Tanggung Gugat Debitor Pada Pinjam Nama Dalam Pembiayaan Konsumen

## Anggi Dwi Caecariatna
caecariatnaa@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
A loan name agreement or also called as nominee agreement is an agreement to use another person’s name. In the nominee agreement, the parties that involved are nominee and the beneficiary. The nominee is the owner of the name, while the beneficiary is the party that uses nominee’s name. This nominee agreement is often used to another agreement, like financing agreement. The method that used in this reasearch is a normative research, to find the truth of coherence between the rule and the legal norms. The result of this research indicate that in the financing agreement, which there is a nominee agreement, the debtor of the agreement is the nominee itself. It make the nominee becoming the legally legitimate debtors of the financing agreement with the financial institutions. As a legitimate debtor, the nominee is obliged to be liable if there is wanprestasi in the financing agreement that cause a loss to the financing institutions.
Keywords : Nominee Agreement; Finance; Debtor’s Liability.

## Abstrak
Perjanjian pinjam nama atau yang juga disebut sebagai perjanjian nominee merupakan suatu perjanjian untuk menggunakan nama orang lain. Dalam perjanjian nominee, pihak yang terlibat adalah  pihak  nominee  dengan  pihak  beneficiary.  Pihak  nominee  merupakan  pemilik  nama, sedangkan  pihak  beneficiary  merupakan  pihak  yang  menggunakan  nama  nominee.  Perjanjian nominee ini seringkali digunakan untuk mengadakan perjanjian lain, contohnya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, untuk menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum dengan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang di dalamnya terdapat perjanjian nominee, maka pihak debitor yang tercatat dalam perjanjian adalah nama dari pihak nominee. Hal ini mengakibatkan pihak nominee menjadi pihak debitor yang sah secara hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan lembaga pembiayaan. Sebagai debitor yang sah, maka pihak nominee wajib untuk bertanggung gugat apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menimbulkan adanya kerugian terhadap lembaga pembiayaan.
Kata Kunci : Perjanjian Nominee; Pembiayaan Konsumen; Tanggung Gugat Debitor.

## Pendahuluan
Perjanjian nominee merupakan perjanjian pinjam nama. Pemilik dari suatu benda secara hukum merupakan pihak Nominee ( legal owner ) yang dipinjam namanya oleh pihak Beneficiary yang merupakan pemilik yang sebenarnya dari suatu benda tersebut. Pihak Beneficiary menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara hukum. 1 Istilah Legal Owner dan Beneficiary dalam perjanjian Nominee dapat ditemukan ketika perjanjian nominee ini digunakan untuk pembelian saham oleh warga negara asing dengan warga negara Indonesia, sehingga legal owner dari saham tersebut adalah warga negara Indonesia, sedangkan pihak Beneficiary adalah warga negara asing.
Perjanjian nominee ini seringkali juga digunakan oleh warga negara asing untuk membeli sebidang tanah di Indonesia, sehingga bukti kepemilikan dari tanah tersebut adalah atas nama warga negara Indonesia yang melakukan perjanjian nominee dengan warga negara asing tersebut.2 Dalam perkembangannya, perjanjian
nominee juga dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan sesama warga negara Indonesia. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor 281/ Pid.B/2014/PN.Bdw. terjadi peminjaman nama Ernawati untuk Widya Nurhayati, akan tetapi diantaranya tidak terdapat perjanjian nominee , hal ini dikarenakan Ernawati dan Widya Nurhayati tidak pernah secara jelas memperjanjikan untuk melakukan perjanjian nominee .
Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw. merupakan suatu putusan mengenai kasus pidana dengan Agus Susanto sebagai terdakwa. Agus Susanto didakwa dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia karena telah memalsukan identitas debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara meminjam KTP milik orang lain agar dapat digunakan oleh Widya Nurhayati. Agus Susanto merupakan pihak yang secara aktif meminjam KTP milik Ernawati agar dapat dipergunakan oleh Widya Nurhayati dalam mengajukan pembiayaan konsumen untuk pembelian sebuah sepeda motor.
Berikut adalah skema yang menggambarkan perjanjian pembiayaan konsumen dalam putusan  pengadilan nomor 281/Pid.B/2014/PN/Bdw.
1 Andre Kosuma, Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Skripsi (Program Sarjana Universitas Airlangga  2013).[19].
2 I Wayan Werasmana Sancaya, ‘Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Pengua- saan Hak Atas Tanah’, 2013, Jurnal Magister Hukum Udayana ,[1].

