## JURNAL MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERIODE ANGGARAN 2013 - 2017
Valla Mareta Prameshwari 1, Beta Asteria 2
1,2 Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha,
Yogyakarta
Email: valla.pramesh@gmail.com dan beta_asteria@stieww.ac.id Informasi Naskah Abstrak Diterima: 16 September 2019 This research aims to evaluate financial performance of Yogyakarta City Government in fiscal period of 2013 to 2017 by using the specific Government Financial Ratios. Yogyakarta City Government’s liquidity performance, as seen in the results measured by using Current Ratio and Quick Ratio, has been in highest peak from its minimum-good-standard. The settlement for its current debts by using current assets is indicated risk-free though there found some non- optimum managements of current assets (assets components are too liquid). Government’s leverage performance, as seen in the results measured by using Debt to Regional Income Ratio and Debt to Regional Tax Ratio, has been in lowest peak from its maximum-good-standard. The settlement for its debts by using regional income and regional task is indicated risk-free. Government’s income management analysis, as seen in the results measured by Decentralization Degree is categorized in “acceptable” to be in “medium” stage. Meanwhile, the results measured by Regional Independence Ratio show us some moving-trends of local financial ability from “low” to be in “medium” level and relationship-pattern from “consultative” to be in “participatory” stage. Both ratios ensure that independence level of Yogyakarta City Government is still low though it keeps showing us increase as the years went by. The results measured by using Regional-Owned Enterprises Contribution Degree shows us that the contributions counted by Regional-Owned Enterprises are still very low. Government’s expenditure analysis, as seen in the results measured by using Capital Expenditure to Total Expenditure Ratio, shows us that Government’s capital expenditure through the fiscal years are still in the reasonable and fairness limit. The results measured by using Efficiency Ratio are both lower than the maximum standard of 100%. The governmental- budget-using is in “efficient” stage. There is no over-financing indicated.
Revisi: 25 November 2019 Terbit: 18 Desember 2019
Kata Kunci : financial performance, liquidity ratio, debt analysis, income analysis, expenditure analysis
PENDAHULUAN Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional.UU RI Nomor 23
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Tahun 2014 tenang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Otonomi memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri sehingga berdampak positif pada peningkatan produktifitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan.
Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola suatu dana, yang biasa disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU secara prioritas dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kewajiban pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah, termasuk pembangunan-pembangunan yang mengikuti di dalamnya. Oleh karena jumlahnya yang terbatas, DAU harus dapat dialokasikan sedemikian rupa pada tiap-tiap sektor urusan pemerintahan sesuai kebutuhan. Faktanya, keterbatasan ruang gerak DAU dianggap masih belum dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai daerah yang bervariasi. Pemborosan atau overfinancing menjadi fenomena yang banyak terjadi. Tak hanya overfinancing , pendanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah atau underfinancing turut menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.
Haryanto (2018) mengemukakan bahwa dilihat dari sisi besaran alokasi anggaran dalam APBN, alokasi transfer ke daerah senantiasa meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari historis data, dalam tahun 2008 saja, besaran Transfer ke Daerah sudah mencapai Rp292,4 triliun atau sekitar 29,6% total Belanja Negara. Sementara dalam APBN-P 2011, alokasi tersebut sudah mencapai Rp412,5 triliun dengan rincian alokasi Dana Perimbangan (Daper) sebesar Rp347,5 triliun sementara alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian sekitar Rp64,9 triliun. Terakhir dalam APBN-P 2015, pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan Transfer ke Daerah sebesar Rp643,8 triliun, sementara alokasi Dana Desa Rp 20,7 triliun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 semakin banyak kewenangan yang sudah diserahkan kepada daerah. Indonesia tengah berada pada era desentralisasi fiskal dan otonomi.
Beberapa penelitian dilakukan tentang pengelolaan keuangan beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan pemerintah pada era otonomi daerah. Wahyudi dan Wulandari (2017) menemukan bahwa pada tahun anggaran 2012 - 2016, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang belum konsisten, di mana terdapat trend positif dan trend negatif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada periode tersebut masih kurang.
Zain (2017) menemukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012 - 2016 tergolong ekonomis. Dari segi efisiensi, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada periode tersebut tergolong efisien. Namun, dari segi efektivitas, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng pada periode tersebut masih tergolong tidak efektif.
Dharmawati dan Irmadariyani (2016) menemukan bahwa berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 - 2014 dapat disimpulkan sudah baik. Akan tetapi, rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melampaui anggaran yang ditetapkan.
Susanti et al (2017) menemukan bahwa pada tahun anggaran 2012 - 2016, kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif. Dilihat dari Rasio Efisiensi PAD, kinerja keuangan Pemerintah Kota Salatiga pada periode tersebut tergolong efisien. Sedangkan, berdasarkan Rasio Keserasian ditemukan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah. Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Salatiga pada periode ini tergolong cukup baik dan mengalami peningkatan di mana peranan pemerintah pusat tidak begitu menjadi dominan. Wilantari (2017) menemukan bahwa pada tahun anggaran 2012 - 2016, rata-rata tingkat kemandirian Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif. Rata-rata tingkat efektivitas kinerjanya tergolong efektif, namun rata-rata
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
tingkat efisiensi kinerjanya tergolong kurang efisien. Hasil perhitungan rata-rata rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja rutin masih lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal.
Pandjaitan et al (2018) menemukan bahwa dalam penelitiannya terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2011 - 2016, rata-rata derajat desentralisasi daerah tergolong masih sangat rendah. Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi serta memiliki pola hubungan konsultatif. Perhitungan rasio belanja menunjukkan bahwa belanja operasi mendominasi alokasi belanja dan tergolong masih kurang efisien.
Hendawati et al (2017) menemukan bahwa hasil perhitungan rasio keuangan Pemerintah Kota Bandung untuk tahun fiskal 2010 - 2016, tingkat kemandirian dan pertumbuhan daerah tergolong cukup tinggi. Pemerintah Kota Bandung dalam periode tersebut telah efektif dan efisien dalam menggunakan pendapatannya. Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.
Beberapa penelitian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah tergolong masih bergantung kepada Pemerintah Pusat. Beberapa di antaranya bekerja kurang efektif, beberapa kurang efisien, dan sebagian besar Pemerintah Daerah masih kurang dalam melakukan pengalokasian terhadap belanja modal. Kesenjangan ( gap ) hasil penelitian terdahulu serta kecenderungan tren kinerja yang berfluktuatif tersebut membuat kinerja keuangan pemerintah harus terus diukur dan dievaluasi, terutama dalam era otonomi terkini. Hasil evaluasi menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan tata kelola daerah secara mandiri sekaligus sebagai kontrol untuk dapat meminimalisir fenomena overfinancing dan underfinancing di masa mendatang. Menurut Antaranews Jogja (2018), Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut setelah menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah pada tahun 2017. Meskipun demikian, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY di Yogyakarta masih ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, di antaranya temuan kelebihan pembayaran pada proyek fisik serta penatausahaan bantuan operasional sekolah yang lebih baik. Fenomena kelebihan bayar terkait kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang agak banyak, sehingga jika tidak segera diperingatkan maka akan mengarah pada kerugian daerah.
Meskipun predikat pengelolaan keuangan daerah sudah tergolong cukup membanggakan, fenomena overfinancing dan underfinancing terbukti masih dialami oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Predikat tersebut tidak lantas menjadi indikator kinerja keuangan yang sudah baik secara keseluruhan. Melengkapi penelitian terdahulu, penulis akan melakukan evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta periode anggaran 2013-2017 dari sisi likuiditas, solvabilitas (analisis utang), profitabilitas (analisis pendapatan), dan analisis belanja.

