## PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

## Hadi Jauhari
Ha.di@polsri.ac.id ,
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya
Suhairi Hazisma hlsuhairihazisma@gmail.com , Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya Evada Dewata
Evada78@polsri.ac.id ,
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengeksplorasi  pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  sebagai  faktor  penting  yang  harus  dipertimbangkan  menyusun  laporan keuangan  yang  bersinergi  dengan  peran  sistem  pengendalian  intern.  Populasi  penelitian  ini adalah  pegawai  yang  bekerja  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dan  diperoleh  46  responden  yang  mengisi  secara  lengkap  kuesioner.  Model  analisis  regresi yang  digunakan  adalah  Moderated  Regresion  Analysis  (MRA).  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah,  tetapi sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak  memoderasi  pengaruh  antara  standar  akuntansi pemerintah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Implikasi  penelitian  bahwa  untuk  mencapai  kualitas  laporan  keuangan pemerintah yang relevan dan andal, diperlukan konsisten dalam menyajikan informasi laporan keuangan  sesuai  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  harus bisa mengintegrasikan laporan keuangan daerah secara komprehensif.
Kata Kunci :  Standar  Akuntansi  Pemerintah;  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah;  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## ABSTRACT
This  research  explores  the  influence  of  government  accounting  standards  and  regional financial  accounting  systems  as  important  factors  that  must  be  considered  in  preparing financial  reports  that  are  in  synergy  with  the  role  of  the  internal  control  system.  The population  of  this  study  are  employees  who  work  at  the  Regional  Financial  and  Asset Management  Agency  (BPKAD)  of  South  Sumatra  Province,  Indonesia.  The  sampling technique  was  purposive  sampling  and  obtained  46  respondents  who  filled  out  the questionnaire  completely.  The  regression  analysis  model  used  is  Moderated  Regression Analysis (MRA). The results showed that partially, the application of government accounting standards  and  regional  financial  accounting  systems  had  a  significant  positive  effect  on  the quality of government financial reports, but the government's internal control system did not moderate  the  effect  between  government  accounting  standards  and  regional  financial accounting  systems  on  the  quality  of  local  government  financial  reports. The  implication  of the  research  is  that  to  achieve  the  quality  of  relevant  and  reliable  government  financial reports, it is necessary to be consistent in presenting financial statement information following
government accounting standards and the regional financial accounting system must  be able to integrate regional financial statements comprehensively.
Keywords -  Government  Accounting  Standards;  Regional  Financial  Accounting  System;
Government Internal Control System; Quality Of Regional Financial Reports.

## PENDAHULUAN
Bagian Pemerintah  Daerah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  memiliki kewajiban  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  yang  berkualitas sesuai  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  (Peraturan  Pemerintah,  No  71 Tahun  2010).
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  setiap  tahunnya  mendapat  penilaian  dari Supreme  Audit  Board  (BPK-RI)  yang  akan  menunjukkan  seberapa  baik  kualitas  LKPD. According to the results of the Supreme Audit Board of perwakilan Sumatera Selatan, Indonesia atas LKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 1 Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran Opini BPK 2007 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2008 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2009 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2014 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) 2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI, 2020.
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  opini  BPK  tentang  LKPD  provinsi  Sumatera Selatan mengalami peningkatan untuk tahun 2007 sampai tahun 2019 dari opini WDP menjadi opini  WTP.  Namun  keberhasilan  pencapaian  opini  ini  tidak  menjadikan  pemerintah  daerah menjadi lengah, karena dari hasil evaluasi BPK-RI tahun 2019, menunjukkan bahwa masih ada LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan yang belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  belum  sepenuhnya  diterapkan SAKD  sehingga  menyebabkan  timbulnya  kelemahan  dalam  sistem  penyusunan  laporan keuangan, kurang memadainya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  pengelola keuangan
pada  pemerintah  daerah,  belum  tertatanya  barang  milik  negara/daerah  dengan  tertib,  tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku.