## Skema 1.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Sumber: diolah dari Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw
Penjelasan dari skema di atas adalah, Widya Nurhayati hendak membeli sepeda motor secara mengangsur dengan pembiayaan dari PT.BAF, akan tetapi Widya tidak memiliki KTP dan KK sebagai persyaratan, sehingga Misjari menyuruh Agus Susanto untuk mencarikan pinjaman KTP dan KK agar dapat dipergunakan oleh Widya Nurhayati. Agus Susanto meminjam KTP dan KK milik Ernawati sehingga terjadilah perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh PT.
BAF dan juga Ernawati sebagai pemilik KTP. Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, Misjari bersama Agus Susanto mengirimkan sepeda motor kepada Widya Nurhayati, dengan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Ernawati sebagai pemilik KTP dan KK.
Pada prinsipnya, perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. BAF dengan Widya timbul dikarenakan Widya hendak membeli sepeda motor dengan pembayaran secara angsuran, sehingga sepeda motor yang dibeli Widya tersebut juga menjadi jaminan atas utangnya kepada PT.BAF dan dibebani dengan jaminan fidusia.  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang  Jaminan  Fidusia,  bahwa  objek jaminan  fidusia  seharusnya  tetap  berada  pada  kekuasaan  pemilik  benda  yang
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Misjari
Agus Susanto
Perjanjian pembiayaan konsumen Ernawati Peminjaman KTP dan KK Widya Nurhayati Penyerahan sepeda motor

## 364 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pemilik benda merupakan pihak yang dapat menikmati atau mengalihkan benda tersebut.
Dalam Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw. sepeda motor yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  berada  pada  kekuasaan  Widya  Nurhayati walaupun bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Ernawati. Ernawati merupakan pemilik sepeda motor tersebut secara sah dan diakui secara hukum, namun karena Ernawati hanya merupakan pihak yang dipinjam namanya oleh Widya Nurhayati, sehingga pihak yang menikmati dan menggunakan sepeda motor tersebut adalah Widya Nurhayati.
Tindakan peminjaman KTP milik Ernawati tersebut menjadi masalah ketika PT.BAF hendak melakukan eksekusi terhadap sepeda motor yang menjadi objek  jaminan  fidusia  karena  PT.BAF  menganggap  Ernawati  telah  melakukan wanprestasi. Ernawati dianggap telah melakukan wanprestasi kepada PT.BAF karena menunggak angsuran selama 5 (lima) bulan, namun pada saat pihak PT.BAF hendak mengeksekusi sepeda motor yang menjadi objek jaminan, PT.BAF kesulitan untuk menemukan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut berada pada kekuasaan Widya Nurhayati.
Isu hukum dalam penelitian ini adalah yang pertama mengenai kepemilikan objek jaminan fidusia pada perjanjian nominee dalam pembiayaan konsumen, dan yang kedua adalah tanggung gugat ketika debitor wanprestasi pada perjanjian nominee dalam pembiayaan konsumen.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 3
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).[47].

## Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia pada Perjanjian Nominee dalam Pembiayaan Konsumen
Jaminan  fidusia  berdasarkan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  merupakan hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, untuk dijadikan sebagai agunan atas utang tertentu, akan tetapi benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, karena pada prinsipnya, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas dasar kepercayaan. Hak jaminan atas dasar kepercayaan berarti bahwa jaminan fidusia dilakukan dengan cara mengalihkan hak kepemilikan suatu benda kepada pihak kreditor, sedangkan pihak debitor menguasai objek jaminan fidusia secara nyata.
Jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan bantuan  berupa dana kepada masyarakat dengan jaminan benda bergerak yang digunakan oleh debitor untuk melanjutkan kegiatan usahanya, sehingga benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada pada kekuasaan debitor untuk digunakan dalam melakukan kegiatan usaha. Objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan pemilik benda, karena jaminan  fidusia  merupakan  hak  jaminan  dengan  pengalihan  hak  kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 4
Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pada umumnya merupakan benda bergerak yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebut benda persediaan, selain benda persediaan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga disebutkan bahwa benda yang bukan persediaan juga dapat menjadi objek jaminan fidusia. Contoh benda yang bukan merupakan benda persediaan adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pribadi. Kendaraan bermotor bukan merupakan benda persediaan, namun dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerapan jaminan fidusia dengan objek berupa kendaraan bermotor adalah ketika debitor hendak mengajukan
4 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2016).[115].

## 366 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
pembiayaan konsumen kepada bank maupun lembaga pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor dengan membayar secara angsuran, maka kendaraan motor tersebut  akan  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  untuk  menjamin  utang  debitor kepada bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditor.
Pemilik benda merupakan pihak pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia.  Dalam  perjanjian  fidusia,  yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan fidusia  merupakan  benda  bergerak  atau  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat dibebani dengan hak tanggungan. Benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan. 5 Pada perkembangannya terdapat pengelompokkan benda yang lain, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar merupakan benda yang di register atau didaftarkan pada suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk itu dan hukumnya tunduk pada benda tidak bergerak. 6 Benda tidak terdaftar merupakan benda yang tidak ada registernya atau tidak perlu dilakukan pendaftaran dan hukumnya tunduk pada benda bergerak. Kendaraan bermotor dikatakan sebagai benda terdaftar karena terdapat surat-surat tertentu yang menjadi bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar karena karakteristiknya yang dapat berpindah-pindah atau dipindahkan dan memiliki bukti kepemilikan tertentu.
Penerapan perjanjian pembiayaan konsumen dengan objek sebuah kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia, dilakukan dengan cara kreditor atau lembaga pembiayaan menguasai surat bukti kepemilikan atau BPKB dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan debitor menguasai objek perjanjian secara nyata dan dapat menggunakan kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan kemanfaatannya, akan tetapi selama masa perjanjian belum berakhir, debitor dilarang mengalihkan objek jaminan.
Penguasaan BPKB atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh kreditor dapat mencegah debitor untuk mengalihkan objek jaminan, sehingga objek
5 Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata(Deepublish 2016).[40].
6 Trisadini Prasatinah Usanti, ‘Lahirnya Hak Kebendaan’ (2012) 17 Prespektif . [45].
jaminan fidusia tetap berapa pada kekuasaan pemilik benda selama masa perjanjian belum  berakhir.  Pemilik  objek  jaminan  fidusia  merupakan  debitor  yang  melakukan perjanjian dengan pihak kreditor, sehingga nama yang tercantum dalam BPKB kendaraan bermotor merupakan nama dari debitor.
Pengalihan objek jaminan fidusia selama masa perjanjian adalah dilarang karena dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak kreditor, contohnya seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw. dalam putusan tersebut terjadi perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian sebuah sepeda motor, sehingga sepeda motor tersebut dibebani dengan jaminan fidusia.  Permasalahan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen antara Ernawati sebagai kreditor dan PT.BAF sebagai kreditor adalah Ernawati dianggap telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran selama lima  bulan.  Pada  saat  PT.BAF  hendak  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia, sepeda motor tersebut tidak berada pada kekuasaan Ernawati karena Ernawati hanya merupakan pihak yang dipinjam namanya oleh Widya Nurhayati, sehingga pihak yang menguasai sepeda motor tersebut adalah Widya Nurhayati.
Widya Nurhayati membeli sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara meminjam KTP dan KK milik Ernawati. Sepeda motor tersebut kemudian dikirimkan ke alamat Widya Nurhayati oleh salah satu karyawan PT.BAF, selain itu selama masa perjanjian, Widya Nurhayati membayar angsuran utang atas nama Ernawati. Akan tetapi, surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Ernawati. Sepeda motor merupakan benda bergerak terdaftar, sehingga kepemilikan sepeda motor dibuktikan dengan surat-surat bukti kepemilikan yang berupa BPKB. Pemilik objek jaminan dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw. adalah Ernawati, karena Ernawati merupakan pihak yang namanya tertulis sebagai pemilik sepeda motor dalam BPKB dan juga STNK sepeda motor tersebut.
Ernawati dianggap sebagai pemilik sah dari sepeda motor yang dibeli oleh Widya Nurhayati, karena berdasarkan asas privity of contract dalam Pasal 1340 BW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku terhadap para pihak
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## 368 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
yang membuatnya, dan juga penjelasan dalam Pasal 1315 BW yang melarang para pihak untuk melakukan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi debitor adalah Ernawati sebagai pemilik KTP, dan Ernawati merupakan pemilik dari sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia. Ernawati merupakan pemilik sah dari objek jaminan fidusia, walaupun angsuran atas sepeda motor tersebut dibayarkan oleh Widya Nurhayati.
Peminjaman KTP dan KK milik Ernawati yang dilakukan oleh Widya Nurhayati untuk membeli sebuah sepeda motor adalah batal demi hukum karena mengandung suatu sebab yang tidak diperbolehkan, sehingga peminjaman KTP diantara keduanya dianggap tidak pernah ada. Apabila merujuk pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, perjanjian nominee tidak memenuhi kedua syarat objektif perjanjian, yaitu mengenai objek dalam perjanjian dan sebab yang diperbolehkan. Objek perjanjian pada umumnya berupa benda atau jasa. Benda merupakan barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Sedangkan jasa menurut para ahli merupakan suatu tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan, pengertian jasa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan atau pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Perjanjian nominee juga tidak memenuhi unsur bahwa suatu perjanjian harus memuat mengenai suatu sebab yang diperbolehkan, karena perjanjian nominee telah dilarang dengan Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga perjanjian nominee merupakan perjanjian dengan suatu sebab yang tidak diperbolehkan. Maka, akibat hukum dari perjanjian nominee adalah batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum berarti bahwa, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum yang timbul, hanya antara Ernawati sebagai debitor dan PT.BAF sebagai kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk membeli sebuah sepeda motor. Hal ini menegaskan bahwa Ernawati merupakan pihak yang secara sah dan diakui secara hukum sebagai pemilik sepeda motor yang menjadi objek perjanjian.

