Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257

## Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating

## Baihaqi Ammy
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baihaqiammy@umsu.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 30 Oktober 2022 Disetujui
: 4 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of the motor vehicle tax bleaching program, the  exemption  of  transfer  of  name  duties  and  the  quality  of  tax  services  on  the  compliance  of motor vehicle taxpayers with tax socialization as a moderating variable. The research approach used in this study is associative.  The  sampling  technique used is incidental sampling. Data was collected  by  distributing  questionnaires  to  motorized  vehicle  taxpayers  registered.  The  data analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression, t- test,  f-test,  coefficient  of  determination,  and  moderating  regression  analysis.  The  results  of  this study indicate the motor vehicle tax whitening program has a significant effect on the compliance of motor vehicle taxpayers. The exemption from the transfer of title (BBN) for motorized vehicles has  a  significant  effect  on  the  compliance  of  motorized  vehicle  taxpayers.  The  quality  of  tax services  has  a  significant  effect  on  the  compliance  of  motorized  vehicle  taxpayers.  The  motor vehicle  tax  whitening  program,  the  exemption  of  transfer  fees  for  motorized  vehicles,  and  the quality  of  tax  services  collectively  affect  the  compliance  of  motorized  vehicle  taxpayers.  The motor  vehicle  tax  whitening  program,  exemption  from  transfer  fees  for  motorized  vehicles,  and the  quality  of  tax  services  with  tax  socialization  as  a  moderating  variable  simultaneously  affect the compliance of motorized vehicle taxpayers.
Keywords : Exemption of Transfer of Name Duties, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax Whitening Program, Quality of Tax Services, Tax Socialization

