http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## THE LEGALITY OF HYBRID CONTRACT ON SBSN (SUKUK) IJARAH SALE AND LEASE BACK IN DSN-MUI FATWA
Panji Adam 1 , Redi Hadiyanto 2 , Indra Wijaya 3 , Dina Rahmania 4 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 24-26 Bandung panjiadam06@gmail.com 1 , redihadiyanto@gmail.com 2 , indrawijayaiii76@gmail.com 3 , dinarahmania04@gmail.com 4 Received: 2 August 2020; Revised: 10 Juli 2020; Published: 31 Desember 2020

## ABSTRAK
Berkembangnya  industri  keuangan  syariah  turut  mendorong  lahirnya  pasar modal syariah beserta variasi jenis instrumen yang tersedia. Salah satu instrumen pasar  modal  syariah  yang  saat  ini  berkembang  pesat  adalah  sukuk.  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk, yaitu Fatwa Nomor 72 Tahun 2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back. Konsep  mengenai sukuk dalam  Fatwa  DSN-MUI  menggunakan  konsep  multi akad. Hal ini melahirkan perbedaan pendapat para ahli mengenai status hukum fatwa DSN yang menggunakan multi akad dalam SBSN Ijarah Sale and Lease Back. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Sedangkan  jenis penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  dan  teknik  pengumpulan  data  adalah studi  pustaka  metode  analisis  data  adalah  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa; pertama, takyif fiqh dalam skema SBSN menggunakan akad al-bai’ wa al-isti’jar yaitu gabungan antara akad bai’ dan akad ijârah ; kedua , konsep multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No. 72 tentang SBSN Ijarah Salse and Lease Back merupakan multi akad yang diperbolehkan secara syariah. Kata Kunci: Sukuk, Multi Akad, Fatwa DSN-MUI

## ABSTRACT
The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council has issued a fatwa regarding sukuk, namely Fatwa Number 72 of 2008 concerning SBSN Ijarah Sale and Lease Back. The concept of sukuk in the DSN-MUI Fatwa uses the concept of hyrid contracts. This has resulted in differences of opinion from experts regarding the legal status of the DSN fatwa using the multi-agreement in the SBSN Ijarah Sale and Lease Back. The research method used is normative juridical. While the type of this research is descriptive analysis and  the  data  collection  technique  is  literature  study.  The  data  analysis  method  is qualitative. The results showed that; first, takyif fiqh in the SBSN scheme uses the al-bai 'wa al-isti'jar contract, which is a combination of the bai' contract and the ijârah contract; second, the hybrid contract concept in the DSN-MUI Fatwa No. 72 regarding SBSN Ijarah Salse and Lease Back is a hybrid contract agreement that does not violate the rules and boundaries of the hybrid contract theory that have been formulated by the scholars. Key Words: Sukuk, Multi Akad, Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Salah satu instrumen syariah yang tumbuh pesat adalah sukuk. Instrumen ini menjadi jembatan penghubung ( intermediary ) antara pemilik modal dengan pengguna  modal.  Pemilik  modal  menjadikan  sukuk  sebagai  sarana  investasi sedangkan  pengguna  modal  menjadikan  sukuk  sebagai  sarana  untuk memperoleh pembaiyaan. Keduanya selanjutnya mengadakan perikatan untuk melaksanakan suatu jenis transaksi yang menghasilkan barang atau jasa tertentu. Perikatan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut  dalam  konteks  fikih  muamalah disebut sebagai akad (perikatan). Jenis penggunaan akad yang digunakan sangat dipengaruhi oleh jenis barang dan atau jasa yang ditransaksikan. Barang atau jasa  yang  dijadikan  sebagai  objek  transaksi  selanjutnya  disebut  sebagai underlying aset (Eri Hariyanto, 2017).
Melihat  perkembangan sukuk di  negara-negara  lain,  serta  pengalaman yang  terjadi  selama  ini,  terutama  dari  segi  manfaat  yang  ditimbulkannya, pemerintah  marasa  berkepentingan  untuk  mengeluarkan  regulasi  yang  dapat mendukung  perkembangan sukuk di  dalam  negeri.  Sebagai  tindak  lanjut, penerapan sukuk diwujudkan  ke  dalam  bentuk  penerbitan  Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuan penerbitan SBSN adalah dalam rangka mencari alternatif  sumber  pembiayaan  negara,  di  mana  ketentuannya  diatur  dalam Undang-Undang SBSN Nomor 19 Tahun 2008 (Burhanuddin, 2011).
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  sebagai lembaga  yang  memiliki  kewenangan  mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan dengan  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  syariah  teah  mengeluarkan  fatwa tentang sukuk, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 72 Tahun 2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back .
Sukuk Ijarah Sale and Lease Back ini merupakan sukuk yang berbasis pada konsep multi akad ( al-‘uq ȗ d al-murakkabah ). Sukuk ini menggabungkan akad ijârah (sewa-menyewa)  dengan  akad  jual-beli  ( bai’ ).  Pertama,  investor  (pembeli) melalui  wakilnya  dan  emiten  (pemilik,  penjual  aset  dan  penerbit  sukuk) melakukan  akad  jual-beli  aset  yang  menjadi  dasar  penebitan  sukuk.  Kedua, emiten  berjanji  kepada  investor  bahwa  pada  akhir  periode  sukuk,  aset  akan dibeli  kembali  oleh  emiten.  Uang  investor  untuk  pembelian  aset  berasal  dari penerbitan  sukuk.  Demikian,  selama  periode  penerbiatan  (umur)  sukuk kepemilikan  aset  berpindah  tangan  dari  emiten  kepada  investor.  Setelah  itu, investpr dan emiten melakukan akad sewa-menyewa ( ijârah ) atas aset tersebut. Investor sebagai pemilik aset yang sekaligus pembeli sewa ( mu’jir ) dab eniten sebagai pihak penyewa ( musta’jir ). Investor akan menerima fee ( ujrah ) dar emiten
sebaai pembayaran jasa sewa aset. Ujrah yang dibayar emiten akan dikonverso menjadi keuntungan investor (Abdalloh, 2018).
