Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 113

## POLITIK PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Jamiliya Susantin
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura

## Abstract
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  pembentukan  hukum nasionalnya  diwarnai  oleh  hukum  agama  Islam  sehingga  menciptakan cabang  hukum  yang  bercorak  religius.  Politik  hukum  setidaknya  mencakup tiga  hal: pertama, kebijakan  negara  yang  akan  diberlakukan  atau  tidak diberlakukan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara; kedua ,  latar  belakang politik,  ekonomi,  sosial  budaya  (poleksosbud)  atas  lahirnya  politik  hukum; ketiga ,  penegakan  hukum  di  dalam  kenyataan  lapangan.  Oleh  sebab  itu penerapan  suatu  hukum  sejak  pembentukannya  sangat  dipengaruhi  oleh habitat dimana hukum itu berada.
Keywords: Politik, Penerapan, Hukum Islam

## Pendahuluan
Telah  banyak  tulisan  para  ahli  yang  mengulas  tentang  konfigurasi  antara hukum  dan  politik.  Pada  satu  sisi  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  produk  dari pada  politik  dan  pada  sisi  lain  politik  dapat  menjadi  produk  dari  sebuah  hukum yang  ada.  Dalam  frame  demikian  maka  kondisi  ini  memiliki  kaitan  yang  erat dengan  definisi  bahwa  politik  hukum  merupakan  sebuah  alat  karena  merupakan kebijakan  resmi  ( legal  policy )  mengenai  hukum  mana  yang  akan  diberlakukan ataupun  yang  akan  tidak  diberlakukan  baik  itu  berupa  penggantian  hukum maupun pembaruan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.
Kondisi  hubungan  antara  politik  dan  hukum  di  atas  tidak  mutlak  selalu konsisten dalam satu keadaan, adakalanya hukum menjadi sebuah produk politik manakala  ia  didasarkan  pada  kenyataan.  Kenyataan  sebagai reasoning legislasi sebuah hukum dirumuskan dalam sebuah naskah akademik sebagai pertimbangan penting  dan  alasan  mengapa  suatu  topik  hukum  perlu  untuk  dilegalkan  oleh

## Jamiliya  Susantin
114 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017
negara dan diterapkan kepada masyarakat. Pembentukan naskah akademik sendiri sebenarnya  merupakan  hasil  gesekan  dari  satu  kepentingan  dengan  kepentingan lainnya;  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  pemerintah  yang  tak  jarang saling  berbenturan.  Serta  adakalanya  politik  merupakan  sebuah  produk  dari hukum bila didasarkan pada keinginan. Dalam pernyataan ini hukum merupakan sebuah undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam mencari kebenaran. Atau  bahkan  tidak  pada  keduanya,  melainkan  anatara  hukum  dan  politik merupakan  dua  hal  yang  tidak  ada  salah  satu  dari  keduanya  yang  lebih  unggul, melainkan saling mempengaruhi.
Dalam  pembahasan  politik  penerapan  hukum  Islam,  maka  tampak  bahwa politik merupakan variabel dependent yang mempengaruhi penerapan hukum Islam pada  sebuah  negara.  Maka  asumsi  dasar  yang  digunakan  pada  pembahasan  ini adalah  hukum  sebagai  produk  politik.  Untuk  mengetahui  bagaimana  politik mempengaruhi  penerapan  hukum  Islam,  maka  ada  hal-hal  yang  patut  untuk diketahui sebagai rel untuk sampai pada kejelasan pernyataan tersebut. Setidaknya ada  beberapa  hal  yang  perlu  untuk  dicantumkan  pada  makalah  ini,  antara  lain: pertama, hukum  apa  yang  akan  ditegakkan?  Pembahasan  ini  akan  memberikan penjelasan  hukum  apa  yang  dikehendaki  untuk  ditegakkan  termasuk  corak hukumnya. Dalam  tulisan  ini  hukum  yang  dikehendaki  untuk  diterapkan adalah hukum Islam. Kedua, dimana hukum tersebut ditegakkan? Penjelasan atas jawaban ini  untuk  mengetahui  di  negara  manakah  sebuah  hukum  akan  diterapkan, mengingat  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya  memiliki  perbedaan  sistem politik  yang  ada  yang  berdampak  pada  corak  hukum  yang  terbentuk,  misalakan negara yang demokratis akan cenderung menghasilkan hukum yang responsif atau negara yang otoriter akan cenderung menghasilkan produk hukim yang ortodoks.
Ketiga, siapakah  penegak  hukumnya?; keempat, bagaimana  hukum  tersebut ditegakkan?  pada  bagian  inilah  gambaran  politik  penerapan  hukum  Islam  pada suatu  negara  akan  dipaparkan.  Oleh  karena  beberapa  hal  tersebut,  penulis berpendapat  bahwa  dalam  pembahasan  penerapan  suatu  hukum,  tidak  dapat hanya sekedar mengemukakan sebuah konsep (teori) saja, mengingat aspek-aspek yang dapat berpengaruh pada satu habitat hukum dengan habitat hukum lainnya berbeda. Lahirnya pembahasan ini juga didorong oleh rasa keingintahuan ke arah mana pembangunan hukum suatu negara dibentuk.
Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 115

## Politik Hukum
Terdapat  beberapa  definisi  politik  hukum  yang  pernah  dikemukakan  oleh para  ahli,  dengan  redaksi  yang  berbeda  namun  menunjukkan  makna  substansi yang  sama.  Padmo  Wahjono  mengatakan  bahwa  definisis  politik  hukum  adalah kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  hukum  yang  akan dibentuk, 1 definisi  ini  dimaksudkan  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan penyelenggara  negara  tentang  apa  yang  dijadikan  kriteria  untuk  melegalkan sesuatu mencakup pembuatan, penerapan dan penegakkan hukum.
Teuku  Mohammad  Radhie  mendefinisikan  politik  hukum  sebagai  suatu pernyataan  kehendak  penguasa  negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sementara Mahfud  MD  mencoba  menyimpulkan  substansi  yang  sama  dalam  beberapa definisi para ahli dengan mengatakan bahwa politik hukum merupakan legal policy atau  garis  (kebijakan)  resmi  tentang  hukum  yang  diberlakukan  baik  baik  dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. 2
Dengan  demikian  studi  politik  hukum  setidaknya  mencakup  tiga  hal: pertama, kebijakan negara yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka  mencapai  tujuan  negara; kedua ,  latar  belakang  politik,  ekonomi,  sosial budaya  (poleksosbud)  atas  lahirnya  politik  hukum; ketiga ,  penegakan  hukum  di dalam  kenyataan  lapangan. 3 Dengan  demikian  terlihat  bahwa  politik  hukum mencakup  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

## Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Berbicara  mengenai  penerapan  suatu  hukum,  maka  kita  perlu  mengetahui dimankah hukum itu hidup. Suatu hukum sejak proses pembuatannya, penerapan hingga pada penegakkannya tidak akan terlepas dari gesekan-gesekan politik yang ada pada habitat  hukum itu berada. Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu  akan  memiliki  perbedaan  penerapan  hukum  yang  ada  karena  pengaruh aspek-aspek  poleksosbud  yang  terjadi.  Untuk  itu  maka  penulis  menyoroti penerapan hukum Islam di negara Indonesia dengan pertimbangan, bahwa negara Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  pembentukan  hukum  nasionalnya
1 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum , Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.
2 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. III, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 1.
3 Ibid., hlm. 4.

## Jamiliya  Susantin
116 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017
diwarnai  oleh  hukum  agama  Islam  sehingga  menciptakan  cabang  hukum  yang bercorak religius.

## Hukum dan Kekuasaan Pemerintah
Kekuasaan pemerintah merupakan satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi  atas  suatu  hukum.  Eksistensi  disini  bermakna  terbentuknya  suatu hukum,  penerapan,  serta  penegakkannya  dalam  bingkai  legislasi  pemerintah berupa  hukum  positif.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  logis  dari  sistem  hukum civil law yang  menjadi  tradisi  hukum  di  Indonesia  dan  merupakan  salah  satu  upaya perlindungan hukum serta adanya kepastian hukum.
Di masyarakat tertentu, konsep hukum tidak jarang amat berwarna religius sehingga  melahirkan  cabang  kajian  hukum  yang  bernuansa  religius. 4 Beberapa diskusi  mengenai  eksistensi  hukum  Islam  bermuara  pada  kenyataan,  bahwa eksistensinya  di  Indonesia  nyaris  tak  bertaring.  Kendatipun  hukum  Islam  di Indonesia memiliki fase kehidupan yang panjang selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia. 5 Pernyataan  ini  terbukti dengan  adanya enam    teori  eksistensi hukum Islam  di  Indonesia  antara  lain:  teori  otoritas  hukum  yang  kemudian dikembangkan dalam teori receptie in complexiu, teori receptie, receptie exit, receptie a contrario, dan  terakhir teori  eksistensi  hukum.  Hampir  keseluruhan  dari  teori tersebut  menggambarkan  adanya  konfigurasi  antara  hukum  Islam  dengan kekuasaan  pemerintah  yang  ada  kala itu  kecuali  pada  teori  otoritas  hukum    dan teori receptie in compexiu yang mana pada teori ini hukum Islam sebatas living law di samping hukum adat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
Hukum  Islam  saat  itu  hidup  lebih  kepada  corak  norma  sosial  bila dibandingakan dengan corak hukum, karena pelanggaran-pelanggaran atas hukum tersebut kebanyakan memiliki konsekuensi berupa sanksi sosial bila dibandingkan dengan sanksi hukum. Ini artinya, bukan barang baru lagi jika penerapan hukum Islam  tidak  bisa  terlepas  dari  kekuasaan  yang  dipegang  oleh  pemerintah  dimana hukum Islam itu berada. Dengan kata lain keberadaan hukum Islam harus di- back up oleh negara.
Namun  perlu  kita  sadari  pula  bahwa  sebagai  negara  demokrasi,  adanya instansi  di  luar  pemerintahan  serta  ormas-ormas  yang  ada  juga  mempengaruhi
4 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.  I,  (Jakarta:  Elsam  dan
Huma, 2002), hlm. 148.
5 Pernyataan  ini  terbukti  dengan  adanya  enam    teori  eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia  antara  lain:  teori otoritas hukum yang kemudian dikembangkan dalam teori receptie in complexiu, teori receptie, receptie exit, receptie a contrario, dan terakhir teori eksistensi hukum.
Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 117
arus  legislasi  hukum  Islam.  Pada  era taqn ī n 6 seperti  saat  ini,  Islam  tidak  hanya sebatas menjadi unsur dalam hukum nasional namun beberapa diantaranya telah ditarik  menjadi  sebuah  peraturan  perundang-undangan  khusus  bagi  umat  Islam, seperti UU tentang Zakat, UU tentang Perwakafan dan lain sebagainya.

## Penerapan Hukum Islam di Indonesia
Mengulas mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia, maka pasti akan merujuk  pada  beberapa  undang-undang  yang  secara  substansial  mencerminkan hukum  Islam,  beberapa  diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  PP  tentang perwakafan, UU tentang Haji, UU tentang Zakat, Kompilasi Hukum Islam, UU tentang  Nangroe  Aceh  Darussalam,  serta  Kompilasi  Hukum  ekonomi  Syari’ah dan beberapa produk hukum baru lainnya. Mengingat banyaknya produk hukum nasional yang yang tercipta melalui proses taqn ī n dari hukum Islam tersebut, maka penulis  mengemukakan  beberapa  dari  produk  hukum  tersebut  untuk  disoroti politik hukum dari produk hukum tersebut.
a. Kelahiran Hukum Positif Islam di Bidang Perkawinan

## 1) Masalah Pembentukan
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  merupakan peraturan  perundang-undangan  yang  lahir  di  masa  Orde  Baru  (1966-1998). Dengan  tumbangnya  Orde  Lama  melalui  Surat  Perintah  11  Maret  1966  maka Hukum Islam seolah mendapatkan angin segar yang memberi harapan baru dalam perkembangannya.  Kendati  Hukum  Islam bak diterpa  angin  segar  namun  bukan berarti  pembentukan  hukum  nasional  tersebut  tidak  mendapat  hambatan. Masyarakat  yang  plural  mengakibatkan  adanya  benturan-benturan  dalam  proses pembentukan maupun pelaksanaannya.
Rintisan undang-undang perkawinan sebenarnya telah ada sejak tahun 1956 namun  karena  pertentangan  dari  golongan  non  muslim  serta  keberadaan masyarakat Islam dianggap membawa ancaman tersendiri  bagi birokrasi yang ada maka rancangan perundang-undangan tersebut tidak pernah mencapai kata legal. Hukum  Islam  pun  sulit  berkembang  dan  terbonsai  demikian  rupa.  Pada  tahun
6 Taqn ī n merupakan proses yang berlandaskan pada konsep q ā n ū n yakni legislasi hukum Islam oleh negara atau pemerintah  namun  lebih  terdominasi  oleh  pertimbangan siy ā sah  shar’iyyah (politik  hukum  atau  penentuan hukum  dengan  pertimbangan  faktor  politik).  A . Qodri Azizy ,  Hukum  Nasional  Eklektisisme  Hukum  Islam  dan Hukum Umum, Cet. I, (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), hlm. 225.

## Jamiliya  Susantin
118 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017
1958 Ny. Sumari dkk mengusulkan untuk membentuk hukum perkawinan secara nasional.  RUU  tersebut lagi-lagi tidak  dapat  dilegalkan  sehingga  dikembalikan kepada  pemerintah.  Tahun  1967  pemerintah  mengajukan  kembali  RUU Perkawinan umat Islam namun di sisi lain terdapat rancangan RUU Perkawinan nasional yang dulunya pernah diusulkan oleh Ny. Sumari dkk. Nasib kedua RUU ini  mengalami  hal  yang  sama  dengan  RUU  yang  diajukan  sebelumnya.  Tahun 1968  kembali  kedua  RUU  tersebut  diajukan  namun  pengajauan  ini  mengalami hambatan berupa pertentangan umat Katolik yang keberatan apabila hukum Islam dijadikan undang-undang. 7
Kedua RUU tersebut kemudian ditarik kembali oleh pemerintah, kemudian tahun  1973  pemerintah  kembali  mengajukan  RUU  Perkawinan  yang  saat  ini menjadi UU No. 1 Tahun 1974. Permasalahn proses pembentukannya timbul dari pasal-pasal  yang  dialihkan  dari  KUHPer  (BW)  ke  dalam  RUU  tersebut.  Umat Islam  baik  masyarakat  maupun  yang  duduk  di  DPR  menolak  RUU  tersebut karena  beberapa  pasalnya  dinilai  “sekuler”  dan  bertentangan  dengan  Islam. Terdapat 21 hal yang bertentangan dengan agama Islam. Namun hanya empat hal yang dinilai sangat prinsipil antara lain adalah: pertama, Pasal 2 RUU mengenai perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  dihadapan  petugas pencatat  perkawinan; kedua ,  perkawinan  beda  agama,  dalam  RUU  tersebut menyatakan  bahwa  “  Perbedaan  karena  kebangsaan,  suku  bangsa,  negara  asal, tempat  asal,  agama/  kepercayaan  dan  ketururunan  tidak merupakan  penghalang perkawinan”; ketiga, masa iddah menurut RUU Perkawinan adalah 306 hari dan tidak  mengijinkan  seorang  perempuan  menikah  sebelum  300  hari;  dan keempat, kedudukan sah anak yang lahir di luar pernikahan, pasal ini dianggap “melegalkan perzinahan”. 8
Umat Islam tetap tidak akan menaati RUU tersebut manakala telah menjadi UU karena dalam politik Islam rakyat diperbolehkan untuk tidak menaati apabila pemerintah  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  Al- Hadis. 9 Akhirnya  Presiden  melakukan  pertemuan  antara  FPP  (perwakilan  umat Islam)  dan  FABRI  hingga  tercapailah  konsensus  antara  FPP  dan  FABRI  yang pada intinya adalah sebagai berikut:
a) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
7 Warkum  Sumitro, Perkembangan  Hukum  Islam  di  Tengah  Kehidupan  Sosial  Politik  di  Indonesia, (Malang:
Bayumedia, 2005), hlm. 122.
8 Ibid., hlm. 124.
9 Abul  A’la  Al-Maududi, al-Khilafah  Wal  Mulk, diterj.  Muhammad  al-Baqir, Khilafah  dan  Kerajaan ,  (Bandung: Karisma: 2007), hlm. 62.
Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 119
b) Sebagai  konsekwensi  dari  poin  a)  maka  UU  No.  22/1966  dan  UU  No. 14/1947 akan dijamin pelaksanaannya.
c) Hal-hal  yang  bertentangan  dengan  agama  Islam  dan  tidak  mungkin  untuk disesuaikan dengan undang-undang ini akan didrop.
d) Pasal  2  ayat  (1)  RUU  disetujui  dengan  redaksi  “  Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “ tiap-tiap perkawinan dicatat demi ketertiban administrasi negara”.
e) Mengenai  perceraian  dan  poligami  perlu  diusahakan  adanya  ketentuan- ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. 10
Setelah pembahasan pasal demi pasal pada tanggal 19 Desember 1973 oleh semua  fraksi,  maka  RUU  Perkawinan  tersebut  diterima  dengan  sistematika  dan isinya seperti yang ada sekarang.

## 2) Masalah Penerapannya
Banyaknya  masalah  yang  timbul  pada  saat  pembentukan  menjadikan  UU Perkawinan tersebut tidaklah sempurna. Berbagai pasal dan ayatnya menimbulkan pengertian  dan  pemahaman  yang  berbeda-beda.  Beberapa  faktornya  adalah adanya perbedaan falsafah hukum UU Perkawinan yang berlaku bagi masyarakat yang  plural  serta  adanya  perbedaan  pemahaman  hukum  saat  orang  membaca rumusan undang-undang tersebut.
Untuk  menghindari  kesalahpahaman  tersebut  Departemen  Agama menetapkan rambu-rambu sebagai berikut:
a) Undang-undang Perkawinan harus dipahami secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bulat. Oleh sebab itu pasal dan ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan antara satu dan lainnya.
b) Penafsiran  serta  pemahaman  UU  Perkawinan  tidak  boleh  bertentangan dengan  hukum  agama,  khususnya  agama  Islam.  Sebab  apabila  dicermati banyak ketentuan hukum Islam yang termuat dalam UU Perkawinan.
c) UU Perkawinan merupakan hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila sehingga  penafsirannya  juga  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sila-sila Pancasila.
10 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam ., hlm. 127.

## Jamiliya  Susantin
120 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017
d) Pemerintah  berkewajiban  memberikan  pelayanan  hukum  tidak  hanya berdasarkan  norma-norma  hukum  buatan  manusia  melainkan  hukum  yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh WNI.
e) UU Perkawinan memiki hubungan dengan hukum Perdata Internasional. 11
Meskipun  telah  ditetapkan  rambu-rambu  tersebut  namun  dalam pelaksanaannya masih timbul beberapa masalah, di antaranya:
a) Kata  “kepercayaan”  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kelompok pertama berpendapat bahwa kepercayaan yang  dimaksud adalah  kepercayaan  yang  berdiri  sendiri  sebagai  suatu  aliran yeng  terlepas  dari  agama-agama  resmi  yang  diakui  di  Indonesia.  Kelompok kedua  berpendapat  bahwa  kepercayaan  yang  dimaksud  adalah  kepercayaan yang melekat pada agama-agama resmi di Indonesia. Kemelut ini diselesaikan oleh  Alamsyah  Ratuprawiranegara  sebagai  Menteri  Agama  saat  itu  dengan meletakkan  kepercayaan  bukanlah  sebagai  agama  melainkan  kebudayaan sehingga  pembinaan  yang  dilakukan  adalah  dengan  meletakkan  aliran kepercayaan  di  bawah  naungan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan).
b) Perkawinan  campuran  dalam  pasal  57  UU  Perkawinan,  ada  yang menafsirkannya  dengan  perkawinan  berbeda  agama  dan  ada  sebagian  yang lain yang menafsirkannya dengan perkawinan berbeda suku bangsa. Namun penafsiran  yang  dikehendaki  sebenarnya  dalah  perkawinan  yang  dilakukan antara dua orang berbeda warga negara yang dilakukan di Indonesia sedang salah  satunya  merupakan  WNI.    Terhadap  permasalahan  ini  MUI  dan beberapa  pakar  hukum  tidak  menghendaki  adanya  penafsiran  perkawinan berbeda  agama  dikarenakan    setiap  agama  pada  dasarnya  memang  tidak menghendaki terjadinya hal tersebut, dalam pandangan fikih kondisi era Nabi dan  saat  ini  telah  mengalami  pergeseran  sehingga  dikhawatirkan  adanya perkawinan  beda  agama  akan  membuka  peluang  tidak  tercapainya  tujuan utama dari perkawinan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka  tampak  bahwa  untuk  memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional bukanlah hal yang mudah saat itu.  Selain  berbenturan  dengan  falsafah  hukum  dan  perbedaan  pemahaman
Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 121
masing-masing  kelompok  agama  dan  kelompok  budaya,  serta  adanya keanekaragaman sikap pandang di antara intern kelompok itu.

## b. Kelahiran  UU  No.  18  Tahun  2001  Tentang  Nangroe  Aceh  Darussalam Sebagai kunci peluang yuridis Politis
Apabila dimasa orde  baru  pertumbuhan  serta  perkembangan  hukum  Islam sangat  sulit,  tidak  dengan  pertumbuhan  hukum  Islam  pada  masa  reformasi.  Di masa  reformasi  Islam  berkembang  tidak  hanya  pada  tataran  politik  namun  juga pada tataran sociocultural. Sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya, hukum Islam berkembang  pesat  pada  jalur  kultural,  hal  ini  sebagai  konsekuwensi  logis  dari kemajuan kaum Muslim di bidang ekonomi dan pendidikan.
Oleh  sebab  itu  transformasi  hukum  Islam  selain  melalui  jalur  legislasi hukum yakni melalui pembentukan perundang-undangan yang lebih strategis, juga melalui jalur nonlegislasi di luar perundang-undangan. Perkembangan penerapan hukum Islam pada era ini dapat dilihat salah satunya pada kelahiran UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syariat Islam. UU  No.  18  Tahun  2001  Tentang  Nangroe  Aceh  Darussalam,  membuka peluang  bagi  berlakunya  hukum  Islam  di  Nangroe  Aceh  Darussalam  (NAD) dalam kerangka NKRI. Landasan konseptual pemberian otonomi khusus kepada Provinsi  NAD  ini  didasarkan  pada  pertimbanga  sejarah  panjang  keberadaan masyarakat  Aceh  sebagai  komunitas  Islam  yang  selama  ini  dipandang  mampu mewujudkan  tatanan  kehidupan  yang  lebih  demokratis,  egaliter,  dan  menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. 12
UU No. 18 Tahun 2001 ini sebenarnya merupakan penegasan terhadap UU No.  44  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Aceh  untuk menyelenggarakan  kehidupan  beragama,  penyelenggaraan  kehidupan  adat, penyelenggaraan  pendididkan,  dan  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan daerah yang didasarkan pada syariat Islam.
Berlakunya  hukum  Islam  di  NAD  tidak  hanya  berlaku  dimasyarakat  tapi juga  berlaku  di  dunia  peradilan.  Peradilan  yang  berlaku  di  NAD  adalah Mahkamah  Syariat  yang  terdiri  dari  Mahkamah  Syariat  Kabupaten/ sagoe dan kota/ banda sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syariat Provinsi
12 Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sekjen Depkeh dan HAM, 2002), hlm. 142.

## Jamiliya  Susantin
122 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017
sebagai  pengadilan  tingkat  banding  yang  berada  di  ibu  kota  provinsi  yaitu  di Banda Aceh. 13
Keberadaan  Mahkamah  Syariat  di  NAD  semakin  memperkuat  penerapan hukum  Islam  baik  di  masyarakat  maupun  di  peradilan.  Dalam  pelaksanaannya memang  mengalami  kendala  yang  berkaitan  dengan  hukum  materiil  dan  formil yang  digunakan  dalam  kerangka  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Permasalahan tersebut di antaranya perluanya kejelasan kewenangan Mahkamah Syariat dengan peradilan  lainnyasebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3  ayat  (1)  Kepres  No.  11 Tahun 2003 bahwa apabila terjadi sengketa wewenang antara Mahkamah Syariat dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnyamaka hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu juga kendala terdapat pada ketidak sesuaian antara aturan syariat dalam Qanun dengan hukum nasional yang berlaku.

## Kesimpulan
Pembahasan  sebelumnya  telah  mengantarkan  penulis  pada  kesimpulan- kesimpulan sebagai berikut:
1. politik  hukum  setidaknya  mencakup  tiga  hal: pertama, kebijakan  negara  yang akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara; kedua , latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya (poleksosbud) atas lahirnya  politik  hukum; ketiga ,  penegakan  hukum  di  dalam  kenyataan lapangan.  Oleh  sebab  itu  penerapan  suatu  hukum  sejak  pembentukannya sangat dipengaruhi oleh habitat dimana hukum itu berada.
2. Kekuasaan  pemerintah  merupakan  satu  hal  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari eksistensi  atas  suatu  hukum.  Eksistensi  disini  bermakna  terbentuknya  suatu hukum,  penerapan,  serta  penegakkannya  dalam  bingkai  legislasi  pemerintah berupa hukum positif. Pada era taqn ī n seperti saat ini, Islam tidak hanya sebatas menjadi  unsur  dalam  hukum  nasional  namun  beberapa  diantaranya  telah ditarik  menjadi  sebuah  peraturan  perundang-undangan  khusus  bagi  umat Islam.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  logis  dari  sistem  hukum civil  law yang menjadi  tradisi  hukum  di  Indonesia  dan  merupakan  salah  satu  upaya perlindungan hukum serta adanya kepastian hukum.
3. Kondisi poleksosbud mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum yang ada.  Pada  era  Orde  Baru  perkembangan  hukum  Islam  banyak  mengalami
13 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam ., hlm. 226.
Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember  2017 | 123
hambatan di karenakan di masa itu Islam yang berkembang sangat pesat dalam tataran  kultural  merupakan  ancaman  tersendiri  bagi  birokrasi  yang  ada persainganpun  tampak  pada  perpolitikan  yang  ada  sehingga  produk  hukum Islam  tidak  banyak  mengalami  legislasi  dan  jauh  dari  kata  maksimal  dalam penerapan. Berbeda dengan masa reformasi pemerintah lebih produktif dalam melegislasi  hukum  Islam  yang  ada  sehingga  perlindungan  terhadap pelanggaran  penerapan  hukum  Islam  tidak  terbatas  pada  sanksi  sosial  namun juga sanksi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maududi, Abul A’la. 2007. Al-Khilafah Wal Mulk, diterj. Muhammad al-Baqir,
Khilafah dan Kerajaan . Bandung: Karisma. Azizy,  A . Qodri.  2004. Hukum  Nasional  Eklektisisme  Hukum  Islam  dan  Hukum Umum. Cet. I. Jakarta Selatan: Teraju. Mahendra, Yusril Ihza. 2002. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sekjen Depkeh dan HAM. MD, Mahfud. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Cet III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sumitro,  Warkum.  2005. Perkembangan  Hukum  Islam  di  Tengah  Kehidupan  Sosial Politik di Indonesi. Malang: Bayumedia. Wahjono, Padmo. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet II. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wignyosoebroto,  Soetandyo.  2002. Hukum:  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya. Cet. I. Jakarta: Elsam dan Huma.

## Jamiliya  Susantin
124 | Kariman , Volume 05, Nomor 02, Desember 2017