PERENCANAAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN DANA DESA
Adli Universitas Sumatera Selatan E-mail: adlimsc@uus.ac.id

## Abstrak
Perencanaan  komunikasi  yang  baik  akan  membentuk  konsensus  dan  proses pembangunan masyarakat yang baik. Lahirnya partisipasi masyarakat merupakan dorongan kepuasan dari masyarakat sehingga mampu terlibat dalam pembangunan secara materil maupun moril. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perencanaan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  dengan  pendekatan  deskriptif dengan  informannya  melibatkan  para  perangkat  desa  dan  tokoh  masyarakat. Adapun  hasil  penelitiannya  bahwa  partisipasi  yang  dilakukan  masyarakat  terdiri dari 3 bentuk yaitu partisipasi tenaga, sosial dan gagasan. Masing-masing terwujud dalam sikap pada pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan padat karya serta bergotong royong dalam musyawarah pembangunan desa.
Kata Kunci: perencanaan komunikasi, partisipasi masyarakat, dana desa.

## PENDAHULUAN
Komunikasi  menjadi  langkah  kerja  dalam  setiap  kelompok  dalam melaksanakan  proses  pembangunan.  Kesesuaian  pendekatan  atau  cara  dalam mensosialiasikan  program  pembangunan  akan  memberi  kemudahan  dalam menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat mengenai sasaran pembangunan pada umumnya. Kondisi masyarakat yang multi-perspektif termasuk salah satu kendala dalam  menjalankan  program-program  pembangunan  baik  pada  level  masyarakat baik dikota maupun di desa.
Sejak hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, multi komponen  dalam  setiap  pemanfaatan  anggaran  dana  desa  mulai  diatur  oleh pemerintah sehingga menimbulkan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat desa. Adapun kebiasaan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada level desa
umumnya dilakukannya musyawarah. Karena dianggap memiliki nilai demokrasi dan terbuka dalam kontek kehidupan sosial pembangunan.
Penyusunan rencana agenda pembangunan masyarakat termasuk hal yang diperhatikan  dalam  musyawarah.  Pemerintah  desa  sebagai  pelaku  pembangunan harus  tanggap  terhadap  pesan-pesan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  suatu desa,  sehingga  mampu  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat.  Strategi penyampaian  pesan  pengelolaan  Dana  Desa  menjadi  cakupan  tanggung  jawab pemerintah desa untuk menerima dan memahami sasaran penggunaan Dana Desa.
Musyawarah  desa  menjadi  media  perumusan  perencanaan  pembangunan masyarakat setiap tahunnya. Meskipun sering dilakukan, keputusan pembangunan bersifat top-down dan hasil pembangunan masih menyisakan polemik dikalangan masyarakat. Sejak program Dana Desa dimulai pada tahun 2015 banyak persoalan yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan Dana Desa.
Masalah komunikasi merupakan contoh yang muncul dari sejumlah proses pengelolaan Dana Desa. Desa Seureumo Kecamatan Indrapuri yaitu salah satu desa yang  memiliki  persoalan  tentang  hal  tersebut.  Terdapat  beberapa  permasalahan komunikasi yang dipandang belum efektif hubungan dikalangan pemerintah desa dan juga masyarakat.
Masyarakat  sebagai  pengawas  dalam  pembangunan  pengelolaan  Dana Desa.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  perencanaan  komunikasi  yang  dibangun  dalam jajaran  pemerintahan  desa.  Perihal  mendasar  dalam  sebuah  organisasi  adalah komunikasi, dimana ia membentuk sebuah atmosfer semangat kebersamaan guna mencapai sebuah tujuan atau kesepahaman bersama.
Perencanaan komunikasi merupakan perangkat pemilihan arah komunikasi yang tepat dan hasil identifikasi dari sebuah kesadaran akan kebutuhan dan strategi menjalankan pesan. 1 Langkah-langkah tepat yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan  dengan  efektif  tentu  memiliki  kendala  didalamnya.  Pembangunan merupakan  perubahan  cara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  untuk  meningkatkan
1 Cook, M., Caithlin, L., McCarthy, M., Mischler, K. Guidelines For The Development Of A Communication . Worcaster: Worces Polytechnic Institute. 2014.
kualitas  hidup  manusia.  Menurut  Susanto  menyebutkan  bahwa  kata  kunci  dari konsep  pembangunan  adalah  perubahan,  pertumbuhan  pemenuhan  kebutuhan, peningkatan  martabat  dan  harga  diri. 2 Konsep-konsep  pembangunan  diatas memiliki kaitannya dengan masyarakat, dimana masyarakat termasuk subjek serta objek  pembangunan.  Keterlibatan  masyarakat  (partisipasi)  termasuk  faktor pendukung pembangunan itu sendiri.
