Muhammad  Santosa (2023) Partisipasi  Politik  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Hongkong  pada  Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019 , https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## PARTISIPASI  POLITIK  PEKERJA  MIGRAN  INDONESIA  DI  HONG  KONG PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019

## Muhammad Santosa
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro Semarang E-mail: Muhammadsantos10@gmail.com

## Abstrak
Arus  migrasi  ke  luar  negeri  yang terjadi di  Indonesia  sudah ada  sejak  lama,  sejak jaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka hal serupa masih tetap terjadi akan  tetapi  berbeda  negara  tujuannya.  Pada  masa  orde  baru,  negara  Malaysia  dan Timur Tengah menjadi negara tujuan favorit bagi pekerja migran Indonesia. Saat ini negara  tujuan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  adalah  Asia  Timur  yaitu  Hongkong, dimana negara Hong Kong jauh lebih maju ketimbang Indonesia. Tahun 2019 adalah tahun  politik  bagi  Indonesia,  rakyat  Indonesia  memilih  calon  Presiden  dan  calon Wakil  Presiden  untuk  lima  tahun  kedepan.  Suasana  politik  di  Indonesia  juga dirasakan oleh pekerja migran Indonesia yang berada di HongKong. Walaupun jarak Indonesia dengan HongKong cukup jauh tapi proses politik yang dilalui tidak jauh berbeda. Di HongKong juga didirikan tempat pemungutan suara di tempat strategis agar  mudah  dijangkau  oleh  pekerja  migran  Indonesia  untuk  menyalurkan  hak politiknya.  Partisipasi  politik  pekerja  migran  Indonesia  di  HongKong  tahun  2019 mengalami  kenaikan  dibandingkan  dengan  tahun  2014.  Walaupun  bila  dilihat  dari daftar pemilih tetap masih sangat kecil. Kenaikan partisipasi politik ini juga selaras dengan penelitian dilapangan. Dari 100 responden yang diteliti terdapat 82 responden menggunakan hak pilihnya. Kedepan, jika panitia pemilihan luar negeri lebih masif dan menggunakan berbagai cara untuk sosialisasi maka tidak menutup kemungkinan partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong akan meningkat.
Kata  Kunci: Pekerja  Migran  Indonesia,  HongKong,  Partisipasi  Politik,  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

## Abstract
The flow of overseas migration that has occurred in Indonesia has existed for a long time, since the Dutch colonial era. After Indonesia's independence, the same thing still happened, but the destination country was different. During the New Order era,
Malaysia and the Middle East became favorite destination countries for Indonesian migrant workers. Currently the destination country for Indonesian migrant workers is  East  Asia,  namely  Hong  Kong,  where  Hong  Kong  is  far  more  advanced  than Indonesia.  2019  is  a  political  year  for  Indonesia,  the  Indonesian  people  choose  a candidate for President and candidate for Vice President for the next five years. The political atmosphere in Indonesia is also felt by Indonesian migrant workers in Hong Kong. Even though the distance between Indonesia and Hong Kong is quite far, the political processes that go through are not much different. In Hong Kong, polling stations were also set up in strategic places to make it easy for Indonesian migrant workers to exercise their political rights. The political participation of Indonesian migrant  workers  in  Hong  Kong  in  2019  has  increased  compared  to  2014.  Even though, when viewed from the voters list, it is still very small. The increase in political participation is also in line with research in the field. Of the 100 respondents studied, there  were  82  respondents  exercising  their  right  to  vote.  In  the  future,  if  overseas election committees are more massive and use various  methods for outreach, it is possible that the political participation of Indonesian migrant workers in Hong Kong will increase.

## Keywords: Indonesian Migrant Workers, Hong Kong, Political Participation, Election of Indonesian President and Vice President

## Pendahuluan
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebesar 255,587,9 juta jiwa, tahun 2016  sebesar  258,496,5  juta  jiwa, tahun  2017  sebesar  261,355,5  juta  jiwa, tahun  2018 sebesar  264,161,6  juta  jiwa  dan  di  tahun  2019  sebesar  266,911,9  juta jiwa (Bps:2022). Sedangkan  untuk  Angkatan  kerja  sendiri  pada  tahun  2015  sebesar 128,301,588 juta jiwa, tahun 2016 sebanyak 127,671,869 juta jiwa, tahun 2017 sebanyak 131,544,111 juta jiwa, di tahun 2018 sebesar 136,442,998 juta jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 138,591,388 juta jiwa (Bps:2022).
Migrasi  sirkulasi  adalah  migrasi  yang  dilakukan  dengan  meninggalkan  rumah lebih dari 2 hari dan kurang dari 6 bulan (Sugandi & Heryadi, 2018). Migrasi permanen adalah  migrasi  yang  dilakukan  dengan  cara  migran  menetap  di  daerah  lebih  dari  6 bulan (Rahmi & Rudiarto, 2013). Masyarakat Indonesia melakukan migrasi tidak hanya dari desa ke kota dalam satu negara melainkan juga migrasi antar negara atau juga disebut dengan migrasi internasional (Sihaloho et al., 2016).
Banyak negara membuka diri terhadap arus migrasi internasional sebagai bagian dari  globalisasi  (Pamungkas,  2017). Migrasi  internasional  merupakan  fenomena  yang sangat  kompleks  dan  melibatkan  banyak isu  (Marsel et al.,  2022). Isu tentang jaminan keamanan misalnya, status hukum, status kewarganegaraan dan diskriminasi sosial perlu juga diperhatikan. Migrasi harus juga dipandang sebagai perilaku dan lebih menekankan pada proses, bukan hanya respon terhadap suatu kondisi tertentu.
Hal ini merujuk pada kenyataan persoalan migrasi jauh lebih kompleks daripada sekadar  respon  penduduk  terhadap  “ketidaknyamanan”. Bukti  mengenai  hal  tersebut sangat  jelas, misalnya  meskipun  secara  objektif  suatu  daerah  “tidak  nyaman”  secara sosial, ekonomi maupun juga politik akan tetapi penduduk tersebut menikmati dan tidak merasakan ketidaknyaman tersebut sehingga tidak bermigrasi (Ervina, 2020).
Penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  berdasarkan  pada  kebijakan pemerintah  Indonesia  baru  terjadi  tahun  1969  yang  dilaksanakan  oleh  Departemen Perburuhan,  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1970  yaitu memperkenalkan  program  Antar  Kerja  Antar  Daerah  (AKAD)  dan  Antar  Kerja  Antar Negara  (AKAN),  maka  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  diluar  negeri  mulai melibatkan pihak swasta.
Perkembangan lebih lanjut tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Penempatan pekerja migran Indonesia pun mulai mengalami pergeseran dari sektor informal ke sektor formal,  meskipun  pergeseran  ini  belum  terjadi  secara  signifikan,  tapi  hal  ini  sudah menjadi rencana baru bagi pemerintah untuk mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri (Pelindungan, 2022). Menurut undang-undang nomor 39 tahun 2004 dimana badan  yang  mengurusi  tentang  pekerja  migran  adalah  badan  nasional  penempatan  dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI).
Setelah  adanya  undang-undang  nomor  18  tahun  2017  dimana  badan  nasional penempatan  dan  perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  berubah  nama  menjadi  badan pelindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). Menurut data dari badan pelindungan pekerja migran Indonesia bahwa, pada tahun 2019 pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri sebanyak 276.553 orang.
Salah  contoh  organisasi  kepenulisan  di  Hong  Kong  adalah  forum  lingkar  pena Hong Kong. Biasanya pertemuan rutin pada minggu pertama dan juga pada minggu ketiga dijam  10  sampai  jam  1  siang.  Organisasi  ini  tidak  mengekang  anggotanya  untuk beraktivitas  lain,  selain  dari  organisasi  ini.  Ini  adalah  salah  satu  dari  kebebasan  yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di HongKong dan masih banyak lagi kebebasan yang didapatkan dari majikan di Hong Kong ketimbang bekerja di wilayah timur tengah.
Dalam deklarasi New York pada sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal  19  September  2016:  Perlu  kita  mengingatkan  kewajiban  kita  menurut  hukum internasional untuk mencegah segala bentuk diskriminasi berdasarkan apapun juga baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya (Wijaya & Ananta, 2022);(Nansi, 2022);(Adrian et al., 2021).
HongKong merupakan salah satu negara tujuan yang politik perburuhannya relatif lebih baik dibandingkan negara tujuan yang lainnya. Dimana pekerja migran Indonesia diberikan kebebasan untuk berserikat dan mendapatkan hak liburnya satu minggu sekali. Sehingga akses untuk melakukan aktifitas diluar rumah majikan sangat terbuka. Dengan
situasi  yang  seperti  ini,  serikat  pekerja  migran  Indonesia  berkembang  di  Hong  Kong, mulai  dari  asosiasi  tenaga  kerja  Indonesia  (ATKI),  Indonesia  migrant  worker  union (IMWU),  koalisi  tenaga  kerja  Indonesia  Hong  Kong  sampai  dengan  majelis-majelis pengajian.
Berulang  kali  warga  negara  Indonesia  dikecewakan  penyelenggara  pemilu Indonesia  di  luar  negeri  dengan  berbagai  kerumitan  aturan  yang  menjadi  penghambat, tatkala mereka  sudah  siap  sedia menjadi pemilih  dalam  pemilihan  umum  pendahuluan (Huda, 2017);(Pratiwi, 2018). Seharusnya penyelenggara pemilihan umum Indonesia di luar  negeri  memiliki  sensivitas  terhadap  karakter-karakter  pemilih  di  luar  negeri  yang berbeda dengan pemilih dalam negeri. Di Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan, misalnya, keleluasaan mereka menjadi pemilih terbatasi dengan jam kerja atau jam libur serta izin dari majikan.
Dari  hasil  pantauan  Migrant  CARE  dipemungutan  suara  pendahuluan  di  Hong Kong, Malaysia, dan Singapura banyak pekerja migran Indonesia tidak bisa menjalankan hak pilihnya karena antrean yang mengular, sedangkan layanan di tempat pemungutan suara lamban sehingga mereka terpaksa pulang karena harus kembali bekerja. Bagi calon pemilih yang telah terdaftar melalui pos namun surat suaranya kembali ini terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena minimnya informasi.
Pekerja  migran  Indonesia  yang  terdaftar  melalui  mekanisme  pos  mendatangi tempat  pemungutan  suara  pada  hari  pencoblosan  guna  berpartisipasi  politik.  Banyak pekerja mihgran Indonesia yang mengaku tidak kunjung menerima surat suara melalui pos, namun mereka tidak dapat menyalurkan suaranya melalui tempat pemungutan suara. Terdapat  3  pemilih  yang  terdaftar  Pos  datang  ke  tempat  pemungutan  suara  membawa surat suara mengaku tidak ada waktu untuk mengirim via pos (Lutfiana, 2017).
Tetapi ketika mereka sudah jadi pemimpin tidak ada yang memikirkan nasib para pekerja  migran  Indonesia.  Kepada  mereka  jelas  pekerja  migran  tak  bisa  membangun mimpi dan harapan perlindungan. Untuk itu ada baiknya ke depan luar negeri menjadi daerah pemilihan tersendiri sehingga tidak hanya suara mereka saja yang diperebutkan, tapi juga aspirasi dan keterwakilan mereka benar-benar diperhatikan (Widnyani, 2020). Suara-suara  pekerja  migran  tidak  hilang  begitu  saja  dan  akan  muncul  lagi  ketika  ada pemilihan umum.
Pemilihan umum tahun 2019 di wilayah kerja konsulat jendral Republik Indonesia di  Penang  Malaysia  telah  diselenggarakan  sejak  8  April  hingga  14  April  2019,  secara umum pelaksanaan  pemilihan umum tahun 2019 di Malaysia, termasuk Penang, relatif lancar, aman, dan tertib. Warga negara Indonesia di wilayah Penang, Kedah, dan perlis sangat antusias mengikuti pesta demokrasi ini. Ini terlihat dari jumlah pemilih sebanyak kurang-lebih 32 ribu orang atau lebih dari 50 persen daftar pemilih tetap.
