## Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata
I Made Adi Widnyana
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Bali, Indonesia widnyanamadeadi@gmail.com

## Abstract
The  protection  of  medical  personnel  in  armed  conflict  is  often  neglected.  All countries  in  the  world  must  pay  attention  to  this  by  establishing  international humanitarian  law.  Protection  policies  for  medical  personnel  in  war  should  reflect  the values of past religious teachings, one of which is in the Hindu books Arthasastra and Bharatayuda, some of which reflect humanitarian missions. The purpose of this research is to demonstrate the concept of protection for medical personnel in situations of armed conflict in international humanitarian law policy and to analyze the virtues in the Book of Arthasasta and the Bharatayuda war epic. The method uses normative research with a legal and historical regulatory approach which is analyzed descriptively. The research results  show  that  the  role  of  medical  personnel  in  armed  conflict  situations  is  very important,  guided  by  international  charters.  In  the  Hindu  Law  Book  Arthasasta  states that the protection of medical personnel in conflict situations is the responsibility of the king or policy maker to provide a safe place, so that they can carry out their duties well. In  the  Bharatayuda  epic,  it  is  also  told  that  Nakula  and  Sahadeva  were  protected  by enemy  troops  to  provide  treatment  to  the  injured  Karna.  The  values  contained  in  the teachings of Hinduism are one of the philosophies of protection for medical personnel in the current situation of armed conflict. These values are then championed in international humanitarian  law  policies  regarding  the  importance  of  protecting  the  weak  and  those who carry out humanitarian missions.
Keywords:  Hindu  Law;  Humanitarian  Law;  Protection;  Medical  Parties;  Conflict;

## Armed Forces

## Abstrak
Perlindungan  pihak  medis  dalam  konflik  bersenjata  sering  terabaikan.  Hal  ini wajib  diperhatikan  seluruh  negara  di  dunia  dengan  membentuk  hukum  humaniter internasional.  Kebijakan  perlindungan terhadap pihak medis dalam perang  seyogyanya bercermin dari nilai-nilai ajaran agama masa lampau, salah satunya dilihat dalam kitab ajaran  agama  Hindu  Arthasastra  serta  epos  perang  Bharatayuda  yang  beberapa penggalannya mencerminkan misi kemanusiaan sebagai hal utama. Tujuan penelitian ini untuk  menunjukkan  konsep  perlindungan  terhadap  pihak  medis  dalam  situasi  konflik bersenjata  yang  saat  ini  diatur  dalam  kebijakan  hukum  humaniter  internasional  serta menganalisis  nilai-nilai  kebajikan  dalam  ajaran  Hukum  Hindu  yang  tertuang  di  dalam kitab  Arthasasta  serta  epos  perang  Bharatayuda.  Metode  menggunakan  penelitian normatif  dengan  pendekatan  peraturan  hukum  dan  sejarah  yang  dianalisis  secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pihak medis dalam situasi konflik bersenjata  sangat  penting.  Negara-negara  di  dunia  wajib  mempedomani  piagam internasional yang memberikan perlindungan terhadap pihak medis dalam situasi konflik bersenjata. Dalam kitab hukum Hindu Arthasasta menyatakan perlindungan tenaga medis dalam  situasi  konflik  menjadi  tanggungjawab  raja  atau  pemangku  kebijakan  untuk memberikan  tempat  yang  aman,  sehingga  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan baik.
Dalam epos Bharatayuda juga dikisahkan ketika Nakula dan Sahadewa dilindungi ketika memasuki kemah perang pasukan musuh untuk memberikan pengobatan kepada Karna yang terluka. Nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran  agama Hindu inilah menjadi salah satu  filosofis  perlindungan  bagi  pihak  medis  dalam  situasi  konflik  bersenjata  saat  ini. Nilai-nilai ini selanjutnya diperjuangkan dalam kebijakan hukum humaniter internasional tentang pentingnya perlindungan terhadap pihak lemah serta pihak yang mengemban misi kemanusiaan.
Kata  Kunci:  Hukum  Hindu;  Hukum  Humaniter;  Perlindungan;  Pihak  Medis;

## Konflik; Bersenjata

## Pendahuluan
Kebijakan pengaturan tentang perang dan konflik bersenjata merupakan hal yang patut diperhatikan sebagai  upaya untuk  mencegah  dampak kekejaman perang terhadap penduduk  sipil  dan  tawanan  perang,  serta  pihak-pihak  yang  berada  di  tengah  situasi perang, sehingga orang-orang sipil yang tidak bermasalah dan pihak-pihak yang sedang menjalani misi-misi kemanusiaan tidak menjadi korban akibat adanya konflik bersenjata tersebut  (Honandar,  2017).  Pentingnya  kebijakan  pengaturan  ini  diperlukan  agar  tidak terjadi perusakan terhadap tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan kampung pengungsi.
