@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH

## PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

## Siswi Wulandari
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Jakarta E-mail : siswiwulandari89@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kajian  dalam  Penelitian  ini  adalah  penerapan Good  Corporate  Governance di  Bank Perkreditan  Rakyat. Good  Corporate  Governance dibutuhkan  sebagai  salah  satu  instrumen pengelolaan manajemen  bank  yang baik.  Dengan pelaksanaan Good Corporate Governance yang  efektif  maka  akan  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  pada  BPR.  Dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang baik maka akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Inti dari Good Corporate Governance adalah moral dan etika yang dibarengi dengan perangkat hukum.
Kata  Kunci: Bank  Perkreditan  Rakyat, Good  Corporate  Governance, sumber  daya manusia.

## ABSTRACT
The  study  in  this  research  is  the  application  of  Good  Corporate  Governance  in Bank Perkreditan Rakyat . Good Corporate Governance is needed as one of the good management instruments  of  bank  management.  With  effective  implementation  of  Good  Corporate Governance, it will improve the quality of Human Resources in BPR. With a good quality of Human Resources will improve the bank service to customers. This research uses qualitative descriptive  research.  The  core  of  Good  Corporate  Governance  is  moral  and  ethics  coupled with the law.
Keywords: Bank Perkreditan Rakyat, Good Corporate Governance , Human
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  sebagaimana  termaktub  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945, yaitu  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Menghadapiperkembanganperekonomia n  nasional  yang  senantiasa  bergerak  cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan  yang  semakin  kompleks  serta sistem  keuangan  yang  semakin  maju, diperlukan  penyesuaian  kebijakan  di  bidang ekonomi,  termasuk  perbankan.  Berkaitan dengan  pelaksanaan  pembangunan  nasional tersebut,  dalam  ketentuan  Pasal  4 Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan (yang selanjutnya disebut
Undang-Undang
Perbankan) disebutkan bahwa dalam kaitannya  dengan  pembangunan,  sektor perbankan  memiliki  fungsi  sebagai  agen pembangunan  ( agent  of  development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi  bahwa  perbankan  nasional dituntut  untuk  selalu  dapat  memberikan kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya  guna meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan melakukan  pemerataan  atas  hasil-hasilnya, sehingga  tercipta  stabilitas  nasional  yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatbanyak.( http://dspace.widyatama. ac.id)
Pengelolaan  dana  masyarakat  yang dilakukan secara profesional akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam  menyimpan  uangnya  ke  bank,  oleh karena itu, bank wajib memelihara kepercayaan masyarakat. Jika tidak demikian,  akan  timbul  krisis  kepercayaan dan masyarakat akan menarik dananya  yang tersimpan di bank. (Abdulkadir Muhammad, 2006 : 241).
Tetapi kejahatan dengan bentuk kecurangan  di  dunia  perbankan  yang dilakukan  oleh  organ  perseroan,  khususnya pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  sangat banyak terjadi. Hal ini disebabkan buruknya kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang bernaung  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  dan juga  belum  adanya  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai perlindungan  nasabah  dan  Prinsip-prinsip manajemen  perseroan  yang  baik  ( Good Corporate Governance) yang khusus diperuntukkan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Penerapan  prinsip Good  Corporate
Governance pada perbankan yang merupakan  sistem  tata  kelola  perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. (Rachmadi Usman, 2001 : 14).
Asas-asas dari Good Corporate Governance, yaitu prinsip - prinsip keterbukaan  ( transparency ),  akuntabilitas ( accountability ),pertanggungjawaban( respon sibility ),independensi  ( independency ),  dan kewajaran ( fairness ).
Penerapan Good Corporate Governance dapat  didorong dari dua  sisi,  yaitu etika dan peraturan.  Dorongan  dari  etika  ( ethical driven )  datang  dari  kesadaran  individu- individu  pelaku  bisnis  untuk  menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan,
kepentingan stakeholders ,  dan  menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan “memaksa” ( regulatory  driven )  perusahaan  untuk  patuh
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing  dan seyogyanya  saling melengkapi  untuk  menciptakan  lingkungan bisnis  yang  sehat.  ( www.bapepam.go.id). Inti dari Good Corporate Governance adalah moral  dan  etika  yang  dibarengi  dengan perangkat hukum.
