan  bertindak  demi kepentingan  terbaik  pemegang  saham  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  memastikan keandalan pelaporan keuangan (Saleem et al., 2012). Semakin sering diadakan rapat komite audit maka pengawasan akan semakin efektif, sehingga korupsi akan semakin rendah.
Meskipun individu independen lebih cenderung tidak memihak dan objektif saat menangani masalah,  tujuan  komite  audit  independen  adalah  untuk  menjaga  kualitas  ini  dalam  laporan  dan rekomendasi  komite  audit  yang  disiapkan  (FCGI,  2002).  Komite  audit  yang  independen diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari kepentingan pihak lain,
sehingga  komite  audit  dapat  melaporkan  setiap  bentuk  kecurangan  yang  ditemukan,  khususnya korupsi.
Anggota  komite  audit  harus  memiliki  keahlian  keuangan  dan  akuntansi  yang  luas.  Komite Audit  bertanggung  jawab  atas  pelaporan  keuangan  perusahaan  dan  memastikan  bahwa  laporan keuangan  yang  dikeluarkan  perusahaan  secara  akurat  mencerminkan  keadaan  keuangan perusahaan.  Menurut  Saleem  et  al.,  menambahkan  anggota  dengan  pengetahuan  di  bidang keuangan  dan  akuntansi  dapat  meningkatkan  efektivitas  komite  audit  (2012).  Keahlian  di  pihak komite audit sangat penting untuk memerangi korupsi.
Gorshunov et  al .  (2021)  melaksanakan  penelitian  pada  328  perusahaan  besar  di  Amerika Serikat,  ia  menemukan  bahwasanya  keberadaan quad-qualified komite  audit  (yang  diproksikan dengan  independensi,  pengalaman directorship dan  keahlian  keuangan, bandwidth ,  serta kepemilikan  saham  komite  audit)  mengurangi  kemungkinan  korupsi  keuangan  di  perusahaan sebesar 72%. Keberadaan komite audit dapat menurunkan korupsi yang terjadi di perusahaan.
Hipotesis  penelitian  berikut  telah  dikembangkan  berdasarkan  literatur  dan  pertimbangan teoretis yang ada:
H2.1:  Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi H2.2:  Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi H2.3:  Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi H2.4:  Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap korupsi
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kerangka pemikiran berikut menggambarkan desain penelitian ini:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Sumber: Data yang Sudah Diolah Oleh Penulis (2022)

## METODE
Objek  penelitian  ini  yaitu  kualitas  auditor  internal,  efektivitas  komite  audit,  dan  tindak korupsi  di  BUMN.  Kompetensi  auditor  internal  (diperoleh  melalui  pengalaman,  sertifikasi,  dan pelatihan auditor internal) dan  objektivitas  auditor internal membentuk  kualitas auditor  internal. Ukuran  komite  audit,  keteraturan  pertemuannya, independensi anggotanya,  dan tingkat  keahlian mereka  semuanya  berperan  dalam  mengukur  efektivitas  komite  audit  secara  keseluruhan. Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif,  artinya  memanfaatkan  data  numerik  dan  menerapkan  analisis statistik  pada  data tersebut  untuk analisisnya. Hypothesis  testing menggambarkan  penelitian ini, yang melihat ke dalam hubungan antara variabel yang berbeda.

## Kualitas Auditor Internal
1) Kompetensi Auditor Internal
(1) Pengalaman Auditor Internal (X 1.1 )
(2) Sertifikasi Auditor Internal (X 1.2 )
(3) Pelatihan Auditor Internal (X 1.3 )
2) Objektivitas Auditor Internal (X 1.4 )
Tindak Korupsi
(Y)
Efektivitas Komite Audit
1) Ukuran Komite Audit (X 2.1 )
2) Jumlah Pertemuan Komite Audit (X 2.2 )
3) Independensi Komite Audit (X 2.3 )
4) Keahlian Komite Audit (X 2.4 )
Untuk  penelitian  ini,  tipe  data  sekunder  digunakan.  Laporan  tahunan  masing-masing perusahaan  BUMN  dan  website  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  digunakan  untuk  menyusun penelitian ini, beserta informasi korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang diperoleh dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Untuk  memahami  topik  ini,  kami  memilih  untuk melakukan  studi  dokumen  untuk  pengumpulan  data.  Data  panel,  juga  dikenal  sebagai pooled data , adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan informasi dari sejumlah besar bisnis selama periode waktu tertentu.
Perusahaan BUMN yang diperdagangkan di BEI antara tahun 2016 sampai 2020 merupakan populasi penelitian. Dua puluh BUMN go public dan tercatat di BEI. Dalam penelitian ini kami memanfaatkan pendekatan non-probability sampling , yakni metode purposive sampling . Seluruh populasi  penelitian  dianggap  sebagai  sampel  karena  memenuhi  semua  persyaratan  pengambilan sampel penelitian. Dua puluh perusahaan menjadi sampel untuk penelitian ini, dengan total 100 pengamatan  dikumpulkan selama  jangka  waktu  lima tahun.  Analisis  data  dilakukan  pada  model regresi penelitian. SPSS 26 digunakan untuk melakukan berbagai analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan, termasuk statistik deskriptif, uji hipotesis klasik, dan regresi.

## HASIL

## Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1 menyajikan hasil statistik deskriptif masing-masing variabel.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Minimum Maksimum Rata-Rata Deviasi Standar KR 100 0,00 12,00 1,53 3,68 PAI 100 1,00 7,00 2,54 1,55 SAI 100 1,00 6,00 1,45 0,94 LAI 100 1,00 66,00 13,55 11,79 OAI 100 1,00 1,00 1,00 0,00 UKA 100 1,00 14,00 4,74 1,98 PKA 100 4,00 73,00 23,34 12,68 IKA 100 1,00 1,00 1,00 0,00 KKA 100 0,00 1,00 0,43 0,21
Sumber: Data diolah, 2022
Bersumber dari statistik deskriptif, kita dapat menyimpulkan bahwasanya rerata biaya korupsi adalah 1,53 rupiah per orang per tahun. Korupsi merugikan negara rata-rata Rp 1,53 per BUMN, terbukti berdampak negatif terhadap anggaran. Korupsi memiliki nilai maksimal Rp12 dan nilai minimal Rp0, dengan standar deviasi Rp3,68. Kerugian keuangan negara terbesar ditopang oleh PT  Bank  Mandiri  Tbk  akibat  korupsi  pada  2018.  Terdapat  skor  rerata  2,54  pada  uji  statistik deskriptif  berdasarkan  pengetahuan  auditor  internal.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwasanya  rerata kepala  auditor  internal  memiliki  pengalaman  2,54  tahun  di  bidangnya.  Pengalaman  auditor internal memiliki angka maksimal senilai 7, angka minimum sejumlah 1, dan deviasi standarnya 1,55. Kepala auditor internal PT Gas Negara Tbk memiliki pengalaman yang paling lama sebagai auditor internal, yakni 7 tahun.
