Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya
129

## Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru
Rosmawiah 1*) , Yossita Wisman 2) , Marni 3)
1 Hukum, Ilmu Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
2 PJKR, FKIP, Universitas Palangka Raya, Indonesia
3 Pendidikan IPS, FKIP, Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia Email: rosmawiah@gmail.com
Diterima:15-06-2022; Diperbaiki:06-07-2022; Disetujui:12-07-2022

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  hubungan  antara  pendidikan  dan  hukum  serta kedudukannya  dalam  masyarakat  Indonesia.  Situasi  pendidikan  di  Indonesia  diterapkan  harus ditegakkan  dengan  tepat  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundangan  yang  berlaku.  Semua  guru harus  memahami  bahwa  konsep  atau  metode  pendidikan  selalu  berkembang  sesuai  dengan kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku. Intinya kita harus memahami, mengamalkan dengan konteks  kekinian.  Demikian  pula  hukum  harus  diterapkan  dalam  konteks  kekinian.  Dalam kehidupan  sehari-hari,  manusia  harus  berjalan,  tidak  berhenti,  berbelok  ke  kiri  dan  ke  kanan, terkadang  mundur,  tetapi  harus  terus  maju  dalam  mencapai  apa  yang  diinginkannya  dengan memperhatikan  keadaan  sekitar,  salah  satunya  adalah  memperhatikan  hal-hal  yang  berkaitan. untuk  pendidikan  dan  hukum.  Baik  secara  epistemologis,  aksiologis  maupun  ontologis  apa  yang dimaksud  dengan  pendidikan?  Apa  landasan  hukum  pendidikan  di  Indonesia?  Bagaimana hubungan antara pendidikan dan hukum dalam upaya peningkatan kompetensi guru?
Kata Kunci : guru, hukum, kompetensi, pendidikan.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  individu  sebagai  mahluk  sosial  yang hidup  besama-sama  dan  berdasarkan  moral  estetika,  etis  dan  dianamis  sangat bergantung  pada  pendidikan  dan  juga  hukum.  Pasalnya  pendidikan  dan  hukum sangat berpengaruh besar  bagi keberlangsungan  hidupnya  dan  juga kesejahteraannya.
Kendati  pendidikan  kadang  diremehkan  untuk  pengembangan  dan kesadaran  akan  pentingnya,  namun  tidak  bisa  di  bantah  bahwa  pendidikan  harus ada pada setiap pribadi manusia baik dewasa atau belum dewasa. Dari sini betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia itu sendidri. Namun pendidikan jika  tidak  didukung  oleh  hukum  yang  mengaturnya  sepertinya  pendidikan  pun akan barangsur-angsur sirna dan sulit untuk dikembangkan. Ini pentingnya untuk menulis hubungan antara keduanya.
Selanjutnya  menurut  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  dirinya,  keperibadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa dan  negara.  Dengan  demikian  dapat dimaknai  bahwa  pendidikan  adalah  proses  sepanjang  hayat  dan  perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan  semua  komitmen  manusia  sebagai  individu,  makhluk  sosial  dan sebagai makhluk Tuhan.
Mendidik  diartikan  sebagai  memberi  nasihat,  petunjuk,  mendorong  agar rajin  belajar,  memberi  motivasi,  menjelaskan  sesuatu  atau  ceramah,  melarang perilaku yang tidak baik, menganjurkan dan menguatkan perilaku yang baik, dan menilai apa yang telah dipelajari anak, itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak perlu susah-susah membuat pendidik menjadi profesional. Namun mendidik seperti  ini  tidak  dapat  menjamin  anak-anak  akan  berkembang  sempurna  secara batiniah dan lahiriah.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  3  (tiga)  pokok  pikiran  utama  yang terkandung  di  dalamnya,  yaitu:  (1)  usaha  sadar  dan  terencana;  (2)  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Di  bawah  ini  akan  dipaparkan  secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.
Pendidikan  sebagai  usaha  sadar  dan  terencana  menunjukkan  bahwa pendidikan  adalah  sebuah  proses  yang  disengaja  dan  dipikirkan  secara  matang (proses  kerja  intelektual).  Oleh  karena  itu,  di  setiap  level  manapun,  kegiatan pendidikan  harus  disadari  dan  direncanakan,  baik  dalam  tataran  nasional (makroskopik), regional/provinsi dan kabupaten kota (messoskopik), institusional/sekolah  (mikroskopik)  maupun  operasional  (proses  pembelajaran oleh guru).
