Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)

## PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONDOWOSO
Erna Haryanti Koestedjo haryanti_erna@uwks.ac.id Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul  Perencanaan  Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Bondowoso.  Tujuan penelitian  (1)  Tersedianya  hasil  analisis  terhadap  permasalahan  pengangguran.  (2) Tersedianya hasil analisis terhadap pengembangan tenaga kerja. (3) Dirumuskannya perencanaan ketenagakerjaan yang bersifat terpadu lintas sektor.
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  Analisis Deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Beberapa metode analisis  yang akan diterapkan didalamnya  meliputi  :  Analisis  Pohon  Masalah  ( Diagram  of  Tree ),  Analisis Perkembangan Antar Waktu.
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  tingkat  pengangguran  terbuka  di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebesar 2,44%, dengan trend menurun sejak tahun 2009. Penduduk yang bekerja sebanyak 97,56%, sebagian besar dengan tingkat pendidikan yang rendah, yaitu 73,57% hanya berpendidikan setingkat SD dan tanpa ijazah.  Pengangguran  terbuka  menurun  setiap  tahunnya  sebesar  6,34%  pertahun. Penduduk dalam usia kerja di Kabupaten Bondowoso tahun 2014 sebanyak 631.218 jiwa,  dengan  61,5%  angkatan  kerja  dan  38,5%  bukan  angkatan  kerja.  Jumlah angkatan kerja telah bertumbuh 2,95% pertahun selama tahun 2009-2014, atau rata- rata bertambah 0,48% pertahun.
Kata kunci : Kebijakan, Ketenagakerjaan, Angkatan Kerja.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembangunan  memiliki  berbagai  tujuan,  antara  lain  untuk  mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah, antar sub daerah serta antar warga  masyarakat  demi  pemerataan  dan  keadilan.  Pembangunan  bertujuan  untuk memberdayakan masyarakat  dan mengentaskan  kemiskinan, serta menciptakan atau menambah  lapangan  kerja.  Pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan  bagian integral  dari  pembangunan  nasional,  karena  tenaga  kerja  merupakan  subyek  dan obyek  pembangunan.  Dengan  demikian,  tenaga  kerja  sangat  menentukan  atas keberhasilan  pembangunan,  dan  pembangunan  dianggap  berhasil  jika  masyarakat (tenaga  kerja)  dapat  hidup  dengan  sejahtera.  Program  pembangunan  ekonomi  di masa  lalu  terlalu  menekankan  pada  aspek  pertumbuhan  dengan  mengabaikan pembangunan  ketenagakerjaan,  sehingga  kesejahteraan  tenaga  kerja  tidak  tercapai. Hal ini merupakan pengalaman berharga dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang  besar  yaitu  tingkat  pengangguran  yang  tinggi  dan  rendahnya  kualitas  tenaga kerja.
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
Untuk  meraih  keuntungan  bonus  demografi,  ada  4  (empat)  hal  yang  harus dipenuhi  :  (1)  penduduk  usia  muda  yang  meledak  jumlahnya  itu  harus  mempunyai pekerjaan  produktif  dan  bisa  menabung,  (2)  tabungan  rumah  tangga  dapat diinvestasikan  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  produktif,  (3)  ada  investasi  untuk meningkatkan modal manusia agar dapat memanfaatkan momentum jendela peluang ( windows  of  opportunity )  yang  akan  datang,  dan  (4)  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan  perempuan  masuk  pasar  kerja.  Pengangguran  terjadi  antara  lain disebabkan  (1)  tidak  imbangnya  pertumbuhan  angkatan  kerja  dengan  kesempatan kerja,  (2)  terbatasnya  kesempatan  kerja  yang  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan ekonomi,  (3)  masih  rendahnya  kualitas  angkatan  kerja,  (4)  kesenjangan  persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.
Profil  ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Bondowoso  pada  tahun  2014 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 759.122 jiwa, sebesar 83% atau 631.216  jiwa  penduduknya  berada  pada  usia  kerja.  Tingkat  pengangguran  di Kabupaten  Bondowoso  sebesar  2,44%  atau  9.466  jiwa.  Jumlah  penduduk  yang bekerja  sebanyak  378.767  jiwa.  Berdasarkan  tingkat  pendidikannya,  mayoritas penduduk  yang  bekerja  tersebut  berpendidikan  rendah.  Sebanyak  318.213  jiwa (84%) diantaranya berijasah paling tinggi  setara tamat SMP/MTs. Sebanyak 60.554 jiwa (16%) berijasah SMA/MA dan Akademi/Perguruan Tinggi.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso  membutuhkan  langkah  strategis  melalui  penyusunan  perencanaan ketenagakerjaan  yang  terpadu  lintas  sektor.  Hasil  kajian  ini  akan  menjadi  bahan pertimbangan  utama  dalam  perumusan  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang ketenagakerjaan di masa yang akan datang.

