## Birokrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Adaptive dalam Bingkai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dwinanta Nugroho 1 , Hani Subagio 2 , Hari Rachmadi 3
1 Universitas Gunung Kidul, Indonesia
2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta, Indonesia
1 own.sakagroup@gmail.com, 2 hanisubagio@upnyk.ac.id, 3 harri.rachmadi@gmail.com

## Abstract
The public's main complaint about public services provided by government officials is  that  they  often  do  not  comply  with  established  procedures,  even  though  there  are minimum  service  standards.  This  problem  highlights  the  challenges  in  government implementation. This research discusses efforts to reconstruct government bureaucracy and  public  services  in  the  context  of  moving  towards  Yogyakarta's  privileges.  This research  method  is  normative  juridical  by  exploring  the  legal  norms  that  regulate  the government  sector  and  public  services  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  Research involves identifying relevant legal sources, which include laws, government regulations, and constitutional documents which are then related to bureaucracy and public services. Next,  an  in-depth  analysis  of  the  content  of  these  legal  norms  was  carried  out,  with  a focus on compliance and conformity with the concept of Yogyakarta exceptionalism. This research  also  carries  out  comparisons  between  various  legal  norms,  looking  for  any inconsistencies that may exist. The research results revealed several key findings. First, it was found that several legal norms needed to be revised or updated to better support the unique vision of Yogyakarta, especially in relation to reform in the bureaucracy and improvements  to  public  services.  Second,  this  research  builds  a  good  basis  for understanding  potential  conflicts  or  obstacles  that  may  arise  in  the  implementation  of bureaucratic reconstruction and public services in Yogyakarta. Based on these findings, this research provides recommendations to the government and relevant stakeholders to take  concrete  steps  to  support  efforts  towards  making  Yogyakarta  unique.  These recommendations  involve  policy  updates,  increased  coordination  between  government agencies, and improved communication with the public. This article makes an important contribution in the context of understanding law and policy related to the reconstruction of bureaucracy and public services in Yogyakarta, as well as its relevance to the vision of Yogyakarta's special features.

## Keywords: Government Bureaucracy; Public Services; Specialties of Yogyakarta

## Abstrak
Keluhan utama masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah adalah seringnya tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, meskipun sudah  ada  standar  pelayanan  minimum.  Permasalahan  ini  menyoroti  tantangan  dalam implementasi  pemerintahan.  Penelitian  ini  membahas  upaya  rekonstruksi  birokrasi pemerintahan  dan  pelayanan  publik  dalam  konteks  menuju  keistimewaan  Yogyakarta. Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative  dengan  mengeksplorasi  norma-norma hukum  yang  mengatur  sektor  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Penelitian  melibatkan  identifikasi  sumber  hukum  yang  relevan,  yang termaksud  di  dalamnya  ada  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  dokumen konstitusi kemudian berkaitan dengan birokrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya,
analisis  mendalam  terhadap  isi  norma-norma  hukum  tersebut  dilakukan,  dengan  fokus pada kepatuhan dan kesesuaian dengan konsep keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini juga melakukan perbandingan antara berbagai norma hukum, mencari inkonsistensi yang mungkin  ada.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  beberapa  temuan  kunci.  Pertama, ditemukan  bahwa  beberapa  norma  hukum  perlu  direvisi  atau  diperbarui  untuk  lebih mendukung  visi  keistimewaan  Yogyakarta,  terutama  kaitan  dengan  reformasi  dalam birokrasi dan peningkatan terhadap pelayanan publik. Kedua, penelitian ini membangun daar pemahaman yang baik tentang potensi konflik atau hambatan yang mungkin muncul dalam  implementasi  rekonstruksi  birokrasi  dan  pelayanan  publik  di  Yogyakarta. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku  kepentingan  terkait  untuk  mengambil  langkah-langkah  konkrit  dalam mendukung  upaya  menuju  keistimewaan  Yogyakarta.  Rekomendasi  ini  melibatkan pembaruan  kebijakan,  peningkatan  koordinasi  antara  lembaga  pemerintah,  dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam  konteks  pemahaman  hukum  serta  kebijakan  berkaitan  pada  rekonstruksi melaksanakan birokrasi  dan dalam pelayanan publik di  Yogyakarta, serta relevansinya dengan visi keistimewaan Yogyakarta.

## Kata  Kunci:  Birokrasi  Pemerintahan;  Pelayanan  Publik;  Keistimewaan Yogyakarta

## Pendahuluan
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak provinsi yang ada di indonesia dengan status istimewa yang mempunyai otonomi khusus ( Dwiyansany & Wardhani, 2019) . Birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik di DIY merupakan  komponen  penting  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan  dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Penilaian  terhadap  kondisi  ini  dapat  dilakukan berdasarkan survei dan indeks yang dihasilkan oleh instansi terkait. Sebagian indikator yang  pakai  untuk  mengukur  kualitas  dalam  pelayanan  publik  ialah  Indeks  Capaian Pelayanan  Publik  (ICPP)  (Artisa,  2017).  Berdasarkan  hasil  survei  ICPP  pada  dekade tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), DIY yang berada pada peringkat ke-6 diantara sebanyak 34  provinsi  yang  ada  di  Indonesia.  Hasil  ini  menunjukkan  upaya  dalam  meningkatkan proses kualitas pelayanan publik yang ada di DIY. Namun, dicatat bahwa DIY mengalami penurunan peringkat  dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga  masih terdapat tantangan yang perlu diatasi (Suryani & Saharuddin, 2021) .
Indeks Capaian Pelayanan Publik (ICPP) adalah sebuah indikator atau ukuran yang digunakan dalam mengukur kualitas serta pelayanan publik di suatu wilayah, termasuk Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY).  ICPP  mengacu  pada  survei  yang  dilakukan  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengevaluasi capaian pelayanan publik di berbagai provinsi di Indonesia. ICPP berfokus pada  beberapa  aspek  pelayanan  publik  yang  meliputi  kebijakan  pemerintah,  layanan dasar,  keadilan,  dan  partisipasi  masyarakat  (Cahyarini,  2021).  Survei  ini  dilakukan dengan  mewawancarai  responden  yang  terdiri  dari  masyarakat  umum,  perwakilan organisasi  masyarakat,  dan  pengguna  layanan  publik.  Tujuan  dari  ICPP  adalah  untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kualitas pelayanan publik di suatu provinsi dan  memperoleh  masukan  yang  berguna  terhadap  upaya  dalam  meningkatkan  kerja birokrasi serta pelayanan publik (Waluyo, 2014).