Berkenaan  dengan  pembelajaran  (pendidikan  dalam  arti  terbatas),  pada dasarnya  setiap  kegiatan  pembelajaran  pun  harus  direncanakan  terlebih  dahulu sebagaimana  diisyaratkan  dalam  Permendiknas  RI  No.  41  Tahun  2007 . Menurut Permediknas  ini  bahwa  perencanaan  proses  pembelajaran  meliputi  penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi,  tujuan  pembelajaran,  materi  ajar,  alokasi  waktu,  metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
Pada  pokok  pikiran  yang  kedua  terlihat  adanya pengerucutan istilah pendidikan  menjadi  pembelajaran.  Jika  dilihat  secara  sepintas  mungkin  seolah- olah  pendidikan  lebih  dimaknai  dalam setting pendidikan  formal  semata (persekolahan). Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran  kedua  ini,  bisa  ditangkap  pesan  bahwa  pendidikan  yang  dikehendaki adalah  pendidikan  yang  bercorak  pengembangan  ( developmental )  dan  humanis, yaitu  berusaha  mengembangkan  segenap  potensi  didik,  bukan  bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
Pokok  pikiran  yang  ketiga,  selain  merupakan  bagian  dari  definisi pendidikan  sekaligus  menggambarkan  pula  tujuan  pendidikan  nasional,  yang sudah  demikian  lengkap.  Di  sana  tertera  tujuan  yang  berdimensi  ke-Tuhan-an, pribadi,  dan  sosial . Artinya,  pendidikan  yang  dikehendaki  bukanlah  pendidikan sekuler, bukan pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik, tetapi pendidikan yang mencari keseimbangan diantara ketiga dimensi tersebut.
Mendidik  adalah  memberikan  kesempatan  dan  menciptakan  situasi  yang kondusif  agar  anak-anak  sebagai  subjek  berkembang  sendiri.  Mendidik  adalah suatu  upaya  membuat  anak-anak  mau  dan  dapat  belajar  atas  dorongan  diri sendiri  untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal.  Berarti  mendidik  memusatkan  diri  pada  upaya  pengembangan  afeksi anak-anak, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya.
Kompetensi  lain  yang  perlu  diperkenalkan  kepada  calon  guru  untuk dipelajari, dipahami, dilatih, dan dilaksanakan setelah bertugas di lapangan adalah sejumlah perilaku pendidik  dalam proses pendidikan  yang bisa dipilih salah satu atau beberapa diantaranya yang cocok dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka.  Perilaku-perilaku  pendidik  yang  dimaksud  adalah:  (1)  Pendidik  bertindak sebagai  mitra  atau  saudara  tua  peserta  didik.  (2)  Melaksanakan  disiplin  yang permisif,  ialah  memberi  kebebasan  bertindak  asal  semua  peserta  didik  aktif belajar.  (3)  Memberi  kebebasan  kepada  semua  peserta  didik  untuk mengaktualisasi potensi mereka masing-masing. (4) Mengembangkan cita-cita riil para peserta didik atas dasar pemahaman mereka tentang diri sendiri. (5) Melayani pengembangan  bakat  setiap  peserta  didik.  (6)  Melakukan  dialog  atau  bertukar pikiran  secara  kritis  dengan  peserta  didik.  (7)  Menghargai  agama  dalam  dunia modern  yang  penuh  dengan  rasionalitas.  Hal-hal  di  luar  rasio  manusia  dibahas lewat  agama.  (8)  Melakukan  dialektika  nilai  budaya  lama  dengan  nilai-nilai budaya modern. (9) Mempelajari dan ikut memecahkan masalah masyarakat, yang mencakup  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  geografis,  termasuk  aplikasi  filsafat pancasila.  (10)  Mengantisipasi  perubahan  lingkungan  dan  masyarakat  pendidik atau  bekerja  sama  dengan  para  peserta  didik.  (11)  Memberi  kesempatan  kepada para peserta didik untuk berkreasi. (12) Mempergunakan metode penemuan. (13) Mempergunakan  metode  pemecahan  masalah.  (14)  Mempergunakan  metode pembuktian.  (15)  Melaksanakan  metode  eksperimentasi.  (16)  Melaksanakan metode  berproduksi  barang-barang  nyata  yang  mungkin  bisa  dipasarkan.  (17) Memperhatikan dan membina perilaku nyata agar positif pada setiap peserta didik.