Partisipasi masyarakat menurut Craig dan May (dalam Hikmat), merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat menjelaskan bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi  yang  sangat  potensial  dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi,  sosial  dan transformasi  budaya. 3 Proses  ini  pada  akhirnya  akan  menciptakan  pembangunan pada  rakyat.  Pada  prinsipnya,  partisipasi  adalah  masyarakat  yang  berperan  aktif dalam proses dan tahapan program dan pengawasannya, yang dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil. 4
Komunikasi  dalam  konsep  partisipasi  didefinisikan  sebagai  proses  dialog yang  dinamis,  interaksional,  dan  transformatif  antar  individu,  kelompok masyarakat,  dan  institusi  yang  memungkinkan  bagi  masyarakat  baik  secara individu  maupun  kolektif  untuk  menyadari  potensi  mereka  dan  dilibatkan  dalam membentuk  kesejahteraan  mereka  sendiri.  Komunikasi  dalam  pendekatan partisipatoris  tidak  mengedepankan  prinsip sender-message-channel-receiver , namun lebih menekankan model komunikasi horizontal ( two way communication) , keterbukaan pada dialog, menilai suatu resiko, mengidentifikasi solusi dan mencari konsensus pada aksi. 5
Tiga  alasan  menurut  Conyers  bahwa  partisipasi  masyarakat  itu  penting antara  lain; Pertama ,  partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat tanpa kehadirannya  program  pembangunan  serta  proyek-proyek  akan  gagal. Kedua ,
2 Anwas, Oos M. Pemberdayaan Masyarakat Diera Global . Alfabeta; Bandung. 2013.
3 Hikmat,  Harry. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat .  Bandung.  Penerbit  Humaniora.
2004.
4 PNPM Mandiri. Pedoman Umum PNPM-Mandiri. Jakarta. 2007.
5 Mefalopulos,  Paulo. Development  Communication  Sourcebook:  Broadening  the Bourndaries of Commmunication . Washington D.C: The World Bank. 2008.
bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa  dilibatkan  dalam  proses  dan  perencanaannya,  karena  mereka  akan mengetahui seluk-beluk  program tersebut dan akan menumbuhkan rasa  memiliki terhadap  program  tersebut.  Alasan ketiga adalah  mendorong  lahirnya  partisipasi umum di sejumlah negara karena timbul anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat  dilibatkan  dalam  pembangunan  masyarakat  mereka  sendiri.  Hal  ini sesuai  dengan  konsep man-centered  development yaitu  pembangunan  yang diarahkan pada perbaikan nasib manusia.
Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  proses  teknis  untuk  memberikan wewenang  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk  bersama  memecahkan berbagai persoalan. Beragam pemaknaan terhadap partisipasi telah disinggung oleh sejumlah  ahli  diatas.  Secara  sederhana  bahwa  makna  partisipasi  adalah  bentuk keikutsertaan pribadi maupun kelompok dan juga masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. 6 Pemaknaan  tersebut  lahir  atas  dasar  masyarakat  sebagai  subjek pembangunan  yang  mampu  memberikan  kontribusi  dalam  bentuk  moril  maupun materil  untuk  menunjang  kesuksesan  program  pembangunan.  Partisipasi  dalam bentuk  materil  berupa  uang,  harta  benda  dan  barang  yang  bisa  dimanfaatkan. Sedangkan partisipasi moril berupa gagasan dan ide, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.
Adapun  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  menurut  Huraerah  dapat dilihat sebagai berikut:
1. Partisipasi  buah  pemikiran  yang  diberikan  dalam anjang  sono , pertemuan atau rapat;
2. Partisipasi  tenaga  yang  diberikan  para  masyarakat  dalam  berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi yang lain dan sebagainya;
3. Partisipasi  harta  benda  yang  diberikan  orang  lain  dalam  kegiatan pembangunan desa, pertolongan untuk masyarakat lain bisa berupa uang, makanan, dan lain sebagainya;
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran yang diberikan seseorang untuk mendorong  ragam usaha dan industri;
6 Laksana, Nuring S. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa  Siaga  Di  Desa  Bandung  Kecamatan  Playen  Kabupaten  Gunung  Kidul  Privinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, Vol. 1, Nomor 1. Hlm. 56-67.
5. Partisipasi  sosial,  yang  diberikan  berupa  simbol  keguyuban  atau kebersamaaan.
Kemampuan  pemerintah  memahami  pentingnya  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  merupakan  langkah  maju,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan dilapangan pemerintah masih mengalami masalah dan hambatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  studi  yang  dilakukan  seseorang dalamm  mengkaji  suatu  masalah  dengan  hati-hati  dan  sempurna  sehingga melahirkan suatu cara pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. 7 Mengacu pada  teori  dan  obyek  yang  ada  dalam  penelitian  ini,  penulis  memilih  metode kualitatif  dalam  pendekatan  deskriptif  sebagai  langkah  pengkajiannya.  Menurut Kaelan, metode ini merupakan metode yang menekankan pada sisi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai, serta ciri-ciri yang  melekat pada  objek  penelitian  yang  tidak  melakukan  perhitungan  dalam  melakukan justifikasi  epistemologis.  Kemudian  mendeskripsikan  pemecahan  masalah  yang diselidiki  dengan  menggunakan  atau  melukiskan  keadaan  obyek  maupun  subyek penelitian, seperti lembaga, individu, masyarakat dan lain lain, berdasarkan fakta- fakta yang nampak sebagaimana adanya pada saat sekarang ini.
Penelitian  ini  mengamati  komunikasi  aparatur  desa  dan  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Aparatur desa disini berperan sebagai subjek  dalam  pengelolaan  Dana  Desa.  Konsep  dan  nilai  nilai  yang  lahir  dalam proses  pengelolaan  Dana  Desa  akan  menjadi  sumber  informasi  dan  data  dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Perencanaan Komunikasi dalam Pengelolaan Dana Desa
Perencanaan  strategi  komunikasi  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  sangat dibutuhkan  untuk  memaksimalkan  fungsi  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan.  Prinsip  partisipatif  merupakan  amanah  yang  tertuang  dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Partisipatif pada konteks komunikasi dalam
7
pengelolaan  Dana  Desa  merupakan  keterlibatan  lembaga  desa  dan  unsur masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil pengamatan, program Dana Desa telah dimulai sejak tahun 2015,  namun  peran  aktif  masyarakat  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  dibuktikan dengan  sedikitnya  jumlah  masyarakat  yang  ikut  terlibat  dalam  kegiatan  desa termasuk  musyawarah  perencanaan.  Rendahnya  keterlibatan  masyarakat  ini merupakan indikator yang memberi sinyal terhadap komunikasi pada internal desa tidak  berjalan  dengan  baik  sehingga  berdampak  pada  kepuasan  masyarakat terhadap keputusan dalam pengelolaan program.
Partisipasi masyarakat Gampong Seureumo berada pada tingkatan sedang, dimana pada level ini memungkinkan masyarakat yang semula tidak didengarkan pendapatnya, namun saat ini sudah memiliki suara. Akan tetapi pada tingkatan ini tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat akan semua diakomodir oleh pemerintah desa.
Tingkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desain starategi komunikasi berada  pada  tahap  kedua.  Dimana  masyarakat  ikut  memberikan  aspirasi, mendapatkan  informasi,  membuat  keputusan  bersama  dan  mendukung  aktivitas bersama. Jika melihat pada apa yang telah dikemukakan dalam teori Wilcox (dalam Artha, 2018) bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa diukur  pada  informasi  yang  berkembang,  konsultasi  masyarakat,  pembuatan keputusan bersama, bekerja bersama, serta mendukung aktivitas bersama. Sehingga konsep padat karya tunai cocok untuk diterapkan dalam desain strategi komunikasi aparatur  desa  pada  pengelolaan  Dana  Desa  yang  mampu  merangkum  apa  yang dikemukan oleh Wilcox dalam pemanfaatan potensi sumber daya desa.