Fenomena  mengenai  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  ini  menjadi  topik  menarik untuk  pengkajian  lebih  lanjut.  Penelitian  terdahulu  mengenai  standar  akuntansi  pemerintah terhadap kualitas LKPD masih menunjukkan hasil berbeda, seperti dilakukan oleh (Dewata et al,2017);  (Sudiarianti,  Ulupui  &  Budiasih,2015);  (Herzeqovina  B,  Erlina,2019) (Muthaher,2018)  menyatakan  bahwa  standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan    keuangan  pemerintah  daerah.  Sebaliknya  (Nurlis,2018)  dan (Aswar,2020),  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  tidak  memiliki  hubungan  yang signifikan dengan kualitas LKPD. Begitupun (Fikri, Inapty & Martiningsih,2015) menyatakan penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan di Provinsi Nusa Tengggara Barat, Indonesia. Penelitian  (Faradisa & Khafid, 2017) dan  (Dewi  &  Hoesad,2020)  juga  menyatakan  hal  yang  sama  bahwa  penerapan  standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  berdasarkan  (Peraturan  Menteri  Dalam Negeri,No 21 Tahun 2011) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  dengan  pelaporan  keuangan,  dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah.  Penyataan disampaikan  (Fauziyah,  2019);  (Wati  et  al.,  2014),  (Thenikusuma  &  Muis,2019)  bahwa sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah,  namun  (Kartoprawiro  &  Susanto,  2018)  membuktikan  bahwa  sistem  informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Beberapa  penelitian  (Aswar,2020)  dan  (Dewi  &  Hoesad,2020)  menyatakan  sistem pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  LKPD.  Untuk  itu, penelitian ini mencoba menempatkan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel pemoderasi  atas  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  terhadap  LKPD  dengan  asumsi  sistem  pengendalian  intern  memiliki  peran pengendali  untuk  semua  aktivitas  yang  berjalan,  selain  itu  merupakan  salah  satu  instrumen pemerintah  yang  memiliki job  desk untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  suatu  kegiatan  di sektor  publik  (Tuanakotta,  2010:284),  sehingga    dapat  memperkuat  pengaruh  variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah) terhadap  variabel  dependen.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1) menguji  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi  keuangan
daerah  terhadap  kualitas  LKPD  Provinsi  Sumatera  Selatan.  2)  menguji  pengaruh  moderasi sistem  pengendalian  intern  pemerintah  pada  hubungan  antara  penerapan  standar  akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.
Penelitian in diharapkan dapat memberikan kontribusi  teoritis yakni memberikan bukti empiris  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  melalui  penerapan    standar akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dengan  sistem  pengendalian intern  pemerintah  sebagai  variabel  pemoderasi.  Kontribusi  praktis  penelitian  ini  yakni  dapat dijadikan  sebagai  pertimbangan  dan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  Provinsi  Sumatera Selatan dalam perumusan kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Stewardship  teori  menekankan  bahwa  pemerintah  (pelayan)  tidak  termotivasi  untuk tujuan  individu  tetapi  lebih  pada  tujuan  kepentingan  organisasi  yang  menyediakan  layanan publik (Godfrey et al., 2010). Teori ini lebih terkait tentang akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  (pelayan)  kepada  masyarakat  dalam  melaksanakan  mandat.  Salah  satu bentuk  penyampaian akuntabilitas pemerintah yaitu  melalui pelaporan keuangan secara rutin dan  berkualitas  guna  menjaga  kepercayaan  para  pemangku  kepentingan/para  stakeholder. LKPD merupakan media akuntabilitas publik, yang berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan  sumber  daya   dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.
Kriteria  dan  unsur  pembentuk  kualitas  laporan  keuangan  yang  disebutkan  dalam  Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan  paragraf  35  yang  terdiri  dari:  (1)  relevan  (2)  andal  (3) dapat diperbandingkan, dan (4) dapat dipahami (Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010).
Stewardship  teori  mengarahkan  perwujudan  akuntabilitas  oleh  Steward  kepada masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  pelaporan  keuangan  yang  mengikuti  standar  akuntansi pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang transparan  dan  akuntabel.  Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  harus  dilakukan  secara konsisten sebagai  upaya meningkatkan kualitas LKPD.  Jika pemerintah daerah berkomitmen penuh  dalam  menyusun  laporan  keuangan  berdasarkan  prinsip-prinsip  standar  akuntansi pemerintah  maka  kualitas  laporan  keuangan  menjadi  semakin  baik.  Penelitian  mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan  oleh  (Dewata  et  al,2017)  dan  (Herzeqovina  B,  Erlina,2019)  bahwa  standar akuntansi  pemerintahan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan   keuangan  pemerintah
daerah.  Standar  akuntansi  pemerintah  merupakan  persyaratan  dalam  upaya  meningkatkan kualitas LKPD. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut:
H1: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas  LKPD.
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan  keandalan  LKPD,  lemahnya  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dapat menyebabkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  kurang  relevan  dan  Andal untuk  pengambilan  keputusan,  seperti  diungkap  (Fauziyah,  2019),  (Hanifa,  2016),  sistem akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah.
Adanya konsistensi  penerapan sistem akuntansi  keuangan daerah, maka kemungkinan resiko kekeliruan  atau  kesalahan  dapat  diminimalisir  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang handal juga. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan  kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut:
H2:  Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas LKPD.