Sertifikasi auditor memiliki rerata 1,45. Data ini mengindikasikan bahwasanya terdapat rata- rata  1,45  sertifikasi  auditor  yang  dipegang  oleh  kepala  auditor  internal.  Skor  maksimum sertifikasi  auditor  internal  adalah  6,  skor  minimum  adalah  1,  dan  standar  deviasi  0,94.  Kepala auditor  internal  PT  Semen  Baturaja  Tbk  memiliki  sertifikasi  yang  paling  banyak  dalam  bidang audit,  yakni  6  sertifikasi.  Selanjutnya,  pelatihan  auditor  internal diketahui  mempunyai  rerata senilai  13,55.  Perihal  tersebut  memperlihatkan  bahwasanya  secara  rerata  auditor  internal  telah mengikuti  pelatihan  audit  sebanyak  14  kali  pelatihan.  Pelatihan  auditor  internal  mempunyai angka  maksimum  senilai  66,  skor  minimum  sebanyak  1,  dan  deviasi  standarnya  11,79.  Auditor internal  PT  Bank  Mandiri  Tbk  pada  tahun  2018  telah  mengikuti  pelatihan  audit  terbesar,  yakni sebanyak 66 kali pelatihan.
Pada ukuran komite audit mempunyai rerata senilai 4,74, yang mengindikaskan bahwasanya secara  rerata  komite  audit  beranggotakan  5  orang.  Ukuran  komite  audit  mempunyai  skor
maksimum 14, angka minimum senilai 1, dengan deviasi standarnya 1,98. Komite audit PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2020 memiliki anggota komite audit terbesar, yakni sebanyak 14 orang. Sedangkan  rerata  jumlah  pertemuan  komite  audit  adalah  23,34  kali.  Perihal  ini  memperlihatkan bahwa  komite  audit  rerata  mengadakan  pertemuan  sebanyak  23  kali.  Rapat  komite  audit terbanyak ialah 73, terendah adalah 4, dan standar deviasi adalah 12,68. PT Krakatau Steel Tbk pada  tahun  2020  melaksanakan  pertemuan  dengan  jumlah  tertinggi,  yakni  73  kali  pertemuan. Keahlian  komite  audit  menunjukkan  angka  rerata  senilai  0,43.  Oleh  karena  itu,  hanya  43% anggota  komite  audit  yang  memiliki  pengalaman  di  bidang  akuntansi,  keuangan,  atau  audit. Keahlian  komite  audit  mempunyai  angka  maksimal  1  atau  100%,  angka  minimum  0,  dengan standar deviasi 0,21. Seluruh anggota komite audit PT Indofarma Tbk pada tahun 2016 memiliki keahlian dalam akuntansi, keuangan dan audit.
Objektivitas  auditor  internal  dan  independensi  komite  audit  menunjukkan  angka  rata-rata, nilai  terbesar  dan  nilai  terkecil  sebesar  1,  sedangkan  deviasi  standar  sebesar  0.  Objektivitas auditor  internal  dan  independensi  komite  audit  pada  semua  perusahaan  sampel  di  semua  tahun memiliki  nilai  yang  konstan,  yakni  1.  Hal  ini  berarti  bahwa,  semua  kepala  auditor  internal melaporkan laporan auditnya kepada komite audit, bukan kepada manajemen serta semua anggota komite  audit  berasal  dari  luar  perusahaan.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  auditor  internal semua  perusahaan  sampel  pada  semua  tahun  telah  objektif,  begitu  pula  dengan  anggota  komite audit  semua  perusahaan  sampel  pada  semua  tahun  telah  independen.  Berdasarkan  nilai  yang konstan  tersebut,  maka  variabel  objektivitas  auditor  internal  dan  independensi  komite  audit dikeluarkan dari pengujian hipotesis.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Kurva  histogram  digunakan  dalam  rangka  memeriksa  normalitas.  Jika  lebar  sisi  kiri  dan kanan kurva histogram sama, residual dalam model regresi terdistribusi secara teratur. Pengujian normalitas  menunjukkan  bahwa  histogram  model  penelitian  simetris  pada  ekstremitas  kiri  dan kanannya.  Sebagian  besar  data  berada  dalam  rentang  rata-rata  yang  relatif  sempit.  Itu  sebabnya kita dapat mengatakan nilai residual model regresi normal terdistribusi secara normal. Gambar 2 terlihat hasil pengujian normalitas yang dilakukan pada model regresi.
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Sumber: Data diolah, 2022

## Uji Multikolinieritas
Untuk  menguji  multikolinearitas  digunakan  pendekatan Variance  Inflation  Factor (VIF). Multikolinearitas  tidak  terjadi  bila  VIF  bernilai  kurang  dari  10.  Dalam  dua  model  regresi, multikolinearitas  diselidiki.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  VIF  <  10  dan  toleransi  >  0,10  benar untuk  semua  variabel  independen.  Akibatnya,  tidak  terdapat  indikasi  multikolinearitas  pada model regresi.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Keterangan Pengalaman auditor internal 0,915 1,093 Tidak ada multikolinieritas Sertifikasi auditor internal 0,906 1,103 Tidak ada multikolinieritas Pelatihan auditor internal 0,782 1,279 Tidak ada multikolinieritas Ukuran komite audit 0,784 1,275 Tidak ada multikolinieritas Jumlah pertemuan komite audit 0,953 1,050 Tidak ada multikolinieritas Keahlian komite audit 0,815 1,227 Tidak ada multikolinieritas Sumber: Data diolah, 2022

## Uji Autokorelasi
Untuk  menguji  autokorelasi,  uji  Durbin-Watson  dilakukan.  Ketika  du<dw<(4-du)  ada, autokorelasi  tidak  ada.  Tabel  4  menampilkan  hasil  pengujian  autokorelasi  yang  menunjukkan bahwa model regresi tidak memperlihatkan adanya autokorelasi.
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen Du Dw 4-du Keterangan Korupsi 1,803 1,934 2,107 Tidak terjadi autokorelasi Sumber: Data diolah, 2022

## Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  Glejser  dilakukan  dalam  rangka  menguji  heteroskedastisitas.  Regresi  variabel independen pada nilai absolut dari residu merupakan uji Glejser. Untuk menjadi homoskedastis, atau  tidak  adanya  gejala  heteroskedastis,  nilai  tanda  harus  melebihi  0,05.  Hasil  pengujian heteroskedastisitas  terlihat dalam Tabel 5; nilai sig pengaruh variabel independen terhadap nilai absolut  variabel  residual  signifikan  secara  statistik  dan  melebihi  alpha  (0,05).  Karena  model regresi tak menunjukkan bukti heteroskedastisitas, maka asumsi homoskedastisitas berlaku.
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel T-hitung  P-value Keterangan Pengalaman auditor internal 2,649 0,009 Tidak signifikan Sertifikasi auditor internal -1,724 0,100 Tidak signifikan Pelatihan auditor internal 1,378 0,219 Tidak signifikan Ukuran komite audit 1,101 0,274 Tidak signifikan Jumlah pertemuan komite audit 1,110 0,068 Tidak signifikan Keahlian komite audit -1,800 0,075 Tidak signifikan
Sumber: Data diolah, 2022

## Analisis Regresi Berganda
Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk menilai signifikansi hubungan antara variabel independen  terhadap  variabel  dependen,  yaitu  pengaruh  pengalaman  auditor  internal  (PAI), sertifikasi  auditor  internal  (SAI),  pelatihan  auditor  internal  (LAI),  ukuran  komite  audit  (UKA), jumlah pertemuan komite audit (PKA), dan keahlian komite audit (KKA) terhadap korupsi (KR).
Uji Model (Uji F)
Kami  melakukan  uji  model,  kadang-kadang  disebut  uji  F,  pada  model  regresi  untuk menyelidiki  dampak  keseluruhan  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji-F ditampilkan  di  Tabel  6;  F-hitung  ialah  2,50,  dan p-value adalah  0,027.  Variabel  pengalaman auditor internal (PAI), sertifikasi auditor internal (SAI), pelatihan auditor internal (LAI), ukuran komite  audit  (UKA),  jumlah  pertemuan  komite  audit  (PKA),  dan  keahlian  komite  audit  (KKA) mempengaruhi secara signifikan terhadap korupsi (KR), terbukti dari p-value lebih rendah dari α (0,027 < 0,050).
Tabel 6. Hasil Uji Model (Uji F) F-hitung p-value F Keterangan 2,500 0,027 Signifikan Sumber: Data diolah, 2022
Uji Parsial (Uji t)
Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengevaluasi hipotesis. Hasil pengujian hipotesis pada model regresi ditampilkan dalam Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t) Variabel Koefisien T Sig. Keterangan Konstanta 2,597 1,418 0,160 Pengalaman auditor internal -0,503 -2,115 0,037 Signifikan (-) Sertifikasi auditor internal -0,444 -1,129 0,262 Tidak Signifikan Pelatihan auditor internal -0,012 -0,354 0,724 Tidak Signifikan Ukuran komite audit -0,289 -1,434 0,155 Tidak Signifikan Jumlah pertemuan komite audit -0,032 -1,116 0,267 Tidak Signifikan Keahlian komite audit -2,830 -1,516 0,133 Tidak Signifikan R square (0,139)
Sumber: Data diolah, 2022
R-Square yang  diperoleh  dari  perhitungan  koefisien  determinasi  senilai  0,139.  Maknanya bahwasanya,  penjelasan  variabel  korupsi  (KR)  sebesar  13,9%  meliputi  pengalaman  auditor internal (PAI), sertifikasi auditor internal (SAI), pelatihan auditor internal (LAI), ukuran komite audit  (UKA),  frekuensi  pertemuan  komite  audit  (PKA),  dan  audit  Komite  Keahlian  (KKA). Sedangkan  variabel  yang  tidak  dimasukkan  dalam  analisis  ini  menyumbang  sisa  86,1%  dari varians. Berikut persamaan regresi berdasarkan Tabel 7:
KR = 2,597 – 0,503PAI - 0,444SAI - 0,012LAI – 0,289UKA – 0,032PKA – 2,830KKA + ℇt..…….…….....…………………………………….(1)
Keterangan:
KR = Korupsi PAI = Pengalaman Auditor Internal SAI = Sertifikasi Auditor Internal LAI = Pelatihan Auditor Internal UKA  = Ukuran Komite Audit
PKA = Jumlah Pertemuan Komite Audit
KKA  = Keahlian Komite Audit ℇt = Error Term
Dengan koefisien regresi -0,503 dan probabilitas senilai -0,037, pengalaman auditor internal berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi.  H1.1  diterima  dikarenakan  probabilitas  lebih  kecil  dari ambang  batas  yang  ditetapkan  alpha  (0,05),  maknanya  pengalaman  auditor  internal  mempunyai pengaruh  negatif  terhadap  korupsi.  Sedangkan  probabilitas  hubungan  sertifikasi  auditor  internal dengan korupsi bernilai 0,262 dan koefisien regresi senilai -0,444. Memiliki arah negatif dan nilai probabilitas lebih tinggi dari alpha (0,05) menyebabkan penolakan terhadap H1.2, yang bermakna korupsi tidak terpengaruh oleh sertifikasi auditor internal.
Pelatihan auditor internal berhubungan negatif dengan korupsi, dengan koefisien regresinya - 0,012  dan  probabilitas  senilai  0,724.  Probabilitas  melebihi  taraf  signifikansi  (alpha  =  0.05), alhasil  hipotesis  H1.3  ditolak;  ini  mengindikasikan  bahwasanya  pelatihan  auditor  internal  tak mempengaruhi  korupsi.  Berikutnya,  pengaruh  ukuran  komite  audit  terhadap  korupsi  adalah negatif karena koefisien regresi senilai -0,289 dengan probabilitasnya  yakni 0,155. H2.1 ditolak ketika probabilitas hasil negatif melebihi tingkat signifikansi (alpha = 0,05). Sederhananya, tidak ada korelasi antara ukuran komite audit dan kejadian korupsi.
Terdapat hubungan negatif antara rapat komite audit dengan korupsi, dengan koefisien regresi senilai -0,032 dengan probabilitasnya -0,267. H2.2 ditolak karena probabilitas ternyata salah lebih besar  dari  tingkat  signifikansi  yang  ditetapkan  oleh  asumsi  pengujian  hipotesis  alpha  (0,05). Akibatnya, tidak ada hubungan antara penurunan korupsi dan frekuensi rapat komite audit. Selain itu, korupsi dipengaruhi secara negatif oleh keterampilan komite audit, dengan koefisien regresi - 2,830  dengan  probabilitas  -0,133.  H2.4  ditolak  karena  arahnya  negatif,  tetapi  probabilitasnya melebihi  tingkat  signifikansi  (alpha  =  0,05).  Korupsi  tidak  terpengaruh  oleh  keahlian  komite audit.

## PEMBAHASAN

## Substansi Proposisi Hipotesis 1
Hipotesis  pertama  menguji  apakah  kompetensi  dan  objektivitas  auditor  internal  memiliki pengaruh terhadap kejadian korupsi di suatu organisasi. Kompetensi auditor internal diproksikan dengan  pengalaman,  sertifikasi,  dan  pelatihan  auditor  internal.  Variabel  objektivitas  auditor internal  dikeluarkan  dari  pengujian  hipotesis,  karena  memiliki  nilai  yang  konstan  pada  semua perusahaan sampel di semua tahun pengamatan.
Pengaruh Pengalaman Auditor Internal terhadap Korupsi (H 1.1 )
Tugas  auditor  internal  antara  lain  melakukan  audit  dalam  suatu  organisasi  dan  melaporkan setiap  temuan  kecurangan  atau  penyimpangan  lainnya  kepada  otoritas  yang  berwenang  untuk temuan lebih lanjut (Sanjaya, 2017). Auditor internal harus terus mengawasi semua proses bisnis selama  periode  pelaporan  untuk  menemukan  dan  melaporkan  setiap  penyimpangan  sesegera mungkin (Anzelya & Kurniawati, 2020). Pengalaman auditor internal dapat dilihat dari seberapa lama  (jumlah  tahun)  seseorang  menjabat  sebagai  auditor  internal.  Semakin  lama  pengalaman auditor  internal  dalam  bidang  audit,  maka  kompetensi  auditor  internal  akan  meningkat  dan semakin  meningkatkan  kemampuan  dalam  mendeteksi  korupsi,  sehingga  dapat  menurunkan korupsi.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hasil  uji  hipotesis  untuk  H1.1,  pengalaman  auditor  internal berbanding terbalik dengan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi menurun seiring bertambahnya  tahun-tahun  yang  dihabiskan  sebagai  auditor  internal.  Auditor  internal  yang berpengalaman  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  subjek  di  bawah  pengawasan karena  mereka  cenderung  melakukan  lebih  banyak  tugas  pemeriksaan  selama  karir  mereka (Ningtyas  et  al.,  2018).  Ketika  seorang  auditor  memiliki  lebih  banyak  pengalaman,  kecurangan lebih mungkin ditangkap karena mereka akan tahu bagaimana menangani situasi yang tidak biasa. Sebaliknya,  saat  seorang  auditor  memiliki  pengalaman  yang  terbatas,  akibatnya kualitas  deteksi kecurangan yang dihasilkan akan menurun (Ningtyas et al., 2018). Ini berarti bahwa auditor yang lebih berpengalaman dapat mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan dengan lebih baik daripada rekan mereka yang kurang berpengalaman.
Korupsi merugikan uang negara, dan jika auditor internal bisa menangkap kecurangan, angka itu bisa turun. Konsisten dengan  temuan Trisna dan Aryanto (2016), serta Ningtyas dkk. (2018) yang menemukan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Iftinan dan Sukarmanto  (2022)  juga  menemukan  bahwa  pengalaman  auditor  mempengaruhi  kemampuan mereka  untuk  mengidentifikasi  kecurangan  laporan  keuangan,  oleh  karena  itu  lebih  banyak pengalaman  berarti  kemampuan  mendeteksi  lebih  besar.  Kemampuan  mendeteksi  kecurangan yang lebih besar akan menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan perusahaan.
Pengaruh Sertifikasi Auditor Internal terhadap Korupsi (H 1.2 )
H1.2 diuji hipotesisnya, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara sertifikasi auditor internal dengan korupsi. Perihal tersebut mengindikasikan bahwasanya, jumlah sertifikasi yang  dimiliki  auditor  internal  tidak  berpengaruh  dalam  menurunkan  tingkat  korupsi.  Sertifikasi yang dimiliki auditor internal menunjukkan kemampuan audit yang mereka miliki. Ada korelasi positif  antara  jumlah  sertifikat  audit  yang  dimiliki  seseorang  dan  kemampuan  seseorang  untuk memberantas  korupsi.  Namun,  penelitian  ini  membantah  hipotesis  bahwa  auditor  internal bersertifikat cenderung tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Sertifikasi yang dimiliki auditor internal menunjukkan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi untuk  menilai  kekuatan  pengendalian  internal,  menentukan  potensi  penipuan,  dan  menemukan contoh-contohnya  harus  ditingkatkan  seiring  dengan  perluasan  keahlian seseorang.  Kemampuan
tersebut yang pada akhirnya akan menurunkan tindak korupsi yang terjadi di perusahaan. Namun, dalam  praktiknya,  kompetensi  auditor  internal  tidak  memengaruhi  kemampuan  mereka  untuk memahami  efektivitas  pengendalian  internal,  mengevaluasi  risiko  kecurangan,  atau mengidentifikasi  kecurangan.  Menurut  studi  oleh  Pambudi  (2016),  tingkat  keahlian  auditor internal  tidak  berpengaruh  pada  kapasitas  mereka  untuk  memahami  efektivitas  pengendalian internal, menilai kemungkinan kecurangan, atau menemukan aktivitas kecurangan.
Sanusi  et  al.  (2015)  berpendapat  bahwa  kemampuan  auditor  dalam  mengevaluasi  risiko kecurangan akan meningkat seiring dengan pengalaman. Latar belakang auditing yang disebutkan di  sini  tentunya  relevan  dengan  topik  fraud.  Dalam  hal  mendeteksi  kecurangan,  kompetensi auditor internal di perusahaan sampel tidak menjadi masalah karena mereka jarang mengerjakan penugasan  terkait  kecurangan.  Mengetahui  cara  menemukan  kecurangan  tidak  terkait  dengan menjadi  auditor  internal  yang  kompeten.  Hal  ini  disebabkan  faktor-faktor  seperti  kecanggihan penipu,  frekuensi  manipulasi,  tingkat  kolusi,  dan  tingkat  senioritas  juga  berperan  dalam  dapat atau tidaknya  mendeteksi penipuan  (Knapp  dan  Knapp,  2001;  Popoola  et  al.,  2015;  Supriyanto, 2014;  Sanusi  et  al.,  2015).  Ini  masuk  akal  mengingat  kesulitan  dalam  mendeteksi  kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif tingkat tinggi dibandingkan dengan anggota staf yang lebih junior. Akibatnya,  menemukan  aktivitas  kecurangan  menjadi  lebih  sulit.  Untuk  berhasil  mencegah, mengidentifikasi, dan menangani penipuan, Popoola et al. (2015) berpendapat bahwa dibutuhkan lebih  dari  sekadar  pemahaman  tentang  laporan  keuangan  yang  diaudit,  standar  pelaporan akuntansi, dan teknologi.
Pengaruh Pelatihan Auditor Internal terhadap Korupsi (H 1.3 )
Peningkatan  kompetensi  auditor  internal  melalui  pemberian  pelatihan-pelatihan  dapat meningkatkan  kualitas  audit  (Susilawati  dan  Atmawinata,  2014).  Semakin  sering  pelatihan- pelatihan  yang  diikuti  auditor  internal,  maka  kompetensi  auditor  internal  akan  meningkat  dan semakin  meningkatkan  kemampuan  dalam  mendeteksi  korupsi,  sehingga  dapat  menurunkan korupsi. Hipotesis H1.3 diuji, dan hasilnya ditemukan bahwasanya pelatihan auditor internal tidak berpengaruh  terhadap  korupsi.  Artinya  jumlah  pelatihan  auditor  internal  tidak  mempengaruhi prevalensi  korupsi.  Kemampuan  yang  lebih  baik  untuk  memerangi  korupsi  dikaitkan  dengan peningkatan pelatihan audit. Namun, penelitian ini membantah hipotesis bahwa pelatihan auditor internal mengarah pada berkurangnya korupsi.
Pelatihan  yang  paling  penting  agar  auditor  internal  memiliki  kemampuan  mendeteksi kecurangan  adalah  pelatihan  mengenai  audit  kecurangan.  Karena  sifat  khusus  pelatihan  audit kecurangan, khususnya di bidang teknologi informasi dan audit investigasi, auditor internal tidak menerima  pelatihan  ekstensif  di  bidang  ini  (Afiani  et  al.,  2019).  Pelatihan  audit  kecurangan biasanya  diberikan  kepada auditor  internal  yang telah lama menjabat sebagai  auditor internal  di suatu  perusahaan.  Sedangkan,  secara  rerata  auditor  internal  pada  perusahaan  sampel  baru menjabat sebagai auditor internal selama 2,5 tahun. Pelatihan – pelatihan yang diberikan kepada auditor internal baru biasanya berupa dasar – dasar audit dan belum sampai ke audit kecurangan. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan tidak dapat menurunkan korupsi, sebab pelatihan yang diberikan bukan ilmu utama untuk mendeteksi kecurangan.

## Substansi Proposisi Hipotesis 2
Hipotesis  kedua  mempertimbangkan  bagaimana  komite  audit  yang  efektif  dapat mempengaruhi  korupsi.  Ukuran  efektivitas  komite  audit  meliputi  ukuran  komite,  independensi, frekuensi pertemuan, dan kedalaman pengalaman. Karena nilai variabel independen komite audit adalah sama untuk semua perusahaan sampel di semua tahun pengamatan, maka tidak digunakan dalam rangka menguji hipotesis.
Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Korupsi (H 2.1 )
Temuan  pengujian  hipotesis  H2.1  menunjukkan  bahwa  ukuran  komite  audit  tidak mempengaruhi  kemungkinan  terjadinya  korupsi.  Ini  menyiratkan  bahwa  memperluas  ukuran komite  audit  tidak  membantu  menyelesaikan  masalah  korupsi.  Efektivitas  komite  audit  dalam mencegah  dan  menghukum  kesalahan  meningkat  sebanding  dengan  jumlah  anggotanya.  Akan tetapi,  studi  ini  membantah  hipotesis  bahwasanya  komite  audit  yang  lebih  besar  kurang  rentan terhadap  korupsi.  Kusumaningsih  dan  Wirajaya  (2017)  menemukan bahwa  ukuran  komite  audit
tidak  mempengaruhi  kejadian  kecurangan,  sehingga  temuan  kami  konsisten  dengan  temuan mereka.
Peningkatan  pengawasan  tidak  dapat  diasumsikan  hanya  karena  ukuran  komite  audit  telah berkembang.  Sebab,  yang  terpenting  adalah  bagaimana  kemampuan  masing  –  masing  anggota komite audit tersebut dalam melakukan pengawasan agar korupsi tidak terjadi. Laporan keuangan perusahaan  diperiksa  oleh  Komite  Audit  untuk  memastikan  laporan  tersebut  menggambarkan situasi  keuangannya  dengan  tepat.  Inilah  sebabnya  mengapa  sangat  penting  bahwa  individu dengan  pengalaman  di  bidang  keuangan  dan  akuntansi  disertakan  dalam  komite  audit.  Alzoubi dan Selamat (2012) mengklaim bahwa komite audit dengan anggota yang memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi lebih berhasil. Dalam survei ini, rata-rata 43% anggota komite audit  kurang  memiliki  kompetensi  di  bidang  akuntansi  dan  keuangan.  Meskipun  komite  audit biasanya terdiri dari lima orang, hanya 43% dari mereka yang memiliki kredensial keuangan atau akuntansi. Oleh karena itu, komite audit yang terlalu besar tidak berpengaruh terhadap efektivitas komite  audit  jika  kapasitasnya  tidak  mencukupi.  Dengan  kata  lain,  peran  komite  audit  menjadi sia-sia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  ukuran  komite  audit  tidak  mempengaruhi  korupsi  di perusahaan BUMN.
Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Korupsi (H 2.2 )
Frekuensi  pertemuan  komite  audit  memiliki  pengaruh  yang  kecil  terhadap  seberapa  umum korupsi,  menurut  pengujian  hipotesis  H2.2.  Ini  menyiratkan  bahwa  sesi  komite  audit  yang dijadwalkan  secara  rutin  tidak  membantu  mengurangi  korupsi.  Lebih  banyak  pertemuan  komite audit  berarti  lebih  banyak  kesempatan  untuk  pengawasan  dan  pengawasan,  yang  keduanya berkontribusi  pada  organisasi  yang  tidak  terlalu  korup.  Namun,  penelitian  ini  membantah hipotesis  bahwa  peningkatan  frekuensi  rapat  komite  audit  akan  mengurangi  kasus  korupsi. Temuan  ini  konsisten  dengan  temuan  Ruchiatna  et  al.  (2020)  bahwasanya  frekuensi  pertemuan komite audit tidak ada kaitannya dengan kejadian kecurangan.
Komite  Audit  wajib  menyampaikan  kepada  Dewan  Komisaris  informasi  sebagai  berikut sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002: a) temuan audit yang dilakukan  oleh  kegiatan  assessment,  Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI),  dan  Auditor  Eksternal untuk  mencegah  pelaksanaan  dan  pelaporan  yang  tidak  tepat;  b)  rekomendasi  untuk meningkatkan sistem pengendalian manajemen perusahaan dan prosedur audit internalnya. Hasil akhir  dari  setiap  pertemuan  yang  dilakukan,  komite  audit  memberikan  rekomendasi  – rekomendasi kepada manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem pengendalian manajemen. Pihak  manajemen  sudah  seharusnya  menindaklanjuti  setiap  rekomendasi  yang  diberikan  komite audit.  Namun,  pertemuan  komite  audit  menjadi  tidak  efektif  karena  anggotanya  gagal menindaklanjuti  rekomendasi  komite  (Ruchiatna  et  al.,  2020).  Pamudji  (2008)  menambahkan bahwa  karena  manajemen  tidak  hadir  dalam  pertemuan  komite  audit,  masalah  pelaporan keuangan  tidak  terselesaikan.  Karena  itulah  tiada  hubungan  antara  peningkatan  frekuensi  rapat komite audit dan pemberantasan korupsi. Rekomendasi komite audit hanya berguna sejauh mana rekomendasi tersebut diimplementasikan oleh manajemen dan dewan komisaris.
Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Korupsi (H 2.4 )
Hasil uji hipotesis H2.4 menunjukkan bahwa korupsi tidak dipengaruhi oleh keahlian komite audit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keahlian  dan  pengetahuan  komite  audit  tidak  berguna  dalam perang  melawan  korupsi.  Pembentukan  komite  audit  dengan  ahli  keuangan  dan  akuntansi  yang berkualitas  yang  memahami  industri  perusahaan  dapat  meningkatkan  upaya  untuk  menghindari korupsi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman komite audit tidak terkait dengan korupsi.  Kami  menemukan  hasil  yang  sejalan  dengan  Utami  et  al.  (2019),  yang  menemukan bahwa keahlian komite audit tidak berdampak pada kecurangan.
Alzoubi dan Selamat (2012) menegaskan bahwa memiliki anggota dengan keahlian di bidang keuangan  dan  akuntansi meningkatkan  efektivitas komite  audit. Menurut penelitian,  hanya  43% anggota komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi. Jumlah yang dapat  dikatakan  terlalu  kecil  untuk  bisa  menciptakan  pengawasan  yang  efektif.  Keahlian  yang kurang  mumpuni  tersebut  menyebabkan  keberadaan  komite  audit  menjadi  tidak  efektif  dalam menurunkan korupsi.
Komite  Audit  bertanggung  jawab  untuk  meninjau  kinerja  Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI) atau auditor internal dan hasil audit mereka. Pada hasil penelitian sebelumnya ditemukan bahwa sertifikasi dan pelatihan auditor internal yang merupakan tolok ukur kompetensi auditor internal tidak  mempengaruhi  penurunan  korupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  auditor  internal  kurang efektif  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  dan  menghasilkan  hasil  yang  bermanfaat  dari  audit yang  mereka  lakukan.  Sehingga,  komite  audit  juga  menjadi  kurang  efektif  dalam  melakukan penilaian terhadap hasil kerja auditor internal tersebut. Dikarenakan keahlian komite audit kurang mumpuni  dalam  mengurangi  korupsi  dan  hasil  audit  auditor  internal  kurang  efektif  dalam melakukannya, maka keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap korupsi.