Pelaksanaan  pemungutan  suara  diwilayah  konsulat  jendral  Republik  Indonesia yang  berada  di  Jeddah  sejatinya  berjalan  dengan  aman  dan  terkendali  dengan  tingkat partisipasi  pemilih  mencapai  51.81%  dari  daftar  pemilih  tetap  luar  negeri  yang  sudah ditetapkan,  dimana  pemungutan  suara  metode  kotak  suara  keliling  sudah  dilaksanakan pada  tanggal  8,  9  dan  12  April  2019.  Sementara  pemungutan  suara  metode  tempat
pemungutan  suara  luar  negeri  dilaksanakan  padal  12  April  2019  di  tiga  titik  yaitu  di Kantor konsulat jendral Republik Indonesia, Wisma konsulat jendral Republik Indonesia dan Sekolah Indonesia di Jeddah. Sedangkan pelaksanaan pemilihan umum di negara lain yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia situasinya relatif sama.
Pelaksanaan  pemilihan  umum  tahun  2019  di  Taiwan  berjalan  dengan  kondusif, walaupun ada beberapa kendala terkait panjangnya antrean daftar pemilih khusus, pada akhirnya mayoritas pemilih daftar pemilih khusus yang mengantre dapat terlayani sesuai dengan aturan yang berlaku. Fenomena membeludaknya pemilih daftar pemilih khusus juga  terjadi  di  beberapa  negara  dengan  pemilih  daftar  pemilih  tetap  yang  banyak. Sedangkan di Singapura, pemungutan suara digelar pada hari Minggu.
Tempat  pemungutan  suara  yang  berada  di  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia yang berlokasi di Chatworth Road, antrean cukup panjang mencapai satu kilometer dari gerbang.  Hal  ini  lantaran  adanya  puluhan  ribu  warga  negara  Indonesia  yang  ingin menggunakan  hak  pilihnya.  Warga  negara  Indonesia  yang  bernama  Nursya  Ibnu,  34 tahun,  mengatakan  bahwa  antusiasme  untuk  mencoblos  meningkat.  Namun  ibu  Ibnu mengaku  cukup  senang  dan  juga  berharap  pemimpin  yang  terpilih  dapat  membawa perubahan,  khususnya  bagi  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  yang  tersebar  di berbagai penjuru dunia. Diantara negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia yaitu, Singapura,  Malaysia,  Arab  Saudi, Taiwan  dan  juga  Hongkong.  Hongkong  mempunyai kasus tersendiri yaitu kericuhan saat pencoblosan pada pemilihan umum tahun 2019.
Berdasarkan  pada  permasalahan  penelitian  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2019.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  berdasarkan  pada  filsafat positivisme,  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  dan  memahami  hubungan  kausalitas. Subyek  penelitian  adalah  pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  selama  pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih metode  survei  online  untuk  menghindari  pertemuan  fisik  dan  memastikan  keamanan responden.
Sampel sebanyak 100 responden diambil berdasarkan rumus Slovin dengan batas error 10%. Kuisioner online digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk informasi biodata  responden.  Proses  pengolahan  data  mencakup  pengkodean  dan  editing,  dan kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  data  menggunakan  statistik  deskriptif  dan  tabel silang dengan bantuan perangkat lunak SPSS.
Pandemi  COVID-19  memengaruhi  cara  pengumpulan  data,  mendorong  peneliti untuk  beralih  ke  kuisioner  online.  Selain  itu,  peneliti  telah  menghubungi  responden melalui pesan WhatsApp untuk menjelaskan tujuan penelitian. Setelah mendapatkan data, langkah  selanjutnya  adalah  pengolahan  data,  yang  mencakup  pengkodean  dan  editing data.  Analisis  data  dilakukan  dengan  bantuan  perangkat  lunak  SPSS  dan  mencakup statistik deskriptif serta tabel silang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  partisipasi  politik  pekerja  migran Indonesia  di  Hong  Kong  selama  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2019, dengan  memfokuskan  pada  hubungan  kausalitas  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi partisipasi mereka.

## Hasil dan Pembahasan
Berbagai kejadian terjadi dilapangan saat pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia  di  Hongkong,  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  salah  satu  pekerja  migran Indonesia  di  Hongkong:  ” Banyak  kejadian  yang  terjadi  saat  pemilihan  Presiden  dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, seperti yang saya alami sendiri yaitu: antrian tidak  diatur  dengan  rapi  oleh  panitia  sehingga  berdesak-desakan,  orang  yang  mau mencoblos  ingin  cepat-cepat,  akirnya  dorong-dorongan  terjadi  dan  untungnya kondisi itu bisa dikendalikan oleh pihak keamanan yang ada dilokasi. Saya juga membaca berita, ada  yang  mau  mencoblos  tapi  waktu  pencoblosan  sudah  habis  akirnya  tidak diperbolehkan sama panitia. Mungkin kejadian seperti ini atau yang lainnya banyak tapi memang saya tidak mengetahui secara pastinya ”. (Wawancara melalui telepon dengan Siti Munawaroh salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, pada 11 November 2022)

## Dinamika Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  beberapa  sumber, menyatakan  bahwa  mereka  merasa  senang  karena  ikut  berpartisipasi  politik  untuk kemajuan  negara  Indonesia  setidaknya  5  tahun  kedepan.  Pekerja  migran  Indonesia  di Hong  Kong  antusiasme  dalam  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  Indonesia  yang diadakan setiap 5 tahun sekali. ” Senang sekali ya bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia, walaupun kita berada di negara yang berbeda. Kesannya itu berbeda dengan di Indonesia, waktu datang ke tempat pemungutan suara, saya bareng bersama teman-teman yang lainnya ”. (Wawancara dengan Siti Arofah salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, pada 10 November 2022).
Pemungutan suara di Hongkong ada dibeberapa lokasi seperti, di Queen Elizabeth Stadium (Wan Chai) dan District Kai Fong Association Hall (Tsim Sha Tsui). Selain itu, pekerja migran Indonesia juga ikut andil dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi atau bertukar fikiran, arisan, membikin kelompok belajar serta ikut dalam organisasi yang sifatnya keagamaan maupun yang bersifat kedaerahan. Membicarakan tentang kegiatan pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2019  yang  berlangsung  di  Hong  Kong sangat menarik, mengingat Hongkong negaranya demokratis. Ini berbeda dengan negara- negara  penerima  pekerja  migran  Indonesia  diwilayah  Timur  Tengah.  Pekerja  migran Indonesia  yang  ada  di  Hong  Kong,  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye  meski  hanya beberapa saja.
Selanjutnya pekerja migran Indonesia yang berada di Hongkong juga membentuk dan bergabung dalam sebuah kelompok atau menjadi tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mereka dukung. Maksud dan tujuan bergabung ke tim sukses
adalah  pasangan  calon  yang  didukung  supaya  menang  dalam  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  tahun  2019.  Sementara  itu  jumlah  pemilih  di  Hongkong  yang  daftar pemilih baik daftar pemilih tetap luar negeri, daftar pemilih tambahan luar negeri, dan daftar pemilih khusus luar negeri adalah sebanyak 181.014 (seratus delapan puluh satu ribu empat belas) orang.
Hasil penghitungan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di  31  tempat  pemungutan  suara  yang  ada  di  Hong  Kong  dapat  terlihat  di  Tabel  4.1, sebagai berikut.
Tabel 1 Data pemilih di Hong Kong Jenis Kelamin Pemilih (DPT,DPTb, DPK) Pengguna Hak Pilih Prosentase Pemilih: Pengguna Hak Pilih Jumlah  Prosentase  Jumlah  Prosentase Laki-Laki 1.138 0,6 % 364 0,8 % 31,98 % Perempuan 179.876 99,4 % 46.146 99,2 % 25,65 % Jumlah 181.014 100 % 46.510 100 % 25,69 %
Sumber: Data diolah KPU RI
Berdasarkan data perhitungan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 partisipasi pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong sebesar 25,69%. Persentase angka partisipasi ini sangat kecil jika dihitung dari jumlah daftar pemilih yang tercatat secara keseluruhan. Dari daftar pemilih sebanyak  181.014  (seratus  delapan  puluh  satu  ribu  empat  belas)  orang,  yang menggunakan hak pilihnya, baik melalui pos maupun datang secara langsung ke tempat pemungutan suara sebanyak 46.510 (empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh) orang.
Berdasarkan  temuan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pekerja  migran  Indonesia  atau warga  negara  Indonesia  yang  berada  di  Hong  Kong  tidak  memiliki  antusiasme  untuk berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  tahun 2019. Tidak hanya saat  pencoblosan,  ketidakaktifan  mereka  juga  terlihat  pada  saat  tahapan  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun datanya dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 1 Keaktifan Pekerja Migran Indonesia dalam Berpolitik di Hongkong Sumber: Data Kuesioner 11 45 18 1 32 84 89 55 82 99 68 16 0 20 40 60 80 100 120 Relawan atau Tim Sukses Ikuti Sosisalisasi Pilpres 2019 Aktif Kegiatan Politik Kader Partai Politik Ikuti Kampanye Pilpres 2019 Gunakan Hak Pilih Bagian dari Partisipasi Politik TIDAK YA
Grafik  diatas  memperlihatkan  sebanyak  89  responden  menyatakan  TIDAK menjadi bagian dari tim relawan maupun tim sukses pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 di Hong Kong. Sedangkan 11 responden lainnya, menyatakan  YA  menjadi  bagian  dari  tim  relawan  maupun  tim  sukses  pada  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 di Hong Kong.
Pada  pertanyaan  selanjutnya  apakah  pernah  mengikuti  sosialisasi  tentang pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  Indonesia  Tahun  2019,  grafik  memperlihatkan bahwa  sebanyak  55  responden  menyatakan  TIDAK  pernah  mengikuti  sosialisasi. Sementara  ada  45  responden  menyatakan  YA  pernah  mengikuti  sosialisasi  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tahun  2019.  Pertanyaan  berikutnya adalah  apakah  aktif  dalam  kegiatan  politik,  dalam  grafik  terlihat  ada  82  responden menyatakan TIDAK aktif, sementara terdapat 18 responden yang menyatakan YA aktif dalam kegiatan politik.
Berkaitan dengan keterlibatan sebagai anggota atau kader partai politik, terlihat hanya ada 1 responden yang menyatakan YA, sementara itu ada 99 responden lainnya menyatakan  TIDAK  menjadi  anggota  atau  kader  partai  politik.  Terkait  keikutsertaan dalam kampanye, digrafik menunjukkan bahwa ada 32 responden yang menyatakan YA, sementara terdapat 68 responden yang menyatakan TIDAK pernah ikut kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
Kemudian  terkait  pandangan  jika  menggunakan  hak  pilih  adalah  bagian  dari partisipasi politik, dari data diatas menunjukan bahwa ada 84 reponden menyatakan YA, sementara itu ada 16 responden yang menyatakan TIDAK jika penggunaan hak pilih itu adalah bagian dari partisipasi politik.
Berkaitan dengan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong, peneliti juga bertanya kepada responden mulai pada tahapan apa responden berpartisipasi. Data kuesioner tersebut dapat dilihat pada Grafik 2 berikut;
Grafik 2 Mulai Tahapan Apa Partisipasi Politik di Hong Kong
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner
Grafik  2.  telah  menunjukkan  jika  dominasi  dari  responden  terkait  mulai  pada tahapan  apa  mereka  mulai  berpartisipasi,  ada  85  responden  menyatakan  mulai  terlibat
85 6 9 SOSIALISASI KAMPANYE PENCOBLOSAN
pada  tahapan  sosialisasi,  kemudian  ada  6  responden  yang  menyatakan  bahwa  mulai terlibat pada tahapan kampanye, sementara itu yang pada tahapan pencoblosan terdapat 9 responden.
Berkaitan  dengan  jawaban  diatas  maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa, menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Indonesia pada tahun 2019 di Hong Kong bagian dari partisipasi politik. Angka yang menyatakan YA cukup tinggi yaitu sebesar 84 responden. Ini adalah hitungan dari 100 responden yang disurvey. Disisi lain ada jawaban negatif (TIDAK) terkait pertanyaan yang sama.
Ditemukan juga ada 1 responden yang menyatakan bahwa dirinya sebagai anggota atau kader dari partai politik. Temuan dalam penelitian ini menjadi tantangan tersendiri bagi  demokrasi  Indonesia  dimasa  yang  akan  datang.  Sebuah  peringatan  bagi  negara demokrasi  akan  menurunya  partisipasi  politik  dikalangan  masyarakat  baik  itu  dalam proses  pemilihan  maupun  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Secara  umum,  istilah partisipasi  adalah  bagaimana  masyarakat  berkontribusi  secara  aktif  dalam  berbagai kegiatan  bersama  untuk  kepentingan  umum.  Suatu  kegiatan  partisipasi  termanifestasi dalam wujud keikutsertaan secara sukarela yang dilakukan secara aktif oleh orang-orang atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan, program atau kebijakan pembangunan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil dari program-program tertentu.
Berdasarkan  jawaban  responden  diatas  sebagaimana  peneliti  tampilkan  dalam grafik maka fakta ini telah menegaskan bahwa kampanye untuk menggunakan hak pilih dalam  setiap  pemilihan  presiden  untuk  pekerja  migran  Indonesia  yang  dilakukan  oleh komisi  pemilihan  umum,  badan  pengawas  pemilu  dan  lembaga-lembaga  pemerhati pemilu  di  Indonesia  dinilai  belum  cukup  efektif.  Agenda  yang  dilakukan  melalui pendidikan politik dalam berbagai forum, sosialisasi dan pelatihan dianggap belum cukup kuat  untuk  mengubah  seperti  yang  diharapakan,  masih  ada  perilaku  permisif  terhadap ketidakmauan untuk berpartisipasi dalam politik.
Berdasarkan  analisis  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  mengharapkan  tingginya partisipasi politik dari kalangan pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah sebuah praktik yang mempunyai tantangan tersendiri. Peneliti juga berusaha menggali informasi lebih jauh dengan melakukan wawancara, sebagai narasumber Wiji Pasianie selaku tim sukses  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  dalam  pemilihan  umum  tahun  2019 mengenai tantangan dan kendalanya dalam rangka mendorong partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Penjelasannya adalah sebagai berikut;
“ Terkait partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong dipengaruhi banyak  faktor  salah  satunya  adalah  adanya  waktu  libur  diakir  pekan.  Dalam konteks libur diakir pekan adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga atau Pengasuh Orang Tua mendapatkan jatah libur dan secara  aturan  memang  ada  libur  diakir  pekan.  Tapi  untuk  urusan  lain  seperti kampanye atau menjadi tim sukses mereka cenderung pasif. Pada dasarnya kita tidak  mau  hak  politik  teman-teman  selaku  warga  negara  hilang  begitu  saja ”.
(Wawancara melalui telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).
Sikap politik yang pasif dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong bukan tanpa alasan,  mengingat  selama  6  (enam)  hari  mereka  bekerja  secara  penuh  didalam  rumah, maka 1 (satu) hari yaitu pada hari minggu mereka gunakan untuk melepas lelah. Berbeda- beda  cara  mereka  dalam  mengekpresikan  dihari  libur,  sekedar  kumpul  dengan  teman- teman  di  taman,  mengikuti  acara  pengajian  yang  diadakan  oleh  sekelompok  pekerja migran  maupun  ikut  dalam  arisan.  Tentunya  tahapan  sebelum  pemilihan  Presiden  dan saat  pemilihan  Presiden  disikapi  secara  berbeda  oleh  pekerja  migran  Indonesia  yang berada di Hong Kong.
Ini seperti yang diutarakan oleh pegiat aktivis buruh migran di Hong Kong dan sekaligus  ketua  Jaringan  Buruh  Migran  Indonesia  (JBMI)  Sringatin.  Sringatin mengatakan  bahwa  saat  pencoblosan  cukup  ramai  bahkan  ada  beberapa  orang  pekerja migran  Indonesia  yang  gagal  menyalurkan  hak  politiknya  di  Wanchai,  Hong  Kong. Sringatin,  yang  terdaftar  namun  tidak  mendapatkan  undangan  untuk  memilih.  Pada akirnya  ia  berhasil  memberikan  hak  suaranya,  karena  ia  datang  dipagi  hari  untuk mengantri.  Ia  menceritakan  bahwa  kacaunya  suasana  pemilihan  memang  sejak  awal sudah terlihat yaitu dengan adanya kekacauan sistem pengaturan barisan. Dari awal yang dapat undangan dan yang tidak dapat undangan akan tetapi terdaftar, dicampur menjadi satu. Pencampuran ini menjadikan barisan semakin panjang, memperlama pencoblosan, serta menguras energi, itu yang menjadi sebabnya.
Sringatin lanjut mempertanyakan data pemilih yang digunakan penyelenggara. Ia mengatakan selain tidak mendapatkan undangan, banyak juga pekerja migran yang tidak bisa  memilih  lewat  metode  pos  karena  tidak  mendapatkan  kertas  suara.  Pihaknya juga mempertanyakan kalau konsulat jendral Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong tidak mempunyai data baru? padahal setiap dua tahun sekali ada yang namanya perbaharuan data (renew contract).
Setiap renew contact selalu ada perubahan data (Wijaya Callistasia, 2019). Selain masalah tahapan sebelum pemilihan dan saat pemilihan, ada masalah-masalah yang lain muncul, yang harus menjadi perhatian serius dari panitia pemilihan luar negeri. Supaya kedepan  tidak  merugikan  lagi  hak  politik  warga  negara  untuk  memilih  Presiden  dan Wakil Presidennya. Disamping itu pihak panitia pemilihan dan juga pengawas pemilihan harus mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sekelompok  orang  diduga  warga  negara  Indonesia  yang  berdomisili  di  Hong Kong  merangsek  ke  lokasi  tempat  pemungutan  suara  pemilihan  presiden.  Mereka menerobos area pemilihan presiden setelah kecewa lantaran tak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara Queen Elizbeth Stadium, Wan Chai, Hong Kong. Ketua panitia pengawas pemilu Hong Kong, Fajar Kurniawan dan ketua pemilihan luar negeri  Suganda  Supranto,  dalam  surat  resmi,  membenarkan  ada  20  orang  masuk  ke tempat pemungutan suara setelah proses pemilihan telah selesai.
Sebagian  orang  dari  sekelompok  massa  tersebut  telah  terlihat  disekitar  gedung sejak pagi, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh pantia pemilihan luar negeri dan
panitia pengawas pemilu Hong Kong. Sekelompok orang itu masuk pukul 20.30 waktu setempat, setelah proses pemilihan ditutup pada pukul 19.40. Dalam keterangan tersebut, sebelum  insiden  terjadi,  panitia  telah  memastikan  bahwa  seluruh  pemegang  hak  pilih sudah mencoblos sebelum waktu pemilihan berakhir.
Pemilik hak suara juga dipastikan telah berada diluar gedung pukul 19.15. Adapun sebelum  menutup  pintu  masuk  gedung  tempat  pencoblosan,  tim  pengaman  dari  polisi Republik Indonesia (Polri) dan polisi Hong Kong serta tim monitoring komisi pemilihan umum telah melakukan penyisiran. Penyisiran dilaksanakan untuk memastikan tidak ada lagi calon pemilih yang tertinggal. Masalah insiden tersebut panitia pemilihan luar negeri juga sudah memberikan pernyataan secara resminya.
Terkait  tragedi  setelah  pemilihan  ditutup,  panitia  pengawas  pemilu  Hong  Kong dan panitia pemilihan luar negeri menyepakati tak mengizinkan 20 orang tersebut masuk. Sikap  itu  merujuk  pada  peraturan  komisi  pemilihan  umum  nomor  3  tahun  2019  yang menyatakan  bahwa  proses  pemilihan  berlangsung  hanya  direntang  pukul  09.00-19.00. Berdasarkan  aturan  itu,  panitia  pengawas  pemilu  dan  panitia  pemilihan  luar  negeri menjelaskan bahwa sikap mereka dalam insiden tersebut bukan melarang calon pemilih masuk  untuk  mencoblos.  Namun,  melaksanakan  aturan  sesuai  regulasi  yang  telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (Sulandari et al., 2021). Masalah lainnya yang muncul adalah terkait antrian saat pencoblosan dan juga kegagalan dalam menyalurkan hak politiknya.
Dinamika  yang  sudah  dijelaskan  diatas  menunjukkan  bahwa  kesadaran  politik pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  sudah  terbangun  akan  tetapi  ini  masih  butuh sosialisasi  dan  dukungan  dari  pemerintah.  Dukungan,  sebagai  warga  negara  untuk menggunakan  hak  politiknya  secara  benar.  Sosialisasi,  bagaimana  menggunakan  hak politik akan tetapi tidak merugikan hak politik orang lain.

## Faktor Utama Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong
Partisipasi politik warga negara dalam hal ini adalah pekerja migran Indonesia di Hong Kong sangat berperan penting untuk membangun sebuah negara. Memilih Presiden dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  tahun  2019  adalah  satu  satu  wujud  partisipasi politik.  Akan  tetapi  partisipasi  politik  pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  pada pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2019  banyak  dipengaruhi  oleh  banyak faktor. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mullaeli selaku tim sukses calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019, dalam hal ini menyatakan bahwa:
“ Kebanyakan pekerja migran Indonesia di Hong Kong khususnya saya sendiri, memiliki pertimbangan dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Presiden dan  Wakil  Presiden  pada  tahun  2019  yang  lalu.  Dimana  saya  memilih  calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik, bagi pekerja migran dan juga memiliki konsen terkait status kami sebagai pekerja migran  Indonesia.  Contohnya  para  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden yang berjanji akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kami
yang  statusnya  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  di  Luar  negeri (Wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022)”.
Berikut  peneliti  tampilkan  grafik  mengenai  beberapa  faktor  yang  turut mempengaruhi bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong berkaitan dengan kesadaran politik atau partisipasi politik mereka pada Pilpres 2019.
Grafik 3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di
Hongkong
Sumber: Diolah dari hasil survei
Grafik diatas memperlihatkan beberapa faktor yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh terkait partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pertama, diatas telah menunjukkan bahwa responden tidak terlalu melihat soal maju dan tidaknya jaman terkait penggunaan hak politik mereka untuk memilih seorang presiden pada tahun 2019.
Terlihat jika ada 75 responden akan tetap YA tetap memilih meski jaman telah maju,  sedangkan  ada  25  responden  lainnya  menyatakan  TIDAK  akan  memilih  ketika jaman telah maju. Kedua, terkait masalah status sebagai seorang pekerja migran Indonesia. Dalam survey terdapat 68 responden menyatakan TIDAK terpengaruh atas status tersebut, sementara itu ada 32 responden yang menyatakan YA terpengaruh dengan status sebagai pekerja migran Indonesia dalam berpartisipasi politik.
Ketiga, menunjukan jarak antara antara Hong Kong dengan Indonesia yang jauh, apakah  ini  mempengaruhi  partisipasi  politik  pekerja  migran  Indonesia.  Terdapat  83 responden  menyatakan  TIDAK  terpengaruh,  sementara  itu  ada  17  responden  yang menyatakan  YA  terpengaruh  dalam  partisipasi  politik.  Keempat,  pertanyaan  yang menunjukan  bahwa  kerja-kerja  relawan  atau  tim  sukses  tidak  semasif  atau  sesering
75 32 17 21 58 55 82 25 68 83 79 42 45 18 0 20 40 60 80 100
Kemajuan Jaman dan Gunakan Hak Pilih Status PMI di Hongkong Jarak yang Jauh Kerja Tim Relawan/ Tim Sukses Konflik Kepentingan Pejabat Publik Kebijakan yang Orientasi PMI Gunakan Hak Pilih di Pilpres 2019 TIDAK YA
mungkin  seperti  yang  dilakukan  di  Indonesia,  apakah  ini  mempengaruhi  partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong.
Terdapat  79  responden  menyatakan  TIDAK  terpengaruh,  sementara  itu  ada  21 responden  yang  menyatakan  YA  terpengaruh  dalam  berpartisipasi  politik.  Kelima, menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan dari pejabat publik apakah ini berpengaruh dalam  partisipasi  politik  bagi  pekerja  migran  Indonesia.  Dalam  grafik  terdapat  42 responden menyatakan TIDAK terpengaruh, sementara itu ada 58 responden menyatakan YA terpengaruh dalam berpartisipasi politik.
Keenam,  terkait  masalah  keterlibatan  pekerja  migran  Indonesia  pada  proses penyusunan kebijakan politik. Terdapat 45 responden menyatakan TIDAK terpengaruh akan  hal  tersebut,  sedangkan  ada  55  responden  yang  menyatakan  YA  mempengaruhi untuk  ikut  dalam  berpartisipasi  politik.  Ketujuh,  dalam  penggunaan  hak  pilih  pada pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  tahun  2019  ada  sebanyak  82  responden menyatakan bahwa mereka menggunakan hak pilihnya, sementara itu ada 18 responden yang tidak menggunakan hak pilih.
Data diatas menunjukan bahwa ada salah satu faktor dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang menyatakan YA terpengaruh terkait masalah partisipasi politik adalah aspek keterlibatan dalam penyusunan kebijakan politik. Mengacu pada fakta dan temuan diatas,  peneliti  turut  menggali  pendapat  beberapa  responden.  Berikut  pendapat  Nani Wijayanti selaku pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang  berorientasi  pada  pekerja migran Indonesia, ia menyatakan bahwa:
“ Sejauh  ini  sudah  banyak  mengalami  perbaikan  dari  pemerintah  dari  segi kebijakannya terhadap pekerja migran Indonesia, akan tetapi lebih baik lagi jika pemerintah memberikan peraturan yang meringankan pekerja migran Indonesia. Contohnya kami masih keberatan dengan adanya sistem potongan gaji yang lebih dari 6 bulan dan proses penapungan yang begitu panjang sehingga kita tidak tahu kapan akan berangkatnya, itu akan berdampak uang saku yang kita punya selama hidup  dipenapungan ”.  (Wawancara  lewat  telepon  dengan  pekerja  migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).
Penjelasan  Nani  Wijayanti  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  calon  presiden  dan calon wakil presiden yang memiliki konsen pada perumusan kebijakan yang berorientasi pada  pekerja  migran  Indonesia.  Tentunya  ini  memiliki  pengaruh  pada  pekerja  migran Indonesia dalam berpartisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.  Sementara  itu  juga  ada  pendapat  lain  yang  membicarakan  soal  kebijakan  yang berorientasi pada pekerja migran Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nunuk Margiati pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang berprofesi sebagai asisten pengasuh orang tua, begini menurutnya:
“ Memberikan  layanan  terbaik  untuk  pekerja  migran  tanpa  membuat  peraturan yang bertele-tele. Terapkan zero cost bagi pekerja migran Indonesia. Tempatkan orang  yang  benar-benar  tahu  kondisi  lapangan  untuk  mengetahui  apa, bagaimana serta cara menangani ketika ada sebuah permasalahan yang dialami
oleh pekerja migran Indonesia ”. (Hasil wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).
Sementara  itu,  berkaitan  dengan  konflik  kepentingan  pejabat  publik  beberapa respoden juga menyatakan jika hal ini cukup mempengaruhi. Namun salah satu responden berpandangan agar pejabat terpilih untuk konsisten pada visi dan misi serta program kerja yang  sudah mereka  buat.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Siti  Nur  Asiyah  selaku pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  yang  berprofesi  sebagai  perawat  orang  tua. Begini pernyataannya saat peneliti wawancarai:
“ Konsisten  dengan  visi  dan  misi  serta  program  kerja.  Selain  itu  juga  yang pertama,  perlu  perbaikan  dari  segi  moral  dengan  meningkatkan  edukasi  dan agama sebagai fundamental masyarakat yang berwawasan dan beretika. Kedua adalah  ekonomi  sebagai  tiang  negara  dengan  mempermudah  masyarakat berkreasi  tentunya  dengan  batasan  dan  aturan  yang  jelas.  Indonesia  banyak dengan  orang-orang  yang  kreatif  harusnya  didukung  dan  difasilitasi  bukannya dimatikan.  Ketiga  adalah  mempertahankan,  menghargai  dengan  menanamkan rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, termasuk adat istiadat kita yang unik dan  menarik.  Terakhir  segi  pariwisata,  tingkatkan  dengan  menjaga,  merawat, kebersihan, serta meningkatkan bahasa internasional untuk memikat wisatawan manca negara untuk hadir. Sebenarnya pekerja migran Indonesia juga membantu mempromosikan  pariwisata  maupun  budaya  yang  ada  di  Indonesia.  Tetapi  itu belum diakui oleh pemerintah ”. (Wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).
Model pembangunan dewasa ini menekankan pada pentingnya keterlibatan atau partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  proses  pembangunan  yang  dilaksanakan. Pelaksanaan  atau  implementasi  program-program  hendaknya  dapat  mengalir  secara dinamis dari arus bawah (masyarakat), yakni bagaimana peran serta rakyat (masyarakat) dalam proses pembangunan tersebut. Masyarakat tidak hanya menjadi subjek akan tetapi juga menjadi objek dalam pembangunan.
Saat ini demokrasi di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat mempunyai hak memilih dan juga mempunyai hak untuk dipilih. Berkaitan dengan hak memilih,  pekerja  migran  Indonesia  yang  berada  di  Hong  Kong  memahami  betul.  Ini terlihat  dari  survey  dari  100  orang  yang  disurvey,  ada  82  responden  yang  menjawab bahwa mereka ikut berpartisipasi politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong. Hasil survey ini sejalan dengan pemberitaan dimedia.
Antusiasme pekerja migran Indonesia terlihat dari antrian yang mengular dilokasi pemungutan suara. Peningkatan partisipasi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh panitia pemilihan  luar  negeri  saat  data  pemuktahiran  daftar  pemilih  tetap.  Semua  itu  tidak berjalan mulus begitu saja akan tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi.
Sejumlah kendala dari faktor eksternal dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil  Presiden  di  Hong  Kong  sehingga  merugikan  pekerja  migran  Indonesia,  seperti berikut: 1) Masih adanya dokumen yang ditahan oleh majikan dan agen sehingga calon pemilih  tidak  bisa  menyalurkan  hak  pilihnya.  2)  Limitasi  durasi  waktu  libur  membuat
calon  pemilih  dalam  daftar  pemilih  khusus  terancam  gugur  hak  pilihnya  karena waktu yang terbatas. 3) Beberapa calon pemilih menyatakan tidak mendaftar melalui mekanisme online sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya ketakutan dokumen yang diunggah bakal disalahgunakan.  4)  Bagi  calon  pemilih  yang  telah  terdaftar  melalui  pos  namun  surat suaranya  kembali  (retur)  terancam  tidak  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  karena minimnya informasi terkait kasus ini.
Direktur  Eksekutif  Migran  Care  Wahyu  Susilo  yang  memantau  langsung penyelenggaraan pemilihan umum di Hong Kong mengatakan, antusiasme calon pemilih tidak diimbangi dengan respons dari penyelenggara, misal dalam mengantisipasi daftar pemilih khusus. Tidak adanya langkah dari panitia untuk memilah daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus diantrian terluar, sehingga calon pemilih dari daftar pemilih khusus yang sudah mengantri lama, harus keluar dulu dan menunggu kembali pada waktu yang  telah  ditentukan.  Migrant  Care  sebagai  pemantau  pemilihan  umum  independen mendesak adanya opsi alternatif untuk dapat mengakomodir hak memilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Disamping masalah dokumen dan juga waktu ada hal lain lagi yang terjadi saat pemilihan presiden tahun 2019 di Hong Kong.
Partisipasi  politik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dari  demokrasi.  Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik  bagi  dirinya  adalah  orang  itu  sendiri,  karena  keputusan  politik  yang  dibuat  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  menyangkut,  mempengaruhi  kehidupan  warga  negara. Warga  negara  berhak  serta  menentukan  isi  keputusan  yang  mempengaruhi  hidupnya. Dengan kata lain keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sangat diperlukan demi menciptakan keputusan yang tidak merugikan kehidupan masyarakat (Husni & Harmanto, 2021).
Partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan  ingin  melibatkan  diri  dalam  kegiatan-kegiatan  itu.  Sebaliknya,  tingkat  partisipasi yang  rendah  pada  umumnya  dianggap  sebagai  tanda  yang  kurang  baik,  karena  dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah bangsa.
Bentuk-bentuk  partisipasi  politik  tersebut  bisa  berupa  pemberian  suara  dalam pemilihan  umum.  Disini  masyarakat  turut  serta  memberikan  atau  ikut  serta  dalam memberi dukungan suara kepada calon pemimpin atau partai politik. Partisipasi lainya adalah  dalam  bentuk  kontak  atau  hubungan  langsung  dengan  pejabat  pemerintah. Partisipasi  dengan  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  jabatan  publik  dan  partisipasi dengan  memberikan  saran  dan  kritik  terhadap  lembaga  masyarakat  atau  pemerintahan yang berada di Republik Indonesia.
Dalam  survey  ditunjukan  bahwa  antusiasme  pekerja  migran  Indonesia  dalam berpartisipasi politik tidak terlepas dari figur calon presiden dan wakil presiden Indonesia serta kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pekerja migran Indonesia tidak memperhatikann  jarak  maupun  status  mereka  sendiri  dalam  partisipasi  politik,  yang mereka fikirkan itu untuk kemajuan bangsa dan negara kedepannya.

## Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal terkait partisipasi politik  pekerja  migran  Indonesia  di  Hong  Kong  pada  pemilihan  umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  Indonesia  tahun  2019.  Pertama,  sebagai  negara  demokrasi,  pekerja migran  Indonesia  di  Hong  Kong  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan tersebut, dan 82% dari mereka menggunakan hak pilihnya. Kedua, sebagian besar tahapan pemilihan  yang  diikuti  oleh  pekerja  migran  adalah  sosialisasi,  yang  mencapai  85%, sementara kampanye hanya mencapai 6%.
Faktor  utama  yang  mendorong  partisipasi  mereka  adalah  kebijakan  pemerintah Indonesia  yang  mendukung  pekerja  migran.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memberikan beberapa  saran,  termasuk  perlunya  peningkatan  implementasi  Undang-Undang  Nomor 18  tahun  2017  terkait  pekerja  migran,  peningkatan  kesadaran  pekerja  migran terhadap hak konstitusional mereka, dan peningkatan sosialisasi calon presiden dan wakil presiden melalui  berbagai  cara  di  Hong  Kong  untuk  meningkatkan  partisipasi  mereka  dalam pemilihan umum mendatang.

## BIBLIOGRAFI
Adrian,  D.  M.,  Wantu,  F.  M.,  &  Tome,  A.  H.  (2021).  Diskriminasi  Rasial  Dan  Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Legalitas , 14 (01), 1–17.
Ervina,  E.  (2020). Analisis  Yuridis  terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Wanita Indonesia  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . Prodi Ilmu Hukum.
Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia . Kencana.
Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN  TUBAN  DALAM  PENINGKATAN  PARTISIPASI  POLITIK MASYARAKAT. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 9 (2), 374–388.
Lutfiana, W. R. N. (2017). Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955. Avatara , 5 (1), 67–80.
Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional  Pemerintahan  Jokowi  Jilid  I  Dalam  Penanganan  Human  Trafficking. Global Political Studies Journal , 6 (2), 107–122.
Nansi, W. S. (2022). Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di  Indonesia  Dalam  Upaya  Mencegah  Kekerasan  dan  Diskriminasi. Jurnal  Bedah Hukum , 6 (2), 152–181.
Pamungkas,  C.  (2017).  Global  village  dan  Globalisasi  dalam  Konteks  ke-Indonesiaan. Jurnal Global & Strategis , 9 (2), 245.
Pelindungan,  P.  M.  I.  P.  M.  I.  (2022).  Model  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI)  di  Arab  Saudi  dan  Implikasinya  pada  Hubungan  Bilateral  Indonesia-Arab
Saudi (2015-2019). JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI , 7 (2), 47.
Pratiwi,  D.  A.  (2018).  Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar  Terbuka  di  Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? Jurnal Trias Politika , 2 (1), 13–28.
Rahmi,  A.,  &  Rudiarto,  I.  (2013).  Karakteristik  migrasi  dan  dampaknya  terhadap pengembangan  pedesaan  kecamatan  kedungjati,  kabupaten  grobogan. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 9 (4), 331–342.
Sihaloho,  M.,  Wahyuni,  E.  S.,  Kinseng,  R.  A.,  &  Tjondronegoro,  S.  M.  P.  (2016). Perubahan  struktur  agraria,  kemiskinan,  dan  gerak  penduduk:  Sebuah  tinjauan historis. Sodality J. Sosiol. Pedesaan , 4 (1).
Sugandi,  Y.  S.,  &  Heryadi,  D.  (2018).  Kebijakan  Migrasi  Lintas  Negara  Pemerintah Indonesia  (Studi  Kasus  Pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  Malaysia. Jurnal Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  Dan  Administrasi  Pelayanan Publik , 20 (2), 41–52.
Sulandari, S., Astawa, I. W., Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2021). Implementasi Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Tentang  Kampanye  Pemilihan  Umum  Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA) , 1 (1), 20–26.
Widnyani, I. A. P. S. (2020). Perilaku Dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif . Zifatama Jawara.
Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). Darurat Kejahatan Seksual . Sinar Grafika.
Copyright holder:
Muhammad Santosa (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: