## PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE  DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA KORUPSI
Arfiani 1 , Syofirman Syofyan 2* , Sucy Delyarahmi 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia Email: 1 arfiani@law.unand.ac.id , 2 syofirmansofyan@law.unand.ac.id ,
3 sucydelyarahmi@law.unand.ac.id
*Corresponding Author: Syofirman Syofyan 2
Abstract: Corruption is an extraordinary crime that requires special attention in Indonesia. Corruption  is  not  solely  detrimental  to  wealth  and  finance  of  the  state  nevertheless,  it  also eliminates the legitimacy of law enforcement by destroying people’s trust in the law. In order to eradicate corruption, the battle would not run smoothly if there are parties who always try to  harm  and  slow  down  the  law  enforcement  process,  which  is  known  as  obstruction  of justice.  However,  in  its  arrangements,  obstruction  of  justice  still  has  a  problem.  Whereas, article 21 the act number 31of 1999 concerning eradication of corruption as amended by Act number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption crime. Furthermore, referred to as  UU  PTPK  which  regulates  obstruction  of  justice  creates  confusion  in  understanding  the intent  of  this  offence.  Especially,  in  the  phrase  “intentionally  preventing,  hindering,  or thwarting  directly  or  indirectly”.  Therefore,  it  is  necessary  to  know  the  existence  of obstruction  of  justice  act  in  corruption  cases  based  on  the  UU  PTPK  on  how  criminal  law enforcement  and  the  obstacles  faced  in  acting  against  the  obstruction  of  justice.  This research  method  used  normative  descriptive.  The  result  of  the  analysis  shows  that  the existence of arrangements obstruction of justice needs to be reorganized that can determine whether  an  act  is  deemed  deliberate  to  obstruct  the  legal  process  based  on  predetermined parameters.  The  researcher  suggests  a  revision  on  UU  PTPK  to  strengthening  synergy between law enforcement agencies, use the existing laws related to corruption, increasing the professionalism of law enforcement officials, and increasing public awareness. This effort is important as a future approach against corruption.
Keywords: Corruption, Law Enforcement, Obstruction of Justice
Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan  legitimasi  penegakan  hukum  dengan  menghancurkan  kepercayaan masyarakat  terhadap hukum.  Tentu  dalam  upaya pemberantasan korupsi  tersebut  tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum  berupa  menghalangi  dan  merintangi  proses  penegakan  hukum  atau  dikenal  dengan istilah Obstruction  of  Justice .  Namun  dalam  pengaturannya, Obstruction  of  Justice masih menyisakan  masalah.  Dimana,  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU
PTPK)  yang  mengatur Obstruction  of  Justice memunculkan  kerancuan  dalam  memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara  langsung  atau  tidak  langsung”.  Menjawab  persoalan  tersebut,  maka  perlu  diketahui bagaimana eksistensi pengaturan Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan  UU  PTPK  dan  bagaimana  pula  penegakan  hukum  dan  kendala  yang  dihadapi untuk  menindak Obstruction  of  Justice tersebut.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa eksistensi  pengaturan Obstruction  of  Justice perlu  ditata  ulang  sehingga  dapat  ditentukan apakah  suatu  perbuatan  tersebut  dianggap  sengaja  untuk  menghalangi  proses  hukum berdasarkan parameteter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait  korupsi  yang  ada,  meningkatkan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum,  dan meningkatkan  kesadaran  publik.  Upaya  ini  penting  dilakukan  sebagai  pendekatan  di  masa depan dalam melawan korupsi.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Delik Obstruction of Justice , Korupsi

## PENDAHULUAN
Hukum  kini  tidak  lagi  menjadi  panglima  di  negara  ini.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari fenomena  sosial  yang  dinamakan  korupsi  yang  sudah  semakin  merajalela  dan  dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan  negara,  tapi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa. 1
Secara Etimologis,  Fockema Andreae sebagaimana dikutip  Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu coruption atau corruptus. 2 Dalam bahasa Indonesia  sendiri  istilah  korupsi  telah  diterima  sebagai  kosakata  resmi  sebagaimana  yang disimpulkan  oleh  Poerwadarmita  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia:  Korupsi  ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. 3
Dalam  sejarah  kehidupan  hukum  pidana  Indonesia,  istilah  korupsi  pertama  kali digunakan  di  dalam  Peraturan  Penguasa  Militer  Nomor  Prt/PM-06/1957,  sehingga  korupsi menjadi  suatu  istilah  hukum.  Penggunaan  istilah  korupsi  dalam  peraturan  tersebut  terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara  yang  oleh  khalayak  ramai  dinamakan korupsi. 4
Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
1 Penjelasan  Umum  dalam  Undang-Undang  RI  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
2 Berasal  pula  dari  kata corrumpere ,  suatu  bahasa  Latin  yang  lebih  tua.  Bahasa  Latin  itulah  turun  ke banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris: corruption ; corrupt ,  Perancis  : corruption dan  Belanda  : corruptie ( korruptie ).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kata  “korupsi”  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari bahasa  Belanda,  dalam  Andi  Hamzah,  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasioal  dan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.4.
3 Andi  Hamzah,  2007, Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, hlm.4.
4 Elwi Danil, 2011, Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasanny a, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.5.
20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  UU PTPK).  Kemudian  amanat  Undang-Undang  tersebut  di  tindak  lanjuti  di  dalam  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  KPK),  dan  Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut  Prof.  Dr.  Jur.  Andi  Hamzah  yang  menerima  pendapat  Gunner  Myrdal sepenuhnya  bahwa  jalan  untuk  memberantas  korupsi  yang  dapat  dilakukan  negara-negara berkembang adalah dengan cara :
1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Menaikkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. 5
Namun  upaya    pemberantasan  korupsi  tersebut  tidak  akan  berjalan  lancar  jika  masih adanya  oknum  yang  berupaya  menciderai  proses  penegakan  hukum,  salah  satu  upaya  yang berusaha menciderai proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini ialah Obstruction of Justice .  Padahal sejatinya penegakan hukum merupakan suatu proses atau  upaya  tegak  dan  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman prilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara. 6
Obstruction  Of  Justice sebagai  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di  Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penagekan hukum ( Obstruction of  Justice )  ini  sebenarnya  telah  diatur  dan  dimuat  dalam  beberapa  hukum  pidana  positif  di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja  yang  dapat  berindikasi  untuk  menggagalkan  upaya  penegakan  hukum  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Secara  khusus Obstruction  of  Justice dalam  tindak  pidana  korupsi  telah  diatur  dalam Pasal  21  sampai  Pasal  24  UU  PTPK.  Pasal  21  secara  eksplisit  menjelaskan  mengenai perbuatan  yang  mencegah,  merintangi  dan/atau  menggagalkan  proses  penanganan  perkara tindak pidana korupsi. Yang mana berbunyi :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan  atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
Perbuatan  pidana  sebagaimana  dimaksudkan  di  dalam  Pasal  21  UU  PTPK,  tentang perbuatan  atau  tindakan  yang  menghalang-halangi  proses  hukum  pemberantasan  tindak pidana korupsi ( Obstruction of Justice ) memiliki unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
5 Ibid . hlm. 54
6 Aria  Zurnetti,  2020, Kedudukan  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Penegakan  Hukum  dan  Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional , Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 62.
4. Secara langsung atau tidak langsung;
5. Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tersangka,  terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.
Namun dari bunyi Pasal diatas, terdapat suatu frasa yang cukup ambigu untuk dipahami yaitu  frasa  “secara  langsung  atau  tidak  langsung”.  Bunyi  Pasal  tersebut  multitafsir dikarenakan tidak adanya penjelasan yang pasti dalam UU PTPK sendiri. Terkait bunyi frasa di dalam Pasal 21 UU aquo nyatanya telah diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan  oleh  advokat  dan  pengurus  Peradi  Jakarta  Selatan  yakni  Octolin  Hatagalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, dan Andrijani Sulistiowati.
Pasal  21 UU PTPK yang diuji  ke Mahkamah Konstitusi  ini, dengan nomor Registrasi Perkara  Konstitusi  27/PUU-XVII/2019.  Dalam  pengujian  ini  para  pemohon  dalam permohonannya menilai:
“Bahwa  sebagai  seorang  advokat  dalam  melakukan  pembelaan  terhadap  kliennya ditingkat  penyidikan  tentunya  sering  berlawanan  atau  tidak  sependapat  dengan  tindakan ataupun strategi penyidik, perlawanan inilah akan menimbulkan permasalahan hukum apakah kemudian dikategorikan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” 7
Pasal  21  UU  PTPK  menguji  terhadap  Pasal  28D  ayat  (1)    Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  :  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Pengujian  Pasal  21  UU  PTPK  terhadap  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  ialah  karena  Pasal aquo dinilai  tidak  memiliki  kepastian hukum,  sangat  ambigu,  tidak  jelas,  dan/atau  multi  tafsir.  Didalilkan  bahwa  Pasal  21  UU PTPK yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas, maka hal  ini akan menyebabkan Advokat ketika  membela  hak  kliennya  dalam  kasus  korupsi  dapat  dianggap  dan  diduga  melakukan perbuatan  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga Pasal 21 UU PTPK merupakan norma yang  tidak  memiliki  kepastian  hukum  dan  dalam  waktu  yang  bersamaan  pula  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kondisi  yang  begitulah  nantinya  dapat  dimanfaatkan  oleh  penyidik  untuk  menduga seorang advokat ataupun masyarakat dengan tuduhan telah melakukan Obstruction of Justice . Hal  ini  tentunya  akan  menjadi  ancaman  bagi  seorang    advokat  atau  pun  masyarakat  yang tengah  melakukan  pembelaan  terhadap  kliennya  atau  keluarganya.  Namun  permohonan  ini diputus  dengan  dalil  tidak  dapat  diterima  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  tersebut didasari dengan alasan pokok permohonan para pemohon kabur ( obscuur ).
