## DINAMIKA DERADIKALISASI: MERAJUT KOMPROMI DUA LEMBAGA NEGARA
Minardi
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi Penulis: kusumaminardi@gmail.com

## ABSTRAK
Kegagalan  program  deradikalisasi  di  Lapas  dibuktikan  dengan  tingginya  residivis narapidana terorisme yang melancarkan aksinya kembali. Kegagalan tersebut disebabkan tidak  terjalinnya  koordinasi  antar stakeholder ,  yakni  Dirjenpas  dengan  BNPT.  Ilmu Pemerintahan melihatnya telah terjadi ego sektoral antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati pelaksanan deradikalisasi di Lapas dan menguliti ego sektoral dalam pelaksanaannya.  Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif  yaitu penjabaran  melalui  kata-kata,  dengan  melakukan  wawancara  pada  bulan  September sampai Oktober 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keengganan Dirjenpas untuk  menggunakan  konsep  deradikalisasi  dan  lebih  memilih  menggunakan  konsep pembinaan  milik  Dirjenpas  sendiri.  Keengganan  tersebut  didasarkan  karena  adanya stigma  negatif,  jika  menggunakan  deradikalisasi  dan  merasa  BNPT  tidak  pernah melakukan koordinasi untuk mengkoordinasikan deradikalisasi. Ego sektoral merupakan dampak  dari  tidak  terdefinisikan  radikalisme  dan  terorisme  dengan  seksama.  Setiap lembaga  negara  dan  masyarakat  umum  memiliki  definisi  sendiri,  mengakibatkan perbedaan  dalam  konsep  sehingga  mengakibatkan  perbedaan  dalam  perancangan  dan pelaksanaan program.
Kata kunci : deradikalisasi, radikalisme, terorisme, Ilmu Pemerintahan, ego sektoral

## ABSTRACT
The  failure  of  the  de-radicalization  program  in  prisons  is  evidenced  by  the  high recidivation  of  terrorism  convicts  who  have  launched  their  actions  again.  This  failure was due to the lack of coordination between stakeholders, namely the Director General of  Social  Affairs  (Dirjenpas)  and  the  BNPT.  Government  Science  sees  that  there  have been sectoral egos between institutions. This study aims to examine the implementation of  deradicalization  in  prisons  and  to  skin  sectoral  egos  in  its  implementation.  This research methodology uses qualitative descriptive, namely the translation through words, by conducting interviews from September to October 2020. The results show that there is a  reluctance  of  the  Director  General  of  Social  Affairs  to  use  the  concept  of deradicalisation  and  prefers  to  use  the  concept  of  guidance  owned  by  the  Director General of Social Affairs itself. This reluctance was based on the negative stigma of using deradicalization  and  the  feeling  that  BNPT  had  never  coordinated  to  coordinate deradicalization.  The  sectoral  ego  is  the  result  of  not  being  carefully  defined  by radicalism and terrorism. Each state institution and the general public have their own definitions, resulting in differences in concept resulting in differences in program design and implementation.
Keywords : deradicalization, radicalism, terrorism, Government Science, sectoral ego

## Informasi Artikel
Diterima: April 2021, Disetujui: Mei 2021, Dipublikasikan: Juni 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.108

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  deradikalisasi  narapidana  terorisme  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas)  belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  tingginya residivis  (mantan  narapidana)  yang  mengulangi  perbuatannya,  bahkan  residivis narapidana terorisme belum lama ini melancarkan aksinya di negara tetangga (Filipina). Keberhasilan  memasyarakatkan  narapidana  di  Lapas  dilihat  dari  eks-narapidana melakukan aksinya kembali atau residivis masih ada 10% residivitas narapidana secara keseluruhan.  Terdapat  12,96%  residivis  narapidana  yang  masuk  ke  Lembaga Pemasyarakatan lagi dari 35.044 orang di tahun 2020 (Sutrisno, 2020). Sedangkan untuk data narapidana terorisme di Indonesia dari tahun 2000 sampai April 2018 terdapat 1494 orang. Di tahun 2018, saat terjadinya bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 teroris ditangkap. Jumlah narapidana terorisme sebanyak 1.799 orang dan yang sudah keluar dan termasuk residivis (mengulangi perbuatannya) sebanyak 906 orang (Shodiq, 2018).
Sepanjang tahun 2020, sebanyak 228 orang telah ditangkap dalam kasus terorisme dari  berbagai  faksi  (Azis,  2020). Institute  for  Policy  Analysis  of  Conflict (IPAC) menemukan  94  kasus  residivis  terorisme  dari  tahun  2002  sampai  pertengahan  2020. Jumlah Narapidana Teroris di Lapas High Risk per Oktober 2019 adalah: Lapas Kelas I Batu  ada  18  narapidana  terorisme;  Lapas  Kelas  II  A  Karanganyar  ada  14  narapidana terorisme; Lapas Kelas II A Besi  ada 27 narapidana terorisme; Lapas Kelas II A Pasir Putih  ada  100  narapidana  terorisme;  Lapas  Khusus  Kelas  II  A  Gunung  Sindur  ada  12 narapidana terorisme (Cahyo, 2020). Padahal sebelum narapidana terorisme dinyatakan bebas, setidaknya melewati berbagai  tahapan pembinaan, termasuk salah satunya  Ikrar Setia NKRI, namun kenyataannya jumlah residivis masih tinggi.
Kegagalan deradikalisasi di Lapas disinyalir, karena belum adanya koordinasi antar stakeholder pemangku  penanggulangan  terorisme.  Lembaga  negara  yang  memiliki tupoksi  dalam  melakukan  deradikalisasi  narapidana  terorisme  di  Lapas  adalah  Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme  dan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Selama ini,  pasca  diterapkannya  UU  No.  5  tahun  2018,  menyebutkan  tentang  pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan, namun ironinya hal ini belum  pernah  dilaksanakan.  Tampaknya  terjadi  ketidak-sinergian  antara  Lembaga
Pemasyarakatan, selaku “pemilik narapidana” dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  (BNPT).  BNPT  yang  seharusnya  berfungsi  untuk  mengkoordinasikan stakeholder penanggulangan  terorisme  tidak  menjalankan  fungsinya  secara  optimal. “Perlawanan” kemudian berlanjut dengan keengganan Dirjenpas menggunakan konsep deradikalisasi  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018.  Dirjenpas  lebih mengutamakan  menggunakan  konsep  pembinaan,  yaitu  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan  kemandirian.  Perbedaan  konsep  deradikalisasi  yang  digunakan  dan ketidaksinergian dengan kerja BNPT dalam menjalankan fungsinya mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas.
Dahulu berbagai pihak mendorong untuk merevisi UU No. 15 tahun 2003 karena sarat (penuh/muatan) ego sektoral antara BNPT, Polri dan TNI. Tetapi setelah UU No. 15 tahun 2003 direvisi dengan ditetapkannya UU No. 5 tahun 2018 terjadi konflik ego sektoral  juga,  khususnya  antara  BNPT  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Terjadi ketidakcermatan bahwa teroris yang telah ditangkap menjalani masa hukuman di Lapas dan  menjalani  deradikalisasi,  seperti  tercantum  dalam  Undang-Undang  Terorisme. Kesadaran tentang proses selanjutnya tidak dilakukan, sehingga tujuan pemasyarakatan tidak  tercapai.  Tujuan  pemasyarakatan  adalah  reintegrasi  sosial  pemulihan  hidup, kehidupan  dan  penghidupan  (Arsip  Kakanwil  Kemenkumham  Jawa  Tengah,  2020). Pemasyarakatan dengan harapan untuk memasyarakatkan kembali narapidana, agar bisa diterima masyarakat (reintegrasi sosial). Pengambilan istilah pemasyarakatan ini berbeda dengan orientasi zaman kolonial yang menyebutnya sebagai penjara. Tidak adanya titik temu  pemahaman  BNPT  dan  Dirjenpas  tentang  proses  deradikalisasi,  menyebabkan kegagalan deradikalisasi di Lapas. Hal ini berdampak pada tingginya aksi terorisme yang dilakukan oleh para residivis (mantan narapidana).
Proses  berjalannya  pemerintahan  di  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  seperangkat sistem  yang  melingkupinya.  Implementasi  pembatasan  kekuasaan  berdasarkan  trias politika yang diterapkan di Indonesia menempatkan kekuasaan legislatif dengan sistem bikameral,  yang  terdiri  dari  :  (1)  DPR    dan  (2)  DPD  -  mereka    dipilih  langsung  oleh masyarakat  dalam  Pemilu  setiap  lima  tahun  (Octovina,  2018:  247).  DPR  dan  DPD tugasnya  ialah  membuat  Undang-Undang  bersama  eksekutif,  oleh  karena  itu  eksekutif tugasnya  ialah  melaksanakan  Undang-Undang.  Kekuasaan  eksekutif  di  Indonesia menganut  sistem  presidensial,  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  sekaligus  Kepala Pemerintahan.  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  menjalankan  tugasnya
dibantu  oleh  menteri-menteri  negara  yang  membidangi  urusan  tertentu  di  bidang pemerintahan. Pernyataan tersebut termaktub di dalam tertuang dalam Menimbang pada UU  No.  39  tahun  2008 Tentang Kementerian  Negara  sejalan  pada  Pasal  17  dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Kehakiman)  dan  Mahkamah  Konstitusi  yang  salah  satu  tupoksinya  ialah  menegakkan hukum dan membina Lapas. Dirjen Lapas dibawah Kemenkumham, sementara itu BNPT lembaga negara non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Munculnya dua lembaga yang menangani para narapidana terorisme, menimbulkan masalah  dua  kepentingan  yang  berbeda  yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  proses deradikalisasi di Lapas. Namun disisi lain, kompetisi antar Lembaga diperlukan, dalam rangka  melayani  dan  menyejahterakan  masyarakat.    Jika  kompetisi  tersebut  tanpa dilandasi adanya sinergi dan koordinasi yang matang, maka yang terjadi persaingan ego sektoral. Ego sektoral merupakan permasalahan klasik pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Permasalahan ego sektoral bukan saja menghalangi kinerja dan koordinasi antar  lembaga,  tetapi  juga  mereduksi  efisiensi  dalam  pemerintahan.  Penyebutan  ego sektoral berhubungan dengan mental cerobong ( silo mentality atau silo thinking ) . Mental cerobong sendiri merupakan pola pikir dan tindakan yang tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu negara (Hadinagoro, 2020). Padahal jika merujuk kepada Pancasila  Sila  Ke-3,  yaitu  Persatuan  Indonesia,  maka  bukan  hanya  persatuan  dan kesatuan  dalam  arti  luas  antar  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan,  tetapi  juga  perlu persatuan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Ego  sektoral  antar  Lembaga  dalam menjalankan  sebuah  kebijakan  menjadikan  kontra  produktif  bagi  negara  seperti  dalam program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Fokus  pembahasan  artikel  ini  pada  lembaga-lembaga  negara  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Terdapat  perbedaan  antara  Hukum  Tata  Negara  yang melihat dari sisi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dengan Ilmu Pemerintahan yang  melihat  dari  perspektif  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  perspektif  ini  yang digunakan  oleh  peneliti  (Sandi,  2020:  32). Governance yang  oleh  Sutoro  Eko  (2020) diterjemahkan  sebagai  “tata  pemerintahan”  yang  intinya  adalah  interaksi  antara pemerintah  dengan  yang  lain  dalam  menjalankan  fungsi governing (mengatur  dan mengurus) akan digunakan peneliti untuk menganalisis fenomena pemerintahan tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  metodologi  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan kata-kata untuk menjabarkan Dinamika Deradikalisasi: Merajut Kompromi Dua Lembaga Negara (Creswell, 2012). Peneliti melakukan wawancara di Kanwil Kemenkum
HAM, Lapas Kedungpane di Semarang dan Lapas di Pulau Nusakambangan. Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati  pelaksanan  deradikalisasi  di  Lapas  dan  mengkaji  ego  sektoral  dalam pelaksanaannya.  Dengan  manfaat  untuk  meneguhkan  eksistensi  Ilmu  Pemerintahan, khususnya Mazhab Timoho dalam mencerahkan praktik pemerintahan dari sisi aksiologi.

## MENCARI KESEPAKATAN: DEFINSI RADIKALISME DAN TERORISME
Ketidakcermatan  negara  dalam  pendefinisikan  terorisme  dan  radikalisme memperkeruh konflik dua lembaga, sehingga terjadi kekeliruan dalam penanggulangan. Setidaknya  selama  ini  ada  dua  anggapan,  yakni: pertama,  terorisme  itu  sama  dengan radikalisme .  Radikalisme  merupakan  gerakan  berpandangan  kolot  atau  gagal move  on yang  menggunakan  kekerasan  dalam  menyampaikan  pesannya  dan  kepercayaannya (Juergensmeyer  dalam  Khamid,  2016:  135).  Radikalisme  berhubungan  erat  dengan terorisme,  keduanya  sama-sama  menggunakan  kekerasan  dan  menjadi  ancaman  bagi kehidupan  (Prasetyo.  2016:  35).  Namun  pendapat  berbeda  juga  bermunculan,  bahwa radikalisme tidak bisa disamakan dengan terorisme. Jika radikalisme memiliki hubungan dengan terorisme bisa dimungkinkan, sebagaimana anggapan kedua.
Kedua,  radikalisme  merupakan  pintu  masuk  terorisme .  Deradikalisasi  berangkat dari  anggapan  bahwa  terorisme  kelanjutan,  akar,  “pintu  masuk”  dari  radikalisme (Widyaningrum dan Dugis, 2018). Radikalisme memiliki potensi bagi seseorang untuk melakukan  tindakan  kekerasan  (Bouzar,  2018).  Kemudian  muncul  anggapan  bahwa antara terorisme dengan radikalisme berhubungan dan tepatnya radikalisme sebagai pintu masuk dari terorisme (Alexandra, 2017:  138).  Akar terorisme  adalah radikalisme yang menyampaikan  pesannya  dengan  kekerasan  atau  memaksakan  kehendak  walaupun dengan lisan (Rapik, 2020: 104). Terdapat pandangan sebagian orang bahwa radikalisasi digunakan  oleh  individu  dari  tatanan  masyarakat  yang  cenderung  mapan  dan  normal menuju  kondisi  ektrem  (Septian,  2010:  114)  walaupun  belum  bisa  dikatakan  sebagai pemberontakan.
Tampaknya  tidak  semua  radikalisme  berlanjut  menjadi  terorisme,  radikalisme dengan  terorisme  merupakan  perbuatan  yang  berbeda.  Walaupun  beberapa  ditemukan orang yang berpaham radikal menggunakan cara-cara teror. Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara umum dan universal tentang penyebab lahirnya radikalisme walaupun antara radikalisme dengan terorisme sering berkaitan (Khamdan, 2015: 184). Penggunaan istilah fundamentalisme bertujuan menyampaikan adanya tindakan ekstrimisme relijius
dalam Islam, inilah fokusnya, bukan agama Islam yang fundamentalis (Abdullah, 2016: 4). Tanpa disadari, dalam alam bawah sadar terjadi pelabelan antara Islam Garis Keras dengan Radikalisme Islam dan itu merupakan konstruksi sosial. Pendefisian berdasarkan sudut  pandang  dan  kepentingannya  sering  kali  mengakibatkan  penuduhan  terhadap gerakan-gerakan  Islam  sebagai  radikalisme.  Gerakan-gerakan  Islam  yang  dianggap radikal tersebut memang mengusung puritanisme, kaffah (menyeluruh) dan seperti dahulu (salafistik) (Shodiq, 2015: 1592). Di Barat, fundamentalisme dalam Islam sering disebut ekstrimisme Islam sebagaimana menurut Gilles Kepel, ataupun menurut Emmanuel Sivan sebagai  Islam  Radikal,  selain  ada  istilah  integrisme,  revivalisme  dan  Islamisme (Abdullah,  2014:  3).  Namun  Islam  Radikal  paling  sering  digunakan  untuk  menyebut Islam Fundamentalis (Abdullah, 2016: 3).
Jika merunut secara kebahasaan, radikalisme berasal dari akar kata radikal, digali lagi dari kata radik (Rodin, 2016: 34) yang berarti “akar” (Golose, 2009), bawah, dasar tetapi  juga  menyeluruh,  total  dan  keras  dalam  menyuarakan  perubahan  (Rapik,  2020: 106).  Sedangkan  istilah  terorisme  mulai  berkembang  pada  tahun  1793  saat  Revolusi Perancis berlangsung. Ketika Robespierre dari tahun 1793-1794 mengumumkan Reign of Terror atau Pemerintahan Teror (Rodin, 2016: 36). People’s Retribution yang terjadi di Rusia tahun 1870 termasuk sebagai aksi terorisme (Subhan, 2016: 59). Radikalisme dan terorisme merupakan kondisi yang berbeda, radikalisme adalah paham atau semacam kata sifat sedangkan terorisme merupakan sebuah tindakan atau kata kerja walaupun terkadang beririsan, ketika sama-sama sepakat menggunakan kekerasan atau pemaksaan kehendak dalam pencapaian tujuannya (Alexandra, 2017: 139).
Pendefinisan radikalisme dan terorisme semakin runyam dengan adanya pelabelan pasca serangan bom Al-Qaeda 11 September 2001. Resistensi terhadap Barat ke dunia Islam  di  abad  ke-20  diyakini  sebagai  awal  mula  fenomena  radikalisme.  Terutama  di Timur  Tengah  kemudian  melebar  ke  dunia  Islam  lainnya  (Abdullah,  2016:  2). Pemberitaan  Barat  menyudutkan  orang-orang  Islam  setelah  Serangan  11  September (Ummah, 2012: 112–124). Pelabelan tanpa disadari terarah kepada orang sebagai radialis dan  teroris  (Kusuma,  2018:  944).  Diperkuat  dengan  kajian clash  of  civilization dari Huntington yang menempatkan Islam sebagai musuh baru Barat pasca  keruntuhan Uni Soviet  (Said,2015:594).  Terorisme  merupakan defining  moment atau  moment  yang menentukan  sebagai  penanda  berakhirnya  Perang  Dingin  (Suyani,  2017:  272).  Maka radikalisme  lebih  cenderung  mengarah  kepada  anti-Pembaratan  (Rahman,  1982:  136). Namun terdapat motif ekonomi atas pelabelan tersebut, fundamentalisme secara sempit
dan  dangkal  diartikan  sebagai  radikalisme  dan  terorisme,  karena  memiliki  implikasi politik terhadap negara-negara industri (Kuntowijoyo, 1997).
Pelabelan  tersebut  dilancarkan  dengan  menggunakan  media  untuk  memainkan wacana.  Dukungan  dari  sejumlah  media  Barat  seakan  mengarahkan  dan  melakukan doktrinisasi  tentang  radikalisme  (Shodiq,  2015).  Hal  ini  terlihat  pula  saat  pemberitaan hukuman mati terpidana kasus bom Bali (Kompas versus Republika) (Syuderajat, 2017). Sebaliknya  menurut  Esposito  mengemukakan  bahwa  gerakan-gerakan  Islam  bukanlah momok yang menakutkan seperti yang didengungkan selama ini (Esposito, 1992: 212). Semenjak  11  September,  Presiden  Bush  mengaungkan  gerakan  anti-Terorisme. Penggunaan istilah fundamentalisme dan radikalisme selama ini seakan tumpang-tindih dengan terorisme. Terorisme terkadang dikaitkan dengan gerakan Islam keras, walaupun awalnya  pengistilahan  fundamentalisme  cenderung  digunakan  sebagai  hinaan  untuk kelompok agama yang menerjemahkan agama secara literal (Sihbudi, 2015: 1596).
Lingkup  diskusi  radikalisme  terlalu  sempit  sekedar  berkutat  hubungan  antara radikalisme dengan agama. Setiap tindakan radikalisme selama hanya dicarikan akarnya dalam agama (Kusmanto, 2015: 29). Karena jika menuduh aksi radikalisme dengan salah satu  agama  tertentu  akan  seperti  menggunakan  kacamata  kuda.  Walaupun  ada kecenderungan  bahwa  aksi  radikalisme  dilakukan  oleh  mayoritas.  Maka  tidak mengherankan  jika  pelaku  terorisme  di  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam  (Noor, 2002). Ledakan bom di beberapa kota di India tahun 2008 dilakukan oleh kelompok garis keras  Hindu  dengan  sasaran  orang-orang  Islam  (Damayanti:  2018).  Maka  tidak  bisa disimpulkan  bahwa  terorisme  berhubungan  dengan  Islam  atau  agama  tertentu,  karena sejatinya agama hanya sekedar sebagai tameng untuk kepentingannya (Asiyah, 2020).
Jika demikian, kita perlu juga menelisik motivasi yang menjiwai untuk melakukan radikalisme dan terorisme. Alur yang bisa digambarkan bahwa tindakan radikal dilakukan atas  kegelisan  dengana  adanya  ketidakadilan  dan  ketimpangan.  Kegelisahan  tersebut berawal,  karena  adanya  kebangkitan  agama-agama  atau  tradisi-tradisi  tertentu  sebagai respon terhadap pengaruh Barat. Namun mereka tidak mampu melawan pengaruh Barat, oleh  karena  itu  menggunakan  agama  untuk  memperoleh  legitimasi  -  progapanda  yang digelorakan  adalah  sedang  melakukan  Perang  Suci.  Liberalisme  dan  sekularisme  yang merupakan  bentuk  paham  Barat  berdampak  terhadap  kebencian  sejak  Sayyid  Qutb (Hardiman, 2019) yang kemudian dianggap sebagai Bapak Islam Fundamentalis bahkan sebagai Guru Para Teroris melekat kepadanya. Namun oleh sebagian besar orang Islam, pemahaman  keagamaan  mereka  masih  lemah  dan  hanya  berkutat  dalam  tekstual
(Handoko, 2019) bahkan secara ekstrem, kaum ekstremis masih berkisar “di kulit” dan tanpa sanad keilmuwan yang jelas.
Dewasa  ini,  Nawa  Cita  dari  Presiden  Joko  Widodo  menyebutkan  tentang pembangunan dari “pinggir”. Kata “pinggir” tidak hanya menunjuk daerah pinggiran dari pusat kekuasaan secara zona kawasan, yang nantinya akan dekat dengan istilah terluar, terdepan,  tertinggal,  terpencil  dan  pelosok.  Tetapi  pinggir  juga  akan  dekat  maknanya dengan “orang-orang terasing”, “orang-orang pinggiran”, “orang terpinggirkan” “orang- orang  sembunyi”,  oposisi,  kaum  marginal  yang  terkadang  mengarah  dengan  kaum pemberontak.  Kaum  marginal  kemudian  dituduh  sebagai  orang-orang  radikal,  karena selalu menentang dengan kehendak Pemegang Kekuasaan. Radikal di sini tidak berkaitan dengan  agama  apapun,  tetapi  lebih  kepada  kondisi  politik.  Karena  terjadinya ketidakadilan  dan  ketidak-merataan  kesejahteraan  ekonomi  (Khamid,  2016).  Sartono Kartodirdjo (dalam Hadi, 2019) menyebut trah Kajoran, termasuk juga Tembayat, satu wilayah  yang  merdeka  ( perdikan )  yang  menjadi  bagian  dari  kontra-elite,  dimana kewibawaannya memancar luas dan memiliki potensi menjadi pusat pengerahan kekuatan sosial  politik  yang  mampu  mengancam  kekuasaan  raja.  Penafsiran  ini  lebih  mengarah kepada  faktor  politik,  yaitu  orang-orang  oposisi  atau  lawan  politik  ataupun  pesakitan politik  serta  tahanan  politik.  Agama  menjadi  simbol  dan  legalitas  dalam  melancarkan aksinya, dianggap “perang suci” walaupun terdapat motif politik di dalamnya (Abdullah, 2016).
Radikalisme  juga  akan  dikaitkan  dengan  Gerakan  millenarian  atau  pembebasan. Agama  sebagai  landasan  utama  dalam  gerakan  ini,  khususnya  agama  Islam  yang kemudian muncul istilah Ratu Adil atau Imam Mahdi. Hancurnya tatanan lama yang tidak menciptakan keadilan dan kesejahteraan membangkitkan kerinduan akan adanya zaman baru (Kartodirdjo, 1984). Radikalisme merupakan konflik budaya di dalam masyarakat yang  heterogen.  Maka  perlu  dicermati,  diindentifikasi,  melakukan  revitalisasi  dan melakukan  reaktualisasi  (Harahap,  2020).  Kemelaratan  akan  mengarahkan  kepada “kenekatan” karena putus asa, kefakiran akan menjadi kekufuran. Kesenjangan ekonomi dan  sosial  yang  tajam  sebagai  pendorong  utama  proses  radikalisme  (Aminah,  2016). Walaupun  kemudian  gelombang-gelombang  ketidakpuasan  dan  keputus-asaan dimanfaatkan  oleh  penjahat  seperti  Westerling  dengan  APRA  (Angkatan  Perang  Ratu Adil)  karena  warga  hanya  menunggu  Ratu  Adil  atau  Imam  Mahdi  tanpa  memulai  dan berupaya menciptakannya.
Radikalisme  merupakan  sebuah  paham  untuk  melawan  penindasan  dan ketidakadilan  yang  terjadi.  Dalam  rangka  melawan  penindasan  tersebut  kemudian membangkitkan  kembali  ajaran-ajaran  tertentu  untuk  menandingi  persaingan  dengan pengaruh baru. Radikalisme merupakan diskursus global sebagai upaya menarik simpati para  teroris  dan  pendukungnya  untuk  berperang  mengatasnamakan  agama (Isnawan,2018).  Ketika  HTI  hadir  dan  menyebarkan  selebaran  Jum’atnya, pembahasannya seputar problematika sosial dan politik dan di akhir artikelnya selalu ada kata: “Khilafah Solusinya”. “Khilafah sebagai Solusinya” merupakan upaya HTI untuk menarik  simpati  dan  menyadarkan  kembali  umat  Islam,  agar  ber-Islam  secara  utuh ( kaffah )  dan  mendalam.  Gerakan  radikal  menempuh  cara  kooperatif  sampai  kepada penggunaan kekerasan (Asrori, 2015). HTI menggunakan cara halus dan merubah sistem secara total, sedangkan FPI menggunakan cara kekerasan untuk merubah sistem secara total. Hal ini juga terjadi pada ISIS, Jamaah Islamiyah, dan Al Qaeda yang ingin merubah sistem secara total dengan menggunakan cara kekerasan.
Terorisme dalam konteks perang memiliki definisi sebagai sebuah serangan untuk membuat suasana ketakutan (Yunus, 2017). Mereka melakukan teror atas dalih membela yang  benar  dan  melindungi  yang  tertindas.  Apakah  itu  efektif,  jangan-jangan  kontra produktif. Lalu  apakah tindakan itu bisa dianggap mewakili  mayoritas kelompok yang dikatakan  dibela?  Atau  itu  hanya  arogansi  sebagian  mayoritas  kepada  minoritas. Walaupun mayoritas dan minoritas dihapuskan, karena semua sama, yaitu warga negara Republik  Indonesia,  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Cara-cara  teror  gunakan secara  sistematik  oleh  pemerintah  untuk  membangun  kepatuhan  terhadap  pemerintah (Fattah dalam Isnawan, 2018). Radikalisme merupakan bentuk ekstrem dari revivalisme. Walaupun  terdapat  perbedaan  antara  radikalisme  dengan  revivalisme.  Jika  revivalisme merupakan inward oriented yaitu pengaplikasian kepercayaan hanya untuk diri sendiri. Sedangkan radikalisme merupakan outward oriented atau mencoba memperlihatkan diri dan memaksa orang lain untuk seperti dirinya. Jika tidak seperti dia, maka dianggap kafir dan halal darahnya, maka tidak jarang menggunakan cara-cara kekerasan yang lazimnya disebut fundamentalisme (Azra, 1999).
Suburnya  radikalisme  merupakan  konsekuensi  dari  terbukanya  kran  demokrasi. Meluasnya  radikalisme  merupakan  akibar  terbukanya  kran  demokratisasi  pasca  Orde Baru.  Karena  era  keterbukaan,  mengakibatkan  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat dilindungi  Undang-Undang,  termasuk  paham  radikalisme  tumbuh  subur  (Said,  2015). Kehadiran  era  Reformasi  membuat  paham  dan  kelompok  garis  keras  muncul  di
permukaan,  karena  selama  Orde  Baru  memberlakukan  represi  kepada  paham  maupun yang  dianggap  membahayakan  stabilitas  nasioanl  (Hilmy,  2015).  Namun  perlu mewaspadai  “jebakan  demokrasi”  atas  keleluasaan  bergerak  setelah  kran  demokrasi dibuka,  tetapi  bertujuan  untuk  menghancurkan  demokrasi  itu  sendiri.  Paham  radikalis dalam  sejarahnya  muncul  sebagai  kontra-Barat  sedangkan  demokrasi  dianggap  produk Barat  maka  dengan  cara  damai  maupun  secara  kekerasan,  kelompok  radikal  akan berusaha menumbangkan demokrasi (Fuller, 1992).
Mulai  tahun  2010  terjadi  pergeseran  sasaran  aksi  terorisme  yang  dilakukan  oleh teroris.  Jika  dahulu  sasaran  aksi  terorisme  adalah  simbol-simbol  Barat,  khususnya Amerika  Serikat  kemudian  bergeser  menjadi  menyerang  pos-pos  polisi,  menyerang polisi, menduduki Rutan Terorisme dan sebagainya (Subhan, 2016). Melawan terorisme tidak  bisa  disebut  sebagai  perang,  walaupun  terjadi  kontak  senjata.  Karena  dalam melawan teroris, teroris tidak menggunakan kaidah-kaidah hukum perang yang disepakati secara  Internasional  karena  teroris  juga  bukan  aktor  yang  disebut  negara.  Walaupun dalam  dunia  perang  terdapat  beberapa  jenis  perang,  seperti:  perang  proxy,  perang konvensional,  perang  hybrid  dan  perang  asimetris.  Pola  teror  dewasa  ini  merupakan bentuk  perang  asimetris,  dengan  berbagai  cara  mengeksploitasi  kelemahan  negara, maupun  menguras  sumber  daya  di  suatu  negara  agar  posisi  negara  menjadi  lemah (Mahyudin, 2016).
Pemerintah mendefinisikan terorisme di dalam UU No. 5 tahun 2018 adalah segala perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana.  Jika  membahas  ataupun penanggulangan terorisme, maka definisi yang dipakai oleh pemerintah untuk menjerat teroris  dengan  menggunakan  definisi  UU  No.  5  tahun  2018.  Saat  ini,  di  Indonesia, pendefinisian terorisme, radikalisme dan deradikalisasi sudah “ditutup” secara kebijakan negara,  walaupun  secara  akademis  masih  terbuka  untuk  dilakukan.  Karena  memang negara  berhak  memaksa  dan  mendefinisikan  tentang  terorisme,  sebagaimana disampaikan  oleh  Foucault,  relasi  kekuasaan  yang  dijalankan  melalui  upaya pemberdayaan atau pemaksaan agar subjek menjadi bebas dalam mengambil keputusan dalam ranah berbagai kebijakan (Kamahi, 2017).

## SATU KAMAR, DUA PENJAGA
Di  dalam  UU  No.  5  tahun  2018,  didefinisikan  deradikalisasi  merupakan  suatu proses  yang  terencana,  terpadu,  sistematis,  dan  berkesinambungan  yang  dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme
yang telah terjadi. Sesuai Undang-Undang tersebut, deradikalisasi dilaksanakan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Namun, pandangan  BNPT,  deradikalisasi  dilaksanakan  melalui  tahapan:  reedukasi,  rehabilitasi, resosialisasi  dan  reintegrasi  (Febriyansyah,  2017).  Deradikalisasi  dilaksanakan  di Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  hanya  dilaksanakan  di  sana.  Karena  di  Lembaga Pemasyarakatan, warga  yang telah terpapar  radikalisme dan terorisme secara langsung dilakukan  pengurangan  atau  penghapusan  keradikalan.  Jika  program  penanggulangan radikalisme  dan  terorisme  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  disebut  sebagai  kontra- radikalisme atau kontra-terorisme.
Pelaksanaan  deradikalisasi  di  Lapas  yang  dilakukan  oleh  BNPT  dan  Dirjenpas merupakan bagian dari proses kepemerintahan. Merujuk kepada UU No. 5 tahun 2018 BNPT  memiliki  tugas  pokok  yaitu  melakukan  koordinasi  antar  stakeholder  yang berwenang dalam penanggulangan terorisme.  Hal ini termaktub di dalam Pasal 43 F yang berbunyi: BNPT berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi,  dan  program  nasional  di  bidang  penanggulangan  terorisme  dan  melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dengan demikian fungsi koordinasi  dalam  penanggulangan  terorisme,  termasuk  deradikalisasi  narapidana terorisme di Lapas berada dibawah BNPT.
Proses  deradikalisasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  penting  guna meminimalkan teror. Mantan teroris akan mengulangi perbuatannya kembali atau tidak ditentukan  pembinaannya  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Tugas  pemerintah  adalah melindungi warganya dari penindasan dan rasa takut dan mendistribusikan aset strategis kepada  masyarakat,  sehingga  kepastian  dalam  berbagai  bidang  mampu  dihadirkan pemerintah. Memastikan masyarakat aman dari gangguan aksi teroris dan terpapar paham terorisme  merupakan  tugas  pemerintah.  Termasuk  di  dalamnya  proses  pembinaan deradikalisasi  narapidana  di  Lapas,  sehingga  setelah  mereka  kembali  ke  masyarakat diterima  dengan  terbuka.  Hal  ini  selaras  dengan  fungsi  pemerintah  hadir  dalam masyarakat  yakni: protecting (melindungi)  dan distributing (membagi)  (Yunanto  dan Tjahjoko, 2020).
Ada  perbedaan  mendasar  antara  UU  No.  5  tahun  2018  dengan  tupoksi  BNPT, diantaranya  identifikasi  dan  penilaian,  sedangkan  pada  tupoksi  BNPT  identifikasi  dan penilaian  tidak  ada,  tetapi  adanya  reedukasi.  Tupoksi  BNPT  ada  tahapan  resosialisasi sedangkan  di  UU  No.  5  tahun  2018  tidak  ada,  namun  keduanya  memiliki  tahapan
rehabilitasi,  reedukasi  dan  reintegrasi  sosial.  Sebaliknya  BNPT  memiliki  konsep deradikalisasi  yang  berbeda  dengan  konsep  didalam  UU  No.  5  tahun  2018.  Namun berbeda  lagi  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  pembinaan  narapidananya  yang menggunakan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mengenalnya  bukan  deradikalisasi  melainkan  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian.
Selama ini, Lapas tidak pernah mengenal istilah deradikalisasi, walaupun beberapa program kegiatannya terkadang beririsan.  “ Hanya istilah saja. Itu mungkin istilah dari satker lain. Kami mengacu kepada UU Pemasyarakatan, kemudian dengan regulasi dari kami.  Prakteknya  hampir  sama,  cuman  di  kami  tidak  ada  bahasa  deradikalisasi.  Itu hanya bahasa dari BNPT dan Densus 88, tetapi itu tidak apa-apa” (Wawancara dengan Kalapas  Pasir  Putih  di  Pulau  Nusakambangan,  2020).  Memperhatikan  pernyataan Kalapas  tersebut,  tampaknya  dia  belum  memahami  bahwa  deradikalisasi  tersebut bersumber dari amanah UU No. 5 tahun 2018 bukan berasal dari BNPT. Dalam hal ini telah  terjadi  perbedaan  pemahaman  Kalapas  terhadap  BNPT,  bila  muncul  kata deradikalisasi maka dianggap berasal dari BNPT.
Lapas  tidak  mengenal  istilah  deradikalisasi,  tetapi  mereka  menggunakan  istilah pembinaan terhadap para narapidan. “ Konsep dalam pembinaan narapidana terorisme di Lapas hanya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sesuai rujukan pada PP 31-32 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana” (Wawancara dengan Kasi Bimbingan  Kemasyarakatan  Lapas  Kedungpane,  2020).  Program-program  pembinaan sebagaimana  dimaksud  sebagai  deradikalisasi,  sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  Lapas. Namun  secara  eksplisit,  Lapas  tidak  menggunakan  istilah  deradikalisasi,  melainkan dengan  istilah  pembinaan.  Selain  itu,  seperti  profiling,  penilian  dan  asimilasi  telah dilakukan  oleh  Lapas.  Permasalahannya  Lapas  berbeda  persepsi  dengan  BNPT  yang dianggapnya  mengklaim  formulasi  pembinaannya.  “ Kami  melakukan  eksperimen, dengan ramuan kami sendiri. Dalam pemisahan, faksi, pendidikan (yang mereka dapat) dari  mana.  Kemudian  yang  ISIS  jangan  digabung  dengan  non-ISIS,  karena  akan memberikan virus. Asal daerah digabung, jika dari luar daerah akan menjadi virus. Tiba- tiba  cara  ini  diambil  BNPT” (Wawancara  dengan  Kasi  Bimbingan  Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020). Lapas menganggap hasil-hasil pembinaan dan perangkatnya dalam menangani narapidana terorisme diambil oleh BNPT.
Ketidaksepakatan  Lapas  juga  berlanjut  dengan  istilah  rehabilitasi  narapidana terorisme.  “ Saya  tidak  sepakat  rehabilitasi.  Kajiannya  lebih  tentang  narkoba”
(Wawancara  dengan  Kasi  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lapas  Kedungpane,  2020). Narapidana  terorisme  itu  bukan  orang  penyakitan,  dalam  sisi  dunia  media.  Perlakuan kurang manusiawi di Lapas kepada narapidana terorisme, justru membuat mereka tidak kooperatif dan memunculkan perlawanan terselubung. “ Rehabilitasi itu fokus ke narkoba, untuk  terorisme  tidak  ada  (program  rehabilitasi).  Lalu  rehabilitasi  apa?  Apa  benar, teroris itu penyakit? Karena selama ini rehabilitasi identik dengan penanganan terhadap penyakit” (Wawancara  dengan  Kasi  Bimbingan  Kemasyarakatan  Lapas  Kedungpane, 2020).  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kalapas  adalah  mengalihkan  atau  melunakkan pemahaman  jihad  terhadap  para  narapidana  terorisme.  Jika  sebelumnya  jihad  hanya dimaknai  sebagai  perang,  maka  lewat  pembinaan  diharapkan  narapidana  terorisme merubah  ideologi  narapidana  terorisme. “Rehabilitasi  di  sini  tidak  ada.  Program rehabilitasi  dari  BNPT  di  Lapas  ini  juga  tidak  ada.  Yang  ada  hanya  mengalihkan ideologi,  dari  yang  sebelumnya  jihad  qital  (perang)  menjadi  jihad  yang  lebih  ramah. Dari  kelas  ke  lunak” (Wawancara  dengan  Pamong  Narapidana  Terorisme,  Lapas Kedungpane Semarang, 2020).
Dalam pola hubungan antara BNPT dengan Dirjenpas, tampaknya Lapas belum ada kesepahaman  yang  mengikat.  Selama  ini  hubungan  antara  BNPT  dengan  Lapas  masih sebatas  kerja  bersama  secara  kelembagaan.  Belum  ada  SOP  berkenaan  kebijakan deradikalisasi  narapidana  terorisme  di  Lapas.  “ Ini  kekurangan  dari  kementerian  saya sendiri,  kurang  tanggap  dengan  adanya  celah,  ada  UU  Terorisme  tahun  2018, seharusnya untuk memperkuat salah satunya Lapas High Risk dalam Permen, pastinya dengan  konsekwensi  masalah  budget” (Wawancara  dengan  Pamong  Narapidana Terorisme  di  Lapas  Pasir  Putih  di  Pulau  Nusakambangan,  2020).  Lembaga Pemasyarakatan  belum  mengacu  UU  No.  5  tahun  2018  dalam  pembinaan  narapidana terorisme. Bagi Lapas, deradikalisasi urusan BNPT dan Densus 88, bukan ranah Lapas. “ Memang itu bahasa dari BNPT. Kalau di kita tidak ada program deradikalisasi. Dari pemasyaratan sendiri belum ada peraturan khusus terorisme” (Wawancara Kalapas Batu di Nusakambangan, 2020). Lembaga Pemasyarakatan selama ini mengacu kepada UU No 12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dan  turunannya  dalam  melaksanakan  program pembinaan narapidana terorisme.
Penyebutan istilah deradikalisasi juga dihindari Lapas, karena itu menyakitkan bagi narapidana terorisme. “ Saya tidak setuju dengan bahasa deradikalisasi. Jadi terlihat ada stigma dalam konsep itu, karena seorang teroris tidak mau distigma.” (Wawancara Kasi Bimbingan  Kemasyarakatan  Lapas  Kedungpane,  2020).  Secara  psikologi,  stigma
deradikalisasi menyangkut  psikologi negatif. Beberapa narapidana terorisme terkadang mengeluhkan  kepada  Wali  atau  Pamongnya  bahwa  mereka  tidak  ekstrem  seperti  yang dituduhkan. Terkadang mereka tidak tahu-menahu, tiba-tiba ada kerabat yang menginap di  rumahnya,  paginya  terjadi  serangan  bom  bunuh  diri,  kemudian  yang  disinggahi tertuduh  teroris.  Pada  awalnya  dia  tidak  radikal,  namun  berkembang  menjadi  beringas karena menganggap negara tidak adil.
Dalam praktiknya seorang narapidana terorisme ditempatkan dalam kamar penjara - satu orang satu kamar. Demikian peraturan terbaru tentang narapidana high risk , namun seorang narapidana terorisme diurusi oleh dua lembaga negara yang tidak terkoordinasi, yaitu BNPT dan Dirjenpas. BNPT menggunakan payung hukum sendiri, konsep sendiri dan melaksanakan selayaknya lembaga teknis. Sedangkan Dirjenpas, yang dilaksanakan oleh  Lapas  menggunakan  payung  hukum  sendiri,  konsep  sendiri  dalam  melakukan pembinaan. Walaupun antara  Lapas dengan BNPT memiliki irisan dalam  programnya. Namun  karena  terjadi  ego  sektoral,  irisan  itu  tidak  ditingkatkan  kepada  kesepahaman kemudian menjadi kerjasama.

## HUBUNGAN ANTAR DUA LEMBAGA NEGARA
Problematika  hubungan  antar  lembaga  negara  bukan  berasal  dari  kapasitas kepemimpinan,  kemampuan  ( skill )  ataupun  tingkat  pendidikan,  namun  tidak  adanya kerjasama  di  dalam  pemerintahan.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya  kepentingan  yang melingkupinya, jika diruntut dari kenyataan di lapangan dalam deradikalisasi narapidana terorisme  di  Lapas,  belum  terbentuk  koordinasi.  BNPT  yang  memiliki  fungsi  untuk mengkoordinasikan  dan  menyusun  rencana  strategis  mengambil  peran  Lapas.  Hal  ini berdampak  pihak  Lapas  merasa  kurang  nyaman  dan  menganggap  BNPT  tidak  bekerja dengan  baik.  Terlebih  selama  ini  belum  ada  koordinasi  lintas  sektoral  dalam deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas.
Antara  BNPT  dengan  Lapas  berkompetisi  mengedepankan  ego  sektoral,  namun terjadi  perbedaan  orientasi  antara  BNPT  dengan  Lapas  yang  memicu  tidak  adanya koordinasi. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (dalam Hartono, 2016) mengungkapkan empat  tipe  perbedaan  dalam  sikap  dan  cara  kerja  yang  mempersulit  tugas pengkoordinasian,  yakni  perbedaan  dalam  tujuan,  waktu,  antar  pribadi  dan  formalitas struktur. Perbedaan orientasi tujuan dan formalitas struktur nampaknya menjadi penyebab tidak terjadinya koordinasi antara BNPT dengan Lapas. Setiap lembaga negara memiliki payung  hukum,  konsep  dan  tujuannya  masing-masing.  Capaian-capaian  tertulis  dan
kesesuaian  anggaran  menjadi  motivasi  utama  setiap  lembaga  negara,  yang  terpenting adalah lembaganya sendiri - selamat dari bidikan KPK dan BPK. Motivasi yang demikian jika dibiarkan terus-menerus atau dilanggengkan, hal ini menyuburkan ego sektoral.
Analisis selanjutnya dengan tidak berfungsinya sebuah organ, maka tubuh itu akan mengalami kesakitan bahkan kematian. Namun ketidakfungsian itu bukan dievaluasi dan diperbaiki  tetapi  dibuatkan  organ-organ  baru.  Sehingga  tubuh  itu  terlihat  banyak tambalan, boros dan lamban karena terlalu besar. Organ yang terus-menerus tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, tidak mampu merespon setiap permasalahan, maka organ itu akan mati. Mengamputasi satu organ lebih baik daripada organ-organ yang lain ketularan penyakitnya. Munculnya lembaga-lembaga ad hoc dan state auxiliary agencies atau  lembaga  sampiran  negara  lebih  didasari  kepada public  distrust terhadap  lembaga negara  non ad  hoc dan state  auxiliary  agencies (Zuhri,  2018).  Hal  ini  mengakibatkan birokrasi  menjadi  gemuk,  lamban, overlapping kewenangan  dan  membebani  anggaran negara (Srimulyono, Pieris dan Simanjuntak, 2021).
Ilmu  Pemerintahan  berfokus  kepada  siapa  yang  diperintah,  apa  dan  bagaimana. Indikasi yang memerintah di sini menunjuk kepada subjek, yakni pemerintah (Yunanto, 2020).  Dalam  sistem  demokrasi,  pemerintah  sebagai  representasi  kedaulatan  rakyat menjalankan pemerintahan. Ada elite penguasa bertindak sebagai pemerintah; aristokrat, segelintir  elite  disebut  sebagai  pemerintahan  oligarkhis;  serta  birokrat  disebut  juga pegawai  (Eko,  2020).  Tampaknya  pembahasan  tentang  “deradikalisasi”  tidak  berhenti antara  BNPT  dengan  Lapas,  namun  melibatkan  cara  pandang  penyelenggara  negara dalam  menjalankan  fungsinya.  Terjadi  kecenderungan  cara-cara  teknokratis  dan birokratis dalam menyikapi deradikalisasi di Lapas. Cara-cara teknokratis terlihat dengan adanya  serentetan  program  dengan  indikator  dan  tolak  ukur  dengan  tabel  dan  angka. Padahal narapidana teroris itu adalah manusia yang tertutup, tidak bisa secara hitam dan putih  dalam  penangangannya,  sedangkan  birokrasi  yang  dimaksud  terlihat  dengan penggunaan pola-pola administrasi, unsur hierarkis dan sentralistik (Firdaus, 2020).
Koordinasi dan sinkronisasi bukan dimaknai sebagai membawahi melainkan kepada sinergitas (Wantu, 2020). Keberadaan BNPT yang merupakan lembaga sampiran negara dianggap kedudukannya lebih rendah oleh Dirjenpas. Walaupun BNPT fungsinya sebagai koordinator  dalam  penanggulangan  terorisme,  khususnya  deradikalisasi  narapidana terorisme  di  Lapas.  Diperlukan  pola  koordinasi  antar  lembaga  negara  terkait penanggulangan,  pencegahan  dan  penindakan  terorisme.  Ibarat  bermain  sepak  bola, setiap  pemain  boleh  melakukan  apa  saja,  asal  tidak  dilarang.  Demikian  pula  dengan
deradikalisasi  di  Lapas,  setiap  stakeholder  boleh  melakukan  programnya  asal  dengan koordinasi.  Dalam  hal  ini  BNPT  cukup  mengkoordinir,  melakukan  penguatan  dan dukungan  anggaran.  Jangan  seperti  baris-berbaris,  memang  rapi,  tetapi  semua  hanya menunggu komando, tidak berlangsung kedinamisan dan itu tidak strategis.
Belum  adanya  persepsi  yang  sama  antar  lembaga  negara  dalam  mendefinisikan radikalisme  dan  terorisme  sekiranya  cukup  untuk  melihat  keseriusan  negara  dalam keseksamaan.  Negara  tidak  memahami  perkembangan  di  Lapas  yang  dinamis,  yang seharusnya  dapat  dijadikan  pembelajaran  menangani  kasus  radikalisme  dan  terorisme. Tidak  mengherankan,  jika  terdapat  perbedaan  pemahaman  antara  BNPT  yang menggunakan deradikalisasi dengan Dirjenpas yang menggunakan pembinaan. Dengan tidak  terdefinisikannya  radikalisme  dan  terorisme  mengakibatkan  tidak  adanya  konsep penanggulangan  yang  matang.  Konsep  yang  ditawarkan  terkesan  hambar  dan  tidak menyentuh,  bahkan  terkesan  justru  mempertajam  keradikalan.  Negara  memang  tidak tunggal,  karena  di  dalam  negara  terdapat  berbagai  lembaga  yang  plural  dalam memandang sebuah permasalahan, plural dalam konsep yang mengarah kepada pluralnya kebijakan yang diusung setiap lembaga.

## KESIMPULAN
Wacana  terorisme  yang  berkembang  di  masyarakat  ada  dua,  yakni:  pertama, terorisme  diidentikkan  dengan  radikalisme.  Artinya  tindakan  para  teroris  dengan melakukan serangan atau peledakan bom dianggap sebagai tindakan radikal – tindakan yang  melawan  negara.  Tujuan  akhir  dari  tindakan  radikal  tersebut  ialah  menggantikan pemerintah  yang  sah  dengan  ideologi  yang  berdasar  agama.  Kedua,  tindakan  radikal merupakan  pintu  masuk  terorisme.  Artinya  tindakan  dengan  kekerasan  tersebut merupakan  cikal  bakal  dari  pengaruh  terorisme.  Tampaknya  para  jurnalis  belum  bisa membedakan  antara  terorisme  yang  bersumber  pada  ideologi  tertentu  dengan  tindakan kekerasan seperti pemboman, serangan terhadap polisi dan simbol-simbol negara sebagai bentuk perlawanan.
Jika  demikian,  perlu  juga  menelisik  motivasi  yang  menjiwai  untuk  melakukan radikalisme  dan  terorisme.  Tindakan  radikal  dilakukan  atas  kegelisan  dengan  adanya ketidakadilan  dan  ketimpangan  dalam  masyarakat.  Kegelisahan  tersebut  berkembang bersamaan adanya upaya revivalisme ajaran-ajaran keagamaan atau tradisi tertentu yang menolak  pengaruh  Barat.  Namun  sikap  antipati  terhadap  Barat  dalam  bentuk  tindakan
teroris  yang  anarkis,  karena  ketidakmampuan  untuk  melakukan  persaingan  sehat  dan melawannya secara moderat.
Tampaknya  maraknya  residivis  narapidana  terorisme  yang  mengulangi  aksinya setelah mereka keluar dari Lapas - merupakan bukti kegagalan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas. Kegagalan tersebut karena tidak ada sinergi antar dua lembaga negara selaku  pemangku  kepentingan  terkait.  Telah  terjadi  ego  sektoral  antara  BNPT  dengan Dirjenpas yang menyebabkan program deradikalisasi tidak berjalan optimal. Terjadinya perbedaan konsep antara BNPT yang menggunakan deradikalisasi dengan Dirjenpas yang menggunakan  pembinaan  -  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian. Walaupun  program  kegiatan  yag  diselenggarakan  Dirjenpas  sendiri  merupakan  yang dimaksudkan dalam deradikalisasi oleh BNPT. Namun Dirjenpas enggan menggunakan istilah  deradikalisasi,  selain  karena  merupakan  stigma  negatif  juga  selama  ini  belum dilakukan koordinasi.
Perbedaan  pemahaman  tentang  deradikalisasi  sesuai  amanah  Undang-Undang menyebabkan  kurang  efektifnya  penanganan  para  teroris  di  Lapas.  Oleh  sebab  itu diperlukan kerjasama dan kerendahan hati para pejabat di dua lembaga sampai ketingkat Lapas dalam penanganan para narapidana teroris. Sebab tanpa kerjasama yang baik antara dua  lembaga,  maka  hal  ini  dapat  berdampak  negatif  terhadap  para  teroris  yang menyebabakan  Lapas  dapat  menjadi  tempat  ‘pembiakan’  strategi  para  teroris  untuk melakukan aksinya secara tersembunyi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Anzar.  2016.  Gerakan  Radikalisme  Dalam  Islam:  Perspektif  Historis. Addin 10(1): 2.
Abdullah, Junaidi. 2014. Radikalisme Agama: Dekonstruksi Ayat Kekerasan dalam al-
Qur’an. Jurnal Kalam 8(2): 3.
Alexandra, Frisca. 2017. Analisis Kajian Terorisme dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif
Teoritis. Jurnal Paradigma 6(3): 138.
Aminah,  Siti.  2016.  Peran  Pemerintah  Menanggulangi  Radikalisme  dan  Terorisme  Di Indonesia. Inovasi dan Pembangunan – Jurnal Kelitbangan 4(1): 88.
Arsip Kakanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah, 2020.
Asrori,  Ahmad.  2015.  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara  Historisitas  dan  Antropisitas.
Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9(2): 255.
Asiyah,  Udji;  Prasetyo,  Ratna  Azis;  Sudjak.  2020.  Jihad  Perempuan  dan  Terorisme.
Jurnal Sosiologi Agama 14(1): 126.
Azra,  Azyumardi.  1999. Islam  Reformis:  Dinamika  Intelektual  dan  Gerakan .  Jakarta: Raja     Grafindo Persada.
Azis,  Idham.  Mabes  Polri:  Ada  228  Penangkapan  Terorisme  Sepanjang  2020. https://nasional.tempo.co/read/1416679/mabes-polri-ada-228-penangkapan- terorisme-sepanjang-2020 , diunduh pada 23 April 2021 (13: 18 WIB) .
Cahyo, Yudha. 2020. Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security. Jurnal Gema Keadilan 7(2): 107.
Creswell, J. W. 2012. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eko, Sutoro. 2020. Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, dan Enggan Pada Administrasi. Jurnal Governabilitas 1(1): 1.
Eko,  Sutoro  dan  Guno  Tri.  2020.  Menyikap  Kabut  Tebal  Kedaulatan .  Jurnal Governabilitas 1(2): 145.
Esposito,  John  L.  1992. Islamic  Threat:  Myth  or  Reality .  Oxford:  Oxford  University Press.
Fuller, Graham E. 1992. The Democracy Trap: the Perils of the Post-Cold War World .
Boston: Dutton.
Hardiman, F. Budi. 2019. Demokrasi dan Sentimentalitas. Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme . Yogyakarta: Kanisius.
Kartodirjo, Sartono. 1984. Pemberontakan Petani Banten . Jakarta: Pustaka Jaya.
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan.
Rahman, Fazlur. 1982. Islam and Modernity . Chicago: The University of Chicago Press.
Febriyansyah,  Khodriah  dan  Wardana.  2017.  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3(1).
Firdaus,  Mohamad.  2020.  Menghidupkan  Kembali  Spirit  Politik  Ilmu  Pemerintahan.
Jurnal Governabilitas 1(2): 219.
Handoko, Agus. 2019. Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. Salam 6(2): 176.
Harahap,  Anwar  Sadat;  Siregar,  Taufiq.  2020.  Model  Pencegahan  Tindak  Pidana Terorisme  Berbasis  Adat  Dalihan  Na  Tolu  di  Tapanuli  Selatan. Pandecta 15(2): 296
Hadinagoro,  Suharyono  S.  2020. Reduksi  Ego  Sektoral  Dan  Perkuat  Sinergi  Demi Produktivitas Nasional. https://www.perpusnas.go.id/news-
detail.php?lang=id&id=200606090752gv6KxImoQa . 17 Mei 2021 (23:30 WIB).
Institute  for  Policy  Analysis  of  Conflict  (IPAC).  2020. Terorisme,  Residivisme,  dan Rencana Pembebasan di Indonesia . Jakarta: IPAC.
Isnawan, Faudi. 2018. Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai– Nilai Luhur Pancasila. Fikri 3(1): 2.
Juergensmeyer dalam Khamid, Nur. 2016. Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. Milati 1(1): 135.
Khamdan, Muh.  2015. Rethinking  Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. Addin 9(1): 184.
Khamid, Nur. 2016. Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. Milati 1(1): 124.
Kusmanto, Thohir Yuli; Fauzi, Moh; Jamil, M. Mukhsin. 2015. Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren. Walisongo 23(1): 29.
Kusuma, Rina Sari; Azizah, Nur. 2018. Melawan Radikalisme Melalui Website. Jurnal ASPIKOM 3(5): 944.
Luhur,  Andi  dan  Abdillah.  2020.  Dekolonisasi  dan  Indegenisasi  Ilmu  Pemerintahan. Jurnal Governabilitas 1(2): 186.
Mahyudin, Emil. 2016. Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan. Intermestic 1(1): 25.
Octovina,  Ribkha  Annisa.  2018.  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia. CosmoGov:  Jurnal Ilmu Pemerintahan 4(2): 247.
Prasetyo,  Dedi.  2016.  Sinergi  TNI-Polri  dalam  Deradikalisasi  Terorisme  di  Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional 2(1): 35.
Rapik,  Mohamad;  Permatasari,  Bunga;  Anisya,  Adinda  Farah.  2020.  Peran  Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  dalam  Menjalankan  Program  Deradikalisasi . Journal of Political Issues 2(1): 104.
Rodin, Dede. 2016. Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al- Qur’a. Addin 10(1): 34.
Rodin, Dede. 2016. Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al- Qur’a. Addin 10(1): 36.
Said, Hasani Ahmad; Rauf, Fathurrahman. 2015. Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-‘Adalah 12(3): 594.
Sandi,  Andi.  2020.  Ilmu  Pemerintahan  Sebagai  Sumber  dan  Substansi  Hukum  Tata
Negara. Jurnal Governabilitas 1(1): 32.
Septian,  Farid.  2010.  Pelaksanaan  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Jurnal Kriminologi Indonesia 7(1): 114.
Shodiq, Muh. Fajar. 2015. Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan dan Konstruksi Sosiologi. Gema 27(46): 1592.
Shodiq,  MD,  dalam  Hikam  dan  Riyanta.  2018.  Perkembangan  Kelompok  Radikal  Di Indonesia Pasca Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme  Dalam  Perspektif  Keamanan  Nasional .  Jurnal  Pertahanan  &  Bela Negara 8(3): 48.
Sihbudi, dalam Shodiq, Muh.  Fajar. 2015. Radikalisme Dalam Islam Antara Pelabelan dan Konstruksi Sosiologi. Gema 27(46): 1596.
Sutrisno,  Andi  E.  2020.  Meretas  Kebijakan  Asimilasi  Bagi  Narapidana. http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana , diunduh pada 23 April 2021 (13:18 WIB).
Subhan, Muhammad. 2016. Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia. Studi Terorisme Tahun 2000-2015. Journal of  International Relations 2(4): 62.
Suyani,  Tamat.  2017.  Terorisme  dan  Deradikalisasi:  Pengantar  Memahami Fundamentalisme  Islam  dan  Strategi  Pencegahan  Aksi  Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional 3(2): 272.
Syuderajat,  Fajar.  2017.  Ideologi  Surat  Kabar  dalam  Pemberitaan  Terorisme. Communicatus 1(1): 11.
Ummah, S. C. 2012. Akar Radikalisme Islam di Indonesia. Humanika 12(1): 112–124.
Wantu, Fence M. 2019. Mekanisme Koordinasi dan Singkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif. Al Ahkam 15(2): 76.
Yunus, A Faiz. 2017. Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. Jurnal Studi Al-Qur’an 13(1): 82.
Zuhri, Sholehudin. 2018. Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Jurnal Wacana Politik 3(2): 112.

## Peraturan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang.

## Wawancara
Wawancara Kalapas Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, 2020
Wawancara Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kedungpane, 2020
Wawancara Pamong Narapidana Terorisme, Lapas Kedungpane Semarang, 2020
Wawancara  Pamong  Narapidana  Terorisme  di  Lapas  Pasir  Putih  di  Pulau Nusakambangan, 2020