## KUALITAS PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

## INDAH TRI HANDAYANI
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Email : indahtry.it@gmail.com

## ABSTRACT
Good  governance  developments  in  Indonesia,  further  encouraging  improvements  in  many  areas  of government in Indonesia. One important thing that can be done in the development of good governance is the renewal of the public service. One of the values of good governance is essential to be implemented in the public service is service quality. As with any promotion services provided by the Regional Employment Board of Gunung Mas, good service quality are the expectations of the service users are civil servants who proposed the promotion.
Research, seminars and writings of experts on service delivery promotion of civil servants are good quality  and  havemany.  The  issue  of  promotion  services  qualified  civil  servants  are  still  not  running  as  it shauld.  For  the  research  conducted  at  the  Regional  Employment  Board  Gunung  Mas  is  to  see  how  the quality of service of civil servants promotions given and what are the constraints in service promotion.
The maincore of service delivery promotion of civil servants is the timeliness quality of service, things that  need  to  be  considered  here  related  to  the  waiting  time  and  processing  time,  then  the  accuracy  of service, relating to service reliability and error-free service as well as Ease of Getting Care, associated with a service, a serving officer/administrative staff, support facilities are like computers and others.
Keywords: service, quality, of promotion

## ABSTRAK
Perkembangan Good  governance di  Indonesia,  semakin  mendorong  perbaikan  di  berbagai  bidang pemerintahan di Indonesia. Salah satu  hal  yang  penting  yang bisa  dilakukan dalam pengembangan good governance adalah  pembaharuan  pelayanan  publik.  Salah  satu  nilai  dari good  governance yang  penting untuk dilaksanakan dalam pelayanan publik adalah kualitas pelayanan. Seperti halnya pelayanan kenaikan pangkat  yang  diberikan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas,  kualitas  pelayanan yang  baik  merupakan  harapan  para  pengguna  jasa  pelayanan  yaitu  para  pegawai  negeri  sipil  yang mengusulkan kenaikan pangkatnya.
Penelitian,  seminar  dan  karya    tulisan  dari  para  ahli  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  yang  baik  dan  berkualitas  telah  banyak.  Persoalannya  pelayanan  kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  yang  berkualitas  tersebut  masih  belum  dijalankan  sebagaimana  mestinya. Untuk  itu  penelitian  yang  dilakukan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas  inimelihat bagaimana kualitas pelayanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang diberikan dan apa yang menjadi kendala dalam pelayanan kenaikan pangkat.
Inti  utama  dari  penyelenggaraan  pelayanan  kenaikan  pangkat  pegawai  negeri  sipil  adalah  kualitas dari  Ketepatan  Waktu  Pelayanan,  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  disini  terkait  dengan  waktu  tunggu  dan waktu  proses,  kemudian  Akurasi  Pelayanan,  berkaitan  dengan  reliabilitas  pelayanan  dan  bebas  dari kesalahan  pelayanan  serta  Kemudahan  Mendapatkan  Pelayanan,  berkaitan  dengan  tempat  pelayanan, petugas yang melayani/staf administrasi, fasilitas pendukung seperi komputer dan lain-lain.
Kata kunci : pelayanan, kualitas, kenaikan pangkat

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  pada  pasal  3 disebutkan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara  profesional,  jujur,  adil  dan  merata  dalam penyelenggaraan  tugas  negara,  pemerintah  dan pembangunan.
Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gunung  Massebagai  lembaga  yang  mempunyai tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  mengelola manajemen  kepegawaian,  berusaha  semaksimal mungkin  melaksanakan  tugas  sebagai  pemberi pelayanan  di  bidang  kepegawaian,  seperti pelayanan kenaikan pangkat. Kegiatan pelayanan Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung Masmengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  99  tahun  2000  tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Pelayanan  Kenaikan  Pangkat  Pegawai Negeri Sipil yang diberikan oleh Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas menjadi  menarik  untuk  diteliti,  sebab  pelayanan yang  berkualitas  khususnya  pelayanan  Kenaikan Pangkat  sangatlah  diharapkan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Gunung  Mas,  karena  menyangkut masa  depan  mereka  dalam  hal  mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan gaji.
Fokus penelitian ini diarahkan pada permasalahan  Pelayanan  Kenaikan  Pangkat Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberikan  oleh  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas pada  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Gunung  Mas  khususnya  kepada  Pegawai  Negeri Sipil  Struktural  yang  mengusulkan  kenaikan pangkat pada periode 1 April 2014.
Beranjak  dari  adanya  persoalan  dalam pelayanan  kenaikan  pangkat  pegawai  negeri  sipil oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gunung  Mas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  1)  bagaimana  kualitas pelayanan  kenaikan  pangkat  pegawai  negeri  sipil yang  diberikan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten  Gunung  Mas  ?,  dan  2)  apa  kendala yang dihadapi dalam pelayanan kenaikan pangkat pegawai  negeri  sipil  yang  diberikan  oleh  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas ?.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan, menganalisa dan menginterprestasikan 1) kualitas pelayanan  kenaikan  pangkatpegawai  negeri  sipil yang  diberikan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah Kabupaten  Gunung  Mas,  2)  kendala  yang dihadapi  dalam  pelayanan  kenaikan  pangkat pegawai  negeri  sipil  yang  diberikan  oleh  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah 1) memberikan kontribusi pemikiran dan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten  Gunung  Mas  khususnya  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas dalam  konsep  manajemen  kepegawaian,  2) memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya pada  ilmu  administrasi  publik  terutama  masukan mengenai  konsep  menejemen  kepegawaian dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik (Good Governance) .
KAJIAN PUSTAKA Teori Pelayanan Publik Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Meneg  PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,
memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan Perundang- undangan.
Kemudian  dalam  kualitas  pelayanan,  kata kualitas  memiliki  banyak  definisi  yang  berbeda dan  bervariasi  dari  yang  konvensional  sampai yang lebih strategik.
Goetsch  dan  Davis  (1994,  p.  4)  dalam Tjiptono  (2000  :  4)  membuat  definisi  mengenai kualitas  yang  lebih  luas  cakupannya,  definisi tersebut “Kualitas  merupakan  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

## Indikator Kualitas Pelayanan Publik
Menurut  Gaspersz  (1997)  dalam  Sutopo (2009  :  31),  menyatakan  bahwa  ada  beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu :
1. Ketepatan  waktu  pelayanan,  hal-hal  yang perlu diperhatikan disini terkait dengan waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari
kesalahan pelayanan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam
memberikan pelayanan, terutama bagi
mereka  yang  berinteraksi  dengan  pelanggan eksternal  seperti  operator  telepon,  petugas
keamanan (Satpam), pengemudi, staf administrasi,  kasir,  petugas  penerima  tamu, perawat dan lain-lain;
4. Tanggungjawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari pelanggan eksternal;
5. Kelengkapan,  berkaitan  dengan  lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung;
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan,
berkaitan dengan tempat, banyaknya petugas  yang  melayani,  seperti  kasir,  staf administrasi, fasilits pendukung seperti komputer  untuk  memproses  data  dan  lain- lain ;
7. Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti lingkungan,  kebersihan  ruang  tunggu,  ruang tcempat  pelayanan,  tempat  parkir  dan ketersediaan informasi.
Faktor-faktor Pelayanan Publik Dalam  menemukan  faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan  publik khususnya pelayanan  kenaikan  pangkat  pegawai  negeri sipiloleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gunung  Mas,  penulis  mencoba  mengacu  pada beberapa  kerangka  teori  dan  model  yang dikembangkan  oleh  beberapa  ahli.    Dengan mengacu  pada  kerangka  teori  yang  digunakan para  ahli    pada  penelitian  pelayanan  publik. Diharapkan kerangka teori tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi  dalam  pelayanan  kenaikan  pangkat pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas, walaupun dalam pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kenyataan dilapangan ( actionable causes ).
Menurut  Albrecht  dan  Zemke  (1990  :  41) dalam  Dwiyanto  (2005  :  146),  kualitas  pelayanan publik  yang  diberikan  oleh  birokrasi  akan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  tingkat kompetensi  aparat,  kualitas  peralatan  yang digunakan  untuk  memproses  pelayanan,  dan budaya birokrasi.

## Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan atasUndang-undang  Nomor  8  Tahun  1974 Tentang
Pokok-pokok
Kepegawaianyang dimaksud  dengan  Pegawai  Negeri  adalah  setiap warga  negara  Republik  Indonesia  yang  telah memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau  diserahi  tugas negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Sistem Kenaikan Pangkat
Dalam  rangka  meningkatkan  pelaksanaan pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil  atas  dasar sistem  prestasi  kerja  dan  sistem  karir  yang  dititik beratkan  pada  sistem  prestasi  kerja,  maka Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memenuhi  syarat dapat  dinaikkan  pangkatnya.  Kenaikan  pangkat adalah  penghargaan  yang  diberikan  terhadap prestasi  kerja  dan  pengabdian  PNS  terhadap negara.

## Kerangka Fikir
Kerangka  pikir  dalam  penelitian  ini  akan menjelaskan
mengenai dimensi-dimensi dalamkualitas pelayanan kenaikan pangkat pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas,  yaitu  berupa Ketepatan  waktu  dalam  pemberian  pelayanan baik  itu  berupa  waktu  pengusulan,  proses  dan
penyelesaian,  Akurasi  dari  pelayanan  kenaikan pangkat  berkaitan  dengan  reliabilitas  pelayanan dan bebas dari kesalahan pelayanan, Kemudahan mendapatkan  pelayanan,  baik  berupa  tempat pelayanan, petugas yang melayani/staf administrasi, fasilitas pendukung seperti komputer dan  lain-lain.  Kemudian  kendala-kendala  yang dapat  menghambat  dalam  pelayanan  kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas.

## METODOLOGI
Guna  menjawab  dan  mencari  pemecahan permasalahan  maka  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian deskriptif dengan  pendekatan kualitatif (Kirk  dan  Miller dalam Moleong, 1998 : 3).
Penelitian ini mengambil lokasi pada Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas. Sumber  data  diperoleh  melalui  informan,  semua kegiatan/aktifitas  dan  dokumen  yang  terkait dengan  permasalahan  yang  akan  dikaji  dibagi dalam  dua  golongan  yaitu  data  primer  (Harbani Pasolong,  2012  :  107)  dan  data  sekunder (Harbani Pasolong, 2012 : 108). Teknik pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara dan dokumentasi.
Karena  data  dalam  penelitian  kualitatif banyak  menggunakan  kata-kata,  maka  analisis data  dilakukan  melalui  langkah-langkah  seperti yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman (1994  :  21)  yakni,  reduksi  data,  display  data  dan verifikasi.
Pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara 1) meningkatkan ketekunan,  yaitu  melakukan  pengamatan  secara lebih  cermat  dan  berkesinambungan.  Dengan
cara  tersebut  maka  kepastian  data  dan  urutan peristiwa  akan  direkam  secara  pasti  dan sistematis,  2) member  check (pengecekan anggota), yaitu pengujian kredibilitas data dengan member check , yaitu melakukan diskusi atas hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan  data.  Melalui  diskusi  ini  para narasumber ada yang menyanggah tetapi setelah dijelaskan  akhirnya  mau  memahami,  selain  itu para narasumber ada yang berinisiatif menambahkan  data  walaupun  ada  pula  yang menghendaki beberapa data dihilangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS yang

## Diberikan oleh BKD Kabupaten Gunung Mas

## 1. Ketepatan Waktu
Salah  satu  variabel  dalam  memperoleh kualitas  pelayanan  yang  baik  maka  yang  perlu untuk  diperhatikan  adalah  ketepatan  waktu pelayanan  yang  berkaitan  dengan  waktu  tunggu dan  proses.  Semakin  cepat  dan  tepat  waktu dalam  proses  pelayanan,  maka  akan  membuat pengguna jasa semakin puas.
Pelaksanaan  pelayanan  kenaikan  pangkat pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas  yang  sangat diharapkan oleh pegawai negeri sipil
selakupengguna jasa pelayanan kenaikan pangkat  yaitu  pada  aspek  penggunaan  waktu penyelesaian  yang  cepat.  Dengan  semakin  cepat pelayanan yang diberikan, maka tingkat kepuasan sebagai pengguna jasa akan tinggi.

## 2. Akurasi Pelayanan
Variabel berikutnya adalah akurasi pelayanan  yang  berkaitan  dengan  reliabilitas pelayanan dan apakah pelayanan  tersebut bebas dari kesalahan.
Kesalahan dalam kenaikan pangkat pegawai  negeri  sipil  ini  dapat  terjadi  karena kurang  telitinya  pengguna  jasa/pegawai  yang mengusulkan kenaikan pangkat dalam melengkapi  berkasnya  ataupun  ketidak  telitian petugas pelayanan kenaikan pangkat.

## 3. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan
Variabel kemudahan mendapatkan pelayanan  yang  berkaitan  dengan  banyaknya outlet/tempat pelayanan,
petugas yang melayani/staf  administrasi,  fasilitas  pendukung seperti komputer dan lain-lain.
Fasilitas  yang  diberikan  BKD  Kab.  Gunung Mas  khususnya  pada  Sub  Bidang  Mutasi, Pemberhentian  dan  Pensiun  dalam  pelayanan kenaikan  pangkat  pegawai  negeri  sipil,  seperti  : Komputer  PC  2  Unit,  Laptop  1  Unit,  papan informasi, leflet.

## Kendala dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS oleh BKD Kabupaten Gunung Mas
Pelayanan  kenaikan  pangkat  Pegawai Negeri  Sipil  oleh  Badan  Kepegawian  Daerah Kabupaten  Gunung  Mas  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  tentu  tidak  gampang,  ada berbagai  kendala  yang  terjadi  baik  segi  teknis pelayanan dan lain sebagainya.
Kendala-kendala  yang  kami  alami  tersebut seperti,  kelengkapan  berkas  usulan  kenaikan pangkat  yang  diajukan  oleh  pegawai  negeri  sipil, pada  berkas  usulan  masih  sering  tidak  lengkap padahal Berkas usulan kenaikan pangkat pegawai
negeri  sipil  merupakan  dokumen-dokumen  yang sudah  ditetapkan  dalam  persyaratan  kenaikan pangkat,  kedua  dalam  proses  penyelesaian  yang masih  adanya  ketidak  telitian  petugas  kami sehingga  Surat  Keputusan  kenaikan  pangkat akan  menjadi  tidak  efektif  apabila  dalam penerbitannya antara data kepegawaian pengguna jasa dengan Surat Keputusan kenaikan pangkat  tidak  sesuai,  ketiga  dalam  usulan kenaikan  pangkat  yang  diajukan  oleh  pegawai negeri  sipil  sering  tidak  sesuai  dengan  jadwal yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas.

## Pembahasan
Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS yang Diberikan oleh BKD Kabupaten Gunung Mas

## 1. Ketepatan Waktu Pelayanan
Menurut  pendapat  Gaspersz  (1997)  dalam Sutopo  (2009  :  31)  bahwa  dimensi  yang  harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan  yaitu ketepatan  waktu pelayanan  yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
Dalam pelayanan kenaikan pangkat pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas,  bahwa  harapan pengguna  jasa  yaitu  Pegawai  Negeri  Sipil khususnya  struktural  yang  naik  pangkat  pada periode  1  April  2013  tidak  semuanya  terpenuhi dalam  hal  ketepatan  waktu    dalam  proses penyelesaian  Surat  Keputusan  kenaikan  pangkat karena  keterlambatan  pada  proses  penyelesaian SK kenaikan pangkat
yang akhirnya menyebabkan proses lainnya seperti penyesuaian gaji menjadi terlambat yang akhirnya menimbulkan  ketidakpuasan  dari  pegawai  negeri sipil yang dilayani.

## 2. Akurasi Pelayanan
Kualitas dari suatu pelayanan akan dikatakan  baik  apabila  dari  sisi  reliabilitasnya yang  bagus  serta  tidak  adanya  kesalahan. Adanya  kesalahan  dalam  penyelesaian  Surat Keputusan  yang  diterbitkan  seperti  pada  nama, bulan  dan  tempat  tanggal  lahir  serta  ketidak telitian  pada  pemeriksaan  kelengkapan  berkas usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, hal ini  dapat  membuat  pelayanan  menjadi  tidak  baik karena  akan  menimbulkan  keragu-raguan  dari pengguna jasa pelayanan dalam aspek pelayanan bebas dari kesalahan.
Hal  ini  relevan  dengan  pendapat  Gaspersz (1997) dalam Sutopo (2009:31) yang menyatakan bahwa  akurasi  pelayanan  seperti  reliabilitas pelayanan  dan  bebas  dari  kesalahan  pelayanan akan berpengaruh terhadap kualitas dari pelayanan.
3. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan
Bahwa kemudahan mendapatkan pelayanan  dalam  pengajuan  usul  kenaikan pangkat  sudah  bisa  dikatakan  baik  dengan jelasnya  tempat  ruang  pelayanan  yang  diberikan dan  adanya  petugas  pelayanan  yang  tanggap dalam menerima usul kenaikan pangkat, tercukupinya fasilitas pendukung seperti komputer untuk memproses data, adanya fasilitas pendukung  lain  dalam  meningkatkan  pelayanan seperti  adanya  leflet  sebagai  sarana  informasi kenaikan  pangkat  selain  informasi  persyaratan kenaikan  pangkat  pada  papan  informasi  serta adanya contact person sebagai upaya memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  jasa dalam  mendapatkan  informasi  kenaikan  pangkat. Hal  ini  relevan  dengan  pendapat  Gaspersz(1997) dalam  Sutopo  (2009  :  31)  yang  menyatakan
bahwa aspek kemudahan mendapatkan pelayanan  juga  menentukan  kualitas  pelayanan yang  diberikan  kepada  pengguna  jasa  pelayanan yang  berkaitan  dengan  tempat  pelayanan, banyaknya  petugas  yang  melayani,  seperti  kasir, staf  administrasi,  fasilitas  pendukung  seperti komputer untuk memproses data dan lain-lain.

## Kendala  dalam  Pelayanan  Kenaikan  Pangkat PNS oleh BKD Kabupaten Gunung Mas
Kendala dalam pelayanan kenaikan pangkat  pegawai  negeri  sipil  oleh  Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas seperti  yang  telah  diuraikan  pada  hasil  penelitian merupakan  masalah-masalah  yang  perlu  untuk ditangani  karena  apa  yang  menjadi  kendala dalam  suatu  pelayanan  akan  mempengaruhi kualitas dari pelayanan tersebut.
Dalam penyelenggaraan pelayanan tentunya  ada  banyak  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhinya  sehingga  pelayanan  menjadi buruk  ataupun  dapat  dikatakan  tidak  berkualitas, seperti  yang  disebutkan  dalam  Surat  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  (Kep Menpan)  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pelayanan kenaikan pangkat Pegawai Negeri  Sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas diselenggarakan  melalui  tahapan.  Tahapan dimaksud  seperti,  Prosedur  Pelayanan  dan Proses Pelayanan.
a.  Prosedur  pelayanan  kenaikan  pangkat pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  99  tahun  2000  tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
b.  Proses  pelayanan  kenaikan  pangkat
pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung
Mas telah sesuai dengan
Lampiran  I    Keputusan    Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  12  Tahun
2002 tanggal 17  Juni  2002  tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  diubah Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2002.
2. Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri  Sipil  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas  secara umum  baik,  hanya  masih  belum  optimal,  hal ini  terlihat  pada  aspek  Ketepatan Waktu dan Akurasi Pelayanan.
3. Pelayanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang diberikan oleh Badan
Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gunung Mas  terdapat  kendala  yang  menyebabkan tidak baiknya pelayanan yang diberikan.

## Saran
1. Lebih meningkatkan lagi rasa tanggungjawab dan  konsisten  dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan  fungsi,  meningkatkan  ketelitian dalam  bekerja,  dengan  demikian  kesalahan dalam  pelayanan  dapat  diminimalisir  bahkan tidak  ada  kesalahan  lagi  dalam  pelayanan kenaikan pangkat.
2. Agar  memudahkan  dalam  pengajuan  berkas usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang  diberikan  oleh  Badan  Kepegawian Daerah Kabupaten Gunung Mas maka dapat menambah lagi loket serta petugas penerima berkas  usul  kenaikan  pangkat  serta  dapat melakukan roling ruangan dengan ruang lain yang  lebih  luas  sehingga  lebih  memberikan kenyamanan  lagi  kepada  pengguna  jasa dalam pelayanan.
3. Meningkatkan  kegiatan  sosialisasi  yang dapat  dilakukan  secara  bertahap  pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat
kelurahan  guna  memberikan  penjelasanan dalam  pengajuan  usul  kenaikan  pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Azkar,  Nurul,  dkk,  2010,  Pedoman  Penulisan Tesis, Pustaka Banua, Banjarmasin
Bratakusumah,  Supriady  Deddy  dan  Solihin Dadang,  2004,  Otonomi  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2005, Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan  Publik,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwiyanto,  Agus,  2006, Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan  Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 2012, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan  Bupati  Gunung  Mas  Nomor  28  Tahun 2008  tentang  Tugas  Pokok  dan  Fungsi Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Gunung Mas.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat, Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas, Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gunung  Mas,  Kuala Kurun.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat Daerah, Kencana, Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Sutopo,  1999,  Pelayanan  Prima,  Lembaga Administrasi  Negara  Republik  Indonesi, Jakarta.
Sutopo,  Suryanto  Adi,  2009,  Pelayanan  Prima, Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesi, Jakarta.
Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, 2000, Total Quality Management , Andi Offset, Yogyakarta. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang
Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian.
Undang-Undang  Otonomi  Daerah  1999  (UU  No. 22  Tahun  1999,  UU  No.  25  Tahun  1999 dan  UU  No.  28  Tahun  1999),  Kuraiko
Pratama, Bandung.
Wahyu.  H.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif, Banjarmasin.
Wajidi.  2009,  10  Juni.  Korupsi  dalam  Sektor Pelayanan  Publik,  Bubuhan  banjar  (online) halaman 20. Tersedia : bubuhan banjar.wordpress.com (5 Juni 2013).