## Perumusan Masalah
Permasalahan  ketenagakerjaan  yang  perlu  mendapatkan  solusi  di  Kabupaten Bondowoso,  adalah  :  1)  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  ketrampilan  sebagian besar  penduduk  yang  termasuk  dalam  angkatan  kerja,  sehingga  sulit  bersaing  dan terserap di pasar kerja formal; 2) meningkatnya potensi pengangguran karena adanya bonus  demografi  di  masa  depan;  3)  masih  bertumpunya  sebagian  besar  lapangan kerja di sektor pertanian dan belum optimalnya sektor lain dalam penyerapan tenaga kerja; 4) belum adanya perencanaan ketenagakerjaan yang integratif di semua sektor pembangunan.

## Tujuan Penelitian
1. Tersedianya hasil analisis terhadap permasalahan pengangguran.
2. Tersedianya hasil analisis terhadap pengembangan tenaga kerja.
3. Dirumuskannya perencanaan ketenagakerjaan yang bersifat terpadu lintas sektor.

## Keluaran Kegiatan
1. Evaluasi hasil pembangunan urusan ketenagakerjaan;
2. Analisis terhadap permasalahan pengangguran;
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
3. Analisis terhadap pengembangan tenaga kerja;
4. Perencanaan Ketenagakerjaan integratif lintas sektor.

## TINJAUAN PUSTAKA Peran Ketenagakerjaan dalam Perekonomian
Di  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  pada  umumnya  memiliki  tingkat pengangguran  yang  jauh  lebih  tinggi  dari  angka  resmi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya sektor informal yang cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap  sebagai  katup  pengaman  bagi  pengangguran.  Jumlah  pekerja  atau  yang bekerja di sektor informal inilah yang sulit dicatat dengan akurat.
Pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia,  bersifat  dualistik.  Lapangan  kerja  sektor modern  atau  formal  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  relatif  sedikit  dan  sektor tradisional  atau  informal  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  besar,  berjalan  secara bersamaan dalam perekonomian.
Jumlah  tenaga  kerja  yang  melimpah  dan  produktif  merupakan  modal pembangunan  yang  sangat  penting.  Kuantitas  dan  kualitas  tenaga  kerja  merupakan salah  satu  keunggulan,  selain  modal  dan  teknologi  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  wilayah.  Karena  semua  sektor  pembangunan  dapat  berjalan  efektif  bila ketersediaan tenaga kerja dapat mengimbangi permintaan tenaga kerja.

## Pengertian Ketenagakerjaan
Untuk  menghindari  bias  pemahaman  dalam  kajian  ketenagakerjaan, diperlukan  pengertian  yang  sama  mengenai  tenaga  kerja.  Batasan  ketenagakerjaan berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2003,  dalam ketentuan umum pasal 1, sebagai berikut :
1. Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  atau  badan- badan  lainnya  yang  memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 - 65 tahun (usia produktif/usia kerja)  yang  sedang  bekerja  atau  mencari  pekerjaan.  Maka  yang  disebut  tenaga kerja adalah penduduk  yang siap melakukan pekerjaan, dan telah memasuki usia kerja tersebut ( working age population ). Penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun  disebut  dibawah  usia  kerja  dan  yang  berumur  lebih  dari  65  tahun, dikategorikan  penduduk  non  produktif.    Tetapi  dalam  aturan  ketenagakerjaan, batasan tenaga kerja adalah seseorang yang berusia diatas 18 tahun.
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
6. Kesempatan  kerja  adalah  lowongan  pekerjaan  yang  diisi  oleh  pencari  kerja  dan pekerja yang sudah ada.

## Perencanaan Ketenagakerjaan Makro
Mengingat  pentingnya  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi  daerah,  maka  pemerintah  berkewajiban  menetapkan  dan  menyusun perencanaan  ketenagakerjaan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2003  pasal  7.  Dalam  penyusunan  kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan,  pemerintah  harus  berpedoman  pada  perencanaan  tenaga  kerja tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2007  menjelaskan bahwa  perencanaan  tenaga  kerja  meliputi  aspek  mikro  dan  makro.  Perencanaan tenaga  kerja  makro  terdiri  atas  Perencanaan  Tenaga  Kerja  nasional,  Perencanaan Tenaga  Kerja  sektoral  dan  Perencanaan  Tenaga  Kerja  Daerah.  Perencanaan  Tenaga Kerja  nasional  digunakan  sebagai  acuan  pembangunan  ketenagakerjaan  nasional, Perencanaan  Tenaga  Kerja  sektoral  digunakan  sebagai  acuan  pembangunan  tenaga kerja  sektoral,  dan  Perencanaan  Tenaga  Kerja  Daerah  digunakan  sebagai  acuan pembangunan ketenagakerjaan daerah. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro merupakan perencanaan  tenaga  kerja  instansional.  Perencanaan  Tenaga  kerja  Mikro dimaksudkan  sebagai  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  lingkup instansional  dan mempunyai  peranan dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro.
Selanjutnya,  UU  Nomor  13  Tahun  2003  pasal  8  menyatakan  bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang meliputi :  a)  penduduk  dan  tenaga  kerja;  b)  kesempatan  kerja;  c)  pelatihan  kerja  termasuk kompetensi  kerja;  d)  produktivitas  tenaga  kerja;  e)  hubungan  industrial;  f)  kondisi linkungan kerja; g) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan h) jaminan sosial tenaga  kerja.  Informasi  ketenagakerjaan  tersebut  disediakan  oleh  pemerintah  dan swasta.
Untuk  melaksanakan  UU  Nomor  13  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  15  Tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  Per.16/Men/Xi/2010  Tentang  Perencanaan  Tenaga  Kerja  Makro. Pada  pasal  1,  disebutkan  bahwa  Perencanaan  Tenaga  Kerja  yang  selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang  dijadikan  dasar  dan  acuan  dalam  penyusunan  kebijakan,  strategi,  dan pelaksanaan  program  pembangunan  ketenagakerjaan  yang  berkesinambungan. Perencanaan  Tenaga  Kerja  Makro  yang  selanjutnya  disebut  PTK  Makro,  adalah proses  penyusunan  rencana  ketenagakerjaan  secara  sistematis  yang  memuat pendayagunaan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan  produktif  guna  mendukung pertumbuhan  ekonomi  atau  sosial,  baik  secara  nasional,  daerah,  maupun  sektoral sehingga  dapat  membuka  kesempatan  kerja  seluas-luasnya,  meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)

