Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KONTEKS PENINDAKAN KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Oleh:
KMS. Abdul Aziz
aziz2010wb@gmail.com
Magister Ilmu Hukum , Universitas Krisnadwipayana

## ABSTRAK
Pasal  3  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang  unsurnya  “Yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)”  Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “padahal diketahui” atau “patut diduga” adalah istilah yang berkaitan dengan kesengajaan (dolus)  dari  pelaku  tindak  pidana.  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya nomor  75/PUU-XI/2013  terkait  uji  materi  Pasal  12  Undang-Undang    Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo UU no.20 Tahun 2001 menyatakan :”antara pelaku dan tindak  pidananya  terletak  pada  pengetahuan  dan  pemahaman    yang    diperoleh pelaku    melalui    panca    inderanya    atau    sekurang-kurangnya  subyek  patut menduga  keduanya  sama-sama  merupakan  pengetahuan  dan  pemahaman .Pengetahuan  dan  pemahaman  ini  diperoleh  melalui  pengalaman  empirik  dan dugaan  yang  patut.  Frasa  :”patut  diduga”  dalam  putusan  MK  dimaknai pengetahuan  dan  pemahaman  yang    diperoleh    melalui    proses    penalaran    atau rasionalitas    yang    wajar,    terkait  tindak Pidana  Pencucian  uang,  harta  kekayaan itu  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2010”. Pasal 77 Undang-undang  RI  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  yang  menyatakan    :  “Untuk kepentingan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  terdakwa  wajib    membuktikan bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak pidana”.
Kata Kunci : tindak pidana, pencucian uang, komisi pemberantasan korupsi.

## PENDAHULUAN
Penanganan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia  yang  dimulai setelah  disahkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  yang  kemudian  mengalami  perubahan  dengan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003,  menunjukkan  perkembangan  yang  positif.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  peningkatan  kesadaran  para  pelaku,  seperti  penyedia  jasa  keuangan, dalam  melaksanakan  kewajiban  pelaporan.  Selain  itu,  Lembaga  Pengawas  dan Pengatur  berperan  dalam  pembuatan  peraturan,  sedangkan  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  melakukan  analisis  terhadap  kegiatan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
tersebut. Penegak hukum juga aktif dalam menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan memberikan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.
Pencucian  uang  dan  kegiatan  kriminal  di  sektor  keuangan  dapat menyebabkan  fluktuasi  permintaan  mata  uang  yang  tidak  dapat  dijelaskan, memperburuk  volatilitas  arus  modal  internasional,  suku  bunga,  dan  nilai  tukar mata  uang.  Meskipun  telah  dilakukan  upaya,  masih  terdapat  kekurangan  dalam penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Beberapa  faktor  yang  menyebabkan hal  ini  antara  lain  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, celah hukum yang masih ada, sanksi yang tidak memadai,  belum  optimalnya  pergeseran  beban  pembuktian,  keterbatasan  akses terhadap  informasi,  keterbatasan  cakupan  pelaporan,  serta  ketidakjelasan  tugas dan kewenangan para pelaksana undang-undang ini.
Dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  nasional  dan  sesuai  dengan  standar internasional, diperlukan penyusunan undang-undang baru mengenai pencegahan dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  pengganti  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
Tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan konvensional,  melainkan  telah  menjadi  kejahatan  extraordinary  crime  atau kejahatan  luar  biasa. 1 Para  koruptor  kini  tidak  merasakan  rasa  malu  atau ketakutan, sebaliknya mereka dengan bangga memperlihatkan hasil korupsi yang mereka  peroleh  secara  mencolok.  Situasinya  semakin  memburuk  karena  banyak politisi  yang  terlibat  dalam  kasus  korupsi,  sehingga  mereka  tidak  lagi  melayani kepentingan  konstituennya.  Partai  politik  tidak  lagi  menjadi  alat  untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, tetapi berubah menjadi sumber untuk mengumpulkan kekayaan dan memenuhi ambisi pribadi. 2
Tak  bisa  dipungkiri,  banyak  kasus  korupsi  yang  terungkap  akibat  operasi tangkap  tangan  (OTT)  yang  dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). Beberapa contoh kasus antara lain kasus suap impor daging sapi yang melibatkan
1 Kunto  Wibisono,  “ICW:  Korupsi  2015  Rugikan  Negara  Rp31,077  Triliun,” Antara  News ,  2016, https://www.antaranews.com/berita/546929/icw-korupsi-2015-rugikan-negara-rp31077-triliun.
