Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

## OPTIMALISASI E-GOVERNMENT  DAN  E-OFFICE BIROKRASI DALAM  MEWUJUDKAN SMART  CITY MENUJU  PEMERINTAHAN MODERN
Bambang Agus Diana¹, Benny Sigiro², Vigilia K. Montolalu³
Administrasi Publik, FHISIP¹ , ², Manajemen FEB³  Universitas Terbuka 1,2,3

## Abstract
Public management and bureaucracy are both inseparable and closely related to managing, organizing and running government activities and public services. Along with the concept of  smart  city  (smart  city)  which  refers  to  the  management  of  governance  that  applies technology by integrating various aspects of urban life, modern ICT-based governance and innovative public sector management  approaches  (bureaucracy) are demands  to improve efficiency, effectiveness, transparency and accountability. This requires the implementation and development of e-government and e-office as part of realizing the goals of bureaucratic reform.  This paper is  intended to  examine  the  e-government  and e-office  bureaucracy in realizing the concept of a smart city in governance and public services. The writing method used is literature study. Optimization of e-government and e-office becomes very important as an integral part of the realization of the smart city concept. As many districts/cities in Indonesia have implemented smart cities, according to their plans and achievement targets for 2015-2045. Human resources support, development of facilities and infrastructure, as well as infrastructure, which is not just the existence of several applications created in the administration  of  government  and  public  services  but  better  and  Real  services  can  be obtained online and perceived quickly, easily, precisely and responsively according to the needs of the community.

## Abstrak
Manajemen  publik  dan  birokrasi  sama-sama  tidak  dapat  dipisahkan  dan  erat kaitannya dengan pengelolaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Seiring  dengan  konsep  smart  city  (kota pintar)  yang  mengacu  pada  pengelolaan tata  kelola  yang  menerapkan  teknologi dengan  mengintegrasikan  berbagai  aspek  kehidupan  perkotaan,  tata  kelola berbasis TIK modern dan pendekatan manajemen sektor publik (birokrasi) yang inovatif menjadi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas., transparansi dan  akuntabilitas.  Hal  ini  membutuhkan  implementasi  dan  pengembangan  e- government  dan  e-office  sebagai  bagian  dari  mewujudkan  tujuan  reformasi birokrasi. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji birokrasi e-government dan e-office  dalam  mewujudkan  konsep smart  city  dalam tata kelola  dan  pelayanan publik. Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka. Optimalisasi e- government  dan  e-office  menjadi  sangat  penting  sebagai  bagian  integral  dari terwujudnya  konsep  smart  city.  Sebanyak  kabupaten  /  kota  di  Indonesia  telah menerapkan  smart  cities,  dan  sesuai  dengan  rencana  dan  target  pencapaiannya untuk  tahun  2015-2045.  Dukungan  SDM,  pengembangan  sarana  dan  prasarana, serta  prasarana,  yang  tidak  hanya  berupa  keberadaan  sejumlah  aplikasi  yang dibuat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  tetapi pelayanan  yang  lebih  baik  dan  Nyata  dapat  diperoleh  secara  online  dan dipersepsikan dengan cepat, mudah, tepat dan tanggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kata kunci : Smart City, E-Goverment, E-Office, Birokrasi
Keywords: Smart City, E- Government, E-Office, Bureaucracy
Article history: Submission: April 2024 Revised: May 2024 Accepted: May 2024 Published : Juni 2024
*Corresponding author Email: : bambangad@ecampus.ut.ac.id
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Manajemen publik dan birokrasi keduanya tidak bisa dipisahkan karena birokrasi merupakan  pengejewantahan  dari  manajemen  publik  pemerintahan.  Hal  tersebut sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sebuah tujuan organisasi pemerintahan maupun tujuan masyarakat. Birokrasi dan manajemen publik erat kaitannya untuk mengelola, mengatur dan menjalankan kegiatan pemerintahan dan layanan  publik.  Birokrasi  memang  tidak  hanya  dikenal  pada  organisasi  pemerintahan tetapi di organisasi lainya, seperti militer, organisasi perdagangan dan lainnya.  Birokrasi adalah  organisasi  yang  dibentuk  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara mengkoordinasi  beragam  kepentingan  orang  banyak  dalam  sebuah  sistem  dan  pola administrasi  (prosedural  dan  hierarki  yang  kompleks).  Sementara,  ketergantungan masyarakat  terhadap  birokrasi  masih  sangat  besar,  dan  karenanya  diperlukan manajemen  sektor  publik  (birokrasi)  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas  dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Peran dan kinerja birokrasi pemerintahan di Indonesia dewasa ini dalam pelayanan publik    tampaknya  belum  optimal,  dari  periode  ke  periode  era  pemerintahan  tampak belum  banyak  kemajuan  yang  lebih  baik,  namun  setiap  kali  ganti  rezim  pemerintahan seolah-olah  ganti  pula  ‘olahan’  birokrasi.  Peran  birokrasi  atau  manajemen  publik seharusnya terlepas dari pengaruh politik, namun kenyataannya birokrasi tampak tidak bisa terlepas dari pengaruh politik. Begitu juga dengan struktur birokrasi yang tampak “gemuk”  namun  minim  fungsi,  misalnya  banyaknya  jumlah  pegawai  dengan  beban pekerjaan  yang  tidak  seimbang  yang  justru  mendorong  terjadinya  in-efisiensi  dan  in- efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.
Pembenahan birokrasi pemerintahan menuju good governance harus didukung oleh orang-orang (aktor) di dalamnya yang menjalankan roda pemerintahan dan bukan hanya pada  sistemnya  semata.  Artinya,  sebaik  apapun  sistem  atau  aturan  yang  dibuat,  jika orang  yang  menjalankan  sistem  tersebut  tidak  mempunyai  kemampuan  (kapasitas) maupun komitmen terhadap pekerjaannya, sistem atau perangkat yang sudah ada, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan.  Apa yang dikatakan oleh Max Weber, bahwa birokrasi yang ideal  didasarkan pada  hubungan antar kewenangan menempatkan  dan mengangkat  pegawai  bawahan  dengan  menentukan  tugas  dan  kewajiban  masing- masing  dan  perintah  dilakukan  secara  tertulis,  pengaturan  dan  promosi  kepegawaian didasarkan atas aturan-aturan tertentu (Pasolong, 2011).
Birokrasi di Indonesia diibaratkan sebuah “rumah” atau kantor yang memiliki satu pintu.  Dalam  artian,  ketika  kita  telah  masuk  ke  dalam  rumah/kantor  tersebut  kita  bisa menjalankan berbagai aktivitas di dalamnya. Namun apabila kunci  rumah atau kantor tersebut rusak maka kita tidak bisa masuk ke dalam rumah karena hanya memiliki satu pintu  (pemerintah).  Sehingga  jika  kita  mau  masuk,  kita  harus  mengganti  atau
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
memperbaiki  kunci  tersebut.  Sebagai  contoh,  sebuah  KTP  merupakan  produk  dari layanan birokrasi yang bisa dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan terutama berkaitan dengan persyaratan administratif di samping sebagai identitas diri seseorang. Jika seorang warga tidak memiliki sebuah KTP maka ia akan mengalami kesulitan jika misalnya dihadapkan dengan masalah atau urusan birokrasi ataupun berkaitan dengan kepentingan lainnya. Realitanya, layanan birokrasi di daerah masih belum sesuai seperti yang  diharapkan,  sehingga  perlu  berbagai  upaya  pembenahan  agar  birokrasi  dapat maksimal dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Sedangkan, kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal tidak bisa dilepaskan dari birokrasi pemerintahan (Dwiyanto, 2006).
Begitu besarnya peran birokrasi pemerintahan dalam kehidupan manusia, sehingga harus  dilakukan  berbagai  upaya  dan  terobosan  untuk  meningkatkan  layanan  kepada setiap  warga  masyarakat.  Pandangan  masyarakat  terkait  birokrasi,  erat  kaitannya dengan  masalah  pelayanan  dan  hierarki,  baik  dari  pemerintah  pusat  sampai  kepada pemerintahan  tingkat  desa.  Tujuan  birokrasi  idealnya  agar  setiap  kebutuhan  layanan masyarakat  dapat  terselesaikan  dan  terpenuhi  dengan  cepat,  tepat  dan  murah,  yaitu dengan  cara  mengkoordinir  semua  layanan  dengan  menggunakan  banyak  orang  di dalamnya. Sehingga birokrasi juga terkait dengan administrasi dan berbagai persoalan di  dalamnya.  Permasalahan  lainnya  terkait  dengan  layanan  birokrasi  pemerintahan tampak  masih  jauh  dari  apa  yang  diharapkan,  seperti  berbelit-belit,  memakan  waktu yang  cukup  lama,  kaku  dan  tak  jarang  para  birokrat  saling  menunjuk  siapa  petugas layanannya,  serta  masih  sarat  dengan  praktik  KKN  (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme). Sehingga hal ini menjadi cerminan buruk birokrasi yang menandakan bahwa birokrasi masih  sebagai  penguasa  ketimbang  sebagai  pelayan  masyarakat  masih  jauh  dari pengertian birokrasi yang sebenarnya.
Sejalan dengan perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini,  masyarakat  membutuhkan  pelayanan  yang  efisien,  cepat  dan  memuaskan,  seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penggunaan TIK ini kemudian yang  memunculkan  berbagai  konsep  yang  umum  dikenal  seperti e-commerce,  e- government,  e-learning, dan  juga  konsep smart  city .  Sejak  satu  dekade  terakhir  ini pemerintah  gencar  menerapkan e-government dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.  Dengan  kata  lain,  pemerintahan  yang  mengadopsi  prinsip-prinsip  dan teknologi  terkini  untuk  meningkatkan  responsivitas  birokrasi,  efisiensi  dan  efektivitas serta  kualitas  layanan  publik.  Oleh  karena  itu,  tuntutan  terhadap  pemerintahan  yang modern berbasis TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik menjadi relevan.
Pemerintahan  modern  yang  berbasis  TIK,  dan  pendekatan  manajemen  sektor publik  yang  inovatif  dalam  rangka  memberikan  layanan  dan  memenuhi  kebutuhan
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
masyarakat menjadi tuntutan dewasa ini. Hal ini tampak misalnya adanya upaya proses digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya tersebut juga merupakan  dari  bagian  dari  konsep “smart  city” (kota  cerdas)  yang  merujuk  pada pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif yang menerapkan TIK dengan mengintegrasikan  dan  mengoptimalkan  berbagai  aspek  kehidupan  dalam  perkotaan seperti transportasi, pelayanan publik, infrastruktur dan lainnya. Dengan kata lain, smart city untuk  menghasilkan  lingkungan  perkotaan  yang  lebih  cerdas,  dan  responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep smart city sebagai salah satu penerapan dari e- governance , yang dimaknai bahwa tanpa TIK proses tata kelola pemerintahan ( governance ) akan sulit terwujud (Kurniasih dan Wismaningtyas, 2020).
