## PENGARUH  TINGKAT  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN  DAN  MODERNISASI SISTEM  ADMINISTRASI  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK ORANG PRIBADI
Lesi Hertati – Universitas Indo Global Mandiri

## ABSTRACT
The  main  thing  needed  to  increase  the  economic  growth  of  the  taxation sector  is  not  only  the  awareness  of  the  people  to  pay  taxes,  but  also  the  tax administration system in this country must be adjusted to the development in order to succeed this goal. The modernization of the tax administration system aims to increase  the  potential  for  available  tax  revenue  which  has the  characteristic  of carrying  out  administrative  activities  through  a  system  based  on  the  latest technology. Through modernization, it is hoped that a strong pillar can be built as a  fundamental  for  good  and  sustainable  acceptance.  Tax  management  has undergone  major  changes  which  are  continually  being  developed  towards modernization. The demand to maximize the potential for tax revenue is the reason for  the  modernization  of  taxation.  The  tax  modernization  can  take  the  form  of improvements to tax policies and the tax administration system. Modernization is expected  to  increase  taxpayer  compliance  in  complying  with  their  obligations, increase the responsibility of government officials so as not to commit fraud and serve the community as well as possible and increase tax revenue optimally. This research was conducted in South Sumatra. The results showed that the influence of  the  level  of  tax  knowledge  and  the  modernization  of  the  tax  administration system on individual taxpayer compliance. The test instrument used was multiple linear regression, then the method used was descriptive and verification methods.
Keywords: Tax Knowledge Level, Modernization of Tax Administration System,
Individual Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  (2009) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

## VOLUME 7 NO 2
JULI 2021
jrak@plb.ac.id
Penerimaan  pajak  dipengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  karenanya  pertumbuhan ekonomi  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  masyarakat  mempunyai  kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimatisasi  penggalian  sumber  pajak  melalui  objek  pajak  juga  berperan  untuk  meningkatkan penerimaan dari pajak. (Waru, Oktaviana Agustania, 2018; Harto, Budi. 2017).
Masalah  perpajakan  tidaklah  sederhana  bukan  hanya  sekedar  menyerahkan  sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi terlihat bermacam-macam tergantung kepada  pendekatannya  masing-masing.    Ferdian,  (2020)  Wajib  pajak  diminta  untuk  melakukan pembayaran atas utang pajak atau mengajukan permohonan mengangsur pembayaran utang pajak. Wajib pajak tersebut tidak merasa memiliki utang pajak karena dia selalu melakukan kewajiban pajaknya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPN untuk dua masa pajak. Wajib pajak terlambat melaporkan SPT karena saat itu sedang sibuk mengurus  pernikahan  salah  satu  keluarganya.  Secara  umum,  ‘utang  pajak’  atau  disebut  juga ‘tunggakan pajak’ muncul ketika ada tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian  pertanyaan  berikutnya,  apa  yang  menyebabkan  timbulnya  tagihan  pajak  yang  masih harus dibayar oleh wajib pajak.  Kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan. Adapun jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak bagi wajib pajak bisa dilihat di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang akan diterima oleh wajib pajak setelah mendaftar sebagai wajib pajak
Kasus  banyak  wajib  pajak  tidak  merasa  memiliki  utang  pajak  karena  telah  melakukan kewajiban pajak dengan baik. Ketika ditanyakan kepada wajib pajak mengenai utang pajak, boleh jadi  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum  mengetahuinya.  Lalu,  apa  sebenarnya  penyebab timbulnya utang pajak.  Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari  berbagai  aspek,  di  antaranya  adalah  aspek  ekonomi,  hukum,  keuangan,  dan  sosiologi (Waluyo, Budi, 2012).
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan  kehidupan  masyarakat  menuju  kesejahteraan.  Kemudian  pendekatan  dari  aspek keuangan  tercakup  dalam  aspek  ekonomi  hanya  lebih  menitikberatkan  pada  aspek  keuangan yaitupajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek hukum, Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar  1945,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  seterusnya,  di  mana  keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak  yang  diharapkan  pemerintah  dapat  menegakkan  law  enforcement  di  bidang  perpajakan, (Wolk et. All, 2013: Wahyudian Angger, 2013).
