## Social Movement Ala Seniman Kota Yogyakarta Dalam Meramaikan Kontestasi Demokrasi Lokal
Ammar Rahmat 1 , Amalinda Savirani 2
1,2 Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah mada (Penulis korespondensi: ammarrahmatsip@gmail.com)
Received: 12 November 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  gerakan-gerakan  sosial  baru  yang  digagas  para  seniman  di kota  Yogyakarta,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  demokrasi  lokal.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Jogja Independent  (JOINT)  dan  Komik  Media  Sosial  (@stripjogja).  JONT  dan  Komik  Media  Sosial dipilih  karena  kedua  gerakan  tersebut  mewakili  dua  kutub  yang  berbeda.  Wawancara  mendalam digunakan  untuk  mengungkap  fakta-fakta  yang  ditemukan,  informan  dipilih  secara  purposive  dan bersifat snowball sampling. JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang tidak  lagi  fokus  pada  persoalan  perebutan  sumber  daya  ekonomi,  hal  ini  dikarenakan  JOINT  dan Komik  Media  Sosial  sama-sama  merupakan  wadah  seniman  untuk  menyalurkan  aspirasi  politik. JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama telah melalui 3 fase gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John E. Farley. Tantangan yang dihadapi JOINT adalah masalah pengumpulan KTP, sedangkan Komik Media Sosial dihadapkan pada kondisi jangkauan media sosial yang luas namun tidak bisa fokus pada dapil yang diinginkan.
Keywords: Seniman; Demokrasi Lokal; Gerakan Sosial; Kota Yogyakarta.

## Abstract
This study aims to examine the new social movements initiated by artists in the city of Yogyakarta, especially  in  relation  to  local  democracy.  This  research  is  a  qualitative  study  with  a  case  study approach.  The  objects  in  this  study  are  Jogja  Independent  (JOINT)  and  Komik  Media  Sosial (@stripjogja). JONT and Komik Media Sosial were chosen because the two movements represented two  different  poles.  In-depth  interviews are  used to  reveal the facts to  be  found, informants  were selected purposively, and were snowball sampling in nature. JOINT and Komik Media Sosial is a new  social  movement,  which  is  no  longer  focused  on  the  issue  of  struggling  for  economic resources, this is because JOINT and Social Media Comics are both a forum for artists to channel political  aspirations.  JOINT  and  Komik  Media  Sosial  have  both  gone  through  3  phases  of  social movements  as  stated  by  John  E.  Farley.  The  challenge  faced  by  JOINT  were  the  problem  of gathering ID cards, while Komik Media Sosial were faced with the conditions of the broad reach of social media but cannot focus on the desired electoral districts.
Keywords: Artist; Local Democracy; Social movement; Yogyakarta City.
_______________
Volume 1, Issue 2, December 2020 (130-149) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18595

## LATAR BELAKANG
Kontestasi  politik  tingkat  lokal  Kota Yogyakarta  melalui  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif  (Pileg)  tentu  saja  menyeret perhatian  banyak  kalangan,  tak  terkecuali mereka  para  seniman.  Seniman,  meskipun mereka  kerap  hanya  dianggap  oleh  publik sebagai  kalangan  pencipta  karya  melalui olah  rasa  tetapi  seringkali  mereka  juga terlibat  dalam  panggung  politik  yang mementaskan  adu  tanding  kekuasaan. Iswandi (2016) melihat seni sebagai sarana yang  mempunyai  kegunaan  yang  cukup fundamental  untuk  manusia,  termasuk agitasi dalam berbagai pertarungan politik.
Dalam  rangkaian  catatan  sejarah politik  bangsa  ini,  keterlibatan  para seniman  ke  dalam  ranah  politik  bukanlah sesuatu  yang  baru  terjadi.  LKN  (Lembaga Kebudayaan  Nasional)  yang  berafiliasi  ke PNI, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)  yang  berafiliasi  dengan  PKI, Lesbumi  (Lembaga  Seni  dan  Budaya Muslim)  yang  menjadi  perpanjangan tangan  NU,  HSBI  (Himpunan  Seniman dan  Budayawan  Islam)  yang  menjadi  alat ekspresi  MASYUMI,  merupakan  contoh konkrit  begitu  lekatnya  seniman  dengan politik  (Setiawan,  2010).  Hal  ini  juga menjadi  fakta  yang  menunjukkan  bahwa gerakan seniman yang muncul ke
permukaan bila ditelisik  lebih jauh hingga ke belakang panggung kontestasi kekuasaan  terdapat  relasi  kuasa  antara politisi dan seniman.
Diskursus  tentang  hubungan  antara seni  dan  politik  sudah  sejak  lama berlangsung.  Perdebatan  ini  dapat  dilacak hingga  era  filsuf  Yunani  kuno  saat Sokrates,  dan  kemudian  Plato  (dalam Politeia)  mempertanyakan  pertentangan antara  filsafat  dan  puisi.  Bila  dilihat sekilas, orang akan kesulitan melihat unsur politik  di  dalam  perdebatan  itu,  namun banyak pula yang meyakini bahwa filsafat, sebagaimana  konteks  pemikiran  Plato, tidak  dapat  dipisahkan  dari  kekuasaan (Most,  2011).  Kemudian,  Ranciere  (2013) melihat seni dialienasi atau teralienasi dari sendi  kehidupan  masyarakat  ketika  batas- batas  antara  seni  dan  mana  yang  bukan seni mulai kabur. Dengan berbagai tujuan, “seni” digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai tujuannya. Rezim yang muncul selama beberapa abad di  Eropa  dan  Amerika  telah  membentuk persepsi  lain  tentang  seni.  Fokus  dari  seni pada  rezim  tersebut    berpusat  pada kemampuan karya-karya dalam “membentuk” cara hidup individu maupun masyarakat (Rancière, 2013).
Seni  sebagai  alat  kekuasaan  (baca: politik)  dapat  terlihat  jelas  dari  ambisi
Stalin dan kroco-kroconya dalam menjadikan  apa  yang  mereka  anggap sebagai  “seni”  sebagai  pilar  indoktrinasi sekaligus mekanisme kontrol atas masyarakat Soviet kala itu. Stalin berpendapat  bahwa  penyair  haruslah menjadi  “insinyur”  jiwa  manusia,  sebuah pesan  yang  menggambarkan  kepercayaan- nya  terhadap  kemampuan  “seni”  dalam upaya  rekayasa  sosial  yang  diimpikannya. Untuk  mencapai  hal  tersebut,  seni  yang bertentangan  dengan  ide  besar  Stalin haruslah disingkirkan (Zhdanov, 1998).
Represi  yang  muncul  terhadap  seni justru  balik  menimbulkan  ancaman  besar bagi  para  penguasa  yang  melakukan penindasan  terhadap  seni  tersebut.  Sudah banyak  contoh  dari  seluruh  penjuru  dunia dimana  seni  merupakan  salah  satu  media yang digunakan sebagai penyampai kritik- kritik  sosial  dan  politik.  Di  Indonesia sendiri,  fenomena  ini  bisa  kita  lihat  sejak republik  ini  belum  terbentuk.  Pada  masa penjajahan, wayang menjadi media ekspresi  politik  yang  bertujuan  untuk mengobarkan  semangat  juang  melawan para  penjajah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  lakon  wayang  seperti  Perang antara  Sarapada  dengan celeng atau macan,  dimana  kedua  binatang  tersebut merupakan  perlambangan  dari  penjajah Belanda (Rianto, 2009).
