## Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasah & Nation State: Equality Before the Law Persfective
Mursyidul Wildan 1 , Furziah 2
1 State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2 1 State Islamic Institute of Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Corresponding Email: wildan@iainsasbabel.ac.id , furziah@iainsasbabel.ac.id
Received:  10-06-2021  /Accepted: 25-10-2021 / Doi: 10.32923/sci.v6i2.2883

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep kewarganegaraan non muslim dalam fiqih siyasah dan negara  bangsa  serta  pengakuan-pengakuan  terhadap  hak-hak  mereka.  Tulisan  ini  merupakan  studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan  sumber bacaan baik buku maupun  artikel mengenai konsep  negara  bangsa (nation  state) ,  prinsip equality  before  the  law dan  konsep  fiqih  siyasah  tentang  non muslim.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep non muslim dalam fiqih siyasah yang membedakan warganegara  non  muslim  dengan  istilah  dzimmi  perlu  pembacaan  ulang.  Konsep  dzimmi  didalam  fiqih siyasah sudah tidak relevan diterapkan di rezim negara bangsa dewasa ini.

## Keywords: Negara Bangsa, Non Muslim, Fiqih Siyasah.

## Pendahuluan
Membincangkan isu citizhenship atau kewargaan selalu seksi dan menarik baik dalam konteks negara modern ataupun dalam praktik dan teori ketatanegaraan Islam klasik. Isu ini selalu menjadi concern ilmuwan politik dari masa ke masa, karena spektrum pembahasannya yang luas dan beragam.
Ibn  Khaldun  sebagaimana  dikutip  oleh  Samsul  Nizar  (2003)  mengatakan  bahwa  secara  esensial, perlunya sebuah negara bagi manusia paling tidak dilatarbelakangi dua faktor, yaitu: Pertama, menjamin rakyat untuk  hidup  berdampingan,  tentram,  tenang,  serta  bersama-sama  berusaha  saling  melengkapi  dalam  rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan bagi mempertahankan kehidupan. Kedua, mempertahankan diri dan komunitasnya dari serangan pihak luar 1
T.  H.  Marshal  seperti  yang  dikutip  oleh  Hilman  Latif  mendefinisikan  kewargaan,  dalam  arti citizenship,  sebagai  status  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  merupakan  anggota  penuh  dari  sebuah komunitas.  Mereka  yang  memiliki  status  penuh  tersebut  adalah  sedejarat  untuk  memperoleh  hak  dan mendapatkan  kewajibannya.  Marshal  juga  menekankan  bahwa  gagasan  tentang  kewargaan  terkait  dengan peran  negara  dalam  memenuhi  apa  yang  disebutnya  dengan  hak  sipil,  politik,  dan  sosial  kewargaan,  yang mencakup di antaranya hak untuk mendapatkan keadilan, berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyatakan pendapat,  mendapatkan  jaminan  sosial  yang  diberikan  negara,  mendapatkan  subsidi  dari  pemerintah,  untuk dipilih atau ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan dan hak untuk dilindungi oleh otoritas negara 2
Negara modern mengenal salah satu asas sebagai prasayarat bahwa suatu negara bissa disebut sebagai negara hukum yaitu asas equality before the law (persamaan dalam hukum). Asas ini mengisyaratkan bahwa semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
Sementara  itu,  fiqih  siyasah  mengenal  istilah  ahlu  dzimmah.  Pada  masa  dulu  ahl  al-dzimmah merupakan komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim, baik dalam mendapatkan perlindungan dan keamanan. Termasuk mendapatkan hak
1 Imam  Ghozali,  “Implementasi  Hak-Hak  Politik  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Menurut  Abdurrahman  Wahid,” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 2 (2020): 250–271.
2 Ahmad Syafii Maarif et al., Fikih Kebinekaan , 2015.
hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim 3 . Bahkan, tidak sedikit ulama kontemporer yang masih mengklasifikaasikan masyarakat berdasarkan keyakinan/akidah; muslim atau non muslim. Dari sinilah isu ini menjadi serius ketika fiqih siyasah membedakan status warga negara muslim dan non muslim 4 yang pada akhirnya berimplikasi terhadap hak-hak warga negara di negara bangsa (nation state) seperti Indonesia. Pertanyaan yang menarik kemudian adalah sejauh mana hak-hak warga negara non muslim ditinjau dari fiqih siyasah  dan nation  state ditinjau  dari  asas equality  before  the  law. Tentu  hal  ini  perlu  kajian  dan  analisis mendalam agar pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang komprehensif.
Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dari berbagai literatur dan sumber bacaan baik buku maupun artikel mengenai  konsep equality  before  the  law, konsep  fiqih  siyasah  tentang  hak  non  muslim  dan  teori  negara hukum modern.

## Konsep Negara Bangsa
Negara  Bangsa  (nation  state)  lahir  ketika  pecahnya  revolusi  AS  (1765-1783)  dan  revolusi Pranciss (1789-1799). Bentuk inilah yang menggantikan berbagai bentuk pengelompokan masyarkat dunia seperti imperium, kekaisaran, negara kota (city state) ataupun bentuk bentuk lainnya pada saat itu. Buah nyata dari revolusi di atas ialah direngkuhnya nilai-nilai republikanisme di hampir semua lingkaran masyarakat dunia. Apa yang kemudian kita kenal dengan istilah nation-state atau negara- bangsa  pada  esensinya  ialah  bentuk  kehidupan  dunia  modern  yang  menolak  bentuk  kehidupan masyarakat lama: kesatuan masyarakat yang mandiri secara politik (self-rule), yang dibentuk dalam ikatan bangsa yang terdiri atas anggota warga yang memiliki kedudukan sama .
Dari sini pada kita mengetahui bahwa istilah negara bangsa menyejajarkan istilah negara dan bangsa, hal ini membawa pada pemakanaan bahwa suatu negara terbentuk dari ikatan-ikatan suku bangsa.  Jika demikian, nasionalisme dalam maknanya yang kontekstual berakar dari kesadaran akan kemauan  untuk  menyatukan  berbagai  nilai  kebangsaan  yang  majemuk  dalam  satu  wadah  negara baru, yang mana di dalamnya segala perbedaan terlebur oleh nilai-nilai kebersamaan, meski tidak harus menghilangkan karakter kemajemukannya.
Konsep kewargaan menunjukkan status keanggotan seseorang dalam suatu komunitas politik (a  political  community). Ketika  konsep  negara-bangsa  masih  dalam  bentuknya  yang  sederhana, identitas  etnik  dan  agama menjadi  salah satu  faktor  paling  penting  yang  menandakan  keterikatan masyarakat terhadap sebuah komunitas politik tertentu. 5
Membaca  sejarah  abad  pertengahan  Eropa,  maupun  abad  pertengahan  Islam,  urusan kewargaan  erat  kaitannya  dengan  sejarah  komunitas  agama,  dan  dalam  konteks  tertentu  disertai dengan perpindahan agama. Proses politik di Eropa antara Katolik dan Protestan adalah salah satu contohnya. Kedua agama ini saling bergantian menjadi agama sebuah masyarakat Eropa. Begitu pula dengan wilayah Asia Barat, India-Pakistan-Afganistan, dan juga Indonesia. Pada masa lalu, identitas warga  masih  banyak  berhubungan  dengan  agama  dan  etnisitas.  Kesamaan  agama  dan  etnik meniscayakan semakin kuatnya afiliasi seseorang dalam suatu komunitas politik. Dewasa ini, apa yang  terjadi  di  kalangan  komunitas  Muslim  Rohingya  di  tengah-tengah  masyarakat  Buddha  di Arakan, konflik Kashmir antara India dan Pakistan, ketegangan masyarakat Pattani Muslim dengan pemerintah Thailand, dan Muslim Mindanao di Filipina Selatan adalah beberapa contohnya. Betapa agama  dan  etnisitas  di  era  modern  ini  masih  menjadi  identitas  utama  yang  melandasi  ide  sebuah
3 Tabrani ZA and Warul Walidin, “Hak-Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien Wa Ni’mah Dan Pluralisme Agama Di Indonesia,” Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 3, no. 1 (2017): 15–28.
4 Nihayatut Tasliyah & Khoirul Anwar, “Nalar Politik Muslim Minoritas,” wasathiyyah Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih 4, no. 1 (2022): 1–17.
5 Maarif et al., Fikih Kebinekaan .

## negara. Perbedaan 6

## Asas Equality Before The Law
Menurut  Bagir  Manan  ada  beberapa  istilah  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan  asas equality before the law dalam Bahasa Indonesia, yaitu persamaan di depan hukum atau persamaan di dalam hukum. Sementara UUD 1945  menyebut istilah ini dengan persamaan kedudukannya di dalam hukum (Pasal 27) dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D). ada lagi istilah lain yang disebutkan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 yaitu perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.   Tetapi penguunaan istilah terakhir ini menurut Bagir Manan kurang tepat yang hanya mencakup sebagian dari arti hukum. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  di  hadapan  hukum,  bukan  hanya  di  hadapan undang-undang 7
Varian  istilah-istilah  itu  bermakna  sama  yaitu  sebagai  padanan equality  before  the  law sebagai ungkapan  yang  berasal  dari  Dicey  dan  Iazim  digunakan  di  lnggris  dan  negara-negara  di  bawah pengaruh Inggris. Dalam ungkapan yang Iebih panjang, Dicey menyebutkan “the equal subjection of all classes to the ordinary law of land administrated by the ordinary courts” (semua orang atau semua kelompok tunduk pada hukum yang sama yang dijalankan oleh pengadilan biasa). Kemudian sebutan inilah yang biasa dipergunakan dalam berbagai UUD di dunia.
Selain itu ada  pula  sebutan equal  protection  of the  law yang  didapati  dalam  Amandemen  Ke-  14 UUD  Amerika  Serikat.  Menurut  Pandey,  walaupun  ungkapan  tersebut  mempunyai  maksud  yang sama,  tetapi  memiliki  penekanan  yang  berbeda.  Ungkapan equality  before  the law  berkonotasi negatif yaitu meniadakan semua privilege untuk orang-orang tertentu. Equal protection of the law Iebih bersifat positif yaitu menekankan persamaan perlakuan bagi (untuk) keadaan yang sama. 8
Jimly As Shiddiqiy dalam artikelnya Gagasan Negara Hukum Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya dalam situasi  Indonesia  dewasa  ini,  merumuskan  adanya  tiga-belas  prinsip  pokok  Negara  Hukum ( Rechtsstaat ) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The Rule of Law , ataupun Rechtsstaat ) dalam arti yang sebenarnya, yaitu :
1. Supremasi Hukum ( Supremacy of Law )
2. Persamaan dalam Hukum ( Equality Before the Law) 3. Asas Legalitas ( Due Process of Law) 4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Campuran yang Bersifat Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat)
6 Ratno Lukito, “Negara Bangsa,” 2019, https://mediaindonesia.com/opini/253974/negara-bangsa.
7 Bagir Manan, “Persamaan Di Hadapan Hukum Dan Pemerintahan,” 2018, dewanpers.or.id.
8 Ibid
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