Konsep multi akad yang digunakan dalam perjanjian SBSB/ sukuk ijarah sale and lease back dala Fatwa DSN-MUI Nomor 72 terdiri atas akad jual-beli ( bai’ ), sewa-menyewa  ( ijârah )  dan  janji  ( wa’ad )  untuk  menjual/membeli  kembali. Sementara  dalam  kacamata  fikih  muamalah  kontemporer,  kontrak/perjanjian ini masih memerlukan kajian lebih lanjut karena ulama salaf dalam kitab-kitab fikih klasik yang mu’tabar belum membahas mengenai konsep penggabungan akad seperti ini (N. A. Wahid, 2017). Demikian, perlu dilakukan pengkajian serta penelitian berkaitan dengan keabasahan multi akad dalam SBSN Ijarah Sale and Lease Back dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 72 Tahun 2008.
Konsep Multi Akad ( al-‘uq ȗ d al-murakkabah )
Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua;  berlipat  ganda.  Sedangkan  akad  berasal  dari  bahasa  Arab al-‘aqd yang berarti  secara  etimologi  berarti  perikatan,  perjanjian,  dan  permufakatan  ( al- ittifâq ).  Secara  terminologi  fikih,  akad  ialah  ikatan  (pertalian)  antara  ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyatan penerimaan ikatan) sesuai dengan  kehendak  syariat  yang  berimplikasi  kepada  objek  perikatan.  Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu (N. Wahid, 2019).
Dalam buku-buku teks fikih muamalah kontemporer istilah multi akad atau hybrid contract disebutkan dengan beragam istilah, antara lain al-‘uq ȗ d al- murakkabah (akad-akad yang bersusun), al-‘uq ȗ d al-muta’adiddah (akad-akad yang berbilang), al-‘uq ȗ d  al-mutaqâbilah (akad-akad  yang  berpasangan), al-‘uq ȗ d  al- mujtami’ah (akad-akad yang berhimpun), al-‘uq ȗ d al-mukhtalitah (akad-akad yang bercampur), al-‘uq ȗ d al-mutakarrirah (akad-akad yang berulang), dan al-‘uq ȗ d al- mutadakhilah (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). Namun istilah yang paling popular ada 2 (dua) macam, yaitu al-‘uq ȗ d al-murakkabah dan al-‘uq ȗ d al- mujtami’ah, dan  ada  pula  yang  menggunakan  istilah al-‘uq ȗ d  al-mutajanisah (akad-akad yang sejenis).
Dalam  khazanah  fikih  muamalah  kontemporer,  kata  multi  akad  atau hybrid  contract merupakan  terjemah  dari  kata al-‘uq ȗ d  al-murakkabah. Kata murakkab sendiri berasal dari kata rakkaba-yurakkibu-tarki ̄ ban yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih  adalah: pertama, himpunan  beberapa  hal  sehingga  disebut  dengan  satu nama.  Seseorang  menjadikan  beberapa  hal  menjadi  satu  hal  (satu  nama)
dikatakan sebagai melakukan penggabungan ( tarkîb ). kedua , sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/ basi ̄ th ) yang tidak memiliki bagian-bagian. ketiga , meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya (Fathoni, 2018).
Secara  terminologi  fikih  muamalah  kontemporer,  para  ulama merumuskan definisi mengenai multi akad atau hybrid contract adalah sebagai berikut:
Nazih  Hammad  sebagaimana  dikutip  oleh  Ali  Ibn  Husain  al-Aidi mendefinisikan hybrid contract atau multi akad sebagai beirkut:
"Kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu  akad  yang mengandung  dua  akad  atau  lebih  --seperti  jual  beli  dengan  sewa menyewa, hibah, wakalah , qardh , muzara'ah , sahraf (penukaran mata uang), syirkah , mudharabah …  dst.--  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad."(Al-Aidi, 2012)
Lebih  lenjut  Al-Aidi  mengutip  pendapat  Abdullah  al-‘Imrani  dalam kitabnya  yang  berjudul  “ al-‘Uq ȗ d  al-Mâliyyah  al-Murakkabah:  Dirâsah  Fiqhiyyah Ta’sh ȋ liyyah wa Tahtb ȋ qiyyah” memberikan  denfinisi multi akad/ hybrid contract sebagai berikut:
“"Himpunan  beberapa  akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik-sehingga seluruh hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  akibat hukum dari satu akad." (Al-Aidi, 2012)
Kedua  definisi  di  atas  tampaknya  mirip  dan  tidak  terdapat  perbdaan. Multi akad itu dipandang sebagai satu kesatuan dan semua akibat hukum akad- akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang  sebagai  satu  kesatan  yang  tidak  dpaat  dipisah-pisahkan, sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu  akad.  Menurut  al-Syathibi  sebagaimana dikutip oleh Agustianto Mingka, penelitian terhadap hukum Islam meunjukan bahwa dampak hukum dari multi akad tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri (Mingka, 2014).
Dalam praktik multi akad, para ulama telah memberikan batasan-batasan yang  sudah  disepakati  agar  multi  akad  tidak  melanggar  ketentuan  syariah. Adapun  praktik  multi  akad  yang  melanggar  kaidah-kaidah  adalah  sebagai berikut: (1) multi akad dilarang karena nash agama; (2) multi akad sebagai h ȋ lah (rekayasa) praktik riba; (3) multi akad berimplikasi jatuhnya ke dalam praktik
ribawi;  dan  multi  akad  terdiri  dari  akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling bertolak belakang atau berlawanan (Maulana, 2011) .
Konsep Sukuk Ijarah Sale and Lease Back
Istilah sukuk ( كوكص( adalah bentuk plural atau jamak dari kata sakk ( كص( yang  merupakan  istilah  dari  Bahasa  Arab  yang  memiliki  makna  sertifikat. Definisi lain menjelaskan bahwa kata sakk, bentuk jamak-nya adalah “ sukuk” atau “ sakik” ,  yang  berarti  memukul  atau  membentur,  dan  juga  bisa  bermakna “pencetakan  atau  menempa”  sehingga  apabila  dikatakan  “ sakkan  nuqud” maknanya adalah “pencetakan atau penempahan uang”(Manzhur, 2013).
Dalam  konteks  hukum  dan  regulasi  di  Indonesia  istilah  sukuk  dikenal dengan  sebutan  Surat  Berharga  Syariah  Negara.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) didefinisikan bahwa:
“ Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara (sovereign sukuk) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi  sebagai  alat  bukti  atas  bagian  penyertaan  terhadap  aset  SBSN,  baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas (valuta asing).
