TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI PELAKU PENGHINAAN LAMBANG NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI

## INDONESIA
EdyChrisjanto FakultasHukumUniversitasWidyaMataram
NdalemMangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia Edychrisjanto28@gmail.com
Abstract
Legal  responsibility  for  perpetrators  of  insulting  state  symbols  in  the  perspective  of  criminal  law  in Indonesian nationality. The purpose of this study is to find out and contribute in the academic world related to the legal dynamics in Indonesia, especially regarding the problems and dynamics of criminal acts of insulting state symbols.
Increasingly developing technology and the emergence of social media have created very easy access to criminal acts. One of them  is an insult  to the state emblem. This criminal offense can arise easily due to intentional or negligent behavior. Then the existing criminal sanctions can be assessed based on applicable laws and regulations.
Keywords: Criminal Sanctions, Humiliation, State Emblem
Abstrak Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di
Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  memberikan  sumbangsih  dalam  dunia akademik  terkait  terkait  dinamika  hukum  di  Indonesia  terutama  tentang  problematika  dan  dinamika tindak pidana penghinaan lambang negara.
Semakin berkembangnya teknologi dan bermunculannya media sosial, menimbulkan akses yang sangat mudah  untuk  terjadi  sebuah  perbuatan  pidana.  Salah  satunya  adalah  penghinaan  terhadap  lambang negara. Delik  pidana ini  bisa timbul  dengan mudah akibat kesengajaan maupun kelalain  oleh  pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: SanksiPidana, Penghinaan, LambangNegara
A. Latar Belakang
Hukum Indonesia memilikicirisebagainegarahukum.Sehinggasetiapperbuatan yang
melawanhukumharusdipertanggungjawabkan.Tanggungjawabhukumbagipelakup enghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesiajugadiatur di dalambeberapaperaturanperundang-undangan.Seiring    dengan    perkembangan masyarakat  yang  begitu  cepat  mengikuti perkembangan    ilmu    pengetahuan dan        teknologi        (khususnya        informasi  mempengaruhi  segala  aspek kehidupan.  Perkembangan  masyarakat  pada  satu  sisi  menimbulkan      kesadaran akan      hak-haknya,      di      sisi      lain      dengan      penguasaan    teknologi  canggih semakin mempermudah kehidupan masyarakat. Namun demikian,
perkembangan  itu  berdampak  pula  pada  ragam  bentuk  kejahatan baik secara kuantitas  maupun  kualitas.  Hal  ini  menjadi  kinerja  penegakan  hukum  di Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Kesadaran    hukum    masyarakat    yang    semakin baik    sementara    hukum    yang  mengaturnya    sudah    tidak    sesuai    lagi menyebabkan    kurang    ditaatinya  lagi    oleh    masyarakat.  Akibatnya  seorang individu  yang  melanggar  suatu  norma  mempunyai  sikap    tertentu    terhadap situasi  yang  diatur  norma  tersebut.  Sikap  tertentu  inilah yang membuat dia tidak merasa perlu menaati norma tersebut. 1
Lambang  dalam  setiap  kebudayaan  memiliki  makna  tertentu,  termasuk dalam  hal    ini    adalah    lambang-lambang    negara.    Lambang    dalam    budaya tidaklah    sekedar  gambar    keindahan    tanpa    makna,    akan    tetapi    ia    adalah perwujudan    dari    kehendak,  harapan    serta    cita-cita    yang    diinginkan    oleh sang    pemilik    lambang.  Oleh    karena    itulah  dalam    budaya-budaya    tertentu lambang  bermakna  magis  religius. 2
Seperti  contoh  kasus  terkait  lambang  negara  dari  data  yang  dihimpun, sejauh  ini  diantaranya  ada  empat  kasus  penghinaan  lambang  negara  yang berujung  di  kantor  polisi.  Yang  pertama  yakni  dilakukan  pedangdut  Zaskia Gotik.  Penghinaan  ini  bermula  saat  Zaskia  tengah  mengisi  salah  satu  acara  di stasiun  televisi  swasta.  Saat  diberi  pertanyaan  Denny  Cagur  selaku  pembawa acara,  mengenai  tanggal  berapa  Hari  Proklamasi  Indonesia?  Dan  pertanyaan kedua  soal  lambang  sila  Kelima  Pancasila?  Zaskia  malah  menjawab  pertanyaan pertama  'setelah  adzan  subuh,  tanggal  32  Agustus,  lalu  jawaban  kedua  'bebek nungging'. 3
Lalu  penghinaan  Pancasila  berlanjut.  Kali  ini  dilakukan  oleh  Sahat  S Gurning. Dia berfoto dengan pose menendang Garuda yang di lukis di tembok pinggir  Jalan  Paritohan  di  Kecamatan  Pintupohan  Maranti,  Kabupaten  Tobasa. Setelah itu, fotonya di-upload ke akun Facebook-nya sejak 11 Januari 2014 lalu.