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  diselenggarakan  secara  menyeluruh  baik  di lingkungan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah, No 60 Tahun 2008).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  akan  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien,  jika  didukung  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yang  memadai  dan  akan menghasilkan  LKPD  yang  berkualitas,  seperti  diungkap  Indriasih  (2014),  efektifitas  sistem pengendalian intern pemerintah menjadi penyebab utama lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendapat (Yusniyar, 2016) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif  terhadap  kualitas  LKPD.  Adanya  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah akan  memberikan  arah  dan  kontrol  yang  baik  bahwa  standar  akuntansi  pemerintah dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  kualitas  LKPD  bisa  tercapai  sesuai  yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:
H3:  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  memoderasi  pengaruh  standar  akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dapat  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  proses  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  serta  peningkatan kualitas  LKPD.  Dengan  mengoptimalkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  secara efektif  dan  efisien  maka  dapat  menjadi  mediator  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dalam meningkatkan  kualitas  LKPD.  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  harus  diterapkan dengan  baik  untuk  memastikan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terlaksana  dengan baik.  Semakin  baik  penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  suatu  instansi,  maka upaya  menerapkan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  dalam  pelaporan  keuangan    yang berkualitas  dapat  ditingkatkan.  Sebaliknya,  apabila  Instansi  kurang  optimal  dalam menerapkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  maka  akan  tidak  maksimal  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah.  Untuk  itu,  dengan  dukungan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  yang  kuat  tentunya  akan  meningkatkan  kualitas  LKPD,  seperti  diungkap (Fauziyah,  2019),  pengendalian  inter  pemerintah  mampu  memoderasi  pengaruh  sistem akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:
H4: Sistem  pengendalian  intern  memoderasi  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah dengan kualitas laporan keuangan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  survey  ( survey  research )  berupa  penjelasan  dan pengujian  hipotesa  ( explanatory )  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  dan  eksploratori tentang penerapan standar akuntansi  pemerintah, sistem akuntansi  keuangan daerah, kualitas LKPD  dengan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  sebagai  variabel  moderating.  Variabel moderasi  adalah  variabel  yang  bersifat  memperkuat  atau  memperlemah  hubungan  antara variabel independent terhadap variabel dependent (Ghozali, 2013:55).
Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling ,  dengan  kriteria  responden  yaitu para  pegawai  pada  bidang  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  daerah,  perencanaan  anggaran daerah,  perbendaharaan,  dan  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yang  terkait  dalam
pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berada  dilingkup  kantor  BPKAD  Provinsi  Sumatera Selatan sebanyak 50 orang.
Berikut ini definisi operasional variabel penelitian disajikan dalam tabel 2.

## Tabel 2 Operasional Variabel
Variabel Dimensi
Indikator Kualitas LKPD (KLKPD) Sumber (Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010) Relevan 1. Sesuai standar akuntansi 2. Dapat memprediksi kejadian masa datang 3. Tepat waktu dalam penyusunan 4. Dapat digunakan mengambil keputusan Andal 5. Objektivitas dalam penyajian laporan 6. Laporan teruji kebenaran 7. Memenuhi kebutuhan pengguna laporan 8. Laporan tidak berpihak pada kepentingan Dapat dibandingkan 9. Dapat dibandingkan pada periode sebelumnya 10. Penyusunan berpedoman pada SAP Dapat dipahami 11. Dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan  disusun berdasarkan pemahaman pengguna 12. Penyusunan secara sistematis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PSAP No.01 Penyajian  Laporan Keuangan 1. Basis akrual pengakuan aset 2. Basis akrual pengakuan kewajiban dan ekuitas PSAP No. 02 Laporan  Realisasi Anggaran  Berbasis Kas 3. Basis kas pengakuan pendapatan 4. Basis kas pengakuan belanja dan pembiayaan PSAP  No. 03 Laporan Arus Kas 5. Penyajian arus kas sesuai SAP 6. Metode langsung arus kas PSAP  No. 04 Catatan atas laporan Keuangan 7. Penyajian  catatan  atas laporan  keuangan  setiap periode 8. Penyusunan  catatan  atas  laporan  keuangan secara lengkap PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 9. Pengakuan persediaan 10. Pencatatan persediaan PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 11. Penilaian investasi metode biaya 12. Penilaian investasi metode ekuitas PSAP  No.  07 Akuntansi Aset Tetap 13. Pengklasifikasian aset tetap 14. Penilaian aset tetap PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan 15. Pengungkapan informasi KDP 16. Pemindahan KDP PSAP No. 09 Akuntansi kewajiban 17. Pengakuan kewajiban saat peminjaman diterima