Definisi  tersebut  menunjukan  bahwa  kepemilikan  sukuk  bersifat undivided shares (tidak dapat dibagi) baik dalam kepemilikan aset yang bersifat tangible, manfaat dan pelayanan atau kepemilikan atas aset tertentu yang berada daam proses investasi. Sehingga, meskipun sukuk dimiliki oleh banyak investor ( sukuk  holder ),  kepemilikan  atas  sukuk  tersebut  dibagi.  Misalkan  saja,  jika penerbitan  sukuk  dengan  melakukan  proses  investasi  atas  aset  tertenu,  maka akses atas kepemilikan aset tersebut tidak dapat dibagi sesuai dengan besaran kepemilikan investor (Fakhrunnas, 2019).
Struktur sukuk Ijarah Sale and Lease Back dapat digunakan dalam rangka memperoleh dana yang akan digunakan untuk tujuan umum ( general financing purpose )  melalui  proses  monetiasi  aset  yang  dimiliki  oleh originator .  Proses tersebut dilakukan dengan cara penjualan aset kepada investor untuk kemudian disewakan kembali kepada oroginator, dan pada saat jatuh tempo aset tersebut akan dibeli kembali.
Sale  and  Lease  Back dapat  diartikan  sebagai  transaksi  dengan menggunakan  akad bai’ (jual-beli)  aset  dimana  pihak  pembeli  kemudian menyewakan  kembali  aset  yang  telah  dibelinya  kepada  pihak  penjual.  Fatwa DSN-MUI  Nomor  71/DSN-MUI/VI/2008  tentang Sale  and  Lease  Back menyatakan mengenai kebolehan akad tersebut. Akad yang digunakan dalam skema sukuk Ijarah Sele and Lease Back adalah akad bai’ (jual-beli) dan akad ijârah
(sewa-menyewa)  yang  keduanya  dilaksanakan  secara  terpisah.  Sukuk  negara yang menggunakan skema Sele and Lease Back dinamakan SBSN Ijarah Sele and Lease  Back, dan  Fatwa  DSN-MUI  No.  72/DSN-MUI/VI/2008  memberikan landasan  serta  pedoman  syariah  bagi  penerbitan  SBSN  yang  menggunakan struktur tersebut.
Berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  No.  71/2008  tengang Sale  and  Lease  Back, aset yang dapat dipergunakan sebagai objek pada akad ijârah (sewa-menyewa) dalam transaksi Sale and Lease Back adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Dengan demikian, underlying asset dalam penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back menggunakan aset milik negara yang berupa Barang Milik Negara (BMN). BMN yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara adalah dapat  dalam  bentuk  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tersebar  di  berbagai Kementrian/Lembaga  di  seluruh  Indonesia.  Penggunaan  BMN  sebagai objek/ underlying asset pada Sukuk Negara diatur lebih lanjut dalam PMK No. 04/PMK/08/2009  tentang  Pengelolaan  Aset  SBSB  yang  Berasal  dari  Barang Milik Negara.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal  studies ,  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti  objek  berdasarkan norma  hukum.  Dalam  kajian  fikih  muamalah,  norma  hukum  yang  berlaku adalah norma hukum dan asas fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini berangkat  dari  studi  pustaka  dengan  menggunakan  bahan-bahan  sekunder. Sumber  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 71 Tahun 2008 tentang Sale and Lease Back dan Fatwa fatwa No. 72 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab- kitab  fikih  muamalah  baik  klasik  maupun  kontemporer  yang  relevan  dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah kitab-kitab muamalah dan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan fokus penelitian . Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Takyif Fikih Skema Transaksi SBSN Ijarah Salse and Lease Back Konsep sale  and  lease  back merupakan  istilah  yang  digunakan  dalam hukum bisnis. Sale and Lease Back adalah suatu jenis pembiayaan yang barang sebenarnya  berasal  dari lessee, kemudian  dibeli  oleh lessor. Kemudian,  barang tersebut  yang  sudah  berada  ditangan lessor disewakan  kembali  kepada lessee berdasarkan  periode  waktu  tertentu  yang  disepakati.  Dalam  konsep Sale  and Lease Back biasanya digunakan skema financial lease dimana pihak lessor dari awal tidak  berkehendak  untuk  memiliki  barang  yersebut  sehingga  bentuk Sale  and Lease Back ini hampir mirip dengan utag uang untuk suatu keperluan tertentu dengan  pembayaran  secara  cicil,  dimana  posisi  barang/objek  tersebut diperguanakan sebagai jaminan utang (Fuady, 2002).
Dalam  hukum  Islam,  khususnya  ketika  membahas  akad bai’ (jual-beli) terdapat istilah bai’ al-haq ȋ q ȋ (jual-beli yang sesuangguhnya) dan bai’ al-sh ȗ r ȋ (jual- beli dalam artifisial). Implikasi hukum dalam akad jual-beli yang sesungguhnya ( bai’  al-haq ȋ q ȋ )  adalah  terjadinya intiqâl  al-milkiyyah (perpindahan  kepemilikan). Oleh  sebab  itu,  ketika  terjadi  perjanjian  jual-beli  ( ‘aqd  al-bai’ )  yang  tidak berimpikasi  adanya  perpindahan  kepemilikan  merupakan  bentuk  jual-beli artifisial  ( bai’  al-sh ȗ r ȋ )  yang qar ȋ nah -nya  (indikator)  dapat  berupa  dokumen dan/atau  penguasaannya,  baik  secara  nyata  maupun  secara  hukum  ( qabdh ), setelah terjadi serah terima barang ( tasl ȋ m al-mab ȋ ’ ) (Hasanuddin, 2015).
Diskusi  mengenai  konsep Sale  and  Lease  Back secara  tidak  langsung berkaitan dengan kosep jual-beli wafa ( bai’ al-wafâ ). Secara etimologis definisi al- ba’ adalah jual beli. Adapun wafa menurut bahasa berarti رغلا دض (kebalikan dari khianat atau ingkar janji). Dengan demikian ءافولا ( wafa ) artinya yaitu memenuhi janji. Akad tersebut dinamakan bai’ al-wafa , karena adanya keharusan si pembeli menetapi  janjinya  yang  telah  disepakatinya  dengan  penjual,  yaitu  menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada pemilik asal (penjual pertama).
Adapun  definisi bai’  al-wafa secara  terminologi  sebagaimana dikemukakan dalam kitab Majallat al-Ahkâm al-‘Adliyyah Pasal 118, yaitu: “Jual beli dengan syarat si penjual dapat membeli kembali barang yang telah  dijualnya  kepada  pembeli  pada  waktu  yang  telah  disepakati bersama”(Anonimous, n.d.).
Definisi lain dari Musthafa Ahmad Zarqa bahwa yang dimaksud dengan bai’ al-wafâ adalah:
“Seseorang  menjual  harta ‘aqâr (benda  tidak  bergerak)  yang  dilakukan secara tunai, kemudian pada waktu yang telah ditentukan dia (penjual) membeli kembali (dari pembeli) dengan harga yang sama ketika ia jual” (Musthafa Ahmad al-Zarqa, 1999).
Apabila ditelaah, maksud dari transksi dengan skema bai’ al-wafâ adalah untuk  memberikan  pinjam  serta  mengambil  keuntungan  yang  diperbolehkan secara syariah serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memanfaatkan barang  yang  telah  ia  jual  serta  keinginan  untuk  memilikinya  kembali  barang tersebut. Sejak awal Akad jual-beli wafâ dibangun berdasarkan akad bai’ (jual- beli),  dengan  demikian  pihak  pembeli  diberikan  kebebasan  untuk memanfaatkan barang yang telah dibelinya. Akan tetapi terdapat kesepakatan (antara penjual dan pembeli) bahwa tersebut tidak diperbolehkan dijual kepada pihak  ketiga/orang  lain,  artinya  pihak  pembeli  hanya  diperbolehkan  untuk menjual  kembali  kepada  pihak  penjual.  Karena  objek/barang  tersebut  pada hakikatnya  merupakan  jaminan  atas  hutang  yang  wajib  untuk  dikenbalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Apabila pihak debitur telah membayar utang-nya maka kreditur wajib mengembalikan barang tersebut (Suhardi, 2019). Praktik  seperti  ini  secara  substansi  mirip  dengan  utang  disertai  jaminan  atau dalam istilah sederhana disebut dengan gadai.
Bai al-wafâ pertama kali muncul di Balkh dan Bukahri pada akhir abad ke- 5 Hijriyyah. Akad bai’ al-wafâ memiliki beberapa nama, yaitu ulama Malikiyyah menamainya  dengan bai’  al-tsunayâ (jual-beli  ulang);  ulama  Syafi’iyyah menamainya dengan bai’ al-‘uddah (jual-beli janji); ulama Hanabilah menamainya dengan bai’ al-amânah (jual-beli kepercayaan); di Mesir dikenal dengan istilah bai’ al-ma’âd ; di Syam perspektif ulama Hanafiyyah disebut dengan bai’ al-ithâ’ah; bai’ an-âs dan bai’ al-mu’âmalah (Thalib ‘Umar Ahmad al-Katsiri, 2015) .
Apabila dilihat dari aspek sosio-historis, sistem jual-beli wafâ ini muncul dikalangan masyarakat Bukhara dan Balkh pada abad ke-5 Hijriah sebagaimana disinggung di atas dilatarbelakangi oleh banyak pihak yang memiliki uang akan tetapi mereka tidak berkenan untuk memberikan uang tersebut kepada orang yang  membutuhkan  uang  tanpa  adanya  kompensasi,  dan  hal  ini  berdampak kepada  kesulitan  bagi  orang  yang  membutuhkan  uang.  Dengan  demikian muncullah sebuah skema akad yang mereka buat agar kebutuhan masyarakat yang  membutuhkan  uang  terpenuhi  dan  pemilik  uang  pun  merasa  aman sehingga dibuatlah akad bai’ al-wafâ. Oleh karana itu, jual-beli wafâ menjadi solusi bagi  kedua  belah  pihak,  satu  pihak  masyarakat  yang  membutuhkan  uang terpenuhi kebutuhannya, pada saat yang sama mereka pun dapat terhidar dari transaksi ribawi (Ubaidillah & Nawawi, 2017).
Skema transaksi dengan menggunakan konsep bai’ al-wafâ perlu diteliti apakah dasar pertimbangan hukum dari para fukaha ketika itu didasarkan pada ‘urf (kebiasaan)  yang  sudah  terbiasa  dilakukan  pada  saat  itu,  atau  terdapat pertimbangan lain, yaitu pertimbangan berdasarkan nilai kemanfaatan hukum atau mashlahah (Yanti, 2017).
Apabila ditelaah, jual-beli wafâ maka ada 3 (tiga) bentuk skema transaksi didalamnya, yaitu: (1) ketika dilangsungkannya transaksi, akad ini merupakan akad bai’ (jual-beli), karena nomenklatur akad ini adalah akad bai’ (jual-beli); (2) karena ini merupakan akad jual-beli, maka berimplikasi terhadap perpindahan kepemilikan  barang  dari  penjual  kepada  pembeli,  akan  tetapi  dalam  jangka waktu yang telah disepakati objek/barang tersebut berpindah kembali kepada penjual,  maka  terlihat  seakan  transaksi  ini  mirip  dengan  akad ijârah (sewa- menyewa),  yaitu  kepemilikan  atas  suatu  manfaat  barang  yang  diperbolehkan oleh syariat selama waktu tertentu yang disepakati disertai adanya kompensasi; (3)  ketika  jual-beli wafâ sudah  jatuh  tempo,  maka  pihak  penjual  harus mengembalikan  harga  (uang)  kepada  pembeli  sejumlah  harga  pembelian  di awal, dan pembeli harus mengembalikan barang kepada penjual  (Sri Sudiarti, 2016).
Akad  jual-beli wafâ merupakan  perjanjian  yang  populer  dalam  mazhab Hanafi. Akad jual-beli wafâ secara substansi merupakan perpaduan antara akad jual-beli  ( bai’ )  dengan  akad  gadi  ( rahn ).  Akad  ini  dibolehkan  oleh  ulana Hanafiyyah  dan  beberapa  negara  mengakui  keabsahannya  serta  membuat aturan  khusus  dalam qân ȗ n (undang-undang)  perdata,  seperti  Turki  Usmani, akan tetapi mayoritas ( jumhur ) ulama tidak membolehkan akad tersbebut (Melati Anjaswati, Rohimah, 2016).
Arumentasi  lain  yang  dikemukakan  oleh  ulama  Hanafiyyah  adalah bahwa bai’ al-wafâ merupakan bentuk akad yang memiliki ciri dan karakteristik khusus  yang  dibenarkan  secara  syariah  karena  terdapat  kebutuhan  ( al-hâjah ). Dengan demikian, bai’ al-wafâ tidak termasuk akad jual-beli yang sah juga dan tidak termasuk jual-beli yang fasid (rusak), bukan juga perjanjian gadai ( rahn ), akan tetapi perjanjian atau ‘uq ȗ d al-mustahdastah (akad baru) yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu (Jaih Mubarok dan Hasanudin, 2017).
Ulama  Hanafiyyah  kontemporer  menghindari  perbedatan  tentang substansi akad bai’ al-wafâ. Menurutnya, akad jual-beli wafâ merupakan sebuah perjanjian  tidak  bernama  ( ‘aqd  ghair  musamma ).  Karenannya,  perlu  adanya ketentuan khusus yang berbeda dengan ketentuan umum dalam akad jual-beli.
Mayoritas ( jumhur ) ulama fikih (diantaranya Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa bai’ al-wafâ termasuk jual-beli yang fasid (rusak). Mereka  berargumen  bahwa  dalam  akad  jual-beli wafâ terdapat  persyaratan penjual  membeli  kembali  barang  yang  telah  ia  jual  kepada  pembeli,  dengan demikian skema transaksi ini menyalahi ketentuan dan hakikat dari akad jual- beli (adanya perpindahan kepemilikan). Dalam bai’ al-wafâ pihak pembeli dalam memanfaatkan  barang  yang  ia  beli  dibatasi  waktu.  Dengan  kata  lain perpindahan kepemilikan ridak bersifat abadi, sedangkan dalam akad jual-beli seharusnya perpindahan kepemilikan itu tidak dibatasi waktu dan bersifat abadi (Enang Hidayat, 2016).
Lebih  lanjut  mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  akad  jual-beli wafâ merupakan akad qardh (hutang-piutang) yang menarik manfaat, dan ia termasuk h ȋ lah (rekayasa)  transaksi  riba,  oleh  karena  itu jumhur memandang  sebagai akad/perjanjian yang tidak sah dan tidak diperbolehkan secara syariah karena terdapat hadis Nabi Saw yang melarang bai’ al-tsunayâ (salah satu nama bai’ al- wafâ , yaitu terjadinya dua jual-beli atas satu barang karena janji ( wa’ad ) (Wahbah al-Zuhaili, 2002).
Dalam  konteks  hukum  di  Indonesia, bai’  al-wafâ mendapatkan  payung hukum  dengan  adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (PERMA)  No.  2  Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES).  Ketentuan  mengenai bai’  al-wafâ diatur  secara  khusus  dalam  Buku  II Pasal 112-115.
Konsep salse  and  lease  back merupakan  salah  satu  varian  dari  konsep leasing .  Dalam  kajian  fikih  muamalah,  konsep leasing biasanya  berkaitan  erat dengan konsep Ijârah Muntahiyyah bi al-Taml ȋ k (IMBT). Sedangkan konsep sale and lease  bacak dalam  kajian  fikih  muamalah  kontemporer  biasa  disebut  dengan istilah al-bai’ wa al-isti’jâr.
Subtsnasi bai’  wa  al-isti’jâr mirip  dengan bai’  al-istighlâl yang  terdapat dalam  kitab Majallah  al-Ahkâm  al-‘Adliyyah (Hukum  Perdata  Islam)  Pasal  119 Qanun Turki 1876 H. Dalam Pasal 119 tesebut bai al-istighlâl didefinisikan sebagai berikut:
“ Bai’ al-istighlâl adalah jual-beli wafâ yang mana pembeli menyewakan kembali barang yang dibelinya kepada penjual”.
Jual-beli istighâl pada prinsipnya merupakan hubungan konsep jual-beli wafâ dengan konsep ijârah (sewa-menyewa), yakni pemanfaatan objek-jual beli dengan cara disewa atau disewakan. Dengan kata lain, barang yang sudah dijual kepada pembeli, diseakan kembali oleh pembeli kepada penjual.
Dalam perspektif mazhab  Hanafi, akad bai’ al-istighlâl merupakan akad yang sah dan diperbolehkan. Adapun menurut Rafiq Yunus al-Mishri akad bai’ al-istighlâl merupakan akad yang terlarang. Rafiq Yunus al-Mishri menyatakan bahwa:
“ Jual-beli istighlâl mirip dengan bai’ al-wafâ, akan tetapi (perbedaannya) adalah muqtaridh (debitur dalam akad qardh/utang-piutang (penjual pada akad jual-beli pertama)  menyewa  barang  yang  dijualnya  dari  muqridh  (kreditur  dalam  akad qardh  (pembeli  pada  akad  jual-beli  pertama);  maka  jual-beli  istighlâl  termasuk akad  jual-beli  sh ȗ ry  (artifisial)  karena  tujuan  pembeli  (dalam  akad  jual-beli pertama) adalah untuk mencarii profit (transaksi riba) dengan cara sewa (Rafiq Yunus al-Mishri, 2009) ”
Analisis Keabsahan Multi Akad pada Sukuk Ijarah Sale and Lease Back dalam Fatwa DSN-MUI
Perjanjian Sale and Lease Back termasuk perjanjian multi akad ( al-‘uq ȗ d al- murakkabah ), dimana terdapat kriteria khusus untuk menyatakan boleh-tidaknya multi akad. Akad-akad yang digunakan dalam Sale and Lease Back diwali dengan perjanjian/akad  jual-beli  ( bai’ ),  kemudian  setelah  terjadi  akad  jual-beli  antara penjual  dan  pembeli,  kemudian  diikuti  dengan  akad ijârah (sewa-menyewa) dimana barang yang sudah dijual oleh penjual kepada pembeli disewakan ulang oleh  pembeli  kepada  penjual  berdasarkan  waktu  yang  disepakati.  Setelah  itu, terdapat wa’ad (janji)  bahwa  setelah  selesai  perjanjian  sewa-menyewa,  pihak pembeli  akan  menjual  kembali  barang  tersebut  kepada  penjual.  Dengan demikian terlihat ada beberapa akad dalam perjanjian sale and lease back, yaitu akad  jual-beli  ( bai’ ),  akad  sewa-menyewa  ( ijârah )  dan  janji  untuk menjual/membeli kembali ( wa’ad ).
Dalam definisi salse and lease back dalam Fatwa DSN-MUI No. 71 Tahun 2008 tidak terlihat adanya janji, seolah-olah akad jual-beli dan akad sewa terjadi secara alamiah (tanpa direncakan). Padahal, perjanjian sale and lease back pada umumnya dilakukan pihak-pihak dengan skema jual-beli dengan janji dari pihak penjual  untuk  menyewakan  (atau  janji  dari  piihak  pembeli  untuk menyewakannya kepada penjual) dan pelaksanaan janji, yaitu sewa barang yang sebelumnya diperjualbelikan pihak-pihak. akan tetapi, keberadaan janji dalam perjanjian sale and lease bacak diatur dalam ketentuan khusus (Hasanuddin, 2015). Perjanjian salse  and  lease  back dalam  Sukuk  yang  terdapat  dalam  Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun 2008 perlu dianalisis mengenai keabsahan multi akad di  dalamnya.  Menurut  Erwandi  Tarmizi,  sukuk  dengan  menggunakan  multi
akad sebagaimana disinggung di atas, yaitu penggabungan antara akad jual-beli ( bai’ ), sewa-menyewa ( ijârah ) dan janji ( wa’ad ) adalah praktik multi akad yang dilarang,  karena  menurutnya,  sukuk  ini  sama  dengan  sukuk  ijarah  yang diterbitkan  oleh  Bahrain.  Argumentasi  yang  dikemukakan  oleh    Erwandi Tarmizi adalah bahwa tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah hukum gabungannya juga mubah. Beliau memberikan contoh sebagai berikut:
“Menikahi seorang wanita hukumnya adalah mubah, akan tetapi apabila seorang  laki-laki  menggabungkan  untuk  menikahi  seorang  wanita dengan saudari wanitanya maka gabungan dua akad nikah ini menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan  muamalah maliyah,  seperti: akad ‘inah yang  merupakan  gabungan  dua  akad  jual-beli  yang  satuannya  adalah mubah, namun ketika dua akad tersebut digabung dan menjadi  sarana untuk  terjadinya  riba  maka  mayoritas  para  ulama  mengharamkannya, begitu  juga  menggabungkan  akad  pinjaman  dan  akad  jual-beli  telah diharamkan  oleh  Rasulullah  Saw,  padahal  satuan  dari  masing-masing akad ini dibolehkan” (Erwandi Tarmizi, 2020).
Lebih  lanjut,  Erwandi  Tirmidzi  berpendapat  bahwa  multi  akad  dalam sukuk ini serupa dengan jual-beli wafâ’. Mengutip pendapat Ibn Taimiyah, maka menurut Erwandi Tarmizi, akad bai’ al-wafâ merupakan transaksi jual-beli yang dilarang.
Lebih  lanjut,  Erwandi  Tarmizi  berpendapat  bahwa  akad  yang  dibuat dalam  skema  sukuk  adalah  fiktif  dan  dijadikan  sebagai  sarana  untuk pengelabuan  riba.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  menurut  pendapat Erwandi Tarmizi bahwa, praktik fatwa DSN-MUI tentang skemas sukuk tidak jauh  berbeda  dengan  skema  yang  diterapkan  oleh  Bahrain  dalam  penerbitan sukuknya.  Dengan  demikian,  hukum  sukuk  ritel  yang  diterbitkan  oleh pemerintah Indonesia juga tidak akan berbeda dengan hukum Sukuk Bahrain (Erwandi Tarmizi, 2020).
Penulis berpendapat bahwa praktik multi akad dalam SBSN/Sukuk Sale and  Lease  Back merupakan  praktik  multi  akad  yang  diperbolehkan.  Hal  ini berdasarkan  kaidah/prinsip  dalam  melakukan  transaksi  muamalah  adalah boleh. Kaidah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Tamiyyah sebagai berikut:
“Pada prinsipnya hukum dalam akad dan syarat adalah boleh dan sah, tidak  ada  yang  mengharamkan  dan  membatalkan  kecuali  adanya  dalil syara atas pengharaman dan pembatalan tersebut, tidak pula adanya nash dan  qiyas  yang  mengharamkan  dan  membatalkannya  kepada  yang berpendapat demikian (Taimiyyah, n.d.)””.
Senada dengan Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah juga memaparkan kaidah mengenai prinsip kebolehan dalam muamalah sebagai berikut:
“ Pada  prinsipnya  hukum  akad  dan  transaksi  muamalah  adalah  sah  sampai adanya dalil yang membatalkan dan mengharamkannya” (Ibn Qayyim, 1991) . Pada  prinsipnya,  multi  akad  itu  dibolehkan  dalam  fikih  Islam  apabila memenuhi  syarat-syaratnya  karena  beberapa  alasan: pertama, tidak  ada  dalil yang melarang ‘uq ȗ d mustahdatsah (akad-akad baru, salah satunya multi akad); kedua , maqâshid (tujuan) disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizalimi; ketiga, mayoritas ( jumhur ) ulama menegaskan bahwa jika setiap  unsur  akad  yang  ada  dalam  multi  akad  itu  hukumnya  sah,  maka gabungan akad tersebut itu sah juga ( qiyâs al-majm ȗ ’ ‘alâ ahâdiha ) (Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, 2016).
Berdasarkan ketiga syarat di atas, penulis berpendapat bahwa akad-akad yang terdapat dalam SBSN Sale and Lease Back terpenuhi, terutama syarat ketiga, yaitu apabila setiap unsur akad yang ada dalam multi akad hukumnya sah maka gabungan  akad  tersebut  itu  sah  juga.  Dalam  SBSN Sale  and  Lease  Back dalam Fatwa DSN-MUI tidak melanggar kaidah dalam multi akad, karena semua unsur akad di dalamnya terpenuhi baik akad jual-beli maupun akad sewa-menyewa nya.
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa  tidak  semua  multi  akad  adalah diperbolehkan  seperti  halnya  Menikahi  seorang  wanita  hukumnya  adalah mubah, akan tetapi apabila seorang laki-laki menggabungkan untuk menikahi seorang wanita dengan saudari wanitanya maka gabungan dua akad nikah ini menjadi tidak boleh.
Menurut  penulis,  contoh  analogi  di  atas  kurang  tepat,  karena  prinsip antara  transaksi  muamalah  dengan munâkahât (hukum  perkawinan)  adalah berbeda.  Perbedaan  tersebut  terlihat  dalam  prinsip  masing-masing,  apabila dalam transaksi muamalah sebagaimana dijelaskan di atas bahwasannya pada prinsipnya  adalah  dihukumi  boleh  dan  sah,  akan  tetapi  dalam  hukum perkawinan  hukum  asalnya  adalah  dilarang.  Hal  ini  sebagaimana  kaidah berikut:
ُمْي ِرْحَّتلا ِعاَضْبِلأا يِف ُلْصَلأَا
“ Hukum asal pada masalah seks adalah haram” Senada dengan kaidah di atas, al-Syathibi pun membuat kaidah sebagai berikut:
ُعْنَمْلَا ِعاَضْبلإِا يِف ُلْصَلأَا
“ Hukum asal dalam masalah seks adalah terlarang” .
Kaidah  ini  memiliki  makna  bahwa  dalam  hal  hubungan  seks,  pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad perikahan (A. Djazuli, 2016).
Pendapat  yang  menyatakan  bahwa,  praktik  SBSN Sale  and  Lease  Back dalam  Fatwa  DSN-MUI  adalah  praktik  multi  akad  yang  dilarang  karena termasuk bai’ al-wafâ yang dilarang oleh mayoritas ulama. Akan tetapi, hukum mengenai jual-beli wafâ’ merupakan perkara yang masih di- ikhtilâf -kan oleh para ulama fikih.
Dalam  mazhab  Hanafi,  akad  jual-beli wafâ meruapakah  akad  jual-beli yang diperbolehkan sebagaimana pernyataan sebagai berikut:
“ Disebut menyerupai akad jual-beli yang sah karena setelah akad jual-beli ini berlangsung, pihak pembeli memmiliki hak memanfaatkan barang yang ia beli, sebagaimana dalam akad-jual beli yang sah
Sekalipun dalam akad jual-beli barang yang dijual tersebut harus dijual kembali kepada penjual, namun pembeliannya juga melalui akad jual beli. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh generasi mutaakhirin dari mazhab Hanafi. Adapun  mengenai  syarat  yang  disebutkan  diluar  akad,  para  ulama  Hanafi mengatakan bahwa hal tersebut tidak berimplikasi pada pembatalan akad.
Dalam kitab al-Maus ȗ ’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah dijelaskan bahwa di antara  ulama  Syafi’iyyah muta’akhirin sebagaimana  dijelaskan  dalam  kitab Bughyah  al-Mustarsyid ȋ n membolehkan  jual-beli ‘udah (nama  lain  dari  jual-beli wafâ ) karena akad jual-beli ini dipraktikan dan sudah menjadi ‘urf (kebiasaan) serta  adanya hâjah (kebutuhan)  untuk  menghindari  transaksi  ribawi.  Adapun akad jual-beli wafâ ini menyalahi ketentuan atau kaidah umum, maka akad jual- beli wafâ dinyatakan sebagai hukum pengecualian, sebagaimana akad jual-beli salam (Kementerian Wakaf dan Persoalan Islam Kuwait, 1427).
Berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa SBSN/Sukuk Sale and  Lease  Back dalam  Fatwa  DSN-MUI  sama  dengan Sukuk Bahrain  (yang menurut sebagian pendapat adalah terlarang) sehingga hukum  SBSN Sale and Lease  Back dalam  Fatwa  DSN-MUI  tidak  jauh  berbeda.  Penulis  berpendapat bahwa,  persoalan  Sukuk  Barharin  bahwa  tidak  semua  pakar  mengharamkan transaksi  tersebut.  Hal  ini  dapat  terlihat  dalam  kitab al-Shuk ȗ k:  Ahkâuha  wa Dhaw ȗ bithuha  wa  Isykâlâtuha karya  Fahd  Badi  al-Mursyidi  bahwa  ulama  fikih kontemporer  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  Sukuk  Bahrain.  Selain pendapat yang melarang seperti Dr. Nazih Hammad dan Dr. Shadiq al-Dharir, terdapat pula ulama yang membolehkan sukuk Ijarah di Bahrain sebagai berikut:
“Pendapat  yang  membolehkan  sukuk  ijarah  adalah  Fawa  ‘A’dha  al- Lajnah al-Syar’iyyah sebagaimana fatwa Lajnah al-Riqabah al-Syar’iyyah
li  al-Bank  al-‘Arabi  al-Islami  al-Dauli  (Panita  Pengawas  Syariah  Bank Arabi Islami Internasional) membolehkan sukuk Bahrain” (Al-Mursyidi, 2014).
Hukum  menggabungkan  beberapa  akad  dalam  satu  transaksi  atau hukum multi akad, Dr. ‘Aludin al-Za’tari dalam kitabnya Fiqh al-Mu’âmalât al- Mâliyyah  al-Muqâran:  Shiyâgah  Jad ȋ dah  wa  Amtsilah  Mu’âhirah, berpendapat bahwa:
“Tidak  ada  larangan  secara  syariat  mengenai  penggabungan  dua  akad dalam satu transaksi, baik penggabungan itu masuk dalam domain akad pertukaran ( mu’âwadhâh ) atau akad sosial ( tabarru’ât ). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk menunaikan akad dan syarat-syaratnya” (Al-Za’tari, 2010).
Dengan demikian, praktik multi akad dalam SBSN/Sukuk Ijarah Sale and Lease Back dalam Fatwa DSN-MUI yang menggabungkan antara akad jual-beli ( bai’ ),  sewa-menyewa  ( ijârah )  dan  janji  ( wa’ad )  merupakan  multi  akad  yang diperbolehkan  secara  syariah.  Wahbah  al-Zuhaili  menginfomasikan  bahwa, ulama dari kalangan Malikiyyah, Hanabilah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa hukum  menggabungkan  antara  akad  jual-beli  ( bai’ )  dan  akad  sewa-menyewa ( ijârah ) diperbolehkan secara hukum (Wahbah al-Zuhaili, 2002).
Dalam  teori al-‘uq ȗ d  al-murakkabah (multi  akad)  sebaiknya  harus ditentukan akad utama dan akad sertaan ( tabi’iyyah ). Dalam perjanjian sale and lease  back terdapat  dua  perjanjian,  yaitu  perjanjian  jual-beli  ( sale/bai’ )  dan perjanjian  sewa  ( lease/ijârah atau  IMBT).  Diduga  kuat  atau  patut  diduga  kuat bahwa akad yang utama dalam perjanjian sale and lease back adalah perjanjian sewa  atau  IMBT.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  terjadi  akad sale  and  lease  back sebaiknya  nomenklatur  perjanjiannya  adalah  perjanjian  sewa  atau  perjanjian IMBT (sesuai kesepakatan). Adapun proses jual-beli boleh diinformasikan pada bagian racitals akta  perjanjian  karena  akad  jual-beli  ( sale )  merupakan  akad sertaan  yang  menuntukan  boleh-tidaknya  aset  dijadikan  obejk  IMBT.  Oleh karena  itu,  pokok-pokok  perjanjiannya  sama  dengan  pokok-pokok  perjanjian ijârah atau pokok-pokok perjanjian IMBT (Hasanuddin, 2015).

## SIMPULAN
Konsep sale  and  lease  back dalam  kajian  fikih  muamalah  kontemporer disebut dengan istilah al-bai’ wa al-isti’jar ( al-bai’ tsuma al-isti’jar ). DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa No. 72 Tahun 2008 tentang SBSN Ijarah Salse and Lease Back. Substansi fatwa tersebut pada prinsipnya merupakan keputusan yang dilakukan setelah mempertimbangkan terlanggar-tidaknya kriteria ( dhawâbith ) multi akad ( al-‘uq ȗ d al-murakkabah ), dimana antara akad jual-beli ( bai’ ) dan akad sewa ( ijârah ) harus  dilaksanakan  secara  terpisah  serta  dibolehkannya  janji  ( wa’ad )  dari pembeli  untuk  menjual  kembali  aset  yang  telah  dijualnya  kepada  penjual. Dengan  demikian,  konsep  multi  akad  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  72  tentang SBSN  Ijarah Salse  and  Lease  Back merupakan  multi  akad  yang  diperbolehkan karena tidak melanggar kaidah serta batasan multi akad yang dilarang syaria

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli.  (2016).  Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Prenada Media Group.
Abdalloh, I. (2018). Pasar Modal Syariah. PT Elex Media Komputindo.
Al-Aidi, A. I. H. (2012). Fiqh al-Aulawiyah Fi al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah.
Dar Kunuz Isyibilya.
Al-Mursyidi, F. B. (2014). al-Shuk ȗ k: Ahkâuha wa Dhaw ȗ bithuha wa Isykâlâtuha. Dar Kunuz Isybilya.
Al-Za’tari,  ‘Aludin.  (2010).  Fiqh  al-Mu’âmalât  al-Mâliyyah  al-Muqâran:  Shiyâgah Jad ȋ dah wa Amtsilah Mu’âhirah. Dar al-‘Asha.
Anonimous. (n.d.). Majallat al-Ahkâm al-Adliyah. Nur Muhammad.
Burhanuddin.  (2011).  Hukum  Surat  Berharga  Syariah  Negara  dan  Pengaturannya. RajaGrafindo Persada.
Enang Hidayat. (2016). Transaksi Ekonomi Syariah. Rosdakarya.
Eri Hariyanto. (2017).  Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN Dan Sarana Investasi Masyarakat. Penerbit Gava Media.
Erwandi  Tarmizi.  (2020).  Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer.  PT  Berkat Muliainsani.
Fakhrunnas, F. (2019). Investasi Keuangan Syariah. Ekonisia.
Fathoni,  A.  I.  (2018).  Hybrid  Contract  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Perspektif
Maqa ̄ sidus Sya ̄ riah. Jurnal Wasathiyah, 2(1), 87.
Fuady, M. (2002). NHukum tetang Pembiayaan dalam Teori dan Praktiko Title. Citra Aditya Bakti.
Hasanuddin,  J.  M.  dan.  (2015).  Fikih  Mu’amalah  Maliyah:  Akad  Ijarah  dan  Ju’alah. Simbiosa Rekatama Media.
Ibn  Qayyim.  (1991).  I’lâm  al-Muwaqqi’ ȋ n  ‘An  Rabb  al-‘Âlam ȋ n.  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah.
Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin.  (2017).  Fikih  Mu’amalah  Maliyyah:  Akad  Jual-Beli. Simbiosa.
Kementerian  Wakaf  dan  Persoalan  Islam  Kuwait.  (1427).  Maus ȗ ’ah  al-Fiqhiyyah  al- Kuwaitiyyah. Dar al-Salasil.
Manzhur, I. (2013). Lisân al-‘Arab. Dar al-Shadir.
Maulana, H. (2011). Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,. Al-Iqtishad, 3(1), 172–175.
Melati  Anjaswati,  Rohimah,  T.  S.  dan  R.  A.  (2016).  Tinjauan  Fiqih  Terhadap Pelaksanaan Sukuk Negara Ijarah Sale And Lease Back Di Pasar Modal Syariah Indonesia. Jurnal Fiqih Transaksi Keuangan Kontemporer, 1(1), 22.
Mingka,  A.  (2014).  Reaktualisasi  dan  Kontekstualisasi  Fikih  Muamalah  ke- Indonesiaaan:  Upaya  Inovasi  Produk  Perbankan  dan  Keuangan  Syariah. Iqtishad Consulting.
Musthafa Ahmad al-Zarqa. (1999). al-‘Uq ȗ d al-Musammah f ȋ al-Fiqh al-Islâm ȋ : ‘Aqd al-Ba ȋ .’ Dar al-Qalam.
Oni  Sahroni  dan M.  Hasanuddin.  (2016).  Fikih Muamalah: Dinaika Teori  Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. RajaGrafindo Persada.
Rafiq  Yunus  al-Mishri.  (2009).  Buh ȗ ts  f ȋ Fiqh  al-Mu’âmalât  al-Mâliyyah.  Dar  al- Maktabi.
Sri Sudiarti. (2016). Bay’ Al-Wafa’: Permasalahan Dan Solusi Dalam Implementasinya. Analytica Islamica, 5(1), 184–185.
Suhardi. (2019). Bai’ Al-Wafa’ Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi’iyah Serta Implemetasinya Di Indonesia.  Ensiklopedia Of Journal, 2(1),
118.
Taimiyyah, I. (n.d.). al-Qawâ’id al-N ȗ râniyyah al-Fiqhiyyah. Dar Ibn al-Jauzi.
Thalib  ‘Umar  Ahmad  al-Katsiri.  (2015).  Nadzariyyah  al-Badâil  al-Islâmiyyah Lilmu’âmalât al-Mashrifiyyah: Dirâsah Ta’sh ȋ liyyah Naqdiyyah. Dar Kunuz Isybilya.
Ubaidillah & Nawawi. (2017). Tinjauan Istihsan Terhadap Bai’ Al-Wafa’ Dan Implikasi Konsistensi  Bermadzhab  Di  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Sidogiri  Cabang Bondowoso. Istidlal, 1(2), 115.
Wahbah  al-Zuhaili.  (2002).  al-Mu’âmalât  al-Mâliyyah al-Mu’âshirah. Dar  al-Fikr  al- Mu’ashir.
Wahid, N. (2019). Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Penerbit Deepublish.
Wahid,  N.  A.  (2017).  Sukuk:  Memahami  dan  Membedah  Obligasi  Pada  Perbankan Syariah. Ar-Ruz Madia.
Yanti,  N.  (2017).  Ba’i  Al-Wafa:Kajian  Ekonomi  Islam  Modern.  A-Tanmiyah:  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 51.