Tahun  2015  merupakan  tahun  pertama  realisasi  program  penyaluran  Dana Desa. Pada tahun tersebut terdapat sejumlah mekanisme dalam program ini yang masih  belum  diatur  dengan  baik,  termasuk  didalamnya  sosialisasi  program  dan pendamping  program  itu  sendiri.  Bentuk  ketidaksiapan  ini  terlihat  pada pemanfaatan tenaga pendamping dari eks program PNPM, karena secara regulasi program hampir sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PLD, beliau menyebutkan bahwa
“Pada  tahun  pertama  terdapat  sejumlah  mekanisme  yang  belum tersosialisasi  dengan  baik  seperti  penyaluran  dana,  penegasan  prioritas penggunaan dana dan lain-lain. Ditambah lagi sumber daya manusia di desa yang belum siap dengan program pemerintah tersebut. Maka ini memakan waktu  setahun  sampai  dengan  dua  tahun  untuk  menjadikan  program  ini benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan  apa yang dimaksudkan oleh pemerintah” (JM, 9/2018).
Kendala pada tahun pertama program adalah minimnya tingkat sosialisasi program  yang  diselenggarakan  oleh  pengelola  program  yaitu  Pemerintah Kabupaten  hingga  Desa.  Partisipasi  yang  diharapkan  oleh  pemerintah  dari masyarakat  secara  tidak  langsung  berdampak  kurang  baik  pada  tahun  pertama seperti rendahnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam musyawarah. Hal ini mungkin  terjadi  karena  kebijakan  yang  masih  bersifat top-down sehingga berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Gampong Seureumo, Aceh Besar.
Partisipasi masyarakat merupakan hal yang tidak terpisah dari sebuah upaya pemberdayaan,  karena  partisipasi  merupakan  wujud  kesatuan  dalam  proses pemberdayaan  masyarakat  dan  sumber  perkembangan  partisipasi  dalam pembangunan  erat  kaitannya  dengan  wacana  kelompok.  Salah  satu  asumsi  dari wacana kelompok yaitu masyarakat bukanlah sekumpulan orang-orang bodoh yang hanya bisa melakukan kemajuan jika mereka mendapatkan perintah (instruksional) dan hanya menjadi objek pembangunan.
Menurut Huraerah, terdapat lima partisipasi masyarakat yang bisa dijumpai dalam masyarakat pedesaan yaitu partisipasi buah pikiran (gagasan), tenaga, harta- benda,  keterampilan (skill), dan  partisipasi  sosial.  Bentuk  partisipasi  dalam menyusun strategi komunikasi sangat beragam di kalangan masyarakat pedesaan. Salah  satu  bentuk  partisipasi  yang  dapat  menyatukan  antar  masyarakat  dalam membangun  desa  adalah  gotong  royong.  Kegiatan  gotong  royong  biasa  ditemui dalam banyak kegiatan masyarakat, misalnya membangun rumah bagi warga yang ditimpa musibah, membantu warga yang melakukan hajatan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Namun aktivitas tersebut mulai menurun karena faktor kesibukan dan faktor lain yang cenderung bersifat individual sehingga partisipasi masyarakat berdampak pada iklim sosial.
Adapun beberapa bentuk partisipasi masyarakat Gampong Seureumo dalam mendesain  strategi  komunikasi  aparatur  desa  pada  pengelolaan  Dana  Desa  yaitu dalam bentuk tenaga, gagasan, dan partisipasi sosial;
1. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Gagasan
Berdasarkan hasil wawancara cara dengan salah seorang Tokoh Perempuan:
“Jika kami mendapat undangan rapat kami hadir. Setidaknya tahu apa saja yang menjadi usulan warga secara umum. Pastinya yang berbicara dalam rapat umum juga itu-itu saja dan yang lain hanya mendengar. Hanya datang dan dengar saja” (MA, 9/2018).
Masyarakat secara umum belum mampu memberikan usulan pembangunan secara  menyeluruh  dalam  musyawarah,  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung.  Salah  satu  faktor  yang  mendasari problem dalam  memberikan  usulan secara  tidak  langsung  adalah  kurangnya  informasi  terkait  Dana  Desa.  Kehadiran mereka  dalam  rapat/musyawarah  desa  hanya  dalam  rangka  memenuhi  undangan (mendengar)  dan  yang  ikut  menyampaikan  usulan  biasanya  orang-orang  yang memang terlibat dalam kegiatan desa. Ini merupakan tingkat partisipasi terkecil dari masyarakat desa.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  68  menyatakan  bahwa transparansi  informasi  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa dilaksanakan  di  tingkat  pemerintahan  desa  dan  masyaratkat  desa.  Adapun transparansi  ini  ditujukan  untuk  menciptakan  peran  aktif  masyarakat  dalam pembangunan  desa.  Kemudian  dalam  wawancara  dengan  salah  seorang  Tokoh Pemuda ia menyebutkan bahwa:
“Kami  pernah  mengusulkan  (dalam  musyawarah)  untuk  diadakannya pelatihan servis AC. Usulan ini karena melihat peluang yang ada di daerah ini hampir semua kantor dan rumah sudah mulai menggunakan AC dan ini merupakan  peluang  bagi  pemuda  desa.  Akan  tetapi  setelah  program  ini  di plotkan  anggarannya  dan  mau  diadakan  dan  ternyata  tidak  ada peminatnya”(YI, 9/2018).
Dua  hasil  wawancara  di  atas  menggambarkan  orang-orang  yang  terlibat dalam musyawarah. Dalam hal ini, mereka turut memberi gagasan untuk menyusun perencanaan  pembangunan  desa.  Partisipasi  dalam  bentuk  gagasan  tersebut merupakan  wujud  keterlibatan  mereka  yang  berdasarkan  pada  kemauan  untuk terlibat  dalam  penyusunan  perencanaan  agar  tepat  sasaran.  Adapun  bentuk komunikasi  pada  tingkat  desa  lebih  masyhur  dengan  model “anjang  sana”.
Menurut Effendy (2008) dalam buku Dinamika Komunikasi bahwa “anjang sana” merupakan  cara  berkomunikasi  khas  Indonesia  yang  sifatnya  persuasif  untuk mengajak  masyarakat  pedesaan  berpartisipasi  (berupa  komunikasi  timbal  balik, tatap muka, dan purposive ) dalam pembangunan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tenaga
Kemampuan masyarakat dalam merancang pengelolaan Dana Desa masih bersifat kolektif dan terbatas. Faktor tersebut disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia  yang  terbatas  serta  aspek  ketepatan  waktu  pelaksanaan.  Keterlibatan masyarakat  dalam  perencanaan  strategi  komunikasi  pembangunan  khususnya kemampuan  sangat  dibutuhkan.  Tujuannya  adalah  untuk  membuat  sebuah keputusan bersama. Sedangkan mekanisme kerja pengelolaan Dana Desa diajarkan melalui pelatihan bagi aparatur desa yang biayanya bersumber dari Dana Desa.
Mekanisme kerja pembangunan biasanya di berikan pada pihak ketiga atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Hal ini dibahas pasca adanya penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) dalam bentuk komunikasi kelompok. Adapun pihak ketiga tersebut diprioritas bagi warga desa setempat, jika memang tidak ada, boleh mengambil tenaga ahli dari luar dengan harapan tenaga buruh  tersebut  masih  dari  warga  setempat.  Peran  ini  termasuk  salah  satu  bentuk realisasi  UU  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  yang  mengintruksikan  sistem  kerja kolaboratif.  Arah  kerja  kolaboratif  ditujukan  untuk  kemandirian  desa  dimana pembahasan kolaboratif mencakup topik-topik penggunaan sumberdaya alam desa, penggunaan sumberdaya manusia desa, serta pengelolaan aset.
Dari hasil pengamatan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses dalam kegiatan pembangunan semakin baik. Pada umumnya, keterlibatan secara tenaga dilakukan oleh para pemuda desa. Mengingat sebagian besar masyarakat Gampong Sereumo  berpendidikan  rendah  dan  berprofesi  sebagai  petani.  Selain  berprofesi sebagai petani, bermata pencaharian buruh lepas yang memungkinkan secara waktu untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  yang dilaksanakan dengan program Dana Desa.
