## Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Yustisia Andang Ardhiantoro Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Indonesia Email : andangardhiantoro@gmail.com
Abstrak.  Praktik  penyuapan  dalam  lingkup  pelayanan  publik  merupakan  isu  yang  sudah  sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan salah satunya adalah  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Tahun  2016.  Implementasi  dari  peraturan  tersebut  adalah  dikeluarkannya  Sistem Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO  37001:2016  oleh  Badan  Standardisasi  Nasional  untuk mengendalikan praktik penyuapan. Namun faktanya praktik penyuapan tetap saja menjadi praktik korupsi  yang  paling  banyak  terjadi dari  tahun  ke tahun. Praktik  penyuapan  pada  pelayanan  publik nampaknya telah menjadi budaya yang melekat akibat adanya masalah struktur hukum dan kultur hukum dalam organisasi publik. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan sebaik apapun peraturan dirasa akan sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu perlu adanya suatu budaya juga untuk mengikis budaya  yang  ada  untuk  menyempurnakan  penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO 37001:2016 yaitu dengan penguatan budaya penegakan hukum. Melalui metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  analisis,  penulisan  ini  mencoba  untuk  menggabungkan  antara penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO  37001:2016  dengan  penguatan  budaya penegakan hukum dengan tujuan agar peraturan yang telah disusun oleh suatu organisasi khususnya pada sektor publik dapat diterapkan secara optimal untuk mengendalikan praktik penyuapan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Kata kunci: budaya, ISO 37001, pelayanan publik
Abstract:  Bribery  in  public  service  has  been  a  worrying  issue  in  Indonesia.  Government  has  issued several regulation which is President Instruction Number 10/2016 regarding Preventive Action and Corruption Eradication as the one. The implementation of such regulation is the prevailing of Anti- Bribery Managament System ISO 37001:2016 to control bribery practice. However, the fact show that the number of bribery action still became the most committed crimes in every year. bribery in public service has been a strong culture so that no matter how well the regulation and regulatory policy is still  difficult  to  overcame  such  issue.  Therefore,  the  new  culture  is  required  to  against  the  bribery existing  culture  through  improving  the  Anti-Bribery  Managament  System  ISO  37001:2016  by strengthening enforcement law culture. Using the qualitative method with descriptipve approach, the Author  try  to  combine  those  crucial  aspects  between  the  implementation  oh  Anti-Bribery Managament  System  ISO  37001:2016  and strengthening  enforcement  law  culture  which  hopefully the regulatin can be implemented optimally for improving public service.
Keywords: culture, ISO 37001, public service

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan Publik merupakan pemberian barang atau jasa kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan  atas  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  manfaatnya  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  (Handoyo,2012).  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik  mengartikan  pelayanan  publik  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari dua pengertian tersebut, maka kita dapat memahami bahwa tujuan dari adanya suatu pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan atau memuaskan keinginan dari penerima pelayanan yaitu masyarakat. (Setijaningrum, E. 2009).
Pada  dasarnya  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pelayanan  publik  adalah  pemberi  layanan publik  yaitu  Pemerintah  melalui  lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintah  sedangkan  penerima layanan publik yaitu masyarakat (Juliani, H, 2018). Lembaga sebagai suatu badan tentunya tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus dijalankan oleh manusia. Sumber daya manusia didalam lembaga tersebut secara hukum memiliki status sebagai aparatur sipil negara yang kewenangannya diatur oleh peraturan perundang-undangan (Booth, A. 2021).
Namun dalam pelaksanaan, salah satu hal yang sangat mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik itu sendiri adalah maraknya praktik penyuapan. Penyuapan sendiri merupakan jenis delik yang dapat  diklasifikasikan  sebagai  salah  satu  jenis  korupsi  selama  penyuapan  tersebut  mengakibatkan kerugian  keuangan  negara  ( Sina, L,  2008).  Korupsi  sendiri  secara  peraturan  perundang-undangan pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  mengatur  bahwa  korupsi  merupakan  setiap  orang  yang  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara.  Dari  pengertian  korupsi  tersebut  kita  dapat  mengerti  secara  hukum  bahwa terdapat unsur “kerugian negara” dalam pemenuhan tindak pidana korupsi. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka sektor yang sangat rawan dan paling berpotensi untuk memunculkan praktik korupsi adalah organisasi publik (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y, 2020). Sehingga pada akhirnya tindakan tersebut tentunya  akan  menurunkan  kualitas  pelayanan  publik,  menghambat  pembangunan,  hingga menimbulkan kerugian bagi negara.
Penyuapan merupakan tindakan yang dilakukan paling sedikit dua orang yaitu antara pemberi suap dan penerima suap. Tindakan tersebut pada umumnya sering sekali terjadi di sebuah instansi yang  memiliki  fungsi  sebagai  pelayanan  publik  seperti  penerbitan  izin,  pembuatan  kebijakan  dan sebagainya. Kompleksitas proses birokrasi di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat  justru  mencari  seorang  calo  untuk  mempermudah  urusannya  dengan  memberikan sejumlah uang (Anggraeni, T. D.,2014).
Dalam  rangka  mewujudkan  sistem  reformasi  birokrasi  yang  bebas  penyuapan,  Presiden mengeluarkan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Inpres 10/2016) yang salah satu ketentuannya memberikan  tugas  kepada  Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN)  untuk  melakukan  inisiasi  upaya sertifikasi anti korupsi berstandar internasional yaitu International Organization for Standardization
(ISO) 37001 (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y.,2020). ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pertama kali di keluarkan oleh organisasi international untuk standardisasi atau yang lebih dikenal sebagai ISO. Tujuan dari penerapan standar tersebut adalah untuk membantu suatu organisasi baik pemerintah  maupun  swasta  untuk  menerapkan  pengukuran  yang  efektif  dalam  mencegah  dan mengendalikan  praktik  kolusi,  untuk  menanamkan  budaya  kejujuran,  transparansi  dan  integritas. Walaupun dalam penerapannya ISO 37001 tidak dapat menjamin bahwa korupsi tidak akan terjadi, namun diharapkan implementasinya dapat membantu suatu organisasi dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi. Namun setelah kurang lebih lima tahun sejak ISO 37001:2016 diterbitkan, masih belum  terdapat  bukti  empirik  dan  terukur  yang  menunjukan  bahwa  penerapan  ISO  37001:2016 memberikan  kualitas  pencegahan  korupsi  dengan  membandingkan  sebelum  dan  sesudah diterapkannya standar tersebut. (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. 2020).
Penerapan sistem manajemen anti korupsi ISO 37001: 2016 dalam suatu organisasi pastinya adalah diawali dengan dibentuknya regulasi internal. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah regulasi  adalah  benda  mati  yang  pelaksanaannya  tetap  dilakukan  oleh  manusia.  Terkadang  sistem regulasi  dan  manajemen  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  cenderung memprioritaskan  pembenahan  substansi  tetapi  kurang  memperhatikan  aspek  budaya  penegakan hukum  yang  baik  (Sukriono,  D.,  2014).  Menurut  Satjipto  Rahardjo  (2009) , penegakan  hukum merupakan  kemampuan  seseorang  untuk  mengaplikasikan  ketentuan  yang  sudah  diatur  didalam peraturan (Suparman, H. A., 2016). Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pelayanan publik harus ditindak secara tegas dengan pengawasan secara menyeluruh terhadap  adanya  setiap  pelanggaran  yang  ditemukan  (Yusuf,  A.,  2015).  Namun  sayangnya  belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan mengakibatkan sebaik apapun suatu peraturan atau standar  yang  diciptakan  membuat  hal  tersebut  hanyalah  sebuah  peraturan  untuk  memenuhi kebutuhan formal dalam sebuah organisasi (Barda N A, 2018).
Penulisan ini akan membahas mengenai sebuah organisasi publik yang harus memiliki sebuah standar dalam sistem manajemennya yaitu salah satunya adalah sistem manajemen anti suap ISO 37001:2016  dalam  rangka  menghilangkan  praktik  penyuapan.  Selanjutnya  di  waktu  yang  sama penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Korupsi  ISO  37001:2016  tersebut  harus  dilengkapi  dengan budaya penegakan hukum yang baik. Menggabungkan penguatan budaya hukum dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Korupsi ISO 37001:2016 bertujuan untuk menghilangkan budaya penyuapan yang sudah mendarah daging dalam sistem manajemen organisasi publik saat ini untuk mendapatkan hasil yang optimal.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini akan bertujuan untuk memberikan analisa sedalam- dalammnya  berdasarkan  suatu  fenomena  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  terkait  obyek penelitian. Penulis melalui metode ini akan menganalisa pentingnya penerapan Sistem Manjemen Anti Suap ISO 37001: 2016 dalam organisasi dan selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana standar yang sudah diatur dapat disempurnakan dengan budaya penegakan hukum yang baik. Data
Sekunder  adalah  data  yang  diharapkan  dapat  diperoleh  dalam  penelitian  ini  melalui  pengkajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang relevan (Waluyo, B., 2017).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Publik merupakan tempat paling rawan terjadinya praktik penyuapan. berdasarkan hasil survey dari Transparency International Indonesia ( TII ) yang dilakukan pada periode 15 Juni – 24 Juli 2020 menunjukan bahwa Indonesia menduduki peringkat 3 dengan tingkat suap pada pelayanan publik di negara Asia (Anggraeni, T. D.,2014). berdasarkan hasil surveinya pada 180 negara di dunia terkait Indeks Persepsi Korupsi menghasilkan fakta bahwa terdapat peningkatan nilai secara gradual dalam  10  (sepuluh)  tahun  terakhir  dan  mencapai  titik  tertinggi  pada  skor  40  di  tahun  2019 sebagaimana  pada  Gambar  1. Fasa,  A.  W.  H.,  &  Sani,  S.  Y.  (2020).  Sumber:  data Transparency International Indonesia 2020
Gambar 1 . Grafik CPI dan Ranking Indonesia 2010-2020
Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  selanjutnya  kembali  turun  menjadi  angka  37  pada  tahun 2020 dan hal tersebut membuat Indonesia merosot ke peringkat 102 pada tahun 2021 dari peringkat 85 di tahun 2019 dari 180 negara yang terlibat.
Data tersebut memberikan fakta bahwa walaupun terdapat kenaikan setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir, namun kenaikan tersebut hanya terbatas pada 1 poin bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukan belum adanya hasil peningkatan yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk menjadi Negara bebas korupsi. Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020).
Perilaku penyuapan pada sektor pelayanan publik bukan lagi dianggap sebagai masalah etika dan moral melainkan sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana yang tentunya menimbulkan  masalah  baru  pada  ekonomi,  budaya  dan  politik.  Melihat  fakta  tersebut  maka pemberantasan paraktik penyuapan pada pelayanan public menjadi perhatian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu “NAWA CITA” yaitu memperkuat keterlibatan negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum (Waluyo, B., 2017).
Penulis dalam penulisan ini mencoba mengutip hal menarik dalam salah satu rumusan “NAWA CITA”  tersebut  yaitu  reformasi  sistem  dan  pene gakan  hukum  dalam  upaya  memberantas  praktik
penyuapan  dalam  lingkup  pelayan  publik.  Terkait  masalah  reformasi  sistem,  salah  satu  upaya pemerintah  dalam  dalam  melakukan  reformasi  sistem  adalah  dengan  dikeluarkannya  sejumlah instruksi presiden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar Peraturan Pencegahan Korupsi No Nomor Peraturan Keterangan 1 Perpres Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi  Jangka  Panjang  Tahun  2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014. 2 Inpres  Nomor  2  Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 3 Inpres  No  10  Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016

## Sumber : Data Primer 2021
Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki reformasi sistem yang bebas korupsi khususnya pada  proses  pelayanan  publik.  Salah  satunya  adalah  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi. Selanjutnya implementasi dari instruksi tersebut adalah Badan Standardisasi Nasional akhirnya menetapkan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan harapan dapat menjadi panduan bagi organisasi dalam mencegah  praktik  penyuapan.  Standar  ini  memiliki  enam  prinsip  yang  wajib  diterapkan  yaitu pertama, pelaksanaan prosedur dan kebijakan harus secara proporsional dengan resiko penyuapan yang  dihadapi.  Kedua,  komitmen  seorang  pemimpin  dalam  melaksanakan  kebijakan  dengan memperhatikan struktur manajemen dan kondisi organisasi saat itu. Ketiga, kemampuan organisasi dalam  memanajemen  berbagai  macam  resiko.  Semakin  kompleks  metode  yang  digunakan menunjukan  semakin  tingginya  tingkat  maturitas  organisasi.  Kempat,  pelaksanaan  uji  kepatutan terhadap  proses,  personil  dan  unit  kerja  yang  memiliki  resiko  untuk  melihat  tingkat  kepatuhan terhadap  hukum.  Kelima,  Komunikasi  secara  efektif  terhadap  penerapan  standar  peraturan  baik dengan  internal  maupun  eksternal.  Keenam,  pengawasan  dan  evaluasi  kepada  pimpinan  secara berkala  terkait  prosedur,  perubahan  resiko  dan  perubahan  kebijakan  anti  korupsi  (Sartika,  D.,  & Arieyasmieta, W. L.,2021). Sumber: BSN,2019
Suatu organisasi wajib melakukan lima tahapan dalam menerapkan Standar Sistem Manajemen Anti Penyauapan ISO 37001:2016. Pertama adalah tahap persiapan dengan memberikan kesadaran akan  pentingnya  suatu  standar  dalam  organisasi.  Selanjutnya  tahap  kedua  organisasi  mulai melakukan  pengembangan  terhadap  sistem  kebijakan  dan  dokumentasi.  Ketiga  merupakan  tahap penting  yaitu  implementasi  dan  sosialisasi  terhadap  penerapan  standar  tersebut.  Pada  tahap keempat organisasi wajib melakukan evaluasi berkala dan tahap terakhir atau kelima adalah tahap audit sertifikasi untuk selanjutnya akan dikeluarkan keputusan sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang dipilih (Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L.,2021).
Penerapan  standar  SNI  ISO  37001:2016  dalam  upaya  pemberantasan  terhadap  praktik penyuapan khususnya pada pelayanan publik sebenarnya merupakan salah satu inovasi perbaikan dalam  reformasi  sistem.  Namun  apabila  upaya  perbaikan  sistem  tersebut  tidak  diimbangi  dengan upaya penegakan hukum yang optimal maka sebaik apapun substansi suatu peraturan yang dibuat tetap akan sulit untuk menghilangkan pelanggaran suap yang sudah mengakar dan menjadi budaya pada  aparatur  sipil  negara  (Napisa,  S.,  &  Yustio,  H.,2021).  Hingga  saat  ini  masih  belum  terdapat penelitian yang menunjukan perubahan kualitas anti penyuapan dari diterapkannya standar SNI ISO 37001:2016 tersebut (Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. 2020).
Berdasarkan  data  statistik  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  jenis  perkara  pada  Tabel  2 menunjukan fakta bahwa penyuapan merupakan jenis perkara korupsi paling banyak diantara jenis korupsi lainnya. Hal yang cukup menarik adalah jumlah praktik penyuapan terus bertambah setiap tahunnya  dari  tahun  2013  hingga  2018  dengan  cukup  signifikan.  Hal  tersebut  kemudian  menjadi pertanyaan apakah penerapan penerapan ISO 37001:2016 yang dikeluarkan sejak tahun 2016 sudah dilakukan secara optimal ataukan masih butuh penyempurnaan terhadap standar sistem manajemen tersebut.
Tabel 2. Data statistik Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara per 31 Desember 2018
Sumber: data ACCH KPK 2018
PERKARA 2013 2014  2015  2016 2017 2018 JUMLAH Pengadaan Barang/Jasa 9 15 14 14 15 17 84 Perizinan 3 5 1 1 2 1 13 Penyuapan 50 20 38 79 93 168 428 Pungutan 1 6 1 1 0 4 13 Penyalahgunaan Anggaran 0 4 2 1 1 0 8 TPPU 7 5 1 3 8 6 30 Merintangi Proses KPK 0 3 0 0 2 3 8 JUMLAH 70 58 57 99 121 199 887
Terkait  masalah  penegakan  hukum,  Salle,  S.  (2020)  menyatakan  bahwa  keadilan  tidak  akan pernah  tercapai  jika  penegakan  hukum  tidak  dilaksanakan.  Peraturan  yang  dibuat  tidak  dapat memenuhi  tujuannya  sendiri  sebagai  dasar  hukum.  Perlu  perangkat  lain  untuk  melengkapi  suatu proses penegakan hukum yaitu manusia. Namun Karakter dan pola pikir manusia dipengaruhi oleh suatu  budaya  yang  menjadi  hukum  bagi  manusia  itu  sendiri.  Sehingga  independensi  penegakan hukum biasanya akan membenturkan antara budaya dan hukum positif (Rahardjo, S, 2009).
Berdasarkan  hal  tersebut,  terlebih  dahulu penulis  perlu  membahas  penyebab  permasalahan penegakan  hukum  dalam  memberantas  praktik  penyuapan  dalam  pelayanan  publik.  Terdapat beberapa  hambatan  yang  menyebabkan  melemahnya  penegakan  hukum  dalam  rangka memberantas  praktik  penyuapan  dalam  pelayanan  publik.  Pertama,  hambatan  struktural,  yaitu hambatan yang disebabkan karena adanya egoisme sektoral dan institusional yang mengakibatkan munculnya budaya untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya sebagai timbal balik dari jasa atau pelayanan yang diberikan. Kedua, Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang disebabkan budaya adab ketimuran  Indonesia  dengan  masih  adanya  “sikap  sungkan”  antara  aparatur  pemerintah  y ang mengakibatkan  melemahnya  penegakan  hukum  dalam  kasus  penyuapan  pada  pelayanan  publik. (Napisa,  S.,  &  Yustio,  H.,2021).  Kedua  permasalahan  tersebut  dipengaruhi  karena  adanya  suatu budaya yang melemahkan penegakan hukum sehingga perlu dicari juga solusi peningkatan budaya penegakan hukum untuk menyempurnakan standar peraturan yang sudah ada.
Melihat permasalahan tersebut, perlu disadari bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi yang tertuang didalam peraturan saja melainkan juga dipengaruhi oleh struktur dan kultur hukum. Struktur hukum meliputi institusi dan aparat penegak hukum sedangkan kultur hukum yaitu mencakup opini, kebiasaan dan pola pikir dari subjek hukum (Kenedi, J, 2016). Fungsi hukum saat ini adalah sebagai pengubah masyarakat atau social modification dan bukan lagi penghukum  masyarakat.  Sehingga  Penegak  hukum  dalam  suatu  institusi  harus  memiliki  wawasan yang luas, ilmu hukum yang mendalam dan mengerti akan rasa keadilan sebagai suatu budaya untuk menularkan  budaya  tersebut  kepada  masyarakat.  Maka  dalam  hal  ini  budaya  penegakan  hukum harus  dimulai  dengan  mengubah  karakter  atau  etika  moral  dari  manusia  terutama  dari  penegak hukum itu sendiri serta menjaga independensi penegakan hukum dalam suatu organisasi.
Selanjutnya terkait dengan kultur hukum maka perlu adanya perbaikan terhadap suatu tatanan hukum yang memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memurnikan hukum kembali kepada nilai moral, kultural, dan akar religiusnya. Dengan cara ini diharapkan masyarakat dapat merasakan bahwa hukum telah sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang  mereka  anut.  Sebagai  contoh,  terkadang  muncul  anggapan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  memiliki  sanksi  berat.  Namun  perlu  disadari  bahwa  sanksi  berat  tidak  akan menumbuhkan rasa sadar manusia terhadap kepatuhan hukum namun hanyalah rasa takut. Sehingga masyarakat  menganggap  bahwa  menegakkan  peraturan  hukum  bukan  merupakan  budaya  yang nyaman untuk dilakukan (Kenedi, J, 2016).
Penulisan ini telah membahas komponen penting dalam upaya suatu organisasi mengendalikan praktik penyuapan dalam pelayanan public yaitu penerapan standar SNI ISO 37001:2016 Manajemen Anti  Penyuapan  dan  peningkatan  budaya  penegakan  hukum.  Menggabungkan  budaya  penegakan hukum kedalam tahapan penerapan standar SNI ISO 37001:2016 merupakan salah satu upaya untuk
mengoptimalkan  hasil  yang  diharapkan  dalam  memberantas  aksi  penyuapan  dalam  ruang  lingkup pelayanan publik. Jika kita melihat lima tahapan dalam penerapan standar SNI ISO 37001:2016 yaitu persiapan,  pengembangan  sistem,  implementasi,  review  sistem  dan  sertifikasi,  maka  dirasa  perlu untuk  memasukan  satu  tahapan lagi  yaitu  tahapan  penguatan  budaya hukum  (Hanindita,  R.  D.  S., Julaeha,  L.,  &  Soewito,  Y.  D.  L.  2021).  Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa masalah  struktur  dan  kultur  hukum  disebabkan  dari  dalam  diri  manusia.  Sehingga  tahapan pembentukan  budaya  hukum  yang  baik  diharapkan  dapat  menjadi  pelengkap  dalam  penerapan standar  tersebut.  Oleh  karena  itu  maka  selain  lima  tahapan  diatas  perlu  penambahan  tahapan pembentukan budaya hukum pada tahap kedua setelah persiapan. Tahapan pembentukan budaya hukum dapat dilaksanakan dengan dua penguatan aspek yaitu pembentukan karakter dan penguatan independensi. Tahapan pembentukan budaya hukum tersebut dilakukan setelah tahapan persiapan dengan  tujuan  bahwa  setelah  pegawai  diberikan  arahan  terkait  pentingnya  suatu  standar  SNI  ISO 37001:2016 dan gap analisis, maka selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa peraturan tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang baik.
Merujuk  kepada  hasil  penelitian  tersebut  diatas,  fakta  menunjukan  bahwa  isu  penyuapan bukanlah  lagi  menjadi  isu  lokal  namun  sudah  menjadi  isu  global.  Beberapa  organisasi swasta  atau pemerintah saat ini telah menerapkan Standar SNI ISO 37001:2016 untuk mengendalikan isu tersebut dalam  organisasinya.  Penguatan  penegakan  hukum  terhadap  Standar  tersebut  tentu  menjadi  hal yang tidak boleh dilupakan. Buscaglia, (2003) dalam penelitiannya di Amerika Serikat mencoba untuk mencari korelasi antara penegakan hukum dengan tingkat korupsi pada 100.000 penduduk. Hasilnya menunjukan  bahwa  tingginya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  berkolerasi  dengan  rendahnya tingkat  korupsi.  Masalah  struktur  dan  kultur  hukum  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dapat dikategorikan sebagai budaya politik organisasi yang dapat menghambat suatu penegakan hukum. Oleh karena itu perlu adanya independensi dan integritas untuk memisahkan politik dan penegakan hukum  tersebut  dalam  suatu  organisasi  publik.  Pemisahan  budaya  politik  dan  budaya  penegakan yang  kuat  akan  menjamin  kualitas  penegakan  hukum  yang  independen.  Sebagai  contoh  adalah negara seperti Israel, Selandia Baru, Swedia, Inggris dan Irlandia merupakan beberapa negara dengan tingkat independensi penegakan hukum yang tinggi sehingga memiliki tingkat korupsi yang rendah (Buscaglia, 2003).
Penemuan empiris menunjukan bahwa sistem demokrasi baik di negara maju atau berkembang juga mempengaruhi terbentuknya budaya politik yang melemahkan penegakan hukum (Ahmad, J., Ahmad, A., & Salahuddin, T, 2020). Sebagai contoh, masyarakat memilih seorang pemimpin untuk mengisi jabatan eksekutif atau legislatif. Kemudian para pemimpin tersebut mengeluarkan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan melalui lembaga pemerintah dibawahnya. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan budaya politik (struktur dan kultur hukum) yang terbentuk dari hulu mengalir ke hilir sampai kepada organisasi paling bawah pemerintahan. Sehingga hal tersebut jelas berpengaruh terhadap  independensi  penegakan  hukum  dalam  organisasi  pemerintah.  Buscaglia,  (2003) menyatakan  bahwa  peran  masyarakat  sebagai  pemilik  demokrasi  juga  sangat  penting  dalam membantu meningkatkan budaya penegakan hukum dalam sebuah organisasi publik.
Independensi  penegakan  hukum  yang  juga  didukung  oleh  pengawasan  masyarakat  menjadi salah satu poin penting dalam bagian. Independensi dalam penegakan hukum bisa diciptakan dari
dalam  diri  sendiri  maupun  maupun  dalam  sistem  manajemen  organisasi.  Sedangkan  pengawasan masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan  sistem  transparan  dalam  organisasi  publik. Selanjutnya  merujuk  kepada  lima  tahapan  penerapan  Standar  SNI  ISO  37001:2016  dan  juga penambahan tahapan pembentukan budaya hukum, maka perbaikan independensi dapat dilakukan pada  tahap  pembentukan  budaya  hukum  dan  pengembangan  sistem.  Sedangkan  pengawasan masyarakat dapat diimplementasikan pada tahap pengembangan sistem yang transpara. Hal tersebut mengingat  dalam  Standar  SNI  ISO  37001:2016  masih  sangat  minim  ketentuan  transparansi. Ketentuan transparansi dalam Standar SNI ISO 37001:2016 hanya terdapat pada proses lelang dan belum diatur dalam sistem manajemen secara keseluruhan.
Independensi sangat penting diterapkan pada suatu proses penegakan hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Declaration of Human Right tahun 1948 bahwa “setiap orang berhak dalam kesetaraan penuh pada pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen (Sumadi, 2016). Suatu independensi pada umumnya identik dengan prinsip yang harus dimiliki oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun pada ruang lingkup lebih  luas  jika  membahas  mengenai  penegakan  hukum  pada  pelanggaran  pada  pelayanan  publik, maka  unit  pengawas  internal  seperti  inspektorat  jenderal  pada  pengawasan  kementerian,  badan pengawas  non-kemneterian  dan  sebagainya  juga  wajib  memiliki  independensi.  Hal  tersebut  jelas untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang rentan terjadi pada masalah struktur dan kultur hukum.  Dengan  demikian  penggabungan  budaya  hukum  kedalam  tahapan  penerapan  Sistem Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO  37001:2016  diharapkan  dapat  menghilangkan  masalah  struktur hukum dan kultur hukum sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum pada praktik penyuapan dalam  organisasi  publik.  Optimalnya  upaya  pengendalian  praktik  penyuapan  tentunya  dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Praktik penyuapan yang terjadi pada pelayanan publik saat ini sudah menjadi suatu kebudayaan yang melekat pada sistem pemerintahan. Beberapa penyebab banyaknya praktik penyuapan adalah masalah  struktur  hukum  dan  kultur  hukum.  Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengendalikan praktik  penyuapan  tersebut  adalah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2016.  Tindak  lanjut  dari  peraturan tersebut adalah dikeluarkannya Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Namun standar tersebut hanyalah sebuah peraturan yang tidak dapat berjalan tanpa adanya penegakan yang baik dari  manusia.  Sehingga  tanpa  adanya  penegakan  hukum  yang  kuat  maka  standar  yang  telah dikeluarkan pemerintah pada akhirnya belum mampu memberikan hasil yang diharapkan. Mengingat budaya penyuapan yang telah mengakar, maka dirasa perlu untuk menggabungkan antara penguatan budaya penegakan hukum dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
Penguatan  budaya  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  menambahkan  proses  penguatan budaya  hukum  kedalam  lima  tahapan  dalam  penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  ISO 37001:2016. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pembentukan karakter dan penerapan independensi. Pembentukan karakter fokus untuk menghilangkan kultur hukum yang melemahkan penegakan  hukum,  sedangkan  independensi  bertujuan  untuk  penguatan struktur  hukum  dan  juga
kultur  hukum.  Upaya  dalam  mengatasi  dua  masalah  tersebut  dengan  penguatan  budaya  hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang saat ini juga telah diterapkan oleh beberapa organisasi baik swasta atau sektor publik. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan professional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  J.,  Ahmad,  A.,  &  Salahuddin,  T.  (2020).  Tolerance  to  Petty  Corruption  in  Public  Sector:  A
Review. Pakistan Vision , 21 (1), 168.
Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik: Strategi reformasi birokrasi dalam  pemberantasan  korupsi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 3 (3), 417-433.
Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media.
Booth, A. (2021). A Diagnostic Study Of The Civil Service In Indonesia: Manila: Asian Development Bank, 2020. Pp. 66. Paperback: $23.
Buscaglia,  E.  (2003,  December).  Controlling  organized  crime  and  corruption  in  the  public  sector.
In Forum on crime and society (Vol. 3, No. 1/2).
Fasa,  A.  W.  H.,  &  Sani,  S.  Y.  (2020).  Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan  ISO  37001:  2016  dan Pencegahan  Praktik  Korupsi  di  Sektor  Pelayanan  Publik. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 6 (2),
187-208.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya .
Hanindita,  R.  D.  S.,  Julaeha,  L.,  &  Soewito,  Y.  D.  L.  (2021).  Strengthening  Anti-Bribery  Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. Asia Pacific Fraud Journal , 6 (1), 135-148.
Juliani,  H.  (2018).  Eksistensi  Badan  Layanan  Umum  Sebagai  Penyelenggara  Pelayanan Publik. Administrative Law and Governance Journal , 1 (2), 149-164.
Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis , 5 (2), 51-62.
Napisa,  S.,  &  Yustio,  H.  (2021).  Korupsi  Di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  Dan  Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (2), 564-579.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Salle, S. (2020). Sistem Hukum dan Penegakan Hukum . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001: 2016 Dan Reformasi  Birokrasi  (Studi  Kasus  Pada  Pusat  Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan  Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). Jurnal Standardisasi , 23 (1), 13-22.
Setijaningrum, E. (2009). lnovasi Pelayanan Publik.
Sina,  L.  (2008).  Dampak  dan  upaya  pemberantasan  serta  pengawasan  korupsi  di  Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia , 26 (1).
Sukriono,  D.  (2014).  Penguatan  Budaya  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Padjadjaran Journal of Law , 1 (2). Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 8 (5), 631-648.
Suparman,  H.  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Jurnal Wawasan Yuridika , 31 (2), 177-182.
Waluyo, B. (2017). Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. LEX PUBLICA , 623. Yusuf,  A.  (2015).  Pemberian  Sanksi  Pelanggaran  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. Katalogis , 3 (11).