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pendidikan, pendidikan adalah  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  sehingga  dalam  penyelenggaraan pendidikan formal seluruh anak bangsa diwajibkan mengenyam pendidikan paling rendah tingkat SMP, hal ini di dorong oleh pengadaan  dana BOS  yang berfungsi mengurangi jumlah anak bangsa yang tidak sekolah karena alasan miskin.
Sedangkan  dasar  adanya  hukum  harus  ada  adalah  sejarah  keberadaban manusia  itu  sendiri  pasalnya  terbentuknya  hukum  adalah  sebab  adanya  manusia.
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya
Kehidupan  manusia  menciptakan  hukum.  Dimana  hukum  itu  biasanya  berupa norma baik tertulis atau tidak tertulis.
Di  Indonesia  dalam  pembinaan  hukumnya  adalah  sejak  zaman  diamna penduduk asli Indonesia kuno pra kemerdekaan dimana pembinaan hukum saat itu di  tetapkan  oleh  raja-raja  yang  berkuasa  dan  juga  kepala  adat.  Setelah kemerdekaan  dominasi  hukum  di  Indonesia  dari  mengadopsi  hukum  Belanda Pengaruh  hukum  Belanda  terhadap  perkembangan  hukum  di  Indonesia  sangat dominan walau tak sedikit yang bertentangan dengan hukum adat setempat, hal ini karena belum mampunya  Indonesia untuk  mengimbangi  madzab hukum  terbesar sistem civil  law .  Sedang  menurut  fakar  ahli  hukum  menyebutkan  sebagaiman berikut  ini:  (1) hukum  ialah keseluruhan peraturan hidup  yang bersifat  memaksa untuk  melindungi  kepentingan  manusia  di  dalam  masyarakat.  Peraturan  dalam menjalankan  kehidupan  diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  dengan  tertib.
(2)  hukum  adalah  himpunan  peraturan  (baik  berupa  perintah  maupun  larangan) yang  mengatur  tata  tertib  dalam  suatu  masyarakat  dan  seharusnya  ditaati  oleh anggota  masyarakat  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  pelanggaran  petunjuk hidup  tersebut  dapat  menimbulkan  tindakan  dari  pihak  pemerintah.  (3)  hukum adalah  keseluruhan  peraturan  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mengatur  tata  tertib  dalam  masyarakat  dan  terhadap  pelanggarnya  umumnya dikenakan  sanksi.  Sedangkan  tujuan  dari  hukum  adalah  untuk  mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.
Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adalah peraturan  yang  didalamnya  terdapat  norma  dan  berfungsi  untuk  melindungi  hak manusia atau bukan manusia baik tertulis atau tidak, yang berisikan perintah atau larangan atas suatu perbuatan yang menjadi pedoman masyarakat dimana hukum itu ada.
Fungsi  hukum  menurut  Franz  Magnis  Suseno,  adalah  untuk  mengatasi konflik  kepentingan.  Dengan  adanya  hukum,  konflik  itu  tidak  lagi  dipecahkan menurut  siapa  yang  paling  kuat,  melainkan  berdasarkan  aturan  yang  berorientasi pada  kepentingan-kepentingan  dan  nilai-nilai  objektif  dengan  tidak  membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.
Dalam pandangan Achmad Ali, bahwa fungsi hukum itu dapat dibedakan ke dalam: (1)  Fungsi  hukum  sebagai“ a tool of  social control ”. (2) fungsi hukum sebagai  “ a  tool  of  social  engineering ”.  (3)  fungsi  hukum  sebagai  simbol,  (4) fungsi  hukum  sebagai  “ a  political  instrument ”.  (5)  fungsi  hukum  sebagai integrator.
Sedang  sifat  hukum  sebagaimana  Kansil  dalam  bukunya  ilmu  hukum, hukum  mepunyai  sifat  mengatur  dan  memaksa  yang  merupakan  pengaturan- pengaturan  hidup  kemasyarakatan  yang  dapat  memaksa  orang  supaya  mentaati tata  tertib  dalam  masyarakat  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas  (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mentaatinya.
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya
Secara  khusus,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah,  melalui  kegiatan  bimbingan,  pengajaran, dan/atau  latihan,  yang  berlangsung  di  dalam  dan  luar  sekolah  sepanjang  hayat, untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  memainkan  peranan  dalam berbagai  lingkungan  hidup  secara  tepat  di  masa  yang  akan  datang  (Mudyaharjo, 2008:  3,  11).  Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  1989  tentang Pendidikan  Nasional  pasal  1  :  “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
Pendidikan  sebagai  usaha  sadar  yang  selalu  bertolak  dari  sejumlah landasan  serta  pengindahan  sejumlah  asas-asas  tertentu.  Landasan  dan  asas tersebut  sangat  penting,  karena  pendidikan  merupakan  pilar  utama  terhadap perkembangan  manusia  dan  masyarakat  bangsa  tertentu.  Secara  umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
Landasan  yuridis  atau  hukum  pendidikan  dapat  diartikan  seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan  (bersifat  material,  dan  bersifat  konseptual)  dalam  rangka  praktek pendidikan  dan  studi  pendidikan.  Jadi,  landasan  hukum  pendidikan  adalah  dasar atau  fondasi  perundang-undangan  yang  menjadi  pijakan  dan  pegangan  dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara.
Tiap-tiap  negara  memiliki  peraturan  perundang-undangan  sendiri.  Landasan yuridis  pendidikan  di  Indonesia  juga  mempunyai  seperangkat  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  titik  tolak  sistem  pendidikan  di  Indonesia, yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, UUD 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan  Indonesia,  Pancasila  sebagai  landasan  idiil  sistem  pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, undang- undang  dan  peraturan  pemerintah  sebagai  landasan  yuridis  pendidikan  nasional, keputusan  presiden  sebagai  landasan  yuridis  pelaksanaan  pendidikan  nasional, keputusan  menteri  sebagai  landasan  yuridis  pelaksanaan  pendidikan  nasional, instruksi  menteri  sebagai  landasan  yuridis  pelaksanaan  pendidikan  nasional. Landasan  hukum  pendidikan  merupakan  seperangkat  peraturan  dan  perundang- undangan  yang menjadi  panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia.  Peraturan  yang  satu  dan  yang  lain  seharusnya  saling  melengkapi. Permasalahan  yang  saat  ini  terjadi  adalah  perundangan  dan  peraturan  yang  ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
Pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi : “Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pada kenyataannya masih banyak warga negara  baik  dari  kelompok  masyarakat  miskin,  daerah  tertinggal  dan  sebagainya
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya
yang  belum  mendapatkan  pengajaran  seperti  yang  dimaksud  dalam  Undang- Undang tersebut.
Pada  UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sisdiknas  Pasal  4  ayat  2  berbunyi  : “Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,  dan  kemajemukan  bangsa”.  Namun  dalam  kenyataanya  sebagian penyelenggaraan  pendidikan  belum  sesuai  dengan  peraturan  tersebut. Penyelenggaraan  pendidikan  masih  saja  bersifat  diskriminatif  dan  tidak menjunjung  hak  asasi  manusia.  Misalnya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan dengan  pelajarannya  yang  begitu  padat  siswa  kehilangan  hak-haknya  untuk bermain,  serta  diskriminatif  karena  hanya  siswa  yang  pandai  dan  mampu  saja yang bisa menempuh pendidikan.
Masih  banyak  ditemukan  beberapa  undang-undang  yang  belum  mencapai tujuannya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, tentu tidak mudah  mencapai  semua  tujuan  dengan  singkat  dan  cepat.  Tercapainya  tujuan pendidikan  membutuhkan  dukungan  positif  dari  pendukung  segala  aspek masyarakat,  penyelenggara  pendidikan  dan  pemerintah.  Maka  penyelenggaraan pendidikan  yang  baik  adalah  sesuai  dengan  landasan-landasan  pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan hukum akan menjadikan penyelenggaraan  pendidikan  terarah,  teratur  dan  sesuai  dengan  akar  kebudayaan nasional.
Pendidikan  hal  yang  paling  penting  dalam  kehidupan  manusia  atau  juga dalam kesejahteraanya. Manusia yang mempunyai beberapa unsur, unsur manusia yang  berupa  akal  yang  di  dapat  dari  salah  satu  organ  tubuh  yakni  otak  dimana otak  berfungsi  untuk  menyimpan  memori  dan  juga  naluri  atau  nafsu  yang mendorong  manusia  untuk  berbuat,  mengetahui  dan  mempelajari  setiap  sesuatu yang  ada  didepannya  akan  mendorong  manusia  untuk  selalu  tahu,  kedua  unsur organ manusia itu juga harus di fungsikan dengan baik.