## Tanggung Gugat Apabila Debitor Wanprestasi pada Perjanjian Nominee dalam Pembiayaan Konsumen
Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek dalam mereka dalam berkontrak. 7 Berdasarkan Pasal 1243 BW, seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi apabila pihak tersebut lalai untuk melakukan pemenuhan prestasi. Terdapat tiga keadaan dimana debitor dianggap telah melakukan wanprestasi, yaitu: 8
1.  Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
Debitor tidak memenuhi prestasi berarti, sampai pada saat batas waktu pemenuhan prestasi yang disepakati antara debitor dengan kreditor tiba, bahkan setelah diingatkan akan kelalaiannya, debitor tidak juga melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perbuatan debitor yang tidak memenuhi prestasinya, harus dibuktikan bahwa debitor secara sengaja dan sadar memiliki itikad buruk untuk tidak melakukan prestasi, atau tidak ada faktor keadaan memaksa yang mengakibatkan debitor tidak dapat melakukan kewajibannya kepada pihak kreditor, sehingga mengakibatkan kerugian yang ditanggung kreditor.
2.  Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, berarti bahwa pada selama masa perjanjian, debitor telah melakukan pemenuhan prestasi, akan tetapi prestasi tersebut keliru sehingga menjadi tidak ada artinya atau bahkan dapat menyebabkan kerugian terhadap kreditor. Debitor secara sengaja memenuhi prestasi yang tidak sesuai, atau bukan karena sebuah keterpaksaan yang mengakibatkan debitor tidak dapat memnuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Contohnya, pada perjanjian jual beli mobil, pihak penjual
7 Afrilian Perdana,[ et.,al ], ’Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Me- dia Elektronik’ (2014) 2  Jurnal Ilmu Hukum.[52].
8 Pipit Puspita, ‘Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terha- dap Debitor Wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakar - ta)’, (2014) 2 Privat Law.[3].

