## Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
Teddy Prima Anggriawan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Kec. Gubeng, Surabaya teddyhukum@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat  umat  Islam  perlu  meningkatkan  kewaspadaan  dan  menuntut  kejelasan  kehalalan  setiap produk,  demi  ketenangan  dalam  mengkonsumsi  dan  mempergunakannya.  Sebagai  negara  dengan mayoritas Muslim perlunya juga pengaturan mengenai label non halal, agar masyarakat lebih mendapat kepastian informasi terkait haknya sebagai konsumen produk halal. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil hasil penelitian  normatif  agar menjadi lebih faktual dalam penjelasannya, maka  diperlukan pendekatan hukum yang dilakukan dalam setiap pembahasannya. Sehingga peneliti mengambil bahasan Rekonstruksi  Penormaan  Label  Sertifikasi  Makanan  dalam  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Pada Negara Mayoritas Muslim
Kata kunci: Rekonstruksi Penormaan, label Halal, Perlindungan Konsumen

## Abstract
The  development  of  food  processing  technology,  especially  in  food  and  beverages,  is  so  rapid  that Muslims need to increase their vigilance and demand clarity on the halalness of each product, for the sake of peace in consuming and using it. As a country with a Muslim majority, it is also necessary to regulate non-halal labels, so that the public can have more certainty of information regarding their rights as consumers of halal products. As for the method used to take normative research results in order to be more factual in their explanation, a legal approach is needed in each discussion. So the researchers took the discussion of Reconstruction of Food Certification Labels in Consumer Protection Efforts in Muslim Majority Countries Keywords: Reconstruction of labeling, Halal label, Consumer Protection

## A. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  yang  didasarkan  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan berdampak  pula  pada  perubahan  perilaku  dalam  bermasyarakat  yang  sangat  cepat, perubahan  masyarakat  tersebut  dirasakan  di  beberapa  wilayah  kota-kota  besar  di Indonesia  seperti  pada  perubahan  gaya  hidup  dan  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi. Dalam  hal  ini  permintaan  pasar  atau  yang  disebut  dengan  konsumen  juga  berharap bahwa produk yang dibelinya berkualitas. Pada konsumen muslim produk halal menjadi pertimbangan utama untuk menentukan barang yang hendak dibeli tersebut layak atau tidak sesuai dengan kriterianya.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa  Pangan 1 merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  paling  utama  dan
1 Pangan  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal  dari  sumber  hayati  produk  pertanian,  perkebunan, kehutanan,  peri-kanan,  peter-nakan,  perairan,  dan  air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah,  yang diperuntukkan  sebagai  ma-kanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa  tersedia  secara  cukup,  aman,  bermutu,  bergizi,  dan  beragam  dengan  harga yang  terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat,  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat. 2 Mengkonsumsi  produk  halal  menurut  keyakinan agama  (Islam)  dan/atau  demi  kualitas  hidup  dan  kehidupan,  merupakan  hak  warga negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945,  khususnya  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999. 3 Dan  mengkonsumsi  yang  halal  itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. 4
Kata  halal  berasal  dari  istilah  bahasa  arab  dalam  agama  islam  yang  berarti “diizinkan”  atau  “boleh”.  Secara  etimologi,  halal  berarti  hal -hal  yang  boleh  dan  dapat dilakukan  karena  bebas  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan-ketentuan  yang melarangnya. 5 Dalam  kehidupan  sehari-hari  pemaknaan  istilah  halal  dapat  dimaknai bahwa  makanan  maupun  minuman  tersebut  boleh  dikonsumsi  karena  sudah  sesuai dengan syariat islam.
Sesuai dengan perkembangan masyarakat pada era sekarang, perilaku masyarakat bergeser  dari  pemahaman  mengenai  terpenuhinya  kebutuhan  berkaitan  dengan konsumsi ke produk yang sesuai dengan syariat islam, karena produk tersebut diyakini mengandung  banyak  kemanfaatan  dan  dianggap  sebagai  suatu  kebaikan  yang  wajib dijalankan, hal tersebut didasarkan pada adanya keyakinan bahwa apabila mengkonsumsi dan memakai produk yang sesuai dengan syariat islam merupakan suatu perintah agama. Hal tersebut terdapat didalam Alqur’an surat Al Baqarah : 168 yang artinya :
“Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari apa  yang  terdapat  di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu.” 6
Di  dalam  surat  tersebut  ayat  168,  adanya  seruan  kepada  seluruh  umat  manusia, baik yang beragama islam maupun lainnya agar menikmati segala rejeki yang berasal dari
Pangan,  bahan  baku  Pangan,  dan  ba-han  lain  yang  digunakan  dalam  proses  penyiapan,  peng-olahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
2 Fathurrahman Djamil, “Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung”, Jurnal Halal , No. 100 Th. XVI Ta-hun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48-49
3 Amirsyah  Tambunan,  “Hak  Konsumen  dalam  Perspektif  UU  No.  8  Tahun  1999”, Jurnal  Halal , No.101 Th. XVI Ta-hun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 16
4 Anton Apriyantono, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, Jur-nal Halal , No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48 5 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm.5
6 Drs. H. Ahmad Tohaputra, Alqur’an dan Terjemahannya , (Departemen Agama Republik Indonesia, 1984).
hal-hal  baik  selanjutnya  dalam  ayat  tersebut  dijadikan  sebagai  suatu  seruan  kepada mereka  yang  beriman  agar  supaya  imannya  terpelihara.  Kemudian  pada  ayat  tersebut kepada  Rosul-Rosul  utusan  Tuhan,  diserukan  pula  agar  jika  tidak  dalam  keadaan terpaksa sebaiknya memperhatikan apa yang dikonsumsi dan dinikmatinya.
Pada waktu itu diadakannya Rukhshah yaitu keizinan memakan yang terlarang itu, yaitu  semata-mata  karena  mempertahankan  nyawa.  Malahan  kalau  tidak  dimakan sehingga membawa kematian karena lapar. Dihukumlah oleh agama sebagai orang yang menyia-nyiakan  nyawa  dan  lagi  tidak  melampaui  batas.  Artinya  jika  sudah  hilang  lapar segeralah  hentikan  dan  jangan  dimakan  lagi.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Pengampun  atas  seseorang  yang  terpaksa  karena  itu  lalu  memakannya,  dan  Maha Penyayang  karena  saying  kepada  hambanya  tidak  suka  Allah  hambanya  itu  mati kelaparan  padahal  jalan  untuk  mempertahankan  hidup  masih  ada.  Disinilah  kita mendapat  pedoman  bahwasanya  sekeras-kerasnya  hukum  namun  pengecualian  mesti ada. 7
Bahwa sertifikasi halal semula bersifat sukarela , artinya sertifikasi halal dilakukan oleh  produsen  dengan  kesadarannya  sendiri  semata-  mata  untuk  kepentingan memperoleh kepercayaan dari masyarakat konsumen. Tidak ada satu ketentuan undang- undangpun  yang  mengatur  tentang  kewajiban  bersertifikasi  halal  bagi  produk  yang beredar. Maka penyelenggaraan sertifikasi halal juga dilakukan oleh lembaga masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia yang membentuk badan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian  Pangan  Obat  dan  Makanan  .  Oleh  karena  itu,  hadirnya  Undang-Undang Jaminan  Produk  Halal  merepresentasikan  tanggungjawab  Negara,  khususnya  terhadap umat  Islam,  untuk  melindungi  dan  memberikan  rasa  tenang  dan  aman  dalam mengkonsumsi  /  menggunakan  produk  yang  sesuai  syariat  yakni  halal  dan  thoyib. Selanjutnya  negara  menganggap  perlu  sertifikasi  halal  itu  dilakukan  oleh  sebuah  badan dibawah  Kementerian  Agama,  sehingga  setelah  melalui  pembahasan  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  selama  10  tahun,  barulah  Rancangan  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal . Terbitnya undang- undang ini merubah sistem sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib . Maka pasca undang-undang ini diberlakukan semua produk yang  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Inilah
7 Prof. Dr. Haji  Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Juz 1 mengenai surat Al Baqarah ayat 173 , h. 387

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
yang  mendasari  Peneliti  ingin  mengemukakan  mengapa  terjadinya  perubahan  sistem sertifikasi  halal  dari  sukarela  menjadi  wajib  .  Perubahan  sistem  sertifikasi  halal  dari sukarela menjadi wajib menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab yang harus di  emban  oleh  negara  sebagai  konsekuensi  negara  mengatur  maka  negara  juga  harus mengambil peran sebagai tanggung jawab, sehingga pengaturan itu tidak menimbulkan kesewenang-wenangan  atau  abuse  of  power.  Agar  sertifikasi  halal  yang  bersifat mandatory tidak merupakan pengaturan yang hanya membebani tanggung jawab kepada masyarakat, produsen dan pelaku usaha, maka diperlukan satu pengaturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur bagaimana pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem  hukum  Indonesia.  Sejauh  ini  Indonesia  tidak  memiliki  satu  ketentuan  khusus dalam  bentuk  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  sistem  jaminan produk halal. Kepastian mengenai produk halal merupakan hal yang sangat penting bagi umat  islam.  Bahaya  yang  dimaksudkan  dalam  kategori  halal  itu  berimplikasi  pada ketenangan  jiwa  dan  keyakinan  konsumen  muslim  yang  berdampak  pada  kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  dan  Komisi  Fatwa  telah berikhtiar  untuk  memberikan  jaminan  produk  makanan  halal  bagi  konsumen  muslim melalui  instrumen  ser-tifikat  halal.  Sertifikat  halal  merupakan  fatwa  tertulis  Majelis Ulama  Indonesia  yang  menyata-kan  kehalalan  suatu  produk.  Sertifikat  halal  se-lain sebagai  perlindungan  konsumen  dari  berba-gai  macam  makanan  yang  dianggap  tidak layak  sesuai  syari’at  Islam  khusunya  Indone sia  yang  mayoritas  beragama  Islam,  juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan.
Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label  halal  pada  produk  melalui  be-berapa  regulasi.  Sehingga  dari  hal  tersebut tujuan  dari  penyelenggaraan  jaminan  produk  halal  diharapkan  mampu  memberikan kepastian  bagi  konsumen  muslim.  Indonesia  sebagai  negara  berpenduduk  muslim terbesar  di  dunia  akan  menjadi  penting  terkait  pengaturan  mengenai  jaminan  produk halal  dan  non  halal  sehingga  dengan  demikian  perlunya  diatur  mengenai  kedua  hal tersebut  apalagi  dengan  terbukanya  perdagangan  bebas  produk-produk  olahan  pangan dari  negara  lain  akan  beredar  dengan  leluasa  di  Indonesia.  Sehingga  dari  uraian  diatas sudah adanya pengaturan dasar dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan  Produk  Halal,  akan  menjadi  sangat  menarik  dibahas  jika  Indonesia  sebagai
Negara  muslim  terbesar  di  dunia  seharusnya  produk  yang  beredar  yang  berasal  dari internal didominasi oleh produk-produk halal, namun faktanya lisensi produk halal yang diterapkan  dalam  sertifikasi  makanan,  sehingga  jika  kita  melihat  pada  tujuannya seharusnya  hal  tersebut  kurang  tepat  penggunaannya  karena  produk  non  halal  yang beredar  lebih  sedikit  dibandingkan  produk  halal.  Disinilah  kemungkinan  terjadinya perubahan  makanan  yang  semula  halal  menjadi  tidak  halal,  yaitu  jika  bahan  tambahan berasal  dari  ekstraksi  hewan  yang  tidak  halal.  Dalam  perkembangan  IPTEK  dan teknologi pengolahan pangan, keaslian dan kehalalan produk banyak berubah dan sulit untuk dideteksi, maka mutlak diperlukan sertifikasi halal. Ketentuan halal-haram adalah masalah  krusial  bagi  konsumen  Muslim,  perlindungan  kepada  masyarakat  atas  produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan salah satunya melalui Sertifikasi Halal sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab negara.  Label  halal  menjadi  kunci  pokok  bagi  masyarakat  untuk  memutuskan  pilihan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama islam dilakukan demi kualitas hidup yang lebih baik serta merupakan hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dengan  demikian, mengkonsumsi  produk  halal  menjadi  persoalan  sosial  di  masyarakat  sekaligus  menjadi tanggung jawab negara dengan basis pemikiran yang sama, yakni terjaminnya kesediaan produk  halal.  Kejujuran  produsen,  kewaspadaan  konsumen,  serta  regulasi  yang  baik merupakan  kesatuan  integral  dalam  penegakan  hukum  mengenai  ketersediaan  produk halal. Salah satu masalah produk halal adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya, apalagi  produk  yang  diharamkan  dapat  merusak  nilai  ibadah  dan  membahayakan kesehatan.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69  tahun  1999  tentang Label  dan  Iklan  Pangan  Pasal  1  ayat  menyebutkan,  Pangan  halal  adalah  pangan  yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika  dan  iradiasi  pangan,  dan  yang  pengelolaannya  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan hukum agama Islam. Di Indonesia, secara normatif produk halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal . Dalam pasal 1 ayat dinyatakan bahwa, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan  syariat  islam.  Sedangkan  yang  dimaksud  Jaminan  Produk  Halal  menurut

## Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020
ketentuan  Pasal  1  ayat  UU  JPH  di  atur  bahwa,  (Kepastian  hukum  terhadap  kehalalan suatu  produk  yang  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Halal).  Maksud  dari  ketentuan  dalam Pasal  1  ayat  dan  tersebut  adalah  bahwa,  produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan  syariat  islam  harus  dibuktikan  dengan  Sertifikat  Halal  yang  dikeluarkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  ,  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat UU JPH. Sementara belum terbentuknya BPJPH sertifikasi terhadap produk halal dilakukan oleh Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  ,  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  60  UU  JPH  yang menyebutkan bahwa, MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

## B. Telaah Konsep
Adapun  cara  yang  digunakan  untuk  mengambil  hasil  penelitian  normatif  agar menjadi  lebih  faktual  dalam  penjelasannya,  maka  diperlukan  pendekatan  hukum  yang dilakukan dalam setiap pembahasannya, pendekatan-pendekatan hukum yang dilakukan diharapkan  mampu  menentukan  nilai  dari  hasil  penelitian  tersebut.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  karena  peneliti  menganggap  adanya  norma  hukum  yang  kabur (vage  normen ).
Pendekatan  perbandingan  yang  Penelitian  perbandingan  dilakukan  untuk membandingkan  antara  sistem  hukum  yang  berbeda,  dengan  tidak  membandingkan antara  konsep  hukum  dalam  suatu  negara.  Pendekatan  historis  dilakukan  dengan melakukan  penafsiran  terhadap  aturan  perundang-undangan,  dan  penafsiran  pada  saat pembentukannya.Penelitian historis dilakukan untuk memperdalam maksud dan makna penyusunan  suatu  hukum  dan  memberikan  pemahaman  menurut  peneliti.  Pendekatan filsafat  untuk  menyelami  isu  hukum  dalam  konsep  mengenai  ajaran  hukum  dari  segi filosofis.  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  normatif    preskriptif  merupakan  suatu  proses  untuk menemukan  tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum  dan  norma-norma  hukum.  Kemudian  sebagai  ilmu  terapan,  ilmu  hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan  hukum.    Penelitian  hukum  normatif  dalam  disertasi  ini  ditujukan  untuk memberikan  penjelasan  secara  sistematis  terkait  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  dalam
perlindungan  dan  jaminan  kepastian  hukum  produk  pangan  halal  bagi  konsumen muslim  di  Indonesia.  Metode  penelitian  normatif    ini  dilakukan  dengan  cara  menarik asas  hukum  yang  ada  pada  hukum  positif    tertulis  dan  dilakukan  penelitian  terhadap pengertian  dasar  sistematik  hukum  mengenai  peristiwa  hukum  atau  hubungan  hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum  tersebut  kemudian  dilakukan  taraf  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  bahan-bahan  kepustakaan  untuk  mencari  informasi  dan  membuat kesimpulan  dalam  permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  sebagai  predisertasi  dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. 8

## D. Pembahasan
Salah  satu  tujuan  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  pangan  adalah terciptanya  perdagangan  pangan  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab76,  sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya. 9
Masyarakat  berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar  dan  tidak menyesatkan  mengenai  pangan  yang  akan  dikonsumsinya,  khususnya  yang disampaikan  melalui  label  dan  iklan  pangan 10 .  Dalam  hubungannya  dengan  masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan  lengkap  mengenai  kuantitas,  isi  (volume),  kualitas  maupun  hal-hal  lain  yang diperlukan, termasuk komposisi dari produk kemasan pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya  masing-masing  individu  secara  tepat  dapat  menentukan  pilihan  sebelum membeli  atau  mengkonsumsi  pangan.  Tanpa  adanya  informasi  yang  jelas  maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi 11 .
Banyaknya  pangan  yang  beredar  di  masyarakat  tanpa  mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2006, h.26.
9 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
10 Konsiderans huruf c Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
11 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
tidak  menyesatkan  melalui  label  dan  atau  iklan  pangan,  namun  perlindungan  secara batiniah  perlu  diberikan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  Islam  merupakan  jumlah terbesar  dari  penduduk  Indonesia  yang  secara  khusus  dan  non  diskriminatif  perlu dilindungi  melalui  pengaturan  halal.  Bagaimanapun  juga,  kepentingan  agama  atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut. 12
Bahwa  ketentuan  tersebut  merupakan  cikal  bakal  mengenai  perlindungan negara kepada warga negara dalam kata lain merupakan jaminan konstitusi, akan tetapi mengingat  ketentuan  ini  masih  sebatas  peraturan  pemerintah  maka  badan  legislatif menganggap  perlu  adanya  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai produk halal.
Banyaknya  pangan  yang  beredar  di  masyarakat  tanpa  mengindahkan ketentuan  tentang  pencantuman  label  dinilai  sudah  meresahkan.  Bagaimanapun  juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak  yang  memproduksi  pangan  atau  memasukkan  pangan  ke  dalam  wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut. 13
Dalam  Pasal  1  ayat  (5)  PP  Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan Pangan terdapat definisi dari pangan halal, yaitu pangan yang tidak mengandung unsur atau  bahan  yang  haram  atau  dilarang  untuk  dikonsumsi  umat  Islam,  baik  yang menyangkut  bahan  baku  pangan,  bahan  tambahan  pangan,  bahan  bantu  dan  bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan  iradiasi  pangan,  dan  yang  pengelolaannya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum agama Islam.
Kata ‘halal’ saat ini menjadi kata yang seksi, mendunia baik di negara Muslim maupun  non-Muslim  seiring  dengan  pesatnya  bisnis-bisnis  yang  berbasiskan  syariah. Kata  ‘halal’  berasal  dari  kata  Arab  halla,  yahillu,  hillan,  yang  berarti  membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Berdasarkan pengertian di  atas  kata  ‘halal’  bisa  dipahami  sebagai  (1)  segala  sesuatu  yang  menyebabkan seseorang  tidak  dihukum  jika  menggunakannya;  (2)  sesuatu  yang  boleh  dikerjakan menurut syarak (Lihat: Aziz dkk, Eksiklopedi Hukum Islam Jilid 2, 2006). Berdasarkan
12 Penjelasan Umum PP Nomor 69 Tahun 1999.
13 Penjelasan Umum PP Nomor 69 Tahun 1999
p engertian di atas dapat dipahami bahwa kata ‘halal’ dihubungkan dengan kebolehan untuk mengkonsumsi atau menggunakan berbagi macam benda untuk keperluan fisik, baik berupa makanan, obat-obatan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
Muslim  yang  taat  tentunya  sangat  menjaga  kehalalan  produk  yang dikonsumsinya.  Hal  ini  menandakan  kepatuhan  dirinya  atas  ajaran  agama  yang memang telah mengatur hal tersebut secara jelas. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim jaminan kehalalan produk yang dikonsumsinya. Saat ini telah banyak produk yang beredar, namun tidak semua produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Hal ini bisa saja disebabkan proses atau bahan untuk membuatnya terdiri dari berbagai unsur yang diharamkan. Ada banyak kasus tentang hal produk halal, sebagai contoh: di tahun 80- an dan 90-an pernah terdengar ada produk pelezat makanan dan beberapa biskuit yang diragukan kehalalannya karena ditengarai salah satu bahan bakunya dicampur dengan lemak babi atau alkholol. Kondisi tersebut di atas tentu sangat meresahkan umat Islam, terutama  di  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Oleh  karena produk  tidak  semua  produk  yang  beredar  di  masyarakat  dijamin  dan  disertifikasi kehalalannya, maka dari itu hal ini perlu diatur secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keresahan dalam masyarakat.
Di Indonesia untuk menjamin kehalalan suatu produk, pada 2014 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disingkat  UU-JPH). Diundang-undangkannya  UU-JPH  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kenyamanan, keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian  ketersediaan  produk  halal  bagi  masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tamah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Lihat penjelasan atas UU JPH).
Menurut  UU-JPH,  yang  dimaksud  dengan  produk  adalah:  barang  dan/atau jasa yang terkait dengan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (lihat: Pasal 1 UU-JPH). Semua produk yang telah ditetapkan  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1  mesti  dijamin  kehalalannya.  Islam mengajarkan  bahwa  suatu  produk  dinyatakan  halal  jika  telah  sesuai  dengan  syariat Islam.  Dengan  kata  lain,  produk  tersebut  tidak  mengandung  bahan-bahan  yang
diharamkan  menurut  ajaran  Islam,  seperti  alkohol,  babi,  bangkai,  darah,  dan  hewan yang tidak disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
Lalu  pertanyaan  yang  muncul  adalah  lembaga  apa  yang  berwenang menyatakan  kehalalan  suatu  produk?  Menurut  UU-JPH,  lembaga  yang  berwenang menyelenggarakan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH),  yang  mana  badan  ini  dibentuk  oleh  Menteri  Agama.  BPJPH berwenang  untuk:  (a)  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  jaminan  produk  halal (JPH);  (b)  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  JPH;  (c)  menerbitkan dan mencabut Sertifkat Halal dan Label Halal pada Produk; (d) melakukan registrasi Sertifikat  Halal  pada  Produk  luar  negeri;  (e)  melakukan  sosialisasi,  edukasi  dan publikasi  Produk  Halal;  (f)  melakukan  akreditasi  terhadap  Lembaga  Penjamin  Halal (LPH);  (g)  melakukan  registrasi  Auditor  Halal;  (h)  melakukan  pengawasan  terhadap JPH;  (i)  melakukan  pembinaan  Auditor  Halal;  dan  (j)  melakukan  kerja  sama  dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelengaraan JPH (lihat: Pasal 6 UU JPH).
Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, BPJPH bekerjasama  dengan  Lembaga  Penjamin  Halal  (LPH).  Di  sini  LPH  adalah  sebuah lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat;  sedangkan  dalam melakukan sertifikasi, auditor halal menetapkan kehalalan suatu produk dan akreditasi Lembaga  Penjamin  Halal.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  tidak  hanya menjalin  kerjasama  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  tetapi  juga  melakukan koordinasi dengan berbagai instasi/lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan.
Kenyatannya,  hingga  saat  ini  BPJPH  belum  dibentuk  oleh  Kementerian Agama,  padahal  UU-JPH  mensyaratkan  berdirinya  BPJPH  paling  lambat  3  tahun semenjak  UU-JPH  diundangkan.  BPJPH  merupakan  garda  terdepan  dalam penyelenggaraan  JPH,  oleh  karena  itu,  urgensi  pembentukkannya  menjadi  tinggi. Berhubung  BPJPH  belum  dibentuk,  maka  peran  sertifkasi  produk  halal  masih  tetap dijalankan  oleh  MUI.  Begitu  juga  halnya  dengan  Peraturan  Pelaksana  (PP)  UU-JPH yang sampai saat ini belum juga diterbitkan. Padalah dalam undang-undang ditetapkan secara tegas bahwa peraturan pelaksana UU-JPH selambat-lambatnya harus terbit dua tahun  sejak  UU-JPH  diundangkan.  Faktanya  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan pelaksana  yang  dikeluarkan.  Oleh  sebab  itu,  pengaturan  halal  bisa  dikatakan berjalan tidak  maksimal  dan  tidak  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  penyedia  produk
halal  dan  konsumen  muslim  sebagai  end-user.  Pemerintah,  khususnya  Kementerian Agama, harus konsisten dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat yang telah ditetapkan  UU-JPH  .  BPJPH  dan  peraturan  pelaksana  UU-JPH  harus  dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga tidak terkesan lahir secara permatur. Sosialisasi UU-JPH juga harus tetap dilakukan secara terus-menerus oleh Kementerian Agama kepada seluruh elemen  masyarakat,  baik  kepada  produsen  maupun  konsumen.  Dengan  demikian, pentingnya  keberadaan  sertifikasi  halal  atas  produk  yang  dipasarkan  dan  dikonsumsi dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Pada  prinsipnya,peraturan  pemerintah  mengenai  label  dan  iklan  pangan  ini mensyaratkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencatumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta tercetak  pada  bagian  kemasan  pangan  yang  mudah  dilihat  dan  dibaca  hal  tersebut terdapay dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) P Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia utuk diperdagangkan, dilarang mencatumkna label yang tidak memenuhi ketentuan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini. Terkait dengan pernyataan halal pada kemasan pangan, Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  mengatur  bahwa,  “Setiap  orang  yang memproduksi  atau  memasukkan  pangan  yang  dikemas  ke  dalam  wilayah  Indonesia utuk  diperdagangkan  dan  menyatakan  bahwa  pangan  tersebut  halal  bagi  umat  Islam, bertanggung  jawab  atas  kebenaran  pernyataan  tersebut  dan  wajib  mencatumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”
Lebih lanjut pasal ini dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 1999  yang  menyatakan  bahwa  “Masalah  pemeriksaan  halal  ditetapkan  oleh Departemen Agama  serta  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)”.  Dari  penjelasan  kedua pasal  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  pencantuman  label  halal  pada  kemasan  suatu produk bukan atas dasar pertimbangan pelaku usaha. Masalah halal adalah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI).
E. Penutup
Bahwa  Sertifikasi  Halal  yang  (selama  ini)  telah  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Adapun kegiatan Labelisasi Halal  dikelola  oleh  Badan  POM  sudah  sangat  tepat  dan  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  produk  pangan  halal  karena  sudah  melalui  proses yang  panjang  antara  lain  adanya  sistem  jaminan  halal  oleh  perusahaan,  audit  oleh LPPOM dan Komisi fatwa.
Permasalahan  timbul  ketika  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pe-raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah  bentuk  kewajiban  ( mandotary )  bagi  pelaku  usaha,  tetapi  bersifat  sukarela  ( vo- luntary ).  Maka  sertifikasi  halal  dan  labelisasi halal  dapat  dikatakan  belum  mempunyai legitimasi  hukum  yang  kuat,  sehingga  tidak  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Ma’ruf. “Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat”. Jurnal Halal . No. 101 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI;
------- . “Fatwa Halal Melndungi Umat dari Ke - rugian yang Lebih Besar”, Jurnal Halal, No. 103 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI;
-------. ”Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk”. Jurnal Ha-lal. No. 104 Th. XVI 2013. Jakarta: LPPOM MUI;
Apriyantono, Anton. ” LPPOM MUI Harus Diper-kuat ”. Jurnal Halal . No. 99 Th. XVI 2013. Jakarta: LPPOM MUI;
Arintawati, Muti. ”Hati -hati Memilih Bahan Pe- warna”. Jurnal Halal . No. 94 Th. XV 2012. Jakarta: LPPOM MUI;
Attamimi, A. Hamid S. “Aktualisasi Hukum Is - lam”. Jurnal Mimbar Hukum. No. 13 Thn V Tahun 1994. Jakarta: Ditbinbapera;
Abdul  Kholik,  SH.  M.Si, Pengujian  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk  Halal ,  Keterangan  Ahli  yang  disampaikan pada  Sidang  Perkara  Nomor 5/PUU-XV/2017  Perihal  Pengujian  Undang-  Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20 Juli 2017, 2017
Abdul  Rohman  dan  Yuny  Erwanto, URGENSI  JAMINAN  PRODUK  HALAL ,  Pusat Penelitian  Produk  Halal,  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  Indonesia, Keterangan Ahli yang disampaikan pada Sidang Perkara Nomor 5/PUU- XV/2017 Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan
Produk Halal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 20  Juli 2017Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-IX/2011
Abdullah  Ikhsan, Strategi  Merebut  Pasar  MEA  dengan  Produk  Halal ,  Press  Release  yang disampaikan  dalam  Diskusi  Publik  Indonesia  Halal  Watch  tanggal  29  Desember 2015.
Ali Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Vol.  1  Pemahaman  awal. (Jakarta:  Penerbit Kencana). 2009.
ErwinMuh., Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum , Jakarta : Rajawali Press, 2011,
M Tambrin, Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal , disampaikan pada Acara Temu Wicara dengan Perkosmi tanggal 28 Juni 2016
Mangunhardjana A. 1997. Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z . (Jogjakarta: Kanisius)
RasjidiLili, Dasar-Dasar Filasafat Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
Sakti  Muthia,  Dwi  Aryanti  R,  Yuliana  Yuli  W. Perlindungan  konsumen  terhadap  beredarnya Makanan Yang Tidak bersertifikat hala l, Jurnal Yuridis Vol.2 No.1 Juni 2015:62-72, FH UPN “Veteran” Jakarta ISSN 1693448
SoekantoSoerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , CV Rajawali, Jakarta, 1982
Stuart Mill John Utilitarianism . (London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1871), hlm. 107.