Pendidikan  di  Indonesia  diploklamirkan  oleh  Ki  Ageng  Dewantoro,  akan tetapi  bukan  berarti  pendidkan  di  Indonesia  ada  pada  saat  itu.  Indonesia  dan pendidikan  sudah  lama  mengenal  pendidikan.  Sebagaimana  pernyataan  diatas bahwa  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  itu  lahir  sejak  adanya  manusia, sebagaiman di ceritakan melalui Asbabul Wurud dalam kitab Tafsir Jalalein karya Jaludin  As-syuyuti  dan  Jalaludin  Al-mahali,  bahwa  ketika  Nabi  Adam  AS diturunkan Nabi Adam sedang belajar dengan Jibril untuk mengenal benda-benda di  bumi.  Begitu  juga  Indonesia  jika  di  tilik  dari  historisi  pendidikan  maka pendidikan ada sejak adanya penduduk di bumi Indonesia dimana para wali songo membuat  surau  untuk  mengajarkan  tentang  agama  Islam.  Dan  pada  kesempatan yang  sangat  mencolok  yang  dibentuk  kelembagaan  dan  model  pembelajaran pendidikan  formal  sejak  di  plokamirkan  oleh  Ki  Ageng  Dewantoro  setelah kemerdekaan  Indonesia.  Sebagaimana  cita-cita  para paunding  father Negara  ini dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
mengamanatkan  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.  Maka  di  bentuklah  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan pendidikan,  pengadaan  pendidikan  dan  juga  profesi  pendidik.  Dan  lahirlah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  dimana  pada  sebelumnya  UU  sistem  pendidikan  terdapat pada Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional , hal  ini  karena  dirasa  Sistem  Pendidikan  Nasional  tidak  memadai  lagi  dan  perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adanya  undang-undang  tentang  pendidikan  menunjukkan  begitu  eratnya hubungan pendidikan dengan hukum. Dimana pelaksanaan, pengadaan pendidikan dan  profesi  pendidik  menjadi  terlindungi  dengan  adanya  UU  tentang  pendidikan tersebut. Hal ini sebagaimana azas dan fungsi hukum yang di dalamnya terdapata tool  of  social  control,  a  tool  of  social engineering ,  sebagai  simbol, a  political instrument dan  sebagai integrator .  Dari  fungsi  hukum  yang  ada  pada  setiap hukum  pada  setiap  benda  dan  subyek  hukum  maka  hal  itu  juga  terdapat  pada hukum  yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  dalam  UU  tentang  pendidikan,  yaitu: (1) kompetensi professional, (2) kompetensi personal, (3) kompetensi sosial
Untuk konteks Indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang  guru menurut  UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru  dan  Dosen.  Pada  pasal  10  undang-undang  tersebut  disebutkan  bahwa kompetensi  guru  meliputi  kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Guru  yang baik adalah guru yang bisa menguasai keempat kompetensi di atas.  Dewasa  ini  banyak  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  upaya mencari  sosok  guru  yang  baik  dan  memiliki  kemampuan  yang  berkompeten. Untuk  mencapai  kompetensi  yang  diharapkan,  maka  kualitas  guru  harus dioptimalkan.

## Masalah Hukum Pendidikan di Indonesia
Para pendidik dan masyarakat  umum perlu bersikap dan bertindak positif mensukseskan  tujuan  pendidikan  tersebut,  antara  lain  dengan  cara:  (1) Memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk belajar terus- menerus,  (2)  Mengurangi  beban  kerja  anak-anak  manakala  mereka  harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya, (3) Membantu menyiapkan lingkungan  belajar  dan  alat-alat  belajar  di  rumah  untuk  merangsang  kemauan belajar anak-anak, (4) Membantu biaya pendidikan, (5) Mengijinkan anak pindah sekolah,  bila  ternyata  sekolah  semula  sudah  tidak  dapat  menampung,  (6)  Bila
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
diperlukan,  membantu  menyiapkan  gedung  untuk  lokasi  belajar,  (7)  Bersedia menjadi  narasumber  untuk  keterampilan-keterampilan  tertentu  yang  banyak dibutuhkan  para  pendidik  dasar  tingkat-tingkat  akhir,  (8)  Mengizinkan  peserta didik  dan  warga  belajar  magang  di  perusahaan-perusahaan  dan  perdagangan- perdagangan,  (9)  Responsif  terhadap  kegiatan-kegiatan  sekolah,  terutama  yang dilaksanakan  di  masyarakat,  (10)  Bersedia  menjadi  orang  tua  angkat  atau  orang tua asuh bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki  orang tua, atau orang tuanya tidak mampu membiayai anak-anaknya.

## Tujuan Pendidikan
Menurut  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003,  bab  II  pasal  3  pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
Tujuan  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  ingin  dicapai  oleh  kegiatan pendidikan. Adalah suatu yang logis bahwa pendidikan itu harus dimulai dengan tujuan,  yang diasumsikan sebagai  nilai.  Tanpa dasar tujuan, maka dalam praktek pendidikan tidak ada artinya.
Ada  bermacam-macam  tujuan  pendidikan  menurut  para  ahli.  M.J. Langeveld  mengemukakan  ada  enam  macam  tujuan  pendidikan,  yaitu  (1)  tujuan umum,  total  atau  akhir,  (2)  tujuan  khusus,  (3)  tujuan  tak  lengkap,  (4)  tujuan sementara, (5) tujuan intermediet dan (6) tujuan insindental.
Tujuan pendidikan di Indonesia bisa di era orde baru terdapat pada GBHN, berbagai  peraturan  pemerintah  dan  undang-undang  pendidikan.  Dalam  GBHN 1993  dijelaskan  bahwa  kebijaksanaan  pembangunan  sektor  pendidikan  ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  berkepribadian, mandiri,  maju,  tangguh,  cerdas,  keratif,  terampil,  beridsiplin,  beretos  kerja, profesional,  bertanggung  jawab,  produktif,  dan  sehat  jasmani-rohani.  Indikator- indikator  tujuan  pendidikan  di  atas  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat,  yaitu: (1)  Hubungan  dengan  Tuhan,  ialah  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  (2)  Pembentukkan  pribadi,  mencakup  berbudi  pekerti  luhur, berkepribadian,  mandiri,  maju,  tangguh,  cerdas,  dan  kreatif.  (3)  Bidang  usaha, mencakup  terampil,  berdisiplin,  beretos  kerja,  profesional,  bertanggung  jawab, dan produktif. (4) Kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani.
Tujuan pendidikan di Indonesia seperti telah diuraikan di atas adalah untuk membentuk  manusia  seutuhnya,  dalam  arti  berkembangnya  potensi-potensi individu  secara  harmonis,  berimbang  dan  terintegrasi.  Bila  hal  ini  dapat dilaksanakan  dengan  baik,  sudah  tentu  harapan-harapan  para  ahli  dapat  tercapai. Tujuan  pendidikan  ini  pun  mengembangkan  potensi-potensi  individu  seperti  apa adanya.  Meskipun  ada  kebijakan  tertentu  yang  agak  berbeda  arah  dengan  tujuan
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
ini  dengan  maksud-maksud  tertentu,  diharapkan  kebijakan  itu  tidak  terlalu dipertahankan. Dengan demikian secara konsep atau dokumen tujuan pendidikan Indonesia  tidak  berbeda  secara  berarti  dengan  tujuan-tujuan  pendidikan  yang diinginkan oleh para ahli pendidikan di dunia.
Degan  demikian  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  dibutuhkan  tenaga pendidik  yang  memiliki  kompetensi.  Berikut  akan  diuraikan  kompetensi  dan dimensi-dimensi  kompetensi  guru.  Kompetensi  berarti  suatu  hal  yang menggambarkan  kualifikasi  atau  kemampuan  seseorang,  baik  yang  kualitatif maupun  yang  kuantitatif.  McAhsan  (Mulyasa,  2003:38)  mengemukakan  bahwa kompetensi:  ” is  a  knowledge,  skills,  and  abilities  or  capabilities  that  a  person achieves,  wich  become  part  office  or  her  being  to  the  extent  he  or  she  can satisfactorily    perform    particular      cognitive,      affective,      and      psychomotor behaviours”. Dalam  hal  ini,  kompetensi  diartikan  sebagai  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan  yang  dikuasai  oleh  seseorang  yang  telah  menjadi bagian  dari  dirinya,  sehingga  ia  dapat  melakukan  perilaku-perilaku  kognitif, afektif  dan  psikomotorik  dengan  sebaik-baiknya.  Sejalan  dengan  itu,  Finch  dan Crunkilton  (Mulyasa,  2003:  38)  mengartikan  kompetensi  sebagai  penguasaan terhadap  suatu  tugas,  keterampilan,  sikap,  dan  apresiasi  yang  diperlukan  untuk menunjang keberhasilan.
Kompetensi  tidak  hanya  mengandung  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam  suatu  pekerjaan  dan  situasi  tertentu.  Sifat  intelegen  harus  ditunjukkan sebagai  kemahiran,  ketetapan,  dan  keberhasilan  bertindak.  Sifat  tanggung  jawab harus  ditunjukkan  sebagai  kebenaran  tindakan  baik  dipandang  dari  sudut  ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.
Depdiknas  (2004:  7)  merumuskan  definisi  kompetensi  sebagai pengetahuan,  keterampilan  dan  nilai-nilai  dasar  yang  direfleksikan  dalam kebiasaan  berfikir  dan  bertindak.  Guru  yang  kompeten  dan  profesional  adalah guru yang piawai dalam melaksanakan profesinya.
Dengan  demikian  Kompetensi  guru  dapat  dapat  diartikan  sebagai penguasaan  terhadap  pengetahuan,  keterampilan,  nilai  dan  sikap  yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan  profesi sebagai guru.

## Kompetensi Pedagogik
Dalam  UU  No.  14  tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen  dikemukakan kompetensi  pedagogik  adalah  “kemampuan  mengelola  pembelajaran  peserta didik”.  Depdiknas  (2004:  9)  menyebut  kompetensi  ini  dengan  “kompetensi pengelolaan  pembelajaran”.  Kompetensi  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan merencanakan  program  belajar  mengajar,  kemampuan  melaksanakan  interaksi
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
atau  mengelola  proses  belajar  mengajar,  dan  kemampuan  melakukan  penilaian. Kompetensi  menyusun  rencana  pembelajaran mencakup  kemampuan:  (1) merencanakan  pengorganisasian  bahan-bahan  pengajaran,  (2)  merencanakan pengelolaan  kegiatan  belajar  mengajar,  (3)  merencanakan  pengelolaan  kelas,  (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, dan (5) merencanakan penilaian  prestasi  siswa  untuk  kepentingan  pengajaran.  Menurut  Siswoyo  (2006) kompetensi  Pedagogik  bukanlah  kompetensi  yang  hanya  bersifat  teknis  belaka, yaitu “kompetensi mengelola peserta didik..” (yang dirumuskan dalam PP RI No. 19 tahun 2005), karena “ pedagogy ” or “ paedagogy ” adalah “ the art and science of teaching and educating ”.
Depdiknas  (2004:  9)  mengemukakan  kompetensi  penyusunan  rencana pembelajaran meliputi; (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu  memilih materi,  (3) mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan matode/strategi  pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga  pembelajaran,  (6)  mampu  menyusun  perangkat  penilaian,  (7)  mampu menentukan teknik penilaian, dan (8) mampu mengalokasikan waktu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  merencanakan  program  belajar  mengajar merupakan proyeksi  guru mengenai  kegiatan  yang harus dilakukan siswa  selama pembelajaran  berlangsung,  yang  mencakup:  merumuskan  tujuan,  menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media  dan  sumber  belajar,  dan  merencanakan  penilaian  penguasaan  tujuan. Kompetensi  pedagogik  ini  mencakup  pemahaman  dan  pengembangan  potensi peserta  didik,  perencanan  dan  pelaksanaan  pembelajaran,  serta  sistem  evaluasi pembelajaran,  juga  harus  menguasai  “ilmu  pendidikan”.  Kompetensi  ini  diukur dengan performance test atau  kegiatan  terstruktur  dalam  praktek  pengalaman lapangan (PPL), dan tase based test yang dilakukan secara tertulis.

## Kompetensi Kepribadian
Guru  sebagai  tenaga  pendidik  yang  tugas  utamanya  mengajar,  memiliki karakteristik  kepribadian  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan pengembangan  sumber  daya  manusia.  Kepribadian  yang  mantap  dari  sosok seorang  guru  akan  memberikan  teladan  yang  baik  terhadap  anak  didik  maupun masyarakatnya,  sehingga  guru  akan  tampil  sebagai  sosok  yang  patut  ditaati nasehat/ucapan/perintahnya  dan  dicontoh  sikap  dan  perilakunya.  Kepribadian guru  merupakan  faktor  terpenting  bagi  keberhasilan  belajar  anak  didik. Kepribadian  itulah  yang  akan  menentukan  apakah  ia  menjadi  pendidik  dan pembina  yang  baik  bagi  anak  didiknya,  ataukah  akan  menjadi  perusak  atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil  (tingkat  dasar)  dan  mereka  yang  sedang  mengalami  kegoncangan  jiwa (tingkat menengah).
Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti  profesinya  adalah  meliputi  fleksibilitas  kognitif  dan  keterbukaan
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
psikologis.  Fleksibilitas  kognitif  atau  keluwesan  ranah  cipta  merupakan kemampuan berpikir  yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan  terhadap  ketertutupan  ranah  cipta  yang  prematur  dalam  pengamatan  dan pengenalan.  Dalam  UU  guru  dan  dosen  dikemukakan  kompetensi  kepribadian adalah  “kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  berakhlak  mulia,  arif  dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.

## Upaya  Peningkatan  Kompetensi  Pedagogik  dan  Kompetensi  Kepribadian Guru
Melaksanakan  proses  belajar  mengajar  merupakan  tahap  pelaksanaan program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah kreatif guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana  yang  telah  disusun.  Guru  harus  dapat  mengambil  keputusan  atas  dasar penilaian  yang  tepat,  apakah  kegiatan  belajar  mengajr  dicukupkan,  apakah metodenya  diubah,  apakah  kegiatan  yang  lalu  perlu  diulang,  manakala  siswa belum  dapat  mencapai  tujuan-tujuan  pembelajaran.  Pada  tahap  ini  di  samping penentuan  teori  belajar  mengajar,  pengetahuan  tentang  siswa,  diperlukan  pula kemahiran  dan  keterampilan  teknik  belajar,  misalnya:  prinsip-prinsip  belajar, penggunaan  alat  bantu  pengajar,  penggunaan  metode  belajar,  dan  keterampilan menilai hasil belajar siswa.
Penilaian  proses  belajar  mengajar  dilaksanakan  untuk  mengetahui keberhasilan  perencanaan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  telah  disusun  dan dilaksanakan.  Penelitian  diartikan  sebagai  proses  yang  menentukan  betapa  baik organisasi  program  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  utnuk  mencapai  maksud- maksud yang telah ditetapkan. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan menyebabkan pemahaman dan perbaikan pendidikan sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan.
Tujuan  utama  melaksanakan  evaluasi  dalam  proses  belajar  mengajar adalah  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat  mengenai  tingkat  pencapaian tujuan  instruksional  oleh  siswa,  sehingga  tindak  lanjut  hasil  belajar  akan  dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penelitian proses belajar  mengajar  merupakan  bagian  tugas  guru  yang  harus  dilaksanakan  setelah kegiatan  pembelajaran  berlangsung  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat keberhasilan  siswa  mencapai  tujuan  pembelajaran,  sehingga  dapat  diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

## KESIMPULAN
Terdapat  hubungan  antara  pendidikan  dan  hukum  dalam  upaya peningkatan  kompetensi  guru  di  Indonesia.  Sebagaimana  cita-cita  bangsa Indonesia  pendidikan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mendukung  eksistensi
Vol.13 No.2 Juli-Desember 2022
ISSN 2721-012X (online)
FKIP Universitas Palangka Raya DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156
pendidikan sehingga disusun Undang-Undang  yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan  dan  menjadi  norma  atau  patokan  sistem  pendidikan.  Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan  interaksi  dalam  masyarakat  sebagai  upaya untuk meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  masyarakat.  Pendidikan  adalah proses  kumunikasi  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  unsur  yang  saling berinteraksi.  Kedudukan  pendidikan  dalam  masyarakat  Indonesia  diatur  dalam berbagai  kebijakan  hukum  yang  berlaku  dengan  berlandaskan  Undang-undang Dasar  Tahun  1945  dan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Kallang,  A.  (2017).  Hubungan  Pendidikan  Dan  Hukum  Dalam  Mensejahterakan
Manusia. Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
Kansil.  (1989).  Pengantar  Ilmu hukum  dan tata hukum  Indonesia. Balai Pustaka.
Jakarta.
Lampiran  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Mudyahardjo,  R.  (2008).  Pengantar  Pendidikan  Sebuah  Studi  Awal  Tentang Dasar-dasar  Pendidikan  pada  Umumnya  dan  Pendidikan  di  Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Siswoyo, D. dkk. (2007). Ilmu Pendidikan. UNY Press. Yogyakarta.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007. Peraturan  Menteri  Nomor  18  Tahun  2007,  tentang  Sertifikasi  bagi  Guru  dalam Jabatan  Peraturan  Menteri  Nomor  11  Tahun  2005,  tentang  Buku  Teks Pelajaran
Pidarta,  M.  (2000).  Landasan  Kependidikan.  Rineka  Cipta:  Jakarta  Peraturan Menteri No. 16/18.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.