## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI
(STUDI KASUS PELELANGAN DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO)
Oleh :
Hendra Irawan Dan Nurma Destiana IAIN METRO Email : irawanhendra1988@gmail.com / nurmadestiana@gmail.com

## Abstract
Pawn  sharia  ( rahn )  is  one  of  the  terms  property  ( rahin )  as  goods  ( marhun )  on debt/loan ( marhun bih ) it receives. Marhun has an economic value. Auction as an execution of goods is also done in Sharia Pawnshop. Auction is the last attempt made by the Sharia Branch Office that has money that is default. This study aims to  describe  the  perspective  of  Islamic  Economic  Law  on  the  sale  of  lien  in  the sharia pawnshops Metro City. This research is an attempt to enrich the scientific khilafah related to the problems related to the projects, and can be used as infor- mation for sharia pawnshops and the community or parties who want to know the procedure of selling pawn goods. This research is a field research that collects qualitative  data  with  interview  and  documentation  data  collection  techniques, then qualitative analysis through inductive approach. Based on the results of the research, the acquisition of the sale of Gadai goods in the existing Shariah City Pawnshops in accordance with Shariah Economic Law, and no one does not.
Keyword : Pawnshop, Sales, Pawn, Shariah Economic Law .

## Abstrak
Gadai  syariah  ( rahn )  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  nasabah  ( rahin ) sebagai  barang  jaminan  ( marhun ) atas  utang/pinjaman  ( marhun  bih ) yang diterimanya. Marhun tersebut  memiliki  nilai  ekonomis.  Lelang  sebagai  upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Penelitian ini bertujuan  untuk  memaparkan perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  pelaksanaan  penjualan  barang gadai  di Pegadaian syariah Kota Metro.  Penelitian ini merupakan  upaya untuk memperkaya  khazanah  keilmuan  terkait  masalah  konsep  penjualan  barang gadai,  dan  dapat  berguna  sebagai  informasi  bagi  pegadaian  syariah  dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  menghimpun  data kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  dan  dokumentasi, kemudian dianalisis secara  kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  Pelaksanaan  penjualan  barang  gadai  di Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  ada  yang  sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi Syari’ah, dan dan ada yang tidak.
Kata kunci : Pegadaian, Penjualan, Barang Gadai, Hukum Ekonomi Syari’ah

## PENDAHULUAN
Islam merupakan sistim nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan  perekonomian.  Dalam  hal  ini  Islam  telah  mengatur  bagaimana  nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  sistim  perekonomian  Islam  tersebut.  Hal  ini termasuk  juga  dalam  sistim  pegadaian  syariah  sebagai  bagian  dari  sistim perekonomian yang ada dalam Islam. 1
Era  globalisasi  membawa  dampak  pada  perkembangan  di  berbagai bidang  dan  lini. 2 Begitupun  juga  perkembangan  dunia  bisnis  akan  berbanding lurus  dengan  perkembangan  akan  kebutuhan  kredit,  serta  pemberian  fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi keamanan  pemberian  kredit,  sehingga  piutang  yang  dipinjamkan  terjamin dengan  adanaya  jaminan.  Dalam  konteks  inilah  pentingnya  lembaga  jaminan tersebut.
Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan  barang  berharganya  termasuk  emas  sebagai  jaminan  melalui sistim  gadai.  Salah  satu  lembaga  yang  melayani  gadai  di  Indonesia  adalah Pegadaian Syariah. Seiring berkembangnya sistim gadai di Indonesia, Pegadaian Syariah  Metro  mengembangkan  bisnis  gadai  dengan  sistim  syariah.  Peluang bisnis  syariah  dirasa  sangat  menguntungkan  mengingat  mayoritas  penduduk Indonesia  khususnya  Kota  Metro  beragama  Islam.  Sistim  syariah  diharapkan mampu  memberi  ketenangan  bagi  masyarakat  dalam  memperoleh  pinjaman secara  benar  dan  halal.  Gadai  syariah  merupakan  produk  jasa  gadai  yang berlandaskan  prinsip  syariah  dimana  nasabah  tidak  dikenakan  bunga  atas pinjaman yang diperoleh.
Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk  pertolongan  yang  tidak  mengharapkan  tambahan  atas  hutang tersebut.  Perbedaan  mendasar  antaragadai  konvensional  dan  gadai  syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada
1 Masmuah, Sukresno, “Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus” dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol 6, No 1 (2013), h.42.
2 Imam  Mustofa,  “Transaksi  Elektronik  (e-commerce)  Dalam  Perspektif  Fikih”,  dalam Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, h. 157
gadai  syariah  dalam  usahanya  pembentukan  laba,  maka  gadai  syariah menggunakan  mekanisme  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba’i muqayyadah, dan akad musyarakah.
Gadai  pada  prinsipnya  adalah  memberikan  jaminan  bahwa  seseorang bisa membayar hutangnya. 3 Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka  kreditur  dalam  hal  ini  pegadain  syariah  berhak  melelang  benda  jaminan dari  debitur.  Pada  kenyatannya,  tidak  semua  benda  jaminan  ditebus  oleh debitur.  Benda  yang  tidak  ditebus  oleh  debitur  kemudian  dilelang  oleh pegadaian.  Pengelolaannya  pun  tidak  terlepas  dengan  adanya  permaslahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.
Lembaga  pegadaian  melaksanakan  kegiatan  usaha  penyaluran  uang pinjaman  atas  dasar  hukum  gadai.  Nasabah/peminjam  ada  kalanya  tidak memenuhi  kewajibannya  sesuai  peringatan  yang  disepakati.  Setelah  melalui peringatan  terlebih  dahulu,  namun  diindahkan  dan  tidak  melakukan perpanjangan,  maka  lembaga  pegadaian  mempunyai  hak  untuk  mengambil pelunasan  piutangnya  dengan  cara  melelang  barang  jaminan  gadai  yang dibawah kekuasaannya.
Lelang  akan  dilaksanakan  apabila  sampai  batas  waktu  yang  telah ditetapkan  penerima  gadai  ( rahin )  masih  tidak  dapat  melunasi  uang pinjamannya ( marhun bih ), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan ( marhun ). 4
Menurut  kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  tata  cara  pelaksanaan penjualan barang gadai:
1.  Apabila  jatuh  tempo,  penerima  gadai  harus  memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
3 Ahmad  Supriyadi,  “Struktur  HUKUM  Pegadaian  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis NormatifTerhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)” dalam EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 18 4 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan  dan  pemeliharaan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  pemberi  gadai  dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. 5
Prosedur  penjualan  barang  gadai  terdapat  dalam  Fatwa  DSN  No.25 tahun  2002  pada  Ketentuan  Umum  bagian  5  (lima)  tentang  Penjualan Marhun sebagai berikut:
1. Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil  penjualan  menjadi milik rahin dan  kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 6
Dalam  melaksanakan  operasionalnya,  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro dalam  melaksanakan  tata  cara  pelelangan  menyatakan  bahwa  apabila  terdapat Rahin yang  tidak  mampu  membayar  hutang  dengan  menebus  barang  yang dijadikan  jaminan  maka  pihak  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  memberi peringatan  melalui  pesan  teks,  namun  apabila  tidak  ada  konfirmasi  dari  pihak Rahin maka  pihak  pegadaian  melakukan  peringatan  kedua  dengan  meng- hubungi  pihak Rahin melalui  via  telepon,  apabila  tidak  ada  respon  dari rahin maka  pihak  Pegadaian  Syariah  memberikan  surat  peringatan  secara  tertulis, setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari Rahin maka pihak pegadaian mengirimkan surat kepada Rahin melalui Kepala Desa tempat Rahin berdomisili.
5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3), (4).
6 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
Apabila Rahin tidak  ada  itikad  baik,  maka  pihak  pegadaian  melakukan pelelangan terhadap barang jaminan hutang Rahin yang sudah jatuh tempo.
Dalam  penelitian  yang  lakukan  di Pegadaian  Syariah  Kota  Metro,  salah satu rahin yang  menggadaikan  laptopnya  di  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro mengatakan bahwa  peringatan  yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai pelelangan barang gadai hanya dilakukan sekali. Padahal, dari pihak Pegadaian Syariah  memberikan  peringatan  sebanyak  tiga  kali.  Pihak rahin kemudian meminta  perpanjangan  waktu  tempo  untuk  membayar  hutang  piutangnya. Pihak  pegadaian  memberikan  per-panjangan  waktu,  akan  tetapi  setelah  jatuh tempo  memang rahin tetap  tidak  bisa  membayar.  Pihak  pegadaian  tidak mengkonfirmasi kepada pihak rahin untuk memperingatkan kembali pihak Rahin akan  hutang  yang  jatuh  tempo.  Pihak  pegadaian  melelang  barang  jaminan hutang  tanpa  konfirmasi  peringatan  ulang  kepada Rahin .  Setelah  barang  gadai dijual,  sisa  dari  penjualan  tidak  diserahkan  seutuhnya  kepada  pihak rahin. 7
Karena  itu  tulisan  ini  akan  dibahas  tentang  tatacara  pelaksanaan  penjualan barang gadai di Pegadain Syariah Kota Metro Hukum Ekonomi Syariah.

## PEMBAHASAN

## PENGERTIAN PEGADAIAN SYARIAH
Rahn  adalah  menggadaikan;  memberikan  suatu  barang  atau  benda sebagai barang jaminan dalam berutang. 8 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh  orang  yang  orang  berpiutang  atas  suatu  barang  yang  bergerak  yang diserahkan  oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut  dapat  dijual  oleh  yang  berpiutang  bila  yang  berutang  tidak  dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 9
Ulama madzhab mendefiniskan rahn sebagai berikut: 10
a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut : Menjadikan  suatu  benda  sebagai  jaminan  utang  yang  dapat  dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar.
b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :
7 Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadai pada tanggal 01 Desember 2016
8 Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam , (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 291
9 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1
10 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160.
Harta  yang  dijadikan  jaminan  utang  sebagai  pembayar  harga  (nilai) utang  ketika  yang  berutang  berhalangan  (tak  mampu)  membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.
Hendi  Suhendi  dalam  bukunya Fiqh  Muamalah menjelaskan  beberapa definisi rahn menurut istilah syara’ sebagai berikut: 11
a.
ُهْنِم ُهُءاَفْ بِتْسِا ُنِكُْيُ ٍ قَح ِءاَفَوِل ٍلاَم ُساَبِتْحِا ُهُعْوُضْوَم ٌدْقَع
“ Akad  yang  objeknya  menahan  harga  terhadap  sesuatu  hak  yang  mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. ”
b.
ِراَّشلا ِرْطَن  ِفِ ٌةَّيِلاَم ٌةَمْيِق اََلَ ٍْيَْع ُلْعَج ُذْخَا ْوَا ِنْيَّدلا َكِلَذ ُذْخَأ ُنِكُْيُ ُثْيَِبِ ٍنْيَدِب ٍةَقْ يِثَو ِع
ِْيَْعلْا َكْلِت ْنِم ِهِضْعَ ب
“ Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas  utang  selama  ada  dua  kemungkinan,  untuk  mengembalikan  uang  itu atau mengambil sebagian benda itu. ”
c. Gadai  adalah  akad  perjanjian  pinjam  meminjam  dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
d.
ٍنْيَدِب ًةَقْ يِثَو  ِلامَلْا ُلْعَج
“ Menjadikan harta sebagai jaminan utang. ”
e.
ٍنْيَدِب ًةَقْ يِثَو ٍةَّيِلاَم ٍْيَْع ُلْعَج
“ Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang. ”
f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
g. Gadai  adalah  suatu  barang  yang  dijadikan  peneguhan  atau  penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 105-106
h. Gadai  ialah  menjadikan  suatu  benda  bernilai  menurut  pandangan syara’  sebagai  tanggungan  utang,  dengan  adanya  benda  yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai ( rahn ) adalah menahan berat jaminan yang  bersifat  materi  milik  si  peminjam  ( rahin )  sebagai  jaminan  atau  pinjaman yang  diterimanya,  dan  barang  yang  diterima  tersebut  bernilai  ekonomis sehingga  pihak  yang  menahan  ( murtahin )  memperoleh  jaminan  untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila  pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah  ditentukan.  Dan  gadai  syariah  merupakan  perjanjian  antara  seseorang untuk  menyerahkan  harta  benda  berupa  emas/perhiasan/kendaraan  dan/atau harta  benda  lainnya  sebagai  jaminan  dan/atau  agunan  kepada  seseorang dan/atau  lembaga  pegadaian  syariah  berdasarkan  hukum  gadai  syariah. sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai  tanda terima  dengan  jumlah  maksimal  90%  dari  nilai  taksir  terhadap  barang  yang diserahkan  oleh  penggadai  Gadai  dimaksud,  ditandai  denga  mengisi  dan menandatangani Surat Bukti Gadai ( Ruhn ).
Dasar Hukum Gadai
a. Al-Qur’an
Dasar hukum gadai yang diambil dari al-qur’an salah satunya adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai :
ِذَّلا ِ دَؤُ يْلَ ف ًاضْعَ ب مُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ٌةَضوُبْقَّم ٌناَهِرَف ًابِتاَك ْاوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتنُك نِإَو
َنُُِْْا ي َر َ للّا  ِقَّتَ يْلَو ُهَتَ ناَمَأ ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَِبِ ُ للّاَو ُهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي نَمَو َةَداَهَّشلا ْاوُمُتْكَت َلاَو ُهَّب ﴿ ٣٨٢ ﴾
Artinya  : “Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia
bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) Menyembunyikan  persaksian.  dan  Barangsiapa  yang  menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” 12

## b. Hadis
Adapun  landasan  hukum  yang  diambil  dari  hadis  adalah  hadis  yang diriwayatkan oleh sayyidah ‘Aisyah Radiyallahu ‘Anha :
ديدح نم اعرد هنهر و لجا ليا ي دوهي نم اماعط ي ترشا ملس و هيلع الله يلص بينلا نا رضي الله عنها ةشئاع نع
Artinya:  “ Dari  Aisyah  r.a.  bahwa  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam pernah  membeli  bahan  makanan  dari  seorang  Yahudi  dan  beliau menggadaikan  baju  perang  dari  besi .”  (H.R  Bukhari  dan Muslim). 13

## c. Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:
Pertama: Hukum:
Bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan utang  dalam  bentuk rahn dibolehkan  dengan  ketentuan  sebagai berikut.
Kedua : Ketentuan Umum:
a) Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang)  sampai  semua  utang rahin (yang  menyerahkan barang) dilunasi.
b) Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahun kecuali  seizin rahin, dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan pemanfaatannya  itu  sekadar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya.
12 Lajnah  Pentashih  Al-Qur’an  Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Jakarta: Tehazed, 2009), h. 60
13 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140
c) Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada  dasarnya  menjadi kewajiban rahin, namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin, sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  penyimpanan  tetap  menjadi kewajiban rahin.
d) Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e) Penjualan marhun
(1) Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
(2) Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
(3) Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang, biaya  pemeliharaan,  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar, serta biaya penjualan.
(4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin .
Ketiga : Ketentuan Penutup:
a) Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  di  antara  kedua  belah  pihak,  maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari  ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 14

## RUKUN DAN SYARAT GADAI
Syarat-syarat sah gadai yang ditentukan oleh syara’ terbagi menjadi dua macam  yaitu; pertama, syarat  yang  pada  garis  besarnya  disepakati  oleh  para uluma,  akan  tetapi  diperselisihkan  dalam  teknis  persyaratannya.  Persyaratan
14 Nurul Huda, dkk., Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 122-123
yang  dimaksud  adalah  penerimaan  barang  gadai.  Adapun  yang Kedua, syarat yang keperluannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. 15
Selanjutnya  akan  dipaparkan  pendapat  ulama  dan  beberapa  ahli berkaitan  dengan  syarat  dan  rukun  dari  gadai.  Ulama  Syafi’iyah  berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:
a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf. Malik  membolehkan  penggadaian mushaf ,  tetapi  penerima  gadai dilarang membacanya.
c. Barang  yang  digadaikan  bisa  dijual  manakala  pelunasan  utang  itu sudah jatuh tempo. 16
Menurut  Heri  Sudarsono,  sebagaimana  dikutip  oleh  Adrian  Sutedi bahwa  gadai  atau  pinjaman  dengan  jaminan  suatu  benda  memiliki  beberapa rukun, antara lain yaitu:
a. Ar-Rahin (yang menggadaikan)
b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)
c. Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
d. Al-Marhun bih (Utang)
e. Shighat, Ijab dan Qabul . 17
Sedangkan Menurut Hendi Suhendi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:
a. Akad ijab dan kabul
b. Aqid, yaitu  yang  menggadaikan  ( rahin )  dan  yang  menerima  gadai ( murtahin ).  Adapun  syarat  bagi  yang  berakad  adalah  ahli tasharuf , yaitu  mampu  membelanjakan  harta  dan  dalam  hal  ini  memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
c. Barang  yang  dijadikan  jaminan  ( borg ).  Syarat  pada  benda  yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
15 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) , h. 197 16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 193
17 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., h. 27

## d. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap.
18
Pendapat hendi diatas senada dengan yang disebutkan oleh Buchari dan Donni, bahwasanya rukun gadai itu adalah sebagai berikut:
a. Shigat
b. Orang yang berakad
c. Marhun bih
d. Marhun . 19
Adapun Nurul Huda dkk. menjelaskan bahwa yang menjadi syarat rahn adalah sebagai berikut:
b. Syarat rahin (orang  yang  berakad rahn )  adalah  cakap  bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan  syarat  mendapatkan  persetujuan  dari  walinya.  Syarat bagi yang berakad adalah tasharruf. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn .
c. Syarat marhun ( borg ) adalah:
1) Dapat diperjualbelikan
2) Bermanfaat
3) Jelas 4) Milik rahin
5) Bisa diserahkan
6) Tidak bersatu dengan harta lain
7) Dikuasai oleh rahin, dan
8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
d. Syarat marhun bih (utang) adalah
1) Marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang  yang  menggadaikan  barang,  baik  berupa  uang  ataupun berbentuk benda; dan
18 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah., h. 107-108 19 Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah., h. 38-39.
2) Marhun  bih dapat  dibayarkan  (diserahkan)  kepada rahin (yang menggadaikan. 20

## JENIS BARANG GADAI
Jenis  barang  gadai  ( marhun )  adalah  barang  yang  dijadikan  agunan  oleh rahin sebagai  pengikat  utang,  dan  dipegang  oleh murtahin sebagai  jaminan utang. 21 Jenis-jenis  barang  yang  dapat  digadaikan  menurut  Basyir,  ulama Syafi’iyyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:
a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri,  seperti  sertifikat  tanah,  mobil,  toko  dan  lainnya  pada  saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh;
b. Barang  jaminan  itu  diserhterimakan  langsung  saat  transaksi  gadai terjadi;
c. Barang  jaminan  itu  bernilai  ekonomis  dan  dapat  diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran marhun bih ;
d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila marhun itu milik pemerintah;
e. Barang jaminan itu seimbang dengan marhun bih ;
f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi murtahin ;
g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan murtahin dengan kesepakatan rahin . 22

## PENGERTIAN LELANG
Lelang  merupakan  upaya  pengambilan  uang  pinjaman  berserta  sewa modalnya  yang  tidak  dilunasi  sampai  batas  waktu  yang  ditentukan.  Hal  ini dilakukan  dengan  penjualan  barang  jaminan  tersebut  pada  waktu  yang  telah ditentukan. 23 Berdasarkan  Kep.  Mentri  Keuangan  RI  No.  337/KMK.  01/2000 Bab.I,Ps.1.  yang  dimaksud  dengan  lelang  adalah  penjualan  barang  yang dilakukan  di  muka  umum  termasuk  melalui  media  elektronik  dengan  cara
20 Nurul Huda, dkk., Baitul Mal Wa Tamwil ., h. 123-124
21 Arrum  Mahmudahningtyas, Analisis  Kesyariahan  Transaksi  Rahn  Emas ,  (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), h. 10
22 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah ., h. 107-108
23 Agha Sofia, Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?, (Bandung: Maximalis, 2008), h.
77.
penawaran  lisan  dengan  harga  yang  semakin  meningkat  atau  harga  yang semakin  menurun  dan  atau  dengan  penawaran  harga  secara  tertulis  yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.
Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di  Pegadaian  Syariah.  Lelang  merupakan  upaya  terakhir  yang  dilakukan  oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Wanprestasi adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. 24
Jadi  lelang  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  penerima  gadai (Murtahin) untuk  mengembalikan  uang  pinjaman (marhun  Bih) yang  tidak dilunasi oleh rahin sampai batas waktu yang ditentukan.

## KETENTUAN  PENJUALAN  BARANG  GADAI  MENURUT  HUKUM EKONOMI SYARIAH
Ketentuan  di  dalam  penjualan  barang  jaminan  hutang (Marhun) sangat penting untuk diperhatikan. Ketentuan penjualan barang gadai sudah ditetapkan didalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  yaitu  pada  Bagian  Kedelapan Penjualan Harta Rahn KHES pasal 402 dinyatakan :
“Apabila  telah  jatuh  tempo,  pemberi  gadai  dapat  mewakilkan  kepada  penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”
Kemudia Pada pasal 403 ayat (1),
“Apabila  jatu  tempo,  penerima  gadai  harus  memperingatkan  pemberi  gadai untuk segera melunasi utangnya.”
Ayat (2),
“apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari’ah.”
Ayat (3),
“hasil  penjualan  harta  gadai  digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.” Ayat (4),
24 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., h. 202
“kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  pemberi  gadai  dan  kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.”
Kemudian pada pasal 404, disana dinyatakan sebagai berikut;
“Apabila  pemberi  gadai  tidak  diketahui  keberadaannya,  maka  penerima  gadai boleh  mengajukan  kepada  pengadilan  agar  pengadilan  menetapkan  bahwa penerima  gadai  boleh  menjual  harta  gadai  untuk  melunasi  utang  pemberi gadai.” 25

## PROSES PELELANGAN BARANG GADAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
Pihak  pegadaian  melakukan  pelelangan  harta  benda  yang  menjadi jaminan pinjaman bila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian  sesudah  memberitahukan  kepada rahin paling  lambat  5  (lima)  hari sebelum  tanggal  penjualan.  Pemberitahuan  tersebut  dapat  melalui  surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  No:  25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Pelaksanaan  Penjualan  Barang  Gadai  bahwasannya Murtahin terlabih  dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:
1) Apabila  jatuh  tempo,  Murtahin harus  memperingatkan  Rahin  untuk segera melunasi utangnya.
2) Apabila  Rahin  tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka  Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil  penjualan  Marhun  digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  Rahin  dan  kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 26
25 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  tentang  Penjualan  Harta  Rahn  Pasal  402,  403, 404.
26 Fatwa  Dewan  Syariah  No:25/DSN-MUI/III/2002  tentang  Pelaksanaan  Penjualan Marhun
Mengenai hal tersebut, dalam Fatwa MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn sebagai berikut:
1) A kad Rahn b er akhir a pabil a R a hin m e luna s i  ut a ngn y a  a t au men y elesaikan  k ew ajibann y a  dan M urtahin mengemb a l i kan Marhun kepada Rahin ;
2) Dal a m hal R a hin tidak melunasi  utangn y a  atau  tidak men ye lesaikan ke w ajib a nn y a  pada w aktu y ang  telah  disep a kati , maka M urtahin
w ajib mengingatkan/memb e ritahuk a n t e ntan g kewaji b annya ; 3) Setelah dilakukan pemberitahuan / peringatan , dengan memperhatikan  asas  keadilan  dan  kemanfaatan  pihak-pihak,
Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut :
a) Menjual  paksa  barang  jaminan (marhun) sebagaimana  diatur  dalam substansi  fatwa  DSN-MUI  Nomor: 25/DSN MUI / III/2002  tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
b) Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai  kesepakatan  dalam  akad , di  mana  penentuan  harganya mengacu / berpatokan  pada  harga  pasar  yang  berlaku  pada  saat  itu.
Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun denga n utang (dain) atau  modal (ra'sul  mal), berlaku  substansi  fatwa  DSN- MUI Nomor: 25 / DSN MUI I III / 2002 tentang Rahn . 27
Jadi dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih tinggi dari hutang  maka  kelebihannya  milik  nasabah,  dan  sebaliknya  apabila  hasil  lelang kurang dari  hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya.

## PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI
Lelang  akan  dilaksanakan  apabila  sampai  batas  waktu  yang  telah ditetapkan  penerima  gadai  ( rahin )  masih  tidak  dapat  melunasi  uang pinjamannya ( marhun bih ), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan ( marhun ) dengan prosedur sebagai berikut:
27 Fatwa  Dewan  Syariah  No:92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang  Disertai Rahn
b. Satu  minggu  sebelum  pelelangan  barang  gadai  ( marhun )  dilakukan,
pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai ( rahin ) yang barang gadai atau jaminan ( marhun ) akan dilelang;
c. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
d. Hasil  pelelangan  akan  digunakan  untuk  biaya  penjualan  dari  harga penjualan,  biaya  pinjaman  dan  sisa  akan  dikembalikan  kepada nasabah ( rahin );
e. Sisa  kelebihan  (uang  kelebihan)  yang  tidak  diambil  oleh  nasabah ( rahin )  akan  diserahkan  kepada  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  atau
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi. 28

## PRAKTEK  PENJUALAN  BARANG  GADAI  DI  PEGADAIAN  SYARIAH KOTA METRO
Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  dalam  melaksanakan  proses  gadai berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah ini menggunakan akad qard dan akad ijarah . Proses gadai yang dilaksanakan yaitu:
a. Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri
b. Marhun (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan.
Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai  ekonomis,  dengan demikian  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
c. Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan.
d. Menandatangani akad rahn dan Ijarah pada Surat Bukti rahn terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi rahn .
e. Membayar  biaya  administrasi.  Biaya  administrasi  merupakan  biaya operasional  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  dalam  memproses marhun bih . Biaya administrasi  yang dibebankan kepada rahin sesuai dengan  besar  pinjaman  dan  berdasarkan  surat  edaran  tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.
f. Penaksiran  barang.  Besar marhun  bih dihitung  berdasarkan  nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan
28 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah., h. 203
nilai  taksiran  berpedoman  pada  ketentuan  dalam  buku  pedoman menaksir  dan  surat  edaran  yang  berlaku,  sedangkan  besarnya  nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran.
g. Biaya penitipan. Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan marhun yang disebut ijarah .  Jasa  pengelolaan marhun ini  dipungut  sebagai  sewa tempat marhun milik rahin selama  digadaikan.  Jumlah ijarah yang dipungut  dihitung  berdasarkan  nilai  taksir marhun dan  lamanya barang  disimpan  atau  lamanya  pinjaman.  Perhitungan  tarif  jasa simpan  menggunakan  kelipatan  10  hari  dan  jangka  waktu peminjaman 120 hari. 29
Selain  proses-proses  gadai  tersebut  di  atas,  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh pihak penggadai dalam proses gadai tersebut, penggadai tinggal membawa KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan.
Pada  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  apabila  terdapat  penggadai  yang mengalami  kredit  macet  atau  kreditnya  sudah  jatuh  tempo,  maka  sistim  yang digunakan  untuk  menyelesaikannya  dengan  menggunakan  sistim  lelang. Pegadaian Syariah Metro melakukan pelelangan pada setiap tanggal  10, 20, 30 setiap bulannya. Prosedur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di dalam melaksanakan lelang barang jaminan yaitu:
a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau via sms.
b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
c. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal.
d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
e. Dibacakan  tata  tertib  melalui  berita  acara  sebelum  pelaksanaan lelang.
f. Pengambilan  keputusan  lelang  adalah  bagi  mereka  yang  menawar paling tinggi. 30
29 Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017
30 Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017
Selanjutnya, penjualan barang milik pihak penggadai akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:
Penggadai  telat  melakukan  pembayaran  sampai  jatuh  tempo  yang  telah disepakati.
a. Menetapkan tempat penjualan barang gadai.
b. Pihak  pegadaian  syariah  memberitahukan  kepada  pihak  penggadai bahwa barang gadai atau jaminan akan dijual.
c. Harga barang gadai yang dijual ditetapkan pada saat pelelangan.
d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
e. Dibacakan  tata  tertib  melalui  berita  acara  sebelum  pelaksanaan lelang.
f. Barang  gadai  ditawarkan  kepada  calon  pembeli  dengan  harga  awal tidak melebihi harga pasaran.
g. Pengambilan  keputusan  lelang  adalah  bagi  mereka  yang  menawar paling tinggi.
h. Jika  calon  pembeli  berminat  untuk  membeli,  pembayaran  langsung diserahkan kepada pihak pegadaian syariah.
i. Hasil penjualan akan digunakan untuk:
j. Biaya penjualan dari harga penjualan
k. Biaya pinjaman
l. Biaya penitipan barang
m. Jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak penggadai. 31