Prinsip-prinsip  manajemen  perseroan yang  baik  ( Good  Corporate  Governance) merupakan  tugas  direksi  yang  harus  terus dikembangkan  dalam  kepengurusan  bank. Hal yang paling relevan dengan pengembangan  sistem  dan  manajemen  bank adalah  akuntabilitas  dari  bank  itu  sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, masing-masing komponen  perusahaan,  pemegang  saham melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (selanjutnya  disebut  RUPS),  komisaris  dan direksi  dituntut  untuk  mengerti  dengan  baik hak  dan  kewajiban,  kewenangan  dan tanggung  jawab.  Penting  untuk  selalu diingatkan sehingga masing-masing komponen  mampu  melaksanakan  tugas secara  profesional,  komitmen  yang  tinggi, serta integritas profesionalisme yang memadai,  yang  juga  didukung  dengan dibuatnya  sistem  pengawasan  dan  kontrol. (Frans Satrio Wicaksono, 2009 : 122).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  tersebut,  pokok  permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip GCG di Bank Perkreditan Rakyat.
Berdasarkan pokok permasalahan tersebut  maka  tujuan  penulisan  ini  adalah untuk mengetahui bagaimana konsep prinsip GCG  di  implementasikan  pada  Bank Perkreditan Rakyat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini    adalah  metode deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  melalui studi  pustaka  yang  menelaah  data  sekunder
berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya.
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan  salah  satu  dari  jenis  penelitian yang  termasuk  dalam  jenis  penelitian kualitatif.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengungkapkan  kejadian  atau fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel  dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa  yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan  dan  menguraikan  data  yang bersangkutan  dengan  situasi  yang  sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua  keadaan  atau  lebih,  hubungan  antar variabel  yang  timbul,  perbedaan  antar  fakta yang  ada  serta  pengaruhnya  terhadap  suatu kondisi, dan sebagainya.
Menurut  Nazir  (1988  :  63)  metode deskriptif  merupakan  suatu  metode  dalam meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk membuat deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Menurut Sugiyono (2005 : 21)
menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan  Umum  Bank  Perkreditan Rakyat
Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Perbankan menyebutkan:
“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
konvensional  dan/atau  berdasarkan  Prinsip Syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”
Usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh  BPR, sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-Undang Perbankan, meliputi: “Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito  berjangka  dan  atau  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit.
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah.
d. Menempatkan  dananya  dalam  bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
deposito berjangka, sertifikat deposito,
dan atau tabungan pada bank lain.”
Selain kegiatan usaha yang diperbolehkan seperti  halnya jenis usaha- usaha diatas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi kegiatan  usaha  BPR.  Larangan  tersebut meliputi  usaha  menerima  simpanan  giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,  melakukan  kegiatan  usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan  modal,  melakukan  usaha perasuransian,  dan  melakukan  usaha  lain di  luar  kegiatan  usaha  seperti  di  atas. (Hermansyah, 2008 : 151)
2. Tinjauan Umum Prinsip Good
Corporate Governance
a) Pengertian  Prinsip Good  Corporate Governance
Good  Corporate  Governance pada dasarnya  merupakan  suatu  sistem  ( input , proses, output )  dan  seperangkat  peraturan yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai pihak  yang  kepentingan  ( stakeholders) terutama  dalam  arti  sempit  hubungan  antara pemegang  saham,  dewan  komisaris,  dan dewan  Direksi  demi  tercapainya  tujuan
perusahaan. Good  Corporate  Governance dimaksudkan  untuk  mengatur  hubungan- hubungan  ini  dan  mencegah  terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan  dan  untuk  memastikan bahwa    kesalahan-kesalahan    yang  terjadi dapat  diperbaiki  dengan  Negara.  (Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008 : 36)
b) Prinsip-Prinsip Good Corporate

## Governance
Secara  umum  terdapat  lima  prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
( http://jurnalmanajemen.petra.ac.id )
1) Transparency (keterbukaan informasi),  yaitu  keterbukaan  dalam melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan  dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2) Accountability (akuntabilitas),  yaitu kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem,  dan pertanggungjawaban
organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3) Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip  korporasi  yang  sehat  serta peraturan perundangan yang berlaku.