Perang  dan  konflik  bersenjata  yang  melibatkan  pertikaian  antar  negara memerlukan sebuah penerapan aturan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sehingga tetap  mengedepankan  asas-asas  kemanusiaan  di  dalam  melakukan  misi  bersenjata. Terkait  dengan  situasi  tersebut,  maka  penerapan  hukum  humaniter  dalam  hubungan dengan  permasalahan  perang  dan  pertikaian  menjadi  hal  yang  wajib  diutamakan (Yustitianingtyas,  2016).  Hukum  humaniter  yang  diterapkan  masing-masing  memiliki karakteristik  tersendiri  dari  segi  pengaturannya,  baik  di  darat,  laut  dan  udara.  Secara umum berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata, dalam hukum humaniter dikenal dengan  tiga  prinsip,  yaitu  prinsip  pembatasan,  prinsip  proporsionalitas,  dan  prinsip pembedaan (Ambarwati et al., 2013).
Setiap  perang  dan  konflik  bersenjata  tidak  bisa  dihindarkan  dari  adanya pelanggaran HAM  terhadap pihak korban yang lemah.  Oleh karena itu hasil  Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan tahun 1977, serta pembentukan ICC tahun 1998 menegaskan rambu-rambu hukum dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata (Andrey Sujatmoko, 2016).
Pada  konvensi  Den  Haag  tahun  1899  dan  1907,  hasil  konvensi  ini  mengatur penggunaan  senjata  dan  cara  berperang  di  darat  (Sari,  2021). Selanjutnya,  ketentuan hukum  humaniter  internasional  terus  diperluas  dan  disempurnakan  melalui  Konvensi Jenewa  1949.  Dalam  konvensi  ini,  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  perang. Para korban parang yang disebutkan dalam konvensi ini seperti prajurit, milisi, anggota kesehatan,  rohaniawan  dan  rakyat  yang  lemah  (Amini  &  Perbrianto,  2022). Perkembangan Konvensi Jenewa 1949, kemudian disempurnakan dengan suatu protokol hasil Konferensi Diplomatik Internasional tahun 1977 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Protokol ini dikenal dengan sebutan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari dua protokol, yaitu protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional,  sedangkan  protokol  II  mengatur  konflik  bersenjata  yang  tidak  bersifat internasional  (Turlel,  2017).  Dalam  kedua  protokol  ini,  menghadapi  situasi  perang bersenjata terdapat pihak-pihak lemah dan tak bersenjata yang melaksanakan misi-misi tertentu,  seyogyanya  oleh  negara-negara  bertikai  wajib  untuk  dilindungi.  Pihak-pihak lemah tak bersenjata yang ada dan terlibat dalam situasi perang tersebut dalam beberapa kasus kadang diabaikan, salah satunya adalah pihak tenaga medis yang melakukan misi-
misi  kemanusiaan  dan  penyelamatan  bagi  korban  perang,  sehingga  wajib  hukumnya untuk  dilindungi  dan  dijamin  keselamatannya  oleh  pihak  manapun  tanpa  melihat  asal usul. Seperti yang terjadi pada kasus perang Palestina dan Israel, yang dalam konflik ini banyak tenaga medis tetap maupun sukarelawan menjadi korban atas kelalaian angkatan bersenjata Israel (Hadju, 2019).
Adanya  upaya-upaya  mengedepankan  sisi  kemanusiaan  dalam  situasi  konflik bersenjata merupakan bagian dasar bagi keberlangsungan umat manusia di dunia dengan melepas ego serta kepentingan politik yang menyebabkan kehancuran dunia. Hal inilah yang  menjadi  dasar  mengapa  diperlukan  sebuah  pedoman  kebijakan  berupa  hukum humaniter yang dapat melindungi para pihak yang tidak bersalah serta para pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik perang, sehingga tetap mendapatkan jaminan perlindungan walaupun berada dalam wilayah yang berkonflik.
Prinsip-prinsip  kemanusiaan  hendaknya  dikedepankan  oleh  seluruh  umat manusia,  terlepas  dari  misi  ataupun  tujuan  kehidupan  yang  dimiliki.  Apalagi  sebagian umat manusia di dunia memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki cinta kasih terhadap seluruh makhluk, sehingga tiap-tiap  manusia  berdasarkan  keyakinan  dan  kepercayaan  yang  dianut  seyogyanya mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan  tersebut.  Agama  yang  menjadi  dasar  pijakan umat manusia dalam berkehidupan pada umumnya mengajarkan tentang kedamaian serta menghindari  adanya  peperangan  dan  pertumpuhan  darah  (Umar,  2018).  Namun seandianya  situasi  tersebut  tidak  dapat  dihindari  dan  terjadi  maka  penguasa  wajib memperhatikan  serta  memberikan  perlindungan  pada  pihak-pihak  lemah,  serta  pihak- pihak khusus yang melaksanakan tugas kemanusiaan. Dalam agama Hindu ajaran-ajaran tentang perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan di  medan  perang  sesungguhnya  telah  tertuang  dalam  berbagai  kitab  Hindu  baik  kitab hukum perang ataupun ajaran-ajaran dharma dari beberapa epos cerita yang mengisahkan situasi peperangan seperti epos perang Bharatayuda.
Tingginya  kasus  pengabaian  terhadap  peran  tenaga  medis  dalam  dalam  situasi konflik bersenjata, menyebabkan sisi kemanusiaan seakan tidak dipedulikan. Tindak dan prilaku  manusia  sebagai  sesama  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  percaya  akan  kebesaran Tuhan  perlu  dipertanyakan,  sehingga  keteladanan  dan  dasar-dasar  pondasi  dari  ajaran agama dapat dikedepankan dalam mengetuk hati nurani umat manusia, salah satu yang coba  untuk  ditelusuri  adalah  melalui  ajaran  agama  Hindu.  Dalam  penelitian  ini  akan dilihat sejauhmana nilai-nilai dari hukum hindu telah terimplementasi dan memberikan perlindungan bagi tenaga medis dalam konflik bersenjata di masa sekarang. Nilai-nilai hukum  hindu  yang  memberikan  perlindungan  bagi  pihak  yang  melaksanakan  misi kemanusiaan dalam situasi perang di masa lampau, menjadi salah satu dasar filosofis bagi negara-negara di masa sekarang dalam menegakkan kebijakan perlindungan bagi tenaga medis  yang  melaksanakan  misi  kemanusiaan  di  negara  konflik  bersenjata.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  menunjukkan  bahwa  konsep  perlindungan  hukum  yang mengimplementasikan konsep hukum agama terhadap pihak medis dalam situasi konflik bersenjata yang saat ini disepakati dan diatur oleh negara-negara di dunia dalam kebijakan hukum  humaniter  internasional,  telah  diajarkan  dalam  beberapa  kitab  ajaran  agama  di masa  lampau,  salah  satunya  adalah  ajaran  agama  Hindu  yang  tertuang  di  dalam  kitab Arthasasta serta dapat diilhami dari epos cerita perang Bharatayuda.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan jenis penelitian normatif.  Penelitian normatif menurut Abdul kadir adalah penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah, asas-asas, doktrin, peraturan, dan pendapat ahli
(Abdul Kadir, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah atau historis serta pendekatan peraturan hukum yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik  dengan menggunakan kajian literatur  atau  sumber-sumber  bahan  lainnya  yang  ditelaah  dan  dianalisis  untuk mendapatkan penyelesaian (Mahanum, 2021). Dalam penelitian ini dikaji sumber hukum Hindu  berupa  kitab  dan  epos  cerita  yang  terkait  dengan  situasi  perang  serta  dilakukan pendekatan  studi  perbandingan  dengan  melihat  beberapa  ketentuan  hukum  humaniter internasional yang  menjadi  panduan  bagi  negara-negara  di  dunia  dalam  menghadapi situasi  konflik  bersenjata.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan metode  kartu  kutipan.  Menurut  Somantri,    kartu  kutipan  adalah  metode  dengan menemukan dan mencatat data-data yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi (Somantri,  2005).  Data  yang  telah  terkumpul  selanbjutnya  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif sehingga mampu menjelaskan data lebih sederhana dan mudah dipahami.

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  analisis  terhadap  data-data  yang  telah dikumpulkan  menunjukkan  tentang  peran  penting  pihak  medis  dalam  situasi  konflik bersenjata  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Komite  Palang  Merah  Internasional  (ICRC). Melihat  peranan  penting  yang  dimiliki  oleh  pihak  medis  ini,  maka  didalam  hasil konferensi serta kesepakatan internasional yang dituangkan dalam bentuk piagam-piagam jelas menuangkan tentang perlindungan terhadap pihak medis dan pihak terkait lainnya dalam  situasi  konflik  bersenjata  yang  selanjutnya  menjadi  sebuah  kesepakatan internasional tentang kemanusiaan. Apa yang sedang diharapkan serta diperjuangkan oleh negara-negara  di  dunia  terkait  perlindungan  terhadap  pihak  medis,  berdasarkan  hasil penelitian yang difokuskan pada ajaran agama Hindu, menunjukkan bahwa dalam kitab hukum  Hindu  seperti Arta  Sastra,  Upanisad ,  dan  beberapa  epos  cerita  perang Mahabharata  ternyata  telah  memperjuangkan  dan  memberikan  perlindungan  kepada pihak medis dalam situasi perang atau konflik di masa lampau. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam pembahasan berikut:

## 1. Peran Pihak Medis dalam Konflik Bersenjata
Konflik bersenjata pastinya menimbulkan dampak dan korban dikedua belahpihak sebagai akibat serangan yang dilakukan masing-masing, pihak medis memainkan peran penting  dalam  memberikan  bantuan  kemanusiaan  dan  layanan  kesehatan  kepada  yang terkena  dampak  kekerasan.  Pihak-pihak  ini  biasanya  termasuk  tenaga  medis,  seperti dokter,  perawat,  dan  paramedis,  serta  organisasi  seperti  Komite  Palang  Merah Internasional (ICRC) dan Médecins Sans Frontières (MSF) (Jamilah dan Isa, 2019). Peran  pihak  medis  dalam  konflik  bersenjata  dapat  diringkas  sebagai  berikut (Prastika, 2020):
a. Penyediaan  perawatan  medis:  Pihak  medis  memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk memberikan  perawatan  medis  kepada  yang  terluka,  sakit,  dan  cedera,  terlepas  dari afiliasi.  Ini  termasuk  perawatan  medis  darurat,  operasi,  perawatan  trauma,  dan perawatan  pasca  operasi.  Bertujuan  untuk  meringankan  penderitaan  manusia  dan menyelamatkan nyawa, terlepas dari status militer atau sipil individu tersebut.
b. Perlindungan  tenaga  dan  fasilitas  medis:  Pihak  medis  berupaya  untuk  memastikan keselamatan dan keamanan tenaga medis, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Bekerja  untuk  mencegah  serangan  terhadap  petugas  kesehatan,  melindungi  fasilitas medis dari kerusakan, dan menjaga pasokan medis. Pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati dan melindungi personel dan fasilitas medis di bawah hukum humaniter internasional.
c. Fasilitasi  akses  kemanusiaan:  Pihak  medis  merundingkan  akses  ke  penduduk  yang terkena dampak, terutama di daerah konflik, di mana akses mungkin dibatasi karena masalah  keamanan  atau  hambatan  politik.  Berkoordinasi  dengan  berbagai  aktor, termasuk angkatan bersenjata, untuk mengamankan jalur yang aman bagi tim medis dan perbekalan. Tujuannya adalah untuk menjangkau orang yang membutuhkan dan memberikan layanan medis yang penting.
d. Promosi  netralitas  medis:  Pihak  medis  menjunjung  tinggi  prinsip  netralitas  medis, yang menegaskan bahwa perawatan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi, dan tenaga  medis  harus  dilindungi  dari  serangan  atau  gangguan.  Menjaga ketidakberpihakan  dan  tidak  memihak  dalam  konflik,  memastikan  bahwa  bantuan medis hanya diberikan berdasarkan kebutuhan medis.
e. Pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas:  Pihak  medis  berkontribusi  pada  pelatihan  dan peningkatan  kapasitas  penyedia  layanan  kesehatan  lokal  di  daerah  yang  terkena dampak  konflik.  Berbagi  keahlian  medis,  melatih  tenaga  kesehatan  setempat,  dan mendukung  pembentukan  atau  penguatan  infrastruktur  kesehatan  setempat.  Ini membantu membangun ketahanan dan meningkatkan kemampuan untuk menanggapi keadaan darurat medis selama dan setelah konflik.
f. Dokumentasi  pelanggaran:  Pihak  medis  mendokumentasikan  pelanggaran  hukum humaniter  internasional  dan  hak  asasi  manusia  terkait  dengan  perawatan  kesehatan, seperti serangan terhadap rumah sakit, penolakan akses medis, dan penargetan tenaga medis. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti untuk mengadvokasi akuntabilitas dan mencari keadilan bagi para korban pelanggaran tersebut.
Secara  keseluruhan,  peran  pihak  medis  dalam  konflik  bersenjata  berpusat  pada penyediaan  perawatan  medis,  melindungi  personel  dan  fasilitas  layanan  kesehatan, memastikan akses ke populasi yang terkena dampak, menegakkan netralitas medis, dan mendokumentasikan pelanggaran (Pratama et al., 2021). Pekerjaan sangat penting dalam mengurangi  dampak  konflik  bersenjata  terhadap  penduduk  sipil  dan  mempromosikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
Melihat peran mulia yang dimiliki oleh pihak medis di atas dalam situasi konflik bersenjata, maka sangat penting dilakukan perlindungan terhadap pihak medis yang telah mempertaruhkan  keselamatan  bagi  penyelamatan  umat  manusia  dalam  situasi  konflik bersenjata. Misi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak medis patut didukung sehingga manusia tidak semata mengejar tujuan atau kepentingan namun mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan  yang  seyogyanya  diutamakan.  Untuk  itu  perlindungan  terhadap  petugas medis  yang  bertugas  dalam  situasi  konflik  bersenjata  mutlak  diperlukan  dalam  sebuah kebijakan hukum internasional.

## 2. Perlindungan  Hukum  Humaniter  Internasional  Bagi  Pihak  Medis  Dalam Konflik Bersenjata
Perlindungan  hukum  bagi  pihak  medis  saat  ini  diatur  dalam  hukum  humaniter yang  disepakati  oleh  negara-negara  di  dunia  mengacu  kepada  hasil  konvensi  yang dilakukan oleh tiap-tiap negara sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan.
Hukum Humaniter Internasional yang disepakati wajib memberikan perlindungan kepada  korban  perang  atau  yang  terlibat  dalam  pertempuran.  Secara  garis  besar  dapat dikategorikan kedalam (Sationo, 2019):
a. Perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan
b. Perlindungan yang diberikan kepada kombatan ( combatant ), yaitu orang yang terlibat aktif dalam pertempuran
c. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil ( civilian population )
Sehubungan dengan perlindungan terhadap orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan, yaitu tenaga medis dan rohaniwan lebih  khusus  diatur  dalam  pasal  11,  pasal  24-27,  pasal  36-37  Konvensi  Jenewa  1949 (Suryokumoro & Ikaningtyas, 2020).
Secara  lebih  jelas,  hukum  humaniter  internasional  memberikan  perlindungan terhadap objek-objek dan orang-orang tertentu. Objek-objek yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional meliputi korban perang dan properti milik masyarakat sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, civil defence , serta organisasi kemanusiaan.
Orang-orang  yang  dilindungi  adalah  seseorang  yang  berdasarkan  Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus. Konvensi Jenewa 1949 menggolongkan orang-orang yang dilindungi ini menjadi beberapa  kategori  yaitu  anggota  angkatan  bersenjata  dan  penduduk  sipil  yang  terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan (Ismail, 2013).
Dengan  demikian,  secara  garis  besar  penggolongan  terhadap  orang-orang  yang dilindungi ini meliputi perlindungan terhadap:
a. tawanan perang,
b. perlindungan terhadap penduduk sipil,
c. perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata dan
d. penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus
Dengan melihat isi konvensi jenewa dan beberapa konvensi internasional lainnya terlihat bahwa ada suatu nilai kemanusiaan yang ditanamkan dalam memberikan suatu perlakukan dan perlindungan khusus bagi petugas medis yang menjalankan tugas khusus di dalam situasi konflik bersenjata (Awoah, 2016).
Pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  hukum  humaniter  internasional  terkait perlindungan terhadap petugas medis maupun pihak-pihak yang dilindungi, maka akan diberikan  tindakan  tegas  bagi  penanggungjawab  pasukan  yang  melaksanakan pelanggaran.  Seperti  tertuang  salah  satunya  dalam  Statuta  Roma,  pembentukan International Criminal Court (ICC) tahun 1998, yang menegaskan pertanggungjawaban hukum  untuk  komandan  militer  yang  melanggar  hukum  internasional  dan  hukum humaniter, maka akan dianggap sebagai penjahat perang (Nurafantin et al., 2016). Pelanggaran  hukum  humaniter  internasional  salah  satunya  perang  dan  konflik bersenjata  dapat  diadili  melalui  International  Criminal  Court  (ICC)    atau  Mahkamah Pidana  Internasional  yang  dibentuk  berdasarkan  Statuta  Roma  tahun  1998  sebagai penjahat  perang  (Christmas  &  Roisah,  2021).  Stigma  penjahat  perang  menjelaskan gambaran betapa perilaku militer dalam perang dan konflik bersenjata tidak sesuai dengan tujuan  masyarakat  internasional  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  Piagam  PBB  yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Prisilia, 2021).
Keberadaan  hukum  humaniter  menjadi  norma  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh komponen  yang  berkonflik  dan  masyarakat.  Pengaturan  perang  dan  konflik  bersenjata menjadi  tolok  ukur  bagi  setiap  negara  untuk  patuh  terhadap  konvensi-konvensi internasional  (seperti  konvensi  jenewa)  dalam  hukum  humaniter  internasional  (Dewi, 2013).
Prinsip-prinsip  seperti  ini  memang  harus  dikedepankan,  karena  bagaimanapun situasi  perang atau konflik  yang terjadi  akibat klaim kepentingan pihak-pihak tertentu, setiap  orang  tidak  boleh  mengabaikan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  ada,  utamanya terhadap petugas medis yang menjalankan tugas mulia dalam memberikan pertolongan dan  perawatan  bagi  orang-orang  yang  terdampak  perang  baik  dari  sisi  lawan  maupun kawan, karena sujatinya tenaga medis tidak memandang hal tersebut dalam menjalankan tugasnya, karena keselamatan manusia adalah tujuan utama yang dijalankan.

## 3. Kajian  Hukum  Hindu  Tentang  Perlindungan  Pihak  Medis  Dalam  Konflik Bersenjata
Kajian  hukum  Hindu  terkait  dengan  perlindungan  pihak  medis  dalam  situasi konflik  bersenjata  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari  ajaran  agama  Hindu  yang memandang  bahwa  setiap  manusia  memiliki  kedudukan  yang  terhormat  dan  mulia, karena  manusia  adalah  representasi  dari  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  sehingga  ketika menyakiti salah satu umat manusia, sesungguhnya sedang melukai Tuhan yang di puja. Dalam maitriya upanisad juga dinyatakan:
Deho Devalayah Proktah, Sa Jiva Kevala Sivah (Sura et al., 2020). Terjemahannya: Badan  itu  adalah sthana -Nya  para  dewa  ( Devalaya ) dan  jiwa  itu  sendiri adalah Siwa yang meresapi segalanya.
Badan jasmani atau tubuh manusia mempunyai makna penting bagi jiwaatma yang  menjadi  akar  hidup  dan  dilahirkan  menjadi  badan  jasmani  sebagai manusia. tubuh manusia pada hakekatnya adalah yoni dan jiwa-atma adalah lingga-nya sehingga sering disebut dengan lingga sarira.
Lebih  mendalam  lagi  ajaran  Hindu  yang  menyatakan  bahwa  hendaknya merasakan  apa  yang  dirasakan  oleh  orang  lain  sebagai  bagian  dari  diri  tertuang  dalam Candogya Upanisad tentang ajaran Tat twam asi (Tika, 2020) . Tat twam asi, berasal dari bahasa bahasa Sansekerta yang secara harfiah berarti itu adalah kau, Hal ini mengandung makna mendalam bahwa apa yang di lakukan kepada umat atau manusia lain adalah juga merupakan  bentuk  perlakuan  terhadap  Tuhan  yang  ada  pada  diri  (Dirna,  2021).  Oleh karena  itu  melindungi  dan  memperlakukan  orang  lain  dengan  baik  sama  halnya  juga memuliakan Tuhan yang ada pada diri. Maka dari itu implementasi dari ajaran Tat Twam Asi dalam diri, termasuk tentang kesehatan dan keselamatan adalah hal utama yang harus diperhatikan dan dijaga oleh setiap orang, karena menjaga dan memperhatikan kesehatan jiwa dan raga setiap orang sama halnya dengan memberikan pernghormatan terhadap para dewa yang bersthana dalam  jiwa dan tubuh.  Hal  inilah yang menjadi kunci  dasar bagi masyarakat Hindu mengapa jiwa dan raga ini harus diselamatkan (Budiadnya, 2019).