Dengan  tidak  dapat  diterimanya  permohonan  pengujian  frasa  “langsung  atau  tidak langsung” tersebut maka sampai saat ini tidak adanya batasan yang pasti tentang tolak ukur perbuatan  yang  dapat  digolongkan  sebagai Obstructionof Justice karena  cakupannya  yang
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
sangat luas tadi. Oleh karena itu maka pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang  dapat  digolongan  sebagai Obstruction  of  Justice yang  bersangkutan  dengan  frasa “langsung atau tidak langsung” jugalah tidak seragam.
Delik Obstruction  of  Justice yang  tidak  memiliki  tolak  ukur  pasti  terhadap  seseorang yang  diduga  melanggar  delik  ini,  menyebabkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum  dan  sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya presepsi aparat penegak hukum tentang  batasan  delik  ini  terutama  dalam  frasa  “langsung  atau  tidak  langsung”.  Kemudian karena  ketidaksepahaman  aparat  penegak  hukum  terhadap  batasan  delik  ini,  maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewenangi delik ini karena tidak  adanya  batasan  yang  pasti,  termasuk  penyelewenangan  dari  aparat  penegak  hukum sendiri.
Mengingat kembali  Salah satu  kasus  yang berkaitan dengan Obstruction  of  Justice ini ialah kasus  pengacara  Fredrich  Yunadi 8 bersama  dokter  Bimanesh  Sutarjo  yang  merintangi penyidikan  dengan  mempersulit  pencarian  Setya  Novanto,  tersangka  kasus  korupsi  E-KTP yang  telah  menyebabkan  kerugian  negara  mencapai  2,3  triliun  rupiah.  Oleh  karena  kasus pengacara  Fredrich  Yunadi  ini maka Pasal  21 UU PTPK tentang frasa “langsung atau tidak langsung”  ini  kemudian  diuji  ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan  dalil,  bahwa  frasa  ini  dapat membahaya  pengacara  dalam  membela  kliennya.  Namun  sebagaimana  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  maka  permohonan  ini  diputus  dengan  amar  tidak  dapat  diterima. Berangkat dari pemikiran mengapa delik Obstruction of Justice ini terkesan multitafsir serta mengapa  pula  delik  ini  sangat  jarang  diterapkan  dan  diberlakukan  dalam  pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  apakah  karena  adanya  perbedaan  persepsi  oleh  aparat  penegak hukum?. Padahal Obstruction of Justice ini sangatlah berbahaya dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi.  Maka  oleh  sebab  itu  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  permasalahan  terkait Problematika  Penegakan  Hukum Delik  Obstruction  Of  Justice Dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Kemudian  berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  dirumuskan  permasalahan  dan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  eksistensi  pengaturan Obstruction  of  Justice dalam  perkara  tindak  pidana korupsi?
2. Bagaimana  penegakan  pidana  terhadap  tindak  pidana Obstruction  of  Justice dan  kendala yang  dihadapi  unuk  menindak Obstruction  of  Justice dalam  perkara  tindak  pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  judul  dan  rumusan  masalah  yang  terdapat  di  dalam  penelitian  ini,  maka penelitian  ini  sudah  jelas  bertumpu  pada  penelitian  normatif  atau  penelitian  kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 9 Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang,
8 Lihat  Putusan  Nomor  9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.  Jounto  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI.  Perihal  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA.
9 Soerjono Soekanto, 2009, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm.14.
buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  Problematika  Penegakan  Hukum Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.

## PEMBAHASAN
Eksistensi Pengaturan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 1. Eksistensi  pengaturan  Obstruction  of  Justice  dalam  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia
Memasuki  abad  ke-21,  perhatian  dan  keprihatinan  komunitas  internasional  terhadap masalah korupsi  yang menimpa berbagai  negara berkembang menjadi  semakin menguat.  Di dalam berbagai kongres international mengenai “ The Prevention of Crime and the Treatment of  Offenders ”  yang  diprakarsai  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  masalah  korupsi  dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian serius dari peserta. 10 Sebenarnya kini yang menjadi persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  menyangkut  mengenai  pelaku  dan  kerugian  negara  yang  telah disebabkannya,  namun  juga  terhadap  setiap  perbuatan  yang  mencoba  menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut ( Obstruction of Justice ).
Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  eksistensi Obstruction  of  Justice sebagai  bentuk upaya  yang  menghalang-halangi  proses  hukum  sesungguhnya  bukanlah  merupakan  istilah baru  dalam  pengaturan  hukum  di  Indonesia. Obstruction  of  Justice yang  merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon telah diserap dan diadaptasi dalam sistem  hukum  Indonesia.  Salah  satu  pengaturan  mengenai  keberadaan  perbuatan  yang menghalang-halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal-Pasal mengenai Obstruction of Justice ini berbunyi sebagai berikut :
a. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi  atau  menggagalkan  secara langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  terhadap  tersangka  dan  terdakwa  ataupun  para  saksi  dalam  perkara  korupsi, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua belas)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
“Setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28,  Pasal  29,  Pasal  35  atau  Pasal  36 yang  dengan  sengaja  tidak  memberi  memberi  keterangan  atau  memberi  keterangan  yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
c. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
“Dalam  perkara  korupsi,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  220,  Pasal  231,  Pasal  421,  Pasal  422,  Pasal  429,  atau  Pasal  430  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
10 Elwi Danil, Op.Cit ., hlm. 61
paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.
d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  atau  denda  paling  banyak Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.
Pengaturan Obstruction of Justice di dalam UU PTPK ini lebih dahulu keberadaannya sebelum  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  melakukan  ratifikasi  terhadap UNCAC pada tahun 2006. Dimana di dalam Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi ( United Nation Convention  Against  Corruption/UNCAC )  menyebutkan  bahwa  mengamanatkan  kepada negara  peratifikasi  untuk  wajib  melakukan  tindakan  politik  dan  hukum  untuk  melawan penghalang-halang  proses  hukum  kasus  tindak  pidana  korupsi.  Tindakan  yang  dimaksud dalam  konvensi  ini  ada  dua  yaitu  :  (1)  tindakan  diranah  legislatif,  yaitu  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  yang menghalang-halangi  proses  pemberantasan  korupsi;  (2)  tindakan  lain  yang  dianggap  perlu untuk  menentukan  bahwa Obstruction  of  Justice adalah  sebuah  perbuatan  pidana  apabila perbuatan itu dilakukan untuk menghalang-halangi pemberantasan korupsi.
Obstruction of Justice yang dituangkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi  tersebut,  memiliki  rumusan  pasal  yang  cukup  ambigu  untuk  dipahami, khususnya dalam Pasal  21 UU PTPK. Rumusan Pasal  21 UU PTPK ini sangat  luas, karena tidak  mengatur  secara  detail  bentuk  perbuatan  yang  dilarang  tersebut.  Dengan  keluasan bentuk  perbuatan  itu  pula  yang  menyebabkan  eksistensi  pasal Obstruction  of  Justice sulit untuk  dimaknai.  Hal  ini  pula  dapat  menyebabkan  penegak  hukum  ragu  untuk  menerapkan pasal-pasal Obstruction  of  Justice dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Mengatasi permasalahan tersebut Komariah Emong Sapardjaja berpandangan bahwa sebaiknya penyidik dan  penuntut  umum  memproses  semua  perbuatan  yang  diduga  telah  melanggar  delik Obstruction of Justice , jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah  hakim  yang  menilai  dan  memutus  serta  menafsirkan  apakah  perbuatan  tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik Obstruction of Justice melalui putusannya. 11
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  unsur-unsur  delik  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  21 UU PTPK yaitu :
a. Setiap orang;
b. Dengan sengaja;
c. Mencegah, merintangi atau mengagalkan;
d. Secara langsung atau tidak langsung;
e. Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  terdakwa  maupun  para  saksi  dalam perkara korupsi.
Kekhawatiran terhadap eksistensi Pasal 21 UU PTPK ini pun berwujud terhadap kasus penyiraman  air  keras  kepada  penyidik  KPK  Novel  Baswedan  pada  tahun  2017  lalu.  Akibat dari  penyiram  tersebut  Novel  Baswedan  menderita  cacat  permanen  yang  mengakibatkan kebutaan  pada  mata  sebelah  kirinya.  Pelaku  merupakan  anggota  polisi  aktif  yaitu  terpidana Rahmat  Kadir  dan  Ronny  Bugis.  Saat  penyiram  tersebut,  Novel  Baswedan  merupakan
11 Lihat  hasil  wawancara  Feri  Amsari,  Khairul  Fahmi,  Charles  Simabura,  pada  buku Obstruction  Of Justice ,  hasil  wawancara  dengan  Prof.  Dr.  Komariah  Emong  Sapardjaja,  S.H,  Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas Padjajaran, yang juga hakim agung dari kamar pidana pada MA, pada 1 Mei 2013 di Jakarta.
penyidik  aktif  di  KPK.  Novel  telah  banyak  menyelesaikan  kasus-kasus  korupsi  besar  salah satunya  kasus  proyek  Simulator  SIM  pada  tahun  2012.  Pada  saat  penyiraman  Novel Baswedan tersebut, KPK tengah menyidik kasus perkara buku merah yang berisi dugaan suap terkait  izin  impor  daging  oleh  pengusaha  Basuki  Hariman,  yang  di  dalamnya  melibatkan beberapa nama pejabat yang diduga turut menerima suap. Terhadap kasus penyiram air keras terhadap  Novel  Baswedan  ini,  KOMNAS  HAM  meminta  para  tersangka  untuk  turut  dijerat terhadap  pasal Obstruction  of  Justice ,  karena  penyerangan  tersebut  terindikasi  menggangu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi. 12
Namun  permintaan  terhadap  kasus  pernyiraman  air  keras  Novel  Baswedan  agar  turut diusut dengan dugaan telah melanggar delik O bstruction of Justice tidak digubris. Kasus ini berakhir  dengan  dituntutnya  para  tersangka  dengan  tindak  pidana  umum.  Kedua  oknum kepolisian  tersebut  di  pidana  dengan  dakwaan subsider ,  Pasal  353  ayat  (2)  KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.
- Pasal 353 ayat (2) KUHP :
“Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP : “mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan”.
Dalam  putusan  hakim  pada  tahun  2020  yang  lalu,  Rahmat  Kadir  Mahulette  dijatuhi pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  karena  tebukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindak  pidana  “bersama-sama  melakukan  penganiayaan  dengan  rencana  terlebih dahulu  yang  menyebabkan  luka  berat” 13 Sementara  Ronny  Bugus  dijatuhi  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  karena  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah melakukan  tindak  pidana  “bersama-sama  melakukan  penganiayaan  dengan  rencana  terlebih dahulu  yang  menyebabkan  luka  berat”. 14 Pengusutan  terhadap  penyimpangan  delik Obtsruction  of  Justice dalam  kasus  ini  tidak  digubris  oleh  aparat  penegak  hukum  termasuk Jaksa.  Maka  hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  sebab  eksistensi  pasal-pasal Obstruction  of Justice terkesan terabaikan.
Delik Obstruction  of  Justice terkesan  diabaikan  oleh  aparat  penegak  hukum,  padahal pengabaian  terhadap  penerapan  pasal-pasal Obstruction  of  Justice tersebut  tentu  menjadi salah  satu  faktor  yang  menghambat  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Akibat pengabaian tersebut tentu akan berujung pada matinya gerakan melawan korupsi di tanah air. Patut  diketahui  terlebih  dahulu  mengapa  pasal-pasal  mengenai Obstruction  of  Justice ini terkesan  diabaikan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Memang  ketika  dipahami  kembali  terhadap bunyi  pasal Obstruction  of  Justice khususnya  di  dalam  Pasal  21  UU  PTPK,  terdapat keambiguan  dalam  memahami  deliknya.  Cakupan  Pasal  21  UU  PTPK  yang  hanya  meliputi proses  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan  pemeriksaan  disidang  pengadilan,  hal  ini masih mempunyai celah terjadinya Obstruction of Justice lebih lanjut. Karena pasal ini tidak mengakomodir  perbuatan  menghalang-halangi  sampai  dengan  eksekusi  atau  menjalankan putusan hakim. Hal ini justru menjadi kelemahan dan tidak menguatnya
12 https://news.detik.com/berita/d-4357141/kpk-didesak-gunakan-pasal-obstruction-of-justice-di-kasus- novel, diakses Pada 17 Januari 2021.
13 Lihat putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
14 Lihat Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr.
eksistensi/keberadaan  delik Obstruction  of  Justice ,  karena  pada  dasarnya  ujung  dari penegakan  hukum  itu  adalah  eksekusi  putusan  bahkan  harus  sampai  pada  lembaga permasyarakatan.
Dalam  Pasal  21  UU  PTPK  ini  juga  terdapat  suatu  frasa  yang  cukup  ambigu  untuk  di pahami  dalam  rumusan  deliknya  yaitu  “sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan secara  langsung  atau  tidak  langsung”.  Bunyi  frasa  dalam  Pasal  21  UU  PTPK  ini  tidak memiliki  tolak  ukur  yang  jelas  dapat  penjelasan  pasalnya,  sehingga  dengan  tidak  adanya tolak  ukur  dalam  pemahaman  delik Obstruction  of  Justice yang  terdapat  di  dalam  Pasal  21 UU  PTPK,  akan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  keadilan  hukum  dan  kemafaatan hukum dalam eksistensi penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice itu.
2. Parameter Hukum Terhadap Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Secara Sengaja Dalam  Hal  Mencegah,  Merintangi,  Atau  Menggagalkan  Secara  Langsung  Atau Tidak Langsung Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Hukum  dibuat  untuk  mewujudkan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  ditengah masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan penegakan hukum yang kuat untuk mengakomodirnya.  Penegakan  hukum  secara  konkret  ialah  berlakunya  hukum  positif  di dalam  praktik  yang  harus  ditaati.  Jadi,  memberikan  keadilan  di  dalam  suatu  perkara  berarti memutuskan  hukum in  concreto di  dalam  menjamin  dan  mempertahankan  agar  ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 15 Dalam penegakan hukum dibutuhkannya parameter atau tolak ukur yang menjadi batu acuan  terhadap  setiap  perbuatan  yang  dapat  disangkakan  telah  melanggar  atau  bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan  aturan  hukum  ini,  maka  tulisan  ini  berfokus  terhadap Obstruction  of  Justice (menghalang-halangi proses hukum) dalam Pasal 21 UU PTPK bunyi:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi  atau  menggagalkan  secara langsung  atau  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
Mengulik terhadap pasal diatas maka dapat disoroti terhadap frasa “sengaja mencegah, merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung”.  Jika  dipahami  lebih lanjut maka terdapat keambiguan dalam memahami frasa dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut. Ketika  di  ulas  terhadap  bagian  Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Juncto Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  khususnya  pada  Pasal  21  telah  dinyatakan  “Cukup  Jelas”,  dalam  hal  ini  artinya pembentuk  Undang-Undang  memahami  bahwa  bunyi  Pasal  21  sudah  cukup  jelas  dan  tidak perlu lagi adanya penjabaran lebih lanjut.
Padahal bunyi Pasal 21 UU aquo jika dipahami dengan seksama terdapat keambiguan frasa  yang  telah  disampaikan  diatas.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  kajian  secara komprehensif  tentang  penyebab  keambiguan  Pasal  21  UU  PTPK  ini  dan  bagaimana seharusnya  penjabaran  pasal  tersebut  sehingga  tidak  lagi  mengandung  keambiguan  dalam
15 Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum , Sinar Grafika: Yogyakarta, hlm. 33.
pemaknaannya. Selain itu, perlu disusun pula sebuah mekanisme alternatif untuk  penerapan pasal-pasal  tersebut  agar  lebih  mudah  dipahami  guna  memperkuat  langkah  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Maka  untuk  itu  perlunya  penjabaran  dan pengelompokkan  atas  3  perbuatan  yang  menghalangi  proses  penegakan  hukum  terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu: 16

## 1. Sengaja Mencegah
Perbuatan dengan sengaja “mencegah”, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan      tidak      dapat      dilaksanakan      sesuai      dengan      ketentuan-ketentuan  yang diatur di dalam UU PTPK;
2. Sengaja Merintangi
Perbuatan dengan sengaja “merintangi”, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu  dengan  tujuan  agar  penyidikan,  penuntutan  dann  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  yang  sedang  berlangsung,  terhalang  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PTPK;
3. Sengaja Menggagalkan
Perbuatan  dengan  sengaja  “menggagalkan”,  pelaku  tindak  pidana  telah  melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dann pemeriksaan di sidang pengadilan  yang  sedang  berlangsung,  terhalang  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  UU PTPK.
Adapun  bentuk  pelaksanaan  perbuatan  “mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan” proses  hukum  dalam  kasus  tipikor  yang  dilakukan  secara  langsung  atau  tidak  langsung, yakni: 17
1. Secara Langsung
Secara langsung, artinya tindak pidana tersebut dilakukan sendiri secara   langsung   atau dalam   bentuk   turut   serta   bersama ‐ sama pelaku tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
2. Secara Tidak Langsung
Secara  tidak  langsung,  artinya  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  melalui  perantara  orang lain  yang  mempunyai  pengaruh,  pelaku  tindak  pidana  melakukan  pendekatan  dengan pejabat  yang  berwenang  dan  berpengaruh  untuk  memindahkan  atau  memutasikan penyidik,  penuntut  umum  dan  anggota  majelis  hakim  yang  sedang  menangani  perkara tindak pidana tersebut.
Jika  kemudian  membandingkan  bagaimana  pengaturan  beberapa  negara  yang memberlakukan  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai Obstruction of Justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, maka pada dasarnya antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya  hampir  memiliki  kesamaan.  Namun    perbedaan yang paling mencolok ialah ada negara yang mengatur dengan sangat rinci terkait bentuk dan pola  tindakan  yang  dimaksud  dengan Obstruction  of  Justice ini  dan  ada  pula  negara  yang hanya mengatur secara umum.
Membandingkan dengan bentuk pengaturan Obstruction of Justice yang diatur di dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Amerika  ( United  State  Model  Penal  Code )/  18  USC Chapter 73, sebagai negara dengan sistem hukum Anglo Saxon . Maka pengaturan mengenai perbuatan  ini  telah  diakomodir  di  dalam  Pasal  1501  sampai  1521  yang  hanya  khusus mengatur mengenai tindakan menghalang-halangi ( Obstruction of Justice ) yaitu :
16 Ermansyah   Djaja, Op.Cit ., hlm. 92-94.
17 Ibid .,
1. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum;
2. Mengancam  dan  menggunakan  kekerasan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum;
3. Melakukan kekerasan dan melukai  aparat  penegak hukum  yang berwenang dalam kasus terkait;
4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri;
5. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam;
6. Mempengaruhi, munafikkan, atau menghambat, atau menghalangi proses penyidikan;
7. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan;
8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu;
9. Mengganggu,  menghalangi,  atau  menghambat  administrasi  peradilan,  atau  dengan maksud  mempengaruhi  setiap  hakim,  juri,  saksi  atau  petugas  pengadilan  dalam melaksanakan tugasnya;
10. Melakukan  demonstrasi  baik  di  pengadilan  maupun  tempat  tinggal  hakim,  juri  dan penegak hukum lainnya;
11. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri;
12. Menghalang-halangi  perintah  pengadilan  dengan  cara  mengancam  atau  melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu;
13. Melakukan  penyuapan  untuk  menghalangi,  menunda,  atau  mencegah  penegakan  hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana;
14. Bersekongkol  dalam  menghalangi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  bisnis  perjudian ilegal;
15. Mengancam  keselamatan  saksi,  korban  dan  informasi  dengan  cara  membunuh  atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan;
16. Mempengaruhi  saksi,  korban  dan  informan  agar  menunda  atau  memberikan  kesaksiaan dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan;
17. Mencegah  terjadinya  komunikasi  antara  saksi,  korban  ataupun  informan  dengan  aparat penegak hukum;
18. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi korban atau  informan dengan cara membunuh,  atau  melakukan  percobaan  pembunuhan  atau  mengganggu  kehidupan  saksi, korban atau informan;
19. Melakukan pelecehan terhadap korban atupun saksi;
20. Melakukan  upaya  untuk  mempengaruhi,  menghalangi  atau  menghambat  auditor  federal dalam  pelaksanaan  tugas  resmi  yang  berkaitan  dengan  orang,  badan  atau  program  yang menerima lebih dari $100.000;
21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan;
22. Melakukan  upaya  untuk  mencegah,  menghalangi,  menyesarkan  atau  menunda komunikasi  informasi  atau  catatan  yang  berhubungan  dengan  pelanggaran  perawatan kesehatan federal untuk penyidikan pidana;
23. Merusak, mengubah, atau memalsukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan;
24. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan;
25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal. Maka dari rumusan Pasal Obstruction of Justice yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Amerika di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan rumusan delik Obstruction  of  Justice tersebut  jauh  lebih  lengkap  dan  rinci  dari  pada  rumusan  delik Obstruction  of  Justice yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
Indonesia  serta  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Dibeberapa  negara  di  dunia,  dalam  aturan  hukumnya  memang  sangat  memiliki perhatian khusus terhadap perbuatan yang menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi ini, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan ini sangatlah besar. Amerika dan Korea telah meletakkan Obstruction of Justice dalam Pasal dan Bab tersendiri di dalam Penal Code atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, hal  ini sangat berbeda dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  dimana  pengaturan  tentang Obstruction  of  Justice tidak  dikelompokkan  menjadi  aturan  hukum  yang    bersifat  lebih spesifik.
Permasalahan yang akan terjadi apabila di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang khusus yang mengatur terkait Obstruction of Justice , khususnya dalam hal  ini  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  ketakutannya  ialah para  aparat  penegak  hukum  tidak  akan  memiliki  tolak  ukur  yang  jelas  dan  pasti  dalam memecahkan  kasus  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  terhadap Obstruction  of Justice , yang mana artinya ini akan sangat mengancam terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
Apabila  terjadinya  ketidakseimbangan  pemahaman  dalam  mentafsirkan  batasan rumusan  delik Obstruction  of  Justice ini,  ditakutkan  tidak  akan  terwujudnya  kepastiaan hukum  dan  keadilan  dalam  penanganan  kasus  yang  diduga  telah  menghalang-halangi pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa Obstruction  of Justice merupakan  tindak  pidana  yang  tidak  memiliki  batasan  dan  memiliki  kriteria  yang cukup  luas.  Dengan  kata  lain,  perbuatan  yang  termasuk  dalam Obstruction  of  Justice dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau  komentar) 18 sampai  yang  paling  berat  (menggunakan  kekerasan  yang  mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum ( to obstruct ). 19
Oleh karena itu tidak heran jika Ellen Podgor mengatakan bahwa “For prosecutors, the crime  of  obstruction  of  justice  is  an  offense  that  is  relatively  easy  to  prove.  This  is  in  part because  the  statute  does  not  require  an  actual  obstruction.  Under  the  omnibus  clause  of  § 1503, obstruction of justice merely requires an “endeavor” to obstruct justice. 20 Dengan kata lain,  tindakan  menghalangi  proses  hukum,  tidaklah  mengharuskan  bahwa  perbuatan  itu memang  telah  mengakibatkan  suatu  proses  hukum  terhalangi/terhambat  oleh  perbuatan pelaku,  melainkan  hanya  disyaratkan  adanya  maksud  atau  niat (intend) dari  pelaku  untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil (formeel delict), yaitu perbuatan yang dianggap  telah  terjadi  dengan      dipenuhinya     unsur-unsur      perbuatan      yang      dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat dari perbuatan yang dimaksud.
18 Periksa rumusan tindak pidana dalam US Model Penal Code .
19 Penelitan  bersama    Pusat  Studi  Konstitusi  (PUSaKO)  dengan United  Nation  Office  on  Drugs  and Crime , 2015, Tentang Obstruction of Justice , Padang.
20 Ellen   S   Podgor, Arthur   Andersen,   LLP   and   Martha   Stewart, 2005, Should Materiality be an tflement of Obstruction of Justice , Washburn Law Journal, vol 44, 22 April, hlm. 307.
Sementara  maksud  atau  niat  untuk  menghalangi  proses  hukum  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  ini  berklasifikasi  sengaja  ( dolus  delict ).  Mengikuti  doktrin  tentang  teori sengaja,  maka  maksud  atau  niat  sebagai  unsur  tindak  pidana,  tidaklah  harus  merupakan tujuan, tapi juga dapat berupa kesadaran/keinsyafan bahwa terhalanginya  atau terhambatnya proses hukum pasti atau mungkin akan terjadi karena perbuatannya. 21
Oleh  sebab  itu, Obstruction  of  Justice ini  memerlukan  batasan  yang  pasti  dalam perumusan  deliknya.  Apakah  perbuatan  ini  merupakan  bagian  dari  melawan  hukum  secara formal  ( formele  wederrechtelijkheid )  atau  melawan  hukum  secara  materiil  ( materiele wederrechtelijkheid ).  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  melawan  hukum  secara  formal ialah  apabila  perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang,  sedangkan melawan  hukum  secara  materiil  ialah  apabila  perbuatan  itu  disebut  sebagai  perbuatan melawan  hukum    tidak  hanya  sekedar  bertentangan  dengan  ketentuan  tertulis  saja.  Namun juga  memenuhi  syarat-syarat  formal,  yaitu  memenuhi  semua  unsur  yang  dimaksud  dalam rumusan  delik,  perbuatan  itu  juga  haruslah  benar-benar  dirasakan  masyarakat  sebagai perbuatan yang tidak  boleh atau tidak patut dilakukan. 22
Sehubungan dengan itu, maka tolak ukur atau parameter yang dapat mengefektifitaskan penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice yang tidak memiliki tolak ukur yang pasti saat ini ialah :
1. Penambahan Penjelasan Pada Pasal 21 UU PTPK
Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada, dengan beragam kekurangan didalamnya, tetap masih diperlukan beberapa penjelasan pada bagian pasal-pasal yang ambigu untuk dipahami. Khususnya pada Pasal 21 yang sampai saat ini masih menjadi problematika karena rumusan pasalnya yang tidak jelas dan tidak memiliki tolak  ukur,  maka  sangat  dibutuhkan  penjelasan  yang  lebih  rinci  pada  bagian  Penjelasan Umum Pasal 21 dalam Undang-Undang ini ataupun dengan melakukan revisi pada bunyi Pasal  21  UU  PTPK.  Penjelasan  yang  paling  penting  ialah  mengenai  frasa  “sengaja mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung” sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.
2. Membangun Kesepahaman Bersama Antar Penegak Hukum 23
Dengan  segala  kelemahan  rumusan  yang  ada  dalam  ketentuan Obstruction  of Justice, agar  dapat  dilakasanakan  secara  efektif,  salah  satu  langkah  yang  dapat  ditemput adalah  menyamakan  pandangan  penegak  hukum  terkait  dengan  perbuatan  yang menghalang-halangi  ini.  Diperlukan  adanya  kesepakatan  antar  penegak  hukum  agar ketentuan Obstruction  of  Justice dapat  diterapkan  secara  integral  dalam  kasus-kasus korupsi.  Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK,  dan  Mahkamah  Agung  perlu  didorong  untuk memiliki  kesepemahaman  dan  kesepakatan  terkait  bentuk-bentuk  perbuatan  yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik Obstruction of Justice .
21 Voorstelings theorie adalah teori yang melihat niat atau maksud pelaku tidak hanya sebagai tujuan tapi juga kesadaran atau keinsyafan bahwa sesuatu pasti atau mungkin terjadi, sebagai niat atau maksud.
22 Elwi Danil, Op.Cit ., hlm. 143.
23 Feri  Amsari,  Khairul  Fahmi,  Charles  Simabura,  2015, Obstruction  of  Justice,  Tindak  Pidana Menghalangi  Proses  Penegakan  Hukum  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Korupsi ,  Jakarta:  Themis  Books.  hlm. 140.
Langkah  yang  dapat  menjadi  tindak  lanjut  dari  kesepemahaman  bersama  ini  ialah dengan  membentuk  suatu  regulasi  atau  peraturan  bersama  antara  Kepolisian,  Kejaksaan, dan KPK tentang penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi. 24 Jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  sebuah  peraturan  yang  bersifat  pelaksanaan  dapat  dibentuk  atas  dasar  adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan bersama memang tidak dikenal  bentuknya dan tidak ditemukan adanya perintah  pembentukannya, baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian,  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  maupun  didalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  di  dalam  praktik  ketatanegaraan pembentukan  peraturan  bersama  lazim  dilakukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 25

## 3. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
Dalam  penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  khususnya terhadap Obstruction  of  Justice ,  aparat  penegak  hukum  sangat  memerlukan profesionalisme  yang  tinggi  untuk  menjamin  terwujudkan  kepastian  hukum,  keadilan hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Jangan  sampai  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  wewenangnya  mudah  di  hasut  untuk  menjalankan  kepentingan  oknum tertentu.  Kepolisian,  Advokat,  Kejaksaan  dan  Peradilan  haruslah  berani  berdiri  di  kaki lembaganya sendiri,  apabila masing-masing aparat  penegak  hukum  tersebut  lari  dari rule tugas  dan  wewenangnya,  maka  hal  tersebut  akan  membuat  citra  aparat  penegak  hukum buruk dimata masyarakat.
Tak jarang, Obstruction of Justice ini banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah  satunya  ialah  advokat.  Banyak  advokat  yang  terlibat  dalam  praktik Obstruction  of Justice demi membela kepentingan kliennya secara berlebihan, salah satunya ialah kasus advokat  kondang  Friedrich  Yunadi.  Oleh  sebab  itu  profesionalitas  sangat  dibutuhkan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, agar tidak merusak citra Korps dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Obstruction of Justice dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang perbuatan tersebut dapat  menghalang-halangi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  salah satu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya Obstruction  of  Justice ialah  dengan  terus mendorong  kesadaran  hukum  ditengah  masyarakat. 26 Dalam  masyarakat  transisi tradisional  menuju  masyarakat  modern  khususnya  di  Indonesia  ,  terikat  akan  prinsip persamaan  dalam  hukum  ( equality  before  the  law )  dengan  sikap  feodalistik  yang kadangkala  sering  berbenturan.  Dimana  masyarakat  sering  sekali  memberikan  perlakuan khusus  terhadap  seseorang  yang  memiliki  pengaruh  besar  ditengah-tengah  masyarakat, khususnya kepada para pejabat. Dimana tak jarang masyarakat memberikan perlindungan dengan cara-cara anarkis yang nantinya dapat dikategorikan sebagai Obstruction of Justice
24 Ibid .,
25 Ibid., hlm. 141.
26 Ibid ., hlm. 151.
karena  telah  terlalu  berlebihan  melindungi  pemimpin  yang  disangkakan  telah  melakukan tindak pidana.
Maka dari seluruh penjabaran yang telah sampaikan diatas, dapat  dimaknai  bahwa, penting suatu delik memiliki tolak ukur yang pasti dan jelas agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antara aparat penegak hukum. Salah  satu  bentuk  benturan  kepentingan  yang  mungkin  akan  terjadi  ialah  ketika  melihat kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :
“Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan”
Rumusan pasal ini ketika dikaitkan kembali terhadap Pasal 21 UU PTPK sesungguhnya telah  bertabrakan  atau  berbenturan  satu  sama  lain.  Maka  oleh  sebab  itu,  sudah  sepantasnya Pasal  21  UU  PTPK  ini  dikaji  lebih  lanjut  guna  menemukan  titik  terang  dalam  pemaknaan pasal ini. Hal ini selain berguna untuk kepentingan pemberantasan tindak pidana korupsi juga berguna bagi setiap orang agar tidak mudahnya dijatuhi dengan delik ini dan dituduhkan telah menghalang-halangi  penegakan  hukum  terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Sehubungan  dengan  itu,  maka  tolak  ukur  atau  parameter  yang  dapat  mengefektifitaskan penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice yang tidak memiliki tolak ukur yang pasti saat ini ialah :
1. Penambahan Penjelasan Pada Pasal 21 UU PTPK
Meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada, dengan beragam kekurangan didalamnya, tetap masih diperlukan beberapa penjelasan pada bagian pasal-pasal yang ambigu untuk dipahami. Khususnya pada Pasal 21 yang sampai saat ini masih menjadi problematika karena rumusan pasalnya yang tidak jelas dan tidak memiliki tolak  ukur,  maka  sangat  dibutuhkan  penjelasan  yang  lebih  rinci  pada  bagian  Penjelasan Umum Pasal 21 dalam Undang-Undang ini ataupun dengan melakukan revisi pada bunyi Pasal  21  UU  PTPK.  Penjelasan  yang  paling  penting  ialah  mengenai  frasa  “sengaja mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak  langsung” sebagaimana yang telah dijabarkan diatas.
2. Membangun Kesepahaman Bersama Antar Penegak Hukum 27
Dengan  segala  kelemahan  rumusan  yang  ada  dalam  ketentuan Obstruction  of Justice, agar  dapat  dilakasanakan  secara  efektif,  salah  satu  langkah  yang  dapat  ditemput adalah  menyamakan  pandangan  penegak  hukum  terkait  dengan  perbuatan  yang menghalang-halangi  ini.  Diperlukan  adanya  kesepakatan  antar  penegak  hukum  agar ketentuan Obstruction  of  Justice dapat  diterapkan  secara  integral  dalam  kasus-kasus korupsi.  Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK,  dan  Mahkamah  Agung  perlu  didorong  untuk memiliki  kesepemahaman  dan  kesepakatan  terkait  bentuk-bentuk  perbuatan  yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik Obstruction of Justice .
Langkah  yang  dapat  menjadi  tindak  lanjut  dari  kesepemahaman  bersama  ini  ialah dengan  membentuk  suatu  regulasi  atau  peraturan  bersama  antara  Kepolisian,  Kejaksaan, dan KPK tentang penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi. 28 Jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  sebuah  peraturan  yang  bersifat  pelaksanaan  dapat  dibentuk  atas  dasar  adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan bersama
27 Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, Op.Cit ., hlm. 140.
28 Ibid .,
memang tidak dikenal  bentuknya dan tidak ditemukan adanya perintah  pembentukannya, baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian,  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  maupun  didalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Namun  di  dalam  praktik  ketatanegaraan pembentukan  peraturan  bersama  lazim  dilakukan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 29

## 3. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
Dalam  penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  khususnya terhadap Obstruction  of  Justice ,  aparat  penegak  hukum  sangat  memerlukan profesionalisme  yang  tinggi  untuk  menjamin  terwujudkan  kepastian  hukum,  keadilan hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Jangan  sampai  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan  wewenangnya  mudah  di  hasut  untuk  menjalankan  kepentingan  oknum tertentu.  Kepolisian,  Advokat,  Kejaksaan  dan  Peradilan  haruslah  berani  berdiri  di  kaki lembaganya sendiri,  apabila masing-masing aparat  penegak hukum  tersebut  lari  dari rule tugas  dan  wewenangnya,  maka  hal  tersebut  akan  membuat  citra  aparat  penegak  hukum buruk dimata masyarakat.
Tak jarang, Obstruction of Justice ini banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah  satunya  ialah  advokat.  Banyak  advokat  yang  terlibat  dalam  praktik Obstruction  of Justice demi membela kepentingan kliennya secara berlebihan, salah satunya ialah kasus advokat  kondang  Friedrich  Yunadi.  Oleh  sebab  itu  profesionalitas  sangat  dibutuhkan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, agar tidak merusak citra Korps dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
Obstruction of Justice dapat dilakukan oleh siapa saja, sepanjang perbuatan tersebut dapat  menghalang-halangi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  salah satu  upaya  untuk  mencegah  terjadinya Obstruction  of  Justice ialah  dengan  terus mendorong  kesadaran  hukum  ditengah  masyarakat. 30 Dalam  masyarakat  transisi tradisional  menuju  masyarakat  modern  khususnya  di  Indonesia  ,  terikat  akan  prinsip persamaan  dalam  hukum  ( equality  before  the  law )  dengan  sikap  feodalistik  yang kadangkala  sering  berbenturan.  Dimana  masyarakat  sering  sekali  memberikan  perlakuan khusus  terhadap  seseorang  yang  memiliki  pengaruh  besar  ditengah-tengah  masyarakat, khususnya kepada para pejabat. Dimana tak jarang masyarakat memberikan perlindungan dengan cara-cara anarkis yang nantinya dapat dikategorikan sebagai Obstruction of Justice karena  telah  terlalu  berlebihan  melindungi  pemimpin  yang  disangkakan  telah  melakukan tindak pidana.
Maka dari seluruh penjabaran yang telah sampaikan diatas, dapat  dimaknai  bahwa, penting suatu delik memiliki tolak ukur yang pasti dan jelas agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan benturan kepentingan antara aparat penegak hukum. Salah  satu  bentuk  benturan  kepentingan  yang  mungkin  akan  terjadi  ialah  ketika  melihat kepada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi :
“Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan”
Rumusan  pasal  ini  ketika  dikaitkan  kembali  terhadap  Pasal  21  UU  PTPK sesungguhnya  telah  bertabrakan  atau  berbenturan  satu  sama  lain.  Maka  oleh  sebab  itu,
29 Ibid., hlm. 141.
30 Ibid ., hlm. 151.
sudah sepantasnya Pasal 21 UU PTPK ini dikaji lebih lanjut guna menemukan titik terang dalam pemaknaan pasal ini.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dan Kendala Yang Dihadapi  Untuk  Menindak  Obstruction  of  Justice  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi 1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Obstruction  of  Justice  dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Geen  Straf  zonder  schuld, tiada  pidana  tanpa  kesalahan. 31 Merupakan  asas  terpenting dalam  tindak  pidana.  Asas  kesalahan  ini  merupakan  landasan  dasar  dan  merupakan  prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atau dipidana hanya atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan adanya kesalahan maka aktivitas proses penegakan hukum dapat dilaksanakan  sebagai  sebuah  perangkat  normatif  yang  mengatur  dan  mengikat  para  subjek hukum dalam segala aspek.
Muladi membagi penegakan hukum dalam tiga kerangka, yaitu : 32
a) Penegakan  hukum  yang  bersifat  total  ( total  enforcement  concept )  yang  menuntut  agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
b) Penegakan hukum yang bersifat penuh ( full enforcement concept ) yang menyadari bahwa ajaran  penyertaan  pidana  total  perlu  dibatasi  dengan  hukum  acara  dan  sebagainya  demi perlindungan kepentingan induvidual dan ajaran penyertaan pidana;
c) Penegakan hukum aktual ( actual enforcement concept ) yang muncul setelah diyakini ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana- prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Dari ketiga kerangka penegakkan hukum pidana diatas, maka proses penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice di Indonesia saat ini haruslah memiliki sifat-sifat penegakan hukum  sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  Muladi.  Dalam  penegakan  hukum sesungguhnya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  secara  garis  besar mengenal 3 tahapan proses penegakan hukum yaitu, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap  pemeriksaan  dipengadilan  yang  dikenal  dengan  sistem  peradilan  pidana  terpadu ( Integrated  Criminal  Justice  System ). 33 Andrea  Kendall  mengatakan  bahwa Obstruction  of Justice sebenarnya  dapat  di  proses  oleh  hukum  apabila  telah  memenuhi  3  unsur  penting yaitu: 34
1) Tindakan  tersebut  menyebabkan  tertundanya  proses  hukum  ( pending  juducial proceedings );
2) Pelaku  mengetahui  tindakannya  dan  menyadari  efek  dari  perbuatan  yang  telah dilakukannya ( knowledge of pending proceeding );
3) Pelakukan  melakukan  atau  mencoba  tindakan  menyimpang  dengan  tujuan  untuk mengganggu  atau  intervensi  proses  atau  administrasi  hukum  ( acting  corrupthy  with
31 Peristilahan asas kesalahan dalam pidana ini cukup banyak. Selain geen straf zonder schuld , terdapat juga  asas  lain  yang  memiliki  pokok  sama,  misalnya  : keine  strafe  ohne  schuld  atau  nulla  poena  sine  culpa . Mengenai  itu  dapat  dilihat  uraian  :  A.A  Ngurah  Wirajaya,  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Asas Kesalahan) dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diunduh pada : ojs.unud.ac.id.
32 Muladi,  1997, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit UNDIP, hlm. 60.
33 https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/, diakses 25 November 2020.
34 Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, 2008, Obstruction of Justice, The American Criminal Law Review , Spring, hlm. 766-767.
intent );  Selain  itu  beberapa  peradilan  di  Amerika,  telah  menambahkan  satu  syarat  lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut :
4) Terbukti  memiliki  motif  untuk  melakukan  tindakan  yang  dituduhkan  padanya,  yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum.
Obstruction  of  Justice sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan elite yang  melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang terbilang cukup tinggi dibidangnya, dalam hal ini  tentu  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  proses  pemberantasannya  pun dibutuhkan  upaya  yang  tidak  main-main,  hal  ini  dikarenakan,  kejahatan  ini  biasanya  tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan elite ini.
Tahapan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  dalam  upaya penerapan  sanksi  pidana  bagi  barangsiapa  yang  menyimpangi  delik Obstruction  of  Justice jika  dilihat  dari  hukum  acara  pidana  dan  dalam  Undang-Undang  Komisi  Pemberanasan Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 4 tahap yaitu : 35
1. Penyidikan  Yang  Dilakukan  oleh  Polisi  Negara  (Penyidik)  atau  Oleh  Penyidik  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Tahap  penyidikan  ini  merupakan  tahap  awal  dalam  penanganan  perkara  yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menentukan  tersangkanya.  Tindakan pertama  dari  penyidikan  adalah  penyelidikan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  1 Angka 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu  peristiwa yang diduga sebagai  tindak pidana guna menentukan dapat  atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dalam  hal  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh  penyidik  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  maka  penyidik  KPK  akan  menyerahkan  berkas  perkara hasil  penyidikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  ada  di  KPK  dan  selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yang :
a. Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  penyelenggara  negara,  dan  orang  yang  ada kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum atau penyelenggara negara, dan/atau;
b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam  melakukan  penyidikan,  penyidik  diberi  kewenangan  oleh  KUHAP  untuk melakukan  tindakan  yang  berupa  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  penyitaan, pemeriksaan  surat,  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Akan  tetapi  penyidik harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya:
a. Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya proses  penangkapan ialah 1 x 24 jam (UU No. 8 tahun 1981 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19);
35 Lihat  Journal  Sri  Hartini, Kajian  Tentang  Kemandirian  Lembaga  Kepolisian  Dalam  Penegakan Hukum Pada Era Reformasi , diakses pada 15 Desember 2020, file:///C:/Users/win%207/Downloads/3460-8969- 1-PB%20(1).pdf
b. Dalam  melakukan  penahanan  juga  harus  membawa  surat  perintah  penahanan,  dan penahanan  dilakukan  terhadap  tersangka  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan bukti yang cukup, hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.  Penyidik  hanya  dapat  melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  untuk  jangka waktu  20  (dua  puluh  hari)  dan  dapat  diperpanjang  oleh  penuntut  umum  untuk  waktu palinglama 40 (empat puluh) hari (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 20 sampai Pasal 31);
c. Dalam  melakukan  penggeledahan  badan,  penyidik  harus  mengindahkan  kesopanan, sedangkan  dalam  melakukan  penggeledahan  rumah  harus  disertai  suart  izin  Ketua Pengadilan    dan  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Apabila  penghuni  rumah  menolak, maka  penggeledahan  tetap  dilakukan  di  samping  harus  dengan  surat  atau  izin  ketua pengadilan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua lingkungan. (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 32 sampai Pasal 37)
d. Dalam melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 38-46);
e. Dalam  melakukan  pemeriksaan  surat,  penyidik  harus  membawa  surat  izin  dari  ketua pengadilan (UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 47-49).
Namun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana tersebut di atas dapat  dikecualikan  bila  mana  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak  dan penyidik harus segera bertindak.
2. Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Jaksa atau Penuntut Umum
Tahap  penuntutan  ini  dilakukan  oleh  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  atas  perkara tindak  pidana  korupsi  ( Obtsruction  of  Justice )  yang  telah  selesai  dilakukan  penyidikan oleh  penyidik.  Penyidik  setelah  selesai  melakukan  penyidikan  menyerahkan  perkara, berkas  perkara  dan  tersangka  kepada  penuntut  umum  (Penuntut  Umum  KPK)  untuk dilakukan  penuntutan. 36 Sebelum  melakukan  penuntutan  terlebih  dahulu  dalam  jangka waktu  7  (tujuh)  hari  Jaksa  harus  menilai  kelengkapan  alat  bukti  maupun  berkas  perkara yang  diserahkan  oleh  penyidik.  Apabila  Jaksa  menilai  masih  terdapat  kekurangan  untuk pembuktian dipersidangan, maka Jaksa mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai  dengan  petunjuk  untuk  melengkapi,  dalam  waktu  14  hari  setelah  penyerahan berkas perkara (prapenuntutan).
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penunutut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadian yang berwenang dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Jaksa  meminta  supaya  diperiksa  dan  diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Terkhusus pada penuntutan perkara korupsi maka akan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap ini penuntut menyusun surat dakwaan  untuk  perkara  pidana  korupsi  berdasarkan  hasil  penyidikan  yang  diterimanya dari penyidik. Selama melakukan penuntutan, penuntut berwenang melakukan penahanan terhadap  tersangka  untuk  waktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  dan  dapat  diperpanjang oleh ketua pengadilan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Baik  dalam  tahap  pertama  maupun  tahap  penuntutan,  pejabat  yang  bersangkutan dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  harus  hati-hati,  cermat  secara  profesional, karena  kesalahan  yang  dilakukan  akan  berakibat  tuntutan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi dari  pihak  tersangka  atau  pihak  yang  berkepentinagan  kepada  dirinya  (penyidik  dan penuntut umum) melalui lembaga praperadilan.
36 Yudi  Kristiana,  2018, Teknik  Penyidikan  dan  Pemberkasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta:  Thafa Media,  hlm.16.
Praperadilan merupakan kewenagan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya  penghentian  penyidikan,  sah  tidaknya  penghentian  penuntutan  serta  rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat:
a. ditangkap,  ditahan,  dituntut  dan  diadili  atau  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  sah berdasar undang-undang;
b. sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
c. akibat kekeliruan mengenai orangnya. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh:
1) tersangka atau oleh kuasa hukumya, dalam hal adanya penangkapan atau penahanan atau  tindakan  lain  tanpa  alasan  UU  atau  kekeliruan  mengenai  orangnya,  serta permohonan  rehabilitasi  dan  ganti  kerugian  atas  tidak  sahnya  penghentian penyidikan, penuntutan atau karena tindakan lain yang tidak berdasarkan UU;
2) pihak ketiga yang berkepentingan   dalam    hal   adanya   penghentian    penyidikan dan   penuntutan;
3) penyidik dalam hal ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;
4) penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.

## 3. Pemeriksaan Didepan Sidang Pengadilan Oleh Hakim
Pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh  penuntut  umum.  Kemudian  penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara  kepada ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang, dengan memohon perkara yang bersangkutan untuk diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 56 UU KPK “Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas hakim pengadilan negeri dan hakim  ad  hoc”.  Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  diperiksa  dan  diputus  oleh pengadilan  tindak  pidana  korupsi  dalam  waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  kerja  terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.
4. Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Oleh  Jaksa  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Bawah Pengawasan Ketua Pengadilan Yang Bersangkutan Sebelum  uraian  pelaksanaan  putusan  dirumuskan  perlu  ketahui  terlebih    dahulu mengenai jenis-jenis putusan dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis- jenis putusan dalam hukum pidana, yaitu :
1) Putusan bebas, apabila seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti;
2) Putusan  lepas,  apabila  dakwaan  jaksa  terbukti,  tetapi  bukan  merupakan  perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapus pidana dan penghapusan penuntutan; dan
3) Putusan pidana, apabila:
a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana:
b. dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan
c. tidak ada alasan penghapus pidana.
Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dapat melawan putusan tersebut  melalui  upaya  hukum.  Upaya  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  usaha  melalui saluran  hukum  dari  para  pihak  yang  berperkara  untuk  melawan  keputusan  hakim  yang dianggap tidak adil atau tidak tepat. Upaya hukum menurut KUHAP dibagi dalam upaya hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa  dengan  pengaturan  masing-masing  tersendiri. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi (diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 BAB XVII Upaya Hukum Biasa Pasal 233 sampai Pasal 258).
Sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  meliputi  kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan peninjaun  kembali  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (diatur  dala  UU  No.  1981  BAB  XVIII  Uapaya  Hukum  Luar  Biasa  ,  Pasal  259    sampai Pasal 269). Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu  berupa  putusan  pemidanaan  yang  berarti  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yan
didakwakan  kepadanya  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  jaksa  dapat  menahan terdakwa/terpidana dengan segera bila terdakwa tidak ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan  ini  kemudian  jaksa  membawa  terpidana  ke  Lembaga  Pemasyaraktan  untuk menjalani putusan hakim tersebut.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  merupakan  fenomena  universal,  yang  melekat  dan  telah  menjadi  bagian dari sejarah peradaban umat manusia semenjak berabad-abad yang lampau. 37 Hampir tidak ada  satu  negara  pun  di  dunia,  baik  itu  negara  berkembang  maupun  negara  maju  yang bersih dari tindak pidana korupsi. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat intensitas dan prevalensi  korupsi,  yang  pada  umumnya  lebih  tinggi  di  negara-negara  berkembang  dari pada negara maju. 38
Tindak  pidana  korupsi  yang  memiliki  kecenderungan  dapat  menggorogoti keuangan negara dalam  skala besar sangat  memerlukan perhatian khusus  dalam berbagai aspek,  termasuk  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu terhadap Obstruction  of  Justice .  Perbuatan  menghalang-halangi  proses  hukum  terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ( Obstruction of Justice ) ini memang telah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap Obstruction  of  Justice ,  pasti memiliki berbagai macam kendala. Hal ini dikarenakan adanya pihak-pihak yang berusaha untuk  kembali  merintangi  proses  hukumnya.  Pada  umumnya  pihak-pihak  yang  berusaha mencoba  untuk  merintangi  proses  penegakan  hukum  ini  memiliki  kepentingan  dalam perkara  tersebut.  Pihak  yang  berusaha  menciptakan  kendala  dalam  proses  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan Obstruction  of  Justice akan  melakukan berbagai  cara  yang  sudah  pasti  cara-cara  tersebut  bersifat  melawan  hukum  dan  bermain dalam  pasal-pasal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  benteng  pelindung.  Hal  ini  berarti Obstruction of Justice tidak akan pernah berhenti jika tidak ditindak dengan tegas.
Dari beberapa kasus Obstruction of Justice yang pernah terjadi di Indonesia, maka dapat  disimpulkan  beberapa  aktor  yang  memainkan  peran  dalam  upaya  menghalangi proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :
1. Menggunakan kepentingan masyarakat
Kendala  pertama  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  proses penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice ini ialah pihak tertentu menggunakan masyarakat sebagai ajang pembelaan diri. Dimana ia akan berusaha menarik perhatian masyarakat agar bersimpati terhadap dirinya dengan cara-cara yang kotor, baik berupa memberikan  suap  uang,  sandang,  maupun  papan.  Masyarakat  yang  terlena  akan  hal tersebut, dapat berubah menjadi pendukungnya dan membela secara anarkis pihak atau oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
Sebagaimana  contoh  dalam  kasus  penangkapan  Bupati  Buol  Amran  Batalipu, Obstruction  of  Justice yang  terjadi  ialah,  Ketika  KPK  melakukan  upaya  penangkapan Bupati  Amran,  beberapa  orang  dari  partisipan  yang  memiliki  kepentingan  dan
37 Rance  P.  Lee  (ed),  1981, Corruption  and  Its  Control  in  Hong  Kong:  Situation  up  to  the  Late Seventiens , Hong Kong: The Chinese University Press, hlm. 1.
38 Elwi Danil, Op.Cit., hlm. 135
masyarakat  dari  golongan  ekonomi  kebawah  berusaha  menghalang-halangi  proses penangkapannya. Penghalangan ini dilakukan dengan menggunakan ancaman dan juga menyebabkan nyawa aparat terenggut.
2. Menggunakan aparat penegak hukum
Menggunakan  aparat  penegak  hukum  sebagai  salah  satu  benteng  dalam menghalang-halangi  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  sebagai  upaya  dalam melakukan Obstruction  of Justice lazim terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu kasus  Anggodo  Widjojo  tersangka  kasus  suap  yang  memanfaatkan  aparat  penegak hukum  untuk  menghalangi  proses  hukum.  Fakta  ini  terungkap  ketika  Mahkamah Konstitusi  menampilkan  rekaman  hasil  penyadapan  KPK.  Dalam  rekaman  tersebut Anggodo bersama beberapa orang lainnya yang menyebutkan nama-nama dari penegak hukum  yang  ikut  dalam  persekongkolan  jahat  untuk  menghalang-halagi  proses hukum. 39
Tersangka  kasus  korupsi,  sering  menggunakan  aparat  penegak  hukum  sebagai skema  dalam  proses  menghalang-halangi  penegakan  hukum  tindak  pidana  korupsi dikarena  aparat  penegak  hukum  memiliki power dalam  memuluskan  perbuatan melawan  hukumnya.  Terutama  aparat  penegak  hukum  yang  memiliki  wewenang  dan jabatan  yang  tinggi,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkannya  akan  dapat mendukung  tersangka  kasus  korupsi  tersebut.  Dengan  dukungan  yang  diberikan  oleh aparat  penegak  hukum  tersebut,  maka  tidak  dapat  dipungkuri  dugaan  praktik Obstruction of Justice telah dilakukan.
3. Menggunakan Pengacara Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  berkerah  putih  ( white  collar  crime ) atau  orang-orang  terhormat  di  negara  ini,  dapat  dikatakan  sering  sekali  melenggang dalam  kehidupan  sehari-hari,  terutama  dalam  hal  ini  ialah  kasus  korupsi.  Seolah-olah prilaku  korupsi  sudah  menjadi  makanan  sehari-hari  bagi  pejabat  tersebut.  Mengulas kembali  terhadap  kasus  Setya  Novanto  yang  telah  melakukan  korupsi  E-KTP.  Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang notabane harusnya melindungi dan  memperjuangkan  hak  rakyat,  tetapi  malah  mengkorupsi  hak  rakyat  tersebut sebanyak 3,2 Triliun Rupiah, angka yang cukup besar untu membangun negeri.
Setelah  perbuatan  melawan  hukumnya  terungkap  kepublik  dan  telah  diproses oleh  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  Setya  Novanto berkerjasama  dengan  Pengacaranya  yaitu  Fredrich  Yunadi  untuk  menghalang-halangi proses  hukumnya.  Fredrich  melakukan Obstruction  of  Justice demi  menyelamatkan kliennya, namun hal tersebut secepatnya diketahui oleh KPK sehingga Fredrich Yunadi pun    terseret  dalam  kasus  hukum  dengan  penjatuhan  pidana    telah  melakukan Obstruction  of  Justice . Advokat  sebenarnya  telah  memiliki  hak  imunitas  sebagaimana yang  telah  di  jelaskan  dalam  Pasal  16  UU  Advokat,  namun  dengan  adanya  Pasal Obstruction  of  Justice ini,  hak  imunitas  advokat  pun  dapat  disimpangi,  namun  tetap perlu adanya batasan yang jelas dalam penerapan delik Obstruction of Justice ini.
4. Menggunakan Kekuatan Politik Kasus  Soemarno  HS,  walikota  semarang,  memberikan  gambaran  bagaimana kekuatan  politik  berperaan  penting  dalam  mencampuri  proses  hukum  dan  bagaimana orang-orang  yang  memiliki  kekuatan  politik  menghindari  proses  hukum.  Keterlibatan beberapa  anggota  DPR  dalam  upaya  penolakan  terhadap  KPK  yang  ingin memindahkan persidangan kasus korupsi Soemarno ke Jakarta dipertanyakan berbagai pihak. Selain bukan tugas pokok DPR, diduga penolakkan itu ada hubungannya dengan
39 Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, Op.Cit ., hlm. 93
kedekatan  emosional  Soemarno  sebagai  kader  partai  politik  dewan  tersebut. 40 Artidjo Alkostar menyebutkan bahwa ikut campur dalam antara tindakan politisi dengan proses hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik. 41
Dari  kendala-kendala  yang  telah  disampaikan,  maka  sudah  sangat    jelas,  apa-apa saja  kekuatan-kekuatan  yang  menjadi  penghalang  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Kendala-kendala  tersebut  berindikasi terjadinya Obstruction  of  Justice, yang  dapat  mengacaukan  proses  hukum.  Maka  sudah sepantasnya Obstruction  of  Justice menjadi  perhatian  khusus  oleh  seluruh  kalangan, terkhusus oleh aparat penegak hukum.
Hal ini karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang besifat luar biasa sehingga memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Jika masih ada pihak-pihak  yang  berusaha  untuk  menciderai  prosesnya,  maka  Indonesia  akan  menjadi sarang  bagi  para  koruptor.  Terutama  berfokus  kepada Obstruction  of  Justice yang  juga memiliki  peran  penting  dalam  merintangi  proses  hukum  terhadap  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  kajian  yang  lebih  komprehensif  dalam perumusan  delik Obstruction  of  Justice khususnya  dalam  Pasal  21  UU  PTPK,  sehingga dapat  diterapkan  dengan  baik  dan  tidak  menimbulkan  kerancuan  pemahaman  dalam batasan delik ini.
Perlu  adanya  desain  besar  terkait  hal-hal  yang  dianggap  perlu  dalam  proses mendukungnya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih baik lagi di Indonesia. Mengingat kunci dari keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi ialah bersatunya seluruh  elemen  dalam  peningkatan  pemahaman  dari  bahaya  tindak  pidana  korupsi terhadap  peradaban  suatu  bangsa,  serta  efek  menghalangi  yang  dapat  disebabkan  oleh Obstruction  of  Justice . Pemerintah,  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  dan  lembaga lainnya harus berkerjasama untuk membangun penegakan hukum yang lebih progresif dan responsif  agar  perbuatan  menghalang-halangi  proses  penegakan  hukum  terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dapat disapu bersih.
Mekanisme  pengawasan  harus  dilakukan  secara  berlapis,  guna  memantau  bahwa suatu  hukum  itu  telah  ditegakkan  dengan  pasti,  adil  dan  memiliki  manfaat.  Ini  bertujuan agar  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  adanya pihak-pihak  yang  kemudian  menyebabkan  kendala  dan  menghalangi  proses  penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi Pasal 21 UU PTPK juga harus  lebih  diperkuat,  ini  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
Eksistensi  pasal  yang  berkaitan  dengan Obstruction  of  Justice sangat  memerlukan perhatian  khusus  dari  berbagai  pihak.  Salah  satunya  dengan  menentukan  parameter  untuk menjustifikasi  bahwa  suatu  perbuatan  tersebut  tergolong  perbuatan  yang  dapat  disangkakan telah melanggar atau bertentangan dengan penegakan hukum. Kajian terhadap eksistensi dan parameter  suatu  tindakan  yang  disangkakan  telah  melanggar  delik Obstruction  of  Justice sangat  perlu  dilakukan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Atas  dasar  itu,
40 Ibid. , hlm. 98.
41 Artidjo Alkostar. 2008. Korupsi Politik di Negara Modern . Yogyakarta: FH UII Perss, hlm. 140-145.
pemaknaan  frasa  “sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU PTPK perlu ditinjau ulang sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dalam setiap proses penegakan hukum.
Obstruction  of  Justice merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  elite  yang  melibatkan oknum-oknum  dengan  kasta  dan  jabatan  yang  tinggi.  Itu  sebabnya,  dalam  proses pemberantasannya dibutuhkan upaya luar biasa  dalam proses penegakan hukumnya.  Hal  ini dikarenakan pasti selalu ada pihak yang berusaha merintangi dan merintangi penegakan delik ini. Dalam usaha proses penegakan hukum terhadap Obstruction of Justice , pasti menemukan banyak  kendala  dari  berbagai  oknum  yang  berusaha  menciderai  terwujudnya  kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Ngurah  Wirajaya,  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  (Asas  Kesalahan)  dalam hubungannya  dengan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  diunduh  pada  : ojs.unud.ac.id.
Andi  Hamzah.  2007. Pemberantasan  Korupsi  melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada. Andrea  Kendall  dan  Kimberly  Cuff  2008. Obstruction  of  Justice,  The  American  Criminal Law Review , Spring.
Aria  Zurnetti.  2020. Kedudukan  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Penegakan  Hukum  dan Relevansinya  Dengan  Pembaruan  Hukum  Pidana  Nasional .  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada.
Artidjo Alkostar. 2008. Korupsi Politik di Negara Modern . Yogyakarta: FH UII Perss. Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum . Sinar Grafika: Yogyakarta. Penelitan bersama  Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan United Nation Office on Drugs and Crime , 2015, Tentang Obstruction of Justice , Padang. Ellen      S      Podgor,  Arthur      Andersen,      LLP      and      Martha      Stewart.  2005. Should Materiality be an tflement of Obstruction of Justice . Washburn Law Journal, vol 44, 22 April,
Elwi  Danil.  2011. Korupsi,  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasanny a.  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura. 2015. Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi  Proses  Penegakan  Hukum  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Korupsi . Jakarta: Themis Books.
https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/, diakses 02 Desember 2022. https://news.detik.com/berita/d-4357141/kpk-didesak-gunakan-pasal-obstruction-of-justice- di-kasus-novel, diakses Pada 02 Desember 2022.
Journal  Sri  Hartini. Kajian  Tentang  Kemandirian  Lembaga  Kepolisian  Dalam  Penegakan Hukum Pada Era Reformasi . diakses pada 30 November 2022, file:///C:/Users/win%207/Downloads/3460-8969-1-PB%20(1).pdf
Muladi.  1997. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana Semarang:  Badan Penerbit UNDIP.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019. Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.JKT.Utr. Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Putusan  Nomor  9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.  Jounto  Putusan  Nomor  23/Pid.Sus- TPK/2018/PT.DKI.
Rance P. Lee (ed). 1981. Corruption and Its Control in Hong Kong: Situation up to the Late Seventiens . HongKong: The Chinese University Press.
Soerjono Soekanto. 2009. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Yudi Kristiana. 2018. Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Thafa Media.