## PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP)
Padma Widyantari E-mail: padmawidyantari.pw@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
Establishment of legislation is the process of making legislation basically starting from planning, preparation, techniques of preparation, formulation, discussion, endorsement, enactment, and dissemination. Among the series of processes above, there is a process that is not explicitly mentioned but has a very important role, namely the harmonization process. Harmonization is one of a series of processes for the formation of legislation which is an effort to harmonize a statutory regulation with other laws and regulations, both higher, equal and lower, and other matters outside of legislation. laws, so that they are arranged systematically, not conflicting or overlapping. The problem in this study is how to harmonize the Personal Data Protection Bill. The method of this study uses a descriptive normative legal research approach with a statute approach . The primary legal sources are laws, books, journals, while the secondary legal sources are the results of interviews with related parties. The results of this study are expected to allow readers to know how to implement harmonization of legislation in general, and the implementation of harmonization of the Personal Data Protection Bill in particular.
Keywords : Harmonization; Legislation; Personal Data Protection Bill.

## Abstrak
Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang- undangan   pada   dasarnya   dimulai   dari   perencanaan,   persiapan,   teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi. Harmonisasi merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan   lain,  baik  yang  lebih tinggi,  sederajat,  maupun yang  lebih  rendah,  dan  hal-hal  lain  di  luar  peraturan perundang-undangan,  sehingga  tersusun secara  sistematis,  tidak  saling  bertentangan atau tumpang tindih ( overlaping ). Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Metode kajian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approac). Adapun sumber hukum primernya adalah undang-undang, buku, jurnal, sedangkan sumber hukum sekundernya adalah hasil wawancara pihak terkait. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi pada khususnya.
Kata Kunci : Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan; RUU Perlindungan Data Pribadi.