## KESIMPULAN
Ada 6 temuan dalam penelitian ini. Pertama,  ada korelasi negatif antara korupsi dan tingkat pengalaman  auditor  internal.  Semakin  lama  pengalaman  auditor  internal  dalam  bidang  audit, maka kompetensinya akan meningkat dan semakin meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi korupsi.  Kedua,  sertifikasi  auditor  internal  tidak  berpengaruh  terhadap  korupsi.  Sertifikasi  yang dimiliki  auditor  internal  menunjukkan  kompetensi  yang  dimiliki.  Kemampuan  mereka  untuk mengevaluasi  risiko  kecurangan,  mendeteksi  kecurangan,  dan  memahami  efektivitas pengendalian  internal  tidak  terhalang  oleh  keahlian  ini.  Ketiga,  pelatihan  auditor  internal  tidak berpengaruh  terhadap  korupsi.  Pelatihan-pelatihan  yang  diberikan  kepada  auditor  internal  baru biasanya  berupa  dasar  –  dasar  audit  dan  belum  sampai  ke  audit  kecurangan.  Oleh  karena  itu, pelatihan yang dilakukan tidak dapat menurunkan korupsi, sebab pelatihan yang diberikan bukan ilmu  utama  untuk  mendeteksi  kecurangan.  Keempat,  ukuran  komite  audit  tidak  mempengaruhi korupsi.  Ukuran  komite  audit  yang  besar  bukanlah  jaminan  pengawasan  yang  dijalankan  juga akan meningkat. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana kemampuan masing – masing anggota komite audit tersebut dalam melakukan pengawasan agar korupsi tidak terjadi. Kelima,  Korupsi tidak  berkorelasi  dengan  frekuensi  pertemuan  komite  audit.  Manajemen  dan  dewan  gagal menindaklanjuti  rekomendasi  komite  audit,  sehingga  pertemuan  menjadi  tidak  efektif.  Keenam, keahlian komite audit tidak mempunyai pengaruh pada korupsi. Ini karena keahlian komite audit yang kurang mumpuni dalam menurunkan korupsi, ditambah hasil audit dari auditor internal yang kurang efektif dalam menurunkan korupsi.

## REFERENSI
Afiani,  F.A.,  Latifah,  N.,  dan  Sukanto,  E.  2019.  Skeptisme  Profesional,  Pelatihan  Audit Kecurangan,  Pengalaman  Audit  dan  Kemampuan  Auditor  dalam  Mendeteksi  Kecurangan pada  Inspektorat  Kota  dan  Kabupaten  di  Jawa  Tengah. Prosiding  Mahasiswa  Seminar Nasional Unimus , 2, 564-571.
Amin, A., Lukviarman, N., Suhardjanto, D., & Setiany, E. 2018. Audit Committee Characteristics and  Audit  Earnings  Quality:  Empirical  Evidence  of  the  Company  with  Concentrated Ownership. Review of Integrative Business and Economics Research , 7(1), 18-33. Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. 2017. Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function:  Evidence  from  the  Ghanaian  Public  Sector. International  Journal  of  Auditing , 21(1), 82-99.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners.  2016 .  Report  to  The  Nation  on  Occupational  Fraud and Abuse . USA: Association of Certified Fraud Examiners.
Alzoubi,  S.  &  Selamat,  M.  2012.  The  Effectiveness  of  Corporate  Governance  Mechanisms  on Constraining  Earning  Management:  Literature  Review  and  Proposed  Framework. International Journal of Global Business , 5(1), 17-35.
Anzelya,  Y.  &  Kurniawati.  2020.  Pengaruh  Efektivitas  Komite  Audit,  Kualitas  Internal  dan Eksternal Audit terhadap Manajemen Laba Riil. Jurnal Online Insan Akuntan, 5(1), 99-112. American  Institute  of  Certified  Public  Accountants.  1997.  AICPA  Proffesional  Standards:  U.S Auditing  Standards  as  of  June  1,1997.  New  York:  American  Institute  of  Certified  Public Accountants.
Carcello,  J.,  Hermanson,  D.,  Neal,  T., &  Riley,  R.  2002.  Board  Characteristics  and  Audit  Fees. Contemporary Accounting Research , 19(3), 365-284
CNN  Indonesia.  2021.  Erick  Thohir:  Ada  159  Kasus  Korupsi  di  Kementerian  BUMN.  Melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210302105027-92-612537/erick-thohir-ada-159- kasus-korupsi-di-kementerian-bumn
Conger,  J.,  Finegold,  D.  &  Lawler,  E.  1998.  Appraising  Boardroom  Performance. Harvard Business Review , 76(1), 136-148.
Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia.  2002. Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) . Jakarta: FCGI. Gamar, N. & Djamhuri, A. 2015. Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(1), 107-123.
Gorshunov, M., Armenakis, A., Harris, S., & Walker, H. 2021. Quad-Qualified Audit Committee Director:  Implications  for  Monitoring  and  Reducing  Financial  Corruption. Journal  of Corporate Finance , 66, 1-14.
Hassan,  S.  2013.  Financial  Reporting  Quality,  Does  Monitoring  Characteristics  Matter?  An Empirical Analysis of Nigerian Manufacturing Sector. The Business & Management Review . 3(2), 147-161.
Ibironke, E. 2019. Effect of Internal Audit Quality on Corruption in Nigeria Public Sector. Amity Journal of Corporate Governance, 4(1), 1-14.
Iftinan, S.H. dan Sukarmanto, E. 2022. Pengaruh Pengalaman Auditor dan Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi (JRA) , 2(1), 1-8. Indonesian  Institute  of  Audit  Committee.  2022.  Tentang  Komite  Audit.  Melalui https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/.
Isgiyata,  T.,  Indayani,  &  Budiyoni,  E.  2018.  Studi  Tentang  Teori  GONE  dan  Pengaruhnya Terhadap  Fraud  Dengan  Idealisme  Pimpinan  Sebagai  Variabel  Moderasi:  Studi  Pada Pengadaan  Barang/Jasa  di  Pemerintahan. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  dan  Bisnis ,  5(1),  31- 42.
Knapp,  C.A.  dan  Knapp,  M.C.  2001.  The  Effects  of  Experience  and  Explicit  Fraud  Risk Assessment in Detecting Fraud with Analytical Procedures. Accounting, Organizations and Society , 26, 25-37.
Kharashgah, K., Amran, N., & Ishak, R. 2019. The Impact of Audit Committee Characteristics on Real  Earnings  Management:  Evidence  from  Jordan. International  Journal  of  Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , 9(4), 84-97.
Kompas. 2020. Pegawai Bank BUMN Korupsi Rp 2,1 M Untuk Judi Bola Online, Ambil Uang
11 Nasabah Sedikit Demi Sedikit. Melalui
https://regional.kompas.com/read/2020/09/22/14582961/pegawai-bank-bumn-korupsi-rp-21- m-untuk-judi-bola-online-ambil-uang-11?page=all
Kusumaningsih,  K.U.  dan  Wirajaya,  I.G.A.  2017.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tindak Kecurangan  di  Perusahaan  Perbankan. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana ,  19(3), 1832-1860.