## METODOLOGI
Lokasi  kegiatan  Penyusunan  Perencanaan  Ketenagakerjaan  Kabupaten Bondowoso  ditentukan  secara  sengaja  berdasarkan  pertimbangan  Bappeda Kabupaten  Bondowoso.  Kegiatan  ini  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah Kabupaten  Bondowoso.  Sasaran  dari  kegiatan  adalah  para  pemangku  kepentingan dalam penyusunan perencanaan ketenagakerjaan integratif lintas sektor.
Data  yang  akan  digunakan  dalam  analisa  ini  berupa  data  kualitatif  dan  data kuantitatif.  Kedua  jenis  data  tersebut  berupa  data-data  sekunder  berupa  catatan, laporan, makalah maupun data yang terdapat di instansi pemerintah yang menyajikan studi  terdahulu  berkaitan  dengan  urusan  ketenagakerjaan.  Data  yang  digunakan adalah data yang telah dipublikasi atau diizinkan oleh SKPD untuk digunakan dalam kegiatan ini, yaitu data tahun 2012-2014. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : a) Kajian Pustaka/Hasil Penelitian; b) FGD (Focus Group Discussion); dan c) Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan selama 5 tahun terakhir.
Analisis  data  diartikan  sebagai  upaya  mengolah  data  menjadi  informasi, sehingga  karakteristik  atau  sifat-sifat  data  tersebut  dapat  dengan  mudah  dipahami dan  bermanfaat  untuk  menjawab  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan penelitian. Analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah AnalisisDeskriptif ,  yaitu  analisis  terhadap  data  yang  bersifat  kuantitatif  dan kualitatif  yang  diolah  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  penelitian  tanpa bermaksud  menguji  hipotesis.  Beberapa  metode  analisis  yang  akan  diterapkan didalamnya  meliputi:  Analisis  Pohon  Masalah  (Diagram  of  Tree),  Analisis Perkembangan Antar Waktu, Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif.

## ANALISIS RENCANA KETENAGAKERJAAN Kebijakan Ketenagakerjaan
Kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam urusan ketenagakerjaan merupakan  upaya  memujudkan  Misi  Pembangunan  ke-2  yaitu  “Melanjutkan peningkatan  aksesibilitas  dan  kualitas  pelayanan  kebutuhan  dasar  rakyat  serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan”, dengan tujuan meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  menurunnya  angka  kemiskinan.  Salah satu  sasaran  yang  akan  dicapai  adalah  meningkatnya  kualitas  tenaga  kerja, kesempatan  kerja  dan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja.  Strateginya  dalam  kurun waktu 2014-2018 adalah dengan memperluas kesempatan kerja.
Kebijakan  dan  strategi  pembangunan  ketenagakerjaan  di  Kabupaten Bondowoso  dilaksanakan  melalui  SKPD  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi. Adapun kebijakan pembangunan yang dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
1. Kebijakan Pengembangan Metode dan Materi Pelatihan Ketrampilan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
2. Kebijakan Pengembangan Jaringan Penempatan, Penyaluran Tenaga Trampil dan Perluasan Tenaga Kerja melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Bipartit melalui program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
4. Kebijakan  Pengembangan  Kawasan  Transmigrasi  dan  Peningkatan  Kuantitas Daerah Tujuan (pemukiman transmigrasi) dan daerah asal, melalui program Pengembangan  Wilayah  Transmigrasi,  Transmigrasi  Lokal  dan  Regional. Fokus  utama  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Kabupaten.Bondowoso  saat ini adalah menangani  isu-isu  strategis  bidang Ketenagakerjaan,  yaitu :  a) Tingginya angka  kemiskinan  dan  pengangguran  terbuka;  b)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) masih  rendah;  c)  Investasi  di  daerah  masih  rendah;  d)  Kurangnya  ketersediaan lapangan  kerja  dan  kesempatan  kerja  lokal;  e)  Rendahnya  kualitas  dan  kompetensi tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar kerja; f) Kurangnya pendidikan dan pelatihan ketrampilan  angkatan  kerja;  g)  Kompetensi  tenaga  kerja  atau  pencari  kerja  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  kerja;  h)  Tidak  seimbangnya.pertumbuhan  angkatan kerja  dengan  lapangan  kerja  yang  tersedia;  i)  Rendahnya  tenaga  kerja  atau  pencari kerja  terhadap  peluang  kerja  di  luar  daerah  domisili  atau  di  luar  negeri,  dan  j) Tingginya pengaruh budaya masyarakat lokal terhadap motivasi kerja ke luar daerah. Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  telah  melaksanakan  berbagai program/kegiatan  pada  tahun  2014  dengan  tingkat  pencapaian  sebesar  89,84  atau Sangat  Berhasil.  Sejak  tahun  2009  hingga  2013,  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  33 jenis ketrampilan dan telah mampu melatih sebanyak 1.974 orang calon tenaga kerja. Sebagian  besar  tenaga  kerja  antar  negara  dari  Kabupaten  Bondowoso,  bekerja sebagai PLRT (penata laksana rumah tangga), pekerja (worker), operator mesin, dan karyawan di perusahaan kayu. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berijazah SD dan SMP sebesar 65,6% dan SMA/SMK/MA sebesar 34,3%.
Tenaga  kerja  AKD  tercatat  selama  tahun  2009-2013  sebanyak  1.260  orang dengan penempatan di  21 lokasi kabupaten/kota, dengan jabatan sebanyak 21 jenis. Jabatan AKAD terbesar adalah pekerja perkebunan, operator produksi dan batubara, dan mandor proyek. Tenaga kerja AKL merupakan penempatan tenaga kerja terbesar yaitu  sebanyak  11.423  orang,  dengan  daerah  kerja  sebanyak  32  lokasi,  dan  jabatan bervariasi  sebanyak 38 jenis.  Sebagian besar tenaga kerja AKL dan AKD berijazah SD, dan SMA/SMK/MA.
Penempatan  tenaga  kerja  lokal,  antar  daerah  dan  antar  negara  sebenarnya merupakan  sebuah  solusi  bagi  masalah  rendahnya  lapangan  kerja  di  Kabupaten Bondowoso.  Namun  demikian,  jumlahnya  selama  5  tahun  terakhir  tidak  signifikan dibandingkan  angkatan  kerja  yang  tersedia.  Penyebabnya  antara  lain  kurangnya penguasaan  bahasa  negara  tujuan,  rendahnya  ketrampilan  yang  dikuasai,  dan pengaruh  budaya  lokal  yang  tidak  mendukung.  Banyak  tenaga  kerja  lebih  memilih bekerja di  dalam Kabupaten Bondowoso atau daerah  yang dekat  daripada merantau ke kota besar atau luar negeri.

## Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja
Terjadinya  penduduk  yang  menganggur  atau  pengangguran  karena penawaran  (supply)  tenaga  kerja  lebih  besar  daripada  permintaan  (demand)  tenaga kerja.  Penawaran  atau  ketersediaan  tenaga  kerja  biasanya  diukur  melalui  jumlah angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) dan sedang bekerja. Penduduk  usia  kerja  yang  tidak  bekerja  antara  lain  ibu  rumah  tangga,  pelajar,  dan
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
lain-lain penyebab). Sedangkan permintaan tenaga kerja adalah lapangan kerja yang tersedia.
Rasio  ketergantungan  di  Kabupaten  Bondowoso  pada  tahun  2014  sebesar 20,26%  artinya  setiap  100  orang  produktif  menanggung  beban  ekonomi  dari  20 orang yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) dan yang tidak produktif lagi (usia  lebih  dari  64  tahun).  Akan  tetapi  bila  angka  ketergantungan  ini  dibebankan pada angkatan kerja maka rasio ketergantungan menjadi 95,53%. Artinya setiap 100 orang  yang  bekerja  sebenarnya  menanggung  beban  96  orang  tidak  produktif  dan yang produktif tapi tidak bekerja.
Dari  data  ketenagakerjaan  tersebut  dapat  diketahui  juga  tingkat  partisipasi angkatan  kerja  (TPAK)  atau  Economic  Activity  Rate  (EAR)  yaitu  persentase  dari populasi,  baik  yang  bekerja  dan  menganggur,  yang  mewakili  besarnya  jumlah pasokan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja, tanpa memandang status kerja mereka saat  ini  .  Angka  ini  adalah  ukuran  tingkat  keberhasilan  ekonomi  dalam  melibatkan penduduk angkatan kerja dalam beberapa bentuk kegiatan produktif. Angka TPAK di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 sebesar 64,28%.