18. Pencatatan kewajiban

## Sumber
(Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010) PSAP  No. 10 Koreksi kesalahan 19. Koreksi kesalahan berdasarkan SAP 20. Koreksi kesalahan tidak berulang PSAP  No. 11 Laporan  Keuangan Konsolidasian 21. Penyajian konsolidasi pada periode pelaporan 22. Pelaporan konsolidasi semua entitas PSAP No. 12 Laporan Oprasional 23. Basis akrual pengakuan pendapatan 24. Basis akrual pengakuan beban Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Sumber (Peraturan Menteri Dalam
Negeri, No 21
Tahun 2011). Kesesuaian  Sistem Akuntansi keuangan  standar akuntansi pemerintah 1. Kesesuaian standar akuntansi pemerintah 2. Menggunakan analisis transaksi Prosedur pencatatan akuntansi  dengan pencatatan  standar akuntansi yang berlaku 3. Pengidentifikasian pencatatan
4. Transaksi dengan bukti transaksi
5. Pencatatan secara kronologis 6. Pengklasifikasian teransaksi Pembuatan laporan keuangan yang dilaporkan secara periodik. 7. Pengklasifikasian sesuai pos-pos akuntansi 8. Sistem Pengendalian pencatatan
9. Penyusunan laporan keuangan sesuai priode 10. Pelaporan sesuai secara konsisten Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sumber Peraturan Pemerintah, No 60 tahun 2008 1. Lingkungan Pengendalian 1. Peraturan tertulis dan lisan 2. Standar kopetensi tugas dan fungsi 2. Penilaian Resiko   3.    Mengindentifikasi dan menganalisis risiko 4.    Menerapkan batas dan penentuan toleransi 3. Kegiatan Pengendalian 5. Memastikan melaksanakan arahan dari pimpinan 6.  Transaksi  dan aktivitas didukung otorisasi  pihak berwenang 7.    Menerapkan pemisahan tugas 4. Informasi Dan Komunikasi 8.    Menyediakan sarana komunikasi 9.    Mengelola,  mengembangkan,  memperbaharui sistem informasi 10.   Melaksanakan sistem akuntansi 5. Pemantauan Pengendalian Intern 11.   Dapat menilai kualitas kinerja 12.  Melakukan  pemeriksaan  terhadap  catatan akuntansi
Pengukuran  data  untuk  mengukur  persepsi  responden  maka  menggunakan  skala  Likert  lima poin yaitu: 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = tidak setuju (TS), 3 = netral (N), 4 = setuju (S), 5  =  sangat  setuju  (SS).  Kriteria  yang  digunakan untuk  mengetahui  kondisi  variabel-variabel penelitian secara menyeluruh dapat dilihat melalui rerata skor sebagai berikut: a) sangat tidak baik  (1,00  –  1,80);  b)  tidak  baik  (1,80  –  2,60):  c)  cukup  baik  (2,60  –  3,40);  d)  baik  (3,40  – 4,20) dan e) sangat baik (4,20 – 5,00).
Model  analisis  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Moderated Regresion Analysis (MRA).
KLKPD = β 0 + β 1 SAP + β 2 SKAD +  ε…………………………………(1)
Model Regresi Berganda Moderasi Hierarki (dengan variabel moderasi):
Persamaan dengan variabel moderasi dan interaksi adalah:
KLKPD = β 0 + β 1 SAP + β 2 X 3 + β 3 SAP*SPIP + ε ……………………….(2)
KLKPD = β 0 + β 1 SKAD + β 2 X 3 + β 3 SKAD*SPIP + ε……….….……….(3)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  50 kuesioner yang disebar, hanya sebanyak 46 kuesioner yang kembali  dan dapat diolah.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  pengembalian  kuesioner  sebesar 92%.  Tabel  3  berikut  adalah  hasil  statistik  deskriptif    yang  memberikan  gambaran  statistik dari variabel penelitian ini:

## Tabel 3 Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation KLKP 46 3.92 5.00 4.3804  .43092 SAP 46 3.83 5.00 4.3188  .42954 SAKD 46 3.50 4.60 3.9870  .34808 SPIP 46 3.33 4.67 3.8515  .35181
Sumber: Output SPSS, 2020
Variabel  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  (KLKP)  memiliki  rerata  skor  4,38,  artinya penilaian  responden  terhadap  kualitas  LKPD  Provinsi  Sumatera  Selatan  tergolong  sangat baik. Indikator Relevan (no pernyataan 1) dan Andal (no penyataan 5) dengan nilai rerata skor 4,5  dan  4,5  memiliki  nilai  tertinggi  diantara  indikator  lainnya,  hal  ini  menunjukan  bahwa BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD  berkualitas  sepertin  yang  dikehendaki,  yaitu  relevan,  andal,  dapat  diperbandingkan, dan dapat dipahami. Rerata skor variabel standar akuntansi pemerintahan (SAP) yaitu sebesar 4.32 masuk kategori sangat  baik, indikator PSAP  No. 04  c atatan  atas laporan  keuangan (no penyataan  8)  memiliki  rerata  nilai  skor  tertinggi  sebesar  4,6,  hal  ini  menunjukan  bahwa penyusunan catatan atas laporan keuangan sudah disusun dan disajikan secara lengkap sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
Selanjutnya variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki rerata skor sebesar 3,98 dengan nilai indikator tertinggi pada indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar  akuntansi  pemerintah  (no  pernyataan  1),  hal  ini  berarti    penerapan  sistem  akuntansi keuangan  daerah  sudah  sesuai  mengikuti  standar  akuntansi  pemerintah.  Terakhir  untuk variabel  moderasi  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (SPIP)  tergolong  baik,  dilihat  dari total  rerata  skor  3,85,  dengan  nilai  indikator  tertinggi  sebesar  4.19  yaitu  lingkungan pengendalian  (no  pernyataan  1),  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  lingkungan  pengendalian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah baik.