## A. Pendahuluan
Sejak awal reformasi, salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di suatu negara
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut (Setio Sapto Nugroho, 2009: 2). Peraturan perundang-undangan dapat menjadi kesaturan utuh dan dapat menjadi dasar hukum jika dalam proses penyusunannya terlaksana sesuai dengan kaidah hukum yang ada.
Salah satu prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan adalah proses pengharmonisasian.  Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa “Pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi  Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.
Pengharmonisasian merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang- undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau bertumpang tindih ( overlaping ). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini telah tercapai tujuannya. Meskipun pada kenyataannya situasi dan kondisi yang ada antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya sangat kompleks, terlebih dengan adanya pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini meningkatkan pemanfaatan teknologi internet, yang membukabanyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi dan kemudahan dalam komunikasi. Pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi (Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setiani, 2016: 1).
Isu intervensi terhadap privasi ini menguatkan bahwa pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Hal ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan pengguna telepon seluler. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada banyaknya aksi penipuan atau tindak  kriminal  pornografi,  menguatkan  pentingnya  pembuatan  aturan  hukum  untuk  melindungi data pribadi.
Pada tahun 2017 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah muai disahkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi Prolegnas Prioritas pada tahun 2018 dan tahun 2019 ini. Dan pada saat ini RUU PDP masih dalam tahap pengharmoniasiaan dibawah naungan sub Direktorat Indak Ristek, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Adanya pengharmonisasian RUU PDP ini guna terciptanya kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pemilik data pribadi dalam hal ini Warga Negara Indonesia (WNI). Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, akan memunculkan ketidakpastian hukum, bertumpang tindihnya berbagai peraturan yang terkait, ketidaktertiban masing-masing sektor atas kepentingannya, dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.
Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pengharmonisasian banyak amsyarakat yang belum mengetahui mengenai harmonisasi peraturan perundang undangan di Direktorat Peraturan Perundang-undangan pada umumnya, dan  pengharmonisasian RUU PDP pada khususnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan RUU PDP sampai saat ini.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang- undangan ( statute approac). Adapun sumber hukum primernya adalah undang-undang, buku, jurnal, sedangkan sumber hukum sekundernya adalah hasil wawancara pihak terkait.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Permasalahan data pribadi yang makin mencuat di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan kamunikasi yang pesat ini mengharuskan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi tersebut diharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi.
RUU PDP sudah memasuki tahun kedua pembahasan di pemerintahan, dan sudah tahun kedua masuk ke dalam Prolegnas 2018 dan 2019, dan menjadi Prolegnas Prioritas pada Tahun 2019. Perkembangan RUU PDP ini masih dalam tahap pengharmonisasian di bawah naungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bawah sub Direktorat Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II. Oleh karenanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan harmonisasi RUU PDP dapat dijabarkan sebagai berikut:wgan Masyarakat.
a.  Dasar Hukum Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
1)  Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2)  Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
3)  Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
b.  Dasar Hukum RUU PDP
1)  Pasal 28G dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2)  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003[
3)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025[
4)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan;
6)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan;
7)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;
8)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik;
9)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan;
10)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
11)  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
12) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik/
c.  Pejabat Pelaksana dan Pihak Terkait Kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
sehari-hari dilaksanakan oleh unit eselon I di lingkunga Kementerian Hukum dan HAM yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang bertanggungawab terhadap fungsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan adalah Direkorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I dan II (Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Perturan Perundang-undangan, 2010: 282).
Pejabat pelaksana dan pihak terakait dalam pengharmonisasian RUU PDP ini adalah Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keungan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia.
d. Pemrakarsa
Lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mengambil inisiatif untuk mengajukan usul rancangan peraturan perundnag-undanngan disebut “pemrakarsa”. Secara yuridis yang dimaksud dengan pemrakarsa di lingkungan pemerintah adalah menteri atau pemimpin lembaga non kementerian yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden. Menteri atau pimpinan lembaga non kementerian dapat menjadi pemrakarsa rancangan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
RUU PDP ini masuk dalam Prolegnas 2018 sebagai usulan Kementerian Komunikasi dan Informasi khususnya dibawah nauangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
e.  Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan secara garis besar dilakukan sebagai berikut (Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Perturan Perundnag- undangan, 2010: 285):
1)  Pemrakarsa mengajukan secara tertulis permintaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Hukum dan HAM.
2)  Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen PP atau pejabat yang ditunjuk meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3)  Dalam hal kelengkapan yang disertakan belum cukup, Dirjen PP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan koordinasi diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, memberitahukan secara tertulis keada pemrakarsa untuk memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
4)  Pemrakarsa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari telah menyampaikan kelengkapan yang diperlukan kepada Dirjen PP.