## KAJIAN PUSTAKA
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Menurut Halim dan Kusufi (2013), analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.
Menurut Mahsun (2013:25), pengukuran kinerja ( performance measurement ) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Menurut Harun (2009:73) pengukuran kinerja sektor publik sangat penting sebagai strategi untuk memperkuat daya kompetisi sektor publik karena:
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
(1) Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan (2) Sebagai pembelajaran memperbaiki praktik manajemen (3) Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Mahmudi (2016), menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.
Sedangkan, Faud (2016), menyatakan bahwa analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Analisis Rasio Likuiditas Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja (Mahmudi, 2016:109).
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Sartono, 2008:116).
Likuiditas menurut Subramanyam dan Wild (2012:43) bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek.
Rasio likuiditas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menilai kualitas sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
Analisis Utang Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016:111).
International Monetary Fund (2001:6) menyatakan bahwa tujuan manajemen utang pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayarannya dipenuhi dengan biaya serendah mungkin dalam jangka menengah hingga panjang yang konsisten dengan tingkat risiko yang bijaksana.
Analisis utang dengan mempergunakan rasio utang tidak hanya berguna bagi pemerintah secara intern, tetapi juga kepada pihak-pihak pemberi pinjaman dan calon pemberi pinjaman untuk mengetahui kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membayar seluruh utangnya. Utang pemerintah daerah perlu dikelola untuk menghindari risiko pailit yang tinggi dan untuk tetap dapat melakukan penyelesaian utang dengan biaya yang serendah mungkin.

## Analisis Pendapatan
S emakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Mahmudi, 2016:134).
Tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah (Mahmudi, 2009:18). Analisis pendapatan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah dalam menghasilkan sumber-sumber pendapatan di luar dana yang dialokasikan pusat. Analisis
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
pendapatan memperlihatkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi sumber- sumber daya yang dimiliki untuk menhasilkan pendapatan.
Analisis Belanja Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara eknomis, efisien dan efektif ( value for money ). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mahmudi, 2016:154).
Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa: efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.
Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of output ). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya ( spending well ). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.
Analisis belanja daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghindari pengeluaran yang tidak perlu ( overfinancing )sebagai bentuk dari efisiens. Tak hanya itu, analisis belanja daerah juga mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran ( underfinancing ) sebagai bentuk dari efektivitas

## METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Yogyakarta Periode Anggaran 2013 – 2017. Data ini adalah jenis data internal sekaligus data kualitatif karena diperoleh dari dalam instansi dan berwujud angka-angka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi dokumen, yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari penelitian-penelitian terdahulu terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan menjadikannya bahan analisis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Yogyakarta Periode Anggaran 2013 – 2017.
Alat Analisis Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan, yang terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut: a. Rasio Likuiditas
1)Rasio Lancar ( Current Ratio ) Membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1 : 1 (Mahmudi, 2016:109).
Menurut Mahmudi (2016:109) rasio lancar dirumuskan sebagai berikut:
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
2)Rasio Cepat (Quick Ratio) Atau dikenal juga dengan “tes asam ( acid test )” membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat mengindikasikan apalah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1 : 1 (Mahmudi, 2016:110).
Menurut Mahmudi (2016:110) rasio cepat dirumuskan sebagai berikut:
b. Analisis Utang 1)Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik karena kreditor akan melihat pemerintah daerah yang memiliki rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah yang rendah berarti memiliki kemampuan untuk membayar utang dengan baik (Mahmudi, 2016:126-127)..
Menurut Mahmudi (2016:127) rasio utang terhadap pajak daerah dirumuskan sebagai berikut:
2)Rasio Utang Terhadap PAD Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan total Pendapatan Asli Daerah. Sama halnya dengan rasio utang terhadap pendapatan pajak daerah, semakin rendah nilai rasio ini maka akan semakin baik (Mahmudi, 2016:127).
Menurut Mahmudi (2016:127) rasio utang terhadap PADt dirumuskan sebagai berikut:
c. Analisis Pendapatan
1)Derajat Desentralisasi Rasio ini menunjukkan derjat kontribusi PAD terhadap total peneriman daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140).
Menurut Mahmudi (2016:140) derajat desentralisasi dirumuskan sebagai berikut:
2)Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016:140).
Menurut Mahmudi (2016:140) rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
3) Derajat Kontribusi BUMD
Menurut Mahmudi (2016:143) rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Derajat Kontribusi BUMD dirumuskan sebagai berikut:
d. Analisis Belanja 1)Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2016:163).
Menurut Mahmudi (2016:163) rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebagai berikut:
2)Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematananggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016:164).Menurut Mahmudi (2016:163) rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebagai berikut:
HASIL DAN PEMBAHASAN Dari sisi likuiditas, hasil perhitungan mempergunakan Rasio Lancar maupun Rasio Cepat telah berada jauh di atas ambang minimal kategori “baik” namun sekaligus berada jauh di atas ambang kewajaran yang distandarkan. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan mempergunakan komponen aktiva lancar, namun terindikasi masih terdapat pengelolaan aktiva lancar yang kurang optimal (terlalu likuid).
Dari sisi analisis utang, hasil perhitungan mempergunakan Rasio Utang Terhadap PAD maupun Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah tahun telah berada jauh di bawah ambang maksimal kategori “baik”. Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membayar seluruh kewajibannya mempergunakan PAD maupun Pajak Daerah sudah sangat baik. Dari sisi analisis pendapatan, hasil perhitungan Derajat Desentralisasi terkategori “cukup” hingga “sedang”. Hasil perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian Daerah menunjukkan performa kemampuan keuangan daerah yang bergerak dari kategori “rendah” ke “sedang”; serta pola hubungan Konsultatif ke Partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta masih rendah, namun menunjukkan trend perbaikan. Sedangkan hasil perhitungan Derajat Kontribusi BUMD tahun menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Perusahaan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta masih sangat rendah.
Terakhir, dari sisi analisis belanja, hasil perhitungan mempergunakan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja menunjukkan bahwa proporsi Belanja Modal Pemerintah Kota Yogyakarta masih dalam batas wajar. Hasil perhitungan mempergunakan Rasio Efisiensi Belanja sudah berada di bawah 100%, yang artinya bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah cukup efisien dan tidak melakukan pemborosan penggunaan anggaran .
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Analisis Rasio Likuiditas Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2017.

## Tabel.1
Hasil Perhitungan Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta

## Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Aktiva Lancar (2) Utang Lancar (3) Rasio Lancar (4 = 2/3) 2013 354.310.431.637,47 2.766.415.940,86 128,08 2014 504.948.515.037,86 2.623.862.013,55 192,44 2015 293.394.509.227,90 5.998.804.288,32 48,91 2016 215.963.194.164,33 18.477.351.530,44 11,69 2017 354.144.853.590,98 79.949.101.563,73 4,43

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.1 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017 sudah berada di atas ambang minimal kategori “baik” rasio ini (di atas 1,00 kali), meskipun terdapat trend penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode anggaran 2013 – 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan mempergunakan aktiva lancarnya.
Namun demikian, Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2017 telah berada di atas ambang kewajaran 3,00 kali. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode tersebut terlampau likuid, di mana terdapat pengelolaan aktiva lancar yang terdeteksi kurang optimal. Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum mengalokasikan aktiva lancarnya secara efisien serta belum melaksanakan pengelolaan modalnya dengan baik.
Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan mencapai nilai tertingginya pada tahun 2014, yaitu sebesar 192,44 kali. Hal ini disebabkan karena adanya lonjakan jumlah aktiva lancar yang cukup tinggi hingga mencapai 42,52% dari tahun sebelumnya. Penambahan aktiva lancar paling tajam tahun ini terjadi pada Piutang Pajak, Bagian Lancar Tagihan Sewa, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Transfer – Dana Bagi Hasil, Piutang PAD Lainnya – Denda, serta Piutang Lainnya. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya memperbaiki mekanisme penagihan piutangnya agar penambahan piutang bergerak seimbang dengan pengurangannya.
Pada akhir tahun 2017, nilai Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta telah bergerak turun mendekati ambang kewajaran meskipun masih sedikit di atas nilai 3,00 kali, yaitu sebesar 4,43 kali. Aktiva Lancar pada tahun 2017 sejatinya mengalami lonjakan cukup tajam sebesar 63,98% dari tahun sebelumnya, yang mana lonjakan tajam ini disebabkan karena penambahan mencolok pada Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Transfer, dan Persediaan.
Kas Pemerintah Kota Yogyakarta belum dialokasikan dengan baik, sehingga belum produktif. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, sebagian besar Kas di Kas Daerah didepositokan dalam sistem Automatic Roll Over (ARO) selama satu bulan. Masih banyak OPD yang belum mempertanggungjawabkan Uang Persediaan dan Tambahan Uang sampai dengan akhir tahun 2017. Penambahan Dana BOS pada tahun 2017 ini juga cukup besar namun pengelolaannya belum dapat maksimal.
Masih berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017, kenaikan Piutang Pajak sendiri sesungguhnya secara umum disebabkan karena beberapa hal positif, seperti: bertambahnya jumlah objek pajak (restoran, mall, pusat kuliner, hotel, SPBU,
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Rumah Sakit, dan spa), bertambahnya wajib pajak parkir dan kenaikan tarif parkirnya, meningkatnya acara kesenian dan event olahraga, serta kenaikan tarif pajak reklame dan banyaknya kendaraan colt box dan sepeda motor. Manajemen penagihan piutang dari tahun ke tahun terpantau telah mengalami perbaikan, meskipun dengan bertambahnya hal-hal positif tersebut, sistem penagihan piutang tetap memerlukan monitoring dan evaluasi agar berjalan lebih efektif. Sedangkan, kondisi persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang melonjak drastis dari tahun 2016 ini menunjukkan bahwa penggunaan persediaan belum produktif, kurang seimbang dengan pembelanjaannya. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi ini sedikit diimbangi dengan penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Yogyakarta yang juga mengalami kenaikan cukup drastis dari tahun sebelumnya, sehingga nilai Rasio Lancar Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 turut menunjukkan perbaikan.
Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2017.

## Tabel.2
Hasil Perhitungan Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta

## Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Aktiva Lancar – Persediaan (2) Utang Lancar (3) Rasio Cepat (4 = 2/3) 2013 329.738.749.052,87 2.766.415.940,86 119,19 2014 477.794.795.395,30 2.623.862.013,55 182,10 2015 262.565.463.085,02 5.998.804.288,32 43,77 2016 189.712.055.844,85 18.477.351.530,44 10,27 2017 328.228.420.460,52 79.949.101.563,73 4,11

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel. 2 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017 sudah berada di atas ambang minimal kategori “baik” rasio ini (di atas 1,00 kali), meskipun terdapat trend penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode anggaran 2013 – 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan mempergunakan aktiva lancarnya yang paling likuid di luar persediaan.
Namun demikian, Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2017 telah berada di atas ambang kewajaran 3,00 kali. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode tersebut terlampau likuid, di mana terdapat pengelolaan aktiva lancar di luar persediaan yang terdeteksi kurang optimal.
Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan mencapai nilai tertingginya pada tahun 2014, yaitu sebesar 182,10 kali. Hal ini disebabkan karena adanya lonjakan jumlah piutang dan tagihan yang sangat besar dari tahun sebelumnya. Penambahan aktiva lancar paling tajam tahun ini terjadi pada Piutang Pajak, Bagian Lancar Tagihan Sewa, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Transfer – Dana Bagi Hasil, Piutang PAD Lainnya – Denda, serta Piutang Lainnya. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya memperbaiki mekanisme penagihan piutangnya agar penambahan piutang bergerak seimbang dengan pengurangannya.
Pada akhir tahun 2017, nilai Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogyakarta telah bergerak turun mendekati ambang kewajaran meskipun masih sedikit di atas nilai 3,00 kali, yaitu sebesar 4,11 kali. Sejatinya, pada tahun 2017 penambahan mencolok terlihat terjadi pada Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak, dan Piutang Transfer.
Kas Pemerintah Kota Yogyakarta belum dialokasikan dengan baik, sehingga belum produktif. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, sebagian besar Kas di Kas Daerah didepositokan dalam sistem Automatic Roll Over (ARO) selama satu bulan. Masih banyak OPD yang belum mempertanggungjawabkan Uang Persediaan dan Tambahan Uang sampai dengan akhir tahun 2017. Penambahan Dana BOS pada tahun 2017 ini juga cukup besar namun pengelolaannya belum dapat maksimal.
Masih berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, kenaikan Piutang Pajak sendiri sesungguhnya secara umum disebabkan karena beberapa hal positif, seperti: bertambahnya jumlah objek pajak (restoran, mall, pusat kuliner, hotel, SPBU, Rumah Sakit, dan spa), bertambahnya wajib pajak parkir dan kenaikan tarif parkirnya, meningkatnya acara kesenian dan event olahraga, serta kenaikan tarif pajak reklame dan banyaknya kendaraan colt box dan sepeda motor. Manajemen penagihan piutang dari tahun ke tahun terpantau telah mengalami perbaikan, meskipun dengan bertambahnya hal-hal positif tersebut, sistem penagihan piutang tetap memerlukan monitoring dan evaluasi agar berjalan lebih efektif. Namun demikian, secara keseluruhan kondisi ini sedikit diimbangi dengan penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Yogyakarta yang juga mengalami kenaikan cukup drastis dari tahun sebelumnya sehingga nilai Rasio Cepat Pemerintah Kota Yogtakarta pada tahun 2017 turut menunjukkan perbaikan.

## Analisis Utang
Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2013 – 2017.

## Tabel.3 Hasil Perhitungan Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Utang (3) Rasio Utang Terhadap PAD (4 = 2/3) 2013 383.052.140.420,42 2.767.652.690,86 0,007 2014 470.641.528.444,03 2.631.298.225,09 0,006 2015 510.548.822.809,51 5.998.804.288,32 0,012 2016 540.504.305.181,63 18.477.351.530,44 0,034 2017 657.049.376.703,22 79.949.101.563,73 0,122

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel. 3 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Utang Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017 sudah berada jauh di bawah ambang maksimal kategori “baik” rasio ini (di bawah 1,00). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membayar keseluruhan kewajibannya dengan mempergunakan PAD-nya, sebagai kekuatan produktif murni daerah, sudah sangat baik.
Namun demikian, terdapat trend kenaikan nilai Rasio Utang Tehadap PAD. Hal ini disebabkan karena penambahan kewajiban Pemerintah KotaYogyakarta yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.
Kenaikan terbesar nilai Rasio Utang Terhadap PAD terjadi pada tahun anggaran 2017, dengan penambahan sebesar 0,087 dari tahun sebelumnya. Pajak Daerah pada tahun ini sejatinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 21,56% dari tahun lalu. Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berkontribusi paling besar dalam mendongkrak kenaikan ini. Namun demikian, kewajiban jangka pendek yang bersumber dari Utang Jangka Pendek Lainnya turut mengalami kenaikan drastis pada tahun 2017. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Utang Jangka Pendek Lainnya ini bersumber dari Utang Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank BNI dan PT. Perwita Karya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agama Nomor 416/PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015. Meskipun sudah tergolong baik, untuk mengubah trend kenaikan Rasio Utang Terhadap PAD ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih berusaha meningkatkan kinerja Pajak Daerahnya. Untuk lebih meningkatkan kontribusi Pajak Daerah dapat dilakukan melalui pemberian stimulus kepada para investor untuk mengembangkan beragam usaha di Kota Yogyakarta (mempermudah perizinan dan melakukan penataan sebaik mungkin) serta melalui peningkatan potensi wisata baik dari segi lama tinggal, spend of money , serta berbagai acara hiburan dan event berskala lebih besar. Untuk lebih meningkatkan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya mendorong Perusahaan Daerah dan BUMD untuk dapat menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, mayoritas BUMD di Kota Yogyakarta berbentuk Lembaga Keuangan. Tak cukup hanya dengan memberikan kebijakan yang memudahkan bagi BUMD ini, namun kinerja BUMD harus terus ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan profit maksimal. Pemerintah Kota Yogyakarta juga sebaiknya lebih memantau dan mengevaluasi kinerja dari komponen lainnya, yaitu Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk berkontribusi lebih signifikan lagi. Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2013 – 2017.

## Tabel.4
Hasil Perhitungan Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Pajak Daerah (2) Utang (3) Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah (4 = 2/3) 2013 227.748.852.911,00 2.767.652.690,86 0,012 2014 253.461.936.189,00 2.631.298.225,09 0,010 2015 304.068.622.926,00 5.998.804.288,32 0,020 2016 334.057.894.040,92 18.477.351.530,44 0,055 2017 426.039.934.525,00 79.949.101.563,73 0,188

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.4 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017 sudah jauh di bawah ambang maksimal kategori “baik” rasio ini (di bawah 1,00). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membayar keseluruhan kewajibannya dengan mempergunakan Pajak Daerahnya, sebagai salah satu komponen produktif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sudah sangat baik.
Namun demikian, terdapat trend kenaikan nilai Rasio Utang Tehadap Pajak Daerah. Hal ini disebabkan karena penambahan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.Kenaikan terbesar nilai Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah terjadi pada tahun anggaran 2017, dengan penambahan sebesar 0,132 dari tahun sebelumnya. Pajak Daerah pada tahun ini sejatinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 27,53% dari tahun lalu. Namun demikian, kewajiban jangka pendek yang bersumber dari Utang Jangka Pendek Lainnya turut mengalami kenaikan drastis pada tahun 2017. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Utang
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Jangka Pendek Lainnya ini bersumber dari Utang Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Bank BNI dan PT. Perwita Karya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agama Nomor 416/PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015.
Meskipun sudah tergolong baik, untuk mengubah trend kenaikan Rasio Utang Terhadap Pajak Daerah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih berusaha meningkatkan kinerja Pajak Daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian stimulus kepada para investor untuk mengembangkan beragam usaha di Kota Yogyakarta (mempermudah perizinan dan melakukan penataan sebaik mungkin) serta melalui peningkatan potensi wisata baik dari segi lama tinggal, spend of money , serta berbagai acara hiburan dan event berskala lebih besar.
Analisis Pendapatan Berikut ini disajikan hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2013 – 2017.