4) Independency (kemandirian),  yaitu suatu  keadaan  dimana  perusahaan dikelola  secara  profesional  tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  dan  perundangan-undangan yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5) Fairness (kesetaraan  da  kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian serta  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
Esensi dari corporate  governance adalah  peningkatan  kinerja  perusahaan melalui  supervisi  atau  pemantauan  kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya,  berdasarkan  kerangka  aturan  dan peraturan yang berlaku.

## 3. Tahap-tahap  Penerapan  Prinsip Good Corporate Governance
Dalam  pelaksanaan  penerapan  GCG  di perusahaan  adalah  penting  bagi  perusahaan untuk  melaku  kan  pentahapan  yang  cermat berdasarkan  analisis  atas  situasi  dan  kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga  penerapan  GCG  dapat  berjalan lancar  dan  mendapatkan  dukungan  dari seluruh unsur di dalam perusahaan.
Pada  umumnya  perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan  pentahapan  berikut:  (John  C Shaw, 2003 : 155).

## Tahap Persiapan
Tahap  ini  terdiri  atas  3  langkah  utama:  1) awareness  building ,  2)  GCG assessment , dan  3)  GCG manual  building . Awareness building merupakan  langkah  awal  untuk membangun kesadaran mengenai arti penting  GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.  Upaya  ini  dapat  dilakukan dengan  meminta  bantuan  tenaga  ahli independen  dari  luar  perusahaan.  Bentuk kegiatan  dapat  dilakukan  melalui  seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
GCG Assessment merupakan  upaya  untuk mengukur  atau  lebih  tepatnya  memetakan kondisi  perusahaan  dalam  penetapan  GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik  awal  level  penerapan  GCG  dan  untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna  mempersiapkan  infrastruktur  dan struktur  perusahaan  yang  kondusif  bagi penerapan  GCG  secara  efektif.  Dengan  kata lain,  GCG assessment dibutuhkan  untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu
mendapatkan  perhatian  terlebih  dahulu,  dan langkah-langkah  apa  yang  dapat  diambil untuk mewujudkannya.
GCG manual  building ,  adalah  langkah berikut  setelah  GCG  assessment  dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan  dan  upaya  identifikasi  prioritas penerapannya,  penyusunan  manual  atau pedoman  implementasi  GCG  dapat  disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan  tenaga  ahli  independen  dari  luar perusahaan.  Manual  ini  dapat  dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan  manual  untuk  keseluruhan  anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
a. Kebijakan GCG perusahaan
b. Pedoman  GCG  bagi  organ-organ perusahaan
c. Pedoman perilaku
d. Audit commitee charter
e. Kebijakan disclosure dan transparansi
f. Kebijakan  dan  kerangka  manajemen resiko
g. Roadmap implementasi

## Tahap Implementasi
Setelah  perusahaan  memiliki  GCG  manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi  di  perusahaan.  Tahap  ini terdiri atas 3 langkah utama
yakni:
a. Sosialisasi,
diperlukan
untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan  berbagai  aspek  yang  terkait dengan  implementasi  GCG  khususnya mengenai  pedoman  penerapan  GCG. Upaya  sosialisasi  perlu  dilakukan  dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung  berada  di  bawah  pengawasan direktur  utama  atau  salah  satu  direktur yang  ditunjuk  sebagai  GCG  champion  di perusahaan.
b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan  sejalan  dengan  pedoman  GCG
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
yang  ada,  berdasar  roadmap  yang  telah disusun.  Implementasi  harus  bersifat  top down  approach  yang  melibatkan  dewan komisaris dan direksi perusahaan.
Implementasi  hendaknya  mencakup  pula upaya  manajemen  perubahan  (change management)  guna  mengawal  proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
c. Internalisasi,  yaitu  tahap  jangka  panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan  GCG  di  dalam  seluruh proses  bisnis  perusahaan  kerja,  dan berbagai  peraturan  perusahaan.  Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa
penerapan GCG bukan
sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar  tercermin  dalam  seluruh aktivitas perusahaan.

## Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  adalah  tahap  yang  perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk  mengukur  sejauh  mana  efektivitas penerapan  GCG  telah  dilakukan  dengan meminta  pihak  independen  melakukan  audit implementasi  dan  scoring  atas  praktik  GCG yang  ada.  Terdapat  banyak  perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang  demikian,  dan  di  Indonesia  ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring.  Evaluasi  dalam  bentuk  assessment, audit  atau  scoring  juga  dapat  dilakukan secara  mandatory  misalnya  seperti  yang diterapkan  di  lingkungan  BUMN.  Evaluasi dapat  membantu  perusahaan  memetakan kembali  kondisi  dan  situasi  serta  capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga  dapat  mengupayakan  perbaikan- perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
4. Penerapan  Prinsip Good  Corporate Governance pada  Bank  Perkreditan Rakyat
Definisi Good  Corporate  Governance dari Cadbury  Committe  of  the  United Kingdom (1999) yakni:  ”seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang  saham,  pengurus  (pengelola) perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah, pegawai  serta  para  pemegang  kepentingan intern dan ekstern lainnya  yang  berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan  mengendalikan  perusahaan  ( www.muc- advisory.com ).
Masalah-masalah  yang  terjadi  pada industri Perbankan di Indonesia yang apabila diamati  akar  penyebabnya  ( root  causes ) adalah  lemah  dan  tidak  diterapkannya  tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ). Hal ini
menyebabkan industri Perbankan tidak dapat secara  berhati-hati  ( prudent )  menyerap pertumbuhan  risiko  kredit  dan  harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak  transparannya  praktik  dan  pengelolaan ( practices  and  governance )  suatu  bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.
Hal  tersebut  pula  yang  terjadi  pada BPR.  Misalnya  saja  yang  terjadi  pada  PD BPR  Badan  Kredit  Kecamatan  Kaligesing . Kamijan,  mantan  pegawai  PD  BPR  Badan Kredit  Kecamatan  Kaligesing  diganjar hukuman  satu  tahun  dua  bulan  penjara  dan membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp. 173.200.000,- oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Purworejo. Dalam putusannya hakim menilai terdakwa terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi penggelapan  dana  nasabah.    Terdakwa  juga di  vonis  membayar  denda  sebesar  Rp. 50.000.000,-  subsider  tiga  bulan  penjara serta  membayar  uang  pengganti  sebesar  Rp.
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
173.285.342,-.  Bila  dalam  waktu  satu  bulan terdakwa tidak mampu  membayarnya, maka harta  disita  atau  kalau  tidak  punya  harta, maka  diganti  hukuman  enak  bulan  penjara. Dari  hasil  pemeriksaan  sejumlah  saksi selama persidangan, terdakwa selaku Kepala Seksi  Pemasaran  PD  BPR  Badan  Kredit Kecamatan  Kaligesing,  telah  merekayasa pengajuan  permohonan  kredit  atas  nama nasabah Wagiyem dan kawan-kawan sebanyak  26  nasabah.  Modusnya,  terdakwa meminjam dokumen nasabah untuk permohonan  pengajuan  kredit  dan  melebihi plafon  dengan  menggunakan  jaminan  orang lain.  Jumlah  total  yang  dicairkan  dan dinikmati terdakwa sebesar Rp. 244.047.000,-.  Selain  itu  terdakwa  masih menggelapkan  angsuran  kredit  nasabah senilai Rp. 20.457.000,- dan setoran tabungan  nasabah  sebesar  Rp.  12.678.177 sehingga jumlah yang dipakai total mencapai Rp. 277.182.177,-. Untuk menutupi perbuatannya, terdakwa berpura-pura mengangsur senilai Rp. 90.123.700,- seolah- olah  dari  nasabah.  Pada  praktiknya  tidak hanya  PD  BPR  di  atas  yang  melakukan penggelapan  dana  nasabah,  masih  banyak lagi  BPR-BPR  lainnya  yang  melakukan  hal serupa.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan bagaimana  kasusnya  di  atas.  BPR  tersebut tidak  menerapkan  asas  yang  terkandung pada  prinsip Good  Corporate  Governance dengan  baik,  masih  banyak  aturan-aturan pada asas-asas tersebut yang belum dilaksanakan , sehingga  pengelola  BPR tersebut  dapat  dengan  leluasa  melakukan suatu  kejahatan  Perbankan  dan  badan pengawas  (Bank  Indonesia)  tidak  dapat mendeteksi  adanya  praktik-praktik  curang yang dilakukan BPR tersebut.
