Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...

## PEREMPUAN SEBAGAI AGEN KEDAULATAN PANGAN DI PESANTREN EKOLOGI ATH-THAARIQ GARUT

## Sityi Maesarotul Qori’ah
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sityicitiw@gmail.com
Abstract: Green revolution policy became the root of nation legitimacy to control food consumable by the citizen. The need of food is a human right and human’s very basic need. The right of food must be free from gender discrimination. The idea of women as food sovereignty agent is important because women embeded with domestic sector. Nevertheless, what will happen if their need of food is not fulfilled? And how women make effort to build food sovereignty? Qualitative method is used with Social Relations Approach (SRA). The approach as a tool of gender inequality analysis in resources distribution, program design and policy to make women agent possible. The foundation of Social Relation Approach is human well-being as development goals. This approach will observe relations between institutions which cut the inequality. The research conducted in Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut. In pesantren, women have power to build food sovereignty from the smallest scale, household. The very first program is practising dining table revolution and ecological gardening.
Kata Kunci: Perempuan, Ekofeminisme, Ekologi, Kedaulatan Pangan
Abstrak: Kebijakan revolusi hijau merupakan akar dimana negara mempunyai legitimasi untuk mengendalikan pangan apa yang harus dikonsumsi oleh warganya. Kebutuhan atas pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebutuhan manusia paling mendasar. Hak atas pangan harus bebas dari diskriminasi gender.Tulisan ini hendak menawarkan ide
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
yang berkaitan dengan kehidupan perempuan sebagai agen kedaulatan pangan. Wacana ini penting, karena perempuan sebagai salah seorang yang senantiasa dilekatkan dengan sektor domestik. Namun, apa yang kemudian terjadi apabila kebutuhan pangannya tidak terpenuhi? serta bagaimana upaya perempuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan?
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan relasi sosial (Social Relations Approach). Pendekatan relasi sosial sebagai alat analisis ketidaksetaraan (inequality) gender dalam distribusi sumber daya, merancang program dan kebijakan yang memungkinkan perempuan menjadi agen. Pendekatan relasi sosial didasarkan pada tujuan dari pembangunan yaitu kesejahteraan manusia (human well-being).
Pendekatan ini akan melihat bagaimana hubungannya dengan lembaga lainnya yang saling memotong ketidaksetaraan tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut. Di pesantren ini, perempuan memiliki kekuatan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dari skala yang paling kecil, skala rumah tangga. Salah satunya adalah dengan menerapkan revolusi meja makan dan pertanian kebun pekarangan berbasis ekologi. Perempuan mempunyai peluang untuk menjadi agen kedaulatan pangan.
Keywords: Women, Ecofeminism, Ecology, Food Sovereignty

## A. PENDAHULUAN
Menurut Morgan, manusia mulai mengendalikan pangan pada periode barbarisme dimana pengetahuan tentang beternak dan budidaya tanah telah didapatkan (Engels, 2011). Dalam perkembangannya pangan bukan lagi sebagai pemenuh kebutuhan setiap individu, namun sudah menjadi kebutuhan utama manusia demi keberlangsungan hidup. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan telah diatur di dalam Undang-Undang (UUD). Berdasarkan Undang-Undang (UUD) No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Sebelum muncul istilah kedaulatan pangan, istilah ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan lebih dahulu dipakai sebagai rujukan tentang yang berkaitan dengan sistem pangan di Indonesia apabila merujuk pada UUD tentang pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga, dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, mutu, merata dan terjangkau. Namun adanya tumpang tidih dalam pengunaan kedua istilah tersebut. Baik ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan tidak secara tegas berbicara bahwa pangan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) (Sasongko, 2006). Penulis sendiri lebih memilih untuk memakai istilah kedaulatan pangan ( food sovereignty ) benar-benar menginginkan dan mewujudkan bahwa kecukupan pangan merupakan hak paling mendasar bagi setiap manusia. Pangan kemudian tidak hanya sebagai komoditas, namun pangan adalah sebagai hak yang harus dipenuhi oleh negara atas warganya. Negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan kedaulatan pangan yaitu hak rakyat atas pangan dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan warga negaranya.  Konsep kedaulatan pangan pun mencoba melepaskan kuasa negara dari jeratan perekonomian global.
Namun, realitanya tidak semua warga negara dapat mengakses dan mendapatkan pangan sesuai kebutuhannya masing-masing. Kelompok yang paling rentan karena tidak terpenuhinya kebutuhan atas pangan adalah perempuan dan anak. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan perempuan dan anak telah disampaikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dengan memberikan gambaran bahwa dibanyak negara anak perempuan yang meninggal jumlahnya dua kali lebih banyak jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Penyebabnya adalah gizi buruk. Pun dengan perempuan dewasa, jumlah yang menderita malnutrisi dua kali lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki (SERUNI, 2018). Padahal perempuan merupakan aktor kunci ketersediaan pangan dunia.
Berdasarkan data FAO, perempuan sangat berkontribusi dalam peningkatan produksi pangan sebesar 30-40%, sehingga dapat menurunkan kelaparan global sebesar 12-17%. Di Indonesia, buruh tani didominasi oleh
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
perempuan (65% dari jumlah petani) (SERUNI, 2018). Perempuan terlibat aktif dalam proses pertanian sejak persiapan lahan hingga paska panen serta ikut terlibat dalam pemilihan benih. Kedaulatan pangan memberikan penekanan bahwa pangan bukanlah komoditas. Akan tetapi, hak asasi manusia. Berbicara kedaulatan pangan berarti ketersediaan pangan dapat diakses oleh semua orang. Artinya, kedaulatan pangan adalah kebebasan rakyat dan komunitasnya untuk memastikan terpenuhinya hak atas pangan yang melampaui wacana tentang hak pada umumnya. Oleh karenanya tidak bisa dinegosiasikan dan tidak dapat bergantung pula pada politik dan negara lain (Bernstein & Bachriadi, 2014).
Selain itu kedaulatan pangan memprioritaskan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Kedaulatan pangan mempromosikan perdagangan yang transparan dan  menjamin keadilan pendapatan semua orang serta hak konsumen untuk mengontrol makanan dan nutrisi mereka. Juga menjamin bahwa hak untuk menggunakan dan mengelola lahan, wilayah, air, bibit, ternak dan keragaman yang mereka miliki tetap berada di tangan mereka yang memproduksi pangan. Kedaulatan pangan mengisyaratkan hubungan sosial yang baru yang bebas dari tekanan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, antar orang, kelompok ras, kelas sosial dan perbedaan generasi (Bernstein & Bachriadi, 2014).
Agensi perempuan atas kedaulatan pangan pun tercermin dalam diri perempuan yang senantiasa berjuang mengembangkan pertanian berbasis ekologi untuk memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan hidup manusia dan kecintaannya terhadap tanah air. Ia adalah Nissa Saadah Wargadipura (yang lebih dikenal Nissa Wargadipura), pendiri Pesantren Ekologi Ath- Thaariq Garut. Pesantren Ekologi Ath-Thaariq merupakan pesantren yang didirikan oleh Nissa Wargadipura bersama suaminya Ibang Lukmanurdin. Sesuai namanya, Pesantren Ekologi Ath-Thaariq sebagai lembaga pendidikan berkonsentrasi pada kajian-kajian teologi dan pertanian berbasis ekologi. Selain belajar mengaji, para santri juga diajarkan belajar bagaimana mengolah
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
pertanian ataupun perkebunan dengan menggunakan Pollinated Organic Seed
(pembenihan benih), yakni mengembangkan benih lokal.
Santri di Pesantren Ath-Thaariq pun dibekali pemahaman tentang membuat pupuk kompos sendiri yang terbuat dari bahan organik dan limbah ternak. Bentuk perlawanan ‘kecil’ yang dilakukan oleh Nissa Wargadipura dan Pesantren Ekologi Ath-Thaariq terhadap sistem pasar dan korporasi yang saat ini tengah mengendalikan sistem pangan dan hampir seluruh benih yang ada di dunia (Serikat Petani Indonesia (SPI), 2017). Dikuasainya benih oleh sistem pasar dunia merupakan salah satu dampak kebijakan revolusi hijau yang menekankan penggunaan benih dan pestisida yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas. Namun, mengabaikan keberadaan petani lokal yang mengembangkan benih lokal.
Nissa Wargadipura adalah perempuan yang memiliki sebuah kekuatan untuk menggerakan dan melawan sistem ekonomi kapitalisme yang sama sekali tidak berpihak kepada perempuan. Banyak jalan yang ditempuh oleh perempuan dalam melawan sistem tersebut. Berdasarkan fenomena inilah penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan berikut: Bagaimana agensi perempuan atas kedaulatan pangan? Bagaimana upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq?

## B.  METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan relasi sosial ( Social Relations Approach) sebagai alat analisis .
Pendekatan relasi sosial merupakan metode analisis ketidaksetaraan (inequality) gender dalam distribusi sumber daya, merancang program dan kebijakan yang memungkinkan perempuan menjadi agen pengembangan mereka sendiri. Dengan kata lain, pendekatan ini pun akan memeriksa dan menyoroti bagaimana ketidaksetaraan itu bisa terbentuk dalam satu lembaga tertentu. Pun bagaimana hubungannya dengan lembaga lainnya yang saling memotong ketidaksetaraan tersebut. Sehingga, menghasilkan situasi dirugikannya salah satu individu (March, 1999).
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Pendekatan relasi sosial didasarkan bahwa tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan manusia (human well-being) yang terdiri dari survival, security dan otonomi. Produksi dilihat bukan hanya relasinya terhadap pasar, tetapi juga reproduksi tenaga kerja, kegiatan subsistent , dan kepedulian lingkungan hidup (Lassa, n.d.). Pendekatan relasi sosial dipilih karena pada kenyataanya dalam proses pembangunan dalam hal ini adalah akses terhadap pangan masih dikendalikan oleh laki-laki. Dalam kegiatan produksi pangan perempuan masih diposisikan sebagai konsumen. Sehingga, apabila diposisikan sebagai konsumen perempuan tidak lagi berdaulat atas pangan. Perempuan hanya akan menunggu apa yang aka ia konsumsi. Tidak tahu baik atau buruk kualitas dari pangan itu sendiri. Inilah yang membuat perempuan rentan apabila tidak berdaulat atas pangan.
Pun berbicara soal pangan, akan saling terkait antara lembaga. Baik itu lembaga individu atapun lembaga lainnya. Nantinya akan dilihat juga kebijakan-kebijakan negara yang turut serta mengatur pangan warganya. Apakah berpihak kepada rakyatnya atau justru sebaliknya berpihak kepada korporasi yang dapat menguntungkan negara?. Oleh karena itu, pendekatan relasi sosial akan melihat bagaimana kelembagaan menciptakan dan mereproduksi ketidak seimbangan dan ketimpangan dalam akses atas pangan. Ada empat ranah kelembagaan utama yakni negara, pasar, komunitas dan keluarga seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

## Social Relations Concept 3 : Institutional Analysis
State Legal, military, administrative organisations Market Firms, financial corporation, farming enterprises, multinatio- nals, an so on. Community Village tribunals, voluntary associations, informal networks, patron-client realtionship, NGOs.
Family/kinship Household, extended families, linieage groupings, and so on. Sumber: (March, 1999)
Penelitian dilakukan pada salah satu lembaga keagamaan di Garut, yaitu di Pesantren Ath-Thaariq Garut. Narasumber adalah pendiri pesantren yaitu Nissa Wargadipura dan Ibang Lukmanurdin yang tengah berjuang
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
atas kedaulatan pangan perempuan dimulai dari skala rumah tangga dan komunitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang sama terkait tema yang penulis ambil.

## C.  KEDAULATAN PANGAN PEREMPUAN: SUDUT PANDANG EKOFEMINISME
Berdasarkan Forum Kedaulatan Pangan ( Forum for Food Sovereignty ) yang diselenggarakan tahun 2007 di Afrika Utara menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah “hak rakyat untuk hidup sehat dan mendapatkan pangan yang sesuai dengan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta hak untuk menentukan sistem pertaniannya sendiri”. Yang dimaksud dengan kedaulatan pangan adalah suatu konsep untuk melawan rezim perdagangan dan korporasi pangan. Kedaulatan pangan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan pasar lokal dan nasional serta pemberdayaan petani lokal (Bernstein & Bachriadi, 2014).
Tahun 2004 dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak atas pangan, kedaulatan pangan merupakan hak rakyat, komunitas- komunitas dan negeri-negeri untuk menentukan sistem-sistem produksinya sendiri dalam lapangan pertanian, perikanan, pangan dan tanah, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang secara ekologi, sosial, ekonomi dan kebudayaan sesuai dengan keadaan-keadaan khusus (keunikannya) masing- masing. Menurut FAO, kedaulatan pangan merupakan hak untuk memiliki pangan secara teratur, permanen dan bisa mendapatkannya secara bebas, baik secara cuma-uma maupun membeli dengan jumlah dan mutu yang mencukupi, serta cocok dengan tradisi-tadisi kebudayaan rakyat yang mengkonsumsinya. Menjamin pemenuhan hak rakyat untuk menjalani hidup yang bebas dari rasa takut dan bermartabat, baik secara fisik maupun mental, secara individu maupun kolektif (Rosario-Malonzo, 2007).
Sedangkan menurut La Via Campesina (sebuah organisasi gerakan tani internasional yang dibentuk sejak tahun 1993), kedaulatan pangan adalah hak seluruh rakyat, bangsa dan negaranya untuk menentukan kebijakan
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
pertanian dan pangan tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan pangan ala La Via Campesina pun mengakui dan menyepakati bahwa kontribusi perempuan dalam produksi pangan mulai dari tingkat rumah tangga dan masyarakat secara luas (Bernstein & Bachriadi, 2014). Pengakuan terhadap perempuan merupakan cara untuk merubah kondisi perempuan di seluruh dunia dan memutus mata rantai patriarkal. Hak atas pangan harus bebas dari diskriminasi gender.
Kedaulatan pangan senantiasa meberdayakan petani lokal, komunitas lokal di desa-desa sebagai penopang keberlanjutan pangan suatu negara. Namun, setelah ditetapkan kebijakan revolusi hijau yang mencerabut hak- hak petani lokal di desa-desa dan lebih mengembangkan pertanian skala nasional yang bekerja sama dengan korporasi di tingkat internasional. Di Indonesia, revolusi hijau diterapkan pada era Orde Baru (1970-1990-an). Orba melalui revolusi hijau berhasil menyeragamkan pangan yang harus dikonsumsi oleh warganya, yaitu beras. Selain berasisasi (Swasembada Pangan), revolusi hijau pun berhasil mengalih fungsikan lahan pertanian sawah dengan industri perkebunan yaitu dengan penyeragaman tanaman (monokultur). Monokultur merupakan suatu sistem alih fungsi lahan yang dapat melemahkan sistem pertanian lokal (Agus, 2013).
Penyebab utama gagalnya kedaulatan pangan adalah karena kebijakan yang mendorong praktik-praktik pembangunan yang tidak tepat (Jhamtani, 2008). Vandana Shiva menuliskan bahwa revolusi hijau merupakan manifestasi maskulin. Revolusi hijau telah mengakibatkan gangguan hubungan antara petani lokal dengan sistem pertanian tradisional (Shiva, 1988). Sistem pertanian tradisional kemudian digantikan dengan sistem pertanian modern. Benih, pupuk dan kebutuhan pertaniannya lainnya disediakan oleh pabrik. Aktivitas kerja yang melibatkan manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Menurut Vandana Shiva, kebijakan revolusi hijau merupakan prinsip pertanian dan paradigma yang dibawa oleh Barat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk terus meningkatkan pertumbuhan produksi pangan multinasional.
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Perjuangan dari para ekofeminis salah satunya adalah mewujudkan kedaulatan pangan perempuan. Ekofeminisme merupakan istilah baru dalam gerakan feminis. Namun untuk gagasannya sendiri, ekofeminisme telah ada dan merupakan gagasan lama. Ekofeminisme muncul pertama kali pada tahun 1974 yang diperkenalkan oleh Francoise d’Eaubonne didalam bukunya yang berjudul Le Feminisme ou la mort (Tong, 1998). Namun, baru familiar saat diadakan konferensi Kaum Perempuan dan Kehidupan di Bumi: Konferensi Eco-Feminisme pertama pada tahun 1980 di Amherst (Shiva & Mies, 1993). Sebagai sebuah gagasan dan gerakan sosial, ekofeminisme memberikan sumbangan dalam membangun kesadaran bagaimana menjaga dan merawat keberlangsungan ekologi yang senantiasa memberikan kehidupan bagi seluruh manusia. Sebagai sebuah gerakan sosial, ekofeminisme memiliki ideologi yang kuat. Yaitu menentang segala bentuk eksploitasi atas sumber daya alam yang senantiasa dijadikan dalil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas Kristen Satya Wacana, 2013).
Dalam patriarki yang senantiasa memberikan ruang yang leluasa kepada laki-laki untuk melakukan tindakan opresif merupakan implikasi dari cara pandang antroposentrisme (human-centered environmental ethics) dan androsentrisme (male-centered environmental ethics) dalam etika lingkungan (Keraf, 2002). Dimana manusia sebagai  pusat dari alam semesta  dan hanya manusia – laki-laki yang mendominasi untuk mengendalikan atas semua yang tersedia di muka bumi. Ekofeminisme menawarkan etika yang memperlakukan bumi bukan hanya sebagai komoditas yang dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Namun lebih dari itu bagaimana memperlakukan bumi selayaknya sebagai ibu – ibu bumi.
Revolusi hijau telah mematikan prinsip feminin dan mengakibatkan pertumbuhan yang cacat (maldevelopment) atas ekologi (Shiva, 1988). Penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebih pada tanah mengakibatkan struktur tanah dan ekosistem lainnya rusak. Dalam rantai makanan, perempuan memiliki peran yang sangat penting. Secara historis, perempuan merupakan agen yang menjadi penyedia makanan utama dalam sistem
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
pertanian alamai. Perempuan merupakan bagian dari sistem pangan berkelanjutan karena ia sangat berkaitan dengan alam. Subordinasi terhadap perempuan dan bumi membangkitkan kesadaran para perempuan untuk berdaulat atas pangan. Kehadiran perempuan yang menyadari akan hal itu merupakan bentuk kepedulian akan keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem lainnya di masa yang akan dating (Shiva & Mies, 1993).

## D. PESANTREN ATH-THAARIQ: MELETAKKAN EKOLOGI ATAS KEDAULATAN PANGAN
Pesantren Ekologi Ath-Thaariq adalah pesantren yang didirikan oleh Nissa Wargadipura bersama suaminya, Kiyai Ibang Lukmanurdin. Sebelum mendirikan pesantren, Nissa Wargadipura adalah seorang aktivis dan salah satu pendiri Serikat Petani Pasundan (SPP). Sebuah organisasi yang terdiri dari aktivis tani yang dimana mereka berjuang untuk para petani di Jawa Barat yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk ditanami agar bisa hidup sejahtera (Fahrurrazi, 2018). Namun, karena Nissa merasa bahwa perjuangannya tidak harus selalu melalui jalan sebagai aktivis yang hanya berkoar-koar tentang pentingnya bertani namun nihil dalam praktek. Pun kegelisahannya akan alam yang semakin rusak, sehingga ia bersama suaminya berinisiatif untuk mendirikan pesantren dengan mengembangkan pertanian yang berbasis ekologi.
Menurutnya pesantren mempunyai tiga fungsi. Pertama , fungsi religius (dinniyah). Kedua , fungsi sosial (ijtimaiyah). Ketiga , fungsi edukasi. Ketiga fungsi tersebut senantiasa diterapkan di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, karena pendirian pesantren ini pula didasarkan pada kesadaran bahwa di dalam Islam bukan hanya kebutuhan pangan saja yang harus dipenuhi, melainkan manusia pun mempunyai kewajiban untuk menjaga alam, ekosistem lainnya dan menjaga kesuburan tanah (Larastiti & Dkk, 2017). Konsep bertani di Ath-Thaariq menekankan pada prinsip kesalingan – saling terkait antara tanah, air dan ekosistem lainnya. Pun berusaha mengurangi asupan pupuk dan pestisida (bahan kimia), menghemat penggunaan air, memperbaiki
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
kesehatan tanah dengan menambahkan bahan-bahan organik (McMahon, 2013).
Pesantren ini juga tengah berjuang secara aktif dalam menghadapi krisis ekologi yang tengah menimpa tanah air, terutama yang menimpa perempuan dan anak. Yaitu melalui pengelolaan kurikulum belajar berbasis kemandirian melalui wirausaha hijau, mengembangkan pangan yang berdaulat (Wargadipura, 2018) dengan memanfaatkan hasil dari kebun pengarangan di sekitar pesantren seluas 0,25 hektar (Larastiti & Dkk, 2017).. Kurikulum belajar berbasis kemandirian di Pesantren Ekologi Ath- Thaariq dikembangkan dengan cara melibatkan dan melatih para santri dalam setiap kegiatan belajar, yaitu dengan menekankan bahwa kita sebagai manusia adalah “tuan atas hidupnya sendiri” dan kesadaran kolektif dengan melatih para santri berkebun setiap hari di pekarangan pesantren.
Nissa Wargadipura menuturkan bahwa ideologi besar perjuangannya atas kedaulatan pangan adalah bentuk nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud adalah kecintaannya terhadap tanah air. Ke-nasionalisme-an Nissa dan pesantren Ekologi Ath-Thaariq akan kecintaan terhadap tanah air merupakan dampak dari revolusi hijau yang menurutnya telah mengubah gaya hidup petani lokal. Revolusi hijau adalah akar ekonomi kapitalisme di Indonesia. Revolusi hijau berhasil merampas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh rakyat. Sebagian besar tanah dimiliki oleh korporasi-korporasi yang kemudian dilegalkan oleh negara. Menurut Nissa Wargadipura, berbicara kedaulatan pangan erat kaitannya dengan alih fungsi lahan secara besar-besaran yang dilegalkan oleh negara. Alih fungsi lahan merupakan bentuk salah urus dari negara akan keberadaan petani pengembang pangan lokal dan benih lokal. Negara lebih mengedepankan kepentingan korporasi dan memenuhi pasokan pangan untuk di eskpor. Artinya tanah, air dan kandungan gizi yang ada di dalamnya akan dikuras untuk keberlangsungan hidup orang lain. Bukan untuk kesejahteraan warga negaranya (McMahon, 2013).
Pengurusan pangan oleh negara bukan lagi persoalan cinta dan kasih. Akan tetapi berdasarkan uang (komoditas). Saat ini pangan tengah dikuasai
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
oleh korporasi-korporasi besar. Salah satunya adalah benih.  Saat ini benih dikuasai oleh korporasi besar yaitu Singenta dan Monsanto (Serikat Petani Indonesia (SPI), 2017). Keduanya menjadi dua korporasi besar di dunia yang mendominasi bahwa pangan itu bisa dibuat oleh mereka untuk seluruh dunia ini. Padahal menurut Nissa hal itu adalah salah. Revolusi hijau adalah satu-satunya yang harus bertanggung jawab akan penguasaan benih. Benih merupakan simpul pertama dalam rantai makanan. Penguasaan benih oleh korporasi menciptakan ketergantungan petani pada pemilik modal. Benih hanya dipandang sebagai akumulasi modal.
Oleh karenanya, hilanglah benih-benih lokal. Jika saat ini benih dikuasai oleh korporasi, bagaimana bisa kita menanam. Banyak sekali petani-petani yang kehilangan keterampilan terutama perempuan dalam menyimpan benih akibat Revolusi hijau. Tanah kemudian didominasi oleh sawit, karet, teh, kentang, wortel dan sayuran monokultur lainnya. Menurut Kiyai Ibang, pertanian monokultur harus segera dihentikan, karena membutuhkan biaya yang mahal dan merusak kesuburan tanah. Tanah menjadi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan pestisida. Oleh karenanya, Pesantren Ath-Thaariq berupaya untuk mengembangkan benih dengan terus mengumpulkan benih dan bertukar benig dengan petani dan komunitas-komunitas lainnya.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pesantren Ath-Taariq adalah memperlakukan tanah bukan hanya sebagai tanah (benda mati). Namun, memperlakukan tanah yang senantiasa memberikan kehidupan dengan sebaik-baiknya dan menjaga keaneka ragaman hayati lainnya. Pertanian berbasis ekologi yang diterapkan oleh Pesantren Ath-Thaariq merupakan bentuk kepedulian akan masa depan bumi dan hidup yang lebih baik.

## E. PERTANIAN KEBUN PEKARANGAN DAN REVOLUSI MEJA MAKAN: BANGUNAN SEDERHANA KEDAULATAN PANGAN
Sejak mendirikan Ath-Thaariq bersama suaminya, Nissa berkomitmen untuk menjaga tanah sebagaimana kecintaannya terhadap tanah air. Melalui Ath-Thaariq juga Nissa terus berjuang mempropagandakan pentingnya
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
mandiri dan  berdaulat atas apa yang kita konsumsi. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kebun pekarangan di sekitar rumah. Selain kebun pekarangan, hal yang paling penting adalah dimulai sejak dari meja makan. Nissa menyebutnya revolusi meja makan, sebagai wujud dari keluarga yang berdaulat atas pangan. Artinya, apa yang kita konsumsi, kita ketahui asalnya dari mana, terpenuhi atau tidak kebutuhan akan nutrisi dan gizi yang baik bagi tubuh. Budaya patriarkal yang masih melekat, menjadikan perempuan harus mengurus persoalan meja makan.
Nissa Wargadipura menuturkan:
“Perempuan harus berdaulat. Perempuan harus mempunyai inisiatif- inisitif untuk membangun pangannya sendiri. Kalau dia tidak mau terkena penyakit. Jadi perempuan-perempuan harus membangun inisiatif sendiri. Pangan ini bisa dihadirkan sangat dekat sekali, kalau tidak membuat pangan sendiri di kebun atau di pekarangan sendiri. Kedaulatan pangan itu hanya bisa dibangun oleh inisiatif-inisiatif lokal, inisiatif-inisiatif sendiri seperti yang dilakukan oleh Pesantren Ath-Thaariq.”
Kebun pekarangan dapat dimanfaatkan untuk menanam makanan dan bumbu dapur yang sering dikonsumsi oleh anggota keluarga. Pun mempermudah akses pemenuhan gizi keluarga. Seperti yang dilakukan di Pesantren Ath-Thaariq, di sekitar pekarangan rumah Nissa ditanami berbagai tanaman holtikultura: sayuran, buah-buahan dan obat-obatan. Tanaman holtikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Seperti, cabai, sawi, tomat, jahe, kunyit, serai, daun bawang, kangkung, seladah dan lainnya.
Meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, mengingat lahan pesantren yang tidak cukup luas. Namun, semuanya dapat diatur apabila kita punya kemauan. Tanaman-tanaman tadi tidak memerlukan waktu yang lama, pengurusan yang detail, bergizi tinggi, dapat ditanam secara berkala berbeda dengan jenis tanaman monokultur serta mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pertanian kebun pekarangan menjadi aset berharga untuk mengurangi ketergantungan keluarga terhadap pasar dan mengurangi pengeluaran belanja bulanan dan memperdayakan santri-santri dalam mengelola kebun pekarangan (Wargadipura, 2016).
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Selain memanfaatkan lahan dengan pertanian kebun pekarangan, upaya lain agar kedaulatan pangan dimulai dari skala keluarga adalah revolusi meja makan. Konsep revolusi meja makan diperkenalkan oleh Nissa bertepatan dengan kegiatan Jambore Pejuang Tanah Air tahun 2017. Bermula dari cerita-cerita peserta jambore dan perempuan-perempuan yang mengeluhkan beberapa penyakit yang ia derita karena makanan yang selama ini mereka konsumsi. Salah satunya adalah cerita tentang bagaimana seorang ibu melahirkan dengan kekurangan nutrisi, sehingga ia harus melahirkan dengan cara sesar .
Setelah melahirkan pun anaknya harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk disinar. Dan itu dialami sendiri oleh Nissa. Menurutnya, terjadi perubahan dalam tubuh perempuan yaitu rahim. Rahim perempuan mengalami penebalan karena pola konsumsi. Makanan yang selama ini kita konsumsi tidak diketahui asal usulnya. Hampir semua yang kita konsumsi berbentuk makanan instan dan banyak mengandung bahan kimia buatan pabrik. Seperti bumbu-bumbu dapur (bumbu racik), indomie, minuman kemasan dan lainnya.
Makanan yang ditawarkan saat ini bisa didapatkan dengan cepat. Bertebarannya aplikasi makanan cepat saji yang disediakan oleh aplikasi handphone membuat kita kurang bercakap-cakap dengan tubuh kita sendiri. Kita tak lagi bertanya pada tubuh kita tentang apa yang ia butuhkan dan apa yang ia suka. Kita memaksakan tubuh kita mencerna setiap makanan yang kita konsumsi semaunya kita. Salah satu cara melawan makanan cepat saji dan serba instan adalah dengan menyediakan waktu kita untuk bercakap- cakap dengan tubuh. Dari pengalaman Nisaa di atas, ia berkomitmen untuk merubah pola konsumsi dan harus mengetahui asal usul makanan yang ia konsumsi. Revolusi meja makan adalah media yang dapat digunakan untuk bercakap-cakap dengan tubuh. Bagaimana keluarga bersepakat tentang apa yang akan dikonsumsi, apakah kebutuhan gizi kita telah terpenuhi atau belum. Apakah makanan yang kita konsumsi memberikan kebaikan untuk tubuh atau sebaliknya.

## F. KESIMPULAN
Belajar dari penuturan Nissa tentang mengapa perempuan harus berdaulat atas pangan menjadi refleski tersendiri. Bahwa memang benar adanya, jika perempuan tidak berdaulat atas pangan dan tidak mengetahui dari mana asal usul pangan yang senantiasa kita konsumsi menjadikan tubuh kita sendiri sebagai penerima akibat atas ketidak berdaulatan kita atas pangan. Selain tubuh kita, anak-anak kita nanti pun menjadi rentan. Semakin banyaknya tawaran makanan instan, anak-anak pun lebih senang untuk mengkonsumsi makanan yang kurang mengandung gizi dan nutrisi.
Melalui Pesantren Ekologi Ath-Thaariq, bentuk kedaulatan pangan perempuan dapat diwujudkan. Bagaimana mengelola benih, menanam apa yang kita makan dengan memanfaatkan kebun pekarangan dan semuanya dinegosiasikan sejak dari meja makan. Seperti yang disampaikan oleh Nissa bahwa dengan berdaulat atas benih, benih-benih yang ada dapat diteruskan, digenerasikan dan disimpan. Apabila benih ditanam dan tumbuh, ia akan menjadi sumber kehidupan bagi keberlangsungan hidup manusia.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Nissa dan Pesantren Ath-Thaariq merupakan gambaran upaya perlawanan perempuan terhadap sistem yang saat ini tengah mengendalikan kebutuhan pangan melalui korporasi dan pasar. Perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang senantiasa mengekploitasi ketersediaan pangan. Artinya, yang tengah dihadapi adalah sistem ekonomi kapitalisme yang terstruktur dan sistemik. Perempuan memiliki sebuah kekuatan untuk menggerakan dan melawan sistem ekonomi kapitalisme yang sama sekali tidak berpihak kepada perempuan. Banyak jalan yang ditempuh oleh perempuan dalam melawan sistem tersebut. Salah satunya adalah perempuan harus berdaulat atas pangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, A. (2013). JIHAD MENEGAKKAN KEDAULATAN PANGAN: Suara dari Bulaksumur . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Bernstein, H., & Bachriadi, D. (2014). Tantangan KEDAULATAN PANGAN .
Bandung: ARC Books.
Engels, F. (2011). Asal-usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara . Jakarta: Kalyanamitra.
Fahrurrazi. (2018). Planting for God: The Ecological Islam of Pesantren At-Thaariq Garut, West Java . Graduate School Center For Religious And Cross- Cultural Studies Gadjah Mada University Yogyakarta, Yogyakarta.
Jhamtani, H. (2008). LUMBUNG PANGAN: Menata Ulang Kebijakan Pangan .
Yogyakarta: INSISTPress.
Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Larastiti, C., & Dkk. (2017). Perempuan Merayakan Perjuangan Tanah Air . Bogor:
Sajogjo Institute.
Lassa, J. A. (n.d.). Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks). Hivos Aceh .
March, C. (1999). A Guide to Gender- Analysis Frameworks . Oxford: Oxfam.
McMahon, P. (2013). BEREBUT MAKAN: Politik Baru Pangan . Yogyakarta: INSISTPress.
Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas Kristen Satya Wacana. (2013). EKOFEMINISME: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan
Budaya . Yogyakarta: Jalasutra.
Rosario-Malonzo, J. del. (2007). Modul tentang Kedaulatan Pangan: Panduan Pelatihan untuk Kedaulatan Pangan . Malaysia: Pesticide Action Network Asia and the Pasific (PAN AP). Retrieved from http://indiesblog.
wordpress.com/downloads/
Sasongko, T. H. (2006). Seri Bibliografi Bercatatan POTRET PETANI: BASIS PEMBARUAN AGRARIA . Bandung: Yayasan AKATIGA.
Sityi Maesarotul Qori’ah, Perempuan Sebagai Agen Kedaulatan Pangan...
Serikat Petani Indonesia (SPI). (2017). CATATAN AKHIR TAHUN
2017 TAHUN DARURAT AGRARIA; KEDAULATAN PANGAN PUN DIABAIKAN; KEMISKINAN TAK TERENTASKAN . Jakarta.
SERUNI. (2018). Suara Perempuan Edisi Februari - Maret 2018 (Buletin). Jakarta Barat: Serikat Perempuan Indonesia - SERUNI.
Shiva, V. (1988). Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India . New Delhi:
KALI FOR WOMEN.
Shiva, V., & Mies, M. (1993). Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan . Yogyakarta: IRE Press.
Tong, R. P. (1998). Feminsit Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran
Utama Pemikiran Feminis . Yogyakarta: Jalasutra.
Wargadipura, N. Pertanian Berkelanjutan Tulang Punggung Terwujudnya Kedaulatan Pangan (2016). Retrieved from https://pesantrenekologi.
blogspot.com/search/label/Kebun Pekarangan
Wargadipura, N. Menuju Keluarga yang Berdaulat Tanpa Kekerasan melalui Revolusi Meja Makan dengan Cara Mengembangkan Pertanian Kebun Pekarangan Berbasis Agro Ecology (2018). Retrieved from https:// pesantrenekologi.blogspot.com/2018/01/menuju-keluarga-yang- berdaulat-tanpa.html.