## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education

## Perlakuan dan Pembinaan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan
Muhammad Rizky Al Amin 1 , Mitro Subroto 2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 1, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 2
Email : rizkyalamin25@gmail.com 1 , imsato79@yahoo.co.id 2

## Abstrak
Narapidana  merupakan  terpidana  yang  menjalankan  hukuman  hilang  kemerdekaan  di  dalam  lapas, sedangkan  terpidana adalah  seseorang yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Berbeda  dengan  narapidana,  terpidana  mati  tidak  akan  kembali  ke  masyarakat.  Dengan memberikan  pembinaan  kepada  terpidana  mati,  maka  menyebabkan  mereka  menjalani  hukuman  ganda sedangkan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak  mendapatkan  kepastian  hukum.  Pembinaan  yang  dilakukan  Pemasyarakatan  di  Lembaga Pemasyarakatan  memiliki  tugas  untuk  mengembalikan  hubungan  narapidana  dengan  Tuhannya,  dengan masyarakat,  dan  kemampuannya  dalam  bertahan  hidup  di  dalam  masyarakat  sehingga  diharapkan  para narapidana  tidak  akan  mengulangi  kesalahannya  kembali.  Penempatan  terpidana  mati  di  dalam  lapas menimbulkan  suatu  permasalahan  baru  bagi Pemasyarakatan.  Sampai  saat  ini, tidak  ada  aturan jelas  yang mengatur  tentang  penempatan  terpidana  mati.  Sedangkan  penempatan  terpidana  mati  di  dalam  lapas mengakibatkan  lapas  menjalankan  tugas  diluar  fungsi  utamanya  yaitu  memberikan  pembinaan  kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Pembinaan, Terpidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan.

## Abstract
A prisoner is a convict who carries out the sentence of loss of independence in prison, while the convict is someone who based on a court decision, has obtained permanent legal force. Unlike prisoners, death row inmates will not return to society. By guiding death convicts, it causes them to serve double sentences while this is contrary to Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 3 of Law No. 39 of 1999  concerning  Human  Rights  which  states  that  every  citizen  has  the  right  to  legal  certainty.  Guidance carried out by Corrections in Correctional Institutions has the task of restoring the relationship of prisoners with  their  God,  with  the  community,  and  their  ability  to  survive  in  society  so  that  it  is  hoped  that  the prisoners  will  not  repeat  their  mistakes.  The  placement  of  death  row  inmates  in  prisons  creates  a  new problem  for  the  Correctional  Center.  Until  now,  no  clear  rules  are  governing  the  placement  of  death  row inmates. While the placement of death row inmates in prisons causes prisons to carry out tasks outside their main function, namely guiding prisoners and correctional students.
Keywords: Guidance, Death Row Inmates, Correctional Institutions.

## PENDAHULUAN
Konsepsi   Pemasyarakatan  pertama  kali  dicetuskan  oleh  Prof.  Sahardjo  dalam  pidatonya  pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang yang dilaksanakan pada 17 April sampai dengan 7 Mei 1964. Hasil konferensi tersebut menghasilkan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang  berlandaskan  Pancasila  yang  kemudian  disebut  dengan  Pemasyarakatan.  Hal  ini  menandakan berubahnya sistem kepenjaraan di Indonesia menjadi sistem Pemasyarakatan.
Adapun  pengertian  pemasyarakatan  berdasarkan  Undang-Undang  No.12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) yaitu Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka dapat  diketahui  bahwasanya  Pemasyarakatan  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  yang  memiliki  fungsi  untuk  melaksanakan  pembinaan  terhadap  para  narapidana  sebelum dikembalikan kepada masyarakat. Pembinaan yang dilakukan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
memiliki  tugas  untuk  mengembalikan  hubungan  narapidana  dengan  Tuhannya,  dengan  masyarakat,  dan kemampuannya  dalam  bertahan  hidup  di  dalam  masyarakat  sehingga  diharapkan  para  narapidana  tidak akan mengulangi kesalahannya kembali.
Setiap narapidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di dalam Lapas wajib mendapatkan pembinaan.  Adapun  pengertian  pembinaan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  no.  39 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) berbunyi Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap,  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  pembinaan  hanya  diberikan  kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Penempatan  terpidana  mati  di  dalam  lapas  menimbulkan  suatu  permasalahan  baru  bagi Pemasyarakatan. Sampai saat ini, tidak ada aturan jelas yang mengatur tentang penempatan terpidana mati. Sedangkan penempatan terpidana mati di dalam lapas mengakibatkan lapas menjalankan tugas diluar fungsi utamanya yaitu memberikan pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Perlu digaris bawahi  terlebih  dahulu,  bahwasanya  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  antara  terpidana  dengan narapidana.  Narapidana  merupakan  terpidana  yang  menjalankan  hukuman  hilang  kemerdekaan  di  dalam lapas,  sedangkan  terpidana  adalah  seseorang  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Berbeda  dengan  narapidana,  terpidana  mati  tidak  akan  kembali  ke  masyarakat. Dengan  memberikan  pembinaan  kepada  terpidana  mati,  maka  menyebabkan  mereka  menjalani  hukuman ganda  diluar  kekuatan  hukum  yang  telah  diputuskan  sebelumnya,  yaitu  hukuman  mati  dan  hukuman penjara.  Hal  ini  bertentangan  dengan  dengan  Pasal  28D  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 Pasal 3 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  maka  penulis  tertarik  untuk  membuat  karya  tulis dengan rumusan masalah bagaimana perlakuan terhadap terpidana mati di lapas dan bagaimana pembinaan diberikan  kepada  terpidana  mati  lapas.  adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  data yang dapat menjawab tentang bagaimana terpidana mati di lapas di perlakukan dan bagaimana pembinaan kepada terpidana mati di lapas diberikan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  tergolong  dalam  kategori  penelitian kepustakaan  (library  research).  Dalam  hal  ini  peneliti  mencatat  berbagai  temuan  tentang  disabilitas  pada pemasyarakatan dari berbagai sumber kemudian memadukan hasil tersebut dengan teori dan menganalisis masing-masing  hubungan.  Setelah  dianalisis  maka  peneliti  berupaya  mengkritisi  hasil  temuan  sebelumnya sehingga  mendapatkan  temuan  baru.  Informasi  riset  ini  bersumber  dari  informasi  primer  serta  sekunder yang dikumpulkan lewat teknik dokumentasi (text reading).
Tinjauan  pustaka  tidak  hanya  tentang  membaca  literatur  yang  bermakna,  tetapi  dapat  mengarah pada evaluasi yang mendalam dan kritis dari penelitian  sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan pustaka adalah  evaluasi  kritis  dan  mendalam  dari  penelitian  sebelumnya  (Shuttleworth,  2009).  Literatur  yang  baik adalah tinjauan pustaka yang mengevaluasi kualitas dan temuan baru sebuah artikel ilmiah. Perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai literatur ilmiah dapat berupa: Artikel dari Jurnal Ilmiah, Artikel dari konferensi (materi konferensi), Tesis dan disertasi, Laporan (laporan) dari organisasi terpercaya dan  Buku pelajaran

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lahirnya  Undang-Undang  No.12  tentang  Pemasyarakatan  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi pembangunan  “Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia”.  Konsepsi  Pemasyarakatan  yang  menekankan  pada konsep  reintegrasi  sosial  dipandang  lebih  ideal  dibanding  dengan  sistem  pemenjaraan  yang  merupakan bawaan  dari  zaman  kolonial  Belanda.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  pemasyarakatan  sebagai
tujuan pemidanaan diartikan sebagai pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. maksud dan tujuan  daripada  reintegrasi  sosial  adalah  bagaimana  menyatukan  kembali  narapidana  dengan  masyarakat. Sistem  Pemasyarakatan  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas  bukan  saja  sebagai  tempat  untuk  semata-mata memidana  orang,  melainkan  juga  sebagai  tempat  untuk  membina  dan  mendidik  narapidana,  agar  mereka setelah  selesai  menjalankan  pidana  dapat  mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan kehidupan  di  luar  Lapas  (reintegrasi  sosial)  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  taat  pada  hukum  yang berlaku (Lumintang, 2010:165)
Implementasi  yang  dilakukan  oleh  Pemasyarakatan  sebagai  upaya  mewujudkan  reintegrasi  sosial adalah  melalui  pembinaan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.31  tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dilakukan  dengan  menekan  dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  dari karakteristik  Lapas.Gresham  M.  Skykes  menyatakan  bahwa  kehidupan  di  Lapas  dapat  menimbulkan  efek negatif bagi narapidana, berupa: prisonisasi sebagai proses  penyerapan tata cara kehidupan di Lapas yang diasumsikan  pada  cara-cara  kehidupan  yang  tidak  baik;  keterbatasan  sarana  dan  fasilitas  di  Lapas; lingkungan sosial yang menekan kehidupan narapidana; dan ditolaknya bekas narapidana untuk kembali ke masyarakat. (Pandjaitan dan Widiarty, 2008:63)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.31  tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  terdapat  dua  macam  pembinaan  yang  dilaksanakan  di  Lapas,  yaitu pembinaan  mental-spiritual  (pembinaan  kepribadian)  dan  pembinaan  kemandirian  yang  merupakan pelatihan  kerja  untuk  meningkatkan  kompetensi  warga  binaan  pemasyarakatan.  Program  pembinaan  di lembaga  pemasyarakatan  dilaksanakan  dalam  rangka  mewujudkan  reintegrasi  sosial  antara  warga  binaan dengan  masyarakat,  diharapkan  agar  para  warga  binaan  pemasyarakatan  masyarakat  setelah  selesai menjalani  hukumannya  di  dalam  lapas  dapat  kembali  diterima  di  tengah-tengah  masyarakat.  Program pembinaan  tersebut  dilakukan  secara  bertahap  dan  terjadwal  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.31 tahun 1999. Adapun tahapan pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999, yaitu terdiri dari: a. Tahap Awal, Tahap ini dinamakan masa admisi dan orientasi yang dimulai sejak seseorang berstatus sebagai  narapidana  sampai  dengan  1/3  (sepertiga)  masa  pidana.  Pembinaan  pada  tahap  ini,  meliputi: pengamatan,  pengenalan  dan  penelitian  lingkungan  paling  lama  1  (satu)  bulan;  perencanaan  program pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian;  pelaksanaan  program  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian; penilaian  pelaksanaan  program  pembinaan  tahap  awal.b.  Tahap  Lanjutan,  Tahap  ini  terdiri  dari:  tahap lanjutan  pertama  (1/3  masa  pidana – 1/2  masa  pidana),  dan  tahap  lanjutan  kedua  (½  masa  pidana – 2/3 masa  pidana).  Pada  tahap  lanjutan  pertama  dilakukan  pembinaan  kepribadian  lanjutan  dari  pembinaan kepribadian  tahap  awal,  selain  itu  juga  dilakukan  pembinaan  kemandirian.  Pada  tahap  lanjutan  kedua, narapidana  telah  dikenalkan  dengan  masyarakat  melalui  program  asimilasi,  baik  di  dalam  Lapas  terbuka maupun  di  dalam  Lapas.c.  Tahap  Akhir,  Pembinaan  tahap  akhir  merupakan  masa  integrasi  narapidana dengan  menempatkan  narapidana  ke  tengah-tengah  masyarakat.  Pembinaan  tahap  akhir  ini  dilaksanakan sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan  (2/3  masa  pidana)  sampai  dengan  narapidana  bebas.  Dalam  tahapan  ini diberikan program-program seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), maupun Cuti Bersyarat (CB).
Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas tidak terlepas dari peran narapidana itu sendiri. Narapidana diharapkan  juga  ikut  serta  dalam  mengupayakan  pelaksanaan  dari  pembinaan.  Ikhlas  dan  terbuka  untuk mengikuti dan menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan merupakan sikap yang diharapkan narapidana  dari  proses  pembinaan.  Proses  pelaksanaan  pidana  penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan menurut  Bambang  Poernomo  di  dalamnya  terdapat  3  (tiga)  perangkat  unsur  atau  komponen  yang  saling berkaitan, yaitu:  a. Narapidana,  Narapidana merupakan komponen masukan sistem (raw  input) yang telah memenuhi  persyaratan  seleksi  dan  kualifikasi  tertentu  yang  hendak  diproses  menjadi  bahan  keluaran (output) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.
b.  Alat  Negara,  penegak  hukum  beserta  masyarakat  ,Setiap  komponen  pegawai  pelaksana  pidana penjara,  hakim,  jaksa  dan  polisi  harus  mampu  menjalankan  dan  mampu  memberikan  makna  peraturan hukum  mengenai  pidana  penjara,  dan  dengan  bantuan  masyarakat  dapat  menciptakan  peranan  bersama untuk  menunjang  tugas-tugas  memperlakukan  narapidana  sesuai  dengan  pembaharuan  pidana  penjara.  c. Lingkungan  hidup  sosial  dengan  segala  aspeknya,  Lingkungan  hidup  sosial  dengan  segala  aspeknya, merupakan  komponen  yang  dapat  menjadi  faktor  penunjang  di  dalam  mencapai  tujuan  yang  perlu diperhitungkan  dalam  sistem  proses.  Faktor  lingkungan  yang  demikian  itu  misalnya:  instruksi  penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.
Berdasarkan Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman pokok. meskipun ketentuannya  telah  diatur dalam  konstitusi  Indonesia,  namun  keberadaannya masih mengandung  pro  dan kontra.  Dalam  pandang  Internasional,  negara  dilarang  untuk  menjatuhi  hukuman  mati  kepada  terpidana. Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendorong  peniadaannya  penerapan  jenis  pidana  ini  melalui  Deklarasi Hak-Hak  Asasi  Manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Rights )  dengan  menjamin  hak  hidup  dan perlindungan  terhadap  penyiksaan.  Namun  secara  positif,  pidana  mati  dianggap  mampu  menjadikan pelajaran  bagi  masyarakat  untuk  tidak  mengulangi  perbuatan  yang  sama.  Ditemukannya  banyak  kasus pengulangan tindak pidana diakibatkan penjatuhan hukuman yang ringan. Maka secara hukum, penjatuhan hukuman mati secara tidak langsung memberikan pelajaran terhadap masyarakat lainnya.
Para terpidana mati yang telah mendapatkan putusan oleh hakim kemudian ditempatkan di dalam Lembaga  Pemasyarakatan.  Nyatanya  tidak  ada  peraturan  yang  mengatur  terkait  penempatan  tersebut. Selama ini, lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai tempat para terpidana mati menunggu eksekusinya. Tidak  adanya  aturan  yang  jelas  mengenai  penempatan  terpidana  mati  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas lain diluar tugas pokoknya, yaitu memberikan pembinaan. Namun bila melihat  pada Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan secara tersirat bahwa Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan polisi dalam proses isolasi bagi terpidana mati.
Pada  Pasal  5  Penpres  Nomor  2  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai  tempat  menunggu  pelaksanaan.  Penjara  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  Lembaga Pemasyarakatan.  Jaksa  tinggi  atau  jaksa  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pidana  mati  diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus sebagai tempat tunggu para terpidana mati menunggu eksekusinya.
Dalam masa tunggu para terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan tentu wajib mengikuti peraturan-peraturan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan. Selain mengikuti peraturan, terpidana mati diwajibkan  menjalankan  kewajibannya  dan  mendapatkan  hak-haknya.  Dengan  menunggu  eksekusinya, lembaga  pemasyarakatan  sebagai  tempat  tunggu  wajib  memperlakukan  terpidana  mati  sama  seperti narapidana  lainnya.  Hal  ini  berarti  menjamin  hak-haknya  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Tidak adanya aturan yang mengatur tentang pembinaan dan perlakuan terhadap terpidana mati di lembaga  pemasyarakatan  membuat  para  kepala  lembaga  pemasyarakatan  harus  ber- improvisasi dalam memberikan  pembinaan  dan  perlakuan  terhadap  terpidana  mati.  Perlu  diketahui  bahwasannya  terpidana mati  berstatus  sebagai  titipan  dari  kejaksaan  untuk  dilakukan  pengawasan  dan  pendampingan  selama menunggu  masa  eksekusinya.  Tidak  adanya  batasan  waktu  dan  kejelasan  waktu  dapat  menimbulkan masalah  baru  di  lembaga  pemasyarakatan.  Kenyataannya  banyak  dijumpai  penitipan  tersebut  yang  tidak sebentar dan relatif lama hingga menahun.
Bertahun-tahun  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  status  titipan  menimbulkan kebingungan,  baik  di  pihak  terpidana  mati  maupun  Lembaga  Pemasyarakatan.  Banyak  dijumpai  para
terpidana  mati  yang  berusaha  melakukan  tindakan-tindakan  yang  membahayakan  dirinya  dan  juga  warga binaan  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  tidak  lagi  memiliki  rasa  takut  tidak  lagi  dapat  kembali  ke masyarakat. Maka yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan pendampingan terhadap  terpidana  mati.  Pendampingan  yang  diberikan  tidak  hanya  berupa  jasmani  namun  juga  rohani. Pendampingan  ini  bermaksud  agar  para  terpidana  mati  tidak mengalami  kebosanan  sehingga  menjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain.
Pembinaan  yang  dilakukan  kepada  terpidana  mati  merupakan  pengawasan,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  5  Penpres  Nomor  2  Tahun  1964  tentang  Pelaksanaan  Hukuman  Mati  Yang  Dijatuhkan oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Militer.  Namun,  kendala  mengenai  waktu  yang  tidak pasti  terkait  eksekusi  terpidana  mati  melaksanakan  petugas  lembaga  pemasyarakatan  untuk memperlakukan  terpidana  mati  sama  dengan  warga  binaan  lainnya.  Sebagaimana  yang  telah  diketahui, bahwasannya  perlu  adanya  perencanaan  dalam  melakukan  program  pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan.  Perencanaan  tersebut  dilakukan  berdasarkan  masa  pidana  yang  telah  dijatuhkan  kepada warga  binaan  pemasyarakatan.  Sedangkan  untuk  terpidana  mati  yang  hukumannya  bukan  berupa  angka, maka  tidak  dapat  dilakukan  perencanaan  pembinaan  terhadapnya.  Maka  Lembaga  Pemasyarakatan  hanya mengikutkan  para  terpidana  mati  untuk  ikut  melakukan  berbagai  pembinaan  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan, baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan spiritual.
Pembinaan  kemandirian  yang  ditujukan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  bertujuan  untuk memberikan  bekal  berupa  pengetahuan  dan  kemampuan  bekerja  agar  menjadi  bekal  bagi  warga  binaan pemasyarakat  setelah  keluar  nanti  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan mengikutsertakan  para  terpidana  mati  dalam  program  pembinaan  ini  dengan  tujuan  untuk  menjaga  para terpidana mati tetap dapat beraktivitas seperti warga binaan lainnya. Ditakutkan ketika para terpidana mati terdiam  di  kamar  huniannya,  muncul  berbagai  dorongan  untuk  melakukan  tindakan  negatif.  Dengan menjaga  terpidana  tetap  beraktivitas  diharapkan  dapat  mengalihkan  perhatiannya  dari  pikirannya  tentang hukuman mati yang didapatkannya. Selain pembinaan kemandirian, para terpidana mati juga mendapatkan pembinaan  spiritual.  Pembinaan  spiritual  tentunya  disesuaikan  dengan  agama  daripada  masing-masing terpidana mati. Pemberian pembinaan spiritual diharapkan mampu menyiapkan para terpidana mati dalam menghadapi eksekusinya.
Selain mendapatkan berbagai pembinaan, para terpidana mati juga berhak mendapatkan berbagai perlakuan  yang  diterima  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan  lainnya.  Salah  satu  contohnya  adalah perawatan  kesehatan.  Seperti  warga  binaan  pemasyarakatan  lainnya,  para  terpidana  mati  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  apabila  mengalami  gangguan  kesehatan,  baik  fisik  maupun  psikis. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat tunggu eksekusi terpidana mati wajib menjamin kesehatan para terpidana mati sampai dilakukannya eksekusi mati terhadap mereka.
Berdasarkan  Kepmen  Kehakiman  Tahun  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan disebutkan bahwasannya pembinaan dilaksanakan secara individual maupun berkelompok  dan pembinaan intramural dan ekstramural. Namun tidak disebutkan secara jelas terkait pembinaan kepada terpidana mati. Kenyataannya  terpidana  mati  secara  hukum  berstatus  sebagai  titipan  milik  Kejaksaan  Agung. Ditempatkannya  terpidana  mati  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  lebih  agar  para  terpidana  mati mendapatkan  pengawasan  dan  perawatan  selama  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Lembaga Pemasyarakatan  pun  memfasilitasi  hal  tersebut  dengan  menunjuk  wali  pemasyarakatan  untuk  terpidana mati. Wali Pemasyarakatan ini berfungsi secara khusus untuk memberikan pembinaan dan juga melakukan pengawasan kepada terpidana mati.
Pengawasan  yang  diberikan  kepada  terpidana  mati  dilaksanakan  secara  ketat  untuk  menghindari dari  terjadinya  berbagai  tindakan  yang  dapat  membahayakan  diri  terpidana  mati  dan  warga  binaan pemasyarakatan  lainnya.  Tekanan  dan  stress  dari  eksekusi  mati  yang  didapatkan  terpidana  mati  dapat menjadi  dorongan  negatif  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  yang  berbahaya  seperti  bunuh  diri.
Penunjukkan  wali  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  memberikan  pengawasan  secara  khusus  kepada terpidana  mati  untuk  menghindari  terjadinya  hal-hal  tersebut.  Selain  wali  pemasyarakatan,  perlu ditunjukkan  pendamping  kerohanian  bagi  terpidana  mati.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan spiritual kepada terpidana mati menjelang menghadapi eksekusinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut : Tidak adanya aturan yang jelas mengatur terkait penempatan terpidana mati di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara, Tidak adanya aturan yang jelas mengatur terkait  pembinaan  terpidana  mati  di  lembaga  pemasyarakatan  selama  menunggu  eksekusinya.,  Lembaga Pemasyarakatan  sebagai  tempat  tunggu  eksekusi  terpidana  mati  memberikan  pembinaan  dan  perlakuan terhadap  terpidana  mati  tanpa  membedakan  dengan  warga  binaan  pemasyarakatan  lainnya,  Perlu ditetapkannya  aturan-aturan  yang  jelas  mengatur  terkait  penempatan  dan  juga  pembinaan  terhadap terpidana mati di lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asandi, Edeltruda Lintang. 2016. Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan. Budiyono, 2009, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Budiyono.  2015.  Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Tempat  Untuk  Melaksanakan  Pembinaan  Dan Pelayanan  Terpidana  Mati  Sebelum  Dieksekusi,  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  9,  No.  3.  Dan  Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Purwokerto.
Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP; Nusantara; Pandjaitan,  Petrus  Irwan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty,  2008,  Pembaharuan  Pemikiran  Dr.  Saharjo  Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta, Indhill Co. Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perkapolri no.12 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Poernomo, Bambang. 1986.Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif. Joni Emirzon (Eds). Jakarta: PT Kompas Media Sahetapy, J.E. 2007. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Liberty;