Muhammadiyah Law Review  2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Michael Frans Berry

## ABSTRACT
Based on Law Number 12 of 2011, the meaning of statutory regulations is a written regulation that  contains  legally  binding  norms.  Legislations  which  are  formed  and  stipulated  by  state institutions or officials whose sequence is regulated in statutory regulations. Legislation in the form of written decisions, statutory regulations in the form of authorized officials, and statutory regulations that are binding in general, are not always binding but only show that these laws and regulations do not apply concretely or individually. Legislation theory is oriented towards seeking clarity and clarity of meaning and / or understandings and is cognitive in nature, legislation is a process  and  technique  for  the  preparation  of  a  set  of  legal  regulations.  Legislative  powers correspond  to  a  hierarchy  of  regulations.  In  the  Elucidation  of  Article  7  paragraph  2  of  Law Number 12 Year 2011, what is meant by hierarchy is the separation of each type of legislation. The  ranking  is  based  on  the  principle  that  lower  regulations  must  not  conflict  with  higher regulations. This principle is in accordance with the Stufen Theory or Ladder Theory of the jurist Hans Kelsen in General Theory of Law and State (1945). Legislation is a process of forming state regulations, both at the central and regional levels; and legislation as well as all state regulations is the result of the formation of regulations, both  at the central level as well as at the regional level.
Keywords : UUD 1945, Legislations, Legislation and Law

## 1. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  yang  diatur  oleh  peraturan,  baik  dalam  tertulis  maupun  tidak tertulis. Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia mempunyai hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang dimana berfungsi mengatur  warga  negara  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.      Hukum tertulis  ialah  suatu  aturan  yang  bertentuk  secara  tertulis  yang  dibuat  oleh  lembaga  yang berwenang,  seperti  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  Perundang-Undangan  nasional merupakan peraturan  tertulis  yang telah  dibuat oleh lembaga yang   berwenang.  Hukum   tidak *Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
tertulis  ialah  suatu  norma  atau  peraturan  tidak  tertulis  yang  dipakai  oleh  masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari atau yang telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Sudah menjadi turun temurun dan tidak dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, contoh saja norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat.
Istilah  Perundang  -  undangan  dan  Peraturan  perundang  –  undangan  berasal  dari  kata Undang  –  undang,  yang  merujuk  kepada  jenis  atau  bentuk  peraturan  yang  dibuat  oleh  Negara. Dalam  literature  Belanda    di  kenal  istilah  wet  yang  mempunyai  dua  macam  arti  yaitu  wet  in formele zin  dan  wet in materiele zin yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi  atau  substansinya. 1 Pemakaian  istilah  Perundangan  asal  katanya  adalah  undang  dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang  dimaksud  dalam  konteks  penggunaan  istilah  ini  adalah  yang  berkaitan  dengan  Undang  – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain. 2
Peraturan  perundang  –  undangan  ialah  peraturan  Negara  tingkat  pusat  dan  juga  tingkat daerah  yang  mana  dibentuk  berdasarkan  dari  kewenangan  perundang  –  undangan,  meliki  sifat atribusi  maupun  bersifat  delegasi.  Pembentukan  dalam  peraturan  perundang  –  undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  diharuskan  untuk  dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat  menganalisis  dan  melihat  kesempatan  untuk  meminimalisir  kendala  atau  hambatan  yang akan  dihadapi  ketika  untuk  menegakkan  suatu  peraturan  perundang  –  undangan.  Perundang  – undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat  termasuk dalam kecenderungan  dan  harapan  masyarakat.  Dan  landasan  keberlakuan  secara  yuridis  ialah  suatu peraturan  perundangn  –  undangan  yang  haus  memenuhi  syarat  –  syaat  pembentukan  dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, bahasa  yang  digunakan  harus  lugas,  tegas,  jelas  mudah  di  mengerti  oleh  semua  orang,  tidak bertele-tele atau berbelit – belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma  yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang – undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya.
Dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  ada  beberapa  teori  yang  perlu dipahami  oleh  perancang  yakni  teori  jenjang  norma. Hans  Nawiasky ,  salah  satu  murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “ Allgemeine Rechtslehre ” mengemukakan bahwa sesuai
1 Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni’matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Cetakan II : Desember 2019. Hal: 4
2 Ibid. Hal :5

## Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan Michael Frans Berry
dengan teori Hans Kelsen , suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tertinggi  yang  disebut  norma  dasar.  Dari  teori tersebut, Hans  Nawiasky menambahkan bahwa  selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma  hukum  juga  berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan  menjadi  4  kelompok besar yakni :
1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
3) Formell Gezetz (undang-undang formal);
4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). 3
Kekuatan  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  sesusai  dengan  hierachinya,  yang mana  UUD  Tahun  1945  menrupakan  peraturan  tertinggi  didalam  system  hukum  Indonesia  dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya.
Teori  Perundang  –  undangan    merupakan  suatu  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang  memiliki  wewenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan.  Hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Demi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat  semua  lembaga  yang berwenang  membentuk  peraturan  perundang-undangan,  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin
pelindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4

## 2. METODE
Penelitian  jurnal  ini  menggunakan    metode  pendekatan  deskriptif  dan  kuantitatif,  yaitu memberikan gambaran atau penjelasan mengenai perundang – undangan  dengan mengkaji secara
3 Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan  oleh Rais rozali  upload  12-september-2013 https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan Michael Frans Berry
terperinci  latar  belakang  peembentukan  teori  perundang  -  undangan  serta  efektivitasnya  yang berhubungan dengan pencapaian target yang ditetapkan. Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menerangkan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  maksudnya  untuk memberikan  gambaran  atau  fakta-fakta  hukum  yang  terkait  dengan  keikutsertaan  perancang perundang-undangan  dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  Untuk  membahas  permasalahan penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, maksudnya bahwa data yang diambil dan dianalisis adalah data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  studi dokumen, sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan dengan tehnik analisis kualitatif. 5

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus di  perhatikan  dan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  asal,  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang, penggunaan  bahasa  yang  sesuai  tata  dan  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  tidak melenceng  dari  apa  yang  telah  ditentukan.  Pembuatan  peraturan  perundang  –  undangan  juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.
Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis,  hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  pejabat  Negara  yang  berwenang  yang  terdapat  bukti tulisan  sebagai bentuk adanya suatu aturan  tersebut. Dan hukum  yang tidak tertulis ialah  yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut.   Landasan keberlakuan secara  yuridis  ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Pembentukan peraturan perundang – undangan harus mengikuti dari apa yang ada dalam masyrakat,  mengikuti  dari tata bahasa  Indonesia, mengkaji dan mengikuti  apa  yang diharuskan untuk merumuskan kemungkinan, kesempatan dan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa mendatang,  menganalisis  dan  melihat  kesempatan  untuk  meminimalisir  kendala  atau  hambatan yang  akan  dihadapi  ketika  menegakkan  suatu  peraturan  perundang  –  undangan.  landasan
5 Jurnal Keikut sertaan  Perancang  Perundang-undangan dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah.. oleh  Fauzi Iswahyudi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara E-mail: fauziiswahyudi@gmail.com
keberlakuan  secara  yuridis  ialah  suatu  peraturan  perundangn  –  undangan  yang  haus  memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

## Daftar Pusataka
Dr. Ni’matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Teori & peraturan perundang-undangan Cetakan II : Desember 2019. Halaman 4
Dr. Ni’matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Teori & peraturan perundang-undangan Cetakan II : Desember 2019. Halaman 5
Rais rozali Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan    upload  12-september- 2013 https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang- undangan/
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Fauzi Iswahyudi. Keikut sertaan  Perancang  Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan  Daerah.. oleh  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara E- mail: fauziiswahyudi@gmail.com Jurnal.