## MIZAN Journal of Islamic Law
P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 75-86 DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Konsep Bughat Dalam Perdebatan;
Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia *
Moh. Ali Wafa 1
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902

## Abstract
In  Islam  normatively  rebellion  and  rebellion  against  the  legitimate  government  is  not permitted. However, in reality  rebellion and treason often  occur. This article examines  the law of rebellion and treason against a legitimate government from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a normative approach with a focus on the discussion of comparative legal concept analysis. This article aims to compare discourses and concepts about bughat or rebellion and treason between Islamic law and positive law. This research answers  various  problems  of  rebellion  and  treason  in  the  perspective  of  Islamic  law  and positive law. Rebellion and treason are prohibited because they are not in accordance with the  maqhasid  al-Shariah.  Likewise,  in  Indonesia's  positive  law,  treason  is  considered  a crime.
Keywords: Bughat; Islamic law; Positive Law in Indonesia

## Abstrak
Dalam  Islam  secara  normatif  pemberontakan  dan  pemberontakan  terhadap  pemerintahan yang  sah  tidak  diizinkan.  Tetapi,  kenyataannya  pemberontakan  dan  makar  sering  terjadi. Tulisan  di  bawah  ini  ingin  mengupas  hukum  pemberontakan  dan  makar  terhadap pemerintahan  yang  sah  dari  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  fokus  pembahasan  pada  analisis  konsep hukum secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep tentang  bughat  atau  pemberontakan  dan  makar  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif. Penelitian  ini  menjawab  pelbagai  permasalahan  pemberontakan  dan  makar  dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak  sesuai  dengan  maqhasid  al-Syariah.  Begitu  juga  dalam  hukum  positif  Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.
Kata Kunci: Bughat; Hukum Islam; Hukum Positif di Indonesia
* Naskah  diterima  tanggal  12  Januari  2021,  direvisi:  12  Mei  2021,  disetujui  untuk  terbit:  25  Juni 2021.
1 Moh.  Ali  Wafa adalah  dosen  tetap  Fakultas  Syariah  dan  Hukum.  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: m.aliwafa@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Manusia  mempunyai  sifat  untuk  melawan  dan  berdamai  dalam  keadaan dimana  ketidakadilan,  ekonomi  dan  hukum  di  salah  gunakan,  akan  tetapi  dalam kajian  teori  social  jika  nilai-  nilai  keadilan,  keagaman  dan  ekonomi  diabaikan  maka manusia akan berkelompok untuk berontak dan makar.
Satu  sisi  perbuatan  manusia  dalam  melaksanakan  tugas  kemanusian  adalah jalan  damai,  kedamaian  tersebut  lebih  di  utamakan  dan  dianjurkan  ketimbang perbuatan  yang  mengakibatkan  kerusakan  pada  diri  manusia.  Kesaksian  dan pengalaman inilah yang mendorong mereka untuk mempertanyakan pelbagai jawaban muncul dengan tidak adanya kesepakatan di antara mereka.
Fitrah manusia untuk menjawab pelbagai ketidakadilan, dan ketidak sepakatan dalam  perbuatan  maka  dibutuhkan  agama  sebagai  titik  temu  isu-isu  yang  menjadi sebab  adanya  makar  dan  pemberontakan.  Beragama  dalam  bahasa  Arab  disebut Tadayyun 2 ,  yang  secara  terminologi  diartikan  dengan  kecenderungan  dan  fitrah manusia untuk mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berada jauh di atas kekuatan yang ada, menurut sebagian pakar, Agama diambil dari kata A yang berarti tidak  dan  Gam  yang  berarti  pergi;  jadi  agama  berarti  tidak  pergi,  tetap  di  tempat, diwarisi  turun  temurun. 3 Maksud  adalah  aturan  mesti  diikuti  oleh  setiap  generasi. Oleh  karena  itu,    agama  memiliki  karakteristik  yang  mulia  yaitu  selalu  menyeru umatnya  kepada  tatanan  hidup  mapan,  aman  dan  tenteram  dalam  suasana  penuh kedamaian.
Manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani yang mempunyai sifat materi dan rohani  yang  mempunyai  sifat  immateri.  Keperluan  keduanya  sangatlah  paradoksal kalau jasmani  cenderung  mengikuti  hawa nafsu,  sedangkan  rohani  sebaliknya,  yaitu selalu  mencari  kedamaian  dan  kesucian.  Didorong  oleh  hawa  nafsu  dan  keinginan terhadap  materi,  maka  timbullah  berbagai  bencana  dan  malapetaka  yang  menimpa manusia, dimana saat ini bencana tersebut sedang transit di bumi Indonesia.
Peristiwa pemberontakan mahasiswa dengan aparat keamanan pada tanggal 13 dan 14  Mei 1998,  selain sebagai  faktor yang  mendorong runtuhnya  rezim orde  baru, juga aspek babak  awal bagi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa- masa berikutnya, seperti peristiwa semanggi, pemberontakan di Ambon, di Ketapang di  pontianak  dan  tempat-tempat  lainnya.  Semua  peristiwa  ini  menunjukkan  adanya fenomena pemberontakan yang telah banyak menelan korban di sana sini.
Di penghujung pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid, kalangan ulama’  nahdhiyyin  mengeluarkan  fatwa  yang  memberi  wewenang  penuh  kepada kepala negara untuk mengatasi dan meredam pemberontakan kelompok tertentu yang berusaha  merongrong  kekuasaannya  dan  pesan  ini  dikenal  dengan  "bughat".    Kita tidak  membicarakan  nasib  gagal  pemikiran  tersebut,  tetapi  menarik  untuk  dikaji keberadaannya maka yang dimaksud hukum Islam.
2 Louis Ma'luf, Al-Lughah , (Beirut: dar al-Fikr, 1986), Cet 26 h. 231.
3 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, (Jakartan :VI Press, 1985), Cet. 5, h. 9.
Diskusi  pemberontakan  amat  sarat  dan  kental  dengan  nuansa  kepentingan politik.  Lumrah  terjadi,    dimana  ada  sempalan  atau  sebagian  orang  merasa  tidak seirama  dengan  garis  kebijaksanaan  dengan  pemerintahan.  Ketidak  cocokan  dengan penguasa,  mendorong  mereka  melakukan  pemberontakan  nyata  dan  tujuan  hendak dicapai, mengambil alih tampuk kekuasaan.
Sejarah  Islam  juga  mencatat,  sepeninggal  Rasulullah  Saw.  Rafiq  Al-A'la, komunal  muslim  segera  menghadap  persoalan  tersebut.  Perpecahan  dan pemberontakan  terjadi,  terutama  setelah  arbitrase  (Tahkim)  pada  akhir  pemerintah khalifah Ali ibn Abi Thalib. Sampai hari ini perseteruan seperti itu tak kunjung selesai, kendati begitu, persoalan menentang ulil amri perlu dicarikan jawabannya.
Memberontak  pemerintah  yang  diiringi  dengan  angkat  senjata  bermusuhan, jelas  kurang  baik.  Agama  menyebut  tindakan  demikian  sebagai  aniaya  atau  dzalim. Cukup  negatif  istilah  itu  dan  untuk  solusinya  perlu  berpedoman  pada  Al-Qur'an. pemberontakan  dijelaskan  pada  surat  Al-Hujarat,  ayat  sembilan.  Keterangan  yang sama  juga  menjadi  rujukan  para  jurispundesi  Islam  (fuqaha)  dalam  melakukan interpretasi  atau  ijtihad  mereka,  untuk  menetapkan  seluk-beluk  hukum pemberontakan. 4

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  memahami  fenomena  apa  yang  dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, bagaimana menggambarkannya dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa.  Dalam  konteks  khusus  yang  alami  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alami.  Data  dikumpulkan  dari  dua  sumber:  sumber primer  dan  sumber  sekunder.  Penulis  menggunakan  dua  sumber  data.  Prosedur pengumpulan  data  yang  sistematis  dan  konsisten  yang  lengkap,  objektif,  dan akuntabel  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengorganisasikan  informasi  yang  diperoleh  dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Konseptualisasi Hukum Bughat dalam  Islam; Sebuah Kajian Normatif
Adanya  distingsi  tentang  pengertian  bughat  merupakakan  sebuah  fenomena yang unik, hal ini bisa dilihat dari argumentasi yang dilontarkan oleh mazhab Hanafi bersama Maliki namun kedua saling melengkapi, sehingga diperoleh satu pengertian yang  dikehendaki  secara  bersama.  Masing-masing  argumentasi  yang  disajikan  atara lain:
4 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa adilatuhu , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 143.
منهبا موق مله ةكوش , اوفلاخ ينملسلما في ضعب ماكحلاا ليوأتلبا ورهظو ا ىلع ةدلب نم دلابلا , اوناكو في ركسع اوخرخاو مهماكحا منهبأ نولتاقي نيذلاو نوجريخ ىلع لاا ملم نوعتيموا نم دلا ولخ في هتعط نوعنيما اقح مهيلع
1. Sekelompok orang ada keinginan dan kekuasaan dan memproklamirkan keluar dari barisan umat Islam, punya sikap, aturan hukum dan angkatan bersenjata mandiri seperti sempalan khawarij.