Praktek-praktek  perlawanan  politik melalui seni bisa dilihat pula dalam sajak- sajak  para  penyair  tersohor  seperti  Sutan Takdir  Ali  Syahbana,  Chairil  Anwar,  Gie. Media seni yang digunakan sebagai bentuk ekspresi politik kemudian makin berkembang  dengan banyaknya  satir politik  yang  bermunculan  melalui  lukisan maupun kartun di media-media cetak, baik lokal  maupun  nasional,  yang  kerap memotret  kondisi  sosial  dan  politik bangsa.  Tokoh-tokoh  seperti  Affandie  dan Sudjojono, maupun G.M. Sudarta (melalui karakter Oom Pasikom di Harian Kompas) yang menjadi pioner dalam hal ini.
Pada  masa  Orde  Baru,  Sosok  Iwan Fals  muncul  sebagai  simbol  atas  kritik terhadap  pemerintah  melalui  lirik-lirik lagunya yang menohok penguasa. Beberapa  lagu-lagunya  yang  populer seperti  Guru  Oemar  Bakrie,  Surat  untuk Wakil  Rakyat,  Bento,  Bongkar,  dan Manusia  Setengah  Dewa  kerap  dijadikan “doping”  bagi  para  demonstran  yang  anti Orde  Baru.  Lagu  Surat  Untuk  Wakil Rakyat contohnya, merupakan sebuah lagu yang  ditujukan  pada  para  anggota  DPR yang kinerjanya jauh dari harapan masyarakat. Tidak hanya media kritik, seni juga sebagai media politik model kampanye  kreatif  (Arianto,  2015).  Seperti grup band Slank yang menjadi ikon Musik
di  dalam  Pemilu  Presiden  tahun  2014  di mana  mereka  mendukung  salah  satu paslon  yakni  Joko  Widodo  (Jokowi)  yang berpasangan  dengan  Jusuf  Kalla  (JK). Slank  aktif  menyuarakan  dukungannya terhadap  Jokowi-JK  dengan  banyak  hadir di  kampanye-kampanye  yang  dilakukan oleh  pasangan  tersebut.  Slank  juga  kerap membawakan  lagu  “salam  2  jari”  yang menjadi  salah  satu theme  song bagi kampanye Jokowi-JK.
Menarik  membicarakan  relasi  kuasa antara  politisi  dan  seniman,  karena  pada saat  sekarang  ini,  fenonema  semacam secara disadari atau tidak sering muncul ke ruang  publik  baik  nasional  ataupun  lokal. Penulis  melihat  ada  pergerakan  seniman yang memiliki keterkaitan dengan Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Pemilihan Legislatif  di  Kota  Yogyakarta.  Gerakan- gerakan  tersebut  mewujudkan  diri  dalam beragam bentuk dan rupa.
Gerakan seniman yang sempat mengemuka  adalah  pencalonan  individual atau  perseorangan  ( independent )  dari pasangan  Garin  Nugroho  dan  Rommy Herryanto  sebagai  calon  walikota  dan wakil walikota Yogyakarta. Setahun sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)  tersebut  dilakukan,  sejumlah elemen masyarakat dari berbagai kalangan di  Yogyakarta  mendeklarasikan  Jogja
Independent  (JOINT)  pada  hari  Minggu (20/3/2016) yang bertempat di Angkringan Code, Jetisharjo. Fenomena ini merupakan sebuah gerakan kerelawanan yang mencoba muncul untuk mendorong lahirnya  bakal  calon  walikota  dan  wakil walikota Yogyakarta dari kalangan independen t atau perseorangan pada Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  2017 dengan  cara  menyeleksi  calon-calonnya secara  terbuka  atau  bisa  disebut  dengan “anti-patronase”.
Beberapa  tokoh  masyarakat  seperti mantan  pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud  MD  dan  mantan  ketua  Forum Rektor,  Edi  Suandi  Hamid  turut  menjadi pendiri  (Kresna,  2016),  ikut  serta  hadir bersama  dengan  para  tokoh  dari  berbagai latar  belakang  seperti  para  seniman, budayawan, akademisi dan tokoh masyarakat, di antaranya Butet Kartaredjasa,  Djaduk  Ferianto,  Sutradara Garin  Nugroho,  pengamat  Transportasi Danang  Parikesit,  Akademisi  dan  Aktifis Anti  Korupsi  Universitas  Gadjah  Mada (UGM)  Zainal  Arifin  Mochtar,  MC  Lusy Laksita,  dan  beberapa  tokoh  lainnya  yang ikut mendeklarasikan gerakan Jogja Independent  (JOINT)  ini  menganggap
bahwa  gerakan  ini  merupakan  salah  satu ikhtiar mencari pemimpin Kota Yogyakarta  yang  benar-benar  pilihan masyarakat.
Mencermati keterlibatan para
seniman  dalam  ruang  Pemilihan  Kepala
Daerah dan Pemilihan Legislatif
sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Wilson (1973) menyatakan gerakan sosial merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  secara  sadar,  bersama- sama, terorganisir dan dengan tujuan yang jelas  untuk  membawa  atau  menolak perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat.  Keterlibatan  para  seniman pada  gerakan-gerakan  di  atas  menyebakan kontestasi  kekuasaan  di  Kota  Yogyakarta semakin  menarik  untuk  dikaji.  Selain  itu, ada  pula  Komunitas  Komik  Media  Sosial, yakni  sebuah  gerakan  atau  komunitas komik online yang  berlokasi  di  Kota Yogyakarta,  gerakan  atau  komunitas  ini bisa  disebut  juga  dengan  gerakan  atau komunitas  gotong  royong  yang  berbasis media  sosial  tepatnya  Instagram  yang diwadahi oleh akun @stripjogja.
Keterlibatan  @stripjogja  ini  di  dalam dunia  politik  lokal  Kota  Yogyakarta semakin kental terasa ketika komunitas ini secara  aktif  mendukung  salah  satu anggotanya yang mencalonkan diri sebagai
calon  legislatif  pada  Pemilu  Legislatif 2019.
Demokrasi  membuka  ruang-ruang yang  terbuka  bagi  munculnya  beragam bentuk  gerakan  dan  kepentingan  dan menjadikannya semakin menarik manakala pelaksanaanya  di  tingkat  lokal  yang diwujudkan  melalui  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  Pemilihan  Legislatif  telah menjadi magnet bagi para seniman di Kota Yogyakarta. Dari peristiwa yang dicontohkan  di  atas  telah  mendorong penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam mengenai gerakan-gerakan  sosial  para  seniman dalam ruang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan  Legislatif  di  Kota  Yogyakarta. Bagaimana  gerakan-gerakan  sosial  yang melibatkan  para  seniman  ini  dilakukan hingga  motif  dan  isu  yang  melatarinya menjadi  tema  yang  menarik  bagi  penulis untuk mengkajinya lebih dalam. Selain itu, dengan bervariasinya gerakan-gerakan sosial  yang  ada  yang  melibatkan  para seniman  tentu  penulis  berharap  ada  celah bagi  munculnya  pengetahuan  baru  yang bisa  diambil  sebagai  kontribusi  penelitian ini  pada  bidang  ilmu  politik  khususnya kajian-kajian yang bertema gerakan sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai gerakan seniman dalam politik Kota Yogyakarta ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif yang  berfokus  pada  metode  studi  kasus dengan beberapa kasus. Studi kasus dipilih karena  penelitian  ini  bersumber  dari sebuah  isu  atau  masalah  ( case ),  yaitu kemunculan  sebuah  gerakan  bernama JOINT  yang  melibatkan  seniman  yang mencoba  untuk  mendorong  lahirnya  bakal calon  walikota  dan  wakil  walikota Yogyakarta  dari  kalangan independent di pemilihan  kepala  daerah  Kota  Yogyakarta tahun  2017,  serta  gerakan  Komik  Media Sosial  yang  mendukung  salah  satu anggotanya  dalam  pencalonan  di  pemilu legislatif  tahun  2019  di  Kota  Yogyakarta. Hal  tersebut  didukung  oleh  pernyataan Creswell dan Poth (2016) yang mengatakan bahwa, studi kasus merupakan penelitian empiris yang menyelidiki fenomena  kontemporer  dalam  konteks yang sebenarnya, ketika batas-batas antara fenomena  dan  konteksnya  tidak  jelas  dan dimana  beberapa  sumber  bukti  yang digunakan.  Lebih  lanjut,  penelitian  studi kasus  melibatkan  studi  mengenai  isu-isu yang  dieksplorasi  melalui  satu  atau  lebih kasus dalam sistem yang dibatasi.
Dalam  sumber  data  atau  informan bukan didasarkan pada kuantitas,
melainkan lebih pada kualitas, sebagaimana  ciri  penelitian  kualitatif  pada umumnya. Sementara sumber atau informan  dipilih  secara purposive dan bersifat snowball  sampling .  Sumber  data pada  tahap  awal  memasuki  lapangan dipilih  berdasarkan  orang  yang  memiliki power dan otoritas pada situasi sosial yang paling  berpengaruh,  sehingga  mampu membuka  pintu  kemana  peneliti  akan mengumpulkan  data.  Proses  pengumpulan data secara umum terdiri dari dua kriteria, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder,  data primer  meliputi  observasi  dan  wawancara yang  terkait  dengan  subjek  penelitian, kemudian  didukung  dengan  data  sekunder dalam  studi  pustaka  yaitu  publikasi  yang terkait dengan seniman di Yogyakarta dan kegiatannya yang berkaitan dengan Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2017  dan Pemilihan  Legislatif  tahun  2019  di  Kota Yogyakarta.  Penulis  dalam  mencari  data lapangan menggunakan metode wawancara yang formal dan informal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan  mengenai  gerakan  sosial kontemporer  berbasis  media  sosial  di Indonesia. Penelitian ini sendiri cenderung melihat  bahwa  gerakan  sosial  dapat dipahami  berdasarkan  empat  perspektif
yang  ada  karena  pada  dasarnya  kehadiran sebuah  gerakan  sosial  itu  sendiri  dapat dipicu  oleh  ketidakpuasan  sumber  daya yang  tersedia,  peluang  politik  yang berubah  atau  oleh  rekonstruksi  sosial mengenai  makna  (Klandermans,  2005), yang  merupakan  argumen  dasar  dari masing-masing perspektif. Untuk keperluan  lebih  khusus,  dalam  penelitian ini  teori  mobilisasi  sumber  daya  akan dipakai  sebagai  acuan  utama  tanpa mengesampingkan perspektif-perspektif yang lain.
Gerakan  sosial  yang  tumbuh  di kalangan  masyarakat  pada  umumnya  bisa disebut  sebagai  suatu  gerakan  yang  lahir dari  dan  atas  prakarsa  masyarakat  dengan tujuan  dan  kepentingan  tertentu,  semisal melakukan perlawanan atau bentuk ketidakpuasan  terhadap  struktur  yang  ada, termasuk  juga  usaha  dalam  menuntut perubahan  dalam  institusi,  kebijakan  atau struktur pemerintah. Tarrow (2011) melihat  gerakan  sosial  sebagai  tantangan kolektif/bersama  (kepada  elit,  otoritas, kelompok lain atau peraturan budaya) oleh orang-orang  yang mempunyai tujuan  yang umum dan solidaritas dalam interaksi yang berkesinambungan dengan elit, oposisi dan otoritas. Lebih lanjut, gerakan sosial dapat dipahami  sebagai  tantangan  terhadap pembuat keputusan dalam upaya
melakukan  perubahan  sosial  tertentu (Ishiyama,  Breuning  &  Syaifuddin, 2013). Dapat  dikatakan  bahwa  sebagian  dari perubahan  politik  yang  paling  penting pada  abad  ke-19  dan  20  disebabkan  oleh aksi  gerakan  sosial.  Contoh  yang  jelas adalah  gerakan  hak-hak  sipil  di  Amerika Serikat, gerakan lingkungan ( green movement ) dan organisasi wanita. Gerakan sosial  biasanya  dihubungkan  dengan perlawanan  politik:  Gerakan  tersebut berusaha  menciptakan  perubahan  politik dengan  menantang  elite  politik.  Gerakan sosial  juga  mewakili  suara  orang-orang yang  disingkirkan  dari  sistem  politik. (Ishiyama, Breuning & Syaifuddin, 2013)
Sebelumnya,  kita  mengenal  ada  dua macam  gerakan  sosial,  yaitu old  social movement dan new  social  movement.  Old social movement merupakan gerakan  yang berfokus  pada  isu-isu  yang  berkaitan dengan  sisi  materi  dan  biasanya  terkait dengan  ketimpangan  ekonomi  dan  atau kelas  pada  suatu  kelompok,  seperti kelompok petani atau buruh (Prakarsa dan Triwibowo,  2006). Old  social  movement yang ditandai dengan semakin beragamnya pelaku  gerakan  sosial  dan  tidak  lagi terpusat  pada  gerakan  kaum  buruh  dan petani  tapi  juga  merambah  kepada  Hak Asasi  Manusia,  perempuan,  demokratisasi dan lingkungan hidup yang membuat studi
mengenai  gerakan  sosial  tidak  hanya terpusat menjadi kajian sosiologi, tapi juga menjadi  kajian  ilmu  psikologi  sosial,  ilmu politik,  sejarah,  lingkungan  hidup  dan berbagai studi bidang ilmu lain.
(Situmorang, 2013). Sedangkan new social movement ,  merupakan  tipe  gerakan  sosial yang memiliki tampilan karakter yang baru atau  unik  dimana  gerakan  ini  lebih berpusat  pada  tujuan-tujuan  non  material, lebih  berkaitan  dengan  ide  atau  nilai, berorientasi  pada  isu  dan  tidak  tertarik pada  gagasan  revolusi. New  social movement juga bersifat plural,  yaitu mulai dari  gerakan  anti  rasisme,  anti  nuklir, feminism,  kebebasan  sipil  dan  lain sebagainya.
Jika membahas Kota Yogyakarta dan ekspresi  politik  melalui  seni,  maka  hal yang  perlu  diperhatikan  pertama  kali adalah  kenyataan  bahwa  eksistensi  dari Kota  dan  masyarakat  Yogyakarta  tidak dapat dipisahkan dari seni dan kebudayaan. Stempel “Kota Budaya” yang disematkan  pada  Kota  Yogyakarta  tidak terlepas  dari  kondisi  dimana  seni  dan budaya mendapatkan lahan dan iklim yang kondusif  yang  dapat  membantunya  untuk terus  tumbuh  dan  berkembang.  Hal  ini tercermin  dari  banyaknya  seniman  yang berasal dari Kota Yogyakarta mendapatkan pengakuan  atas  eksistensinya,  tidak  hanya
dari masyarakat Yogyakarta, tapi juga oleh rakyat Indonesia bahkan sampai masyarakat dunia.

## JOINT  sebagai  Kanal  Politik  Seniman Yogyakarta
Lahirnya  JOINT  yang  diprakarsai oleh  berbagai  elemen  dalam  masyarakat merupakan  sebuah  wujud  keresahan  dari masyarakat  atas  kondisi  politik  dan pemerintahan  yang  dirasa  belum  berjalan dengan  baik  selama  ini,  terutama  pasca diadakannya  pemilihan  kepala  daerah langsung.
“sebenarnya banyak pekerjaan rumah  yang  harus  dilakukan  oleh segenap warga Jogja untuk mewujudkan  Kota  Jogja  yang  lebih baik,  jalannya  si  sebenarnya  bisa dari  mana  saja,  tapi  JOINT  ini kebetulan  merupakan  gerakan  yang hadir  sebagai  respon  atas  pilkada yang pada saat itu akan berlangsung” (YN) Gerakan yang berawal dari eksperimen  para  seniman  ini  tidak  pernah diharapkan  untuk  menjadi  gerakan  yang menarik  perhatian  khalayak  ramai.  Oleh karenanya,  di  satu  sisi,  terlepas  dari kegagalan JOINT meloloskan calonnya ke kontestasi  pilkada,  ada  hal-hal  yang  lain yang jauh melebihi ekspektasi dari JOINT justru terjadi saat itu. Salah satunya adalah bagaimana JOINT bisa memberikan wadah pendidikan politik yang baik bagi
masyarakat  Yogyakarta  dengan  hadirnya para  akademisi  dan  praktisi  seperti Profesor  Mahfud  MD  dan  Dr.  Busyro Muqoddas  yang  rekam  jejaknya  tidak diragukan  lagi.  Dengan  begitu,  JOINT tidak  eksklusif  hanya  bagi  seniman  saja, karena  banyak  elemen  yang  tergabung  di dalamnya.  Salah  satu  motivasi  utama  dari JOINT  adalah  ingin  menjadi  sarana edukasi  politik  bagi  warga  Yogyakarta. Apalagi  kuliah  praktek  politik  tidak  bisa dengan  mudah  didapatkan  masyarakat melalui institusi-institusi lain yang sebelumnya telah ada seperti partai politik maupun lembaga negara layaknya KPU:
“kan  ini  belum  ada  sebelumnya  ya, ini  jadi  praktek  buat  masyarakat, kan  mahasiswa  ya  banyak  jadi relawan,  kelompok  masyarakat  lain juga,  enggak  bisa  ini  didapat  di kampus.  Terus  disini  juga  asik  kan seru-seruan,  siapa  yang  nyangka bahwa gerakan kami ini bisa sampai sejauh  ini,  jadi  selain  untuk  para relawan dan pihak-pihak yang terlibat  secara  langsung,  ini  juga jadi  pembelajaran  bagi  seluruh masyarakat Jogja” (YN)
Buruknya  kinerja  partai  politik berbuntut panjang pada kualitas pemerintahan Kota  Yogyakarta. Kandidat- kandidat  yang  dihasilkan  dari  proses  yang buruk tersebut nantinya akan berkontestasi dalam  pemilu  kepala  daerah  maupun pemilu  legislatif.  Ketika  para  kandadiat tersebut  terpilih,  mereka  tidak  dibekali
kecakapan  untuk  melaksanakan  amanah yang  diberikan  kepada  mereka.  Hal  ini diperparah  dengan  kenyataan  bahwa  para kandidat  terpilih  tersebut  bukan  menjadi penyalur  suara  rakyat  namun  menjadi kepanjangan  tangan  partai  politik  guna mencapai tujuan partai politik bersangkutan.  Hal  inilah  yang  kemudian menjadi sorotan:
“...idealnya  seorang  pejabat  publik mempunyai kewajiban untuk mengakomodir kepentingan dari konstituennya.  Namun,  realitas  di lapangan menunjukkan bahwa pejabat  publik  ustru  mengutamakan kepentingan  partai  politik  yang mengusungnya.” (HD)
Realita  di  atas  membuat  JOINT meyakini bahwa jalan terbaik untuk segera mengatasi permasalahan di Kota Yogyakarta adalah dengan ikut serta dalam pemilu  walikota  Kota  Yogyakarta  pada tahun 2017. Untuk itu JOINT mendasarkan gerakannya pada tiga landasan utama. Tiga landasan  tersebut  adalah  landasan  moral yang  mengacu  pada  dua  point  yakni JOINT  mencoba  menghadirkan  sosok calon  pemimpin  daerah  yang  murni  dari masyarakat tanpa adanya politik transaksional,  dan  menawarkan  program- program kerja yang menarik bagi masyarakat  sebagai  tujuan  pergerakannya, agar  moralitas  dalam  proses  politik
semakin ke arah yang lebih baik. (Imawan, 2018)
Landasan  kedua  adalah  landasan edukasi politik di mana pada riset Imawan (2018)  dikatakan  bahwa  dalam  pemilihan walikota 2017, JOINT mengajak masyarakat  Yogyakarta  untuk  memilih secara cerdas dan tidak terpengaruh politik uang.  Ketika  masyarakat  bisa  memilih secara  cerdas,  praktek  politik  uang  dapat diminimalisir atau bahkan tidak ditemukan lagi  dalam  proses  pemilihan  umum. Imawan  (2018)  kemudian  menjelaskan bahwa  landasan  ketiga  JOINT  adalah landasan politik yang bermartabat di mana JOINT berpandangan bahwa dalam kontestasi  politik  saat  ini,  mayoritas  calon kandidat  ataupun  partai  politik  tidak mempertimbangkan martabat politik.
Mereka menggunakan politik uang sebagai langkah  untuk  menggalang  suara  demi duduk  di  kursi  kekuasaan.  JOINT  ingin memupus  mata  rantai  ini  tidak  hanya  di hilirnya (pemilih yang cerdas dan menolak politik  uang)  tapi  juga  dengan  menjadi pelopor  di  hulu  permasalahan  dengan menjauhi praktek politik uang.
Fokus  utama  yang  terlihat  dari  visi misi  JOINT  di  atas  adalah  bagaimana pemerintahan  yang  selanjutnya  haruslah memberikan  porsi  yang  bersar  bagi  warga untuk  turut  serta  dalam  proses  tata  kelola
pemerintahan.  Untuk  mencapai  tujuannya tersebut,  JOINT  memutuskan  bahwa mereka harus mengadakan sebuah konvensi  yang  tujuannya  adalah  untuk menjaring dan menyaring individu- individu  yang  dianggap  layak  untuk memimpin Kota Yogyakarta selama periode  lima  tahun  ke  depan.  JOINT, meski begitu, sadar bahwa untuk melakukan  ‘gawe’  yang  besar  tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang serta sumber  daya  yang  besar  pula.  Pertama- tama JOINT membutuhkan mesin penggerak  organisasi  dan  oleh  karena  itu JOINT  membuka  pintu  pendaftaran  bagi relawan  yang  ingin  bergabung  bersama JOINT  dalam  upayanya  mengadakan konvensi  serta  mengantarkan  calonnya bersaing di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Mayoritas  relawan  berasal  dari  kalangan mahasiswa yang jumlahnya mencapai 200- an  orang.  Relawan  JOINT  terbagi  ke dalam  tiga  kategori  yang  memiliki tugasnya masing-masing.
Pertama,  relawan  administratif  yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendata  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) dari  masyarakat  Yogyakarta  yang  ingin mendukung calon independen dari JOINT. Kedua,  relawan  lapangan  yang  memiliki fungsi  sebagai  mediator  komunikasi  dari masyarakat kepada JOINT terutama terkait
dengan  penyampaian  ide,  harapan,  dan aspirasi  kepada  kandidat  JOINT  yang terpilih nantinya. Ketiga, relawan kegiatan yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kegiatan  kepada  masyarakat,  mengatur kegiatan  mulai  dari  pra-konvensi  hingga pada  saat  konvensi,  serta  diskusi-diskusi publik.  (Imawan,  2018).  Selanjutnya JOINT menyaring nama-nama yang dianggap  layak  untuk  menjadi  kandidat walikota dan wakil walikota Kota Yogyakarta.  Untuk  merealisasikan  hal tersebut,  maka  JOINT  membentuk  sebuah tim  yang  memiliki  tugas  untuk  memilih panitia  penyeleksi  atau  anggota  panel konvensi  yang  akan  menjaring  para kandidat  yang  akan  mengikuti  konvensi. Tim  ini  terdiri  dari  Busyro  Muqoddas (praktisi  hukum),  Bambang  Eka  Cahya Widodo  (akademisi  atau  ahli  pemilu), Herry  Zudianto  (mantan  walikota  Kota Yogyakarta), Yustina Neni (seniman), dan Suparman  Marzuki  (praktisi  hukum)  yang selanjutnya akan disebut sebagai tim 5.
Sekretaris JOINT menjelaskan bahwa  sebenarnya  pihak  JOINT  tidak menyangka  bahwa  orang-orang  yang duduk  di  tim  lima  maupun  Tim  10 menanggapi  serius  apa  yang  dilakukan oleh  JOINT  mengingat  mereka  adalah orang-orang  hebat  di  bidangnya  masing- masing.  JOINT,  dengan  mesin  organisasi
yang  mulai  berjalan,  akhirnya  mulai menjalankan  programnya  kepada  semua kandidat  yang  mereka  anggap  layak mengikuti  konvensi.  Dari  sekian  banyak kandidat  yang  diusulkan  sebanyak  lima belas  kandidat  mengembalikan  formulir dan  akan  mengikuti  tahapan-tahapan seleksi  yang  berujung  pada  konvensi. Adanya lima belas kandidat yang mengembalikan  formulir  pencalonan  dari JOINT  telah  melebihi  ekspektasi  kawan- kawan yang tergabung dalam JOINT.
Setelah  konvensi  dilakukan,  sineas ternama  Garin  Nugroho  bersama  dengan Rommy Nugroho terpilih sebagai kandidat yang  akan  diusung  oleh  JOINT  dalam Pilkada  Kota  Yogyakarta  2017.  Langkah berikutnya  yang  dilakukan  oleh  JOINT adalah  mengumpulkan  dukungan  dari masyarakat  dengan  cara  pengumpulan KTP  guna  dapat  melaju  sebagai  calon independen. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun  2016  Pasal  41  Ayat  2  poin  B disebutkan bahwa calon independen walikota  dan  wakil  walikota  dengan jumlah  DPT  lebih  dari  250.000  sampai dengan  500.000  jiwa,  harus  didukung paling  sedikit  8,5%  dari  total  warga,  di mana pemilih Yogyakarta saat itu berjumlah  298.989  orang  sehingga  JOINT harus  mengumpulkan  KTP  sebanyak 27.000.  Sayangnya  hingga  batas  akhir
Volume 1, Issue 2, December 2020 (130-149) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18595
pendaftaran  kandidat  di  KPUD  Kota Yogyakarta, JOINT hanya mampu mengumpulkan  sebanyak  4000-an  KTP saja  yang  akhirnya  mengakhiri  kisah JOINT dalam pentas politik Kota
Yogyakarta Kota Yogyakarta:
“Sebenarnya kami tinggal selangkah lagi, tapi KTP yang kami kumpulkan jauh  dari  syarat  yang  ditetapkan KPU.  Memang  terkendala,  karena dari  sekian  banyak  relawan  yang mendaftar  hanya  belasan  yang  aktif jadi beban kerjanya memang banyak,  saya  enggak  tau  ada  faktor lain  atau  enggak  terkait  kegagalan dalam  mengumpulkan  KTP,  tapi intinya  kami  happy-happy  aja.  Ini proses yang berawal dari keisengan, kami bisa belajar dari banyak orang hebat,  bisa  seru-seruan,  meskipun enggak  semuanya  bisa  tercapai,  kan fokusnya edukasi politik untuk masyarakat Jogja” (YN)
Neni selanjutnya mengatakan bahwa pasca kegagalan
JOINT dalam
mendaftarkan  kandidat  mereka  untuk  ikut berkontestasi dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017, kegiatan JOINT di Sekretatiatnya  otomatis  berhenti.  Hal  ini juga dapat dilihat dari website JOINT yang tidak lagi dapat diakses. Neni menambahkan  bahwa  memang  JOINT yang  berasal  dari  ide  “gila”  mereka  (para pendirinya)  tidak  diniatkan  untuk  menjadi organisasi  yang  permanen  dan  lebih menyerupai lembaga ad hoc yang fungsinya  memberikan  edukasi  politik
pada masyarakat Kota Yogyakarta menjelang Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.  Dengan  berakhirnya  rangkaian pilkada  tersebut,  maka  berakhir  pulalah kegiatan yang dilakukan JOINT.

## Pemanfaatan  Media  Sosial  sebagai Kanal Aspirasi Politik
Komik  Media  Sosial  adalah  suatu gerakan atau komunitas komik online yang ada  di  Kota  Yogyakarta.  Komik  Media Sosial  mulai  mengawali  kegiatannya  pada medio  2010-an  yang  diawali  dengan maraknya komik online yang bermunculan di  media  sosial  seperti  Instagram.  Komik Media  Sosial  memiliki  total  92  anggota yang  mayoritas  di  dalamnya  diisi  oleh generasi milenial. Jika ditilik dari keanggotannya,  maka  anggota  Komik Media  Sosial  berasal  dari  generasi  yang lahir  di  tahun  1990-an  dah  bahkan  ada beberapa  anggota  yang  lahir  pada  tahun 2000an.  Ketika  disinggung  terkait  dengan tujuan dibentuknya komunitas ini, terutama kaitannya dengan ekspresi politik,  Saifulloh  Ghozali  (Ipul)  sebagai salah satu komikus itu menyatakan:
“sebenarnya  enggak  ada  niatan khusus,  untuk  itu  (politik)  juga enggak  ada,  karena  kami  ini  seru- seruan,  dan  karena  itu  kami  lanjut, meskipun begitu kami enggak menutup  mata  terkait  penyampaian aspirasi politik melalui media
komik” ( SG)
Ipul  yang  juga  ikut  mencalonkan dirinya dalam Pemilu Legislatif 2019 yang lalu lantas menyatakan bahwa @stripjogja melalui  beberapa  punggawanya  kerap menghadirkan  komik-komik  yang  yang menyinggung masalah
sosial kemasyarakatan.
Ketika
disinggung tentang  keterlibatan  @stripjogja  dalam mengkampanyekan  dirinya  dalam  Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, Ipul mengatakan bahwa  gerakan  itu  bukan  inisiatif  dan mobilisasi dirinya, Ipul mengatakan:
“Jadi  enggak  ada  sama  sekali  ya (mobilisasi), temen-temen itu merasa bahwa  saya  yang  paling  tau  dan mampu  untuk  menyuarakan  aspirasi mereka,  jadi  kemarin  temen-temen itu  secara  militan  mengampanyekan saya  melalui  komik-komik  mereka, dalam  kampanye  saya,  saya  juga mengeluarkan  buku  komik  yang idenya  juga  berasal  dari  temen- temen  juga,  mereka  juga  membuat komik  edukasi  politik  ya  terkait bagaimana mencoblos dengan benar supaya suaranya sah” (SG)
Isu  utama  yang  mendasari  gerakan politik dari Komik Media Sosial adalah isu tentang perhatian Pemerintah
Kota Yogyakarta terhadap industri kreatif terutama  terkait  dengan  industri  komik. Hadirnya  salah  satu  anggotanya  sebagai calon  legislatif  menjadi  kesempatan  bagi Komik  Media  Sosial  untuk  menempatkan calonnya  di  kursi  legislatif  dan  karena  itu pula  Komik  Media  Sosial  aktif  terlibat
dalam  kampanye  anggotanya  tersebut. Untuk meloloskan pilihannya ke parlemen, anggota  Komik  Media  Sosial  aktif  dalam mengkampanyekan rekannya tersebut melalui  komik-komik  yang  mereka  buat yang  kemudian  disebarluaskan  melalui platform media sosial.
Cukup  berbeda  dengan  JOINT  yang dibentuk sebagai lembaga ad hoc , komunitas Komik Media Sosial yang hadir melalui @stripjogja adalah suatu komunitas “permanen” yang tidak ditujukan  untuk  tujuan  politik  tertentu. Kalaupun ada karya-karyanya yang memiliki  pesan  sosial  politik,  itu  tidak lebih  dari  wujud  perhatian  para  komikus tersebut  terhadap  isu-isu  sosial  politik yang  sedang  ramai  di  masyarakat.  Hal  itu berubah  ketika  Saifulloh  Ghozali,  salah satu  anggota  dari  Komik  Media  Sosial mencalonkan  diri  sebagai  calon  legislatif di  Pemilu  Legislatif  tahun  2019.  Komik Media  Sosial  yang  awalnya  membatasi keterlibatan  mereka  dalam  politik  praktis, kini akhirnya secara tidak langsung masuk ke dalam politik praktis. Saifulloh Ghozali yang akrab disapa Ipul menjelaskan bahwa secara  resmi  tidak  ada  dukungan  dari Komik  Media  Sosial  terhadapnya.  Hanya saja,  para  anggota  dari  Komik  Media Sosial  yang  berisikan  komikus  Jogja merasa bahwa ini momentum bagi mereka
untuk menempatkan wakilnya untuk
duduk di parlemen. Ketika dikonfirmasi, Ipul
mengatakan bahwa dirinya rajin mengadakan  pertemuan  dengan  para anggota  lainnya  yang  bertujuan  untuk mendiskusikan  langkahnya  untuk  maju sebagai calon legislatif. Selain itu Ipul juga membahas  isu-isu  umum  yang  perlu diperjuangkan  dan  secara  khusus  isu-isu krusial  yang  menjadi  perhatian  para komikus  Jogja.  Ipul  juga  menjadikan  para komikus  ini  sebagai sparring  partner dalam bertukar ide untuk strategi kampanyenya. Setidaknya ada tiga strategi yang  Ipul  dan  teman-teman  dari  Komik Media Sosial lakukan dalam hal kampanye legislatif  pada  tahun  2019  yang  lalu.  Saat ditemui, Ipul menjelaskan tahapan-tahapan yang  ia  persiapkan  terkait  pencalonannya sebagai  calon  anggota  legislatif  dimana  ia mengatakan bahwa tahapan pertama adalah diskusi bersama rekan-rekan Komik Media Sosial terkait pencalonannya sebagai
anggota legislatif, yang
dilanjutkan  dengan  pembahasan  strategi kampanye yang menghasilkan dua produk, yaitu  kampanye  melalui  komik  online  di Instagram  @stripjogja  dan  pembuatan komik cetak. Ipul lebih lanjut mengatakan:
“ada  tiga  tahap  ya  mas,  pertama kami  ngumpul  dulu,  saya  kasih  tau niatan  saya  untuk  nyaleg,  respon teman-teman positif ya, jadi semenjak  itu  kami  makin  sering diskusi  dan  tukar  pikiran  terkait bagaimana  strategi  kampanye  saya. Nah  dari  hasil  diskusi  itu  lah kemudian kita dapat dua strategi ya, yang semuanya memanfaatkan komik  sebagai  alat  kampanyenya namun  menggunakan  dua  media yang  berbeda.  Jadi  pertama  teman- teman itu membantu kampanye lewat instagram  @stripjogja  itu.  Materi yang  dibawakan  pertama  adalah tata  cara  mencoblos  yang  benar  itu seperti  apa,  ya  itu  umum  ya. Kemudian  untuk  kampanye  saya  itu, temen-temen  membuat  komik  yang materinya itu menampilkan diri saya sebagai  calon  anggota  legislatif yang baik. Selanjutnya adalah dengan  membuat  komik  versi  cetak yang  di  dalamnya  terdapat  karakter saya sebagai calon anggota legislatif,  nah  itu  semua  ide  dari teman-teman” (SG)
Gambar 1. Perubahan logo akun @stripjogja sebelum dan selama masa kampanye untuk mendukung Saifulloh Ghozali.
Sumber: Akun Instagram @stripjogja, 2019.
Hal yang paling terlihat dari dukungan  yang  diberikan  oleh  Komik Media  Sosial  kepada  Ipul  tercermin  dari perubahan  warna  logo  komunitas  selama masa kampanye (Gambar1). Logo
@stripjogja yang  semula  didominasi warna  merah,  putih,  dan  hitam  berubah menjadi  hijau,  hitam,  dam  kuning  sesuai dengan  warna  partai  politik  Saifulloh Ghozali (PPP).
Ipul  kemudian  menerangkan  bahwa meskipun  Komik  Media  Sosial  ini  seolah berperan  sebagai  tim  sukses  dirinya, namun  ia  menegaskan  bahwa  apa  yang dilakukan oleh rekan-rekannya dari Komik Media Sosial Jogja ini berwujud dukungan sukarela  yang  sifatnya  spontan.  Ipul  juga menjelaskan  bahwa  ia  tidak  menjanjikan apapun  pada  rekan-rekannya  kecuali menjadi corong aspirasi bagi mereka andai nantinya  terpilih,  dan  begitu  pula  rekan- rekan  Ipul  tidak  meminta  apapun  atas bantuan  yang  mereka  berikan  dalam kampanye  yang  lalu.  Ketika  dikonfirmasi lebih  lanjut,  berikut  statement  yang  Ipul berikan:
“enggak  ada  sama  sekali  itu  (janji- janji),  mereka  enggak  minta  apapun ke  saya  dan  saya  pun  enggak menjanjikan  apapun  ke  mereka.
Satu-satunya alasan mereka membantu  saya  dalam  pencalonan saya  kemarin  itu  karena  solidaritas antar  sesama  anggota  ya,  semangat gotong  royong.  Selain  itu  mereka
juga  merasa  bahwa  saya  bisa mewakili  aspirasi  para  komikus Jogja  karena  kami  satu  komunitas. Jadi enggak ada itu saya mengorganisir, mobilisasi, ini temen-temen spontan saja” (SG)

## Gerakan  Sosial  Ala  JOINT  dan  Komik Media Sosial
Pendekatan  yang  digunakan  oleh kedua  gerakan,  yakni  JOINT  dan  Komik Media Sosial, berbeda satu sama lain.  Hal ini disebabkan oleh perbedaan situasi yang mereka  alami.  JOINT  dihadapkan  pada situasi  dimana  mereka  memulai  suatu gerakan yang ujungnya adalah mengusung calon kepala daerah dari jalur independen. Strategi  yang  digunakan  oleh  JOINT kemudian  terbagi  ke  dalam  tiga  tahap, yakni; tahap pra-seleksi, tahap seleksi, dan tahap  pasca  seleksi.  Tahapan  pra-seleksi dan  tahapan  seleksi  menunjukkan  proses dari  munculnya  para  kandidat,  proses seleksi  bertahap,  hingga  akhirnya  muncul pasangan  kandidat  pada  diri  Garin  dan Rommy.  Tahapan  pasca  seleksi  menjadi arena  pertarungan  baru  karena  JOINT dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi syarat dukungan sebesar 8,5% dari jumlah pemilih  atau  sekitar  27.000  orang  yang dibuktikan dengan KTP. Sayangnya JOINT  harus  gagal  pada  tahap  ini  karena hanya dapat mengumpulkan 4000an suara.
Volume 1, Issue 2, December 2020 (130-149) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18595
Komik  Media  Sosial,  di  sisi  lain, dihadapkan  pada  kondisi  dimana  calegnya sudah  masuk  dalam  kontestasi  di  Pemilu Legislatif  tahun  2019.  Tugas  utama mereka adalah membantu proses kampanye kandidat yang kemudian mereka  lakukan  dengan  langkah-langkah yang  sesuai  dengan  keahlian  mereka. Komik  yang  mereka  ciptakan  berusaha menyajikan berbagai informasi bagi pemilih yang dapat mempermudah mereka untuk menyalurkan suara kepada Saifulloh Ghozali.  Informasi  yang  disajikan  berupa warna  surat  suara,  lambang  dan  nomor urut  partai,  serta  nama  dan  nomor  urut calon  legislatif.  Sayangnya  jangkauan media  sosial  yang  luas  tidak  berbanding lurus  dengan nature dari  pemilu  legislatif tingkat kota dan kabupaten  yang memiliki dapil yang cukup kecil.
Konsep  yang  dihadirkan  oleh  Farley (1992)  menggambarkan  fase  gerakan sosial  ke  dalam  tiga  tahap.  Fase  pertama adalah fase organisasi yang mengacu pada proses pembentukan yang dicirikan dengan penekanan atas eksistensi mereka, perekrutan  anggota,  dan  juga  aksi-aksi. Fase  kedua  adalah  fase  institusionalisasi yang dicirikan dengan pembentukan kantor dan  struktur  organisasi  yang  ditujukan untuk  mencapai  tujuan  gerakan  sosial tersebut.  Fase  ketiga  adalah  fase  surut
yang  dicirikan  dengan  makin  merosotnya aktivitas  dari  gerakan  sosial  tersebut  yang diakibatkan  oleh  berbagai  macam  hal seperti kehilangan sosok pemimpin, konflik  internal,  hilangnya  dukungan masyarakat, atau bahkan karena tujuannya telah tercapai.
Melihat  JOINT  sebagai  sebuah gerakan  sosial  melalui  kacamata  Farley akan menghasilkan gambaran yang kemudian  dapat  dikategorikan  ke  dalam tiga fase tersebut. Fase pertama terjadi saat ketika  sekelompok  seniman  dan  berbagai kelompok lain di masyarakat menyuarakan keresahan mereka atas kondisi kepemimpinan  politik  terutama  mendekati Pilkada  Kota  Yogyakarta  tahun  2017.  Hal ini dilanjutkan dengan proses bergabungnya  para  relawan,  akademisi, praktisi  dari  berbagai  bidang  untuk menyuarakan kekhawatiran yang sama dan di  fase  ini  pulalah  JOINT  mulai  menarik perhatian masyarakat luas.
Fase  kedua  dialami  oleh  JOINT ketika  secara  struktur  JOINT  mulai membentuk kesekretariatan dimana Yusnita  Neni  terpilih  sebagai  sekretaris dan  cafenya  terpilih  sebagai  kantor sekretariat.  Pada  fase  ini  pula  lah  JOINT kemudian  membentuk  tim  panel  seleksi yang  tujuannya  adalah  menjaring  dan menyaring  calon  dalam  konvensi  yang
akan  diadakan  nantinya.  Konvensi  JOINT menjadi  puncak  fase  ini  dimana  konvensi tersebut  menjadi  pertanda  bahwa  JOINT berada  pada  trek  yang  benar  dalam  upaya mencapai tujuan organisasi.
Fase ketiga ditandai dengan kegagalan  JOINT  untuk  memperoleh dukungan  yang  cukup  guna  meloloskan kandidatnya untuk ikut serta dalam Pilkada Kota  Yogyakarta  tahun  2017.  Pasca kegagalan  JOINT  dalam  meloloskan kandidatnya, secara perlahan JOINT mulai menghentikan  kegiatannya.  JOINT,  meski begitu,  tidak  hanya  mengalami  fase  surut ini karena kegagalan mereka tersebut, tapi juga karena tujuan mereka yang lain, yakni edukasi politik bagi masyarakat Yogyakarta, telah tercapai.
Hal  yang  menarik  hadir  dari  kasus Komik  Media  Sosial  dimana  sejatinya komunitas  ini  tidak  dibentuk  untuk menjadi  sebuah  gerakan  yang  mencirikan gerakan  sosial.  Komik  Media  Sosial, meski  begitu,  mengalami  transformasi kilat  akibat  momentum  yang  hadir  di hadapan  mereka.  Untuk  itu  kita  harus memandang  Komik  Media  Sosial  bukan dari  gambarannya  sebagai  komunitas komikus  saja,  tapi  sebagai  gerakan komikus yang bertujuan untuk memenang- kan kursi legislatif. Proses tersebut dimulai dengan  pencalonan  Saifulloh  Ghozali
sebagai  calon  anggota  legislatif.  Inilah yang  kemudian  menjadi  fase  pertama dalam  gerakan  sosial  para  komikus  ini. Pada fase pertama ini, yang menjadi fokus bukanlah proses pembentukan dan pencarian  anggota  mengingat  Komik Media Sosial adalah komunitas yang telah berdiri  jauh  sebelum  gerakan  politik mereka  dimulai.  Fokus  yang  ditekankan pada  fase  pertama  adalah  tumbuhnya kesadaran akan posisi politik mereka yang berujung pada pelaksanaan aksi. Aksi yang dimaksud adalah konsolidasi yang dilakukan  oleh  Saifulloh  Ghozali  dengan rekan-rekannya di Komik Media Sosial.
Fase  kedua  bagi  Komik  Media Sosial  berbeda  dengan  gerakan  sosial lainnya  mengingat  mereka  baerasal  dari organisasi  yang  sudah established .  Fase kedua  dari  gerakan  yang  dilakukan  oleh Komik Media Sosial dimulai ketika Komik Media  Sosial  mulai  menyusun  langkah- langkah  untuk  merealisasikan  tujuan mereka  yang  ditandai  dengan  penetapan strategi  kampanye  bagi  Saifulloh  Ghozali. Fase  ketiga  dari  Komik  Media  Sosial ditandai  dengan  selesai  tugas  mereka dalam mengampanyekan Saifulloh Ghozali dan  Komik  Media  Sosial  yang  berwujud sebagai  gerakan  sosial  politik  kembali kepada bentuk awalnya sebagai komunitas seniman komik yang aktif di media sosial.
Alur  pendanaan  yang  ditunjukkan baik  oleh  JOINT  maupun  Komik  Media Sosial  mayoritas  berasal  dari  pendanaan pribadi  para  anggotanya.  Hal  yang membedakan  antara  keduanya  adalah metode  pengumpulan  dana  tersebut.  Jika Komik Media Sosial mewajibkan anggotanya  untuk  membayar  iuran  per bulan,  maka  di  JOINT  pemberian  dana pribadi kepada organisasi bersifat sukarela tanpa  ada  kewajiban  iuran.  Selain  itu, jangkauan  program  kerja  yang  lebih  luas membuat  JOINT  memiliki  jejaring  yang lebih  luas  dalam  hal  kemampuan  untuk menarik  para  donatur,  dimana  donatur JOINT  berasal  dari  berbagai  kelompok masyarakat.
Komik  Media  Sosial,  di  sisi  lain, memiliki jangkauan yang tidak terlalu luas dalam hal pengumpulan donasi ini dimana mereka  hanya  mengandalkan  sektor  usaha terkait  seperti  lembaga  percetakan  sebagai donatur mereka. Terkait laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana organisasi, keduanya tidak merinci bagaimana laporan tersebut dibuat, namun kedua  organisasi  sama-sama  menerapkan prinsip  gotong-royong  dan  keterbukaan sehingga  setiap  anggotanya  tahu  terkait penggunaan dana organisasi tersebut.

## KESIMPULAN
JOINT maupun Komik Media Sosial termasuk  gerakan  sosial  baru  di  mana mereka  tidak  lagi  berkutat  pada  isu-isu perebutan sumber-sumber ekonomi layaknya  gerakan  buruh  dan  tani  yang menuntut  hak  atas  kepemilikan  tanah maupun  alat  produksi  yang  merupakan contoh  gerakan  sosial  lama.  JOINT  dan Komik  Media  Sosial  hadir  akibat  dari krisis  kepercayaan  terhadap  elit  yang berkuasa, dimana JOINT ingin menghadirkan  calon  indepeden  di  Pilkada Kota  Yogyakarta  tahun  2017  sedangkan Komik Media Sosial mendukung calonnya pada Pemilu Legislatif tahun 2019.
Kota Yogyakarta yang menjadi basis pergerakan keduanya memiliki karakteristik utama berupa kota kecil yang sarat  akan  nilai  budaya  dan  seni  sehingga JOINT dan Komik Media Sosial merupakan  gerakan  sosial  baru  yang dilahirkan  oleh  para  seniman.  Para seniman  ini  menjadikan  ajang  pemilu sebagai  momentum  dan  jalan  untuk merubah  Kota  Yogyakarta  menjadi  lebih baik.  Setelah  orde  baru  runtuh  dan seniman kehilangan media ekspresi politiknya,  JOINT  dan  Komik  Media Sosial  menjadi  wadah  baru  bagi  para seniman Kota Yogyakarta untuk
menyalurkan  aspirasi  politiknya.  Oleh
karenanya, baik JOINT  dan Komik Media Sosial lebih banyak mengangkat kegelisahan atas isu-isu publik yang ada di Kota Yogyakarta seperti minimnya keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pembangunan kota, permasalahan perijinan hotel ataupun kepedulian pemerintah kota terhadap seniman.
JOINT  memulai  fase  organisasi sejak  pembentukannya  dan  juga  aksi- aksinya  dalam  menggaet  pakar-pakar  dari berbagai  bidang  untuk  melakukan  seleksi kandidat.  Sedangkan  Komik  Media  Sosial memulai  fase  organisasi  saat  munculnya kesadaran  akan  perlunya  komunitas  ini untuk  memiliki  keterwakilan  di  parlemen. Fase institusionalisasi, JOINT melanjutkan dengan  pembentukan  kesekretariatan  dan perekrutan relawan hingga akhirnya menuju  konvensi.  Fase  institusionalisasi pada  Komik  Media  Sosial  ditunjukkan dengan perencanaan yang dilakukan untuk mengampanyekan  Saifulloh  Ghozali  agar dapat  terpilih  sebagai  anggota  parlemen. Fase  surut  pada  JOINT  ditunjukkan melalui  makin  minimnya  kegiatan  yang dilakukan  oleh  JOINT  pasca  Pilkada  dan dengan  tercapainya  edukasi  politik  bagi warga  Kota  Yogyakarta.  Fase  surut kemudian  ditunjukkan  Komik  Media dengan berakhirnya kegiatan politik Sosial pasca pemilu legislatif 2019.
JOINT  dan  Komik  Media  Sosial dihadapkan pada tantangan-tantangan dalam  proses  pergerakannya.  JOINT  yang hadir  menjelang  Pilkada  Kota  Yogyakarta tahun 2017 menggunakan konvensi sebagai  sarana  penyeleksian  kandidat  dan kemudian  menggalang  dukungan  melalui pengumpulan  KTP.  Pada  proses  inilah JOINT  menemui  kendala  karena  sampai batas  akhir  waktu  pendaftaran  pasangan calon  wali  kota  dan  wakil  wali  kota, JOINT  gagal  memenuhi  syarat  dukungan KTP tersebut.
Komik  Media  Sosial,  di  sisi  lain, sedari  awal  telah  memiliki  kandidat  yang akan  mereka  dukung  dan  kampanye menjadi  fokus  utama  bagi  mereka.  Komik Media  Sosial  dihadapkan  pada  kenyataan bahwa  kampanyenya  di  media  sosial, meskipun  memiliki  jangkauan  yang  luas, tapi  gagal  untuk  fokus  ke  dapil  di  mana kandidat mereka terdaftar.
Terkait  pendanaan,  keduanya  sama- sama  mengandalkan  dana  dari  kantong pribadi. Hal yang menjadi pembeda adalah JOINT memiliki jangkauan yang lebih luas atas  donatur  sedangkan  Komik  Media Sosial  terbatas  hanya  pada  sektor-sektor usaha yang erat kaitannya dengan aktifitas kesenian  mereka  seperti  lembaga-lembaga percetakan.
Volume 1, Issue 2, December 2020 (130-149) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v1i2.18595

## REFERENSI
Arianto,  B.  (2015).  Kampanye  kreatif dalam  kontestasi  presidensial  2014.
Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, 19 (1), 16-39.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016).
Qualitative  Inquiry  and  Research Design:  Choosing  Among  Five
Approaches . California: Sage publications.
Farley,  J.  E.  (1992). Sociology .  New Jersey: Prentice.
Imawan, A. P. (2018). Politik Relawan Di Indonesia:  Eksperimen  Komunitas Relawan Menjelang Pilwakot Yogyakarta Tahun 2017 . Yogyakarta: Penerbit Polgov. Ishiyama,  J.  T.,  Breuning,  M.,  &
Syaifuddin,  A.  F.  (2013). Ilmu Politik:  Dalam  Paradigma  Abad  ke- 21  (Sebuah  Referensi  Panduan Tematis) Jilid 1 . Yogyakarta: Prenada Media.
Iswandi,  H.  (2016).  Seni  Mural  Sebagai
Unsur  Politik  Dalam  Kehidupan Sosial. Jurnal  Seni,  Desain  dan Budaya, 1 (1), 9-14. Kresna,  M.  (2016). JOINT  Dorong Munculnya Calon Walikota Independen  Di  Yogyakarta .  Diambil
dari: http://www.rappler.com/indonesia/1 27631-joint-dorong-calon-walikota- yogyakarta-independen . Diakses
pada 28 April 2017. Klandermans,  B.  (2005). Protes  dalam Kajian Psikologi Sosial , (terjemahan).  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Most, G. W. (2011). What Ancient Quarrel
Between Philosophy And Poetry?. In Plato  and  the  Poets (pp.  1-20). Leiden-Boston: Brill.
Ranciere,  J.  (2013). Aisthesis:  Scenes
From  The  Aesthetic  Regime  Of  Art . London-New York: Verso.
Rianto, J. (2009). Interaksi Seni Pertunjukan  Wayang  Dan  Politik.
Gelar:  Jurnal  Seni  Budaya,  7 (1),  1- 14.
Setiawan,  I.  (2010).  Merah  Berpendar  di Brang  Wetan:  Tegangan  Politik  65 dan  Implikasinya  terhadap  Industri Musik  Banyuwangen. Imaji:  Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 8 (1), 116-
135.
Situmorang,  A.  W.  (2013). Gerakan Sosial: Teori & Praktik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tarrow, S. G. (2011). Power in Movement: Social  Movements  and  Contentious Politics . Cambridge: Cambridge University Press.
Prakarsa,  P.,  &  Triwibowo,  D.  (2006). Gerakan  Sosial:  Wahana  Civil Society Bagi Demokratisasi . Jakarta:
Pustaka LP3ES.
Wilson,  J.  (1973). Introduction  to  Social Movements .  New  York:  Basic  Book Inc.
Zhdanov,  A. (1998). From Speech At The First  All-Union  Congress  Of  Soviet
Writers  1934.  In Modernism:  An Anthology Of Sources And Documents Ed. Vassiliki Kolocotroni,  Jane  Goldman,  Olga Taxidou.  Chicago:  The  University
Of Chicago Press.