Hasil  pengujian  Uji  Validitas  dan  Uji  Reliabilitas  terhadap  data  seperti  pada  tabel  4 berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian No Item Pernyataan r Hitung r Tabel Kesimpulan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) KLKP1 0.799 0.284 Valid KLKP2 0.815 0.284 Valid KLKP3 0.791 0.284 Valid KLKP4 0.713 0.284 Valid KLKP5 0.876 0.284 Valid KLKP6 0.841 0.284 Valid KLKP7 0.796 0.284 Valid KLKP8 0.765 0.284 Valid KLKP9 0.854 0.284 Valid KLKP10 0.786 0.284 Valid KLKP11 0.814 0.284 Valid KLKP12 0.803 0.284 Valid Standar Akuntansi Pemerintah (X1) SAP1 0,500 0.284 Valid SAP2 0,669 0.284 Valid SAP3 0,676 0.284 Valid SAP4 0.654 0.284 Valid SAP5 0.869 0.284 Valid SAP6 0.917 0.284 Valid SAP7 0.798 0.284 Valid SAP8 0.680 0.284 Valid SAP9 0.782 0.284 Valid SAP10 0.898 0.284 Valid SAP11 0.686 0.284 Valid SAP12 0.680 0.284 Valid SAP13 0.869 0.284 Valid SAP14 0.859 0.284 Valid SAP15 0.926 0.284 Valid SAP16 0.789 0.284 Valid SAP17 0.790 0.284 Valid
SAP18 0.846 0.284 Valid SAP19 0.831 0.284 Valid SAP20 0.863 0.284 Valid SAP21 0.751 0.284 Valid SAP22 0.911 0.284 Valid SAP23 0.897 0.284 Valid SAP24 0.825 0.284 Valid Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) SAKD1 0.683 0.284 Valid SAKD2 0.702 0.284 Valid SAKD3 0.646 0.284 Valid SAKD4 0.735 0.284 Valid SAKD5 0.626 0.284 Valid SAKD6 0.837 0.284 Valid SAKD7 0.692 0.284 Valid SAKD8 0.912 0.284 Valid SAKD9 0.824 0.284 Valid SAKD10 0.724 0.284 Valid Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (M) SPI1 0.748 0.284 Valid SPI2 0.779 0.284 Valid SPI3 0.775 0.284 Valid SPI4 0.708 0.284 Valid SPI5 0.792 0.284 Valid SPI6 0.698 0.284 Valid SPI7 0.608 0.284 Valid SPI8 0.548 0.284 Valid SPI9 0.666 0.284 Valid SPI10 0.694 0.284 Valid SPI11 0.679 0.284 Valid SPI12 0.602 0.284 Valid Sumber: Output SPSS, 2020
Instrumen  dinyatakan  valid  jika  angka  korelasi  yang  diperoleh  lebih  besar  dari  angka kritik  ( r hitung  > r tabel),  dan  nilai r tabel  sebesar  0,284  maka  pertanyaan  dalam  kuisioner tersebut  dikatakan  valid.  Selanjutnya  hasil  uji  reliabilitas  yang  telah  dilakukan  pada  tiap variabel independen seperti pada table 5 berikut :

## Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Nilai Reliabilitas Keterangan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 0.949 reliabel. Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 0.970 reliabel. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) 0.692 reliabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (M) 0.791 reliabel. Sumber: Output SPSS, 2020
Suatu variabel dikatakan kurang baik jika memberikan nilai koefisien Alpha Cronbach < 0,60, sedangkan 0,7 dapat  diterima dan di  atas 0,8 adalah baik  (Priyatno, 2012:187). Nilai r hitung lebih besar dari 0,6 dapat disimpulkan pernyataan kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian yang digunakan adalah reliabel .
Berikut ini ditampilkan analisis regresi variabel standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap variabel kualitas LKPD.
Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .269 .474 .567 .574 SAP .340 .121 .339 2.804 .008 SAKD .663 .150 .535 4.430 .000 R Square .638 Adjusted R Square .621 F hitung 37.866 Sign .000 a. Dependent Variable: KLKPD Sumber: Hasil Output SPSS,2020
Dari tabel 6 diketahui hasil koefisien penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas LKPD memiliki nilai positif 0,340, nilai t-hitung sebesar 2,804 dan taraf signifikansi 0,008. Nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel (2,016) berarti H1 diterima yaitu penerapan standar akuntansi  pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya hasil koefisien penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas LKPD memiliki nilai positif 0,663, nilai t-hitung 4,430 lebih besar dari t-tabel 2,016 dan taraf signifikansi 0,000, ini berarti H2  diterima yaitu  penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif terhadap kualitas LKPD. Dari perhitungan di atas diperoleh F-hitung sebesar 37,866 dan nilai F-tabel  pada  tarif  α=5%  dan  df1  =  k  -1=  3-1=2,  df2  =  n  –  k=  46-3  =  43  diperoleh  F-tabel sebesar 3,214 atau 37,866>3,214, artinya penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi  keuangan  daerah  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kualitas  LKPD.  Diketahui juga  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0.621,  ini  berarti  62,1%  kualitas  LKPD  Provinsi Sumatera  Selatan  dipengaruhi  oleh  variabel  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem akuntansi  keuangan  daerah,  sedangkan  selebihnya  37,9%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berikut ini analisis MRA variabel  standar akuntansi  pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan variable interaksi terhadap variabel kualitas LKPD.
Tabel 7. Hasil Uji Moderating Regression Analysis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.936 6.271 .468 .642 SAP .054 1.354 .054 .040 .968 SPIP -.211 1.646 -.172 -.128  .899 SAP*SPIP .121 .352 .824 .344 .733
a. Dependent Variable: KLKPD Sumber: Hasil Output SPSS,2020
Berdasarkan  tabel  7  pada  uji  statistik  di  atas,  maka  diperoleh  nilai  t-hitung  untuk  sistem pengendalian  internal  memoderasi  pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas LKPD adalah sebesar 0,344 sedangkan t-tabel 2,016, hasil tersebut menunjukkan t-hitung< t- tabel  (0,344  <2,016)  dan  sig  >0,05  (0,733>0,05),  maka H3  ditolak artinya  bahwa  sistem pengendalian  internal  tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.
Berikut  ini  analisis  Moderating  Regression  Analysis  variabel  sistem  akuntansi keuangan  daerah,  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  variable  Interaksi  terhadap variabel kualitas LKPD.
Tabel 8 Hasil Uji Moderating Regression Analysis
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -7.359 6.865 -1.072  .290 SAKD 2.500 1.619 2.020 1.544 .130 SPIP 2.304 1.819 1.881 1.266 .212 SAKD*SPIP -.461 .427 -2.620 -1.080  .286
a. Dependent Variable: KLKPD
Sumber: Hasil Output SPSS,2020
Berdasarkan  tabel  8  di  atas,  maka  nilai  t-hitung  untuk  sistem  pengendalian  internal memoderasi  pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  LKPD  adalah sebesar -1,080 sedangkan t-tabel 2,016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t-hitung < ttabel (- 1,080  <  2,016)  dan  sig  >  0,05  (0,286  >  0,05),  maka H4  ditolak artinya  bahwa  sistem pengendalian internal  tidak mampu memoderasi  pengaruh  sistem akuntansi  keuangan daerah terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.

## Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas LKPD
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 diterima yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Temuan ini membuktikan standar akuntansi  pemerintah menjadi  salah satu mekanisme pengendalian dalam pembuatan laporan  keuangan  agar  dapat  disajikan  dan  diungkapkan  secara  wajar  dan  berkualitas.  Hasil penelitian ini dibuktikan dari nilai indikator PSAP  No. 04  c atatan  atas laporan keuangan (no penyataan  8)  memiliki  nilai  skor  tertinggi  sebesar  4,6  dibandingkan  indikator  lain,  yang berarti  laporan  keuangan  sudah  didukung  penjelasan  atas  semua  akun  transaksi  khususnya mungkin  mengandung  informasi  yang  dapat  mempunyai  potensi  kesalahpahaman.  Catatan atas  laporan  keuangan  telah  memuat  referensi  pos-pos  laporan  keuangan  sehingga  menjadi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  standar  akuntansi  pemerintah  merupakan  prinsip akuntansi  yang  harus  diterapkan  untuk  penyusunan  dan  penyajian  LKPD,  jika  standar akuntansi  pemerintah  diterapkan  secara  tepat  sebagai  bentuk    pemenuhan  kewajiban pemerintah dibidang akuntabilitas keuangan menjadi salah satu penentu kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga mendukung (Dewata et al, 2017) dan (Herzeqovina B, Erlina, 2019) bahwa standar  akuntansi  pemerintahan  berpengaruh    positif  terhadap  kualitas  laporan    keuangan pemerintah  daerah.  Namun  bertentangan  dengan  (Aswar,  2020);  (Fikri,  Inapty  & Martiningsih,  2015)  dan  (Dewi  &  Hoesad,2020)  bahwa  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian  ini memberikan  implikasi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mencapai  kualitas  LKPD  yang  sesuai dengan karakterisitik kualitatif laporan keuangan (Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010), maka  untuk  tetap  konsisten  menyajikan  informasi  laporan  keuangan  secara  komprehensip sesuai  peraturan  pemerintah  yaitu  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  dalam  penyusunan semua laporan keuangan.

## Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD
Hasil  pengujian  regresi  menunjukkan  hipotesis H2  diterima yaitu  penerapan  sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD. Ini  berarti kualitas  LKPD  yang  dihasilkan  sangat  dibantu  oleh  sistem  akuntansi  keuangan daerah yang  dimiliki Provinsi Sumatera Selatan baik dalam pengelolaan maupun pelaporan laporan keuangan. Ini    dibuktikan    dari    indikator    penerapan sistem akuntansi keuangan daerah no  1  yaitu  kesesuaian  sistem  akuntansi  keuangan  dengan  standar  akuntansi  pemerintah
memiliki  skor  rataan  3,98.  Penerapan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  memiliki  peran dalam  meningkatkan  kualitas  LKPD  Provinsi  Sumatera  Selatan  karena  melalui  penerapan sistem akuntansi  keuangan daerah, akan dihasilkan laporan keuangan yang cepat, akurat dan tepat    waktu.    Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Fauziyah,  2019)  dan (Thenikusuma  &  Muis,2019),  akan  tetapi  tidak  searah  dengan  temuan  dari  (Kartoprawiro  & Susanto,  2018)  membuktikan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi  keuangan  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah bahwa untuk mendapatkan laporan keuangan sebagai sarana evaluasi  kinerja  maka  perlu  adanya  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  yang  dirancang  dan dibuat  aturannya  yang  dapat  mengintegrasikan  laporan  keuangan  dan  perlu  didukung  oleh sumber  daya  manusia  yang  mampu  menjalankan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  secara keseluruhan.

## Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Kualitas  LKPD  dengan  Sistem pengendalian Intern Pemerintah Sebagai variabel Moderating
Hipotesis H3 ditolak, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak memoderasi pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas  LKPD.  Ini  berarti  bahwa  sistem pengendalian  intern  pemerintah  tidak  memperkuat  atau  memperlemah  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  untuk  menciptakan  kualitas  LKPD,  karena  pada  dasarnya  penerapan standar akuntansi pemerintah itu sendiri sudah cukup kuat untuk menciptakan kualitas LKPD sebagaimana  tercantum  dalam  hipotesis  pertama.  Hasil  penelitian  ini  tidak  berhasil membuktikan  pengaruh  mediasi  yang  diberikan  oleh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah terhadap  hubungan  antara  standar  akuntansi  pemerintah  dan  kualitas  LKPD  Provinsi Sumatera Selatan, hal ini menunjukan sistem pengendalian intern pemerintah belum berjalan sesuai  fungsinya  yakni  sebagai  controlling  dan  monitoring,  dapat  dibuktikan  dari  hasil statistik jawaban responden (no pernyataan 1) memiliki nilai indikator terendah sebesar 2,239 yaitu  pada  indikator  pengendalian  resiko,  pemerintah  daerah  belum  sepenuhnya  melakukan analisis resiko atas temuan-temuan yang terjadi dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan dan pelaporan  keuangan.  Implikasi  penelitian  bagi  pemerintah  daerah  bahwa  kualitas  laporan keuangan  tidak  hanya  dinilai  dari  efektivitas  pengendalian  internnya  saja,  namun  aparatur pemerintah  sebagai  pelaksana  harus  mampu  memenuhi  aspek-aspek  lain  seperti  nilai integritas,  etika  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  agar  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dinilai  berkualitas.  Peningkatan  sistem  pengendalian
intern  pemerintah  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  indikator  lingkungan  pengendalian yang  menunjukkan  keseluruhan  sikap  organisasi  yang  memengaruhi  kesadaran  dan  perilaku personel organisasi.
Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Kualitas  LKPD  dengan  Sistem pengendalian Intern Pemerintah Sebagai variabel Moderating
Hipotesis  H4  ditolak ,  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil    penelitian    ini    menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  tidak signifikan  dalam  memediasi    pengaruh    tidak    langsung  sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap kualitas  LKPD. Jadi  penerapan sistem akuntansi  keuangan daerah walaupun tidak dibarengi    dengan    sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yang  baik  tetap  mampu menghasilkan      laporan      keuangan      yang    berkualitas.  Ditolaknya      hipotesis      ini      dapat dijelaskan,  karena  belum  maksimalnya  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada indikator penilaian resiko  (nilai  indikator  terendah 2,239) yaitu  kemampuan  mengidentifikasi    secara    efisien      dan      efektif      risiko      yang      dapat menghambat   pencapaian   tujuan   organisasi   baik   yang   bersumber dari dalam maupun luar  instansi.  Masih  adanya  salah  satu  unsur  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  yaitu unsur penilaian risiko  yang  mempunyai rata-rata tidak baik,  berdampak  sistem  pengendalian intern  pemerintah  tidak  mampu  memperkuat  hubungan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  LKPD.  Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  masih  belum memadainya  efektifitas  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan, terutama pada unsur penilaian risiko agar menjadi perhatian  khusus bagi kepala BPKAD dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  standar  akuntansi  pemerintah  diterapkan  secara bersama-sama  dengan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  mampu  meningkatkan  kualitas LKPD,  walaupun  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  ternyata  belum  mampu  memediasi pengaruh  standar  akuntansi  pemerintah  dan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap kualitas  LKPD.  Menjadi  faktor  penting  untuk  menjaga  kualitas  laporan  keuangan,  sesuai persyaratan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Indonesia  (BPK-RI)  dan  harus  dipertimbangkan untuk  mengidentifikasi    kelemahan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  khususnya  unsur
penilaian risiko  sesuai  tupoksi  pada  Badan Pengelola Keuangan Dan Aset  Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan hanya dilakukan  pada  1  instansi  pemeintah  daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  sehingga  hasilnya tidak dapat  digeneralisasi. Kedua, penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data,  sehingga  peneliti  tidak  dapat  menggali  lebih  dalam.  Penelitian  selanjutnya  bisa menambahkan  metode  pengumpulan  dengan  wawancara  untuk  memperoleh  informasi  lebih banyak dan analisis selanjutnya bisa membandingkan antar provinsi yang memiliki hasil opini kualitas LKPD yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswar,  K.  (2020).  Assessing  the  impact  of  influencing  factors  on  the  quality  of  local government financial statements. Journal of Economics Finance and Accounting , 7 (1), 1– 8. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2020.1176
Dewata, E., Natoen, A., Jauhari, H., Sari, Y., & Hartiyani, S. J. (2017). Determining Factors Of  The  Quality  Of  Local  Government  Financial  Statements. Proceeding  3rd  Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference 2017 , November , 405–429.
Dewi,  R.  J.  H.  (2020).  the  Effect  of  Government  Accounting  Standards  and  Government Internal  Control  Systems  on  the  Quality  of  Local  Government  Financial  Statements. International  Journal  of  Innovative  Research  and  Advanced  Studies  (IJIRAS) , 7 (1),  108– 111. https://doi.org/10.35310/jass.v1i02.243
Faradisa, A. N., & Khafid, M. (2017). The Effect of Competency and The Implementation of Standard  on  The  Quality  of  Financial  Statement  with  Control  System  as  A  Moderating Variable. Accounting Analysis Journal , 6 (3), 394–406.
https://doi.org/10.15294/aaj.v6i3.17972
Fauziyah,  E.  M.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,
Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Sistem  Pengendalian  Internal  Sebagai  Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa , 4 (2),
196–209.
Fikri, A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan,  kompetensi  aparatur  dan  peran  audit  internal  terhadap  kualitas  informasi laporan  keuangan  dengan  sistem  pengendalian  intern  sebagai  variabel  moderating  (Studi empiris  pada  SKPD-SKPD  di  Pemprov.  NTB). Simposium  Nasional  Akuntansi  XVIII. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Hanifa,  L.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi  Pengelola  Keuangan  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  Progres  Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 65–80.
Herzeqovina  B,  Erlina,  S.  E.  (2019).  Factors  Affecting  the  Quality  of  Regional  Financial Statements in RAO ( Regional Apparatus Organization ) of Deli Serdang Regency with the Governmental Internal Control System as a Moderating Variable. International Journal of
Research & Review , 6 (6), 409–417.
Kartoprawiro,  S.,  &  Susanto,  Y.  (2018).  Analisis  Terhadap  Kinerja  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Sriwijaya , 16 (1), 1–14. https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242
Muthaher,  O.  (2018).  Government  Accounting  Standard,  Human  Capacity,  Internal  Control System  And  Financial  Supervision  As  A  Quality  Analysis  Of  Government  Financial Statements. Fokus Ekonomi , 14 (1), 186–200. http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe Nurlis  (2018).  The  Effect  of  The  Government  Accounting  Standards  Implementation  and Apparatus Competency on the Quality of the Local Government Financial Reporting (Case Study at Klaten District Government). Research Journal of Finance and Accounting, 9 , 63- 69.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, (2011).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan., (2010).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
Sudiarianti,  N.  M.,  Ulupui,  I.  G.  K.  A.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  (2015). Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Pada  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Serta  Implikasinya  Pada  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
Thenikusuma,  K.,  &  Muis,  N.  (2019).  The  Effect  of  Implementation  Regional  Financial Accounting  System,  Human  Resource  Competency  and  Infrastructure  Facilities  to  the Quality
of Financial Report. Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3313401 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3313401 Wati,  K.  D.,  Herawati,  N.  T.,  &  Sinarwati,  N.  K.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  SDM, Penerapan SAP, dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2 (1), 1–11.
Yusniyar,  D.  dan  S.  A.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh). Jurnal  Magister Akuntansi  Pascasarjana ,
5 (2), 100–115.