2 Mia Amalia, “Jurnal Mimbar Justitia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 2 (2016): 765 – 84.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, kasus suap SKK  Migas  yang  melibatkan  Rudi  Rubiandini,  dan  penemuan  tas  dan  koper berharga  di  rumahnya  pada  Agustus  2017  senilai  20,7  miliar.  uang  tunai.  OTT yang  dilakukan  KPK  juga  mengungkap  banyak  kasus  korupsi  di  tingkat  daerah, bukan hanya di pusat.
Dalam memperoleh laporan dan hasil analisis yang efektif, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin kerjasama dengan penyedia jasa  keuangan  dan  lembaga  terkait  lainnya,  termasuk  Unit  Intelijen  Keuangan (Financial  Intelligence  Unit/FIU)  dari  negara-negara  lain.  PPATK  dapat menggunakan  kemampuan  informasi  dan  analitisnya  untuk  bekerja  sama  dan membantu  penyidik  dan  penuntut  selama  proses  penegakan  hukum.  Informasi tersebut  dapat  berasal  dari  database  PPATK  atau  melalui  pertukaran  informasi dengan unit intelijen keuangan negara lain. Saat ini lembaga tersebut diatur dalam Keputusan  Presiden  No.  82  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Terungkap bahwa pelaku kejahatan seringkali berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal  usul  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  kejahatan.  Mereka  menggunakan berbagai  cara  untuk  mempersulit  penegak  hukum  untuk  melacaknya,  sehingga mereka bebas menggunakan aset tersebut untuk kegiatan legal maupun ilegal.
Berdasarkan  konteks  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis bermaksud  untuk  menganalisis  dengan  mengambil  judul  dalam  penelitian  ini tentang  “Implementasi  Penyidikan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Konteks Penindakan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  dampak  dari  penerapan  penyidikan  tindak  pidana  pencucian uang  yang  dilakukan  oleh  penyidik  KPK  berdasarkan  Putusan  Kasasi Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 Desember 2018?
2. Bagaimana  relevansi  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Mahkamah
Konstitusi dalam konteks perspektif hukum?

## Pembahasan
PUTUSAN  NOMOR  112/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST,  PUTUSAN BANDING  NOMOR  :  11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI  DAN  PUTUSAN KASASI NOMOR 2680 K/PID.SUS/2018
A. Dasar  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  Mengenai  Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penuntutan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan    ketentuan    Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  RI  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan  atau  korporasi.  Dalam persidangan  yang  sedang  berlangsung,  terdakwa  yang  dituduh  melakukan  tindak pidana  korupsi,  gratifikasi,  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  Rochmadi Saptogiri.  Rochmadi  Saptogiri  menjabat  sebagai  Auditor  Utama  Keuangan Negara  III  (AKN  III)  BPK  RI  berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  30/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014.
Hakim mengambil alih pengertian yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa yang dimaksud dengan:
a) “menempatkan”    adalah    antara    lain    berarti    ;    (1)  menaruh, menempatkan,  memasang  ;  (2)  memberi  tempat  (wadah)  ;  (3)  memberi tempat (duduk, tinggal, bekerja, dll.) serta menetapkan atau menyesuaikan tempat dengan suatu tujuan
b) “mentransfer”adalah  memindahkan  dana  melalui  sistim  perbankan. B).Pengertian  “mengalihkan”adalah  memindahkan  (harta  kekayaan) kepada pihak lain.
c) “membelanjakan”  adalah    menggunakan    uang    untuk    belanja    baik dengan tunai  maupun  non  tunai  (kartu  kredit).Pengertian
d) “membayarkan”adalah  memberikan  uang  (harta  kekayaan)  untuk membayar, bisa menggunakan uang kontan, bisa menggunakan cek.