Kajian perlindungan terhadap petugas medis dalam situasi perang, menurut Hindu dapat  dilihat  dalam  kitab Kautilya  (Chanakya)  Artasastra yang  di  dalamnya  secara khusus mengatur tentang keadaan atau situasi saat berperang. Dalam terjemahan Kautilya (Chanakya) Artasastra Bab II Bagian 149 tentang menjaga pasukan selama bencana dan pada waktu penyerangan, Angka 47 berbunyi (Raghavan, 2023).
Para dokter dengan alat operasi, peralatan, obat-obatan minyak, perban dan wanita yang mengurus  makanan  dan  minuman  dan  mampu  memberikan  semangat,  hendaknya ditempatkan  di  belakang  (dalam  barisan  yang  aman).  Ketentuan  dalam Arta  Sastra ini memberikan konsep perlindungan bagi para tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata perang,  karena  bagaimanapun  juga  para  pemangku  kebijakan  paham  akan  tugas  mulia yang  diemban  oleh  para  petugas  medis  tersebut,  sehingga  perlu  dilindungi  dengan memberikan tempat yang aman, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Konsep kemanusiaan dan perlindungan terhadap pihak medis yang memberikan pertolongan  juga  dapat  dilihat  dalam  epos  cerita  perang Bharatayuda .  Nilai-nilai perlindungan terhadap tenaga medis dapat dilihat dalam kisah Karna Parwa ketika Nakula dan Sahadewa masuk ke kemah musuh kurawa untuk menolong raja Anga Karna yang terluka parah akibat melepas baju jirah dan anting-antingnya sebagai bagian dari yadnya yang  dilakukan  terhadap  Dewa  Indra  yang  menyamar  sebagai Rsi (Yogayudha et  al., 2022). Dalam situasi tersebut tanpa ragu dan rasa takut Nakula Sahadewa tanpa senjata melakukan misi penyelamatan terhadap Karna yang tengah terluka dengan kemampuan pengobatan  yang  di  dapatkan  dari  anugrah  Dewa  Aswin,  dalam  peristiwa  ini  pasukan
kurawapun  tidak  melakukan  penyerangan  atau  mengambil  keuntungan  dari  kehadiran Nakula-Sahadewa di tempat kemah pasukan, karena ke datang dengan tugas mulia untuk menyelamatkan  raja  Angga  Karna  (Subrahmanyam,  2003).  Peristiwa  ini  jelas mengajarkan  bahwa  nilai  kemanusiaan  jauh  lebih  utama  daripada  kekuasaan  dan kemenangan. Nilai-nilai ini wajib ditanamkan oleh setiap negara yang tengah mengalami konflik bersenjata, sehingga pihak-pihak yang melaksanakan misi-misi kemanusiaan dan penyelamatan  diberikan  perlindungan  sehingga  merasa  aman  dalam  melaksanakan tugasnya. Ajaran agama Hindu dengan ketentuan hukumnya telah menunjukkan bahwa nilai-nilai  pengorbanan  dan  kemanusian  tersebut  telah  dilakukan,  tentunya  dimasa sekarang nilai-nilai ini wajib untuk diperjuangkan dan ditegakkan tanpa melihat situasi yang dihadapi serta siapa yang melakukannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pihak  medis  dalam situasi  konflik  bersenjata  sangatlah  penting  dan  mulia  karena  langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan dapat membantu para korban perang baik penduduk sipil maupun non-sipil. Dalam situasi ini pihak medis berjuang tanpa memikirkan keselamatan pribadi sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari negara-negara yang berkonflik.  Perlindungan  yang  diberikan  hukum  humaniter  internasional  menyatakan bahwa pihak yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam hal perlindungan kepada pihak medis dan pihak terkait lannya, maka berdasarkan putusan konvensi internasional dapat  dikenakan  sanksi  kepada  pimpinan  pasukannya  untuk  diadili  dalam  sidang  dan dinyatakan  sebagai  penjahat  perang.  Adanya  tautan  yang  erat  antara  nilai-nilai  yang diwariskan oleh ajaran agama Hindu dan hukum Hindu pada masa lampau dengan nilai- nilai kemanusiaan yang terkandung didalam ketentuan hukum Humaniter Internasional ditunjukkan  dalam Chandyoga  Upanisad tentang  ajaran Tat  Twam  Asi ,  dalam  kitab Kautilya Arta Sastra tentang pentingnya kebijakan penguasa melindungan petugas medis dengan  memberikan  tempat  aman  untuk  bekerja,  serta  dapat  dilihat  dalam  epos  kisah perang Bratayudha saat Nakula dan Sahadewa selaku duta pengobatan datang ke kemah Kurawa mengobati raja Angga Karna yang terluka.

## Daftar Pustaka
Abdul  Kadir,  M.  (2015). Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung :  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Ambarwati,  Ramdhany,  D.,  &  Rusman,  R.  (2013). Hukum  Humaniter  Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Amini, I., & Perbrianto, D. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977. Uti Possidetis: Journal of International Law , 3 (2).
Andrey  Sujatmoko.  (2016). Hukum  HAM  dan  Hukum  Humaniter .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Awoah, A. (2016). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi- Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham. Lex Crimen , 5 (7). Budiadnya,  I.  P.  (2019).  Tri  Hita  Karana  Dan  Tat  Twam  Asi  Sebagai  Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan. Widya Aksara : Jurnal Agama Hindu , 23 (2). Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2). 267-280 Dewi,  Y.  T.  N.  (2013). Kejahatan  Perang  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dirna, P. P. (2021). Ajaran Etika Dalam Upanisad Bagi Remaja Hindu Di Era Global. JAPAM (Jurnal Pendidikan Agama) , 1 (1).
Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. Jambura Law Review , 1 (2).
Honandar,  Y.  M.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Orang  Sipil  Dalam  Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict). Lex Privatum , V (2).
Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3).
Jamilah dan Isa. (2019). Peran International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan Di Konflik Suriah (2011 – 2016) Hendra. Jurnal Studi Hukum Islam , 7 (1).
Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. ALACRITY : Journal of Education . 20
Nurafantin, S., Rebala, L. T. S., & Dwiwarno, N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan  Tawanan  Perang  Pada  Konflik  Bersenjata  Internasional  Menurut Konvensi Jenewa III 1949. Diponegoro Law Journal, 5 (3).
Prastika, R. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional. Lex Et Societatis , 8 (2).
Pratama, L. C., Novianti, N., & Pebrianto, D. Y. (2021). Perlindungan Terhadap Petugas Medis  di  Daerah  Konflik  Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional  (Studi Kasus  Perawat  Palestina  Razan  Al  Najjar  yang  di  Tembak  Mati  Oleh  Tentara Israel Pada Tahun 2018). Uti Possidetis: Journal of International Law , 2 (1). Prisilia,  T.  S.  (2021).  Peran  Perserikatan  Bangsa-bangsa  Dalam  Penanganan  Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. Lex Administratum , IX (6). Raghavan, V. (2023). Bhavabhuti and Artha-Sastra. In Neue Indienkunde, New Indology . Sari,  I.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Hubungan  Kejahatan  Perang  Dan  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (2).
Sationo,  T.  I.  (2019).  Humanitarian  Intervention  Menurut  Hukum  Internasional  Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. Widya  Pranata  Hukum: Jurnal  Kajian dan Penelitian Hukum , 1 (1), 65-88. Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia , 9 (2), 57-65.
Subrahmanyam, K. (2003). Mahabarata . Denpasar: Paramita.
Adnyana,  P.  E.  S.  (2019).  Brahma  Vidyā  Dalam  Kitab  Īśā  Upaniṣad  (Studi  Teologi Hindu). Pangkaja: Jurnal Agama Hindu , 22 (2), 44-54.
Suryokumoro, H., & Ikaningtyas, I. (2020). Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Saat  Terjadi  Konflik  Bersenjata  Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional Dan Hukum Pertahanan Indonesia. Rechtidee , 15 (2).
Tika,  P.  D.  (2020).  Tat  Twam  Asi  Dan  Solusi  Masalah  Study  Chandogya  Upanisad. Jurnal Yoga Dan Kesehatan , 2 (1).
Turlel,  A.  Y.  (2017).  Perlindungan  Penduduk  Sipil  Dalam  Situasi  Perang  Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949. Lex Crimen , 6 (2).
Umar,  M.  (2018).  Pembinaan  Kedamaian  Hidup  Beragama  melalui  Optimalisasi Pendidikan Agama. Jurnal Ilmiah Iqra’ , 10 (1).
Yogayudha, P. S. E. A., Adji, F. T., & Taum, Y. Y. (2022). Kepahlawanan tokoh karna dalam  novel  mahabharata  karya  nyoman  s.  Pendit:  kajian  semiotika  teeuw. Sintesis , 16 (2). 140-149.
Yustitianingtyas,  L.  (2016).  Perlindungan  Orang  Sipil  Dalam  Hukum  Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2 (1).