MUNCULNYA RESOLUSI WHA ( World Health Assembly ) No.64/56 DALAM KERJASAMA PENANGANAN PANDEMI INFLUENZA DENGAN KERANGKA GISRS ( Global Influenza Surveillance and Respon System ) WHO
Dony de Rosari donyderosari@gmail.com
Asep Saepudin saepudin_asep@yahoo.com
Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

## Abstract
Resolution WHA ( World Health Assembly ) No 64/56 Mei 2011, was an International Health Policy which change international mechanism on pandemic influenza global countermeasures. Before this Resolutian has ratification as official rules for pandemic influenza countermeasures there was set old mechanism called Global Influenza Surveillance Network ( GISN ). GISN was built in 1952, and had been working  more than 60 th, to help people for being handle the humman global disaster cause  by  influenza  virus.  GISN  was  effectived  and  efficiented  mechanism  to  figure  out  pandemic influenza case in world. That was be done on coordination, dedication and expertise laboratoris in entire world. This network has be able to continue supervision evolution deployment and influenza virus distribution. Therefore, GISN cuold be provided timely data and other information, a lot of comperhensive precept, recommendation, and health produce so it is could be fondation for pandemic influenza preparedeness.
Although was a international establishment mechanism , GISN have some weakness that is asked for reformation. GISN didn’t have official rules to guard all process of pandemic influenza countermeasures. This  weakness  cause  many  problem  where  is  incur  losses  devlopment  countrys  which  is  near  to pandemic influenza case. Based on that problem Indonesia and other development countrys demand WHO  (  World  Health  Organization  )  to  change  internasional  mechanism on  pandemic  influenza (GISN ) so be compitable and will be done on three principles ; equity, equality and transparent

## Key  words  ;  pandemic  influenza,  WHO,
Resolution, World Health Assembly, international mechanism.

## PENDAHULUAN
Pada  saaat  masyarakat  internasional mencurahkan  perhatian  pada  kasus  Flu  burung, muncul influenza jenis lainnya yaitu Influenza A baru  H1N1  yang  menyebar  dengan  cepat  yang muncul  pertama  kali  di  Amerika  dan  Meksiko sejak  awal  2009.  Meskipun  penyakit  influenza yang  ditimbulkan  termasuk  ringan  dan  sedang, intensitas  rendah,  serta  dampaknya  kecil  tetapi penularannya meluas ke seluruh dunia, sehingga WHO  menyatakan  sebagai  pandemi  influenza. Persoalan  ini  tidak  dapat  dipandang  sebelah mata  mengingat  virus  influenza  (Tamher  dan Noorkasiani,  2008  :  24)  merupakan  virus yang  mudah  bermutasi,  mengalami  perubahan pembawa  sifat  genetik.  Kehawatirannya  ialah
terjadi  suatu  mutasi  atau  pertukaran  materi genetik virus influenza pandemi ( reassortment ) yang  akan  memudahkan  terjadinya  penularan antar manusia ( humman to humman ). Persoalan ini juga harus dianggap serius karena pandemik influenza menyebabkan kematian dengan tingkat populasi tinggi.
Sejarah  mencatat  pada  awal  abad  20 adalah  pertama  kali  terjadi  pandemik  influenza, tahun 1918 pandemik pertama yang diakibatkan oleh  virus  influenza  H1N1  atau  lebih  dikenal flu  Spanyol  yang  terjadi  di  tiga  lokasi  berbeda yang berjauhan yaitu Brest di Prancis, Boston di Amerika  Serikat  dan  Freetown  di  Sierra  Lione. Flu  Spanyol  memiliki  tingkat  keganasan  yang sangat  tinggi  ,menyerang  manusia  dengan  usia 20  –  40  tahun,  dan  menyebabkan  180-360  juta jiwa meninggal. Akibat flu  Spanyol tahun 1957 –  1958  terjadi  flu  Asia  subtipe  H2N2  pertama
kali  ditemukan  di  China  dan  selama  dua  tahun penyebarannya telah menewaskan 70.000 warga Amerika Serikat. Pada tahun 1968 – 1969 terjadi flu  Hongkong  H3N2  yang  menyebabkan  2  – 7,5  juta  jiwa  meninggal,  dan  pada  tahun  1977 terjadinya  flu  Rusia  (  Panton. A,A,  2006  :  3  ). Untuk wabah tahun 2003 – 2006 pola penyebaran virus  jauh  lebih  cepat  dari  pandemi  –  pandemi sebelumnya,  dikarenakan  oleh  arus  globalisasi yang  menyebabkan  meningkatnya  migrasi internasional  dan  sampai  saat  ini  tercatat  155 orang meninggal              (http://www.who.int ). Menyadari  bahaya  pandemik  virus influenza  WHO  sebagai  Organisasi  kesehatan tunggal  membentuk  jaringan  kerjasama  global dalam  bidang  kesehatan  yang  secara  khusus berperan  menangani  persoalan  pandemi  virus. Dalam  menjalankan  program  penanganan pandemi  influenza,  WHO  memiliki  pusat riset  sendiri  yaitu  WHO-CCs  ( World  Health Organization  Collaboration  Centres ).  WHO- CCs  didirikan  pada  tahun  1947  di  London dengan nama World Influenza Centre , kemudian pada World  Health  Assembly kedua  pada  tahun 1949 diresmikan menjadi Collaboration Centres (http://www.who.int).  WHO-CCs dijadikan sebagai  sumber  informasi,  pelayanan,  pelatihan keahlian,  sarana  untuk  memperkuat  institusi kesehatan,  penelitian,  dan  pusat  kerjasama pengembangan  kesehatan  antar  negara  anggota. Saat  ini  WHO  memiliki  831 Collaboration Centres, delapan  puluh  lima  diantaranya  ada  di region Asia  Selatan  dan Asia  tenggara  SEARO ( South-East  Asia  Region )  dan  empat  ada  di Indonesia.  Untuk  region  SEARO  dan  WPRO ( Westeren  Pacific  Region )  induk Collaboration Centres ada di tiga negara yaitu Jepang, RRC dan Australia (http://www.who.int ).
Setiap  negara  yang  terjangkit  virus apapun  jenisnya  diwajibkan  untuk  melakukan pengambilan  sampel  virus  dan  pengiriman  ke WHO-CCs  secara  sukarela  untuk  kepentingan riset.  Dari  sampel  virus  tersebut  dilakukan uji risk assessment, diagnosis dan dibuat bibit virus. Bibit  virus  inilah  yang  akan  dikembangkan menjadi  vaksin  anti  virus  oleh  WHO.  Aturan atau  sistem  yang  mengatur  pengambilan  serta pengiriman virus ini adalah GISN          ( Global Influenza  Surveillance  Network ).  GISN  adalah mekanisme  sistem  peringatan  bahaya  pandemik
influenza ( influenza musiman maupun pandemi ) dengan segala potensinya. Tidak hanya itu GISN juga mengatur regulasi perdagangan vaksin virus influenza,  pengaturan  regulasi  perdagangan vaksin ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan di  dunia.  GISN  ini  telah  ada  sejak  tahun  1952, setelah para ahli kesehatan membuat rekomendasi untuk mendirikan jaringan laboratorium internasional.
Perpanjangan  tangan  dari  GISN  adalah NICs ( National Influenza Centres ) yang telah ada sejak  tahun  1952  bersama  dengan  disahkannya GISN.  Tugas  utama  NICs  adalah  sebagai penerima  sampel  dan  mengumpulkan  sampel virus  influenza  dari  negara  –  negara  anggota selanjutnya  diserahkan  pada  WHO-CCs  untuk dijadikan refrensi dan penelitian lanjutan, fungsi lain  NICs  yaitu  memberikan  bantuan  teknis, pelatihan  serta  koordinasi  dalam  menghadapi pandemi  influenza  di  masing  –  masing  region. WHO  memiliki  110  NICs  yang  tersebar  di  87 negara.  Menurut  data  yang  dikeluarkan  WHO, dari  tahun  2003  s/d  2007  WHO-CCs  telah menerima  ±  8.885.788  virus  diisolasi  dan  14 virus H5N1 dikembangkan menjadi vaksin oleh 47 institusi yang dipilih WHO (http:/www.who. int ).
Peran GISN dalam pencapaian keamanan kesehatan  global  tentu  sangat  mengembirakan masyarakat  dunia.  Pandemik  influenza  yang pernah  terjadi  sejak  tahun  1918,  1957,1968, 1977,  2003  sampai  pandemi  yang  terjadi  pada awal  tahun  2009  yang  berpotensi  menyebabkan tingkat  kematian  dengan  populasi  tinggi,  GISN terbukti  mampu  menyelesaikan  persoalan  – persoalan  itu  dengan  kecepatan  dan  ketepatan penyediaan  vaksin.  Hal  itu  dilaksanakan  dalam bentuk  koordinasi,  dedikasi  dan  keahlian laboratorium  di  seluruh  dunia.  Jaringan  ini mampu  terus  memantau  penyebaran  evolusi dan  distribusi  virus  influenza  sehingga  GISN mampu  menyediakan  data  yang  tepat  waktu dan  informasi  lainnya,  serta  berbagai  pedoman yang  komperhensif,  rekomendasi,  dan  produk kesehatan  masyarakat  yang  merupakan  dasar kesiapan influenza global dan kegiatan respon.
Disamping  keberhasilan  GISN  dalam menangani  persoalan  yang  disebabkan  virus, ternyata  ada  persoalan  lain  dalam  tubuh  GISN itu  sendiri  yang  menuntut  adanya  reformasi
mekanisme  yang  telah  berjalan  lebih  dari stengah  abad  tersebut.  Persoalan  dalam  tubuh GISN  itu  menimbulkan  ketidakpuasan  negara –  negara  berkembang  terhadap  mekanisme  itu. Ketidakpuasan  negara  –  negara  berkembang kemudian  berlanjut  dengan  dukungan  terhadap usulan  Indonesia  mengenai  perlu  adanya  aturan resmi baru yang mengawal kerjasama penanganan pandemi  virus  dengan  kerangka  GISN.  Usulan itu  berupa  ,  mekanisme virus  sharing,  Material Transfer Agreement ( MTA ), akses pada vaksin dan  manfaat  lainnya .  Usulan  Indonesia  ini kemudian  diterima  secara  aklamasi  oleh  WHO pada World  Health  Assembly (WHA) ke  60  di Jenewa  Swiss  pada  Mei  2007  (http:/www.pppl. depkes.go.id ).
Usulan  yang  diterima  itu  kemudian dituangkan  dalam  Resolusi  WHA  No  60/28 Mei  2007  mengenai  “ Pandemik  Influenza Preparedeness ( PIP ), akses pada vaksin, virus sharing dan manfaat lainnya. Meskipun demikian praktek  –  praktek  penanganan  pandemi  virus influenza global dengan cara – cara lama ( GISN ) masih terus berjalan, sehingga Indonesia bersama negara  –  negara  sehalun  terus  memperjuangkan penetapan  aturan  resmi  baru  dalam  penanganan pandemi  virus  influenza  global  sampai ditetapkannya Resolusi WHA No 64/56 pada 16 Mei 2011 ( http:/www.depkes.go.id ).
Sejumlah  aturan  yang  disahkan  dalam resolusi  itu  antara  lain  :  Devinisi  material biologis, kontribusi dana kemitraan oleh industri farmasi, Standart Material Transfer Agreement , mekanisme  pelacakan  dan  pelaporan  sistem elektronik, HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual )  –  dimana  dalam  aturan  ini  semua  pihak  tidak diperbolehkan  melakukan  pengkelaiman  hak milik  dari  materi  biologi  yang  di  kirim  ke WHOCCs ( sampel virus ) yang dikembangkan menjadi vaksin, pembagian manfaat yang timbul dari virus  sharing ,  dibentuknya  WHO Global Influenza  Surveillance  and  Respons  System (GISRS)  menggantikan  GISN.  Disahkannya sejumlah  aturan  yang  termaktub  dalam  isi resolusi WHA no 64/56 akan menjadi kebijakan yang secara fundamental mengubah mekanisme kerjasama  internasional  dalam  penanganan pandemik virus influenza global.

## TINJAUAN PUSTAKA
Rezim  digambarkan  sebagai  institusi yang menguasai prinsip – prinsip, norma – norma, aturan dan kaidah pengambilan keputusan untuk memenuhi keinginan para pemangku kepentingan dalam lingkup hubungan internasional (Kresner, 1982:  12).  Rezim  Internasional  didefinisikan sebagai  seperangkat  norma  –  norma,  peraturan – peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun yang implisit dimana semua  harapan  para  aktor  berkumpul  dalam hubungan  internasional  (Kresner  dalam Yanuar, 2007 : 21-23).
Ada  empat  ciri  dalam  sebuah  Rezim Internasional  antara  lain  ; Principles yaitu kepercayaan atas Fact, Causation dan Rectitude sehingga rezim ada terutama sebagai participant understanding, sebagai  harapan  dan  keyakinan yang sah, serta moral prilaku yang tepat. Norms yaitu  standar  prilaku  yang  dituangkan  dalam hak  dan  kewajiban.  Rezim  mengatur  golongan atas  (  elit  )  yang  menjadi  aktor  praktis  dalam sebuah  sistem. Rules yaitu  bentuk  ketentuan dan  larangan  yang  spesifik  berkenaan  dengan prilaku tadi. Decesion Making Procedures yaitu praktek umum tentang prosedur yang tepat dalam membuat sebuah keputusan untuk mencocokkan nilai – nilai, tujuan dan pengambilan keputusan yang  dilakukan  oleh  para  aktor  –  aktor  untuk membahas  sebuang single-issu (Kresner  dalam Yanuar, 2007 : 21-23).
Adupun beberapa faktor yang mempengaruhi  berkembangnya  sebuah  rezim menurut Stephen D. Kresner yakni ; Egositic Self Interest yaitu  keinginan  untuk  memaksimalkan suatu  fungsi  yang  telah  dimiliki  dimana  fungsi tersebut tidak terdapat pada fungsi – fungsi yang lain. Political  Power, ada  dua  pendekatan  yaitu pertama power yang digunakan untuk menjamin hasil  yang  optimal  dari  sebuh  sistem  secara keseluruhan  (pendekatan cosmopolitan dan instrumental ) dan kedua power yang difungsikan untuk  meningkatkan  nilai  secara  spesifik  antara aktor  –  aktor  dalam  sebuah  sistem  (pendekatan particularistic dan potentially  consummatory ). Norms dan Principles mempengaruhi  sebuah rezim  dalam  beberapa  isu  tertentu. Usge dan Custom , usge adalah  pola  –  pola  reguler  yang didasarkan  pada  prilaku  kerja  secara  nyata. Sedangkan custom adalah  prilaku  kerja  yang
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
sudah  berjalan  lama. Knowledge didefinisikan sebagai  rangkuman  informasi  teknis  dan  teori tentang  informasi  (Kresner  dalam Yanuar,  2007 : 21-23).
World  Health  Organization (WHO) dikategorikan  sebagai  rezim  internasional. WHO  merupakan  organisasi  kesehatan  dunia tertinggi  dengan  jumlah  anggota  paling  banyak di dunia. WHO adalah institusi yang menguasai prinsip  –  prinsip  tertentu,  norma  –  norma  dan kaidah  pembuatan  keputusan  yakni  Sidang Majelis Dewan Kesehatan Dunia ( World Health Assembly ) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi  dalam  WHO.    Dalam  penanganan pandemi  influenza  global,  WHO  dilengkapi dengan  WHO-CC  sebagai  laboratorium  global untuk  penelitian  dan  institusi  yang  menguasai knowledge dari virus berupa squencing data yang diambil dari negara – negara yang terinfeksi virus. GISN  ( Global  Influenza  Surveillance  Network ) merupakan  kelengkapan  dari  WHO/WHO-CC berupa  mekanisme  atau  aturan  pengambilan dan pengiriman virus ke WHO serta pengaturan regulasi perdagangan vaksin. GISN telah menjadi usge dan custom yang  mapan  selama  64  tahun, serta  menguasai norms dan priciples terutama dalam masalah kesehatan.
Munculnya resolusi baru yang membawa perubahan  dalam  mekanisme  penanganan pandemik  virus  influenza  mengidikasikan terjadinya perkembangan rezim sebagai perwujudan  dari egositic  self  interest,  political power, tuntutan norms dan principles , perubahan usge dan custom dan  rangkaian  pengetahuan tentang  informasi  dan  teori  tentang  informasi berupa squencing data  sampel  virus,  penelitian, dan rekomendasi vaksin virus bagi ketersediaan saat menghadapi pandemi. Aturan – aturan resmi baru yang menjadi isi resolusi merupakan aturan yang  disepakati  untuk  mengawal  mekanisme penanganan  pandemi  virus  influenza  global dimana  aturan  –  aturan  tersebut  sebelumnya tidak ada dalam mekanisme GISN ( egositic self interest ). Aturan – aturan resmi baru tersebut juga digunakan sebagai power untuk memaksimalkan hasil yang optimal dari keseluruhan penanganan mekanisme penanganan pandemi virus influenza global  ( cosmopolitan  instrumental )  dan power yang  difungsikan  untuk  meningkatkan  nilai secara spesifik antara aktor – aktor dalam sebuah
sistem  yakni  WHO,  negara  pngirim  sampel virus  ( affected  countrys ),  negara  anggota WHO lain,  dan  industri  farmasi  ( particularistic  dan potentially consummatory ).
Selain  itu  pula  resolusi  ini  disahkan sebagai  aturan  resmi  baru  dalam  mekanisme penanganan pandemik influenza agar kerjasama internasional dijalankan dengan prinsip keadilan, kesetaraan  dan  transparansi  ( norms dan principles ).  Lebih  dari  pada  itu,  GISN  sebagai usge dan custom yang  telah  berjalan  selama  64 tahun dengan ketentuan kewajiban virus sharing yakni pelaksanaan ketentuan pengiriman sampel virus  ke  WHO-CCs  oleh  negara  yang  terkena pandemi virus. Ketentuan tersebut tidak disertai dengan  sejumlah  aturan  yang  mengkawal mekanisme  tersebut  yang  dimana  ketiadaan sejumlah aturan tersebut menimbulkan persoalan lain seperti, pengklaiman hak milik oleh institusi yang  ditunjuk  WHO  untuk  pembuatan  sampel virus.
Pengklaiman itu menyebabkan tingginya harga  vaksin  di  pasar  internasional  sehingga negara  –  negara  berkembang  yang  rentan terhadap  persoalan  virus  dan  negara  miskin lainnya tidak mampu membeli. Salah satu bukti nyata adanya kelemahan dalam tubuh GISN ialah pada tahun 2007 silam yaitu pengajuan aplikasi paten  internasional  terhadap  kepemilikan  gen influenza  Indonesia  oleh Centres  for  Disease Control (CDC)  AS  dan National  Institutes  of Health AS.  (Edward  Hammond,  2009)  CDC merupakan  WHO-CCs,  mendaftarkan  hak paten  tersebut  sebagai  vaksin  influenza  yang dikhususkan untuk flu burung (H5N1). Vaksin ini merupakan turunan dari virus H5N1 yang didapat dari  korban  flu  burung  di  Indonesia  pada  tahun 2005.  Pengkelaiman  itu  sekaligus  menegaskan kepemilikan  paten  di  sebagian  besar  negara  di dunia,  begitu  juga  dengan  negara  berkembang lain,  termasuk  negara  berkembang  yang  telah terinfeksi  virus  H5N1  :  Indonesia,  Vietnam, Mesir,  dan  Nigeria.  Keseluruhan  aplikasi  akan menjamah lebih dari 100 negara termasuk negara Amerika Latin, Afrika dan Asia.
Selain  itu  pila,  tidak  adanya  pembagian keuntungan dari pelaksanaan ketentuan kewajiban virus  sharing menyebabkan  negara  penderita harus  membeli  vaksin  yang  dikembangkan dari  sampel  virus  yang  dikirim  ke  WHO-
CCs,  hal  ini  menjadi  fakta  akan  ketidakadilan mekanisme internasional dan organisasi internasional  hanyalah  sebagai  perpanjangan tangan  kepentingan  negara  maju  dalam  hal  ini mengingat  industri  farmasi  yang  menguasai teknologi, sehingga mampu memproduksi vaksin ada di negara – negara maju seperti AS, Jerman, Swiss,  Prancis,  Italia,  Norwegia  dan  Australia. Tidakadanya transparansi dalam keseluruhan tata klola penanganan pandemi virus influenza global terutama  mengenai  pergerakan  material  biologi dari  dan  ke  dalam  WHO-CCs    menyebabkan negara  –  negara  berkembang  pengirim  sampel virus  ( affected  country )  tidak  mempunyai akses terhadap  sampel  virus,  hal  itu  menyebabkan negara  –  negara  berkembang  atau  negara penderita  tidak  mampu  melakukan  penelitian sendiri dan mengembangkannya menjadi vaksin virus  dan  selamanya  akan  bergantung  pada industri farmasi negara maju. Negara berkembang yang rentan terhadap persoalan virus diwajibkan melaksanakan  ketentuan  internasional  yakni pengiriman  sampel  virus  ke  WHO-CC secara  sukarela  berdasarkan  itikad  baik  demi tercapainya  keamanan  kesehatan  global.  Tetapi tidak  diberikan  kompensasi  ketika  pelaksanaan ketentuan  internasional  itu  kemudian  berbuah pada  produk  kesehatan  yang  dikomersilkan (vaksin  virus)    dan  bernilai  ekonomis  tinggi. Kondisi  demikian  adalah  bentuk  ketudakadilan mekanisme  internasional  yang  condong  pada kepentingan negara maju, tanpa memperhatikan nasib negara berkembang dan negara miskin.
Oleh  karena  itu,  kepercayaan  terhadap sistem  telah  berkurang  seiring  dengan terungkapnya  bahwa  virus  yang  diberikan melalui GISN telah dikembangkan menjadi hak kepemilikan dan produk mahal sehingga negara berkembang  dan  negara  miskin  tidak  mampu membeli.  Hal  itu  menyebabkan  negar  –  negara angota  WHO  khususnya  negara  berkembang dengan dipelopori Indonesia mengajukan tuntutan bagi  adanya  mekanisme  baru  dalam  penangana pandemi  virus  influenza  global.  Tuntutan  yang dituangkan dalam usulan Indonesia berupa, virus sharing,  akses  pada  vaksin,  Material  transfer agreement  (MTA), serta  manfaat  lainnya  dalam kerjasama  pennaganan  pandemi  virus.  Lebih dari pada itu negara – negara berkembang yang dirugikan  dengan  mekanisme  GISN  dalam
penanganan pandemi menuntut adanya sejumlah aturan  resmi  baru  yang  mengawal  keseluruhan pelaksanaan  penanganan  pandemi  virus  global. Usulan Indonesia yang mendapat dukungan dari negara  Non  Blok  dan  tujuh  negara  inisiator the Foregin Policy and Global Health (http://www. rspg-cisarua.co.id).  Kemudian  diterima  dan ditetapkan  sebagai  Resolusi  WHA  No.  60/28 mengenai Pandemic  Infuenza  Preparedeness (PIP). Selanjutnya  hal  ini  dibahas  lagi  dalam Inter  Goverenmental  Meeting  (IGM)  PIP, dan World Health Assembly tahun – tahun berikutnya sampai  Resolusi  WHA  No.64/56  dikeluarkan dan ditetapkan sebagai aturan resmi baru dalam mekanisme penanganan pandemi virus influenza global,  pada  Sidang  Majelis  Dewan  Kesehatan Dunia  (WHA)  ke  64  di  Jenewa  Swiss  pada  16 Mei 2011.
Tuntutan  negara  –  negara  berkembang yang dipelopori Indonesia, bagi adanya sejumlah aturan  baru  yang  mengawal  mekanisme penanganan  pandemi  virus  lahir  dari  keinginan untuk memaksimalkan sebuah fungsi yang telah dimiliki  dimana  fungsi  tersebut  tidak  terdapat pada  fungsi  –  fungsi  yang  lain  ( egositic  self interest ).  Indonesia  tidak  saja  menjadi  negar pelopor  atau  inisistor  menentang  mekanisme penangana  pandemi  influenza  global  yang telah  berjalan  sangat  lama  (GISN),  tetapi  juga menjadi agen yang memperjuangkan mekanisme internasional  yang  dijalankan  dengan  prinsip keadilan, kesetaraan dan transparansi ( norms and principles ). Dengan demikian Indonesia memiliki peran  penting  bagi  munculnya  resolusi  WHA no.64/56 yang adalah kebijakan yang mengubah mekanisme kerjasama penanganan Internasional yang  telah  berjalan  selama  lebih  dari  setengah abad  tersebut.  Oleh  karen  itu,  negara  –  negara berkembang  anggota  WHO,  mengapresiasi tindakan  Indonesia  sebagai  inisiator  dan  agen yang  memperjuangkan  munculnya  resolusi  ini, dan  menilai    munculnya  resolusi  ini  sebagai kesepkatan  yang  mensejarah  dalam  kerjasama internasional di bidang kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis adalah  eksploratoris,  dimana  terdapat  dua metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan  data  ( experience  surveys )  dan
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
analisis data sekunder. Dalam experience surveys penulis  melakukan  diskusi  ataupun  wawancara yang  bersifat  informal  dengan  pihak  -  pihak yang kompeten dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dengan analisis data sekunder, penulis  menggunakan  dan  mengolah  berbagai sumber  berupa  data  baik  dari  buku,  literatur, majalah,  surat  kabar,  jurnal  maupun  situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis.
Data  yang  telah  terkumpul  disusun, dijelaskan  dan  kemudian  dianalisis  dengan memusatkan pada pemecahan masalah – masalah yang  ada  pada  masa  sekarang  yang  merupakan masalah  aktual.  Masalah  yang  sedang  dihadapi harus  dicari  faktor  –  faktor  penyebabnya,  serta pemecahan  dengan  menggunakan  analisa yang  logis  dan  fakta  yang  mendukung  dalam proses  penganalisaan.  Hasil  analisa  tersebut kemudian  dijadikan  sebagai  sebuah  gambaran yang  sistematis  untuk  menghubungkan  fakta  – fakta dengan analisa tersebut, sehingga terdapat relevansi diantara keduanya.
Secara  garis  besar  penelitian  ini dikelompokan  pada  dua  pembahasan  utama, yaitu pertama kelemahan mekanisme GISN yang merugikan  negara  berkembang kedua tuntutan negara  berkembang  yang  dipelopori  Indonesia bagi  munculnya  aturan  resmi  baru  dalam penanganan  pandemi  virus  influenza  global, dimana  aturan  –  aturan  itu  menjadi  isi  resolusi WHA No.64/56.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaringan kerjasama global dalam penanganan  bahaya  pandemi  virus  influenza yang  dikenal  dengan  sebutan Global  Influenza Surveillance
Network /GISN, merupakan mekanisme  kerjasama  negara  –  negara  anggota WHO, yang berperan selama lebih dari 64 tahun dalam  mengatasi  persoalan  pandemik  virus influenza. Pada  tahun 1952, WHO membentuk GISN  ( Global  Influenza  Surveilance  Network ). Tujuan  dibentuknya  GISN  tidak  terlepas  dari pengalaman terjadinya pandemi virus flu burung H1N1 tahun 1918-1919 di spanyol (spanish flu), pandemi  flu  Asia,  Hongkong  flu  dan  pandemi flu  Rusia  .  Dengan  membentuk  GISN,  WHO berharap  agar  terjadinya  pandemi  flu  burung
dapat dicegah. Meskipun demikian, GISN sebagai sebuah bentuk kerjasama negara – negara dunia yang telah mapan dan eksis selama puluhan tahun (  1952  –  2011  ),  ternyata  memiliki  kelemahan. Kelemahan dalam tubuh GISN itu pula menjadi persoalan yang menuntut adanya reformasi dalam mekanisme tersebut. Kelemahan – kelemahan itu dapat kita tinjau dari dua sisi yakni : kelemahan internal dan kelemahan eksternal.
A. Kelemahan  Mekanisme  GISN  ( Global Influenza Surveillance Network )

## 1.  Kelemahan Internal
Kelemahan  internal  dalam  mekanisme  GISN dapat dilihat dari tidak adanya aturan resmi yang mengkawal  mekanisme  kerjasama  penanganan pandemik  tersebut  dan  ketidakadilan  kewajiban virus sharing. Kelemahan tersebut menimbulkan persoalan  lain  yang    menghambat  tercapainya tujuan utama yakni dunia yang bebas dari bencana kemanusiaan pandemik virus influenza.
Ketiadaan  sejumlah  aturan  resmi  yang mengkawal Mekanisme GISN
Mekanisme  GISN  yang  telah  berjalan selama  lebih  dari  setengah  abad  ternyata dalam  keseluruhan  kemapannanya  menyimpan sejumlah  persoalan  yang  muncul  akibat  tidak adanya  sejumlah  aturan  resmi  yang  mengkawal mekanisme  GISN  tersebut.  Satu  –  satunya ketentuan  yang  ada  dalam  mekanisme  itu adalah kewajiban virus sharing, di mana negara yang  terkena  persoalan  pandemi  virus  sesegera mungkin mengumpulkan sampel dan dikirim ke WHO Colaboration Center . Dalam GISN aturan – aturan resmi yang tidak ada tersebut antara lain:
a.  Tidak  adanya  Ketentuan  Mengenai Standart Material Transfer Agreement (SMTA) Standart Material Transfer Agreement ( SMTA ), merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak – pihak yang melakukan transfer atau pemindahan barang tertentu            (dalam hal ini material biologi / sampel virus). Kesepakatan itu meliputi, proses pemindahan material dari pihak I ke Pihak II ( negara korban ke WHO ), akses pada material dan pemanfaatannya. Dimana seharusnya dalam kesepakatan  tersebut  transfer  material  hanya dapat  dilakukan  antara  para  pihak  yang  telah menandatangani SMTA tersebut. Sementara yang terjadi  negara  korban  tidak  mempunyai  akses penuh  terhadap  material  biologis  yang  di  kirim
ke  WHO  akibat  tidakadanya  ketentuan  yang mengatur mengenai hal tersebut.
b. Tidak adanya ketentuan yang mengatur HAKI dalam penanganan pandemik virus Influenza.
Ketentuan  mengenai  HAKI  ini  ditujukan  agar tidak  ada  pihak  yang  diperbolehkan mengklaim Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  dari  materi biologis  (  sampel  virus  )  yang  ditransfer  oleh negara  korban  ke  WHO  CC.  Ketentuan  ini sekaligus  menjadi  aturan  dan  larangan  bagi lembaga  yang  ditunjuk  WHO  dalam  proses analisi  resiko,  untuk  tidak  mematenkan  produk kesehatan  (  Vaksin  )  yang  dikembangkan  dari materi  biologis  tersebut.  Salah  satu  persoalan yang muncul karena tidak adanya aturan ini ialah terjadinya  pengkelaiman  hak  milik  oleh  CDC ( Center  For  Disease  Control )  AS  terhadap strain  virus  H5N1  yang  dikirim  Indonesia. (Edward Hammond, 2009)  Hal itu menyebabkan Indonesia  dan  negara  –  negara  berkembang lain  yang  rentan  terhadap  persoalan  virus  harus membeli vaksin yang dikembangkan dari sampel yang  dikirim  ke  WHO  CC  sesuai  ketentuan GISN  tanpa  ada  kompensasi  dari  pelaksanaan ketentuan terebut, contoh kasus tersebut menjadi bukti ketidakadilan dalam mekanisme GISN.
c.  Tidak  adanya  ketentuan  yang  mengatur mengenai pembagian manfaat ( benefit sharing )
Manfaat  yang  timbul  dari  sharing  virus  seperti H5N1 dan jenis influenza lainnya yang berpotensi pandemi,  seharusnya  dibagi  dengan  semua negara  anggota,  khususnya  negara  berkembang berdasarkan tingkat pendapatan, resiko kesehatan  publik  dan  kebutuhannya.  Manfaat yang timbul itu misalnnya vaksin virus. Melalui ketentuan  tertentu  dalam  mekanisme  GISN, WHO  seharusnya  mampu  menyediakan  vaksin dengan harga murah melalui kebijakan penetapan harga  vaksin  virus  berdasarkan  tiered  pricing  ( bertingkat ). Sedangkan yang terjadi karena tidak adanya  aturan  ini    adalah  negara  berkembang yang merupakan negara korban pengirim sampel virus  atau  sebagai  pemilik  material  biologi  itu, harus  membeli  vaksin  dengan  harga  tinggi  dari produsen vaksin industri farmasi negara maju.
d. Tidak  adanya  ketentuan  mengenai  kontribusi
dana kemitraan dari industri farmasi.
Keterlibatan  sektor  privat  (industri farmasi)  yang  murni  kepentingan  ekonomi, dan  mengambil  keuntungan  dari  tata  klola penanganan pandemi tersebut ( penjualan Vaksin ),  tidak  memberikan  kontribusi  yang  seimbang dan adil dari pemanfaat material biologi, karena tidak ada aturan atau ketentuan yang dimaksud. Kondisi  demikian  menimbulkan  ketidakadilan bagi negara pengirim materi biologis yang adalah negara  korban  dan  sekaligus  menjadi  pemilik dari materi biologis tersebut. Kontribusi itu bisa dalam  bentuk  dana  kemitraan  untuk  membiayai proses penanganan pandemik.
Ketidakadilan Kewajiban Virus Sharing
International  Helath  Regulations ( IHR  )  merupakan  kerangka  utama  kerjasama pencegahan  dan  pengawasan  penyakit  menular secara  internasional  di  bawah  Organisasi Kesehata  Dunia      ( World  Health  Organization/ WHO ).  Dalam  IHR  ditentukan  kehendak  untuk secara efektif melakukan cara – cara pencegahan resiko  kesehatan  masyarakat  ( public  health ) dan  penularan  penyakit  akibat  adanya  aktivitas lalu lintas dan perdagangan internasional. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  tata  cara  pencegahan penyakit menular tersebut harus diterapkan secara meluas, konsisten, segera dan transparan . Salah satu perwujudan dari pelaksanaan upaya tersebut adalah  pengenaan  kewajiban  melakukan  virus sharing oleh negara yang di wilayahnya terdapat korban penyakit akibat virus untuk mengirimkan sampel kepada WHO.
Melihat dampak yang ditimbulkan wabah influenza,  seharusnya  negara  berkembang, Indonesia  misalanya  sebagai  negara  korban mendapat  perlakuan  khusus  agar  kerjasama internasional  dalam  penanganan  pandemik bisa  dilaksanakan  secara  berkeadilan.  Dalam prespektif  demikian  maka  untuk  menentukan posisi  runding  dalam  negosiasi  –  negosisasi kerjasama  internasional,  berkenaan  dengan penanganan  pandemik,  harus  juga  dilihat  dari prespektif  negara  berkembang  sebagai  bagian dari tata kelola kesehatan dunia di bawah WHO.

