Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi (2024) Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional, (06 ) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## JAMINAN  HAK  ASASI  MANUSIA  DALAM  DINAMIKA  PERKEMBANGAN KONSTITUSIONAL
Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi Universitas Lampung, Indonesia Email: syamsir.syamsu@fh.unila.ac.id, madfahminew182@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  konstitusi  begitu  penting  pada  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pemberian  pondasi yang  fundamental.  Hal  ini  dikarenakan  secara  substansial  mencantum  pengaturan perlindungan  HAM  bagi  seluruh  rakyat.  Berbagai  negara  atau  hampir  seluruh  dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara.Dominasi konstitusi secara output  akan  memberikan  produk  perundang-undangan  atau  perubahan  yang  baru  sesuai pergantian  rezim  yang  ada  pada  bab  khusus,sebagaimana  yang  tercantum  pada  ketentuan perundang-undangan  negara  Indonesia  melalui  amandemen  II  UUD  1945.  Terdapat  juga konstitusi  yang  tidak  mengatur  dalam  bab  khusus  terkait  ranah  HAM,  melainkan  tersebar secara  sektoral  dalam  beberapa  bagian  pasal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konsepsi negara  yang  memenuhi  unsur  HAM  dan  konstitusi  diibaratkan  memiliki  2  sisi  mata  uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun saling melengkapi satu sama lain.  Dalam  transformasi  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  pra  dan  pasca  amandemen dibagi  menjadi  tiga  klasifikasi  pembagiaan  yaitu  terkait  generasi  HAM  pertama  kali  yang memuat  aspek  aspek problematika hak hak politik dan sipil,  lalu berkenaan dengan hak hak sosial  budaya  dan  ekonomi,  dan  terakhir  mengenai  persamaan  hak  antar  warga  negara. Terdapat  keraguan  bahwa  rancangan  HAM  indonesia  diperoleh  dari  adanya  adaptasi  bangsa indonesia  selama  ini  mencuri  dari  pemikiran  barat  yang  ditutup  dengan  adanya  amandemen pada  Pasal  28J  UUD  1945  yang  mengatur  adanya  pembatasan  HAM.  Oleh  karenanya memahami  konteks  Pasal  28J  yang  saat  itu  dikenal  dengan  muatan  pembatasan  HAM  yang secara absolut memiliki kebebasan yang bersifat individualisme bersamaan dengan berkenaan dengan kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia .
Kata kunci : Jaminan, Hak Asasi Manusia, Konstitusi

## Abstract
The existence of the constitution is so important to human rights in providing a fundamental foundation.  This  is  because  it  substantially  includes  human  rights  protection  arrangements for  all  people.  Various  countries  or  almost  the  entire  world  declare  their  constitutions through the basic material content of human rights rules and levels with the highest position and become the core of state administration. The dominance of the constitution in output will provide  new  legislation  or  changes  in  accordance  with  the  change  of  regime  in  a  special chapter,  as  stated  in  the  provisions  of  Indonesian  state  legislation  through  amendment  II  of the 1945 Constitution. There is also a constitution that does not regulate in a special chapter
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024
related to the realm of human rights, but is spread sectorally in several  parts of the article. The results showed that the conception of a state that meets the elements of human rights and the  constitution  is  likened  to  having  2  sides  of  the  coin,  which  means  some  differences  are opposite  but  complement  each  other.  In  the  transformation  of  pre-  and  post-amendment Human  Rights  (HAM)  arrangements,  they  are  divided  into  three  classifications,  namely related to the generation of human rights, first which contains aspects of problematic aspects of  political  and  civil  rights,  then  related  to  socio-cultural  and  economic  rights,  and  finally regarding equal rights between citizens. There are doubts that Indonesia's human rights draft is obtained from the adaptation of the Indonesian nation so far stealing from western thinking which is closed by an amendment to Article 28J of the 1945 Constitution which regulates the restriction of human rights. Therefore, understanding the context of Article 28J, which at that time  was  known  as  the  content  of  human  rights  restrictions  that  absolutely  have  freedom  of individualism along with regard to human rights obligations in the Indonesian constitution

## Keywords: Guarantees, Human Rights, Constitution

## PENDAHULUAN
Eksistensi  dasar  konstitusi  merupakan  suatu  persetujuan  antara  sebagian  besar  warga terkait  pondasi  yang  bersifat  ideal  untuk  suatu  negara.  Konsesus  bersama  dalam  mencapai hakikat  konstitusi (general  agreement) dilaksanakan  oleh  seluruh  masyarakat.  Urgensi pembentukan  negara  menjadi  kepentingan  warga  masyarakat  agar  mendapat  perlindungan atau  promosi  melalui  terciptanya  tata  cara  atau  prosedur  dalam  bernegara.  Secara  esensial kepentingan  setiap  warga  negara  yaitu  melindungi  setiap  hak  hak  manusia  (Putra,  2015) Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  menjadi  konteks  utama  pada  lembaran undang undang dasar yang dimodernisasi. HAM menjadi suatu perangkat mengenai hak hak yang  melekat  pada  diri  setiap  individu  sesuai  hakikat  dan  eksistensi  penciptaan  manusia sebagai  mahluk  yang  maha  kuasa  dengan  pemberian  anugerah  melalui  tugas  dan  kewajiban negara dalam pemberian kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat seorang manusia (El-Muhtaj et al., 2008).
Saat negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, para pencetus Republik Indonesia menyepakati terkait landasan negara melalui perumusan konstitusi sebagai aspek hukum yang bersifat  tertulis  dengan  tujuan  menjamin  pelaksananaan  HAM  (Asshiddiqie,  2004).  Pasca kemerdekaan pembentukan Undang Undang Dasar yang diistilahkan sebagai  piagam  tertulis sengaja  untuk  dibuat  dan  mencamtumkan  segala  hal  yang  diyakini  oleh  para  tokoh  menjadi asas  yang  bersifat  fundamental  dari  negara  tersebut.  UUD  pada  Tahun  1945  memberikan penegasan  bahwa  sistem  pemerintahan  negara  indonesia  mengacu  pada  aspek  hukum  atau rechstaat , bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka ( maachstaat ) (Syafi’ie, 2016).