## 370 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
dan pembeli telah menyepakati jenis mobil tertentu, akan tetapi pada saat penyerahan objek perjanjian, penjual memberikan mobil yang berbeda yang nilai harganya berbeda dengan mobil yang sebelumnya telah disepakati oleh keduanya, sehingga pembeli merasa dirugikan dengan tindakan penjual tersebut.
3.  Debitor memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktunya atau terlambat.
Debitor memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktu atau terlambat, berarti bahwa debitor melakukan pemenuhan prestasi melewati jangka waktu perjanjian yang telah disepakati antara debitor dan kreditor, sehingga prestasi yang dilakukan oleh debitor tersebut menjadi tidak berarti atau bahkan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh kreditor.  Contohnya pada perjanjian pembangunan sebuah gedung, dalam perjanjian tersebut baik kreditor maupun debitor menyepakati mengenai jangka waktu pembangunan gedung karena gedung tersebut akan digunakan untuk suatu kegiatan, akan tetapi sampai akhir jangka waktu perjanjian, debitor tidak dapat menyelesaikan pembangunan gedung tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap kreditor karena tidak dapat menggunakan gedung secara tepat waktu.
Wanprestasi yaitu terjadi setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, debitor tidak melaksanakan prestasi, maka demi hukum debitor berada dalam keadaan wanprestasi. 9 Wanprestasi hanya dapat terjadi ketika terdapat hubungan kontraktual di antara para pihak, atau terdapat suatu perjanjian antara debitor dengan kreditor. Seperti yang diatur dalam Pasal 1338 BW bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undnag-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, pada saat para pihak menyepakati suatu perjanjian, dan perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, maka para pihak wajib menaati isi dari perjanjian tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 1340 BW bahwa suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga hanya pihak debitor atau kreditor yang dapat dimintai pertanggunggugatan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, atau dengan kata lain tidak dimungkinkan pihak
9 Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).[44].
diluar perjanjian melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat oleh debitor dengan kreditor. Hanya para pihak dalam perjanjian yang wajib untuk bertanggung gugat ketika mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.
Berdasarkan prinsip tanggung gugat dalam hukum perdata, dikatakan bahwa setiap orang yang akibat perbuatannya mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka wajib untuk bertanggung gugat. Pada umunya, dalam suatu perjanjian para pihak menyepakati mengenai pihak yang bertanggung gugat apabila terjadi kerugian yang diderita pihak lain. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, apabila pihak debitor wanprestasi dan mengakibatkan kreditor mengalami kerugian, maka debitor wajib bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor. Debitor merupakan pihak yang berkewajiban untuk pemenuhan suatu prestasi terhadap kreditor. Sedangkan kreditor merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi atas debitor. dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi dalam putusan nomor 281/Pid.B/2014/PN. Bdw. debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah Ernawati, sedangkan yang menjadi kreditor adalah PT.BAF, akan tetapi dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terjadi peminjaman KTP dan KK yang dilakukan oleh debitor yaitu Ernawati dengan Widya Nurhayati, sehingga Ernawati hanya merupakan pihak pemilik KTP, sedangkan Widya Nurhayati merupakan pihak yang sesungguhnya menghendaki perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.
Ernawati meminjamkan KTP miliknya kepada Widya Nurhayati agar Widya dapat mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor kepada PT.BAF, sehingga Widya merupakan pihak yang membayar uang muka dan juga angsuran atas pembelian sepeda motor tersebut, akan tetapi pihak yang menandatangani perjanjian dengan PT.BAF adalah Ernawati sebagai pemilik KTP. Pada saat penandatanganan perjanjian, baik Ernawati maupun PT.BAF dianggap telah menyepakati mengenai isi perjanjian, sehingga timbul hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak PT.BAF sebagai kreditor adalah untuk menerima pembayaran angsuran sesuai dengan tenggat waktu, dan berkewajiban untuk menyerahkan sepeda motor objek perjanjian kepada Ernawati sebagai debitor. Sedangkan hak