## Tabel 5
Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Yogyakarta

## Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Total Pendapatan (3) Derajat Desentralisasi (4 = 2/3x100%) 2013 383.052.140.420,42 1.309.580.194.014,42 29,25% 2014 470.641.528.444,03 1.459.742.435.083,81 32,24% 2015 510.548.822.809,51 1.434.009.588.218,85 35,60% 2016 540.504.305.181,63 1.577.679.933.045,20 34,26% 2017 657.049.376.703,22 1.659.277.141.816,66 39,60%

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.5 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017, berkisar di angka 30 – 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah terkategori “cukup”, hingga “sedang” saja. Sebagian besar penerimaan daerah, yaitu sekitar 60 – 70 persen masih bergantung dari sumber-sumber eksternal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat masih banyak ikut campur tangan dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta belum begitu produktif dalam mengusahakan PAD. Meskipun berdasarkan Grafik IV.5. Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun menunjukkan trend kenaikan, namun hasilnya belum memuaskan. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya berfokus untuk meningkatkan kontribusi berbagai komponen pendapatan yang membentuk PAD finalnya. Peningkatan kontribusi Pajak Daerah dapat dilakukan melalui pemberian stimulus kepada para investor untuk mengembangkan beragam usaha di Kota Yogyakarta (mempermudah perizinan dan melakukan penataan sebaik mungkin) serta melalui peningkatan potensi wisata baik dari segi lama tinggal, spend of money , serta berbagai acara hiburan/ event berskala lebih besar. Peningkatan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya mendorong Perusahaan Daerah dan BUMD untuk dapat menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, mayoritas BUMD di Kota Yogyakarta berbentuk Lembaga Keuangan. Tak cukup hanya dengan memberikan kebijakan yang memudahkan bagi BUMD ini, namun kinerja BUMD harus terus ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan profit maksimal.
Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2013 – 2017.
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Tabel .6
Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Transfer Pusat + Transfer Provinsi + Pinjaman (3) Rasio Tingkat Kemandirian Daerah (4 = 2/3 x 100%) 2013 383.052.140.420,42 915.157.107.521,62 41,86% 2014 470.641.528.444,03 989.100.906.639,78 47,58% 2015 510.548.822.809,51 913.535.428.409,34 55,89% 2016 540.504.305.181,63 1.024.347.027.863,57 52,77% 2017 657.049.376.703,22 999.038.765.113,44 65,77%

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel 6 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta secara berturut-turut dari tahun anggaran 2013 – 2017, berkisar di angka 41 – 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah bergerak dari kategori “rendah” ke “sedang”, sedangkan pola hubungan dengan Pemerintah Pusat bergerak dari Pola Konsultatif ke Partisipatif. Campur tangan dan pengarahan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin berkurang dan menunjukkan adanya peningkatan kemandirian daerah, meskipun belum sepenuhnya mandiri.
Keberadaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tergolong masih cukup besar. Meski berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melunasi pinjaman pada pihak eksternal pada tahun anggaran 2014 serta tak lagi memiliki pinjaman pada tahun-tahun berikutnya, keberadaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih cukup besar guna menopang aktivitas pembangunan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta tergolong belum mandiri dalam menyelenggarakan otonomi daerah, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah sebagai komponen utama penentu besarnya PAD masih rendah. Di samping menarik lebih banyak investor dan meningkatkan potensi wisata, Pemerintah Kota Yogyakarta juga sebaiknya lebih memperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat berbicara mengenai taraf hidup yang lebih layak bagi masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat yang meningkat diharapkan mendongkrak penerimaan melalui komponen Pajak dan Retribusi Daerah. Menekan angka kemiskinan sekaligus persentase ketimpangan pendapatan penduduk dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan dana tidak semata-mata menyelesaikan kedua isu ini. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melalui: penyediaan pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, pembinaan terhadap usaha masyarakat, serta serangkaian usaha pemberdayaan masyarakat lainnya.
Namun demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang paling dasar. Penyediaan tempat tinggal layak huni serta fasilitas kesehatan yang memadai, secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk beraktivitas ke arah yang lebih produktif.
Berikut ini disajikan hasil perhitungan Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017.
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Tabel.7
Hasil Perhitungan Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Bagian Laba BUMD (3) Derajat Kontribusi BUMD (4 = 3/2 x 100%) 2013 383.052.140.420,42 12.596.415.894,77 3,29% 2014 470.641.528.444,03 14.087.531.070,13 2,99% 2015 510.548.822.809,51 12.938.168.143,00 2,53% 2016 540.504.305.181,63 16.270.773.165,11 3,01% 2017 657.049.376.703,22 29.109.251.809,31 4,43%

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.7 dapat dicermati bahwa Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017 berkisar antara 3 – 4 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontribusi perusahaan daerah dari tahun ke tahun sebagai salah satu komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Sebagian besar PAD masih dikontribusikan oleh komponen-komponen lainnya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain PAD Yang Sah.
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, kontribusi BUMD yang terhimpun dalam Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Yogyakarta berasal dari bagian laba lima Perusahaan Daerah. Kelima Perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut: PDAM Tirtamarta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja, Bank Pembangunan Daerah DIY, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), serta PD Jogjatama Visesha. Derajat Kontribusi BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun sesungguhnya menunjukkan peningkatan, sebagaimana terlihat dalam Grafik IV.7. Namun demikian, peningkatan yang ditunjukkan belum signifikan.
Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih mendorong kinerja kelima Perusahaan Daerah ini agar kian menunjukkan profitabilitas yang meningkat. Sebagian besar dari kelima Perusahaan Daerah tersebut berbentuk lembaga keuangan. Selain menetapkan kebijakan-kebijakan yang memudahkan ruang gerak bagi lembaga keuangan milik Pemerintah ini, program-program lembaga keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat sebaiknya dibuat lebih inovatif dan menarik. Strategi ini diperlukan guna mengambil celah pasar serta meningkatkan gairah dan kepercayaan masyarakat untuk mempergunakan jasa lembaga keuangan milik pemerintah ini. Pemerintah Kota Yogyakarta juga sebaiknya lebih mendorong kinerja PD Jogjatama Visesha sebagai perusahaan daerah yang memayungi usaha di bidang kepariwisataan di XT Square, Yogyakarta. Keberadaan museum trick eye di dalamnya disarankan untuk terus berubah dan berinovasi sesuai kebutuhan jaman, sehingga tidak ditinggalkan oleh wisatawan. Kunjungan wisatawan yang tinggi diharapkan juga akan berdampak positif bagi perkembangan usaha lainnya di lingkungan XT Square Yogyakarta. Keberadaan event hiburan yang beragam juga mampu menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke XT Square Yogyakarta.
Analisis Belanja Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017.
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346

## Tabel.8
Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Total Belanja (2)
Belanja Modal
(3) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (4 = 3/2 x 100%) 2013 1.232.911.934.134,18 167.079.742.204,00 13,55% 2014 1.336.610.467.867,75 193.078.279.594,00 14,45% 2015 1.539.699.344.285,44 256.395.156.433,00 16,65% 2016 1.665.420.970.708,79 259.589.341.423,85 15,59% 2017 1.484.920.699.126,17 294.314.086.972,60 19,82%

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.8 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017 sudah tergolong cukup baik karena berada dalam range proporsi belanja modal yang “wajar”, 5 – 20 persen menurut rasio ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta tergolong cukup baik serta telah memiliki aset modal yang mencukupi.
Namun demikian, terdapat peningkatan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun anggaran 2017 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta hampir mencapai ambang atas kewajaran proporsi belanja modal yang ditentukan, yaitu 19,82%. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan Belanja Modal Pengadaan Jalan, Belanja Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Lainnya pada tahun 2017. Untuk mencegah proporsi Belanja Modal yang berlebih, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya terus mengkaji dan menilai kewajaran Aset Tetap yang telah dimiliki, apakah pada tahun-tahun berikutnya perlu diadakan pengadaan kembali atau tidak dan apakah Aset Tetap tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan. Seiring dengan kemajuan pembangunan daerah dari waktu ke waktu, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih memprioritaskan Belanja Operasi yang banyak berkaitan dekat dengan kepentingan pelayanan publik sehari-hari.
Berikut ini disajikan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017.

## Tabel.9
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta

## Tahun Anggaran 2013 – 2017
Tahun (1) Realisasi Belanja (2) Anggaran Belanja (3) Rasio Efisiensi Belanja (4 = 2/3 x 100%) 2013 1.232.911.934.134,18 1.377.414.820.394,00 89,51% 2014 1.336.610.467.867,75 1.422.093.336.380,00 93,99% 2015 1.539.699.344.285,44 1.774.573.915.911,00 86,76% 2016 1.665.420.970.708,79 1.800.707.338.425,00 92,49% 2017 1.484.920.699.126,17 1.666.195.785.675,00 89,12%

## Sumber: Olah Data, 2019
Berdasarkan Tabel.9 dapat dicermati bahwa hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2013 – 2017 berada di bawah ambang kewajaran 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah cukup efisien dan tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan anggaran. Belanja-belanja yang dianggarakan tidak direalisasikan melampaui batas anggaran yang tersedia. Dalam kondisi demikian, dari tahun ke
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
tahun, secara keseluruhan pendapatan juga telah mampu direalisasikan melebihi target anggaran. Meskipun kecenderungan Rasio Efisiensi Belanja berfluktuatif di dalam batas aman (efisien), namun hal ini belum menunjukkan efektivitas kinerja anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Efektivitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan pendapatan telah diulas dalam analisis rasio-rasio keuangan sebelumnya. Meskipun terindikasi tidak melakukan pemborosan, Pemerintah Kota Yogyakarta tetap harus mengoptimalkan pengelolaan aktiva lancarnya, meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta melakukan manajemen Belanja Modal yang baik. Pengelolaan aktiva lancar serta manajemen Belanja Modal yang baik diarahkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemajuan pembangunan dapat dirasakan dampaknya dengan tidak hanya berhenti pada efisiensi anggaran semata.
PENUTUP Hasil pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun dengan mempergunakan Teknik Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terbukti efektif dan perlu untuk dilakukan. Hal ini sebagai bahan evaluasi manajemen keuangan daerah yang objektif dari berbagai sisi (likuiditas, utang, pendapatan, maupun belanja) dan tak hanya dari sisi serapan anggaran dan keandalan laporan keuangannya saja. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta ini sekaligus dapat dijadikan sebagai landasan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, agar terhindar dari fenomena overfinancing dan underfinancing . Temuan pada kelebihan pembayaran proyek fisik serta kekurang-efektifan penatausahaan bantuan operasional sekolah seharusnya dapat dihindari apabila Pemerintah Kota Yogyakarta telah secara cermat dan konsisten melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah dengan mempergunakan Teknik Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 - 2017 dari sisi likuiditas, manajemen utang, manajemen pendapatan, serta manajemen belanja dapat menjadi bahan evaluasi pengelolaan keuangan dalam beberapa poin:
a. Pengalokasian aktiva lancar serta pemanfaatannya harus lebih dioptimalkan lagi karena kondisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terus menerus dalam keadaan terlalu likuid. Kondisi ini berbahaya apabila terus dibiarkan karena menghambat aktivitas pendanaan yang berorientasi pembangunan.
b. Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu untuk memantau dan mengevaluasi kenaikan kewajiban yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, jangan sampai terlalu besar dan melampaui kemampuan membayar.
c. Perbaikan dalam manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang paling penting untuk dilakukan. Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghasilkan PAD dari tahun ke tahun masih rendah. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengoptimalkan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melampaui berbagai sektor. Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah/BUMD agar mampu meningkatkan profitabilitas.
d. Perbaikan selanjutnya adalah dengan menjaga proporsi Belanja Modal. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya menekan pengeluaran yang belum diperlukan terhadap Belanja Modal dan mulai lebih memprioritaskan pengeluaran pada Belanja Operasi yang berkaitan banyak dengan pelayanan publik secara langsung.
Pengelolaan aktiva lancar, manajemen utang, serta manajemen Belanja Modal yang baik diarahkan untuk meningkatkan PAD. Tujuan finalnya adalah agar dampak kemajuan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara riil, sehingga keberhasilan aktivitas pemerintahan tidak berhenti hanya pada efisiensi anggaran semata.
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346

## REFERENSI
Dharmawati, Mentari Kurnia dan Ririn Irmadariyani. 2016. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Artikel Ilmiah Mahasiswa, hal 1 – 5. Faud, Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Hadi, Waskito. 2010. Pengaruh Likuditas dan Leverage Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 Di Wilayah Provinsi Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 1, hal 29 – 51.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Haryanto, Tri Joko. 2017. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diakses melalui https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/desentralisasi-fiskal- seutuhnya/ pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 11:06 WIB. Hendawati, Henda dkk. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, ISSN:2541-061X (Online), Vol. 5, No. 3, hal 1643 – 1655. International Monetary Fund Tahun 2001 Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahmudi. 2015. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: PENERBIT ERLANGGA.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Pandjaitan, Marina F. dkk. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011 - 2016. Jurnal EMBA, ISSN:2303-1174, Vol. 6, No. 3, , hal 1398 – 1407.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rahayu dan Salman Jumaili. 2018. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat: Studi Komparatif Tiga Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia , Jurnal Online yang diakses melalui https://online- journal.unja.ac.id/jaku/article/download/489/3323/ pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.35 WIB.
Rusqiyati, Eka Arifa. 2018. Yogyakarta Raih WTP Sembilan Kali Berturut-Turut, Artikel Antaranews Jogja yang diakses melalui https://jogja.antaranews.com/berita/357093/yogyakarta-raih-wtp-sembilan-kali- berturut-turut/ pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 09.29 WIB.
Sartono. 2008. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Subramanyam dan John J. Wild. 2012. Analisis Laporan Keuangan , Jakarta: Salemba Empat. Susanti, Elly dkk.2017. Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012 - 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Padanaran, ISSN:2502-7697, Vol. 3, No. 3, hal 1 – 16.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Prameshwari & Asteria /Jurnal Manajemen, Vol 9, No 2 (2019): 329 - 346
Wahyudi, Muhamad dan Eva Wulandari. 2017. Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Era Otonomi Daerah”. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Vol. 2, No. 3, hal 25 – 32. Wilantari, Wening. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012 - 2014. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Zain, Wardiman. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.