Muhammadiyah Law Review  5 (2), Juli 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## ANALISIS YURIDIS PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA DIMUKA UMUM
Nur Alizzah, Gunadi

## Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK
Kejahatan  merupakan  jenis  tindakan  yang  dilakukan  secara  verbal  maupun non  verbal  yang tindakan  akibatnya  dirasakan  secara  langsung  atau  dirasakan  secara  nyata  oleh  korban,  seperti kejahatan asusila, cyber bullying dan kejahtan kejahatan lainnya  yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana       maupun Undang-Uundang ITE Tahun 2008. Kejahatan sendiri bersifat  flesksibel, jenis jenis dan  modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pada masyarakat seiring berjalannya waktu. Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku criminal dapat dilakukan  oleh  siapapun,  gender  apapun  dan  umur  berapapun.  Kejahatan  asusila  merupakan jenis kejahatan yang mudah dilakukan, sebab kejahatan ini bisa dilakukan dimana saja, bahkan ditempat  ramai  sekalipun.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  yuridis empiris,  yakni  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Kata Kunci: Kejahatan, Asusila, Payudara .

## 1. PENDAHULUAN
Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku criminal dapat dilakukan oleh siapapun, gender apapun dan umur berapapun. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh pelaku kejahatan, namun ada juga kejahatan yang dilaukan secara tidak sengaja. Perkembangan  hukum  pidana  di  Indonesia, terutama  Undang-undang Pidana Khusus atau perundang undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan system dua jalur, dalam pelaksanaannya berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. 1
*Coresponding author.
E-mail address : dauri170996@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni,1986,Bandung. Hal 67

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi
Tujuan  pemidanaan  sebenarnya  bukan  merupakan  pemikiran  baru,  melainkan  telah mendapat  pengaruh  dari  pemikir  atau  para  penulis  sebelumnya,  yaitu  tentang  dasar pembenaran  dari  suatu  pemidanaan.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  hukum  pidana yakni dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atas nestapa atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Membuat orang prang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan yang lain. 2
Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undangundang hukum  pidana  sebagai  kejahatan atau  tindak  pidana.  suatu  tindakan  atau  tindak  pidana mengingat  tempat,  waktu,  kepentingan  dan  kebijaksanaan  golongan  yang  berkuasa  dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu. 3
Pada  zaman  ini,  kejahatan  pada  masyarakat  tidak  hanya  dilaukan  oleh  orang  dewasa saja  tetapi  juga  bisa  dilaukan  oleh  orang  yang  masih  remaja  atau dibawah umur sekalipun. Dari  sekian  banyak  kejahatan  yang  dilakukan,  salah  satu  kejahatannya  adalah  kejahatan asusila,  seperti :  pemerkosaan,  catcalling,  perbuatan cabul  di  depan  umum,  dan pembegalan payudara  yang  telah  lama  marak  terjadi.  Delik  kesusilaan  ini  diatur  mulai  dari  Pasal  281 sampai  pasal  301  KUHP  tentang  kejahatan  dalam  kesusilaan.  Hal  ini  harusnya  menjadi perhatian lebih untuk kita sebagai masyarakatan dan aparat penegak hukum, karena kejahatan asusila semakin mudah dan marak ditemui.
Dalam  KUHP  sendiri  tidak  ditemui  pengertian  jelas  mengenai  apa  itu  kejahatan asusila, tetapi dalam aturan pidana  KUHP  mengenai kejahatan kesusilaan diatur  dalam pasal 282  ayat  (1)  KUHP.  Masyarakat  secara  umum  menilai kejahatan asusila  merupakan  bentuk penyimpangan  atau  kejahatan  ,  karena  bertentangan  dengan  hukum dan  norma  norma  yang hidup di masyarakat. Dikalangan masyarakat sendiri asusila masih dianggap sebagai hal yang tabu,  hal  iniyang  menyebabkan  kesenjangan  Antara  hukum  dan  prilaku  ang  tumbuh  di masyarakat,  sehingga  kebannyakan  dari  mereka  merasa  malu  untuk  speak  up  tentang
2 Gunadi, Oci Senjaya, Penologi dan Pemasyarakatan ,PT. Adhi Sarana Nusantara, Jakarta 2018
3 Moh.  Anwar, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Asusila ,Universitas  Wiraraja Sumenep,2021

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM
Nur Alizzah, Gunadi
pelecehan seksual, karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seksualitas adalah aib  yang harus  ditutup-tutupi.  Hal  ini  yang  menjadikan  maraknya  kejahatan  asusila,dimana pelaku  tida  menyadari  bahwa  perilaku  yang  mereka  lakukan  merupakan  sebuah  kejahatan yang dapat membuatnya bia berurusan dengan hukum, bahkan pelaku tidak menyadari bahwa kegiatan  yang  ia  lakukan  adalah  melanggar  hukum  walaupun  sudah  berlakunya  asas  fiksi hukum dan pelaku beranggapan bahwa mereka akan aman saat melakukan kejahatan asusila, karena korban pun akan malu mengakui atas apa yang ia terima, padahal inilah yang  disebut kejahatan asusila yang seharusnya kita berantas melalui aduan aduan yang kita lapor kepada pihak yang berwajib, karena asusila ini termasuk dalam delik aduan.
Masalah kejahatan kesusilaan ini penting untuk diteliti, mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku itu sendiri. Dimana bahwa korban asusila biasanya  menghadapi  beban  mental  yang  sangat  berat,  rasa  malu  yang  tidak  terlupakan  dan trauma  psikis  terhadap  apa  yang  diterimanya.  Terlebih  jika  korban  masih  dibawah  umur, dapat  dikatakan  bahwa  kejahatan  kesusilaan  itu  dapat  menghancurkan  masadepannya. Pentingnya pembinaan mental dan spritual  bagi  korban maupun  pelaku,  mereka seharusnya diberikan  bekal  dan  ketangguhan  mental  demi  kelangsungan  hidup    kedepannya.  Terlebih pada  korban  yang  ditakutkan  akan  timbul  rasa  dendam  atas  hal  yang  telah  ia  terima.  Ini menjadi  rantai  kejahatan  asusila  yang  terus  berputar  dan  meningkat.  Dengan  demikian perlunya  langkah  –langkah  untuk  mencegah  mereka  melakukan  perbuatan  jahat  ataupun memberikan pembinaan  bagi mereka yang telah teranjur melakukannya.
Terlebih  hukum  dinegara  ini  yang  terkesan  belum  responsive  mengenai  hal-hal  yang menyangkut  tentang  gender  dan  seksualitas  yang  dewasa  ini  marak  diperbincangkan  di Indonesia, begitupun dengan macam kejahatan yang terjadi. Seharusnya hukum di negeri ini harus  lebih  responsive,  yakni  hukum  sebagai  suatu  sarana  respon  terhadap  ketentuan- ketentuan  sosial  dan  banyaknya  aspirasi  masyarakat  dalam  berbagai  lapangan  hidup  timbul keinginan  untuk  mmencapai  hukum  responsif  yang  bersifat  terbuka  terhadap  perunahan- perubahan  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengabdi  kepada  usaha  meringankan  beban kehidupan  sosial  dan  mencapai  sasaran-sasaran  kebijakan  sosial  seperti,  kebijakan  sosial, emansipasi  kelompok-kelompok  sosial  yang  dikesampingkan  dan  ditelantarkan  serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. 4
4 Dr. Hartanto, SH.,MH., Margo Hadi Pura,SH.,MH., Holy  One Singadimedja, SH.,MH. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ,Cakrawala Cendekia, Bekasi 2017

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi
Menurut  ketentuan  Pasal  281  KUHP,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  di  muka  orang  lain  yang  ada  di  situ  bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

## 2. METODE
Adapun  jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  oleh  penulis  yaitu  jenis  penelitian hukum  yuridis  empiris.  Empiris  disini  berarti  nyata,  dengan  demikian  pendekatan  empiris dimaksudkan  sebagai  mendekati  langsung  permasalahan  yang  diteliti  dengan  sifat  hukum yang  nyata  dan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat,  yakni  penelitian  hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Dan  menurut  Soerjono Soekanto pedekatan penelitian normative adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang biasanya  mencakup  disiplin  analitis  dan  disiplin  prespektif.  Penelitian  hukum  empiris memiliki  kecenderungan  dalam  memandang  hukum  sebagai  disiplin  prespektif,  yang  mana hanya memandang hukum dari segi pandang norma norma nya saja. 5

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) ANALISIS  TINDAKAN  ASUSILA  DITINJAU  DARI  KITAB  UNDANG  UNDANG HUKUM PIDANA
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana  yang  bersifat universal,  karena  hamper  semua  Negara  di  dunia  ini  mengenalnya  dan  mengaturnya  dalam ketentuan  negaranya  masing  masing,  hanya  saja  terdapat  perbedaan  dalam  ketentuan  dan kriteria  konsep  nilai  kesusilaannya.  Pada  dasarnya  nilai  kesusilaan  dipengaruhi  oleh pandangan, nilai nilai sosial dan norma agama yang berlalu didalam masyarakat tersebut.
Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari kejahatan dari  segi  sosial.  Kriminologi  disebut  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  manusia  dalam pertentangannya  dengan  norma-norma  sosial  tertentu,  sehingga  kriminologi  juga  disebut sebagai  sosiologi  penjahat.  Kriminologi  berusaha  untuk  memperoleh  pengetahuan  dan
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, “Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat”, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM
Nur Alizzah, Gunadi
pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. 6
Obyek  kriminologi  adalah  orang  dalam  pertentangan  dengan  norma-norma  sosial, sedangkan  obyek  hukum  pidana  adalah  pelanggaran  ketertiban  hukum  sehingga  dengan sendirinya  menimbulkan  juga  perbedaan  pengertian  “kejahatan”  menurut  kriminologi  dan menurut  hukum  pidana.  Karena  kriminologi  sebagai  suatu  ilmu  yang  berdiri  sendiri disamping  hukum  pidana,  maka  mempunyai  definisi  sendiri  tentang  apa  yang  disebut kejahatan.  Kejahatan  menurut  kriminologi  adalah  tindakan  manusia  dalam  pertentangannya dengan  beberapa  norma  yang  ditentukan  oleh  masyarakat  di  tengah  manusia  itu  hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. 7
Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. 8
Dalam kasus ini ada beberapa unsur yang memicu terjadinya kasus diatas :
a) Unsur Tindak Pidana Kesusilaan
Dalam  Pasal  281  KUHP  disebutkan  bahwa  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya tiga ratus rupiah:
1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan terbuka melanggar kesusilaan
2) Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  didepan  orang  lain  yang  ada  disitu  bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.
Maka yang menjadi unsur kesusilaan adalah :
a) Barang siapa
b) Dengan sengaja
c) Melanggar kesusilaan
d) Dimuka umum
Unsur  barang  siapa  meliputi  juga  seorang  pria  yang  telah  menikah  maupun  yang  belum menikah. Seorang wanita yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Unsur dengan
6 Sahetapy, 1982 , Parados Kriminologi , Rajawali, Jakarta, hlm. 82.
7 Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Universitas, Jakarta, hlm. 135.
8 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP , Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi
sengaja  berarti  melakukan  perbuatan  yang  menentang  dengan  kesusilaan  dan  dilakukan secara sadar.
Kejahatan  kesusilaan  dalam  KUHP  secara  khusus  telah  diatur  terdiri  dari  20  ketentuan hukum  pidana.  Pembahasan  bentuk  kejahatan  asusila  akan  lebih  ditekankan  pada  masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami masyarakat Indonesia.  Tiap bentuk kejahatan  kesusilaan  akan  digolongkan  dalam  bentuk  tindakan  yang  sama  untuk mempermudah kegiatan analisis hukum, yakni :
a. Tindakan menampilkan materi asusila didepan umum
Kegiatan  yang  dimaksud  adalah  menampilkan  materi  asusila  didepan  umum,  maksudnya seseorang  telah  mengetahui  isi  materi  yang  akan  ditampilkan  berisi  asusila  atau  melanggar kesusilaan masyarakat agar orang lain mengetahui hal ini.
b. Tindakan overspel
Pasal  284  KUHP  dalam  hal  ini  hanya  memberikan  rumusan  tindak  pidana  bagi  seorang yang  telah  menikah  dan  bersetubuh  dengan  orang  lain  yang  bukan  pasangannya.  Moeljatno menyebut  perbuatan ini dengan tindakan „zina‟,  padahal  pemahaman terhadap istilah „zina‟ sendiri cukup luas jika ditafsirkan menurut bidang sosiologi maupun pandangan agama 9
Penerapan  pasal  284  KUHP  secara  tepat  berawal  dari  pemahaman  tetang  tindakan  apa yang  dilanggar  dan  siapa  yang  dimaksudkan  dalam  ketentuan  hukum  pidana  tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 pada tindakan pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum.
c. Tindakan pencabulan
Tindakan  ini  sebagaimana  bentuk  kejahatan  asusila  yang  lainnya  telah  mendapatkan pengaturan dalam pasal 289-296 KUHP, untuk pengaturan tindakan pidanapencabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan asusila lain.

## b). FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN ASUSILA
Teori-teori kriminologi  yang bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana  kepribadian  seseorang  berinteraksi  dengan  keadaan  lingkungan  sehingga menghasilkan  tingkah  laku  delinkuen.  Sedangkan  pendekatan  sosiologis  pada  dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bilamana kita bandingkan sistem sosial yang satu
9 Moeljatno, Rineka Cipta , Asas-asa Hukum Pidana , Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi
dengan  yang  lain,  maka  bagaimanakah  dapat  diterangkan  perbedaan  yang  ada  mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem-sistem sosial tersebut. 10
Faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  pelecehan  seksual  terhadap  perempuan  dewasa yaitu  dimana  mayoritas  perempuan  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  cenderung menutup diri atau tidak berani melaporkan kepada pihak P2TP2A ataupun pihak kepolisian, itu  dikarenakan  tindakan  pelecehan  seksual  dianggap  sebuah  hal  yang  memalukan  bagi korban.  Hal  itulah  yang  membuat  pelaku  pelecehan  seksual  diluar  sana  menjadi  tidak terkendali  dan  di  yakini  menjadi  faktor  meningkatnya  kejahatan  pelecehan  seksual.  Selain faktor malu yang telah dibahas sebelumnya, selanjutnya adalah adanya faktor bahwa korban pelecehan  seksual  sulit  mengidentifikasi  pelaku  pelecehan  seksual,  karena  dari  beberapa kasus  korban  merasa  dilecehkan  tetapi  pelaku  melakukannya  dengan  cara  sembunyi- sembunyi,  tidak  terlihat  secara  jelas  ciri-cirinya  oleh  korban.Faktor  lain  adalah,  belum  ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual secara  khusus  atau  konsentrasi  mengatur  masalah  pelecehan  seksual  itu  sendiri.  Didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pelecehan  seksual  kerap  disandingkan dengan  kejahatan  kesusilaan  atau  kejahatan  yang  melanggar  kesopanan.  Didalam  pasal  281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejahatan kesusilaaan dengan unsur “sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan” dan unsur “sengaja di depan orang lain  bertentangan  dengan  kehendaknya”.  Disana  tidak  dijelaskan  secara  jelas  mengenai bentuk-bentuk  dari  pelecehan  seksual,  dimana  pelecehan  seksual  terbagi  menjadi  dua  yaitu verbal  dan  non  verbal.  Pelecehan  seksual  secara  verbal  yaitu  seperti  ungkapan  yang menggoda  secara  seksual  atau  ungkapan  sexist  atau  perkataan  yang  mengarah  pada  sesuatu yang  berkaitan  dengan  seksual.  Sedangkan  pelecehan  dalam  bentuk  non  verbal  adalah kebalikan  dari  bentuk  pelecehan  seksual  secara  verbal  dimana  hal  yang  dilakukan  adalah lebih  menggunakan  tindakan  yang  tidak  bersentuhan  langsung  maupun  bersentuhan  secara langsung,  misalnya  memperlihatkan  alat  kelamin  kepada  lawan  jenis  baik  secara  personal maupun  dimuka  umum,  selai  itu  perlakuan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  lainnya  seperti merababagian tubuh orang lain, menggesekkan alat kelamin ke orang lain dan bahkan sampai kepada  tindakan  perkosaan  atau  pemaksaan  untuk  melakukan  perbuatan  seksual.  Selain  itu didalam  pasal  281  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pun  tidak  mengatur  secara  jelas mengenai ciri-ciri atau yang dapat di kategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan pelecehan
10 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 09

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi
seksual,  hal  tersebutlah  yang  membuat  sulitnya  untuk  mengungkap  mengenai  kejahatan pelecehan seksual

## 4. PENUTUP
Faktor  terjadinya  pelecehan  seksual  sebagian  kecilnya  yaitu  karena  masih  adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apayang ia perbuat termasuk tindak kejahatan, karena yang  dilakukan  adalah  hal  sepele,  seperti  bersiul,  ungkapan  sexist,  ajakan  untuk  berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya.
Faktor  lainnya  karena  pelaku  tidak  bisa  mengontrol  hawa  nafsu  mereka,  sehingga pelaku  kerap  melakukannya  di  tempat  umum  seperti  angkutan  kota,  tempat  sarana pendidikan (perguruan tinggi), kamar kost, dan di tempat kerja.
Selain  itu,  ada  juga  faktor  lain  yang  ditemukan  dimana  sebagian  besar  perempuan yang menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual, hal itulah yang membuat kejahatan pelecehan seksual masih sering terjadi karena pelaku tidak di proses secara hukum sehingga tidak jera untuk melakukannya kembali.

## Daftar Pusataka
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni,1986,Bandung. Hal 67
Gunadi, Oci Senjaya, Penologi dan Pemasyarakatan ,PT. Adhi Sarana Nusantara, Jakarta 2018
Moh.  Anwar, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Asusila ,Universitas Wiraraja Sumenep,2021
Dr. Hartanto, SH.,MH., Margo Hadi Pura,SH.,MH., Holy One Singadimedja, SH.,MH.
Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ,Cakrawala Cendekia, Bekasi 2017
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat”,
RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001
Sahetapy, 1982 , Parados Kriminologi , Rajawali, Jakarta, hlm. 82.
Utrecht, 1958, Hukum Pidana I, Universitas, Jakarta, hlm. 135.
M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP , Remadja Karya, Bandung, 1986,Hal.170
Moeljatno, Rineka Cipta , Asas-asa Hukum Pidana , Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 09

## ANALISIS  YURIDIS  PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA  DIMUKA UMUM Nur Alizzah, Gunadi