## IMPLEMENTASI TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH UNIT RESKRIM  POLSEK LUBUG BEGALUNG PADA TAHAP  PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (Studi Kasus Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg)

## Putri Annisa
Polda Sumatera Barat, Indonesia Email: putriannisa22@gmail.com

## ABSTRACT
One of the investigators' powers in Article 7 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code  is  to  take  fingerprints.  The  use  of  this  technique  assists  investigators  in  identifying fingerprints as clues in determining the perpetrators of criminal acts, especially in homicide cases.  This  was  found  in  the  police  report  number:  LP/26/V/2019/SPKT/Sek  Lubeg,  where there  was  an incident  where  the victim  died  with  scars.  From  the  results  of  the  case  scene, investigators  concluded  that  the  victim  had  been  murdered.  So  that  investigators  use dastilocopy techniques to find the identity of the suspect.
Keywords: Dactyloscopy Technique, Crime, Premeditated Murder, Investigation

## ABSTRAK
Salah  satu  kewenangan  penyidik  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  f  KUHAP  yaitu  mengambil sidik  jari.  Penggunaan  teknik  ini  membantu  penyidik  dalam  mengidentifikasi  sidik  jari sebagai  petunjuk  dalam  menetapkan  pelaku  tindak  pidana,  terutama  dalam  kasus pembunuhan. Hal ini ditemukan pada laporan polisi nomor: LP/26/V/2019/SPKT/Sek Lubeg, dimana terdapat peristiwa korban meninggal dunia dengan bekas luka. Dari hasil olah tempat kejadian  perkara,  penyidik  memberikan  kesimpulan  bahwa  korban  telah  dibunuh.  Sehingga penyidik menggunakan teknik dastilokopi guna menemukan identitas tersangka.
Kata Kunci: Teknik Daktiloskopi, Tindak Pidana,  Pembunuhan Berencana, Penyelidikan

## PENDAHULUAN
Dalam rangka pengungkapan suatu tindak pidana mengacu pada hukum acara pidana, biasa  disebut  dengan  pemeriksaan  pendahuluan  manakala  terjadi  peristiwa  yang  diduga mengandung  unsur  pidana.  Pemeriksaan  pendahuluan  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil dilanggar. 1 Selanjutnya, tentang penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2  KUHAP  yang  berbunyi  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
1 Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana , Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17
Dalam praktek menunjukkan tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain. Salah satu disiplin ilmu yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan ialah kriminalistik yaitu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam  arti  seluas-luasnya,  berdasarkan  bukti-bukti  dan  keterangan-keteranagan  dengan mempergunakan hasil yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan lainnya. 2
Dalam  bekerjanya  ia  didukung  oleh  ilmu  pengetahuan  yang  dikenal  dengan  ilmu forensik.  Ilmu  forensik  yaitu  ilmu  pengetahuan  yang  dapat  memberikan  keterangan  atau kesaksian  bagi  peradilan  secara  meyakinkan  menurut  kebenaran-kebenaran  ilmiah,  yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Salah satu cabang dari Ilmu forensik  yang  sering  digunakan  dalam  rangka  mengungkap  suatu  peristiwa  pidana  ialah dactyloscopie, yang mempelajari tentang sidik jari.
Dalam  suatu  peristiwa  yang  diduga  terjadi  tindak  pidana  tentunya  terdapat  sidik  jari yang  tertinggal  dan  memiliki  hubungannya  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri.  Sebagaimana berdasarkan  bahwa  tidak  ada  dua  orang  yang  memiliki  sidik  jari  yang  sama  dan  sidik  jari seseorang  tidak  akan  berubah  selama  hidupnya.  Pengetahuan  ini  termasuk  dalam  lapangan ilmu  pengetahuan  alam,  sebab  didalam  mempelajari  dan  meneliti  sidik  jari  dipakai  rumus- rumus perhitungan-perhitungan serta cara-cara menurut ilmu pasti dalam ilmu alam. 3
Peranan  identifikasi  didalam  penyidikan  suatu  tindak  pidana,  ialah  pada  kasus-kasus pembunuhan  diperlukan  adanya  metode  identifikasi  dalam  mengungkap  setiap  kasus  untuk melacak  para  korban  maupun  tersangka. 4 Kegiatan  pelaksanaan  dari  hal  tersebut  harus dilakukan  oleh  orang  yang  ahli  dalam  teknis  identifikasi  sidik  jari  atau  yang  biasa  dikenal dengan  petugas  unit  identifikasi  sidik  jari  dari Disaster  Victim  Identification (DVI)  yang tergabung dalam tim forensik dari kedokteran Kepolisian.
Penyelenggaraan  identifikasi  kepolisian  dimaksudkan  untuk  kepentingan  penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  kepolisian. 5 Ilmu  forensik  sangat  berperan  penting  dalam proses  penyidikan  pada  perkara tindak  pidana  pembunuhan,  untuk menentukan  sebab-sebab kematian  dan  dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Disamping  itu  ilmu  kedokteran  forensik  yang berguna dalam hal sebagai berikut: 6
1. Membantu  penegakan  hukum,  dimana  dapat  digunakan  dalam  menentukan  apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan.
2. Membantu  penegakan  hukum,  dimana  berguna  dalam  mengetahui  bagaimanakah proses tindak pidana tersebut terjadi yang meliputi perihal sebagai berikut:
a) Kapan dilakukan;
b) Dimana dilakukan;
c) Dengan apa dilakukan;
d) Bagaimana cara dilakukan;
2 Ibid , hlm. 19
3 A. Dewi Ayu Veneza, F ungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana, UNHAS, Makassar, 2013, hlm. 47
4 http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/Download/2568/1925.
5 Gilang  S, Fungsi  Kepolisian  Sebagai  Penyidik,  Studi  Identfikasi  Sidik  Jari  Dalam  Kasus  Pidana https://core.ac.uk/download/pdf/77620747.pdf
6 Hari Sasangka Dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 43
e) Apa akibatnya.
3. Membantu penegakan hukum, dalam mengetahui identitas korban;
4. Membantu penegakan hukum, dalam mengetahui identitas pelaku.
Terhadap kasus pembunuhan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum Pidana  (KUHP),  terdapat  penggolongan  jenis-jenis tindak  pidana  pembunuhan.  Dalam  pengaplikasian  daktiloskopi  seperti  dalam  kasus-kasus pembunuhan, penganiyaan atau lebih sering disebut dengan kejahatan terhadap tubuh, seperti yang  dijelaskan  oleh  Tjiptomartono  bahwa  ilmu  kedokteran  kehakiman  atau  forensik  dalam penyidikan  perkara  pidana  yang  menyangkut  tubuh,  kesehatan  dan  nyawa  manusia  terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: 7
1. Pada pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP)
2. Pada  pemeriksaan  korban,  baik  pemeriksaan  terhadap  korban  yang  telah  menjadi mayat maupun pada kejahatan seksual, dan penganiayaan.
3. Pada saat dilakukannya rekonstruksi suatu kejahatan dan interogasi kepada tersangka atau terdakwa.
Prakteknya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan, kendala tersebut timbul  baik  dari  Internal  kepolisian  maupun  eksternal  yaitu  kendala  dari  masyarakat.  Pada tindak  pidana  pembunuhan  sering  terdapat  minimnya  saksi  bahkan  ketiadaan  saksi  yang mengetahui  yang  melihat atau  menyasikssikan  secara  langsung  hilangnya  nyawa  seseorang, maka  kehadiran  ilmu  pengetahuan  dalam  proses  menemukan  pelaku  hingga  dapat menentukan hukuman kepadanya sehingga dapat terwujud adanya kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang memberikan  gambaran  tentang  analisis  terhadap  implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data  primer  dengan  wawancara.  Selanjutnya  data  dianalisis  secara kualitatif dan  disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg
Dalam hukum pidana, sidik jari (daktiloskopi) berfungsi dalam mengungkap tindak pidana  yang  dapat  digunakan  sebagai  upaya  melacak  pelaku  kejahatan  dalam  membantu pihak  kepolisian  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  pengungkapan  suatu  kasus.  Pada  umumnya  ilmu  pengetahuan  yang dipergunakan  sebagai  alat  bantu  tugas-tugas  kepolisian  dalam  penyidikan  tindak  pidana, meliputi antara lain ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kriminalistik dan sebagainya dengan maksud untuk membuat terang suatu kejahatan dengan hasil yang setepat-tepatnya.
7 Firganefi  dan  Ahmad  Irzal  Fardiansyah, Hukum  Dan  Kriminalistik ,  Justice  Publisher,  Bandar Lampung, 2014, hlm. 34
Berangkat  dari  teori  kewenangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.  Dalam hukum tata  negara wewenang dideskripsikan  sebagai  kekuasaan  hukum.  Jadi  dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
Wewenang  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  3  (tiga)  komponen,  yaitu  pengaruh, dasar  hukum  dan  konformitas.  Komponen  pengaruh  ialah  bahwa  penggunaan  wewenang dimaksudkan untuk memgendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan untuk,  agar  pejabat  negara  tidak  menggunakan  wewenangnya  diluar  tujuan  yang ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Komponen  dasar  hukum  bahwa wewenang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya.  Komponen  ini  bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak.
Implementasi  teknik  daktiloskopi  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan merupakan bagian dari salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik khususnya Penyidik Polri dalam mengungkap suatu peristiwa pidana.
Selain  penggunaan  sidik  jari  pada  tahap penyidikan  dan  penyelidikan  bagian  dari kewenangan  penyidik  sebagaimana  penulis  uraikan  diatas,  maka  apabila  dihubungkan dengan  pembuktian  melalui  teknik  daktiloskopi  ini,  memang  apabila  dilihat  dari  sisi pengaturannya  tidak  disebutkan  secara  jelas  apakah  daktiloskopi  atau  sidik  jari  ini  dapat dikategorikan  kedalam  salah  satu  alat  bukti  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP.  Akan  tetapi  jika  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Pasal  186  KUHAP apabila petugas identifikasi yang memeriksa sidik jari tersebut dihadirkan ke persidangan, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli.
Selanjutnya dilihat pada Pasal 187 KUHAP, hasil dari identifikasi melalui sidik jari ini  jika  dituangkan  kedalam  sebuah  surat  resmi  dari  pihak  yang  berwenang  sesuai keahliannya  dalam  hal  ini  petugas  Unit  Identifikasi  Polresta  Padang  dan  Petugas  Unit Inafis Polda Sumatera Barat, maka daktiloskopi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yakni berupa alat bukti surat.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  187  huruf  c  diatas,  maka  hasil  identifikasi  melalui teknik  daktiloskopi  yang  dilakukan  oleh  Unit  Inafis  Polda  Sumbar  dalam  mengungkap tindak  pembunuhan  berencana  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg yang dituangkan sesuai dengan keahliannya kedalam sebuah surat  hasil  identifikasi  sidik  jari  pelaku  tindak  pembunuhan  berencana  ini,  maka  surat tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  c KUHAP yakni berupa alat bukti surat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  dari  penggunaan teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  oleh  Unit Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap perkara  dalam  Laporan  Polisi  Nomor  LP/26/V/2019/Sek  Lbg,  dalam  pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang untuk pengambilan sampel dan Unit Inafis  Polda  Sumatera  Barat  untuk  pengujian  sidik  jari.  Pada  prinsipnya  dalam  tahap penyelidikan  dijadikan  sebagai  pentunjuk  untuk mengetahui  siapa  pelakunya.  Pada  tahap
penyidikan  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  alat  bukti  untuk  menetapkan  seseorang sebagai tersangka, disamping itu hasil dari penggunaan teknik daktiloskopi ini juga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
Berpijak pada teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan  logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan  keragu-raguan  (multi  tafsir)  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma lain  sehingga  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Kepastian  hukum menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 8
Menurut  hemat  penulis,  kepastian  hukum  dalam  penggunaan  teknik  daktiloskopi yaitu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 186, Pasal 187 huruf c, Pasal  188  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas,  bahwa implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan berencana  dalam  Laporan  Polisi  Nomor  LP/26/V/2019/Sek  Lbg  telah  memberikan kepastian hukum terhadap penggunaannya. Sehingga untuk mengungkap dan menemukan pelaku  dalam  kasus  ini  dan  menetapkan  pelakunya  sebagai  tersangka  serta  untuk kepentingan  pembuktian  dipersidangan  yang  mana  hasil  dari  penggunaan  teknik daktiloskpi  ini  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  maka  implementasi  dari penggunaan teknik daktiloskopi telah memberikan kepastian hukum.
Selanjutnya,  implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak pembunuhan  berencana  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  dalam  Laporan  Polisi Nomor  LP/26/V/2019/Sek  Lbg  dihubungkan  dengan  teori  dalam  sistem  peradilan pidana yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan  normatif  memandang  aparatur  penegak  hukum  sebagai  institusi  pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan  administratif  ialah  bahwa  aparat  penegak  hukum  sebagai  suatu  organisasi manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik  hubungan  yang  bersifat  horizontal maupun  yang  bersifat  vertikal  sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  berlaku  dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan  sosial  yang  memandang  bahwa  aparat  penegak  hukum  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakyat  secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
Berdasarkan  teori  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  dikemukakan  diatas, mengacu  pada  hasil  penelitian  maka  dalam  menimplementasikan  teknik  daktiloskopi dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  pada  tahap  penyelidikan dilaksanakan  melalui  tiga  tahapan  yang  terdiri  dari  pengumpulan  barang  bukti  yang menggandung  sidik  jari  laten  milik  pelaku.  Dimana  dalam  pelaksanaanya  dilakukan melalui upaya hukum berupa penggeledahan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP Dah/15/V/2019 Reskrim tanggal 26 Mei 2019. Dari hasil penggeledahan tim
8 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum…Loc.Cit.
menemukan  beberapa  barang  bukti  yang  berhubungan  dengan  peristiwa  tersebut,  yang kemudian dilakukan upaya hukum berupa penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor  :  SP-Sita/38  /V/2019-Reskrim  tanggal  26  Mei  2019.  sehingga  didapatkanlah barang bukti yang mengandung sidik jari di tempat kejadian perkara.
Dilihat dari pelaksanaanya dan dihubungankan dengan teori dalam sistem peradilan pidana sebagaimana pendapat Philpus M. Hadjon yang telah diuraikan diatas. Maka dalam pengumpulan  barang  bukti  yang  mengandung  sidik  jari  laten  milik  tersangka,  penyidik melakukannya  dengan  upaya  hukum  berupa  penggeledahan  dan  penyitaan.  Ditinjau  dari tindakannya,  maka  penggeledahan  dan  penyitaan  merupakan  bagian  dari  rangkaian kegiatan penyidikan yang menjadi kewenangan dari penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat  (1)  huruf  d  KUHAP  bahwa  kewenangan  penyidik  diantaranya  melakukan penggeledahan dan penyitaan.
Dari  hasil  penelitian  dalam  perkara  laporan  polisi  nomor  LP/26/V/  2019/Sek  Lbg penggeledahan  dilakukan  oleh  penyidik  berdasarkan  pada  Surat  Perintah  Penggeledahan Nomor:  SP  Dah/15/V/2019  Reskrim  tanggal  26  Mei  2019  sebagai  dasar  dari  tindak penyidik  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  dalam  ketentuan  mengenai  penggeledahan dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP diatas.
Selanjutnya penyitaan juga salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada  penyidk.  Dalam  penyitaan  terdapat  syarat  fundamental  yang  harus  dipenuhi  oleh penyidik  ketika  melakukan  penyitaan,  hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  38 KUHAP yang menyebutkan bahwa:
(1) Penyitaan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  dengan  surat  izin  ketua pengadilan negeri setempat.
(2) Dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dan  mendesak  bilamana  penyidik  harus segera  bertindak  dan  tidak  mungkin  untuk  mendapatkan  surat  izin  terlebih dahulu,  tanpa  mengurangi  ketentuan  ayat  (1)  penyidik  dapat  melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tindakan  penyidik  dalam  melakukan  penyitaan terhadap  barang  bukti  yang  mengndung  sidik  jari  laten  pelaku  ditempat  kejadian  perkara sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  bab  hasil  penelitian.  Tindakan  dilakukan berdasarkan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor  :  SP-Sita/38  /V/2019-Reskrim  tanggal  26 Mei  2019  yang  dibuatkan  berita  acara  penyitaannya  oleh  penyidik  unit  Reskrim  Polsek Lubuk  Begalung.  Dalam  melakukan  penyitaan  ini,  penyidik  juga  telah  mengajukan permintaan  izin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  Padang  yang  dimintakan  melalui    Surat Nomor : B/104/V/2019/Reskrim, tanggal 27 Mei 2019.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dihubungkan  dengan  teori  dalam  sistem  peradilan pidana, maka implementasi penggunaan teknik daktiloskopi dengan menggunakan barang bukti yang mengandung  sidik jari laten pelaku, yang didapat oleh penyidik dari tindakan penggeledahan  dan  penyitaan.  Dalam  pelaksanaanya  melalui  mekanisme  kerja,  baik hubungan  yang  bersifat  horizontal  antara  penyelidik  dengan  penyidik  maupun  yang bersifat  vertikal  antara  penyidik  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Padang  dalam mengajukan  izin  penyitaan.  Sehingga  pengimplementasian  teknik  daktiloskopi  ini  sesuai dengan  teori  dalam  sistem  peradialan  pidana  dimana  adanya  mekanisme  kerja  yang
didasarkan pada administrasi dalam hal penyidikan.
Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa fungsi sidik sidik jari sangatlah penting bagi  seorang  penyidik  dalam  mengungkap  suatu  tindak  pidana,  oleh  karena  itu  sidik  jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana.  Artinya,  keberadaan  sidik  jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi karena tidak ada manusia yang  mempunyai  sidik  jari  yang  sama  dan  tidak  akan  berubah  seumur  hidupnya.  Karena sifatnya  yang  permanen  maka  sidik  jari  seseorang  dipergunakan  sebagai  sarana  yang meyakinkan  untuk  menentukan  jati  diri  seseorang.  Selain  itu,  hasil  penggunaan  teknik sidik  jari  juga  dapat  dijadikan  sebagat  alat  bukti  untuk  menetapkan  pelaku  sebagai tersanga dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan berencana  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  pada  tahap  penyelidikan  dan penyidikan  Pada  Laporan  Polisi  LP/26/V/  2019/Sek  Lbg  dilaksanakan  dengan  cara bekerjasama dengan unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara. Selanjutnya sampel tersebut diuji oleh Unit Inafis  Polda  Sumatera  Barat  dan  ditemukan  adanya  kecocokan  hasil  perbandingan  sidik jari dengan orang yang dicurigai yakni tersangka Defrizon Bin Ali Mudin Pgl Adek.
Dari  setiap  tahapan  yang  dilakukan  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung, dalam  mengimplementasikan  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana pembunugan berencana mulai dari mengamankan tempat kejadian perkara selama petugas Unit  Identifikasi  Polresta  Padang  mengumpulkan  sampel  sidik  jari,  yang  dilaksanakan berdasarkan  surat  perintah  penggeledahan  yang  kemudian  dilakukannya  penyitaan terhadap barang bukti dengan surat perintah penyitaan yang telah diajukan izin penyitaan ke  Ketua  Pengadilan  Negeri  Padang.  Sampai  pada  pengujian  sampel  sidik  jari  oleh  Unit Inafis  Polda  Sumatera  Barat  sehingga  menemukan  tersangka.  Maka  seluruh  rangkaian kegiatan Unit Reskrim Polsek Lubek dalam implementasi teknik daktiloskpi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Kendala  Implementasi  Teknik  Daktiloskopi  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Pembunuhan  Berencana  Oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  Pada  Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/ 2019/Sek Lbg
Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung  dalam  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  untuk  mengungkap  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dengan bantuan  ilmu  sidik  jari  (daktiloskopi),  ada  hal  yang  mempengaruhi  keberhasilan  pihak kepolisian  dalam  mengungkapnya,  dikarenakan    mengalami   hambatan-hambatan   dalam pelaksanaannya. Berdasarkan  hasil  penelitian, ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi dan  menjadi  kendala   dalam upaya  mengungkap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan dengan  teknik daktiloskopi yang penulis sajikan kedalam dua kelompok yaitu:
1. Kendala Internal
Kendala  internal yaitu kendala  yang  terjadi  selama proses pengidentifikasian yang  bersumber  dari  internal  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung.  Dari  hasil penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  fungsi  identifikasi  melalui  teknik  daktiloskopi  ini
belum  adanya  sumber  daya  manusia  yang  dibekali  kemampuan  untuk  identifikasi melalui teknik ini.
Selain itu Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung juga belum memilik alat untuk pengujian  hasil  sidik  jari  yang  didapat  dari  tempat  kejadian  perkara.  Sehingga  dalam pelaksanaannya  bekerjasama  dengan  Unit  Identifikasi  Polresta  Padang  untuk mengumpulkan sampel sidik jari dilapangan. Sedangkan untuk pengujian sampel sidik jari bekerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat. 9
Selain  kendala  diatas,  umumnya  dalam  penggunaan  teknik  daktiloskopi  ini, petugas mengalami kendala dimana belum adanya  pendataan sidik jari seluruh  warga Indonesia  oleh  Polri,    minimnya    warga    di    setiap    daerah    belum    terdata    di  setiap Kepolisian    wilayah    atau    daerah    setempat  dalam    hal    identitas    sidik    jari  warga setempat    juga    menjadi    kendala    pihak    identifikasi    dalam    mencari    data  sebagai bahan  perbandingan  dengan  sidik  jari  laten  di  tempat  kejadian  perkara  untuk mengungkap  pelaku  atau  korban  tindak  pidana  pembunuhan  khususnya  yang  belum teridentifikasi.
Hal ini disebabkan belum terintegrasinya data base sidik jari yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kepolisian. Dimana data sidik jari yang dimilik  Polri  yaitu  berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  masyarakat  pada  saat pendataan  penerbitan  surat  izin  mengumdi,  surat  keterangan  catatan  kepolisian  dan pendataan  lainnya  yang  belum  sepenuhnya  mencakup  data  sidik  jari  dari  masyarakat Indonesia.
Dalam  perkara  ini  kendala  internal  tersebut  diatas,  diatasi  dengan  cara mecocokan hasil uji sidik jari  yang didapat dari tempat kejadian perkara dengan sidik jari  orang  yang  dicurigasi  berdasarkan  keterangan  saksi  yaitu  tersangka  Defrizon  Bin Ali Mudin Pgl Adek.
2. Kendala Eksternal
Kendala eksternal yaitu kendala ditempat kejadian perkara  merupakan  kendala atau  masalah  yang  terjadi  selama proses  pengidentifikasian  yang berada  ditempat kejadian  perkara  khususnya    dalam    mencari    sidik    jari  laten.  Adapun  kendala  yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara antara lain: 10
a) Faktor alam
b) Masyarakat
Antusias  masyarakat  di  sekitar  lokasi  tempat  kejadian  perkara  bisa  menjadi ancaman besar terutama pada keaslian atau kemurnian tempat kejadian perkara, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa  yang telah terjadi, dan tanpa  sepengetahuannya  dapat  mengakibatkan  hilangnya  jejak  pelaku  dan  bahkan rusaknya  sidik  jari latent  pelaku  karena  terhapus  atau  tertumpuk  oleh masyarakat  saat menyentuh  atau  memindahkan  barang-barang  yang  mungkin  terpegang  oleh  pelaku kejahatan.
Hal  tersebut  diatas,  dikarenakan  masyarakat    kurang    memahami    arti
9 Hasil wawancara dengan Brigadir Mardiwan selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November  2021.
10 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Mardiwan  selaku  Penyidik  Pembantu  Unit  Reserse  Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November  2021.
pentingnya    sidik    jari  dan  kurang  mengerti  tentang  tempat  kejadian  perkara.  Tidak jarang  dari  proses  penyidikan    pada    perkara    tindak    pidana    pembunuhan  dengan bantuan    ilmu    sidik    jari    (daktiloskopi)    penyidik    mengalami  kesulitan  dalam menemukan sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara.
Dalam  perkara  ini,  sebelum  petugas  mendatangi  tempat  kejadian  perkara masyarakat  dengan  rasa  keingintahuan  yang  tinggi  beramai-ramai  melihat  ditempat kejadian perkara sehingga beberapa keadaan ditempat kejadian perkara sudah berubah. Dimana  petugas  hanya  dapat  mengandalkan  benda-benda  yang  ada  didalam  rumah untuk  mendapatkan  sampel  sidik  jari  yang  ditinggalkan  oleh  pelaku.  Sedangkan  jejak diluar rumah korban tersebut sudah tidak dapat ditemukannya sampel sidik jari karena keaslian diluar rumah korban tersebut sudah berubah karena ramainya masyarakat yang menyaksikan  dirumah  korban  sebelum  petugas  mendatangi  tempat  kejadian  perkara tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  berpijak  pada  teori  dalam  sistem  peradilan pidana  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya.  Dimana  pendekatan  sosial yang  memandang  bahwa  aparat  penegak  hukum  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakyat  secara  keseluruhan  ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. 11
Berbeda  dengan  fakta  dalam  perkara  ini,  dimana  adanya  antusias  masyarakat menyaksikan  ditempat  kejadian  perkara. Dengan  kehadiran  masyarakat  yang  beramai- ramai  ke  tempat  kejadian  perkara  akan  merubah  keaslian  tempat  kejadian  perkara  itu sendiri, serta justru menjadi penghambat Unit Reskrim Polsek  Lubuk Begalung dalam melaksanakan tugasnya.
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  implementasi  teknik daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  oleh  Unit Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  dalamLaporan  Polisi  LP/26/V/2019/Sek  Lbg  yaitu terdiri dari kendala internal dimana belum adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan  identifikasi  melalui  teknik  daktiloskopi  sehingga  meminta  bantuan  dari Unit Identifikasi Polresta Padang. Dan belum tersedianya alat untuk pengujian sampel sidik  jari,  sehingga  pengujiannya  dilakukan  dengan  cara  bekerjasama  dengan  Unit Inafis  Polda  Sumatera  Barat.  Sedangkan kendala  eksternal  yaitu  disebabkan  tingginya antusias masyarakat sehingga merubah keaslian tempat kejadian perkara.
C. Upaya  Menanggulangi  Kendala  Implementasi  Teknik  Daktiloskopi  Dalam Mengungkap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Oleh  Unit  Reskrim  Polsek Lubug  Begalung  Pada  Tahap  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Pada  Laporan  Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg
Berkaitan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk Begalung  dalam  pengimplementasian  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak pidana  pembunuhan  berencana  pada  tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  sebagaimana perkara  dalam  Laporan  Polisi  Nomor  LP/26/V/2019/Sek  Lbg.  Dari  kendala-kendala sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  terdapat  upaya  yang  dilakukan  untuk
11 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer…Loc.Cit
menanggulangi  kendala  tersebut  sehingga  dalam  pelaksanaan  teknik  daktiloskopi  dapat berjalan  lancar  agar  dapat  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 12

## 1. Upaya menanggulangi kendala internal
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  dimana  kendala  internal  ini  terdiri  dari internal  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalum  yang  berkaitan  dengan  belum mendukungnya  sumber  daya  manusia  yang  dibekali  dengan  kemampuan  identifikasi melalui  teknik  daktiloskopi  ini.  Sehingga  untuk  menanggulangi  kendala  ini,  penyidik Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung  berkoordinasi  dan  bekerjasama  dengan  Unit Identifikasi Polresta Padang.
Kerjasama  tersebut  diatas,  bertujuan  untuk  mengumpulkam  sampel  sidik  jari dari  barang  bukti  yang  ditemukan  petugas  selama  mengolah  tempat  kejadian  perkara dirumah korban. Keseluruhan sampel yang didapat nantinya dikirimkan ke Unit Inafis Polda Sumatera Barat.
Selanjutnya kendala mengenai belum tersedianya alat khusus pengujian sampel sidik  jari  pada  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung,  adapaun  upaya  dalam menanggulangi ini yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera  Barat.  Dimana  sampel  sidik  jari  yang  dikumpulkan  oleh  Unit  Identifikasi Polresta  Padang  dikirimkan  ke  Unit  Inafis  Polda  Sumatera  Barat  untuk  dilakukan pengujian terhadap sampel sidik jari.
Sehingga  kendala-kendala  tersebut  diatas,  dapat  diatas  dan  pelaksanaan identifikasi melalui teknik daktiloskopi ini dapat berjalan dengan lancar. Serta dari hasil uji  sidik  jari  tersebut,  penyidik  Unit  Reskrim  Polsek  Lubuk  Begalung  berhasil mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dalam  Laporan  Polisi  Nomor LP/26/V/2019/Sek  Lbg  sehingga  dapat  mengetahui  pelaku  pembunuhan  tersebut  serta menggali motif dari perbuatan pelaku itu sendiri.
Dapat  dilihat  bahwa  kerjasama  tersebut  berisifat  vertikal,  antara  Unit  Reskrim Polsek  Lubuk  Begalung  dengan  Unit  Identifikasi  Polresta  Padang  serta  Unit  Inafis Polda Sumatera Barat. Sehingga mekanisme kerja dalam  organisasi kepolisian berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang dimiliki Polri. Serta telah berjalan sesuai dengan teori dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
Maka oleh karena itu implementasi teknik daktiloskopi pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek  Lubuk  Begalung dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, berhasil membuat terang benderang kasus ini, sehingga dapat diketahui pelaku dan motif perbuatannya.
2. Upaya menanggulangi kendala eksternal
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dimana kendala eksternal ini terdiri dari ditempat  kejadian  perkara    merupakan    kendala   atau    masalah    yang    terjadi    selama proses    pengidentifikasian    yang  berada   ditempat  kejadian  perkara  khususnya    dalam mencari  sidik  jari laten. Diantaranya yaitu kendala faktor alam dimana umunya cuaca mempengaruhi  kondisi  sampel  sidik  jari  yang  tertinggal  di  tempat  kejadian  perkara,
12 Hasil  wawancara  dengan  Brigadir  Mardiwan  selaku  Penyidik  Pembantu  Unit  Reserse  Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November  2021.
sehingga  untuk  menanggulangi  petugas  memfokuskan  pencarian  sampel  sidik  jari tersebut didalam rumah korban.
Selanjutnya  kendala  yang  disebabkan  dari  masyarakat,  dimana  tingginya antusias  masyarakat  menyaksikan  ditempat  kejadian  perkara  yang  mengakibatkan berubahnya  tempat  kejadian  perkara  dari  aslinya  sehingga  menyulitkan  petugas  untuk mengumpulkan sampel sidik jari. Adapun upaya untuk menanggulangi kendala ini yaitu dengan cara mengamankan tempat kejadian perkara khususnya didalam rumah korban dengan cara melarang orang lain masuk kecuali petugas dari Unit Identifikasi Polresta Padang  untuk  memfokuskan  mengumpulkan  sidik  jari  laten  yang  tertinggal  didalam rumah korban pada tempat kejadian perkara.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa upaya menanggulangi  kendala  implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak pidana pembunuhan  berencana oleh Unit Reskrim Polsek  Lubug  Begalung pada tahap penyelidikan  dan  penyidikan  pada  Laporan  Polisi  LP/26/V/2019/Sek  Lbg.  Dimana upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  kendala  internal  yaitu  dilakukannya kerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari laten di tempat kejadian perakra dan untuk pengujian dilakukan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat.
Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala eksternal yaitu melalui  cara  mengamankan  tempat  kejadian  perkara  dengan  melarang  oran  selain petugas  identifikasi  masuk  kedalam  perkarangan  rumah  korban  dan  memfokuskan pengumpulan sampel sidik jari di dalam rumah korban.

## KESIMPULAN
1. Implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  pembunuhan berencana  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  pada  tahap  penyelidikan  dan penyidikan  pada  laporan  polisi  LP/26/V/2019/Sek  Lbg  dilaksanakan  dengan  cara bekerjasama dengan unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari  yang  terdapat  di  tempat  kejadian  perkara.  Selanjutnya  sampel  diuji  oleh  Unit  Inafis Polda  Sumatera  Barat  dan  ditemukan  adanya  kecocokan  hasil  perbandingan  sidik  jari dengan  orang  yang  dicurigai  yakni  tersangka  Defrizon  Bin  Ali  Mudin  Pgl  Adek. Penggunaan  teknik  ini  sangat  membantu  kepoilisian  untuk  membuat  terang  suatu  tindak pidana, sehingga dapat mengetahui pelaku serta motif dari perbuatannya.
2. Kendala implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  pada  tahap  penyelidikan  dan penyidikan pada laporan polisi LP/26/V/  2019/Sek  Lbg  yaitu terdiri dari kendala internal dimana  belum  mendukungnya  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  untuk  melakukan identifikasi  melalui  teknik  daktiloskopi  ini  dan  belum  tersedianya  alat  uji  sidik  jari  di Polsek  Lubuk  Begalung.  Selain  itu  terdapat  kendala  eksternal  yaitu  tingginya  antusias masyarakat sehingga merubah keaslian tempat kejadian perkara.
3. Upaya  menanggulangi  kendala  implementasi  teknik  daktiloskopi  dalam  mengungkap tindak  pidana  pembunuhan  berencana  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Lubug  Begalung  pada tahap  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  Laporan  Polisi  LP/26/V/2019/Sek  Lbg  yaitu dalam  menanggulangi  kendala  internal  yaitu  melalui  cara  kerjasama  dengan  Unit
Identifikasi  Polresta  Padang  untuk  pengumpulan  sampel  sidik  jari  di  tempat  kejadian perkara, dan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat untuk pengujian sampel sidik  jari.  Sedangkan  upaya  kendala  eksternal  yaitu  melarang  orang  masuk  kedalam lingkungan  rumah  rumah  korban  dengan  memasang  garis  polisi  dan  memfokuskan pencarian sampel sidik jari laten didalam rumah korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis) ,  Gunung Agung, Jakarta, 2002
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa , Raja Grafindo, Jakarta, 2001
, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek , Hayfa Press, Padang, 2012 A. Dewi Ayu Veneza, F ungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana, UNHAS, Makassar, 2013 Andi  Rachmad, Peranan  Laboratorium  Forensik  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana  Pada Tingkat Penyidikan , Jurnal Hukum P-ISSN : 2615-3416 Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia dari  Retribusi  ke  Reformasi , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian, Ar- Ruzz Media, Jogjakarta, 2011
Buchari  Said, Ringkasan  Pidana  Materil ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan,  Bandung, 2008
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2008 Darwan Print, Hukum Acara Pidana dalam Praktek , Djambatan, Jakarta, 1998
Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, Hukum Dan Kriminalistik , Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
Gerson  Bawengan, Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik  Interogasi ,  Pradya  Paramita, Jakarta, 1977
H.Hamrat  Hamid  dan  Harun  M.Husein, Pembahasan  Permasalahan  KUHAP  Bidang Penyidikan , Sinar Grafika, Jakarta, 1992
H.M.A. Kaffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum , Penerbit IKIP Malang,  1997 H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, 2016
H.R Abdussalam, Forensik, Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2006
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Hamidi, Metode  Penelitian  Kualitatif  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal  Dan  Laporan Penelitian , UMM, Malang, 2004
Hari Sasangka Dan  Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003
Hadaris  S  Has  dan  Arisy  Nabawi, Modul  Daktiloskopi  Antara  Tantangan,  Peluang,  Dan Harapan, Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Kementerian  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020
Hartono, Penyidikan  &  Penegakan  Hukum  Pidana  (Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif) , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
I  Ketut  Murtika, Djoko  Prakoso  Dasar-Dasar  Ilmu  Kedokteran  Kehakiman ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 1992
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyidikan  Dan  Penyelidikan) , Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011 M. Karjadi, Sidik Jari Sistem (Sistem Baru yang Diperluas), Politeia, Bogor, 1987 M.  Sudrajat  Bassar, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  Dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana , PT. Remadja Karya, Bandung, 2009
M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Penyidikan  dan Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983 Nancy  C.  Kereh, Fungsi  Alat  Bukti  Sidik  Jari  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 7 Juli 2016 Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,    Yuridika,  No.  5-6  Tahun  XII,  September  – Desember, 1997
Rezky  Sulyanwar, Efektivitas  Penggunaan  Sidik  Jari  (Fingerprint)  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana ,  Journal  Of  Lex  Generalis  (JLS)  Volume  1, Nomor 2, September 2020
Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
, Hukum Penintesier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
,  Theo  Lamintang, Kejahatan  Tarhadap  Nyawa,  Tubuh,  Dan  Kesehatan ,  Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Graha Indonesia, Jakarta, 1966 R. Soesilo, Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan) , Politeia, Bogor, 1976 Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,Bandung, 1999
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Binacipta, Bandung, 1996
, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Kencana Jakarta, 2010 SR.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  dan  Penerapannya ,  Alumni  AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986
Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitan , UI Press, Jakarta, 1996 Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I , Amrico, Bandung, 1990
Supardi, Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Syaiful  Bakhri, Hukum  Pembuktian  Dalam  Praktik  Peradilan  Pidana ,  Total  Media, Yogyakarta, 2009
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-  Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2002

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  Dan  Persyaratan  Permintaan Pemeriksaan  Tehnis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  Dan  Laboratoris Kriminalistik  Barang  Bukti  Kepada  Laboratorium  Forensik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian;