## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 188-192 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3113 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera

## Anggi Pratiwi Sitorus*, Owen De Pinto Simanjuntak
Universitas Sari Mutiara Indonesia *Correspondence email: anggisitorus@gmail.com
Abstrak. PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera.  Dimana  perusahaan  ini  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  bergerak  dalam  jasa  servis  kendaraan.  Alasan  peneliti  memilih  objek  PT. Sukses  Anugrah  Sejahtera  dikarenakan  terdapat  potensi  pajak  yang  terlalu  tinggi  sehingga  masih memungkinkan  untuk  dilakukan  perencanaan  pajak  pada  perusahaan  tersebut  untuk  meminimalisasikan  beban pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  beban  (manfaat)  Pajak  Penghasilan  PPH  Pasal.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  perencanaan  pajak  PPh  pasal  21  wajib  pajak  orang pribadi  di  PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera.  Metode  Penelitian  Mengumpulkan  data-data  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penelitian,evaluasi  terhadap  terhadap  data  yang  berupa  daftar  gaji  karyawan  terhadap  pemotongan dan perhitungan  PPh  21  pada  PT. Sukses  Anugrah Sejahtera,  memeriksa gaji  karyawan  perusahaan kemudian membuat tax  planning atas  gaji  dengan  cara  memaksimalkan  penghasilan  yang  dikecualikan,melakukan wawancara,  melakukan  pemilihan  metode-metode  akuntansi  yang  sesuai  dengan  peraturan  perpajakandan terakhir menarik kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan  pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Kemudian disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada PT. Sukses Anugrah  Sejahtera  (SAS)  di  bagian  penghitungan  perpajakan  belum  menguasai  sepenuhnya  peraturan perpajakan  tentang  PPh21  yang  berlaku  seperti  dalam  menentukan  biaya  jabatan,  penggunaan  lapisan  tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP.
Kata Kunci: Pajak; Pribadi; PPh. Pasal 21; Wajib
Abstract.  PT.  Anugrah  Prosperous  SuccessWhere  this  limited  liability  company  is  one  of  the  businesses providing  vehicle  maintenance  services.the  reason  why  PT  was  chosen  by  the  researcher.Because  of  the possibility of excessively high taxes, Anugrah Sejahtera's success, it is still possible to plan for these businesses' taxes  to  reduce  their  burden.This  is  consistent  with  the  information  regarding  the  Article  PPH  Income  Tax's burden and benefit.This study aims to learn about and examine how PT applies income tax planning article 21 to individual taxpayers.Anugrah Prosperous SuccessResearch Strategies Gathering information as per research needs, assessing  the  information as  worker  finance  for  allowances and  computing PPh  21 at  PT.Achievement Anugrah  Sejahtera,  checking  organization  representative  pay  rates  then,  at  that  point,  making  charge anticipating compensations by expanding prohibited pay, directing meetings, choosing bookkeeping techniques that  are  as  per  charge  guidelines  lastly  reaching  determinations.This  study's  findings  indicate  that PT.According  to  the  applicable  Tax  Law,  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  has  not  calculated  and  deducted income  tax  from its  employees.The  conclusion  then drawn  is  that  PT  employees.In  the tax calculation section, Success  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  has  not  fully  mastered  the  applicable  PPh21  tax  regulations,  such  as determining job costs, using layers of progressive rates, and accepting sanctions for those without an NPWP.

## Keywords: Pasal 21; Personal; Required; Tax
.

## PENDAHULUAN
Self  Assessment  System  merupakan metode  pemungutan  pajak  yang  saat  ini digunakan  oleh  Negara  Indonesia.  Sistem  ini memungkinkan  Wajib  Pajak  untuk  menentukan sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dan  pemotongan  PPh  diwajibkan  oleh undang-undang  berdasarkan  Pasal  21.pasal  21
undang-undang yang mengatur tentang penghitungan,  pemotongan,  penyetoran,  dan pelaporan.  pajak  penghasilan  meliputi  pemberi kerja,  badan  hukum,  dan  badan  penyelenggara kegiatan.  Najiyullah  (2010)  mengatakan  bahwa pengusaha  juga  wajib  menghitung,  memotong, menyetor,  dan  melaporkan  besarnya  pajak  atas penghasilan pribadi sehubungan dengan pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan.
Pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  apapun  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi yang  tunduk  pada  tax  in  country  (Mardiasmo, 2011). Perencanaan pajak PPh 21 sangat penting karena  selain  memaksimalkan  keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan  karyawannya.  Tawaran  gaji  dan tunjangan  yang  tinggi  mendorong  karyawan untuk  lebih  giat  bekerja,  yang  pada  gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan akan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan.
Dalam  rangka  mengefesiensikan  beban pajak  yang  dikeluarkan  perusahaan  perusahaan salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  melakukan  perencanaan.  Tujuan  dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan
tidak mempedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk  memanfaatkan  peluang  dengan  mengikuti peraturan  perpajakan. Tax  planning mempunyai peranan  yang  penting  karena  sifat  dasar  wajib pajak  selalu  berkeinginan  untuk  mengelola jumlah  pajak  yang  terutang,  tanpa  melanggar ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga pembayaran  pajak  dapat  berada  dalam  posisi yang  paling  minimal  (Muaja,  2015).  Menurut Suandy  (2011)  perencanaan  pajak  adalah langkah  awal  dalam  manajamen  pajak.  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap  peraturan  perpajakan  agar  dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak yaitu menerapkan  peraturan  perpajakan  secara  benar sebagai  usaha  efisiensi  untuk  meminimalkan laba dan meminimalkan hutang pajak.
PT. SAS adalah bisnis yang menyediakan layanan  pembersihan  profesional,  manajemen orang, pengendalian hama, dan layanan keamanan.  Tim  yang  berpengalaman  dan berdedikasi  dengan  pengalaman  lebih  dari  15 tahun  di  bidangnya  menjalankan  bisnis  ini. Melalui  area  kinerja  kualitas,  multi  layanan profesional  kami  akan  membantu  proses menciptakan  kualitas  tinggi  dan  memastikan bahwa  indikator  kinerja  utama  dapat  berhasil dicapai.  Dengan  menjadi  mitra  yang  baik bersama  kami,  bisnis  akan  mendapat  manfaat besar dari peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang memungkinkan untuk berkonsentrasi pada kompetensi intinya (Pertumbuhan,  Kualitas,  Tunai,  Konversi).  PT
SAS merupakan perusahaan yang menjadi fokus penelitian.  Dimana  perseroan  terbatas  ini merupakan  salah  satu  usaha  yang  menyediakan jasa  perawatan  kendaraan.  Alasan  mengapa  PT SAS  dipilih  oleh  peneliti  karena  kemungkinan pajak  terlalu  tinggi,  PT  Sukses  Anugrah Sejahtera,  perencanaan  pajak  pada  perusahaan ini  untuk  meminimalisasikan  beban  pajak. (Pohan, 2013)
Hal ini sejalan dengan informasi mengenai beban dan manfaat PPH Pasal 21  dan sejalan dengan hasil penelitian Budiandru (2017) yang  mengungkapkan  bahwa  membayar  pajak penghasilan badan lebih sedikit daripada metode lain  jika  menggunakan  metode  Gross  Up, sebagaimana  ditentukan  oleh  penghitungan  PPh Pasal  21  dengan  menggunakan  empat  metode yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  penerapan  perencanaan  pajak PPh pasal  21  wajib  orang  pribadi di  PT  Sukses Anugrah Sejahtera.

## METODE
Pendekatan  penelitian  deskriptif,  yaitu metode  di  mana  data  dikumpulkan,  disusun, ditafsirkan,  dan  dianalisis  untuk  memberikan gambaran  tentang  keadaan  tertentu  dan  menarik kesimpulan,  adalah  jenis  penelitian  yang dilakukan.  dilakukan  untuk  mencari  keberadaan variabel  bebas,  baik  hanya  pada  satu  variabel atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan  atau menghubungkan  dengan  variabel  lain  ungkap Sugiyono  (2018)  yang  menegaskan  bahwa sampel  adalah  komponen  dari  jumlah  dan  ciri populasi.  Pengambilan  sampel  tertentu  yang jelas  dan  lengkap  dapat  dilakukan,  yang dianggap memiliki populasi. Semua PT karyawan  digunakan  sebagai  sampel  untuk penelitian  ini.  Sukses  Anugrah  Sejahtera mempekerjakan  30  orang  staf  tetap  secara  total. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan  data  yang  berkaitan  dengan  gaji karyawan  dan  teknik  wawancara,  khususnya tanya  jawab  dan  diskusi  langsung  dengan  pihak yang  kompeten  dan  berwibawa.  pihak,  untuk melengkapi  temuan  penelitian  ini.  Mengenai data  yang  diselidiki  di  perusahaan  atau  instansi. Penelitian  ini  melibatkan  pengumpulan  data sesuai dengan persyaratan penelitian, mengevaluasi  data  berupa  pemotongan  gaji karyawan,  dan  menghitung  Ph  21  di  PT.Sukses Anugrah  Sejahtera,  diantaranya  melakukan wawancara,  pemilihan  metode  akuntansi  yang sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  penarikan kesimpulan,  dan  pengecekan  gaji  karyawan
perusahaan  sebelum  melakukan  perencanaan pajak atas gaji dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.

## HASIL
Penghitungan,  Pemotongan  dan  Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2018 PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dengan Peraturan Perundang - Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku.
Hasil  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa dalam menetapkan biaya  jabatan  untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri
Keuangan No.250/PMK.03/2008  tentang  Besaran  Biaya Jabatan  atau  Biaya  Pensiun  Yang  Dapat Dikurangkan  Dari  Penghasilan  Bruto  Pegawai Tetap  atau  Pensiun.  Pasal  1  ayat  (1)  nya menyebut  bahwa:  Besarnya  biaya  kantor  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto  untuk keperluan  penghitungan  pemotongan  Pajak Penghasilan  bagi  pegawai  tetap,  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah,  yang  terakhir  adalah  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  1983  (2008),  ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling  banyak  Rp6.000.000,00  per  tahun  yang setara dengan Rp500 ribu rupiah per bulan.
Pengurangan  biaya  jabatan  menurut penghitungan  perusahaan  kesalahan  itu  terjadi karena  pihak  yang  berwenang  melakukan pemotongaan  PPh  21  di  perusahaan  hanya menerapkan  pemotongan  sebesar  5%  dari penghasilan  bruto  tanpa  melihat  isi  peraturan selanjutnya bahwa setinggi-tingginya pemotongan  biaya  jabatan  yaitu  sebesar  Rp 6.000.000. Agar mempermudah melihat perbandingan pemotongan biaya jabatan menurut  PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS) dan  menurut  Peraturan  Perundang-Undangan Perpajakan.

## Tabel 1
Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak
Sumber: data olahan
Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  selisih pemotongan  biaya  jabatan  pegawai  tetap  yaitu sebesar  Rp  4.294.000.  seharusnya  perusahaan memotong  biaya  jabatan  untuk  Pegawai  1 sampai dengan Pegawai 6 yang mengalami salah hitung sebesar Rp 36.000.000 bukan sebesar  Rp 40.294.000  karena  sesuai  dengan  peraturan pajak  besarnya  biaya  jabatan  masing-masing pegawai  untuk  satu  tahun  maksimal  Rp 6.000.000.
Menurut Agoes (2013) pajak adalah iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Inti  dari teori  diatas  adalah  proses  penghitungan, pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh 21  harus  berlandaskan  pada  Undang-Undang
serta  aturan  pelaksanaanya.  Namun  sesuai dengan  perolehan  data  penelitian  yang  penulis masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti yang telah penulis ungkapkan diatas tentang kesalahan  dalam  penghitungan  PPh  21  salah satunya penetapan biaya jabatan.
Selain itu, Sesuai dengan Undang-Undang No.36  Tahun  2008  Pasal  17  ayat  (1)  dalam menentukan  besarnya  nilai  pajak  penghasilan ditemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan lapisan  tarif  pajak.  Lapisan  tarif  yang  dimaksud dapat dilihat bahwa kesalahan dalam menerapkan  lapisan  tarif  pajak  termasuk  semua Pegawai yang penghasilan nettonya diatas PTKP kecuali Pegawai 8 dan 9. Perusahaan menggunakan  lapisan  tarif  pertama  saja  yaitu 5%  untuk  pemotongan  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP).  Sedangkan  menurut  peraturan  pajak, PKP  yang  sudah  melewati  Rp  50.000.000  maka
selanjutnya  dikenai  lapisan  kedua  yaitu  15%. Menurut  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  No 16/PJ/2016  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal  26  Sehubungan  dengan  Pekerjaan,  Jasa
dan  Kegiatan  Orang  Pribadi  ditemukannya kekeliruan  dalam  penerapan  sanksi  administrasi untuk  Pegawai  3,7,10  dan  11  yang  belum memiliki  NPWP  yang  telah  diatur  dalam  yaitu sebesar 20%.

## Tabel 2
Perbandingan Selisih Penerapan Sanksi Administrasi bagi Pegawai Yang Tidak Memiliki NPWP Menurut Penghitungan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak

## Sumber: data olahan
Tabel  2  menjelaskan  bahwa  semestinya bagi  Pegawai  3,7,10  dan  11  yang  belum memiliki  NPWP  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 dikalikan  20%  sebagai  sanksi  administrasi sehingga masing-masing mereka dipotong penghasilannya sebesar Rp 3.540.000, Rp1.361.970, Rp 529.980 dan Rp 529.980. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rizki  Fauzie  (2018)  yang menyatakan  ”Perusahaan  juga  ternyata  tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak  memiliki  NPWP  ,dengan  begitu  jumlah PPh  21  yang  disetorkan  masih  mengalami kurang bayar jika menggunakan PTKP terbaru”. Artinya kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bagi negarakhususnya  dalam  penyetoran  PPh  Pasal 21.Jika  perusahaan  mengalami  salah  hitung pajak  maka  akan  terjadi  2  kemungkinan  yaitu lebih  bayar  atau  kurang  bayar.  Pada  penelitian yang  penulis  lakukan  karena  total  jumlah  pajak terutang menurut penghitungan Peraturan Perundang-Undangan Pajak lebih besar dibandingkan  penghitungan  yang  dilakukan perusahan yang menimbulkan selisih sebesar Rp 8.596.355 hal ini jelas dapat merugikan negara.

## Dampak  Terhadap  Laporan  Keuangan  Akibat Kurang Bayar.
Berdasarkan  perbandingan  hitungan  baik yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  maupun hitungan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti yang penulis jelaskan  diatas,  ditemukannya  selisih  hitung dimana  penghitungan  menurut  perusahaan  lebih kecil dibandingkan penghitungan menurut
Peraturan  Pajak.  Menurut  Agoes  (2013  ) mengatakan  bahwa  “Apabila  untuk  satu  tahun Pajak  Kredit  Pajak  (PPh  pasal  21)  lebih  kecil dibandingkan Pajak Penghasilan Terutang, maka timbul Pajak Penghasilan Kurang Bayar  sebesar selisihnya”.  Artinya,  PT.  Sukses  Anugrah Sejahtera  (SAS)  Mengalami  kurang  bayar sebesar Rp 8.596.355. Dari pengamatan laporan keuangan  salah  satunya  pada  Neraca  keuangan (terlampir)  yang  diperoleh  dari  perusahaan,  PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) telah melakukan  pengkoreksian  fiskal.  Hal  ini dibuktikan  adanya  akun  hutang  pajak  PPh  pada pasiva kewajiban lancar sebesar selisih penghitungan yang dilakukan. Dengan demikian,  perusahaan  telah  mengakui  kurang bayar  PPh  Pasal  21  sebagai  hutang  PPh, sehingga kerugian negara atas penerimaan pajak PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  dapat dihindari.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah  dikemukakan  sebelumnya  maka  penulis dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut, PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan  terhadap  karyawannya  yang  sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.  Kesalahan  dapat  dilihat  berdasarkan hasil  penghitungan  pajak  penghasilan  PT. Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  dengan penghitungan  yang  dilakukan  peneliti  yang sesuai  dengan  UU  Pajak  Penghasilan  No.36 Tahun  2008,  yaitu  sebesar  Rp  29.093.930. Sementara  itu,  perushaan  memotong  sebesar
Rp20.497.575  dan  terdapat  selisih  sebesar  Rp 8.596.355  yang  merupakan  kurang  bayar  bagi PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS).  Pegawai yang  bekerja  pada  PT.  Sukses  Anugrah Sejahtera  (SAS)  di  bagian  penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan  perpajakan  tentang  PPh21  yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan  sanksi  bagi  yang  tidak  memiliki NPWP sehinga akan merugikan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  dan  Estralita.  2013. Akuntansi Perpajakan ,  Edisi  3,  Salemba  Empat, Jakarta Budiandru.  2017.  Penerapan  Perencanaan  Pajak Pph  21  Sebagai  Upaya  Mengefisiensikan Pajak  Penghasilan  Pada  PT  B  Net Indonesia Chairil  Anwar  Pohan.  2013. Manajemen Perpajakan  Strategi  Perencanaan  dan Bisnis .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Najiyullah,  Ahmad.  2010.  Analisis  Penerapan Penghitungan,  Pemotongan,  Penyetoran dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal 21.UIN Syarif Hidayatullah
Mardiasmo.  2011. Perpajakan ,  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi Muaja, Rifaldi Josua., Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman.  2015.  Analisis  Penerapan Perencanaan  Pajak  Pada  Wajib  Pajak Badan  di  PT.  Elsadai  Servo  Cons. Jurnal EMBA . Universitas Sam Ratulangi.
Manado.
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emb
a/article/view/10586/10173 .  Diakses  pada 15 Januari 2016. 1-10.
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kombinasi
(Mixed Methods) . Bandung: CV Alfabeta.