Komite  Nasional  Kebijakan Corporate Governance (yang selanjutnya disebut KNKCG)  telah  mengeluarkan  Pedoman Good Corporate Governance , yang selanjutnya KNKCG mengeluarkan
pedoman yang lebih spesifik, yaitu Pedoman Good  Corporate  Governance Perbankan Indonesia  pada  tahun  2004.  Pedoman- pedoman tersebut dibuat dengan tujuan agar menjadi  acuan  bagi  seluruh  perusahaan untuk  dapat  melaksanakan Good  Corporate Governance. Pedoman Good  Corporate Governance Perbankan  Indonesia  dapat dipergunakan oleh BPR dalam melaksanakan Good  Corporate  Governance dengan lebih baik.
Menjawab permasalahan-permasalah penerapan Good  Corporate  Governance pada  BPR,  Pedoman Good  Corporate Governance Perbankan  Indonesia  telah mengatur mengenai pedoman praktis pelaksanaan Good  Corporate  Governance yang dapat dijadikan acuan oleh bank dalam melaksanakan Good Corporate Governance . Pelaksanaan Good  Corporate  Governance dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu:

## a. Penetapan  visi,  misi  dan corporate values
Visi  adalah  suatu  pandangan  jauh tentang  perusahaan  (bank),  tujuan-tujuan perusahaan  (bank)  dan  apa  yang  harus dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut pada  masa  yang  akan  datang.  Misi  adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan  oleh  perusahaan  (bank)  dalam usahanya  mewujudkan  visi.  Misi  juga  akan memberikan  arah  sekaligus  batasan  proses pencapaian  tujuan  sedangkan corporate values merupakan  nilai-nilai  yang  di  anut oleh  suatu  perusahaan  (bank)  yang  di dalamnya  juga  mengatur  mengenai    prinsip Good  Corporate  Governance dan corporate values ini  terdiri  dari  kepuasaan  pelanggan (nasabah) atau klien, kualitas atau keunggulan mutu perusahaan (bank), pengembalian  asset,  penggunaan  teknologi untuk  penguasaan  pasar,  nilai  pegawai  atau kualitas pegawai perusahaan (bank) tersebut.  Penetapan  visi,  misi  dan corporate values merupakan  langkah  awal  yang  harus
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
dilaksanakan dalam penerapan Good Corporate Governance oleh suatu bank.
b. Penyusunan corporate  governance structure
Corporate governance structure
mengatur  pembagian  hak  dan  kewajiban pada  masing-masing  pihak  yang  berbeda dalam perusahaan, seperti komisaris, Direksi, dan pemegang saham, dan menerangkan mengenai peraturan dan prosedur  untuk  menyusun  keputusan  dalam kepentingan perusahaan. Corporate governance structure dapat ditetapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya :
1) Kebijakan corporate  goverenance yang selain  memuat  visi  dan  misi  bank,  juga memuat tekad untuk melaksanakan Good Corporate  Governance dan  pedoman-
pedoman pokok penerapan prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparrency, Accountability, Responsibility, Independency
dan
Fairness .
2) Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku  yang wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan pegawai bank.
3) Tata  Tertib  Kerja  Dewan  Komisaris  dan Tata  Tertib  Kerja  Direksi  yang  memuat hak  dan  kewajiban  serta  akuntabilitas dari  Dewan  Komisaris  dan  Direksi maupun para anggotanya masing- masing.
4) Organisasi  yang  di  dalammya  tercermin adanya risk management, internal control
dan compliance. Pengimplementasiannya  adalah  dengan membentuk badan-badan pada perusahaan (bank) tersebut yang
berfungsi untuk membuat suatu kebijakan  yang  terkait  dengan risk management, internal control dan compliance.
5) Kebijakan risk  management,  audit dan compliance .
a) Risk management menurut Djohanputro  (2008  :  43)  merupakan proses  terstruktur  dan  sistematis dalam  mengidentifikasi,  mengukur,
memetakan,mengembangkan alternatif  penanganan  risiko,  dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.
Sedangkan menurut Fahmi (2010 : 2) manajemen risiko adalah suatu bidang  ilmu  yang  membahas  tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan  berbagai  permasalahan yang  ada  dengan  menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.
Pemahaman manajemen risiko memungkinkan  manajemen  untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi uncertainty dengan risiko dan peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi  untuk  memberikan  nilai tambah.
a) Audit menurut  Mulyadi  (2013  :
9) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif  mengenai  pernyataan  - pernyataan  tentang  kegiatan  dan keterjadian  ekonomi,  dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian  antara  pernyataan  - pernyataan tersebut dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
b) Compliance adalah  kepatuhan yang kaitannya dengan kesesuaian  antara  sikap  para organ perusahaan baik pemegang saham, Direksi,
komisaris, pegawai maupun stakeholders lainnya,  dengan
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  juga  peraturan internal perusahaan (bank). Bank  yang  lalai  menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung dengan apa yang dikenal dengan compliance risk. Bank Indonesia mendefinisikan  risiko  kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank  tidak  mematuhi  dan/atau tidak  melaksanakan  peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. ( www.bankernote.com )
6) Human  resources  policy yang  jelas dan transparan. Peraturan ini berlaku bagi  seluruh  pihak  yang  terkait dengan  perusahaan  (bank)  tersebut, mulai dari pemegang saham, komisaris,
Direksi maupun stakeholders lainnya. 7) Corporate plan yang menggambarkan arah
jangka panjang  yang  jelas. Corporate  plan ini  berkaitan  dengan  tujuan-tujuan dan  nilai-nilai  yang  akan  di  capai oleh perusahaan (bank) tersebut.
c. Pembentukan corporate culture Pembentukan corporate culture untuk  memperlancar  pencapaian  visi  dan misi serta implementasi corporate governance  structure . Corporate  cult ure terbentuk  melalui  penetapan  prinsip  dasar ( guiding  principles ),  nilai-nilai  ( values )  dan norma-norma (norms )  yang  disepakati  serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit  dari  pimpinan  bank. Corporate culture perlu di diskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh social communication .
d. Penetapan sarana public disclosures Pembentukan pola dan sarana disclosure sangat  diperlukan  sebagai  bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclosure dapat  melalui  laporan
tahunan  ( annual  report ),  situs  internet ( website ), review pelaksanaan Good Corporate Governance dan sarana lainnya. e. Penyempurnaan  berbagai  kebijakan bank  sehingga  memenuhi  prinsip
Good Corporate Governance
Usaha penyempurnaan berbagai kebijakan  yang  terkait  dengan  prinsip Good Corporate Governance merupakan tanggung jawab  dari  pihak  Negara  yang  memiliki otoritas  membuat  suatu  kebijakan  ataupun peraturan  perundang-undangan  yang  dapat berlaku di Indonesia.
Selain  pelaksanaan  pedoman  praktis di atas, agar bank dapat melaksanakan Good Corporate  Governance secara  efektif,  juga memerlukan  lingkungan  yang  kondusif, untuk  itu  maka  pihak-pihak  yang  terkait dengan Perbankan perlu memberikan dukungan,  yaitu  pihak  negara,  bank  dan masyarakat.
Pihak negara yang berarti pemerintah melalui  Bank  Indonesia  perlu  membuat peraturan  mengikat  tentang  pelaksanaan Good Corporate Governance yang ditujukan bagi  BPR,  seperti  halnya  pada  bank  umum. Apabila  ada  peraturan  yang  mengikat  dan ada  sanksi  maka  BPR  akan  melaksanakan Good  Corporate  Governance dengan  lebih baik. Bank Indonesia sebagai regulator perlu terus  menerus  melakukan  berbagai  upaya secara konsisten terutama dalam memperkuat  pelaksanaan Good  Corporate Governance , menyempurnakan aspek pengaturan  dan  pengawasan,  mendorong penyehatan  BPR  bermasalah,    memperkuat struktur governance BPR,  menciptakan iklim  kondusif  bagi  perkembangan  BPR maupun  mendukung  penguatan  infrastruktur industri. Seluruh upaya tersebut dikonsolidasikan untuk menciptakan Perbankan  Indonesia  yang  memiliki  daya saing  yang  teruji  kehandalannya.  Menurut Herlianto,  secara  tegas  mengemukakan bahwa  untuk  mewujudkan  peran  Bank Indonesia dalam pengaturan penerapan Good
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
Corporate  Governance di  dunia  Perbankan, perlu dibangun suatu strategi yang diarahkan untuk  mendorong  internal governance yang sehat  dan  lingkungan  eksternal yang kondusif  di  mana  instrumennya  tidak  lain adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan dengan  prinsip-prinsip Good  Corporate Governance. ((Moh.  Wahyudin  Zarkasyi, 2008 : 7).