Keberadaan  konstitusi  begitu  penting  pada  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pemberian pondasi  yang  fundamental  (Asshiddiqie,  2004).  Hal  ini  dikarenakan  secara  substansial mencantum  pengaturan  perlindungan  HAM  bagi  seluruh  rakyat.  Dalam  segi  historis  dapat dilihat  bahwa  Indonesia  memiliki  fase  perkembangan  konstitusional  yang  begitu  panjang yaitu  pada  empat  fase,  UUD  1945,  UUD  RIS  1949  dan  UUDS  1950,  UUD  1945  dan  UUD NRI 1945 Amandemen 1-4. Dalam hal ini memberikan pandangan bahwa pada UD RIS 1949 dan  UUDS  1950  mempunyai  banyak  aturan  terkait  HAM  dengan  aspek  hukum
perlindungannya.  Sehingga  menjadi  faktor  yang  mendasari  adanya  penetapan  deklarasi DUHAM 1948.
Masa  berlakunya  UUD  1945  pada  sebelum  amandemen  berlangsung  terdapat  banyak muatan ham  yang secara khusus  mengatur hanya satu  pasal  saja. Sehingga secara signifikan setelah amandemen kedua bahwa terdapat perubahan secara jelas pada kandungan UUD 1945 yaitu dengan meningkatnya jumlah pengaturan HAM dan semakin meluas  Sehingga muatan HAM  tidak  hanya  mengacu  pada  kebebasan  hak  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan pendapat,  tetapi  memiliki  makna  yang  lebih  luas  dan  spesifik  (Putra,  2015).  Muatan  HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948 (Putra, 2015).  Dalam  hal  ini  juga  penulis  akan  merefleksikan  perkembangan  konstitusional  secara mendalam  sebelum  dan  sesudah  terjadinya  amandemen  dan  poin  poin  penting  yang mengalami perubahan yang memengaruhi keberjalanan penegakan HAM di Indonesia.(Muhshi, 2015)
Lebih  lanjut,  Artikel  ini  akan  membahas  terkait  penjelasan  konstitusi  dengan  arti sempit, yakni terkait konstitusi dasar negara kita yaitu Undang Undang Dasar 1945. Berbagai negara atau hampir seluruh dunia menyatakan pada konstitusinya melalui muatan materi dasar kaidah dan jenjang HAM dengan posisi tertinggi dan menjadi inti daripada penyelenggaraan negara.  Seperti  misalnya  pada  keberjalanan  konstitusi  di  negara  amerika  serikat  memiliki sistematika  yang  beragam  melalui  rancangan  konstitusi  HAM  pada  amandemen  I  hingga  X yang  disebut  dengan Bill  of  Rights .  Dominasi  konstitusi  secara  output  akan  memberikan produk perundang undangan atau perubahan yang baru sesuai pergantian rezim yang ada pada bab  khusus,sebagaimana  yang  tercantum  pada  ketentuan  perundang  undangan  negara Indonesia  melalui  amandemen  II  UUD  1945.  Terdapat  juga  konstitusi  yang  tidak  mengatur dalam  bab  khusus  terkait  ranah  HAM,  melainkan  tersebar  secara  sektoral  dalam  beberapa bagian  pasal.  Selain  itu  terdapat  perbedaan  penelitian  Pada  pola  pikir  pembentukan  negara barat  tentang  negara  dan  hukum  yang  dimana  memiliki  perspektif  bahwa  secara  runtut pemikiran  dan  pengaturan  HAM  timbul  dari  disahkannya Magna  Charta (Piagam  Agung 1215)  (Basuki,  2013).  Adapun  pengaturan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  nilai  HAM  dalam Konstitusi  Amerika  Serikat  yang  memberikan  hak  yang  begitu  bebas  secara  mutlak  kepada warga  negara  untuk  menikmati  hak  asasinya.  Adapun  kewajiban  menjalankan  asasi merupakan hal yang tidak dikedepankan dibandingkan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.
Dari Latar Belakang Masalah diatas, didapati rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Konsepsi Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Konstitusi Negara?
2. Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (Soekanto,  2007) melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  studi  kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer (Jonaedi Efendi et al., 2018)  berupa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  serta  studi  kepustakaan  yang  bersumber  dari  bahan  sekunder berupa  buku,  jurnal,  dan  bahan  hukum  lainnya.(Sonata,  2014)  Penulis  juga  menggunakan analisis  deskriptif  dalam  pengelolaan  data  kualitatif  yang  disertai  dengan  metode  deduktif,
dimana  perolehan  data  tersebut  diolah  secara  deskriptif  guna  menyimpulkan  pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (Soekanto,  2007), melalui  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  studi  kepustakaan. Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  bersumber  dari  data  primer  Soekanto,  (2007) berupa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  serta  studi  kepustakaan  yang  bersumber  dari  bahan  sekunder berupa  buku,  jurnal,  dan  bahan  hukum  lainnya  (Sonata,  2014).  Penulis  juga  menggunakan analisis  deskriptif  dalam  pengelolaan  data  kualitatif  yang  disertai  dengan  metode  deduktif, dimana  perolehan  data  tersebut  diolah  secara  deskriptif  guna  menyimpulkan  pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsepsi Hak Asasi Manusia Pada Konstitusi Negara
Pemahaman mengenai HAM perlu dijelaskan bahwa setiap insan mempunyai kewajiban dan  menjadi  pertanggungjawabannya  tehadap  hak  hak  orang  lain.  Setiap  manusia  sejak dilahirkan  hingga  selama  hidupnya  memiliki  esensial  terkait  kepemilikan  hak  dan kewajibannya  sebagai  manusia  yang  beradab  (Arinanto,  2018).  Rancangan  pembentukan pemerintahan  dan  negara  dalam  berbagai  faktor  dan  alasan  yang  mendasari  tidak diperbolehkan  menghilangkan  nilai  nilai  pokok  terkait  prinsip  hak  dan  kewajiban  dengan kesamaan  derajat,  kedudukan  sebagai  warga  negara.  Dimanapun  seseorang  berada  perlu dijamin  atas  hak  haknya.  Disaat  yang  bersamaan  pula  orang  lain  diberbagai  tempat  perlu menjunjung secara tegas hak hak asasi orang lain sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Santika, 2021).
Kesadaran  terhadap  hak  hak  dan  kewajiban  asasi  tersebut  menjadikan  adanya keseimbangan  yang  merupakan  salah  satu  karakteristik  dan  perspektif  penting  bangsa indonesia  mengenai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  sesuai  pada  sila  ke  2  pancasila. Komponen  penting  dalam  dinamika  aspek  hukum  di  Indonesia  memberikan  penjelasan mengenai  konsitusi  dan  HAM.  Konsepsi  negara  yang  memenuhi  unsur  HAM  dan  konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun  saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Sehingga  dalam  melihat  transformasi  pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi HAM  pertama  kali  yang  memuat  aspek  aspek  problematika  hak  hak  politik  dan  sipil,  lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara (Arinanto, 2018)
Terkhusus  pada  konteks  HAM  generasi  kedua  bahwa  pemaknaaan  hak  hak  tersebut timbul  agar  secara  proaktif  negara  memberikan  jaminan  perlindungan  dalam  implementasi HAM dengan permulaan dari perwakilan mengenai tuntutan akan pemenuhan hak sipil serta politik  yang  dimulai  pada  zaman  periode  yunani  klasik.  Namun  perkembangan  zaman  dari masa  ke  masa  merancang  menjadi  HAM  pada  ranah  sipil  dan  politik.  Hak  hak  tersebut
dilatarbelakangi  oleh  dominasi  kekuatan  rakyat  untuk  melepaskan  diri  dari  kekuasaan absolutisme  yang  mengakar  dan  nilai  sosial  lainnya.  Perlahan  tumbuh  dari  tuntutan  agar negara menjamin hak konstitusional warga negara (Riyanto, 2015)
Implementasi HAM dimuat pada konstitusional negara kita, yaitu pada UUD 1945 yang mengacu pada perspektif A.A.H. Struycken bahwa keinginan, pandangan, ataupun dinamika yang  berkaitan  dengan  perkembangan  kehidupan  negara  oleh  para  pendiri  bangsa  memiliki keinginan kuat terhadap terbentuknya suatu negara hukum yang mejamin Hak Asasi Manusia (HAM).  Dalam  berbagai  perkembangan  konstitusi  bahwa  negara  hukum  memiliki  istilah berbagai  literatur  yang  tidak  bermakna  satu  namun  terdapat  makna  makna  yang  berbeda dalam  locus  dan  tempus  yang  nantinya  saling  bergantung  untuk  menyesuaikan  keadaan yangada pada ideologi dan sistem politik suatu negara tertentu (Fatwa, 2009).
Serangkaian  agenda  proses  berdirinya  bangsa  negara  indonesia,  telah  ada  formulasi HAM terlebih dahulu pada preambul UUD 1945 beserta pokok pokoknya yang diundangkan daripada  substansial  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).  Hal  tersebut menjadi  realita di  seluruh dunia bahwa indonesia telah lebih dahulu  mengupayakan jaminan perlindungan kehidupan bernegara sebelum ada ketetapan HAM seluruh dunia oleh PBB yang tertuang  pada  UUD  NRI  1945  (Soelistyo,  2019).    Nantinya  pada  artikel  ini  akan  membahas secara umum terkait dinamika perkembangan konstitusional pada pokok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkenaan pada masa sebelum dan sesudah amandemen.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  bahwa  pernyataan  bangsa  indonesia  pada  naskah pembukaan  UUD  NRI  1945  memiliki  prinsip  HAM  sebagai  sumber  hukum  normatif  pada keberlakuan  positivisme  di  indonesia,  terutama  pada  pernyataan  kemerdekaan  adalah  hak setiap bangsa.  Kandungan tersebut diakui secara hukum dengan filosofi bahwa HAM tersebut bukan  terdiri  dari  suatu  kebebasan  individuan,  namun  memposisikan  diri  dengan penempatanan  manusia  dalam  korelasinya    dengan  bangsa  (makhluk  sosial)  sehingga  HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban orang lain (Haryanti, 2014).

## Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan UUD 1945
Dalam  sejarah  pada  tahap  persiapan  hingga  telah  terbentuknya  penyelenggaraan pemerintahan  indonesia  dapat  dinyatakan  bahwa  indonesia  telah  memberlakukan  sistem konstitusional,  sehingga  problematika  terkait  HAM  dapat  dimuat  secara  materi.  A.AH Struycken  memberikan  perspektif  mengenai  eksistensi  manusia  adalah  suatu  pandangan, keterbutuhan,  dan  transformasi  mengenai  keberjalanan  kehidupan  bernegara  melalui  pola pikir  tokoh  bangsa  dalam  keinginan  yang  kuat  untuk  membentuk  negara  secara  hukum  dan penjaminan perlindungan HAM (Arinanto, 2018)
Pembentukan  terhadap  negara  hukum  juga  merupakan  upaya  membatasi  terkait absolutisme  dari  seorang  raja  yang  memiliki  kelengkapan  atas  dasar  tersebut  Fadjar,  (2004) melalui  cakupan  tiga  hal  yakni  berdasarkan  dari  pemikiran  Sri  Soemantri  dimana  beliau mengemukakan  bahwa  lazimnya  muatan  HAM  mencakup  3  nilai  pokok  yaitu  pertama, adanya jaminan terhadap implementasi HAM dan warga yang tinggal di negara tersebut. Lalu yang  kedua  adalah  disahkannnya  terkait  struktur  ketatanegaraan  yang  bernilai  fundamental.
Dan  memiliki  pembagian  untuk  membatasi  hak  dan  kewenangan  negara  dalam  artian check and balances (Anwar, 2011) .
Hamdan  Zoelva  dalam  konstitusionalisme  memiliki  pengertian  tersendiri  bahwa  hal tersebut merupakan suatu paham akan suatu batasan kekuasaan negara dengan operasionalnya secara  nyata  melalui  jenjang  pelaksanaan  kehidupan  bernegara.  Korelasi  yang  begitu  erat dengan konstitusi pada pembatasan kekuasaan dapat dilihat pada segi historis melalui gerakan revolusi  prancis  yang  tidak  terlepas  dari  adanya  pemikiran  Rousseau  dalam  tulisannya berjudul Du  Contract  Social ,  pemberian  sebuah  gagasan  mengenai  hak  warga  negara  dan tindakan pemerintah memerlukan suatu batasan dengan ketentuan bahwa bukan hanya tentang pribadi publik (Arinanto, 2018)
Namun kesadaran pada masing masing individu dalam membangun suatu negara, yang berdiri tegak dan bebas secara alami dengan dependensinya pada pribadi publik tersebut. Kita begitu  terikat  pada  berbagai  perbedaan  secara  tegas  mengenai  hak  hak  warga  negara  dan pemerintah. Sesuai pada keberlakuan teori hukum alam. Terdapat suatu gagasan terkait dasar HAM yang mencakup tiga aturan dasar yaitu:
1. Hak untuk hidup ( the right to life ),
2. Hak memperoleh kemerdekaan ( the right to liberty ), dan
3. Hak atas kepemilikan ( the right to life ) (Lutfi, 2014)
Namun  secara  kenyataan  dapat  dilihat  bahwa  HAM  terus  selalu  bergerak  dinamis, bukanlah  bersifat  stagnan  dengan  berbagai  transformasi  dari  zaman  ke  zaman.  Franklin  D. Roosevelt  waktu  itu  pada  tanggal  6  Januari  1941  di  dalam  forum  Kongres  Amerika  Serikat memberikan pemikiran terkait formulasi HAM di Amerika Serikat yaitu :
1. kebebasan berbicara ( freedom of speech ),
2. kebebasan dalam beragama ( freedom of religion ),
3. bebas dari rasa takut ( freedom of fear ), dan
4. bebas terhadap sesuatu yang diinginkan ( freedom of from want ). (Riyanto, 2015)
Perdebatan tentang konsep hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia tidak terlepas dari perdebatan panjang antara kelompok yang tidak setuju dengan mereka yang mengklaim bahwa  klausul  hak  asasi  manusia  termasuk  dalam  Konstitusi.  Kelompok  yang  tidak  setuju diwakili oleh Soekarno dan Soepomo, dan kelompok yang setuju diwakili oleh Mo. Hatta dan M.Yamin.  Menurut  Soekarno  dan  Soepomo (Arinanto,  2018)  negara  Indonesia  yang  akan didirikan  adalah  negara  yang  berdasarkan  kekeluargaan  atau  gotong  royong  yang  menolak individualisme,  sehingga  tidak  menyetujui  konsep  HAM  dalam  ketentuan  UUD.  Gagasan Konstitusi  dan  Negara  Konstitusi  juga    dirumuskan  dari  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  dalam  diskusi  di  Pleno,  yang  dibangun  ketika  membahas  falsafah  Negara  atau Konstitusi  antara  tahun  1956  dan  1959,  karena  1945  Hal  ini  karena  pembukaan  UUD    dan ketentuan-ketentuan seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 diundangkan pada tanggal  18  Agustus  1945.  Dalam  hal  ini  akan  dijelaskan  terkait  sejarah  perkembangan konstitusional dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

## Hak Asasi Manusia Pasa Masa Pra Amandemen
Setelah kemerdekaan UUD 1945, UUD 1945 merupakan suatu tempat nilai pokok Hak Asasi  Manusia  HAM  dibangun  dari  yang  paling  mendasar  di  Indonesia.  Namun,  berbagai keberjalanan  negara  seiring  waktu  bahwa  Indonesia  mengalami  amandemen  konstitusi  dari UUD 1945 menjadi RIS 1949-1950.
Namun sejatinya RIS  tidak bertahan lama di Indonesia, dan konstitusi diubah lagi dari UUDS pada 1950-1959 (Barus, 2017). RIS pada waktu itu merupakan suatu konstitusi federal yang  lahir  dari  adanya  pelaksanaan  konferensi  meja  bundar  yang  berisikan  klausul penjaminan hak asasi manusia yang terperinci.
Rincian  HAM  pada  UUD  RIS  berada  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia yang  diadopsi  pada  10  Desember  1948  (Haryanto  et  al.,  2013),  dalam  hal  ini  mencegah adanya ketakutan akan pembantaian HAM sebelum dan selama Perang Dunia II yang dengan jelas  tidak  terlepas  dari  pengaruhnya.  UUDS  secara  yuridis  disebut  amandemen  RIS  dan bukan  merupakan  pengganti  atau  ciptaan  konstitusi  baru,  tetapi  UUD    1950  sebenarnya merupakan  susunan  baru  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  karena  kembali  mengacu dengan konsep negara yang bersifat kesatuan.
Mekanisme  atau  tata  cara  amandemen  konstitusi  ini  berdasarkan  Mosi  Integral Mohammad  Natsir,  ketua  Fraksi  Masyumi  Dewan  Rakyat  RIS  yang  dimana  terdapat  suatu prinsip  yang  melatarbelakangi  revisi  RIS  ke  UUD  1950  bahwa  Perjanjian  tersebut  hanya menghapus  klausul  yang  memuat  prinsip  federalistik  (Arinanto,  2018).  Klausul  hak  asasi manusia  bukan  merupakan  elemen  federal,  tetapi  dipertahankan  sebagai  isi  substantif  dari Konstitusi 1950.
Dalam  persetujuan  waktu  itu  yang  dibuat  oleh  pemerintah  RIS  dan  juga  kepada pemerintah  RI  Yogyakarta  bahwa  terdapat  persetujuan  mengenai  prinsip  yang  bersifat fundamental  berdasarkan UUD 1945, dalam hal  ini  melihat terkait asas demokrasi  ekonomi. Secara garis besar bahwa telah tersusun dalam UUD 1945 pada masa pra amandemen bahwa secara  struktural  terdiri  dari  pembukaan  dan  batang  tubuh  yang  nantinya  terdapat  37  Pasal, empat Aturan Peralihan, dua Aturan Tambahan,  dan penjelasan. Sementara itu terkait HAM dikhususkan  termuat  dalam  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  Konstitusi  (Basuki,  2020).  Pada kenyatannya bahwa preambul atau pembukaan HAM dalam awalan UUD 1945 memuat nilai pokok pada setiap alineanya yaitu :
I. alinea  ke  I  bahwa  terdapat  penjelasan  mengenai  dasar  pengakuan  terkait  kemerdekaan yang  diinginkankan  secara  bebas  ( freedom  of  be  free ).  Dalam  artian  bahwa  makna  dari alinea  I  tersebut  memberikan  pernyataan  bahwa  prinsip  bangsa  indonesia  bercirikan  anti terhadap  kolonialisme.  Dimana  secara  nyata  terdapat  kalimat  kemerdekaan  merupakaan hak dari segala bangsa. Melalui keinginan yang kuat dari bangsa indonesia untuk merdeka. Bahwa  hal  tersebut  diwujudkan  melalui  perjuangan  memberantas  segala  hal  terkait penjajahan (Hikmah, 2017).
II. Alinea  ke  II  menyebutkan  terkait  upaya  negara  indonesia  untuk  menuju  negara  yang berkeadilan.  Frasa  dari  kata  adil  disini  memiliki  sifat  untuk  memberikan  arahan  maupun strategi  dalam  mengimplementasikan  salah  satu  tujuan  dari  negara  hukum  untuk memperoleh  setidaknya  cenderung  mengarah  kepada  keadilan.  Jika  nantinya  secara
optimal  benar  benar  diimplementasikan,  maka  akan  terpenuhi  secara  menyeluruh kemanusiaan yang beradab.
III. Alinea III , berdasar pernyataan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, Untuk membuktikan bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai agama yang menjadi landasan negara  dan  landasan  moral  negara  (Tinggi,  2016).  Pengakuan  nilai-nilai  moral  yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur untuk menjalani kehidupan nasional yang bebas”  mengakui nilai-nilai moral dan hak-hak kodrat semua bangsa.
Alinea  IV,  dalam  Alinea  keempat  ini  memiliki  substansial  yang  berisikan  prinsip- prinsip  yang  disertai  pokok-pokok  kaidah  pembentukan  pemerintahan  negara  Indonesia, secara merata yang disimpulkan dalam kalimat “….kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu  pemerintahan  negara  Indonesia…”.  Dengan  istilah  lain  bahwa,  negara  melakukan penegakkan  terhadap  perlindungan  HAM  yang  diakui    dalam  keseluruhan  bidang,  seperti hukum, sosial, kultur, dan perkembangan ekonomi (Basuki, 2012).

## Perkembangan Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen
Sebelum  menjelaskan  secara  spesifik  terkait  transformasi  HAM  di  era  reformasi, penting untuk diketahui bahwa terdapat pertimbangan mengenai faktor-faktor di balik sejarah pelaksanaan amandemen konstitusi  Indonesia (Arinanto, 2018)
Ketika  pada  waktu  itu  telah  terjadinya  era  orde  baru,  terlihat  jelas  bahwa penyelenggaraan HAM di Indonesia masih kurang penting yang dimulai sejak kepemimpinan Suharto yang dimulai pada tahun 1966 melalui kompleksitas masalah dalam negeri, keamanan dan  ekonomi.  Dalam  praktik  negara,  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  yang  baik  dan bertanggung jawab sangat bergantung pada suasana arah dan tujuan politik, komitmen politik, dan  tindakan  politik  akibat  pelanggaran  negara.  Karena  pengaruh  sistem  politik  yang  pada waktu itu bersifat menindas rakyat, kita harus mengakui lambatnya perkembangan HAM saat itu.  Akibatnya,  Hak  Asasi  Manusia  tidak  hanya  diabaikan,  tetapi  penegakannya  cenderung berlawanan  dengan  unsur  HAM  (Muhtaj,  2007).  Berdasarkan  perpektif  tokoh  Hans  Kelsen bahwa  dalam  perumusan  yang  berkenaan  dengan  konsepsi  negara  hukum  memiliki keterkaitan  dengan  dengan  pemikiran  atas  demokrasi  dan  HAM,  melalui  faktor  yang  terdiri dari empat syarat yaitu:
1. Negara yang melaksanakan perlindungan HAM.
2. Negara  yang  memberikan  jaminan  kemerdekaan  melalui  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman.
3. Negara yang dalam kehidupan berbanding lurus dengan konstitusi beserta undang-undang, yang dimana melalui proses perumusannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan anggota-anggota parlemen tersebut nantinya ditunjuk berdasarkan mayoritas suara rakyat.
4. Negara yang mempunyai aturan terkait tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban atas setiap  kebijakan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  golongan  tertentu  pada  negara (Arinanto, 2018)
Melihat  keempat  dari  faktor  tersebut  bahwa  dalam  melakukan  perlindungan  serta bagaimana  menegakkan  ham  itu  sendiri  bahwa  secara  jelas  pernyataan  melalui  amandemen
UUD  1945  memberikan  suatu  jaminan  hukum  yang  lebih  kompleks  dan  menyeluruh (Marzuki, 2011).
Terdapat perbedaan dengan UUD 1945 yang dilaksanakan pada jangka waktu sebelum amandemen yang dimana hanya mecantumkan pasal-pasal HAM secara umum saja. Di dalam UUD  1945  setelah  amandemen  selain  mengatur  HAM  secara  mendasar,  juga  UUD  tersebut memiliki  suatu  pengaturan  yang  dicantumkan  pada  bab  khusus  HAM,  yaitu  BAB  XA  yang menjelaskan sebanyak 10 pasal dari Pasal 28A sampai Pasal 28J.  Dampak amandemen akan memberikan  penjelasan  bahwa,  perlindungan,  penegakan,  dan  pemenuhan  HAM  adalah kewajiban  yang  ditanggung  oleh  negara,  khususnya  pemerintah.  Walaupun  di  masa  tahun pertama  kita  melihat  lika  liku  reformasi  ditandai  dengan  konflik  yang  bersifat  horizontal, antara  lain  di  Ambon,  Poso,  dan  Kalimanan,  di  mana  pelanggaran  HAM  secara  jelas dilakukan oleh kelompok pemberontak oleh masyarakat sendiri.
Pengaturan  terkait  HAM  dijelaskan  secara  khusus  pada  bab  yang  mencakup  lebih spesifik  pada  muatan  BAB  XA  dengan  berjumlah  10  pasal  dan  24  ayat.  Berkorelasi  dengan jaminan penegakan HAM  sebagai  sebuah pondasi  negara hukum  pada komponen perubahan kedua UUD 1945 (Sardol, 2014).
Adapun  formulasi  tentang  HAM  ini  dijelaskan  begitu  mendetail  yang  menjangkau semua  aspek  HAM  yang  mendapat  pengakuan  secara  universal  (Siradjuddin  &  Cici,  2021). HAM  secara  keseluruhan  yang  tercantum  di  dalam  BAB  XA  UUD  NRI  1945  memiliki keterbatasan dalam keberlakuannya. Dipertegas dengan Pasal 28J bahwa HAM sebagai pasal yang  bersifat  penutup  dari  seluruh  ketentuan  peraturan  esensial  yang  mengatur  HAM. Struktural  pengaturan  HAM  dalam  UUD  NRI  1945  ini  terdapat  harmonisasi  dengan sistematika pengaturan HAM yang dimuat dalam Universal Declaration of Human Right yang membatasi  terkait  pelaksanaan  dengan  pasal  penutup  HAM,  yaitu  Pasal  29  ayat  (2)  Dalam UUD Tahun 1945 perubahan kedua (Pbb, 2006).
Mengenai  adanya  dua  peraturan  tersebut  bahwa  keseluruhan  telah  mencakup  ranah DUHAM. Mengacu pada adanya berbagai ketentuan peraturan perundang undangan tersebut bahwa  terdapat  formulasi  secara  struktural  kembali.  Terdapat  keraguan  bahwa  rancangan HAM  indonesia  diperoleh  dari  adanya  adaptasi  bangsa  indonesia  selama  ini  mencuri  dari pemikiran  barat  yang  ditutup  dengan  adanya  amandemen  pada  Pasal  28J  UUD  1945  yang mengatur  adanya  pembatasan  HAM.  Oleh  karenanyan  bahwa  memahami  konteks  Pasal  28J yang  saat  itu  dikenal  dengan  muatan  pembatasan  HAM  yang  secara  absolut  memiliki kebebasan  yang  bersifat  individualisme  bersamaan  dengan  berkenaan  dengan  kewajiban HAM dalam konstitusi Indonesia.
Banyak kajian teoritis dari sisi historis, filosofis, dan sosiologis bahwa keputusan untuk memasukkan  materi  HAM  ke  dalam  UUD  tidaklah  mudah  (Muni,  2020).  Bahkan  dalam perkembangannya,  ketentuan  hak  asasi  manusia  hanya  diatur  dalam  UUD,  banyak  undang- undang  dan  peraturan    yang  secara  khusus  mengatur  hak  asasi  manusia.  Secara  khusus disebutkan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah  hak  asasi  manusia,  yang  paling  berharga  bagi manusia,  dan  lebih  penting  dalam  regulasi  sebagai  acuan  dasar    untuk  mencapai  hak  asasi manusia.

## Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia Dengan Amerika Serikat
Isu  hak  asasi  manusia  mengklaim  bahwa  tonggak  pemikiran  dan  regulasi  hak  asasi manusia dari Magna Carta hingga Bill of Rights diadopsi satu demi satu oleh rakyat Amerika pada  tahun  1789  (Aprita  &  Hasyim,  2020),  menurut  para  sarjana  yang  mengeksplorasi pemikiran  Barat  tentang  negara  dan  hukum.  Pada  saat  yang  sama  dengan  Revolusi  Prancis, teks  tersebut  dimasukkan  atau  ditambahkan  sebagai  bagian  dari  Konstitusi  AS  pada  tahun 1791.
Gagasan  filsuf  John  Locke,  yang  merumuskan  hak  alam  sebagai  hak  untuk  hidup, kebebasan,  dan  properti,  menginspirasi  dan  membimbing  rakyat  Amerika,  yang  kemudian dikenal  sebagai  Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika  Serikat.  Hal  ini  karena  Deklarasi Kemerdekaan  dan  Piagam  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1776  memuat  pernyataan  bahwa sebenarnya semua bangsa diciptakan sama  oleh Sang Maha Pencipta. Semua orang diberkahi dengan  hak  untuk  hidup,  kebebasan  dan  kebebasan  kebahagiaan  oleh  Sang  Pencipta. Deklarasi Kemerdekaan menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang konstitusinya memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, bahkan jika orang Prancis  secara resmi  dimulai  pada  era  Rousseau  (Handayani,  2014).  Semuanya  untuk  layanan  Presiden Thomas  Jefferson,  presiden  lain  yang  dikenal  sebagai  pembela  hak  asasi  manusia,  Abraham Lincoln,  dan  Woodrow  Wilson  dan  Jimmy  Carter.  Sebagaimana  pernyataan  oleh  Presiden Franklin  D.  Roosevelt  mengenai  empat  kebebasan  yang  diucapkannya  di  depan  Kongres Amerika yaitu:
a. Kebebasan dari atas ancaman dan ketakutan ;
b. Kebebasan dari kekurangan akan keterbutuhan dan kelaparan.;
c. Kebebasan untuk berpendapat serta menumbuhkan pikiran dan
d. Kebebasan  dalam  menentukan  agama  berdasarkan  kepercayaan  dan  keyakinan  yang dianutnya (Bangun, 2019).
Berlakunya HAM di negara Amerika Serikat cenderung melaksanakan apa yang sesuai dari pemikiran John Locke mengenai hak-hak pada jati diri manusia Besar, (2011), seperti hak hidup,  kebebasan,  dan  hak  milik  yang  nantinya  menjadi  pilar  bernegara  pada  pengakuan HAM di Amerika Serikat.
Dalam  historis  menegakkan  HAM,  Amerika  Serikat  adalah  negara  pertama  kali  yang mengesahkan  dan  melindungi  HAM  pada  nilai  konstitusi  bernegaranya.  Cantuman  hak  hak tersebut  pada  Konstitusi  Amerika  Serikat  (Amandemen  I-X  yang  disebut bill  of  rights ) memuat yaitu terkait hak hak sipil dan politik meliputi hak atas pelindungan yang sama dan tidak  adanya  diskriminasi,  pelindungan  hukum  dalam  mencapai  peradilan  yang  utuh,  serta partisipasi  politik.    Dalam  Pasal  22  sampai  Pasal  27  dijelaskan  bahwa  pada  hak  hak  atas pemberian  tunjangan  sosial  dan  ekonomi  seperti  jaminan  kehidupan  pada  kebutuhan  mutlak menjadi kehidupan yang layak dan pendidikan bermutu. Penegasan tentang hak hak manusia seutuhnya  bahwa  sesungguhnya  keseluruhan  orang  memiliki  hak  atas  pelayanan  dari  negara untuk mencapai kesejahteraan.
Hak tersebut dikatakan hanya bersifat universal, yang semata mata oleh manusia karena ia  adalah  manusia  ciptaan  tuhan  (Lestari,  2007).  Perspektif  tersebut  membuktikan  bahwa secara  eksplisit  bahwa  ciri  seperti  ras,  jenis  kelamin,  agama,  kedudukan  sosial,  dan
kewarganegaraan tidak menjadi faktor apakah seseorang memliki atau tidak memiliki HAM. Ini menyiratkan bahwa hak tersebut dapat diterapkan ke seluruh dunia. Salah satu ciri khusus HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa menjadi salah satu ranah internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa telah dipandang sebagai objek perhatian dan keabsahan internasional.
Berbeda dengan indonesia pada pengaturan HAM yang dimuat dalam UUD NRI 1945 dimaknai oleh menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi orang lain secara mutlak nantinya dibatasi oleh hukum  (Supriyanto, 2016). Pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia ditetapkan oleh hukum hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  persyaratan  yang    sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  masyarakat demokratis.
Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  memiliki  asal-usul  dan  asal-usul  dalam  Pancasila (Kusniati,  2011).  Artinya,  hak  asasi  manusia  sangat  dijamin  oleh  falsafah  kebangsaan, Pancasila.  Dikaitkan  dengan  Pancasila  berarti  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  tersebut  harus mengikuti  kebijakan  yang  diatur  dalam  ketentuan  Filsafat  Pancasila  (Bo’a,  2018).  Bagi bangsa  Indonesia,  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  tidak  berarti  bebas  bertindak,  tetapi  perlu memperhatikan  citra  hidup  bangsa  Indonesia,  yaitu  peraturan-peraturan  Pancasila.  Sebagai aturan umum, sama sekali tidak ada hak untuk berolahraga terlepas dari hak orang lain .

## KESIMPULAN
Kesadaran  terhadap  hak  hak  dan  kewajiban  asasi  tersebut  menjadikan  adanya keseimbangan  yang  merupakan  salah  satu  karakteristik  dan  perspektif  penting  bangsa indonesia  mengenai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  sesuai  pada  sila  ke  2  pancasila. Komponen  penting  dalam  dinamika  aspek  hukum  di  Indonesia  memberikan  penjelasan mengenai  konsitusi  dan  HAM.  Konsepsi  negara  yang  memenuhi  unsur  HAM  dan  konstitusi diibaratkan memiliki 2 sisi mata uang, yang berarti terdapat perbedaan yang bertolak belakang namun  saling  melengkapi  satu  sama  lain.  Sehingga  dalam  melihat  transformasi  pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi menjadi tiga klasifikasi pembagiaan yaitu terkait generasi HAM  pertama  kali  yang  memuat  aspek  aspek  problematika  hak  hak  politik  dan  sipil,  lalu berkenaan dengan hak hak sosial budaya dan ekonomi, dan terakhir mengenai persamaan hak antar warga negara.
Dapat  dibuktikan  bahwa  pengaturan  yang  mengatur  terkait  HAM  di  dalam  Konstitusi Amerika  Serikat  adalah  secara  absolut  memberikan  hak  yang  sebebas-bebasnya  serta  tidak ada  satupun  aturan  mengenai  pembatasan  di  dalamnya.  Pemberian  hak  yang  seluas-luasnya oleh  Amerika  Serikat  kepada  masyarakat  dalam  mendapatkan  capaian  HAM  daripada tuntutan atas wajibnya warga negara untuk mendapatkan haknya. Individu diposisikan sebagai pemegang hak (rights holders) yang secara internasional memperoleh jaminan. HAM menurut pandangan  Konstitusi  Amerika  Serikat  dimiliki  seorang  manusia  dan  mengaku  nantinya secara  penuh  telah  secara  alamiah  mendapat  penghormatan  oleh  pemerintah.  HAM  dalam Konstitusi  Amerika  Serikat  cukup  kuat  kedudukannya  sebagai  pertimbangan  normatif  untuk diputuskan  dalam  berkontradiksi  dengan  norma  nasional  yang  bertentangan  dan  untuk membenarkan perbuatan perbuatan diluar batas yang dilakukan demi HAM. Berbeda dengan
pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang diatur dalam bab tersendiri mengenai HAM, dalam Konstitusi Amerika Serikat sudah tersirat dalam ketentuannya.

## BIBLIOGRAFI
Anwar, C. (2011). Teori dan Hukum Konstitusi. Malang: In-Trans Publishing .
Aprita,  S.,  &  Hasyim,  Y.  (2020).  Hukum  dan  hak  asasi  manusia. Jakarta:  Mitra  Wacana Media .
Arinanto, S. (2018). Hak Asasi Manusia dalm Transisi Politik di Indonesia. In Perpustakaan Nasional Republik Indonesia . Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Asshiddiqie,  J.  (2004). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia (Cetakan  Ke).  Sinar Grafika.
Bangun, B. H. (2019). Perbandingan Sistem  dan  Mekanisme HAM  Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan. Jurnal HAM , 10 (1), 99–113. Barus,  S.  I.  (2017).  Proses  Perubahan  Mendasar  Konstitusi  Indonesia  Pra  Dan  Pasca Amandemen. University Of Bengkulu Law Journal , 2 (1), 29–55. Basuki,  U.  (2012).  Konstitusionalisme  HAM  Indonesia:  Dinamika  Pengaturan  HAM Indonesia  Pasca-Amandemen  UUD  1945. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum , 1 (2).
Basuki,  U.  (2013).  Globalisasi,  Konstitusi  dan  Hak  Asasi  Manusia:  Pengaruh  Globalisasi terhadap  Pengaturan  HAM  dalam  Konstitusi  Indonesia. Supremasi  Hukum:  Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 2 (2).
Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Caraka Justitia , 1 (1).
Besar,  B.  (2011).  Pelaksanaan  dan  Penegakkan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Demokrasi  di Indonesia. Humaniora , 2 (1), 201–213.
Bo’a,  F.  Y.  (2018).  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  dalam  sistem  hukum  nasional. Jurnal Konstitusi , 15 (1), 21–49.
El-Muhtaj,  M.,  Arinanto,  S.,  &  Kasim,  I.  (2008).  Dimensi-dimensi  HAM:  mengurai  hak ekonomi, sosial, dan budaya. (No Title) . Fadjar,  A.  M.  (2004).  Tipe  Negara  Hukum,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama. Malang: Bayumedia Publishing . Fatwa,  A.  M.  (2009). Potret  Konstitusi  Pasca  Amandemen  UUD  1945 .  Penerbit  Buku Kompas.
Handayani,  Y.  (2014).  Pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Dan Konstitusi  Amerika  Serikat. Jurnal  Rechtsvinding  Online.  Tanpa  Volume,  Tanpa Nomor .
Haryanti, D. (2014). Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia.
Jurnal Selat , 2 (1), 212–225.
Haryanto,  T.,  Suhardjana,  J.,  Komari,  A.  K.  A.,  Fauzan,  M.,  &  Wardaya,  M.  K.  (2013). Pengaturan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. Jurnal Dinamika Hukum , 8 (2), 136–144.
Hikmah,  M.  (2017).  Mahkamah  Konstitusi  dan  Penegakan  Hukum  dan  HAM  di  Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 35 (2), 127–142.
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 4 (5).
Lestari,  D.  (2007).  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Berbagai  Aspek
Kehidupan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (4), 499–513.
Lutfi, K. R. (2014). Teori hukum alam dan kepatuhan negara terhadap hukum Internasional. Jurnal Yuridis , 1 (1), 90–106.
Marzuki, L. (2011). Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 479– 488.
Muhshi,  A.  (2015). Teologi  Konstitusi:  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  atas  Kebebasan Beragama . LKIS Pelangi Aksara. Muhtaj,  M.  El.  (2007). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia:  Dari  UUD  1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 . Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Al’Adalah , 23 (1), 65–78. Pbb,  M.  U.  (2006).  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi  Manusia. Indonesian  Journal  of International Law , 4 (1), 133–168.
Putra,  M.  A.  (2015).  Perkembangan  Muatan  HAM  dalam  Konstitusi  di  Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2). Riyanto, A. (2015). Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (2), 184–208. Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945) . Penerbit Lakeisha. Sardol, S. M. (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. Rechtsidee1 , 1 , 85–100.
Siradjuddin, A., & Cici, F. (2021). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara , 1 (1), 45–60. Soekanto,  S.  (2007). Sosiologi  Suatu  Pengantar--Ed.  Baru–41 .  Jakarta  (ID):  PT  Raja Grafindo Persada.
Soelistyo,  L.  T.  D.  (2019).  Perkembangan  Baru  Tentang  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik. Mimbar Keadilan , 12 (2), 272–277.
Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 15–35. Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 2 (3), 151– 168.
Syafi’ie, M. (2016). Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 9 (4), 681–712. Tinggi, P. P. U. P. (2016). Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementrian Riset. Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia .
Copyright holder: Syamsir Syamsu, M Nur Fahmi (2024)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: