Hariyanto,  E.  P.  A  (2021)  Tanggung  Gugat  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  terhadap  Pembuatan  Akta Hibah  Atas  Tanah  yang  Dibatalkan  Pengadilan. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia,  6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9. 4090 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 9, September 2021

## TANGGUNG  GUGAT  PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  TANAH  TERHADAP PEMBUATAN  AKTA  HIBAH  ATAS  TANAH  YANG DIBATALKAN PENGADILAN

## Elizabeth Anjani Putri Hariyanto
Program  Studi  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Surabaya, Indonesia Email: elizabethanjaniputri@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan  hukum  hibah  mengenai  tanah  yang  dilakukan  orang-perorangan  dapat dijadikan  dasar  peralihan  hak  atas  tanah.  Pada  hibah  terdapat  unsur  tidak  dapat ditarik kembali, akan hal tersebut tetapi bukan suatu hal yang mutlak karena dalam keadaan  tertentu  menjadikan  unsur  tidak  dapat  ditarik  kembali  menjadi  tidak berlaku. Dengan demikian hibah dapat dikategorikan sebagai perjanjian (perikatan) bersyarat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  untuk  alasan-alasan  pembatalan akta  hibah  yang  dibuat  dihadapan  PPAT  oleh  pengadilan  dan  menganalisis tanggung  gugat  PPAT  atas  dibatalkannya  akta  Hibah  yang  dibuatnya.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah:  Pertama,  Hibah  adalah  perjanjian,  sehingga  syarat  sahnya hibah  juga  harus  memperhatikan  syarat  sahnya  perjanjian.  Di  samping  itu  hibah merupakan perikatan yang memiliki syarat batal baik karena diperjanjikan maupun karena  undang-undang.  Alasan-alasan  dibatalkannya  akta  hibah  dari  3  (tiga) putusan  pengadilan  yang  dikaji  menunjukkan  bahwa  larangan  hibah  di  langgar, yaitu  hibah  dilakukan  antara  suami  istri  dalam  perkawinan  (kasus  I)  dan  tidak terpenuhi kecakapan/kewenangan penghibah untuk melakukan penghibahan (kasus II  dan  III).  Kedua,  pembatalan  akta  hibah  PPAT  yang  mengandung  cacat  hukum, akan  menimbulkan  kesulitan  bagi  klien  atau  orang  yang  berhak  atas  hibah  untuk mendapatkan  haknya,  maka  PPAT  dapat  dituntut  untuk  memberikan  ganti  rugi dengan  dalil  wanprestasi,  karena  PPAT  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi prestasinya (membuat akta) dengan baik. Di samping itu juga dapat menggunakan dalil  perbuatan  melanggar  hukum  yang  diakibatkan  adanya  kesalahan  karena kesengajaan  maupun  kelalaian  berupa  kurang  hati-hatinya,  tidak  cermat  dan  tidak teliti dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi PPAT yang membuat akta hibah.
Kata Kunci: kebatalan; tanggung gugat; ganti rugi

## Abstract
The legal actions of grants regarding land by individuals can be used as the basis for the transfer of land rights. In a grant there is an irrevocable element, but this is not  an  absolute  thing  because  in  certain  circumstances  it  makes  the  element irrevocable  to  be  invalid.  Thus,  a  grant  can  be  categorized  as  a  conditional
agreement (engagement). The purpose of this paper is to examine the reasons for the  cancellation  of  the  grant  deed  made  before  the  PPAT  by  the  court  and  to analyze the PPAT accountability for the cancellation of the Grant deed made. The research  method  used  is  the  normative  juridical  method,  with  a  statutory, conceptual  and  case  approach  approach.  The  conclusions  of  this  research  are: First,  a  grant  is  an  agreement,  so  the  terms  of  the validity  of  the  grant  must  also pay attention to the validity of the agreement. In addition, a grant is an agreement that has a condition that is canceled either because of agreement or because of the law.  The  reasons  for  the  cancellation  of  the  grant  deed  from  the  3  (three)  court decisions reviewed indicate that the prohibition of grants was violated, namely the grant  is  made  between  husband  and  wife  in  marriage  case  I)  and  the  ability  / authority of the grantor is not fulfilled (cases II and III). Second, the cancellation of  the  PPAT  grant  deed  which  contains a  legal  flaw,  will  result  in  difficulties  for the client or the person entitled to the deed to exercise their rights, then the PPAT can be sued to provide compensation with default arguments, because the relevant PPAT does not fulfill his / her achievement (making deed) well. In addition, it can also use the argument that acts violate the law as a result of a deliberate mistake or negligence  in  the  form  of  carelessness,  inaccuracy  and  inaccuracy  in  the implementation of legal obligations for PPAT in making grant deeds.

## Keywords: cancellation; accountability; compensation
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Hukum  pertanahan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Pokok-Pokok  Peraturan  Dasar  Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA) berikut  berbagai  peraturan  pelaksanaannya.  UUPA  telah  mengatur  bentuk-bentuk hubungan  hukum  antara  orang  (subyek)  dengan  tanah  (obyek)  dan  hubungan  hukum antara orang dengan orang serta perbuatan hukum mengenai tanah (vide Pasal 2 ayat (2) UUPA).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya disingkat PP 24/1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan UUPA telah mengatur  bahwa  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  serta  untuk mencapai  tertib  administrasi  pertanahan  maka  setiap peralihan ,  pembebanan  dan hapusnya  hak  atas  tanah  wajib  didaftarkan  (vide  Pasal  4  PP  24/1997).  Selanjutnya  di dalam Pasal 37 nya diatur bahwa:
”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Keberadaan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  37  Tahun  1998  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (selanjutnya disingkat PJ PPAT).
UUPA  dan  peraturan  pelaksanaanya  tidak  memberikan  definisi  dari  masing- masing perbuatan-perbuatan hukum di atas. Akan tetapi secara umum dilihat dari fungsi dan sifatnya bentuk-bentuk perbuatan hukum di atas merupakan perbuatan hukum yang bermaksud  melakukan  pemindahan  hak  atas  tanah,  akibat  hukumnya  berlaku  secara serta  merta  sebagaimana  asas  peralihan  hak  yang  dianut  oleh  UUPA  yang  bersumber dari hukum adat.
Menurut hukum adat, peralihan hak (jual beli) menganut asas Terang dan Tunai. Terang  artinya  perbuatan  hukum  tersebut  harus  dilakukan  dihadapan  pejabat  yang berwenang.  Tunai  artinya  akibat  hukum dari  perbuatan  hukum  tersebut  terjadi  saat  itu juga (Damayanti,  2020). Pembeli  menerima  harga  penjualan  dan  Pembeli  menerima penyerahan barang yang dibeli. Oleh karena UUPA bersumber dari hukum adat, maka peralihan  hak  atas  tanah  juga  menganut  asas  peralihan  hak  yang  dianut  hukum  adat (Hayati,  2016 ),  yaitu  asas  Terang  dan  Tunai  diatas.  Dengan  demikian  dapat  diartikan bahwa  setiap  perbuatan  hukum  peralihan  hak  atas  tanah  harus  dibuktikan  dengan akta yang  dibuat  dihadapan  pejabat  pembuat  akta  yang  mencerminkan  terjadinya  peralihan yuridis  (asas  terang)  dan  saat  yang  bersamaan  terjadi  peralihan  penguasaan  fisik  (asas tunai).  Agar  perbuatan  hukum  tersebut  dapat  mengikat  pihak  ketiga,  sehingga diperlukan pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas (Hisbullah, 2018) .
Perbuatan-perbuatan  hukum  peralihan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diuraikan diatas,  masing-masing  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda,  yang  pengaturannya juga dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undang. Misal perbuatan hukum jual beli,  disamping  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata)  memberikan  definisi  dan  pengertian  jual  beli,  ternyata  hukum  adat  juga memiliki definisi mengenai jual beli yang obyeknya berupa tanah.
Fokus  penulisan  ini  adalah  perbuatan  hukum  hibah  mengenai  tanah  yang dilakukan orang-perorangan yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. UUPA tidak memberikan  definisi  tersendiri  mengenai  hibah.  Yang  dimaksud  hibah  hak  atas  tanah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemilik  tanah  atau  pemegang  hak  atas  tanah  kepada  pihak  lain  tanpa  pembayaran sejumlah  uang  dari  penerima  hak  atas  tanah  kepada  pemilik tanah atau  pemegang  hak atas tanah (Santoso, 2015) . Pengertian hibah juga dikenal dalam tiga sumber hukum di Indonesia, yaitu hukum barat, hukum Islam dan hukum adat.
Pengertian  hibah  menurut  KUH  Perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1666, yang mengandung unsur-unsur:
a. Hibah adalah perjanjian
b. Menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma
c. Tidak dapat ditarik kembali
d. Dilakukan saat penghibah masih hidup
Ketentuan  Pasal  1666  KUH  Perdata  tersebut  merupakan  syarat  umum  suatu penghibahan.  Menurut  syarat  umum  tersebut  secara  tegas  telah  diatur  bahwa  hibah
“ tidak  dapat  ditarik  kembali ”  akan  tetapi  ternyata  terdapat  pasal-pasal  lain  dalam KUHPerdata  dapat  yang  mengakibatkan  suatu  hibah dapat  ditarik  kembali oleh penghibah,  bahkan  dapat  diminta  pengembalian  (pembatalan)  oleh  ahli  waris  dari penghibah.  Antara  lain  Pasal  1688  KUHPerdata  yang  menyebutkan  dalam  hal  terjadi keadaan  tertentu  maka  penghibahan  dapat  ditarik  kembali  oleh  penghibah (Oping, 2017). Juga  Pasal  920  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  hibah  dapat diperhitungkan  sebagai  warisan  dan  tidak  boleh  melanggar legitime  portie (LP),  jika melanggar  LP  maka  ahli  waris  legitimaris  dapat  menuntut  perhitungan  benda  hibah (inkorting),  bahkan  oleh  Pasal  923  hibah  dapat  diminta  pembatalan  oleh  ahli  waris (Syuhada, 2019).
Berdasarkan  hukum  Islam,  menurut  pengaturan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) ternyata hibah juga memuat syarat-syarat tertentu, yaitu:
a. Pasal 210 KHI, hibah tidak boleh melebihi 1/3 harta pewaris, jika melebihi maka dapat dibatalkan.
b. Pasal 211 KHI, Hibah diperhitungkan sebagai warisan.
c. Pasal 212 KHI, Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah kepada anak.
Sedangkan  dalam  hukum  adat,  hibah  dijelaskan  dengan  suatu  pembagian  waris dari  harta  peninggalan  seorang  pemilik  yang  masih  hidup  yang  diberikan  kepada keluarganya. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa hibah merupakan bagian dari pewarisan.
Ketentuan-ketentuan  diatas  menunjukkan  bahwa  unsur  “ tidak  dapat  ditarik kembali ” bukan suatu hal yang mutlak karena dalam keadaan tertentu menjadikan unsur tidak  dapat  ditarik  kembali  menjadi  tidak  berlaku.  Dengan  demikian  hibah  dapat dikategorikan  sebagai  perjanjian  (perikatan)  bersyarat (Budiono,  2016) .  Menurut Pasal 1253 KUHPerdata dinyatakan bahwa:
“Suatu  perikatan  adalah  bersyarat  jika  digantungkan  pada  suatu  peristiwa  yang mungkin  terjadi  dan  memang  belum  terjadi,  baik  dengan  cara  menangguhkan berlakunya  perikatan  itu  sampai  terjadinya  peristiwa  itu,  maupun  dengan  cara membatalkan perikatan ini, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu”.
Ketentuan Pasal 1688, 920 jo. 923 KUHPerdata dan Pasal 210, 211 dan 212 KHI yang  mengatur  suatu  hibah  dapat  ditarik  kembali  atau  dibatalkan  jika  suatu  peristiwa yang  diatur  disitu  terjadi  maka  hibah  adalah  perikatan  bersyarat  yang  mengandung syarat  batal.  Oleh  karena  hibah  merupakan  perikatan  yang  mengandung  syarat  batal, tentunya suatu hibah menimbulkan ketidakpastian hukum.
Perbuatan  hukum  hibah  yang  obyeknya  hak  atas  tanah  wajib  dibuktikan  dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT, sebagai bukti telah dilaksanakan hibah oleh pemberi hibah  dan  penerima  hibah.  Dengan  telah  dibuatnya  akta  hibah  tanah  oleh  PPAT  dan dilanjutkan  dengan  pendaftaran  peralihan  hak  (balik  nama)  sertipikat,  maka  berakibat hak  atas  tanah  beralih  dari  penghibah  kepada  penerima  hibah (Parlindungan,  1999). Dengan  telah  beralihnya  hak  atas  tanah  tersebut  maka  penerima  hibah  yang  namanya telah tercatat dalam sertipikat hak atas tanah memiliki kewenangan melakukan tindakan
pengurusan  dan  pemilikan  termasuk  menjadikan  jaminan  suatu  hutang  atau  bahkan mengalihkan (menjual) obyek hibah kepada pihak lain.
Akta  PPAT  merupakan  alat  pembuktian  telah  dilakukannya  suatu  perbuatan hukum (dalam hal ini hibah), jika perbuatan hukum (penghibahan) itu batal/dibatalkan, maka  akta  PPAT  terserbut  tidak  berfungsi  lagi  sebagai  alat  bukti  terhadap  perbuatan hukum  tersebut.  Jika  perbuatan  hukum  tersebut  dibatalkan  atau  menjadi  batal berdasarkan  putusan  pengadilan,  maka  PPAT  yang  membuat  akta  dapat  bertanggung gugat,  jika  dapat  dibuktikan  bahwa  PPAT  tersebut  bersalah  dalam  menjalankan jabatannya ( beroepsfout ).
Menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan wewenang  PPAT,  disebutkan  ketika  PPAT  yang  bertugas  menjalankan  jabatannya terbukti  melakukan  kesalahan/pelanggaran,  PPAT  itu  dapat  dikenakan  dan  diberikan dijatuhi  sanksi  administratif,  tetapi  tidak  diatur  mengenai  sanksi  perdata  dan  sanksi pidana  terhadap  PPAT,  maka  apabila terjadi  pelanggaran  yang  menyebabkan  kerugian secara  perdata  dan  apabila  memenuhi  delik  pidana,  dapat  digugat  secara  perdata menurut KUH Perdata dan dituntut menurut hukum pidana yang terdapat dalam KUHP.
Bertitik  tolak  dari  hal-hal  yang  diuraikan  diatas,  yang  menjadi  permasalahan dalam penulisan ini adalah pertama alasan-alasan pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan  PPAT  oleh  pengadilan; kedua tanggung  gugat  PPAT  atas  dibatalkannya  akta Hibah yang dibuatnya oleh pengadilan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis  normatif,  yang  juga  disebut  penelitian  dalam  bidang  hukum  doktrinal.  Pada penelitian yuridis normatif, hukum seringkali dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  tersebut  seringkali dijadikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  sebagai  patron  berperilaku  manusia  yang dianggap pantas (Marzuki, 2014).
Pеndеkаtаn  yang  digunakan  аdаlаh  pеndеkаtаn  peraturan  pеrundаng-undаngаn (stаtutе approаch) yang dilаkukаn dеngаn mеnеlааh pеrаturаn pеrundаng-undаngаn dаn rеgulаsi  yаng  bеrsаngkut  pаut  dеngаn  isu  hukum  yаng  sеdаng  ditаngаni,  dan pеndеkаtаn konsеptuаl (consеptuаl approаch) yang beranjak dari pаndаngаn-pаndаngаn pаrа ahli dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide  yang  melahirkan  pengertian,  konsep  dan  asas  hukum  yang  relevan,  sebagai pijakan  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  sebagai  preskripsi  dalam memecahkan  isu  hukum  yang  dihadapidan  pendekatan  kasus (case  approach) .  Bahan hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  mengikat  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  bermaksud  menerangkan bahan hukum primer.

## Hasil dan Pembahasan
A. Syarat Sahnya Hibah Atas Tanah
Menurut  Pasal  1682  KUH  Perdata  hibah  atas  tanah  harus  dibuktikan  dengan akta  otentik.  Di  samping  itu  tatacara  dan  prosedur  hibah  tanah  juga  harus memperhatikan  ketentuan  tentang  hukum  tanah  yang  diatur  dalam  UUPA  dan berbagai peraturan pelaksanaannya (Harsono, 2020).
Menurut  Pasal  26  ayat  (1)  UUPA  yang  menyebutkan  bahwa  jual  beli, penukaran, penghibahan ,  pemberian  dengan  wasiat,  pemberian  menurut  adat,  dan perbuatan-perbuatan  lain  yang  dimaksudkan  untuk  memindahkan  Hak  Milik  serta pengawasannya diatur dengan PP No. 24/1997.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penghibahan atas benda tetap (tanah) disyaratkannya  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  merupakan  alat  pembuktian sempurna  bagi  pihak-pihak  dan  ahli  warisnya  serta  orang  yang  mendapat  hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang  mengikat  yang  dapat  diartikan  bahwa  kebenaran  dari  hal-hal  yang  tertulis dalam akta tersebut harus diakui hakim, yaitu dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
Akta  PPAT  sebagai  akta  otentik  adalah  sebagai  alat  bukti  yang  mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memiliki fungsi yang penting bagi para pihak.  Menurut (Pitlo,  Kasdorp,  &  Arief,  1979), adapun  fungsi  akta  otentik (termasuk akta PPAT) bagi para pihak yang berkepentingan adalah :
a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
b. Sebagai alat pembuktian;
c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.
Di samping itu fungsi akta PPAT sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat  (1)  PJ  PPAT  disebutkan  bahwa  akta  PPAT  sebagai  akta  otentik  memiliki  2 (dua) fungsi yaitu:
a. Sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dan;
b. Sebagai  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi akta PPAT adalah:
a. Merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi atau mutlak, tanpa itu berarti tidak ada ( conditio sine qua non ) bagi perbuatan hukum tersebut;
b. Sebagai  bukti  bahwa  perbuatan  hukum  telah  dilangsungkan  atau  telah  terjadi yang dilakukan dihadapan PPAT;
c. Sebagai bukti bahwa hak atas tanah yang menjadi obyek perbuatan tersebut telah berpindah  dari  penjual  kepada  pembeli  dan  karenanya  membuktikan  bahwa penerima hibah telah menjadi pemilik baru atas tanah yang bersangkutan;
d. Sebagai  sarana  untuk  pendaftaran  peralihan  hak  (balik  nama)  di  Kantor Pertanahan.
B. Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan
Pada  beberapa  kasus,  Akta  Hibah  yang  dibuat  dihadapan  PPAT  di  dalamnya praktiknya  menimbulkan  terjadinya  sengketa  sehingga  Akta  Hibah  tersebut
dibatalkan  oleh  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  pertimbangan hukum ( ratio decidendi ) dari hakim yang menjadi alasan dalam membatalkan Akta Hibah.
Ada 3 (tiga) putusan pengadilan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu 1) Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2785  K/Pdt/2014  (Kasus  I);  2)  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  390  K/Pdt/2016  (Kasus  II);  dan  3)  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017 (Kasus III).
Tiga  putusan  pengadilan  yang  dikaji  di  atas,  nampak  bahwa  PPAT  dalam menjalankan  jabatannya  tidak  cermat  dan  tidak  teliti  dalam  memaknai  syarat materiil, yaitu mengenai kecakapan/kewenangan pihak di dalam akta.
a. Analisis Kasus I
Pada  kasus  ini,  terdapat  2  (dua)  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT. Pelanggaran pertama , didapati fakta bahwa PPAT membuatkan Akta Hibah dari suami  kepada  isteri  (kedua)  yang  dalam  perkawinan  tersebut  tidak  dibuat perjanjian  kawin.  Padahal  dalam  Pasal  1678  KUH  Perdata,  telah  menyatakan: “Dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka…” Jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka akta hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu hal yang diperbolehkan yang merupakan syarat obyektif, yang dapat mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pelanggaran kedua , obyek yang dihibahkan juga merupakan harta bersama antara suami  dan istri-istrinya, akan tetapi akta hibah tersebut dibuat tanpa mendapat persetujuan dari  istri  pertamanya,  sehingga  tidak  memenuhi  syarat  kecakapan/kewenangan, yang dapat berakibat hukum akta hibah tersebut dapat dibatalkan.
Pengadilan  tingkat  banding  dan  kasasi  tidak  menjadikan  pelanggaran pertama  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  dan  putusannya.  Pertimbangan hukum  diberikan  terhadap  pelanggaran  kedua  sehingga  akta  hibah  dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.
b. Analisis Kasus II dan Kasus III
Pelanggaran  yang  dilakukan  PPAT  dalam  kasus  ini  adalah  terkait  syarat kecakapan/kewenangan  penghibah.  Dari  dua  kasus  tersebut  nampak  bahwa penghibahan  dilakukan  oleh  pasangan  yang  hidup  terlama  setelah  suami/istri meninggal  dunia.  Dengan  meninggalnya  salah  satu  suami/istri  maka  secara hukum  harta  perkawinan  menjadi  milik  bersama  antara  pasangan  yang  hidup terlama bersama-sama dengan ahli waris dari pasangan yang meninggal dunia.
Namun  PPAT  membuat  akta  hibah  atas  harta  perkawinan  dari  suami/istri yang meninggal tanpa melibatkan/mendapat persetujuan dari ahliwaris, sehingga akta hibah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  alasan-alasan  akta  hibah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, disebabkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, yang dapat berupa  dilanggarnya  larangan  hibah  sebagaimana  diatur  Pasal  1678  KUH Perdata  mengenai  larangan  hibah  suami  istri  dalam  perkawinan  (kasus  I).  Juga
tidak  terpenuhinya  kecakapan/kewenangan  penghibah  yang  disebabkan  benda hibah  merupakan  harta  bersama  akan  tetapi  tidak  mendapat  persetujuan  dari pihak turut memiliki benda hibah (kasus II dan III).

## C. Kebatalan Akta PPAT
Keberadaan  jabatan  PPAT  merupakan  kebijakan  politik  hukum  yang  berlaku di  Indonesia (Muthohar,  2017) .  Berawal  dari  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah dibuatlah PP No. 24/1997.  Selanjutnya  dalam  Pasal  7  PP  No.  24/1997  memerintahkan  bahwa pendaftaran tanah perlu mengatur jabatan PPAT dengan peraturan pemerintah, yang pada  akhirnya  dibuatlah  PP  No.  37/1998  yang  kemudian  diubah  dengan  PP  No. 24/2016.
Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, UUPA memerintahkan kepada  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah.  Dalam  pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut diperlukan jabatan PPAT yang diberi kewenangan untuk membuat  alat  bukti  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak-hak  atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran tanah.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengharuskan  adanya  pejabat  yang  dapat membantu  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antar  warga  negara (Murad  & Tanah,  1991). Dalam  suatu  negara  hukum,  setiap  perbuatan  warga  negaranya berkonsekuensi  hukum.  Sehingga  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dalam  melakukan  hubungan-hubungan  hukum  itu,  maka  PPAT  telah ditunjuk  dan  diangkat  oleh  negara  untuk menangani  hubungan  hukum  antar  warga masyarakat itu, dalam hal ini negara memberikan sebagian kewenangannya kepada PPAT untuk membuat alat bukti yang obyeknya khusus mengenai tanah.
Salah  satu  tujuan  politik  hukum  Indonesia  adalah  penegasan  fungsi  lembaga penegak  atau  pelaksana  hukum  dan  pembinaan  anggotanya.  Dan  salah  satu pelaksana  hukum  itu  adalah  PPAT.  Dengan  adanya  penegasan  pada  keberadaan PPAT sebagai salah satu pelaksana hukum, berarti PPAT telah mendapat hak yang legal  untuk  menangani  hubungan  hukum  antar  masyarakat.  Selain  itu,  akta  yang dibuat oleh PPAT merupakan suatu produk hukum yang diakui kebenarannya, yaitu suatu produk yang lahir oleh kebijakan politik hukum (Sesung, 2017) .
Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  Hak  Atas  Tanah  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun,  yang  akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh peraturan hukum itu.
Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu perbuatan  hukum  dengan  tujuan  menghindarkan  sengketa.  Oleh  karena  itu pembuatan  akta  harus  sedemikian  rupa, dengan  tetap  memperhatikan  syarat  formil dan  syarat  materiil agar  tidak  menumbulkan  sengketa  dikemudian  hari.Akta  PPAT
wajib  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak.
Selain  bertugas  pokok  membuat  akta  bukti  otentik  tersebut,  PPAT  juga berkewajiban  untuk  sesegera  mungkin  menyampaikan  akta  yang  dibuatnya  itu kepada  kantor  pertanahan  untuk  didaftar (Santoso,  2010). Jangka  waktu  yang diberikan  adalah  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  ditanda  tanganinya akta  yang  bersangkutan.  Kewajiban  untuk  sesegera  mungkin  menyampaikan  akta yang  dibuatnya  untuk  didaftar  bertujuan  agar  kantor  pertanahan  bisa  segera memproses dan mencatat perbuatan hukum itu serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  atau  hak  tanggungan  sebagai  hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah.
a. Syarat Formil Akta PPAT
Secara  formil  keabsahan  akta  PPAT  meliputi  kewenangan  pejabat  yang membuat  dan  tata  cara/prosedur  pembuatannya  harus  memenuhi  syarat  yang telah  ditentukan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara formalitas akta tersebut tetap akta otentik dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dapat tetap diproses di Kantor  Pertanahan. Namun apabila timbul sengketa dan para  pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  bahwa  akta  tersebut  telah dibuat dengan tidak memenuhi satu atau beberapa tata cara/prosedur pembuatan akta PPAT, maka akta dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di  bawah  tangan.  Dengan  demikian  apabila  sebuah  akta  jual  beli  tanah  tidak memenuhi  persyaratan  tersebut  di  atas,  konsistensi  kekuatan  pembuktiannya menjadi lemah.
Ketentuan dalam Pasal 95-102 Peraturan Menteri Negara Aagraria/Kepala BPN  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24/1997 (selanjutnya  disebut  PMNA/Ka  BPN  3/1997)  merupakan  syarat  formil  dari prosedur pembuatan akta PPAT, yang apabila dilanggar oleh PPAT, maka akta PPAT  itu  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan sepanjang  para  pihak  menandatanganinya,  dan  degradasi  kekuatan  bukti  akta PPAT  tersebut  menjadi  akta  dibawah  tangan  sejak  adanya  putusan  Pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Berubahnya  atau  terjadinya  degradasi dari  akta  otentik  menjadi  akta  dibawah  tangan  tidak  menimbulkan  kerugian, maka  PPAT  bersangkutan  tidak  dapat  dimintakan  tanggung  jawab  hukumnya melalui  Pasal  1365  KUHPerdata.  Namun  apabila  karena  degradasi  kekuatan bukti  menjadi  akta  dibawah  tangan  tersebut  menimbulkan  kerugian,  dimana adanya pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan ini sehingga salah satu pihak mendapatkan  kerugian  maka  PPAT  bersangkutan  dapat  digugat  dengan perbuatan  melanggar  hukum  sebagaimana  diatur  didalam  Pasal  1365  KUH Perdata (Pratama, 2017).
Secara  formil  faktor  yang  dapat  menyebabkan  akta  PPAT  menjadi  cacat hukum,  apabila  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  Pasal  95-102 PMNA/Ka  BPN  3/1997  juncto  Pasal  1868  dan  1869  KUH  Perdata,  maka  akta
otentik  dapat turun  atau  terdegradasi  kekuatan  pembuktiannya  dari  mempunyai kekuatan  pembuktian  sempurna  menjadi  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian selayaknya akta dibawah tangan, jika pejabat umum yang membuat akta  itu  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  tersebut  atau  jika  akta  tersebut cacat dalam bentuknya, karena dalam perjalanan proses pembuatan akta tersebut terdapat salah satu atau lebih penyimpangan terhadap syarat formil dari prosedur atau  tata  cara  pembuatan  akta  PPAT,  baik  disengaja  maupun  karena  kealpaan dan/atau kelalaian dari PPAT bersangkutan.
b.   Syarat Materiil Akta PPAT
Syarat  meteriil  perbuatan  hukum  yang  dinyatakan  ke  dalam  akta  PPAT adalah  berpedoman  pada  karakteristik  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum pihak-pihak  di  dalam  akta.  Misal  dalam  jual  beli,  karakateristiknya  adalah adanya  unsur  penjual,  pembeli,  obyek  yang  diperjual-belikan,  harga  dan pembayarannya serta serah terima secara fisik. Demikian pada perbuatan hukum lainnya  mengikuti  karakteristik  perbuatan  hukumnya  serta  syarat  sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.
Pelanggaran dalam pembuatan akta PPAT baik terhadap syarat formil maupun syarat materiil dapat berakibat hukum (Pomantow, 2019):
1) Akta PPAT Dapat Dibatalkan
Sesuai  dengan  syarat  materil  dalam  pembuatan  akta  PPAT  adalah ketidakcakapan  dan  ketidakwenangnya  seseorang  untuk  melakukan  tindakan hukum,  yaitu  salah  satu  atau  para  penghadap  dalam  perjanjian  tersebut  tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan/atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu.
Pelenggaran terhadap syarat materil (subyektif) ini menyebabkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bersangkutan dapat dimintai pembatalan oleh pihak yang tidak cakap dan/atau wakilnya yang sah, sehingga salah satu pihak dalam perjanjian  maupun  pihak  ketiga,  dapat  mengajukan  pembatalan  atas  perjanjian baik  sebelum  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  itu  dilaksanakan  maupun setelahnya.  Pasal  1451  dan  Pasal  1452  KUHPerdata  menentukan  bahwa  setiap kebatalan  membawa  akibat  bahwa  kebendaan  dan  orang-orang  yang dipulihkannya  sama  seperti  keadaan  sebelum  perjanjian  itu  dibuat.  Jadi perjanjian  yang  telah  di  buat  akan  tetap  mengikat  para  pihak  selama  tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.
2)  Akta PPAT batal demi hukum
Dalam  kaitannya  dengan  syarat  formil  mengenai  prosedur  atau  tata  cara pembuatan  akta  PPAT,  termasuk  mengenai  syarat  obyektif  terhadap  perbuatan hukum  itu  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan,  misal  terhadap  tanah Hak  Milik  dilakukan  jual  beli  kepada  badan  hukum  (PT),  sedangkan  dalam UUPA,  badan  hukum  (PT)  dilarang  memiliki  tanah  dengan  status  hak  milik. Dengan demikian akta jual beli itu telah memuat perbuatan hukum yang dilarang
oleh  peraturan  perundang-undangan.  Pelanggaran  terhadap  syarat  materil (obyektif) ini menyebabkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bersangkutan dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum atau batal  dengan  sendirinya, artinya  sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.
D. Tanggung Gugat PPAT Atas Dibatalkannya Akta Hibah
Suatu  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  jabatan  apapun  disebut beroepsfout. Kesalahan  PPAT  dalam  menjalankan  jabatan  kadangkala  disebabkan oleh  kekurangan  pengetahuan  PPAT  terhadap  permasalahan  yang  dimintakan  oleh klien  baik  dari  aspek  hukum  maupun  aspek  lainnya.  Pelanggaran  atau  kesalahan ( beroepfout ) PPAT dalam menjalankan jabatan dapat menimbulkan kerugian kepada klien atau pihak lain (Khoidin, 2020) .
Kesalahan  yang  dilakukan  PPAT  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat berakibat  pada  akta  yang  dibuatnya.  Kebatalan  dari  akta  yang  dibuatnya  dapat menyebabkan PPAT berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.Terdapat dua dalil yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu:
a. Berdasarkan dalil wanprestasi (ingkar janji)
b. Berdasarkan dalil perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigedaad )
Dalil wanprestasi atau ingkar janji digunakan apabila perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara para pihak timbul karena perjanjian, yang masing-masing pihak  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  sesuai  isi  perjanjian,  selain itu  juga  memiliki  hak  untuk  menuntut  agar  isi  perjanjian  dipenuhi  dengan  baik. Sedang  dalil  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatigedaad )  harus  berhubungan langsung dengan perbuatan tersebut, artinya terhadapat kausa atau hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh orang lain (Khoidin, 2020).
Dalam  hal  terhadap  kasus  pembuatan  akta  PPAT  yang  mengandung  cacat hukum, akan mengakibatkan kesulitan bagi pihak klien atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya. Dengan demikian apabila akta PPAT yang dibuat sebagai  dasar  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut,  dinyatakan  batal  oleh  putusan pengadilan,  dan  mengakibatkan  klien  PPAT  tersebut  tidak  mendapatkan  hak  atas akta  otentik, atau tidak  dapat mempergunakan  akta  tersebut  sebagaimana  layaknya peran  dan  fungsi  sebuah  akta  otentik,  sehingga  klien  yang  seharusnya  sebagai pemegang  hak  menjadi  tidak  dapat  melaksanakan  haknya,  maka  dituntut  untuk memberikan  ganti  rugi  dengan  dalil  wanprestasi,  karena  PPAT  yang  bersangkutan tidak  memenuhi  prestasinya  (membuat  akta)  dengan  baik (Muyassar,  Ali,  & Suhaimi,  2019). Sedangkan  gugatan  ganti  rugi  dengan  dalil  perbuatan  melanggar hukum  adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  orang  yang  telah melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya (Lengkong, 2017).
Dengan  demikian  sebagai  akibat  dari  adanya  kesalahan  karena  kesengajaan maupun  kelalaian  berupa  kekurang-hati-hatian,  ketidakcermatan  dan  ketidaktelitian dalam  pelaksanaan  kewajiban  hukum  bagi  PPAT  dalam  pembuatan  akta  hibah, sehingga  menyebabkan  pelaksanaan  hak  subyektif  seseorang  menjadi  terganggu, apabila  menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  para  pihak,  maka  PPAT  bersangkutan
harus  bertanggung  gugat  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  para  pihak tersebut dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

## Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka ditarik simpulan sebagai berikut: 1). Hibah adalah perjanjian, sehingga syarat sahnya hibah juga harus memperhatikan syarat sahnya  perjanjian.  Di  samping  itu  hibah  merupakan  perikatan  yang  memiliki  syarat batal baik karena diperjanjikan maupun karena undang-undang. Dimasukkannya syarat batal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan penghibah sendiri atau ahli waris lainnya  dari  penghibah  dikemudian  hari.Syarat  batal  ini  tidak  mempengaruhi  syarat sahnya  hibah  pada  saat  hibah  dilakukan,  akan  tetapi  akibat  hukum  dari  terpenuhinya syarat  batal  dapat  menyebabkan  hibah  dibatalkan.  Alasan-alasan  dibatalkannya  akta hibah dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang dikaji menunjukkan bahwa larangan hibah dilanggar, yaitu hibah dilakukan antara suami istri dalam perkawinan (kasus I) dan tidak terpenuhi  kecakapan/kewenangan  penghibah  untuk  melakukan  penghibahan  (kasus  II dan  III).  2).  Pembatalan  akta  hibah  PPAT  karena  adanya  cacat  hukum,  akan menimbulkan  kesulitan  bagi  klien  atau  orang  yang  berhak  atas  hibah  untuk mendapatkan haknya, maka PPAT dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dengan dalil  wanprestasi,  karena  PPAT  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi  prestasinya (membuat akta) dengan baik. Di sampaing itu juga dapat menggunakan dalil perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan adanya kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian akibat kurang hati-hatinya, tidak cermat dan tidak teliti dalam meelaksanakan kewajiban  hukum  bagi  PPAT  yang  membuat  akta  hibah,  maka  PPAT  dapat  dituntut untuk memberikan ganti rugi dengan dalil wanprestasi, karena PPAT yang bersangkutan tidak  memenuhi  prestasinya  (membuat  akta)  dengan  baik.  Di  samping  itu  juga  dapat menggunakan dalil perbuatan melanggar hukum.

## BIBLIOGRAFI
Budiono, Herlien. (2016). Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. Veritas et Justitia , 2 (1), 86–111. Google Scholar
Damayanti,  DA.  (2020).  Perjanjian  Jual  Beli  Yang  Tidak  Dilakukan  Di  Hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). Jurnal  Lex  Privatum , 8 (2),  16–24. Google Scholar
Harsono,  Boedi.  (2020). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revi). Jakarta: Djambatan.
Google Scholar
Hayati,  Nur.  (2016).  Peralihan  Hak  dalam  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  (suatu  Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). Lex Jurnalica , 13 (3), 147934. Google Scholar
Hisbullah, Rahmat Wiwin. (2018). Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik. Madani Legal Review , 2 (1), 40–58. Google Scholar
Khoidin,  M.  (2020). Tanggung  Gugat  Dalam  Hukum  Perdata .  Yogyakarta:  Laksbang Justitia.
Lengkong, Mario Randy. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu. Lex Administratum , 5 (4). Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2014). Pеnеlitian  Hukum .  Jakarta:  Kеncana  Prеnada  Mеdia Group. Google Scholar
Murad,  Rusmadi,  &  Tanah,  Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Atas.  (1991).  Penerbit Alumni. Bandung. Google Scholar
Muthohar,  Muhammad.  (2017).  Tugas  Dan  Kewenangan  Camat  Sebagai  PPAT Sementara  Dalam  Pembuatan  Akta-Akta  Tentang  Tanah  (Studi  Di  Kabupaten Boyolali). Jurnal Akta , 4 (4), 527–534. Google Scholar
Muyassar,  Muyassar,  Ali,  Dahlan,  &  Suhaimi,  Suhaimi.  (2019).  Pertanggungjawaban Hukum  Notaris  Terhadap  Pengingkaran  Akta  Jual  Beli  Tanah  Bersertipikat  Oleh Pihak Yang Dirugikan. Syiah Kuala Law Journal , 3 (1), 147–166. Google Scholar
Oping, Meylita Stansya Rosalina. (2017). Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum , 5 (7). Google Scholar
Parlindungan, Adi Putera. (1999). Pendaftaran tanah di Indonesia:(berdasarkan PP 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998) . Mandar Maju. Google Scholar
Pitlo,  Adriaan,  Kasdorp,  J.  E.,  &  Arief,  M.  Isa.  (1979). Hukum  waris:  menurut  kitab undang-undang hukum perdata Belanda . Intermasa. Google Scholar
Pomantow,  Vivien.  (2019).  Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Cacat  Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Lex Privatum , 6 (7). Google Scholar
Pratama,  Moh  Bafarirahman.  (2017).  Tanggung  Gugat  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Terhadap  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli. Al-Qanun: Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum  Islam , 20 (2),  454–472. Google Scholar
Santoso,  Urip.  (2010).  Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  (Edisi  Pertama).
Jakarta: Kencana Prenada Media Group . Google Scholar
Santoso,  Urip.  (2015).  Hibah  Tanah  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Kepada  Warga Negara Indonesia. Perspektif , 20 (3), 136–145. Google Scholar
Sesung, Rusdianto. (2017). Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris. RA De Rozarie, Surabaya . Google Scholar
Syuhada,  Muhammad  Fikri.  (2019).  Pembatalan  Akta  Hibah  Oleh  Ahli  Waris  Setelah Putusan  Pengadilan  Agama. Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan , 3 (2),  191–207. Google Scholar

## Copyright holder:
Elizabeth Anjani Putri Hariyanto (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: