## PENUNTUTAN PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA KORUPSI YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL KORUPSI

## THE PROSECUTION OF THE PROSECUTION OF THE CORRUPTION DEFENDANT'S APPROPRIATE PROPERTIES OF CORRUPTION
Nazamuddin 1 , Muhammad Nur 2 , Yulia 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang penanganan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh  Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah  dengan  formula  masalahnya  adalah  (1)  bagaimana pengaturan  penuntutan  perampasan  harta  benda  terdakwa  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  (2)  bagaimanakah prosedur  hukum  perampasan  aset  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  ditentukan  oleh Kejaksaan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  (applied  law research),  sumber  data  adalah  sumber  langsung  (data  primer)  atau  data  diperoleh  dari sumber  tidak  langsung  (data  sekunder).  Cara  pengumpulan  data  melalui  teknik  penelitian dokumen  atau  Literatur  (library  research)  dan  teknik  penelitian  lapangan  (field  research). Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan:  (1)  Mekanisme  penuntutan perampasan  harta  benda  terdakwa  dari  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan  dua mekanisme  yaitu  instrumen  pidana  (tuntutan  pidana)  dan  instrumen  perdata  (gugatan perdata).  (2)  Prosedur  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  dalam  penuntutan  perampasan  aset terdakwa  tindak  pidana  korupsi  diatur  melalui  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. (3) Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penuntutan perampasan harta  benda  terdakwa  hasil  tindak  pidana  korupsi  terdiri  dari  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  dikaburkan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain,  aset  korupsi  habis,  aset  dijaminkan kepada  pihak  lain,  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sudah  meninggal  dunia,  aset  hasil  tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.
Kata Kunci : Harta, Koruptor, Korupsi, Mekanisme, Perampasan

## Abstract
This  study  discusses  the  handling  of  corruption  crimes  that  have  been  handled  by  the Central  Aceh  District  Attorney  with  the  formula  for  the  problem:  (1)  how  is  the arrangement for prosecuting the confiscation of the property of the accused perpetrators of corruption  which  allegedly  originates  from  the  proceeds  of  criminal  acts  of  corruption based  on  Law  Number  20  of  2001  Regarding  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of Corruption, and (2) what is the legal procedure for confiscation of assets of perpetrators of corruption  as  determined  by  the  Prosecutor's  Office.  This  type  of  research  is  normative-
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
empirical law research (applied law research), the data source is a direct source (primary data)  or  data  obtained  from  indirect  sources  (secondary  data).  The  method  of  collecting data  is  through  document  or  literature  research  techniques  (library  research)  and  field research  techniques  (field  research).  Based  on  the  results  of  the  study,  the  authors conclude: (1) The mechanism for prosecuting the confiscation of the defendant's property from  a  criminal  act  of  corruption  is  carried  out  by  two  mechanisms,  namely  criminal instruments  (criminal  charges)  and  civil  instruments  (civil  lawsuits).  (2)  The  process carried out by the Prosecutor in prosecuting the confiscation of the assets of the defendant in  a  criminal  act  of  corruption  is  regulated  through  the  Regulation  of  the  Prosecutor's Office  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  7  of  2020.  (3)  The  obstacles  faced  by  the prosecutor  in  prosecuting  the  confiscation  of  the  defendant's  property  resulting  from  a criminal act of corruption consist of assets resulting from the act of corruption. corruption crimes are obscured or transferred to other parties, corruption assets are exhausted, assets are  pledged  to  other  parties,  the  perpetrators  of  corruption  crimes  have  died,  assets resulting from corruption crimes have been transported abroad.
Keywords : Wealth, Corruptor, Corruption, Mechanism, Seizure

## A. PENDAHULUAN
Pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Kedua macam hukum pidana tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Hukum pidana materiil memiliki fungsi untuk menentukan perbuatan apa, siapa dan pidana apa  yang  dapat  dipidana.  Sedangkan  hukum  pidana  formal  memiliki  fungsi  untuk melaksanakan hukum pidana materiil. 1 Di Indonesia secara umum, hukum pidana materiil termuat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Hukum  acara  formal termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  atau  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selain dalam kedua ketentuan tersebut, dikenal juga tindak pidana khusus yang aturannya dimuat di luar KUHP maupun KUHAP.
Salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan hukum pidana materiil dan formal nya di luar KUHP dan KUHAP adalah tindak pidana korupsi. Pengguanaan hukum pidana diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini, kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam  kebijakan  sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  dilakukan  secara  rasional  sehingga  bisa terwujud  struktur  sosial  masyarakat  yang  sejahtera,  tetapi  tidak  mutlak  dalam  kebijakan
1 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana , Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 6.
hukum  pidana.  Karena  itu,  penggunaan  hukum  pidana  adalah  masalah  kebijakan  (the problem of policy). 2
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  korupsi  memiliki  makna penyelewengan  atau  penyalahgunaan  uang  negara  untuk  keuntungan  pribadi  atau  orang lain. 3 Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  kata corruptio yang  merupakan  kata benda,  kata corruptus yang  merupakan  kata  sifat  dan corrumpere yang  merupakan  kata kerja. Corruptus memiliki arti hal yang merusak, membuat busuk, pembusukan, kerusakan, penyuapan,  kemerosotan. Corrumpere yang  memiliki  arti  merusak,  menghancurkan, membusukkan,  memalsukan,  memerosotkan,  mencemarkan,  menyuap,  melanggar, menggodai atau memperdayakan. 4
Henry C. Black mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan  keuntungan  yang  tidak  sesuai  antara  kewajiban  dengan  hak-hak  orang  lain. 5 Dasar hukum tindak pidana korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Secara  normatif  tindak  pidana  korupsi  diklasifikasikan  ke  dalam beberapa  perbuatan,  yaitu: 6 (1)  Merugikan  keuangan  negara;  (2)  Suap  menyuap;  (3) Penggelapan  dalam  jabatan;  (4)  Pemerasan;  (5)  Perbuatan  curang;  (6)  Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi.
Dari data pemantauan kasus tindak pidana korupsi di Semester I Tahun 2021 terdapat 209  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  disidik  oleh  aparat  penegak  hukum  (APH).  Dalam 209  kasus  tersebut  APH  paling  banyak  menggunakan  pasal  tentang  kerugian  negara  yang
2 Barda  Nawawi  Arief,  dikutip  oleh  Yusrizal,  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama  Pandemi  Covid-19. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, pp. 228-249. DOI : 10.29103/sjp.v8i2.3065
3 Badan  Pengembangan  Bahasa  dan  Pembukuan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  V ,  Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
4 Tibiko  Zabar  Pradano  dkk, Pengantar  Antikorupsi  untuk  Masyarakat  Adat ,    Jakarta,  ICW,  2020, hlm. 26.
5 I  Gusti  Ketut  Ariawan, Buku  Ajar  Tinda  Pidana  Korupsi ,  Universitas  Udayana  Fakultas  Hukum, 2015, hlm. 22.
6 M. Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Lebih  Terbuka,  Transparan  dan  Akuntabel ,  Makalah  dalam  Seminar Nasional, Jakarta, KPK, 2006., hlm. 4.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
termuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebanyak 187 kasus. Nilai kerugian negara yang dari 209 kasus tersebut yaitu Rp. 26.830 Miliar. 7
Berkaitan  dengan  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  merupakan  dampak dari praktik korupsi dalam aspek ekonomi. Pada Tahun 2020, kerugian negara secara total mencapai Rp 56.739.425.557.246 (lima puluh enam triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar  empat  ratus  dua  puluh  lima  juta  lima  ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  dua  ratus  empat puluh enam rupiah). Berbeda dari tahun 2019 yang total kerugian negara dari tindak pidana korupsi  sejumlah  Rp.  12  triliun. 8 Dari  kerugian  negara  di  tahun  2020,  praktik  pemulihan kerugian negara melalui hukuman tambahan uang pengganti sejumlah Rp 19.696.446.686.630 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus  empat  puluh  enam  juta  enam  ratus  delapan  puluh  enam  ribu  enam  ratus  tiga  puluh rupiah). 9 Hukuman tambahan berupa uang pengganti tidak sepenuhnya dapat menjadi alat untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan, keuntungan  yang  diperoleh  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  dirampas  oleh negara.  Selain  itu  terpidana  memiliki  kecenderungan  memilih  menjalani  pidana  penjara pengganti daripada membayar uang pengganti. 10
Hukuman  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya  pembayaran  uang pengganti,  tetapi  juga  ada  pengembalian  aset  atau  perampasan  aset.  Pengembalian  aset tindak  pidana  korupsi  merupakan  prinsip  dasar  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) menentang korupsi (UNCAC 2003). Pengembalian aset juga disebut sebagai pemulihan  aset  ( asset  recovery ).  Sehingga  terjadi  perubahan  paradigma  dalam pemberantasan  korupsi  di  dunia  internasional  maupun  nasional  dari  penghukuman  dan Pemberian  efek  jera  ke  arah  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi. 11 Menurut
7 Diky dkk, Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021 , Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2021., hlm 13.
8 ICW, Tren  Vonis  Korupsi  2020:  Koruptor  Merajalela,  Hukuman  Tak  Kunjung  Beri  Efek  Jera , Jakarta, ICW, hlm. 14.
9 ICW, Ibid ., hlm 15. 10 ICW, Ibid ., hlm. 17. 11 Ulang Mangun Sosiawan, Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020, hlm. 588.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia 12 kata  Aset  memiliki  arti  1)  sesuatu  yang  memiliki  nilai tukar;  2)  modal;  3)  kekayaan.  Aset  juga  diartikan  sebagai  barang  atau  benda  yang dikuasai/dimiliki  yang  didasarkan  pada  hak. 13 Dalam  hukum  perdata,  kebendaan  dapat diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dijadikan  hak  milik  atau  dapat  dijadikan  hak. Sehingga  istilah  benda  memiliki  cakupan  yang  luas  karena  di  dalamnya  terdapat  istilah barang dan hak. 14
Terdapat perbedaan istilah antara pengembalian aset maupun perampasan aset. Dalam bahasa inggris perampasan aset  adalah asset forfeiture . Perampasan aset  diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk merampas berbagai aset 15 dari tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor agar dapat dikembalikan ke negara. 16 Dalam kasus  tindak  pidana  korupsi,  perampasan  aset  merupakan  pidana  tambahan  selain pembayaran uang pengganti. Perampasan aset sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang menjelaskan bahwa salah satu pidana tambahan selain di KUHP dan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pula pidana tambahan perampasan barang  bergerak  (berwujud/tidak  berwujud)  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Termasuk juga perusahaan miliki terpidana tindak pidana korupsi dilakukan juga barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
Salah  satu  ketentuan  pasal  yang  berhubungan  dengan  perampasan  aset  milik  pelaku kejahatan  korupsi,  dapat  diketemukan  pada  Pasal  38B  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Berdasarkan  Pasal  38B  ayat  (3)  lembaga  yang berwenang melakukan pengajuan tuntutan perampasan aset adalah penuntut umum. Selain
12 Badan  Pengembangan  Bahasa  dan  Perbukuan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  V ,  Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
13 Wahyudi  H.  Sadeli, Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga  yang  Terkait  dengan Tindak Pidana Korupsi , Tesis, Jakarta, 2010.
14 Ulang Mangun Sosiawan, Op. cit ., hlm. 590.
15 Aset dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud. 16 Paku Utama, Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper , Jakarta, 2013.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi,  juga  ada  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Jaksa  memiliki  definisi  yuridis  sebagai pejabat  fungsional  yang  memiliki  wewenang  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk bertindak  sebagai  penuntut  umum.  Selain  sebagai  penuntut  umum,  jaksa  juga  memiliki wewenang  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  dan  jaksa  juga  memiliki  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  undang- undang. [ Vide Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan Republik Indonesia].
Wewenang  jaksa  dalam  melakukan  penuntutan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat dilihat  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat  melalui  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  khususnya  pada  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d.  Dengan  demikian  penuntutan  atas perampasan  aset  dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  dalam  hal  ini Jaksa  Agung.  Terkait  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  pernah  ditangani  oleh Kejaksaan  Negeri  Aceh  Tengah  yang  dimungkinkan  harta  bendanya  bisa  dirampas,  yang selanjutnya  hasilnya  bisa  dikembalikan  kepada  Negara  dikarenakan  harta  benda  terdakwa pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut  diduga  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi adalah  penanganan  perkara:  (1)  Perkara  tindak  pidana  korupsi  cetak  sawah  tahun  2011  di Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  terdakwa  Ir.  Nasiruddin  SK.,  MM  Bin  Abdullah  selaku Kepala  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Aceh  Tengah  tahun  2011.  (2)  Perkara  tindak  pidana korupsi penimbunan lahan Sekolah Dasar  Negeri (SDN) Paya  Ilang tahun 2014 dan 2015 dengan  terdakwa  Drs.  Nasaruddin  Bin  Alm.  Abu  Bakar  selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perampasan aset dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  belum  menyeluruh  dan  rinci.  Selain  itu  masih  banyak kekurangan  dalam  pelaksanaan  perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini dikarenakan payung hukum tersendiri mengenai  perampasan aset belum  ada di  Indonesia. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian  ilmiah terkait  “Tuntutan  Perampasan  Harta  Benda  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Diduga
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris  ( applied  law research ),  yaitu  pokok  kajian  penelitian  adalah  mengkaji  implementasi  ketentuan  hukum positif  secara  faktual  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  dalam  masyarakat  agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. 17 Jenis penelitian menggunakan metode preskriptif. Penelitian  hukum  preskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  melukiskan  tentang suatu  hal  pada  tempat  dan  saat  tertentu  dengan  menuturkan  dan  menafsirkan  kata  untuk pemecahan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini. 18 Adapun  pendekatan  Penelitian kualitatif  ialah  jenis  penyelidikan  yang  menggunakan  data  berupa  kalimat  tertulis  atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi. 19

## C. HASIL DAN DISKUSI

## 1. Prosedur  Hukum  Perampasan  Aset  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Ketentuan Kejaksaan
Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  yang  ada  saat  ini  dinilai  belum  secara menyeluruh dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  juga  masih  memiliki  banyak  kekurangan ( loophole )  jika  dibandingkan  dengan Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture  (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. 20 NCB digunakan apabila  proses  peradilan  pidana  yang  kemudian  diikuti  dengan  pengambilalihan  aset ( confiscation ) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: (1)  Pemilik  aset  telah  meninggal  dunia;  (2)  Berakhirnya  proses  pidana  karena  terdakwa bebas; (3) Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
17 Suteki dan Galang Taufani, Op. cit ., hlm. 175.
18 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi , 2016, hlm. 15.
19 Peter Ahmad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 93.
20 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Laporan  Hasil  Penyelarasan  Rancangan  Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana , Laporan, Jakarta, Kemenkumham, 2015., hlm. 165.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
(4) Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan (5) Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.
Perampasan  aset  yang  diatur  di  Indonesia  selama  ini  dilakukan  masih  berhubungan dengan  penanganan  pidana  dan  perdata  (tetap  mendasarkan  pembuktian  pidana  terlebih dahulu).  Jenis  kejahatan  dalam  perampasan  aset  masih  terkait  dengan  korupsi  atau pencucian uang, yang mekanisme nya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan  akibat  kejahatan  terlebih  dahulu  kemudian  ditujukan  kepada  individu  ( in  personam ), dan  merupakan  bagian  dari  sanksi  pidana  yang  dikenakan  kepada  Terdakwa.  Hal  tersebut merupakan  bagian  dari  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  terhadap Terdakwa.  Dilakukan  bersamaan  dengan  pengajuan  dakwaan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum. Perampasan  aset  dilandaskan  pada  pembuktian  kesalahan  Terdakwa  atas  tindak  pidana yang terjadi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  menyediakan  dua  instrument mengenai  pemulihan  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  yaitu melalui  instrumen  pidana  dan  perdata.  Melalui  instrument  pidana  diatur  tentang  putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan pasal 18  ayat 1 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan  perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi,  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
Instrumen  pidana  lainnya  yaitu  pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi (Pasal 18 ayat 1 huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untu menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai  pembayaran  uang  pengganti  tersebut  berbeda  dengan  penyitaan  pada  saat penyidikan,  karena  penyitaan  tersebut  tidak  memerlukan  lagi  izin  dari  Ketua  Pengadilan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk  membayar  uang  pengganti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  1  huruf  b, maka  berdasarkan  pasal  18  ayat  3  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  ini  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  dalam  putusan pengadilan.
Kejaksaan  sebagai  lembaga  penegak  hukum,  secara  universal  merupakan  lembaga sentral  dalam  sistem  penegakan  hukum  pidana  ( centre  of  criminal  justice  system ),  yang mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ),  serta  mempunyai  tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. 21
Sesuai  dengan  kedudukan,  fungsi,  tugas  dan  tanggung  jawab  Kejaksaan  sebagai penuntut  umum  dan  pengacara  negara  tersebut,  maka  pemulihan  kerugian  yang  diderita oleh  korban  (negara/  perseorangan/  koorporasi/  lembaga/  pihak  lainnya)  akibat  perbuatan pidana/tindak  pidana  atau  akibat  perbuatan  melawan  hukum,  merupakan  wewenang dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia ( attorney generaij , yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.
Wewenang dominus litis pemulihan aset oleh Kejaksaan selama ini masih dilakukan secara  parsial  oleh  masing-masing  satuan  kerja  Kejaksaan,  belum  terintegrasi  dalam  satu sistem  dan  belum  optimal  dilaksanakan,  sehingga  perlu  diintegrasikan  dalam  satu  sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh Kejaksaan, sehingga  perlu  dilakukan  pembenahan. 22 Berdasarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik Indonesia  Nomor:  PER006/A/JA/3/2014  tanggal  20  Maret  2014,  telah  dibentuk  Pusat Pemulihan  Aset  sebagai  satuan  kerja  Kejaksaan  yang  bertanggung  jawab  memastikan terlaksananya  pemulihan  aset  di  Indonesia  secara  optimal  dengan  pola  sistem  pemulihan
21 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.
22 Ibid
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
aset  terpadu  ( integrated  asset  recovery  system )  secara  efektif,  efisien,  transparan  dan akuntabel.
Perampasan  aset  dalam  ketentuan  Kejaksaan  termasuk  pada  ketentuan  tentang pemulihan aset.  Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 pada  pengertian  umum  Angka  11,  pemulihan  aset  adalah  serangkaian  kegiatan  yang meliputi  proses  penelusuran,  pengamanan,  pemeliharaan,  perampasan  dan  pengembalian aset  terkait  tindak  pidana  (kejahatan/pelanggaran)  dan/atau  aset  lainnya,  kepada negara/yang  berhak.  Satuan  kerja  dalam  lembaga  kejaksaan  yang  bertugas  khusus  dalam pemulihan aset yaitu disebut dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA). Berikut serangkaian atau tahapan dalam pemulihan aset sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia:
Tabel 1. Tahapan Pemulihan Aset Berdasarkan Peraturan Kejaksaan
No. Tahapan/Rangkaian Pengaturan 1. Penelusuran Aset Serangkaian  tindakan  mencari,  meminta,  memperoleh  dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
Penelusuran aset (asset tracing) merupakan tahap awal dari rangkaian  kegiatan  pemulihan  aset  yang  merupakan  tugas pokok PPA, dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan c. Pelaporan
d. Evaluasi kegiatan.
2. Pengamanan Aset Pengamanan  Aset  adalah  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menJaga  keterlindungan  aset  terkait  tindak  pidana (kejahatan/pelanggaran)  atau  aset  lainnya  dari  pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai.
Pengamanan  terhadap  aset  terkait  tindak  pidana  danj  atau aset  lainnya  yang  akan  dipulihkan,  dilakukan  sejak  aset tersebut  secara  fisik  berada  dalam  penguasaan  Kejaksaan (sejak  disita  danjatau  diserahkan  tanggung  jawabnya  oleh penyidik kepada Kejaksaan).
Perencanaan  Penyitaan  adalah  serangkaian  kegiatan penyusunan  program  kerja  yang  akan  dilaksanakan  untuk
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.
Penyitaan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  atau penuntut  umum  atau  pengacara  negara  untuk  mengambil alih  dan/  atau  menyimpan  aset  terkait  kejahatan/tindak pidana  atau  aset  lainnya  di  bawah  penguasaannya,  baik untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan maupun  untuk  kepentingan  pemulihan  aset,  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pemeliharaan Aset Pemeliharaan  Aset  adalah  serangkaian  kegiatan  perawatan terhadap  aset  dan/atau  barang  rampasan  negara  untuk mencegah  terjadinya  penurunan  nilai  dan/atau  penyusutan volume barang rampasan negara.
Pemeliharaan  aset  dilakukan  sejak  tahap  penyitaan Kejaksaan  atau  sejak  aset  barang  sitaan  diserahterimakan tanggung  jawabnya  oleh  penyidik  kepada  Kejaksaan (penyerahan tahap kedua).
4. Perampasan Aset
Perampasan  aset  dilakukan  oleh  Kejaksaan  dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Terdapat beberapa jenis perampasan aset yaitu:
a. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana. b. Perampasan  aset  yang  akan  dijadikan  kompensasi pembayaran uang penggantijdendaj ganti kerugianjkompensasi lainnya.
c. Perampasan  Aset  Negara/BUMN  yang  Dikuasai  oleh yang Tidak Berhak.
d. Perampasan Aset Berdasarkan Permintaan Negara lain
5. Pengembalian Aset Pengembalian  Aset  merupakan  tahap  terakhir  dari  seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokan dalam bentuk:
a. Pengembalian  Aset  kepada  negara  yang  terdiri  dari:
Pelepasan  aset  barang  rampasan  negara  (disposa~ melalui  penjualan  langsung,  penjualan  le1ang,  hibah, dipertukarkan  atau  diikutsertakan  sebagai  modal pemerintah;  dan  Penggunaan  aset  untuk  kepentingan negara.
b. Pengembalian  Aset  kepada  korban/yang  berhak:
Pengembalian aset kepada korban kejahatan, Pengembalian aset kepada kementerian/lembaga/BUMN, Pengembalian aset
kepada negara asing/lembaga/organisasi internasional.
Sumber: Dikelola oleh penulis.
Berdasarkan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020, pengembalian  aset  kepada  negara  terdiri  dari  beberapa  bentuk  yaitu:  (1)  Pelepasan  aset barang  rampasan  negara  melalui  penjualan  langsung.  (2)  Pelepasan  aset  barang  rampasan negara me1alui penjualan le1ang. (3) Pelepasan aset barang rampasan negara dengan cara hibah. (4) Pelepasan aset barang rampasan negara melalui pertukaran ( ruilslag ).
2. Hambatan  Jaksa  dalam  Penerapan  Penuntutan  Perampasan  Aset  Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  istilah  hambatan  diartikan  sebagai halangan  atau  rintangan.  Arti  halangan  dimaknai  sebagai  hal  yang  menjadi  sebab  tidak terlaksananya  suatu  rencana  atau  terhentinya  suatu  pekerjaan. 23 Dalam  penerapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tentunya  memiliki  hambatan  tertentu.  Upaya  kejaksaan  dalam  pengembalian  aset  tindak pidana korupsi memiliki beberapa kendala yaitu: 24
1) Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset- aset  tersebut  dikaburkan  dengan  diatasnamakan  orang  lain  dan  sulit  diketahui keberadannya  maupun  orang  yang  menguasainya.  Orang  yang  menguasai  aset tersebut  juga  berusaha  mempertahankan,  melindungi,  dan  mengaku  bahwa  aset yang  dimikinya  merupakan.  hasil  jerih  payah  orang  tersebut  dan  meminta perlindungan  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  dimana  benda  atau  aset  tersebut berada.  Kendala  tersebut  akan  menghalangi  dan  menyita  waktu  bagi  penyidik maupun  penyelidik  dalam  mengungkap  kasus  korupsi  khususnya  dalam  upaya pengembalian  aset  sebesarbesarnya  atau  semaksimal  mungkin  sesuai  informasi
23 Badan  Pengembangan  Bahasa  dan  Pembukuan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  V , Jakarta,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
24 Sifra  Winandita, Kendala  Kejaksaan  dalam  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi , Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016., hlm. 15 s.d 16.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
jumlah  kerugian  negara  yang  telah  diperoleh  penyidik  maupun  penyelidik. Pengalihan barang atau uang atau aset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut  biasanya  tidak  jauh  dari  lingkungan  orang  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  korupsi  tersebut,  misalnya  istri,  anakanaknya,  pembantu  rumah  tangganya, saudaranya,  teman  akrabnya,  atau  tetangga  kanan  kirinya  yang  dipinjami  Kartu Tanda  Penduduk  atau  identitas  lainnya  untuk  atas  nama  barangbarang  atau penyimpanan  uang  dalam  rekening  di  bank-bank  tertentu.  Dengan  adanya  kendala ini pengembalian aset menjadi tidak maksimal penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap  kasus  korupsinya  namun  tidak  disertai  dengan  penyitaan-penyitaan aset.
2) Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis. Aset atau benda- benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk kepentingan  membiayai  perkaranya,  seperti  ketika  orang  yang  di  duga  telah melakukan  perbuatan  korupsi  tersebut  harus  di  damping  penasihat  hukum professional.  Atau  aset  tersebut  habis  karena  sudah  dipergunakan  untuk  berfoya- foya  dan  bersenang-senang,  seperti  judi  online.  Aset  hasil  tindak  pidana  korupsi tersebut habis juga dapat terjadi karena Jaksa penyidik didalam mengungkap kasus perkara  korupsinya  sudah  tidak up  to  date atau  sudah  terlalu  lama  perbuatan korupsinya  sehingga  kehilangan  asal-usul  dalam  penelusuran  maupun  pelacakan aset.
3) Aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  posisi  dijaminkan  kepada  pihak  lain. Khususnya  untuk  aset  benda  tetap  berupa  tanah  dan  bangunan  serta  benda  tidak tetap  berupa  kendaraan  atau  aset  lainnya  telah  menjadi  jaminan  kepada  pihak  lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
4) Pelaku  tindak  pidana  korupsi  sudah  meninggal  dunia.  Aset  tindak  pidana  korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia, sehingga  menimbulkan  kesulitan  bagi  jaksa  penyelidik  maupun  penyidik  untuk menelusuri aset tersebut. Hal ini dapat terjadi karena segala bentuk aset atas nama pelaku  yang  sudah  meninggal  tersebut  sudah  beralih  ke  pihak  lain  yang  tidak
diketahui  atau  bila  itu  berbentuk  rekening  bank  sulit  di  telusuri  karena  sudah ditutup.
5) Aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  telah  dilarikan  ke  luar  negeri.  Untuk  menyimpan dan  melindungi  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi,  maka  pelaku  yang  dengan sengaja melarikan  aset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar  negeri  yang  dianggap  lebih  aman  dari  pada  disimpan  di  dalam  negeri.  Hal tersebut menyulitkan jaksa peneyidik maupun penyelidik karena untuk mengungkap kasus  korupsinya  lebih  sulit  dan  dibatasi  waktu  penyidikan.  Upaya  untuk menelusuri  dan  melacak  serta  menyita  aset  membutuhkan  anggaran  financial  yang lebih  besar,  prosedur  yang  berbelit-belit  serta  waktu  yang  panjang  dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga Mutual Legal Assistance (MLA) maka antara negara Indonesia dengan  negara  yang  diduga  sebagai  tempat  penyimpanan  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  yang  dilarikan  ke  luar  negeri  harus  sama-sama  beranggapan  atau menyatakan  bahwa  aset  tersebut  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Apabila  tidak  sama maka  jaksa  penyelidik  atau  penyidik  kesulitan  dalam  penelusuran  dan  pelacakan serta penyitaan aset.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  kesimpulan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah:  (1) Mekanisme  penuntutan  perampasan  harta  benda  terdakwa  dari  tindak  pidana  korupsi dilakukan dengan dua mekanisme yaitu instrumen pidana (tuntutan pidana) dan instrumen perdata (gugatan perdata). Kedua instrumen tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Undang-Undang Kejaksaan  Republik  Indonesia.  (2)  Prosedur  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  dalam  penuntutan perampasan  aset  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  diatur  melalui  Peraturan  Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Perampasan aset dari tindak pidana merupakan bagian dari upaya Jaksa  dalam pemulihan aset negara yang sejalan dengan dua cara yaitu instrumen  pidana  dan  perdata.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  jaksa  dalam  penuntutan perampasan harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi terdiri dari Aset hasil tindak pidana  korupsi  dikaburkan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain,  Aset  hasil  tindak  pidana
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
korupsi  habis  atau  harta  bendanya  habis,  Aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  posisi dijaminkan kepada pihak lain, Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia, Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.
Saran  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  untuk  memaksimalkan  upaya  jaksa  dalam penuntutan  perampasan  diperlukan  produk  hukum  tentang  perampasan  aset  (undang- undang  perampasan  aset).  Saat  ini  Indonesia  memiliki  rancangan  Undang-Undang Perampasan Aset yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pidana. Hal tersebut  juga  dapat  memaksimalkan  tugas  Jaksa  sebagai dominus  litis dalam  penuntutan perampasan aset terdakwa tindak pidana korupsi melalui instrument perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Ammiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.
Andi Hamza, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
___________, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Rajawali Press, 2012.
Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana , Riau, UMRAH Press, 2020.
Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia V , Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, Bumi Aksara, 2007.
CST Kansil, Kamus Istilah Hukum , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana , Surabaya, Airlangga  University Press, 2015.
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Refika Aditama, 2011.
Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Bandung, Lubuk Agung, 2010.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi , 2016.
Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  Edisi  VI,  Paul  Minesota,  Publishing, 1990.
Harun  M.  Husen, Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta,  Rineka  Cipta, 1990.
Hilman  Hadikusuma ,  Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  Atau  Skripsi  Ilmu  Hukum ,Mandar Maju, Bandung, 1995.
I  Gusti  Ketut  Ariawan, Buku  Ajar  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Universitas  Udayana  Fakultas Hukum, 2015.
Jan Michael Otto, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir , Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 1992.
Philipus m. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2011.
Paku Utama, Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper , Jakarta, 2013.
Peter Ahmad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana Prenada, 2005.
__________, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009.
Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana , Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2019.
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Bandung, Sinar Baru, 1987.
__________, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia , Jakarta, Kompas, 2006.
Shidarta, Tujuan Hukum , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Jakarta: Fakultas Hukum Universsitas Indonesia, 1983.
__________, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu tinjauan secara sosiologi) , Jakarta, Universitas Indonesia, 1999
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Yogyakarta, Liberty, 1999.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , Bandung, Alfabeta, 2013.
Suteki  dan  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) , Depok, RajaGrafindo Persada, 2020.
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung, Nusa Media, 2010.
Tibiko Zabar Pradano dkk, Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat ,  Jakarta, ICW, 2020.
W.  A.  Bonger, Pengantar  Tentang  Kriminologi ,  Jakarta,  Pembangunan  Ghalia  Indonesia, 1981.
Yunus  Husein  dkk, Penjelasan  Hukum  Tentang  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ,  Jakarta, PSHK, 2019.

## B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Laporan  Hasil  Penyelarasan  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perampasan  Aset  Tindak  Pidana ,  Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
Diky  dkk, Hasil  Pemantauan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Semester  I  2021 ,  Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2021.
ICW, Tren  Vonis  Korupsi  2020:  Koruptor  Merajalela,  Hukuman  Tak  Kunjung  Beri  Efek Jera , Jakarta, ICW.
Galih  Hartanto  dkk, Pelaksanaan  Proses  Penuntutan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah , Diponegoro Law Review, Vol. 1. No. 4, 2012.
Lutfil  Ansori, Reformasi  Penegakan  Hukum  Perspektif  Hukum  Progresif ,  Jurnal  Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
M. Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel , Makalah dalam Seminar Nasional, Jakarta, KPK, 2006.
Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman , Jurnal MMH, Jilid 41, No. 1, Januari 2012.
R. Subhan Fasrial, Implementasi teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  (Tingkat  Pertama) ,  Tesis  Universitas Islam Indonesia, 2015.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No.  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  No.  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Pengujian Undang-Undang , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016
Refki  Saputra, Tantangan  Penerapan  Perampasan  Aset  Tanpa  Tuntutan  Pidana  (Non- Conviction  Based  Asset  Forfeitur)  dalam  RUU  Perampasan  Aset  di  Indonesia , Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia  Tenggara  Berdasarkan  United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dan  Asean  Mutual  Legal  Assistance  Traty  (AMLAT) ,  Tesis  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
Slamet  Tri  Wahyudi, Problematika  Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Konteks  Penegakan Hukum di Indonesia , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.
Sudiono  Awaludin, Konsep  dan  Teori  Dasar  Properti  dan  Penilaian  Properti ,    Modul, 2018.
Sukarno, Penerapan  Perampasan  Aset  di  Indonesia  Sebagai  Upaya  Pemulihan  Keraguan Negara  dalam  Perspektif  Keuangan  Negara ,  Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 4, 2018
Tata  Wijayanta, Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Kaitannya dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  14, No. 2, Mei 2014.
Taufik  Kemas, Analisis  Yuridis  Perampasan  Aset  yang  Berasal  dari  Tindak  Pidana Korupsi  (Studi  Putusan  No.  7/Pid.Sus  TPK/2017/PN.  Mdn) ,  Skripsi,  Universitas Sumatera Utara, 2017.
Ulang  Mangun  Sosiawan, Penanganan  Pengembalian  Aset  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020.
Wahyudi  H.  Sadeli, Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga  yang  Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi , Tesis, Jakarta, 2010.
Yusrizal,  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, pp. 228-249. DOI : 10.29103/sjp.v8i2.3065

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 362-380
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Indonesia, Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.
Indonesia, Undang-Undang Kepolisian RI , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.
Indonesia, Undang-Undang  Kejaksaan ,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.
Indonesia, Undang-Undang TNI , Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN Nomor 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439
Indonesia, Undang-Undang  Ratifikasi  UNCAC ,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006 Tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Corruption 2003.  LN Nomor 32 Tahun 2006.
Indonesia, Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi ,  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  LN  Nomor  197  Tahun 2019, TLN Nomor 6409.