Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 770-780
Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban
Husnama Patih 1) , Kuhlil Hidayah 2) 1,2 Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: husnamafatih08@gmail.com

## Abstract
In line with the development of the era, creates more type of professions. Teacher, docter, police, journalist and pilot are renown professions. Those professions are top nomination for job seeker to gets appropriate income. However, in their salary there are right of others, as in islamic laws for kinds of proffesion on holy Quran as well as hadith. Every professions for example farmers and their farms, salesmans and their goods, herdsmans and their shepherds, has obligation to fulfill zakat base on the count. The ancient time there is nothing standard count for management profession zakat and zakat management unit.   Zakat management unit is not only collect zakat but also manage and distribute zakat. The presence of baznas in every districts helps society to collect and to distribute zakat, include profession zakat. Baznas of Tuban district has collected most of ZIS funds in east java 2019 through their programs. Those programs run with take into consederation of maslahah mursalah both of collect and distribute, no exception with profession zakat.

## Keywords: Zakat, profession, maslahah, maslahah mursalah
Saran sitasi: Patih, H., & Hidayah, K. (2022). Penerapan Maslahah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 770-780. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara  tentang  kehidupan  sosial  keagamaan terutama orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia tidak  terlepas  dari  hubungan  saling  membantu  antar sesama.  Dari  semua  kegiatan  sosial  yang  dilakukan oleh  orang  Islam  yang  berlandaskan  hukum  Islam, zakat  adalah  salah  satu  pranata  ibadah  sosial  yang berasal dari istilah hukum Islam. Yang tentunya jika kita  membicarakan  masalah  zakat  tidak  terlepas  dari pembicaraan  tentang  konsepsi  zakat  menurut  Islam tentunya,  sebab  salah  satu  pilar  utam  dalam  rukun Islam  adalah  zakat.  Dikatakan  demikian  karena perintah  zakat  bukan  sekedar  praktik  ibadah  yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.
Selama  ini,  masyarakat  mengenal  zakat  hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan,  pertanian,  peternakan,  barang  tambang dan  rikaz.  Karena  pada  zaman  dahulu  seseorang banyak berprofesi sebagai petani, peternak, pedagang sehingga  penghasilan  seorang  pegawai  seperti maraknya  sekarang  ini  tidak  banyak  dibahas  pada
ulama salaf terdahulu. Menurut Shobirin (2015: 319), kesadaran akan zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi  yang  cukup besar  dalam  memajukan  kesejahteraan  masyarakat, mendorong pemerintah untuk  mengeluarkan Undang Undang tentang pngelolaan zakat. Maka pada tanggal 23  September  1999  Presiden  Habibie  mengesahkan UU  No.  38  Tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat, yang  didalamnya  sudah  diatur  berbagai  hal  yang penting  dalam  pelaksanan,  pengawasan  terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (DEPAG,1999: 11).
Dalam  Undang-Undang  ini  zakat  tidak  dibatasi pada teks  secara  ekplisit  saja seperti  zakat emas  dan perak,  perdagangan,  pertanian,  hasil  tambang,  rikaz tetapi  juga  zakat  hasil  pendapatan  dan  jasa.  Hal  ini sejalan dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia nomor 3  Tahun  2003  yang  isinya  mewajibkan  zakat penghasilan atau profesi (MUI, 2003:87).
Berkaitan  dengan  zakat,  infaq  dan  sodaqoh  di Indonesia  terus  berkembang  hingga  sampai  seperti
saat  ini.  Di  Jawa  Timur  khususnya,  BAZNAS Kabupaten  Tuban  menjadi  lembaga  pengumpul  ZIS tertinggi.  Hal ini tidak  terlepas  dari  langkah-langkah yang  diambil  oleh  lembaga  dalam  program-program yang  telah  dicanangkan  sehingga  membuat  para muzakki,  Munafiq,  dan  Mushoddiq  senantiasa menyalurkan hajjat- nya  melalui  lembaga,  serta peningkatan profesionalitas dalam pengelolaannya.
Harian Jawapos (09 November 2020)
memberitakan  bahwa  selama  delapan  tahun terakhir, pengelolaan  zakat,  infaq,  dan  shodaqoh  (ZIS)  di Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Tuban berkembang sangat signifikan. Pada 2013 lalu, pengumpulan  ZIS  selama  setahun  baru  RP  300  juta. Sampai  oktober  2020,  jumlah  dana  yang  terkumpul meningkat  cukup  fantastis,  sebesar  Rp  14,2  miliar. Meski belum akhir tahun, namun pengumpulan sudah melampaui  dana  yang  terhimpun  selama  2019  yang tercatat Rp 11,3 miliar.
Dari semua program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten  Tuban,  yang  menjadi  muzakki  termasuk zakat  penghasilan  dari  profesi.  Hal  ini  juga berdasarkan  apa  yang  sudah  tercantum  dalam  Fatwa MUI  Nomor  3  (Himpunan  Fatwa  MUI  2003:309) tentang  Zakat  Penghasilan,  yang  menyebutkan “semua  bentuk  penghasilan  halal  wajib  dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram”.
Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jawa  Timur diketahui Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Tuban sendiri sebanyak 10.829 dengan jumlah 5.734 untuk  laki-laki  dan  5.095  untuk  perempuan. Dijelaskan pula dalam artikel tubankap.bps.go.id (20 Maret 2015) bahwa Angkatan Kerja pada tahun 2019 berjumlah 634.883. Serta para pekerja profesinal lain yang  juga  menyalurkan  zakatnya  melalui  BAZNAS Kabupaten  Tuban  tentunya  membuat  lembaga  ini terus  berkembang  ditunjang  dengan  profesionalitas dalam pengelolaan dan penyalurannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini masaah yang ingin dieksplor adalah  penerapan  pengelolaan  BAZNAS  Kabupaten Tuban  terkait  pengelolaan  zakat  profesi  serta pandangan kaidah maslahah terhadap pengeloaannya sehingga BAZNAS Kabupaten Tuban bisa berkembang hingga menjadi pengumpul ZIS terbanyak se-Jawa Timur sampai tahun 2020 dengan summber-sumber yang diambil dari literatur-literatur, aturan dan juga peneitian terdahulu.
Selanjutnya  setelah  data  –  data  berhasil dikumpulkan  maka  Langkah  berikutnya  adalah analisis  data,  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  ini  bersifat  induktif  yaitu  suatu analisis  berdasarkan  data  yang  diperoleh  kemudian dikembangkan  dengan  menggunakan  pola  hubungan tertentu dan selanjutnya dicarikan data lagi berulang – ulang  sehingga  dapat  ditemukan  sebuah  kesimpulan dari penelitian tersebut. (Sugiyono,2016:245)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Al-Maslahah Al-Mursalah
Hadi  dan  Peristiwo  (Jurnal  Al-Ahkam,2019:63) menyebutkan bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata maslahah dan mursalah. Kata maslahah  menurut  bahasa  Indonesia  memiliki pengertian  sesuatu  yang  mendatangkan  kebaikan. Adapun  pengertian  maslahah  dalam  bahasa  Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan  manusia”.  Hal  ini  bisa  diartikan  bahwa segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  manusia  dan yang  tidak  mendatangkan  kemudharatan  atau kerusakan.
Sedangkan  kata  mursalah  merupakan participle pasif  atau ism al-maf  ’ûl dari  kata  arsala  yang  kata kerja  ( fi’l ) sulâsi -nya  berbentuk  rasala.  Secara etimologis  mursalah  berarti mutlaqah ,  yang  berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata maslahah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan maslahah mutlaqah dan  ada  juga  yang  menyebutnya  dengan munâsib mursal , bahkan ada juga yang menyebutnya dengan  istilah istislâh. (Rusfi,  Al-‘Adalah  XII, 2014:65)
Sehingga  jika  kedua  kata  tersebut  disandingkan maka  maksudnya  adalah  terlepas  atau  bebas  dari keterangan  yang  menunjukkan  boleh  atau  tidak bolehnya  dilakukan  namun  harus  mengutamakan kemaslahatan demi kebaikan bersama. Sedangkan jika secara  definitif  dapat  dipahami  bahwa  maslahah mursalah  di  sini  merupakan  sebuah  metode  untuk memperoleh  dasar  hukum  yang  didasarkan  kepada kemaslahatan  bersama  yang  tidak  tercantum  dalam Al-Qur’an  maupun  Hadist  tentang  validitas  maupun ketidakvaliditasnya.
Hukum Islam ada untuk merealisasikan kemasahatan  seluruh  umat  manusia,  yaitu  untuk menolak  timbulnya  kemudharatan  dan  untuk  meraih kemanfaatan.  Akan  tetapi  tentu  saja  kemaslahatan atau kemanfaatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena apa yang dipandang manfaat untuk saai
ini  belum  tentu  dipandang  bermanfaat  di  masa mendatang.  Begitu  juga  sebaiknya,  sesuatu  yang dianggap maslahah bagi seseorang belum tentu sama dipandang  maslahah  bagi  orang  lain,  demikian  pula berlakunya madharat yang ada.
Sehingga kemaslahatan itu bersifat relative sekali dan  menuntut  terjadinta  perubahan,  jika  manusia, ingkungan dan situasu (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai denngan kaidah;
Untuk  itu,  jumhur  (mayoritas)  intelektual  Islam berpendapat  bahwa  maslahah  mursalah  dapat dijadikan  hujjah  dalam  melakukan  istinbât  hukum selama  tidak  ditemukan  nash  (Alquran  dan  Sunnah) tentang  itu,  atau  ijmak  (konsensus)  ulama,  qiyâs (analogi)  dan  istihsân.  (Rusfi,  Al-‘Adalah  XII, 2014:66)
Artinya,  jika  terjadi  suatu  peristiwa  yang menuntut  penyelesaian  status  hukumnya,  pertama- tama  intelektual  hukum  Islam  harus  melacak  dan mengidentifikasinya  dalam  nash  (Alquran  dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya  maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang  hal  itu.  Selanjutnya,  jika  consensus  ulama tidak  ditemukan  maka  digunakan  qiyâs,  dengan menganalogikannya  dengan  peristiwa  yang  sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka  diterapkan  metode  istihsân.  Akhirnya,  jika istihsân tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan maslahah mursalah.

## Macam-macam Maslahah
Para ahli mengemukakan bahwa maslahah dibagi berdasarkan beberapa tinjauan.
Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya.  Mereka  membaginya  kepada  tiga macam, yaitu:
a. Mashlahah  al-Dharuriyah,  yaitu  kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2)  memelihara  jiwa,  (3)  memelihara  akal,  (4) memelihara  keturunan,  (5)  memelihara  harta. Kelima  kemaslahatan  ini,  disebut  dengan  al- mashalih al-khamsah.
b. Mashlahah  al-Hajiyah,  yaitu  kemaslahatan  yang dibutuhkan
dalam menyempurnakan kemashlahatan  pokok  (mendasar)  sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan  dan  memelihara  kebutuhan mendasar  manusia  atau  dengan  kata  lain
mashlahat  yang  dibutuhkan  oleh  orang  dalam mengatasi  berbagai  kesulitan  yang  dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka  puasa  bagi  orang  yang  sedang  musafir; dalam  bidang  mu’amalah  dibolehkan  berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik. c. Mashlahah  al-Tahsiniyah,  yaitu  kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat  melengkapai  kemashlahatan  sebelumnya. Misalnya  dianjurkan  untuk  memakan  yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah  sunah  sebagai  amalan  tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.
Kedua, tinjauan dari segi
cakupan/kandungannya.  Hal  ini  dapat  dibedakan menjadi:
a. Maslahah  Al-‘Ammah, yatu  kemasahatan  umum yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak. Bukan berarti untuk semua orang melainkan bisa juga  untuk  kepentingan  sebagian  besar atau mayoritas umat.
b. Maslahah  Al-Khashashah, yaitu  kemaslahatan pribadi.  Tentu  ini  sangat  jarang  sekali,  misalnya berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan  seseorang  yang  dinyatakan  telah hilang.
Ketiga ,  tinjauan  dari  segi  dapat  berubah  atau tidaknya.  Mushtafa  al-Syalabi  (Pasaribu,  Jurnal Justiia,  1,  2014:355-356)  membaginya  menjadi  dua bagian yaitu:
a. Maslahah  Al-Tsubitsh, yaitu  kemasahatan  yang bersifat tetap, idak berubah sampai akhir zaman.
b. Maslahah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang  berubah-ubah  sesuai  dengan  perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.
c. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.
Keempat, tinjauan dari segi keberadaan maslahah menurut syara’ terbagi kepada:
a. Maslahah  Al-Mu’tabarah, yaitu  kemaslahatan yang didukung oleh syara’ hukum Islam, baik dari Al-Qur’an  maupun  Al-Hadist.  Maksudnya, adanya  dalil  khusus  baik  di  Al-Qur’an  maupun Hadist  yang  menjdai  dasar  adanya  bentuk  dan jenis kemaslahatan tersebut.
b. Maslahah  Al-Mulghah, yaitu  kemaslahatan  yang ditolak  oleh  syara’  hukum  Islam,  karena bertentangan  dengan  ketentuan atau  dengan  kata lain maslahat yang dibatalkan oleh hukum  Islam
atau dilarang penggunaannya. Pembatalan semacam ini bisa dikarenakan karena manfaatnya lebih kecil daripada mudharatnya atau manfaatnya dapat  menimbulkan  madharat.  Mislanya  saja, Islam menentukan bahwa orang yang
berhubungan  seksual  disiang  hari  pada  bulan Ramadhan karena dikenakan hukuman memerdekakan  budak,  atau  puasa  dua  bulan berturut-turut.

## 3.2. Zakat Profesi
Berbicara  tentang  zakat  profesi,  Marimin  dan Fitria  (JIEI,  2017:50)  menyebutkan  bahwa  zakat profesi sendiri terdiri dari dari dua kata yaitu zakat dan profesi.  Dalam  literatur  fiqh  klasik  pengertian  zakat adalah  hak  yang  dikeluarkan  dari  harta  atau  badan. Sehubungan dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan  bahwa  zakat  adalah  penenuaian  hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa  Indonesia,  profesi  adalah  bidang  pekerjaan yang  dilandasi  Pendidikan  keahlian  (keterampian, kejujuran, dan sebagainya) tertentu
Oleh karenanya, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan  atas  setiap  pekerjaan  atau  keahlian  baik yang  dilakukan  sendiri  ataupun  bersama  orang  lain seperti lembaga yang mendatangkan penghasilan dan memenuhi nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun). Contohnya profesi dokter, advokat, konsutan, dosen, guru, arsitek, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan  perdagangan,  sumber  pendapatan  dari  profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.
Zakat  merupakan  ibadah  dan  kewajiban  sosial bagi  umat  Islam  yang  kaya  ketika  memenuhi  nisab (batas  minimal)  dan hawl (waktu  satu  tahun),  yang tentu  saja  dalam  baik  dalam  zakat  pada  umumnya maupun zakat profesi haruslah dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang,  relative  banyak  dengan  cara  halal  dan  tidak memaksakan atau membebani, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.
Dalam  pandangan  al-Ghazali  zakat  merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak  seperti  ibadah  syahadat,  shalat  atau  puasa  (Al- Ghazali  dalam  Muhammad  Hadi  2010:  68).  Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Zakat adalah kesalehan  diri  melalui  ikhtiar  sosial.  Agar  sampai kepada  kesadaran  seperti  itu  diperlukan  penyadaran
yang  dibarengi  dengan  tindakan  amal-amal  sosial, termasuk  mengeluarkan  zakat,  infak  dan  shadaqah. Karena  dalam  ajaran  zakat  ini  pandangan  dan komitmen  sosialnya  begitu  jelas,  bahkan  dari  titik kepentingan  yang  paling  menyentuh  hajat  orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.

## 3.3. Sejarah Zakat Profesi
Al-Qur’an dan Hadist merupakan sumber hukum utama  umat  Islam  dalam  menjalankan  syariat  Allah, baik  untuk  hubungan  dengan-Nya  maupun  antar sesama manusia. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah zakat,  zakat  sejatinya  sudah  diatur  secara  terperinci dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Akan tetapi terkait zakat  profesi  merupaan  salah  satu  kasus  baru  dalam hukum  Islam (Fiqh). Baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah  tidak  memuat  aturan  hukum  yang  tegas mengenai  zakat  profesi.  Begitu juga  ulama  mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini.
Hal ini dikarenakan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid, sehingga hukum Islam yang pada dasarnya adalah  refeksi  atau  hasil  dari  peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum tersebut ditetapkan. Sehingga  tidak  banyaknya  jenis  pekerjaan  dan  jasa yang  ada  pada  masa  Nabi dan  imam-imam  mujtahid pada masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal  baik  dalam  Sunnah  maupun  kitab-kitab  fiqh klasik.
Dalam hal ini, zakat profesi termasuk permasalahan  kontemporer  yang  baik  pada  masa sahabat,  tabiin,  tabiit  tabiin  dan  seterusnya  hingga tahun 60-an tidak pernah dikenal sebelumnya. Hingga sampai Yusuf Qardhawi adaah penggagas pemikiran zakat  ini  yang  kemudian  dituliskannya  dalam  kitab Fiqh  Zakah yang  mana  cetakan  pertamanya  terbit tahun 1969.
Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu  Muktamar  Internasional  I  tentang  Zakat  di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, bahwa  salah  satu  kegiatan  yang  menghasilkan kekuatan  bagi  manusia  sekarang  adalah  kegiatan profesi  yang  menghasilkan  amal  yang  bermanfaat, baik  yang  dilakukan  sendiri  seperti  kegiatan  dokter, arsitek  dan  lainnya,  maupun  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  seperti  para  karyawan  atau  pegawai. Semua  penghasilan  melalui  kegiatan  profesional tersebut  adalah  telah  mencapai  nisab,  maka  wajib dikeluarkan  zakatnya.  Dalam  Q.s.  al-Dzâriyât  [51]:
ayat 19 dinyatakan, Dan pada harta-harta mereka ada hak  untuk  orang  miskin  yang  meminta  dan  orang miskin  yang  tidak  mendapat  bagian.  (Huda  dan Ghofur, Al-Iqtishad:  Journal  of  Islamic  Economics , 2016: 219)
Di  Indonesia  sendiri  kajian  dan  praktik  zakat profesi  mulai  marak  pada  periode  tahun  90-an  akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab dari Yusuf  Qardhawi  tersebut  diterjemahkan  ke  dalam Bahasa  Indonesia  oleh  Didin  Hafidhuddin  dengan judul  Fikih  Zakat  yang  terbit tahun  1999.  Sejak  saat itu  zakat  profesi  mulai  banyak  diterapkan  oleh lambaga pengelola zakat di Indonesia, baik oleh BAZ (Badan  Amil  Zakat)  milik  pemerintah,  seperti BASDA  atau  BAZNAS,  maupun  LAZ  (Lembaga Amil  Zakat)  milik  swasta  seperti  PKPU,  Dompet Dhuafa,  dan  sebagainya.  (Marimin  dan  Fitria, 2017:52)

## 3.4. Hukum Zakat Profesi
Profesi  merupakan  bentuk-bentuk  usaha  yang relative baru yang tidak dikenal pada masa penetapan hukum  Islam,  sehingga  sangat  wajar  jika  kita  tidak menjumpai  ketenuan  hukumnya  secara  jelas  baik dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadist  manapun.  Oleh karenanya,  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang tidak  diatur  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadist  maka diperlukan ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam).
Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa  sosial  dan  keadilan.  Jika  petani  yang  setiap harinya menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan  zakat  setiap  kali  panen  bila  mencapai nasab,  sementara  mereka  yang  bergelut  di  sektor usaha  dan  profesi  berpenghasilan  lebih  besar  yang lebih mudah tidak di tuntut untuk berzakat.
Kewajiban  berzakat  ini  berdasarkan  keumuman kandungan  makna  Al-Qur’an  surah  at-Taubah:103 dan surah al-Baqoroh: 267
ْم ِهْي ِ كَزُت َو  ْم ُه ُر ِ ه َطُت  ًةَق َد َص  ْم ِهِلاَوْم َ ا  ْن ِم ْ ذ ُخ َّ ن ِا ْْۗم ِهْي َ لَع  ِ ل َص َو ا َهِب ٌمْيِلَع  ٌعْي ِم َس ُ ه للّٰا َو ْْۗم ُه َّ ل  ٌن َ ك َس  َكَتو ٰ ل َص
103.    Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna membersihkan  dan  menyucikan  mereka,  dan berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doamu itu  (menumbuhkan)  ketenteraman  jiwa  bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
ْم ُ ك َ ل اَن ْج َر ْخ َ ا ْٓاَِّمِ َو  ْمُتْب َس َ ك ا َم  ِتٰبِ ي َط  ْنِم اْوُقِفْن َ ا آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي
ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا ِهْي ِذ ِخ ٰ اِب ْم ُت ْسَلَو  َنْوُقِفْنُت ُهْنِم  َثْيِبَخ ْ لا او ُم َّمَيَت ا َ ل َو ْۗ  ِ ض ْر َ ا ْ لا  َن ِ م ٌدْي ِم َح ٌّي ِنَغ َ هللّٰا  َّن َ ا آْ ْو ُم َ لْعا َو ْۗ ِهْي ِف ا ْو ُض ِم ْغُت

## Terjemah Kemenag 2002
267.    Wahai  orang-orang  yang  beriman! Infakkanlah  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami keluarkan  dari  bumi  untukmu.  Janganlah  kamu memilih  yang  buruk  untuk  kamu  keluarkan, padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan  dengan  memicingkan  mata  (enggan) terhadapnya.  Dan  ketahuilah  bahwa  Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
Sedangkan  alasan  diwajibkannya  zakat  profesi (zakat  penghasilan)  dapat  ditafsirkan  dari  ayat  Q.S. Al-Baqoroh:  267,  yang  mana  kata  “  ام  ”  adalah termasuk  kata  yang  mengandung  pengertian  yang umum, yang artinya saja, sebagian dari hasi (apa saja) yang  kamu  usahakan  yang  baik-baik.  Maka  jelaslah, bahwa  semua  macam  penghasilan  (gaji,  honorium, dll)  terkena  kewajiban  zakat  berdasarkan  QS.  Al- Baqoroh:  267  tersebut  yang  mengandung  pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan,  papan,  beserta  alat-alat  rumah  tangga,  alat- alat  kerja  atau  usaha,  kendaraan,  dan  ain-lain  yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap  setahun  kepemilikannya  dan  telah  mencapai nisbah.
Kemudian dalam QS. At-Taubah: 103 menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan,  tidak  menunjuk  dari  mana  harta  itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya  lebih  bersifat  umum,  maka  di  dalmnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari  harta  kekayaan,  sehingga  wajib  dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya dengan dasar as-Sunnah untuk mengukuhkan  kewajiban  zakat  profesi,  berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:
“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya:  “Wahai  Nabi  Allah,  bagaimana  yang tidak  berpunya?  Nabi  menjawab:”  Bekerjalah untuk  mendapat  sesuatu  untuk  dirinya,  lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “Kalau tidak  mempunyai  pekerjaan?  Nabi  menjawab: “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.” (H.R Bukhari)
Yusuf  Qardlawi  menafsirkan  keumuman  dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan  sesuai  dengan  tuntunan  Islam  yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban,  belas  kasihan,  dan  suka  memberi  dalam jiwa  seorang  muslim.  Untuk  itu  Nabi  mewajibkan pada  setiap  muslim  mengorbankan  sebagian  harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.
Berdasarkan  dalil  al-Qur’an  dan  Hadist  serta pendapat  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  bisa disimpulkan  bahwa  zakat  profesi  ialah  wajib didasarka pada QS. Al-Baqoroh: 267 dan hadist yang bersifat  umum,  baik  menyangkut  materi  hasil usahanya  itu  diperoleh  dari  perdagangan,  investasi modal, pertanian, gaji, honorium, dan lain sebagainya.

## 3.5. Syarat-syarat Wajib Zakat Profesi
Harta  yang  akan  dikeluarkan  oleh  muzakki haruslah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan  oleh  hukum  Islam.  Wahbah  al-Zuhaili membagi  syarat  ini  menjadi  dua,  yaitu  syarat  wajib dan syarat sah.
Syarat wajib zakat secara umum adalah:
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Baligh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya
- Harta  yang  dimilik  merupakan  harta  yang  wajib dizakati,  seperti  emas  dan  perak,  termasuk  surat- surat  berharga,  barang  tambang  dan  barang temuan,  barang  dagangan,  tanam-tanaman  dan buah-buahan, serta hewan ternak
- Harta yang dimilik adalah milik penuh
- Telah berjalan satu tahun atau  cukup hawl
- Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
- Harta yang dmilik melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- Harta  yang  dimilik  harus  didapatkan  dengan  cara yang baik dan halal
- Harta yang dimiliki dapat berkembang
Sedangkan  syarat  sahnya  zakat  secara  umum adalahh sebagai berikut:
- Adanya niat Muzakki
- Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq
Ketentuan  zakat  profesi,  kewajiban  zakat disyaratkan  mencapai  nisab,  artinya  harta  yang dimilik sudah mencapai nisab. Nishab menurut syara’ ialah  ukuran  yang  ditetapkan  oleh  penentu  hukum sebagai  tanda  untuk  wajibnya  zakat,  baik  berupa emas,  perak  dan  lain-lain  (al-Jaziri,  1994:455).
Menurut  bahasa  nishab  adalah  jumlah  harta  benda minimum yang dikenakan zakat (Kurde, 2005:28).

## 3.6. Besarnya  Zakat  dan  Cara  Penghitungan Zakat Profesi
Nisab bisa diartikan sebagai batas minimum dari suatu  jumlah  harta  sesorang  yang  dikenai  kewajiban untuk  zakat.  Sedangkan  zakat  profesi  ini  tergolong baru,  maka  zakatnya  bisa  dikiaskan  kepada  nisab zakat-zakat  yang  lainnya,  yang  sudah  ada  ketentuan sebelumnya dalam hukum Islam.
Fakhruddin  dalam  Fiqh  &  Manajemen  Zakat  di Indonesia, menganalogikan/ mengqiyaskan pada tiga pendapat, pertama dianalogikan pada zakat perdagangan,  maka  nisab,  ukuran,  dan  waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan  pada  setiap  mendapatkan  gaji  atau penghasilan,  misalnya  sebulan  sekali.  Ketiga,  jika dianalogikan  dalam  zakat  emas  atau  perak  dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa  kini  dengan  emas  atau  perak,  maka  nisabnya adalah  setara  dengan  nisab  emas  atau  perak,  dan ukuran  yang  harus  dikeluarkan  adalah  2,5  %. Sedangkan waktu menunaikan zakatnya adalah segera setelah menerima gaji. (Sutardi dkk, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 2, 2017:100)
Sedangkan  Qardhawi  (1999)  perhitungan  zakat profesi dibedakan menurut 2 (dua) cara:
a. Secara  langsung,  zakat  dihitung  dari  2,5%  dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan  bulanan  atau  tahunan.  Metode  ini lebih tepat bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan  Rp  6.000.000  tiap  bulannya,  maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 6.000.000 =  Rp.  150.000  perbulan  atau  Rp.  1.800.000 pertahun.
b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung  2,5%  dari  gaji  setelah  dipotong  dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh  mereka  yang  penghasilannya  pas-pasan. Contoh:  Seseorang  dengan  penghasilan  Rp 6.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok  Rp  4.000.000  tiap  bulannya,  maka  wajib membayar  zakat  sebesar:  2,5%  X  (6.000.000-
4.000.000)=  Rp  50.000  perbulan  atau  Rp 600.000,- pertahun.
Dari dua acara penghitungan zakat profesi yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tuban adalah 2,5% dari penghasilan pegawai sebelum dikurangi kebutuhan pokok.
Dari  berbagai  pendapat  dinyatakan  bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian  yaitu  dibayarkan  ketika  mendapatkan hasilnya,  demikian  juga  dengan  nishobnya  yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan  kotor.  Sedangkan  tarifnya  adalah dianalogikan  kepada  zakat  emas  dan  perak  yaitu sebesar  2,5  %,  atas  dasar kaidah  “Qias  Asysyabah”.
(BAZNAS Kab. Tuban)

## 3.7. Pengumpulan Zakat
Pengumpulan  zakat  yang  dilakukan  oleh  amil zakat  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintah  dan Lembaga  amil  zakat  yang  telah  dibentuk  oleh masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  penyerahan langsung  (datang)  ke  Badan  Amil  Zakat  melalui konter  zakat,  unit  pengumpulan  zakat,  pos,  bank, pemotongan  gaji,  dan  pembayaran  zakat  yang  dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
Selain  itu,  di  BAZNAS  Kabupaten  Tuban khususnya  mempunyai  sebuah  layanan  yang  disebut Jemput  Zakat.  Layanan  tersebut  bermaksud  untuk memudahkan  para  muzakki  untuk  menyalurkan zakatnya. Selain itu kemudahan tersebut tidak hanya untu zakat saja, melainkan kemudahan yang diberikan tersebut  berupa  “layanan  jemput  zakat,  infaq  dan shodaqoh (ZIS) yang mana tentunya buka hanya untuk Muzakki (pemayar zakat) saja, melainkan juga untuk Munafiq (pembayar inaq) dan mushoddiq (pembayar shodaqoh) untuk menyalurkan maksudnya.
Fenomena  kehidupan  zaman  kini  menunjukkan bahwa  masyarakat  kini  semakin  sibuk  untuk menyelesaikan  urusan  pekerjaan,  rumah  tangga, pendidikan  dan  seterusnya,  sehingga  sering  sekali mereka lupa dengan kewajiban membayar zakat dari harta  yang  dimilikinya.  Dengan  fasilitas  "Jemput Zakat",  BAZNAS  Kabupaten  Tuban  berharap muzakki merasa dimudahkan dalam urusan pembayaran zakat. (BAZNAS Kab. Tuban)
3.8. Pendistribusian Zakat
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011tentang Pengelolaan Zakat pasal 25, zakat wajib didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai  syariat  Islam yang diatur dalam Al Qur’an surat At-Taubah (9) ayat
60.  Peningkatan  profesionalisme  oleh  Lembaga- lembaga  pengelola  zakat  mempunyai  pengaruh  yang sangat  fital  bagi  penyaluran  zakat,  sebab  Lembaga amil yang professional sangat diperlukan agar proses pengumpulan  dana  serta  pendistribusiannya  dapan dilakukan dengan efektif dan efisien.
Terlebih  tidak  sedikit  muzakki  yang  langsung memberikan zakatnya kepada fakir dan miskin tanpa mealui  amil  yang  tentunya  tidak  banyak  yang memperhatikan  apakah  zakat  yang  mereka  berika tersebut  mampu  meningkatkan  level  kesejahteraan mereka  atau  tidak.  Sehingga  disitulah  peran  penting Lembaga amil zakat untuk bekerja secara professional agar  semua  zakat  yang  diberikan  oleh  muzakki  bisa tersalurkan dan tentunya mampu meningkatkan level kesejahteraan si penerima zakat.
Berkaitan dengan pentingnya popsisi amil di sini, maka  perlu  adanya  peningkatan  profesionalisme lembaga-lembaga zakat. Professional yang dimaksud meliputi upaya proaktif dalam fundraising serta dalam mengoptimakan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan  ekonomi  dan  peningkatan  sektor  riil. Terutama  dalam  hal  ini  untuk  menjaring  dan meningkatkan  jumlah  muzakki  serta  intensitas  dari muzakki zakat profesi.
Di  BAZNAS  Kabupaten  Tuban  sendiri  bentuk penyaluran  zakat,  infaq  dan  sodaqoh  yang  telah terkumpul  disalurkan  mealui  program-program  yang telah  dirancang  khusus  untuk  meningkatkan  evel kesejahteraan bagi para penerimanya. Yang harusnya program-program  tersebut  sudah  melalui  pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran.
Program-program  yang  disusun  antara  lain BAZNAS  Mengurus  Dakwah  (BUWAH)  yang disalurkan  melalui  kegiatan  bantuan  syiar,  tali  kasih penjaga  masjid,  pusat  pembelajaran  sholat  lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan muzakki dan munafiq.  Selanjutnya  program  Beasiswa  Pendidikan bagi  Anak  Msikin  Potensial  (BE_SPESIAL)  dengan bentuk kegiatan bantuan Beasiswa bagi siswa miskin berprestasi  pada  tingkat  SD/MI,  SLTP/SLTA  serta untuk  mahasiswa  miskin  berprestasi.  Selain  itu,  ada pula  program  Bantuan  bagi  Masyarakat  Miskin Produktif, program Sehat Bersama Kerabat (SAHABAT),  program  Santunan  Fakir-Miskin  dan Yatim-Piatu  (SAMIKTU),  program  Rehabilitasi Rumah  Warga  Miskin  (BERUWAH),  serta  program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).

## 3.9. Pengelolaan  Zakat  Profesi  pada  BAZNAS Kabupaten Tuban
Pada  dasarnya,  zakat  yang  adalah  salah  satu rukun  Islam  yang  wajib  ditunaikan.  Dan  oleh karenanya  perlu  adanya  pengelolaan  yang  baik  agar zakat  tersebut  tersampaikan  dan  menjadikan  orang yang menerimanya bisa mengangkat level kesejahteraanya.  Di  Tuban  Khususnya  melalui lembaga  BAZNAS  Kabupaten  dengan  berdasarkan Surat Edaran Pemerintah, Fatwa MUI, dan peraturan lainnya menjalankan tugasnya dalam mengelola dana zakat, infaq dan sodaqoh dari masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, pengelola hendaknya melakukan dengan penuh tanggungjawab, jujur,  disiplin,  dan  ikhlas,  karena  sifat-sifat  tersebut merupakan turunan dari sifat siddiq, amanah, tabligh dan  fatonah.  Selain  itu  dalam  hadist  Rasululah  pun banyak  yang  mengarahkan  agar  manusia  memiliki etos  kerja  yang  tinggi  dan  mengarah  pada profesionalisme  sesuai  dengan  perngarahan  dan bimbingan Al-Qur’an.
Seseorang  yang  diberi  amanah  untuk  menjadi amil  zakat  atau  pengelola  zakat,  haruslah  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Beragama Islam
b. Mukallaf  yaitu  orang  dewasa  yang  sehat  akal pikirannya  yang  siap  menerima  tanggung  jawab mengurus urusan umat
c. Memiliki sifat amanah dan jujur
d. Mengerti  dan  memahami  hukum-hukum  zakat dan mampu melakukan sosialisai mengenai zakat kepada masyarakat
e. Memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  tugas dengan sebaik-baiknya
f. Kesungguhan dalam meaksanakan tugas
Selain  syarat  di  atas,  zakat  harus  dikelola  oleh sekelompok  orang  yang  berilmu  dan  berdedikasi tinggi. Hal ini tentu bertujuan agar pengelolaan zakat ini tidak sembarangan dan menjadikannya tidak tepat sasaran dan membuat kemadhorotan di kemudian hari.
Dalam  pengelolaan  program  pengumpulan  dan pengelolaan zakat, salah satunya ada yang bersumber dari  zakat  profesi.  Berdasarkan  hukum  yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwanya menyebutkan bahwa  semua  bentuk  penghasilan  halal  wajib dikeluarkan  zakatnya  dengan  syarat  telah  mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Melalui  programnya,  BAZNAS  Kabupaten  Tuban baik  secara  langsung  maupun  manual,  para  muzakki
menyalurkan  zakatnya  sesuai  dengan  takaran  yang didapatkannya/sesuai dengan gaji yang diperolehnya.
Berdasarkan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Zakat  Penghasilan, bahwa  sesuai  dengan  waktunya,  zakat  penghasilan dapat  dikeluarkan  pada  saat  menerima  jika  sudah cukup  nisab.  Selain  itu  jika  tidak  mencapai  nisab, maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  selama  satu tahun.  Kemudian  zakat  dikeluarkan  jika  penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Sedangkan kadar zakat penghasilan yang harus dikeuarkan adalah 2,5%.
BAZNAS  Kabupaten  Tuban  selaku  Amil mencatat pelaporan keuangan yang masuk, baik yang dari  muzakki  yang  penghasilannya  tidak  tetap sehingga  perlu  dihitung  nisabnya,  begitu  juga terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  yang  sudah  jelas pendapatan setiap bulannya dan harus mengeluarkan zakatnya  sesuai  dengan  penghitungan  yang  ada. Selanjutnya dengan perkembangan zaman yang sudah serba  modern  seperti  sekarang,  semua  pelaporan tersebut  bisa  dengan  mudah  diakses  melalui  situs ataupun website yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten  Tuban  selaku  Amil  zakat,  sehingga  para muzakki  senantiasa  percaya  dan  sebagai  bentuk profesionalitas melalui transparansi dana yang masuk. Penyaluran  zakat  oeh  muzakki  dapat  melalui  konter zakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan  gaji,  dan  pembayaran  zakat  yang  dapat mengurangi penghasilan kena pajak. (BAZNAS Kab. Sukabumi, 2017)
Dengan  pegawai  BAZNAS  Kabupaten  Tuban yang selain haru memenuhi syarat sebagai amil zakat atau  pengelola  zakat,  tentunya  perlu  peningkatan profesionalitas untuk mengeola zakat sehingga zakat bisa  tersalurkan  dengan  baik  dan  menjadikan meningkatnya level kesejahteraan bagi penerimanya. Dan hal ini terlaksana melalui proram-program yang dibuat  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Tuban.  Pengelola zakat haruslah amanah dalam melaksanakn tugasnya. Menurut  Rasyid  dalam  Tauhid  (2015),  mengatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diamanatkan kepada  orang  lain  sehingga  muncul  ketenangan  hati tanpa  khawatir.  Ada  tiga  factor  penting  yang  perlu diperhatikan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan,  yaitu  Kredibilitas,  Kedekatan,  dan Kehandalan. (Sutardi dkk:107)

## 3.10. Waktu Distribusi Zakat Profesi
Selanjutnya  waktu  untuk  pendistribusian  zakat profesi  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Tuban  tentunya masih  terkait  dengan  Hari  Raya  Idul  Fitri,  serta
melalui program-proram yang sudah dibuat sebelumnya,  baik  untuk  yang  bersifat  konsumtif maupun yang bersifat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.
3.11. Bentuk Penyaluran Zakat
Sedangkan untuk penyalurannya sendiri, BAZNAS  Kabupaten  Tuban  menyalurkan  melalui program-program  yang  sudah  diklasifikasikan  untuk peningkatan  di  berbagai  sektor.  Program-program yang disusun antara lain BAZNAS Mengurus Dakwah (BUWAH) yang disalurkan melalui kegiatan bantuan syiar,  tali  kasih  penjaga  masjid,  pusat  pembelajaran sholat lansia, satgas remaja peduli Salim, pembinaan muzakki dan munafiq. Selanjutnya program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Msikin Potensial (BE_SPESIAL)  dengan  bentuk  kegiatan  bantuan Beasiswa  bagi siswa  miskin  berprestasi pada  tingkat SD/MI,  SLTP/SLTA  serta  untuk  mahasiswa  miskin berprestasi. Selain itu, ada pula program Bantuan bagi Masyarakat  Miskin  Produktif,  program  Sehat Bersama  Kerabat  (SAHABAT),  program  Santunan Fakir-Miskin dan Yatim-Piatu (SAMIKTU), program Rehabilitasi  Rumah  Warga  Miskin  (BERUWAH), serta program Bantuan Cepat Tanggap (BANCAP).
3.12. Penerapan Kaidah Maslahah dalam Pengeloaan  Zakat  Profesi  pada  BAZNAS

## Kabupaten Tuban
Sedangkan  bila  berbicara  terkait  hukumnya, zakat  sudah  jelas  diwajibkan  untuk  seluruh  umat Islam.  Akan  tetapi  untuk  zakat  profesi  yang  pada zaman  Nabi,  masa  sahabat,  tabiin,  tabiit  tabiin  dan seterusnya  hingga  tahun  60-an  tidak  pernah  dikenal
sebelumnya  tentu  perlu  pembahasan  lebih  lanjut, terlebih  dalam  pengelolaannya  dalam  sudut  pandang maslahah nya.
Pengelolaan  zakat  profesi  oleh  BAZNAS Kabupaten Tuban bila dilihat berdasarkan kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat:
a. memelihara  agama,  tentunya  baik  muzakki maupun  amil  senantiasa  menjaga  agama  melalui penyaluran  zakatnya.  Selain  karena  zakat  adalah wajib bagi setiap umat Islam yang tentunya setiap tahun selalu dijalankan dan begitu pula ada yang mengelolanya  sehingga  masyarakat  dimudahkan dalam menjalankan ssyariat-Nya
b. memelihara  jiwa,  zakat  dikatakan  sebagai penyucian  terhadap  harta  yang  telah  diperoleh selama hawl dan perlu dikeluarkan apa yang telah menjadi hak orang lain di dalamnya demi menjaga jiwa agar tidak terlena terhadap dunia. Selain itu menjaga jiwanya agar senantiasa mengingat-Nya dan  menyadari  bahwa  semua  yang  dimilikinya adalah titipan. Karena dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Dan peran Amil di  sini  sangatlah  penting  untuk  mensosialiasikan hal tersebut.
c. memelihara  akal,  harta  yang  dimiliki  adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya. Zakat melalui amil bisa mengingatkan kepada muzakki untuk mengeluarkan zakat dan mengingatkannya bahwa  dunia  adalah  titipan  sehingga  perlu menjada  akal  agar  tidak  terlena  dengan  nafsu dunia  untuk  tidak  melulu  berfikir  tentang  harta dan dunia.
d. memelihara keturunan, melalui zakat berarti kita juga membantu orang lain yang lebih membutuhkan, termasuk juga menjaga keturunan mereka untuk terus meningkatkan level kesejahteraannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita ada diposisi yang menerima zakat, maka kita pun  juga  akan  terbantu.  Dan  pentingnya  Amil yang professional di sini adalah untuk memastikan agar zakat yang diberikan itu sampai kepada  yang  lebih  membutuhkan  dan  bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan level kesejahteraanya.
e. memelihara  harta , seperti  yang  disampaikan sebelumnya bahwa harta adalah titipan dan ada ha orang lain di dalamnya sesuai dengan kadar yang telah  ditentukan.  Hal  ini  juga  bisa  menjaga  agar hart  aitu  tidak  habis  sebagaimana  yang  telah
dijanjikan  Allah  melalui  firman-Nya.  Karena barang siapa membantu, makai ia akan dibantu.
Sedangkan  dalam  pandangan Maslahah  Al- Mursalah, zakat  profesi  di  sini  baik  untuk  muzakki maupun  pengelola  zakat  profesi  tentu  tidak menjadikan  permasalahan,  meskipun  sebelumnya tidak  ada  dalil  yang  mengaturnya  secara  rinci  baik dalam  Al-Qur’an  maupun  Al-Hadist  sehingga keberadaan  pengelola  zakat  daam  hal  ini  BAZNAS Kabupaten  Tuban  ini  tidak  memberatkan  dan  lebih memberikan  maslahah  bagi  masyarakat.  Terutama bagi  muzakki,  terutama  bagi  penerima  zakat  yang sangat  membutuhkan  untuk  pemanfaatan  demi meningkatkan level kesejahteraannya.

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan  zakat  oleh  BAZNAS  Kabupaten Tuban melalui program-programnya sudah dijalankan sesuai dengan tugasnya. Dengan profesionalitas yang senantiasa ditingkatkan, membuat muzakki, munafiq, dan mussodiq terus menyalurkan zakat, infaq maupun shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Tuban. Amil yang  sesuai  dengan  yang  disyariatkan  dan  amanat yang  dijaga  dengan  memperhatikan  3  hal  pokok (kredibilitas,  kedekatan  dan  kehandalan),  serta ditunjang dengan program-program yang telah banyak dipertimbangkan sebelumnya sehingga dapat dibuktikan dengan menjadinya BAZNAS Kabupaten Tuban  sebagai  Lembaga  Baznas  yang  mampu mengumpulkan  ZIS  terbanyak  se-Jawa  Timur  per- tahun 2020.
Pengeolaan  Zakat  oleh  BAZNAS  Kabupaten Tuban termasuk zakat profesi di sini dalam pandangan maslahah- nya  menjadi  pertimbangan  yang  sangat baik dalam pengelolaannya. Karena melalui pengelollan zakat profesi di sini baik untuk muzakki maupun penerima sangat terbantu. Dilihat berdasarkan  kemaslahatannya  dalam  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta, muzakki sangat terbantu sekali. Dengan senantiasa mengingatkan tentang zakat oleh Amil, muzakki bisa menjaga  hartanya,  akal  serta  keturunannya,  karena pada  dasarnya  harta  yang  dimiliki  tersebut  tidaklah sepenuhnya miiknya melainkan ada hak orang lain di dalamnya sehingga bisa menjaga muzakki agar tidak terlena terhadap dunia dan hartanya. Selain itu dengan mengeluarkan zakat yang dikelola dan didistribusikan dengan  baik,  maka  bisa  menjaga  muzakki  untuk senantiasa  menjalankan  syariay  Islam  di  setiap tahunnya  sebagai  bentuk  kewajiban  yang  telah
dibebankan  kepadanya,  serta  menjaga  jiwanya  agar senantiasa  mengingat-Nya  dan  menyadari  bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  atas  rahmat  Allah  SWT  yang dilimpahkan  karuniaNYA  kepada  tim  penulis sehingga terselesainya penelitian ini dengan keterbatasan waktu yang dimiliki serta ucapanterimakasih  dan  penghargaan  kami  berikan kepada  editor,  reviewer,  yang  telah  menelaah  dan mereview  serta  mempublikasikan  pada  Jurnal  Ilmu Ekonomi  Islam  (JIEI)  dan  tak  lupa  pula  terkhusus informan  penelitian  yang  telah  memberikan  waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Baznas  Kab.  Sukabumi.  (2017).  Laporan  Keuangan Baznas Kabupaten Sukabumi.
Hadi,  Abdul,  &  Peristiwo,  H.  (2019).  Konsep  Al Maslahah  Al  Mursalah  Dalam  Perspektif Ekonomi  Pada  Era  Revolusi  Industri  4.0. Al- Ahkam , 15(2) 59.
Huda,  Nurul,  &  Ghofur,  A.  (2016).  Analisis  Intensi Muzakkî  dalam  Membayar  Zakat  Profesi. Al- Iqtishad: Journal of Islamic Economics . jawapos.com.  BAZNAS  Tuban  Pengumpul  ZIS
Tertinggi se-Jawa Timur. Jawapos.Com , 2020.https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/ 2020/11/09/223611/baznas-tuban-pengumpul- zis-tertinggi-se-jawa-timur.
Kementerian  Agama.  Qur’an  Kemenag. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an .
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2003).  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Zakat Penghasilan. Himpunan Fatwa MUI . 205– 209.
Marimin,  A.,  &  Fitria,  T.  N.  (2017).  Zakat  Profesi (Zakat  Penghasila)  Menurut  Hukum  Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 1 (01).
Pasaribu, Muksana.(2014). Maslahat dan
Perkembangannya  Sebagai  Dasar  Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia , 1(4) 350–360.
Rusfi,  Mohammad.  (2014)  Validitas  Maslahat  Al- Mursalah  Sebagai  Sumber  Hukum. Al-’Adalah
XII, 63–74.
Shobirin.  (2015).  Teknik  Pengelolaan  Zakat  Profesi.
Ziswaf:Jurnal Zakat dan Wakaf . Sugiyono,  Prof.  Dr.  (2016). metode  penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D Alfabeta. Sutardi,  Irwan,  M.,  dan  Ro’is.  I.,  (2017). “Implementasi  Kaidah-Kaidah  Islam  dalam Pengelolaan  Zakat  Profesi.” Al  Masraf:  Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan , 2(1) 7–109.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tuban,  n.d.
https://tubankab.bps.go.id/statictable/2015/03/20 /165/pengunjung-obyek-wisata-2013.html. BPS Provinsi Jawa Timur, n.d. https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1 05.