5)  Jika surat permintaan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan telah cukup disertai dengan kelengkapan yang diperlukan, Dirjen PP dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kelengkapan dinyatakan cukup, melakukan konsultasi dengan pemrakarsa.
6)  Segera setalah konsultasi mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagaimana
dimaksud pada angka 5, Dirjen PP menyampaikan surat permintaan kepada Menteri atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.
7)  Segera setelah menerima nama pejabat dan tanggapan resmi yang mewakili menteri atau lembaga non kementerian yang terkait, Dirjen PP menugaskan unit kerja di lingkungannya untuk membuat telaah.
8)  Telaah dari unit kerja di lingkungan DItjen PP sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaporkan kepada Dirjen PP untuk dibahas bersama dengan hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan untuk rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
9)  Hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat petunjuk atau arahan yang akan dijadikan pedoman untuk menyempurnakan hasil telaahan.
10) Dirjen PP atau pejabat yang ditunjuk mengundang pejabat yang ditunjuk mewakili menteri atau lembaga non kementerian yang terkait untuk rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
11)  Rapat-rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh Dirjen PP atau pejabat yang ditunjuk.
12) Untuk tiap-tiap rapat koordinasi dibuat notula atau risalah rapat oleh notulis yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.
13)  Pejabat yang mewakili menteri atau lembaga pemerintahan non kementerian secara berkala melaporkan perkembangan pembahasan rancangan peraturan perundnag- undangan yang bersangkutan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang diwakilinya dengan penjelasan secukupnya tentang pokok- pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian atau arahan lebih lanjut (Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Perturan Perundnag-undangan, 2010: 290).
Berdasarkan prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut RUU PDP telah masuk dalam proses pengharmonisasian. Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku pemrakarsa, pejabat pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait telah melakukan serangkaian rapat koordinasi, mulai dari Rapat Pleno Tingkat I, Rapat antara pemrakarsa dengan yang mewakili menteri atau lembaga pemerintahan non kementerian yang terkait, Rapat Tim Kecil dan Rapat Pleno Tingkat II.
Rapat Pleno Tingkat II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Februari 2019, di ruang Rapat Legiprudensi Lantai Dasar Gedung Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM berlangsung cukup susah untuk menemukan kata sepakat dan berakhir dengan pending, dan akan ada Rapat Pleno Tingkat II lanjutan yang sampai saat ini belum dilaksanakan.
f.  Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi pengharmonisasian RUU PDP ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Belangsungnya musyawarah di setiap rapatnya tidak selalu berjalan mulus, jika musyawarah untuk mufakat belum tercapai dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang mendasar antara satu atau lebih pejabat yang mewakili menteri atau lembaga pemerintahan non kementerian dengan pemrakarsa, maka Pimpinan rapat dalam meminta untuk dilakukan rapat tersendiri antara pejabat yang terkait pembahasan yang belum mencapai kata sepakat.
Hal ini juga terjadi di beberapa Rapat Tim Kecil yang pernah penulis ikuti, dalam beberapa Pasal terkait sanksi di RUU PDP, pejabat perwakilan Kejaksaan Agung tidak sepakat atas rumusan pasal sanksi pidana usulan Kominfo selaku pemrakarsa, oleh
karena itu beberapa hari setelahnya dilakukan rapat kembali antara Kominfo dengan Kejaksaan Agung yang membahas mengenai pasal yang memuat ketentuan pidana, sehingga dari rapat tersebut ditemukan kata sepakat.
g.  Hambatan dari Proses Harmonisasi RUU PDP Seringkali pembahasan RUU PDP ini berjalan rumit, karena adanya tarik-menarik kepentingan antarinstansi. Banyaknya kepentingan dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait maka menyebabkan pembahasan RUU PDP yang tidak mudah. Pembahasan yang tidak mudah ini pada umumnya menyangkut kewenangan, kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengaturan prosedur, penetapan hak dan kewajiban, serta sanksi Apabila suatu isu yang menjadi pokok permasalahan tidak dapat dicarikan solusinya atau tidak dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan instansinya atau untuk meminta pendapat tertulis dari instansi yang dipandang lebih berkompenten. Hal ini yang biasanya menjadi hambatan yang menyebabkan lamanya proses harmonisasi RUU PDP.
Selain banyaknya kepentingan dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait, lamanya proses harmonisasi ini karena tingginya ego sektoral dan adanya irisan kewenangan terkait tugas dan fungsi masing masing. Dalam beberapa rapat, perwakilan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang hadir tidak menguasai substansi RUU PDP karena sering bergantinya perwakilan yang hadir. Beberapa kali rapat juga ada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang tidak ikut serta dalam pembentukan RUU PDP dari awal, sehingga selain proses harmonisasi lebih lama, juga penggunaan anggaran menjadi tidak efektif karena pembahasan pengharmonisasian RUU PDP harus dilakukan berulang kali melebihi jadwal yang telah ditentukan.

## D. Simpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa Pengharmonisasian RUU PDP sudah memasuki tahun ketiga, dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. RUU PDP ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang pada saat ini telah sampai pada tahap Rapat Pleno Tingkat II namun pada rapat tersebut belum menemukan kata sepakat dikarenakan beberapa hambatan yang ada.

## E. Saran
Berdasarkan dimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pejabat pelaksana dan pihak terkait dalam melakukan pengharmonisasian RUU PDP baiknya melakukan upaya preventif, agar berkurangnya hambatan-hambatan yang ada dan pengharmonisasian RUU PD dapat berjalan efektif dan efisien sehingga RUU PDP ini dapat segera diundangkan.

## F.  Daftar Pustaka
Setio Sapto Nugroho . 2009. Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setiani. 2016. Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM).
Kusnu Goesniadhie. 2006. Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Surabaya: Nasa Media.
Purwanto. 2007. Penelitian  Tentang  Perlindungan  Hukum  Data  Digital . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Perturan Perundang- Undangan. 2010. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Pertauran Perundang-Undangan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Syarpani, Mahendra Putra Kurnia, dan Safarani Husain. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Jurnal Beraja Niti . Volume 3. Nomor 6.
Ahmad Budiman. 2018. “Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar”. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume 10. Nomor 06.