## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 5, No. 2, October 2022 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
Julie Abdullah 1 , Wahyudin Hasan 2 1,2 Universitas Gorontalo, Jl. A. A Wahab, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo /Indonesia julieabdullah99@gmail.com 1 , wahyudinhasan99@gmail.com 2
Citation:  Abdullah,  J.  &  Hasan,  W.  (2022).  Tingkat  Ketergantungan  Keuangan  Daerah. Gorontalo Accounting Journal , 5(2), 208 – 213. DOI: 10.32662/gaj.v5i2.2414
Artikel info
Artikel history: Received: 29-08-2022
Revised: 26-09-2022
Accepted: 27-09-2022
Abstract. The purpose of writing this article is to determine the level  of  regional  financial  dependence  in  the  North  Bolaang Mongondow Regency using the method of financial ratio analysis. The  results  showed  that  over  5  years  the  government  of  North Bolaang  Mongondow  Regency  relied  heavily  on  transfer  funds from  external  parties  to  finance  regional  expenditures  with  an average  percentage  of  financial  dependence  of  93.29  percent. This  high  percentage  rate  shows  that  the  contribution  of  local original income to the total regional income of the North Bolaang Mongondow Regency is still minimal.
Abstrak. Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu  5  tahun  pemerintah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Utara  sangat  bergantung  pada  dana  transfer  dari  pihak eksternal  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  dengan persentasi  ketergantungan  keuangan  rata-rata  93,29  persen. Tingginya  angka  persentasi  ini  menunjukkan  bahwa  masih minimnya sumbangsih pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Keywords: Regional Finance; Financial Addiction Coresponden author: Email: julieabdullah99@gmail.com

## Pendahuluan
Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang lebih luas, maka daerah membutuhkan  pula  dukungan  sumber  pendanaan  yang  lebih  baik  agar  tercapai keberhasilan otonomi daerah. Namun diketahui bersama bahwa sumber pendanaan berupa pendapatan asli daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Setiap Daerah diberikan  hak  memungut  pajak  dan  retribusi,  hak  mendapatkan  bagi  hasil  dari sumber  daya  nasional  berupa  dana  perimbangan,  hak  mengelola  kekayaan  dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Dengan diberikannya kewenangan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi  hak  dana  perimbangan  (Oki  et  al.,  2020).    Lebih  lanjut  (Mardiasmo, 2021)  menjelaskan  bahwa  dengan  diberikannnya  kewenangan  otonomi    ini
diharapkan pemerintah daerah bisa mengelola serta menggali potensi sumber daya daerah  guna  mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pelayanan publik yang lebih baik. Konsekuensi dari adanya otonomi yakni pemerintah daerah harus  memiliki  sumber  keuangan  agar  mampu  memberikan  kesejahteraan  dan pelayanan  kepada  masyarakat  di  daerahnya.  Keberhasilan  daerah  didalam menyelenggarakan  otonomi  daerah  ini  tidak  terlepas  dari  kerja  keras  pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangannya  secara  tertib  dan  taat  pada  peraturan perundang-undangan (Susilawati et al., 2018).
Kondisi inilah yang terus mendorong perlu adanya  riset  tentang pengukuran setiap kinerja keuangan penyelenggara anggaran yang telah diberikan amanat oleh undang-undang dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan  kinerja  yang  dihasilkan,  maka  peranan  dari  setiap  data  keuangan daerah sangat dibutuhkan  untuk membantu mengidentifikasi  sumber pembiayaan daerah serta besaran belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah agar perencanaan keuangan  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Data  keuangan  daerah merupakan  informasi  yang  penting  terutama  untuk  membuat  kebijakan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dan  melihat  kemampuan  atau  tingkat  kemandirian daerah. Daerah yang telah mampu dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri dengan menggali serta mengelola pembiayaan internal daerah bisa dikatakan telah  mandiri  dalam  mengelola  keuangan  daerah.  Kemampuan  keuangan  suatu daerah bisa dikatakan mandiri bisa di lihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  didapatkan  oleh  daerah  yang  bersangkutan.  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  pada  umumnya  dilihat  menjadi  salah  satu  ukuran  dalam  mengukur ketergantungan  akan  suatu  daerah  kepemerintah  pusat.  Hal  ini  didasarkan  atas prinsip kemandirian daerah bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  maka  semakin  kecil  pula ketergantungan suatu daerah tersebut terhdap pemerintah pusat.
Penelitian mengenai ketergantungan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat amanah undang-undang telah membuka peluang yang luas  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  dan  membangun  daerah  sesuai kebutuhan  dan  prioritasnya  masing-masing  (Bisma  &  Susanto,  2010).  Bahkan (Salazar  &  Mollick,  2006)  mengemukakan  bahwa  aspek  ketergantungan  financial sangat  penting  untuk  dipelajari.    (Haryanto,  2017)  bahkan  telah  melakukan penelitian  dan  menemukan  bahwa  ada  sekitar  15  atau  47%  daerah  di  Indonesia rasio ketergantungan  keuangan  sangat besar ditandai dengan angka rasio sekitar 76-100. Artinya ketergantungan fiskal daerah terhadap bantuan pusat sangat besar serta  kinerja  anggarannya  sangat  buruk.  (Harahap,  2020)  menganalisis ketergantungan  keuangan  daerah  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Secara  rata-rata sebesar  94,03%,  sehingga  diklasifikasikan  sangat  tinggi.  Ini  menunjukkan  jika peran  pemerintah  pusat  maupun  Provinsi  masih  sangat  mendominan  dalam membantu keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara merupakan  salah satu  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  dimekarkan  pada  tahun  2006. Adapun selama tahun 2020  diketahui PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak   pernah   beranjak   dari   1,59%   dan   cenderung   stagnan   dari   tahun- tahun sebelumnya (BPKAD, Bolmut 2020). Pendapatan yang ada di daerah Bolaang Mongondow  Utara  tidak  sebanding  dengan  belanja  daerah  atau  belanja  daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga belum mampu secara keuangan untuk membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Dari  uraian mengenai  kondisi  tersebut  maka diperlukan  suatu  kajian untuk mengetahui dan menganalisis  seberapa  besar  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah    yang menjadi    salah  satu  tolak  ukur  atau  ukuran  dalam  penilaian  kinerja  keuangan
daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## Metode Penelitian
Metode yang  digunakan  dalam  penelitian ini yakni  kuantitatif  dan  dianalisis data menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah.  Berikut ini rumus rasio KKD:
KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
Sumber : Kamaroellah, (2017) Keterangan : KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah PT : Pendapatan Transfer TPD : Total Pendapatan Daerah
Tabel 1. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah % Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma & Susanto, 2010)

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Berikut  ini  data  laporan  pendapatan  transfer  dan  total  pendapatan  daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :
Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran untuk Total Pendapatan dan Pendapatan
Transfer Tahun 2016-2020 Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan 2016 550.562.795.002 640.722.162.032 2017 653.612.188.941 679.933.798.492 2018 666.431.814.320 694.013.341.302 2019 633.110.020.750 671.502.937.484 2020 614.624.803.329 653.355.625.235 Sumber : Data olahan, 2021
Berdasarkan data tabel 2, maka dilakukan analisis perhitungan menggunakan rasio KKD adalah sebagai berikut :

## Tahun 2016
KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
KKD  = 550.562.795.002 640.722.162.032 𝑥100%
Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2016 = 85,93%
Tahun 2017 KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
KKD = 653.612.188.941 679.933.798.492 𝑥100%
Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2017 = 96,13%
Tahun 2018 KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
KKD  = 666.431.814.320 694.013.341.302 𝑥100%
Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2018 = 96,03%
Tahun 2019 KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
KKD = 633.110.020.750 671. 502 .937.484 𝑥100%
Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2019 = 94,28%
Tahun 2020 KKD : 𝑃𝑇 𝑇𝑃𝐷 𝑥 100%
KKD = 614. 624 .803.329 653.355.625.235 𝑥100%
Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) 2020 = 94,07%
Pembahasan
Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah,  salah  satu  ciri  utama  keberhasilan daerah  mampu  menjalankannya  yakni  dilihat  dari  kemampuan  keuangan  daerah untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Berdasarkan  hasil analisis  dapat  dilihat  kinerja  keuangan  berdasarkan  rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Analisis Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Persentase (%) Ketergantungan Keuangan Daerah 2016 85,93 Sangat Tinggi 2017 96,13 Sangat Tinggi 2018 96,03 Sangat Tinggi 2019 94,28 Sangat Tinggi 2020 94,07 Sangat Tinggi Rata-rata 93,29 Sangat Tinggi Sumber : Data olahan, 2021
Tabel  3  yang  merupakan  persentasi  tingkat  ketergantungan  keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara, sehingga dapat dilihat pada  tahun  2016  ketergantungan  keuangan  daerah  sebesar  85,93%  yang  artinya sangat tinggi, Pada  tahun 2017 mengalami  kenaikan sebesar  96,13% serta tahun
2018  sebesar  96,03%,  sementara  di  tahun  2019  mengalami  penurunan  sebesar 94,28% dan di tahun 2020 kembali turun sebesar 94,07% namun ketergantungan keuangan masih tinggi. Selama lima tahun sangat nampak bahwa pemerintah masih sangat  bergantung  dengan  dana  transfer  pemerintah  pusat  dalam  menjalankan sistem  pemerintahan  dengan  rata-rata  persentasi  ketergantungan  sangat  tinggi mencapai 93,29%.
Permasalahan  tingginya  angka  persentasi  ketergantungan  disebabkan  belum optimalnya daerah dalam menggali potensi Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara dan  belum  maksimalnya  kemampuan  SDM  dalam  mengelola  potensi  daerah sehingga  menyebabkan  tingginya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pendapatan  transfer  serta  dipengaruhi  oleh  masih  rendahnya  sumbangsih  PAD Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  terhadap  total  pendapatan  daerah.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Kamaroellah, 2017) dimana hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

## Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  dari  analisis  hasil  penelitian  dan  diskusi  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  (1)  Ketergantungan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  masih  sangat  tinggi  dengan  angka  persentasi sebesar 93,29%  dan  hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  hampir  keseluruhan  pendapatan daerah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara diperoleh dari pendapatan transfer. (2) Pemerintah belum maksimal dalam upaya memanfaatkan dan mengelola potensi daerah  sehingga  hal  ini  berdampak  pada  tingginya  presentasi  ketergantungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara  terhadap  pendapatan transfer.
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  (1)  Perlunya  evaluasi  kebijakan  terkait pengoptimalan  penggalian  potensi  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  serta perlu  upaya  percepatan  peningkatan  realisasi  pendapatan  asli  daerah.  (2)  Untuk peneliti  selanjutnya  agar  lebih  memperluas  variabel  kinerja  keuangan  yang  akan diteliti dan juga objek penelitian yang lebih luas agar dapat memberikan perbadingan kinerja keuangan.

## Daftar Pustaka
Agustina,  O.  (2013).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran  2007-2011). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya , 1 (2), 1 – 10.
Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara , 4 (3), 75 – 86. Depdagri.1997.Kepmendagri  No.690.900.327,  1996,  Tentang  Pedoman  Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Hafiz,  A.  T.  (2014). Akuntansi,  Transparansi,  dan  Akuntabilitas.  Keuangan  Publik . Yogyakarta: BPFE UGM.
Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Penerbit Salemba. Harahap,  H.  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tapanuli  Tengah. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (1),  34 – 38. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87
Haryanto,  J.  T.  (2017).  Mapping  the Local  Own  Resources (PAD)  Performance  and Regional  Dependence  in  Indonesia  2008-2014:  Quadrant  Method  Approach. Jurnal Bina Praja , 9 (1), 41 – 52. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.41-52
Ibarra Salazar, J., & Mollick, A. V. (2006). Mexican northern border municipalities, financial  dependence and institutions. Annals of Regional Science , 40 (4), 859 – 874. https://doi.org/10.1007/s00168-005-0036-4
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. NUANSA:  Jurnal  Penelitian  Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 14 (1), 123. https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316
Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Mardiasmo,  M.  (2021). Akuntansi  Sektor  Publik-Edisi  Terbaru. Penerbit  Andi. Maulana.
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah  Kabupaten  Belu. Ekopem:  Jurnal  Ekonomi  … , 5 (2),  1 – 6. http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584
Saprudin. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Accounting Journal , 1 (1), 47 – 58.
Susilawati,  D.,  Kusumastuti  Wardana,  L.,  &  Fajar  Rahmawati,  I.  (2018).  Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman.
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 1 (2), 91 – 98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Tuaputimain,  Y.  (2019).  Flypaper  Effect  On  The  General  Allocation  Funds  And Regional Revenue To Regional Expenditure. Gorontalo Accounting Journal , 2 (2),
65 – 76.