2. Memusuhi atau menentang pemerintah yang sah, punya aturan sendiri, tidak loyal dan tidak tunduk pada ketepatan yang berlaku, seperti enggan memenuhi kewajiban zakat.
Dari  kedua  makna  di  atas,  seperti  dengan  istilah  makar  yang  berkonotasi perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah. 5
Keterangan  guru  besar  Universitas  Damaskus  dikutip,  melengkapi  definisi pemberontakan sebelumnya, yaitu kelompok atau sempalan pemberontak yang sejak awal  sampai  tujuan  memang  ilegal,  baik  ditinjau  dari  segi  perundang-undangan maupun agama.
2. Pandangan Al-Qur'an terhadap Bughat
نِإَو ِناَتَفِئاَط َنِم َينِنِمْؤُمْلا اوُلَ تَ تْ قا اوُحِلْصَأَف َ ب َمُهَ نْ ي ا نِإَف ْتَغَ ب َدْحِإ اَُهُا ىَلَع ىَرْخُْلْا َ ف اوُلِتاَق ِتَّلا يِغْبَ ت َّتَّح يِفَت َء َلِإ ِرْمَأ َِّللّا نِإَف ْتءاَف ِلْصَأَف اوُح َ نْ يَ ب اَمُه ِبا ِلْدَعْل َأَو اوُطِسْق َّنِإ ََّللّا ُِي ب َينِطِسْقُمْلا
Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang  satu  melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  Kalau  dia  telah  surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku  adil.  (QS.  al- Hujurat (49): 9).
Mendahului  ayat  perihal  pemberontakan,  Allah  Swt.  Sudah  memperingatkan orang  Islam  untuk  tidak  lekas  percaya  atau  tergesa-gesa  menerima  informasi  yang diragukan  kevalidannya, semisal pemberitaan dan kaum ambivalen (munafik). Tegas diperingatkan: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu  kaum  tanpa  mengetahui  keadaannya  yang  menyebabkan  kamu  menyesal  atas perbuatanmu itu. (Q.S. al-Hujurat (49): 6).
Peringatan  di  atas  dimaksudkan  supaya  tidak  gegabah  mempercayai  berita. Sebab  sedikit  salah  informasi  dapat  berakibat  fatal  kepada  komunal  muslim.  Akibat
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Basar Bahasa Indonesia , (Jakarta:Pustaka, 1988), h. 457.
tersebut di antaranya kemungkinan terjadi saling mencurigai, membenci, menjelekkan yang pada akhirnya membawa kepada fitnah bermusuhan.
Jika  suasana  sudah  memburuk  dan  perseturuan  mencapai  puncaknya,  baku hantam  dan  pertumpahan  darah  tidak  terelakkan.  Di  sini  relavansi  ayat  dibicarakan, Allah  Maha  Bijak,  ia  memberi  tuntunan  bagaimana  solusi  mendamaikan  kelompok bertikai.
Penyebab  turunnya  ayat  tersebut  di  atas  ada  dua  versi,  satu  menyebutkan bermula  dari  pertikaian  antar  suku  di  Madinah  dan  riwayat  lain  mengatakan  dipicu tawuran keluarga suami istri bernama imran dan Ummu Zaid.
Disebut  pertama,  merujuk  hadits  riwayat  Bukhari  dan  Muslim,  sekali  waktu Rasulullah  saw.  mengendarai  tunggangan  keledai,  guna  menghadiri  pertemuan  Bani Kharaj  di  bawah  pimpinan  Ibnu  Rawahah,  sesampai  di  Majelis,  beliau menambatkan khimar dan kebetulan hewan alat angkut tersebut buang air.
Pada ayat yang sama, Abdullah bin Ubay ibn al-Salul dari suku Aus tidak jauh dari  situ  serta  merta  menutup  hidung  dan  berkata  sinis:  "Sangat  busuk  najis  keledai ini",  mendengar  hal  itu  ibn  Ruwahah  menimpali:  "Demi  tuhan  air  seni  binatang  itu melebihi  harum  wewangian  anda."  Pertengkaran  kecil  ini  tidak  digubris  oleh Rasulullah dan seraya berlalu.
Tidak  dinyana,  perang  mulut  sederhana  ini  menyulut  perkelahian  seru  yang masing-masing suku sampai mempergunakan alat keras seperti pentungan dan dahan pelepah  kurma.  Selang  tidak  berapa  lama,  Nabi  Muhammad  Saw.  datang  untuk mendamaikan kedua belah pihak, sesuai petunjuk ayat sembilan Surat al-hujurat. 6
Sementara  penyebab  kedua  menyebutkan,  perkelahian  keluarga  bernuansa karena Imran tidak mengidzinkan Ummu Zaid, untuk mengunjungi sanak familinya. Pelarangan suami, sampai menyandera tidak boleh keluar rumah, terkesan arogan dan irrasional.
Sang  istri  yang  mendapat  perlakuan  tidak  etis,  segera  memberi  tahu keluarganya. Berita ini membuat berang anggota keluarga dan segera menemui famili suami.  Gayung  bersambut,  kedua  belah  pihak  saling  bersikukuh  mempertahankan argumen  dan  perkelahian  sesama  maupun  keluarga  tidak  terhindarkan.  Peristiwa terjadi  dan  ayat  turun  kepada  Rasulullah  Saw.  Lalu  dibuat  prakarsa  damai  untuk kembali kepada petunjuk Allah Swt. 7

## 3. Polarisasi Perbedaan  Konseptual Bughat Dalam Wacana Kekinian
Memperhatikan  seksama  permulaan  ayat  dengan  kata-kata "jika", ungkapan menunjukkan  tidak  layak,  irrasional  atau  seyogyanya  dihindari  pertumpahan  darah
6 Imam al-Nasafi, Tafsir al-Qur'an al-Jalil, V, (Damascus: Maktabah al-Amawaiyah), II, h. 68. Lihat juga Imam al-Syaukani, Fath al-Qadr, V, (Beirut-London: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 65.
7 Muhammad Ali al-Sais, Tafsir ayat al-Ahkam, (Mesir: Muqarat al-Sanah al-Arabi'ah Mathba'a, Muhammad Ali Shabih wa Auuludih, 1953), h. 87.
sesama muslim.  Bila  demikian,  problem  pemberontakan  kalaupun  terjadi,  diprediksi sebagai "al-Nadir/jarang terjadi" sebab kontradiksi dengan fitrah persaudaraan seiman.
Di  antara  para  ulama’  (seperti:  Syekh  Hasan  Mansyur,  Syekh  Abdul  Wahab Khairuddin, dan Syekh Musthofa anany) ada yang berpendapat bahwa semua agama mengajak  dan  menyeru  kepada  nilai-nilai  persaudaraaan  ( brotherhood ),  persamaan ( equility ) dan keadilan ( justice ).
Orang mukmin bersaudara, seperti dijelaskan Allah pada ayat berikutnya dan diperkuat  lagi  dengan  sabda  Nabi  saw  lainnya.  Bagaimana  beliau  menggambarkan keharmonisan  harus  terjadi,  sekali  waktu  dikatakan  ibarat  bangunan  yang  utuh  dan dikesempatan  lain  disebut  bagai  tubuh  yang  satu,  jika  ada  suatu  bagian  yang  sakit maka hal sama dirasakan anggota badan lainnya.
Berhubungan  dengan  konsep  persamaan,  Munawir  Sjadzali  berpendapat bahwa  persamaan  dalam  perspektif  Islam  lebih  kepada  kesempatan  dari  pada pemerataan  hasil  tanpa  kerja.  Terdapat  dua  hal  yang  harus  dijadikan  perhatian berkenan  dengan  hal  kebebasan  memeluk  agama  Islam:  pertama  orang-orang  yang dzimmi tidak berhak didakwahi, tidak dibolehkan berganti agama ( murtad ). Adapun prinsip beragama Islam didasarkan kepada firman Allah sebagai berikut :
مكل مكنيد ليو نيد
Artinya: Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
لا هاركا فى نيدلا
Artinya: Tidak ada paksaan (memasuki) agama Islam.
Prinsip-prinsip di atas sesuai dengan piagam Madinah yang berbunyi:
دهيلل مهنيد ينملسمللو مهنيد
Artinya: Bagi orang-orang yahudi agama mereka, dan bagi orang-orang Islam agama mereka.
Secara garis besar piagam madinah mengandung lima dasar kebijakan sebagai berikut:
1. Saling bertetangga dengan baik;
2. Saling mengayomi/melindungi;
3. Membantu orang-orang teraniaya;
4. Konsultasi dan bertukar fikiran dan
5. Kebebasan beragama.
Kelima  dasar  kebijakan  ini  pada  hakekatnya  merupakan  upaya  mewujudkan kemaslahatan. Masalah bukan sekedar menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi lebih  jauh  dari  itu  menurut  al-Ghazali  (W.  505)  harus  dapat  merealisasikan  pesan- pesan universal Tuhan berupa lima tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu:
1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara kehormatan atau keturunan;
5. Memelihara harta. 8
Menurut Watt Montgomery Watt (1964), Piagam Madinah merupakan realisasi potensi dan ide politik dalam Alquran. Sikap Nabi Muhamamd Saw. dan umat Islam yang berubah menjadi keras setelah terjadi pengkhianatan dana atau pemberontakan tiga kelompok Yahudi, yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan bani Quraidah.
Pemberontakan  di  sini  masih  dalam  koridor maqashid al-syariah  (lima  tujuan disyaratkannya hukum Islam) di atas.  Bahkan, diakui atau tidak kelima tujuan hukum tersebut  disepakati  oleh  agama-agama  Samawi  lainnya.  Dalam  ajaran  Islam  perilaku pemberontakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  sekolompok  orang  yang  mempunyai akibat hukum baik secara perdata maupun pidana.
Semua  argumen  di  atas  menunjukkan  bahwa  permusuhan  bermotif pemberontakan  tidak  sesuai  dengan  jiwa  dan  nafas  Islam.    Di  sini  ada  dua  catatan kecil.  Pertama,  ikatan  batin  seagama  melebihi  tali  nasab  keturunan,  disebut  awal, orang tidak akan putus hubungan persaudaraan, meski berlainan nenek moyang, jenis dan ras warna kulit. Sedangkan temali kekerabatan sedarah, boleh jadi terganjal oleh keyakinan berbeda.
Kehati-hatian  kedua,  sebaiknya  dijauhi  percekcokan  umat  Islam,  sebab  ini berarti  mengundang  pihak  ketiga  ikut  campur.  Berdalih,  membantu,  namun realitasnya  memperkeruh  suasana  dan  bahkan  tidak  menutup  kemungkinan menangguk  udang di air keruh, seperti yang terjadi di belahan dunia saat ini.
Berbagai  pertimbangan  sebelumnya,  memperjelas  bahwa  pemberontakan adalah persoalan intern umat Islam yang penanganannya perlu kebijaksanaan yang jeli yang tinggi, terutama dari penguasa. Jalan damai tanpa pertumpahan darah, jauh lebih positif,  ketimbang  memberangus  dengan  pemberontakan,  penggunaan  senjata, merupakan  cara  akhir  keterpaksaan  ( al-Dharuri )  dengan  menekan  angka  korban seminim mungkin.
Persoalan  pemberontakan  yang  langka,  tetap  ada  penjernihan  hukuman  dan perintah  Allah  untuk  memerangi  setelah  kompromi  tidak  dicapai,  menunjukkan perbuatan  tersebut  berkategori "haram". Larangan  dalam  artian  berdosa,  diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw. berikut:
نع دبع الله نب رمع يضر الله هنع لاق : لاق لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو : نم ل حم انيلع ملاسلا سيلف انم ( قفتم هيلع هجرخاو ماملاا دحما ىتانبو نباو هجام ) 8 Al-Ghazali. 1993, al-Musthafa, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiah), cet. 1, h. 174.
Dari  Abdullah  ibn  Umar  r.a.  berkata : Bersabda  Rasulullah  Saw:  "Siapa    yang  menentang mengangkat senjata, ia tidak lagi bagian dari kita". 9
Teks fa laisa minna oleh Ajaj Khatib ditambahkan, yaitu mereka berada di luar jalur al-Sunnah atau jalan yang benar, merinci lebih jauh dikatakan,  pemberontakan berciri  unsur  aniaya,  sikap  memusuhi  dan  bertolak  dari  niatan  yang  salah  ( bighairi haqqin ).  Ringkasan  dikunci,  kategori  haram  tidak  mencakup,  andai  aspirator pemberontakan menyuarakan kebenaran.
Prediksi  di  atas  bukan  untuk  melegitimasi,  apakah  aspirator  pemberontakan yang memperjuangkan kejujuran atau kebenaran diakui. Cukup pelik berkesimpulan demikian, sebab dipendahuluan sudah diulas, perihal ini sarat dengan nuansa politik. Dimaklumi,  pada  arena  peraturan  ini  rumit  dibilang  siapa  dan  mana  yang  benar. Pemerintah  dengan  kekuasaan  penuh,  bisa  membungkam  penantangnya  dan  pada gilirannya ada pemberontak yang sukses berubah jadi pahlawan.
Telusur  selangkah  lagi,  kontra  pemerintah  sebenarnya  berkaitan  dengan loyalitas ( al-Tha'ah ). Semua orang dituntut patuh dan mendukung, selama pemerintah menjalankan  aturan  Allah  Swt.  Itu  berlaku,  selagi  penyimpangan  tidak  terjadi  dan kalaupun ada hanya menyagkut yang bukan primer.
Demikian  pula  dalam  bentuk  praktis  kita  terbentur  pada  persoalan  siapa penentu  masih  di  dalam  atau  di  luar  koridor  syariah.  Sebab  nikmat  kekuasaan. Melebihi  segala-galanya  yang  kadang  menyampingkan  tolak  ukur  kebenaran, sekalipun yang haq balat atau  agama.
Sekedar  perumpamaan  pemberontakan  sarat  politis,  merujuk  catatan  sejarah, tentu dikenal baik dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan, politisi ulung, licik, jeli dan lihai mencari  kesempatan.  Memulai  karir  sebagai  pemberontak  sayyidina  Ali,  kemudian pendiri  dan  penguasa  dinasti  Muawiyyiin  dan  merupakan  orang  pertama  yang memperkenalkan sistem kerajaan di dunia Islam.
Kendati  pemberontakan  bisa  berubah  bentuk,  yang  akan  digarisbawahi mengutamakan  loyalitas  nampaknya  lebih  dipilih  oleh  ulama  kontemporer.  Sampai pada  titik  terlemah  berkesimpulan  taat  kepada  penguasa  secara  mutlak  (tanpa reserve),  lebih  didahulukan  dibanding  kericuhan  dan  persengketaan.  Sabar  dengan sejumlah ketimpangan penguasa tidak mengapa, asal barisan umat tetap solid.
Sampai  disini    hukum  pemberontakan  dan  ketentuan  lain  dari  ayat  adalah memprakarsa  damai.  Kewajiban  memperbaiki  dan  menciptakan  suasana  damai, terpikul  sepenuhnya  kepada  kepala  negara.  Langkah  awal  tetap  mendahulukan tindakan persuasif,  himbauan untuk segera kembali bersatu dalam barisan umat.
Andai  anjuran  di  atas  tidak  digubris,  justru  malah  mempertinggi  rasa permusuhan yang ditandai dengan penguasaan teritorial mandiri ( makanan muhsonan ) dan  punya  persenjataan  yang  lengkap  ( al-Syaukah ),  maka  tidak  ada  jalan  lain pemerintah harus bersikap tegas memerangi kelompok pembangkang.
9 Muhammad Ajaj al-Khatib, al-Mujaz, Fi ahadits al-Ahkam, (Damascus: al- mathba'ah al-Jadidah, 1975), h. 296.
Keseringan  pemerintah  menumpas  perlawanan  pemberontak  perlu  tuntas sampai keakar-akarnya.  Bahkan  madzhab  Hanafi berpendapat,  bahwa  hak  priogratif penguasa untuk membrendel atau memberangus  pihak pemberontak dan tindakan itu bisa  memburu  yang  lari,  membunuh  tawanan  dan  merampas  persenjataan.  Disini persis bagaimana menghadapi orang berlainan agama.
Kontradiktif pendapat sebelumnya, mayoritas ulama tidak membenarkan sikap berlebihan  dan  tindakan  harus  benar-benar  proporsional,  sesuai  kebutuhan. Pertimbangan  tidak  lain,  sebab  persoalan  pemberontakan  hanya  sebatas  kekacauan antar sesama muslim. 10

## 4. Titik Temu Kemaslahatan dalam Bughat: Jaminan Jiwa dan Harta
Apapun namanya, ekses dari satu pertempuran jelas membawa kerugian, baik jiwa maupun benda. Persoalan pemberontakan bisa merubah status dua hal tersebut, jika sebelumnya diakui dan dapat perlindungan, maka sekarang tanggal tidak berlaku, tuntutan pembunuhan, dakwa ganti rugi tidak akan dilayani secara hukum.
Sungguh begitu, perlakuan kepada kelompok pemberontak seperti disinggung sebelumnya  tidak  semata-mata.  Setelah  suasana  damai  tercipta,  maka  harus diperlakukan  baik  dan  jika  ada  hak  pemilik  materi,  harus  dikembalikan.  Ini  sesuai petunjuk  Rasulullah  Saw.  Melalui  periwayatan  al-Zuhri  yang  mengatakan:  "sekali waktu  Nabi  Saw  pertanyakan,  apakah  ada  yang  tahu  akibat  (ketetapan)  hukum tersebab  fitnah  permusuhan  umat  ini,  seraya  menerangkan,  tidak  dibenarkan membunuh  terluka  menyerah,  tertawan,  memburu  pelarian  dan  membagi  rampasan perang". 11
Bimbingan  Nabi  Muhammad  Saw.  di  atas,  memberi  bekal  penguasa  dalam menumpas  dan  merealisasikan  perdamaian  pihak  bersengketa.  Menekan  sekecil mungkin jatuh korban dan memelihara benda dalam bentuk amanah dan sekali waktu harus dikembalikan kepada yang berhak.
Puncak realisasi damai, harus mencerminkan rasa adil yang membuat tenang kelompok  bertikai.  Al-adalah,  sesuai  aturan  hukum  Islam  dan  masing-masing  pihak bersedia  menerima  yang  diputuskan  Ulil  al-Amri.  Siapapun  dituntut  sadar  dan berjiwa besar menerima semua ketetapan, guna merealisasikan tunduk kepada Allah, Rasul dan loyal kepada pemimpin.
Beberapa  ketetapan  di  atas,  dapat  merangkum  beberapa  hukum  yang ditimbulkan  oleh  perilaku  pemberontakan  Islam  tidak  menghendaki  semua  sesama mukmin  ada  perseturuan  dan  kalau  tumbuh  saling  sengketa  sulit  terelakkan,  jalan satu-satunya segera kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya.
Berbagai macam pemberontakan yang terjadi selama ini pada dasarnya berada pada  koridor  term-term  di  atas,  hanya  mungkin  dalam  bentuk  yang  sedikit  berbeda sesuai  dengan  kemajuan  zaman.  Dalam  Islam  sudah  sangat  jelas  bahwa
10 Walibah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa ‘ Adilatuhu .h. 143 11 Walibah al-Zuhaily, Atsar-al-Harb, (Damaskus: al-Maktabah al-Jadidah, 1978), h. 596.
pemberontakan  itu  dilarang  dan  tidak  sesuai  dengan maqhasid  al-Syari'at. Bahkan, Allah  Swt.  mengancam  dengan  hukuman  yang  sangat  berat  terhadap  pelaku kerusakan di muka bumi seperti sanksi terhadap tindakan pidana pemberontakan.
Bila  diaktualisasikan  dengan  kondisi  sekarang  maka  tidak  menutup kemungkinan bahwa istilah pemberontakan, penjarahan, pemaksaan, kerusuhan dan berbagai  tindakan  kriminal  lainnya  termasuk  dalam  perbuatan  yang  diancam hukuman sangat berat oleh Allah Swt.

## 5. Telaah Kajian Kritis Bughat Dalam Hukum Di Indonesia
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  merupakan  Negara  Demokrasi dan  berasaskan  Pancasila.  Dalam  literasi  hukum  di  Indonesia  kata  bughat  tidak ditemukan,  tetapi  istilah  tersebut  sama  artinya  dengan  istilah  makar  dan pemberontakan.
Bughat merupakan bentuk kejahatan terhadap keamanan Negara. Dalam buku kedua KUHP Indonesia yang mengatur tentang makar dijelaskan bahwasanya makar adalah  ”Sebuah  tindakan  yang  dengan  maksud  menggulingkan  pemerintahan  yang sah  melalui  jalan  Inkonstitusional.”  Aturan  ini  tertuang  dalam  KUHP  Indonesia. Perbuatan Bughat atau  makar  diancam  dengan  pidana  kurungan  15  tahun  penjara sampai dengan pidana mati.
Mordjono  Reksodiputro  mengartikan  makar  dengan  sebuah  tindakan  atau usaha pengkhianatan terhadap Negara dan bangsa, dan kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang serius.
Tindak  pidana Bughat atau  makar  bisa  dibedakan  menjadi  beberapa  macam diantaranya yaitu:
1. Makar kepada kepala Negara (pasal 104 KUHP)
2. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP)
3. Makar  terhadap  Negara  sahabat  dan  makar  terhadap  kepala  Negara  dan  dan wakil kepala Negara sahabat (pasal 139a dan 139b KUHP)
4. Makar  denagn  maksud  menjadikan  Indonesia  dibawah  kekuasaan  Negara asing atau memisahkan diri (pasal 106 KUHP).
Untuk  lebih  jelasnya  berikut  bunyi  pasal  yang  mengatur  mengenai  makar dalam KUHP:

## Pasal 106 KUHP
Makar dengan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

## Pasal 107 KUHP
[1]. Makar  dengan  maksud  menggulingkan  pemerintahan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama 15 tahun.
[2]. Para pemipin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 5 tahun.
Delik  makar  dan  pemberontakan  merupakan  kejahatan  terhadap keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan politik, dan setiap Negara atau pemerintahan memiliki pengertian serta batasan sendiri  mengenai  perbuatan–perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  latar belakang serta tujuan politik.
Tidak  sedikit  penafsiran  dalam  pasal  mengenai  makar  yang  ada  dalam KUHP  yang  dicetuskan  oleh  para  ahli  hukum  baik  pemerintah,  sarjana,  hakim dan elit politik. Hal ini menyebabkan rentan seseorang dikenai pasal ini. Sebab, selama tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menentukan perbuatan makar itu sendiri.
Adapun syarat yang harus ada dalam menentukan perbuatan makar dan pemberontakan  setidaknya  harus  memenuhi  dua  unsur  yaitu  adanya  niat  dan permulaan  pelaksanaan  delik  yang  bermuara  pada  tindakan  yang  jelas  dan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Adapun  akibat  hukum  pemberontakan  dalam  KHUP  merujuk  kepada pasal  108  ancamannya  adalah  15  tahun  penjara. Lain halnya  dengan  pemimpin dan  pengatur  pemberontakan  diancam  dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun
Peristiwa  hukum  pemberontakan  merujuk  kepada  dua  sebab  yakni  (a) orang  yang  melawan  pemerintah  Indonesia  dengan  senjata;  (b)  orang  yang bermaksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama, menggabungkan diri pada gerombolan pemerintah dengan senjata.

## D. KESIMPULAN
Sebagai  kesimpulan  dapat  dikatakan  bahwa  pertikaian  yang  berujung terjadinya Bughat di kalangan orang mukmin , benar-benar tidak dikehendaki. Sebab, akan menimbulkan fitnah yang pada gilirannya akan membawa kepada  kehancuran dan lemah  di  segala  bidang. Istilah  Bughat  dalam  hukum yang  berlaku  di  Indonesia disamakan dengan istilah perbuatan makar dan perberontakan.
Khusus pada orang Islam, baik penguasa atau pihak yang bersengketa dituntut mampu  merealisasikan  suasana  damai  atau al-Ishlah ,  dengan  cara  menegakkan keadilan,  yang  selaras,  sesuai  aturan  syariah.  Pada  sisi  lain,  semua  agama  sepakat untuk mengajak  manusia melalui  jalan  kehidupan yang  baik dan  melarang  umatnya untuk  melakukan  tindak  pemberontakan  (bughat).  Terkhusus  dalam  telaah  kajian agama Islam sebagai agama samawi  sangat melarang umatnya melakukan perbuatan-
perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Apalagi  sampai  membunuh  dan  merampas harta  yang  dimiliki  seseorang.  Dalam  sisi  penjatuhan  hukuman  bughat  terhadap perbuatan mengancam, memberontak pada pemerintahan yang sah dan diakui  maka termasuk  tindak  pidana  berat  bahkan  disamakan  dengan  hukuman  terhadap  orang yang melakukan tindak kerusakan di muka bumi.

## REFERENSI:
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:
Pustaka, 1988.
Al-Ghazali, al-Musthafa, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. 1, 1993.
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Louis Ma'ruf, Jakarta: Press, VI, Cet. 5, 1985.
Al-Lughah, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. 26, 1986.
Muhammd  Ali  al-Sais, Tafsir  Ayat  al-Ahkam , Mesir:  Munqarar  al-Sanah  al-Arabi'ah Muthba'a, Muhammad Ali Shabih wa Auuludih, 1953.
Muhammad  Ajaj  al-Khatib, al-Mujaz,  Fi  Ahadits  al-Ahkam, Damascus:  al-Mathba'a  al- Jadidah, t.th.
al-Nasafi, Tafsir al-Qur'an al-Jalil, V, Maktabah al-Amawiyah, Damascus, t.th.
al-Syaukani, Fath al-Qadir, V, Bairut London: Dar al-Ma'arif,
Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, Damascus: Daar al-Fikr, VI, 1984.
Wahbah al-Zuhaily, Atsar al-Harb, Damascus: al-Maktabah al-Jadidah, 1978.