1 Mardjono Reksodiputro,  Kriminologi  dan  Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengadilan  Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 2
2 http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang-Negara.pdf akses 20/1/2017
3 http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasus-penghinaan-lambang-negara- yang-berbuntut-panjang akses 20 Januari 2017
Kemudian foto sejumlah pemuda berpose alay seraya menduduki patung Pahlawan  Revolusi  tersebar  luas  di  media  sosial,  foto  ini  beredar  luas.  Dalam foto yang diunggah  akun Twitter milik Motivator dan Pebisnis, Ippho Santosa, terlihat bahwa kedua pemuda tanggung ini duduk di bagian kepala patung. Plus posisi kaki mereka menginjak patung pahlawan dengan latar foto patung Bhineka Tunggal Ika. 4
Kemudian  juga  terdapat  kasus  yang  baru  akan  di  dalami  tim  penyidik Polda  Jawa  Barat  terus  mendalami  penyidikan  kasus  penghinaan  lambang  dan dasar negara Pancasila dengan terlapor Habib Rizieq Shihab. 5
Adapun  perbuatan  penghinaan  terhadap  lambang  negara  tersebut memunculkan pertanyaan permasalahan yaitu, Pertama, bagaimanapenegakanhukumbagipelakupenghinaanterhadaplambangnegara. Kedua,  bagaimanakarakteristikUndang-Undang  No.  24    tahun    2009  tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaanDalamMengaturSimbolataulambang Negara.
B. Telaah Konsep
1. TanggungjawabHukum
Pertanggungjawaban  pidana  bisadisebut  sebagai  responsibility  atau  criminal liability.    Dalam  pertanggungjawaban  pidana  beban  pertanggungjawaban dibebankan  kepada  pelaku  pelanggaran  tindak  pidana,  hal  ini  berkaitan  dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Inimerupakankonsep pertanggungjawaban  pidana  dansesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal hukum  saja,  melaikan  juga  menyangkut  soal  nilai-nilai  moral  atau  kesusilaan umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau  bisasajakelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan supaya pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi aspekkeadilan. 6
4 ibid
5 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persen- akan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila akses 20 Januari 2017
6 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
Sehinggapada  hakikatnya,  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu bentuk  mekanisme  yang  diciptakan  sebagai  upaya  berekasi  atas  pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 7
2. Delik-delik Penghinaan
Pengertian  penghinaan  dapat  disimpulkan  secara  logik  (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan  Pasal  315  KUHP.  Dari  ketiga  ketentuan  tersebut  dapat  ditemukan pengertian  dasar    (genus)    delik    penghinaan    dan    unsur    tambahan    yang memberi  kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. 8
Selengkapnya ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 310 ayat  (1)  :  Barang    siapa    sengaja    menyerang    kehormatan    atau  nama    baik seseorang        dengan        menuduh        sesuatu        hal        yang    maksudnya  terang supaya  hal  itu  diketahui  umum,  diancam  karena    pencemaran    dengan    pidana penjara  paling  lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. ayat (2) : Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang disiarkan, dipertunjukkan  atau  ditempelkan  di  muka  umum,  maka    diancam    karena pencemaran    tertulis    pidana    penjara  paling    lama    satu    tahun    empat    bulan atau  denda  paling banyak tiga ratus rupiah
ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang    dilakukan    demi    kepentingan    umum    atau  karena  terpaksa  untuk membela diri.
