## PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI PELANGGARAN HUKUM DI LAUT
Wahyu Sigit. 1) , Dadan Umar 2) , Dadang Surjasa 3)
1 Mahasiswa Jurusan Magister Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti
2, 3 Jurusan Magister Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti wahyusp2109@gmail.com 1) , dadan@trisakti.ac.id 2) , d_surjasa@yahoo.com 3)

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  dengan  17.499  pulau,  5,9  juta  km 2 wilayah pesisir  dan  laut  81.000  km.  Besarnya  potensi  sumber  daya  laut  sangat  melimpah  sehingga terjadi  eksploitasi  dan  kerugian  lebih.  Terdaftar  sebagai  sebuah  kejahatan  pada  tahun  2015 dan sebanyak 235 negara berpenduduk 35 miliar kerugian pada tahun 2016. Sinergi Bakamla di  era  baru  operasi  keamanan  maritim  didukung  oleh  metode  deteksi  dan  aktivitas  intelijen. Penelitian  ini  difokuskan  pada  model  pengembangan  deteksi  kejahatan  di  laut.  Tujuan penelitian diperoleh model pendeteksian yang tepat untuk kelemahan dalam deteksi model saat ini. Deteksi aktivitas siklus intelijen terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan  diseminasi.  Sistem  analisis  saat  ini  belum  menghasilkan  identifikasi,  pemetaan  dan pemantauan  kejahatan  dan  masih  belum  terintegrasi  dengan  sumber  daya  lainnya.  Untuk mengetahui,  pengembangan  model  deteksi  akan  menggunakan  analisis  tulang  ikan  untuk mengungkap  penyebab  tantangan  analitis,  organisasi  dan  birokrasi,  bias  informasi, kepemimpinan  dan  kebijakan  inferior.  Fokus  penelitian  dalam  tantangan  analitis  adalah pendekatan sistem informasi geografis dalam fitur analisis spasial. Data awal akan dikonversi menjadi  data  spasial  dalam  pengumpulan  data  dan  pengolahan  data.  Dengan  menggunakan teknik  visualisasi,  kerapatan  data  kejahatan  di  laut  akan  diterapkan  pada  tahap  analisis spasial.  Untuk  pendeteksian  itu  sendiri,  pihaknya  akan  melakukan  pemetaan  kejahatan, kepadatan dan Voronoi. Skala kerapatan diilustrasikan dengan nuansa kuning (rendah) hingga merah (tinggi). Dengan demikian, chloropleth diperoleh (peta berwarna yang bervariasi sesuai skala kerapatan) berupa deteksi kejahatan merah (tinggi) di sektor 1B, 1E, 1F, 1G, 2H, 2J dan 2K pada tahun 2015. Model pendeteksian ini dilakukan. sebagai solusi dari masalah itu sebagai model pengembangan deteksi kejahatan di laut.
Keywords: siklus intelijen , sistem informasi geografis, webgis development cycle.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan (archipelagic  state) terbesar  di  dunia merupakan  kawasan  laut  yang  dipenuhi pulau-pulau,  baik  besar  maupun  kecil dengan  jumlah  17.499  pulau  yang  tersebar dari barat ke timur. Luas perairan Indonesia sebesar  5,9  Juta  km 2 dan  garis  pantai sepanjang  81.000  km  dengan  konfigurasi unik  dan  sekaligus  amat  menantang  pada posisi silang yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia, yaitu terletak dua benua (Asia  dan  Australia)  dan  dua  samudera (Pasifik  dan  India),  bahkan  di  kawasan ASEAN 2/3 wilayahnya merupakan perairan  Indonesia  (Lemhanas,  2012).
Potensi  sumber  daya  kelautan  melimpah, bila  tidak  terkontrol  akan  memunculkan
aktivitas  eksploitasi  yang  berlebihan  serta terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan  bahkan  negara  akan  mengalami kerugian  dari  segi  perekonomian  (Ikhtiari, 2011).  Pemerintah  sangat  dituntut  seperti mengawasi,  mengetahui  dan  menindak dalam  pergerakan  kapal  melalui  sejumlah alur, selat, teluk, laut, sungai dan pelabuhan dengan baik (Quarterdeck, 2015).
Presiden Ir. Joko Widodo telah bertekad  ingin  mengembalikan  kejayaan
Indonesia  sebagai  negara  maritim,  serta berkeinginan  negara  Indonesia  menjadi poros  maritim  dunia.  Keseriusan  beliau ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, dan pembentukan organisasi  Bakamla,  sebagai  Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas penjaga keamanan dan keselamatan di laut (Soedewo, 2016).
Keamanan  merupakan  kegiatan  dalam rangka  menjamin  kelangsungan  perniagaan di  dan  melalui  laut  dari  ancaman  teror, kejahatan,  perompakan,  pemberontakan bersenjata  dan  berbagai  kegiatan  ilegal yang  berhubungan  dengan  kebebasan  dan keselamatan  bernavigasi  (Marsetio,  2014). Namun  masih  terjadi  pelanggaran  hukum yang  masih  terjadi  antara  lain,  illegal fishing,  illegal  logging,  illegal  BBM, pelanggaran  dokumen  atau  surat  izin, penyelundupan barang, penyelundupan miras, penyelundupan
manusia, penyelundupan  hewan  dan  perdagangan narkoba.  kamla  mencatat  kejahatan  tahun 2015 sebanyak 235 dan kerugian negara 35 milyar  rupiah  pada  tahun  2016.  Bakamla dengan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh pendeteksian.  Deteksi  yang  dimaksud merupakan kegiatan intelijen.
Selama  beberapa  tahun  terakhir  di seluruh  dunia  mengalami  peningkatan pelanggaran  hukum  sehingga  berlomba untuk  menemukan  cara-cara  baru  untuk menangani  informasi  tentang  pelanggaran hukum.  Pengalian  informasi  pelanggaran hukum untuk mencari penyebabnya pelanggaran  hukum,  otoritas  keamanan lokal,  regional  dan  nasional.    Alat pendukung keputusan seperti Sistem Informasi  Geografis  (GIS)  menjadi  pilihan untuk  membantu  mereka  dalam  mencari solusi  yang  lebih  baik.  Kehandalan  dalam GIS  antara  lain  geostatistik,  penyebaran informasi, data mining dan model prediktif, pemodelan data pelanggaran untuk mengidentifikasi polanya.
Model  deteksi  aktual  Bakamla  masih minim  informasi  yang  bersifat  spasial (keruangan)  dan  dilakukan  secara  manual, sehingga  informasi  yang  dihasilkan  belum menjadi representasi dalam masukan pengambilan  keputusan.  Bakamla  telah mengidentifikasi kelemahan,
yaitu pemetaan  pelanggaran  hukum  yang  belum optimal,  metode  yang  baik  untuk  analisa pelanggaran  hukum,  belum  terintegrasinya pelanggaran  hukum  dengan  sumber  daya lain, informasi mengenai sasaran
pencegahan pelanggaran hukum dan belum optimal pencegahan pelanggaran hukum.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian terdahulu
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait dengan fokus pada model deteksi pelanggaran  hukum  telah  dilakukan  oleh peneliti  terdahulu.  Chakravorty  pada  tahun 1995,  mengemukakan  tentang  identifikasi pengelompokan kejahatan berdasarkan prinsip keruangan berbasis sistem informasi geografik.  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian yaitu membutuhkan pengintegrasian  sistem  informasi  geografis untuk  menganalisis  data  kejahatan  tersebut (Chakravorty, 1995). Pada tahun 2012, penelitian menggunakan  sistem  informasi  geografis sebagai metode prediksi dalam menganalisis kejahatan juga dilakukan oleh Ferreira, et  al .      Dalam  penelitian  ini, pemetaan  kejahatan  dan  analisis  spasial digunakan sebagai pendukung dan pelengkap  dari  analisis  pola  kejahatan. Metode pemetaan kejahatan berbasis analisis  spasial  SIG  memiliki  peran  vital sebagai  bentuk  baru  dalam  suatu  tindak kejahatan beserta cara merespons permasalahan kriminalitas tersebut (Ferreira, 2012).
Kembali  pada  tahun  2014,  penelitian mengenai  arsitektur  dalam  sistem  cerdas pendukung  keputusan  yang  digunakan badan atau lembaga penegak hukum dengan metodologi  atau  pendekatan  analisis  model kejahatan menggunakan teknik data mining. Sistem cerdas pendukung keputusan menggunakan  tools  manajemen web-base , sistem  informasi  geografis,  dan  teknologi jaringan  selular.  Sistem  cerdas  pendukung keputusan dapat diterapkan secara bersama- sama  penegak  hukum  dalam  melaksanakan keamanan (Gupta, 2014).
Berdasarkan  penelitian  -  penelitian sebelumnya di atas, diketahui bahwa model pencegahan  kejahatan  berbasis  sistem informasi  geografis  telah  dilakukan  di beberapa negara. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga telah diterapkan dan diimplementasikan  di  bebeberapa  negara maju.  Namun,  penelitian  mengenai  hal tersebut  sampai  sejauh  ini  masih  belum dilakukan  di  Indonesia.  Berdasarkan  hal tersebut, maka penulis melakukan
penelitian  yang  mengambil  tema  tersebut dengan  judul  penelitian  pengembangan model deteksi pelanggaran hukum di laut.

