## Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk

## Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri dan Danu Kristian Ira Widodo
krisna.angela-2020@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
One of the goals of marriage is a happy and eternal family with the presence of children. After being blessed with children, parents have power over their immature children by taking care of, educating, and raising  them  well.  However,  different  things  emerged  from  case  of fear of children by biological mothers, which resulted in one of their children being killed. Based on this, the author’s want to analyze the cause of the revocation of parental authority over children and the legal consequences of parental power over children. This research uses normative legal research methods with statute approach and case study. The result of this research showed that mothers who neglect their obligations as parents and behave badly can have their power revoked over their children as regulated in Article 319a paragraph 1e and 2e BW jo. article 49 paragraph (1) of Law number 1 in 1974 on Marriage. As a result of the power of the child’s mother, the power over the child shifts to the party in accordance with the law. Keywords: Marriage; Revocation of Parental Power; Neglect of Obligations; Legal Consequences.

## Abstrak
Salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan dilengkapi kehadiran keturunan. Setelah dikaruniai keturunan, setiap orang tua memiliki kekuasaan atas anaknya yang belum dewasa dengan menjaga, mendidik, dan membesarkannya dengan baik. Namun, hal yang berbeda nampak dari kasus penganiayaan anak oleh ibu kandung yang mengakibatkan satu dari ketiga anaknya tewas. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis penyebab dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak beserta akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang melalaikan kewajiban sebagai orang tua dan telah berkelakuan buruk sekali dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 319a ayat 1e dan 2e BW jo. Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Akibat dari pencabutan kekuasaan ibu terhadap anak, maka kekuasaan terhadap anak akan beralih kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
Kata Kunci: Perkawinan; Pencabutan Kekuasaan Orang Tua; Melalaikan Kewajiban; Akibat Hukum.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2271-2286
How to cite: Krisna Angela, Anasthasia Thania Wibisono Puteri, Danu Kristian Ira Widodo, ‘Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40128
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 2272 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...

## Pendahuluan
Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut bahwa tujuan adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengacu pada Pasal 3 Bab 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di samping itu, salah satu tujuan perkawinan juga mencakup terkait mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi. Hal ini merujuk pada pendapat Masdar Hilmi yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, mencegah perzinaan, menciptakan ketenangan serta ketentraman dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat saja, tetapi juga untuk membentuk keluarga dan meneruskan serta memelihara keturunan. 1 Begitu pula dengan Imam al Ghazali yang merumuskan tujuan dari perkawinan salah satunya juga untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 2
Menurut Evelyn Ruth Millis Duvall dalam bukunya yang berjudul Family Development, keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keluarga berperan penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. 3
Anak-anak pertama kali belajar mengenai berbagai hal dasar dan mengenal tata krama berawal dari keluarga yang merupakan lingkup terkecil di masyarakat. Oleh karena itulah keluarga berfungsi sebagai jantung dan tulang punggung untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kuat dan kokoh. 4
1 Ardi Ikhsan, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara’ (2018) Vol.5 Jurnal Studi Hukum Islam. [160].
2 Nurhadi, ‘Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah’ (2018) Vol.02 UIR Law Review.[415].
3 Evelyn Ruth Millis Duvall,[ et. , al.] , Marriage and family development (Lippincott 1977).[2].
4 Mahmood Zuhdi H.J. Abdul Majid,[ et. , al.] , Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia (Karya Abazie 1989).[90].
Dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tertuang dalam tujuan perkawinan, maka diperlukan peran besar dari orang tuanya. Mengingat bahwa orang tua merupakan suatu bagian yang penting dan paling berperan dalam membentuk kehidupan berkeluarga yang berkarakter. 5 Keluarga yang berkarakter dapat dicapai dengan meningkatkan, baik kualitas pendidikan, maupun tumbuh kembang fisik anak. Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk meningkatkan mental anak-anaknya.
Pembentukan kehidupan yang berkarakter merupakan bagian dari kewajiban orang tua dalam hal memelihara serta mendidik anaknya. Memelihara anak berarti memenuhi segala bentuk kebutuhan anak, baik lahir atau jasmani, maupun batin atau rohani. Kebutuhan lahir atau jasmani yang paling dasar, meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal). Di sisi lain, kebutuhan batin atau rohani, meliputi kasih sayang, perhatian, serta perkembangan keimanan anak. Mendidik anak berarti memberikan suatu pengajaran agar anak-anak paham dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk.  Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya, baik melalui tutur kata, maupun perilaku sehari-hari. Dengan begitu, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas di tengah masyarakat.
Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah dikaruniai keturunan, setiap orang tua wajib untuk menjaga, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut berdasar pada Pasal 299 BW yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kekuasaan atas anak-anaknya yang belum dewasa. Namun, tidak jarang kita temui orang tua yang berperilaku buruk sehingga tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua yang berperilaku buruk juga berpotensi melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak.
Hal ini nampak dalam kasus seorang Ibu di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah yang menganiaya ketiga anak kandungnya yang
5 Abdul Wahid & M. Halilurrahman, ‘Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban’ ( 2019) Vol.5 CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman.[1].

## 2274 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
mengakibatkan satu di antaranya tewas. Perilaku ibu tersebut tentulah sangat buruk dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Konsekuensinya, kekuasaan sang ibu terhadap anaknya dapat dicabut oleh Pengadilan Agama. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yakni pada Pasal 319a ayat 1e dan 2e BW jo.
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam menjatuhkan putusan untuk mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak, pengadilan perlu meninjau banyak faktor terlebih dahulu. Mengingat bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak akan menimbulkan suatu akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisis penyebab dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak beserta akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menelaah serta menginterpretasikan hal-hal teoritis terkait asas-asas hukum, doktrin hukum, perundang-undangan, dan sistem hukum yang relevan. 6 Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case study ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas asas-asas dan norma dalam suatu regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. 7 Pendekatan kasus ( case study ) adalah pendekatan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta materiil guna mencari aturan yang tepat dalam menyelesaikan suatu kasus dengan memperhatikan alasan yuridis dalam peraturan perundang-undangan terkait. 8
Bahan yang digunakan diambil dari bahan hukum yang primer dan sekunder. Bahan hukum yang primer adalah sumber hukum berupa beberapa peraturan perundang-undangan relevan atau berkaitan dengan penelitian ini, meliputi
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2013).[133].
7 ibid. 8 ibid. [134].
Burgerlijk Wetboek, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum yang sekunder adalah sumber hukum berupa teks keilmuan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder didapat dari beberapa buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan, dan situs-situs di internet yang relevan dengan topik pembahasan serta kredibel.
Berkaitan dengan pengumpulan bahan hukum, metode yang digunakan adalah library research melalui studi kepustakaan dan dokumentasi secara online.
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif dengan logika deduktif. Dalam penarikan kesimpulannya digunakan metode deduktif dengan menarik beberapa pernyataan atau dalil yang bersifat umum ke khusus untuk dijadikan sebagai kesimpulan.

## Analisis Penyebab Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak
Setiap orang tua memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Makna kekuasaan orang tua terhadap anak ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya selama belum dewasa. Berdasarkan Pasal 298 BW jo. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua terhadap anak berupa kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak hingga dewasa atau hingga anak mampu berdiri sendiri. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan berpendapat bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua dalam hal memenuhi kepentingan anak dengan tetap dapat mendisiplinkan anak melalui kekuasaan yang dimiliki saat mereka mereka tidak puas atas perbuatan anaknya. 9
Kekuasaan orang tua ( van de ouderlijke macht ) terhadap anak ini mencakup dua hal, yakni berkaitan dengan pribadi anak (Pasal 298 BW – Pasal 306 BW) dan berkaitan dengan harta kekayaan anak (Pasal 307 BW-  Pasal 319 BW). Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk
9 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht) (Airlangga University Press 2008).[202].