## PENDAHULUAN
Pembangunan daerah merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah  yang  memberikan  kontribusi  bagi  pendapatan  daerah  dan  membiayai  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  untuk  kepentingan  masyarakat.  Untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah dan  terlaksananya  pembangunan  daerah  maka  hal  yang  dilakukan  adalah  dengan  memanfaatkan peraturan  pemerintah  yaitu  mewajibkan  semua  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Berikut  ini  adalah  data  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  pada  Badan  dan  Pengelolaan  Pajak  dan Retribusi Daerah UPT. Samsat Medan Utara.
Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017 - 2021
Tahun Target Realisasi Persentase (%) Capaian PKB BBNKB PKB BBNKB PKB BBN KB
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257
2017  908.839.516.022  1.020.823.419.924  969.666.337.952  1.117.760.457.858  106,70 109,50 2018  925.217.875.766  1.071.477.602.198 1.038.399.521.426 1.314.857.782.755  112,23 122,71 2019  986.734.852.737  1.267.881.405.139  963.924.065.599  1.179.894.662.034  97,69 93,06 2020  1.000.755.615.361  819.218.450.721  1.027.643.719.890  791.176.863.224 102,69 96,58 2021  1.126.755.455.556 1.093.343.875.202 1.131.646.760.992 1.176.893.489.496  100,43 107,64
Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi PKB yang tidak mencapai target terjadi  pada  tahun  2019  persentasenya  hanya  97,69  %  untuk  penerimaan  BBNKB  yang  tidak mencapai dari target yang ditentukan terjadi pada tahun 2019 dengan 93,06 % dan 2020 dengan 96,58  %,  dari  penerimaan  PKB  dari  tahun  2020  hingga  tahun  2021  dapat  dilihat  hanya sedikit  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  teori  (Samsudin,  2020)  yang menyatakan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Demikian  pula  dengan  Kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap  tahunnya  pasti  akan  terus  meningkat  sehingga diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  juga meningkat (Bintary, 2020).
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  ditingkatkan  dengan  adanya  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  (Widajantie  &  Anwar,  2020).  Penghapusan  sanksi  administratif  pajak  kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Masyarakat  menyebut  hal  ini  dengan  istilah  Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Setiawan, 2017). Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan  identitas  kepemilikan  baru,  karena  dalam  program  ini  sanksi  administrasi  yang  ada pada proses balik nama kendaraan bermotor dihapuskan (Yulitiawati & Meliya, 2021). Demikian pula penelitian  yang  dilakukan  (Rahayu  &  Amirah,  2018)  menyatakan  bahwa  Pembebasan  bea balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Menurut  (Widajantie  &  Anwar,  2020),  Pelayanan  petugas  juga  berperan penting  dalam  ketaatan  pajak.  Pelayanan  adalah  cara  petugas  menolong,  mengelola,  atau menyediakan  semua  kebutuhan  yang  diperlukan  wajib  pajak.  Pelayanan  pajak  ( tax  service ) bertujuan  untuk  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  dan  kepastian  bagi  Wajib  Pajak  dalam pemenuhan  kewajiban  dan  haknya  di  dalam  bidang  perpajakan.  Strategi  pelayanan  diterapkan untuk membentuk  persepsi  masyarakat  yang  positif  tentang  pajak  dalam  sistem  self  assessment yang  berorientasi  kepada  kepuasan  Wajib  Pajak  ( taxpayer’s  satisfaction ).  Melalui  kepuasan Wajib  Pajak  atas  pelayanan  yang diperolehnya  dapat  mendorongnya  untuk  membayar  pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak (Najib, 2015). Demikian pula menurut  (Yanti,  2018)  dalam  penelitian  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  (Rahayu  &  Amirah,  2018)  menyatakan bahwa  Pemutihan pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  dan  sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  (Saputra  et  al.,  2022)  menyatakan  bahwa  Tunggakan  pajak kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  kendaraan  yang  telah  melewati  masa  jatuh  tempo. Sehingga  dengan  adanya  kebijakan  pemutihan  dengan  keringanan  yang  diberikan  masyarakat lebih cenderung untuk  membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  akan  pentingnya membayar  pajak.  Dengan  sosialisasi  perpajakan  ini  masyarakat  menjadi  mengerti  dan  paham tentang  manfaat  membayar  pajak  serta  sanksi  jika  tidak  membayar  pajak.  Sehingga  dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak akan meningkat (Winerungan, 2012). Hal ini  juga  sejalan  dengan  Penelitian  Purba  (2016)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan  menurut  (Dzulfitriah  &  Saepulloh,  2022)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa  variabel  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Begitu  juga  dengan  (Meifari,  2020)  menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus. Demikian pula menurut (Yanti, 2018)  dalam  penelitian  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Pelayanan  yang  berkualitas membuat  wajib  pajak  patuh  dalam  membayar  pajak.  Perasaan  senang  dan  puas  atas  pelayanan yang  diberikan  dapat  memicu  motivasi  dan  kepatuhan  bagi  wajib  pajak  yang  akhirnya  dapat meningkatkan penerimaan (Meifari, 2020).

## STUDI LITERATUR

## Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2014 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut  dengan  pembebasan  sanksi  administratif  merupakan  pembebasan  terhadap  sanksi administratif  pajak  kendaraan  bermotor  yang  mengalami  keterlambatan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor.  (Ferry & Sri, 2020), mengatakan bahwa penghindaran pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang  untuk  membersihkan  wajib  pajak  yang  telah  gagal  memenuhi  kewajiban  pajak kendaraan  mereka  dengan  tidak  membayar  atau  membebaskan  tunggakan  untuk  jangka  waktu tertentu.  Pemutihan  dianggap  sebagai  kesempatan  bagi  warga  untuk  membayar  pajak kendaraannya tanpa membayar denda.

## Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Menurut Peraturan Gubernur Pasal 1  Nomor 20  menjelaskan Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  warisan  atau  pemasukan  ke  dalam  badan  usaha.  Pembebasan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas  pemilik  baru  berubah,  karena  program  ini  memiliki  sanksi  administrasi  dalam  proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor di hapuskan (Yulitiawati & Meliya, 2021).