Jumlah kebutuhan tenaga masyarakat untuk kegiatan pembangunan sangat besar.  Karena  pada  umumnya  pembangunan  yang  dilaksanakan  lebih menitikberatkan  pada  pembangunan  infrastruktur.  Meskipun  secara  prioritas
pemanfaatan  dibagi  atas  pembinaan  masyarakat,  penyelenggaraan  pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam wawancara dengan salah seorang masyarakat menyatakan bahwa;
“Program-program  kegiatan  pembangunan  yang  bisa  dikerjakan  oleh masyarakat dan kaum muda biarlah mereka yang mengerjakan. Dan jangan diberikan program pada mereka yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial  (gotong-royong).  Konsep  sosial  disini  masih  kita  butuhkan”  (YI, 9/2018).
Dalam  wawancara  diatas  menjelaskan  bahwa,  masyarakat  mengharapkan mereka dapat terlibat walaupun bukan sebagai tenaga ahli dan hanya sebagai buruh harian  dalam  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa  atau  kegiatan  lainnya. Karena dalam masyarakat Aceh konsep tolong-menolong itu menjadi kokoh apabila konsep gotong-royong berlaku tidak hanya bagi yang kuat, akan tetapi juga bagi yang  lemah.  Misalnya  pembangunan  talud  jalan,  jalan  usaha  tani,  dan  lain-lain. Bentuk  pekerjaan  seperti  ini  menurut  masyarakat  hanya  butuh  seorang  yang  ahli sebagai mandor kegiatan, sedangkan masyarakat bisa terlibat sebagai pekerja/buruh kasar  harian  dalam  kegiatan  ini.  Kemampuan  masih  perlu  diperkuat  untuk menambah rasa memiliki masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pemuda bahwa kesempatan ini pula dijadikan oleh pemuda desa tersebut untuk mengumpulkan dana-dana untuk kegiatan  sosial  pemuda  dengan  jumlah  tertentu  persatu  kegiatan.  Keuangan  ini diluar dari jatah anggaran desa untuk kepemudaan. Sistem pembagian jatah kerja diatur berdasarkan waktu masing-masing pemuda secara bergantian.
Partisipasi  masyarakat  dalam  menyusun  perencanaan  belum  sepenuhnya dilakukan  karena  faktor  keterbatasan  kemampuan.  Adapun  konsep  padat  karya yang dimaksud oleh pemerintah adalah dari/dan/untuk masyarakat dapat menyerap tenaga  kerja  yang  sebanyak-banyaknya  dari  warga  setempat  baik  tenaga  teknis maupun non teknis.
3. Partisipasi Sosial Masyarakat
Bentuk  partisipasi  sosial  masyarakat  dilambangkan  dengan  keguyuban, memberi kenyamanan serta dukungan terhadap semua kegiatan pembangunan yang berjalan. Praktik ini merupakan simbol masyarakat desa yang sangat menjunjung tinggi  nilai-nilai  kekeluargaan.  Akan  tetapi  biasanya  partisipasi  ini  kalah  dengan
praktik  dikotomi  dalam  kepemimpinan  desa  yang  memposisikan  masyarakat disfungsi dalam pembangunan desa. Kondisi ini muncul karena adanya kepentingan dari pememrintah desa atau stakeholders yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Membentuk jarak antara aparatur desa dengan masyarakat akan berdampak pada lemahnya rasa memiliki dan pengawasan masyarakat terhadap suatu kegiatan desa. Realita apatisme masyarakat terhadap sebuah kepemimpinan desa sangat erat hubungannya  dengan  unsur  kepemimpinan  desa.  Padahal  budaya  kepemimpinan yang demokratis dapat membawa iklim kelembagaan desa menjadi sangat humanis. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  para  pemuda  desa  dalam  pengerjaan  kegiatan pembangunan  dari  program  dan  desa.  Para  pemuda  desa  melakukan  pembagian jatah kerja secara bergantian agar semua mendapatkan kesempatan dalam kegiatan desa  tersebut.  Disamping  itu  para  pemuda  desa  menyisihkan  dari  upah  harian mereka untuk kegiatan sosial kepemudaan seperti membantu biaya bagi warga yang sakit dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain.