Dalam  konteks  DIY,  ICPP  digunakan  untuk  mengevaluasi  kualitas  dalam pelayanan yag di laksanakan serta diberikan oleh pemerintahan setempat. Survei tersebut
mencakup  berbagai  aspek  pelayanan  publik,  seperti  ketersediaan  layanan,  kemudahan akses,  kecepatan  pelayanan,  kepuasan  pengguna,  dan  transparansi.  Hasil  survei  ICPP kemudian  digunakan  untuk  menentukan  peringkat  DIY  dalam  hal  capaian  pelayanan publik  yang  kemudian  disandingkan  dengan  provinsi-provinsi  yang  ada  Indonesia. Peringkat DIY dalam ICPP menunjukkan bahwa provinsi DIY mampu dalam pemberian pelayanan  publik  yang  bermutu  terhadap  masyarakatnya.  Hasil  ICPP  yang  baik menunjukkan adanya upaya perlakuan yang dilakukan pemerintah DIY untuk menaikan kualitas pelayanan publik. Namun, perlu diingat bahwa peringkat dapat berubah dari masa ke  masa,  serta  evaluasi  berkelanjutan  perlu  dilaksanakan  untuk  memperbaiki  dan mengoptimalkan pelayanan publik di DIY.
Selain ICPP, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) juga digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja birokrasi di DIY ( Widyastuti, 2022) . Hasil survei IRB tahun 2020 menempatkan DIY pada peringkat 5 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan  adanya  upaya  yang  dilaksanakan  pemerintah  DIY  terhadap  reformasi birokrasi dalam peningkatan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. walaupun perlu diperhatikan bahwa peningkatan terus-menerus dalam bidang ini masih diperlukan untuk mencapai  standar  yang  lebih  tinggi.  Dalam  konteks  DIY,  IRB  digunakan  untuk mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintahan setempat dan sejauh mana DIY melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Survei IRB memberikan gambaran tentang sejauh mana DIY mampu melaksanakan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan pelayanan publik. Hasil survei IRB digunakan untuk menentukan peringkat DIY dalam hal reformasi birokrasi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Peringkat yang baik dalam IRB menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  DIY  untuk  melakukan  perbaikan  dan  inovasi  dalam  sistem  birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hasil  dan  temuan  dari  IRB  dapat  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  DIY  dalam merancang  kebijakan  dan  program  untuk  terus  melakukan  reformasi  birokrasi  dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan  melalui  IRB,  pemerintah  DIY  dapat  mengidentifikasi  kelemahan  dan tantangan  dalam  sistem  birokrasi  serta  dapat  mengambil  langkah  perbaikan  yang diharapkan. Sebagai catatan penting yang perlu diingat juga bahwa IRB adalah instrumen evaluasi  yang  terus  berubah  seiring  waktu.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  dan  perbaikan birokrasi harus dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan dalam pelayanan publik dan kinerja birokrasi di DIY.

## Metode
Metode  penelitian  yang  di  pakai  adalah  metode  hukum  (yuridis)  normative  untuk menganalisis  peraturan  hukum,  dokumen  hukum,  dan  kerangka  hukum  yang  berkaitan dengan  subjek  penelitian  dengan  melibatkan  pengumpulan  data  empiris  dan  dinamika yang terkait birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik adaptif di Yogyakarta. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah identifikasi sumber hukum, analisis sumber hukum, perbandingan  dan  evaluasi,  kemudian  penarikan  kesimpulan.  Metode  penelitian  ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi norma hukum, kebijakan dan  peraturan  yang  berlaku  serta  interpretasinya.  Metode  penelitian  yuridis  normatif sangat  cocok  untuk  penelitian  yang  fokus  pada  analisis  hukum  dan  kebijakan  dengan mengikuti  langkah-langkah  ini  secara  sistematis,  penelitian  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  norma-norma  hukum  yang  mengatur  birokrasi pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan  upaya  menuju  keistimewaan  DIY.  Sumber  dayta berasal  dari  dokumen-dokumen  terkait  birokrasi  pemerintahan  dan  pelayanan  publik
seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah,  surat  edaran,  surat keputusan,  dan  dokumen  lain  yang  terkait.  Sumber  data  tersebut  kemudian  dianalisis dengan  berbagai  konsep  teori  pelayanan  public,  budaya  etika,  dan  perilaku  birokrasi pelayanan publik.

## Hasil dan Pembahasan 1. Dinamika Praktek Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.  Hal  ini  mencakup  membangun  kesan  positif  di  mata  pelanggan  melalui pelayanan  yang  baik,  cepat,  dan  terjangkau.  Pelayanan  yang  baik  dapat  mendorong pelanggan  untuk  bekerjasama  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  upaya  mencapai  tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan keinginan masyarakat (Maryam, 2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas pelayanan yang memenuhi harapan dan keinginan  masyarakat  sangatlah  penting.  Kualitas  pelayanan  ini  mencerminkan  sejauh mana  pelayanan  yang  diberikan  memenuhi  harapan  pelanggan.  Persoalan  pelayanan publik  menjadi  semakin  penting  dalam  kebijakan  publik,  karena  perbaikan  pelayanan publik  mempunyai  dampak  yang  luas  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain (Mulyadi, 2016).
Dalam  memberikan  pelayanan  publik,  pemerintah  membentuk  badan  koordinasi penyelenggara.  Penyelenggaranya  adalah  setiap  institusi,  korporasi,  maupun  lembaga administrasi publik yakni sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang untuk  kegiatan  pelayanan  yang  mana  lembaga  publik  dan  badan  hukum  hanya  untuk keperluan pelayanan public (Turang, 2019). Penyelenggara dan seluruh anggota organisasi penyelenggara harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan, kerusakan dan kegagalan dalam memberikan layanan.
Korporasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009, (Ahdhan, 2017) diantaranya meliputi hal berikut ini.
a. Melaksanakan pelayanan;
b. Melelola aduan masyarakat;
c. Mengelola informasi ;
d. Pengawasan kedalam;
e. Program penyuluhan terhadap masyarakat; serta
f. Melayani pengaduan (konsultasi). Dalam praktek pelayanan publik, dalam Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2009 ( Dirkareshza dkk, 2021) maka penyelenggara berkewajiban:
a. Menyusun standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan serta mempublikasikan catatan pelayanan;
c. Melakukan pelaksanan yang kompeten;
d. Menyediakan  sarana,  prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan  publik  yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. Memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan pelayanan publik;
f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
g. Berpartisipasi  aktif  dan  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
h. Memberikan akuntabilitas terhadap pelayanan yang diberikan
i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya;
j. Bertanggung jawab dalam mengelola organisasi penyelenggara pelayanan publik;
k. Memenuhi  kewajiban  hukum  yang  berlaku  ketika  mengundurkan  diri  atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
l. Melaksanakan  panggilan  atau  mewakili  organisasi  untuk  hadir  atau  menjalankan perintah  tindakan  hukum  atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang  dari  lembaga negara  atau  instansi  pemerintah  yang  berhak,  berwenang,  dan  sah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun  asas-asas  pelayanan  publik  menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 (Ahdhan, 2017) adalah:
a. Kepentingan  Pemberian  pelayanan  harus  mengutamakan  kepentingan  umum  dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kepastian  hukum  merupakan  jaminan  terwujudnya  hak  dan  kewajiban  dalam memberikan pelayanan.
c. Pelayanan harus diberikan tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi (persamaan hak).
d. Pemenuhan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, baik oleh pemberi layanan maupun penerima layanan (balance of right and obligasi).
e. Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya (profesionalisme).
f. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapannya (partisipatif).
g. Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pelayanan  yang  adil  tanpa  diskriminasi (equal treatment/non-diskriminasi).
h. Setiap  penerima  layanan  harus  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  memperoleh informasi mengenai layanan yang diinginkan (keterbukaan).
i. Proses  pemberian  pelayanan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (accountability).
j. Memberikan kemudahan kepada kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan (fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan).
k. Penyelesaian  setiap  jenis  pelayanan  dilakukan  tepat  waktu  sesuai  dengan  standar pelayanan (timeliness).
l. Setiap  jenis  pelayanan  diberikan  secara  cepat,  mudah  dan  terjangkau  bagi masyarakat (kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan).

## 2. Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan Publik
a. Kepemimpinan
Terdapat berbagai macam teori dan gaya kepemimpinan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi, serta bakat yang dimiliki seorang pemimpin. Dalam konteks kepemimpinan,  unsur  kunci  terpenting  adalah  kemampuan  seseorang  dalam mempengaruhi orang lain, dan dampak yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut terhadap individu yang dipengaruhi. Dalam peran kepemimpinan yang penting, seorang pemimpin berupaya  berperan  aktif  dalam  mempengaruhi  orang  lain  dalam  suatu  organisasi  atau lembaga  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Menurut  pandangan Wirawan  (2019), proses  mempengaruhi adalah upaya seseorang untuk  secara sistematis mengubah  sikap,  perilaku,  nilai,  norma,  keyakinan,  pemikiran  dan  tujuan  orang  yang dipengaruhi.
Terdapat tiga unsur yang saling berkaitan yaitu unsur manusia, sarana dan tujuan. Untuk  menggunakan  unsur-unsur  tersebut  secara  seimbang,  seorang  pemimpin  harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran kepemimpinannya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran teori maupun pengalaman praktis yang diperoleh selama menjabat sebagai pemimpin (Rohman & Larasati, 2020).
Faktanya,  konsep  kepemimpinan  ideal  telah  banyak  dibicarakan  oleh  berbagai kalangan,  dan  beberapa  di  antaranya  mengambil  inspirasi  dari  model  kepemimpinan tokoh-tokoh  yang berhasil membawa perubahan  besar dalam sejarah. Salah satu  contoh yang  sering  dianggap  sebagai  sumber  inspirasi  adalah  kepemimpinan  Nabi  Muhammad Sallolohu  Alaihi  Wassallam.  Model  kepemimpinan  ini  bertumpu  pada  nilai-nilai  moral yang meliputi aspek etika, keadilan, kebijaksanaan, dan empati (Siregar & Musfah, 2022). b. Sumber Daya
Untuk mencapai keberhasilan penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik diperlukan  dukungan  yang  mencakup  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kompeten, alokasi  dana  yang  memadai,  dan  infrastruktur  yang  memadai,  termasuk  pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. Berikut beberapa poin penting yang harus di perhatikan.
1) Sumber Daya Manusia
Pemerintah  dalam  perannya  sebagai  penyedia  layanan  publik  selalu  dihadapkan pada  tuntutan  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  pelayanannya.  Hal  ini  mencakup kemampuan  menetapkan  Standar  Pelayanan  yang  mencakup  aspek  menjaga  kualitas hidup, melindungi keselamatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas pelayanan  ini  dirancang  agar  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat,  sehingga menjaga kualitas pelayanan publik juga berarti menjamin hak-hak dasar warga negara ( Hardiyansyah,  2018) .  Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terlibat  dalam  pelayanan publik  merupakan  faktor  kunci  dalam  mencapai  keberhasilan  kinerja  organisasi pelayanan  publik.  Oleh  karena  itu,  mereka  harus  menjadi  fokus  utama  dalam  upaya peningkatan kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut, pemilihan dan penempatan pegawai  berdasarkan  kompetensinya  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan penerapan  Standar  Pelayanan.  Dalam  konteks  ini,  organisasi  pelayanan  publik  harus berkomitmen melakukan pencarian dan penempatan pegawai dengan prinsip “ the right person  in  the  right  place ”. Artinya, mereka harus memastikan bahwa individu  yang tepat  dengan  kemampuan  dan  kualifikasi  yang  dibutuhkan  ditempatkan  pada  posisi pelayanan  yang  sesuai  dengan  bakat  dan  kompetensi  mereka  (Herlina,  2021). Organisasi diharapkan melakukan proses seleksi dan penempatan sumber daya manusia (SDM)  secara  transparan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengembangkan  kebijakan  dan aturan  yang  jelas  mengenai  semua  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  setiap  posisi pekerjaan yang harus diisi. Selain itu, penerapan sistem standar sebagai pedoman proses ini  juga  penting.  Dengan  demikian,  organisasi  dapat  memastikan  seleksi  dan penempatan sumber daya manusia dilakukan secara adil, obyektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang dibutuhkan.
2) Sumber Daya Pembiayaan
Setiap upaya dalam  melakukan perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan berdampak terhadap kebutuhan anggaran, termasuk segai bagian dari perbaikan sistem pelayanan  publik  melalui  penyusunan  serta  penerapan  Standar  Pelayanan  (Umar, 2017). Kebutuhan dukungan finansial terkait dengan pengembangan sistem pelayanan publik  yang  meliputi  penyusunan  Standar  Pelayanan,  proses  sosialisasi  Standar Pelayanan, penerapan Standar Pelayanan, serta evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan  sesuai  dengan  perubahan  yang  terjadi.  Selain  itu,  untuk  memastikan penyusunan  dan  penerapan  Standar  Pelayanan  sebagai  bagian  dari  upaya  perbaikan sistem  dan  mutu  pelayanan  publik  berjalan  optimal,  diperlukan  anggaran  untuk memberikan  insentif  kepada  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  langsung  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan insentif dapat memotivasi  dan  mempertahankan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
3) Sarana Prasarana
Fasilitas pelayanan meliputi berbagai fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelayanan. Dalam konteks ini, fasilitas yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua kategori,  yaitu  fasilitas  utama  dan  fasilitas  pendukung.  Sarana  utama  adalah  sarana- sarana  yang  harus  tersedia  dalam  rangka  terlaksananya  proses  pelayanan,  seperti berbagai formulir, peralatan pengolahan data, dan sarana telekomunikasi. Sedangkan fasilitas  penunjang  adalah  fasilitas  yang  umumnya  disediakan  untuk  memberikan pelayanan  penunjang,  seperti  ruang  tunggu  yang  nyaman,  layanan  antar  jemput,  dan lain  sebagainya.  Selain  sarana,  prasarana  juga  menjadi  komponen  penting  dalam memberikan  pelayanan.  Prasarana  mencakup  berbagai  fasilitas  yang  mendukung pengoperasian  fasilitas  pelayanan,  seperti  jalan  menuju  kantor  pelayanan,  instalasi listrik,  dan  lain  sebagainya.  Infrastruktur  ini  menjamin  fasilitas  pelayanan  dapat beroperasi secara efektif dan efisien (Rukayat, 2017).
4) Teknologi Informasi
Upaya  memudahkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  yang  berkualitas, penting  bagi  pemerintah  dan  lembaga  layanan  publik  untuk  mendukungnya  dengan perangkat  teknologi  informasi  (TI)  yang  memadai.  Sebab,  potensi  pemanfaatan  TI dalam  pelayanan  publik  sangat  besar.  Dengan  memanfaatkan  perangkat  IT  tersebut secara intensif dan memadukan setiap karakteristiknya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas  layanan  yang  diberikan.  Teknologi  informasi  dapat  mempermudah  akses masyarakat terhadap pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pelayanan publik. Dengan demikian, pemanfaatan TI menjadi kunci dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  (Siregar,  2016).  Beberapa perangkat  teknologi  informasi  (TI)  yang  dapat  mendukung  penerapan  Standar Pelayanan antara lain perangkat telepon, fax, komputer, internet dan website, serta layar sentuh.  Perangkat-perangkat  tersebut  dianggap  sebagai  perlengkapan  standar  yang seharusnya  dimiliki  oleh  lembaga  pelayanan  publik.  Selain  itu,  pemanfaatan  TI  juga berperan  penting  dalam  menjadikan  penerapan  Standar  Pelayanan  sebagai  “ingatan perusahaan”.  Dengan  demikian,  TI  memungkinkan  lembaga  layanan  publik memberikan akses yang lebih mudah dan efisien kepada masyarakat, serta menyimpan dan  mengelola  catatan  dan  data  terkait  layanan  yang  diberikan.  Penggunaan  TI  ini memungkinkan lembaga layanan untuk  mengembangkan  catatan dan informasi  yang dapat digunakan sebagai referensi di masa depan dan memastikan kelancaran penerapan Standar Layanan (Mirnasari, 2013) .
5) Peraturan-Peraturan Terkait
Supaya  pelayanan  publik  dapat  mencapai  tingkat  mutu  yang  memadai  bagi masyarakat, pedoman dan pengelolaan pelayanan publik harus menjadi pedoman bagi lembaga penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  dan  pengelolaan  pelayanan  publik  telah beberapa  kali  disempurnakan,  terakhir  melalui  Keputusan  MENPAN  No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan  ini  juga  mendapat  dukungan  dan  tindak  lanjut  melalui  penetapan  Surat Men.PAN  Nomor  148/M.PAN/5/2003  yang  membahas  tentang  Pedoman  Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor  KEP/25  /M.PAN/2/  2004  yang  mengatur  tentang  Pedoman  Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Unit Pelayanan di Instansi Pemerintah ( Kurniawan,  2016). Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004  tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan  Akuntabilitas Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  merupakan  langkah  penting  dalam  menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan public kemudian Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  20/M.PAN/2006  yang  mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, sebaliknya membantu dalam penyusunan standar pelayanan yang jelas dan terukur (Sulila, 2015).
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat amanat penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di daerah. Pasal 22 huruf (e) dan (f) UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka otonomi daerah,  daerah  mempunyai  kewajiban:(e)  Peningkatan  pelayanan  pendidikan  dasar, yang  mencakup  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  di  daerah.  (f)  Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, artinya daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya fasilitas  kesehatan  yang  memadai  bagi  masyarakat  setempat.  Lebih  lanjut,  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal  (SPM)  merupakan  alat  penting  dalam  mengukur  kinerja  pelaksanaan kewenangan  daerah  yang  bersifat  wajib.  SPM  memberikan  pedoman  dan  parameter yang  jelas  dalam  menentukan  standar  minimal  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di tingkat daerah (Santoso, 2007).
6) Standariasi Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang berkualitas merupakan standar yang harus diperjuangkan ketika  birokrasi  pemerintahan  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  yang  optimal kepada  masyarakat.  Pengguna  jasa  unit  organisasi  pada  birokrasi  pemerintah hendaknya  merasa  terbantu  dan  mendapat  layanan  yang  memadai  untuk  segala kebutuhan terkait dokumen dan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Kualitas pelayanan ini mencakup serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh staf organisasi untuk  menghasilkan  hasil  atau  produk  yang  memenuhi  harapan  pengguna  jasa. Kegiatan  tersebut  mencakup  metode,  prosedur  dan  sistem  yang  bekerja  sama  untuk memberikan pelayanan yang memuaskan secara keseluruhan.
Kualitas  pelayanan  menjadi  sangat  penting  ketika  organisasi  menghadapi permasalahan  terkait  tuntutan  kualitas  pelayanan  dan  keluhan  dari  pengguna  jasa. Selain  itu,  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  lembaga  atau  organisasi  yang menyediakan layanan serupa, persaingan untuk memberikan layanan yang lebih baik juga  meningkat.  Persaingan  ini  mendorong  lembaga  atau  organisasi  untuk  terus meningkatkan pelayanan yang diberikannya kepada pihak lain.

## 3. Rekonstruksi Budaya Etika dan Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik
a. Budaya Pelayanan
Peran  yang  sangat  signifikan  yang  dimainkan  oleh  budaya  organisasi  (birokrasi) antara  lain  diantaranya  mendorong  rasa  memiliki  terhadap  organisasi,  membentuk identitas  anggota  organisasi  membangun  keterikatan  emosional  antara  organisasi  dan pekerja yang terlibat di dalamnya, mendukung stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, menciptakan  norma-norma  perilaku  sebagai  hasil  dari  norma-norma  kebiasaan  yang terbentuk  dalam  rutinitas  sehari-hari.  Dengan  demikian,  budaya  organisasi  berperan penting  dalam  membentuk  identitas  organisasi,  menjaga  keterlibatan  anggota,  dan menciptakan struktur sosial yang mendukung kinerja organisasi. Tingkat pengaruh budaya organisasi  (birokrasi)  sangat  besar.  budaya  ini  mampu:  membangun  identitas  unik  bagi organisasi, yang membedakannya dari organisasi lain. membentuk nilai dan norma yang menjadi  identitas  organisasi  dan  anggotanya.  mendorong  komitmen  terhadap  tujuan organisasi  daripada  kepentingan  individu.  menjaga  stabilitas  sistem  sosial  organisasi. bertindak  sebagai  mekanisme  untuk  menciptakan  makna  dan  mengendalikan  perilaku anggota organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi (birokrasi) mempunyai peranan penting  dalam  membentuk  identitas  organisasi,  menjaga  komitmen,  menjaga  stabilitas, dan memberikan arahan dalam perilaku anggota organisasi (Supriatmo, 2019).
Pelayanan  publik  sebagai  bagian  dari  proses  kinerja  organisasi,  seperti  birokrasi, sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh pejabat  pelayanan  publik  harus  mematuhi  aturan-aturan  normatif  yang  telah  ditetapkan oleh organisasi publik tersebut sebagai wujud budaya organisasi publik tersebut. Dalam konteks ini, budaya organisasi  memegang peranan penting dalam membentuk  pedoman dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh pejabat pelayanan publik. Dengan kata lain, budaya  organisasi  merupakan  landasan  moral  dan  etika  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  Oleh  karena  itu,  kita  diingatkan  bahwa  penyebab  utama  kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik sudah jelas, peran tata kelola adalah sebagai berikut: 1)  keyakinan  yang  kuat  terhadap  budaya  politik  yang  sempit,  kurangnya  pekerja  yang terlatih dan berkualitas di daerah setempat; 2) kekurangan dana untuk melaksanakan tugas dan  tanggung  jawabnya;  3)  adanya  sikap  keengganan  memberikan  kewenangan  dan kurangnya  sumber  daya  teknis  dan  fisik  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Demikian  juga  Malcolm  Walters  dalam  (Mansyur,  2013)  menambahkan  bahwa kegagalan pelayanan publik dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dan adaptasi pejabat (birokrasi) terhadap perubahan dan pergeseran budaya masyarakat. Berbagai jenis budaya masyarakat, seperti budaya hierarki, budaya individu, budaya fatalis, dan budaya egaliter, dapat  mempengaruhi  efektivitas  model  pelayanan  publik  yang  digunakan.  Pelayanan publik dengan model birokrasi mungkin cocok untuk budaya masyarakat yang memiliki struktur hierarki yang kuat, sehingga diperlukan aturan dan prosedur yang ketat. Pelayanan publik  dengan  model  privatisasi  mungkin  lebih  cocok  untuk  budaya  masyarakat  yang cenderung  lebih  mandiri  dan  kurang  mementingkan  struktur  hierarki.  Pelayanan  publik dengan model kolektif cocok untuk budaya masyarakat yang mungkin mendukung hierarki namun  juga  mengutamakan  aspek  kolektif  dalam  pelayanan.  Sementara  itu,  pelayanan publik dengan model cepat dan terbuka mungkin lebih cocok untuk budaya masyarakat yang mengedepankan kesetaraan dan akses terbuka.
b. Etika
Dalam kerangka pemahaman dikotomis politik dan administrasi, ditegaskan bahwa pemerintah  mempunyai  dua  peran  yang  berbeda.  Pertama,  adanya  fungsi  politik  yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik atau penentuan apa tujuan negara. Kedua, adanya  fungsi  administratif  terkait  implementasi  kebijakan  tersebut.  Dengan  kata  lain, kekuasaan  dalam  mengambil  kebijakan  publik  berada  di  tangan  partai  politik  (otoritas politik),  sedangkan  kekuasaan  dalam  melaksanakan  kebijakan  politik  berada  di  tangan penyelenggara negara. Namun karena penyelenggaraan negara mempunyai kewenangan yang disebut dengan kewenangan diskresi (discretionary power), yaitu kebebasan untuk menafsirkan kebijakan politik ke dalam program dan proyek yang konkrit, maka timbul pertanyaan  penting:  apakah  ada  jaminan  atau  bagaimana  kita  dapat  menjamin  bahwa kewenangan tersebut digunakan dengan baik dan tidak disalah gunakan (Bisri & Asmoro, 2013).
Atas  dasar  ini,  etika  memegang  peranan  penting  dalam  administrasi  publik.  Etika dapat  berfungsi  sebagai  pedoman,  acuan  dan  petunjuk  bagi  pejabat  birokrasi  dalam menjalankan kebijakan politik. Selain itu, etika juga dapat dijadikan standar untuk menilai apakah perilaku pejabat birokrasi dalam melaksanakan kebijakan politik dapat dinilai baik atau  buruk  (Kusmawati,  2016).  Ada  enam  ide  besar  berbasis  etika  yang  dapat  menjadi pedoman bertindak seperti yang dikatakan Adler dalam (Yetti dkk, 2023), yaitu:
1) Kebenaran: Bertindak berdasarkan kebenaran dan fakta objektif. Jangan menyajikan informasi yang menyesatkan atau tidak jujur.
2) Keadilan: Bertindak adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memihak atau membeda-bedakan pihak tertentu.
3) Cinta: Menunjukkan kasih sayang, empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Perlakukan orang lain dengan hormat dan penuh pertimbangan.
4) Kebajikan  (Kebaikan):  Berusaha  untuk  berbuat  baik  dan  bermanfaat  bagi masyarakat. Hindari tindakan yang merugikan atau merugikan orang lain.
5) Kebebasan:  Menghargai  hak  individu  untuk  menyatakan  pendapat  dan  bertindak sesuai dengan prinsip etika, sepanjang tidak merugikan orang lain.
6) Rasionalitas:  Bertindak  rasional  dan  bijaksana,  menggunakan  akal  sehat  dalam pengambilan keputusan, dan menghindari tindakan impulsif atau emosional.
Di indonesia, etika dalam birokrasi merupakan bagian integral dari peraturan yang mengatur perilaku pegawai negeri sipil (pns) dan tata kelola organisasi birokrasi. hal ini diwujudkan dalam kode etik pegawai negeri sipil (pns) yang telah diatur secara struktural. landasan  hukum  penetapan  etika  pegawai  negeri  mencakup  beberapa  peraturan,  yaitu: undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah melalui  undang-undang  nomor  43  tahun  1999.  undang-undang  nomor  28  tahun  1999 tentang  penyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme (KKN). peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (Mustafa, 2012).

## 4. Implikasi Kearifan Lokal Yogyakarta
Dalam  kultur  masyarakat  Yogyakarta,  pemerintahan  adalah  pelayan  publik  pada hakikatnya  sebagai  pamong  masyarakat.  Hal  ini  menuntut  konsekuensi  bahwa  dalam jabatan apapun, maka seorang pegawai pemerintahan haruslah menerapkan prinsip-prinsip tata  nilai  budaya  Yogyakarta  yang  penuh  kesantunan,  kerendahan  hati  dan  budaya meminta maaf.  Dalam konteks kultur Yogyakarta, orang yang meminta  maaf itu bukan (belum tentu) karena salah, bukan juga karena kalah, tapi hal ini menunjukkan kerendahan hati.  Beberapa  hal  yang  mendorong  hal  tersebut,  akan  memunculkan  implikasi diantaranya:
a. Kesadaran akan Tanggung Jawab
Kearifan  lokal  yang  mengedepankan  perilaku  rendah  hati  akan  meningkatkan kesadaran pelayan publik akan tanggung jawab mereka sebagai pemegang amanah publik. Mereka akan memahami bahwa tugas utama mereka adalah melayani masyarakat dengan sepenuh  hati,  mengutamakan  kepentingan  publik  di  atas  kepentingan  pribadi,  serta melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan adil.
b. Kesopanan dan Empati dalam Pelayanan
Budaya minta maaf yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan akan mendorong pelayan  publik  untuk  bersikap  sopan,  menghormati,  dan  memperlakukan  masyarakat dengan  empati.  Mereka  akan  berusaha  mendengarkan  dengan  seksama,  mengerti kebutuhan  masyarakat,  serta  memberikan  pelayanan  yang  ramah  dan  responsif.  Hal  ini akan  membantu  membangun  hubungan  yang  harmonis  antara  pelayan  publik  dan masyarakat.
c. Keterbukaan dan Akuntabilitas
Melalui  perilaku  rendah  hati  dan  budaya  minta  maaf,  pelayan  publik  akan  lebih cenderung  untuk  mengakui  kesalahan  dan  ketidaksempurnaan  dalam  kinerja  mereka. Mereka akan siap bertanggung jawab atas tindakan yang kurang memuaskan dan berupaya memperbaikinya.  Ini  menciptakan  keterbukaan  dan  akuntabilitas  di  mana  masyarakat merasa memiliki akses untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran, serta melihat perbaikan yang dilakukan.
d. Pembangunan Kepercayaan Masyarakat
Dengan menerapkan perilaku rendah hati dan budaya minta maaf, pelayan publik dapat  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Masyarakat  akan melihat bahwa pelayan publik peduli, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas  mereka.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi pemerintah dan memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat.
e. Perbaikan Sistem dan Proses
Melalui  penghargaan  terhadap  kearifan  lokal,  birokrasi  pemerintahan  dapat memperbaiki sistem dan proses yang tidak efektif atau tidak efisien. Dengan sikap rendah hati,  pelayan  publik  akan  lebih  terbuka  terhadap  saran  dan  masukan  dari  masyarakat, sehingga memungkinkan identifikasi masalah yang lebih baik dan upaya perbaikan yang lebih cepat dan tepat.
f. Pelatihan dan Pendidikan
Untuk mengembalikan pelayan publik pada hakikatnya sebagai pamong masyarakat, diperlukan  pelatihan  dan  pendidikan  yang  mengedepankan  nilai-nilai  kearifan  lokal. Pelatihan dapat meliputi peningkatan pemahaman tentang pentingnya perilaku rendah hati, komunikasi  yang  efektif,  dan  empati  dalam  pelayanan  publik.  Pendidikan  juga  dapat memasukkan materi yang membahas kearifan lokal dan etika pelayanan publik ke dalam kurikulum  pendidikan  formal,  sehingga  generasi  muda  dapat  memahami  pentingnya perilaku rendah hati dan budaya minta maaf dalam pemerintahan dan pelayanan publik. g. Penghargaan dan Pengakuan
Penting untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pelayan publik yang telah  menunjukkan  perilaku  rendah  hati  dan  menerapkan  budaya  minta  maaf  secara konsisten. Ini dapat mencakup penghargaan publik, promosi, atau insentif lainnya. Dengan mengapresiasi  pelayan  publik  yang  berkinerja  baik,  akan  meningkatkan  motivasi  dan memperkuat budaya kerja yang berfokus pada pelayanan publik yang baik.
h. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap  kinerja  birokrasi  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Dengan  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  masukan,  menyampaikan  keluhan, atau  memberikan  saran,  pelayan  publik  akan  lebih  bertanggung  jawab  dan  responsif terhadap kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Masyarakat  yang terlibat  secara aktif juga dapat  menjadi  mitra  dalam  memperbaiki  sistem  dan  proses  yang  ada,  dan  hal  itu  tidak hanya dilakukan sekedar formalitas yang normative, namun benar-benar terimplementasi dalam segala urusan.
i. Pembangunan Budaya Organisasi
Penting untuk membangun budaya organisasi di dalam birokrasi pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, kolaborasi antar unit kerja, dan pengembangan norma dan praktik yang berfokus pada  pelayanan  publik  yang  berkualitas  tinggi.  Pemimpin  pemerintahan  juga  perlu menjadi contoh yang baik dalam menerapkan perilaku rendah hati dan budaya minta maaf, sehingga dapat menginspirasi pegawai lainnya.
j. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Implementasi  kearifan  lokal  dalam  birokrasi  pemerintahan  dan  pelayanan  publik harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan. Diperlukan evaluasi rutin untuk mengukur kemajuan,  mengidentifikasi  hambatan,  dan  membuat  perbaikan  yang  diperlukan. Responsif terhadap masukan masyarakat dan pembelajaran dari pengalaman adalah kunci untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan bahwa birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik di DIY dapat kembali pada hakikatnya sebagai pamong masyarakat.
Perilaku rendah hati dan budaya minta maaf akan menjadi landasan bagi pelayan publik dalam  melaksanakan  tugas  mereka  dengan  integritas,  empati,  dan  komitmen  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya.

## 5. Budaya Pemerintahan “Satriya”
Filosofi yang melandasi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi landasan kebudayaan pemerintahan  Satriya  adalah  “Hamemayu  Hayuning  Bawana.”  Dalam  upaya mengintegrasikan  nilai-nilai  budaya  tersebut  ke  dalam  sistem  birokrasi  Pemerintahan Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dilakukan  upaya  agar  prinsip-prinsip  tersebut  menjadi bagian  penting  dalam  tata  kelola  pemerintahan  dan  perilaku  birokrasi.  Esensi  dari "Hamemayu Hayuning Bawana" adalah mengemban tanggung jawab untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kesejahteraan dunia dengan memberikan prioritas pada karya nyata untuk kepentingan masyarakat, daripada memenuhi ambisi pribadi. Satriya, dalam konteks ini, memiliki dua pengertian. Pertama, Satriya diartikan sebagai sifat ksatria. Sifat ksatria  mengandung  makna  memegang  teguh  prinsip-prinsip  moral:  konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, serta bertanggung jawab.
Semangat yang dimaksudkan di sini adalah semangat kesatuan dan persatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau karakteristik ini harus menjadi inti dari setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, Satriya juga merupakan singkatan dari kata-kata berikut: Selaras, Akal budi Luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Budaya "Satriya" merupakan manifestasi nyata dari kearifan lokal yang diinternalisasikan ke dalam budaya pemerintahan. Tujuan utama dari adopsi Budaya Satriya adalah meningkatkan kinerja dan profesionalisme  aparatur  negara  melalui  penerimaan  dan  penghayatan  nilai-nilai  yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, akan terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja  di  kalangan  birokrasi.  Jika  proses  internalisasi  budaya  Satriya  berhasil  mencapai tingkat  personal,  maka  aparatur  birokrasi  akan  merasakan  kesamaan  dan  kebersamaan, yang pada gilirannya akan mencapai kinerja yang optimal.
Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berupaya  menciptakan  kondisi birokrasi yang kuat dengan mewujudkan gambaran seperti yang telah disebutkan di atas. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat dan menguatkan posisi budaya Satriya. Dalam undang-undang tersebut, kebudayaan diakui sebagai salah satu dari lima kewenangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pentingnya nilai-nilai kebijakan lokal dalam struktur pemerintahan Satriya dilandasi oleh  prinsip  filosofis  yang  dikenal  dengan  “Hamemayu  Hayuning  Bawana”.  Nilai-nilai budaya  tersebut  telah  diterima  dan  dimasukkan  ke  dalam  struktur  birokrasi  Pemerintah Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  dan profesionalisme  aparatur  sipil  negara  melalui  penerimaan  dan  penghidupan  nilai-nilai tersebut.  "Hamemayu  Hayuning  Bawana"  menegaskan  kewajiban  untuk  melindungi, memelihara, dan membangun keselamatan dunia, serta memberikan prioritas pada karya nyata untuk kepentingan masyarakat, daripada memenuhi ambisi pribadi. Satriya, sebagai konsep  utama,  memiliki dua  makna  yang  signifikan.  Pertama,  Satriya  diartikan  sebagai sikap ksatria yang mencerminkan sikap moral yang teguh, yaitu sawiji, greget, sengguh, ora  mingkuh  (konsentrasi,  semangat,  percaya  diri  dengan  rendah  hati,  dan  bertanggung jawab).
Budaya  "Satriya"  merupakan  bentuk  implementasi  dari  kearifan  budaya  lokal  ke dalam  budaya  pemerintahan  dengan  melalui  proses  internalisasi  oleh  aparatur  negara. Budaya ini bertujuan untuk mengubah mindset (pola pikir) dan cultureset (budaya kerja) di jajaran birokrasi yang ada, agar mencapai kinerja yang optimal. Dalam mencapai hal
ini, penting bagi setiap aparatur negara untuk menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai Satriya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  berupaya  mewujudkan  kondisi  birokrasi  yang  kuat  dengan  mengambil langkah konkret. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa  Yogyakarta  memberikan  pengakuan  yang  jelas  terhadap  peran  kebudayaan sebagai  salah  satu  dari  lima  kewenangan  khusus  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hal  ini semakin  mempertegas  pentingnya  budaya  Satriya  dalam  konteks  pemerintahan  dan memperkuat  posisinya  sebagai  fondasi  bagi  budaya  pemerintahan  yang  kuat  dan berkelanjutan.
Melalui  pendekatan  akademik,  upaya  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan budaya pemerintahan Satriya dapat dipahami sebagai respons yang strategis terhadap tuntutan modernisasi dan perubahan sosial. Dalam konteks ini,  adopsi  nilai-nilai  kearifan  lokal  menjadi  penting  sebagai  alat  untuk  memperkuat identitas  budaya,  membangun  legitimasi,  dan  menciptakan  keberlanjutan  dalam  praktik pemerintahan.  Dalam  kerangka  konseptual  ini,  implementasi  budaya  Satriya  menjadi elemen  penting  dalam  memperbaiki  kualitas  birokrasi  dan  meningkatkan  pelayanan publik. Dengan demikian, melalui upaya internalisasi nilai-nilai Satriya, diharapkan akan terjadi  perubahan  yang  signifikan  dalam  pola  pikir  dan  budaya  kerja  aparatur  negara. Kesinambungan  dalam  penerapan  budaya  Satriya  akan  memainkan  peran  krusial  dalam membentuk citra positif pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Kesimpulan
Implementasi  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentang  Budaya Pemerintahan  “Satriya”  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada dasarnya  berjalan  dengan  baik.  Namun  masih  ada  beberapa  aspek  yang  memerlukan perbaikan, salah satunya adalah terbatasnya kemampuan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memahami budaya Satriya, serta masih adanya kendala dalam memberikan sanksi  yang  tepat.  Tujuan  dari  kebijakan  budaya  Satriya  adalah  untuk  meningkatkan kualitas kinerja ASN. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengingatkan ASN supaya  selalu  menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Harapan  yang  ingin  dicapai  adalah kinerja ASN bisa lebih unggul yang pada akhirnya membantu mewujudkan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dilakukan guna memperbaiki kualita layanan yang selama ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Seperti adanya diskriminasi pelayanan, praktek pungli, dan ketidakpastian dalam pelayanan.

## Daftar Pustaka
Ahdhan,  R.  D.  (2017).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Paser. Jurnal Universitas Mulawarman , 2 (2), 2185-2199.
Artisa, R. A. (2017). Perempuan dalam Birokrasi Hambatan Kepemimpinan Perempuan dalam  Birokrasi  Pemerintah  Provinsi  DIY. Jurnal  Pembangunan  dan  Kebijakan Publik , 5 (1), 16-23.
Bisri,  M.  H.,  &  Asmoro,  B.  T.  (2019).  Etika  pelayanan  publik  di  Indonesia. Journal  of Governance Innovation , 1 (1), 59-76.
Cahyarini,  F.  D.  (2021).  Implementasi  Digital  Leadership  dalam  Pengembangan Kompetensi  Digital  pada  Pelayanan  Publik. Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan Media , 25 (1), 47-60.
Dirkareshza,  R.,  Ardiantor,  A.,  &  Pradana,  R.  (2021).  Penafsiran  Hukum  (Legal Interpretations)  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  Demi  Masyarakat  Yang  Sejahtera,  Adil,  dan  Makmur  (Walfare State)  (Standpoint  Usul  Perubahan  Terhadap  UU  Pelayanan  Publik). Reformasi Hukum , 25 (2), 127-146.
Dwiyansany, S., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Sistem pertanahan Keraton Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 226- 236.
Efendi, J., & Ibrahim, J (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Hardiyansyah,  H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media.
Herlina,  D.  (2021).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Penempatan  Pegawai  Di  Kecamatan Tamanasari  Kota  Tasikmalaya. JAK  PUBLIK  (Jurnal  Administrasi  &  Kebijakan Publik) , 2 (3).
Kurniawan,  R.  C.  (2016).  Tantangan  kualitas  pelayanan  publik  pada  pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 7 (1), 15-26. Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik. Jurnal Yuridis , 6 (1), 1.
Mansyur,  S.  (2013).  Efektivitas  pelayanan  publik  dalam  perspektif  konsep  administrasi publik. Academica , 5 (1).
Maryam, S, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM , 6 .
Mirnasari,  R.  M.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya- Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (1), 71-84.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.
Mustafa,  D.  (2012).  Etika  Birokrasi  dan  Kultur  Masyarakat  di  Indonesia. JIA:  Jurnal Ilmiah Administrasi , 1 (1), 99-113.
Rahmah,  D.  M.  (2019).  Optimalisasi  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di pengadilan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (1), 1-16.
Rohman,  A.,  &  Larasati,  D.  C.  (2020).  Standar  pelayanan  publik  di  era  transisi  New Normal. Reformasi , 10 (2), 526138.
Rukayat,  Y.  (2017).  Kualitas  pelayanan  publik  bidang  administrasi  kependudukan  di kecamatan pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi , 11 (2). Santoso,  D.  B.  (2007).  Pelaksanaan  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  kaitannya dengan pasal 22 huruf a undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (studi di Kota Surakarta).
Siregar,  F.  Y.  (2016). Persepsi  Masyarakat  Islam  Kota  Padangsidimpuan  Terhadap Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan Dalam Memberikan  Pelayanan  Publik  Tahun  2014 (Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
Siregar,  D.  R.  S.,  &  Musfah,  J.  (2022).  Model  Kepemimpinan  Pendidikan  Rasulullah Saw. Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam , 6 (2), 203-215.
Sulila,  I.  (2015). Implementasi  dimensi  layanan  publik  dalam  konteks  otonomi  daerah . Deepublish.
Supriatmo,  S.  (2019).  Budaya  Organisas  Dalam  Pencegahan  Perilaku  Korupsi  Pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Banggai  Kepulauan. Ideas:  Jurnal  Pendidikan, Sosial, dan Budaya , 5 (1), 91-102.
Suryani, D. A., & Saharuddin, E. (2021). Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan  Informasi di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) , 9 (1), 162-175.
Turang,  Y.  Y.  (2019).  Optimalisasi  pelayanan  publik  pada  badan  pelayanan  perizinan terpadu dan penanaman modal di kota bontang. Jurnal Manajemen , 11 (1), 9-15.
Umar,  Z.  (2017).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Mininal  Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 1-13.
Waluyo, B. (2014). Analisis permasalahan pada implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Jurnal Infoartha , 3 (12), 27-38.
Widyastuti, T. D. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Prosiding Working Papers Series In Management , 14 (1), 277- 311.
Wirawan,  R.  (2019). peran  kepemimpinan  dalam  peningkatan  kinerja  karyawan  di bintang  swalayan  ponorogo  perspektif  islam (Doctoral  dissertation,  IAIN PONOROGO).
Yetti,  S.,  Fitrisia,  A.,  &  Ofianto,  O.  (2023).  Analisis  Aliran  Filsafat  Ilmu  & Etika. Ensiklopedia of Journal , 5 (2), 1-8.