Pihak BPR itu sendiri dapat memberikan dukungan dengan cara melaksanakan 5 (lima) asas Good Corporate Governance dengan seutuhnya dan mempergunakan  Pedoman Good  Corporate Governance Perbankan  Indonesia  sebagai pedoman  pelaksanaan,  lalu  Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia diimplementasikan dengan membuat code of conduct sebagai  pedoman  perilaku  yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran  bank. Code  of  conduct memuat sekurang-kurangnya:
a. Pedoman tentang benturan kepentingan ( conflict of interest)
b. Kerahasiaan yang harus dipelihara
c. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
d. Integritas dan akurasi data
e. Pernyataan tahunan
(annual disclosure ) f. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan
BPR    juga  harus  memiliki internal control yang  baik.  Bank  umum  biasanya memiliki  direktur  kepatuhan  yang  berfungsi mengawasi  pelaksanaan Good  Corporate Governance internal  bank  dan  mengawasi segala  kegiatan  pegawai  sesuai  dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku,  sehingga  apabila Good  Corporate Governance belum  dilaksanakan  dapat diperbaiki  dengan  lebih  cepat.  Peningkatan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  juga  salah satu  faktor  penting,  karena Good  Corporate Governance dapat  terwujud  apabila  Sumber
Daya  Manusia  pada  bank  tersebut  memiliki kualitas  yang  baik  dan  harus  selalu dilakukan  peningkatan  kualitas  Sumber Daya  Manusia  melalui  pelatihan-pelatihan, karena  di  dalam  Pedoman  Umum Good Corporate  Governance disebutkan  bahwa pelaksanaan Good  Corporate  Governance dapat  didorong dari dua  sisi,  yaitu etika dan peraturan.  Etika  terkait  pada  kualitas  dan dorongan  dari  individu-individu  diantaranya pegawai  bank,  pimpinan  dan stakeholder lainnya.  BPR  juga  perlu  membentuk  pola dan  sarana disclosure yang  sangat  penting dan  merupakan  bagian  dari  akuntabilitas bank  kepada stakeholder. Sarana disclosure tersebut  dapat  melalui  laporan  tahunan ( annual  report ),  situs  internet  ( website ), review pelaksanaan Good Corporate Governance dan  sarana  lainnya.  Sangat sedikit  BPR  yang  memiliki  situs  internet sehingga nasabah kesulitan untuk mengakses laporan-laporan keuangan BPR.
Masyarakat juga harus melatih kepekaan terhadap pelaksanaan Good Corporate  Governance pada  bank,  karena apabila  bank  tidak  melaksanakan Good Corporate  Governance maka  nasabahlah yang akan dirugikan, sehingga kepekaan dan pengetahuan  masyarakat  mengenai  hak  dan kewajiban  bank  terhadap  nasabah  perlu ditingkatkan pula.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka pelaksanaan Good  Corporate  Governance yang  efektif  bagi  BPR  adalah  dengan melaksanakan  pedoman  praktis  yang  diatur dalam
Pedoman
Good Corporate Governance Perbankan  Indonesia,  serta  hal yang  tidak  kalah  penting  adalah  peran  serta dari  Negara,  bank  dan  masyarakat  dalam partisipasi  pelaksanaan Good  Corporate Governance. Lingkungan  yang  kondusif dapat mendorong pelaksanaan Good Corporate  Governance yang  efektif  dan lebih baik.
Dengan  pelaksanaan Good  Corporate Governance yang  efektif  maka  akan
Jurnal Semarak,Vol. 1,No.1,Februari 2018 , Hal (130-141)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia pada BPR. Dengan kualitas Sumber Daya  Manusia  yang  baik  maka  akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah.  Selain  itu,  meningkatkan  pula pengawasan  baik  secara  internal  maupun eksternal bank, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan perbankan  pada    BPR.  Hal  ini  merupakan bentuk  dari  perlindungan  hukum  terhadap nasabah BPR.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pelaksanaan
Good
Corporate
Governance pada  BPR  di  Indonesia  belum terlaksana  dengan  baik.  Dapat  dibuktikan dengan  masih  banyaknya  kerugian  yang  di alami oleh nasabah bank di akibatkan karena kualitas  SDM  yang  kurang  baik  dan profesional  pada  BPR.  Lingkungan  yang kondusif  dapat  mendorong  pelaksanaan Good  Corporate  Governance yang  efektif dan  lebih  baik.  Dengan  pelaksanaan Good Corporate  Governance yang  efektif  maka akan  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia pada BPR. Dengan kualitas Sumber Daya  Manusia  yang  baik  maka  akan meningkatkan pelayanan bank kepada nasabah.  Selain  itu,  meningkatkan  pula pengawasan  baik  secara  internal  maupun eksternal bank, sehingga mengurangi kemungkinan
terjadinya
kejahatan perbankan  pada    BPR.  Hal  ini  merupakan bentuk  dari  perlindungan  hukum  terhadap nasabah BPR.
Saran :
1. Menyarankan agar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia  direalisasikan  menjadi  sebuah peraturan perundang-undangan yang
memiliki  sanksi  dan  memiliki  kekuatan hukum  mengikat  bagi  BPR  di  seluruh
Indonesia.
2. Membentuk direktur kepatuhan bagi BPR dalam  upaya  meningkatkan  pengawasan internal  bank  dalam  pelaksanaan Good Corporate Governance agar penyelewengan ataupun kejahatan perbankan dapat diminimalkan. 3. Meningkatkan pengawasan
Good Corporate Governance oleh Bank Indonesia  kepada  bank  umum  maupun
BPR dan meningkatkan  peranan lembaga yang  telah  ada  agar  pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia dapat ditingkatkan.
4. Meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi baik  Negara,  bank  dan  masyarakat melalui  perubahan  sistem  pengawasan, manajemen bank dan kepekaan masyarakat.

## Daftar Pustaka Buku
Djohanputro.  (2008).  Manajemen  Risiko Korporat. Jakarta: PPM Manajemen.
Fahmi,  Irham.  (2010).  Manajemen  Risiko.
Bandung: Alfabeta.
Hermansyah.  (2008).  Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Muhammad,  Abdulkadir . (2006).  Hukum Perusahaan  Indonesia.  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.
Mulyadi,  (2013). Sistem  Akuntansi.  Jakarta:
Salemba Empat. Nazir, Mohammad. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Shaw, John.C. (2003). Corporate
Governance  and  Risk:  A  System Approach. New  Jersey:  John  Wiley  &
Sons,inc
Sugiyono.  (2005).  Memahami  Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## JURNAL ILMIAH
Usma,  Rachmadi.  (2001). Aspek-Aspek
Hukum  Perbankan  Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Wicaksono,  Frans  Satrio.  Tanggung  Jawab
Pemegang Saham, Direksi dan
Komisaris  Perseroan  Terbatas  (PT) . Jakarta: Visimedia. Zarkasyi,  Moh.  Wahyudin.  (2008).  Good
Corporate Governance . Bandung:
Alfabeta.

## Jurnal
Kaihatu,Thomas
S. Good Corporate
Governance dan  Penerapannya  di Indonesia.http://jurnalmanajemen.petra .ac.id/index.php/man/article/view/1650 5/16497.  Universitas  Kristen  Petra Surabaya.

## Sumber Internet
“ Bank”, diakses melalui
http://dspace.widyatama.ac.id ,  Kamis, 9 November 2017, 11.03 Wib “Pedoman Umum Good Corporate Governance  Indonesia  2006”, diakses
melalui www.bapepam.go.id , Selasa, 7 November 2017, 10.47 Wib. “ Good  Corporate  Governance”, diakses melalui www.muc-advisory.com ,
Sabtu, 11 November 2017, 18.43 Wib
“Bank Compliance”, diakses melalui
www.bankernote.com , Kamis, 25
Januari 2018, 09.45 Wib