## 2.2. Perumusan Masalah
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Bakamla membutuhkan pengembangan  model  deteksi  pelanggaran hukum di laut yang tepat sesuai dengan visi dan  misi.  Pengembangan  model  deteksi pelanggaran hukum di laut melalui pendekatan  Sistem  Informasi  Geografis merupakan  alat  bantu  yang  digunakan dalam  menjawab  permasalahan  model deteksi untuk melakukan pemetaan, identifikasi  dan  pemantauan  pelanggaran hukum  di  wilayah  perairan  dan  wilayah yuridiksi Indonesia.

## 2.3. Batasan Masalah
Agar  penelitian  terarah  dan  sesuai tujuan,  maka  diperlukan  ruang  lingkup yang  jelas  terhadap  masalah  yang  akan diteliti.  Adapun  ruang  lingkup  penilitian sebagai berikut:
a. Penelitian  dilakukan  pada  Deputi
Informasi, Hukum dan Kerjasama,
Direktorat Data dan Informasi, Bakamla RI.
b. Data penelitian yang digunakan adalah data  pelanggaran  hukum  Bakamla  periode tahun Januari 2013 hingga Desember 2015. c. Pengembangan model deteksi menggunakan  sistem  informasi  geografis berbasis web.
d. Pengunaan  data  operasi  yaitu  sektor operasi.

## 2.4. Tujuan Penelitian
Terkait  dengan  pemaparan  masalah  di atas,  berikut  adalah  tujuan  dilakukannya penelitian untuk menghasilkan pengembangan  model deteksi yang  mampu memetakan, mengidentifikasi dan pemantauan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan di wilayah yuridiksi Indonesia. 3.  METODOLOGI PENELITIAN Berikut ini adalah diagram alur penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian ini  yang  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  dan gambar 2 .
Mulai
Observasi Lapangan &Studi Literatur

## Perumusan Masalah
Tinjauan Umum Organisasi
Analisis Deteksi Pelanggaran Hukum Aktual :
1. Perencanaan Pengumpulan Data 2. Pengumpulan Data 3. Analisa 4. Diseminasi TAHAP PENDAHULUAN TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA SISTEM TAHAP PENGEMBANGAN SISTEM A Analisis Sistem
Gambar 1.   Diagram Alir Penelitian
Verifikasi dan Validasi Kesimpulan dan Saran TAHAP KESIMPULAN DAN SARAN Selesai

## Webgis Development Cycle
1. Requirement Analysis
2. Conceptual Design
3. Hardware & Software Survey
4. Database Design and Construction
5. Acquistion of GIS Hardware and Software
6. Web GIS System Integration
7. Application Development
8. Webgis Use and Maintenance
Pemetaan Pelanggaran Hukum
di Laut Penentuan Model A
Gambar 2.   Diagram Alir Penelitian (lanjutan)
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Analisis Deteksi Pelanggaran Hukum Saat Ini 4.1.1. Rencana Pengumpulan Data Rencana  merupakan  suatu  kegiatan untuk merumuskan dan menyusun kebutuhan  pimpinan  (Deputi  Informasi, Hukum dan Kerjasama) sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas. Sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan  sistematis  guna  mendapatkan  hasil yang maksimal.

## 4.1.2. Pengumpulan Data
Informasi  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  kebijakan  teknis  di  bidang informasi  dapat  dikumpulkan  melalui berbagai sumber antara lain:
 Investigator tindak criminal (detektif)
 Petugas patrol
 Police records
 Media
 Open Source information (internet)
 Departemen atau badan pemerintah
Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan  pembuatan  lembar  pencatatan  atau biasanya  dikenal  dengan  check  sheet. Lembar pencatatan membantu analis secara sistemasi untuk mengumpulkan dan merekam  data.  Untuk  membuat  lembar periksa,  analis  menentukan  peristiwa  atau kondisi  yang  perlu  diamati.  Keuntungan utama  menggunakan  sistem  cek  sheet adalah  data  yang  dimasukkan  ke  dalam sistem  menjadikan  data  sehingga  semakin dengan  fakta-faktanya  atau  situasi  dari informasi,  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dan Tabel 2.

## Tabel 1. Lembar Periksa Pelanggaran Hukum di laut Januari 2013
No Pengamatan Frekuensi Jumlah 1 Pencurian Ikan - 0 2 Penangkapan ikan dgn alat/bom IIII 4 3 Tanpa Ijin/ Dokumen III 3 4 Penyelundupan Barang - 0 5 Perampokan - 0 6 Pembajakan - 0 7 Penyelundupan Narkoba - 0 8 Penyelundupan BBM - 0 9 Penyelundupan Manusia - 0 10 Penyelundupan Binatang - 0 11 Pelanggaran Wilayah - 0 12 Penyelundupan Kayu I 1 13 Illegal Mining - 0 14 Penyelundupan BMKT - 0 15 Kerusakan Ekosistem I 1 16 Penyelundupan Miras I 1

## Tabel 2. Tabel Rekap Pelanggan Hukum Tahun 2015
JENIS PELANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES TOTAL PENCURIAN IKAN 7 2 9 8 11 5 10 0 0 0 0 0 52
PEANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT/BOM 3 8 13 6 6 3 6 1 0 0 0 0 46 TANPA IJIN/DOKUMEN 1 10 15 2 0 3 3 0 0 0 0 0 34
PENYELUNDUPAN BARANG 4 4 11 3 0 2 1 0 0 0 0 0 25 PERAMPOKAN 1 7 1 5 0 0 2 2 0 0 0 0 18
PEMBAJAKAN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PENYELUNDUPAN NARKOBA 2 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 11
PENYELUNDUPAN BBM 1 1 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 12
PENYELUNDUPAN MANUSIA 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 PENYELUNDUPAN BINATANG
0 0 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9
PELANGGARAN WILAYAH 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 PENYELUNDUPAN KAYU 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ILLEGAL MINNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENYELUNDUPAN BMKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KERUSAKAN EKOSISTEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENYELUNDUPAN MIRAS 2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 37 72 30 26 18 26 5 0 0 0 0 235

## 4.1.3. Analisis Intelijen
Analisis  intelijen  adalah  proses mengambil informasi yang diketahui tentang  situasi  dan  entitas  yang  strategis, operasional, atau taktis, karakteristik dikenal  serta  sesuai  dengan  pernyataan probabilitas  dan  tindakan  masa  depan dalam  situasi  dan  oleh  entitas.  Operasi intelijen  yang  harus  dilakukan  dinas-dinas intelijen untuk mengurangi ancaman (threat) ,  risiko (risk) ,  dan  kerawanan (vulnerability) dalam  kurun  waktu  tertentu. Prunckun  menawarkan  beragam  metode analisis  seperti  SWOT,PEST,  force  field, pareto,  fishbone,  morphological  hingga genealogical  analysis  untuk  secara  ilmiah menentukan  koefisien  status  keamanan nasional (Prunckun, 2010).
4.1.4.  Pareto Analysis Pareto Analysis adalah cara kuantitatif  dalam  memprioritaskan  daftar pilihan.  Oleh  karena  itu  analisis  pareto bergantung  pada  rating  (penilaian)  untuk tiap-tiap  opsi.  Dalam  analisa  Pareto diperlukan  identifikasi  masalah  mulai  dari yang  terpenting  hingga  yang  terendah. Identifikasi itu juga  dapat dianalisa  dengan menggunakan  frekuensi  kejadian  ataupun trend yang berkembang pada masalah yang telah  ditentukan.    Secara  garis  besar,  pada analisis ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Dengan mengetahui urutan permasalahan  dari  ranking  tertinggi  hingga terendah,  maka  dapat  diketahui  masalah terpenting yang harus segera diatasi. Prinsip yang dikemukakan Alfredo Pareto ke dalam masalah  kecacatan, ”80%  of  the  problems would  be  in  20%  of  defects” yang  dikenal dengan  kaidah  80/20  atau  ”Pareto
Principle”.  Hal  tersebut  berarti  bahwa penanganan  20%  penyebab  vital (vital sources) dapat memberikan perubahan atau
pengaruh besar dalam penyelesaian masalah dengan sedikit usaha.
Gambar 3. Grafik Pareto Pelanggaran Hukum tahun 2013
4.1.5.  Diseminasi Pada tahap ini disampaikan informasi kepada pimpinan (Deputi Informasi,  Hukum  dan  Kerjasama)  bahwa deteksi  pelanggaran  hukum  sebanyak  16 jenis  pelanggarn  hukum  pada  tahun  2013
hingga tahun 2015.

## 4.2. Analisis Sistem
Menurut  Prunckun  analisis  fishbone digunakan  untuk  menunjukkan  sebab  dan akibat dengan mengidentifikasi dan mengali masalah yang sedang diselidiki.
Gambar 4. Diagram Tulang Ikan
Berikut hasil analisa tulang ikan :
1.  Leadership and Policy, dalam kelompok penyebab  telah  diidentifikasi  antara  lain, banyaknya  masalah  atau  isu-isu  (kompleks masalah dan masalah tidak dapat diidentifikasikan),  perumusan  kebijakan (tidak  ada  kajian  dan  kebijakan  yang  tidak tepat) dan pelaksanaan kebijakan (tidak ada acuan pelaksanan kebijakan dan pelaksanaan kebijak terlalu sulit). 2.  Informasi, mengidentifikasi pada kelompok  penyebab  informasi  antara  lain kuantitas informasi (informasi yang diperoleh  dengan  ekspetasi  rendah  dan informasi  dengan  jumlah  minim),  kualitas informasi  (tidak  relevan  dan  cenderung bias)  dan  informan  ekternal  (tidak  ada pembinaan  informan  dan  bahkan  tidak  ada informan).
3.  Organisasi dan Birokrasi, dalam kelompok penyebab organisasi dan
birokrasi  telah  diidentifikasi  antara  lain, budaya organisasi (tidak terciptanya inovasi organisasi  dan  tidak  berbagi  informasi), kemampuan adaptasi terhadap segala sesuatu  (tidak  agresif  terhadap  perubahan situasi  dan  kondisi  dan  tidak  peduli  akan perubahan situasi terhadap organisasi). 4. Analytical  Challenges ,  dalam  kelompok penyebab  ini  dapat  diidentifikasikan  antara lain, teknologi (tidak terintegrasi cenderung parsial  dan  penggunaan  teknologi  yang konvesional  atau  manual),  alat  bantu
analisa  (kemajuan  teknologi  sehingga menimbulkan banyak alat bantu analisa dan pemilihan  alat  bantu  analisa  yang  tidak tepat)  dan  pengetahuan  terhadap  alat  bantu analisa  terbatas  (tidak  adanya  pendidikan dan  pelatihan  dalam  menggunakan  alat bantu analisa dan tidak ada pengembangan). Telah  teridentifikasi  penyebab  dari masalah  model  deteksi  pelanggaran  hukum menggunakan analisa fishbone dan pengurai  dengan  menerapkan  persepsi kegagalan  intelijen.  Penelitian  fokus  pada area analytic challenges untuk
pengembangan  model  deteksi  pelanggaran hukum  di  laut.  Pada  bab  berikutnya  akan diurai tahapan pengembangannya.

## 5.  PENGEMBANGAN SISTEM 5.1.  Penentuan Model
Dalam  penelitian  fokus  penentuan penyebab utamanya yaitu alat bantu analisa di  lakukan  secara  manual  tanpa  ada  sistem yang komputerisasi dan terintegrasi dengan sumber  daya  lain,  sehingga  penentuan model  menggunakan  sistem  informasi geografis  (SIG).  Tahapan  pembuatan  SIG berbasis  web  atau  biasa  disebut  webgis, dilakukan  beberapa  tahap  terlihat  dalam gambar 5.
Gambar 5. Webgis Development Cycle (Alesheiklh, 2002 ).

## 5.2.  Pengembangan Webgis
Pengembangan  webgis  mengacu  pada webgis development cycle, sehingga  dalam penelitian  ini  mengembangkan  webgis
dengan  memaksimalkan  analitik  yang dimiliki  webgis.  Berikut  skema  aplikasi webgis terlihat pada gambar 6.
Gambar 6. Skema Aplikasi Webgis

## 5.3. Pengumpulan Data
Mengacu  pada  webgis  development cycle,  peneliti  melakukan  tahapan  desain dan  kontruksi  database.  Desain  dan konstrusi  database  yang  akan  dibangun berupa database spasial.
5.5.1. Crime Mapping (peta pelanggaran) Peta pelanggaran merupakan penyebaran data pelanggaran hukum berdasarkan  lokasi  kejadian  kemudian dikonversi  menjadi  data  spasial,  terlihat
pada  gambar  6.  Peta  pelanggaran  dibuat mengacu  analisis  taktis  yang  dapat  disusun pada  waktu  kejadian.  Peneliti  dapat menampilkan peta pelanggaran yang disusun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Peneliti  dapat  menganalisa  pelanggaran hukum tersebut untuk kepentingan operasional  Bakamla.  Peta  pelanggaran merupakan langkah awal untuk menganalisa  lanjutan  dengan  menintegrasi sumber daya lainnya.
Gambar 7. Peta Pelanggaran tahun 2013

## 5.5.2.  Kepadatan
Teknik  kepadatan  telah  diterapkan pada  tahun  1950  sebagai  teknik  alternatif untuk kepadatan histogram. Dalam menggunakan  teknik  pada  geografis  dapat menerapkan distribusi spasial dan intensitas titik  (point).  Teknik  kepadatan  dilakukan dengan  menggunakan  fitur  yang  dimiliki sistem informasi
geografis yaitu menggunakan  estimasi  dengan  perubahan
warna  terhadap  kumpulan  pelanggaran hukum.  Pada  gambar  8,  merupakan  skala perubahan  warna  kuning  menjadi  warna merah  menandakan  perubahan  tingkat kepadatan pelanggaran hukum. Gambar 8. Skala Perubahan warna kepadatan
Gambar 9. Peta Kepadatan Pelanggaran tahun 2015
Pada  tahun  2015  terdapat  kepadatan pelanggaran  hukum  dalam  skala  tinggi hingga  menegah  di  perbatasan  utara Indonesia  khususnya  perbatasan  wilayah barat  dan  wilayah  tengah.  Terdeteksi  juga kepadatan terjadi pergeseran dari perbatasan hingga perairan teritorial Indonesia menjadi ancaman keamanan laut.
Teknik  Voronoi  merupakan  teknik  yang
digunakan  untuk  memvisualisasikan  data yang  diolah  untuk  mendapatkan  informasi baru  dengan  penggabungan  data  sumber daya  lainnya.  Sumber  daya  lainnya  yaitu berupa  data  spasial  sektor  operasi  yang sudah  dilakukan  konversi  terlihat  pada gambar 10. Analisa lanjut tetap menggunakan  skala  kepadatan  terintegrasi dengan data sektor operasi.
Gambar 10. Peta Kepadatan Pelanggaran pada Sektor Operasi tahun 2015
Kembali  pada  gambar  10,  pelanggaran hukum  pada  sektor  1  dan  sektor  2.  Namun dominan  pelanggaran  hukum  pada  wilayah perbatasan  utara  Indonesia.  Sektor  1B,  1E, 1F,  1G,  2H,  2J,  dan  2K.  Maka  terdeteksi peningkatan  pelanggaran  hukum  serta  di sektor dalam wilayah perairan teritorial atau perairan  dalam  Indonesia.  Maka  terdeteksi jenis pelanggaran hukum berupa penyelundupan  barang,  manusia,  narkoba, bbm, dan pencurian ikan.

## 5.4. Verifikasi
Verifikasi  adalah  pemeriksaan  apakah program  komputer  simulasi  berjalan  sesuai dengan yang diinginkan, dengan pemeriksaan  program  komputer.  Model komputer diverifikasi dengan menunjukkan bahwa program komputer adalah
implementasi  tepat  model  logis.  Verifikasi model  komputer  dapat  dilakukan  dengan menggunakan perangkat lunak bantu seperti Sortsite dan grafik.

## 5.5.  Validasi
Sistem validasi spasial berbasis webgis dikembangkan  menggunakan  ArcGIS  dan ArcObject  dari  Environmental  Systems Research Institute (ESRI). ArcGIS digunakan  untuk  menggabungkan  dan menampilkan  data  spasial.  ArcObject adalah modul yang berisi ArcGIS komponen  perangkat  lunak  perpustakaan untuk  menyesuaikan  fungsi  dari  perangkat lunak.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.  Model  deteksi  saat  ini  menggunakan analisa  pareto  masih  memiliki  kelemahan, sehingga  tidak  ada  informasi  mengenai sasaran  pencegahan  pelanggaran  hukum dan penerapan upaya pencegahan
pelanggaran hukum. 2.  Analisa  tulang  ikan  digunakan  untuk memperoleh  pengembangan  model  deteksi. Kemajuan  teknologi  informasi  dan  sistem informasi geografis maka pemilihan penggunaan  alat  bantu  analisa  pada  sistem informasi geografis (SIG).
3.  Pengembangan  webgis  menggunakan acauan  webgis  development  cycle  dengan ditambahkan fitur analisa spasial.
4.  Hasil  penelitian  pengembangan  model deteksi pelanggaran hukum di laut mendapatkan model untuk model
pengembangan  pelanggaran  hukum  dan terdeteksi  penerapan  upaya  pencegahan pelanggaran hukum.

## 6.2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan dalam penelitan beikutnya yaitu:
1. Penggunaan data masih dapat diperkaya  dengan  penambahan  data  dari sensor  yang  realtime,  kapal  patroli,  data kantor pengawas, dan data depot pertamina sehingga  mendapatkan  informasi  baru sesuai kebutuhan organisasi.
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan  teknik  lain  terutama  dalam memaksimalkan  fitur  analitik  spasial  dan stastik spasial sehingga mendapatkan model deteksi yang lain.
3. Perlu  diperhatikan  kembali  dalam mengembangkan webgis terhadap ketersedian  dan  kemampuan  hardware  dan software sehingga dapat memperoleh informasi lebih lengkap.

## 7. REFERENSI
Aleshelkh,  AA.,  Helali,  H.,  Behroz,  HA., 2002.  Web GIS: Technologies and Its Applications. Symposium on Geospatial  Theory,  Processing  and Applications. Alex,  H.  and  B. Kate,  2001,  Mapping  And Analysing Crime Data. London, Taylor and Francis. Ikhtiari,  R.  W.  Strategi Keamanan  Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman  Non-Traditional  Security, Studi  Kasus  :  Illegal  Fishing  Periode Tahun 2005-2010. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia. Soedewo,  A.  Laksdya  TNI  Arie  Soedewo beberkan peran Bakamla RI,  (Online).
(http://infodarianda.com/info/19216,
diakses  26  Agustus  2016  :  20.15 WIB).
Lemhanas,  2012,  Penataan  Pengamanan Wilayah  Maritim  guna  Memelihara Stabilitas  Keamanan  dalam  Rangka Menjaga  Kedaulatan  NKRI.  Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 14, hal. 74 - 87.
Marsetio.  2014.  Orasi  Ilmiah.  Manajemen Strategis  Negara  Maritim  Dalam
Perspektif  Ekonomi  Dan  Pertahanan. STIMA. Jakarta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Prunckun, H., 2010. Handbook of Scientific Methods  of  Inquiry  for  Intelligence Analysis. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc. Quarterdeck.  2015.  Wadah  Pemikir  (Think Tanks) Maritim Versus Kajian Produk “Inside  of  The  Box”.  Forum  Kajian
Pertahanan Dan Maritim. Vol. 9, No.6, hal. 1-16.
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang Kelautan.