## Jurnal Akuntansi dan Governance
http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago

## Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi
Covid-19
Sandra Hartati, Rigel Nurul Fathah
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
sandrahartati1@gmail.com Informasi Artikel

## ABSTRACT
Terima     28/08/2021 This  study  aims  to  analyze  the  management  of  village  fund  allocation and  the  effectiveness  of  financial  performance  in  South  Pringgasela Village  which  has  received  budget  reductions  during  the  Covid-19 pandemic.  This study employs descriptive qualitative methods through interviews,  observation  and  documentation.  The  results  show  that  the management  of  village  fund  allocation  in  South  Pringgasela  Village technically and administratively has been carried out well based on the timeliness  of  disbursement  of  village  funds  allocation,  and  the effectiveness  level  of  financial  performance  by  92%  indicates  that  the financial  performance  is  effective  based  on  the  achievement  of  goals, timeliness, suitability benefits, and expectations of society.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan yang menerima  pengurangan  anggaran  pada  masa  pandemi  Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan secara teknis dan administrasi sudah baik berdasarkan ketepatan waktu pencairan Alokasi Dana Desa. Tingkat kinerja keuangan sebesar 92% menandakan bahwa  pencapaian  tujuan,  ketepatan  waktu,  kesesuaian  manfaat,  dan harapan dari masyarakat berjalan efektif.
Revisi      23/12/2021 28/12/2021 14/01/2022
Disetujui  21/01/2022
DOI: 10.24853/jago.2.2.119-129 Keywords : Village Fund Allocation, Village
Fund Allocation Effectiveness, The Covid-19 Pandemic .
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Efektivitas Alokasi dana desa, Pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Sejak dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa memiliki otonomi dalam mengelola desa. Hal ini sebagai bentuk reformasi kemandirian  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  maupun  mengelola  keuangan desa. Perubahan tata kelola pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan  kebebasan  bagi  desa  untuk  mengurus  rumah  tangganya.  Akibatnya,  desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat.
Hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dilakukan melalui  alokasi  dana  desa.  Menurut  Permendagri  Nomor  113  tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alokasi dana desa (ADD) ialah bagian pendapatan desa yang digunakan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  yang  bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran ADD disesuaikan dengan kebutuhan  desa  dan  besarannya  ditetapkan  oleh  Peraturan  Bupati.  Asas  pengelolaan keuangan desa dalam peraturan ini terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
Berbagai penelitian tentang ADD telah banyak dilakukan. Rahayu (2017) mendapati hasil  bahwa  Desa  Kalikayen  Kabupaten  Semarang  telah  melaksanakan  pengelolaan  dana desa sesuai mekanisme dalam peraturan, perkembangan infrastruktur, dan memiliki strategi tepat  dalam  mengelola  dana  desa  dengan  secara  pengelolaan  secara  efektif  dana-dana bantuan  untuk  peningkatan  ekonomi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  cukup potensial. Safitri & Fathah (2017) mendapati bahwa Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman telah memiliki pengelolaan dana desa yang baik berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara teknis maupun administrasi. Akan tetapi, pertanggungjawaban secara  administrasi  masih  mempunyai  kendala  berupa  keterlambatan  laporan  dari pedukuhan dan pihak desa yang masih kesulitan dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Triani & Handayani (2018) mendapati bahwa pengelolaan keuangan desa secara  umum  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  meskipun  ada  kendala  akibat perubahan kementerian dan kemampuan penyalur dana desa  yang masih belum mumpuni yang berdampak penyaluran dana menjadi terhambat. Setiawan (2018) juga mendapati Desa Ngombakan  telah  mengelola  dana  desa  sesuai  Permendagri  Nomor  113  tahun  2014 meskipun ada kendala dalam ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Tingkat  efektivitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola  ADD  sangat  penting  untuk diketahui agar dalam upaya pembangunan desa selanjutnya akan terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Peran kepala dan perangkat desa juga sangat dibutuhkan. Akan tetapi, peran tersebut sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sejak Indonesia mengalami pandemi  Covid-19 (Corona  virus  Desease )  pada  awal  tahun  2020.  Pemerintah mengupayakan berbagai usaha untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah mengganti mekanisme pengalokasian dana desa di masa pendemi untuk seluruh desa, termasuk Desa Pringgasela Selatan . Namun saat pandemi Covid-19, pemerintahan Desa Pringgasela Selatan diharuskan mengubah prioritas menjadi perencanaan  dan  penanggulangan  wabah  penyakit  Covid-19  dan  tentu  berdampak  pada efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Peneltian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Situs  penelitian  berada  Desa Pringgasela  Selatan,  Kecamatan  Pringgasela,  Kabupaten  Lombok  Timur.  Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini, pertama, data primer, berupa hasil wawancara pihak-pihak Desa Pringgasela Selatan yang berkompeten berupa nforman kunci (kepala desa, sekretaris desa, kaur  keuangan  desa,  dan  kaur  perencanaan)  dan  informan  pendukung  (perwakilan  BPD, ketua RT, dan masyarakat). Kedua, data sekunder berupa laporan APB
Desa  yang  diperoleh  dari  kaur  keuangan  desa  Pringgasela  Selatan  maupun  data  yang diperoleh  dari  website https://www.kemendesa.go.id/ .  Analisis  data  menggunakan  teknik case study dengan mencoba mendeskripsikan secara rinci dan memberikan gambaran secara utuh tentang pengelolaan dana dan efektivitas kinerja keuangan di Desa Pringgasela Selatan berdasarkan  data  yang  diperoleh,  menginterpretasikan  hasil  dan  menarik  kesimpulan (triangulasi).
Efektivitas  kinerja  keuangan  di  Desa  Pringgasela  Selatan  tahun  2020  dihitung berdasarkan rasio efektivitas (Halim, 2013).
Efektivitas = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 x 100 %

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Pringgasela Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini adalah salah satu desa yang baru mengalami pemekaran pada tahun 2010 yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Pringgasela Induk. Memiliki luas wilayah 465 hektar, terdiri dari tiga kewilayahan dengan jumlah penduduk 6.656 jiwa berdasarkan data pada tahun 2017, desa ini berstatus desa berkembang dan terbilang cukup luas dibanding desa lain di Kecamatan Pringgasela.
Kecamatan Pringgasela memperoleh anggaran dana desa yang dikelola pada tahun 2020 yaitu  sebesar  Rp  1.269.980.000  namun  kemudian  mengalami  pengurangan  dari  pusat sebesar  10.807.000  sehingga  anggaran  dana  desa  yang  diperoleh  kecamatan  ini  berubah menjadi sebesar Rp 1.259.173.000. Desa Pringgasela Selatan memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 571.278.318 dan mengalami pengurangan sebanyak 32.000.000 sehingga alokasi dana desa  yang dikelola berubah menjadi sebesar Rp S539.278.318 (Maisun, wawancara, 12  Desember  2020).  Pengurangan  anggaran  ini  merujuk  pada  Peraturan  Bupati  Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  dalam  pasal  18  poin  e  mengatur  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan mendesak  desa  sehingga  dalam  pengalihan  lima  penggunaan  dana  melihat  dari  besarnya anggaran dana desa yang ada di desa Pringgasela Selatan. Selain itu, penilaian pengelolaan keuangan desa juga dapat  dilihat berdasarkan tingkat  efektivitas  yang menjadi tolak ukur keberhasilan realisasi pengelolaan dana dalam menyelesaikan program atau kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya (Siregar & BZ, 2017).  Di sisi lain, efektivitas pengelolaan dana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas anggaran belanja.
Tahapan  Pengelolaan  Alokasi  dana  desa  Pringgasela  Selatan  Pada  Masa  Pandemi Covid-19
Pengelolaan  alokasi  dana  desa di  Desa  Pringgasela  Selatan  pada  masa  Covid-19 terdiri  dari  tiga  tahap,  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap  pelaksanaan,  dan  tahap pertanggungjawaban.
a. Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Pringgela  Selatan  diawali  dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengikutsertakan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan  unsur  masyarakat  lainnya  seperti  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda. Pada  tahapan  perencanaan,  pemerintahan  Desa  Pringgasela  Selatan  berasumsi  bahwa penentuan  prioritas  anggaran  menjadi  hal  yang  harus  dilaksanakan.  Perencanaan  alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan pada tahun anggaran 2020 telah ditentukan prioritas program  yang  akan  terlebih  dahulu  dilaksanakan  yaitu  program  pembangunan  atau infrastruktur.
Berdasarkan  hasil  Musrenbangdes,  kepala  desa  merancang  peraturan  desa  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiga bulan setelah kepala desa dilantik yang kemudian dikomunikasikan dengan BPD serta memuat juga tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Penyusunan  RPJMDes  maupun RKPDes dilaksanakan satu  kali  setahun.  Perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dilakukan  dengan  menjaring aspirasi  dari  masyarakat  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  melalui  musyawarah desa.
Proses  perencanaan  ADD  dimulai  dengan  Musyawarah  dusun  (Musdus),  kemudian musyawarah  khusus,  lalu  Musyawarah  Desa  (Musdes).  Setelah  semua  musyawarah dilakukan,  langkah  selanjutnya  adalah  pembentukan  tim  RKPDes  yang  kemudian  akan merangkum semua aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut diterangkan oleh Kaur Perencanaan Desa Pringgasela Selatan yang mengatakan:
“Dalam  penyusunan  RKPDes  itu  sebelumnya  dilaksanakan  Musdus,  musyawarah  di tingkat dusun. Selain ada musyawarah di tingkat dusun, diadakan mushus (musyawarah khusus) yang melibatkan keterkaitan kaum perempuan dan disabilitas. Setelah diadakan Mushus dan Musdus, baru diangkat ke desa untuk diadakan Musdes (musyawarah desa). Saat  musyawarah  desa  masing-masing  kewilayahan  akan  menyampaikan  hasil  dari Musdus dan Mushus setelah itu baru dibentuk Tim RPJMDes yang akan merangkul, dan merekap semua hasil Musdus.” (Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa, 26 April 2021).
Berikut  adalah  tahapan  perencanaan  ADD  di  Desa  Pringgela  Selatan  berdasarkan rumusan hasil wawancara.
Gambar 1. Tahapan perencanaan ALOKASI DANA DESA di Desa Pringgasela Selatan
Setelah  Indonesia  ditetapkan  mengalami  pandemi  Covid-19  di  awal  tahun  2020, mengharuskan Pemerintah Daerah mengubah prioritas perencanaan untuk  menanggulangi wabah penyakit Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  pasal  18  poin  e  terkait penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, penggunaan dana dialihkan.
Gambar 2.
Musdus Muskhus Musdes Pembentukan Tim

## Tahapan Perencanaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi covid-19 di Desa
Pringgasela Selatan
Tahapan perencanaan ADD pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pringgasela Selatan tidak lagi melalui tahap Musdus dan Muskhus karena telah menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Perencanaan alokasi dana desa langsung diadakan Musdes dan pembentukan tim RKPDes setelah dikomunikasikan dengan BPD bahwasanya terjadi pandemi Covid-19 sehingga  nanti  BPD,  dan  lembaga  akan  bermusyawarah  bersama  pemerintah  desa  terkait adanya rencana perubahan sehingga nanti dikeluarkan berita acara yang akan menjadi dasar untuk  melakukan  perubahan.  Kemudian  barulah  disampaikan  adanya  perubahan  program kepada masyarakat Desa Pringgasela Selatan.
b. Tahap Pelaksanaan
Desa  Pringgasela  Selatan  telah  menerima  dana  pada  tahun  2020  sebesar  Rp 532.924.871 sebanyak empat tahap setelah dikurangi dengan SILTAP dan tunjangan kepala desa,  perangkat  desa  dan  BPD.  Tahap  pertama  diterima  pada  4  Mei  2020  sebesar  RP 16.780.265, tahap kedua diterima pada 26 juni 2020 sebesar Rp 16.780.265, tahap ketiga diterima pada 30 Desember 2020 sebesar Rp 6.353.446, dan tahap keempat tidak cair karena adanya pemangkasan dari daerah. Penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2020 dari tahap pertama sampai tahap keempat yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti penyelenggaraan SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintah Desa Pringgasela Selatan. Akibat pemangkasan anggaran dana desa sebesar RP 32.000.000, maka pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pringgasela Selatan tidak bisa memenuhi insentif untuk ketua RT. Akan tetapi, insentif  Ketua RT tetap diberikan dari dana retribusi pajak dan pembangunan.