Merdeka. 2021. Rugikan Negara Rp 10 Miliar, Mantan Pegawai Bank BUMN Cabang Kabanjahe Ditangkap. Melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/rugikan-negara-rp10-miliar- mantan-pegawai-bri-cabang-kabanjahe-ditangkap.html
Ningtyas,  I.,  Delamat,  H.,  dan  Yuniartie,  E.  2018.  Pengaruh  Pengalaman,  Keahlian,  dan Skeptisisme  Profesional  Terhadap  Pendeteksian  Kecurangan  (Studi  Empiris  pada  BPK  RI Perwakilan  Sumatera  Selatan). Akuntabilitas:  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Akuntansi , 12(2), 113-124.
Nuresa,  A.  &  Hadiprajitno,  B.  2013.  Pengaruh  Efektivitas  Komite  Audit  Terhadap  Financial Distress. Diponegoro Journal of Accounting , 2(2), 1-10.
Pambudi,  T.  2016.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kemampuan  Auditor  dalam  Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada Auditor Internal di Perguruan Tinggi BLU dan BH di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi . Universitas Negeri Semarang.
Pamudji,  S.  dan  Trihartati,  A.  2008.  Pengaruh  Independensi  dan  Efektivitas  Komite  Audit Terhadap  Manajemen  Laba  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di BEI). Jurnal Akuntansi dan Auditing , 6(1), 38-54.
Popoola, O.M.J., Ayoib, B.C.A., dan Rose, S.S. 2015. An Empirical Investigation of Fraud Risk Assessment  and  Knowledge  Requirement  on  Fraud  Related  Problem  Representation  in Nigeria. Accounting Research Journal , 28(1), 78-97.
Prawitt, D., Smith, J., & Wood, D. 2009. Internal Audit Quality and Earnings Management. The Accounting Review , 84(4), 1255-1280.
Priantara, D. 2013. Fraud Auditing & Investigation . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rahayuningtyas,  D.  &  Setyaningrum,  D.  2017.  Pengaruh  Tata  Kelola  dan  E-Government Terhadap Korupsi. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 1(4),
Rajagukguk,  T.  2017.  Pengaruh  Internal  Audit  dan  Pencegahan  Fraud  Terhadap  Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV). Riset & Jurnal Akuntansi , 1(1), 8-21.
Ruchiatna,  G.,  Midiastuty,  P.P.,  dan  Suranta,  E.  2020.  Pengaruh  Karakteristik  Komite  Audit Terhadap  Fraudulent  Reporting  (The  Effect  of  Audit  Committee  on  Fraudulent  Financial Reporting ). Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman) , 1(4), 255-264.
Rustendi,  T.  2017.  Peran  Audit  Internal  dalam  Memerangi  Korupsi  (Upaya  Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). Jurnal Akuntansi , 12(2), 111-126.
Saleem  F.,  Alifiah,  M.,  &  Tahir,  M.  2016.  The  Effectiveness  of  Monitoring  Mechanisms  for Constraining  Earnings  Management:  A  Literature  Survey  for  a  Conceptual  Framework. International Journal of Economics and Financial Issues , 6(S3), 209-214. Sanjaya,  A.  2017.  Pengaruh  Skeptisisme  Profesional,  Independensi,  Kompetensi,  Pelatihan Auditor,  dan  Resiko  Audit  Terhadap  Tanggung  Jawab  Auditor  dalam  Mendeteksi Kecurangan. Jurnal Akuntansi Bisnis , 15(1), 41-55.
Sanusi, Z.M., Nurliyana, H.K., dan Amilin, M. 2015. An Evaluation of Client’s Fraud Reasoning Motives  in  Assessing  Fraud  Risk:  From  Perspective  of  External  and  Internal  Auditor. International Accounting and Business Conference .
Setyawan,  E.,  Rustiani,  D.,  Nawazir,  N.,  Marcelina,  S.,  Phang,  V.,  Lumanaw,  N.,  Erikson,  & Umar,  H.    2019.  Pengaruh  SPIP  dan  Efektivitas  Internal  Audit  Terhadap  Pencegahan Korupsi  dengan  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Sebagai  Variabel  Intervening (Studi  Pada  Kantor  Pusat  Kementerian  Perhubungan ).  Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar 2019 Buku 2 , 291-298.
Shohihah,  I.,  Djamhuri,  A.,  &  Purwanti,  L.  2018.  Determinants  of  Internal  Audit  Effectiveness and Implication on Corruption Prevention in The Religious Ministry. Wacana , 21(1), 1-14. Supriyanto.  2014.  Pengaruh  Beban  Kerja,  Pengalaman  Audit,  Tipe  Kepribadian,  dan  Skeptisme Profesional  terhadap  Kemampuan  Auditor  dalam  Mendeteksi  Kecurangan:  Studi  Empiris pada  Kantor  Akuntan  Publik  di  Kota  Solo  dan  Yogyakarta. Skripsi .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Susilawati & Atmawinata, M. 2014. Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap  Kualitas  Audit:  Studi  Pada  Inspektorat  Propinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Etikonomi , 13(2), 190-210.
Transparency International. 2021. The ABCS of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is Calculated. Melalui https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated Transparency  International  Indonesia.  2021.  Indeks  Persepsi  Korupsi  2020:  Korupsi,  Respons Covid-19  dan  Kemunduran  Demokrasi.  Melalui  https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi- 2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/
Tuanakotta, T.M. 2010. Audit Forensik dan Audit Investigatif . Jakarta: Salemba Empat.
Utami,  L.,  Handajani,  L.,  dan  Hermanto.  Efektivitas  Komite  Audit  dan  Audit  Internal  terhadap Kasus  Kecurangan  dengan  Whistleblowing  System  sebagai  Variabel  Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 26(2), 1570-1600.
Vafeas,  N.  2005.  Audit  Committees,  Boards,  and  the  Quality  of  Reported  Earnings. Contemporary Accounting Research , 22(4), 1093-1122.
Vajriyanti,  E.,  Subekti,  I.,  &  Ghofar,  A.  2016.  Pengaruh  Mekanisme  Komite  Audit  Terhadap Manajemen Laba: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Melakukan Manajemen Laba Untuk Menghindari Kerugian. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 6(1), 801-810.