Implementation of Prudential Principles in Consumptive Credit Agreements (Study at Astra Credit Companies (Acc) Bengkulu City)

## Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif (Studi di Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu)
Karina Rizki Lestari 1) ; Hurairah 2) ; Widya Timur 3)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) karinarizkilestari@gmail.com 3) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Mei 2022] Revised [10 April 2022] Accepted [25 April 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memahami  bagaimana  Pelaksanaan  Prinsip Kehati-Hatian  Dalam Perjanjian  Kredit  Konsumtif  Studi  Astra  Credit  Companies  (Acc)  Kota  Bengkulu. Metode penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yang dikombinasikan  dengan  penelitian  dilapangan  berupa  wawancara  dan  dokumentasi  lapangan (empiris),  yaitu  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data  dari  bahan-bahan  kepustakaanterutama yang  berhubungan  mengenai  masalah  hukum.Pelaksanaan  Prinsip  kehati-hatian  dalam perjanjian  kredit  di  Pt  Acc  Finance  Kota  Bengkulu  Kewajiban  penyusunan  dan  pelaksanaan perkreditan  yang  diaplikasikan  dengan  ditetapkannya  kebijakan  tertulis  mengenai  kredit  dan perjanjian  kredit  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  yang  diaplikasikan  dengan  adanya  pasal amount clause dalam perjanjian kredit.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  how  the  Implementation  of  Prudential  Principles  in  the Consumptive  Credit  Agreement  Study  of  Astra  Credit  Companies  (Acc)  Bengkulu  City.  The research  method  that  will  be  used  in  this  research  is  normative  research  combined  with  field research  in the form  of  interviews  and  field  documentation  (empirical),  which  is  a way to  obtain data  from  library  materials,  especially  those  related  to  legal  issues.  Implementation  of  the precautionary  principle  in  credit  agreements  at  Pt  Acc  Finance  Bengkulu  City  The  obligation  to prepare and implement credit is applied by the stipulation of a written policy regarding credit and credit agreements. KEYWORDS Implementation,  Prudential Principles, Consumptive
Credit Agreements This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  berkepentingan  dan  menaruh  perhatian  yang  besar  terhadap  fungsi  dan  peran pengawasan  bank  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah.  Sebab,  bank  sebagai  lembaga  kepercayaan memiliki  karakter  yang  unik  dibandingkan  jenis  usaha  lain.  Tujuan  inti  dari  pengawasan  bank  adalah melindungi  kepentingan  masyarakat  penyimpan  yang  mempercayakan  dananya  pada  bank  untuk memperoleh  pembayaran  kembali  dan  manfaatnya  dari  bank  sesuai  dengan  sifat,  jenis,  dan  cara pembayaran  yang  telah  dijanjikan.  Tujuan  tersebut  dapat  dicapai,  bila  bank  melakukan  kegiatan usahanya berdasarkan atas usaha bank yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan.
Lembaga  pembiayaan  ( finance )  merupakan  suatu  lembaga  pembiayaan  yang  banyak  diminati dalam  memenuhi  kebutuhan  kendaraan  maupun  keuangan  masyarakat.  Lembaga  pembiayaan mempunyai  bentuk  yang  beragam  dalam  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi  konsumen  ( consumer finance )  yaitu  sewa  guna  usaha  ( leasing ),  anjak  piutang  ( factoring ),  modal  ventura,  dan  pembiayaan konsumen. Bertaburnya Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas Kredit secara yang menyediakan jasa  pembiayaan  konsumen  untuk  pembelian  mobil  dan  motor  baru  maupun  bekas  yang  dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).Kredit motor bisa menjadi solusinya, Sistem pembiayaan kredit memang  sangat  memudahkan  masyarakat  yang  menginginkan  motor  baru  namun  secara  kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.