## 372 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
Ernawati sebagai debitor adalah untuk menerima sepeda motor, dan berkewajiban untuk membayar angsuran kepada PT.BAF secara tepat waktu. Walaupun pada akhirnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Widya Nurhayati sebagai pembeli yang sesungguhnya.
Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara Ernawati dengan PT.BAF menimbulkan masalah ketika Widya Nurhayati menunggak pembayaran angsuran pembelian sepeda motor selama lima kali berturut-turut. Sehingga PT.BAF menganggap bahwa Ernawati telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT.BAF. Sebagai pihak yang dirugikan, maka PT.BAF berhak untuk meminta Ernawati bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh PT.BAF. Ernawati dianggap telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasi sama sekali, dan dianggap telah beritikad tidak baik dengan menunggak pembayaran selama lima kali angsuran terakhir.
Pada prinsipnya, pihak yang menyebabkan kerugianlah yang wajib untuk bertanggung gugat, atau apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 218/Pid.B/2014/ PN.Bdw. dimana kerugian yang diderita oleh PT.BAF adalah dikarenakan Widya Nurhayati tidak membayar angsuran selama lima kali, maka yang seharusnya bertanggung gugat adalah Widya Nurhayati. Akan tetapi, kembali lagi pada asas privity of contract seperti yang diatur dalam Pasal 1340 BW bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, atau PT.BAF sebagai kreditor dan Ernawati sebagai debitor, sehingga pihak-pihak yang dapat bertanggung gugat apabila menimbulkan kerugian adalah PT.BAF atau Ernawati. Widya Nurhayati tidak dapat dimintai pertanggunggugatan, karena bukan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
Pihak yang harus bertanggung gugat ketika debitor wanprestasi adalah Ernawati, karena Ernawati adalah sebagai debitor yang sah dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukannya dengan PT.BAF. Kerugian yang diderita oleh PT.BAF dianggap sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ernawati. Ernawati sebagai debitor atas utang yang diajukan oleh Widya Nurhayati kepada PT.BAF dianggap telah lalai untuk melakukan prestasi yang berupa pembayaran
angsuran setiap bulannya selama lima kali berturut-turut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT.BAF sebagai kreditor. Oleh karena itu, pihak yang wajib bertanggung gugat adalah Ernawati.
Putusan nomor 281/Pid.B/2014/PN.Bdw. merupakan putusan mengenai perkara pidana dengan Agus Susanto sebagai terdakwa. Agus Susanto dianggap telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Agus Susanto telah terbukti secara meyakinkan bahwa telah memalsukan identitas Widya Nurhayati sebagai debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan KTP milik Ernawati. Peminjaman KTP tersebut dilakukan atas persetujuan dari Ernawati sebagai pemilik KTP, sehingga Ernawati juga dapat bertanggung jawab karena telah turut serta bersama Agus Susanto memalsukan identitas Widya Nurhayati.
Perbuatan Ernawati tersebut dapat dikenai hukuman pidana dengan mengacu pada Pasal 55 KUHP mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana.

## Kesimpulan
Pemilik objek jaminan fidusia pada perjanjian nominee dalam pembiayaan konsumen, adalah pihak pemilik KTP. Hal ini dikarenakan pemilik KTP merupakan pihak debitor yang sah dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan kreditor, sekaligus  juga  dianggap  sebagai  pemilik  sah  dari  objek  jaminan  fidusia  karena nama yang tercatat dalam bukti kepemilikan objek jaminan fidusia tersebut adalah nama pemilik KTP. Berkaitan dengan kasus pada Putusan Nomor 281/Pid.B/2014/
PN.Bdw.  maka  pemilik  dari  objek  jaminan  fidusia  merupakan  Ernawati  sebagai pihak yang namanya terdaftar dalam bukti kepemilikan sepeda motor. Sesuai dengan aturan hukum kebendaan dalam buku II BW, bahwa kepemilikan benda tidak bergerak dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti kepemilikan yang didaftarkan pada suatu register umum pada suatu instansi khusus yang diberi kewenangan untuk itu.
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka pihak yang harus bertanggung gugat apabila debitor wanprestasi adalah pihak debitor yang namanya tercatat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen dalam

## 374 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
Putusan Nomor 281/Pid.B/PN.Bdw. adalah antara Ernawati dan PT.BAF. Ernawati merupakan pihak debitor yang sah dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT.BAF. Ernawati dianggap telah melakukan wanprestasi karena menunggak pembayaran selama lima kali angsuran, sehingga Ernawati wajib bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh PT.BAF, karena Ernawati merupakan pihak debitor yang sah atas perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan PT.BAF.

## Daftar Bacaan

## Buku
Leonora Bakarbessy dan Ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan (Zifatama Jawara 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2017).
Naja HD., Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Citra Aditya Bakti 2006).
Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata (Deepublish 2016).
Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi (Prenada Media 2015).
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Kencana 2015).
Trisadini Prasatinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan (Revka Petra Media 2016).

## Jurnal
Abdul Halim Barkatullah, ‘Menjual Hak Memilih Pada Pemilihan Umum Dalam Prespektif Hukum Perjanjian’, (2008) 1 Jurnal Konstitusi.
Ni Made Rai Manik Galih Sari,  dan I Gst.A. Mas Rwa Jayantiari, ‘Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Yang Dilakukan Secara Pinjam Nama’ (2015) Kertha Semaya.
Hetty Hasanah, ‘Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Transaksi Bisnis Secara Online ( E-Commerce ) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, (2015) 32 Jurnal Wawasan Hukum.
Siti Kotijah, ‘Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batu Bara’,  (2011) 26 Yuridika.
Faizal Kurniawan, et.,al .,  ‘Unsur  Kerugian  dalam  Unjustified  Enrichment  untuk Mewujudkan Keadilan Korektif ( Corrective Justice )’, (2018) 33 Yuridika.
Kevin Pahlevi, ‘Analisis Yuridis Terhadap Saham Pinjam Nama ( Nominee Arrangement ) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia’ , (2016) 6 Diponegoro Law Journal .
R.M. Panggabean, ‘Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku’, (2010) 17 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Afrilian Perdana, et.al ., ‘Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Media Elektronik’, (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum.
Pipit Puspita, ‘Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Lembaga Perbankan Terhadap Debitor Wanprestasi (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta)’, (2014) 2 Privat Law.

## Wayan Werasmana Sancaya, ‘Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguasaan Hak Atas Tanah’, (2013) Jurnal Magister Hukum Udayana.
Trisadini Prasatinah Usanti, ‘Lahirnya Hak Kebendaan’, (2012) 17 Prespektif.
Lucky Suryo Wicaksono, ‘Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas’, (2016) 23 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Mauludiazeta Wiriardi, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’, (2011) 26 Yuridika .

## Skripsi
Kosuma, Andre, “Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Skripsi , Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

## Tesis
Timothy, Edwin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta)”, Tesis , Program

## 376 Anggi Dwi: Tanggung Gugat Debitor
Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Wibowo,  RM.  Leonardo  Charles  Wahyu,  “Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”, Tesis , Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
HOW TO CITE : Anggi Dwi Caecariatna , ‘Tanggung Gugat Debitor pada Pinjam Nama dalam Pembiayaan Konsumen’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction.