Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167

## KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

## Barhamudin
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: barigama@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  optimize  the  role  of  the  police  in  investigating  corruption  in  eradicating corruption in Indonesia. This legal research method is normative (normative research-legal). This  study  uses  secondary  data  which  includes  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  Basic  data  includes  human  (legal)  behavior  both  verbally  and  real  behavior  that has to do with law enforcement in eradicating criminal acts of corruption. The optimization of the  role  of  the  police  in  eradicating  criminal  acts  of  corruption  is  based  on  the  concept  of values or basic ideas in the establishment of the Criminal Procedure Code which requires the realization of an integrated criminal justice system by carrying out professional investigations and meeting the demands of community justice by being non-selective and discriminatory. The realization of togetherness and harmony of relations between the components involved in the operation  of  an  integrated  criminal  justice  system  in  the  settlement  of  corruption  cases involving corruption, investigation and prosecution. Without the togetherness and harmony in the implementation of the authority to investigate criminal acts of corruption from the Police as  a  law  enforcement  agency  that  acts  as  an  investigator  of  criminal  acts  of  corruption  in addition to the presence of the Public Prosecutor's Office, this will not play an optimal role. Keywords : police; investigation; corruption

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Metode penelitian hukum ini secara normatif (normatieve-legal research) . Penelitian ini menggunakan data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Data  dasar  meliputi perilaku (hukum)  manusia baik verbal  maupun perilaku nyata yang ada hubungannya dengan penegakkan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Optimalisasi  peran  kepolisian dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  didasarkan  pada  konsep  nilai  atau  ide  dasar pembentukan  KUHAP  yang  menghendaki  terwujudnya  sistem  peradilan  pidana  terpadu dengan  melaksanakan  penyidikan  yang  professional  dan  memenuhi  tuntutan  keadilan masyarakat  dengan  tidak  selektif  dan  diskriminatif.  Terwujudnya  kebersamaan  dan keselarasan   hubungan  diantara   komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  bekerjanya  sistem peradilan  pidana  terpadu  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  meliputi: penyidikan,  penuntutan    dan  pemeriksaan.  Tanpa  adanya    kebersamaan  dan  keselarasan pelaksanaan  kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dari Kepolisian sebagai lembaga  penegak  hukum  yang  bertindak  sebagai  penyidik  tindak  pidana  korupsi  disamping adanya Kejaksaan, maka hal itu tidak akan berperan secara optimal.
Kata Kunci : polisi; penyidikan; korupsi

## PENDAHULUAN
Korupsi  di  Indonesia  merupakan masalah yang telah ada  sejak masa Orde Lama  dan  Orde  Baru  bahkan  sampai dengan  sekarang  di  era  reformasi  justru
menjadi-jadi. Pemberantasan tindak pidana  korupsi  bukan  persoalan  mudah dengan  hanya  memperbaiki  tatanan politik  saja,  sebagaimana  halnya  dengan kejahatan-kejahatan  ekonomi  lainnya,
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
terdapat banyak kendala dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi, antara  lain  adalah  :  (1)  Kejahatan  sulit dilihat (low  visibility) ;  (2)  kejahatan sangat kompleks (complexity) ; (3) penyebaran pertanggungjawaban
(deffusion of responsbility) ; (4)
penyebaran  korban  yang  luas (diffusion of victimization) ; (5) kendala pendeteksian  dan  penuntutan (detection and  prosecution) ;  (6)  pengaturan  yang tidak  jelas (ambiguous  laws) ;  (7)
ambiguitas pelaku tindak pidana. 1
Tindak  pidana  korupsi  merupakan kejahatan  yang  sangat  kompleks  dengan pelaku  dan  korban  kajahatan  yang  luas dengan  modus  operandi  kejahatan  yang biasanya  dilakukan    secara  tersembunyi dan  penuh  tipu  muslihat.  Oleh  karena itu,  untuk  menanggulangi  kejahatan korupsi aparat penegak hukum menghadapi  kendala  dalam  penyidikan dan  penuntutan,  karena  banyak  pelaku dari  kalangan  pejabat  pemerintah  yang dilakukan secara terorganisasi (organized  crime). 2 Pelacakan  udang hasil  kejahatannya  juga  mengalami
1 Muladi,  “Fungsionalitas  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  White  Collar  Crime,”  Makalah Fakultas Hukum UGM, Yogjakarta: 3.
2 Seminar  The  Efektif  Administration  of Criminal Justice for the Prevention of Corruption by  Public  Officials  yang  diselenggarakan UNAFEI, Tokyo, 27-28 Januari 1998.
kesukaran,  karena  uang  tersebut  telah digantikan  ke  dalam  usaha-usaha  yang legal,  yang  sebenarnya  uang  tersebut merupakan  kejahatn  pencucian  uang (money loundering) . 3
Diera  reformasi  muncul  tuntutan untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang bersih dan berwibawa (good governance) ,  karena  salah  satu  masalah yang terjadi pada masa Orde Baru adalah rapuh  dan  bobroknya  sistem  dan  proses pengambilan keputusan yang menyangkut  kepentingan  rakyat  banyak (stakeholders) dalam  penyelenggaraan pemerintahan (government) . Padahal persoalan good governance pada negara- negara  lain  bukan  suatu  hal  yang  baru dan telah dikaji dalam banyak pertemuan Internasonal.
Upaya  untuk  mewujudkan good governance dilakukan dengan dikeluarkannya  Ketetapan  MPR  No. Xi/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme;  Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 Jo. Undnag-Undang No. 31
3 Lobby  Loqman, Kapita  Selekta  Tindak  Pidana di  Bidang  Perekonomian (Jakarta:  Data  Com, 2002).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya disebut  UUTPK)  sebagai  pengganti Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Upaya  lain  yang  dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan  tindak  pidana  korupsi  yaitu dengan  lahirnya  UU.  No.  3  tahun 1971  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi yang kemudian dicabut dengan lahirnya  UU.  No.  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Korupsi  yang kemudian  diubah  dengan  UU  No.  20 tahun  2001.  Selain  itu,    pemerintah juga melahirkan lembaga-lembaga yang bertugas khusus untuk memberantas    korupsi.    Dalam  UU No.  8  tahun  1981  tentang  Kitap Undang-Undang
Hukum
Acara Pidana    (KUHAP)  disebutkan  bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (POLRI) adalah sebagai  Penyidik tunggal, Kejaksaan juga punya kewenangan  untuk  menyidik  kasus kasus  korupsi  sebagai  mana  diatur dalam  Undang-  Undang  Kejaksaan yaitu  UU  No.  16  tahun  2004,  UU  No. 20 tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi,  dan  UU  No.  30  tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan
Korupsi  (KPK  )  jo    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- Undang  jo  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana diketahui bahwa semua  upaya  pemerintah  tersebut,  tidak akan  banyak  artinya  jika  tidak  diikuti oleh  mentalitas  kesadaran  bernegara yang  tinggi  yang  dimiliki  para  aparatur penegak hukumnya, karena keberhasilan dari suatu Undang- undang  untuk  menjerat  pelaku  Tindak Pidana  juga  sangat  bergantung  pada aparat penegak hukum sebagai pelaksananya. Sistem  peradilan  pidana Indonesia  tidak  berjalan  efektif  untuk memerangi  korupsi  di  tambah  dengan tidak  adanya  komitmen dan keseriusan pemerintahnya dalam memerangi korupsi,  khusunya  Pimpinan  tertinggi dalam memberantas Korupsi sebagaimana  dilakukan  oleh  pada  masa presiden Jiang Zemin (1999-2003)
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
karena  mendapat  dukungan  penuh  dari Perdana  Menteri  China  saat  itu, Zhu Rongji yang  sangat  terkenal  sebagai penyelamat  uang  rakyat.  Ucapan Zhu Rongji yang fenomenal adalah Beri saya seribu  peti mati.  Sembilan  puluh sembilan  akan  saya  gunakan  untuk mengubur  para  koruptor  dan  satu  untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi, 4 sehingga  pelaku  korupsi terbebas  dari  jeratan  hukum.  Menurut bank dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri  sipil, tentara,  polisi  dan  politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti
Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya
bertugas untuk memberantas korupsi.
Pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan  tindak  pidana  korupsi untuk  mencapai  tujuan  di  atas  bukanlah suatu hal  yang  mudah, selain diperlukan adanya kebijakan yang integral, kerjasama  dan  keterpauan  badan-badan penegak  hukum  pidana,  juga  faktor- faktor  lain  seperti  kultur  (budaya hukum), legal spirit yang terdapat dalam
4 https://kumparan.com/yulius-kaka/berantas- korupsi-belajarlah-dari-china,  4 April  2020.
UUTPK  baru,  biaya  dan  fasilitas,  peran serta masyarakat, dan komisi independen pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, yang  kesemuanya  merupakan  unsur- unsur  dari  suatu  sistem  hukum (legal system) yang berfungsi untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di atas,  sangat  menarik  untuk  dikaji kemungkinan lemahnya penegakkan hukum  pidana  tersebut  terletak  pada lemahnya  proses  peradilan  pidana  dan lembaga-lembaga penegak hukum (struktur),  hal  ini  mengingat  di  dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum khususnya  Kepolisian  kedudukannya sangat strategis sebagai pemegang kunci pintu  gerbang  perkara  tindak  pidana korupsi untuk dibawa ke Pengadilan (the key  administration  office  in  processing of  cases) sebagaimana  ketentuan  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan.    Penanganan  perkara  tindak pidana korupsi dalam tahap pra-ajudikasi (penyidikan  dan  penuntutan)  sebelum diundangkannya  UUTPK  tahun  1999 ditangani  oleh  Kejaksaan  berdasarkan ketentuan  pasal  284  KUHAP  dan Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun 1983,  yaitu  untuk  waktu  sementara
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
sebelum  adanya  perubahan  peraturan perundang-undangan Kejaksaan melakukan  penyidikan  perkara-perkara tindak  pidana  khusus  (telah  berlangsung selama 20 tahun). Tertapi UUTPK tahun 1971 telah dirubah dengan UUTPK 2001 jo  UUTPK  1999  yang  juga  memberikan wewenang  kepada  Kepolisian  untuk melakukan penyidikan, sehingga Kepolisian mengadakan Direktorat Tindak  Pidana  Korupsi  dari  tingkat Mabes Polri sampai dengan Unit Tindak Pidana Korupsi di Polda dan Polres.
Penyidikan  oleh  Kepolisian  dan Kejaksaan  ini  bukanlah  hal  baru,  dalam beberapa  kasus  tindak  pidana,  seperti tindak  pidana  perbankan    (kasus  Bank Duta  tahun  1996)  Kepolisian  dan Kejaksaan  berebut  wewenang  untuk melalukan  penyidikan  yang  berakhir dengan  terjadinya  konflik  antar  dua badan  pemerintah  tersebut.  Kejaksaan tidak  mau  menerima  hasil  penyidikan Kepolisian, yang dibalas dengan Kepolisian  dengan  menangkap  dan menahan  beberapa  Jaksa  yang  diduga menerima suap dalam penanganan kasus tersebut.  Apakah  dengan  telah  diakui kewenangan  lembaga  kepolisian  dalam melakukan  pennyidikan  dalam  kasus tindak  pidana  korupsi  sekarang  ini, lembaga  ini  telah  optimal  melaksanakan
kewenangannya  itu.  Tujuan  penelitian dalam  penulisan  ini  adalah  :  Tujuannya supaya  optimalnya  peran  Polri  dalam melakukan  penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi  dalam  memberantas  tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif (normatieve-legal  research) .  hukum. Bahan  penelitian  menggunakan  dua macam  data,  yaitu  data  sekunder  yang berliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier    atau  data  dasar,  yaitu perilaku  (hukum)  manusia  baik  verbal maupun  perilaku  nyata yang  ada hubungannya dengan penegakkan hukum  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Data  sekunder  diperoleh  dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi dalam rangka untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum tentang penegakan hukum pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, bahan-bahan  hukum  yang  menunjang atau  menjelaskan  lebih  lanjut  dari peraturan hukum di atas, serta teori-teori dan hasil penelitian.

## PEMBAHASAN
Parson  melalui  karyanya  yang berjudul The  Law  and  Social  Control sampai  pada  konklusi  bahwa  fungsi
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
utama  dari  system  hukum  bersifat integtaris karena dimaksud untuk mengatur,  memelihara  dan  menjaga hubungan-hubungan  sosial  dalam  suatu system  sosial,  agar  dapat  secara  efektif menyelenggarakan  fungsi  integrasi  ini, menurut  Parson  ada  4  (empat)  masalah mendasar yang perlu mendapat elaberasi secara  tepat  dalam  suatu  sistem  hukum, yaitu :
1. Masalah  Legititmasi,  menyangkut landasan penataan aturan-aturan hukum;
2. Masalah  interpretasi,  menyangkut hak  dan  kewajiban  dalam  proses penerapan aturan hukum;
3. Masalah  sanksi,  baik  jenis  maupun lembaga yang menerapkannya; dan
4. Masalah yuridiksi, menyangkut kewenangan penegakan norma- norma hukum.
Sebagaimana dipahami oleh pengembang
doktrin
“Social
Engineering  by  Law” 5 perubahan  yang hendak dicapai hanya mungkin dilakukan  dengan  cara  memanipulasi keputusan-keputusan yang
akan
diambiloleh individu
dan
mengarahkannya  pada  tujuan yang
dikehendaki.  Dalam  rangka  itu  pula suatu  aturan  hukum  tergolong  engineer apabila memenuhi 4 (empat) asas, yaitu :
5 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem  Hukum  Nasional (Alumni,  Bandung 1991).
1) Penggambaran  yang  baik  dan situasi yang dihadapi;
2) Analisa terhadap penilaian- penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
3) Verifikasi  dari  hipotesa-hipotesa; dan
4) Adanya  pengukuran  terhadap efek dari UU yang berlaku. 6
Oleh karena yang menjadi sasaran  dalam  proses social  engineering by  law menggerakan  tingkah  laku  agar tercapai keaan yang dikehendaki, Camblies  dan  Seidman  menyatakan proses  pelembagaan  hukum  sebagai indicator  efektifitas  bagi  pencapaian tujuan-tujuan  dimaksud.  Semakin  lama proses pelembagaan hukum maka semakin efektif hukum mencapai tujuan- tujuan  dimaksud  dan  demikian  pula sebaliknya 7 ,  karena  bagaimanapun  juga dalam rangka pencapaian tujuan  hukum, yang  terpenting  adalah  hasil  substanstif serta tanggungjawab yang efektif.
Mengikuti  Weber,  Merton  (1957  : 195-196) mengamati beberapa hal berikut  di  dalam  organisasi  birokrasi modern : 8
6 Prasyarat tersebut dikemukakan oleh Predgorecki dalam Satjibto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu
Sosial dalam Pengembangan  Ilmu  Hukum (Bandung:  Alumni, Bandung, 1977).
7 Philip  Nonet  &  Philip  Selznich, Law  and Society  in  Transtition:  Toward  Responsive  Law , (New York: Harpa & Row, 1978).
8 .  Margaret  M.  Poloma, Sosiologi  Kontemporer , Diterjemahkan  oleh  Tim  Penerjemah,  Yasgama
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
1. Birokrasi  merupakan  Struktur sosial  yang  terorganisir  secara rasional dan formal.
2. meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas jelas.
3. kegiatan-kegiatan  tersebut  secara ideal berhubungan dengan
tujuan-tujuan organisasi. 4. jabatan-jabatan  dalam  organisasi diintegrasikan
kedalam keseluruhan struktur birokratis.
5. status-status dalam birokrasi tersusun  ke  dalam  susunan  yang bersifat hierarkhis.
6. berbagai kewajiban serta hak-hak di  dalam  birokrasi  dibatasi  oleh aturan-aturan  yang  terbatas  serta terperinci.
7. otoritas pada jabatan, bukan pada orang.
8. hubungan-hubungan antara orang dibatasi secara formal. Model analisa  fungsional  Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan  yang  menyeluruh  tentang ahli  teori  klasik.  Dia  menggunakan penulis-penulis besar seperti Mak Weber,  Wiliam  I,  Tomas  dan  E. Durkheim  sebagai  dasar  dari  karyanya. 9 Dipermukaan  mungkin  terlihat  bahwa Merton sendiri tidak memiliki suatu teori yang  bulat,  mengingat  ia  hanya  menulis
esei-esei yang
mencoba menyempurnakan berbagai aspek
tulisan-tulisan  klasik.  Akan  tetapi  di dalam  keseluruhan  tulisan-tulisannya kita  menemukan  suatu  tema  yang menonjol yaitu, “arti pentingnya memusatkan  perhatian  pada  struktur
Edisi  ke-  1  Cet.  4  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1994).
9 Margaret  M.  Poloma, Sosiologi  Kontemporer , Diterjemahkan  oleh  Tim  Penerjemah,  Yasgama Edisi  ke-  1  Cet.  4  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1994).
sosial dalam analisis  sosiologis” 10 . Merton  tidak  berhenti  dengan  deskrepsi tentang  struktur,  akan  tetapi  terus membahas  keperibadian  sebagai  produk organisasi  struktural  tersebut.  Struktur birokratis  memberi  tekanan  terhadap individu sehingga mereka menjadi “disiplin, bijaksana, metodis”.
Merton  mengutif  tiga  postulat yang  terdapat  dalam  analisa  fungsional yang  kemudian  disempurnakan  satu demi  satu.  Pertama,  kesatuan  fungsional masyarakat  yang  dapat  dibatasi  sebagai suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi  atau  diatur.  Postulat  kedua, fungsionalisme  universal  bahwa  seluruh bentuk  sosial  dan  kebudayaan  yang sudah  baku  memiliki  fungsi-fungsi positif.  Postulat  ketiga,  dalam  setiap peradaban,  setiap  kebiasaan  ide  obyek materiil,  dan  kepercayaan  memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah  tugas  yang  harus  dijalankan, dan  merupakan  bagian  penting  yang tidak  bisa  dipisahkan  dalam  kegiatan system sebagai keseluruhan. 11
Selanjutnya Daniel S. Lev dalam “Lembaga-Lembaga Perailahn dan Kultur Hukum Indonesia” menyebutkan:
“  dimana  nilai-nilai  dan  mitos- mitos  cultural  menekankan  pada cara-cara pengaturan serta hubungan  sosial  politik  yang tidak bertolak dari wilayah hukum  otonom,  maka  sebagai akibatnya disitu lembaga- lembaga  hukum  akan  kurang
10 Margaret M. Poloma
11 Margaret M.  Poloma
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
dapat mengembangkan kekuasaannya yang mandiri seperti yang dimilikinya dinegara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Tampilnya kekuasaan-  kekuasaan  birokrasi yang  perkasa  sekalipun,  yang merupakan  unsure-unsur  esensial bagi  adanya  system  hukum  yang kuat, tak akan menciptakan suatu tanggapan  umum  yang  positif terhadap bekerjanya hukum,
terutama apabila misalnya apabila  nilai-nilai  patrimonial juga tetap bercokol dengan kuat”. Dalam
kaitannya dengan
lembaga-lembaga  peradilan  ini,  system peradilan pidana ( criminal justice
system ) atau SPP merupakan pendekatan baru  dalam  mempelajari  bekerjanya penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat. pendekatan  ini  tidak  menggunakan persfektif normative, melainkan persfektif  manajemen  dalam  peradilan pdiana. Dalam pendekatan ini menekankan  pada  saling  hubungan  dari masing-masing  unsure  lembaga  penegak hukum, bagaimana mekanisme bekerjanya  dan  pengaruh  dari  masing- masing yang berperan dalam pendekatan hukum  tersebut  sekaligus  dampak  dari keseluruhan  hasil  penegakan  hukum  itu. Dengan  demikian  pendekatan  system lebih diutamakan.
Berkat perhatian manajemen peradilan pidana tersebut, sangat beralasan  dan  sejalan  dengan  resolusi yang  telah  diterima  sebagai  hasil
keputusan  Kongres  PBB  tentang “The Prevention  of  The  Crime  and  The Treatmen  of  Offenders” ke-8  yang diselenggarakan  di  Havana,  Cuba  tahun 1990.  beberapa  resolusi  yang  telah disetujui  PBB  tersebut  berkaitan  dengan SPP  antara  lain  adalah  resolusi  butir  19 tentang manajemen peradilan pidana dan pengembangan kebijakan pidana ( management  of  criminal  justice  and development  of  sentencing  policies ).
Prosedur  tersebut  di  dasarkan  atas  tiga pertimbangan sebagai berikut: 12
1. Only  if  the  criminal  justice system  is well  managedcan rational  cahange  be  made  to improve the situation.
2. in-adequate  management  of  the criminal justice system can result in certain practices, such as long delays before trial, that my treate injustice  for  person  whose  cases are  being  proseesed  by  the system.
3. satisfactory  relations  between different agencies of the criminal justice  system  can  contributed  to affective alcaltion of resources.
Pertimbangan tersebut pada prinsipnya  bermuara  pada  pemahaman akan    emungkinan  terjadinya  katidak- adilan  dalam  suatu  proses  pidana sehingga dipertimbangkan untuk menjadi salah satu resolusi yang dianggap institutif terhadap SPP diseluruh dunia.
12 .  Daniel  S.  Lev  Dalam  Satjipto  Rahardo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan  Ilmu  Hukum (Bandung:  Alumni, 1977).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
Pendekatan system dalam peradilan pidana, menurut Romli Admasasmita adalah sebagai berikut : 13
1. Titik  berat  pada  kordinasi  dan sinkronisasi  komponen  peradilan pidana  (Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). 2. Pengawasan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifivitas system
penanggulangan  kejahatan  lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara.
4. penggunaan hukum sebagai
instrumen  untuk  memantapkan
the administration of justice. Mencermati hal-hal yang berkaitan  dengan  pendekatan  system yang  kemudian  dikenal  dengan  SPP, maka  Kejaksaan  sebagai  bagian  dari komponen  yang  mendukung  bekerjanya mekanisme  SPP  menduduki  peranan penting.  Untuk  itu  pendekatan  yang lebih  onprehensip  terhadap  penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan menjadi  suatu  hal  mendesak  untuk segera  dilakukan.  Berkenaan  dengan  hal tersebut,  maka  kesesuaian  antara  UU yang  mengatur  kewenangan  kejaksaan dengan  instrumen  Internasional  yang mengatur  masalah  ini  yaitu Guidelines on the role of public prosecutor menjadi salah satu hal penting.
13 Romli Admasasmita, Sistem Peradilan Pidana Persfektif  Eksistensialisme  dan  Abolisianisme (Bandung: Bina Cipta, Bandung, 1996).
Dalam SPP yang terpadu ( integrated  criminal  justice  system ), Kejaksaan  mempunyai  peran  penting sebagaimana dikemukakan oleh Surahman & Andi Hamzah:
“ In  almost  every  jurisdiction  the public prosecutor is a key fugure in  the  dministration  of  criminal justice  for  he  plays  the  most significant  role  in  the  proses  of decicion making ”. 14 Bahkan secara ekstrim ia menyatakan  lebih  lanjut  bahwa  peran jaksa lebih penting dibandingkan dengan penegak  hukum  lainnya  misalnya  polisi, meskipun  polisi  dalam  hal  tertentu memiliki  fasilitas  dan  ruang  lingkup yang lebih luas.
“ Although  the  police  have  better trained  in  gathering  the  material invedence  on  the  scene  of  crime, still  they  are  dependent  on  the advice  and  the  direction  of  the public  prosecutor.  The  reason  is generally the public prosecutor is more conversant  in  legal matters in  he  has  the  prerogative  to contact the court. Even in conties where  he  does  not  instutitute  the investigations  of  his  ownm  he retains  the wide  range  of rosecutorial  discretion.  In  orther words,  the  public  prosecutor  is vested with the power of decicion to  prosecute  or  not  to  prosecute almost  all  case  in  the  criminal processing ”. 15
Membahas masalah pada kejaksaan  pada  hakekatnya  tidak  dapat
14 Surahman  &  Andi  Hamzah, Jaksa  di Berbagai  Negara,  Peranan  dan  Kedudukannya (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1996).
15 Surahman & Andi Hamzah
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
dilepaskan dengan skema besar pembagian  kekuasaan  dalam  system ketatanegaraan, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Ketegasan  pembagian  kekuasaan ini sangat penting karena pada prinsipnya  kekuasaan  itu  cenderung disalahgunakan sebagaimana diisyaratkan  oleh  Lord  Acton  bahwa “ Power  tends  to  corrupt,  but  absolute power  corrupt  absolutely ”.  Demikian juga dikemukakan oleh Maurice Duvenger 16 bahwa  salah  satu  tehnik pembatasan  kekuasaan  dengan  jalan melemahkan  kekuasaan  pemerintahan adalah  pembagian  kekuasaan,  sehingga dapat  mencegah  pemerintah  melebarkan cengkeraman totaliter atas rakyat.
Bagaimanakan  konsepsi  tentang tujuan  politik  hukum,  Theo  Huijbers mengemukakan  bahwa  tujuan  politik hukum adalah sebagai berikut : 17
1. Menjamin keadilan dalam masyarakat (tujuan utama).
2. menciptakan  ketentraman  hidup, dengan  memelihara  kepastian hukum.
3. menangani kepentingan- kepentingan nyata dalam
16 Maurice  Duvenger, Teori  dan  Praktek  Tata
Negara, Terjemahan Suwirjadi (Jakarta: Pustakan Rakyat, 1961).
17 Theo Huijbers , Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, Yogjakarta, 1991).
kehidupan bersama secara konkrit.
Dalam menggariskan politik hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari berbagai faktor yang turut menentukannya,  antara  lain: 18 dasar- dasar  filosofis,  konstitusinal,  staats  idee, recht  idee,  perkembangan  yang  bersifat ideologis  dan  normative.  Selain  itu terdapat  juga  factor-faktor  lain  berupa dasar-dasar  dan  corak  politik  yang  telah dibangun,  system  ekonomi,  pemahaman tentang hukum, perkembangan masyarakat, realitas sosial dan kecenderungan yang bersifat global.
Sebagaimana  telah  dijelaskan, terdapatnya
tumpang tindih (overlapping) kewenangan dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi menyebabkan rebutan penyidikan  antara  Polri  dan  Kejaksaan. Persoalannya  sampai  sekarang  masih menyisakan  ketidaktegasan  pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal  ini  belum  ada  rincian  wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara  korupsi.  Dilihat  dari  kebijakan
18 Bagir Manan, “Mengkaji Uang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional.” Diskusi Panel. FH Universitas Brawijaya, Malang, 4 Juni (1994): 17.
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
legislatif  kedua  lembaga  Kejaksaan  dan kepolisian ditegaskan sama-sama berwenang menangani kasus korupsi. 19
Selanjutnya, untuk dapat menjalankan  tugasnya  kepada  masing- masing  alat  perlengkapan  ini  diberikan kewenangan-kewenangannya  di  dalam batas-batas yang telah ditentukan. Pemberian kewenangan ini secara eksplisit  harus  disesuaikan  dengan masing-masing  kebutuhan  tugasnya. Oleh  karena  itu  penggunaan  kekuasaan atau  wewenang  ini  hanya  boleh  untuk keperluan itu saja (penegasan penyidikan). 20 Penggunaan  kekuasaan atau  wewenang  di  luar  yang  telah ditentukan  oleh  hukum  berarti  ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse  de  droit;  misbruik van recht) .
Penyalahgunaan  kekuasaan  atau wewenang  ini  dapat  dibedakan,  yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang  dari  alat  perlengkapan  itu sendiri (detournement  de  pouvoir) dan penyalahgunaan  kekuasaan  dan  wewe- nang  dari  alat  perlengkapan  yang  satu
19 M. Yahya Harahap, Pembahasan,
Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Penyidikan  dan  Penuntutan) (Jakarta:  Sinar Grafindo, 2000).
20 Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan  Negara (Jakarta:  Rineka  Cipta,
1990).
oleh  alat  perlengkapan  yang  lainnya (exces  de  pouvoir) .  Penyalahgunaan kekuasaan  atau  wewenang  ini  harus  di- cegah.  Pencegahan  ini  dapat  dilakukan dengan pengawasan yang bersifat preventif maupun bersifat  represif. Pengawasan  preventif  ialah  pengawasan yang  mencegah  sebelumnya  agar  jangan sampai timbul penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ini, sedangkan  pengawasan  represif  ialah tindakan  terhadap  alat  perlengkapan Negara yang menyalahgunakan kewenangannya  disatu  sisi,  disisi  lain mengembalikan kepada status hukumnya. 21
Adanya  berbagai  macam  alat perlengkapan  negara  dengan  tugas  dan kekuasaannya  masing-masing,  perlu adanya  koordinasi  yang  baik  di  antara alat-alat perlengkapan tersebut. Baik  itu koordinasi  yang  bersifat  horizontal maupun koordinasi yang bersifat vertikal.  Penyelenggaraan  tugas  negara oleh  seluruh  alat  perlengkapan  negara harus terhimpun dalam  suatu kerjasama yang  harmonis.  Kerjasama  di  dalam batas-batas  tugas  pekerjaan  masing- masing, saling bantu membantu, sehingga  terciptalah  suatu  tim  kerja raksasa meliputi seluruh alat-
21 Joeniarto
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
perlengkapan  negara.  Untuk  adanya kerja sama ini perlu adanya sinkronisasi dan  koordinasi  yang  baik.  Sinkronisasi dan  koordinasi  tersebut  harus  tercermin di dalam peraturan perundangan maupun  tindakan  alat  perlengkapan yang  diberi  tugas. 22 Dalam  peraturan perundang-undangan dapat diatur kewenangan  dari  alat-alat  perlengkapan negara  pada  umumnya,  khususnya kewenangan  aparat  penegak  hukum, dengan  peraturan  perundang-undangan dapat  ditentukan  batas  masing-masing aparat/lembaga  penegak  hukum  yang menyangkut hak, kewajiban dan wewenang serta hubungannya satu sama lain. 23
Berdasarkan  uraian  di  atas, dalam  kaitannya  dengan  penegakan hukum pidana,
KUHAP telah meletakkan  suatu  asas  penjernihan (clarification) dan modifikasi (modification) fungsi  dan  wewenang antara  setiap  instansi  penegak  hukum. Penjernihan  pengelompokkan  tersebut, diatur  sedemikian  rupa,  sehingga  tetap terbina  saling  korelasi  dan  koordinasi dalam  proses  penegakan  hukum  yang saling  berkaitan  dan  berkelanjutan antara  satu  instansi  dengan  instansi
22 Joeniarto 23 Joeniarto
yang  lain,  sampai  ke  taraf  proses pelaksanaan  eksekusi  dan  pengawasan pelaksanaan  eksekusi.  Mulai  dari  taraf permulaan  penyidikan  oleh  kepolisian sampai  kepada  pelaksanaan  putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan,  yang  akan  menciptakan suatu  mekanisme  saling  mengawasi  di antara  sesama  aparat  penegak  hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system . 24
Perubahan sistem peradilan melalui undang-undang dimaksud, sudah    tentu  mengakibatkan  adanya perubahan  dalam  cara  berpikir,  yang kemudian mengakibatkan pula perubahan  sikap  dan  cara  bertindak aparat penegak hukum secara keseluruhan.  Dilihat  dari  segi  ilmu pengetahuan  hukum  acara  pidana, perubahan  cara  berpikir  ini  sangat penting artinya, karena berkaitan dengan  cara  bersikap  dan  bertindak petugas.  Suatu  undang-undang  yang secara  konsepsional  baik  bukan  hanya akan tidak efektif, akan tetapi sekaligus akan  menjadi tidak  memiliki  nilai-nilai (values) yang  dianggap  baik  dan  adil apabila tidak didukung oleh
24 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
penghayatan  yang  baik  atas  nilai  yang terkandung pada konsep undang- undang dimaksud. 25
Perubahan peraturan perundang-undangan  hukum  pidana maupun  hukum  acara  pidana  serta peraturan  perundang-undangan  yang menyangkut tindak pidana korupsi, tidak terlepas  dari  politik  hukum  pidana  dan kebijakan  kriminal.  Kebijakan  kriminal adalah  usaha  rasional  masyarakat  untuk menanggulangi kejahatan.
Menurut Sudarto,
Politik
Hukum  Pidana,  pengertiannya  dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya. Politik Hukum adalah
Kebijakan  dari  negara  melalui  badan- badan yang berwenang untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk  mencapai  apa  yang  dicita- citakan. 26
Dilihat  sebagai  bagian  dari Politik  Hukum  maka  Politik  Hukum Pidana  mengandung  arti  bagaimana mengusahakan  atau  membuat  dan merumuskan suatu perundang-
25 Romli  Artasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana Persfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme.
26 M.  Hamdan, Politik  Hukum  Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
undangan  pidana  yang  baik.  Maka melaksanakan  Politik  Hukum  Pidana berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundang-undangan pidana  yang  paling  baik,  dalam  arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. 27 Usaha  untuk  membuat undang-undang  pidana  yang  baik  tidak dapat  dilepaskan  dari  sistem  hukum. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur  apakah  kita  pada  suatu  saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya  pada  delapan  asas  yang dinamakannya principles  of  legality , yaitu : 28
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan- peraturan. Yang dimaksud di sini adalah,  bahwa  ia  tidak  boleh mengandung  sekadar  keputusan- keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan  yang  telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak  boleh  ada  peraturan  yang berlaku surut, oleh karena apabila  yang  demikian  itu  tidak ditolak,  maka peraturan  itu tidak bisa  dipakai  untuk  menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku  surut  berarti  merusak integritas peraturan yang ditujukan  untuk  berlaku  bagi waktu yang akan datang.
27 M. Hamdan
28 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
4. Peraturan-peraturan harus disusun  dalam  rumusan  yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang  bertentangan  satu  sama lain.
6. Peraturan-peraturan  tidak  boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga  menyebabkan  seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus  ada  kecocokan  antara peraturan yang diundangkan
dengan  pelaksanaannya  sehari-
hari.
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu  yang  merupakan  perwujudan dari  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman yang  melibatkan  komponen-komponen sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakatan.  Keempat  komponen tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dalam rangka  penegakan  hukum  pidana.  Oleh karena  itu  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  yang  menyangkut komponen-komponen tersebut harus mengacu kepada sistem peradilan pidana terpadu.  Artinya    tidak  boleh  ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain.
Menurut Muladi, makna integrated criminal justice system adalah  sinkronisasi  atau  keserampakan dan  keselarasan,  yang  dapat  dibedakan dalam : 29
Sinkronisasi struktural (structural syncronization) adalah keserampakan  dan  keselarasan  dalam kerangka  hubungan  antar  lembaga penegak hukum. Sinkronisasi
substansial
(substantial
syncronization) adalah  keserampakan dan  keselarasan  yang  bersifat  vertikal dan horisontal dalam  kaitannya dengan hukum  positif.  Sinkronisasi  kultural (cultural syncronization) adalah keserampakan  dan  keselarasan  dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara menyeluruh  mendasari  jalannya  sistem peradilan  pidana.  Sinkronisasi  atau keserempakan dan keselarasan substansial  dalam  arti  substansi  hukum pidana  formal  dalam  rangka  sistem peradilan  pidana  terjadilah  ketidak- sinkronisasi di antara komponen- komponen sistem peradilan pidana.
Sebagai contoh adalah pada surat kabar  Kompas  tanggal  24  Juni  2003 dengan  judul  : “Kejaksaan  Tidak Berwenang  Menyidik Kasus Korupsi ”
29 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan System  Peradilan  Pidana (Semarang:  UNDIP, Semarang, 1997).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
yang  diangkat  dari  pernyataan  Sofian Mochammad  (Ketua  Pengadilan  Negeri Ciamis  Jawa  Barat)  yang  menyatakan bahwa  Kejaksaan  Negeri  Ciamis  tidak berhak  menyidik  kasus  korupsi.  Dengan demikian  pengadilan  menolak  limpahan berkas perkara dan membebaskan tahanan  terdakwa  kasus  korupsi  yang penyidikannya dilakukan kejaksaan. Penolakan  yang  dilakukan  pengadilan tersebut  untuk yang kedua kalinya,  yang pertama  uang  yang  diduga  dikorup sebesar  Rp.  153.027  juta  sedang  yang terakhir (uang dana kredit usaha tani) 84 juta  rupiah.  Padahal  di  sana  masih  ada dua  lagi  kasus  korupsi  yang  merupakan hasil sidikan dari kejaksaan. 30
Sebagai  dasar  yang  menjadi acuan  Ketua  Pengadilan  tersebut  antara lain  Pasal  26  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999,  pasal  inilah  yang  menjadi perbedaan  penfasiran  antara  hakim  dan jaksa dalam kasus tersebut karena hakim menganggap kasus korupsi di atas bukan termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana korupsi  yang sulit pembuktiannya. Pasal 6 KUHAP dan Pasal 27 Undang-Undang No.  5  Tahun  1991  (diganti  dengan Undang-Undang  16  Tahun  2004)  tidak disinggung  oleh  hakim  tersebut  Pasal
30 Majalah  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN) , Edisi September (2003): 24.
284 ayat (2) KUHAP berserta penjelasannya  jo  Pasal  17  PP.  No. 27/1983,  di  mana  Jaksa  juga  dapat menjadi penyidik dalam pidana khusus. Dalam kasus tersebut, mengambarkan  bahwa  ada  beberapa bentuk kendala yang menghambat proses terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu,  yang  bisa  disebabkan  oleh arogansi  masing  masing  aparat  dalam lembaganya di mana lebih mengedepankan  wewenangnya  masing- masing daripada berpikiran kebersamaannya  dan  bisa  pula  karena peraturannya sendiri memberikan peluang  untuk  ditafsirkan  berbeda  atau saling  tumpang  tindih  antara  dua peraturan  untuk  lembaga  yang  berbeda atau  bisa  karena  kemampuan  sumber daya manusianya (aparat penegak hukum)  yang  perlu  lebih  ditingkatkan agar  tidak  terjadi  suatu  penafsiran  atau pemaknaan  yang  jauh  dari  apa  yang dimaksudkan dalam peraturan atau pasal yang ada di dalam peraturan tersebut.
Di  dalam  mengatasi  hal-hal  atau kendala  di  atas  yang  perlu  dilakukan adalah: 31
1. Meningkatkan  suasana  kebersamaan kerja  dan  pemantapan  tujuan  sesama aparat  penegak  hukum  yang  sama- sama berkewajiban menegakkan
31 Majalah  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN) , Edisi September (2003): 26.
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
hukum  demi  kepastian  hukum  dan keadilan yang didambakan masyarakat;
2. Terus  meningkatkan  profesionalisme aparat  hukum  pada  setiap  masing- masing lembaga penegak hukum;
3. Pemerintah  harus  lebih  memberikan kebebasan  dalam  penegakan  hukum kepada  kepolisian  dan  kejaksaan sebagai  alat  pemerintah  di  dalam mengimplementasikan atau menjabarkan pada waktu melaksanakan  dan  mengamankan kebijakan
pemerintah, dengan demikian  profesionalisme  mereka terjaga di mata masyarakat.
Untuk  itu  diperlukan  reformasi peraturan  perundang-undangan  agar terciptanya  sinkronisasi  kewenangan lembaga-lembaga kenegaraan.
Demikian pula untuk dapat melakukan reformasi  di  bidang penegakan  hukum dan  struktur.  Penegakan  hukum  dan keadilan merupakan serangkaian proses  yang  cukup  panjang  dan  dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya, khususnya di bidang penegakan  hukum  pidana  melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum,  aparat  pengadilan,  dan  aparat pelaksana  pidana.  Jadi,  reformasi penegakan  hukum  mengandung  di dalamnya reformasi kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan  hukum.  Kalau  kekuasaan/ kewenangan penegakan hukum
diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman, maka reformasi penegakan  hukum  mengandung  arti pula  peninjauan  dan  penataan  kembali keseluruhan struktur kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan kehakiman ini pun jelas bukan semata- mata masalah Menkeh atau Menkumdang,  tetapi  masalah  seluruh pejabat penegak hukum terkait; bahkan  juga  menjadi  masalah  badan legislatif dalam mengalokasikan kekuasaan  kehakiman  itu  lewat  per- undang-undangan.  Reformasi  masalah ini  memerlukan  kejernihan  pikir  dan kejernihan  hati  dari  kalangan  aparatur penegak  hukum,  karena  kekuasaan kehakiman  (kekuasaan  menegakkan hukum)  saat  ini  sudah  terlanjur terbagi/tercecer dalam berbagai
institusi secara fragmentaris. 32
Konsekuensi dari pokok pikiran  di  atas,  dalam  pandangan Barda  Nawawi  Arief  menunjukkan bahwa  kewenangan  pengawasan  dari Mahkamah  Agung  tidak  terbatas  pada pengawasan kekuasaan kehakiman dalam  arti  sempit,  dalam  arti  hanya mempunyai  kewenangan  pengawasan terhadap para hakim/ penyelenggaraan
32 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
peradilan  dan  para  Penasihat  Hukum dan  Notaris  tetapi  juga  terhadap penyidik  dan  penuntut  umum.  Dengan demikian,  maka  Mahkamah  Agung seyogyanya  menjadi  pengawas  dan pengendali  tertinggi (the  top  leader atau the  top  law  enforcement  officer) dari  keseluruhan  proses  penegakan hukum  pidana  (mulai  dan  tahap penyidikan,  penuntutan,  sampai  pada proses rnengadili, menjatuhkan putusan/pidana  dan  eksekusi  pidana). Adanya pengendali tertinggi ini merupakan  konsekuensi  logis  dari manajemen  Sistem  Peradilan  Pidana (SPP) yang terpadu (integrated criminal justice system). Tanpa adanya pengendali
puncak
dikhawatirkan bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) bersifat fragmentaris  atau  instansi  sentris. 33
Hal  ini  lebih  dikhawatirkan  lagi sebagaimana  di  kemukakan  di  muka apabila  tidak  ada  keterpaduan  dalam bekerjanya  sistem  peradilan  pidana akan menimbulkan tiga kerugian menurut Mardjono Reksodiputro yaitu:
1) Kesukaran  dalam  menilai  sendiri keberhasilan  atau  kegagalan  ma- sing-masing  instansi,  sehubungan dengan tugas mereka bersama;
33 Barda Nawawi Arief
2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing- masing  instansi  (sebagai  subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3) Karena  tanggung  jawab  masing- masing  instansi  sering  kurang  jelas terbagi,  maka  setiap  instansi  tidak terlalu  memperhatikan  efektivitas menyeluruh  dari  sistem  peradilan pidana. 34
Berdasarkan  hal  tersebut,  dari sudut  kebijakan  hukum  pidana,  yaitu aspek  pengaturan  dan  pengalokasian kekuasaan/kewenangan yaitu kewenangan formulatif (legislatif), aplikatif (yudikatif/yudisial) dan kewenangan eksekutif. Pembagian kewenangan  di  dasarkan  pada  adanya tiga tahap konkretisasi dan operasionalisasi hukum pidana, pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana  oleh  pembuatan  undang-undang (tahap  kebijakan  formulatif), kedua , tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh aparat  penegak  hukum  atau  pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau kebijakan  yudikatif  yudisial);  dan ketiga ,  tahap  pelaksanaan  pidana  oleh aparat  pelaksana  eksekusi  pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).  Dilihat  dari jenis  hukum  pidana  yang  ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif,
34 Romli  Artasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana Persfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme.
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
terdiri  dari  kewenangan  substantif yaitu  kewenangan  yang  ditimbulkan dari  hukum  pidana  material  dan kewenangan  formal  yaitu  kewenangan yang  ditimbulkan  oleh/dari  hukum pidana  formal.  Selain  itu,  masalah kewenangan  di  dalam  hukum  pidana tidak selalu berkonotasi dengan kewenangan  pejabat  aparat  penegak hukum,  tetapi  dapat  juga  berkaitan dengan kewenangan warga masyarakat pada umumnya. 35
Kebijakan  legislatif  tidak  lain adalah  kegiatan  pembuatan  hukum  yang dilakukan  secara  sengaja  oleh  badan yang  berwenang  untuk  itu  merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.  Kegiatan  dari  badan  tersebut disebut  sebagai  kegiatan  perundang- undangan  yang  menghasilkan  substansi yang  tidak  diragukan  lagi  keabsahannya yang ipso  jure .  Tindakan  yang  dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini cukup
bermacam-macam,  baik  yang  berupa penambahan terhadap peraturan- peraturan yang sudah ada,  maupun  yang mengubahnya. 36
35 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
36 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum.
Keadaan dan susunan masyarakat modern  yang  mengenal  pelapisan  yang makin  tajam  menambah  sulitnya  usaha untuk mengatasi kecenderungan pembentukan  hukum  atau  perundang- undangan  untuk  tidak  memihak.  Dalam suasana kehidupan sosial  yang demikian itu,  mereka  yang  bisa  bertindak  efektif adalah  orang  yang  dapat  mengontrol institusi-institusi  ekonomi  dan  politik dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu diperlukannya orang-orang yang berorientasi kepada ketatanegaraan daripada  yang  berorientasi  politis,  baik dalam  lembaga  legislatif,  eksekutif  dan yudikatif.  Dengan  demikian  akan  lahir kebijakan-kebijakan legislatif yang bersifat  baku  dan  di  dasarkan  kepada sistem  hukum,  walaupun  sebenarnya sulit  untuk  ditolak  bahwa  perundang- undangan  itu  lebih  menguntungkan pihak  yang  makmur,  yaitu  mereka  yang bisa  lebih  aktif  melakukan  kegiatan- kegiatan politik. 37
Setiap undang-undang merupakan  bagian  dari  keseluruhan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, dengan perkataan lain bahwa perundang-undangan  merupakan  suatu sistem.  Demikian  pula  halnya  dengan
37 Satjipto Rahardjo
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
undang-undang yang baru, yang segera  diserap  ke  dalam  struktur keseluruhan tersebut. Dengan demikian, apabila orang ingin memberi  arti  pada  suatu  undang- undang  tertentu, maka ia harus melakukannya  dalam  konteks  yang demikian  itu.  Dalam  hubungan  ini, maka kebijakan legislatif dalam pembuatan suatu undang-undang, khususnya undang-undang yang menyangkut kekuasaan kehakiman dalam  arti  luas  harus  memperhatikan hubungannya dengan perundang- undangan  yang  lain karena  merupakan satu  kesatuan  yang  berkaitan  satu sama  lain.  Disamping  itu  juga  harus memperhatikan  penggunaan  kata-kata atau  istilah  yang  tidak  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda-beda  diantara aparat atau penegak hukum. 38
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari perundang-undangan adalah memberikan  kepastian  mengenai  nilai tertentu  yang  dilindunginya.  Tetapi justru  dengan  menentukan  nilai  tertentu secara demikian itu perundangan- undangan  terlibat  ke  dalam  proses pembuatan pilihan-pilihan. Dalam hubungannya dengan kewenangan
38 Satjipto Rahardjo
kepolisian  dalam  arti  sebagai  penyelidik dan penyidik perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus sebagaimana termuat di dalam KUHAP.
Jika dilihat dari konsep nilai atau ide  dasar  pembentukan  KUHAP  yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu 39 , yaitu dengan diadakannya  pemisahan  yang  tegas  di antara komponen-komponen yang terlibat dalam bekerjanya sistem peradilan pidana yang meliputi : penyidikan  oleh  lembaga  Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Pengadilan dan pelaksanaan pidana oleh Lembaga Pemasyarakatan, tanpa adanya pemisahan  yang  tegas  kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi  seperti  sekarang  jelas  bahwa Kepolisian  sebagai  lembaga  penegak hukum  yang  bertindak  sebagai  penyidik tindak pidana korupsi disamping Kejaksaan  tidak  akan  berperan  secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda  Nawawi  Arief  bahwa  keempat tahap dalam  bekerjanya sistem peradilan pidana  merupakan  satu  kesatuan  sistem penegakan  hukum  pidana  yang  integral. Oleh karena itu keseluruhan
39 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan Pidana (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
sistem/proses/kewenangan penegakan hukum  pidana  itupun  harus  terwujud dalam  satu  kesatuan  kebijakan  legislatif yang integral. 40

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI
Kedudukan kepolisian dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi didasarkan  pada  konsep  nilai  atau  ide dasar pembentukan KUHAP yang menghendaki terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dengan melaksanakan penyidikan yang professional  dan  memenuhi  tuntutan keadilan masyarakat dengan tidak selektif  dan  diskriminatif.  Terwujudnya keserempakan
dan keselarasan hubungan diantara komponen-
komponen yang terlibat dalam
bekerjanya  sistem  peradilan  pidana terpadu dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang meliputi: penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan. Tanpa adanya keserempakan dan keselarasan
pelaksanaan    kewenangan  penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. kepolisian  sebagai  lembaga  penegak
40 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1998).
hukum  yang  bertindak  sebagai  penyidik tindak  pidana  korupsi  disamping  adanya Kejaksaan,  maka  tidak  akan  berperan secara  optimal.  Keserempakan  dan keselarasan  harus  tercermin  pula  dalam substansi  hukum (undang-undang). Oleh karena perundang-undangan merupakan suatu sistem, maka undang-undang  harus  mengacu  dan memperhatikannya dalam konteks yang demikian artinya adanya sinkronisasi dalam perundang- undangan, khususnya perundang- undangan yang menyangkut kekuasaan  kehakiman  atau  kekuasaan penegakan hukum harus memperhatikan  hubungannya  dengan perundang-undangan yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan,  “Mengkaji  Uang  Syariah
dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional,”  Diskusi  Panel.  FH Universitas Brawijaya, Malang,
1994.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1998. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan dan Penegakan
Barhamudin,  Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana,  Halaman 147-167
Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Joeniarto, Demokrasi dan Sistem
Pemerintahan  Negara ,  Jakarta:
Rineka Cipta, 1990. Lobby  Loqman, Kapita  Selekta  Tindak Pidana di Bidang Perekonomian ,  Jakarta:  Data Com, 2002. Maurice  Duvenger, Teori  dan  Praktek Tata Negara , Terjemahan Suwirjadi,  Jakarta:  Pustakan Rakyat, 1961. Majalah Komisi Hukum Nasional (KHN), Edisi September
(2003). Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994 .
M. Yahya Harahap, Pembahasan,
Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
M.  Hamdan, Politik  Hukum  Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana ,  Semarang:  Universitas
Diponegoro, 1995. Muladi,  “Fungsionalitas  Hukum  Pidana Dalam  Penanggulangan  White Collar Crime,” Makalah Fakultas Hukum UGM, Yogjakarta. Seminar The Efektif Administration of Criminal Justice for the Prevention  of  Corruption  by Public  Officials ,  Tokyo,  27-28 Januari 1998. Philip Nonet & Philip Selznich, Law and Society  in  Transtition:  Toward Responsive  Law ,  New  York: Harpa & Row, 1978.
Romli  Admasasmita, Sistem  Peradilan Pidana Persfektif Eksistensialisme dan Abolisianisme ,  Bandung:  Bina Cipta, 1996. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum ,
Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1996. Satjibto  Rahardjo ,  Pemanfaatan  Ilmu- Ilmu Sosial dalam Pengembangan  Ilmu  Hukum , Bandung: Alumni, 1977. Surahman  &  Andi  Hamzah, Jaksa  di Berbagai Negara, Peranan dan
Kedudukannya, Jakarta:  Sinar Grafika, 1996. Theo Huijbers, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius, 1991.