Dan  pada  aspek  sosiologi  bahwa  pajak  ditinjau  dari  segi  masyarakat  yaitu  menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat  Jenderal  Pajak  di  bawah  naungan  Kementerian  Keuangan  telah  melakukan  berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui  reformasi  perpajakan  dengan  diberlakukannya  self  assesment  system.  Self  assesment system  merupakan  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Wahyudian & Angger, 2013).
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan  besarnya  pajak  yang  terutang  dipercayakan  pada  wajib  pajak  sendiri  melalui  Surat Pemberitahuan  (SPT)  yang  disampaikannya.  Terdapat  dua  macam  Surat  Pemberitahuan  (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak  atau  bagian  tahun  pajak.  Kedua  SPT  ini  wajib  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  sebagi  sarana  untuk  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak  telah  melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. (Toto Prihadi, 2013).
Permasalahan  yang  sering  muncul  adalah  tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya  dilaporkan  satu  kali  dalam  setahun  seringkali  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan kebijakan-  kebijakan  baru  yang  kadang  belum  diketahui  masyarakat  sehingga  menyebabkan beberapa  wajib  pajak  kurang  memahami  dan  akhirnya  terlambat  dalam  melaporkan  SPT. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib  pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhannya  untuk  melaporkan  dan  membayar  pajak terutangnya. (Siti Rohmawati, 2015: Siti, 2015; Harto, Budi (2016).

## LANDASAN TEORI
Titis Waskito. (2014). kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perilaku  yang  taat  hukum.  secara  konsep,  kepatuhan  diartikan  dengan  adanya  usaha  dalam mematuhi  peraturan  hukum  oleh  seseorang  atau  organisasi.  Teori  kepatuhan  telah  diteliti  pada ilmu-ilmu  sosial  khususnya  di  bidang  psikologis  dan  sosiologi  yang  lebih  menekankan  pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma- norma internal. (Sudirgo, & Bangun, 2019: Suharno, 2016).
Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu  kepada  wajib  pajak  yang  bersifat  wajib  dan  harus  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta  ke  sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya  untuk  menjalankan pemerintahan”. Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang- undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan, (Sugeng & Raden 2016: Sari & Destria. (2013).

## Tingkat Pengetahuan Perpajakan
Nurcahyanti,  (2015).  menyatakan  bahwa  pengetahuan  adalah  merupakan  hasil  dari  tahu dan  ini  setelah  orang  melakukan  penginderaan  terhadap  obyek  tertentu.  Penginderaan  terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagaian  besar  pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga.  Octama,  (2013). menyatakan bahwa pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  untuk  menempuh  arah  atau  strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya.

## Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Adanya  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  hukum  pidana  bagi  Wajib  Pajak  yang  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dilakukan  supaya  masyarakat  selaku  Wajib  Pajak  mau memenuhi  kewajibannya.  Hal  ini  terkait  dengan  ikhwal  kepatuhan  perpajakan  atau  tax compliance. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadangkadang seseorang mematuhi  kaidah  kelompok  lain,  karena  ingin  mengadakan  identifikasi  dengan  kelompok  lain tersebut. (Hery, 2018: Hery, 2018).
Dalam  sistem  self  assessment,  administrasi  perpajakan  berperan  aktif  melaksanakan tugas-tugas  pembinaan,  pengawasan  dan  penerapan  sanksi  terhadap  penundaan  pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan  memegang  peranan  sangat  penting  dalam  sistem  self  assessment,  karena  tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai (Edward  &  Altman.  (1968).  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  yaitu  diantaranya  pemeriksaaan  dan  penagihan  pajak.  Kepatuhan  adalah  ketaatan  atau berdisiplin,  dalam  hal  ini  kepatuhan  pajak  diartikan  secara  bebas  adalah  ketaatan  dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak  merupakan  komponen  penting  bagi  pembangunan  negara.  Pajak  digunakan  untuk membiayai  berbagai  macam  pengeluaran  publik.  Pajak  dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Edward I. Altman. (1968). adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang  Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Meskipun  penting  dalam pembangunan  negara,  namun  sayangnya  masih  banyak  orang  yang  melalaikan  kewajiban
membayar  pajak.  Bahkan  hingga  saat  ini  masih  banyak  penyelewengan  terjadi  dalam  dunia perpajakan  yang  mana  hal  tersebut  sangat  merugikan  negara.  Istilah  pajak  memang  terdengar familiar  tapi  belum  banyak  orang  yang  mengerti  perihal  apa  yang  dimaksud  pajak  terlebih pengertian pajak menurut para ahli. (Iduansyah & Mohammad, 2003: Gantino, 2018).
Hal sama juga berlaku pada jenis-jenis pajak yang harus di bayar. Pengertian pajak adalah iuran  rakyat  kepada  Kas  Negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas  negara  untuk  membiayai  pengeluaran  rutin  dan  surplusnya  digunakan  untuk  public  saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. (Dede Nurhayati, 2015).
Lingkungan  wajib  pajak  berpengaruh  pada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  dimana seseorang wajib pajak yang mendukung (bersikap positif) terhadap kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya, seseorang wajib pajak tidak mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan wajib pajak akan memiliki  kecenderungan  untuk  tidak  melakukan  tindakan  kepatuhan  pajak.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  berasal  dari  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  interal berasal dari diri wajib pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luas diri wajib pajak (Dewi et, all, 2018; Sari, et, all 2017).
Lawrence  &  Zutter,  (2012).  menyatakan  bahwa  setiap  wajib  pajak  akan  patuh  dalam melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak  tergantung  pada  pelayanan  pajak  (fiskus)  yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah salah satu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu untuk membuat wajib pajak tidak membuang waktu dan ekonomi untuk membayar pajaknya. Perilaku tidak patuh sering kita jumpai seperti perilaku lingkungan  wajib  pajak  yang  menunda-nunda  pembayaran  kewajiban  pajaknya  dengan  sengaja maupun tidak sengaja membayar tepat waktu dan ada beberapa masyarakat yang seharusnya telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Lawrence & Zutter, (2012).

## Modernisasi sistem administrasi perpajakan
Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi seperti naiknya harga minyak dunia, pembangunan yang masih belum rampung, tingginya  tingkat  inflasi,  melemahnya  nilai  tukar  rupiah,  sampai  dengan  turunnya  daya  beli masyarakat.  Untuk  tetap  dapat  bertahan  danmemperbaiki  kondisi  yang  ada,  makanegara  harus memiliki anggaran yang kuat. Untuk itu, pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama, mengingat eksistensinya sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  sektor  perpajakan menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. (Anggraeni & Dini. (2012).
Pajak  memiliki  peran  yang  sangat  vital  dalam  sebuah  negara,  tanpa  pajak  kehidupan ekonomi negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak untukmengangkat pertumbuhan ekonomi dinegeri ini. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah dapat menurunkan pajak guna merangsang pengusaha pengusaha untuk menanamkan modalnya. Contoh lainnya untuk membatasi pola hidup konsumtif pemerintah mengenakan pajak atas barang-
barang  mewah,  dan  sebagainya.  Dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  pajak  juga  dapat berfungsi sebagai stabilisator. ( Andirawan, & Salean, 2016).
Kemudian  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja,  pemerintah  menurunkan  tarif  pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli  barang.  Banyaknya  permintaan  akan  barang  menyebabkan  perusahaan  harus  lebih banyak memproduksi barang, akibatnya perusahaan akan menuntut tambahan tenaga kerja. Oleh karena itu, pajak dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Semakin sadar bangsa ini  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak  dengan  benar,  maka  kita  bisa  meningkatkan  lagi pembangunan di negeri ini, membangun infrastuktur, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat  terus  menerus,  dengan  ciri-ciri  modernisasi  sistem administrasi perpajakan (Dewi, 2016: Dewi, 2016).
Kegagalan  merespons  perubahan  berarti  melewatkan  peluang  atau  malah  menciptakan masalah. Oleh karena itu, modernisasi adalah hal yang tidak terhindarkan. Melalui hal itu wajib pajak  juga  dituntut  lebih  untuk  dapat  patuh  dan  berperan  aktif  terus  dalam  menyelenggarakan kegiatan  perpajakan.  Kondisi  perpajakan  yang  menuntut  peran  serta  aktif  wajib  pajak  dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan dan keaktifan dari wajib pajak itu sendiri. Jika  hal  ini  dapat  diwujudkan,  niscaya  penerimaan  pajak  akan  dapat  optimal  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Dewi, (2016). menenmukan hasil penelitian ini menunjukkan: Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Elizabeth  (2020)  ini  menunjukkan:  untuk  meningkatkan motivasi wajib pajak para aparat pajak harus meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak, dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  dan  meningkatkan  sanksi  perpajakan  dengan menindak tegas para pelanggar pajak. (Hertati. Zarkasi, Adam, Umar, Suharman. (2020).

## Pengaruh  Tingkat  Pengetahuan  Perpajakan,  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Ihyaul (2015) menyatakan bahwa kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak Hartono (2017) dan Hartono (2017) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  kondisi  sistem  administrasi  perpajakan  suatu  negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum  perpajakan, pemeriksaan  pajak, dan tarif pajak. Irham Fahmi. (2014) untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi  aktif dari Wajib Pajak untuk  memenuhi  segala kewajiban perpajakannya dengan  baik.  Artinya  peningkatan  penerimaan  pajak  Negara  ditentukan  oleh  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka DJP melakukan peningkatan  terhadap  Good  Governance  dan  pelayanan  prima  dalam  pengelolaan  administrasi perpajakan. (Istanto, 2010).

## Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Faktor-faktor  yang  diperkirakan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  adalah modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan.  Dalam  Theory  of  reasoned
action (TRA), sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai  hasil  yang  akan  diperoleh  dari  perilakunya  tersebut.  (Krisna,  et,  all,  2013:  Gantino. Hertati, Ilyas.,2021).
Persepsi  yang  baik  dari  wajib  pajak  mengenai  pelayanan  dan  pengelolaan  pajak  akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan dirasakan setelah membayar pajak, yaitu kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayahnya. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi  perilaku  seseorang  tersebut  (norma  subjektif).  Hertati,  Asmawati,  Widiyanti. (2021)  menayatakan  pengan  pelayanan  yang  baik  dari  petugas  pajak,  kemudahan  yang  didapat dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakan  melalui  sistem  yang  modern,  dan  pemahaman  yang didapat dari sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. (Saragih, 2003: Ratna, & Marwati, 2018).

## PEMBAHASAN
Hertati.Asmawati,  Widiyanti  (2021).  hasil  penelitian  ini  menunjukkan:  “Pengaruh Pengetahuan  perpajakan,  tax  amnesty  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang  cukup  berpengaruh  satu  sama  lainya.  Kempa,  &  Cholid  (2021).  Penerapan  modernisasi sistem  administrasi  perpajakan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib  pajak  badan. Priatnasari  &  Yeni.  (2012).Modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dan  penyuluhan perpajakan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  Kantor Pelayanan Pajak.. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh  modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dan  penyuluhan  perpajakan  secara  bersamaan (Pratama, 2018).
Mamduh  &  Halim,  (2016)  penenlitian  membuktikan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.   Nilai positif menjelaskan adanya pengaruh yang searah yaitu apabila pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  meningkat.  Berdasarkan  hasil  analisis,  variabel pengetahuan  perpajakan  memiliki  koefisien  korelasi  dengan  probabilitas  yang  searah  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Priatnasari&  Yeni.(2012).Hasil  penenlitian  membuktikan  bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.    Kualitas  pelayanan  dan  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pemahaman  peraturan  perpajakan, kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Rokhlinasari, 2016).
Mark  &  Zmijewski,  (1984)  Modernisasi  Sistem  administrasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  besarnya  tingkat  kepatuhan pembayaran pajak disemua lini. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  dapat  dilihat  dari  nilai  nilai  toleran  etika  yang  baik,  niat  membayar  pajak.
Rampersad, Hubert (2005), Penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, tax amnesty dan sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  tahun  yang  lalu. (Putri, & Dessy 2018: Nafisatin, 2014).
Dela  Tryana  Kempa  Nur  Diana  M.  Cholid  Mawardi,  Hasil  penenlitian  menyimpulkan bahwa  pengetahuan  perpajakan,  tarif  pajak,  kualitas  pelayanan  dan  modernisasi  sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.    Tarif  Pajak  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan  secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, (Riduansyah & Muhammad, 2003: Reknaningtyas, 2017).
Pengetahuan  pajak menurut Nordiawan & Deddi (2006) adalah   informasi pajak   yang dapat  digunakan  wajib  pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungandengan pelaksanaan hak dan kewajibannya   di bidang      perpajakan.      Pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  fungsi  pajak  adalah  syarat  ketentuan umum dan tata cara perpajakan pengetahuan  tentang sistem perpajakan.
Mayasari  &  Dian  (2006)  modernisasi  sistem  administrasi    perpajakan    adalah penyempurnaan  atau  perbaikan  kinerja  administrasi,  baik  secara  individu,  kelompok,  maupun kelembagaan  agar  lebih  efisien,  ekonomis  dan  cepat,  optimalisasi  teknologi  komunikasi  dan informasi  ,customer  driven,  struktur  organisasi  berbasis  fungsi  terkait  perpajakan,  dilakukan pemisahan  antara  fungsi  pemeriksaan  dengan  fungsi  keberatan,  adanya  segmentasi  wajib  pajak (level operasional) yang dikelola kpp, lebih efisien dan customer oriented. Kepatuhan Wajib Pajak Mekani & Dessy (2013) adalah kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.    Kepatuhan perpajakan  adalah  sebagai  kepatuhan  wajib  pajakdalam  mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk menyetor kembali SPT., kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. (Tjiptono & Fakhruddin, 2012: Stephen & Jeffrey 2013).

## KESIMPULAN
Pengetahuan yang luas adalah salah satu pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan  negara  untuk  membiayai  rumah  tangganya  dan  untuk  keperluan  public  investment, dengan  demikian  semakin  luas  pengetahuan  seseorang  biasanya  semakin  besar  pula  motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki NPWP serta secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika ada hal-hal yang masih menimbulkan  keraguan  terkait  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan,  Layanan  informasi  melalui berbagai sarana komunikasi seperti telepon, surat elektronik, chat pajak, dan layanan tatap muka di  kantor  pajak.  Dengan  konsisten  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  maka  kesadaran  pajak dapat tumbuh dalam diri wajib pajak. Wajib pajak lainnya dan masyarakat calon wajib pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. sistem pelaporan pajak yang bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) atauonline. Wajib pajak melaporkan SPT
Tahunan secara online melalui e-filing maupun e-form. Pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan secara onlinemelalui e-filing maupun e-form mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik, diharapkan selaras dengan  naiknya  kepatuhan  wajib  pajak.  E-filing  dan  e-form  merupakan  salah  satu  bentuk modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  DJP  sebagai  upaya  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan sistem pelaporan SPT secara elektronik melaluie-filling  maupun  e-form  diharapkan  wajib  pajak  tepat  waktu  dalam  pelaporan  maupun pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Selain modernisasi sitem administrasi perpajakan, penegakan  aturan  juga  diperlukan  untuk  mendorong  wajib  pajak  beralih  dari  sistem  pelaporan secara manual menjadi pelaporan pajak secara elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, Dini. (2012). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan  2011  (Studi  Kasus  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sleman).  TugasAkhir, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
Andirawan, N. F., & Salean, D. (2016). Analisis Metode Altman Z-Score Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1(1), 67–82.
Brigham,  &  Houston.  (2012).  Dasar  -  Dasar  Manajemen  Keuangan  (Fifth).  Jakarta:  Salemba Empat.
Brimantyo, H., Topowijono, & Husaini, A. (2013). Penerapan Analisis Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mengetahui Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Pada Perusahaan Dede Nurhayati. (2015). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Springate Terhadap Harga Saham  (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
Dewi,  F.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi  Kasus  Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan) (Doctoral Dissertation, Stie Mahardhika Surabaya).
Edward I. Altman. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609.
Elizabeth  C.  A  (2020)  Pribadi,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang.  "Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap."
Fajriyah,  Nurul.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diss. Universitas Komputer Indonesia.
Ferdian, T (2020). Pajak Kuat Indonesia Maju. https://www.pajak.go.id/id/artikel/perlu-diketahui- ini-penyebab-timbulnya-utang-pajak
Gantino.R (2018). Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange. The Journal of Social Sciences Research, (SPI 2), 110–116.
Gantino.R, Hertati.L. Ilyas.M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. International Journal of Scientific and Research Publications, 11, (2), 2250-3153
Ghozali.I  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (Delapan).
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harto, Budi. (2016). Pelaksanaan Elektronik System (E-System) dan Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 2 No 1.
Harto,  Budi.,  Restia,  Lia  (2017).  Optimalisasi  Pelayanan  Prima,  Penerimaan  Pajak  dan Transformasi Informasi Penggalian Potensi Wajib Pajak Bagi UMKM. JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No 1, Hal 53-68.
Hertati. L, Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget.  Ilomata International Journal of Tax & Accounting. 1 (4). 193-209
Hertati,  L.  Asmawati,  Widiyanti.  M.  (2021).  Peran  Sistem  Informasi  Manajemen  Di  Dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. Insight Management Journal, 1 (2). 55-67.
Hery. (2018). Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition) (Ketiga; Adi Pramono, Ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ihyaul  Ulum.  (2015).  Intellectual  Capital  Konsep  dan  Kajian  Teoris.  Yogyakarta:  Graha  Ilmu Jogiyanto  Hartono.  (2017).  Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi  (Kesebelas). Yogyakarta: BPFE.
Irham Fahmi. (2014). Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Istanto,  Feri. (2010). Analisis  Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak. Skripsi UIN, Jakarta.
Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Krisna, Madedan Ni Gst. Putu. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahTerhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali.
Kempa,  Dela  Tryana,  Nur  Diana,  And  M.  Cholid  Mawardi.  (2021).  "Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kpp  Wilayah  Malang  Utara."  Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi
Priatnasari, Yeni. (2012). Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dishub kominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Tegal. Jurnal Akuntansi Volume1 Nomor1, Politeknik Tegal. Tegal.
Lawrence J. Gitman, & Zutter, C. J. (2012). Principal of Managerial Finance (Thirteenth). Global Edition: Pearson Eduaction Limited.
Mamduh M. Hanafi, & Halim.H (2016). Analisis Laporan Keuangan (Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo dan Ahmad M (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang,  Laporan  Akhir.  Kerjasama  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang  dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
Mark E. Zmijewski. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 22(24), 59–82.
Mekani  Vestari,  &  Dessy  Nor  Farida.  (2013).  Analisis  Rasio-Rasio  dan  Ukuran  Keuangan,
Prediksi Financial Distress, dan Reaksi Investor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 26–44
Mayasari, Dian. (2006). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (StudiKasus Kabupaten dan Kotadi Jawa Timur). Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM, Malang.
Nordiawan, Deddi (2006). Akuntasi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta
Ratna, I., & Marwati, M. (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress  Pada  Perusahaan  Yang  Delisting  Dari  Jakarta  Islamic  Index  Tahun  2012-2016. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 1(1), 51.
Rampersad, Hubert K. (2005), Total Performance Scorecard, Konsep Manajemen Baru Mencapai Kinerja  dengan  integritas,  Alih  Bahasa  Edy  Sukarno  dan  Djemanu,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakart
Riduansyah,  Muhammad  (2003),  „Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD’), Indosnesia, Jakarta
Saragih,  Juli  Panglima.  (2003).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi.
Ghalia Indonesia, Jakarta
Nurcahyanti, W. (2015). Studi komparatif model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi, 3(1), 1–21.
Nafisatin, M. (2014). Implementasi Penggunaan Metode Altman (Z-Score) Untuk Menganalisis Estimasi Kebangkrutan (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). Jurnal Administrasi Bisnis, 10(1), 1-8.
Octama,  M.  I.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Penentu  Pengungkapan  Modal  Intelektual  dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. Repository Universitas Diponegoro
Pratama Gilang Kurniawan. (2018). Pengaruh Altman Z-Score dan Springater S-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara. Universitas Negeri Yogyakarta, 1–9.
Putri, Narti Eka, And Dessy Agustin. (2018) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.". 1-9
Rokhlinasari,  S.  (2016).  Teori  –Teori  dalam  Pengungkapan  Informasi  Corporate  Social Responbility Perbankan. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Syekh Nurjati Cirebon, 1– 11.
Reknaningtyas.  (2017).  Prediksi  Financial  Distress  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Harga  Saham Melalui Struktur Modal.
Riduansyah,  Mohammad.  (2003).  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Pemerintah  Daerah  Kota Bogor). Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7 (2 0 Universitas Indonesia Jakarta.
Sari, Diana dan Destria. (2013). Influence of Local Taxand Local Retribution Towardthe Local Financial  Independence.  International  Conference  On  Businessand  Economic  Research (4th ICBER 2013) Proceeding. Universitas Widyatama, Bandung.
Safkaur.O,  &  Hertati.L.(2020).  Perubahan  Struktur  Modal  Menyebabkan  Perubahan  Kinerja Keuangan     Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 9(2) 94-105 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sugeng  Abidin,  Suhadak,  &  Raden  Rustam  Hidayat.  (2016).  Pengaruh  Faktor-faktor  Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 37(1), 1–7.
Suharno.  (2016).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Terhadap  Harga  Saham  Perusahaan  Farmasi  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2010-2014.  Repository  Universitas  Negeri Yogyakarta
Sudirgo,  T.,  &  Bangun,  N.  (2019).  Pengaruh  Financial  Distress,  Financial  Performance  dan Likuiditas Terhadap Stock Return. 15(2), 77–92.
Stephen A. Ross, Randolph, Westerfield, & Jeffrey Jeff. (2013). Corporate Finance (Tenth). New York: McGraw-Hill.
Siti Rohmawati. (2015). Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap  Profitabilitas  (Studi  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di  Jakarta  Islamic  Index Periode 2010-2013). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Tjiptono Darmadji, & M. Fakhruddin. (2012). Pasar Modal di Indonesia (Third). Jakarta: Salemba Empat.
Toto  Prihadi.  (2013).  Analisis  Laporan  Keuangan:  Teori  dan  Aplikasi  (Ketiga;  Ramelan,  ed.).
Jakarta: PPM.
Titis Waskito. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 33 Tahun (2004) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Wahyudian, Angger. (2013). The Effectog Local Tax Towards Local Revenuein Malang District.
Jurnal lmiah Mahasiswa FEB  1 (2,) Universitas Brawijaya. Surabaya.
Waluyo, Budi. (2012). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat. Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Jakarta
Waru,  Oktaviana  Agustania.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Modernisasi  Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekobis Dewantara.
Wolk  et.  all.  (2013).  Accounting  Theory:  A  Conseptual  Institusional  Approach  (Fifth).  South Western College