e) “menghibahkan”adalah  memberikan  sesuatu  (harta  kekayaan)  sebagai hibah  kepada      seseorang      sesuai      ketentuan      Pasal  1666  KUHPerdata menjelaskan  bahwa  hal  itu  adalah  tindakan  persetujuan  yang  dibuat  oleh orang yang memberikan hibah selama merka hidup dan tidak dapat ditarik kembali.  Tujuan    hibah  ini  adalah  untuk  menyediakan  suatu  benda terhadap  penerima  dengan  barang  yang  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan mereka.
f) “menitipkan”  adalah      meletakkan      barang      di      suatu      tempat, menumpang sementara untuk diambil kembali.
g) "Membawa  kekayaan  keluar  negeri"  merujuk  pada  proses  pengangkutan, yang  merupakan  beberapa  jenis  transaksi  terhadap  kekayaan  yaitu kekayaan  tersebut  dikeluarkan  dari  wilayah  negara  Indonesia.  Membawa ke  luar  negeri  dapat  diartikan  sebagai  melakukan  pengalihan  harta  baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara fisik maupun melalui proses hukum yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank atau bukan bank.
h) "Mengubah  bentuk"  adalah  salah  satu  jenis  transaksi  untuk  kekayaan  di mana  kekayaan    diubah  menjadi  bentuk  yang  berbeda  dari  bentuk sebelumnya. Transaksi pengubah bentuk kekayaan dapat dilakukan dengan cara  mengubah  dana  yang  semula  tunai  menjadi  surat  berharga  atau  aset lainnya.
i) "Jenis  Penukaran  mata  uang  atau  aset  berharga"  dapat  dijelaskan  sebagai proses mengubah aset tidak berwujud menjadi uang tunai, atau mengubah uang  menjadi  mata  uang  yang  berbeda  dari  sebelumnya,  atau  bahkan menjadi nilai yang berbeda dari mata uang yang sama. Selain itu, beralih sekuritas  berarti  mengubah  aset  menjadi  sekuritas  atau  sebaliknya,  yaitu. mengubah  sekuritas  menjadi  uang  atau  aset  lainnya.  Kegiatan  tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui jasa lembaga keuangan.
j) "faktor  lain  pengubah  harta  kekayaan"  mengacu  pada  tindakan  lain  yang terkait dengan keuangan, tidak termasuk tindakan seperti
menginvestasikan,  mentransfer,  mentransfer,  membelanjakan,  membayar,
memberi, mempercayakan, mengekspor, mengubah, dan "menukar". Mata uang  atau  surat  berharga".  Tindakan  ini  mencakup  berbagai  tindakan sesuai dengan model transaksi dan perkembangan perusahaan, yang belum tercakup dalam undang-undang saat ini.
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  "Harta kekayaan" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat  diartikan  sebagai  "segala  bentuk  benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung".
Berdasarkan berdasarkan    analisis  hukum  dihubungkan  dengan  fakta- fakta diatas  maka,  unsur  kedua  dakwaan  komulatif  keempat  telah  terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “Yang  menerima  atau menguasai penempatan, .”
Jika  dakwaan  Alternatif  Ke  Satu  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Dakwaan  Kumulatif  Ke  Empat  Pasal  5  Undang-Undang  10  Tahun  2008 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang terpenuhi, maka terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  secara  sah  dan  meyakinkan atas  perbuatan  yang  didakwakan  dalam  kedua  dakwaan  tersebut.  Berdasarkan pertimbangan  hukum  tersebut,  unsur  ketiga  dakwaan  komulatif  keempat  telah terpenuhi. Karena semua unsur yang tercantum dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan  majelis  yakin  akan  hal  tersebut,  terdakwa  dinyatakan  secara  sah  dan meyakinkan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan komulatif tersebut.
Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dakwaan  kedua  dan  ketiga  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  cara  yang  sah  dan meyakinkan.,  sedangkan  dakwaan   sedangkan  dakwaan  pertama  alternatif  kesatu dan dakwaan komulatif keempat terbukti secara sah dan meyakinkan.
Uraian    dan    pertimbangan    baik    tuntutan    maupun  pembelaan  dari Terdakwa  maupun  dari  Penasihat  Hukumnya  serta  barang  bukti  yang  diajukan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
telah dipertimbangkan. Bersama sama dengan pertimbangan dalam unsur unsur.
Karena    berdasarkan    pengamatan   majelis    tidak ada  alasan  pemaaf  atau alasan  pembenar  yang  dapat  diterapkan  terhadap  Terdakwa  baik  dalam  hal  diri maupun  perbuatannya.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  harus  diberikan  hukuman pidana.  Terhadap  terdakwa  dalam  perkara  ini,  telah  dilakukan  penangkapan  dan penahanan secara sah. Oleh karena itu, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
B. Relevansi  Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  Tersebut  Dalam Perspektif Yuridis
Inti dari tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan atau usaha apa pun  yang  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  dari  kegiatan  kriminal,  sehingga  terkesan  berasal  dari  sumber  yang legal. Proses cuci uang melalui 3 tahapan, yakni:
1) Placement,  dekat  dengan  tindak  pidana  asal  dan  masih  keliatan  tindak pidananya,  misal  menempatkan  uang  di  bank  dalam  bentuk  tunai  atau menerima transfer ;
2) Layering,  perbuatan  dirinya  untuk  memutus  antara  dirinya  dengan  aset. Jika  ada  uang  yang  diterima  oleh  pelaku  hasil  dari  gratifikasi  atau  tadi dengan    melakukan    berbagai    transaksi,    misal    bisa    mengubah  barang dengan merubah bentuk ;
3) Integration,  pelaku  berhasil  menyembunyikan  harta  hasil  tindak  pidana dan  dia  berhasil  menikmati  seolah-olah  sebagai  uang  yang  sah.  Misalnya pada kasus Gayus Tambunan.
Untuk  perkara  TPPU  tidak  perlu  melalui  3  tahapan  tersebut,  jika  baru placement  pelaku  sudah  tertangkap,  dia  telah  melakukan  TPPU.  Tindak    Pidana Korupsi  lainnya  dan  pelaku  tersebut  menaruh  atau menabungkan uangnya di Bank namun belum mentransferkan uang tersebut atau belum merubah ke bentuk lain,  itu  belum  masuk  ke  dalam  TPPU.  Mengaburkan  adalah  masuk  ke  kategori layering  yang  merupakan  tahapan  selanjutnya.  Jika  menabung  uang  dengan menggunakan  nama  orang  lain  atau  identitas  palsu,  itu  sudah  merupakan  TPPU dan masuk ke tahapan layering.
Inti  dari  TPPU  sebenarnya  adalah  pada  tahapan  layering, layer artinya berlapis-lapis.  Jika  pelaku  melakukan  beberapa  kali  transfer,  itu  adalah layering.Jika  pelaku  tidak  menggunakan  jasa  perbankan  lalu  hasil  dari  Tindak pidananya    dibelikan    sesuatu    lalu    menjualnya    kepada    orang    lain,    ahli menjelaskan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bagian  dari layering
karena  sudah  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  meyamarkan  sesuatu  dan merubah bentuk. Terhadap hasil tindak pidana berupa barang yang dibelanjakan, dibeli dan digunakan diri sendiri oleh pelaku, ahli menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk  membelanjakan  dan  merubah  bentuk  dari  berupa  uang  ke  barang- barang  lainnya.Pasal  3  UU  TPPU  bersifat  alternatif  dan  bukan  kumulatif. Hukuman  orang  yang  melakukan  perbuatan  di  Pasal  5  TPPU  harus  lebih  ringan dari Pasal 3 TPPU.Pasal 5 UU TPPU sama dengan Pasal 480 KUHP, dalam kasus si pelaku tidak harus mengetahui bahwa itu hasil dari Tindak Pidana namun cukup menduga barang atau hasil tindak pidana yang diberikan merupakan dari TPPU, si penerima  harus  menduga  bahwa  pemberian  misal  mobil,  rumah  atau  uang  dolar adalah hasil yang tidak benar karena tidak ada perjanjian pokok dan si penerima dikasih barang yang begitu tinggi nilainya sementara pekerjaannya tidak jelas.
Dari sekian unsur yang dibuktikan, yang dibuktikan oleh Terdakwa adalah satu unsur saja yakni objek hartanya saja, unsur bukan berasal dari Tindak Pidana, sedangkan unsur lainnya termasuk subjeknya, mens rea nya tetap penuntut umum yang membuktikan.
Sumber  uang  sangat  penting  untuk  menentukan  suatu  perkara termasuk TPPU  atau  tidak.  Jika    uang    berasal    dari    sesuatu    yang    tidak  sah    maka perjanjian menurut  1320  KUHPerdata menjadi  batal karena  perjanjian  terjadi bukan  causa  yang  halal.  Karena  itu,  Notaris  atau  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  wajib  melaporkan  kepada  PPATK  apabila  terdapat  perjanjian  yang diduga  berasal  dari  sumber  yang  tidak  sah,  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
Secara  internasional  ada  standar  pencegahan  melakukan  pencucian  uang. Pencucian  uang  adalah  kejahatan  yang  dirancang  untuk  menyembunyikan  asal usul  dana  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  dana  yang  diperoleh  secara  sah. 3 Sangat bisa menjadikan lembaga di luar lembaga keuangan sebagai tempat untuk mencuci  uang  misal  pegadaian,  agen  real  estate,  dealer.Menggunakan    identitas palsu    termasuk    menyembunyikan    atau  menyamarkan  harta.    Dengan    tidak melaporkan  harta  kekayaan  dalam  bentuk  LHKPN, berarti ada yang ditutupi atau disembunyikan harta kekayaannya namun ada juga  yang   melapor   banyak- banyak   hanya   untuk   melegalisasi   harta kekayaannya walaupun berasal dari yan.  Menurut  penelitian  di  dunia  pada  tahun  sebelumnya  ada  100  modus menyembunyikan aset. Kejahatan  TPPU  dan  salah  satu  dari  5  besarnya  dan banyak  dilakukan  adalah  orang  yang  mencampur  harta  yang  tidak  sah  dengan
3 Harkristuti Harkrisnowo, Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 Tahun 2002” , Proceedings -Kerjasama Pusat Kajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI , Cet. 1 (Jakarta: Mahkamah Agung RI., 2003).
yang  sah  ke  dalam    perusahaannya    sendiri,    memnafaatkan    perusahaan    orang lain, membawa  aset  pergi  keluar  negeri,  membaeli  aset  tanpa  nama  misal perhiasan, menggunakan identitas palsu.
Menurut  analisis  hukum  penelitian  ini,  tidak  sependapat  patut  diduga adalah    kelalaian    tetapi    dalam  batas  tertentu  kesengajaan  tersebut  bisa dilunturkan  sehingga  jika  seseorang  tidak  menduga  pun  padahal  seharusnya menduga  termasuk  dalam  delik  ini  (kesengajaan  yang  tidak  sesungguhnya). Dalam  konteks  kasus  pada  perkara  Putusan  112  /  Pid.Sus  /  TPK  /  2017  /  PN Jakartat  Pusat  bahwa    ada  3  pendapat  mengenai  patut  diduga  dimana sebagaimana  pendapat  ahli  adalah  kesengajaan,  ada  juga  yang  berpendapat  pro partu dolus pro parto culpa, dan ada satu pendapat lagi dimana dalam unsur yang lain adalah kesengajaan tetapi khusus unsur patut diduga adalah kelalaian. Contoh menerima  transfer  adalah  sengaja  tetapi  apakah  yang  bersangkutan  mengetahui atau tidak yang ditransfer adalah hasil kejahatan adalah bisa ada kelalaian di situ padahal seharusnya dia bisa memperkirakan tetapi dia tidak memperkirakan waktu itu  sehingga  mirip  dolus  eventualis.  Kesengajaan    yang    tidak    sesungguhnya merupakan    bagian    dari  kesengajaan  karena  kemungkinan,  yang  biasa  disebut dolus eventualis;

## Kesimpulan
1. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dasar hukum terkait kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  melakukan penuntutan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  berasal  dari tindak  pidana  korupsi.  Pertimbangan  tersebut  berdasarkan  Pasal  3 Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang  menetapkan  unsur- unsur  yang  harus  terpenuhi  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  tersebut sebagai:
1) Setiap orang;
2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,    menitipkan,    membawa    ke    luar    negeri,    mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3) Yang    diketahuinya    atau  patut    diduganya    merupakan    hasil    tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4) Dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  Harta kekayaan.
Ad.3.  Menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  75/PUU-XI/2013 terkait uji materi Pasal 12 Undang-Undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jo UU no.20  Tahun  2001,  unsur  "Yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan
hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)"  berkaitan dengan  kesengajaan  (dolus)  dari  pelaku  tindak  pidana.  Mahkamah  Konstitusi menjelaskan  bahwa  pengetahuan  dan  pemahaman  pelaku  tindak  pidana didasarkan  pada  pengalaman  empiris  dan  dugaan  yang  wajar,  serta  proses penalaran  atau  rasionalitas  yang  wajar.  Frasa  "patut  diduga"  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengacu pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh  melalui  proses  penalaran  yang  wajar.  Dalam  konteks  tindak  pidana pencucian  uang,  harta  kekayaan  tersebut  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2010.  Selain  itu,  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  juga  menyatakan  bahwa  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana,  hal  ini  untuk  kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Relevansi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  penuntutan  tindak  pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam perspektif yuridis. Hal ini dikarenakan sumber uang yang  digunakan  dalam  suatu  perkara, termasuk  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (TPPU),  memiliki  peranan  penting  dalam  menentukan  legalitas suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata.  Jika  uang  yang digunakan  berasal  dari  kegiatan  yang  tidak  sah,  maka  perjanjian  tersebut dianggap batal karena tidak memenuhi syarat causa yang halal.
Dalam  konteks  ini,  PPAT  atau  Notaris  memiliki  kewajiban  melaporkan kepada  PPATK  jika  terdapat  perjanjian  yang  berasal  dari  hasil  yang  tidak  sah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 UU TPPU. Selain itu, dalam penegakan hukum,  penggunaan  Undang-Undang  pada  saat  terjadinya  tindak  pidana  (Lex temporis  delicty)  merupakan  prinsip  yang  diterapkan.  Misalnya,  Pasal  95  UU TPPU  mengatur  hal  ini  dan  telah  diuji  di  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara AKIL  MUKTAR.  Adapun  Pengadilan  Tipikor  yang  didirikan  pada  tahun  2006 dapat memeriksa perkara TPPU yang terjadi sejak tahun 2003, karena hal tersebut merupakan  kewenangannya.  Penegakan  hukum  dapat  dilakukan  secara  normal dan  damai,  tetapi  dapat  juga  terjadi  di  luar  hukum  dan  harus  ditegakkan.  Dalam menegakkan  hukum  harus  selalu  diperhatikan  3  (tiga)  unsur  yaitu  kepastian hokum, kemanfaatan, dan keadilan. 4
Dalam  hal  seseorang  menerima  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  profil  si pemberi,  penerima  harus  bersikap  kritis  dan  menanyakan  asal-usul  barang tersebut.  Pasal  77  dan  78  UU  TPPU  secara  tegas  menyatakan  bahwa  terdakwa memiliki beban pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut. Konsep
4 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
money  laundering  (pencucian  uang)  pertama  kali  dibahas  secara  internasional dalam  Konvensi  Wina  tahun  1988,  di  mana  pemikiran  beralih  dari  mengikuti tersangka  menjadi  mengikuti  aliran  uang  (follow  the  money)  dengan  tujuan mengejar aset pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera.
Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan  pemahaman  penting  dalam  perspektif  yuridis  terkait  sumber  uang dalam  perkara,  kewajiban  PPAT  atau  Notaris,  penerapan  Lex  temporis  delicty, kewenangan  Pengadilan  Tipikor,  tanggung  jawab  penerima  terhadap  asal-usul barang yang diterimanya, dan beban pembuktian terdakwa dalam kasus pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Mia.  “Jurnal  Mimbar  Justitia.” Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia 2,  no.  2 (2016): 765–84.
Harkrisnowo,  Harkristuti. Kriminalisasi  Pemutihan  Uang:  Tinjauan  Terhadap UU No.15 Tahun 2002” , Proceedings-Kerjasama Pusat Kajian Hukum Dan Mahkamah Agung RI . Cet. 1. Jakarta: Mahkamah Agung RI., 2003.
Kunto  Wibisono.  “ICW:  Korupsi  2015  Rugikan  Negara  Rp31,077  Triliun.” Antara News , 2016. https://www.antaranews.com/berita/546929/icw- korupsi-2015-rugikan-negara-rp31077-triliun.
Sudikno  Mertokusumo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2001.