## 2276 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
mendidik dan mendisiplinkan anak dengan baik. Di sisi lain, kewajiban orang tua terhadap harta kekayaan anak berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mewakili anak dalam hal perbuatan hukum keperdataan. 10 Pasal 299 BW mengandung 3 asas terkait kekuasaan orang tua terhadap anak, di antaranya: 11
a.  Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua.
Hal ini berarti kekuasaan orang tua dimiliki oleh orang tua, yakni ayah dan ibu.
Pada umumnya, kekuasaan orang tua ini dilakukan oleh ayah. Namun, dalam hal sang ayah telah dicabut atau dibebaskan kekuasaannya atau dalam keadaan perpisahan meja dan ranjang, maka kekuasaan berada di ibu. keadaan perpisahan meja dan ranjang yang dimaksud adalah ayah tidak mampu menjalankan kekuasaannya karena sakit keras, sakit ingatan, sedang berpergian, atau hal lain yang menyebabkan pisah meja dan ranjang. Apabila sang ibu tidak mampu juga dalam menjalankan kekuasaannya, maka pengadilan akan mengangkat seorang wali untuk anak tersebut.
b.  Kekuasaan orang tua hanya berlangsung selama berjalannya perkawinan mereka, sehingga bubarnya perkawinan juga menyebabkan hapusnya kekuasaan orang tua terhadap anak.
Saat perkawinan bubar disaat anak belum dewasa, maka ditunjuk perwalian untuk menjalankan kekuasaan orang orang tua berdasarkan kepentingan anak tersebut.
c.  Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dibebaskan atas alasan-alasan tertentu. Nyatanya, kekuasaan orang tua terhadap anak ini dapat berakhir oleh beberapa faktor. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berakhir karena anak telah dewasa, anak meninggal dunia, atau putusnya perkawinan orang tua (perceraian).
Selain itu, berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak juga dapat disebabkan
10 Rosalinda Elsina Latumahina, ‘Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum’ (2019) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.[59].
11 Sunarto Adhy Wibowo, ‘Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1 Tahun 1974’ (USU Digital Library, 2003) < https://repository. usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1592/fh-sunarto.pdf;jsessionid=D50553222B9679AD- 40110B77633AAC2D?sequence=1> accessed 08 July 2022.
karena dibebaskannya kekuasaan orang tua ( ontheven ) atau dicabutnya kekuasaan orang tua ( onzet ) terhadap anak. Pencabutan atau pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak, tidak hanya dapat terjadi terhadap seorang dari anaknya saja, tetapi juga dapat terjadi terhadap semua anaknya.
Pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki makna dan akibat hukum yang berbeda dengan pencabutan kekuasan orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 319a BW pertama, kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dibebaskan bila orang tua tidak cakap atau tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anaknya. Berkaitan dengan permohonan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak hanya dapat diajukan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan dengan dilengkapi tindakan yang diambil dalam melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak yang dibebaskan. 12 Pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak tidak menghilangkan hak penikmatan hasil. Jadi, orang tua yang kekuasaannya dibebaskan tetap berhak menikmati hasil ( vruchtgenot ) atas harta kekayaan anaknya. 13
Berbeda halnya dengan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang hanya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga sedarah orang tua atau periparan hingga derajat keempat, dewan perwalian ( weeskamer / Balai Harta Peninggalan), atau kejaksaan dapat mengajukan permintaan untuk dibebaskannya kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 319a kedua BW jo. 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di dalam pasal yang sama ditegaskan pula beberapa faktor dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak, di antaranya: 14
a. Menyalahgunakan kekuasaannya dan sangat mengabaikan kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya;
b.  Berkelakuan buruk sekali yang mana dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan batasannya;
c.  Mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena
12 Seba Silawati, ‘Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua kepada Anak yang Masih Dibawah Umur’ (2012) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.[53-55].
13 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Pranadamedia 2008).
[84]. 14 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 1991).[231].

## Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
sengaja melakukan tindak kejahatan bersama anaknya;
d.  Mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan terhadap anaknya;
e.  Mendapatkan hukuman badan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun atau lebih.
Apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya karena tidak diketahui keberadaannya atau hal lainnya, Pengadilan Agama dapat mencabut kekuasaan orang tua terkait. Berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat pula menunjuk wali berdasarkan garis keturunan lurus ke atas atau saudara kandung dan keluarga si anak. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua yang telah melalaikan kewajibannya dapat dicabut tindakan pengawasan atau kuasa asuh terhadap anaknya melalui penetapan pengadilan. Kategori melalaikan kewajiban dan tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang meliputi tidak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; tidak menumbuhkembangkan anak; dan tidak mencegah mencegah perkawinan pada usia anak-anak.
Akibat hukum dari pencabutan kekuasaan dari salah satu orang tua terhadap anak adalah bukan mengakhiri kekuasaan orang tua, melainkan demi hukum ( van rechtswege ) dilakukan oleh orang tua lain yang tidak hilang kekuasaannya. 15 Praktiknya, apabila kekuasaan orang tua dalam hal ini ayah terhadap anaknya dicabut, pihak yang berhak menjalankan kekuasaan adalah ibu dengan syarat ayah dan anak terkait sebelumnya harus berada dalam satu rumah. 16 Dalam hal ini, orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak masih memiliki kewajiban terkait pemberian nafkah dan kehidupan kepada anak setiap bulan atau tiga bulan kepada Dewan Perwalian atau Wali yang ditunjuk dengan besaran sebagaimana telah ditentukan Pengadilan Negeri. 17 Mengingat bahwa orang tua tetap wajib untuk memberi biaya
15 Loc.Cit. Seba Silawati.
16 Hasiani Putrinta Dogoran, ‘Analisis Yuridis Perwalian Anak karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/pdt.g/2014/pa.mdn)’ (2016) 16 Premisa Law Journal.[7].
pemeliharaan kepada anaknya, meskipun kekuasaannya telah dicabut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ini mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil dan kuasa asuh terhadap anaknya. 18
Apabila dikaitkan dengan kasus Ibu di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah yang tega menganiaya ketiga anak kandungnya, kekuasaan ibu terhadap anaknya dapat dicabut oleh Pengadilan Agama. Faktanya, KU (35) selaku Ibu telah terbukti menganiaya ketiga anak kandungnyanya, yakni S (10), ARK (7), dan A (4). 19 Berdasarkan keterangan saksi, Novi (35) selaku tetangga pelaku, KU menganiaya ketiga anak kandungnya tersebut menggunakan pisau cutter pada 20 Maret 2022 di waktu subuh. 20 Atas tindakan penganiayaan yang dilakukan KU tersebut, menyebabkan salah satu anaknya (ARK) meninggal dunia karena kehabisan darah. Berdasarkan hasil visum, ARK mengalami luka sayatan tajam sepanjang 12 cm dan sedalam 5 cm di lehernya. 21 Beruntungnya, dua anak lainnya masih bisa diselamatkan karena mereka mengunci diri di dalam kamar.
Alasan pelaku melakukan penganiayaan terhadap anaknya adalah ingin menyelamatkan ketiga anaknya agar tidak menjalani hidup yang susah. Hal ini dipicu karena suami pelaku telah kehilangan pekerjaan dan pelaku resah terhadap hidupnya di masa mendatang. Dengan begitu, pelaku harus membunuh ketiga anaknya agar tidak mengalami kesedihan dan kesakitan seperti yang dialami. Polisi yang mengurus kasus ini menduga pelaku mengalami depresi. 22 Oleh karena itu, polisi akan melibatkan ahli kejiwaan guna dapat memperlancar proses penyelidikan.
Bila dikaitkan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak, kasus di atas mengakibatkan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Mengingat
18 ibid . 19 Nurul Fitriana, ‘Fakta Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes, Depresi hingga Mengaku Ingin Menyelamatkan Anak’ (Kompas TV, 2022) < https://www.kompas.tv/article/272405/8-fakta-ibu- bunuh-anak-kandung-di-brebes-depresi-hingga-mengaku-ingin-menyelamatkan-anak?page=all >, accessed 08 July 2022.
20 ibid . 21 ibid . 22 ibid .

## 2280 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
kembali salah satu alasan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak adalah menyalahgunakan kekuasaan, melalaikan kewajiban, dan berperilaku buruk sekali. Atas tindakan penganiayaan tersebut, nampak bahwa KU selaku orang tua telah melalaikan kewajibannya dalam memelihara anak-anaknya. Alih- alih menyejahterakan anaknya, KU justru menganiaya ketiga anaknya yang mana mengancam keberlanjutan hidup mereka. Hal ini berkaitan bahwa KU telah berperilaku buruk sekali. Berkaitan dengan kriteria ‘buruk sekali’ tersebut,
bergantung pada pertimbangan hakim yang memutus.

## Akibat Hukum Dari Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak
Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, definisi dari orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kewajiban serta norma yang berlaku secara umum bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, mengasuh, serta membimbing anaknya. Oleh karena itu, hal ini pun telah menjadi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau hukum positif di Indonesia. Di dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara serta mendidik anak-anak yang masih dalam pengampuan mereka. Artinya, meskipun perkawinan yang terikat antara kedua orang tua putus, keberlakuan dari Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku sampai dengan waktunya anak tersebut dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
Berbeda halnya apabila terjadi kelalaian orang tua atau hal-hal tertentu yang mengakibatkan pengadilan menilai bahwa orang tua tersebut tidak memiliki cukup kapasitas ataupun telah melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini akan mengakibatkan kekuasaan orang tua terhadap anak dicabut, sehingga hak asuh anak tersebut harus dialihkan ke pihak yang memiliki kewenangan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Mengenai pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh dari orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa salah seorang atau kedua orang
tua dari anak dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak yang termasuk dalam garis lurus ke atas serta saudara kandung yang telah dewasa atau bahkan pejabat yang memiliki kewenangan dengan keputusan pengadilan. Namun, mengenai pencabutan kekuasaan atau hak asuh perlu diingat bahwa hanya dapat dilakukan jika terdapat kelalaian atau memiliki perilaku yang buruk sebagai orang tua.
Apabila putusan pengadilan memutus bahwa hak asuh dari orang tua terhadap anak telah dicabut, pihak yang memiliki hak atas hak asuh, ketika hak asuh orang tuanya dicabut ialah salah satu orang tua kandung dari anak, saudara kandung, ataupun dapat diberikan kepada keluarga anak sampai derajat ketiga. Namun, apabila terdapat kondisi yang mana pihak keluarga tidak dapat melakukannya, hak asuh anak dapat diberikan kepada lembaga pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut misalnya adalah panti asuhan, ataupun jika diserahkan pada orang lain. Dengan demikian, pengadilan wajib memberikan penilaian terkait kelayakan orang atas hal tersebut.
Dalam hukum Islam sendiri diatur bahwa hadhanah atau dapat disebut sebagai hak asuh anak dengan yang paling utama ialah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Namun, dalam kondisi tertentu, apabila terdapat hal yang membuat dicabutnya hak asuh ibu oleh pengadilan, hak asuh atas anak akan jatuh ke ayah kandungnya. Akan tetapi, saat ayah kandung juga diputus oleh pengadilan untuk dicabut hak asuhnya, maka menurut pendapat Ulama’ Syafi’iyyah, hak asuh selanjutnya diberikan kepada: 23
1.  Nenek (Ibu dari ibu kandung anak tersebut);
2.  Nenek (Ibu dari ayah kandung anak tersebut);
3.  Paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut);
4.  Paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut).
Menilik pada kasus Ibu di Desa Tronjong, Kecamatan Tronjong, Brebes, Jawa Tengah yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap ketiga anaknya, bahkan sampai salah satu anaknya meninggal menunjukkan ketidaksiapan mental untuk berperilaku dan berperan sebagai orang tua. Oleh karena itu, Pengadilan
23 Umar  Syahdana, Hak Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Islam (Cahya Ilmu 2006).[21].

## 2282 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
Agama dapat memutuskan untuk melakukan pencabutan kekuasaan Ibu tersebut atas anak-anaknya. Pertimbangan hakim ini dinilai wajar guna menghindari hal- hal yang dapat membahayakan anak kedepannya. Berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Perkawinan diatur bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan, ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang berakibat pada kepentingan anak terkait. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap hak asuh anak yang mana antara lain kelalaian atas kewajiban sebagai orang tua serta memiliki kelakuan yang buruk sebagaimana ditekankan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.
Mengingat bahwa dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak tidak mengakhiri kekuasaan orang tua, oleh karena itu mereka tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah serta biaya penghidupan kepada anak. Mengacu pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya, pihak yang dicabut kekuasaannya yaitu orang tua masih berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Melalui hal ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tanggung jawab moral orang tua yang harus memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya meskipun secara hukum dapat dinyatakan bahwa telah hilang hubungan sebagai orang tua dan anak. 24 Meninjau pula dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak adalah orang tua tetap berkewajiban untuk merawat serta melakukan pengembangan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan. Dalam hal ini, orang tua dilarang untuk memindahkan atau mengendalikan harta yang menjadi hak dari anak, kecuali dalam hal  mendesak  berkaitan dengan kepentingan  dan kemaslahatan anak yang tidak bisa dihindarkan. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul dikarenakan oleh kesalahan dan kelalaian.
24 Larasati Trisnayani, ‘Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (2017) Skripsi Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.[29].
Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, jika berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hak asuh dari anak-anak korban penganiayaan Ibu di Brebes silam tersebut dapat dialihkan kepada ayah kandung. Namun, apabila ayah kandung tidak mampu menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya, maka kekuasaan atas anak tersebut dapat dialihkan kepada nenek dari ibu kandung dari anak terkait atau pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Hukum Islam.

## Kesimpulan
Terdapat beberapa faktor penyebab dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain menyalahgunakan kekuasaan dan sangat mengabaikan kewajiban, berkelakuan buruk sekali, mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sengaja melakukan tindak kejahatan bersama anaknya, mendapatkan hukuman atas putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kejahatan terhadap anaknya, dan mendapatkan hukuman badan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun atau lebih. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak hanya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga sedarah orang tua atau periparan hingga derajat keempat, dewan perwalian ( weeskamer / Balai Harta Peninggalan), atau kejaksaan mengajukan permintaan untuk dibebaskannya kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
Akibat hukum dari pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak adalah hak asuh anak harus dialihkan kepada pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pihak-pihak yang berwenang untuk menerima hak asuh atas anak yang dialihkan tersebut di antaranya adalah orang tua yang lain, saudara kandung, atau dapat diberikan kepada keluarga sampai dengan derajat ketiga. Namun, hak asuh anak juga dapat diberikan kepada lembaga pemerintahan seperti panti asuhan, ataupun bisa juga diserahkan pada orang lain, yang mana pengadilan harus terlebih dahulu memberikan penilaian kelayakan. Apabila kedua orang tua dinilai tidak layak, maka hak asuh akan dialihkan secara berurutan ke

## 2284 Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut), nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut), paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut), paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut).

## Daftar Pustaka

## Buku
Evelyn Ruth Millis Duvall,[ et. , al.] , Marriage and family development (Lippincott 1977).
Mahmood Zuhdi H.J. Abdul Majid,[ et. , al.] , Undang-Undang Keluarga Islam Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia (Karya Abazie 1989).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2013).
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht) (Airlangga University Press 2008).
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Rineka Cipta 1991).
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Pranadamedia 2008).
Umar Syahdana, Hak Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Islam (Cahya Ilmu 2006).

## Jurnal
Ardi Ikhsan, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara’ (2018) Vol.5 Jurnal Studi Hukum Islam.
Nurhadi, ‘Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah’ (2018) Vol.02 UIR Law Review.
Abdul Wahid & M. Halilurrahman, ‘Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban’ (2019) Vol.5 CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman.
Hasiani Putrinta Dogoran, ‘Analisis Yuridis Perwalian Anak karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/pdt.g/2014/pa.mdn)’ (2016) 16 Premisa Law Journal.

## Skripsi
Larasati Trisnayani, ‘Makna Melalaikan Pada Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (2017) Sarjana Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

## Tesis
Rosalinda Elsina Latumahina, ‘Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum’ (2019) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
Seba Silawati, ‘Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian terhadap Kekuasaan Orang Tua kepada Anak yang Masih Dibawah Umur’ (2012) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

## Laman
Sunarto Adhy Wibowo, ‘Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1 Tahun 1974’ (USU Digital Library 2003) <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1592/fh-sunarto. pdf;jsessionid=D50553222B9679AD40110B77633AAC2D?sequence=1> accessed 08 July 2022.
Nurul Fitriana, ‘Fakta Ibu Bunuh Anak Kandung di Brebes, Depresi hingga Mengaku Ingin Menyelamatkan Anak’, (Kompas TV, 2022) < https://www.kompas.tv/ article/272405/8-fakta-ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-depresi-hingga- mengaku-ingin-menyelamatkan-anak?page=all >, accessed 08 July 2022.

## Krisna Angela, et.al: Tinjauan Yuridis Pencabutan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--