## Public Health, Governance and Globalization
Keikutsertaan  sebuah  negara  dalam globalisasi  membuat  negara  tersebut  memiliki hubungan  dengan  bentuk  pemerintahan  di level  dunia  ( Global  Governance  /  International Governance )  dalam  hal  ini  WHO  sebagai Global  Health  Governance .  Hubungan  itu adalah  kerjasama  negara  dengan  pemerintahan internasional  dimana  kerjasama  itu  bersifat koordinatif (Akieva, 2013).
Sebagai  bagian  dari  tata  kelola kesehatan  internasional,  Indonesia  dan  negara berkembang  lain  harus  mengikuti  prinsip  – prinsip dan ketentuan – ketentuan dalam hukum internasional  umumnya,  dan  ketentuan  dalam tata  kelola  kesehatan  internasional  khususnya. Sekalipun demikian, dalam tata kelola kesehatan internasional  kedaulatan  negara  masih  diakui dengan baik sehingga ketentuan yang ada biasanya bersifat koordinatif. Oleh karenanya, pengenaan kewajiban dari ketentuan dalam WHO atau GISN tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  kewajiban  yang lahir  dari  prinsip pacta  sunt  servanda ,  tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pikiran yang lebih dalam, yaitu kewajiban negara untuk terlibat dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  bencana kemanusiaan  (Akieva,  2013).  Keterlibatan industri  farmasi  yang  berperan  besar  dalam penanganan pandemiki virus dan bertindak dalam ruang  lingkup  bisnis  dalam  sistim  pencegahan pandemik,  menyebabkan  struktur  hubungan hukum  dalam  kerangka  GISN  tidak  lagi  murni hubungan publik.

## Struktur Virus Sharing
Struktur virus sharing seperti yang digambarkan pada  bagan  di  atas  memberi  penjelasan  bahwa dalam  tata  klola  penanganan  pandemi  virus influenza, menjadi tidak murni hubungan publik. Hubungan  antara WHO  sebagai    Global  Health Governance dengan negara pengirim sampel virus (negara korban) jelas hubungan publik yakni demi tercapainya keamanan kesehatan global, melalui tindakan  pencegahan  dan  penanganan  bahaya pandemi.  Hubungan  negara  dengan  industri farmasi adalah hubungan privat. Negara menjalin hubungan dengan industri farmasi dengan tujuan mengatasi  persoalan  pandemi  virus,  sedangkan industri farmasi tujuan dari kerjasama itu adalah keuntungan. Keterlibatan industri farmasi dalam keseluruhan  tata  kelola  penanganan  pandemi virus menimbulkan pertanyaan, bentuk hubungan apa yang dapat menjelaskan mengenai hubungan antara  WHO  dengan  industri  farmasi?  (Akieva, 2013).
Dengan  struktur  demikiaan  maka  WHO tidak dapat hanya menuntut negara korban untuk melaksanakan  kewajiban  virus  sharing  sebagai bagian dari kewajiban publiknya sebagai anggota WHO saja, tanpa mendapat imbalan sebagai negara pengirim sampel karena dari sampel yang dikirim itu,  industri  farmasi  dapat  mengembangkannya sebagai  vaksin,  obat  dan  metode  pengobatan yang mempunyai nilai ekonomis.  Melaksanakan kewajiban internasional secara sukarela atas dasar tindakan yang murni ditujukan untuk mencegah terjadinya  bencana  kemanusiaan,  tentu  tidak menjadi masalah, namun ketika tindakan tersebut diwarnai  aktivitas  komersial,  maka  diperlukan perhitungan  –  perhitungan  yang  matang  untuk kebijakan yang akan diambil.

## Keadilan dalam Pelaksanaan Ketentuan Internasional
Bagan  di  atas  memberi  arahan  bagi dasar  penentuan  kebijakan  –  kebijakan  yang akan  di  ambil  oleh  sebuah  negara  dalam  tata kelola  kerjasama  internasional.  Dalam  hal  ini kerjasama  penanganan  pandemi  internasional. Pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam tatat kelola  penanganan  pandemi  influenza  global, harus  juga  memperhatikan  hak  negara  korban yakni kompensasi dari pengiriman sampel virus ke  WHO.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  kerjasama tersebut menjadi kerjasama yang adil dalam artian negara tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban tetapi juga harus ada kompensasi atau nilai guna bagi negara tersebut dari pelaksanaan sebuah ketentuan internasional.
2. Kelemahan Eksternal
Keterlibatan Sektor Privat / Industri Farmasi
Industri  farmasi  negara  maju  yang mengambil  peran  besar  dalam  keseluruhan  tata kelola  penanganan  dan  pencegahan  pandemik global, terutama dalam proses pembuatan vaksin anti virus. Kegiatan utama sektor privat ini jelas untuk  keuntungan  ekonomi  (prinsip  ekonomi :  dengan  modal  sekecil  –  kecilnya  mendapat keuntungan  sebesar  –  besarnya).  Hubungan publik  yang  diwarnai  aktifitas  ekonomi  yakni kepentingan  akan  keuntungan,  akan  menjadi hubungan yang tidak murni hubungan publik.
Oleh karenanya, dibutuhkan metode yang berbeda  untuk  mencapai  keseimbangan  yang lebih baik. Perlu ditinjau lebih dahulu bagaimana posisi tawar tinggi berkenaan dengan penyediaan sampel  virus.  Misalnya  Indonesia  penyediaan sampel virus H5N1 yang s train- nya paling ganas, sehingga  vaksin  yang  dihasilkan  adalah  vaksin terbaik dibanding srain yang lain. Namun disisi lain,  negara  korban  yang  berasal  dari  negara berkembang seperti Indonesia berada pada posisi tawar  yang  rendah,  mengingat  bahwa  industri
farmasi  yang  mampu  membuat  vaksin,  obat dan metode pengobatan untuk flu burung hanya terdapat  negara  industri  maju  saja  (Aktieva, 2003).  Dalam  posisinya  sebagai  lembaga  yang mempunyai  kedudukan  sebagai  pengatur  dalam tata  kelola  kesehatan  internasional,  seharusnya WHO menjadi penyeimbang dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.
Kepentingan  negara  maju  dalam  mekanisme GISN.
Lebih  lanjut  akibat  dari  kelemahan eksternal yang dijelaskan pada bagian terdahulu di atas, negara – negara maju pemilik perusahaan farmasi  besar  yang  adalah  produsen  vaksin, seperti AS, Jerman, Swiss memiliki kepentingan dalam  keseluruhan  mekanisme  penanganan pandemik  virus  global.  Kepentingan  itu  jelas adalah  melalui  mekanisme  GISN  perusahaan farmasi negara maju tersebut dapat memperoleh sumber  daya  secara  gratis  bagi  kegiatan produksinya.  Sumber  daya  yang  menjadi  bahan baku  kegiatan  produksi  vaksin  tersebut  adalah materi  biologis  (sampel  virus)  yang  dikirim  ke GISN WHO oleh negara korban. Oleh karena itu, negara  –  negara  maju  tersebut  selalu  berupaya mempertahankan  mekanisme  GISN.  Upaya  itu dilakukan misalnya dengan himbauan dan ajakan negara maju seperti AS kepada seluruh negara – negara  dunia  dalam  hal  ini  negara  berkembang untuk mematuhi ketentuan mengenai kewajiban virus sharing dalam GISN WHO (Sedyaningsih, 2008).
Ketika Indonesia misalnya salah satu  negara  korban  kasus  virus  flu  burung mengeluarkan kebijakan penghentian pengiriman sampel  virus  ke  WHO,  sebagi  bentuk  protes terhadap ketidakadilan mekanisme GISN itu, AS mengecam tindakan Indonesia dan menganggap tindakan  Indonesia  sebagai  tindakan  kejam yang  mengancam  keamanan  kesehatan  global. Kepentingan  itu  pula  lah  yang  menjadi  alasan bahwa  mekanisme  GISN  WHO  bertahan selama  64  tahun,  meskipun  ternyata  dalam keseluruhan  mekanisme  terdapat  ketidakadilan bagi  negara  –  negara  berkembang. AS  bersama negara  –  negara  maju  lain  pemilik  perusahan farmasi  multinasional,  bahkan  mendukung  dan meratifikasi Internasional  Helath  Regulation
(IHR 2005), sebagi ketentuan yang mempertegas kewajiban virus  sharing dalam  tata  klola penanganan pandemik virus.
3. Dampak dari Kelemahan GISN

## Komersialisasi vaksin
Komersialisasi  vaksin  avian  influenza (H5N1) berdasar strain Indonesia yang dilakukan Australia  membuktikan bahwa subyek hukum— orang,  badan  hukum  atau  negara  kian  agresif mengeksploitasi  produk  intelektualnya  (  http:// kompas.com). Agresivitas ini ternyata tidak hanya menjamur di ranah netral, tetapi juga memasuki wilayah yang sensitif. Bisa dibayangkan, dari 76 orang  yang  terinfeksi  flu  burung  di  Indonesia, 57  (lebih  dari  75  %)  meninggal  dunia  Ini berarti,  wabah  H5N1  benar-benar  mengancam kelangsungan hidup kita. Secara etik dan hukum, seharusnya  upaya  untuk  mengatasi  epidemi H5N1 menjadi tanggung jawab bersama, bukan diprivatisasi dan dikomersialkan.
Sebenarnya  eksploitasi  aset  di  ranah publik  ini  merefleksikan  kematian  akal sehat  karena  menoleransi:  privatisasi  dan komersialisasi  penderitaan  manusia  (kesakitan dan  kematian),  perbuatan  melawan  hukum,  dan perbuatan yang mengancam kepentingan publik dan  sustainabilitas  kehidupan  bersama.  Secara etik,  eksploitasi  kekayaan  orang  lain  tanpa  izin dari  yang  bersangkutan  tidak  bisa  dibenarkan. Apalagi  yang  dieksploitasi  bukan  kreativitas dan  produktivitas,  tetapi  derivat  penderitaan masyarakat. Dalam hal ini, tidak patut Australia memproduksi vaksin avian influenza (flu burung) berdasarkan  strain  Indonesia,  menjualnya  ke Indonesia, apalagi dengan harga tinggi.
Lebih fatal lagi, vaksin yang ditawarkan ke  Indonesia  itu  diproduksi  dengan  mengambil specimen yang dikirim Pemerintah Indonesia ke empat pusat penelitian flu burung di Washington, London,  Tokyo,  dan  Melbourne  .  Hal  ini  dapat dibuktikan  dari  dokumen  yang  merekam  hasil pembacaan  urutan  rangkaian  asam  amino  RNA virus  H5N1  strain  Indonesia  dari  setiap  kasus flu  burung  di  Indonesia  ke  Bank  Genom  Dunia agar  bisa  diakses  dan  diteliti  lembaga-lembaga penelitian.  Komitmen  dan  sikap  pemerintah untuk memperluas aset dan sumber daya di ranah
publik  direduksi  untuk  kepentingan  komersial. Privatisasi  dan  komersialisasi  ini  membatasi pemanfaatan sumber daya kolektif untuk tujuan kemanusiaan (http://www.wordpress.com ).
Vaksin dikuasai negara maju.
Walaupun  ada  himbauan  melakukan solidaritas kemanusiaan, hampir semua dari satu miliar dosis vaksin H1N1 pertama yang diproduksi pada 2009 dialokasikan bagi 12 negara kaya yang sudah  memesan  sebelumnya.  Sanofi  Pasteur dan  GlaxoSmithKline berjanji memberikan 120 juta  dosis  kepada  WHO  untuk  didistribusikan pada negara miskin. Tapi bahkan janji ini hanya bisa  dipenuhi  berbulan-bulan  setelah  pandemi mulai melemah.  Di Mexico, episenter pandemi H1N1,  dimana  petugas  kesehatan  langsung mengirimkan  virusnya  kepada  Global  Influenza Surveillance  Network  (GISN)  WHO,  Menteri Kesehatan Jose Angel Cordova mengungkapkan “kami harus antri di lapisan kedua untuk membeli vaksin,  karena  tentu  saja  pengiriman  pertama ditujukan  bagi  negara-negara  yang  membuat vaksin tersebut. Mexico, yang tidak mempunyai kapasitas  memproduksi  vaksin  di  dalam  negeri pada saat itu, telah memesan 30 juta dosis vaksin dari  Sanofi  Pasteur  dan  Glaxo  Smith  Kline sebagian besar dikirimkan baru pada Februari atau Maret  2010.    Dalam  kondisi  demikian,  mereka mengadakan pengaturan untuk meminjam 5 juta dosis  dari  Kanada,  saat  pandemi  melemah  di belahan bumi Utara (http://www.who.org ).
Pandemi H1N1 memuncak pada Oktober- November  2009  di  belahan  bumi  Utara,  dan kemudian  tetap  ringan,  keganasannya  setara dengan  pandemi    1957  dan    1968  daripada pandemi  1918  yang  amat  ditakuti.  Banyak negara  mengurangi  pesanan  vaksin  mereka, yang  lainnya  berupaya  menjual  kelebihan stok  atau  vaksin  yang  belum  dikirimkan  saat persepsi  tentang  ancaman  mulai  berkurang  dan sikap  skeptis  tentang  keamanan  vaksin  muncul kembali di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, Perancis  telah  memesan  94  juta  dosis  untuk  65 juta  penduduknya  dan  pada  akhirnya  mencoba menjual 50 juta dosis yang berlebih. Di Inggris, pemerintah berunding untuk mengurangi kontrak berjumlah 90 juta dosis (http://www.who.org ).
Amerika  Serikat  mempunyai  kontrak untuk membeli 251 juta dosis dari lima perusahaan. Mereka  mengurangi  pesanan  36  juta  dosis menjadi 22 juta dosis kepada CSL Ltd Australia. Pada Februari  2010, hanya sekitar  62 juta dosis yang  telah  diberikan  kepada  penduduk  AS. Sebelumnya ada kontroversi tentang keengganan petugas kesehatan AS untuk menyebarkan vaksin teradjuvansi (adjuvanted vaccines), yaitu  vaksin yang diberi aditif  booster yang bisa menambah dosis yang ada  dua kali lipat pada saat permintaan vaksin melampaui pasokan vaksin yang ada. Pada September 2009, pemerintahan Presiden Obama memfasilitasi  suatu  perjanjian  dengan  delapan negara kaya lainnya (Australia, , Perancis, Itali, Selandia  Baru,  Norwegia,  Swiss  dan  Inggris) untuk menyumbangkan 10 persen pasokan vaksin mereka  kepada  WHO  untuk  digunakan  negara miskin,  selain  jumlah  vaksin  yang  dijanjikan Sanofi  Pasteur  dan    GlaxoSmithKline.  Pada akhirnya, dua negara tambahan dan empat pabrik lagi  ikut  berpartisipasi  sehingga  jumlah  dosis yang dijanjikan 180 juta (http://setneg.go.id ).