## Perencanaan Ketenagakerjaan Integratif
Strategi  dan  arah  kebijakan  yang  diterapkan  dalam  perencanaan ketenagakerjaan  Kabupaten  Bondowoso  meliputi  strategi  utama  dan  pendukung, sebagai berikut :
Strategi Utama
a. Penguatan pendidikan formal dan informal di pedesaan terutama bagi anak usia sekolah dan sekolah kejuruan dan keahlian.
b. Peningkatan kualitas ketrampilan kerja di sektor industri pengolahan hasil pertanian,perkebunan, perikanan dan peternakan.
c. Peningkatan kualitas ketrampilan kerja di sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa.
d. Optimalisasi  penempatan  tenaga  kerja  untuk  mengisi  lowongan  kerja  yang tersedia  melalui  kegiatan  Job  Fair  dan  perbaikan  sistem  antar  kerja  (Antar  Kerja Lokal,  Antar  Kerja  Antar  Daerah,  Antar  Kerja  Antar  Negara)  melalui  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
e. Optimalisasi jejaring informasi bursa kerja berbasis website antar Kabupaten/Kota, Bursa Kerja di SMK dan PT untuk mempercepat informasi dan mengoptimalkan pengisian lowongan kerja di dalam negeri.
f.  Mempercepat  pembangunan  BLK  beserta  sarana  dan  prasarananya,  dan membentuk  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  untuk  membentuk  TUK  (Tempat Uji Kompetensi) agar mutu lulusan BLK berkualitas dan diakui di pasar kerja.
g. Peningkatan kegiatan penyuluhan, informasi syarat jabatan dan bursa kerja online ke  SMA/SMK  dan  angkatan  kerja,  agar  membantu  pemahaman  dan  kesiapan tenaga kerja muda Kabupaten Bondowoso dalam persaingan kerja di pasar dalam negeri dan luar negeri. Meliputi kesiapan dalam aspek Pengetahuan (Knowledge), Ketrampilan (Skill), dan Sikap (Attidude) seperti bahasa asing, ketrampilan teknis
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
khusus  (technical  skill), pengetahuan administrasi  perijinan kerja, dan sikap mau bekerja keras, ulet dan kreatif.

## Strategi Pendukung
a. Program Harmonisasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan,
b. Kerjasama  kemitraan  peningkatan  lapangan  kerja  terutama  antara  pemerintah pusat  dan  daerah,  antara  stakeholder  dan  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  di tingkat Provinsi yang menjalankan fungsi,
c. Pembinaan program SKPD yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
d. Peningkatan  kualitas  kompetensi  calon  tenaga  kerja  dari  lulusan  SMK  di Kabupaten  Bondowoso,  sesuai  jurusan/keahlian  masing-masing,  dan  kebutuhan pasar tenaga kerja.

## Rencana Ketenagakerjaan Integratif
Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  memiliki  tanggungjawab  untuk menyediakan  lapangan  kerja  dan  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja masyarakat.  Oleh  karena  itu  rencana  ketenagakerjaan  disusun  secara  terpadu (integratif) lintas sektor pembangunan. Rencana tersebut berisi berbagai program dan kegiatan  lintas  sektor  selama  kurun  waktu  2016-2018  yang  terbagi  dalam  2  bagian, sebagai berikut :
1. Penyediaan  lapangan  kerja  produktif  baru  hingga  tahun  2018,  yang  bertujuan menampung  angkatan  kerja  baru  dan  mengurangi  jumlah  pengangguran  terbuka. Termasuk  didalamnya  upaya  penempatan  tenagaAKL,  AKD  dan  AKN,  yang bertujuan  memanfaatkan  lowongan  kerja  yang  tersedia  dan  peluang  usaha  yang prospektif.
2. Peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  bagi  angkatan  kerja,  yang  bertujuan meningkatkan  upah  tenaga  kerja  dan  kemampuan  bersaing  di  pasar  kerja  dalam negeri dan luar negeri.
Tabel 1 Prioritas Program untuk penyediaan lapangan pekerjaan produktif (LKP) Kabupaten Bondowoso, 2016-2018 Sektor Program SKPD Estimasi LKP Tahun 2016 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Perluasan  areal  tanam  kopi untuk  ekspor  di  kawasan agropolitan 2.000 hektar Dishutbun 10000 Pelatihan  TTG  pengolahn kopi ekspor (40 kelompok). Diskoperindag 200 Peningkatan  dan  Pemasaran Kopi bagi kelompok tani Dishutbun, Diskoperindag 120 Peningkatan  produksi  hasil olahan  ikan  dan  daging Bapemas/KKP/Disnakkan  300
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
Sektor Program SKPD Estimasi LKP ternak  di  5  Kecamatan sentra Peningkatan produksi kerajinan  anyaman  bambu di 10 kecamatan sentra Dishutbun, Disnakertrans 200 Perluasan  areal  tanam  padi dan  palawija  organik  di  3 kecamatan Disperta 500 Pelatihan  dan  peningkatan produksi pupuk organik bagi kelompok tani Disperta 100 Pelatihan  Wirausaha  TTG pengolahan Hortikultura (buah  dan  sayur)  di  6 kecamatan Bapemas, DIsnakertrans 120 Mengembangkan pusat pembenihan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan Disperta 20 Pertambangan dan Penggalian Pelatihan  skill  tenaga  kerja pertambangan  (Panas  bumi, gas alam) Disnakertrans 200 Listrik, Gas dan Air Penumbuhan Wirausaha baru  Air  Mineral  Isi  Ulang dan Keagenan Gas LPG, 20 Unit Usaha Diskoperindag 40 Bangunan/Konstruksi  Peningkatan Kegiatan Proyek Padat Karya melalui dana desa Kecamatan dan Desa 1000 Pelatihan Skill Tenaga Kerja Bangunan (Batu, Kayu, Besi) Disnakertrans 30 Industri  Pengolahan, Perdagangan,  Rumah Makan, Hotel Pelatihan Wirausaha Kuliner  di  Perkotaan  dan Kawasan Wisata Disnakertrans 50 Pelatihan Pramuwisata/Guide Disnakertrans 50 Pelatihan Manajemen Perhotelan Disnakertrans 50 Penumbuhan  Pedagang  dan Bisnis Kuliner baru Diskoperindag 60 Pendirian  rumah  kemas  dan rumah pemasaran Agroindustri Diskoperindag 100 Angkutan, Pergudangan, Peningkatan dan Peremajaan Angkot dan Dishub  dan  PU  Bina Marga 100
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
Sektor Program SKPD Estimasi LKP Komunikasi Angkudes  untuk  menunjang Pariwisata Peningkatan  kualitas  dan perbaikan ruas jalan menuju kawasan  agropolitan  dan Wisata Gunung Ijen Raung Dishub  dan  PU  Bina Marga 100 Optimalisasi Pelaksanaan system resi gudang kopi dan palawija Diskoperindag 100 Jasa-jasa Kemasyarakatan Penumbuhan Wirausahawan dan  Home  industry  baru bidang jasa ( sablon, Laundry,  Ticketing,  Kios PPOB, dll) Disnakertrans, Diskoperindag 100 Pelatihan  dan  penempatan tenaga  kerja  lokal,  antar daerah dan antar Negara Disnakertrans 300 Pelatihan  Inkubator  Bisnis Ekonomi  Kreatif  (Otomotif, Properti, Keuangan, Asuransi,  Disain/Fotografi, Percetakan). Disnakertrans, Diskoperindag 100 Pelatihan  Manajemen  bagi tenaga kerja di sektor informal lainnya Diskoperindag 100 Tahun 2017-2018 Bangunan/Konstruksi  Peningkatan Kegiatan Proyek  padat  karya  melalui dana desa Kecamatan dan Desa 1500 Pelatihan  Skill  tenaga  kerja bangunan (Batu, Kayu, Besi) 70 Jasa-jasa Kemasyarakatan Pelatihan  dan  penempatan tenaga  kerja  lokal,  antar daerah dan antar Negara Disnakertrans 700 Pelatihan  Manajemen  bagi tenaga kerja di sektor informal lainnya Diskoperindag 200 Jumlah Lapangan Kerja Baru 18.000 Sumber: Hasil Analisis, 2015
Pelaksanaan  masing-masing  kegiatan  menyesuaikan  dengan  Rencana  Kerja yang disusun oleh SKPD terkait. Sedangkan jumlah target penciptaan lapangan kerja produktif dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran kegiatan yang ada. Aspek serapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi salah
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
satu  pertimbangan  dalam  menyusun  program  dan  kegiatan  di  setiap  sektor  dan SKPD.
Melalui deskripsi rencana kegiatan tersebut diatas, dapat diperkirakan adanya peningkatan  lapangan  kerja  produktif  di  Kabupaten  Bondowoso  sebanyak  18.000 LPK dalam periode 2016-2018, atau rata-rata dapat dibuka lapangan kerja produktif baru untuk 6.000 orang setiap tahunnya. Jumlah ini dianggap mencukupi kebutuhan tenaga  kerja  karena  angkatan  kerja  kabupaten  tumbuh  rata-rata  2.020  orang  setiap tahunnya.
Fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang paling besar dalam mengatasi  kekurangan  lapanga  kerja  adalah  dengan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini dicerminkan oleh meningkatnya kegiatan ekonomi  di  masyarakat,  baik  yang  dilakukan  secara  swadaya  oleh  masyarakat maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di  masyarakat  dapat  diharapkan  adanya  peningkatan  pendapatan  dan  daya  belinya. Peningkatan  daya  beli  masyarakat  tersebut  akan  bermanfaat  dalam  meningkatkan angka  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  di  wilayah  ini.  Selanjutnya,  kenaikan daya  beli  masyarakat  tersebut  akan  menarik  investasi  bisnis  ke  Kabupaten Bondowoso, yang berdampak membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Faktor  budaya  dan  sikap  calon  tenaga  kerja  juga  membutuhkan  perhatian yang  besar  dalam  menyiapkan  tenaga  kerja  berkualitas  di  Kabupaten  Bondowoso. Diperlukan  peran  dan  kebersamaan  antara  Dinas  Pendidikan,  Kementerian  Agama dan  lembaga  pendidikan  agama  atau  pesantren  untuk  mendukung  keberhasilan pembangunan  ketenagakerjaan  di  masa  depan.  Sedangkan  prioritas  program  untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja sebagai berikut :
Tabel 2 Prioritas Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja dan Calon Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso, 2016-2018 Sektor Program SKPD Target Tahun 2016-2017 Pertanian, Perkebunan, dan Kelembagaan
Usahatani Peningkatan Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija Disperta Hasil panen dan kesejahteraan petani dan omset pedagang sektor informal meningkat Peningkatan Sistem dan Sumberdaya  penyuluh pertanian Kantor ketahanan pangan Peningkatan Intensifikasi tanaman Perkebunan (kopi, kelapa, cengkeh, dan bambu) Dishutbun Peningkatan intensifikasi tanaman hortikultura (buah dan sayur) Disperta Tahun 2017-2018 Peningkatan Kualitas kopi bubuk dan kemasan untuk pasar antar daerah dan Diskoperindag
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
Sektor Program SKPD Target ekspor Peningkatan kualitas dan kelembagaan kelompok tani dan koperasi Disperta/KKP Peternakan, Perdagangan, Kehutanan, dan Perikanan Peningkatan Intensifikasi budidaya dan ternak (sapi,kambing,unggas) Disnakkan Pelatihan mutu produk pedagang sektor informal Diskoperindag Peningkatan penjualan dan pendapatan UKM Peningkatan kualitas produksi dan kemasan hasil olahan ikan, daging ayam dan sapi Bapemas, Disnakkan Peningkatan kualitas dan jenis produk kerajinan bambu Dishutbun,Bapemas Peningkatan usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pelestarian hutan Dishutbun, Disnakertrans Peningkatan kualitas lingkungan hidup menunjang ketenagakerjaan Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama kesuburan lahan dan sumberdaya air di perdesaan Badan Lingkungan Hidup dan PU Pengairan Tahun 2017-2018 Industri Pengolahan, dan Perdagangan Mempermudah perijinan Usaha untuk mendorong tumbuhnya UKM industri pengolahan/perdagangan Diskoperindag Meningkatkan produktifitas ekonomi dari industri Pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran bagi UKM Agroindustri Diskoperindag Fasilitasi akses pinjaman permodalan bagi Industri yang menyerap tenaga kerja Bagian Perekonomian Peningkatan Kualitas Bukan Angkatan Kerja : Pelajar SMA/SMK/Aliyah 2016-2018 Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Peningkatan akses jalan dan moda transportasi menuju sekolah SMA/SMK/MA PU Cipta Karya dan Bina Marga Peningkatan prestasi calon tenaga kerja baru Peningkatan sarana dan prasarana SMK dengan kompetensi Agribisnis dan Otomotif Dinas Pendidikan Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK/MA
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
Sektor Program SKPD Target Peningkatan Kualitas Lulusan SMA/SMK sesuai kompetensi keahlian dan ketrampilan Dinas Pendidikan Peningkatan Pengetahuan, Kompetensi, dan Sikap Tenaga Kerja Peningkatan kualitas lulusan Madrasah Aliyah dan Pesantren Kementrian Agama Peningkatan Ketrampilan Pendukung Kompetensi Tenaga Kerja Peningkatan jumlah lembaga/kursus ketrampilan penunjang ketenagakerjaan Dinas Pendidikan dan DIsnakertrans Peningkatan jumlah kelulusan program pelatihan BLK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja Disnakertrans Meningkatkan penyebaran informasi kepada pelajar SMA/SMK tentang bursa kerja lokal melalui bursa kerja online Disnakertrans Peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi calon tenaga kerja antar Negara LPK Peningkatan kemampuan menggunakan computer bagi tenaga AKN dan AKD LPK Peningkatan kualitas lulusan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat Disnakertrans Sosialisasi kepada pelajar calon tenaga kerja tentang sikap dan budaya kerja di luar daerah Dinas Pendidikan Peningkatan Informasi Ketenagakerjaan Pembentukan forum komunikasi ketenagakerjaan antara SMK/SMA/MA dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans, Dinas Pendidikan
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)

## KESIMPULAN & REKOMENDASI Kesimpulan
1. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 sebesar 2,44%, dengan trend menurun sejak tahun 2009. Penduduk yang bekerja sebanyak 97,56%,  sebagian  besar  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  yaitu  73,57% hanya  berpendidikan  setingkat  SD  dan  tanpa  ijazah.  Pengangguran  terbuka menurun setiap tahunnya sebesar 6,34% pertahun.
2. Penduduk  dalam  usiak  kerja  di  Kabupaten  Bondowoso  tahun  2014  sebanyak 631.218  jiwa,  dengan  61,5%  angkatan  kerja  dan  38,5%  bukan  angkatan  kerja. Jumlah angkatan kerja telah bertumbuh 2,95% pertahun selama tahun 2009-2014, atau rata-rata bertambah 0,48% pertahun. Jumlah penduduk usia kerja bertambah 75.456  jiwa  atau  13,58%,  atau  bertambah  2,26%  pertahun.  Sehingga  penduduk bukan  angkatan  kerja  tumbuh  lebih  cepat  daripada  angkatan  kerja  sebanyak 64.507  jiwa  atau  36,14%  atau  bertambah  6,02%  pertahun.  Fakta  ini  merupakan bonus  demografi,  yaitu  banyak  usia  kerja  yang  bukan  angkatan  kerja  akan menambah  jumlah  angkatan  kerja  secara  signifikan  dalam  5-10  tahun  yang  akan datang.
3. Pada  tahun  2014,  prosentase  penduduk  bekerja  di  sektor  pertanian  sebesar 60,66%.  Sektor  kedua  terbesar  adalah  sektor  perdagangan,  rumah  makan  dan hotel,  sebesar  14,48%.  Sedangkan  industri  pengolahan  menyediakan  lapangan kerja  8,65%  dan  jasa  kemasyarakatan  7,56%  bagi  penduduk  yang  bekerja. Keempat sektor tersebut menyediakan lapangan kerja 91,35%.
4. Status  pekerjaan  utama  dari  penduduk  yang  bekerja  di  Kabupaten  Bondowoso yang  terbesar  adalah  pekerja  bebas  pertanian,  yaitu  28,6%,  menunjukkan  bahwa sektor pertanian masih berperan besar dalam menyediakan lapangan kerja. Status pekerjaan utama yang terbesar ke dua adalah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebesar 21,6%. Kedua status pekerjaan utama tersebut mencakup 50,2% dari komposisi status pekerjaan penduduk, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.
5. Penduduk  yang  bekerja  di  Kabupaten  Bondowoso  sebanyak  40%  berusia  30-49 tahun, dan 32% berusia 15-29 tahun, dan 28% berusia diatas 50 tahun. Penduduk berusia  15  tahun  keatas  yang  bekerja  tumbuh  sebesar  0,77%  setiap  tahun  dalam periode tahun 2010-2014.
6. Pembangunan  ketenagakerjaan  bukan  hanya  memerlukan  perhatian  dan kepedulian  pemerintah,  tetapi  juga  merupakan  tanggungjawab  bersama masyarakat dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja di masa depan.

## Rekomendasi
1. Peningkatan pendidikan  penduduk usia kerja, terutama angkatan kerjanya adalah strategi  utama  dalam  mengatasi  masalah  ketenagakerjaan  di  Kabupaten Bondowoso.  Termasuk  didalamnya  peningkatan  kualitas  pelatihan  ketrampilan
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
dari  BLK  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan  menumbuhkan  lembaga latihan kerja swasta.
2. Penyediaan  lapangan  kerja  produktif,  yang  inklusif  dan  berkelanjutan  adalah prioritas utama dalam perencanaan ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso tahun 2016-2018.  Lapangan  kerja  produktif  memberikan  imbalan  yang  layak  dan mampu  mengentaskan  kemiskinan,  bersifat  inklusif  tanpa  membedakan  jenis kelamin dan lokasi, serta berkelanjutan untuk dilakukan oleh generasi selanjutnya.
3. Peningkatan  produktivitas  calon  tenaga  kerja  dimulai  dari  aspek  pendidikan, terutama  kompetensi  kelulusan  SMK  dan  didukung  oleh  kebijakan  danprogram lintas  sektoral  yang  mampu  meningkatkan  nilai  tambah  ekonomi  dan produktivitas ketenagakerjaan.
4. Dibutuhkan  sinkronisasi  dan  koordinasi  lintas  sektoral  agar  perencanaan ketenagakerjaan  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal,  terutama  terkait  dampak program  di  setiap  SKPD  terhadap  peningkatan  kesempatan  kerja  dan  lapangan kerja produktif. Sehingga program tidak hanya dibatasi oleh capaian kinerja utama masing-masing,  namun  terintegrasi  dengan  kebijakan  pemerintah  di  bidang ketenagakerjaan.
5. Pembinaan  ketenagakerjaaan  membutuhkan  dukungan  dari  Dinas  Pendidikan untuk  secara  bertahap  merubah  sikap  dan  budaya  calon  tenaga  kerja  untuk  mau bekerja  di  luar  Kabupaten  Bondowoso  sesuai  lowongan  dan  kesempatan  kerja yang tersedia.
6. Diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  SMK  negeri  dan  swasta  dengan memberikan  bantuan  peralatan  praktek  kerja  yang  sesuai  dengan  kebutuhan kejuruan yang ada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
------------,  2013,  Kabupaten  Bondowoso  Dalam  Angka,  Badan  Pusat  Statistik, Bondowoso.
------------,  2012,  Kabupaten  Bondowoso  Dalam  Angka,  Badan  Pusat  Statistik, Bondowoso.
------------,  Rencana  Induk  (Master  Plan)  Pembangunan  Ekonomi  Kabupaten Bondowoso, 2012, Bappeda Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
------------, 2014. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
-------------,  2014.  Potensi  Wilayah  Kabupaten  Bondowoso.  Bappeda  Kabupaten Bondowoso. Bondowoso.
-------------,  2014.  Profil  Ketenagakerjaan  dan  Ketransmigrasian  Kabupaten Bondowoso.  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Bondowoso. Bondowoso.
Perencanaan Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso  (Erna Haryanti Koestedjo)
-------------, 2013. Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran  pekerjaan  layak  dalam  kesetaraan  pertumbuhan.  Kantor  Perburuhan Internasional. Jakarta.
-------------,  2010.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  Per.16/Men/Xi/2010  Tentang  Perencanaan  Tenaga  Kerja Makro. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Jakarta.
Tengkoe Sarimuda,  RB  dan Soekarnoto, 2014. Pengaruh PDRB, UMK,  Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur  Tahun  2007  -  2011.  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Tahun  XXIV,  No.  2 Agustus 2014.