## Kualitas Pelayanan Pajak
Menurut (Tjiptono & Chandra, 2011) kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. menyesuaikan dengan  harapan  pelanggan.  Menurut  (Widajantie  &  Anwar,  2020)  petugas  pelayanan  juga berperan  penting  dalam  kewajiban  perpajakan.  Pelayanan  adalah  cara  pejabat  untuk  membantu, mengurus  atau  memenuhi  segala  kebutuhan  wajib  pajak.  Terwujudnya  pelayanan  prima  dapat menciptakan  kepuasan  di  kalangan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak

## Sosialisasi Perpajakan
Menurut  (Widnyani  &  Suardana,  2016)  Sosialisasi  perpajakan  menurut  sosialisasi perpajakan,  merupakan  percobaan  yang  dapat  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  kewajiban perpajakan  bagi  pembangunan  daerah.  Hasil  Penelitian  (Rahayu  &  Amirah,  2018)  dan (Widajantie  &  Anwar,  2020)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Dengan  adanya  sosialisasi  perpajakan  yang  di lakukan  akan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pajak  dan  program-program yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mempermudah  pembayaran  pajak  kendaraan  kepada masyarakat.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan  diperkenalkannya  self  assessment  system  maka  pengetahuan  perpajakan  yang memadai  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dimiliki  Wajib  Pajak  agar  dapat  memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus disosialisasikan secara luas dan lengkap (Hafsah, 2012).

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2012) mengatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Tempat  pelaksanaan  Penelitian  ini  adalah  di  UPT.  Samsat  Medan  Utara.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner/angket.
Populasi dalam penelitian  ini adalah  wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Medan  Utara.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah  salah  satu  teknik  yang  sering  digunakan  dalam penelitian,  jadi  dapat  dikatakan  purposive  sampling  adalah  pengambilan  sampel  secara  sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah wajib pajak berjumlah 889.430, maka sampel pada penelitian ini adalah 100 responden.

## HASIL

## Uji Normalitas
Tujuan  dilakukannya  uji  normalitas  tentu  saja  untuk  mengetahui  apakah  suatu  variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti  mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama.  Jadi  uji  normalitas  pada  dasarnya  melakukan  perbandingan  antara  data  yang  kita  miliki dengan  berdistribusi  normal  yang  memiliki  mean  dan  standar  deviasi  yang  sama  dengan  data. Untuk  mengetahui  apakah  data  penelitian  ini  memiliki  normal  atau  tidak  bisa  melihat  dari  uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak.
Tabel Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,99857440 Most Extreme Differences  Absolute ,073 Positive ,073 Negative -,063 Test Statistic ,073 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d Monte Carlo Sig. (2-tailed)  Sig. ,629 e 99% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound ,617 ,642
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Dari  tabel  dapat  dilihat  signifikansi  nilai  data  kolmogorov-smirnov yang  diatas  tingkat kepercayaan 0,05% yaitu sebesar 0,20% yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan sudah layak diteliti. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal.

## Gambar Grafik P-P Plot
Pada grafik gambar menjelaskan bahwa analisis grafik P-P  Plot berguna untuk mengetahui apakah  model  regresi  berdistribusi  normal  atau tidak  berdistribusi  normal.  Terlihat  titik-titik  di grafik  normal  plot  yang  menyebar  tidak  jauh  disekitar  garis  diagonal,  dari  grafik  normal  plot diatas  disimpulkan  bahwa  model  regresi  berdistribusi  normal  dan  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.

## Uji Multikolineritas
Uji Multikolineritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Untuk  mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas  dalam  model  regresi  dapat  dilihat dari Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Data yang bebas multikolonieritas adalah yang memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Berikut adalah hasil dari uji multikolonieritas.

## Tabel Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t Sig. Collinearity Statistics Model B Std. Error Tolerance VIF 1 (Constant) 9,632 3,317 2,904  ,005 Program pemutihan pajak  ,253  ,084 ,222 2,989  ,004 ,956 1,046 Pembebasan bea balik nama ,622  ,095 ,483 6,541  ,000 ,963 1,039 Kualitas pelayanan pajak ,234  ,107 ,164 2,181  ,032 ,925 1,081 Sosialisasi perpajakan -,386 ,062 -,471 - 6,234 ,000 ,919 1,088
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, dapat dilihat nilai Tolerance untuk semua variabel memiliki  nilai  >0,10  dan  nilai  VIF  <10  ,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas  dalam  penelitian  ini,  sehingga  data  dilakukan  baik  dan  dapat  digunakan  untuk pengujian selanjutnya.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  cara  melihat  grafik  Scatterplot  yang disajikan  yang  terdapat  pada  Gambar  di  bawah,  terlihat  titiktitik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada  sumbu  Y.  Hal  ini  berarti  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot berikut ini :

## Gambar Uji Heteroskedastisitas
Gambar  di  atas,  memperlihatkan  titik-titik  dihasilkan  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk  pola  atau  garis  tertentu  dan  titik-titik  tersebut  tersebar  diatas  dan  dibawah  angka  0 pada  sumbu  Y.  Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  model  regresi  ini  bebas  dari  masalah heterokedastisitas.

## Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel  penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji statistik t dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel Hasil Uji t Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta T Sig. Model B Std. Error 1  (Constant) 4,314 3,786 1,139  ,257 Program pemutihan pajak ,329 ,099 ,288 3,328  ,001 Pembebasan bea balik nama ,644 ,112 ,501 5,743  ,000 Kualitas pelayanan pajak ,070 ,123 ,049 ,568  ,571
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Nilai signifikan  0.001  (Sig  0.001<α0.05) dan thitung>ttabel  (3,328>1,66). Maka dapat di simpulkan  bahwa  variabel  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Nilai  Signifikan  0.000  (Sig 0.000<α0.05)  dan  t hitung >t tabel (5,743>1,66).  maka  H0  ditolak,  sehingga  Pembebasan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Nilai  signifikan  0.571  (Sig  0.571>α0.05)  dan  t hitung >t tabel (0,568<1,66).  Dengan demikian,  maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  variabel  kualitas  pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji  simultan  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  secara  simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square  F Sig. 1 Regression 235,423 3 78,474 13,520 ,000 b Residual 557,217 96 5,804 Total 792,640 99 a.
Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
b. Predictors:  (Constant),  Kualitas  pelayanan  pajak,  Program  pemutihan  pajak,  Pembebasan bea balik nama
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Berdasarkan  hasil  uji  f  diatas  nilai  signifikasi  0,000  (Sig.0,000<α0.05)  F hitung >  F tabel (13,520>2,466),  dengan  demikian  Program  Pemutihan  Pajak  kendaraan  Bermotor,  Pembebasan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  kualitas  pelayanan  pajak  secara  bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Uji Koefisien Determinan (R 2 ) Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  menunjukan  persentase  pengaruh  semua  variabel  independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.
Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,708 a ,501 ,480 2,040
a. Predictors:  (Constant),  Sosialisasi  perpajakan,  Pembebasan  bea  balik  nama,  Program pemutihan pajak, Kualitas pelayanan pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Dari hasil uji Adjusted R Square dapat dilihat bahwa 0,480 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  kualitas  pelayanan  pajak  sebesar  48  %  untuk  mempengaruhi variabel kepatuhan wajib  pajak sisanya 52 % dipengaruhi oleh faktor lain  yang  tidak dijelaskan penulis.

## Uji Moderated Regression Analysis (MRA)
Dalam  uji  MRA  digunakan  pendekatan  analitik  yang  mempertahankan  integritas  sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi.
Tabel Hasil Uji Moderated Regression Analiysis Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t Sig. Model B Std. Error 1 (Constant) 6,483 3,181 2,038  ,044 Program pemutihan pajak 1,670 ,389 1,465 4,293  ,000 Pembebasan bea balik nama -,315 ,335 -,245 -,940  ,350 Kualitas pelayanan pajak -,063 ,433 -,045 -,146  ,884 Program pemutihan pajak Sosialisasi perpajakan -,085 ,023 -2,198 - 3,684 ,000 Pembebasan bea balik nama Sosialisasi perpajakan ,050 ,019 1,433 2,638  ,010 Kualitas pelayanan pajak Sosialisasi perpajakan ,013 ,026 ,383 ,507  ,613
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 2022
Diketahui  nilai  signifikan  variabel  interaksi  antara  program  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  dengan  sosialisasi  perpajakan  sebesar  0,00<0.05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh program pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. nilai signifikan variabel  interaksi  antara  pembebasan  bea  balik  nama  dengan  sosialisasi  perpajakan  sebesar 0,010<0.05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan  mampu  memoderasi
pengaruh  pemebebaasan  bea  balik  nama  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  nilai  signifikan  variabel  interaksi  antara  kualitas  pelayanan  pajak  dengan  sosialisasi perpajakan  sebesar  0,613>0.05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  sosialisasi  perpajakan tidak mampu memoderasi  pengaruh  kualitas pelayanan  pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  memperoleh  hasil  H0  ditolak dan H1 diterima sehingga Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terdaftar  di  UPT.  Samsat  Medan Utara  yang  ditunjukan  dengan  hasil  uji  t  memperoleh  nilai  signifikan  sebesar  0.001  (Sig 0.001<α0.05)  dan  nilai  t hitung >  t tabel (3,328>1,66).  Semakin  tinggi  tingkat  Program  Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh UPT. Samsat Medan Utara maka akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan  uji  hipotesis  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Rahayu  &  Amirah,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  Program  Pemutihan  Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  pembebasan  bea  balik  nama  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  ini  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar 0.000 (Sig 0.000<α0.05) dan t hitung > t t abel (5,743>1,66), sehingga H0 ditolak dan H2 diterima yang artinya pembebasan bea balik nama  kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor  pada  UPT.  Samsat  Medan  Utara.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  (Yulitiawati  &  Meliya,  2021)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh signifikan  antara  pembebasan  bea  balik nama  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  ini  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar 0.571  (Sig  0.571>0.05)  dan  t hitung >t t abel (0,568<1,66),  yang  artinya  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Berdasarkan  hasil  uji  f,  nilai  signifikasi  0,000  (Sig.0,000<0.05)  F hitung >F tabel (13,520>2,699),  dengan  demikian  Program  Pemutihan  Pajak  kendaraan  Bermotor,  Pembebasan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  kualitas  pelayanan  pajak  secara  bersama-sama berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Dewi  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  progranpemutihan  pajak  kendaraan bermotor  dan  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  secara  simultan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Demikian  juga dengan penelitian (Windari, 2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Program  pemutihan
pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  pada  UPT.  Samsat  Medan  Utara.  Pembebasan  bea  balik  nama  ( B B N )   kendaraan bermotor  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  pada  UPT. Samsat Medan Utara. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kualitas pelayanan pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating  secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

## REFERENSI
Ammy,  B.  (2020).  Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  Dan  Profitabilitas  Terhadap  Nilai Perusahaan Dengan  Keputusan  Pendanaan  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Perusahaan  Farmasi Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Akami  (  Akuntansi,  Manajemen, Ekonomi) , 1 (2), 74–83.
Barus,  S.  A.  H.  (2016).  Pengaruh  Akses  Pajak,  Fasilitas,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 295–309. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/10294 Bintary,  A.  A.  (2020).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor dalam  upaya Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Jakarta  Timur Tahun 2015-2018. Jurnal Pajak Vokasi  (JUPASI) , 1 (2), 86–101.
Dewi,  T.  A.  (2021).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  pajak  Kendaraan  Bermotor,
Pembebasan  Bea  Balik  Nama  dan  Sosialisasi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Pada  UPT.  SAMSAT  Medan  Selatan. Jurnal  Ilmiah  Universitas Sumatera  Utara ,  8–13.  http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.pdf Dwiyanto,  A. (2008). Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik. In Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI (Issue 1). Pustaka Pelajar.
Dzulfitriah,  F.,  &  Saepulloh,  C.  (2022).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak pada  Samsat  Kabupaten  Garut. Prosiding  FRIMA  (Festival  Riset  Ilmiah  Manajemen  Dan Akuntansi) , 6681 (4), 32–39. https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354
Ferry,  W.,  &  Sri,  D.  (2020).  Pengaruh  Pemutihan  Pajak  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Jurnal Keuangan Dan Bisnis , 53 (9), 1689– 1699. https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626 Fuadi  dan  Mangoting.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Biaya Kepatuhan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 1 (1),  452– 470.
Ghozali,  I.  (2011). Analisis  Aplikasi  Multivariate  Dengan  Program  SPSS .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2018). Analisis  Aplikasi  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hafsah.  (2012).  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  wajib  Pajak  Atas  Penyampaian  SPT  Masa  PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) , 1–37.
Hanum,  Z.  (2018).  Analisis  Penyampaian  SPT  Masa  dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Badan  Dalam Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  di  KPP  Pratama  Medan  Belawan. Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan , 18 (2),  123–133. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529 Kotler,  P.,  &  Armstrong,  G.  (2012). Prinsip-prinsip  Pemasaran (13th  ed.). Erlangga.
Lubis,  H.  Z.,  &  Sukoco,  P.  I.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  dan Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. SiNTESa , 1 ,  583–589. https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/25340 Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Penerbit Andi.
Megawangi,  C.  A.  M.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , Volume 19. , 2348–2377.
Meifari,  V.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan  Bermotor  dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Moderasi  di  Kota Tanjungpinang. Cash , 3 (01), 39–51. https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585 Nafi’i,  Ridhwan,  B.  S.  (2021).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , Volume 10, (1), 14.
Nainggolan,  E.  P.,  Sari,  M.,  Alpi,  M.  F.,  &  Jufrizen,  J.  (2020).  Model  Faktor  Determinan Pemilihan  Karir  Mahasiswa  Akuntansi  Sebagai  Konsultan  Pajak  Pada  Universitas  Swasta Di Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (01), 79–90. https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.943
Najib, D. F. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  Penghasilan. Analisis  Standar  Pelayanan  Minimal  Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang , 3 , 103–111.
Ni  Komang  Ayu  Juliantari,  I  Made  Sudiartana,  N.  L.  G.  M.  D.  (2021).  Pengaruh  kesadaran wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  kewajiban  moral,  sanksi  pajak, dan  sosialisasi  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma , 3 (1), 128– 139.
Purba,  B.  P.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Pelayanan  Fiskus  Sebagai  Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak  Jakarta Kembangan. Akuntansi Perpajakan , 1 (2), 29–43.
Rahayu,  Ci.,  &  Amirah.  (2018).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan. Permana , Vol.X , 142–155. Resmi, S. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus (ke 7). Salemba Empat. Ritonga,  P.  (2017). Analisis  Perencanaan  Pajak  Melalui  Metode  Penyusutan  Dan  Revaluasi Asset  Tetap  Untuk  Meminimalkan  Beban  Pajak  Pada  PT.  Taspen  ( Persero  )  Cabang Utama Medan . 17 (1), 1–14.
Ryshka,  Bastari,  E.  (2021).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (1), 1–23. Samsudin.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Sistem  Administrasi  Manunggal (Samsat) Dompu. Jurnal Pendidikan Tambusai , 4 (1), 161–175.
Saputra, D. B. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Samsat Batulicin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 314–328.
Saputra,  D.,  Citra  Dewi,  R.,  &  Putri  Erant,  G.  (2022).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  , Pembebasan  Bea  Balik  Nama,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 3 (1), 56–67. Saragih,  F.  (2014). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Pada  KPP  Pratama Medan Kota) . 1–9.
Setiawan, Y. (2017). Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan  Pasal  66  Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  Nomor  9  Tahun  2010  Tentang  Pajak Daerah dan Maslahah Mursalah . http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11401 Siahaan, M. . (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Edisi  Revisi) .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sinambela,  E.,  Sanjaya,  S.,  &  Irsan,  M.  (2021).  Sosialisasi  Perpajakan  UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa  Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Prosiding Seminar Nasional, 2 (1), 1096–1103.
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443
Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Alfabeta.  Sugiyono. (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Alfabeta. Sugiyono.  (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif dan  R&D . Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Tjiptono,  F.,  & Chandra,  G.  (2011). Service,  Quality  and  Satisfaction (3rd  ed.). Andi.
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358 Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya  Selatan).
Behavioral Accounting Journal , 3 (2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103
Windari,  N.  R.  (2019). Pengaruh  Penerapan  Sanksi  Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang . http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3097/1/Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan  Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Deli Serdang.pdf
Winerungan,  O.  L.  (2012). Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung . 1 (3), 960–970.
Yanti,  W.  D.  R.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Pajak,  Dan  Kondisi  Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor ….
Jurnal Akuntansi UNESA . https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal- akuntansi/article/view/25084.