“Saya jangan diberikan jabatan apapun dalam pemerintahan desa ini hingga aparatur  desa  ini  mampu  memberikan  pertanggungjawaban  dengan  baik terkait keuangan desa. Kuncinya, masyarakat akan mempercayai kita tatkala kita semua mampu bersikap jujur dalam pengelolaan pemerintahan terutama adalah masalah keuangan” (MR, 9/2018).
Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat tersebut menggambarkan harapan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Sikap  ini  muncul  karena  masyarakat menghendaki  perbaikan  pada  internal  organisasi  desa  terutama  dalam  hal keterbukaan.  Kepuasan  masyarakat  menjadi  indikator  penting  terhadap  penilaian pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  sehingga  empati  masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam sektor pembangunan non fisik. Merujuk pada Nilakanta dan Schamel (1990), disebutkan bahwa sumber informasi yang berbeda- beda memengaruhi penyebaran inovasi dalam organisasi.  Oleh sebab itu, Pace dan Don  (2015)  dalamkonsep  manajemen  ia  menyatakan  bahwa  manajemen  itu memberi  ruang  intuk  terciptanya  suatu  lingkungan  yang  mendukung  pertukaran informas secara terbuka.
Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tahun 2017 masyarakat mulai memberi respons terkait pengelolaan dana baik dalam musyawarah maupun terhadap hasil
pembangunan.  Bentuk  partisipasi  sosial  masyarakat  ini  lahir  secara  sendirinya setelah merekapaham terhadap peluang dan proses yang ada dilapangan. Gambaran permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat  Gampong  Seureumo  dikatakan  oleh Saragih (2004) bahwa modal sosial (kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang dalam  masyarakat)  merupakan  faktor  yang  signifikan  dalam  penguatan  atau pelemahan partisipasi masyarakat.
Memberi  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal  pengelolaan  keuangan desa  tidak  bisa  dilakukan  dengan  cara  “kebetulan”,  akan  tetapi  membutuhkan kontinyuitas untuk memperoleh tujuan yang sesuai. Komunikasi yang berlangsung kontinyu berfungsi untuk membina internal lembaga supaya bisa berjalan dengan baik.  Hardjana  (2000)  menyatakan  bahwa  membangun  dan  memelihara  sistem komunikasi  yang  efektif  tersebut  merupakan  fungsi  utama  eksekutif  organisasi. Karena  itu  partisipasi  muncul  ketika  kedua  pihak  saling  memberi  dan  menerima dalam suatu perencanaan bersama.
Pandangan  perencanaan  dari  masyarakat  merupakan  alternatif  dalam membangun konsep komunikasi yang bersifat bottom-up karena lebih menyentuh langsung aspirasi masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah desa. Dalam hal  ini  aparatur  desa  hanya  sedikit  melibatkan  masyarakat,  padahal  kunci pembangunan  terdapat  pada  masyarakat  itu  sendiri.  Aspek  peran  serta  dalam kegiatan ini sebenarnya lahir karena faktor budaya “gotong royong“ yang melekat pada masyarakat pedesaan. Motivasi termasuk salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi atau terlibat dalam suatu agenda pembangunan.
Bentuk-bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat Gampong Seureumo sebagaimana  komunikasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  disajikan dalam  Tabel  2.  Adapun  bentuk  gagasan,  tenaga  dan  partisipasi  sosial  serta mekanisme  partisipasi  mewujudkan  kebermanfaaatan  dan  keberlanjutan  proses pengelolaan Dana Desa seperti yang diamanahkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Tabel 2. Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Desa Seureumo
Bentuk Partisipasi Mekanisme Partisipasi Manfaat (Hasil) Gagasan Ikut  memberi  usulan,  saran  dan pembelaan  terhadap  program- program prioritas. Memudahkan aparatur desa dalam  menentukan  keputusan pembangunan.