Namun di balik itu, smart city perlu penekanan pada pendekatan yang melibatkan masyarakat  dan  aspek human  capital tidak  hanya  aspek  TIK  saja.  Artinya,  untuk menunjang smart  city ,  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan  peran  manusia  dan aspek sosial, bukan hanya mengandalkan teknologi semata (Deakin, 2014). Artinya, perlu memperhitungkan  faktor  manusia  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam upaya  mewujudkan smart  city. Uraian  tersebut  memunculkan  pertanyaan  dasar  yakni bagaimana e-government dan e-office birokrasi  dapat  mewujudkan smart  city sebagai perwujudan  dari  pemerintahan  yang  modern?  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  dimaksud untuk mendeskripsikan sejauh mana peran dari e-government dan e-office birokrasi dalam mewujudkan  konsep smart  city dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Metoda  penulisan  yaitu  menggunakan  metoda  Kualitatif  dengan  penekanan melalui  studi  re-view  literatur  dari  hasil  penelitian-penelitian  terdahulu  juga  melalui kajian kajian  buku-buku, dokumen dokumen yang terkait dengan judul penulisan untuk diolah dan dijadikan sebuah tulisan atau artikel, ditulis secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peran E-Government dan E-Office Birokrasi  dalam  Mewujudkan  Konsep Smart City
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur  Sipil  Negara ditegaskan  bahwa  salah  satu  tugas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  adalah  memberikan pelayanan  publik  yang  profesional  dan  berkualitas.  Pegawai  ASN  berperan  sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik  korupsi, kolusi, dan
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
nepotisme.  Dengan  tugas  dan  fungsi  tersebut,  sudah  seharusnya  para  ASN  (birokrat) memberikan layanan kepada masyarakat secara responsif, cepat dan mudah.
Dengan tantangan dan perubahan yang begitu cepat seiring dengan era disrupsi saat ini,  maka  agar  negara  Indonesia  bisa  bersaing  dengan  negara  lain,  inovasi  pelayanan publik  dan  pengelolaan/manajemen  perkantoran  harus  lebih  ditingkatkan  dengan pemanfaatan dan pengintegrasian TIK di dalamnya untuk memenuhi berbagai harapan, kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  kebutuhan  akan pelayanan  yang  efektif,  efisien  dan  responsif  yang  semakin  penting  seiring  dengan semakin sadar dan kritisnya masyarakat terhadap birokrasi yang ada sebagai birokrasi yang  tidak  efisien,  kompleks,  berbelit-belit  dan  mahal.  Hal  ini  kemudian  yang menyebabkan lahirnya tuntutan reformasi birokrasi. Dewasa ini, reformasi yang terjadi di  segala  bidang  dan  kemajuan  TIK  yang  semakin  pesat  membawa  perubahan  dalam tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara,  dan  berbangsa.  Oleh  karena  itu,  dalam kerangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) , pemanfaatan dan pengintegrasian TIK dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dapat dihindari, dan menjadi suatu keharusan.
Seiring  dengan  tata  kelola  yang  baik  tersebut  dan  sejalan  dengan  konsep e- government, maka  perubahan  manajemen  perkantoran  saat  ini  sangat  diperlukan,  atau dengan  kata  lain  layanan  perkantoran  yang  berbasis e-office .  Hal  tersebut  menegasi bahwa pelayanan birokrasi tradisional selama ini dengan pendekatan manual cenderung lambat,  kompleks,  dan  banyak  konsensus,  sudah  tidak  relevan  lagi.  Seiring  dengan tuntutan  reformasi  birokrasi,  pemerintah  terus  berinovasi  dan  mengembangkan perangkat elektronik untuk manajemen administrasi perkantoran (e-office) baik di tingkat pusat maupun daerah. Istilah ini digunakan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  No.  13/KEP/M.PAN/1/2003  tentang Pedoman  Umum  Perkantoran Elektronis  Lingkup  Intranet  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah ,  yakni  perkantoran elektronis (electronic office). E-office merupakan bagian dari pengembangan e-government, yang  mempunyai  komponen  utama,  antara  lain  persuratan  elektronis,  pengarsipan elektronis,  penelusuran  surat,  penelusuran  disposisi,  agenda  harian,  sistem  basis  data, dan  sistem  pengamanan.  Untuk  dapat  menggunakan  aplikasi  perkantoran  elektronis diperlukan pendukung sebagai berikut: perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komputer (LAN/WAN).
E-office tersebut merupakan  sarana  untuk  mempermudah  dan  menyelesaikan berbagai urusan administrasi atau layanan operasional, dengan menggunakan teknologi yang  dapat  memangkas  waktu  dan  biaya.  Sistem e-office ini  dimaksudkan  untuk memfasilitasi  terkait  dengan  pengelolaan  dokumen  surat  menyurat  dan  aktivitas perkantoran  secara  online.  Artinya, e-office menggunakan  TIK  dalam  operasionalisasi kantor  atau  administrasi  pemerintahan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
157
transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  layanan  pemerintah  serta mempercepat  proses  alur  kerja.  Dengan  kata  lain, e-office juga  sebagai  alat  untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri.
b. Manfaat E-Office dalam Menunjang E- Government
Pelayanan  publik  saat  ini  sudah  seharusnya  prosesnya  sederhana  dan  efisien  baik dari segi waktu maupun biaya, sehingga sistem pemerintahan yang berbasis teknologi menjadi  sebuah  keharusan.  Dengan  konsep e-government menjadi  resep  dalam mendorong  reformasi  birokrrasi  Indonesia.  Konsep e-government ini  menekankan penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan layanan publik, proses administrasi, dan keterbukaan pemerintah.
Dalam e-government terdapat  layanan  bernama elektronic  office (e-office) untuk menunjang  aktivitas  perkantoran,  atau  yang  disebut  juga  dengan  otomatisasi perkantoran.  Dengan  kata  lain,  dalam  konsep e-government yang  dimaksud  terdapat sebuah  aplikasi  lunak  atau software untuk  mendukung  kegiatan  manajemen  atau pengadministrasian  kantor  dengan  istilah e-office atau  otomatisasi  perkantoran. Penyelenggaraan e-government dalam  bentuk e-office salah satunya untuk ‘memangkas’ operasi  sistem  pengelolaan  perkantoran  secara  manual.  Perangkat  lunak  otomatisasi kantor  ini  terintegrasi  dengan  berbagai  data  internal  mulai  dari  sistem  informasi pegawasi,  pelacakan  dokumen-dokumen,  dan  informasi  penting  lainnya.  Dengan  kata lain, adanya proses pengalihan metode manual seperti pencatatan, pengolahan maupun penyimpanan data atau bahan-bahan ke metode otomatis dengan pemanfaatan TIK.
E -office sebagai  istilah yang dirancang untuk mencakup  peningkatan  penggunaan teknologi    informasi    berbasis    komputer    untuk  pekerjaan  kantor.  Dalam  buku otomatisasi perkantoran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013), menegaskan bahwa  era  otomatisasi  perkantoran  dimulai  bersamaan  dengan  berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. E- office adalah  suatu  sistem  yang  berhubungan  dengan  administrasi,  secara  maya memusatkan  komponen-komponen  sebuah  organisasi  dimana  data,  informasi,  dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi.
Fungsi  otomatisasi perkantoran selain untuk kebutuhan  internal organisasi seperti pengelolaan,  penyimpanan  dokumen,  juga  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data  dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. E-office merupakan komponen administratif dan terpusat dari suatu organisasi dimana data, informasi, dan komunikasi disimpan dan disebarluaskan  melalui  beberapa  bentuk  telekomunikasi.  Pengenalan e-office dimaksudkan  untuk  meningkatkan  akurasi  dan  efisiensi  organisasi.  Hal  ini  berpotensi meningkatkan layanan yang diberikan oleh organisasi tersebut, dan secara teoritis dapat menekan  biaya  dan  konsumsi  penggunaan  kertas  (Dewandru,  2013  dalam  Subari,  dkk
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
2020:  2). Dengan  kata  lain, e-office membawa  manfaat  dalam  hal  meningkatkan  kinerja organisasi,  mengurangi  biaya  operasional,  dan  berkontribusi  pada  upaya  pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
Dengan  menggunakan e-office yang  dimaksud,  pengelolaan  dokumen-dokumen berupa surat masuk juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.  Dengan  sistem e-office tersebut  data  dapat  diakses  secara  cepat,  akurat  dan realtime dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Artinya,  penerapan e-office secara maksimal  sebagai  bagian  dalam  pengimplementasian e-government merupakan  bagian penting  dalam  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
c. E-Government dan E-Office Dalam Kerangka Smart City
Tuntutan  terhadap  layanan  birokrasi  pemerintah  yang  cepat,  tepat  dan  responsif seiring  dengan  era  disrupsi  saat  ini.  Konsep e-government yang  diterapkan  pada organisasi  pemerintahan  (birokrasi),  juga  mengadopsi  dan  mengaplikasikan  konsep smart city (kota cerdas) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Konsep smart city tersebut di samping untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform e-government yang interaktif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk mewujudkan layanan publik secara ‘ smart’ tersebut. E-government merupakan  istilah  mengenai  kegiatan  pemerintahan  yang menggunakan  media  teknologi  dan  informasi  dalam  memberikan  informasi  dan pelayanan  untuk  warganya,  serta  hal-hal  yang  lainnya  yang  berhubungan  dengan pemerintahan.  Definisi  lebih  lengkap  dinyatakan  oleh World  Bank yakni E-government berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  (seperti wide  area  network ,  internet, dan  komunikasi  bergerak)  oleh  lembaga  pemerintah  yang  mempunyai  kemampuan untuk  mentransformasikan  hubungan  pemerintah  dengan  warganya,  pelaku  dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya (Indrajit, 2004).  Praktiknya, penerapan e-government sudah  di  implementasikan  pada  organisasi  pemerintahan  (birokrasi). Namun,  layanan  organisasi  pemerintahan  tampak  masih  pada  pemberian  informasi publik dan penerimaan pengaduan publik secara online, layanan-layanan yang bersifat administrasif seperti pembuatan KTP. Namun layanan publik lain tampak masih belum maksimal dan terkendala dengan sumber daya, dan peralatan pendukung lainnya.
Dalam  kerangka  tersebut,  upaya  pertama  yang  perlu  dilakukan  dalam  organisasi (birokrasi) pemerintahan adalah adanya e-office atau otomatisasi perkantoran yang dapat berdampak  baik  bagi  pegawai  maupun  bagi  masyarakat  yang  dilayani  oleh  birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, e -office merupakan bagian dari implementasi e-government yang berokus pada modernisasi administrasi internal pemerintahan.
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Penerapan e-office atau  otomatisasi  perkantoran  pada  pemerintahan  akan memperpendek waktu maupun biaya yang diperlukan sehingga mempercepat layanan, dengan  memanfaatkan  jaringan  LAN    atau  jaringan  lokal  yang  berada  dalam  sistem informasi  di  area  perkantoran.  Otomatisasi  perkantoran  merupakan  salah  satu  bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat sistem kerja  dari  pada  yang  dilakukan  secara  manual.  Dengan  kata  lain, e-office dihadirkan dalam    rangka    mendukung e-government dan    reformasi    birokrasi    di    institusi pemerintah  (Gusman,  2023).  Artinya,  dengan  penerapan  sistem  ini  memungkinkan pelayanan dan manajemen birokrasi lebih lincah, responsif, efektif dan efisien.
Otomatisasi perkantoran ( e-office ) bukan saja untuk memudahkan pekerjaan internal organisasi  atau  antar  unit  dalam  suatu  organisasi  tetapi  juga  untuk  kepentingan masyarakat  atau stakeholder yang  terkait.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, otomatisasi  berarti  penggantian  tenaga  manusia  dengan  tenaga  mesin  yang  secara otomatis  melakukan  dan  mengatur  pekerjaan  sehingga  tidak  memerlukan  lagi pengawasan  manusia.  Sedangkan  pengertian  perkantoran  adalah  tempat  dimana dilakukan  berbagai  macam  kegiatan  pelakasanaan  organisasi  baik  swasta/pemerintah dalam mencapai tujuan (Mas Halimah 2014.1.15)
Dengan  kata  lain,  perkantoran  merupakan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan pelayanan (services) dalam  perolehan,  pencatatan,  penyimpanan,  penganalisaan,  dan pengkomunikasian  informasi.  Cakupan  aktivitas  perkantoran  meliputi  kegiatan- kegiatan  seperti  pencatatan,  pembuatan  dan  pengolahan  naskah  ( word  processing), penyajian/ display ,  pengelompokan/sortir  dan  kalkulasi  data  ( spreadsheet ),  pengelolaan database ,  melakukan  perjanjian,  pertemuan,  dan  penjadwalan (appointment), presentasi, korespondensi, dokumentasi dan sebagainya. Selanjutnya, era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran.
Oleh  karena  itu, e-office atau otomatisasi perkantoran yang merupakan bagian dari implementasi e-government merupakan  bagian  penting  dalam  kerangka  mewujudkan konsep smart city . Implementasi otomatisasi perkantoran tersebut  harus didukung oleh lembaga  atau  institusi  terkait  yang  memberikan  layanan  menggunakan  teknologi komputerisasi  dengan  jaringan  sistem  elektronik  sehingga  akan  dapat  memeberikan kemudahan  dalam  layanan  masyarakat.  Sebagaimana  konsep e-office mencakup penggunaan  teknologi  dengan  sistem  otomatis  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas  dalam  berbagai  aspek  operasionalisasi  kantor,  seperti  administrasi, pengelolaan  dokumen,  komunikasi,  dan  tugas-tugas  rutin  lainnya.  Oleh  karena  itu, e- office merupakan jembatan bagi terwujudnya layanan yang ‘smart’ , selaras dengan konsep smart city .
Smart city merupakan konsep modern yang dapat memanfaatkan berbagai sumber
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
teknologi  informasi  canggih,  yang  bertujuan  untuk  mempermudah    berbagai  urusan, kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  beragam.  Menurut  Cohen,  kota  cerdas (smart city) diidentifikasikan pada  6  (enam)  dimensi   utama   yaitu smart  government (pemerintahan  cerdas), smart  economy (ekonomi cerdas), smart society (kehidupan sosial cerdas), smart  mobility (mobilitas  cerdas), smart  environment (lingkungan  cerdas),  dan quality of live (hidup berkualitas) (Cohen 2010 dalam Sucitawathi, Joniarta dan Dewi, 2018: 11).  Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan smart  city perlu  dukungan  berbagai  pihak terutama  lembaga-lembaga  terkait  yang  menjadi  sumber  data/informasi  untuk kepentingan masyarakat. Kerja sama pemerintah dengan pihak swasta merupakan suatu hal yang diperlukan dalam mewujudkan konsep smart city dalam layanan public.
E-government akan  terwujud  jika  pemerintah  dan  swasta  bersama-sama  dapat mewujudkan  sebuah  sistem  kerja  yang  efisien,  efektif  dan  mudah,  baik  bagi  operator maupun  oleh  masyarakat.  Di  era  komputerisasi    saat  ini  sudah  seharusnya  berbagai inovasi dirancang dan diterapkan oleh pemerintah terutama dalam pemberian layanan kepada  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi  yang  semakin mendukung,  termasuk  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  semakin  cerdas  dan kritis  sehingga  diharapkan  berbagai  layanan  dalam  birokrasi  administrasi  organisasi semakin  efektif  dan  efisien. E-office atau  otomatisasi  kantor  dapat  membuat  informasi semakin cepat dan mudah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja. Pengelolaan otomatisasi kantor sebagai sarana dalam menuju layanan ” smart”. Artinya, jika organisasi pemerintahan menggunakan sistem e-office maka bukan tidak mungkin dapat terwujud ke  arah  pelayanan  publik  yang smart pula  sehingga  terwujud  reformasi  birokrasi sebagaimana konsep e-government .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penerapan e-office sangat  bermanfaat,  dalam pengelolaan  berbagai  komponen  yang  menangani  informasi  mulai  dari  input  hingga distribusi  dengan  memanfaatkan  bantuan  teknologi  secara  optimal  dengan  campur tangan  manusia  secara  minimal,  baik  untuk  kegunaan  layanan  “ smart” maupun kegunaannya  secara  internal  dalam  organisasi.  Namun  demikian,  konsep e-office yang diterapkan  harus dapat dianalisa berdasarkan ketersediaan data dan informasi. Konsep portal  intranet  harus  dapat  mengakomodir  data  yang  tersedia  dan  dibutuhkan user . Kemudian perlu dianalisa bagaimana penggunaan data tertentu mempengaruhi efisiensi proses  suatu  aplikasi. E-office pada  hakikatnya  adalah  suatu  sistem  manajemen  yang memusatkan  komponen-komponen  suatu  organisasi,  dimana  data,  informasi,  dan komunikasi diciptakan melalui media telekomunikasi (Robles, 2004).
Dengan  berkaca  pada  pengalaman  negara  maju  bahwa  upaya-upaya  perubahan dalam birokrasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan yang baik pada masyarakat. Salah  satunya  adalah  penerapan  teknologi  informasi  yang  mendukung  di  berbagai bidang, dengan tujuan mempermudah pengelolaan pekerjaan dan pemberian layanan.
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
d. Smart City sebagai bagian Optimalisasi E-Government di Indonesia : Peluang dan Tantangan
Di era yang serba digital saat ini dan perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan  konsep “smart” menjadi  bagian  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  saat  ini  seiring  dengan  kebutuhan  pelayanan  yang cepat,  responsif,  efektif  dan  efisien. Smart  city sebagai  sebuah  gagasan  untuk mengintegrasikan  data  yang  dimiliki  Pemerintah  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi agar  dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan dapat dipahami  dengan mudah.  Misalnya,  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan  ketersediaan  tiket  antrian layanan  jasa,  seperti  pendaftaran  rumah  sakit,  antrian  loket  pembayaran  dan  lain sebagainya.  Namun  demikian,  pemerintah  harus  menyiapkan  dana  yang  tak  sedikit dalam mewujudkan smart city , karena penerapan teknologi informasi memerlukan biaya yang  cukup  besar.  Oleh  karena  itu,  hanya  kota-kota  tertentu  terutama  yang  memiliki pendapatan besar yang sedang berjalan menerapkan smart city tersebut, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Makassar dan beberapa kota lainnya yang telah atau sedang mengembangkan  teknologi  informasi  guna  mewujudkan  kota  cerdas  yang  berbasis teknologi.
Dewasa  ini  pemerintah  tengah  gencar  menerapkan/mengembangkan  konsep smart city (kota cerdas), sebagai sebuah konsep pengelolaan kota yang berbasis TIK agar kota menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada, serta  meningkatkan  pelayanan  dan  kualitas  kehidupan  masyarakat  dengan  tetap mengedepankan  keberlanjutan  lingkungan  hidup.  Implementasi  konsep smart  city di Indonesia,  rencana  dan  target  pencapaiannya  telah  masuk  dalam  RoadMap Pembangunan Perkotaan Nasional tahun 2015-2045 yang disusun oleh Bappenas, dengan gambar sebagai berikut (lihat Gambar 1.)
Dalam  konteks  tersebut,  dukungan  SDM  dan  teknologi  untuk  penerapan e- government guna  terwujudnya smart  city tersebut  menjadi  prasyarat  utama . Sementara, transformasi teknologi dan informasi di Indonesia relatif masih lambat atau ketinggalan dibandingkan  dengan  negara-negara  maju  di  belahan  dunia  Barat. Smart  city adalah sebuah  konsep  kota  cerdas  yang  dirancang  guna  membantu  berbagai  hal  kegiatan masyarakat,  terutama  dalam  upaya  mengelola  sumber  daya  yang  ada  dengan  efisien, serta memberikan kemudahan mengakses layanan informasi kepada masyarakat hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Keberadaan konsep kota cerdas seperti ini sangat diharapkan di Indonesia karena akan memberikan kesan sebuah kota yang aman, nyaman dan cerdas.
Dalam  era  globalisasi,  konsep  kota  cerdas  merupakan  sebuah  peluang  untuk  di wujudkan,  karena  dalam  persaingan  bebas  memerlukan  kemudahan  dan  kecepatan dalam memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat. Seiring dengan berbagai
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
162
permasalahan  perkotaan  dan  pembangunan, smart  city sebagai  alternatif  solutif  yang diterapkan  di  kota-kota  besar  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu,  penerapan  dan pengembangan smart city menjadi  vital di seluruh dunia. Beberapa kota cerdas dari 20 kota  cerdas  terbaik  di  dunia  menurut Cities  in  Motion  Index  (CIMI) yakni  antara  lain: Tokyo,  London,  New  York,  Zürich,  Paris,  Geneva,  Basel,  Osaka,  Seoul,  Oslo, Philadelphia, Los Angeles, dan Dallas ( http://www.ehpedia.com/2016/06/apa-itu-smart-city- Indonesia.html) .
Gambar 1.

## RoadMap Pembangunan Perkotaan Nasional tahun 2015-2045
Sumber: Bappenas, 2014 dalam Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (2015:34).
Di  Indonesia,  penerapan smart  city tidak  lepas  dari  adanya  tuntutan penyelenggaraan pemerintah dengan berbagai inovasi, sehingga mendorong pemerintah terutama  di  daerah  untuk  menerapkan  program smart  city yakni  sebuah  tatanan  kota cerdas  yang  akan  memberikan  kemudahan  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi secara cepat dan tepat. Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan konsep smart city dengan website yang  dapat diakses oleh publik misalnya Kota Semarang. Kota Semarang menyediakan website sebagai  wujud  penerapan smart  city ,  dengan  fasilitas  di  dalam website  tersebut  yakni  tata  kelola  birokrasi (smart  governance) ,  ekonomi,  kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan dan mobilitas.
Terkait  dengan  penerapan  dan  pengembangan smart  city, pemerintah  melakukan strategi salah satunya adalah Gerakan Menuju 1000 Smart City . Jika merujuk pada data tahun 2017, sudah sebanyak sekitar 25 kabupaten/kota yang menjadi perintis smart city
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
di Indonesia yakni sebagai berikut:
Gambar 2. 25 Kota Perintis Smart City
Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/25-kota-perintis-smart-city (diakses tanggal 03/04/2024)
Perwujudan smart  city di  Indonesia  tampak  masih  cukup  lambat  atau  jauh  jika dibandingkan dengan kota-kota di luar  negeri  yang sudah lebih jauh menerapkan dan mengembangkan smart city . Adapun beberapa spesifikasi atau dimensi dari konsep smart city dalam  perkembangannya  adalah  pemerintahan  cerdas,  ekonomi  cerdas,  mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, kehidupan cerdas, dan masyarakat cerdas. Smart Government (pemerintahan pintar); kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yakni good  governance yang  menekankan  paradigma,  sistem  dan  proses  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  yang  mengindahkan  prinsip-prinsip  supremasi hukum. Smart  Economy (ekonomi  pintar) ;  yakni  semakin  tinggi  inovasi-inovasi  baru yang  ditingkatkan  maka  akan  menambah  peluang  usaha  baru  dan  meningkatkan persaingan  pasar  usaha/modal. Smart  Mobility (mobilitas  pintar );  yakni  pengelolaan infrastruktur  kota  yang  dikembangkan  di  masa  depan  merupakan  sebuah  sistem pengelolaan  terpadu  untuk  menjamin  keberpihakan  pada  kepentingan  publik. Smart People (masyarakat  pintar) ;  terkait  dengan  pembangunan  yang  senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial. Smart Living (lingkungan  pintar) ;  lingkungan  pintar  itu  berarti  lingkungan  yang  bisa memberikan  kenyamanan,  keberlanjutan  sumber  daya,  keindahan  fisik  maupun  non fisik,  visual  maupun  tidak,  bagi  masyarakat  dan  publik. Smart  Live (hidup  pintar): berbudaya,  berarti  bahwa  manusia  memiliki  kualitas  hidup  yang  terukur  (budaya) (Marisa dan Andree, 2019).
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Dari konteks tersebut, dengan pemerintahan yang cerdas ( smart government) maka akan mendorong terwujudnya good governance yang berujung kepada layanan birokrasi pemerintahan yang baik, yang akan berdampak kepada terwujudnya smart city baik di pusat maupun didaerah. Pengembangan smart city apapun selain harus memiliki sumber daya  manusia  yang  handal  baik  sebagai programmer -nya  maupun  operator  juga memerlukan  teknologi  informasi,  sistem  komputerisasi  dan  internet,  termasuk peningkatan kecapakan masyarakat dalam menjalankan teknologi tersebut.
Dalam  implementasinya,  terdapat  sejumlah  tantangan  dalam  penerapan  dan pengembangan  konsep smart  city yang  diterapkan  di  Indonesia.  Sejumlah  studi setidaknya menegasi hal tersebut. Sejumlah hambatan tersebut diantaranya terbatasnya sumber  daya  manusia,  infrastruktur  yang  belum  memadai,  koordinasi  antara lembaga/instansi  pemerintah,  sosialisasi  yang  belum  merata/memadai,  dan  juga persoalan  kecepatan  internet.  Di  samping  itu,  persoalan  keterbatasan  kecapakan masyarakat  dalam  penerapan smart  city juga  menjadi  permasalahan  lainnya  (Setiawan dan Aindita, 2022; Marisa dan Andree, 2019).
Dari sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep smart city tersebut, sejumlah manfaat dari smart city menjadi peluang yang perlu diupayakan secara  terus-menerus  oleh  pemerintah.  Jika  merujuk  pada  kajian  yang  telah  dilakukan oleh Direktorat Jendral Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap model- model  pengembangan smart  city di  beberapa  kota  di  Indonesia  (Bandung,  Bogor,  dan Makassar),  model smart  city yang  akan  dikembangkan  dengan  usulan  rekomendasi sebagai berikut.
Gambar 3. Rekomendasi Model Smart City Indonesia
Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (2015:63).
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Terkait  dengan  konsep smart  city tersebut,  adapun  kegunaan smart  city yakni meningkatkan daya saing, memperbaiki berbagai permasalahan yang ada di perkotaan, meningkatkan potensi kota terutama untuk tujuan wisata, meningkatkan layanan publik dan  menciptakan  pemerintahan  dengan good  governance .  Pemerintahan  cerdas (smart government) sebagai  salah  satu  dimensi  yang  dampaknya  akan  dirasakan  oleh masyarakat, apalagi  terkait dengan berbagai macam layanan birokrasi yang selama ini dipandang kurang memihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan cerdas menjadi prasyarat utama karena akan memunculkan inovasi-inovasi baru terkait dengan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Artinya, pemerintahan cerdas  akan  menjadi  titik  tolak  kepada  perkembangan  kemajuan  lainnya  karena pemerintahan  cerdas  diterapkan  untuk  melakukan  optimasi  terhadap  layanan pemerintahan  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  masyarakat diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi, layanan maupun partisipasi dalam pemerintahan  yang  transparan.  Untuk  itu  terkait  dengan  implementasi smart city di Indonesia  dengan  spirit  pemerintahan  yang  cerdas  yang  berbasis  TIK  (optimalisasi e- government dan e-office) memerlukan upaya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholders yang terkait.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis  terdahulu,  penerapan e-office secara maksimal  sebagai  bagian  dalam  pengimplementasian e-government merupakan  bagian penting  dalam  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik secara  transparan,  efektif  dan  efisien  serta  akuntabel.  Hal  ini  akan  mendorong terwujudnya konsep smart city. Dalam implementasinya, telah banyak Kabupaten/Kota di  Indonesia  menerapkan smart  city untuk  menghasilkan  lingkungan  perkotaan  yang cerdas,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Konsep smart  city menegasi bahwa tanpa TIK, proses tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud. Penerapan konsep smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  melalui platform  e-government. Hal  ini sejalan  dengan  implementasi  konsep smart  city di  Indonesia  yang  telah  masuk  dalam RoadMap Pembangunan Perkotaan Nasional tahun 2015-2045.
Penerapan program smart city tersebut tidak lepas dari penerapan/pengembangan e-government dan e-office yang diupayakan oleh pemerintah hingga saat ini sebagai bagian integral dari perwujudan reformasi birokrasi. E-office untuk ‘memangkas’ operasi sistem pengelolaan  perkantoran  secara  manual  dengan  menghemat  waktu,  biaya  dan  tenaga. Oleh  karena  itu, e-office berimplikasi  dalam  hal  meningkatkan  kinerja  organisasi, mengurangi  biaya  operasional,  dan  berkontribusi  pada  upaya  pelestarian  lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. Untuk itu,  penerapan e-office secara maksimal
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
dalam  rangka  mendukung e-government merupakan  bagian  penting  dalam  menunjang pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  secara  transparan,  efektif, efisien  dan  akuntabel. E-office dan e-government merupakan  fondasi  penting  dalam kerangka mewujudkan konsep smart city .Terkait dengan implementasi smart city dengan optimalisasi e-government dan e-office merupakan  peluang  yang  menjanjikan  dengan berbagai  perubahan  atau  manfaat  yang  diperoleh  sebagaimana  sejumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan smart city. Namun demikian hal ini tidak mudah karena  terdapat  sejumlah  tantangan  dalam  penerapan  dan  pengembangan smart  city terutama  persoalan  sumber  daya  manusia,  dan  infrastruktur  yang  masih  belum memadai.

## REFERENSI
Ali Mufiz, (2011). Pengantar Ilmu Adminsitrasi Negara, Jakarta: Universitas Terbuka Deakin, Mark (2014). Smart Cities: Governing, modelling and analysing the transition , New York: Routledge, https://www.book2look.com/embed/9781135124137
Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  (2015).  Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia.
Dwiyanto,  Agus,  dkk (2006).    Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Yogyakarta; UGM Press.
Gusman, Diaz Tarakarti (2023). Implementasi E-office Dalam Mendukung E-government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. SOSHUMDIK, Vol.2 (1), pp. 110-126.
Indrajit, Richardus Eko (2004). Electronic Government , Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital Andi Offset, Yogyakarta.
Sistem Pelayanan  Publik Berbasis Teknologi Digital,  Yogyakarta:Andi Offse Kurniasih Yuni dan Wismaningtyas, A. Tri (2020). Smart City Kota Magelang: Perubahan Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penerapan Electronic Governance , Jurnal Ilmu Administrasi Publik, FISIP UM Mataram, Vol. 8 (2).
Pusat Pembinaan dan Pengembangan 2013,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Marisa,  Hizra,  dan  Andree (2019). Analisa Implementasi  Smart  City  Madani  Pemerintah Kota    Pekanbaru    Dalam    Upaya    Sinergitas  Program  ASEAN  Smart  Cities  Network (ASCN) 2030 . Journal Of Diplomacy And International Studies, pp. 1–11. Mas Halimah (2014). Administrasi Perkantoran, Jakarta: Universitas terbuka
Copyright © 2024, Bambang Agus Diana, Benny Sigiro, Vigilia K. Montolalu http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 152-167 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Optimalisasi E-Government dan E-Office Birokrasi dalam Meujudkan Samart City Menuju Pemerintahan Modern This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license
Pasolong, Harbani (2011). Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Robles, M . (2001). The e-Office: What Exactly it is? Office Solutions; Mt Airy 18(6) Pages 43- 45, http://www. findarticles.com/p/articles/mi_m0FAU/is_6_18/ai_76295488
Setiawan, Irfan dan Aindita, Elfrida T.F. (2022). Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. 14 (1), pp. 97 - 116
Subari, A., Manan, S., & Ariyanto, E. (2020). Design of E-Office system in vocational school Diponegoro  University using code igniter framework . IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 801, https://doi.org/10.1088/1757-899X/801/1/012141 Sucitawathi, D., I.G.A.AG., Joniarta W., dan Dewi, Y. (2018). Konsep “Smart City” dan Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 (1), https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD
Tim Kemendikbud 2013, Otomatisasi Perkantoran , Jakarta  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

## Sumber Internet
http://www.ehpedia.com/2016/06/apa-itu-smart-city-Indonesia.html https://elmasatriani.wordpress.com/2015/06/26/makalah-smart-city/ https://indonesiabaik.id/infografis/25-kota-perintis-smart-city