## 13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 9
Salah  satu  asas  penting  yang  diutarakan  oleh  Jimly  dalam  artikelnya  tersebut  adalah Persamaan  dalam  Hukum (Equality  before  the  Law) .  Adanya  persamaan  kedudukan  setiap  orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan tindakan yang bersifat  khusus  dan  sementara  yang  dinamakan ‘affirmative  actions’ guna  mendorong  dan mempercepat  kelompok  masyarakat  tertentu  atau  kelompok  warga  masyarakat  tertentu  untuk mengejar  kemajuan  sehingga  mencapai  tingkat  perkembangan  yang  sama  dan  setara  dengan kelompok  masyarakat  kebanyakan  yang  sudah  jauh  lebih  maju.  Lebih  lanjut  Jimly  mengatakan Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘affirmative actions’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau  kelompok  masyarakat  hukum  tertentu  yang  kondisinya  terbelakang.  Sedangkan  kelompok warga  masyarakat  tertentu  yang  dapat  diberi  perlakuan  khusus  yang  bukan  bersifat  diskriminatif, misalnya,  adalah  kaum  wanita  ataupun  anak-anak  terlantar 10 .  Dari  sini  jelas  bahwasanya  negara hukum modern tidak membedakan status kewarganegaraan seseorang apakah muslim ataupun non muslim, semuanya equal di dalam hukum dan pemerintahan.
Walaupun  banyak  terjadi  perbedaan  istilah  seperti  yang  telah  diuraikan  diatas,  tetapi prinsipnya konsekuensi dari diterapkannya asas negara hukum adalah persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara mempunyai kedududkan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama terlepas dari apapun status sosialnya, suku, agama dan rasnya, semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

## Pandangan Fiqih Siyasah
Islam memandang non muslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi. Sikap Islam terhadap nonmuslim mana pun yang tidak memusuhi Islam dilandasi oleh sikap toleran, kooperatif, persaudaraan atas nama kemanusiaan, dan penghormatan terhadap segala perjanjian dan kesepakatan 11
kafir berarti orang yang mengingkari atau tidak mengakui. Kafir dengan pengertian seperti ini tidak selalu  melekat  pada  non  muslim,  melainkan  bisa  menjadi  sifat  bagi  muslim.  Contoh  sebuah  ayat dalam Al Quran menyatakan :
كسمتسا دقف للهبا نمؤيو توغاطلبا رفكي نمف : ةرقبلا( ىقثولا ةورعلبا 256 )
“ Barang siapa kafir kepada thagut dan beriman kepada Allah maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang kokoh”.
Islam datang sebagai ajaran yang membawa nilai-nilai kedamaian dan kebahagiaan. Allah SWT  menjelaskan  ajaran-ajaran  ini  secara  sistematis  dalam  Al  Quran.  Rasulullah  Saw
9 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia,” PN  Gunung  sitoli (2006):  1–17,  https://www.pn- gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
10 Ibid
11 Abdul  Wahid  Mu’thie  dkk, Damai  Bersama  Al  Quran:Meluruskan  Kesalahpahaman  Seputar  Konsep  Perang  Dan Jihad Dalam Al-Quran (LPMQ, 2018).
menyampaikan ajaran ini kepada umat manusia melalui keteladan kehidupan beliau. Sejak pertama kali membangun peradaban Islam di Madinah, Rasulullah Saw telah memperlihatkan bahwa Islam lahir  dengan  peradaban  kosmopolitan—menghilangkan  batasan  antar-etnis,  pluralitas  budaya  dan heterogenitas politik. Prinsip ini secara eksplisit ditemukan dalam Piagam Madinah sebagai undang- undang  konstitusi  pertama  di  dunia.  Piagam  Madinah  dianggap  sebagai  piagam  yang  bersifat komprehensif karena mencakup nilai humanitas, pluralisme dan demokratis 12
Pluralisme  dan  multikulturalisme  kini  tidak  bisa  lagi  dihindari,  terlebih  lagi  dalam  sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Non muslim di Indonesia adalah ahl al-zimmah yang memiliki kontrak sosial dengan ummat Islam untuk bersama-sama mempertahankan bangsa dan membangun negara  bersama-sama.  Demokrasi  memberi  ruang  penuh  bagi  setiap  warga  negara,  dari  suku  dan etnis,  golongan  kemasyarakatan,  dan  agama  manapun. 13 .  Pandangan-pandangan  diatas  akhirnya memberikan  konsukensi  bahwa  non  muslim  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  dalam sebuah negara bangsa atau nation state.
Perlakuan terhadap kaum minoritas non-Islam, standarnya dituntun oleh dokumen-dokumen normatif  Islam  ataupun  praktik  luhur  penguasa  muslim  yang  dibakukan  dalam  sistem  dzimmah. Melalui  sistem  ini  mereka  diproteksi  dan  diperlaku-  kan  setara  dengan  kelompok  Islam.  Sistem dzimmah memang berasumsi bahwa Islam memegang otoritas politik, bahkan menjadi dasar negara. Meski dalam sistem negara modern hal demikian bisa dipermasalahkan, terutama menyangkut status kewarganegaraan,  namun  hal  demikian  jauh  lebih  beradab  dalam  mengurus  minoritas  lain  agama dibanding praktik negara-negara Eropa di zaman yang sama 14 .
Dari  sini  kita  paham  pada  akhirnya  bahwa  status  warga  negara  non  muslim  dalam  fiqih  siyasah memang merupakan warga negara kelas dua. Pengakuan terhadap hak-hak mereka berbeda dengan warga negara muslim di dalam fiqih siyasah.

## Kesimpulan
Negara bangsa adalah istilah politik yang digunakan untuk suatu masyarakat guna membagun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras etnik atau golongannya. Sementara itu warga negara dalam fiqih siyasah klasik dibedakan berdasarkan agama yaitu apa yang disebut dengan istilah dzimmi-warga negara non muslim yang hidup  ditengah  komunitas  muslim,  dan  harus  tunduk  pada  semua  yang  ditetapkan  oleh  otoritas muslim.  Pemaknaan  seperti  ini  di era  negara  bangsa  harus  dibaca  dalam  konteks peradaban  lama sebelum  unculnya  konsep  negara  bangsa  atau  negara  nasional.  Karena  sekali  lagi  negara  bangsa memnginginkan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

## .
12 ZA and Walidin, “Hak-Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien Wa Ni’mah Dan Pluralisme Agama Di Indonesia.”
13 Ibid.
14 Ahmad Suaedy dkk, ISLAM DAN KAUM MINORITAS: Tantangan Kontemporer (The Wahid Institute, 2016),

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Nihayatut  Tasliyah  &  Khoirul.  “Nalar  Politik  Muslim  Minoritas.” wasathiyyah  Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih 4, no. 1 (2022): 1–17.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia.” PN  Gunung  sitoli (2006):  1–17.
https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
Ghozali,  Imam.  “Implementasi  Hak-Hak  Politik  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Menurut Abdurrahman Wahid.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 2 (2020): 250–271.
Lukito, Ratno. “Negara Bangsa,” 2019. https://mediaindonesia.com/opini/253974/negara-bangsa.
Maarif, Ahmad Syafii, Lukman Hakim Saifuddin, M. Amin Abdullah, Syamsul Anwar, Azyumardi
Azra, Hamim Ilyas, Zakiyuddin Baidhawy, et al. Fikih Kebinekaan , 2015.
Manan, Bagir. “Persamaan Di Hadapan Hukum Dan Pemerintahan,” 2018. dewanpers.or.id.
Mu’thie  dkk,  Abdul  Wahid. Damai  Bersama  Al  Quran:Meluruskan  Kesalahpahaman  Seputar Konsep Perang Dan Jihad Dalam Al-Quran . LPMQ, 2018.
Suaedy  dkk,  Ahmad. ISLAM  DAN  KAUM  MINORITAS:  Tantangan  Kontemporer .  The  Wahid Institute, 2016. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.
ZA, Tabrani, and Warul Walidin. “Hak-Hak Non Muslim Dalam Pemerintahan: Konsep Dien Wa Ni’mah Dan Pluralisme Agama Di Indonesia.” Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 3, no. 1 (2017): 15–28.