Pada  tahap  pelaksanaan  ADD,  Kepala  Desa  bertindak  selaku  penanggung  jawab pengelolaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD. Namun, berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Dusun Kedondong, selaku informan, menurutnya penggunaan ADD belum tepat.  Masukan  dan  kritik  dari  salah  satu  warga  masyarakat  di  Dusun  Kedondong  adalah sebagai berikut:
“Pembangunan di Desa Pringgasela Selatan ini masih belum optimal karena seperti yang kita lihat misalnya ada pembukaan jalan. Jadi, jalan itu hanya dibuka dan setelah itu tidak ada perbaikan lagi. Tidak ada tindak lanjutnya lagi. Apabila pohon-pohonnya sudah ditebang untuk dibukakan jalan itu, nanti ditinggal. Sepi. Terus, tidak ada tindak lanjutnya  seperti  jalan  menuju  jurusan  rumah  Amaq  Sao  dan  jurusan  rumah  lok Amang itu tidak jelas jadinya. Sehingga kami juga bingung, dana desa ini ke mana saja.” (Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa pada tanggal 20 Mei 2021).
Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  masih  belum  terlaksana  dengan maksimal. Masyarakat mengharapkan pemerintah desa bisa memprioritaskan pembangunan Desa  Pringgasela  Selatan  terutama  membangun  akses  jalan.  Atas  keluhan  tersebut, tanggapan Kepala Desa, Muzzakir adalah sebagai berikut.
Musdes Pembentukan Tim RKPDES
“Karena itu pembangunan tahun 2019, sementara saya baru menjabat sebagai kepala desa tahun 2018 itu disambut sama gempa bumi. Karena memang kendalanya adalah perubahan  perangkat  desa  sehingga  pembangunan  di  desa  agak  terbengkalai. Kemudian pada tahun 2020 disambut dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang ini menimpa kita sehingga tidak dilakukan lagi pembangunan fisik. Bahkan yang  sekarang  Covid-19  ini  banyak  sekali  menyerap  anggaran  dana.”  (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 23 Mei 2021).
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  dikaji  bahwa  harapan  masyarakat  desa Pringgasela  Selatan  dalam  pembangunan  desa  khususnya  jalan  untuk  lebih  maksimal. Namun    Desa  Pringgasela  Selatan  ini  merupakan  desa  yang  baru  mengalami  pemekaran sehingga membutuhkan waktu untuk menjadi desa maju.
Pemerintah Desa Pringgasela Selatan juga membuat baliho yang menjelaskan tentang infografis  APB  Desa  yang  dipasang  di  lingkungan  masyarakat.  Inforagrafis  APB  Desa memuat informasi berupa sumber pendapatan dan berbagai pos belanja desa.  Oleh karena itu,  Desa  Pringgasela  Selatan  dalam  pelaksanaan  ADD  sudah  sesuai  dengan  prinsip transparansi  yaitu  masyarakat  dapat  mengetahui  penggunaannya  dan  diperuntukkan  untuk apa saja serta dapat diketahui oleh masyarakat.
c. Tahap Pertanggungjawaban
Laporan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  disusun  oleh  sekretaris  desa  dan  Kaur Keuangan Desa Pringgasela Selatan menggunakan Siskeudes berbasis online . Adapun teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 78 ayat 1.
Pertanggungjawaban  program  ADD    kepada  pemerintah  tingkat  atasnya  dilakukan melalui  sistem  pelaporan  secara  periodik.  Berikut  adalah  pernyataan    Kepala  Desa Pringgasela tentang pertanggungjawaban alokasi dana desa:
“Setiap uang yang keluar itu disertai dengan administrasi  pertanggungjawaban sebagai laporan.  Sebelum  ada  pertanggungjawaban  masuk,  kelanjutan  pengeluaran  anggaran dana  desa  itu  tidak  bisa  diselesaikan.  Jadi  setiap  tahap  kita  harus  menyelesaikan anggaran  yang  ada  terlebih  dahulu,  dalam  hal  ini  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  dibuat  oleh  kaur  keuangan  desa,  sekretaris  desa,  kaur perencanaan. Laporan pertanggungjawaban itu dilaporkan ke pemerintah daerah setiap selesai tahapannya. Akan tetapi secara keseluruhan dilaporkan sebanyak satu kali dalam satu tahun.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 16 April 2021).
Kutipan wawancara tersebut  menunjukan bahwa bentuk  pertanggungjawaban  yang dilakukan oleh Desa Pringgasela Selatan kepada pemerintah atasannya berupa laporan yang dibuat oleh Sekretaris  Desa,  Kaur Keuangan,  Kaur Perencanaan dan  Kepala Desa sebagai penanggungjawab.  Kemudian  laporan  tersebut  diserahkan  ke  Inspektorat  dan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Proses pelaksanaan pelaporan ADD di Desa Pringgasela Selatan menggunakan laporan berkala dan laporan akhir tahun. Adapun tahapan pelaporan penggunaan ADD sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.

## Gambar 4 Tahapan Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan
Selain  itu,  pelaporan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pemerintah  desa  kepada masyarakat  desa  diwujudkan  dalam  bentuk  baliho  yang  dipajang  di  depan  kantor pemerintahan  Desa  Pringgasela  Selatan.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  wujud transparansi desa terhadap masyarakat desa.
Efektivitas  kegiatan  dalam  pencapaian  sasaran  atau  target  kebijakan  atau  program yang  telah  ditetapkan  berkaitan  erat  dengan  akuntabilitas. Apabila  terdapat  partisipasi masyarakat  desa  melalui  implementasi  program  alokasi  dana  desa  di  Desa  Pringgasela Selatan,  maka  prinsip  akuntabilitas  secara  bertahap  sudah  mulai  diimplementasikan  dan memperlihatkan  komitmen  kuat  untuk  melaksanakan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan kapasitas  dan  kedudukan.  Pertanggungjawaban  alokasi  dana  desa  di  Desa  Pringgasela Selatan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati  Lombok  Timur  Nomor  2  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang menjadi landasan hukum bidang keuangan desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.
Banyaknya  aturan  yang  berubah-ubah  pada  tahun  2020  akibat  pandemi  Covid-19 menghambat  laporan  pertanggungjawaban.  Namun  Kaur  Keuangan  Desa  Pringgasela Selatan dapat menyelesaikan APBDes dengan tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat teguran dari pemerintah daerah. Pada masa pandemi covid-19 Desa Pringgasela Selatan dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  terhadap  pemerintah  atasannya menggunakan Siskeudes berbasis online. Siskeudes berbasis online ini dapat meningkatkan efisiensi  biaya  perjalanan  dinas  karena  data  bersifat real  time secara  langsung  terekam  di sistem  sehingga  dapat  mempercepat  penyelesaian  laporan  dengan  efektif  dan  juga  dapat langsung di kontrol oleh kabupaten. Selain itu, Siskeudes berbasis online dapat meningkatkan sumber  daya  manusia  desa  yang  menguasai  dan  terbiasa  dalam  penggunaan  teknologi informasi.

## Efektivitas Pengelolaan ADD pada Masa Pandemi Covid-19
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria efektivitas  anggaran  belanja  terdiri  dari  lima  kriteria,  yaitu  a)  Apabila  hasil  perbandingan lebih  dari  100%,  maka  dikatakan  alokasi  dana  desa  sangat  efektif;  b)  Apabila  hasil perbandingan antara 90%-100% maka alokasi dana desa dikatakan efektif; c) Apabila hasil perbandingan antara 80%-90% maka alokasi dana desa dikatakan cukup efektif; d) Apabila hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka alokasi dana desa dikatakan kurang efektif; dan e) Apabila hasil perbandingan antara dibawah 60% maka alokasi dana desa dikatakan tidak efektif. Perhitungan rasio efektivitas Alokasi dana desa Pringgasela Selatan adalah sebagai berikut:
Pencairan Dana
Laporan Tingkat Desa
Rekomendasi Hasil Verifikasi
Laporan DPMD
Efektivitas = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 x 100 % Efektivitas = 525.626.895 571.278.318 x 100 %
= 92 %
Efektivitas  anggaran  belanja  Desa  Pringgasela  Selatan  secara  keseluruhan  sebesar 92%,  menandakan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  berjalan  efektif.  Hal  ini  mencerminkan keberhasilan  kinerja  keuangan  pemerintah  setempat  dalam  mengelola  alokasi  dana  desa kegiatan  yang  telah  dianggarkan  sebelumnya  (lihat  Tabel  1).  Selain  itu,  jika  ditinjau  dari Peraturan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  6  Tahun  2019  pasal  8  ayat  17  tentang  pedoman penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  terkait  dengan  penggunaan  anggaran sudah sesuai karena dalam mengukur tingkat efektivitas penggunaan alokasi dana desa perlu dipertimbangkan  beberapa  aspek  diantaranya  yaitu:  a)  pencapaian  tujuan;  b)  ketepatan waktu; c) sesuai manfaat; dan d) hasil sesuai harapan masyarakat.
Meskipun secara keseluruhan efektivitas anggaran belanja Desa Pringgasela Selatan tercapai, namun jika melihat data rinci penggunaan alokasi dana desa di  Desa Pringgasela Selatan 2020 (Tabel 1) ada beberapa alokasi yang tidak efektif. Pemerintah Desa Pringgasela Selatan  tentu  memiliki  alasan,  seperti  alokasi  belanja  honorarium,  insentif  Ketua  RT,  dan belanja jasa honorarium lainnya. Belanja honorarium tidak efektif karena ada kepala dusun yang meninggal dunia sesuai yang dijelaskan oleh Kaur Keuangan Desa Pringgasela Selatan:
“Insentif dusun itu tidak terealisasi dikarenakan Kepala Dusun Gubuk Lauk meninggal dunia sehingga anggarannya hanya terealisasi beberapa bulan.”
Dari wawancara di atas dapat dikaji bahwa meninggalnya Kepala Dusun Gubuk Lauk berpengaruh  terhadap  anggaran  jaminan  ketenagakerjaan  perangkat  desa  dan  kesehatan perangkat  desa  tidak  terealisasi.  Insentif  Ketua  RT  persentase  realisasinya  hanya  75%  ini termasuk  kategori  kurang  efektif  dikarenakan  adanya  pemangkasan  dana  dari  pemerintah daerah. Akan tetapi, Ketua RT tetap mendapatkan haknya sesuai  yang sudah dianggarkan yang diambil dari dana retribusi pajak dan bangunan.
Belanja  jasa  honorarium  lainnya  pada  tahun  2020  yang  dianggarkan  sebesar  Rp 25.800.000 tidak ada yang terealisasi karena adanya pemangkasan anggaran dari daerah yang diakibatkan  pandemi  Covid-19.  Untuk  penanggulangan  bencana  menggunakan  dana  desa bukan ADD. Bantuan langsung tunai, penyediaan tempat isolasi, penyediaan tempat mencuci tangan  dan  lainnya  menggunakan  dana  desa  sehingga  yang  dialihfungsikan  kegunaanya adalah dana desa bukan ADD.

## Tabel 1 Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan 2020
No Keterangan Anggaran Alokasi Dana Desa Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Persentase Tingkat efektifitas 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, terdiri dari: 60.000.000 60.000.000 100 % Efektif - Penghasilan tetap kepala desa 32.400.000 32.400.000 100 % Efektif - Tunjangan kepala desa 27.600.000 27.600.000 100 % Efektif 2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, terdiri dari: 344.532.240  334.421.240 97% Efektif - Penghasilan tetap perangkat desa 342.156.240  332.045.240 97% Efektif - Tunjangan perangkat desa 2.376.000 2.376.000 100 % Efektif 3. Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, terdiri dari: 40.225.020 39.189.655 97% Efektif - Jaminan kesehatan kepala desa 1.296.000 1.296.000 100 % Efektif - Jaminan kesehatan perangkat desa 13.686.252 13.281.812 97% Efektif - Jaminan ketenagakerjaan kepala desa 3.744.000 3.744.000 100 % Efektif - Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa 21.498.768 20.867.843 97% Efektif 4. Belanja barang dan jasa 32.321.058 6.516.000 20% Tidak Efektif 5. Belanja alat tulis kantor dan benda pos 521.058 516.000 100% Efektif 6. Belanja jasa honorarium 31.800.000 6.000.000 19% Tidak Efektif 7. Insentif PEKEMIT 6.000.000 6.000.000 100% Efektif 8. Belanja jasa honorarium lainnya, terdiri dari: 25.800.000 0 0% Tidak Efektif - Honor PKPKD 9.000.000 0 0% Tidak Efektif - Sekretaris Desa 2.400.000 0 0% Tidak Efektif - Kaur dan Kasi (5 orang) 9.000.000 0 0% Tidak Efektif - Bendahara 5.400.000 0 0% Tidak Efektif 9. Penyediaan tunjangan untuk BPD, terdiri dari: 59.400.000 59.400.000 100% Efektif - Ketua 7.800.000 7.800.000 100% Efektif - Wakil ketua 7.200.000 7.200.000 100% Efektif - Sekretaris 6.600.000 6.600.000 100% Efektif - Anggota 6 orang 37.800.000 37.800.000 100% Efektif - Insentif Ketua RT/RW 36.800.000 26.100.000 75% Kurang Efektif Jumlah 571.278.318  525.626.895 92% Efektif

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  ditarik  dua  kesimpulan. Pertama ,  proses pengelolaan  ADD  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban. Pengelolaan  ADD  yang  dilakukan  Desa  Pringgasela  Selatan  Kecamatan  Pringgasela Kabupaten  Lombok  Timur  pada  masa  pandemi  covid-19  telah  sesuai  dengan  aturan  dan petunjuk  teknis  yang  berlaku.  Prosesnya  berjalan  baik  karena  pertanggungjawaban  ke pemerintah daerah tepat waktu. Pelaporan realisasi ADD sudah sesuai dengan timeline yang telah ditentukan sehingga tidak pernah menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan selanjutnya. Kedua , kinerja keuangan Desa Pringgasela Selatan pada masa pandemi covid-19  untuk  Tahun  2020  sudah  dapat  dikatakan  efektif,  yaitu  sebesar  92%  dari  target ADD. Hal ini menandakan ADD terserap dengan baik. Faktor yang mendukung efektivitas adalah  pencapaian  tujuan,  ketepatan  waktu,  kesesuaian  manfaat  dan  kesesuaian  harapan masyarakat.
Penelitian  ini  memiliki  implikasi  praktis,  bahwa  kemunculan  pandemi  Covid-19 berdampak relatif kecil pada pengelolaan ADD. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti belum membandingkan alokasi dana desa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Objek penelitian juga masih terbatas pada satu desa yaitu Desa Pringgela Selatan.
Saran  diberikan  kepada  dua  pihak,  yaitu  Pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan  dan peneliti  selanjutnya. Pertama ,  Pemerintah  Desa  Pringgasela  Selatan  sebaiknya  segera memperbaharui  terkait  profil  desa  baik  di  website  desa  mapun  sebagai  arsip  desa  karena akan mempengaruhi jumlah anggaran alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan  untuk  mempermudah  masyarakat  desa  dalam  mengakses  informasi  tentang  desa dimanapun dan kapanpun. Pemerintah juga perlu membuat aturan tertulis berupa regulasi terkait  tahapan  pengelolaan  alokasi  dana  desa  selama  pandemi  covid  19.  Khusus  kepada aparatur  desa  perlu  meningkatkan  pemahaman  terkait  sistem  akuntansi  keuangan  daerah sehingga  penyaluran  alokasi  dana  desa  semakin  efektif. Kedua ,  peneliti  selanjutnya diharapkan  menggunakan  dua  desa  atau  lebih  untuk  dapat  melihat  tingkat  efektivitas penggunaan dana ADD pada masa pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  A.  (2013).  Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  problematika  Penerimaan  dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
Menteri  Keuangan Republik  Indonesia. (2020).  Kemenkeu Tanggap Covid-19. Diakses 30 desember 2020 melalui https://www.kemenkeu.go.id/covid19.
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2019). Indonesia.
Peraturan  Bupati  Lombok  Timur  Nomor  44  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (2019). Indonesia.
Peraturan Desa Pringgasela Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pringgasela Selatan 2020. (2020). Indonesia.
Permendagri  Nomor  113.  2014.  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.Diakses  Pada  30
Desember
2020
melalui https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no113-tahun-2014.
Rahayu,  D.  (2018).  Strategi  Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal , 6 (2), 107-116.
Safitri, T. A., & Fathah, R., N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance . Jurnal Litbang Sukowati, 2 (1), 89-105. Setiawan. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance . Among Makarti, 11 (22), 23-36.
Siregar, F. A., & BZ, F.S. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa  (Studi  Pada  Desa  Di  Kabupaten  Deli  Serdang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2 (4), 93-106.
Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9 (1), 136-155.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014).
Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Indonesia