Namun  demikian,  dari  tuntutan  untuk  membuat  perjanjian  yang  cepat,  efesien  dan  efektif  inilah kemudian  timbul  istilah  perjanjian/kontrak  baku  atau  kontrak  standar  ( standard  contract )  yaitu  suatu kontrak  tertulis  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak,  bahkan  sering  kali  kontrak  tersebut  sudah  tercetak dalam  bentuk  formulir-formulir  tertentu  oleh  salah  satu  pihak  yang  dalam  hal  ini  ketika  kontrak  tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausulaklausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak
mempunyai  kesempatan  atau  sedikit  kesempatan  untuk  menegosiasi  atau  mengubah  klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut  .
Prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle )  merupakan  prinsip  yang  menyatakan  bahwa  lembaga keuangan dalam menjalan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya spensasi Nikah setiap tahunnya meningkat,berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

## LANDASAN TEORI

## Teori Perjanjian
Hukum perdata atau hukum privat   dalam penerapannya bisa dilihat     dalam masyarakat sering kali  dilakukan  adalah  perjanjian.  Perjanjian  dilakukan  atas  dasar  sebuah  kesepakatan  atau  pertemuan kedua  kehendak  antara  pribadi  orang  atau  kelompok  sesuai  yang  diinginkan.  Perjanjian  adalah  suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah  yang  dinamakan      perikatan.        Hubungan      perikatan      dengan      perjanjian      adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak  menimbulkan  perikatan,  karena  hukum  perjanjian  menganut  sistem  terbuka,  sehingga  anggota masyarakat  bebas  untuk  mengadakan  perjanjian  dan  undang-undang  hanya    hanya    berfungsi    untuk melengkapi  perjanjian  yang  dibuat  oleh  masyarakat. Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  yang melahirkan    perikatan,    karena    perjanjian  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak, sedangkan  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang  dibuat  tanpa  ketentuan  para  pihak  yang bersangkutan.
Perjanjian  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sering  dilakukan  didalam  masyarakat  yang  terdapat dalam ranah hukum privat. Arti perjanjian itu sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih‘. Pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan  rumusan  arti  perjanjian  harus  memberikan  batasan  mengenai  peristiwa  yang  hanya mencakup peristiwa perjanjian saja dan tidak mencakup peristiwa yang bukan merupakan perjanjian.
Pengertian  perjanjian tidak terpaku dalam Pasal 1313 KUH Perdata saja, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum, J. Satrio memberikan kritik dan pendapat atas rumusan Pasal 1313 KUH  Perdata  yang  intinya  sebagai  berikut.        Kata  perbuatan  atau  tindakan  manusia  bila  dilihat  dari skema  peristiwa  hukum  dapat  meliputi  tindakan  hukum  dan  bukan  tindakan  hukum  yang  keduanya dibedakan oleh adanya faktor kehendak. Keberatannya adalah akibat hukum pada peristiwa hukum yang berasal  dari bukan  perbuatan  hukum  pada  dasarnya  tidak  didasarkan  pada  kehendak  pihak-pihak  yang terlibat,  seperti  onrechtmatige  daad  dan  zaakwarneming      sehingga  tidak  mungkin  masuk  dalam kelompok    perjanjian    karena    akibat    hukum    pada    perjanjian    memang    dikehendaki    atau  dianggap tidak    dikehendaki.    Agar    beberapa    contoh    peristiwa    hukum    tersebut    tidak  tercakup  kedalam kelompok perjanjian, maka kata ―perbuatan dalam Pasal 1313  KUH Perdata   harus   lebih   tepat   lagi kalau    ditambah    dengan    kata ―hukum  dibelakangnya, sehingga menjadi perbuatan hukum/tindakan hukum.
Selanjutnya  J.  Satrio  mengkritik      kalimat  terakhir  dari  Pasal  1313  KUH  Perdata  yang  berbunyi Satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih‖.    Setiap    orang    yang membaca  kata  ―mengikatkan  dirinya  akan  membayangkan makna meletakan kewajiban, sehingga kalimat tersebut  menggambarkan  adanya  kewajiban  pada  pihak  yang  satu  dan  adanya  hak  pada  pihak lain. Hubungan demikian hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja. Padahal sebagaimana tampak dalam skema peristiwa hukum, dilihat dari pada perikatan yang muncul daripadanya, suatu perjanjian itu dapat  berupa  perjanjian  sepihak  dan  perjanjian  timbal  balik.  Agar  perjanjian  timbal  balik  dapat  tercakup dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata maka harus ditambah atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.
Jika perumusan Pasal 1313 KUH Perdata dipertahankan sebagaimana apa adanya , maka disatu sisi  terlalu  luas  sehingga  membawa  konsekuensi  misalnya  zaakawerming  dan  onrechtmatigdaad
tercakup    dalam    perumusan    perjanjian,    sebaliknya    sekaligus    terlalu  sempit  karena  tidak  mewadahi perjanjian  timbal  balik.  Berdasarkan  kritik  dan  pendapat  J.  Satrio,  maka  perumusan  perjanjian  dalam Pasal  1313  KUH  Perdata  seh arusnya  berbunyi  ‗Suatu  perjanjian    adalah    suatu    perbuatan    hukum dengan    mana    satu    orang    atau    lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya‘.
Menurut J. Satrio Perjanjian dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti  luas,  suatu ―perjanjian‖    berarti    setiap    perjanjian    yang    dapat    menimbulkan    akibat  hukum  sebagai  yang dikehendaki  (dianggap  dikehendaki)  oleh  para  pihak,  termasuk  didalamnya    perkawinan,    perjanian kawin,    dan    peerjanjian    lainnya.    Dalam    arti    sempit,    Perjanjian    ini    hanya    ditunjukan    kepada hubungan-hubungan  hukum  dalam  lapangan hukum kekayaan saja seperti  yang dimaksud oleh Buku III  KUH  Perdata.  Pendapat  lain  dengan  meninjau  berdasarkan  skema  pristiwa  hukum,  Subekti berpendapat mengenai perumusan perjanjian sebagai berikut.   Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan  sesuatu  hal.  Dari  pendapat  subekti  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  itu  sendiri merupakan  sebuah  peristiwa,  peristiwa  tersebut  dikatakan  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.
Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  umum  perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  hukum, yang  terdapat  hubungan  perikatan  antara  satu  orang  atau  lebih  untuk  saling  mengikatkan  diri melaksanakan  hal  tertentu,  sebagaimana  diketahui  isi  perjanjian  adalah  perikatan.  Dari  berbagai perumusan  tentang  perjanjian  diatas  maka  perjanjian  bisa  mencakup  apa  saja  yang  termasuk  dalam perjanjian dan mengesampingkan yang bukan perjanjian, adapun yang termasuk dalam perjanjian harus berupa  perbuatan  hukum  yang  akibatnya  dikehendaki.  Sebagai  contoh:  zaakwarneming  memang  ada akibat hukum tetapi tidak dikehendaki oleh para pihak jadi bukan merupakan perjanjian.
Perjanjian  dapat  ditentukan  dari  kapan  kesepakatan  diperjanjian  itu  tercapai  antara  para  pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dengan waktu perjanjian itu terjadi. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, perikatan tersebut timbul sebelum ada  perjanjian  yang  di  dalamya  terdapat  hak  dan    kewajiban    masing-masing    pihak    yang    saling bertimbal    balik.  Hukum    perjanjian  dibicarakan  sebagai  bagian  dari  pada  hukum  perikatan,  sedangkan hukum  perikatan  adalah  bagian  daripada  hukum  kekayaan,  maka  hubungan  hukum  yang  timbul  antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan.

## Perjanjian Baku
Pada  prinsipnya  perjanjian  dapat  dibuat  secara  lisan  dan  tertulis  kecuali  Undang-  undang menentukan lain, namun untuk memperkuat dan dapat dijadikan bukti biasanya dilakukan secara tertulis. Perjanjian  yang  ada  pada  masa  sekarang  ini  terutama  di  dunia  perdagangan  atau  bisnis  mengalami banyak perkembangan, demi efisiensi dan untuk mempersingkat waktu dibuatlah perjanjian sepihak yang dibuat banyak dan isinya sama. Perjanjian tersebut biasa disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah suatu  perjanjian  yang  didalamnya  telah  terdapat  syarat-syarat  tertentu  yang  dibuat  oleh  pihak perusahaan  tertentu    penyedia  barang  dan  jasa  sebagai  pengusaha,  yang  umumnya  disebut  perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu pemohon atau konsumen, umumnya disebut ―Adherent‖, ia  tidak  turut  serta  dalam  menyusun  kontrak,  ia  tidak  mempunyai  pilihan.  Dalam  hal  penyusun  kontrak (perusahaan  tertentu  sebagai  pengusaha)  mempunyai  kedudukan  monopoli,  maka  dari  itu  kedudukan perusahaan  penyusun  kontrak  yang  dilakukan  secara  sepihak  lebih  kuat  dibanding  konsumennya. Tinggal  bagaimana  persetujuan  konsumen  terserah  mau  mengikuti  atau  menolak  perjanjian.  Penyusun kontrak atau perusahaan tertentu sebagai pengusaha bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan  berada  dalam  keadaan  di  bawah  kekuasaannya.  Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad,    istilah perjanjian  baku  dialih  bahasakan  dari  istilah  yang  dikenal  dalam bahasa Belanda yaitu ―standard contrac.  Kata  baku  atau  standar  artinya  tolak  ukur  yang  dipakai  sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi setiap  konsumen  yang  mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pengusaha,  yang  dibakukan  dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yang dikombinasikan dengan penelitian dilapangan berupa wawancara dan dokumentasi lapangan (empiris),
yaitu  suatu  cara  untuk  mendapatkan  data  dari  bahan-bahan  kepustakaanterutama  yang  berhubungan mengenai  masalah  hukum.    Artinya  bahwa  didalampenelitian  akan  dibahas  ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan Penyelesaian sengketa antara leasing dan konsumen mengenai barang yang  jaminan  fidusia  dan  cara  penyelesaiannya  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia (statute approach) yakni pendekatan yang menekankan pada  pencariannorma-norma  yang  terkandung  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan danteori-teori  hukum  yang  ada,  serta  menggunakan  pendekatan  konsep  (conceptualapproach)  yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yangberkembang dalam ilmu hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu
Dalam  pelaksanaan  suatu  perjanjian  ada  kemungkinan  tidak  sesuai  dengan  yang  dijanjikan karena  adanya  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaannya.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  peneliti  lakukan  bahwa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  perjanjian  Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu.
Faktor  pendukungnya  adalah  karakter  calon  nasabah.  Ketika  calon  nasabah  memberikan  data maka  data tersebut  harus  valid  dalam  artian  tidak  berbohong  kepada  pihak  bank,  calon  nasabah  harus jujur,  apa  yang  disampaikan  nasabah  harus  sesuai  dengan  teori  yang  ada  di  lapangan,  dan  calon nasabah  juga  bersikap  kooperatif  (bekerja  sama  memberikan  data  yang  benar  kepada  pihak  leasing) serta  tidak  berbelibelit.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  pegawai  leasing  kurang  teliti  dalam menganalisa  calon  nasabah  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan  karena masih  kurangnya  pemahaman tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisa pembiayaan.
Faktor  pendukungnya  adalah  karakter  calon  nasabah  yang  dalam  memberikan  data  dan informasi  harus  berlaku  jujur  dan  kooperatif  agar  pihak  bank  dapat  mengetahui  pembiayaan  tersebut layak  untuk  diberikan  atau  tidak.  Jika  calon  nasabah  jujur  maka  karakternya  bagus  sehingga  akan bertanggungjawab terhadap pembiayaan yang diberikan bank. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman pegawai bank tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan peran pimpinan untuk membimbing karyawannya supaya penerapan prinsip kehati- hatian semakin optimal.
Adapun  beberapa  Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif Studi Astra Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu:y

## Faktor Internal
Risiko pembiayaan  bermasalah di setiap  lembaga baik bank ataupun non  bank pasti tidak akan bisa  dihindari,  meskipun  dilembaga  bank  atau  non  bank  sudah  menggunakan  cara  secanggih  apapun. Faktor internal  yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak Credit Companies (Acc) Kota Bengkulu itu sendiri  yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena bebagai hal:
a.  Analisis  yang  tidak  akurat.  Dalam  hal  ini  pihak  Marketing  yang  tidak  teliti  dalam  menganalisa  data nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan,  bisa  disebabkan  karena  analisa  terlalu  percaya  pada  data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah  dalam  melakukan  perhitungan,  seperti  salah  tafsir  jaminan  dan  pembuatan  neraca  yang  tidak akurat.
b.  Kemampuan  Account  Officer  yang  kurang  pandai  dalam  menganalisa.  Dalam  hal  ini  pihak  Account Officer/Marketing belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa  yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari
Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu  unsur  kesengajaan  yang  mana  nasabah  memang  tidak  bermaksud  untuk  memberikan  data  yang valid  atau  yang  sebenarnya  kembali  pembiayaan  yang  telah  dibiayai  oleh  Pt  Acc  Finance  Bengkulu, meskipun  sebenarnya  nasabah  mampu  untuk  membayarkan  kewajibannya  hal  ini  dapat  dikatakan memang  dari  nasabah  pada  awalnya  tidak  beritikad  baik  dan  juga  terjadi  penyimpangan  penggunaan dana oleh nasabah.
Sedangkan  unsur  ketidak  sengajaan  yang  mana  nasabah  memang  tidak  mampu  dikarenakan pembiayaan  yang  telah  dibiayai  mengalami  berbagai  hal  seperti  mengalami  musibah  kebakaran,  gagal panen,  bencana  alam,  kebangkrutan  atau  mengalami  penipuan.  Sehingga  nasabah  tidak  mampu  untuk mengembalikan dana

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Pt Acc Finance Kota Bengkulu Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit  dan perjanjian kredit  Batas Maksimum Pemberian  Kredit  yang  diaplikasikan dengan adanya pasal amount clause dalam perjanjian kredit.
2.  Penyebab  pelaksanaan  kehati  hatian  dalam  perjanjian  di  Pt  Acc  Finance  Kota  Bengkulu  adalah adanya faktor internal yang datangnya dari pihak Pt Acc Finance itu sendiri seperti analisis yang tidak akurat,  kemampuan  Account  Officer  yang  kurang  pandai  dalam  menganalisa,  kelalaian  Account Officer  dan  Marketing  yang  tidak  mengingatkan  pada  saat  perjanjian  belangsung.  Sedangkan  faktor eksternal yang datangnya dari nasabah seperti unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan.

## Saran
1.  Sebaiknya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian Leasing berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku agar dapat melindungi para konsumen.
2.  Dari  sisi  konsumen,  hendaknya  konsumen  jangan  terlena  dengan  berbagai  kemudahan  yang ditawarkan  oleh  setiap  perusahaan  pembiayaan  kendaraan  bermotor  roda  dua  maupun  roda  empat. Sehingga kendala yang timbul akan mudah dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad., Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 1999, Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995,
Kitab Undang- undang KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata Pasal 1313 Munir  Fuady,  Hukum  Kontrak  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis)  Buku  Kedua,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,2003,
Pasal 18 ayat 1 huruf (a) (g), ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  perjanjian baku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987,
Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung ,1992,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  singkat,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  singkat,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,