## Monopoli dan Proteksi
Joserizal  Jurnalis,  Ketua  Presidium Mer-C,  mengatakan  bahwa  selama  ini  dunia dipenuhi  ketidakadilan.    Praktik  monopoli berlangsung  lama  tanpa  dapat  dicegah  oleh Dunia  Ketiga.  Pasalnya,  negara-negara  maju selalu  menggunakan  lembaga  internasional seperti  WHO.  Dalam  soal  vaksin,  misalnya, 90%  pasar  vaksin  dunia  dikuasai  hanya  oleh sedikit  perusahaan  di  negara  maju.  Perusahaan itu  mendapat  proteksi  pemerintahnya  untuk memproduksi dan mengedarkan produknya.
Produksi dan peredaran obat di dunia kini dikuasai  hanya  oleh  15  perusahaan.  Sembilan di  antaranya  adalah  perusahaan  AS  seperti Pfizer,  Merck,  Bristol-Myers  Squibb,  Johnson &  Johnson,  Upjohn,  Wyeth,  Eli  Lilly,  Schering- Plough, Abbott, dan Glaxo Smith Kline .  Lainnya adalah perusahaan dari Swedia, Jerman, Prancis, dan  Swiss.  Keuntungannya  sangat  luar  biasa, melebihi keuntungan perusahaan di sektor lain.
Perusahaan-perusahaan itu mampu bertengger  di  papan  atas  dan  menguasai  pasar obat  internasional  karena  berlindung  di  balik hak  kekayaan  atas  intelektual  atau  hak  paten. Biasanya perusahaan ini mendapatkan hak paten
obat  selama  20  tahun. Artinya,  tidak  boleh  ada perusahaan lain yang memproduksi obat sejenis, kecuali membeli lisensinya.
Tidak aneh jika negara kaya memaksakan mekanisme  TRIPs  ( Trade  Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights )  ke  negera-negara berkembang  dalam  masalah  obat  generik. Mekanisme  ini  mengharuskan  perusahaan di  negara  berkembang  membeli  lisensi  dari perusahaan  papan  atas  negara  maju  dengan alasan  supaya  tidak  terjadi  kompetisi  dalam lapangan  obat-obatan  generik.  Tak  cukup  itu, perusahaan multinasional menuntut penambahan jangka waktu hak monopoli paten. Dengan sistem proteksi  seperti  ini  tidak  mungkin  perusahaan- perusahaan  obat  di  Dunia  Ketiga  memunculkan inovasi baru, kecuali hanya sebagai kepanjangan tangan  perusahaan  raksasa  obat  multinasional. Di samping itu, WHO pun mengeluarkan standar layanan  dan  obat  bagi  suatu  penyakit.  Tentu standar  ini  menggunakan  acuan  internasional, yang notabene negara maju. Dengan mekanisme ini,  pemerintah  negara-negara  berkembang  mau tidak  mau  harus  memenuhi  standar  itu.  Dari satu  sisi,  standarisasi  ini  cukup  baik.  Namun, di sisi lain, standarisasi itu hanya bisa dipenuhi dengan  membeli  produk-produk  perusahaan multinasional,  baik  peralatan  medis  maupun obat-obatannya.
Pengklaiman  Hak  Milik  Oleh  CDC  AS terhadap  strain  sampel  virus  Indonesia  Subtipe H5N1.
Perkembangan  baru  yang  semakin menekan reformasi Global Influenza Surveillance System  Network  (GISN)  World  Health Organization  (WHO),  yaitu  pengajuan  aplikasi paten  internasional  terhadap  kepemilikan  gen influenza  Indonesia  oleh Centres  for  Disease Control (CDC)  AS  dan  National  Institutes  of Health AS. CDC, yang merupakan Collaborating Centre  WHO,  mendaftarkan  hak  paten  tersebut sebagai  vaksin  influenza  yang  dikhususkan untuk Flu Burung (H5N1). Vaksin ini merupakan turunan  dari  virus  H5N1  yang  didapat  dari korban Flu Burung di Indonesia pada tahun 2005 (Hammond, 2009).
Turunan  virus  yang  megandung  gen tersebut  diberikan  oleh  Indonesia  kepada  GISN WHO  untuk  kebutuhan  karakteristik  kesehatan
publik,  namun  berakhir  sebagai  hak  milik pemerintah  AS.  Dibawah  naungan  hukum  AS, pemerintah  AS  menawarkan  lisensi  teknologi tersebut ke perusahaan-perusahaan obat. Pendaftaran diajukan di AS pada 16 Febuari 2006, kemudia masuk di World Property Organization (WIPO)  pada  16  Febuari  2007.  Pertama  kali diterbitkan  sebagai  pendaftar  WO2007/100584 pada 7 September 2007 dalam internet database WIPO,  namun  baru  saat  ini  muncul  ke  publik (Hammond,  2009).  Paten  tersebut  mengklaim sebagai  vaksin  baru  terhadap  influenza, khususnya  untuk  Flu  Burung  (H5N1).    Vaksin ini erat kaitannya dengan satu sampai empat gen turunan  H5N1  yang  terdapat  dalam  korban  di Indonesia tahun 2005. Patent tersebut mengklaim juga  bahwa  vaksin  sesuai  dengan  gen  Flu  dari Thailand, Hong Kong  dan Korea Selatan.
Vaksin  ini  merupakan  jenis  baru  yaitu disebut  vaksin  DNA.  Vaksin  ini  menstimulasi sistem  kekebalan  tubuh  seperti  vaksin  lainnya, hanya saja tidak menggunakan pendekatan yang konvensional  yaitu  dengan  menyuntikan  virus mati. Vaksin ini terdiri dari DNA rekayasa yang disebut plasmid. Vaksin jenis ini memang sedang banyak  dikembangkan  oleh  beberapa  lab-lab biotek. Pemberian hak paten ini membangkitkan pertanyaan  khusus  mengenai  CDC  AS  yang mana merupakan Collaborating Centers untuk  penelitian  virus. Collaborating  Centre WHO  menerima  virus  dari  negara  donor  untuk keperluan karakteristik yang bertujuan kesehatan publik, bukan untuk tujuan pembuatan klaim hak kepemilikan.
B. Tuntutan  Negara  Berkembang  dan  Peran Indonesia  Bagi  Munculnya  Resolusi  WHA No.64/56
Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai  aktifitas  internasional  dan  memiliki sejarah  hebat  dalam  keterlibatannya  di  lingkup internasional dengan tujuan membangun pertumbuhan  bangsa  dan  mengembangkan kesejahteraan masyarakat internasional. Keterlibatan  Indonesia  di  ranah  publik internasional  diwujudkan  melalui  keikutsertaan Indonesia  sebagai  negara  anggota  berbagai Organisasi  Internasional.  Peran  indonesia  di percaturan  internasional  tidak  hanya  dalam lingkup  politik,  keamanan  dan  ekonomi  tetapi
juga dalam membangun dan menjaga kesehatan global.
1. Tuntutan Negara berkembang yang dipelopori Indonesia  bagi  adanya  sejumlah  aturan  resmi baru  dalam  mekanisme  penanganan  pandemi influenza global
Senada  dengan  penjelasan  –  penjelasan pada  halaman  sebelum  –  sebelumnya, bahwa  mekanisme  GISN  dan  kelemahannya ternyata  menimbulkan  persoalan  yang  cukup merugikan  negara  berkembang  yang  notabene adalah  negara  –  negara  yang  rentan  terjadinya persoalan  pandemi  virus  influenza.  Hal  –  hal yang  merugikan  negara  berkembang  dalam keseluruhan tata klola penanganan pandemi virus influenza  global  misalnya;  harga  vaksin  yang tinggi  di  pasar  internasional,  vaksin  dikuasai negara  maju,  ketergantungan  negara  –  negara berkembang terhadap perusahaan farmasi negara maju.
Dengan  kondisi  demikian  sebenarnya kerjasama  internasional  dalam  penanganan pandemi  virus  influenza  menjadi  sarana perpanjangan  tangan  kepentingan  negara  maju. Ketidakadilan  demikianlah  yang  menimbulkan ketidakpuasan  negara  berkembang  terhadap mekanisme  GISN  tersebut.  Ketidakpuasan  itu kemudian  dituangkan  dalam  tuntutan  negara berkembang  yang  dipelopori  Indonesia  bagi adanya  sejumlah  aturan  resmi  baru  yang mengkawal  mekanisme  penanganan  pandemi virus  global,  di  mana  aturan  –  aturan  tersebut kemudian  teremaktub  dalam  isi  resolusi  WHA no 64/56 (Suara Merdeka, 17-06-2004)
Tuntutan negara berkembang ini sebetulnya diwujudkan  dalam  bentuk  dukungan  terhadap usulan  Indonesia  yang  dituangkan  dalam  draft resolusi  mengenai Standart  Material  Transfer Agreement, mekanisme virus sharing, akses pada vaksin dan manfaat lainnya (Suara Merdeka, 17- 06-2004) Sehingga dengan demikian, Indonesia menjadi negara yang memiliki peran yang sangat penting  bagi  munculnya  resolusi  ini.  Peran  itu ialah  Indonesia  menjadi  pelopor  atau  inisiator bagi adanya resolusi ini, Indonesia juga menjadi agen yang memperjuangkan resolusi ini dengan membuka mata masyarakat dunia, menyamakan presepsi negara – negara anggota WHO mengenai pentingnya penanganan persoalan pandemi virus yang berkeadilan, setara dan transparan
1. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk Membangun Global  Health  Governance yang Berkeadilan.
Saat  menyadari  bahwa  kondisi  rezim kesehatan  global  saat  ini  tidaklah  ideal, pemerintah  Indonesia  perlu  menjadi  kekuatan transformatif.  Indonesia  perlu  menjadi  aktor pengusung  nilai-nilai  kemanusiaan.  Bagaimana pun,  kesehatan  terkait  langsung  dengan  hajat hidup  seorang  manusia.  Untuk  itu,  masalah kesehatan tidak dapat dipertukarkan dengan nilai ekonomi  atau  kemampuan  finansial  seseorang untuk membeli obat dan vaksin. Terlebih, secara filosofis  Indonesia  memiliki  mandat  melalui Pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  untuk terus  menegakkan  “ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial”.  Untuk  melaksanakan  proses transformasi  menuju global  health  governance yang berkeadilan ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan (Widhyiyoga, 2012) :
Pertama ,  terus  memperjuangkan  keterbukaan dalam  berbagai  hal  yang  menyangkut  masalah kesehatan. Indonesia perlu mempelopori kajian  khusus  terkait  kesehatan  global  dalam setiap  keputusan  lembaga  multinasional  yang diikutinya.  Keterbukaan  akan  akses  informasi kesehatan, tiadanya biaya tambahan atau aturan penghalang  bagi  obat,  vaksin  dan  alat  medis, serta perlunya bantuan, hibah atau kondisi khusus bagi negara-negara miskin dan/atau berkembang merupakan  tiga  hal  yang  harus  terus  Indonesia perjuangkan  dalam  tataran  multinasional. Kembali  menggarisbawahi,  kesenjangan  akses terhadap  kesehatan  tercipta  tidak  hanya  karena political  will pada  issue  kesehatan,  namun  juga karena  struktur  neoliberalisme  dunia.  Dengan demikian,  perjuangan  ini  “tidak  hanya”  pada lingkup  WHO,  namun  pada  semua  organisasi multinasional  yang  Indonesia  menjadi  anggota, termasuk WTO, PBB dan sebagainya.
Delegasi Indonesia perlu mencermati setiap keputusan  yang  ada  dalam  perspektif global health .  Juga  utama  adalah  Indonesia  harus terus  berupaya  untuk  mencegah  konsumerisme kesehatan.  Dengan  demikian,  akses  pada kesehatan  akan  tersedia  untuk  negara  kaya, berkembang maupun miskin.
Kedua , Indonesia perlu mengupayakan
produksi  dan  distribusi  obat,  vaksin  dan peralatan kesehatan yang murah. Sebagaimana telah  disampaikan  pada  paparan  di  atas, sebanyak  80%  produsen  farmasi  berada  di negara-negara  industri  maju.  Ketimpangan  ini harus  mulai  diseimbangkan.  Indonesia  perlu menjadi inisiator program pengupayaan sarana kesehatan yang murah. Langkah-langkah yang dapat Indonesia lakukan adalah mengupayakan kerja  sama  antar-negara  dunia  ketiga  dalam bidang :

## a) Joint research laboratory

## b) Joint pharmaceutical company
Ada  dua  kekuatan  yang  dapat  menjadi rekanan  Indonesia  dalam  merintis  obat  murah bagi  semua  ini.  Yang  pertama  adalah  ASEAN. Sebagai kawasan dengan lintas mobilitas barang dan manusia yang sangat tinggi, ASEAN memiliki tingkat  kerentanan  terhadap  pandemi.  Kondisi ini  terlihat  pada  kasus  SARS  dan  flu  burung. Yang  kedua, Islamic  Development  Bank .  IDB memiliki dana dari negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak. Namun selama ini, dana IDB belum  tersalurkan  pada  industri  farmasi.  Untuk itu,  Indonesia  perlu  menjadi  motor  penggerak tercapainya joint  research  laboratory dan joint pharmaceutical company dengan dana dari IDB. IDB  tentu  memiliki  kepentingan  akan  akses terhadap obat, vaksin dan peralatan medis murah mengingat sebagian anggota IDB masih tergolong negara berkembang (Widhyiyoga, 2012).
Ketiga ,  menjadi  pusat  diskursus  GHG  dengan melakukan banyak kajian. Kajian-kajian penting untuk meningkatkan awareness terhadap masalah kesehatan  dunia  dan  ketidakadilan  sistemik yang selama ini terjadi. Kajian ini juga berperan sebagai  sarana  diseminasi  ide  akan  GHG  yang berkeadilan  yang  dipromosikan  oleh  Indonesia. Adanya  kajian-kajian  ini  akan  menjadi  dasar ilmiah  bagi  tuntutan  Indonesia  untuk  perbaikan regulasi  global.  Selain  itu,  sebagai  negara berpenduduk  mayoritas  Muslim  dan  negara demokrasi  besar,  Indonesia  memiliki standing position yang  unik  di  dunia.  Posisi  ini  harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam  aneka  issue  kontemporer,  terutama  yang melibatkan komunitas umat beragama. Untuk itu, Pemerintah  Indonesia  harus  terus  mengadopsi politik  luar  negeri  yang  mendukung  terciptanya
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
global health governance yang berkeadilan.
Pemerintah
Indonesia setidaknya dapat melakukan  tiga  strategi. Pertama ,  mendorong perbaikan  regulasi  di  lembaga  internasional yang  selama  ini  cenderung  melanggengkan neoliberalisasi kesehatan. Kedua , mengupayakan pendirian  perusahaan  farmasi  yang  mendukung pemerataan  akses  kesehatan  melalui  kemitraan dengan ASEAN atau IDB. Ketiga , menjadi pusat kajian epistemik terkait global health governance (Widhyiyoga, 2012).
2. Landasan Tuntutan Indonesia atas Perubahan Kebijakan virus  sharing dalam  Tata  Kelola GISN WHO
Sebagai  negara  korban  dengan  kerugian materiil dan immateril atas terjadinya pandemik flu burung, Indonesia menuntut agar pelaksanaan virus  sharing dapat  dilakukan  lebih  adil. Keadilan  dalam  konsep  Pemerintah  Indonesia adalah apabila sebagai negara korban pandemik diberikan  kedudukan  tertentu  yang  dapat dibedakan  dari  negara  lain.  Penyerahan  sampel virus  ke  WHO  tidak  hanya  dapat  diianggap pelaksanaan  kewajiban  sebagai  anggota  WHO untuk terlibat dalam penanganan dan pencegahan pandemik,  namun  harus  juga  dilihat  sebagai aktivitas ekonomi mengingat bahwa sampel virus itu pada akhirnya akan menjadi barang ekonomi yang  diperjualbelikan.  Virus  sebagai  objek perjanjian  kemudian  harus  dipandang  sebagai benda ekonomi yang dapat dipertukarkan, karena dalam  pandangan  pemerintah  Indonesia  virus H5N1 adalah sumber daya alam (Aktieva, 2013).
Dengan  landasan  berpikir  demikian, maka menurut pemerintah, Indonesia mempunyai  kedaulatan  atas  sumber  daya  alam yang  dimilikinya  karena  hak  ini  didasarkan pada United  Nations  Convention  on  Biological Diversity (CBD)  yang  mengakui  kedaulatan setiap  negara  untuk  menguasai  sumber  daya alam  yang  berada  di  wilayah  negaranya.  CBD menetapkan  sumber  daya  hayati  mencakup  : “genetic  resources,  organism  or  parts  thereof, populations,  or  any  other  biotic  component  of ecosystem with actual or potential use or value for hummanity “ (Aktieva, 2013).
Lebih lanjut dikatakan bahwa negara mempunyai wewenang  untuk  mementukan  akses  terhadap
sumber daya genetik yang terletak dan dilakukan berdasarkan  hukum  negara  nasional  masing –  masing,  oleh  karenanya  pihak  lain  yang ingin  mengakses  sumber  daya  hayati  tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari negara  penyedia  sumber  daya  hayati  tersebut. Segala  akses  yang  diberikan  harus  berdasarkan kesepakatan  bersama.  Dengan  menganggap sebagai sumber daya hayati Indonesia seharusnya mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  penggunaan  sampel.  Hal ini penting mengingat setiap pemanfaatan sumber daya  oleh  pihak  ketiga  seharusnya  memberikan kemananfaatan bagi bangsa dan negara Indonesia.
Konsep  yang  menganggap  sampel virus  influenza  sebagai  keragaman  hayati  ini mendapat keritik dari negara maju. Bagi mereka menginterpretasikan  CBD  untuk  menggunakan virus  patogen  bisa  berlawanan  dengan  tujuan CBD.  CBD  dibuat  untuk  membantu  negara berkembang  yang  kaya  akan  keanekaragaman hayati,  untuk  mengendalikan  akses  terhadap keragaman  hayati  guna  melestarikan  dan mengelola  secara  terus  menerus.  Konvensi  ini dimaksudkan  sebagai  jawaban  atas  kerisauan negara berkembang terhadap ancaman perusahaan multinasional dari negara industri yang berusaha mengakses  keragaman  hayati  mereka  dan menciptakan produk yang menguntungkan tanpa memberi manfaat bagi negara berkembang itu.
Dengan  menganggap  virus  sebagai sumber  daya  hayati  maka  dikhawatirkan  akan terjadi  penurunan  maknawi  dari  sumber  daya hayati.  Virus  merupakan  zat  renik  merugikan bahkan  keberadaannya  mengancam  kelestarian keragaman  hayati  sehingga  harus  dimusnahkan. Tentunya  hal  ini  bertentangan  dengan  esensi CBD  itu  sendiri.  Dalam  konferensi  CBD  pun penggolongan virus H5N1 sebagai sumber daya hayati  juga  tidak  dapat  diterima.  Pihak  –  pihak dalam  CBD  berkeyakinan  bahwa  virus  flu burung  tersebut  bukanlah  sumber  daya  hayati yang  tunduk  pada  ketentuan  CBD,  melainkan sebagai  ancaman  terhadap  keragaman  hayati. Dalam  konteks  ini  prinsip  kedaulatan  yang bertumpu  pada  pendekatan  CBD  bukanlah dasar yang tepat untuk memfasilitasi pertukaran yang  tepat  dan  komperhensif  yang  dikehendaki oleh  tatanan  kesehatan  global.    Ketidaktepatan
penggunaan  ketentuan  CBD  sebagai  dasar penolakan pelaksanaan kewajiban virus sharing memaksa  Indonesia  untuk  mencari  landasan yang  tepat  sebagai  masukan  yang  berguna  bagi pentuan kebijakan dalam tata kelola penanganan pandemik virus. (Aktieva, 2013) Salah satu alasan mengapa Indonesia menitikberatkan  CBD  adalah  karena  ketentuan dalam  CBD  dapat  menjadi  sarana  untuk mengubah implikasi ketentuan IHR 2005. Dalam Pasal 57 (1) IHR 2005 dinyatakan : States Parties Recognise  that  the  IHR  and  other  relevant international agreement should be intrepreted so as  to  be  compatible.  The  provisions  of  the  IHR shall no afects the rights and obligations of any States  Party  deriving  from  other  international agreements. Ketentuan  tersebut  membuka peluang  Indonesia  untuk  tidak  melaksanakan kewajiban virus  sharing, karena  jika  virus dianggap sebagai sumber daya hayati, maka akan tunduk pada ketentuan – ketentuan dalam CBD yang  cenderung  menempatkan  sumber  daya hayati  dalam  kerangka  pelaksanaan  kedaulatan negara.  Kalimat  pertama  Pasal  57  (1)  tersebut menegaskan  bahwa  antara  IHR  dan  perjanjian internasional  lainnya  (  dalam  hal  ini  CDB  ) harus  diinterpretasikan  secara kompatibel .  Dari ketentuan  tersebut  Indonesia  dapat  mengambil keuntungan  karena  jika  virus  diinterpretasikan berdasarkan  ketentuan  CBD,  maka  kewajiban penyerahan  sampel  kepada  WHO  akan  gugur (Aktieva, 2013).
Pengenaan kewajiban virus sharing ditentukan  dalam  IHR  2005  yang  selanjutnya diatur  lebih  detail  dalam  ketentuan  GISN. Secar teknis, tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional sampai IHR 2005 secara resmi berlaku pada 15 Juni 2007. Sehingga IHR  2005  tidak  menciptakan  kewajiban  hukum bagi  Indonesia  atau  penguasa  sampelnya  pada waktu  sebelum  regulasi  tersebut  diberlakukan. Sebab dalam IHR dinyatakan pernyataan consent to  be  bound negara  –  negara  anggota  WHO dilaksanakan  secara  otomatis.  Negara  –  negara anggota WHO yang tidak ingin terikat atau ingin melakukan  reservasi  terhadap  IHR  2005  dapat mengajukan hal ini kepada WHO sebelum tanggal yang  ditentukan,  yaitu  pada  Desember  2006. Kesempatan satu tahun untuk memikirkan akibat hukum  bagi  bangsa  dan  negara  atas  berlakunya
ketentuan  IHR  tersebut  tidak  dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia, sehingga perjanjian tersebut berlaku bagi Indonesia dalam versinya  yang  semula  termasuk  didalamnya ketentuan mengenai kewajiban Virus Sharing .
Secara  teknis  yuridis  Indonesia  sebagai  peserta perjanjian  internasional  berkewajiban  untuk melaksanakan  ketentuan  –  ketentuan  dalam perjanjian dan harus menahan diri dari tindakan – tindakan yang dapat menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian. Bagi beberapa pihak, tindakan Indonesia  untuk  menolak  melakukan virus sharing secara fundamental telah membahayakan keamanan kesehatan global maksud dari IHR 2005. Berkenaan penolakan Indonesia untuk melakukan virus  sharing, terdapat  dua  interpretasi  yang berbeda.  Interpretasi  yang  pertama  berpendapat bahwa IHR 2005 menghendaki negara – negara untuk  berbagi  sampel  biologis  sebagai  bagian dari kewajiban untuk memberikan WHO dengan informasi kesehatan publik yang akurat dan rinci, tentang segala kejadian yang merupakan keadaan darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional (PHEIC).
Menyebarnya  virus  Influenza  patogen dianggap  sebagai  PHEIC,  IHR  2005  meminta negara – negara untuk menyediakan sampel bagi WHO untuk tujuan pengawasan tanpa ada syarat atau  mendapat  keuntungan  sebagai  balasannya. Interpretasi  ini  didukung  oleh  resolusi World health  Assembly (WHA)  pada  bulan  Mei  2006, yang  meminta  negara  anggota  untuk  segera memenuhi,  secara  sukarela  dengan  ketentuan IHR  2005  yang  dianggap  relevan  dengan resioko yang ditimbulkan oleh flu burung dan flu pandemik. Resolusi ini mendesak negara anggota WHO  untuk  memberikan  material  biologis kepada WHO terkait dengan flu burung patogen dan jenis influenza baru lainnya secara tepat dan konsisten.
Dorongan  untuk  berbagi  bahan  biologis dengan  WHO  bisa  dianggap  sebagai  perintah dari lembaga pembuat kebijakan tertinggi WHO dengan  ruang  lingkup  kewajiban  untuk  berbagi informasi kesehatan publik dengan WHO terkait dengan semua kejadian yang merupakan PHEIC. Oleh  karenanya  semua  negara  sesuai  ketentuan IHR 2005 bertanggungjawab untuk berbagi data dan  sampel  virus  secara  tepat  dan  tanpa  syarat. Menyimpan  virus  influenza  dari  GISN  sangat
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
mengancam  kesehatan  publik  secara  global dan  melanggar  kewajiban  hukum  yang  telah disepakati  untuk  dijalankan  dengan  mentaati IHR.
Walaupun  IHR  2005  tidak  secara  tegas meminta negara – negara melakukan pembagian sanpel  biologis,  dari  interpretasi  terhadap maksud  dan  tujuan  pembentukan  IHR  dapat dinyatakan  adanya  pengenaan  kewajiban  untuk berbagi sampel dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.  Interpretasi  ini  dianggap  juga sesuai  dengan  ketentuan  CBD,  karena  IHR 2005  menegaskan  pembagian  sampel  tersebut ditujukan  untuk  melakukan  penilaian  resiko, bukan  kegiatan  manajemen  resiko.  Untuk  itu mandat  dari  IHR  2005  yang  memberikan  hak kepada  WHO  dan  negara  anggotanya  untuk menyusun  ketentuan  guna  meningkatkan  akses yang  menguntungkan  terhada  materi  yang dihasilkan  dari  pembagian  sampel  tersebut harus dimaksudkan dalam kerangka pencegahan bencana (Fidler, 2008)
Interpretasi kedua menghasilkan kesimpulan yang bertentangan, dimana menurut pengusungnya,    dalam  ketentuan  IHR  2005 tidak  terdapat  ketentuan  kewajiban virus sharing oleh  anggota  kepada  WHO.  IHR  2005 menghendaki negara pihak untuk berbagi sampel biologis  dengan  WHO.  Pasal  31  Konvensi Wina  1969  menyatakan  bahwa  perjanjian  harus diintrerpretasikan  secara  baik  sesuai  dengan makna sebenarnya yang diberikan oleh perjanjian, dalam  konteks  perjanjian  itu.  IHR  2005  hanya menghendaki negara pihak untuk, menyampaikan kepada WHO informasi kesehatan publik tentang kejadian  yang  merupakan  PHEIC.  IHR  2005 tidak menetapkan apa arti “ informasi kesehatan publik  “  sehingga  meknanya  harus  dilihat  dari prinsip  interpretasi  perjanjian.  Interpretasi kedua  menyatakan  bahwa  sebenarnya  dari  kata ‘informasi’  meliputi  pengetahuan  dan  fakta namun tidak mencakup sampel biologis (Fidler, 2008).
Dari  negosiasi  –  negosiasi  dan  resolusi  – resolusi  penyusunan  IHR  2005  serta  resolusi –  resolusi  setelahnya,  tidak  termuat  pernyataan yang  menghendaki  pembagian  sampel  materi biologi. Satu – satunya ketentuan yang mengacu pada  substansi  biologi  termuat  dalam  Pasal  46 IHR  2005  yang  menyatakan  bahwa  negara  –
negara  pihak,  sesuai  dengan  ketentuan  hukum nasional  dan  ketentuan  internasional  terkait, harus  memberikan  fasilitas  transportasi,  keluar- masuk  pemrosesan  dan  pemusnahan  substansi biologi  dan  spesiesmen  diagnostik,  reagen  dan bahan diagnostic lainnya  guna  verivikasi  dan tujuan tanggap darurat kesehatan publik menurut IHR. Penggunaan kata ‘substansi biologi’ di sini menunjukan bahwa para negosiator menganggap konsep ini terpisah dari kata “ informasi kesehatan publik.
Kewajiban  untuk  menyampaikan  informasi kesehatan  publik  kepada  WHO  mengenai kejadian yang dilaporkan memuat daftar hal-hal yang  harus  dilakuakan  agar  anggota,  termasuk definisi  kasus,  hasil  laboratorium,  sumber  dan jenis resiko, jumlah kasus dan kematian, kondisi yang  mempengaruhi  penyebaran  penyakit  dan ukuran  kesehatan  yang  digunakan  (Pasal  6.2 IHR  2005).  Daftar  ini  mengacu  pada  suatu yang  termasuk  dalam  makna  sebenarnya  dari “informasi”  dan  tidak  berisi  apapun  yang  bisa dianggap  sebagai  sampel  biologis,  substansi, specimen.  Tidak  adanya  referensi  yang  jelas mengenai sampel biologis, menunjukkan bahwa WHO  dan  negara  anggotanya  sebenarnya  telah menyadari  adanya  kemungkinan  keengganan negara-negara  untuk  berbagi  sampel  pathogen yang menjadi kepedulian dunia (Sinclair, 1973:3)
Jika  dilihat  dari travaux  preparatoir, penyusunan teks IHR, teks yang dinegosiasikan sebelumnya  meliputi  ketentuan  berikut:  “dalam konteks adanya dugaan pelepasan agen biologis, kimiawi  atau  radiasi  nuklir  secara  sengaja, negara  harus  segera  menyampaikan  pada WHO semua informasi terkait kesehatan publik, bahan dan sampelnya, untuk digunakan sebagai sarana melakukan  verifikasi  dan  tanggapan”.  Dari  sini terlihat  bahwa,  para  negosiator  menggunakan kalimat  “informasi  kesehatan  publik”  dan  kata “sampel”  sebgai  istilah  yang  berbeda.  Selain itu,  ketentuan  ini  tidak  tercantum  dalam  IHR 2005.  Walaupun  seandainya  tercantum,  harus ditekankan  bahwa  pembagian  sampel  hanya dibutuhkan  berkaitan  dengan  penggunaan  agen biologis,  kimiawi  dan  radiasi  nuklir  secara sengaja, yang tidak meliputi munculnya virus flu burung atau pandemik influenza (Aktieva, 2013)
Resolusi  WHA  tahun  2006  dan  2007  juga
mendukung  interpretasi  ini.  Dalam  rangka melengkapi  ketentuan  IHR  2005,  pada  tahun 2006  dikeluarkan  resolusi  berkaitan  dengan ancaman  influenza  yang  mendorong  negara anggota  WHO  untuk  menyebarkan  informasi dan  bahan  biologis  terkait  kepada  WHO,  hal ini  menunjukkan  bahwa  negara  anggota  WHO menganggap  informasi  kesehatan  publik  dan bahan biologis merupakan istilah yang berbeda. Resolusi WHA 2007 menggunakan bahasa yang sama  dengan  konsideran  resolusi  WHA  2006 yang  mendorong  negara  anggota  WHO  untuk menyebarkan  informasi  dan  bahan  biologis. Interpretasi  inipun  sesuai  dengan  semangat CBD yang menegaskan bahwa keputusan untuk berbagi sampel biologis berada ditangan negara dimana sampel itu berasal (Aktieva, 2013).
3. Upaya  yang  dilakukan  Indonesia  untuk mewujudkan mekanisme penanganan Pandemik virus yang berkeadilan, setara dan transparan.
a. “ Deklarasi Jakarta ” 26-28 Maret 2006
Pertemuan tingkat tinggi tentang pertukaran virus di dunia ( High-Level Meeting on Responsible Practices for Sharing Avian Influenza Viruses and Resulting Benefits ) di Hotel Sultan Jakarta, 26-28 Maret  2006  telah  melahirkan  Deklarasi  Jakarta yang  berisi  3  hal  penting. Pertama ,  penguatan dan  peningkatan  jejaring  surveilans  influenza global untuk pertukaran materi biologis. Kedua , peningkatan  kapasitas  negara  berkembang, termasuk  kemungkinan  untuk  pembentukan laboratorium  rujukan  WHO  di  negara-negara tersebut. Ketiga ,  peningkatan  akses  terhadap vaksin  yang  aman,  efektif  dan  bermutu  baik, tidak  hanya  untuk  menangkal  H5N1  tapi  juga materi biologis lain (http://new.paho.org )
Pertemuan  dihadiri  oleh  27  negara. Diantaranya  adalah  wakil  11  negara  yang terjangkit virus H5N1 pada manusia (Azerbaijan, Kamboja,  Cina,  Mesir,  Indonesia,  Irak,  Laos, Nigeria,  Thailand,  Turki  dan  Vietnam).  Hadir pula  wakil  negara  maju,  anggota South  East Asian  Region (SEARO)  WHO, representative dari  WHO  Pasific  Barat  (WPRO);  WHO Collaborating  Centers dan  negara  penghasil vaksin. Negara-negara tersebut adalah Australia, Belgia,  Brunei  Darussalam,  Kanada,  Perancis, Jerman,  India,  Italia,  Jepang,  Korea,  Malaysia,
Myanmar,  Filipina,  Afrika  Selatan,  Amerika Serikat dan Inggris.
Bersama  seluruh  peserta  pertemuan  teknis, para  menteri  dan  deputi  diterima  pula  oleh Presiden  Republik  Indonesia,  Susilo  Bambang Yudhoyono,  di  Istana  Negara.  Presiden mengutarakan  betapa  virus  yang  tak  dapat dilihat  mata  ini  berpotensi  menjadi  ancaman bagi  negara,  lebih  hebat  dari  ancaman  militer dari negara lain. Karenanya, setiap negara harus siap  untuk  mencegah  dan  berperang  dengan virus dan pandemi. Semua perlu bahu membahu karena pada penyebaran virus pandemi, ancaman terhadap  satu  negara  adalah  juga  ancaman  bagi semua negara.
Sama dengan Menkes, Presiden Yudhoyono juga  menekankan  pentingnya  kesetaraan. Hal  penting  lain  adalah  perlunya  pendekatan altruistik untuk bisa saling bertukar sampel virus dan  bertukar  informasi  sehingga  pertukaran dapat  memberi  manguntungkan  semua  pihak. Transparansi juga menjadi hal yang diminta oleh Presiden,  selain  saling  percaya  untuk  berbagi pengetahuan epistemologis, teknologis dan klinis, terutama  tentang  Avian  Influenza.  Pertemuan yang  dianggap  telah  menampakkan  benang merah  harapan  Indonesia,  WHO  serta  negara- negara lain dalam menangani Avian Influenza ini berakhir  Rabu  petang  dengan  Deklarasi  Jakarta Tujuh (7) butir utama Deklarasi Jakarta tersebut adalah:
1.  Perlunya  mengakselerasi  kesiapan  dan ketanggapan  lokal,  regional  dan  global terhadap pandemi Avian Influenza.
2. Asesmen risiko dan respon global memerlukan upaya  selaras  antara  negara  dan  seluruh pemangku kepentingan.
3.  Kebutuhan  akan  pertukaran  informasi,  data dan  spesimen  biologis  secara  terbuka,  tepat waktu, dan setara.
4.  Pelaksanaan  rekomendasi  dari  Pertemuan Tingkat  Tinggi  ( High-Level  Technical Meeting ).
5.  Komitmen  untuk  meningkatkan  jejaring surveilans influenza global ( Global Influenza Surveillance Network atau GSIN).
6. Mengajak negara-negara anggota WHO untuk mendiskusikan  hasil  pertemuan  pada World Health Assembly (WHA) bulan Mei 2007.
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
7.  Meminta  WHO  untuk  menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu dan mendapatkan  komitmen  penting  dari  seluruh pemangku  kepentingan  untuk  membentuk mekanisme baru ( pertukaran virus ).
Rekomendasi dan deklarasi yang ditindaklanjuti  WHO  dengan  penyusunan prosedur oleh sekretariat WHO yang direncanakan selesai  pada  akhir  Juni  2007.  Pertemuan  tindak lanjut  juga  akan  dilakukan  untuk  memantau perkembangan  pelaksanaan  rekomendasi,  pada pertemuan  WHA  bulan  Mei  2007  (http://www. mission-indonesia.org) Proses penyusunan dan  penyempurnaan  direncanakan  untuk  dapat diserahkan  pada  Badan  Eksekutif  ( Executive Board ) WHA bulan Mei 2008.
Tentang  pelaksanaan  pengiriman  virus, pada  jumpa  pers  pertemuan  teknis,  petang  hari sebelumnya  tanggal  27  Maret  2007,  Menkes menyampaikan  bahwa  Indonesia  akan  sesegera mungkin  kembali  mengirimkan  virus  ke  WHO demi  kepentingan  seluruh  umat  manusia. Belum ada jaminan ataupun mekanisme tertentu menyertai pengiriman tersebut. Virus dikirimkan semata karena Menkes mempercayai WHO dan komitmen  yang  disampaikan  David  Heymann (Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Penyakit Menular).  Apalagi  WHO  dianggap  telah berjanji di depan negara-negara yang hadir pada pertemuan teknis untuk memastikan mekanisme yang memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang  untuk  mendapatkan  vaksin  dalam menghadapi pandemi influenza.
Diharapkan  akan  dibentuk  mekanisme yang  adil  dan  transparan  yang  memperhatikan kesejahteraan warga dunia. Bagian dari rancangan tersebut  adalah  diperlukannya  ijin  dari  negara asal  virus  untuk  pemrosesan  virus.  Mekanisme ijin tersebut belum dibicarakan pada pertemuan di Jakarta ini, begitu juga bentuk keuntungan yang diperuntukkan bagi negara asal virus. Mekanisme lanjutan  dan  keuntungan,  nantinya,  akan diserahkan  sepenuhnya  pada  negosiasi  antara masing-masing  negara  dengan  para  produsen vaksin.  David  Heymann,  dalam  kesempatan yang  sama,  menyampaikan  bahwa  dirinya  puas dengan hasil pertemuan. Heymann menghormati inisiatif  Indonesia,  yang  mewakili  negara- negara  berkembang,  untuk  memperjuangkan
kesetaraan akses terhadap vaksin, terutama bagi negara-negara yang berisiko tinggi namun tidak memiliki  sumber  daya  cukup  untuk  melindungi warga negaranya dari risiko terinfeksi virus.
b. Pandemic  Influenza  Preparedness  Inter- Governmental Meeting WHO (WHO PIP IGM) The  Intergovernmental  Meeting  on  Pandemic Influenza  Preparedness atau  disingkat  IGM  – PIP  di  Jenewa  yang  berakhir  pada  tanggal  13 Desember  2008  berhasil  mencapai  kemajuan yang  signifikan.  Menteri  Kesehatan  Dr  Siti Fadillah  Supari  Sp.JP(K)  memimpin  delegasi Indonesia pada pertemuan ini, didampingi Wakil Ketua Delegasi, Staf Khusus Menteri Kesehatan Dr  Widjaja  Lukito,  dan  pejabat  senior  Deplu sekaligus  penasihat  hubungan  internasional Departemen  Kesehatan  Makarim  Wibisono. Perundingan  IGM  telah  mencapai  5  terobosan besar (http://www.depkes.go.id )
Menurut Wakil Ketua Delegasi Indonesia Dr Widjaja  Lukito,  pencapaian  utama  yang  diraih pada  IGM  ini  adalah  disetujuinya  penggunaan Standard  Material  Transfer Agreement ((SMTA adalah  dokumen  yang  akan  mengatur  semua transfer  virus  maupun  bagian  bagiannya yang  berbentuk  standard  dan  universal  dan mempunyai  kekuatan  hukum)  dalam  sistem virus sharing . Pencapaian kedua, prinsip-prinsip SMTA secara umum disetujui oleh semua negara anggota  termasuk  pengakuan  atas  perlunya mengintegrasikan sistem benefit sharing kedalam SMTA yang telah gigih diperjuangkan Indonesia dengan  dukungan  negara-negara  berkembang lain terutama 11 negara SEARO ( South East Asia Regional  Organization ),  Brazil, AFRO  ( African Regional Office ).
Sebelumnya  terdapat  tentangan  keras  dari Amerika  Serikat  untuk  memperlakukan benefit sharing setara  dengan virus  sharing .  Tepatnya pernyataan  IGM  berbunyi  “negara-negara anggota  setuju  untuk  berkomitmen  berbagi virus  H5N1  dan  virus  influenza  lainnya  yang berpotensi  pandemi,  serta  menganggap virus sharing setara benefit  sharing ,  sebagai  bagian penting  dari  langkah  kolektif  demi  kesehatan publik  secara  global”.  Terobosan  ketiga,  adalah integrasi prinsip benefit sharing ke dalam SMTA. Terobosan  keempat,  adanya  komitmen  negara maju untuk benefit sharing secara nyata termasuk
dalam berbagi risk assessment dan risk response . Dan  terobosan  kelima,  terwujudnya Virus Tracking System dan Advisory Mechanism untuk monitoring dan evaluasi virus dan penggunaannya (http://www.depkes.go.id ).
Makarim  Wibisono  dalam  pernyataannya kepada sidang menungkapkan penghargaan pada Amerika  Serikat  yang  bersikap  konstruktif  dan bahwa  komitmen  Amerika  Serikat  merupakan langkah  yang  baik  menuju  persetujuan menyeluruh.  Sementara  wakil  negara-negara Afrika, dari Nigeria memberi penghargaan bahwa kemajuan  perundingan  yang  dicapai  ini  terjadi karena  Amerika  Serikat  dan  Indonesia  telah melangkah semakin mendekat dan memperkecil perbedaan pendapat diantara mereka.
Dr  Widjaja  menambahkan  “bahkan  telah disetujui  untuk  meninggalkan  sistim Global Influenza  Surveillance  Network -nya  WHO yang  telah  berlaku  selama  60  tahun,  dengan mekanisme baru dan nama baru, dengan demikian mengubah  tatanan  berbagi  virus  dalam  dunia kesehatan.  Menteri  Kesehatan  Dr  Siti  Fadillah Supari  Sp.JP(K)  mengusulkan  mekanisme  baru yang  lebih  adil,  transparan  dan  setara  tersebut dinamakan  WHO Influenza  Network .  Makarim Wibisono,  penasehat  hubungan  internasional Departemen  Kesehatan  mengatakan  “walaupun Naskah Persetujuan belum sepenuhnya disetujui dan  masih  menyisakan sejumlah  masalah untuk dipecahkan, namun terobosan yang prinsip telah dicapai”
Pimpinan  sidang  IGM  sebagai  penutup menyatakan bahwa “masih ada sejumlah isu yang perlu dipecahkan akan tetapi sidang melihat titik akhir sudah dalam jangkauan. Demi kepentingan kesehatan  global,  kita  harus  menemukan  solusi dan  menyelesaikan  urusan  ini  agar  IGM  dapat melapor kepada World Health Assembly / WHA. WHA ke 62 akan diselenggarakan di bulan Mei 2009. Negara anggota setuju untuk melanjutkan perundingan  dalam  IGM  yang  akan  datang menjelang  WHA  ke  62  dan  hasil  IGM  akan disahkan oleh WHA.
Standard  Material  Transfer Agreement jika telah  disahkan  dan  berkekuatan  hukum  akan merubah  secara  radikal  tatanan  penggunaan virus  dalam  sebuah  Kerangka  yang  lebih  adil, transparan  dan  setara  yang  akan  membuka akses  transparan  terhadap  informasi  virus
influenza,  yang  berarti  membuka  peluang  besar untuk  para  peneliti  negara  berkembang  untuk meningkatkan  kapasitas  penelitiannya  sehingga Indonesia dan negara berkembang lainnya dapat mengembangkan alat diagnostik, vaksin dan obat obatan terhadap virus flu burung.

## c. Executive Board
Indonesia merupakan salah satu negara anggota Executive  Board (EB)  yang  merupakan  badan eksekutif  WHO  dan  beranggotakan  34  negara anggota. EB telah melakukan sidang pada bulan Januari  2010  lalu  untuk  menyusun  keputusan dan kebijakan yang akan dibahas dan ditetapkan oleh  WHA,  serta  memberikan  arahan  kepada Dirjen  WHO  dalam  melaksanakan  keputusan- keputusan WHA. Sebagai anggota EB, Indonesia mengusulkan  3  draft  resolusi  yaitu:  bidang Pandemic Influenza Preparedness (PIP), bidang Viral Hepatitis, dan Bidang Waste Management . Ketiga  draft  tersebut  telah  diterima  oleh  sidang EB dan diajukan ke WHA untuk disahkan sebagai resolusi WHO ke semua negara anggota WHO di dunia (http://www.depkes.go.id ).
d. Open Ended Working Group Selain  menghadiri  Sidang  WHA  dan Executive Board ,  Delegasi  Republik  Indonesia  juga akan  menghadiri Open  Ended  Working  Group . Selain  itu  Menkes  juga  akan  mengadakan pembicaraan  dengan  Menteri  Kesehatan  Mesir, Menteri  Kesehatan  Jerman  dan  pertemuan dengan  UNAIDS.  Untuk  kelancaran  selama berlangsungnya  kegiatan,  Delegasi  RI  akan berkoordinasi  dengan  Perwakilan  Tetap  RI  di Jenewa Swiss (http://www.tempo.co ) Open Ended Working Group (OEWG) merupakan pertemuan  kelompok  kerja  di  bidang  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya.  OEWG  ini  sudah berjalan  dan  masih  beberapa  isu  yang  dibahas yaitu virus sharing dari laboratorium yang masuk dalam jejaring sistem WHO ke perusahaan vaksin dan  perusahaan  diagnostik  maupun  perusahaan obat.
Menkes menambahkan, OEWG ini dipimpin 2 negara yaitu Meksiko dan Norwegia. Meksiko menjadi  pemimpin  karena  berpengalaman sebagai  negara  yang  terkena  pandemi  H1N1 sehingga  bisa  mengemukakan  pengalamannya dan  mengatakan  bahwa  sistem WHO  itu  belum
berjalan dengan benar dan perlu diperbaiki. Hal itu karena pada waktu terjadi pandemi, Meksiko sebagai  negara  yang  paling  terkena  dampaknya ternyata  sulit  untuk  mendapatkan  vaksin,  butuh waktu  lama,  harganya  mahal,  dan  datangnya pun  sangat  terlambat.  Dengan  adanya  satu negara  yang  sudah  mengalami  situasi  seperti itu, jika dipikirkan sebenarnya kita “beruntung” karena  pandemi  H1N1  lebih  cenderung  ke  luas daripada  ke  berat.  Maksudnya  adalah  virus cepat  berkembang  kemana-mana  tetapi  angka kematiannya  kecil.  Seandainya  yang  terjadi adalah  pandemi  yang  luas  dan  berat,  maka situasinya akan jauh lebih parah, ujar Menkes. Menyikapi kejadian tersebut, Indonesia menginginkan agar apabila terjadi pandemi lagi, setiap  negara  yang  mempunyai  kemampuan produksi  vaksin,  termasuk  negara  berkembang seperti Indonesia diberi hak untuk memproduksi vaksin  untuk  kepentingan  negaranya.  Selain itu  juga  diperjuangkan  adanya  suatu stock  pile dimana  setiap  produsen  vaksin  menyisihkan sebagian dari produksinya ke stock pile tersebut sehingga  negara-negara  yang  tidak  punya kemampuan  untuk  memproduksi  atau  membeli vaksin bisa mendapatkannya.
4.  Dari WHA  ke-60  2007    sampai WHA  ke-64 2011
a. Usulan Indonesia pada WHA ke-60, 14-23 Mei 2007.
Pada    29  Maret  2007,  setelah  ada perjanjian  interen    dimana    Indonesia  kembali mengirimkan contoh virus flu kepada WHO, para menteri  kesehatan  dari  18  negara  Asia-Pasifik mengeluarkan  Deklarasi  Jakarta  yang  meminta WHO  “mengadakan  pertemuan-pertemuan, mempelopori  proses  kritis  dan  mendapatkan komitmen  penting  dari  semua  pemangku kepentingan  untuk  membentuk  mekanisme untuk pembagian informasi dan virus yang lebih terbuka serta aksesibilitas pada vaksin influensa burung  dan  influensa  pandemi  lain  bagi  negara berkembang (http://www.depkes.go.id )
Kepedulian  tersebut  diajukan  pada World Health  Assembly (Sidang  Kesehatan  Sedunia) di    Jenewa  sebagai  bagian  dari  sebuah  resolusi yang  meminta  diadakan  mekanisme  baru  untuk pembagian virus dan akses yang lebih adil pada
vaksin  yang  dikembangkan  dari  sumber  materi virus.  Dalam  proses  perdebatan,  terungkap bahwa  WHO  tidak  mematuhi  persyaratan  yang tercantum dalam Panduan 2005 WHO mengenai pembagian virus. Panduan tersebut mensyaratkan ada ijin dari negara pemberi (donor) virus sebelum Collaborating  Center WHO  bisa  memberikan virus  (selain  galur  vaksin)  kepada  pihak  ketiga, misalnya kepada industri farmasi.
Collaborating
Center
WHO tidak menganjurkan  penggunaan  Perjanjian  Transfer Materi  ( Material  Transfer  Agreement atau MTA)    pada  saat  negara  donor  mengirimkan contoh  virus  mereka  ke  WHO.  Tapi  mereka sendiri  menggunakan  MTA  saat  mentransfer (kepada  pihak  ketiga)  galur  vaksin  yang mengandung  virus-virus  yang  diberikan  oleh negara  berkembang  seperti  Indonesia,  Vietnam dan  China.  Bahkan collaborating center WHO sendiri,  selain  juga  pihak  ketiga,  mengajukan hak  paten  yang  mencakup  bagian-bagian  dari virus  sumber  saat  mengembangkan  vaksin  dan alat diagnostik. Topik ini  mungkin yang paling kontroversi  dalam  agenda  Sidang  Kesehatan Dunia  pada    2007,  namun  isu  pembagian  virus dan akses pada  vaksin flu  burung tetap belum terselesaikan hingga menit-menit terakhir sidang WHA ke 60 Mei 2007.
Resolusi  tersebut  memberikan  mandat kepada  WHO  untuk  membentuk  cadangan internasional  vaksin  H5N1  atau  untuk  virus influenza  lain  yang  berpotensi  pandemi,  dan juga  merumuskan  kerangka  acuan  baru    untuk pembagian  virus  influensa.  Posisi  pemerintah Indonesia  menguat  pada  empat  hal  utama  yaitu (http://www.who.int/en/):
1. Mempertanyakan sebuah sistem yang sudah  bekerja  dengan  baik  yaitu  secara rutin  mentransfer  virus  kepada  pabrik  yang membuat vaksin flu musiman di negara kaya, tapi  vaksin    flu  pandemi  dan  pre-pandemi tidak terjangkau oleh masyarakat miskin;
2. Mengkritik  keseimbangan  pragmatis    WHO yang  dirasa  sangat  mementingkan  prioritas korporasi  dan  ketidakadilan  struktural, dengan  mengorbankan  kesehatan  serta kesejahteraan  masyarakat  di  antara  negara- negara anggotanya;
3. Merupakan latihan menggunakan posisi tawar
oleh  sebuah  negara  sumber  materi  biologis yang  mencari  pemulihan  dari  ketidakadilan akses pada sesuatu yang mungkin merupakan asupan  amat  penting  bagi  kesehatan  (vaksin flu  burung)  yang  dikembangkan  dari  materi sumber tersebut;
4.  Berupaya mendapatkan manfaat yang adil dari pengembang  vaksin  komersial  tidak  hanya untuk bangsanya sendiri tapi untuk masyarakat lain  yang  kemungkinan  terpinggirkan  oleh pengembangan  dan  distribusi  produk  yang disetir oleh kepentingan komersial.
5.  Indonesia mengusulkan bagi adanya mekanisme  baru  dalam  penanganan  dan pencegahan pandemik global, yang kemudian diterima  secara  akalmasi  pada  WHA  ke  60 pada tanggal 23 Mei 2007 di Jenewa Swiss.
Meskipun resolusi tersebut hanya berisi gambaran umum bagi adanya perubahan dalam mekanisme penanganan  pandemik  influenza  global,  namun setidaknya  Indonesia  berhasil  membuka  mata Global  Health  Governance ,  dan  masyarakat Internasional  akan  ketimpangan  dalam  sebuah mekanisme global yang telah berjalan selama 60 tahun.
b. WHA ke-61 Jenewa 19 – 24 Mei 2008.
Pada  Sidang  WHA  ke-61  di  Jenewa, Swiss,  tanggal  19  Mei  2008.  Sidang  WHA  ke- 61  ini  mengambil  tema  “ Health  Related  to the  Millenium  Development  Goals  (MDGs) ”. Indonesia  melalui  Menkes,    lebih  lanjut menyatakan  bahwa  sejak  adanya  debat  tentang virus  sharing dan benefits  sharing maka  sistem Global  Influenza  Surveillance  Network (GISN) yang  sudah  berlangsung  selama  60  tahun  tidak akan  pernah  adil,  transparan  dan  setara  sampai kedaulatan  dan  hukum  negara  pengirim  virus dipertimbangkan.  Oleh  karena  itu,  GISN  harus diganti dengan mekanisme baru   ( http://www. depkes.go.id ).
Sebagai organisasi yang mengatur sistem  kesehatan  dunia,  WHO  diminta  tidak mengesampingkan  kepentingan  negara  maju, tetapi  harus  memberikan  pelayanan  kepada seluruh  negara  anggota  jika  menginginkan pencapaian  kesehatan  yang  lebih  baik  secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia (http:// www.depkes.go.id )
Dalam  sidang  WHA  Menkes  RI  juga
menyoroti  bahwa  tujuan  MDGs  sulit  dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga  minyak  dunia  yang  berpengaruh  pada kenaikan  harga  pangan  dunia  yang  berdampak pada  kerawanan  pangan,  serta  perubahan  iklim yang  memperngaruhi  insiden  dan  prevalesi penyakit  tropis  yang  menyulitkan  upaya pengendalian  dan  pemberantasannya.  Hal tersebut  memerlukan  upaya  bersama  yang sungguh-sungguh dari masyarakat global. c. WHA ke- 62, tanggal 14-15 Mei 2009 Indonesia memperjuangkan konsisten negara maju  soal Virus  Sharing .  Indonesia  berharap komitmen WHO dan negara-negara maju dalam The  Intergovermental  Meeting  on  Pandemic Influenza  Preparedness atau  IGM-PIP  tentang virus sharing yang berlangsung 14-15 Mei 2009 menjelang World  Health  Assembly (WHA)  ke 62  di  Jenewa  tidak  akan  berubah  (http://www. depkes.go.id )
Karena  konsistensi  ini  sangat  penting bagi  tercapainya  kesepakatan mondial atas mekanisme  baru virus  sharing yang  adil, transparan  dan  setara  yang  didukung  oleh mayoritas  peseta  IGM-PIP.  Sehingga  tidak  ada lagi negara tertentu yang memonopoli virus dan vaksinnya apalagi kemudian menjualnya kembali kepada negara berkembang dengan harga mahal. Padahal,  sebelumnya  virus  itu  sendiri  dikirim oleh  negara  berkembang  untuk  kebutuhan  riset kesehatan.  Dilaporkan  bahwa  dalam  IGM-PIP, yang dimandatkan oleh Resolusi WHA No. 60/28 untuk  membahas Strandard  Material  Transfer Agreement (SMTA)  yang  mengatur  sistem virus  sharing  yang  adil,  transparan  dan  setara, telah  menyepakati  sekitar  85%  dari  butir-butir yang  dibahas,  selebihnya  masih  memerlukan pembahasan  lanjutan,  terutama benefit  sharing . Menteri  Kesehatan  mengharapkan  komitmen dan goodwill dari  semua  untuk  menyelesaikan mekanisme virus  sharing baru  yang  adil, transparan dan setara (http://www.depkes.go.id ) Upaya Indonesia ini mendapat dukungan luas dari negara-negara  berkembang  seperti  Argentina, Bangladesh,  Bhutan,  Brazil,  Cili,  Kuba  – mewakili  negara  anggota  Gerakan  Non-Blok, Ghana  –  mewakili  daerah  Afrika,  Guatemala, India,  Iran,  Maldives,  Myanmar,  Nigeria,  Sri Lanka,  Timor  Leste  dan  Venezuela.  Selain  itu LSM-LSM  Internasional  juga  memberikan
Munculnya Resolusi WHA (World Health Assembly) No.64/56 Dony de R. dan Asep S.
apresiasinya atas kegigihan perjuangan Indonesia karena resolusi ini merupakan pencapaian mulia dalam  dunia  kesehatan  dan  pengobatan  serta mencerminkan  tekad  negara  anggota  WHO untuk  memberlakukan  mekanisme  baru  virus sharing dan benefit sharing yang transparan, adil dan setara.
Lebih  lanjut  lagi,  resolusi  ini  meminta Direktur  Jenderal  WHO  untuk  mengusung butir-butir tentang kerangka kesiapan pandemik influenza yang telah disepakati dan memfasilitasi proses  untuk  finalisasi  hal-hal  yang  belum disepakati,  termasuk  benefit  sharing  dalam Standard  Material  Transfer Agreement  (SMTA) yang  formal,  transparan  dan  berimbang  antara negara-negara  maju  dengan  negara-negara berkembang.  Hasil  dari  finalisasi  tersebut  harus dilaporkan  pada  sidang  Executive  Board  WHO ke-126  pada  Januari  2010  (http://www.depkes. go.id )
Menkes yang dalam acara tersebut ditunjuk menjadi  Wakil  Ketua  1  Executive  Board  WHO hingga sidang WHA Mei 2010 mengatakan bahwa secara  konsensus  sudah  dicapai  kesepakatan yang berkaitan dengan benefit sharing, misalnya pada kasus dimana kita mengirimkan virus maka kita  nanti  akan  berhak  untuk  menjadi  kandidat penerima vaksin virus dimana dalam sistem yang lama  hal  itu  sama  sekali  tidak  pernah  terjadi. Menkes juga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan lagi sampel virus flu burung apabila  sistem  baru  virus  sharing  yang  adil, transparan  dan  setara  telah  diberlakukan  oleh WHO.
Lebih  lanjut  dikatakan  apabila  terjadi pandemi maka negara-negara berkembang yang terkena atau affected country akan mendapatkan 50 juta dosis dari international stock yang akan dibentuk oleh WHO dan 100 juta dosis lagi akan dibagikan  kepada  negara-negara  berkembang lainnya.  Apabila  ternyata  masih  kurang  maka akan ada usaha dari WHO untuk meminta kepada pabrik-pabrik  pembuat  vaksin  mapun  antiviral itu untuk menyisihkan sebagian dari produksinya bagi kepentingan negara-negara berkembang. Sementara, butir-butir yang telah disepakati Pada Joint  statement menutup  IGM-PIP  Desember 2008 lalu di Jenewa, dapat disimpulkan sebagai 5  (lima)  terobosan  besar  (http://www.depkes. go.id):
1. Disetujui  penggunaan Standard  Material Transfer  Agreement (SMTA)  dalam  sistem virus  sharing  yang  akan  mengatur  semua transfer virus maupun transfer bagian bagian virus  yang  berbentuk  standar  dan  universal dan mempunyai kekuatan hukum.
2. Prinsip  prinsip  SMTA  secara  umum disetujui  termasuk  pengakuan  atas  perlunya mengintegrasikan  sistem benefit  sharing kedalam SMTA, hal yang menjadi perjuangan gigih  Indonesia  dengan  dukungan  negara berkembang  lain,  dalam  kelompok  negara negara  SEARO/ South  East  Asia  Regional Organization ,  Brazil  dan  AFRO  (African Regional Office), meskipun terdapat tentangan keras  dari  Amerika  Serikat.  Pernyataan IGM-PIP  pada  penutupan  pertemuan  bulan Desember  2008  berbunyi  “negara  negara anggota  setuju  untuk  berkomitmen  berbagi virus H5N1 dan virus influenza lainnya yang berpotensi  pandemi  serta  menganggap  virus sharing adalah setara benefit sharing , sebagai bagian  penting  dari  langkah  kolektif  demi kesehatan publik secara global”.
3.  Prinsip benefit  sharing diintegrasikan kedalam SMTA
4. Komitmen negara maju untuk benefit sharing secara  nyata  termasuk  dalam  berbagi risk assesment dan risk response . 5.  Terwujudnya Virus  Tracking  System dan Advisory  Mechanisim untuk  memonitoring dan evaluasi virus dan penggunaannya.
d.  Menkes  RI  Pimpin  Delegasi  RI  Pada  Sidang WHA ke-63 Menkes RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH,  Dr.  PH,  akan  menyampaikan  pidato  di Sidang  Umum  tentang Foreign  Policy  and Global  Health  (FPGH)  “Accelerating  the Achievement  of  MDG’s  target  4  and  5  through Governance” ,  melakukan  pertemuan  dengan Menteri  Kesehatan  Gerakan  Non  Blok  dengan tema  “ Strenghtening  the  International  Health System  &  Reinforcing  Health  Security  Against Pandemic ”,  dan  pertemuan  dengan Federation of  Pharmaceutical  Manufacturer  dengan  topic “  Women  Health  –  with  Particular  Focus  on Maternal Health (http://www.depkes.go.id ).
Pada sidang WHA tersebut, upaya Indonesia membangun  mekanisme virus  sharing dan benefits sharing yang adil, transparan dan setara
juga  mendapat  dukungan  politik  yang  kuat  dari negara-negara  anggota  GNB  dalam  Pertemuan Menkes  GNB  ke-1  yang  diselenggarakan  pada 21 Mei 2010. Dalam pertemuan itu, para menkes GNB sepakat mendukung deklarasi yang diajukan Indonesia  berjudul  “ Responsible  Virus  Sharing and  Benefits  Sharing ”  (http://internasional. kompas.com )
Deklarasi itu akan dibahas lebih lanjut pada Pertemuan Perwakilan Tetap GNB di Jenewa pada 30  Juni  2010  sebagai  posisi  dan  sikap  bersama negara-negara  anggota  GNB  menghadapi Pertemuan  Lanjutan  Antar  Negara  mengenai Kesiapsiagaan  Menghadapi  Pandemi  Influenza pada  November  nanti.  Para  menkes  GNB  juga sepakat  untuk  meningkatkan  kerja  sama  dalam penanggulangan  penyakit  di  negara-negara berkembang  dan  mengantisipasi  perpindahan tenaga-tenaga  medis  ke  negara-negara  maju. Selama  ini  belum  pernah  ada  gerakan  non  blok dalam WHA. Jadi, baru sekali ini sebanyak 112 negara anggota GNB dari 193 negara menyatakan dukungannya terhadap pembentukan mekanisme baru virus sharing dan benefits sharing . Gerakan Non  Blok  yang  digagas  oleh  mantan  Presiden RI  pertama  Soekarno  itu  diharapkan  mampu meningkatkan  posisi  tawar  negara-negara berkembang di hadapan negara-negara maju. e.  Indonesia  menyambut  baik  ditetapkannya Resolusi Baru WHA No. 64/56                    (WHA ke-64 2011)
Indonesia  menyambut  baik  ditetapkannya Resolusi  Majelis  Kesehatan  Dunia  ( World Health Assembly ) No. 64/56 tentang “Kerangka Kesiapan Pandemi Influenza untuk Virus sharing dan Akses  pada  Vaksin  dan  Manfaat  Lainnya”. Resolusi  ini  menetapkan  kerangka  kerjasama multilateral  dalam  kesiapan  dunia  menghadapi pandemi  influenza  khususnya  mekanisme  virus sharing, akses pada vaksin dan manfaat lain serta Standard Material Transfer Agreement (SMTA) (http://www.depkes.go.id )
Penetapan resolusi ini merupakan kesuksesan besar dan mengakhiri perjuangan negara-negara berkembang, yang dimotori oleh Indonesia tahun 2007 dibawah kepemimpinan Menteri Kesehatan saat  itu,  Dr.  dr.  Siti  Fadilah  Supari,  Sp.JP  (K). Indonesia  pada  waktu  itu  berinisiatif  untuk mendobrak sistem penanganan pandemi influenza
dan tatanan penggunaan virus  yang telah berlaku selama  64  tahun  yang  dinilai  tidak  adil,  tidak setara dan tidak  transparan. Sementara itu, dunia pun  menyambut  positif  ditetapkannya  resolusi ini. Seluruh negara anggota WHO sepakat bahwa kerangka ini adalah tonggak bersejarah di bidang kesehatan  publik  yang  meletakkan  fondasi untuk kesiapan pandemi yang lebih terkoordinir, komprehensif,  dan  setara  yang  mengarah  pada dunia yang lebih sehat dan aman.
Dukungan serupa juga diungkapkan Menteri-Menteri  Kesehatan  negara  anggota Gerakan  Non-Blok  serta  7  negara  inisiator the Foreign Policy and Global Health (FPGH) yang menyebut resolusi ini sebagai contoh konkrit dan positif  dari  solidaritas  global  untuk  kesehatan publik  serta  eratnya  hubungan  kebijakan kesehatan  publik  global  dan  kebijakan  luar negeri. Indonesia mendapat apresiasi khusus atas inisiatif dan kepemimpinannya memperjuangkan keadilan  dalam  mekanisme  virus  sharing  dan benefit  sharing  bagi  kepentingan  kesehatan publik global.
Dibukanya akses terhadap virus influenza dan manfaat-manfaat  lain  berarti  membuka  peluang besar  untuk  para  peneliti  negara  berkembang untuk  meningkatkan  kapasitas  penelitiannya sehingga  Indonesia  dan  negara  berkembang lainnya  dapat  mengembangkan  alat  diagnostik, vaksin dan obat- obatan terhadap virus H5N1 dan virus lainnya yang berpotensi pandemi, termasuk H1N1.

## KESIMPULAN
Kerjasama  penanganan  bahaya  pendemik influenza, merupakan kebutuhan mutlak negara – negara di dunia untuk mecapai atau mewujudkan keamanan kesehatan global. Terutama kerjasama itu  bertujuan  untuk  mencegah  dan  mengatasi bencana kemanusiaan, bencana yang disebabkan oleh  wabah  virus  influenza.  Sejarah  mencatat bahwa  pandemi  virus  influenza  ini  telah  terjadi sejak beberapa-abad silam dan bahwa persoalan ini tidak pernah mati. Oleh karenanya, kerjasama penanganan  pandemik  influenza  harus  terus ditumbuhkembangkan agar menjadi mekianisme kerjasama yang efektif dan efisien. Upaya untuk menumbuhkembangkan bentuk kerjasama internasional  tersebut  dapat  dilakukan  melalui regulasi  –  regulasi  dan  pembuatan  peraturan
–  peraturan  baru  yang  mengkawal  mekanisme kerjasama  tersebut.  Peraturan  –  peraturan  dan regulasi  –  regulasi  tersebut  dimaksudkan  agar kerjasama  itu  mencapai  bentuk  yang  dijalankan dengan  perinsip  keadilan,  kesetaraan  dan transparansi.
Ketiga  prinsip  tersebut  merupakan  unsur penting yang harus dijunjung tinggi oleh negara – negara di dunia dalam membangun kerjasama internasional agar mencegah terjadinya ketimpangan – ketimpangan yang justru menjadi persoalan  baru  dalam  mekanisme  kerjasama tersebut. Global Influenza Surveillance Network (GISN)  adalah  mekanisme  kerjasama internasional  dalam  penanganan  pandemik virus  influenza  yang  dipayungi  langsung  oleh WHO.  Kerjasama  yang  telah  ada  dan  berperan besar  dalam  penanganan  pandemi  virus  global selama  lebih  dari  64  tahun  ini  menjadi  bentuk kerjasama  yang  mapan  dan  terbukti  mampu mencegah  terjadinya    bencana  kemanusiaan. Namun,  dalam  keseluruhan  kemapanan  sebuah mekanisme internasional negara – negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional harus juga  tetap  memperjuangkan  bentuk  kerjasama yang adil terutama ketika mekanisme kerjasama internasional itu kemudian mencederai kedaulatan  sebuah  negara.  Munculnya  Resolusi WHA  No.  64/56    menjadi  bukti  bahwa  bentuk –  bentuk  kerjasama  internasional  harus  terus  - menerus mendapat pengkajian dan evaluasi agar dijalankan  dengan  prinsip  keadilan,  kesetaraan dan transparan. Ketiga prinsip itu menjadi norma utama  yang  menjaga  kerjasama  internasional agar  tetap  menghormati  kedaulatan  sebuah negara.  Resolusi  mengenai  P andemik  Influenza Preparedeness ,  yang  mereformasi  GISN  juga menjadi  bukti  nyata  kesadaran  masyarakat internasional akan pentingnya bentuk kerjasama yang menjunjung tinggi tiga prinsip dimaksud. Dalam sebuah Hubungan internasional negara adalah  aktor  utama  yang  menjadi  penentu  bagi pencapaian tatanan kehidupan global yang mapan serta  menjamin  kerjasama  internasional  itu dijalankan,  sesuai  ketentuan  internasional  yang disepakati dan dalam bentuk koordinatif dimana kedaulatan sebuah negara tetap di jaga. Indonesia misalnya  dalam  kasus  penanganan  bahaya pandemik, memperjuangkan munculnya resolusi baru  dalam  kerjasama  penanganan  pandemik
internasional di bawah payung WHO. Indonesia sebagai  sebuah  negara  berdaulat,  menentang mekanisme  global  yang  telah  berjalan  selama puluhan  tahun  dan  mengabaikan  kebutuhan negara  –  negara  berkembang  yang  rentan terhadap persoalan virus. Indonesia menjadi aktor utama bagi munculnya resolusi WHA baru dalam penanganan  pandemik  virus  ,  dengan  menjadi inisiator, dan agen yang meperjuangkan resolusi tersebut  melalui  kemampuan  diplomasinya. Munculnya  resolusi  WHA  No  64/56  Mei  2011 juga menjadi bukti adanya kerjasama masyarakat internasional yang mapan dalam menghadapi isu internasional yang sama yakni bahaya pandemik virus  influenza,  yang  lahir  dari  kebutuhan  yang sama  akan  keamanan  kesehatan  global  dengan menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan,  kesetaraan dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A,A  Panton, Waspadai  Penyakit  Flu  Burung (Avian Influensa) , Penerbit ITB, Bandung, 2006
Krasner, Stephen .D, International Regimes , the Massachusets  Institute  of  Techonology. Spring, 1982
Krasner,  Stephen  .D,  dalam  Yanuar,  Ikbar, Ekonomi  Politik  Internasional  2, Refika Aditama,  Bandung, 2007
Mas’oed, Mochtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodelogi .LP3ES. Jakarta: 1990
Noorkasiani  dan  Tamher, Flu  Burung  :  Aspek Klinis  dan  Aspek  Epidemologis, Salemba Medika, Jakarta, 2008
Sinclar, I.M The Vienna Convention on The Law of Treaties, Manchester University Press, Manchester, 1973

## B. Jurnal
Aktieva  Tri  Tjitrawati  ,  Masalah  Keadilan Pelaksanaan Kewajiban Virus Sharing dalam Sistem IHR, JurnalMimbar Hukum Vol. 25, No.1, Februari 2013
Hammond Edward, “ Jaringan WHO ajukan hak paten atas virus flu burung “ , j u r n a l impact of pandemi influenza Vol.3 No.2, 26 April 2009
Sedyaningsih, R, Endang,  et.al.,Towards Mutual Trust,  Transparency  and  Equity  in  Virus Sharing  Mechanism:  The Avian  Influenza Case  of  Indonesia  , Annals  Academic  of Medicine , Vol.37, No.6, Juni 2008,

## C. Makalah Seminar/ Forum Dialog
Ganjar  Widhyiyoga,  Peran  Indonesia  dalam Membangun Global  Health  Governance yang  Berkeadilan,  makalah  disampaikan pada Forum  Kajian  Kebijakan  Luar Negeri (FKKLN) Kementrian Luar Negeri , Oktober 2012.

## D. Majalah dan Surat Kabar
Aeni, SitiNur, MenyoalKomersialisasiKesehatan, Harian Suara Karya, Jumaat 13 November 2009 David, P, Fidler, “ International Law and Global Infectious Desiase Control “Indiana   University School  of  Law, CMH  Paper  Working  Series , 2009
Radji  maksum,  “Avian  influenza  A  (  H5N1  ) Patogenesis  Pencegahan  dan  Penyebaran pada Manusia “ Majalah Ilmu Kefarmasian , Vol. III, No.2, Agustus 2006
Widajat  Rochmanadji,  Pelayanan  Kesehatan  di Era  Globalisasi. Suara  Merdeka Kamis 17 Juni 2004

## E. Internet
“  Departemen  Luar  Negeri  RI,  2011, Laporan Diplomasi  Indonesia  periode  2011 “. deplu .go.id diunduh pada tanggal 22 Juli 2012 “Indonesia menghentikan pengiriman virus ke WHO“ dalam http:// w w w . p p p l . d e p k e s . g o . i d / i n d e x . php?c=berita&m=fullview&id=390 , diunduh 22 juli 2012 “More on the Collaborating
Centres; database”dalam http://www.who.int/entity/ collaboratingcentres/database/en/ , diunduh 26 Juli 2012 “Networks  of  WHO  collaborating  Centres” dalam http://www.who.int/entity/ collaboratingcentres/networks/en/ ,
diunduh 26 Juli 2012
”  RNA  singkatan  asam  ribonukleat,  “  dalam http://www.news-medical.net/health/
What-is-RNA-%28Indonesia%29.aspx , diunduh 06 Februari 2013
“ WHO keluarkan resolusi baru penanganan pandemi Influenza “ dalam http://www.tempo.co/read/ news/2009/05/28/116178484/,  diunduh  12
September 2012
“ WHO-CCs adalah laboratorium resmi WHO”. dalam http://www.who.int/csr/disease/ influenza/en/  ,  diundung  16  Oktober 2012Nelson “ The  Great  Famine  and  the  Black  Death  ” dalam http://www.vlib.us/medieval/ lectures/,diakses pada 18 Juni 2012 “  WHO  Global  Tubercolosis  Control  2010 “ dalam
http://www.who.int/csr/disease/ Tubercolosis/whocccroetor2006.pdf  diunduh 24 Januari 2013
“ World Health Organitation “ dalam  http://www. who.int/governance/en/ diunduh 12   O k t o b e r 2012
“ Sejarah Berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia
“ dalam http://www.who.int/about/
over view/en/ , diunduh 22 November 2012 “ Struktur Organisasi Kesehatan Dunia “ dalam http://www.who.int/governance/en/ ,  diunduh 13 Desember 2012
“  WHO  menaikan  tingkatan  kewaspadaan terhadap  virus  Influenza  baru  tipe H1N1 ke lefel  6  (  pandemi)” dalam h t t p : / / w w w. i l o . o r g / wcmsp5/groups/public/@asia/@ro- bangkok/@ilo jakarta/documents/
publication/wcms_120083.pdf  , diunduh 27 Oktober 2012
“laporan kerugian akibat pandemi virus Influenza H1N1“ Dalam http://www.aidsindonesia.or.id/ index.php?option=com_content&task=view&
, diunduh 19 November 2012
“  pengembangan  GISN  pada  tingkat  global  , regional dan nasional “ dalam h t t p : / /
new.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/ INFLUENZA/gisn.pdf diunduh 27 Desember 2012 “  Deteksidini  influenza  musimandan  pandemic IHR 2005 “ dalam w w w . w h o . i n t / ihr/9789241596664/en/index.htmldiunduh 22 Februari 2013
“  International  Health  Regulation  2005  “ dalam  http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/90443/E92738.
pdf;http://www.paho.org/English/AD/ DPC/CD/flusnlgpis.pdf;http://www. wpro.who.intnfluenzaSurveill Ance- revised2302.pdf    diunduh  22  Februari

## 2013
“ WHO  Collaborating  Centre  untuk  influenza  ” dalam  www.who.int/csr/disease/influenza/ collabcentres/diunduh 23 Februari 2013
FluNet: www.who.int / fluentdiunduh 25 Februari 2013

## EuroFlu:  www.euroflu.orgdiunduh  25  Februari
2013
GISN:
www.who.int/csr/disease/
influenza/influenzanetwork/diunduh 25 Februari 2013
“  WHO  Global  Influenza  Surveillance Network “ dalam h t t p : / / k a b a r i n d o . com/?act=single&no=18606  di  unduh  23 November 2012 “  Kelemahandalammekanisme  GISN  “  dalam http://www.news-medical.net/health/ Current-Pandemics.aspxdiunduh    23 November 2012
“  keamanan  kesehatan  global  dan  kebijakan luar negeri“ dalam h t t p : / / w w w . tabloiddiplomasi.org/current-issue/175- 4-article/1496-keamanan-kesehatan- global-dan-kebijakan-luar-negeri.html
diunduh 13 januari 2013

## WHO
KeluarkanResolusiBaruPandemi
Influenza“ dalam
h t t p : / / r e g i o n a l . k o m p a s i a n a . com/2012/01/20/bu-siti-melawan- amerika-432011.html diunduh 23 Januari 2013
“Menumbuhkan  kekebalan  dan  Memberantas penyakit denganVaksin“ dalam
h t t p : / / www.langitperempuan.com/2008/12/dr-siti- fadillah-supari-giring-dunia-berbagi-virus- secara-adil-transparan-dan-setara/diunduh 22
Januari 2013
“  The  challenge  of  global  health.  Foreign affairs” dalam http://www.foreignaffairs.com/ articles/62268/laurie-garrett/the-challenge-of- globalhealth,diunduh 7  Februari 2013.
“  Situasi  Akses  pada  Vaksin    H1N1  Pandemi Mengkhawatirkan “ dalam     http://www.who. int/en/ diunduh 12 Februari 2013
“  WHO  keluarkan  resolusi  baru  penanganan pandemi Influenza “ dalam   http://www.tempo. co/read/news/2009/05/28/116178484/,  diunduh 12 September 2012