## KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS’IR AL-JABARI
Oleh:

## Dr. Evra Willya, M.Ag
Abstrak
At-tas’ir al-jabari adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi  barang  yang  beredar  di  pasar.  Islam  mengakui  kebebasan  setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana  setiap  individu  diperintahkan  untuk  memanfaatkan  hartanya  untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan  dengan  kemashlahatan  masyarakat.  Karena  tujuan  utama perekonomian  Islam  adalah  agar  hubungan  ekonomi  manusia  berdiri  diatas landasan  gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan,  selain itu juga menjaga  keseimbangan  antara  hak  individu  dan  masyarakat.  Menutup  lubang- lubang  yang  akan  menyebabkan  kekayaan  bertumpuk  pada  tangan  beberapa individu  saja.  Semua  itu  harus  berdasarkan  syari’at  Islam.  Pemerintah  berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak  semula  telah  mengantisipasi  agar  tidak  terjadi  ihtikar  dalam  setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah  sebaiknya  melakukan  penetapan  harga  yang  adil  pada  setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam  adalah  system  pasar    bebas  yang  di  atur  oleh  hukum  penawaran  dan permintaan  disertai  system    persaingan  sempurna  yang  tidak  membawa  kepada kemudaratan  dan  kezhaliman.  Ketika  didapati  kemudaratan  dan  kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha’, mekanisme  pasar  sudah  dibicarakan  walaupun  masih  dalam  pola  yang sederhana. Ulama  Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan  harga secara mutlak,  sedangkan  ulama    Hanafiyah    dan  Malikiyah  membolehkan  pematokan harga pada kasus-kasus tertentu
Kata Kunci : Tas’ir al-Jabari, Ihtikar, Komoditi
A. Pendahuluan
Persoalan  mu’amalah  merupakan  suatu  hal  pokok  dan  menjadi  tujuan penting  agama  Islam  dalam  upaya  memperbaiki  kehidupan  manusia.  Atas  dasar tersebut  aturan  mu’amalah  diturunkan  Allah  dalam  bentuk  global  dan  umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermu’amalah antar sesama manusia. 1
1 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 8
Salah satu diantara bentuk mu’amalah itu adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana  tolong  menolong  antar  sesama  manusia  mempunyai  landasan  yang  kuat dalam  al-Qur’an  dan  hadis.  Islam  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang untuk melakukan jual beli, sehingga hukum jual beli itu adalah mubah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :
} ﺎﺑ ﺮﻟا مﺮﺣ و  ﻊﯿﺒﻟا ﷲ ﻞﺣ ا و : ةﺮﻘﺒﻟا 275 {
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
Akan tetapi pada situasi-siatuasi tertentu, menurut al-Syathibi, hukum jual beli berubah menjadi wajib. Imam asy-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ihtikar. 2
Ihtikar merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan  melonjaknya  harga  pasar  secara  drastis  disebabkan  persediaan terbatas  atau  stok  barang  yang  hilang  sama  sekali  dari  pasar,  sementara masyarakat  sangat  membutuhkannya.  Melakukan ihtikar merupakan  ketamakan untuk  menumpuk  kekayaan  dan  bukti  keburukan  moral  lain.  Untuk  itu  Rasul melarang menimbun barang-makanan pokok-dengan ungkapan yang sangat keras.
ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳ ر ﺖﻌﻤﺳ لﺎﻗ ﮫﻠﻀﻧ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻌﻣ ﻦﻋ
ﻮﻘﯾ ﻢﻠﺳو ل { ﻢﻠﺴﻣ هاور} ﺊط ﺎﺧ ﻻا ﺮﻜﺘﺤﯾ ﻻ
3
“Dari  Ma’mar  bin  Abdullah  bin  Nadhlah,  ia  berkata  :  tidak  akan menimbun barang kecuali orang yang bersalah (orang yang berbuat dosa).(H.R.Muslim)”.
Perkataan Khatiun (orang  yang  berbuat  salah/dosa)  bukanlah  perkataan ringan.  Menurut  Yusuf  Qardhawy  perkataan  ini  yang  diungkapkan  al-Qur’an untuk mensifati orang sombong dan angkuh seperti Fir’aun, Haaman dan teman- temannya. 4 Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 8.
2 Abu Ishak asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fiUshul al-Ahkam, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th),  h. 702
3 Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th), juz III, h. 1228
4 Yusuf Qardhawy, Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy (t.tp : PT. Bina Ilmu, 1993), h. 354
Apabila  kenaikan  harga  disebabkan  oleh  para  pedagang  yang  melakukan penimbunan  barang  dengan  tujuan  menjualnya  pada  waktu  harga  tinggi,  maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menentukan harga pasar.
Ketentuan  harga  pasar  sebenarnya  merupakan  hak  prerogatif  dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya  kepada  mekanisme  pasar  yaitu Supplay dan Demand  - sesuai dengan  permintaan  dan  persediaan  –  dalam  arti  apabila  stok  barang  di  pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh  menentukan  harga  barang,  karena  hal  itu  dianggap  sebagai  kezhaliman. Manusia  bebas  menggunakan  hartanya,  membatasi  mereka  berarti  menafikan kebebasan  tersebut.  Melindungi  kemashlahatan  pembeli  bukanlah  hal  yang  lebih penting dari melindungi kemashlahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib  membiarkan  kedua  belah  pihak  untuk  berijtihad  untuk  kemashlahatan mereka. 5

## B. Pengertian At-Tas’ir  al-Jabari
Tas’ir menurut  bahasa  sama  dengan si’r yaitu  menetapkan  atau menentukan harga. 6 Dapat juga dikatakan bahwa al-si’r adalah harga dasar ( Price Rate ),  yang  berlaku  di  kalangan  pedagang. 7 Sedangkan al-Jabari berarti  secara paksa.  Jadi at-Tas’ir  al-Jabari adalah  penetapan  harga  secara  paksa  biasanya melalui suatu kekuasaan. 8
Dalam  terminologi  fiqh,  terdapat  beberapa  ungkapan  yang  menjelaskan pengertian tas’ir ini. As-Syaukani menyatakan bahwa tas’ir adalah :
5 Sayid Sabiq, Fiqh as- Sunnah, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), jilid III, h. 160 6 Abu Lois al-Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 334. Abdul Aziz Dahlan, ed. Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1802
7 Muhammad  Rawas  Qal’ah  Ji  dan  Hamid  Shadiq  Qunaibi, Mu’jam  al-Lughah  al- Fuqaha’, (Bairut : Dar al-Nafais, 1985), h. 244 8 Abdul Aziz Dahlan, loc.cit.
ﻞھااﺮﻣأ  ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟارﻮﻣا  ﻦﻣ  ﻰﻟو  ﻦﻣ  ﻞﻛوا  ﮫﺑاﻮﻧوا  نﺎﻄﻠﺳ  ﺮﻣﺄﯾ  نا ﮫﯿﻠﻋ  ةدﺎﯾﺰﻟا  ﻦﻣ  ﻊﻨﻤﯿﻓ  اﺬﻛ  ﺮﻌﺳﻻا  ﻢﮭﺘﻌﺘﻣا  اﻮﻌﯿﺒﯾ  ﻻ  نا  قﻮﺴﻟا
ﺎﺼﻘﻨﻟاوا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ ن 9
“Perintah  penguasa  atau  wakilnya  atau  perintah  setiap  orang  yang mengurus  urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual  barang  dagangannya  kecuali  dengan  harga  yang  telah ditetapkan,  dilarang  untuk  menambah  atau  menguranginya  dengan tujuan untuk kemaslahatan”.
Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa :
1. Dengan  adanya  perintah  penguasa  atau  wakilnya  mengisyaratkan  adanya ijbar (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
2. Lafaz ﺘﻣﻻا ﺔﻌ menunjukkan  pengertian  yang    luas  yaitu  semua  barang dagangan    yang  memberi  kemudharatan  kepada  manusia  apabila  ditahan atau dinaikkan harganya.
3. Disebutkan  tujuan tas’ir untuk  kemaslahatan  adalah  untuk  menunjukkan pentingnya tas’ir dalam menolak kemudharatan.
4. Penyebutan  “tidak  boleh  menjual  dengan  melebihkan  atau  mengurangi dari  harga yang  telah  ditetapkan”,  maka dalam  hal  melebihkan  harga,  itu jelas  dilarang  karena  akan  memberikan  kemudharatan  pada  manusia. Sedangkan  menguranginya  tidak  ditemukan  sesuatu  alasan  untuk  tidak membolehkannnya  dalam  waktu-waktu  yang  sulit,  bahkan  mengurangi harga  ini  dibolehkan  karena  sesuai  dengan  tujuan tas’ir itu  sendiri,  yaitu memberi  manfaat  kepada  manusia  dan  meringankan  kesulitan  mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar .
5. Yang  boleh  melakukan tas’ir adalah  sulthan  atau  kepala  negara (penguasa). 10
9 Muhammad bin  Ali  bin  Muhammad as-Syaukani, Nail al-Authar, (Bairut :  Dar  al-Fikr, t.th), juz V, h. 220
Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al- Duraini menyatakan bahwa tas’ir adalah :
مﻮﻠﻌﻣ ﻢھرﺪﺑ مﻮﻠﻌﻤﻟا ﻊﯿﺒﻤﻠﻟ ارﺪﻗ ﮫﯿﻓ لﻮﻛﺄﻤﻟا ﻊﺋﺎﺒﻟ ق ﻮﺴﻟا ﻢﻛﺎﺣ ﺪﯾﺪﺤﺗ 11
“Penguasa  pasar  menetapkan  kepada  pedagang  untuk  menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui”.

## Definisi ini menjelaskan bahwa :
1. Tas’ir dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib  mengikuti  penetapan  harga  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan ayat :
} ﻢﻜﻨﻣ ﺮﻣﻻا ﻰﻟواو لﻮﺳﺮﻟااﻮﻌﯿطاو ﷲاﻮﻌﯿطاو ءﺎﺴﻨﻟا : 59 {
”Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di  antaramu” (An- Nisa’ : 59).
2.  Lafaz لﻮﻛﺄﻤﻟا  ﻊﺋﺎﺒﻟ menjelaskan  bahwa Tas’ir berlaku  terhadap makanan  secara  umum,  tidak  khusus  terhadap  makanan  pokok  saja, termasuk diantaranya madu, minyak, dll.
3.Terdapat unsur ijbar atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini. 12
Sayid  Sabiq  dalam  kitabnya  fiqh  as-Sunnah  memberikan  definisi tas’ir dengan :
ىﺮﺘﺸﻤﻟا ﻖھﺮﯾﻻو ﻚﻟﺎﻤﻟا ﻢﻠﻈﯾﻻ ﺚﯿﺤﺑ ﺎﮭﻌﯿﺑ داﺮﯾ ﻰﺘﻟا ﻊﻠﺴﻠﻟ دﺪﺤﻣ ﻊﺿو 13
“Menetapkan  batas  harga  tertentu  bagi  suatu  barang  dagangan yang  hendak  dijual  dengan  sekiranya  perbuatan  tersebut  tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”.
Definisi  ini  menjelaskan  bahwa tas’ir itu  berlaku  umum  terhadap  semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli.
10 Fathi  ad-Duraini, Al-Fiqh  al-Islam  al-Muqaran  Ma’a  al-Mazahib, (Damaskus  :  t.tp., 1997), h. 139-140
11 ibid., h. 138 12 ibid., h. 140-142 13 Sayid Sabiq, loc.cit
Semua  definisi  di  atas  menjelaskan  bahwa tas’ir atau  penetapan  harga berlaku tidak hanya  pada makanan pokok saja, tetapi juga  terhadap semua jenis barang yang dijual.
Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa tas’ir adalah :
ﻊﻠﺴﻟا  عﺎﺒﺗ  نﺄﺑاﺮﻣﺎ ﻋ  ﺮﺸﻟا  ﮫﺟﻮﻟ  ﺎﺑ  ﺺﺘﺤﻣ  مﺎﻋ  ﻒظﻮﻣرﺪﺼﯾ  نا ﺔﺴﺒﺘﺤﻣ  ﻰھوﺎﮭﺑﺎﺑرأ  ﺔﺟﺎﺣ  ﻦﻋ  ﺾﯿﻔﺗ  ﻰﺘﻟا  ﻊﻓﺎﻨﻤﻟاوا  لﺎﻤﻋﻻا  لﺬﺒﺗوا ﻟاودﺎﺘﻌﻤﻟا  ﮫﺟﻮﻟاﺮﯿﻐ ﻠﻋﺎھﺮﺟاواﺎﮭﻨﻤﺛ  ﻰﻓ  ﻰﻟﺎﻐﻣوا ناﻮﯿﺤﻟاوأ  سﺎﻨ
ةﺮﺒﺨﻟا ﻞھأةرﻮﺸﻤﺑ لدﺎﻋ ﺖﯿﻌﻣ ﺮﺟأوا ﻦﻤﺜﺑﺎﮭﯿﻟاﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺤ ﻓ ﺔﻟوﺪﻟاوا
14
“Perintah  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk  menjual  barang dagangan,  menurunkan  upah  atau  manfaat  yang  sangat  dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan  yang    tidak  dibenarkan,  sementara  manusia,  hewan,  dan  negara sangat  membutuhkannya  dengan  harga  atau  upah  tertentu  yang  adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi”.

## Unsur pokok dari definisi ini adalah :
1. Tas’ir dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tas’ir mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
3. Menjelaskan  hakikat tas’ir  al-jabari, disebutkan  secara  sempurna  disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian tas’ir dan membatasi hakikatnya secara syara’.
4. Adanya  unsur  memaksa  karena  terdapat  larangan  menaikkan  harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
5. Tas’ir mutlak,  tidak  khusus  untuk  pedagang  saja,  tetapi  terhadap  setiap orang  yang  menahan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  umat atau negara. 15
Dalam definisi ini terlihat Fathi ad-Duraini lebih memperluas cakupan at- Tas’ir  al-Jabari, sesuai  dengan  perkembangan  keperluan  masyarakat.  Ketetapan
14 Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 144-145 15 ibid., h. 144-145
pemerintah  tidak  hanya    terhadap    barang  yang  dibutuhkan  dan  digunakan  oleh masyarakat,  tetapi juga terhadap upah dan manfaat  yang diperlukan masyarakat.
Sesuai  dengan  semua  definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas    terlihat adanya  kesamaan  bahwa    yang  berhak  melakukan at-Tas’ir  al-Jabari adalah pemerintah atau pihak penguasa terhadap  segala kebutuhan masyarakat.

## C. Dasar Hukum at-Tas’ir al-Jabari
Sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  campur  tangan  ini  memperoleh landasannya pada firman Allah swt :
} ﻢﻜﻨﻣ ﺮﻣﻻا ﻰﻟواو لﻮﺳﺮﻟااﻮﻌﯿطاو ﷲاﻮﻌﯿطاو :ءﺎﺴﻨﻟا 59 {
“ Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di  antaramu “(An- Nisa’: 59).
Nash  di  atas  memberikan  hak  campur  tangan  kepada  pemerintah  dalam kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan  oleh  individu.  Hal  itu  untuk  menjaga masyarakat  Islam  dan  menegakkan  keseimbangan  dalam  masyarakat.  Nash  itu juga  mewajibkan  atas  semua  umat  Islam  untuk  taat  kepada  pemerintah  mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka yang melaksanakan  kedaulatan  hukum  syara’  terhadap  umat  Islam,  meskipun  disana ada  perbedaan  pendapat  diantara  para  fuqaha  (ahli  hukum  Islam)  dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.
Sebagian  ulama  lainnya  berpendapat  bahwa  landasan  hukum  syara’  dari campur  tangan  negara  bergantung  pada  definisi  pemilihan  harta  menurut  Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini.
Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Allah swt :
} ىﺮﺜﻟا ﺖﺤﺗﺎﻣوﺎﻤﮭﻨﯿﺑﺎﻣو ضرﻻﺎ ﻓﺎﻣو تاﻮﻤﺴﻟﺎ ﻓﺎﻣ ﮫﻟ : ﮫط 6 {
“ Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa  yang  ada  diantara  keduanya  dan  semua  yang  ada  di  bawah tanah.” (Thaha : 6)
Sedang manusia hanya mendapat kepercayaan atas harta ini  saja :
} ﮫﯿﻓ ﻦﯿﻔﻠﺨﺘﺴﻣ ﻢﻜﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ اﻮﻘﻔﻧاو : ﺪﯾﺪﺤﻟا 7 {
“Dan  nafkahkanlah  sebagian  dari  hartamu  yang  Allah  telah menjadikan kamu menguasainya”. (Al-Hadid : 7).
Manusia  diperintahkan  oleh  penciptanya,  untuk  memanfaatkan  harta  ini untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya  dan  memperbaiki  hidupnya  dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Diterangkan  juga  bahwa  manusia  suatu  saat  akan  berdiri  dihadirat-Nya  untuk diperhitungkan  atas  perbuatan    yang  pernah  ia  lakukan  terhadap  harta  itu.  Maka apabila  manusia  itu  tidak  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  dan  tidak mematuhi  perintah-perintah  pencipta-Nya,  maka  negara  berkewajiban  untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar, seperti bila ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya atau  memberikan  hartanya  kepada  orang  yang  belum  sempurna  akalnya, 16 seperti firman Allah swt :
ﻻو ﺎﮭﯿﻓ  ﻢھﻮﻗزراو  ﺎﻤﯿﻗ  ﻢﻜﻟ  ﷲ  ﻞﻌﺟ  ﻰﺘﻟا  ﻢﻜﻟﻮﻣأءﺎﮭﻔﺴﻟااﻮﺗﺆﺗ } ﺎﻓوﺮﻌﻣ ﻻﻮﻗ ﻢﮭﻟاﻮﻟﻮﻗو ﻢھﻮﺴﻛاو ﺎﮭﯿﻓ ﻢھﻮﻗزراو
:ءﺎﺴﻨﻟا 5 {
”Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum sempurna  akalnya,harta  (mereka  yang  ada  di  dalam  kekuasaanmu) yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan.  Berilah  mereka belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan  ucapkanlah  kepada mereka kata-kata yang baik.” (An-Nisa’ : 5).
Landasan at-tas’ir selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25 :
سﺎﻨﻠﻟ  ﻊﻓﺎﻨﻣ و ﺪﯾﺪﺷ سﺄﺑ ﮫﯿﻓ ﺪﯾﺪﺤﻟا ﺎﻨﻟﺰﻧاو هﺮﺼﻨﯾ ﻦﻣ   ا ﻢﻠﻌﯿﻟو
} ﺰﯾﺰﻋ ىﻮﻗ ﷲ نا.ﺐﯿﻐﻟ ﺎﺑ ﮫﻟ ﻮﺳرو
: ﺪﯾﺪﺤﻟا 25 {
“Dan  Kami  ciptakan  besi  yang  padanya  terdapat  kekuatan  yang hebat  dan  berbagai  manfaat  bagi  manusia  (supaya  mereka mempergunakan  besi  itu)  dan  supaya  Allah  mengetahui  siapa  yang menolong  (agama)Nya  dan  rasul-rasul-Nya  padahal  Allah  tidak
16 Ahmad    Muhammad  al-‘Assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem,  prinsip  dan tujuan ekonomi Islam. Penerjemah Imam  Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 103-105.
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al- Hadiid : 25)
Penyebutan  keadilan  dan  besi  secara  bersamaan  dalam  ayat  ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan  bantuan  kekuatan  (yang  dalam  ayat  ini  disebut  dengan  besi,  sebagai simbol  kekuatan).  Dengan    demikian  negara  hendaknya  mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi. 17
Sedangkan landasan tas’ir secara khusus terdapat dalam hadis nabi :
ﺪﮭﻋ  ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟﺎ ﻓﺮﻌﺴﻟا ﻼﻏ : لﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧا ﻦﻋ لﻮﺳر لﺎﻘﻓ.ﺎﻨﻟﺮﻌﺴﻓ ﺮﻌﺴﻟا ﻼﻏ ﷲ لﻮﺳرﺎﯾ سﺎﻨﻟا لﺎﻘﻓ م.ص ﷲ لﻮﺳر ﺎ ﻘﻟا  نأﻮﺟرﻼ ﻧاو  قزاﺮﻟا  ﻂﺳﺎﺒﻟا  ﺾﺑﺎﻘﻟاﺮﻌﺴﻤﻟاﻮھ  ﷲ  نا  م.ص  ﷲ ﻰﻨﺒﻠﻄﯾ  ﻢﻜﻨﻣ  ﺪﺣا  ﺲﯿﻟو  ﻰﻠﻌﺗ
}  لﺎﻣﻻو  مد  ﻰﻓ  ﺔﻤﻠﻈﻤﺑ
ﻻا  ﺔﺴﻤﺨﻟا  هاور
{ نﺎﺒﺣ ﻦﺑا ﮫﺤﺤﺻ و ئﺎﺴﻨﻟا 18
” Dari  Anas  bin  Malik  r.a.  beliau  berkata  :  Harga  barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata : Ya,  Rasulullah  harga-harga  menjadi  mahal,  tetapkanlah  patokan harga  untuk  kami;  lalu  Rasulullah  saw.  bersabda  :  Sesungguhnya Allah  lah  yang  menetapkan  harga,    yang  menahan  dan  membagikan rezeki;  Dan  sesungguhnya  saya  mengharapkan  agar  saya  dapat berjumpa  dengan  Allah  swt  dalam  keadaan  tidak  ada  seorangpun  di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan  darah  (pembunuhan)  dan  harta”. (  H.R  al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban)
Zhahir hadis menunjukkan :
1. Hadis ini mensifati tas’ir dengan aniaya dan berbuat aniaya adalah haram. Maka tas,ir diharamkan.
17 Mustaq  Ahmad, Etika  Bisnis  Dalam  Islam, penerjemah  Samson  Rahman,  (Jakarta  : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 160.
18 As-Shan’ani, Subul as-Salam, (Bandung : Dahlan, t.th), juz III, h. 25. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), juz II, h. 272
2. Rasul  tidak  mau  melakukan tas’ir ketika  orang-orang  meminta  beliau untuk  menetapkan  harga.  Rasul  tidak  mau  karena  ia  beranggapan  hal  itu sebagai  suatu  tindakan  aniaya,  dengan  perkataannya  : ﻢﻜﻨﻣ  ﺪﺣا  ﺲﯿﻟو
لﺎﻣﻻو  مد  ﻰﻓ  ﺔﻤﻠﻈﻤﺑ  ﻰﻨﺒﻠﻄﯾ Hadis  ini  membedakan  antara  berbuat aniaya terhadap harta dan berbuat  aniaya dalam membunuh musuh tanpa hak.
3. Allah  menjelaskan  bahwa  dia  yang  melakukan tas’ir ,  hal  ini  dijelaskan
dengan  kata-kata  : ﻤﻟاﻮھ  ﷲ  نا قزاﺮﻟا  ﻂﺳﺎﺒﻟا  ﺾﺑﺎﻘﻟاﺮﻌﺴ ,  ini
mengisyaratkan melakukan tas’ir itu sangat sulit sekali.
Nabi  tidak  bersedia  menetapkan  harga-harga  walaupun  pada  saat  harga- harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar- menawar  secara  sukarela  dalam  perdagangan  yang  tidak  memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu  agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga  lebih  rendah  dari  pada  pasar  selama  perubahan-perubahan  harga  itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli. 19
Dasar hukum selanjutnya adalah atsar dari Umar :
ﻰﻠﻋ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر بﺎﻄﺨﻟا ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺮﻣ ل ﺎﻗ ﺐﯿﺴﻤﻟا ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﻦﻋ ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﮫﻟ ل ﺎﻘﻓ قﻮﺴﻟ ﺎﺑ ﮫﻟ ﺎﺒﯿﺑز ﻊﯿﺒﯾ ﻮھو ﺔﻌﺘﻠﺑ ﻰﺑ أ ﻦﺑ ﺐطﺎﺣ ﻟا ﻰﻓ ﺪﯾﺰﺗ نا ﺎﻣ ا ﮫﻨﻋ ﷲ ﺎﻨﻗ ﻮﺳ ﻦﻣ ﻊﻓ ﺮﺗ نا ﺎﻣاو ﺮﻌﺴ 20
“ Said bin Musayyab berkata : “Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin  Balta’ah  yang  sedang  menjual  anggur  di  pasar,  Umar  berkata kepadanya  tentang  harga  anggur  itu,  “Engkau  harus  menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.
19 Monzer  Kahf, Ekonomi  Islam  (telaah  Analitik  terhadap  fungsi  system  ekonomi Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 53-54. 20 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  Ali  al-Baihaqi, Sunan  al-Kubra, (t.tp  :  Dar  al-Fikr, t.th) juz VI, h. 29.
Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang berbeda dinyatakan :
قﻮﺴﺑ  ﺐطﺎﺤﺑ  ﺮﻣ  ﮫﻧا  ﮫﻨﻋ  ﺎ ﺿر  ﺮﻤﻋ  ﻦﻋﺪﻤﺤﻣ  ﻦﺑ  ﻢﺳﺎﻘﻟا  ﻦﻋ ﮫﻟ ﺮﻌﺴﻓ ﺎﻤھ ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﮫﻟﺄﺴﻓ ﺐﯿﺑز ﺎﻤﮭﯿﻓ نﺎﺗراﺮﻏ ﮫﯾﺪﯾ ﻦﯿﺑ و ﻰﻠﺼﻤﻟا ﺮﯿﻌﺑ ﺖﺛﺪﺣ ﺪﻗ  ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﮫﻟ لﺎﻘﻓ ﻢھرد ﻞﻜﻟ ﻦﯾﺪﻣ ﻦﻣ ﺔﻠﺒﻘﻣ
او ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻓ ﻊﻓﺮﺗ نا ﺎﻣﺎﻓ كﺮﻌﺴﺑ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻢھو ﺎﺒﯿﺑز ﻞﻤﺤﺗ ﻒﺋ ﺎﻄﻟا ﺐﺳ ﺎﺣ ﺮﻤﻋ ﻊﺟر ﺎﻤﻠﻓ ﺖﺌﺷ ﻒﯿﻛ ﮫﻌﯿﺒﺘﻓ ﺖﯿﺒﻟا ﻚﺒﯿﺑ ز ﻞﺧ ﺪﺗ نا ﺎﻣ ﻰﻨﻣ ﺔﻣ ﺰﻌﺑ ﺲﯿﻟ ﺖﻠﻗ ى ﺬﻟا نا ﮫﻟ ل ﺎﻘﻓ هر اد    ﻰﻓ ﺎﺒطﺎﺣ ﻰﺗا ﻢﺛ ﮫﺴﻔﻧ ﺖﺌﺷ ﺚﯿﺤﻓ ﺪﻠﺒﻟا ﻞھ ﻻ ﺮﯿﺨﻟا ﮫﺑ تدر ا   ءﻰ ﺷ ﻮھ ﺎﻤﻧا ءﺎﻀﻗ ﻻو
ﻊﺒﻓ ﻊﺒﻓ ﺖﺌﺷ ﻒﯿﻛ و 21
“ Dari  Qasim  bin  Muhammad  dari  Umar  r.a  sesungguhnya  Umar menemui  Hatipdi  pasar  ia  mempunyai  dua  karung  anggur.  Umar menanyakan  kepadanya  tentang  harga  keduanya,  maka  ia  menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian umar berkata :  aku  telah  berbincang-bincang  dengan  serombongan  khalifah  dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang  kamu  jual  dibawah  harga,  karena  itu  engkau  harus  menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmu ke rumahmu maka juallah  sebagaimana  yang  engkau  inginkan,  ketika  umar  pulang  ia memikirkan  ucapannya.  Kemudian  ia  mendatangi  rumah  Hatib  dan berkata  :  sesungguhnya  apa  yang  telah  aku  katakan  bukanlah  sebuah tekad  dan  keputusan  yang  mutlak,  tapi  hanyalah  merupakan keinginanku untuk kebaikkan penduduk negeri, maka berapapun harga yang  engkau  inginkan  juallah,  dan  bagaimana  yang  engkau  inginkan, maka juallah”.
Dari atsar ini dapat diketahui bahwa pedagang yang menurunkan harga barang  dagangannya  harus  diperintahkan  untuk    segera  mengikuti  harga  yang berlaku  dominan  di  tengah  pasar.  Maka  jika  ada  seorang  atau  sekelompok  kecil pedagang  yang  menurunkan  harga  mereka  harus  diperintahkan  untuk  menaikkan harga  barangnya  sesuai  dengan  harga  pasar  pada  umumnya,sebab  yang  menjadi patokan  adalah  harga  pasar  pada  umumnya,  dan  dengan  harga  itulah  barang-
barang  diperjualbelikan.  Kalau  pedagang  menjual  di  bawah  harga  rata-rata  akan merugikan  kepentingan  pedagang  lainnya.  Walaupun  dalam atsar di  atas    Umar menyatakan  bahwa  perintah  itu  bukanlah  sesuatu  keputusan  yang  mutlak,  tetapi bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
D.    Syarat-syarat at-Tas’ir al-Jabari
Negara  mempunyai  batasan  tertentu  dalam  melakukan  intervensi  dalam masalah  ekonomi,  adalah  sesuatu  yang  faktual  diakui  dan  tidak,  mungkin dipertanyakan  kembali.  Islam  memberikan  advokasi  yang  lantang  terhadap kemerdekaan  dan  mencegah  adanya  pembatasan  ketat  yang  tidak  semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah  melakukan  semua  yang  telah  menjadi  norma-norma  yang  tertera  dalam syari’ah dalam perilaku dagang dan bisnis merekaو tidak ada alasan apapun bagi negara  untuk  melakukan  intervensi.  Negara  boleh  dan  harus  melakukan inntervensi,  jika  di  sana telah  terjadi  pelaggaran  terhadap  norma-norma syari’ah. Adalah  merupakan  kewajiban  negara  untuk  menerapkan  hukum  melalui  sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah. 22
Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer,  sistem  ekonomi  Islam  menganggap  Islam  sebagai  sesuatu  yang  ada  di pasar  bersama-sama  dengan  unit-unit  ekonomik  lainnya  berdasarkan  landasan yang  tetap  dan  stabil.  Ia  dianggap  sebagai  perencana,  pengawas,  produsen,  dan juga sebagai konsumen. 23
Oleh  karena  itu  keterlibatan  pemerintah  dalam  menetapkan  harga  harus mempunyai syarat tertentu :
a. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
b. Terbukti  bahwa  pedagang  melakukan    kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
22 Mustaq Ahmad, op.cit., h. 162 23 Monzer Kahf, op.cit., h. 59
c. Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil.
d. Pihak  pemerintah  harusmelakukan  studi  kelayakan  pasar  dengan menunjuk para ahli ekonomi.
e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
f. Ada  pengawasan  yang  berkesinambungan  dari  pihak  penguasa terhadap  pasar,  baik  yang  menyangku  harga,  maupun  yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. 24
Penjelasan  selanjutnya    tentang  syarat-syarat at-Tas’ir  al-jabari ini  akan dikemukakan pada bab III.
E.  Latar Belakang Timbulnya at-Tas’ir al-Jabari
Islam  menegakkan  sistem  ekonomi  dan  seluruh  sistem  kehidupannya berlandaskan  asas  tauhid  yang  bertujuan  menegakkan  keseimbangan  ekonomi dalam  kehidupan  individu  dan  masyarakat.  Dengan  demikian  sistem  ekonomi Islam  berusaha  mengentaskan  kehidupan  manusia  dari  ancaman  pertarungan, perpecahan  akibat  persaingan,  kegelisahan  dan  kekacauan  akibat  persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah.
Oleh  karena  itu  semua  aktivitas  ekonomi  yang  dilaksanakan    baik  dalam produksi,  pemasaran,  konsumsi  atau  pertanian,  industri  dan  jasa,  harus berpedoman pada asas dan peraturan al-Qur’an dan hadis. Demikian pula halnya dengan  aspek  yang  berhubungan  dengan  pelaku-pelaku  ekonomi,  harus  bertolak dari nilai-nilai Islam.
24 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah , (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 145
Pada  kenyataannya  Islam  adalah  satu-satunya  agama  yang  mengemukakan prinsip-prinsip  yang  meliputi  semua  segi  kehidupan  manusia,  tidak  hanya membicarakan  tentang  nilai-nilai  ekonomi.  Karena  prinsip-prinsip  ini  universal dan  fundamental,  maka  ia  berlaku  untuk  segala  zaman.  Suatu  sistem  ekonomi yang  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  ini,  tidak  dapat  secara  sederhana menjabarkan kurva-kurva permintaan atau meletakkan kebijakan pasar daging dan ikan sehari-hari. Islam telah menanamkam kerangka kerja yang luas berdasarkan atas  kesempatan  berekonomi  yang  sama  dan  adil  bagi  penganutnya  untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sumber konsep ekonomi mikro melalui latihan ijtihad dari dalam kerangka kerja yang luas inipun diperbolehkan.  Perlengkapan  untuk  ijtihad  ini  menunjukkan  adanya  dinamika Islam dalam suasana kehidupan ekonomi.
Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal  yang  mengukur  permintaan  efektif  yang  ditentukan  oleh  tingkat kelangkaaan  pemasokan  dan  pengadaan.  Peningkatan  permintaan  suatu komoditi cenderung  menaikkan  harga,  dan  mendorong  produsen  untuk  memproduksi barang-barang  itu  lebih  banyak.  Masalah  kenaikkan  harga  timbul  karena ketidaksesuaian  antara  permintaan  dan  suplai.  Ketidaksesuaian  ini  terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang  berlaku  sebagai  kenyataan.  Persaingan  sempurna  yang  mengandaikan adanya  suatu  pasar  yang  sempurna,  dimana  pembeli,  si  penentu  pasar,  akan bereaksi  sama    terhadap  perbedaan-perbedaan  dalam  harga  yang  dibuat  oleh penjual berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga. 25
Islam  memandang  masalah  ekonomi  tidak  dari  sudut  pandang  kapitalis yang  hanya  memberikan  kebebasan  dan  hak  pemilikan  para  individu  saja,  dan tidak  pula  dari  sudut  pandang  komunis  yang  ingin  menghapuskan  semua  hak
25 Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa : 1997), h. 149.
individu  dan  menjadikan  mereka  seperti  budak  ekonomi  yang  dikendalikan  oleh negara.  Manusia  adalah  makhluk  yang  memiliki  dorongan-dorongan  yang merupakan  fitrah  dan  insting  sosial.  Dengan  insting  inilah  manusia  melakukan usaha  pembangunan.  Islam  menganjurkan  suatu  sistem  yang  sangat  sederhana untuk  peningkatan  ekonomi  masyarakat  yang  membolehkan  anggotanya melakukan  proses  pembangunan  ekonomi  yang  stabil  dan  seimbang,  bebas  dari kelemahan sistem kapitalis.
Hak  milik  dalam  Islam  diatur  dalam  prinsip  dasar  bahwa  pemilik  yang sebenarnya  terhadap  segala  sesuatu  itu  adalah  Tuhan.  Kepemilikan  manusia terhadap harta kekayaan  hanyalah sebagai titipan dan harus diperlakukan sesuai dengan  ketentuan  titipan.  Rasul    menggolongkan  harta  kekayaan  menjadi  dua ketagori.  Ketagori  pertama  terdiri  dari  berbagai  macam  kekayaan  alam  tertentu yang  berada  di  luar  jangkauan  kepemilikan  harta  kekayaan    pribadi.  Ketagori kedua  terdiri  dari  hal-hal  yang  tidak  dianggap  sebagai  titipan,  dimana  hak  milik pribadi  terhadap  harta  kekayaan  diakui.  Terdapat  beberapa  persyaratan  dalam kepemilikan kekayaan pribadi ini, di antaranya adalah:
1. Harta  kekayaan  harus  diperoleh  melalui  cara-cara  yang  diperkenankan oleh Islam.
} ﻞط ﺎﺒﻟ ﺎﺑ ﻢﻜﻨﯿﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣا اﻮﻠﻛ ﺄﺗ ﻻ اﻮﻨﻣا ﻦﯾﺬﻟاﺎﮭﯾا ﺎﯾ : ءﺎﺴﻨﻟا 96
{
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang bathil”. (An-Nisa’ : 96)
2. Harta  kekayaan  haruslah  ditempatkan  pada  pemakaian  yang  tepat  yaitu tidak  berlaku  boros  terhadap  harta,  memanfaatkan  sumber  daya  sebaik- baiknya. 26
26 Ziauddin  Ahmad, al-Qur’an  Kemiskinan  dan  Pemerataan  Pendapatan (Yogjakarta  : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998),  h. 26.
Terdapat  ketentuan  lain  tentang  hak  milik  pribadi  sehubungan  dengan pemerataan    pendapatan  dan  kekayaan,  yaitu  pengawasan  social  terhadap  hak milik pribadi dan hal-hal lain  yang membenarkan  penghapusan dan pembatasan hak-kah  tertentu.  Islam  tidak  bertujuan    untuk  melenyapkan  seluruh    bentuk ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Dalam keaadaan  biasa  hak terhadap harta  kekayaan  pribadi  harus  diberlakukan  mutlak  dan  tidak  dapat  diganggu, Namun  dalam  keadaan  yang  memaksa,  kepemilikan  individu  terhadap  berbagai harta  kekayaan atau modal produksi harus tunduk  pada batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. 27
Oleh karena itu Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif  yang  berusaha  menghilangkan  segala  praktek  eksploitatif.  Sebab tujuan  pokok  dari  praktek-praktek  bisnis  itu  adalah  untuk  mencegah  pemusatan kekayaan  yang  tidak  semestinya  hanya  pada  individu  atau  kelompok  tertentu, seperti  halnya  praktek    monopoli  dan  eksploitasi.  Dalam  hal  ini  Islam  melarang keras  dan  mengharamkan  perbuatan  monopoli  dan    mewajibkan  pihak  penguasa ikut  campur  tangan  dalam  memberantas  perbuatan  monopoli  dan    mencegah kegiatan  pihak-pihak  yang  melakukan  monopoli  itu.  Karena  pada  prinsipnya bahwa  manusia  itu  tidak  sepatutnya  saling  merampas  hak  milik  pribadi  dengan cara-cara yang dilarang (haram), salah satunya adalah monopoli.
Monopoli  sebagai  salah  satu  bentuk  organisasi  bisnis  yang  akan  muncul manakala  pusat  kontrol  pasokan  (supply)  barang  atau  jasa  dipegang  oleh  satu orang  atau  sekelompok  orang,  dimana  dia  hanya  mengontrol  supply  barang  atau jasa  dan  menetapkan  harga  yang  menguntungkan  dirinya  sendiri,  tapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat (konsumen).
Ajaran  Islam  sangat  mengutuk  segala  bentuk  praktek  yang  mengganggu normalnya  persediaan  barang atau jasa  di  pasar, sehingga hal  itu mengakibatkan kenaikan terhadap harga barang, kerugian yang tidak wajar bagi konsumen, serta keuntungan yang tidak wajar bagi pengusaha, seperti menimbun barang, terutama
27 Ibid., h. 27
barang-barang yang berupa makanan atau kebutuhan pokok, dengan tujuan untuk memperoleh  keuntungan  akibat  kenaikan  harga  yang  melonjak.  Semua  hal  itu dalam Islam dipandang sebagai suatu dosa besar.
Maka  dari  sini  jelaslah  bahwa  pemilikan  harta  benda  secara  bathil  itu sangatlah  dilarang,  seperti  halnya  monopoli  yang  hanya  menguntungkan kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat. Namun para fuqaha telah meletakkan beberapa syarat yang menyebabkan terjadinya monopoli, yaitu :
1. Perbuatan  monopoli  itu  dilakukan  pada  masa  kesempitan  yang menyebabkan  orang  ramai  merasa  susah  karena  perbuatan  itu,  dimana semua harga dinaikkan.
2. Barang  yang  dimonopoli  itu  melebihi  kadar  yang  mencukupi  untuk kegunaannya  dan  juga  untuk  orang  dalam  tanggungan  nya  dalam  tempo satu tahun.
3. Barang yang dimonopoli itu barang yang dibeli ataupun dikeluarkan dalam kawasan negeri dan wilayah yang berkenaan. 28
Dari  ketiga  syarat  itu,  bila  dianalisa  dari  aspek  keharamannya  dapat disimpulkan bahwa, penimbunan yang diharamkan adalah terhadap barang-barang kelebihan dari keperluan nafkah darinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti, bila ia menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan hidup keluarga  dan  darinya  dalam  tenggang  waktu  satu  tahun  tidaklah  diharamkan. Sebab  hal  yang  demikian  adalah  wajar,  untuk  menghindari  kesulitan  ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.
Kemudian  pengharaman  terhadap  penimbunan  barang-barang  tersebut, dikarenakan  adanya  keinginan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  berlipat ganda. Sebab bila barang itu tidak di timbun dan langsung didistribusikan kepada konsumennya, keuntungan yang didapatinya tidaklah sebesar seperti penimbunan.
28 Muhammad Abdul Munim al-Jammal (ed). “Salahuddin Abdullah”. Ensiklopedia Ekonomi Islam. (Malaysia : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), jilid I, h. 174.
Di  samping  itu,  dengan  penimbunan  ini  dapat  merusak  harga  barang,  dari  harga yang  rendah  melambung  ke  harga  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  merupakan  suatu tradisi  dalam  dunia  perniagaan,  bila  barang-barang  dagangan  semakin  kurang beredar dipasaran, maka harganya akan menjadi naik, disaat inilah bagi penimbun barang mengeluarkan barangnya dalam memenuhi permintaan konsumen.
Menurut  prinsip  hukum  Islam,  barang  apa  saja  yang  dihalalkan  Allah untuk  memilikinya,  maka  halal  pula  untuk  menjadi  objek  penukaran  atau perdagangan.  Demikian  pula  halnya  segala  bentuk  barang-barang  yang diharamkan  untuk  memilikinya,  maka  haram  pula  memperdagangkannya.  Di samping  itu  terdapat  pula  ketentuan  hukum    Islam,  bahwa  barang  itu  pada dasarnya  adalah  halal,  akan  tetapi  karena  sikap  serta  perbuatan  para  pelakunya, maka  usahanya  itu menjadi haram, yaitu “penimbunan barang”  dagangan. Sebab penimbunan  yang  dilakukan  itu  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  yang  lebih banyak, terutama  pada saat harga  barang itu naik. Perbuatan penimbunan barang yang  demikian  dilarang  oleh  syari’at,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  hadis Nabi saw :
ﺊط  ﺎﺧ  ﻻا  ﺮﻜﺘﺤﯾﻻ  لﺎﻗ  م.ص  ﷲ  لﻮﺳر  ﻦﻋ  ﷲﺪﺒﻋ  ﻦﺑ  ﺮﻤﻌﻣ  ﻦﻋ { ﻢﻠﺴﻣ هاور} 29
“Dari Ma’mar bin Abdullah r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda : tidak  akan  menimbun  barang  kecuali  orang  yang  berdosa”. (  H.R Muslim)
Dalam hadis ini jelas disyaratkan oleh nabi bahwa perbuatan penimbunan barang dagangan adalah perbuatan yang salah, dalam pengertian menyimpang dari peraturan-peraturan jual-beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis.  Sebab  penimbunan  barang  itu  sendiri  akan menjurus  ke  arah  ketamakan  dan  keburukan  moral  yang  akan  merugikan  orang
29 Abu  Husain  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qutsairi  al-Naisaburi, Shahih  Muslim, (Bairut  : Maktabah al-Ma’arif, 1995), juz III, h. 995.
banyak.  Hadis  berikut  ini,  secara  jelas  menyatakan  sanksi  yang  akan  diberikan kepada  penimbun barang. Sabda Rasulullah saw :
ئﺮﺑ ﺪﻘﻓ ﺔﻠﯿﻟ ﻦﯿﻌﺑرا مﺎﻌﻄﻟا ﺮﻜﺘﺣا ﻦﻣ  : م.ص ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ {ﺪﻤﺣا هاور } ﮫﻨﻣ  ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ئﺮﺑو  ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﻦﻣ 30
“ Dari Ibn Umar dari Nabi saw: Siapa yang menimbun barang pangan selama  40  hari  ia  sungguh  telah  terlepas  dari  Allah  dan  Allah  lepas darinya”. (H.R. Ahmad)
Sabda Rasulullah ini pada dasarnya adalah melarang penimbunan barang- barang  pangan  selama  empat  puluh  hari,  sebab  penimbunan  itu  dapat  merusak stabilitas  ekonomi,  terutama  yang  berhubungan  dengan  bahan  makanan.  Bila penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencukupi empat puluh  hari  dapat  di  pandang  sebagai  proses  pendistribusian  dari  pengusaha  yang satu  ke  pengusaha  yang  lain,  hal  yang  demikian  berdasarkan  hadis  ini  belumlah dianggap  suatu  penimbunan  yang  membahayakan  masyarakat.  Akan  tetapi  bila telah  mencapai  empat  puluh  hari  lebih,  maka  penimbunan  itu  sangat membahayakan  bagi  konsumen,  sebab  bagaimanapun  juga  mereka  sangat membutuhkan bahan makanan sebagai kebutuhan hidupnya. Jika bahan makanan itu  ditimbun  dan  mengakibatkan  naiknya  harga,  maka  terjadilah  kesulitan  bagi konsumen  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Karena  itulah  Rasulullah menyatakan bahwa si penimbun itu terlepas dari Allah.  Maksudnya  si  penimbun itu  telah  keluar  dari  kontrol  Allah,  jadi  ia  bebas  melakukan  apa  saja  yang dikehendakinya  seperti  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak  beriman kepada Allah dan rasul-Nya.
Pada  dasarnya  ketiga  hadis  diatas  menunjukkan  suatu  larangan  terhadap penimbunan  barang,  terutama  yang  menyangkut  bahan-bahan  makanan  sebagai kebutuhan primer manusia. Akan tetapi suatu larangan yang sangat tegas tentang penimbunan itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah  :
30 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad Ahmad bin Hanbal , (Kairo: Maktabah al-Turats al- Islami, 1994), juz  VII, h. 49
قوزﺮﻣ  ﺐﻟ  ﺎﺠﻟا  م.ص  ﷲ  لﻮﺳر  لﺎﻗ  :لﺎﻗ  بﺎﻄﺨﻟا  ﻦﺑ  ﺮﻤﻋ  ﻦﻋ { ﮫﺟﺎﻣ ﻦﺑا هاور } نﻮﻌﻠﻣ ﺮﻜﺘﺤﻤﻟاو 31
“ Dari  umar  bin  al-Khathab  ia  berkata,  Rasulullah  saw  telah  bersabda  : Orang-orang  yang  menawarkan  barang  dan  menjualnya  dengan  harga murah (jalib) diberi rizki, sedangkan penimbun dilaknat.
Penimbunan  barang  tidak  saja  menyangkut komoditi,  tetapi juga  manfaat dari  suatu  komoditi,  dan  bahkan  jasa  dari  para  pemberi  jasa;  dengan  syarat embargo  yang  dilakukan  para  pedagang  dan  pemberi    jasa  ini  membuat  harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain 32
Para  fuqaha’  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  hukum ihtikar. Perbedaan ini dikarenakan masing-masing fuqaha’ mempunyai dasar hukum yang berbeda,  serta  mempunyai  penafsiran  yang  berlainan  satu  sama  lainnya.  Dalam hal ini para fuqaha’ tergolong kedalam dua kelompok :
1. Menurut  mazhab  jumhur  dari  kalangan  mazhab  Syafi’iyah,  malikiyah,
Hanabilah,  Zahiriyah,  Zaidiyah,  Ibadiyah,  al-Imamiyah,  dan  al-Kasani dari  golongan  Hanafiyah,  bahwa  penumpukan  barang  atau ihtikar hukumnya adalah haram.
2. Sedangkan  menurut  pendapat  para  fuqaha’  dari  kalangan  mazhab Hanafiyah,  bahwa  penumpukan  barang  dagangan  hukumnya  adalah makruh tahrim. 33
Pertimbangan  para  fuqaha’  mazhab  jumhur  mengharamkan  penumpukan barang dagang, terutama yang berhubungan dengan bahan-bahan makanan, adalah atas  pertimbangan  hukum,  bahwa ihtikar itu  dapat  menimbulkan  kemudharatan bagi  umat,  sebab  bagaimanapun  juga  umat  manusia  memerlukan  bahan  pangan
31 Abu  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwaini, Sunan  ibn  Majjah, ditahkik  dan dita’lik oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, (Bairut : Dar al-Kutub al-ilmiah, t.th) juz. II, h. 728.
32 Fathi ad-Duraini, op.cit, h. 68 33 ibid., h. 71-72.
untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Jika  barang  pangan  ini  yang  ditimbun, timbul kesulitan orang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Akibat selanjutnya dari hal yang demikian adalah merusak sistem ekonomi masyarakat. Faktor inilah yang  mendasari  Rasulullah  melarang ihtikar terhadap  barang-barang  kebutuhan pokok manusia. 34
Demikian  juga  halnya  pertimbangan  hukum  dari  fuqaha’  mazhab Hanafiyah,  yang  melihatnya  dari  sisi  kemudharatan  yang  ditimbulkan    dari perbuatan “ihtikar” itu  akan  menimpa  orang  banyak  dalam  suatu  negeri.  Atas dasar inilah mereka menyatakan bahwa ihtikar itu hukumnya “makruh tahrim”, 35
yang  berdasarkan  suatu  landasan  hukum  dari  sabda  nabi  :
ﺎﺠﻟا ﺐﻟ
قوزﺮﻣ
ﺮﻜﺘﺤﻤﻟاو
نﻮﻌﻠﻣ
“Orang-orang  yang  menawarkan  barang  dan  menjualnya  dengan harga murah (jalib) diberi rizki, sedangkan penimbunan dilaknat”.
Dari pendapat kedua golongan ini, penulis cenderung memegang pendapat jumhur  ulama  dalam  penetapan  hukum ihtikar ,  sebab  pendapat  jumhur  ini  tidak memberi peluang kepada pengusaha atau pedagang untuk melakukan ihtikar . Bagi jumhur ulama semua bentuk penimbunan barang pangan hukumnya adalah haram.
Pendapat  fuqaha’  mazhab  Hanafiyah,  seakan-akan  membuka  peluang ihtikar, dengan  penekanan  kemashlahatan  umum,  jika ihtikar itu  tidak mengakibatkan kemudharatan umum seakan-akan tidak dipermasalahkan, dengan pertimbangan  inilah  mereka  menetapkan  hukum ihtikar “makruh  tahrim”. Pendapat  fuqaha’  mazhab  Hanafiyah  ini  kurang  dapat  dijadikan  patokan  hukum untuk  mencegah  penimbunan  barang  dalam  perkembangan  ekonomi  dewasa  ini, yang  cenderung  ke  arah  sistem  ekonomi  kapitalis,  yang  ingin  memperkaya  diri pribadi  dan  mengorbankan  kepentingan  orang  lain,  maka  untuk  mencegah  hal yang  demikian,  pendapat  jumhur  ulama  yang  mengharamkan ihtikar dapat
34 Ibid., h.72 35 ibid., h.76
dijadikan  landasan  hukum.  Sebab  dengan  penetapan  hukum  haramnya ihtikar , berarti mempunyai sanksi hukum bagi para pelakunya.
Dalam al-qur’an dan hadis, tidak ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas sebagaimana  halnya  hukum  mencuri  dan  lainnya.  Demikian  juga  halnya  para sahabat rasul dan para  fuqaha’ lainnya tidak menetapkan sanksi hukumnya secara tegas,  meskipun  mereka  sepakat  bahwa ihtikar itu  terlarang  dan  bertentangan dengan  syari’at.  Namun  demikian  bukan  berarti  syari’at  tidak  mengatur  sanksi hukum ihtikar ,  sebab  dalam  syari’at  di  samping  terdapatnya  ketentuan  khusus terhadap  hukuman  sebagian  kejahatan  berdasarkan  nash,  maka  terdapat  pula ketentuan  hukuman  terhadap  kejahatan  yang  tidak  ada  nash,  yakni  dengan  cara menyerahkan  penetapan  hukuman  kepada  imam  (penguasa),  yang  di  kenal  di kalangan fuqaha’ dengan istilah ta’zir .
Kasus ihtikar ini  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana ta’zir , oleh  sebab    itu pihak pemerintah bebas menentukan  hukuman apa yang akan dikenakan, karena hukuman  dalam  tindak  pidana  ta’zir    diserahkan  sepenuhnya  kepada  pihak pemerintah yang dalam hal ini kekuasaan kehakiman. 36 Dari sini dapat diketahui bahwa  hakim  boleh  menjatuhkan  hukuman  yang  dianggap  pantas  tanpa  terikat dengan  sesuatu  apapun,  baik  jenis,  ukuran,  maupun  caranya,  selama  ia berpedoman  kepada  pertimbangan  akal,  kemashlahatan,  dalam  upaya mewujudkan keadilan.

## F. Pendapat Ulama Tentang at- Tas’ir al-Jabari
Sepanjang  sejarah  umat  muslim,  kebebasan  ekonomi  sudah  di  jamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya Nabi saw tidak bersedia  menetapkan  harga-harga  walaupun  pada  saat  harga-harga  itu membumbung  tinggi.  Ketidaksediaannya  itu  didasarkan  atas  prinsip  tawar- menawar  secara  sukarela  dalam  perdagangan  yang  tidak  memungkinkan
36 Nasrun Haroen, op.cit ., h. 146
pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga  lebih rendah dari pada harga pasar,  selama perubahan-perubahan harga  itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi  dengan  dorongan-dorongan  monopolitik  maupun  monopsonik.  Lebih dari  itu Nabi  saw,  berusaha  sungguh-sungguh  menolak  gagasan untuk  menerima para  produsen  pertanian  sebelum  mereka  sampai  di  pasar  dan  mengetahui  benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli  (dalam  perdagangan),  sehingga  beliau  menyamakan  keduanya  dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran. 37
Sistem  pasar  dalam  ekonomi    Islam  adalah  system  pasar    bebas  yang  di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system  persaingan sempurna yang  tidak  membawa  kepada  kemudaratan  dan  kezhaliman.  Ketika  didapati kemudaratan  dan  kezhaliman,  maka  pemerintah  dibolehkan  untuk  intervensi dalam pasar.
Di  kalangan  Fukaha’,    mekanisme  pasar  sudah  dibicarakan  walaupun masih  dalam  pola  yang  sederhana.  Ulama    Syafi’iyah  dan  Hanabalah  melarang pematokan    harga  secara  mutlak,  sedangkan  ulama    Hanafiyah    dan  Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu. 38

## 1. Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanabalah
Asy-Syafi’iyah  dan  Hanabalah 39 menyatakan  bahwa  pemerintah  tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis :
ﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻌﺴﯾ نأ مﺎﻣﻼﻟ ﺲﯿﻟ .نورﺎﺘﺨﯾ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻟاﻮﻣا سﺎﻨﻟا ﻊﯿﺒﯾ ﻞﺑ س 40
”Imam  (pemimpin  pemerintahan)  tidak  memiliki  wewenang  untuk mengatur harga bagi penduduk.  Penduduk  boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai”.
37 Monzer Kahf, Op.cit, h. 53-54 38 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, h. 2695 39 ibid .  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Qudamah, al-Mughni  asy-Syahr  al- Kabir, (Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.th), juz IV, h. 280 40 Ibid
Selanjutnya golongan asy-Syafi’iyah menyatakan :
اﻮﻌﯿﺒﯾ  ﻻأ  ﺔﻗﻮﺴﻟا  ﻲﻟاﻮﻟا  ﺮﻣﺄﯾ  نﺄﺑ  ءﻼﻐﻟا  ﺖﻗو  ﻲﻓ  ﻮﻟو    ﺮﯿﻌﺴﺘﻟا  مﺮﺤﯾ ﺺﺘﺨﯾ  ﻻ  ﻚﻟاذو  ,ﻢﮭﻟاﻮﻣا  ﻲﻓ    سﺎﻨﻟا  ﻲﻠﻋ  ﻖﯿﯿﻀﺘﻠﻟ  اﺬﻜﺑ  ﻻأ  ﻢﮭﺘﻌﺘﻣأ .ﺔﻤﻌطﻼﺑ
41
“Tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar    memerintahkan  untuk  tidak  menjual  barang  dagangan  mereka (pedagang)  kecuali  dengan  harga  tertentu  yang  menyebabkan  pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”
Kedua  pendapat  di  atas  jelas-jelas  menyatakan  bahwa  pihak  pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang  walaupun  pada  saat  itu  harga  naik.  Pedagang  dibolehkan  menjual barang  dagangannya  dengan  harga  berapapun,  karena  membatasi  pedagang menjual  dengan  harga  tertentu  akan  menyulitkan  pedagang.  Ketentuan  ini  tidak saja  berlaku  terhadap  makanan  pokok,  tetapi  juga  terhadap  barang  dagangan lainnya.
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  golongan  asy-Syafi’iyah 42 adalah  atsar dari Umar:
قﻮﺴﺑ  ﺐطﺎﺤﺑ  ﺮﻣ  ﮫﻧا  ﮫﻨﻋ  ﺎ ﺿر  ﺮﻤﻋ  ﻦﻋﺪﻤﺤﻣ  ﻦﺑ  ﻢﺳﺎﻘﻟا  ﻦﻋ راﺮﻏ ﮫﯾﺪﯾ ﻦﯿﺑ و ﻰﻠﺼﻤﻟا ﮫﻟ ﺮﻌﺴﻓ ﺎﻤھ ﺮﻌﺳ ﻦﻋ ﮫﻟﺄﺴﻓ ﺐﯿﺑز ﺎﻤﮭﯿﻓ نﺎﺗ ﻦﻣ ﺔﻠﺒﻘﻣ ﺮﯿﻌﺑ ﺖﺛﺪﺣ ﺪﻗ  ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﮫﻟ لﺎﻘﻓ ﻢھرد ﻞﻜﻟ ﻦﯾﺪﻣ او ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻓ ﻊﻓﺮﺗ نا ﺎﻣﺎﻓ كﺮﻌﺴﺑ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻢھو ﺎﺒﯿﺑز ﻞﻤﺤﺗ ﻒﺋ ﺎﻄﻟا ﺐﺳ ﺎﺣ ﺮﻤﻋ ﻊﺟر ﺎﻤﻠﻓ ﺖﺌﺷ ﻒﯿﻛ ﮫﻌﯿﺒﺘﻓ ﺖﯿﺒﻟا ﻚﺒﯿﺑ ز ﻞﺧ ﺪﺗ نا ﺎﻣ ﺎﻘﻓ هر اد    ﻰﻓ ﺎﺒطﺎﺣ ﻰﺗا ﻢﺛ ﮫﺴﻔﻧ ﻰﻨﻣ ﺔﻣ ﺰﻌﺑ ﺲﯿﻟ ﺖﻠﻗ ى ﺬﻟا نا ﮫﻟ ل
41 Abu Zakaria Yahya bin Syarf  an-Nawawi, Mughni al-Muhtaj  ila Ma’rifah fi Alfazh al- Minhaj, (  Mesir:  Musthafa  al-Babi  al-Halabi  wa  Auladuhu,  1985),  juz  II,  h.  38.  Wahbah  az- Zuhaili, op.cit ., h. 2695-2696
42 Ahmad bin  Abd al-Halim bin Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aal- Hukumah al-Islamiyah, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th), h. 32
ﻊﺒﻓ ﺖﺌﺷ ﺚﯿﺤﻓ ﺪﻠﺒﻟا ﻞھ ﻻ ﺮﯿﺨﻟا ﮫﺑ تدر ا   ءﻰ ﺷ ﻮھ ﺎﻤﻧا ءﺎﻀﻗ ﻻو

## ﻊﺒﻓ ﺖﺌﺷ ﻒﯿﻛ و
“Dari  Qasim  bin  Muhammad  dari  Umar  r.a  sesungguhnya  Umar menemui  Hatipdi  pasar  ia  mempunyai  dua  karung  anggur.  Umar menanyakan  kepadanya  tentang  harga  keduanya,  maka  ia  menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian umar berkata :  aku  telah  berbincang-bincang  dengan  serombongan  khalifah  dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang  kamu  jual  dibawah  harga,  karena  itu  engkau  harus  menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurmu ke rumahmu maka juallah  sebagaimana  yang  engkau  inginkan,  ketika  umar  pulang  ia memikirkan  ucapannya.  Kemudian  ia  mendatangi  rumah  Hatib  dan berkata  :  sesungguhnya  apa  yang  telah  aku  katakan  bukanlah  sebuah tekad  dan  keputusan  yang  mutlak,  tapi  hanyalah  merupakan keinginanku untuk kebaikkan penduduk negeri, maka berapapun harga yang  engkau  inginkan  juallah,  dan  bagaimana  yang  engkau  inginkan, maka juallah”.
Ibn Qudamah mengutip hadis di atas ( hadis Anas ) dan memberikan dua alasan  tidak  diperkenankannya  mengatur  harga.  Pertama,  Rasulullah  saw  tidak pernah  menetapkan  harga,  meskipun  penduduk  menginginkannya.  Bila  itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah  sesuatu  perbuatan  yang  zhalim,  sesuatu  yang  zhalim  diharamkan.  Barang dagangan  itu  adalah  hartanya  dimana  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menjual pada harga berapapun, asalkan terdapat kesepakatan dengan pembelinya.
Ibn  Qudamah  menganalisis  penetapan  harga  dari  pandangan  ekonomis juga  mengindikasikan  tidak  menguntungkannya  bentuk  pengawasan  atas  harga. Penetapan harga  akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para  pedagang dari luar  mendengar  adanya  kebijakan  pengawasan  harga,  meraka  tidak  akan  mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang  dagangannya  di  luar  harga  yang  diinginkan.  Dan  para  pedagang  lokal, yang  memiliki  barang  dagangan  akan  enggan  menjual  dan  menyembunyikan barang  dagangannya,  sementara  para  konsumen  (pembeli)  sangat  membutuhkan. Pembeli  tidak  mendapatkan  barang-barang  tersebut  kecuali  sedikit  dengan  harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan
menderita  karena  di  batasi  dari  menjual  barang  dagangan  mereka  dan  para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang. 43
Dari  argumentasi  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  harga  yang  ditetapkan akan  membawa  akibat  munculnya  tujuan  yang  saling  bertentangan.  Harga  yang tinggi,  pada  umumnya  bermula  dari  situasi  meningkatnya  permintaan  atau menurunnya  suplai.  Dan  pengawasan  harga  hanya  akan  memperburuk  situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan,  juga  akan  mengecilkan  hati  para  importir  untuk  mengimpor  barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri  (yang  tidak  terawasi)  atau  menahan  produksinya,  sampai  pengawasan harga  secara  lokal  itu  dilarang.  Akibatnya,  akan  terjadi  kekurangan  suplai.  Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga. 44
Sejalan dengan pendapat di atas  Imam asy-Syaukani menyatakan  bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Hadis dari Anas dijadikan landasan  dalam menetapkan  bahwa  at-tas’ir  adalah  haram.  Sesungguhnya  manusia  menguasai hartanya dan tas’ir merupakan pemaksaan atas mereka. Imam diperintahkan untuk memelihara  kemashlahatan  kaum  muslimin,  dan  tidaklah  imam  memandang kemashlahatan pembeli dengan memurahkan harga lebih utama dari  pada melihat kemashlahatan  penjual  dengan  menaikkan  harga.  Apabila  terdapat  dua pertentangan  kepentingan  yaitu  kepentingan  penjual  dan  pembeli,  maka  pihak pemerintah  tidak  boleh  memenangkan  kepentingan  satu  pihak  dengan mengorbankan  kepentingan  pihak  lain.  Pemerintah  tidak  boleh  memaksa pedagang  untuk  menjual  barang  dagangannya  dengan  harga  yang  tidak disukainya. 45 Alasan yang dikemukakan oleh asy-Syaukani  adalah Firman Allah swt, dalam surat An-Nisa’, 29 :
43 Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, op.cit., h. 281 44 A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. 1, h. 113
45 Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, op.cit, juz V, h. 220
ﺎﺠﺗ ن ﻮﻜﺗ ن أ ﻻ ا ﻞط ﺎﺒﻟ ﺎﺑ ﻢﻜﻨﯿﺑ ﻢﻜﻟ اﻮﻣا اﻮﻠﻛ ﺄﺗ ﻻ اﻮﻨﻣ ا ﻦﯾ ﺬﻟا ﺎﮭﯾا ﺎﯾ
: ءﺎﺴﻨﻟا }.... ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ة ر 29

## {
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan yang  bathil,  kecuali  dengan  jalan  perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu….
Dari  ayat  ini  dapat  diketahui  apabila  pemerintah  ikut  campur  dalam menetapkan  harga  barang    yang  akan  dijual  berarti    kerelaan  hati  kedua  belah pihak  antara  penjual  dan  pembeli    yang  merupakan  unsur    yang  sangat  penting sekali  dalam  jual  beli    telah  hilang.  Pemerintah    telah  melakukan  sesuatu  yang bertentangan dengan kehendak ayat.
Berdasarkan  dalil-dalil  yang  dikemukakan  di  atas  Fathi  ad-Duraini menyimpulkan :
1. Hak  kepemilikan  pribadi  dalam  hukum  Islam  merupakan  sesuatu  yang asal, tetap, dan qath’i. Oleh karena itu secara syara’ seseorang bebas untuk bertasharuf  terhadap  hartanya.  Penguasa  tidak  mempunyai  kewenangan terhadap harta seseorang kecuali terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam syara’,  sedangkan  tas’ir  tidak  termasuk  ke  dalam  kewenangan  penguasa. Sesungguhnya pemaksaan itu mengurangi kemerdekaan. Tidak ada makna kepemilikan kecuali bebas bertasharuf terhadap harta sendiri.
2. Terdapat  pertentangan  kemashlahatan  antara  penjual  dan  pembeli, keduanya  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  pandangan  syara’. Kemashlahatan pembeli tidak lebih utama  dari  kemashlahatan penjual itu sendiri.  Pemerintah  tidak  boleh  berpihak  kepada  salah  satu  pihak,  karena pemerintah di suruh untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin.
3. Memaksa penjual untuk menjual dagangannya dengan harga yang tertentu akan  menghilangkan  keredhaan  di  dalam  akad.  Karena  sesungguhnya keredhaan itu merupakan hal yang paling pokok. Sesuai dengan ayat :
ﺎﺠﺗ ن ﻮﻜﺗ ن أ ﻻ ا ﻞط ﺎﺒﻟ ﺎﺑ ﻢﻜﻨﯿﺑ ﻢﻜﻟ اﻮﻣا اﻮﻠﻛ ﺄﺗ ﻻ اﻮﻨﻣ ا ﻦﯾ ﺬﻟا ﺎﮭﯾا ﺎﯾ
: ءﺎﺴﻨﻟا }.... ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ة ر 29 {
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan yang  bathil,  kecuali  dengan  jalan  perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu….
Dan berdasarkan hadis nabi :
ﷲ  لﻮﺳر  ﺔﻗﺎﻧ  مﺎﻣﺰﺑ اﺬﺧأ ﺖﻨﻛ لﺎﻗ ﮫﻤﻋ ﻦﻋ  ﻲﺷﺎﻗﺮﻟا  ةﺮﺣ ﻲﺑأ ﻦﻋ ﺎﮭﯾا  ﺎﯾ  لﺎﻘﻓ    سﺎﻨﻟا  ﮫﻨﻋ  دوذا    ﻖﯾﺮﺸﺘﻟا    مﺎﯾا  ﻂﺳوا  ﻲﻓ    م  ص سﺎﻨﻟا
مﻮﯾ ﻲﻓ اﻮﻟﺎﻗ  ﻢﺘﻧا ﺪﻠﺑ يأ ﻲﻓو ﻢﺘﻧا مﻮﯾ يأ ﻲﻓو  ﻢﺘﻧا ﺮﮭﺷ يأ ﻲﻓ  نورﺪﺗا
ﻻا  ءىﺮﻣ  ا  ل  ﺎﻣ  ﻞﺤﯾ  ﻻ  ﮫﻧا  .....  لﺎﻗ  ماﺮﺣ  ﺪﻠﺑو    ماﺮﺣ  ﺮﮭﺷو  ماﺮﺣ {ﺪﻤﺣا هاور}...... ﮫﻨﻣ ﺲﻔﻧ ﺐﯿﻄﺑ 46
“Dari  Abi  Hurrah  ar-Raqasyi  dari  pamannya, ia  berkata:   Saya adalah orang yang menjadikan rasul sebagai pelindung  pada pertengahan hari tasyriq  yang  mana  manusia  juga  telah  menjadikan  rasul  sebagai pelindung.  Rasul  berkata:  Wahai  manusia,  bulan,  hari  dan  negri manakah  yang  kamu  inginkan?.  Mereka  menjawab:  pada  hari  haram, bulan  haram,  dan  negri  haram.  Kemudian  rasul  berkata:… sesungguhnya tidak halal harta seseorang kecuali dengan kebaikan yang berasal dari dirinya sendiri”… (H. R Ahmad).
Apabila  keredhaan dihilangkan secara paksa, maka rusaklah akad sebagai dasar terjadinya jual-beli sehingga akad menjadi bathal. Akad yang bathal di  anggap    tidak  ada.  Salah  seorang  dari  dua  orang  yang  berakad  tidak boleh  memakan  atau  memiliki  harta  saudaranya  berdasarkan  pemaksaan dalam bentuk at-tas’ir al-jabari. Karenanya secara syara’ tas’ir tidak boleh sebagimana terdapat di dalam hadis nabi.
4. Zahir  hadis  mensifati  tas’ir  itu  dengan  perbuatan  zhalim.  Sesuatu  yang menyebabkan kezaliman adalah haram.
5. Hadis  ini  menyamakan  antara  kezaliman  tas’ir  dengan  kezaliman pertumpahan  darah  yaitu,    orang  yang  membunuh  seseorang  tanpa  hak. Keduanya    merupakan  perbuatan  yang  zhalim,  dan  berbuat  zalim  itu diharamkan  secara  pasti,  maka  tas’ir  haram.  Menjauhi  yang  diharamkan adalah wajib, demikian pula halnya dengan tas’ir. Hal ini dikuatkan juga,
46 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), jilid v, h. 72
bahwa  sesungguhnya  Rasul  berharap  kepada  Allah  supaya  tidak  terjadi kezaliman seperti ini. 47
Sayid  Sabiq    mengutarakan  bahwa  pembatasan  (penetapan)  harga  dapat mengakibatkan  tersembunyinya  barang-barang,  hal  mana  membuat  barang  lebih meningkat  lagi.  Membumbungnya  harga  berarti  memukul  orang-orang  miskin karena  ketiadaan  daya  beli  mereka.  Sementara  itu  orang-orang  kaya  dapat membeli  barang  dari  pasar  gelap dengan  tipu  daya  yang  buruk,  lalu terjerembab seluruhnya  ke  dalam  kesempitan  dan  kesulitan,  di  mana    kemashlahatan  tidak kunjung terjangkau. 48
Sayid  Sabiq  dengan  mengutip  pendapat  Shahib  al-Hidayah  menyatakan bahwa  pemerintah  tidak  boleh  membuat  ketentuan  harga  terhadap  barang dagangan  milik  orang-orang  kecuali  apabila  pemilik  bahan  makanan  berbuat sewenang-wenang  menaikkan  harga,  dan  tidak  ada  alternatif  lain  kecuali menetapkan  harga,  maka  ketika  itu  tidak  mengapa  bertindak  demikian  dengan musyawarah bersama dengan para ahli ekonomi  dan cendekiawan. 49
Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut asy-Syafi’i  seperti Ibn Raf’ah asy-Syafi’i membolehkan  pemerintah ikut campur dalam penetapan harga ketika harga melambung  naik. 50

## 2. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah
Hanafiyah  dan  Malikiyah 51 membolehkan  imam  melakukan  tas’ir, tujuannya  adalah  untuk  menolak  kemudharatan  dan  memelihara  kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkkan harga.
Ibn  Taimiyah  dalam  al-Hisbah  menjelaskan  pendapat  pengikut  Abu Hanifah tentang  at-tas’ir:
.ﺔﻣﺎﻌﻟا رﺮﺿ ﻖﺣ ﮫﺑ ﻖﻠﻌﺗ اذا ﻻا سﺎﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﺮﻌﺴﯾ نا نﺎﻄﻠﺴﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ 52
47 Fathi ad-Duraini, op.cit, h. 151-152 48 Sayid Sabiq, loc.cit 49 ibid 50 ibid. Lihat juga Ahmad bin  Abd al-Halim bin Taimiyah, loc.cit 51 Wahbah az-Zuhaili, loc.cit 52 Ahmad bin  Abd al-Halim bin Taimiyah, op.cit. , h. 40-41
" Penguasa  tidak  boleh  menetapkan  harga  terhadap  manusia  kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.”
Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa    memelihara  hak  kaum  muslimin  kecuali    dengan  at-tas’ir,    maka  penguasa boleh  menetapkan  harga  setelah  bermusyawarah  dengan  ahli  ekonomi.  Apabila pedagang  tidak  mematuhinya,  maka  mereka  dipaksa  untuk  melaksanakannya. Murid  abu  Hanifah  yaitu  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  juga  berpendapat  seperti ini. 53
Dari  penjelasan    ini  dapat  diketahui  bahwa  pengikut  Abu  Hanifah berpendapat  apabila  para  pedagang  mempermainkan  harga  barang    yang  akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan    harga,  bahkan  mereka  bisa  dipaksa  apabila  tidak  mau melaksanakannya.
Sejalan    dengan  ini    Malikiah    berpendapat  jika  suatu  barang  bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga  yang  lebih  tinggi  lagi,  maka  pedagang  yang  seperti  ini  harus  dicegah. Namun jika pedagang tersebut  ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah  maka  aada  dua  pendapat  dalam  mazhab  Malik.  Ada  yang  mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja. 54
Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik  sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Muwatha’  adalah atsar dari  Umar:
بﺎﻄﺨﻟا  ﻦﺑ  ﺮﻤﻋ  نا  )  :  ﺐﯿﺴﻤﻟا  ﻦﺑ  ﺪﯿﻌﺳ  ﻦﻋ  ﻒﯿﺳ  ﻦﺑ  ﺲﻧﻮﯾ  ﻦﻋ قﻮﺴﻟﺎﺑ  ﮫﻟ  ﺎﺒﯿﺑز  ﻊﯿﺒﯾ  ﻮھو  ﺔﻌﺘﻠﺑ  ﻰﺑ  أ  ﻦﺑ  ﺐطﺎﺤﺑ  ﺮﻣ  ﮫﻨﻋ  ﷲ  ﻰﺿر ( ﺎﻨﻗ ﻮﺳ ﻦﻣ ﻊﻓ ﺮﺗ نا ﺎﻣاو ﺮﻌﺴﻟا ﻰﻓ ﺪﯾﺰﺗ نا ﺎﻣ ا  ﺮﻤﻋ ﮫﻟ لﺎﻘﻓ
53 ibid 54 ibid. Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, At-Thuruq  al-Hukmiyah  fi  as-Siyasah  asy- Syari’ah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 254
“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab  lewat  di  depan  Hatib    bin  Balta’ah  yang  sedang  menjual anggur  di  pasar,  Umar  berkata  kepadanya  tentang  harga  anggur  itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.
Malik  mengatakan  seandainya  seseorang  ingin  merusak  pasar    dengan menurunkan harga di bawah harga para penjual  yang lain, maka saya berpendapat agar dikatakan kepadanya  : kamu pilih untuk mengikuti  harga para penjual yang lain atau  barang kamu di tarik dari  pasar. 55 Inilah  yang dilakukan oleh sebagian para  paus  kapitalis  terhadap  orang-orang  yahudi    dan  kawan-kawannya.  Mereka menurunkan  harga  barangnya  di  bawah  harga  standar  yang  normal,  lalu menjualnya  -walaupun  dengan  resiko  rugi-  untuk  menjatuhkan  pasar  sehingga para pedagang kecil akan merugi, bahkan bangkrut. Kemudian mereka menguasai pasar  dan  memonopoli  barang  dagangan  sehingga  mereka  dapat  menguasai penjualan dengan harga sesuka mereka. 56
Alasan  selanjutnya    yang  di  pakai  sebagai  landasan  bolehnya  at-tas’ir  al- jabari adalah  kaidah fiqhiyah :
ﺎﻋﺮﺷ  ل  اﺰﯾ  رﺮﻀﻟا
57 ا، ,راﺮﻀﻟﺎﺑ  لاﺰﯾ  ﻻ  راﺮﻀﻟ 58 ر  ﺮﻀﻟا  ﻞﻤﺤﺘﯾ .م ﺎﻌﻟا ر ﺮﻀﻟا ﻊﻓﺪﻟ صﺎﺨﻟا 59 55 ibid 56 Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  perekonomian  Islam. Penerjemah Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani  Press, 1997),  h. 466 57 Bahaya  itu  menurut  syara’  harus dilenyapkan.    Di  antara  cabangnya    adalah  ketetapan hak suf’ah (menutup  harga)  bagi  sekutu  (persero)  atau  tetangga.  Ketetapan  hak khiyar bagi pembeli  untuk  mengembalikan  benda  yang  dibeli  lantaran  ada  cacat  dan  macam-macam  khiyar yang  lain.  Juga  menutupi  sebagian  harta  dalam  perseroan  jika  teman  dalam  persero  berhalangan menutup  harga.  Keharusan  memelihara  jasmani  dan  mengobati  penyakit,  membunuh  binatang buas,  dan  melaksanakan  hukuman  terhadap  pelaku  pidana  berupa had,  ta’zir dan kafarat. Abdul Wahhab  Khallaf, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam ,  Penerjemah  Noer  Iskandar  al-Barsany,  dkk, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 345 58 Bahaya   tidak boleh  dilenyapkan  dengan  bahaya. Di antara cabangnya adalah  manusia tidak  boleh  mempertahankan    dari  tenggelam  dengan  cara  menenggelamkan  tanah  orang  lain. Tidak  boleh    memelihara  hartanya  dengan  cara  merusak  harta  orang    lain,  dan  tidak  boleh seseorang  yang  dalam  keadaan  terpaksa  memakan makanan  orang lain  yang  juga  dalam  keadaan terpaksa. Ibid., h. 345-346 59 Ditangguhkan  bahaya  khusus  untuk  menolak  bahaya  umum.  Di  antara  cabangnya adalah pembunuh boleh dibunuh demi mengamankan jiwa manusia, tangan pencuri bisa dipotong untuk  mrngamankan  harta  manusia.  Makanan  bisa  dijual  dengan  paksa  apabila  pemilik  makanan itu  menimbunnya, padahal manusia membutuhkannya dan dia tidak mau menjualnya. ibid
Dalam  Nata-ij  al-Afkar    sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Fathi  al-Duraini dinyatakan  bahwa  jika  pemilik  makanan  (pedagang)  telah  menetapkan  suatu harga,  kemudian  mereka  mempermainkan harga  dengan  menaikan  harga  barang, sementara  penguasa  tidak  bisa  memelihara  hak-hak  kaum  muslimin  kecuali dengan at-tas’ir  maka ketika  itu penetapan harga boleh dilakukan. 60
Sementara itu dalam  al-Ikhtiar dinyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan  harga  terhadap  pedagang,  kecuali  mereka  mempermainkan  harga, maka pada waktu itu pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan  ahli  ekonomi,  karena    tugas  pemerintah  memelihara  hak-hak  kaum muslimin dari kebinasaan. 61
Dalam  pandangan  Hanafiyah  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Fathi ad-Duraini,   at-Tas’ir  adalah :
1. Suatu  pengecualian  dalam  hukum  karena  terdapatnya  kondisi-kondisi tertentu. Imam boleh memaksa  jika bertujuan untuk menolak kemudaratan umum.  Ini  boleh  dilakukan  ketika  terjadinya  fluktuasi  harga  yang disebabkan  oleh  ulah  para  pedagang.  Selain  kondisi  ini    penetapan  harga tidak dibolehkan.
2. Tas’ir  bukanlah  sesuatu  yang  diwajibkan  bagi  pedagang  tetapi  hanya merupakan suatu anjuran maka kalau seorang pedagang melebihkan harga yang ditentukan imam, ia boleh menjualnya. 62
Bagi    ulama  yang  membolehkan  pemerintah  ikut  campur  dalam menetapkan harga barang mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam  fiqh  Hanafi  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Fathi  ad-Duraini  dinyatakan bahwa syarat-syarat at-tas’ir  adalah :
1.  Pedagang  memberlakukan  harga  dengan  cara  yang  keji  dan  mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu  dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga.
2.  Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
3.  Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.
60 Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 155 61 ibid 62 Fathi  ad-Duraini, op.cit, h.156
4.  Dilakukan oleh imam atau penguasa  yang adil
5.  Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.
Selanjutnya syarat-syarat at-tas’ir menurut fiqh Maliki dan para mutaakhir Hanabalah adalah:
1. Nyatanya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  barang-barang  komoditi, manfaat atau jasa yang mahal harganya.
2. Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli
3. Mengidentifikasi  penetuan  harga  dan  jalan  yang  menyampaikan kepadanya.  Karena  penentuan  harga  tidak  ditetapkan  kecuali  ketika  ada kebutuhan.
4. Barang-barang harus diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya
5. Harus  sama  dari  segi  kualitas  karena  kualitas  bagian  dari  nilai  seperti timbangan  atau  ukuran.  Diqiyaskan  kepada  ini  adalah  pembuatan, pekerjaan, manfaat dan pengalaman karena illatnya sama, maka penentuan harga  atas  dasar  perbedaan  ukuran  kualitas  yaitu  hasil  buatan  dan kemahiran  didasarkan  pada  kemampuan  ilmiah  karena  perbedaan kemampuan,  maka  secara  adil  ia  harus  diberi  tambahan  (bayaran  lebih), memberi upah bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kemampuan ilmiah, pengalaman dengan penelitian dan hasil ciptaan
6. Naiknya  harga  karena  ulah  para  pedagang  ,  tidak  karena  banyaknya produksi atau  sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain
7. Ditetapkan oleh seorang imam yang adil
8. Pembatasan harga dilakukakan atas dasar kerelaan pedagang dan kerelaan masyarakat umum, tujuannya adalah untuk mewujudkan keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang atas dasar umum, tanpa menurunkan dan  meninggikan harga. 63
Dari  persyaratan  yang  dikemukakan  di  atas  terlihat    bahwa  tujuan ditetapkannya  syarat  at-tas’ir adalah untuk kemaslahatan pedagang dan pembeli. Penetapan  harga  harus    membawa  keuntungan  dan  kepuasan  dari  orang  yang
63 ibid ., h. 188-190
membutuhkan  penetapan  harga  (penjual)    dan  tidak  mengecewakan  penduduk (pembeli).  Jika  harga  dipaksakan  tanpa  persetujuan  dari  penjual  dan  membuat mereka  tidak  memperoleh  keuntungan,  maka  penetapan  harga  seperti  ini  berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan hilangnya bahan kebutuhan sehari-hari dari pasar, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Mutaakhirin  Hanabalah  seperti  Ibn  Taimiyah  dan  Ibn  Qayyim  al- Jauziyyah berpendapat  bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Ibn Taimiyah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga yang bersifat  zhalim  tidak  dibolehkan    dan  penetapan  harga  yang  bersifat  adil dibolehkan bahkan diwajibkan. 64
Dalam al-fatawa, Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip  oleh M. Arskal Salim  menyatakan  bahwa  naik  atau  turunnya  suatu  harga  barang  tidaklah  selalu karena  kecurangan yang  dilakukan  oleh  orang  tertentu.  Akan  tetapi,  tidak  jarang kenaikan  harga  disebabkan  oleh  kekurangan  produksi  atau  merosotnya  jumlah impor  barang-barang  yang  dibutukan.  Maka,  jika  permintaan  terhadap  barang tersebut meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga akan  melonjak.  Di  sisi  lain,  jika  persediaan  barang  bertambah  banyak,  tetapi permintaan  terhadap  barang  itu  berkurang,  niscaya  harga  pun  akan  turun. Kelangkaan atau kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi  barang  kali  karena  suatu  sebab  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan kecurangan,  atau  boleh  jadi  juga  karena  suatu  sebab  yang  mengandung kecurangan.  Sesungguhnya  hanya  Allah  swt  yang  menciptakan  kebutuhan  di dalam hati setiap manusia. 65
Ibn  Taimiyah  juga  mengemukakan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi fluktuasi  permintaan,  yang  tentu  saja  dengan  sendirinya  mempengaruhi  pula fluktuasi harga.
1. kebutuhan  manusia  sangat  beragam  dan  bervariasi  satu  sama  lain.
Kebutuhan  tersebut  berbeda-beda  tergantung  pada  kelimpahan  atau kelangkaan  dari  barang-barang  yang  dibutuhkan  itu.  Suatu  barang  akan
64 Ahmad bin  Abd al-Halim bin Taimiyah. op.cit ., h. 22. Fathi ad-Duraini, op.cit., h. 159 65 M.  Arskal    Salim, Etika  Intervensi  Negara  Perspektif  Etika  Politik  Ibnu  Taaimiyah , (Jakarta: Logos, 1999), h. 89-90
semakin lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan.
2. Harga  sebuah  barang  yang  beragam  tergantung  pada  tingginya  jumlah orang-orang  yang  melakukan  permintan.  Jika  jumlah  manusia  yang membutuhkan  sebuah  barang  sangat  banyak,  maka  harga  pun  akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.
3. harga  barang  juga  dipengaruhi  oleh  besar  atau  kecilnya  kebutuhan terhadap  barang  dan  tingkat  ukurannya.  Jika  kebutuhan  sangat  besar  dan kuat,  maka  harga  pun  akan  melambung  hingga  tingkat  yang  paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil saja dan lemah.
4. harga  barang  dapat  pula  turun  naik  tergantung  kepada  siapa  yang melakukan  transaksi  pertukaran  barang  itu.  Jika  ia  adalah  seorang  yang kaya raya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya  akan  diterimanya.  Tapi  hal  sebaliknya  akan  terjadi  jika  orang  itu diketahui  sedang  mengalami  kebangkrutan  atau  selalu  menunda-nunda pembayaran.
5. harga barang juga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang dipakai sebagai alat  pembayaran  dalam  transaksi.  Jika  mata  uangg  yang  digunakan tersebut  merupakan  mata  uang  yang  normal  beredar,  harga  barang  boleh jadi  akan  murah  ketimbang  jika  mata  uang  yang  dipakai  sebagai  alat pembayaran kurang terkenal dipasaran. 66
Ibn Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang  ingin menjual  dengan harga  yang  lebih  murah  diperintah  untuk  menaikkan  harga barang  dagangannya. Beliau  mengutip  pendapat  Abu  al-Walid  al-Baji  yang  menyatakan  bahwa pedagang  yang    menurunkan  atau  memurahkan  harganya  harus  diperintah  untuk mengikuti  harga  yang  berlaku  di  pasar.  Maka  apabila  ada  seseorang    atau sekelompok    kecil    pedagang  menurunkan  harga,  mereka  diperintahkan  untuk menaikkan  harga  sesuai  dengan  harga  yang  berlaku  di  pasar  pada  umumnya,
66 ibid .,  h. 89-90
karena  yang  menjadi  ukuran  adalah    harga  pasaran  pada  umumnya,  dan  hanya dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan. 67
Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  Ibn  Taimiyah  tidak  menginginkan  adanya pedagang yang yang menjual barang dagangannya di bawah harga pasaran karena akan merugikan  kepentingan  pedagang lainnya. Oleh karenanya pedagang yang menurunkan  harga  tersebut  diperintah  untuk  menaikkan  harga  sesuai  dengan harga yang berlaku di pasar.
Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga,  meskipun  pengikutnya  meminta.  Menurut  Ibn  Taimiyah  hadis  tersebut berada  dalam  konteks  khusus,  tidak  merupakan  lafazh  umum.  Itu  bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang  wajib  dilakukan  atau  menetapkan  harga  melebihi  harga  yang  sepadan (‘iwadh  al-mithl),  menurutnya  harga  naik  karena  kekuatan  pasar,  karena  kondisi obyektif  pasar  Medinah  padda  waktu  itu.  Kenaikan  harga  bukan  karena kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.
Keadaan  Medinah  pada  waktu  itu  dijelaskan  secara  terperinci  oleh  Ibn Taimiyah.  Makanan  yang  dijual  di  kota  Medinah  biasanya  berasal  dari  hasil impor, tetapi terkadang ada juga yang berasal dari  hasil pertanian yaitu gandum. Bail  para  penjual  maupun  pembeli  bukanlah  orang-orang  yang  sudah  pasti (Mu’ayyanin).  Di  samping  itu  belum  ada  orang  yang    sungguh-sungguh membutuhkan  milik  orang  lain,  sehingga  tidak  ada    yang  merasa  dipaksa  untuk melakukan pekerjaan atau menjual sesuatu. Semua umat Islam  di kota itu masih amat homogen. Mereka merupakan  orang yang sama (min jinsin wahid). Mereka berjuang  di  jalan  Allah  dan  pergi  berperang  mempertaruhkan  jiwa  dan  hartanya atau dengan apapun yang mereka miliki baik yang berasal dari sedekah, fai atau dengan  harta  orang  lain  yang  disediakan  secara  suka  rela.  Dalam  kondisi  ini memaksa  para  pedagang  agar mereka menjual barang dagangannya  berdasarkan harga  yang  sudah  ditetapkan  merupakan  tindakan  pemaksaan  yang  tidak  dapat dibenarkan. 68
67 Ahmad bin Abd al-halim bin Taimiyah, op.cit ., h. 33 68 ibid ., h. 35-36
Dari    keterangan  di  atas  tampak  sekali  mengapa  Rasul  menolak  ikut campur  dalam  penetapan  harga.Kota  Medinah  bukanlah  kota  perdagangan.  Baik pedagang  maupun  pembeli  adalah  orang  yang  sama.  Mereka  saling  bergantian status, suatu waktu menjadi pedagang dan pada waktu yang  lain menjadi pembeli. Oleh  karena  itu    para  pedang  dan  pembeli  tidak  bisa  diidentifikasikan  sehingga penetapan harga tidak bisa dipaksakan. Penetapan harga hanya bisa dilakukan bila para pedagang bisa diidentifikasi dengan baik. Dalam kondisi  kota Medina yang demikian  itu,  penetapan  harga  jelas  tidak  wajar  dilakukan.  Andaipun  penetapan harga  dilakukan,  hal  itu  akan  sia-sia  saja  dan  justru  akan  menimbulkan ketidakadilan. 69
Ibn  Taimiyah  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  Rasul  sendiri pernah  menetapkan  harga.    Kondisi  pertama,  dalam  kasus  pembebasan  budak yang  memiliki  dua  orang  majikan.  Rasul  menetapkan  bahwa  budak  tersebut walaupun  dimiliki  oleh  dua  orang,  dapat  menjadi  orang  yang  merdeka  cukup dengan harga yang adil (Qimah al-adl)  tanpa ada tambahan atau pengurangan ( la wakasa  wa  la  shatata)  dan  setiap  orang  (kedua  majikannya)  harus  diberi  bagian dan budak itu akan menjadi orang merdeka 70 .
Kondisi  kedua,  dilaporkan  ketika  terjadinya  perselisihan  antar  dua  orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebahagian tumbuh di tanah orang lain. pemilik tanah  menemukan  adanya  jejak  langkah  pemilik  pohon  di  atas  tanahnya,  yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasul memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima  kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  adil  kepadanya.  Orang  itu,  ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu  untuk  menebang  pohon  tersebut,  dan  ia  memberikan  kompensasi  harganya kepada pemilik pohon. 71
Dari dua kasus di atas  terlihat bahwa Rasul pernah melakukan intervensi dalam bentuk menetapkan harga dan memaksa penjualan barang. Intervensi yang dilakukan  Rasul  ini  merupakan  tindakan  yang  perlu  diambil  untuk  menghindari
69 M. Arskal Salim, op.cit ., h 96-97 70 Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, op.cit., h. 36 71 ibid., h. 42
timbulnya kerugian bagi budak yang akan merdeka dan si pemilik tanah. Si budak dan  pemilik  tanah  adalah    adalah  pihak-pihak  yang  akan  menanggung  kerugian jika intervensi tidak dilakukan.
Lebih  lanjut    dijelaskan  jika  ada  pedagang  yang  menolak  untuk  menjual barang  yang  wajib  diperjualbelikan,  maka  mereka  dapat  dipaksa  untuk menjualnya  dan  jika  mereka  tetap  mengabaikannya  mereka  dapat  diberi  sanksi. Begitu  pula  jika  terdapat  pedagang  yang  mesti  menjual  barang  dagangannya dengan  harga  yang  sepadan  (tsaman  al-mitsil),  lalu  ternyata  mereka  enggan melakukannya  kecuali  dengan  harga  yang  lebih  mahal,  maka  pedagang  yang seperti inipun dapat dipaksa, dan jika masih menolak  dapat dijatuhi hukuman. 72
Imam  al-Ghazali  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Nasrun  Haroen, menqiyaskan  kebolehan  penetapan  harga  dari  pihak  pemerintah  ini  kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan  angkatan  bersenjata,  karena  angkatan  bersenjata  berfungsi  penting dalam pengamanan negara dan warganya. Menurutnya apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata  harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan  harga  yang  disebabkan  oleh  ulah  para  pedagang  lebih  logis  untuk dibolehkan; setelah memperhitungkan modal,  biaya  transportasi,  dan keuntungan para pedagang itu. 73

## G. Kesimpulan
Islam  mengakui  kebebasan  setiap  individu  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk  memanfaatkan  hartanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  memperbaiki kehidupannya  dengan  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  kemashlahatan masyarakat.  Karena  tujuan  utama  perekonomian  Islam  adalah  agar  hubungan ekonomi  manusia  berdiri  diatas  landasan    gotong  royong,  saling  cinta  kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat.  Menutup  lubang-lubang  yang  akan  menyebabkan  kekayaan
72 ibid ., h. 35 73 Nasrun Haroen, op.cit, h. 145.
bertumpuk  pada  tangan  beberapa  individu  saja.  Semua  itu  harus  berdasarkan syari’at Islam.
Adapun  intervensi  pemerintah  dalam  mengatasi ihtikar menurut  para ulama  fiqh  yang  melarang  tindakan ihtikar mengatakan,  apabila  penimbunan barang  telah  terjadi  di  pasar,  pemerintah  berhak  memaksa  pedagang  untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka    barang  yang  di  timbun  oleh  para  pedagang  itu  dijual  dengan  harga modalnya  dan  pedagang  itu  tidak  berhak  untuk  mengambil  untung,  sebagai hukuman  dari  tindakan  mereka.  Kemudian  para  ulama  fiqh  juga  mengatakan bahwa  apabila  pedagang  yang  melakukan ihtikar enggan  menjual  dagangannya sesuai  dengan  harga  pasar,  maka  hakim  berhak  menyita  barang  tersebut  dan membagi-bagikannya    kepada    masyarakat  yang  sangat  memerlukan.  Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam  setiap  komoditi,  manfaat,  dan  jasa  yang  sangat  diperlukan  masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Daud, Sunan Abi Daud, juz II, t.tp : Dar al-Fikr, t.th
Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad Ahmad bin Hanbal , juz  VII, Kairo: Maktabah al- Turats al-Islami, 1994
Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, penerjemah Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001
Ahmad,  Ziauddin, al-Qur’an  Kemiskinan  dan  Pemerataan  Pendapatan Yogjakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998
Al-Assa, Ahmad  Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, prinsip dan tujuan  ekonomi  Islam. Penerjemah  Imam    Saefudin,  Bandung  :  Pustaka Setia, 1999
A.  Islahi, Konsepsi  Ekonomi  Ibnu  Taimiyah, Penerjemah  H.  Anshari  Thayib,
Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997
Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, Sunan al-Kubra, , juz VI, t.tp : Dar al-Fikr, t.th
Dahlan,  Abdul  Aziz,  ed. Ensiklopedi  Hukum  Islam ,   jilid  5,  Jakarta  :  PT.  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
Ad-Duraini,  Fathi, Al-Fiqh  al-Islam  al-Muqaran  Ma’a  al-Mazahib, Damaskus  : t.tp., 1997
Al-Hajja,j Abi al-Husain Muslim Ibnu , Shahih Muslim, Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th juz III
Haroen, Nasrun, Fiqh Mu’amalah , Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
Ibn Taimiyah, Ahmad bin  Abd al-Halim, Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aal- Hukumah al-Islamiyah, Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th
Ibn  Qudamah,  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad, al-Mughni  asy-Syahr  al- Kabir, juz IV, Bairut : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, t.th
Al-Jammal,  Muhammad  Abdul Munim  (ed).  “Salahuddin  Abdullah”. Ensiklopedia  Ekonomi  Islam. jilid  I.  Malaysia  :  Dewan  Bahasa  dan Pustaka, 1992
Al-Jauziyyah, Ibn  Qayyim, At-Thuruq  al-Hukmiyah  fi  as-Siyasah  asy- Syari’ah, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
Kahf,  Monzer, Ekonomi  Islam  (telaah  Analitik  terhadap  fungsi  system  ekonomi Islam), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995
Khallaf,  Abdul  Wahhab, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam ,  Penerjemah  Noer Iskandar al-Barsany, dkk,Jakarta: Rajawali Press, 1993
Al-Ma’luf,  Abu  Lois, Al-Munjid fi  al-Lughah  wa  al-A’lam, Bairut  :  Dar  al- Masyriq, 1986
Manan,  Abdul, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam, Yogyakarta  PT.  Dana  Bhakti Prima Yasa : 1997
Al-Naisaburi,  Abu  Husain  Muslim  bin  al-Hajjaj  al-Qutsairi, Shahih  Muslim, Bairut : Maktabah al-Ma’arif, 1995, juz III.
An-Nawawi,  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Syarf, Mughni  al-Muhtaj    ila  Ma’rifah  fi Alfazh al-Minhaj, juz II, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985
Qal’ah Ji, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qunaibi, Mu’jam al-Lughah al- Fuqaha’, Bairut : Dar al-Nafais, 1985
Qardhawy,Yusuf, Halal  dan  Haram  Dalam  Islam, Penerjemah  Muammal Hamidy, t.tp : PT. Bina Ilmu, 1993
-------, Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  perekonomian  Islam. Penerjemah  Didin Hafifuddin, Jakarta: Rabbani  Press, 1997
Al-  Qazwaini,  Abu  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Yazid,  juz.  II Sunan  ibn  Majjah, ditahkik dan dita’lik oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Bairut : Dar al- Kutub al-ilmiah, t.th,
Sabiq,Sayid, Fiqh as- Sunnah, jilid III, Bairut : Dar al-Fikr, 1983
Salim,  M.  Arskal, Etika  Intervensi  Negara  Perspektif  Etika  Politik  Ibnu Taaimiyah , Jakarta: Logos, 1999
As-Shan’ani, Subul as-Salam, juz III Bandung : Dahlan, t.th
Asy-Syathibi,  Abu  Ishak, Al-Muwafaqat  fiUshul  al-Ahkam, Bairut  :  Dar  al-Fikr, t.th
Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad , Nail al-Authar, juz V, Bairut : Dar al-Fikr, t.th
Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, juz IV, Damsyik : Dar al- Fikr, 1997