## ANALISIS  PELAKSANAAN  PENJUALAN  BARANG  GADAI  DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Islam merupakan sistim nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam  mengatur  kehidupan  umat  manusia  di  dunia  ini,  tidak  terkecuali  di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  sistim  perekonomian  Islam  tersebut. Dalam  Hukum  Islam  ada  kaidah  tentang    berlakunya  hukum,  diantaranya
adalah Maslahah  Mursalah . Maslahah  Mursalah ialah  penetapan  hukum berdasarkan  kepentingan  umum  terhadap  suatu  persoalan  yang  tidak  ada ketetapan  hukumnya  dalam  syara,  baik  secara  umum  maupun  secara  khusus. Kaidah maslahah mursalah ini berlaku juga kepada pegadaian syariah, sebagai bagian dari sistim ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam.
Salah satu acuan dalam menggerakkan ekonomi, Syari’at Islam melarang pengambilan hak milik dengan cara yang bathil sebagai mana disinggung oleh Allah SWT dalam surah Al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi 32 :
اَِتَ َنوُكَت نَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَأ ْاوُلُكَْتَ َلا ْمُكنِ م ٍضاَرَ ت نَع ًةَر
Artinya:” ...  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka ...”
Berdasarkan  ayat  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sistim  transaksi  yang dilarang adalah transaksi dengan cara yang bathil atau dcara memperoleh harta dengan  tidak  sesuai  dengan  syari’at,    adapaun  transaksi  atas  suka  sama  suka diantara  ( مُكنِّ م  ٍضا َرَت  نَع ),  maka  sistim  transaksi  tersebut  dibenarkan  selama  apa yang menjadi objek transaksi tidak bertentangn dengan syari’at. Karena Hukum ini  bersumber  dari  perjanjian  yang  dibuat  bersama,  maka  apa  yang  ditulis didalam  surat  perjanjian  tersebut  bentuknya  mengikat  kedua  belah  pihak,  dan masing-masing  akan  melaksanakan  isi  akad  tersebut,  akad  itu  harus  tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam al Qur’an .
Selain  itu  salah  satu  prinsip  dalam  transaksi  menurut  Syariah  adalah kejujuran,  artinya  Syari’at  Islam  menghendakai  dalam  harta  setiap  muslim terbebas dari riba, haram, zulm, gharar dan maisir . Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan  salah  satu  bentuk  dari  konsep mu'amalah dimana  sikap  tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.
Berkenaan  dengan  Akad Ijarah di  Pegadaian  Syariah  adalah  akad  yang tidak terpisahkan dengan akad Rahn , akad Rahn adalah merupakan serahterima Marhun antara Rahin dan Murtahin dan  diterimanya Marhun  bih oleh Rahin, sedangkan Ijarah terjadi  setelah  akad Rahn ,  serta Rahin didalam  akad Ijarah tersebut  dinyatakan  sanggup  dan  setuju  untuk  membayar Ijarah sewa  dari
32 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Diponegoro, 2010), h.
Marhun  bih yang  harus  ditanggung  oleh Rahin akibat  dari akad Rahn . Rahin sebagai Musta’jir, Murtahin sebagai Muajjir .
Pelaksanaan  gadai  dalam  perspektif  Islam  tidak  dibolehkan  untuk mensyaratkan  seperti  si  penggadai  mensyaratkan  bahwa  dia  akan  membayar hutangnya itu nanti pada saat sudali datang waktunya, namun kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak akad, dan tidak  sah.  Tetapi  bagi Ulama  Hanbaliyah dan  sebagian Ulama  Hanafiyah, serta mereka  mengatakan  "tidak  rusak  gadainya.  dengan  persyaratan  ini.  Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat ini. 33
Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  pasal  402  yang  berbunyi “Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.” 34 Hal ini dilanjutkan pada pasal 403 sebagai berikut:
Pasal 403
(1) Apabila  jatuh  tempo,  penerima  gadai  harus  memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
(2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
(3) Hasil  penjualan  harta  gadai  digunakan  untuk  melunasi  utang, biaya  penyimpanan  dan  pemeliharaan  yang  belum  dibayar  serta biaya penjualan.
(4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik  pemberi  gadai  dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. 35
Selanjutnya,  menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  No:  25/DSN-MUI/III/2002 Tentang  Pelaksanaan  Penjualan  Barang  Gadai  bahwasannya Murtahin terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :
1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
2) Dihubungi melalui telepon
3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
33 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqhul Islam wa Adillatuhu , (Damaskus: Darul Fikri, 1989), h. 145
34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402
35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402
4) Informasi  di  Kantor  Kelurahan/Kecamatan  (untuk  cabang  di daerah) 36
Pelelangan  yang  dilakukan  mempunyai  maksud  ketentuan  sebagai berikut :
1) Ditetapkan harga semisal emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2) Harga  penawaran  yang  dilakukan  oleh  banyak  orang  tidak diperbolehkan  karena  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi rahin. Karena  itu,  pihak  pegadaian  melakukan  pelelangan  terbatas,  yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
3) Hasil  pelelangan  akan  digunakan  untuk  biaya  penjualan  1%  dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
4) Sisa  kelebihan  yang  tidak  diambil  selama  setahun,  akan  diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal. 37
Tentang  Pelaksanaan  Penjualan  Barang  Gadai  dengan  praktik  yang dilaksanakan  oleh  pihak  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  Pelaksanaan  penjualan barang gadai dengan ketentuan bahwa pihak pegadaian sudah memperingatkan kepada  pihak  penggadai  untuk  melunasi  utangnya,  dan  apabila  tidak  mampu melunasinya maka barang gadai akan dijual secara lelang.
Selain  itu,  berkaitan  dengan  sisa  penjualan  barang  gadai  yang menyebutkan  bahwa  hasil  penjualan  barang  gadai  digunakan  untuk  melunasi utang  penggadai,  biaya  penyimpanan  barang  gadai  dan  pemeliharaan,  serta biaya  penjualan.  Keseluruhan  proses  ini  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang sudah dibahas diatas.
Namun  dilain  sisi,  pihak  Pegadaian  Syariah  Kota  Metro  membebankan kepada penggadai sebesar 2% untuk biaya penjualan barang, sedangkan dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  tidak  menyebutkan  persentase  biaya  pen- jualan barang. Selain itu, sisa hasil penjualan barang gadai dipotong lagi oleh pi- hak Pegadaian Syariah Metro untuk pembayaran administrasi tambahan se-besar
36 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun
37 Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun
Rp.  10.000,-/hari  terhitung  dari  Surat  Pemberitahuan  Pelelangan  barang  gadai diberikan  sebagai  pembayaran  denda  keterlambatan  pelunasan  utang.  Hal  ini tidak  sesuai  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  dan  sudah dicantumkan dan dibahas sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dan  ada  yang  tidak.  Kesesuaiannya terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  penyimpanan  barang  gadai  dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro  yang  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  terletak  pada  sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi  tambahan  sebesar  Rp.  10.000,-/hari  terhitung  dari  Surat Pemberitahuan  Pelelangan  barang  gadai  diberikan  sebagai  pembayaran  denda keterlambatan  pelunasan  utang.  Biaya  penjualan  yang  dibebankan  oleh Pegadaian  Syariah  kepada  penggadai  sebesar  2%,  sedangkan  dalam  Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 hanya sebesar 1%.

## DAFTAR PUSTAKA
Masmuah,  Sukresno,  “Tinjauan  Yuridis  Implementasi  Gadai  Syariah  Pada Kantor  Bank  BRI  Syariah Kudus”  dalam Jurnal Sosial  Budaya, Vol 6,  No  1 (2013).
Imam  Mustofa,  “Transaksi  Elektronik  (e-commerce)  Dalam  Perspektif  Fikih”, dalam Jurnal  Hukum  Islam, (Pekalongan:  STAIN  Pekalongan),  Volume  10, Nomor 2, Desember 2012.
Ahmad  Supriyadi,  “Struktur  HUKUM  Pegadaian  Syariah  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Suatu  Tinjauan  Yuridis NormatifTerhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)” dalam EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010.
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3).. Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadai pada tanggal 01 Desember 2016
Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam , (Yogyakarta: Cakrawala, 2009) Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah , (Bandung: Alfabeta, 2011)` Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
(Jakarta: Tehazed, 2009).
Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Nurul Huda, dkk., Baitul Mal Wa Tamwil, (Jakarta: Amzah, 2016).
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj.  Imam  Ghazali  Said  &  Achmad  Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) .
Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj.  Imam  Ghazali  Said  &  Achmad  Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.
Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah .
Nurul Huda, dkk., Baitul Mal Wa Tamwil .
Arrum  Mahmudahningtyas, Analisis  Kesyariahan  Transaksi  Rahn  Emas ,  (Malang:
Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015).
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah .
Agha Sofia, Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?, (Bandung: Maximalis, 2008). Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  tentang  Penjualan  Harta  Rahn  Pasal  402,
403, 404.
Fatwa  Dewan  Syariah  No:92/DSN-MUI/IV/2014  tentang  Pembiayaan  yang Disertai Rahn
Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah.
Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017
Wawancara  dengan  Bapak  Andy  Pratomo  sebagai  pengelola  Unit  Cabang  di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017
Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Bandung:  Diponegoro, 2010).
Wahbah Az-Zuhaily, Fiqhul Islam wa Adillatuhu , (Damaskus: Darul Fikri, 1989).