Bentuk Partisipasi Mekanisme Partisipasi Manfaat (Hasil) Tenaga Ikut  hadir  dalam  musyawarah dan pengambilan keputusan. Terlaksanakannya pengambilan keputusan berdasarkan  ide  bersama  dan terwujudnya  konsep  padat karya dalam masyarakat. Sosial Memberikan  rasa  aman  dan menunjukkan dukungan terhadap kegiatan pembangunan  yang  dibiayai dengan dana desa. Terwujudnya  konsep  gotong royong  dalam  pengelolaan dana  desa  meski  belum maksimal.
Sumber: Analisis Data Primer, 2018 .
Semua bentuk partisipasi yang dijelaskan dalam pembahasan diatas terdapat dua  bentuk  yang  tidak  terdapat  dalam  pelaksanaan  di  Gampong  Seureumo  yaitu pasrtisipasi  harta  benda  dan  partisipasi  keterampilan.  Hal  ini  disebabkan  oleh rendahnya  jumlah  masyarakat  yang  memiliki  keterampilan  dan  pemberdayaan ekonomi yang bersifat soft skills. Adapun home industry yang umumnya dikerjakan hanyalah industri jajanan rumahan dan bukan dalam skala besar.

## KESIMPULAN
Perencanaan komunikasi yang dilakukan pemerintah desa pada umumnya dijalankan  dalam  musyawarah.  Dengan  demikian  hal  ini  mendorong  masyarakat untuk  terlibat  dalam  kegiatan  pembangunan  desa.  Terdapat  beberapa  bentuk partisipasi  dalam  Gampong  Seureumo  diantaranya  partisipasi  dalam  bentuk gagasan, tenaga, serta partisipasi sosial. Proses tersebut terlaksana secara bertahap menyesuaikan tingkat komunikasi yang dinamis di kalangan masyarakat desa. Dua bentuk  partisipasi  yang  tidak  muncul  dari  masyarakat  dalam  proses  desain  dan implemantasi strategi komunikasi aparatur desa  yaitu partisipasi harta benda dan partisipasi keterampilan. Partisipasi dalam bentuk gagasan dapat dilihat bagaimana peran serta masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap usulan usulan yang berkaitan  dengan  wacana  pembangunan.  partisipasi  sosial  dan  tenaga  terwujud dalam  sikap  kegotongroyongan  masyarakat  desa  dalam  menjalankan  dan mengawasi seluruh mekanisme yang dilaksanakan pada semua tahap pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwas,  Oos  M. Pemberdayaan  Masyarakat  Diera  Global .  Alfabeta;  Bandung.
2013.
Artha,  Ardian. Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  Dana  Desa .  Tesis. Yogyakarta; UGM. 2018.
Cook,  M.,  Caithlin,  L.,  McCarthy,  M.,  Mischler,  K. Guidelines  For  The Development Of A Communication . Worcaster: Worces Polytechnic Institute. 2014.
Conyers, Diana. Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga . Yogyakarta. Gadjah Mada Press. 1991.
Effendy, Onong.U. Hubungan Masyarakat , Bandung; Remaja Rosdakarya. 2008. Hikmat,  Harry. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat .  Bandung.  Penerbit Humaniora. 2004.
Hardjana, Andre. Audit Komunikasi : Teori dan Praktek. Jakarta: Grasindo. 2000. Huraerah,  Abu. Pengorganisasian  Dan  Pengembangan  Masyarakat;  Model  Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan . Bandung; Humaniora. 2008. Kaelan. Metode  Penelitian  Kualitatif  Interdisipliner:  Bidang  Sosial,  Budaya, Filsafat, Agama Dan Humaniora . Yogyakarta; Paradigma. 2012.
Laksana, Nuring S. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Privinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Manajemen  Dan  Kebijakan Publik, Vol. 1, Nomor 1. 2013.
Mefalopulos,  Paulo. Development  Communication  Sourcebook:  Broadening  the Bourndaries of Commmunication . Washington D.C: The World Bank. 2008. Ndraha,  Talizuduhu. Pembangunan  Masyarakat;  Mempersiapkan  Masyarakat Tinggal Landas . Jakarta; PT Renika Cipta. 1990.
PNPM Mandiri. Pedoman Umum PNPM-Mandiri. Jakarta. 2007.
Pace & Faules. Komunikasi Organisasi; Strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2015.
Saragih,  Tumpal  P.    Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa;  Alternatif Pemberdayaan Desa. Jakarta; CV. Cipruy. 2004.