## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS PENEGAKAN DAN PENGAMALAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## SOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS ENFORCEMENT AND IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

## Muhammad Taufan Djafri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

## Kurniati
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

## Misbahuddin
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: misbahuddin08121970@gmail.com Keywords : ABSTRACT application of law, enforcement of law, sociology of law This  study  aims  to  analyze  the  sociological  considerations  of enforcement  and  application  of  Islamic  law  in  Indonesia.  This research is a library research that is qualitative in nature. The results  of  the  study  show  that  the  sociology of  Islamic  law is  a reciprocal relationship between Islamic law (Syarī'ah, Fiqh, al- Ḥukm, Qānūn, etc.) and patterns of societal behavior in which
Sociology  is  one  approach  in  understanding  it.  In  essence,
Islamic law in Indonesia is legal norms originating from Islamic law  that  grew  and  developed  in  people's  lives  throughout  the history  of  Indonesia.  Theories  of  thought  regarding  the application of Islamic law in Indonesia are formalistic-legalistic thought  theory,  structuralistic  thought  theory,  culturalistic thinking theory and substanialistic-applicative thinking theory. It turns out that the enforcement and application of Islamic law has many obstacles so that Islamic law seems very slow, especially in the field of jinayat (Islamic crime). Kata kunci : ABSTRAK penerapan hukum, pemberlakuan hukum, sosiologis hukum Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan sosiologis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library research) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sosiologi  hukum  Islam  adalah  hubungan  timbal  balik antara hukum Islam ( Syarī’ah, Fiqh, al-Ḥukm , Qānūn, dst.) dan pola  perilaku  masayarakat  dimana  Sosiologi  merupakan  salah satu pendekatan dalam memahaminya. Pada hakikatnya,  hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari  syariat  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam kehidupan  masyarakat  sepanjang  bentangan  sejarah  Indonesia. Teori-teori  pemikiran  mengenai  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia  adalah  teori  pemikiran  formalistik-legalistik,  teori pemikiran strukturalistik, teori pemikiran kulturalistik dan teori pemikiran  subtantialistik-aplikatif.  Penegakan  dan  penerapan hukum  Islam  ternyata  memiliki  banyak  hambatan-hambatan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayat (pidana Islam).
Diterima : 14 November 2022; Direvisi :  15 November 2022; Disetujui :  16 November 2022; Tersedia online : 2 Desember 2022
How  to  cite :  Muhammad  Taufan  Djafri,  Kurniati,  Misbahuddin,  “Pertimbangan  Sosiologis Penegakan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.3 (2022): 339-349. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.666.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  sistem  hukum  yang  berlaku,  yaitu  sistem hukum Islam, Adat, dan hukum Barat peninggalan Belanda. Hukum Islam adalah sistem  hukum  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  sumber  dan  ajaran  Islam  yaitu hukum  yang  tidak  hanya  mengatur  interaksi  dengan  Allah  tetapi  lebih  banyak mengatur  interaksi  sesama  manusia.  Penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam  di Indonesia dapat terlihat dalam hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural, dalam peraturan perundang-undangan serta dalam praktek ketatanegaraan.
Hukum  adalah  produk  yang  lahir  dari  dinamika  kehidupan  manusia.  Di mana  ada  masyarakat  di  sana  ada  hukum.  Akan  tetapi,  masyarakat  berkembang terus  menerus  mulai  dari  masyarakat  purbakala  sampai  dengan  ma- syarakat  maju  dan  modern.  Oleh  sebab  itu,  hukum  harus  selalu  mengiringi  dan mengikuti  dinamika perkembangan masyarakat  modern. Dalam masyarakat  yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula. Namun demikian hukum adalah  benda  mati  tidak  berwujud  yang  menjadi  bagian  dari  karya  dan  karsa manusia. Apabila hukum tidak diubah dan dimodernkan maka hukum tidak akan pernah  mampu  menjawab  proses  modernisasi  kehidupan  masyarakat.  Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau  menuntut  adanya  penetapan  hukum  yang  berkembang  pula,  yang  mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini, sehingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.
Salah  satu  produk  Tuhan  yang  diharapkan  memberikan  konstribusi menjawab  dinamika  perkembangan  masyarakat  dan  pembaruan  hukum  di Indonesia adalah hukum Islam. Di tengah pluralisme sosial ditinjau dari berbagai macam  aspeknya  dalam  kehidupan  kita  berbangsa,  hukum  Islam  diharapkan mampu  memberikan  kontribusi  dalam  menjawab  dinamika  perkembangan masyarakat. Hukum Islam yang mengandung nilai-nilai universal berpeluang ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis pembaharuan hukum di Indonesia. Akan tetapi banyak kendala dan tantangan yang dihadapi  dan  yang  menghadang  pemberlakuan  dan  penerapan  hukum  Islam, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, kejam, melanggar hak asasi manusia, padahal fakta dan normanya tidaklah seperti itu. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan  adanya  fakta  sejarah  yang  menjelaskan  bahwa  pemberlakuan dan penerapan hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang.
Berangkat  dari  pemaparan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menganalisis  pertimbangan  sosiologis  penegakan dan  penerapan  hukum

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library research )  yang  bersifat  kualitatif.  Data  diperoleh  dari  berbagai  sumber  yang relevan,  seperti  jurnal,  artikel  ilmiah,  kemudian  dijelaskan  secara  naratif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  teologi normatif  ( normative  theolog  approach) pendekatan  konseptual  ( Conceptual approach ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertimbangan  sosiologis penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia, dan untuk mengetahui faktor penghambat  penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Penulis  telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: 1. Jurnal, Agus Sarono, Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum  Islam;  2.  Jurnal,  Aris  Rauf  dan  Muhammad  Sabir,  Transformasi  Hukum Islam  Dalam  Bentuk  Al  Uqubah ; 3 . Jurnal , Anwar  dan  Bukhari ,  Implementasi Hukum  Islam  di  Aceh  Dalam  Perspektif  Historis ;  4.  Jurnal,  Ashadi  L.  Diab, Dinamika  Pekiran  Hukum  Islam di  Indonesia  dan  Tantangannya .  Di  antara penelitian yang telah dilakukan ini, secara umum membahas tentang pemberlakuan dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Akan  tetapi  belum  menyentuh  secara rinci mengenai definisi sosiologi hukum Islam dan faktor penghambat penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Definisi Sosiologi Hukum Islam
Kata  sosiologi  berasal  dari  dua  bahasa  dan  dua  kata.  Kata  pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata socius atau societas yang bermakna kawan atau masyarakat 1 ,  serta  bahasa  Yunani  yakni logos yang  termakna  sebagai  ilmu pengetahuan. 2 Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit  bisa  dimaknai  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.
Sedangkan  secara  terminologi,  kata  sosiologi  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  termakna  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  membahas  tentang masyarakat  dan perubahannya baik  dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat,  serta  struktur  sosial  sekaligus  proses  sosialnya. 3 Dari  definisi  ini tampak  terlihat  bahwasanya  bangunan  secara  umum  sosiologi  yakni  suatu  studi yang di dalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.
Definisi-definisi  di  atas  adalah  definisi  umum  atau  makna  sosiologi dalam  arti  yang  sempit.  Oleh  karena  itu  berikut  ini  akan  dipaparkan  definisi Sosiologi Hukum Islam sosiologi dalam arti yang luas. Dikatakan luas karena yang akan dipaparkan adalah pendapat para ahli secara khusus dari kalangan Islam.
Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuan Islam:
1. Ibn Khaldūn
1 J.  Dwi  Narwoko-Bagong  Suyanto  (ed.), Sosiologi  Teks  Pengantar  &  Terapan ,  cet.  3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4.
2 Agus  Sudarsono  dan  Agustina  Tri  Wijayanti, Pengantar  Sosiologi ,  (Yogyakarta;  UNY Press, 2016), h. 5.
3 Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online lewat link ini https://kbbi.web.id/sosiologi

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Khaldūn dalam karya monumentalnya yakni al-muqaddimah , menyebut sosiologi dengan istilah ‘umrān yang berarti peradaban. Dalam kitabnya ini,  Khaldūn  menyebut  dua  kriteria  tentang ‘umrān (sosiologi)  yakni ḥaḍārah (peradaban  kota)  dan badāwah (peradaban  desa). 4 Dari  sini  tampaknya  Khaldūn ingin  menyampaikan  bahwa  sosiologi  adalah  masyarakat  yang  berperadaban  di mana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badāwah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen ( ḥaḍārah ).
2. Ali Syariati Berbeda dengan Ibn Khaldūn, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa  al-Qur’an,  dia  mengambil  konsep  sosiologi  sebagai al-Nās atau rakyat. Menurutnya  rakyat  lah  yang  menjadi  faktor  fundamental  dari perubahan masyarakat itu sendiri. 5
3. Hassan Hanafi
Berbicara  hukum  Islam,  tampaknya  ulama  satu  ini  patut  menjadi referensi  wajib.  Termasuk  dalam  membincang  sosiologi  hukum  Islam. Sosiologi  Hanafi  sebenarnya  adalah  bentuk  pemberontakan  pemikirannya terhadap  arogansi  pemikir  barat  yang  terkenal  dengan  orienalisme  nya. Untuk  menghadapi  barat  akhirnya  keluarlah  apa  yang  sekarang  terkenal dengan  gerakan  oksidentalisme.  Sosiologi  Hanafi  intinya  ada  ada  tiga  hal, yaitu  pertama,  sikap  diri  terhadap  tradisi  klasik  yakni  kesadaran  diri  dalam melihat  budaya  sendiri  yang  merupakan  bagian  dari  masa  lalu.  Kedua,  sikap diri  terhadap  tradisi  barat  yakni  kesadaran  diri  dalam  melihat  orang  lain yakni  Barat  moderen.  Ketiga,  sikap  diri  terhadap  realitas  yaitu  kesadaran diri  terhadap  realitas  kehidupan  yang  dihadapi  baik  yang  berkaitan  dengan diri sendiri dan Barat. 6
Setelah  mengetahui  uraian  tentang  sosiologi,  maka  selanjutnya  akan dipaparkan mengenai definisi sosiologi hukum Islam. Akan tetapi sebelum itu akan dijelaskan secara umum apa itu hukum Islam.
Istilah  hukum  Islam  adalah  sebuah  prosa  atau  gabungan  kata  dalam bahasa  Indonesia,  prosa  ini  terdiri  dari  dua  kata  yakni  hukum  dan  Islam. Prosa  hukum  Islam  jika  dikaji  lebih  dalam  sebenarnya  muncul  dari  terjemahan bahasa  Arab yakni syarī’ah , fiqh dan ḥukm bahkan istilah  lain yakni qānūn juga ditemukan dalam beberapa teks. 7
Sementara  itu,  Barat  mengenal  hukum  Islam  dengan  terjemahan  dari kata islamic law . 8 Islamic law (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai
4 Ibn Khaldūn, Al-Muqaddimah , (Kairo: Dār al-Fajr Wa al-Turāṡ, 2004), h. 15.
5 Ali Syariati, Tentang Sosiologi Islam terj. Syaifullah Mahyuddin, (Yogyakarta: Ananda, 1998).
6 Hassan Hanafi, Perlunya Oksidentalisme , (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), h. 122.
7 Abdul Haq Syawqi, Sosiologi Hukum Islam , (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 11.
8 Joseph  Schacht, AnIntroduction  To  Islamic  Law ,  (London:  Oxford  University  Press, 1965), h. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit). 9
Menurut  Bani  Syarif  Maula  bahwasanya  kajian  sosiologi  hukum  Islam berangkat  dari  satu  asumsi  dasar  bahwa  hukum  Islam  sesungguhnya  bukanlah sistem  hukum  matang  yang  datang  dari  langit  dan  terbebas  dari  alur  sejarah manusia.  Sebagaimana  halnya  dengan  sistem-sistem  hukum  lain,  hukum  Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman  seperti  inilah  yang  menjadi  dasar  perlunya  pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam. 10
Dari  penjelasan  para  ahli  yang  sangat  luas  tersebut  maka  setidaknya bisa  diambil  benang  merah  bahwasanya  bahwasanya  Sosologi  Hukum  Islam adalah  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  Islam  ( Syarī’ah,  Fiqh,  al-Ḥukm , Qānūn dst) dan pola perilaku masayarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

## Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam di  Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum  yang  bersumber  dari  syariat  Islam  yang  tumbuh  berkembang  dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan  normatif  ( syarī’ah )  dengan  muatan-muatan  lokal  Indonesia  secara utuh. 11 Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  hukum  Islam  di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika  masyarakat  Indonesia  menyatakan  Islam  (mengucapkan  dua  kalimat syahadat),  secara  otomatis  berarti  mengakui  otoritas  hukum  Islam  atas  dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori kredo . 12
Umat  Islam  di  Indonesia  sebagai  penduduk  yang  mayoritas  memiliki komitmen  untuk  mempraktekkan  hukum  Islam  tidak  hanya  dalam  kehidupan individu,  tetapi  juga  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  meskipun terdapat  variasi  ide  tentang  praktek  hukum  Islam  ini.  Secara  konseptual, sungguhnya  telah  banyak  teori  pemikiran  mengenai  penerapan  hukum  Islam (syariat) di Indonesia, antara lain: Pertama, Teori pemikiran formalistik-legalistik. Teori  ini  menyatakan  bahwa  penerapan  syari’at  Islam  harus  melalui  institusi negara. 13 Kedua,  Teori  Pemikiran  Strukturalistik.  Pendekatan  ini  menekankan
9 Joseph Schacht, AnIntroduction To Islamic Law , h. 21.
10 Bani Syarif Maula, Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), h. 10.
11 Abd.  Halim  Barakatullah  dan  Teguh  Prasetyo, Hukum  Islam  Menjawab  Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang , Cet.I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h.68.
12 Teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah  mengucapkan dua  kalimat  syahadat  sebagai  konsekuensi  logis  dari pengucapan  kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada di bawah kekuasaan para sultan. Lihat, Imam syaukani. Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional , Cet. I (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), h. 68.
13 M. Isman Yusnto, Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan (Suara Hizbut Tahrir Indonesia , dalam Masykuri Abdillah, at. al., Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia; Sebuah PergulatanYang Tak Pernah Tuntas (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 301-295.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
transformasi  dalam  tatanan  social  dan  politik  agar  bercorak  Islami,  sedangkan pendekatan kultural menekankan transformasi dalam prilaku sosial agar bercorak Islami. 14
Ketiga, Teori Pemikiran Kulturalistik. Pendekatan ini hanya mensyaratkan internalisasi syariat Islam dan sosialisasi oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung  dari  otoritas  politik  dan  institusi  negara.  Para  pendukungpendekatan kultural ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagi sumber inspirasi  dan  motivasi  dalam  kehidupan  bangsa  bahkan  sebagai  faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural  ini  adalah  Abdurrahman  Wahid. 15 Keempat,  Pemikiran  Subtantialistik- Aplikatif. Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syariat Islam lebih cendrung kepada  analisis  akademis  yang  tidak  menunjukan  pro  dan  kontra  karena  mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun. Pemi kiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif.  Penerapannya diserahkan kepada umat Islam  sendiri; apakah harus berdasarkan otoritas Negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, atau kolektif. 16
Terkait dengan pemberlakuan hukum di Indonesia terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia.
1. Teori Penerimaan Autoritas Hukum Teori ini dikemukakann oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima autoritas hukum Islam terhadap dirinya.  Secara  sosiologis  orang-orang  yang  sudah  beragama  Islam  menerima autoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti  berbeda-beda,  bergantung  takwanya  kepada  Allah.  Ada  yang  tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya dalam beberapa bidang hukum. 17
2. Teori Receptio in Complex
Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab  dia  telah memeluk  agama  Islam  walaupun  dalam pelaksanaannya  terdapat penyimpangan-penyimpangan.  Van  den  Berg  adalah  ahli dalam  bidang  hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya banyak penulis yang membicarakannya.
Dia  juga  mengusahakan  agar  hukum  kewarisan  dan  hukum perkawinan  Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qāḍī Islam. 18
14 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 27.
15 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 28-29.
16 Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktik (Cet.  I;  Bandung: Rosda karya, 1991), h. 15.
17 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan  Pembentukan (Bandung:  P.T.  Remaja Rosdakarya, 1991), h. 101 .
18 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 117-118 .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
3. Teori Receptive
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Christian Snouck  Hurgronye  (1857-1936)
kemudian dikembangkan  oleh  C.  van  Vollenhoven  dan Ter  Haar  Bzn,  teori  ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum  adat.  Teori ini  berpangkal  dari  keinginan  Snouck Hurgronye  agar  orang- orang  pribumi  rakyat jajahan  jangan  sampai  kuat  memegang Islam,  sebab  pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. 19

## 4. Teori Receptie Exit
Kaitannya dengan ide-ide pemberlakuan hukum Islam dapat dipahami dari pandangan dan analisis Hazairin yang menegaskan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia  dan  tidak  berdasar  pada  hukum  adat.  Berlakunya  hukum  Islam  untuk orang  Indonesia  supaya  disandarkan  pada  penunjukan  peraturan  perundang- undangan sendiri. Oleh karena itu, Theory Receptie menurut Hazairin diidentifisir sebagai  teori  iblis  yang  harus exit , yang bertujuan me-nentang iman orang  Islam dan bagi orang yang secara sadar melaksanakannya disebut munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa theory Receptie itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli  1959  yang  menggambarkan  keyakinan  Presiden  bahwa  Piagam  Jakarta  itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. 20
5. Teori Receptio a Contrario
Jika  teori receptie melihat  kedudukan  hukum  Islam  terhadap  hukum  adat dimana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori receptio a contrario mendudukkan hukum adat sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan  teori  nya  merupakan  kebalikan  dari  teori receptie ,  yang  kemudian disebut teori reception a contrario . 21
6. Teori Eklektisisme Hukum  Islam  adalah  salah  satu  bahan baku  dari  tiga  bahan  baku  hukum nasional, agar bahan baku tersebut dapat berfungsi maksimal maka perlu dikemas dalam Hukum  Nasional  yang  pembentukannya menghindar  dari  pendekatan ideologis tetapi  dengan  eklektisisme  artinya  mengambil  yang  terbaik  dari  esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme  bangsa  Indonesia.  Dan  ketika  mengarah pada  satu  bentuk  bernama hukum  nasional, maka  di  dalam  proses  itu  pada  hakekatnya kompetisi  antar ketiganya (hukum  Islam, hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif, bukan dalam pengertian negatif. 22
19 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 122.
20 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 128-129.
21 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 131.
22 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004), h. 12.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
7. Teori Eksistensi
Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan  masa  mendatang  bahwa  hukum  Islam  ada  dalam  hukum  nasional  Indonesia, baik  dalam  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dalam  berbagai  lapangan kehidupan  hukum  dan  praktek. 23 Teori  ini  menjelaskan  tentang  adanya  hukum Islam atau eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah: a.  Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
b.  Ada  dalam  arti  adanya  dengan  ke- mandiriannya  yang  diakui  adanya  dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
d.  Ada  dalam  arti  sebagai  bahan  utama dan  unsur  utama  hukum  nasional Indonesia. 24

## Faktor Penghambat Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak  hambatan-hambatan  sehingga  hukum  Islam  terkesan sangat  lambat khususnya dalam bidang jinayat (pidana Islam). Topo Santoso menjelaskan faktor- faktor yang mengahambat penegakan dan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut: 25
1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima.
2. Kendala  fikrah  (pemikiran),  yakni  banyaknya  pandangan  negatif  terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidaka adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala  yuridis  yang  tercermin  dari  belum  adanya  ketentuan  hukum  pidana yang bersumber dari syariat islam.
5. Kendala konsulidasi yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan hukum  Islam  (dari  berbagai  kalangan)  yang  masih  menonjolkan  dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala  akademis,  terlihat  dari  belum  meluasnya  pengajaran  hukum  pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus.
7. Kendala  perumusan  yang  terlihat  dari  belum  adanya  upaya  yang  sistematis untuk  merumuskan  hukum  pidana  sesuai  syariat  Islam  sebagai  persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam.
23 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 101.
24 Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan , h. 137.
25 Topo  Santoso, Membumikan Hukum  Pidana  Islam: Penegakan  Syariat  dalam  Wacana dan Agenda (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 86.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
9. Kendala  ilmiah;  tercermin  dari  kurang  banyaknya  literatur  ilmiah  yang mengulas hukum pidana Islam
10. Kendala  politis,  terlihat  dari  tidak  cukupnya  kekuatan  politik  untuk menggolkan penegakan syariat Islam melalui proses-proses politik.
Dengan  demikian,  penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam  di  Indonesia khususnya  pidana  Islam  memiliki  hambatan  dan  rintangan  yang  memperlambat pemberlakuannya.
Harapan  untuk  mengembangkan  syariat  Islam  di  Indonesia  sudah  lama terniatkan,  sejak  hukum  pidana  positif  berkembang  pada  zaman  pemerintahan Hindia  Belanda.  Para  perumus  bangsa  ( The  Founding  Fathers )  sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 26
Penegakan  hukum  (kaidah)  agama  secara  preventif  ini  sangat  membantu pemantapan  pola  penegakan  hukum  (law  enforcement)  negara  secara  preventive represive.  Tujuannya  adalah  agar  masyarakat  memahami  dan  menaati  kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif. 27
Setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  modal  atau  kekuatan  dalam usaha  menuju  penerapan  syariat  Islam  yakni;  (1)  jumlah  umat  Islam  cukup signifikan;  (2)  maraknya  gerakan-gerakan  Islam  yang  senantiasa  menyuarakan diterapkannya hukum  Islam; (3) gagalnya beberapa sistem hukum  dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan  alternatif-alternatif  yang  lain.  Di  antara  alternatif  itu  ialah Islam;  (4)  keberhasilan  usaha-usaha  politik  dari  kalangan  Islam  dan  partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim; (5) sejarah umat Islam yang cemerlang di masa  lampau  ketika  mereka  menerapkan  syariat  Islam.  Sejarah  cemerlang  ini setidak-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat  Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka. 28
Peluang  besar  dalam  penerapan  hukum  Islam  secara  utuh  di  Indonesia termasuk bidang pidana Islam menjadi impian besar. Hal itu didasari atas anggapan bahwa  dengan  diberlakukannya  hukum  pidana  Islam,  maka  tindak  pidana  yang semakin hari semakin merebak di  tengah-tengah  masyarakat  sedikit demi sedikit dapat  diminimalisir.  Kedatipun  demikian  hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia khususnya  dalam  konteks  pidana  mempunyai  relevansi  dengan  hukum  pidana Islam.  Misal,  dalam  hukum  pidana  Islam  dikenal  dengan  hukum  ta’zir, hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  penguasa  dikarenakan  tidak
26 Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia , http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2._Prospek_Pemberlakuan_Hukum_Pidana_Islam_di_Indonesia.pd f, h. 10 diakses 10/11/2022.
27 A. Malik Fajar, “Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif”.  Dalam  Jaenal  Aripin  dan  M.  Arskal  Salim  GP  (Ed.)  Pidana  Islam  di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 18.
28 H. Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ditetapkannya dalam nash. Dalam konteks ke-Indonesiaan hukum ditetapkan oleh yudikatif  dengan  melakukan  pertimbangan  mendalam  terkait  dengan  persoalan- persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam hukum positif. 29
Potret  hukum  pidana  Islam  yang  dipahami  sebagian  orang  adalah  kejam dan  tidak  manusiawi,  padahal  kesan  semacam  itu  muncul  karena  tidak  melihat secara  utuh  dan  menyeluruh.  Hukum  pidana  Islam  yang  merupakan  bagian  dari syariat  Islam,  diterapkan  bilamana  sejumlah  persyaratan  yang  ketat  terpenuhi. Modal  atau  kekuatan  dalam  usaha  menuju  penerapan  syariat  Islam  mempunyai peluang.  Mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  umat  Islam,  dan  penyuaraan penerapan  hukum  Islam  terus  digalakkan.  Selain  itu,  kontekstualisasi  hukum pidana Islam dalam hukum ke-Indonesiaan mempunyai relasi kesesuaian.

## KESIMPULAN
1.  Sosologi  Hukum  Islam adalah  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  Islam ( Syarī’ah,  Fiqh,  al-Ḥukm , Qānūn dst)  dan  pola  perilaku  masayarakat  dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.
2.  Hukum  Islam  di  Indonesia,  dalam  formulasi yang  sangat  sederhana  dapat dinyatakan bahwa  pada  hakikatnya  hukum  Islam  di Indonesia  adalah  norma- norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Teori-teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia adalah teori pemikiran formalistik-legalistik,  teori pemikiran  strukturalistik,  teori pemikiran kulturalistik dan teori pemikiran subtantialistik-aplikatif.
3.  Penegakan  dan  penerapan  hukum  Islam ternyata  memiliki  banyak  hambatan- hambatan  sehingga  hukum  Islam  terkesan  sangat lambat  khususnya  dalam bidang jinayat (pidana Islam).

## DAFTAR PUSTAKA
Azizy, A. Qodri. Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum , Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004.
Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang , Cet.I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. Fajar, A. Malik. “Potret  Hukum Pidana  Islam;  Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif”. Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) Pidana  Islam  di  Indonesia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan.  Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
Hanafi, Hassan. Perlunya Oksidentalisme , Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia ,” dalam Juhaya  S.  Praja, Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukan , Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.
29 Massadi, Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia, Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam , ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. p. 252-268.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): 339-349 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), Sosiologi Teks Pengantar & Terapan , cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online https://kbbi.web.id/sosiologi Khaldūn, Ibn. Al-Muqaddimah , Kairo: Dār al-Fajr Wa al-Turāṡ, 2004.
Manan,  H.  Teuku  Abdul. Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  Politik  Hukum Nasional . Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018. Marzuki, Prospek  Pemberlakuan  Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia , http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2._Prospek_Pemberlakuan_Hukum_Pidana _Islam_di_Indonesia.pd f, h. 10 diakses 10/11/2022
Massadi,  Peluang  Dan  Tantangan  Pelaksanaan  Pidana  Islam  Di  Indonesia, Al- BayyinaH  Jurnal of  Islamic Law/  Jurnal Hukum Islam , ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. p. 252-268.
Maula,  Bani  Syarif. Sosiologi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  tentang  Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
Praja,  Juhaya  S. Hukum  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran  dan  Praktik ,  Cet.  I; Bandung: Rosda karya, 1991.
Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi  Syariat  Islam  dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. Santoso,  Topo. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam Wacana dan Agenda , Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Schacht, Joseph. AnIntroduction To Islamic Law , London: Oxford University Press, 1965.
Sudarsono,  Agus  dan  Agustina  Tri  Wijayanti, Pengantar  Sosiologi ,  Yogyakarta; UNY Press, 2016.
Syariati,  Ali. Tentang  Sosiologi  Islam terj.  Syaifullah  Mahyuddin,  Yogyakarta: Ananda, 1998.
Syaukani,  Imam. Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia  dan Relevansinya  Bagi  Pembangunan  Hukum  Nasional ,  Cet.  I,  Jakarta:  Raja GrafindoPersada, 2006.
Syawqi,  Abdul Haq. Sosiologi Hukum Islam , Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
Yusnto, M. Isman. Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan (Suara  Hizbut  Tahrir  Indonesia ,  dalam  Masykuri  Abdillah,  at.  al., Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Indonesia;  Sebuah  PergulatanYang  Tak Pernah Tuntas , Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.