Pasal 311 ayat  (1)  :    Jika          yang          melakukan          kejahatan          pencemaran          atau pencemaran    tertulis dalam    hal    dibolehkan    untuk membuktikan  bahwa apa    yang    dituduhkan    itu    benar,    tidak  membuktikannya      dan      tuduhan dilakukan      bertentangan  dengan    apa    yang    diketahui,    maka    dia    diancam dengan karena  melakukan  fitnah  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
ayat    (2):    Pencabutan    hak-hak    tersebut    dalam    Pasal    35    No.1-3    dapat dijatuhkan.
Pasal 315 : Tiap-tiap    penghinaan    dengan    sengaja    yang    tidak    bersifat pencemaran   atau   pecemaran   tertulis   yang   dilakukan   terhadap  seseorang, baik  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan,  maupun di muka orang itu sendiri  dengan  lisan  atau  perbuatan,  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  atau diterimakan  kepadanya  diancam  karena  penghinaan  ringan  dengan  pidana
7 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Vol.2, No.1, Februari 2019
penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Simbol-simbol/Lambang Negara
Simbol  adalah  tanda  yang  representamennya  merujuk  pada  objek tertentu tanpa motivasi (unmotivated); simbol terbentuk melalui konvensikonvensi atau  kaidah-kaidah,  tanpa  adanya  kaitan  langsung  diantara  representamen  dan objeknya.  Kebanyakan  unsur  leksikal  di  dalam  kosa  kata  suatu  bahasa  adalah simbol.  Misalkan  kata  pohon  dalam  bahasa  Indonesia,  yang  disebut  wit  dalam bahasa jawa  dan tree dalam bahasa inggris,  adalah  simbol  karena relasi diantara kata tersebut sebagai representamen dan pohon asli yang menjadi objeknya tidak bermotivasi,  semata-mata  konvensional.  Namun  demikian  tidak  hanya  bahasa yang sesungguhnya tersusun dari simbolsimbol. 9
Lambang    negara    merupakan    simbol-simbol    negara    bangsa    yang berkehendak  untuk    mewujudkan    sebuah    cita-cita    luhur    bangsa    menuju sebuah   tahapan-tahapan  kehidupan    yang    lebih    baik    dan   semakin    baik    di masa    yang    akan    datang.    Dalam  pendekatan    antropologi    hukum,    maka lambang    negara    dapat    ditelaah    dari    sudut    teori  interaksi    simbolik    atas makna.    Dalam    teori    ini  setiap    objek    yang    dipandang    akan  memberikan pemaknaan-pemaknaan  yang  berbeda-beda.
Yang termasuk simbol negara diantaranya adalah:
1. Lambang Negara
Mengenai    lambang    negara    diatur    dalam    Peraturan    pemerintah Nomor  66  Tahun  1951  tentang  Lambang  Negara.  Ketentuan  secara  rinsi dirumuskan  sebagai berikut: 10
Pasal 1:
Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:
1) Burung  Garuda  yang  menengok  dengan  kepala  lurus  ke  sebelah kanannya;
2) Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda;
3) Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.
9 Yurica  Oentoro,  Representasi  Figur  Burung  Garuda  yang  Digunakan  sebagai  Lambang Negara , dalam jurnal Nirmana, Vol. 14, No. 1, Januari 2012, hlm 47-64
10 Peraturan  pemerintah  Nomor  66  Tahun  1951  tentang  Lambang  Negara
Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    penggunaan    lambang    negara    diatur dalam  Peraturan    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    1958    tentang    Penggunaan Lambang Negara.
2. Bendera Kebangsaan
Mengenai  bendera  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 40  Tahun   1958   tentang   Bendera   Kebangsaan   Republik   Indonesia.   Dalam ketentuan  ini  diatur  semua  tata  cara  pembuatan,  bahan  dan  ukuran  serta  tata cara   penggunaannya  baik  di   dalam  negeri   maupun  di   luar  negeri   baik   oleh instansi    pemerintah    maupun    oleh    masyarakat    luas    dalama    berbagai  macam kegiatan    dalam    masyarakat    sehari    hari.    Adapun    ketentuan    pidana    terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut: 11
Pasal 37 ayat (1) :
Barang  siapa  melanggar  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3),  dan  ayat  (4),  Pasal  23  ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  24,  Pasal  26 ayat  (1),  Pasal  27  dan  Pasal  28  ayat  (2), dihukum    dengan    hukuman  kurungan    selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan denda  sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
ayat (2) :
Perbuatan-perbuatan   tersebut   pada   ayat   (1)   dipandang   sebagai pelanggaran. Mengenai    Penggunaan    Bendera    Kebangsaan    Asing    diatur    tersendiri    dalam Peraturan    Pemerintah    Nomor    41    Tahun    1958    tentang    Penggunaan    bendera Kebangsaan Asing.
3. Lagu Kebangsaan
Mengenai  Lagu  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia  Raya.  Dalam ketentuan ini diatur  mengenai  tata  cara  penggunaan  yang  meliputi  tempat  dan  waktu dinyanyikannya  lagu  kebangsaan  Indonesia Raya.  Sedangkan  mengenai  sanksi  diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut: 12
Pasal 10 ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal5, Pasal  7  ayat  (2) dan  ayat  (3)  dan  Pasal  8  Peraturan  ini,  dihukum dengan  hukuman  kurungan
11 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40    Tahun      1958      tentang      Bendera      Kebangsaan Republik   Indonesia
12 Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia Raya.
selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan  denda  sebanyak-banyaknya  lima  ratus rupiah.
C. Metodepenelitian
1. Metode Penelitian
1) Obyek Penelitian
Obyek  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor    24    Tahun    2009  2009 Tentang Bendera,  Bahasa,  Dan Lambang Negara,  Serta Lagu Kebangsaan.
2) Sumber Data
Penelitian ini menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. 13
a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam bentuk hukum yang meliputi:
1)UUD 1945
2)UU tentang Bendera,  Bahasa,  Dan Lambang Negara,  Serta Lagu Kebangsaan.
3)Peraturan
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  materi-materi  politik  dan  hukum  yang  menjelaskan data primer baik dari buku-buku,  hasil penelitian, jurnal,  makalah, artikel  dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  materi-materi  yang  memberi  petunjuk  akan  penjelasan data primer dan sekunder, diantaranya:
1) Kamus hukum
2) Ensiklopedi hukum
3) Kamus besar bahasa Indonesia
2. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pendekatan
Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 10.
ada.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  penelitian  ini  sejauh  mungkin  dapat  mengetahui pengaturan  perizinan  pelayanan  publlik  satu  atap  secara  detail  yang  bersumber  dari beberapa aspek.
3. Analisis Data
Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dan sekaligus metode penelitian hukum empiris. Dengan meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.  Salah  satunya  dengan  pendekatan  perundang- undangan.  Karena  yang  akan  diteliti  adalah  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 14
Akan tetapi penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif.  Sedangkan  penelitian  hukum  empiris  berfungsi  sebagi  informasi pendukung  saja.  Dengan  menyesuaikan  diri  dengan  ruang  lingkup  dan  identifikasi masalah  yang  telah  dikemukakan  diatas.  Pendekatan  yang  bersifat  yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 15

## D. Pembahasan
PenegakanHukumBagiPelakuPenghinaanTerhadapLambang Negara
Hukum  adalah  serangkaian  dari  peraturan-peraturan  tingkah  laku. TidakheranjikaMr.  L.J.Van  Apeldoornberkatasepertiitu. 16 Sehinggapada  beberapa kasus  hukum  yang berlaku  harus  sesuai  dengan  undang-undang.  Hukum  akan  tetap berkembang danhidup dengan perkembangan masyarakatnya, sertaakanbisategak atas otoritas sendiri terkait moral dan kultural. 17 Seseorang yang
melakukanperbuatanmelawan  hukum  adalah  tindakan  yang  dilarang  oleh aturanhukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman atau oleh adat istiadat
14 Johny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang:  Bayu Media, 2006, hlm 302.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian...., op.cit. hlm 29.
16 Mr. L.J.Van Apeldoorn,Pengantar Ilmu hukum,PT Pradnya Paramita,Jakarta, 2001.hlm 41
17 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2
atau  kebiasaan  atau  tata  kesusilaan  dan  kesopanan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Hukum  dalamartiiniseharusnya  membuat  penegasan,  ia  akan  bertentangan  dengan realita  yang  terjadi,  karena  pelanggaran  sering  dilakukan  tanpa  dilaksanakan  sanksi sebagaimana ditetapkan. 18
Sehinggapenegakanhukum yang ada pun telahada di
dalamaturannegarakhususnyadalam KUHP.
Pengertian  penghinaan  dapat  disimpulkan  secara  logik  (sistematik)  dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal  315  KUHP.  Dari  ketiga  ketentuan  tersebut  dapat  ditemukan  pengertian  dasar (genus)  delik  penghinaan  dan  unsur  tambahan  yang  memberi  kualifikasi  khusus menjadi  bentuk  delik  penghinaan.Selengkapnya  ketentuan  tersebut  dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 310 ayat  (1)  :  Barang  siapa  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
ayat  (2)  :  Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gambaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah ayat  (3)  :  Tidak  merupakan  pencemaran  atau  pencemaran  tertulis  jika  perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
Pasal 311
Ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal  dibolehkan  untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang  dituduhkan  itu  benar,  tidak membuktikannya  dan  tuduhan  dilakukan  bertentangan  dengan  apa  yang  diketahui, maka  dia  diancam  dengan  karena  melakukan  fitnah  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
Ayat (2) : Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan. Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pecemaran  tertulis  yang  dilakukan  terhadap  seseorang,  baik  di  muka  umum  dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan  surat  yang  dikirimkan  atau  diterimakan  kepadanya  diancam  karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
Khusus mengenai penghinaan terhadap pejabat negara dapat dilihat rumusan KUHP sebagai berikut:
18 A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,Ghalia Indonesia,1982,hlm.51
Pasal  134:  Penghinaan  dengan  sengaja  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden diancam  dengan  penjara  paling  lama  enam  tahun,  atau  pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah;
Pasal  136  bis:  Pengertian  penghinaan  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  134 mencakup juga  perumusan perbuatan dalam Pasal  135, jika hal itu dilakukan di  luar kehadiran  yang  dihina,  baik  dengan  tingkah  laku  di  muka  umum,  maupun  tidak  di muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan,  namun  di  hadapan  lebih  dari  empat  orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.
Pasal 137 Ayat (1) : Barang  siapa menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempatkan di  muka umum  tulisan  atau  tulisan  yang  berisi  penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil Presiden,  dengan  maksud  supaya  isi  penghinaan  diketahui  atau  lebih  diketahui  oleh umum,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
Ayat  (2)  :  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  pada  waktu  menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi  tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga,  maka  terhadapnya  dapat  dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Mengenai  penghinaan  terhadap  Simbol-simbol  negara  dirumuskan  sebagai berikut:
Pasal  154  a:  Barang  siapa  menodai  bendera  kebangsaan  Republik  Indonesia  dan Lambang  Negara  Republik  Indonesia,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
Mengenai  bendera  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun      1958      tentang      Bendera      Kebangsaan      Republik      Indonesia.      Dalam ketentuan  ini  diatur  semua  tata  cara  pembuatan,  bahan  dan  ukuran  serta  tata cara   penggunaannya  baik  di   dalam  negeri   maupun  di   luar  negeri   baik   oleh instansi    pemerintah    maupun    oleh    masyarakat    luas    dalama    berbagai  macam kegiatan    dalam    masyarakat    sehari    hari.    Adapun    ketentuan    pidana    terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut: 19 Pasal 37 ayat (1) :
Barang  siapa  melanggar  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3),  dan  ayat  (4),  Pasal  23  ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  24,  Pasal  26 ayat  (1),  Pasal  27  dan  Pasal  28  ayat  (2), dihukum    dengan    hukuman  kurungan    selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan denda  sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
ayat (2) :
Perbuatan-perbuatan   tersebut   pada   ayat   (1)   dipandang   sebagai pelanggaran. Mengenai    Penggunaan    Bendera    Kebangsaan    Asing    diatur    tersendiri    dalam
19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40    Tahun      1958      tentang      Bendera      Kebangsaan Republik   Indonesia
Peraturan    Pemerintah    Nomor    41    Tahun    1958    tentang    Penggunaan    bendera Kebangsaan Asing.
Mengenai  Lagu  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia  Raya.  Dalam ketentuan ini diatur  mengenai  tata  cara  penggunaan  yang  meliputi  tempat  dan  waktu dinyanyikannya  lagu  kebangsaan  Indonesia Raya.  Sedangkan  mengenai  sanksi  diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut: 20
Pasal 10 ayat (1)
Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal5, Pasal  7  ayat  (2) dan  ayat  (3)  dan  Pasal  8  Peraturan  ini,  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan  denda  sebanyak-banyaknya  lima  ratus rupiah.

## SimbolLambang Negara
Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk  mewujudkan  sebuah  cita-cita  luhur  bangsa  menuju  sebuah  tahapan-tahapan kehidupan  yang  lebih  baik  dan  semakin  baik  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam pendekatan antropologi hukum, maka lambang negara dapat ditelaah dari sudut teori interaksi  simbolik  atas  makna.  Dalam  teori  ini  setiap  objek  yang  dipandang  akan memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda. Sebagai contohnya jika kita memandang ular, maka seketika kita merasa ketakutan dengan ular tersebut.
Dalam  hal  ini  secara  sadar  atau  tidak,  ular  telah  memberikan  sebuah  nilai pemaknaan tertentu. Ia bermakna jahat, mematikan, bahkan dalam keyakinan religius tertentu ular dimaknai sebagai jelmaan iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam sehingga Adam terpaksa turun ke bumi dari surga tempat kediamannya. Pada budaya lainnya ular memiliki nilai pemaknaan yang  sangat  berbeda.  Pada budaya India,  ular dianggap sebagai dewa yang dipuja, sehingga ular dilindungi dan ditempatkan dalam altar-altar pemujaan.
Perbedaan  pemaknaan  atas  lambang-lambang  negara  ini  juga  terjadi  pada pemaknaan  atas  simbol-simbol  negara.  Interaksi  budaya  tertentu  terhadap  lambang negara  sangat  bervariatif,  pada  masyarakat  negara  tertentu  melihat  lambang  negara dalam  pemaknaan  non  religius,  sehingga  masyarakat  menganggap  bahwa  lambang
20 Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia Raya.
dapat  digunakan  dalam  setiap  waktu  dan  kesempatan  apapun.  Lambang  negara menjadi  sebuah  nilai  ekonomis  yang  dapat  diletakkan  pada  situasi  apapun,  seperti diletakkan pada baju, gelas, handuk, bahkan pakaian dalam. Dalam keadaan demikian pemaknaan-pemaknaan  spritual  magis  religius,  sikap  moralitas  tidaklah  menjadi  hal yang utama.
Yang termasuk simbol negara diantaranya adalah:
1. Lambang Negara
Mengenai    lambang    negara   diatur    dalam    Peraturan    pemerintah   Nomor 66  Tahun  1951  tentang  Lambang  Negara.  Ketentuan  secara  rinsi  dirumuskan sebagai berikut: 21
Pasal 1:
Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:
1. Burung  Garuda  yang  menengok  dengan  kepala  lurus  ke  sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda;
3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.
Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    penggunaan    lambang    negara    diatur dalam  Peraturan    Pemerintah    Nomor    43    Tahun    1958    tentang    Penggunaan Lambang Negara.
2. Bendera Kebangsaan
Mengenai  bendera  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 40  Tahun   1958   tentang   Bendera   Kebangsaan   Republik   Indonesia.   Dalam ketentuan  ini  diatur  semua  tata  cara  pembuatan,  bahan  dan  ukuran  serta  tata cara   penggunaannya  baik  di   dalam  negeri   maupun  di   luar   negeri   baik   oleh instansi    pemerintah    maupun    oleh    masyarakat    luas    dalama    berbagai  macam kegiatan    dalam    masyarakat    sehari    hari.    Adapun    ketentuan    pidana    terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut: 22
Pasal 37 ayat (1) : Barang  siapa  melanggar  ketentuan-ketentuan  tersebut  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3),  dan  ayat  (4),  Pasal  23  ayat (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  24,  Pasal  26 ayat  (1),  Pasal  27  dan  Pasal  28  ayat  (2),
21 Peraturan  pemerintah  Nomor  66  Tahun  1951  tentang  Lambang  Negara
22 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40    Tahun      1958      tentang      Bendera      Kebangsaan Republik   Indonesia
dihukum    dengan    hukuman  kurungan    selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan denda  sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. ayat (2) :
Perbuatan-perbuatan   tersebut   pada   ayat   (1)   dipandang   sebagai pelanggaran. Mengenai    Penggunaan    Bendera    Kebangsaan    Asing    diatur    tersendiri    dalam Peraturan    Pemerintah    Nomor    41    Tahun    1958    tentang    Penggunaan    bendera Kebangsaan Asing.
2. Lagu Kebangsaan
Mengenai  Lagu  Kebangsaan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia  Raya.  Dalam ketentuan ini diatur  mengenai  tata  cara  penggunaan  yang  meliputi  tempat  dan  waktu dinyanyikannya  lagu  kebangsaan  Indonesia Raya.  Sedangkan  mengenai  sanksi  diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut: 23
Pasal 10 ayat (1) : Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal5, Pasal  7  ayat  (2) dan  ayat  (3)  dan  Pasal  8  Peraturan  ini,  dihukum dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya    tiga    bulan    atau    dengan  denda  sebanyak-banyaknya  lima  ratus rupiah
KarakteristikUndang-Undang No. 24  tahun  2009
Sebagaimanatelahdibahaspadapembahasandiatas, Negara Indonesia memilikikarakteristikhukumPancasila yang salahsatuciripokoknyayaituadanyajaminanterhadapkebebasanberagama, sertamenurutmenurut  C.  S.  T.  KansilbahwadasarpokokhukumnasionalRepublik Indonesia ialahPancasila. 24 Peraturan-peraturan yang hidupitumemberipathokanatasperbuatanmana yang bolehdijalankandanperbuatanmana yang harusdihindari.Peraturanhidupitumemberipetunjukkepadamanusiabagaimanaharusber tingkahlakudanbertindak di dalammasyarakat. 25 Bagi orang yang
23 Peraturan  Pemerintah Nomor  44  Tahun  1958  tentang  Lagu  Kebangsaan  Indonesia Raya.
24 H. Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 69
25 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,2011, hlm.
Vol.2, No.1, Februari 2019
melawanhukumberartiitumerupakantindakan  yang  dilarangolehhukumatauundang- undangdenganancamanhukumanatauolehadatistiadatataukebiasaanatautatakesusilaand ankesopanan yang hidupdalammasyarakat. 26
JikamelihatUndang-Undang Nomor  24  Tahun  2009 2009 Tentang Bendera, Bahasa,    Dan  Lambang  Negara,    Serta  Lagu  Kebangsaan.Makabisadilihatbahwa, pembuat  UU  menginginkanuntukadaaturanmengenai  orang  yang  menghina  lambing negara.Hal iniadasebagaiciridarikarakteristiknasionalisme.Menurut Hutchinson terdapattipenasionalisme.Nasionalisme
“panas” yang transformatif yang bertujuanmenanamkan ide tentangbangsasebagaiobjekpemujaan yang
sakraldantransendenuntukmanawarganyaharusberkorban.Inimerupakanfenomenaepis odikal yang sadar-diri (self-conscious), sistematis, danpreskriptif, yang menyediakanbentuk-bentukperilakuteladanuntukmempersatukansemuakomponen (kelas, etnis, agama, daerahdanjender) bagibangsa yang dibayangkan.Nasionalismeinibekerjadalampengaturanbatas-batassosial yang
intensifdanekstensif. 27
Pasal 66 Setiap  orang  yang  merusak,  merobek,  menginjak-injak,  membakar,  atau  melakukan perbuatan  lain  dengan  maksud  menodai,  menghina,  atau  merendahkan  kehormatan Bendera  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  huruf  a,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 67
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:
a. Dengan  sengaja  memakai  Bendera  Negara  untuk  reklame  atau  iklan  komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
b. dengan  sengaja  mengibarkan  Bendera  Negara yang  rusak,  robek,  luntur,  kusut,  atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
c. mencetak,  menyulam,  dan  menulis  huruf,  angka,  gambar  atau  tanda  lain  dan memasang  lencana  atau  benda  apapun  pada  Bendera  Negara  sebagaimana  dimaksu dalam Pasal 24 huruf d;
26 47. 4 A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab,Ghalia Indonesia,1982,hlm.51 5
27 Hutchinson, Hot and Banal Nationalism: The Natinalization of ‘the Masses’, dalam Gerard Delanty and Krishan Kumar, eds., The Sage Handbook of Nations and Nationalism (London: Sage Publications, 2006) , hlm04-305.
d. dengan  sengaja  memakai  Bendera  Negara  untuk  langit-langit,  atap,  pembungkus barang,  dan  tutup  barang  yang  dapat  menurunkan  kehormatan  Bendera  Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.
Pasal 68
Setiap  orang  yang  mencoret,  menulisi,  menggambari,  atau  membuat  rusak Lambang  Negara  dengan  maksud  menodai,  menghina,  atau  merendahkan kehormatan  Lambang  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  huruf  a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 69
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:
a. dengan  sengaja  menggunakan Lambang  Negara  yang  rusak dan  tidak sesuai  dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
b. membuat  lambang  untuk  perseorangan,  partai  politik,  perkumpulan,  organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
c. dengan  sengaja  menggunakan  Lambang  Negara  untuk  keperluan  selain  yang  diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal 70
Setiap  orang  yang  mengubah  Lagu  Kebangsaan  dengan  nada,  irama,  kata- kata,  dan  gubahan  lain  dengan  maksud  untuk  menghina  atau  merendahkan kehormatan  Lagu  Kebangsaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 71
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memperdengarkan,  menyanyikan,  ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64  huruf  b,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Ketentuan  ancaman  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  juga  bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  Lagu  Kebangsaan  untuk  iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

## E. Penutup
PenegakanhukumbagipelakupenghinaanterhadaplambangnegaraSeseorang yang  melakukanperbuatanmelawan  hukum  adalah  tindakan  yang  dilarang  oleh aturanhukum atau
undang-undang
dengan ancaman
hukuman.Dalamhalinipenegakanhukumdiaturkhususnyadalam  KUHP.  Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan
dan  unsur  tambahan  yang  memberi  kualifikasi  khusus  menjadi  bentuk  delik penghinaan.
Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk  mewujudkan  sebuah  cita-cita  luhur  bangsa  menuju  sebuah  tahapan-tahapan kehidupan  yang  lebih  baik  dan  semakin  baik  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam pendekatan antropologi hukum, maka lambang negara dapat ditelaah dari sudut teori interaksi  simbolik  atas  makna.  Dalam  teori  ini  setiap  objek  yang  dipandang  akan memberikan pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda.
Kemudiandibuatlebihlnjutsebagaiejawantahannegarahukumpancasiladibuatlah ndang-Undang  Nomor    24    tahun    2009  tentang  Bendera,    Bahasa  dan  Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan. PadaUndang- undangtersebutmempunyaikarakteristikbahwamasyarakat Indonesia harusmempunyai rasa nasionalismetermasukmembuataturantentangdelikpenghinaan
lambing negara.Hal inilah yang mencirikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Apeldoorn, Mr. L.J.Van,2001, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta: PT Pradnya Paramita. Halim, A Ridwan,1982,  Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hanafi,  Mahrus,  2015,  Sisitem  Pertanggung  Jawaban  Pidana,  Cetakan  pertama,  Jakarta:
Rajawali Pers.
Huda,  Chairul,  2006,  Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
Hutchinson, Hot and Banal Nationalism, 2006 The Natinalization of ‘the Masses’, dalam
Gerard  Delanty  and  Krishan  Kumar,  eds.,  The  Sage  Handbook  of  Nations  and Nationalism, London: Sage Publications.
Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media,
Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta:
PT Rineka Cipta.
Reksodiputro, Mardjono, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengadilan  Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Soekanto, Soerjono, 1986: Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Wahyudi, H. Alwi, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2013,  Hukum  Dalam  Masyarakat,  Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Jurnal
Oentoro,  Yurica,  Representasi  Figur  Burung  Garuda  yang  Digunakan  sebagai Lambang Negara , dalam jurnal Nirmana, Vol. 14, No. 1, Januari 2012.
Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor    24    Tahun    2009  2009  Tentang  Bendera,    Bahasa,    Dan Lambang Negara,  Serta Lagu Kebangsaan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan  pemerintah  Nomor  66  Tahun  1951  tentang  Lambang
Negara.
Peraturan  Pemerintah Nomor 40  Tahun    1958    tentang    Bendera   Kebangsaan Republik   Indonesia.
Peraturan    Pemerintah  Nomor    44    Tahun    1958    tentang    Lagu    Kebangsaan Indonesia  Raya.
Internet http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang-Negara.pdf http://www.jawapos.com/read/2016/05/10/27669/tiga-kasus-penghinaan- lambang-negara-yang-berbuntut-panjang http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99- persen-akan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila