## PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
Selfiana Pello Universitas Nusa Cendana selfianapello07005@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  terhadap  peningkatan kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang.  Analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  sederhana.  Pemeriksaan  Pajak sebagai  variabel  independen  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  sebagai  variabel  dependen. Sumber  data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  telah  diolah  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Hal  ini  berarti  kepatuhan  wajib pajak  yang  baik  dapat  dicapai  jika  jumlah  pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa pajak  tinggi.  Karena  tujuan  dari  pemeriksaan  adalah  untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal tersebut  menerangkan  bahwa  tindakan  pemeriksaan  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
Kata  kunci:    Pemeriksaan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,  Self  Assessment  System, dan Surat Pemberitahuan (SPT).

## ABSTRACT
This  research  analyzes  the  effect  of  implementing  tax  audits  on  increasing  corporate taxpayer  compliance  at  the  Kupang  Pratama  Tax  Service  Office.  The  analysis  used  in  this research  is  simple  linear  regression  analysis.  Tax  Audit  as  the  independent  variable  and Corporate Taxpayer Compliance as the dependent variable. The data source for this research is secondary data, namely data that has been processed by the Kupang Pratama Tax Service Office. The  research  results  show  that  tax  audits  have  a  significant  effect  on  corporate  taxpayer compliance.  This  means  that  good  taxpayer  compliance  can  be  achieved  if  the  number  of  tax audits carried out by the tax inspector is high. Because the purpose of the audit is to test taxpayer compliance. This explains that tax audit actions can increase corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office.
Keywords  :  Tax  Audit,  Corporate  Taxpayer  Compliance,  Self  Assessment  System,  and  Tax Return (SPT).

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  rakyat  kepada negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku dan  tidak  mendapat  balas  jasa.  (Putra,  2019:7). Negara  menggunakan  penerimaan  pajak  untuk menopang  pembiayaan  pembangunan  sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.
Langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor perpajakan  dimulai  dengan  melakukan  reformasi perpajakan  secara  menyeluruh  pada  tahun  1984, dengan  memberlakukan  undang-undang  N0  7 tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan  dengan perubahan  sistem  pemungutan  pajak  dari official assessment system menjadi self assessment system khususnya  terhadap  pemungutan  PPh  Badan (Wahyono  dkk,  2018).  Dalam self  assessment system ,  Wajib  Pajak  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakan  dengan  mendaftarkan  diri ke  kantor  pajak,  menghitung  sendiri  jumlah  pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak,  menetapkan sendiri  jumlah  pajak  melalui  pengisian  SPT dengan  baik  dan  benar.  Pemberian  kepercayaan yang  sangat  besar  kepada  Wajib  Pajak  juga  harus diimbangi  dengan  pengawasan  yang  besar  pula agar  tidak  disalahgunakan  oleh  Wajib  Pajak  guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan.  Dengan  diterapkannya  sistem  ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat,  sehingga  pendapatan  pajak  negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak  meningkat  wajib  pajak  harus  patuh  akan kewajibannya. pemberian kepercayaan yang sangat  besar  kepada  Wajib  Pajak  juga  harus diimbangi  dengan  pengawasan  yang  besar  pula agar  tidak  disalahgunakan  oleh  Wajib  Pajak  guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan (Tampubolon, 2018).
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ( voluntary of compliance ) merupakan tulang punggung sistem self assessment ,  dimana  Wajib  Pajak  bertanggung jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu membayar  dan  melaporkan  pajaknya  tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakan  merupakan  tujuan  utama dari  pemeriksaan  pajak,  sehingga  dari  hasil pemeriksaan  akan  diketahui  tingkat  kepatuhan
Wajib  Pajak,  bagi  Wajib  Pajak  yang  tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan  dilakukannya  pemeriksaan  terhadapnya dapat  memberikan  motivasi  positif  agar  masa- masa  selanjutnya menjadi lebih  baik.  Oleh  karena itu  pemeriksaan  pajak  juga  sekaligus  sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Juliantari dkk, 2021).
Pemeriksaan  pajak  merupakan  serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Trisnayanti & Jati, 2015) Kepatuhan Wajib Pajak ( tax compliance ) dapat diidentifikasi dari kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  mendaftarkan  diri, kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali  Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terutang,  dan kepatuhan dalam tunggakan. Kurangnya kesadaran masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah salah  satu  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan (Kurniawan, 2018).
Namun  demikian,  masih  banyak  Wajib Pajak  yang  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  umumnya  masih  rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang- Undang  Perpajakan.  Undang-Undang  itu  sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban  perpajakan  akan  mendorong  Wajib Pajak  agar  lebih  mematuhi  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga pengaruh  selanjutnya  akan  meningkatkan  sumber penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  pajak (Tampubolon, 2018).
Begitu juga hal yang terjadi di KPP Pratama Kupang  yang  pada  dasarnya  telah  melakukan pemeriksaan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku. Namun  data  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dapat  dilihat  dari  banyaknya  Wajib  Pajak  yang
tidak  melaporkan  surat  pemberitahuan  Tahun 2017-2019.
Tabel 1 Data SPT wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang Tahun Jumlah wajib pajak badan terdaftar SPT tahu nan lapor SPT tahuna n tidak lapor Persenta se tidak lapor 2017 10.523 3.385 7.138 67% 2018 11.314 3.699 7.615 67% 2019 12.189 3.468 8.721 71%

## Sumber: KPP Pratama Kupang
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pengolahan  data  bahwa  dari  Wajib  Pajak  Badan yang  terdaftar  tidak  sepenuhnya  dapat  direkam karena  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  tidak melaporkan  SPT  tahunannya.  Persentase  tidak lapor  juga  menunjukkan  kenaikan  selama  tiga tahun  terakhir.  Faktor  yang  mempengaruhinya adalah  karena  kepatuhan  wajib  Pajak  Badan  yang masih  kurang  dalam  melaporkan  dan  membayar sendiri  pajaknya  sesuai  dengan  prinsip self assessment system .
Tabel 2 Target dan realisasi pajak tahun 2017- 2019 Tahun Target penerimaan (Rp) Realisasi penerimaan (Rp) Pencapa ian (%) 2017 1.326.280.7 90.000 1.097.904.59 7.965 82,78 2018 1.373.559.7 60.000 1.146.668.49 4.419 83,48 2019 1.422.364.3 31.000 1.241.909.64 2.916 87,31

## Sumber: KPP Pratama Kupang
Berdasarkan  Tabel  2  hal  yang  dapat  dilihat adalah  dari  penerimaan  pajak  tahun  2017-2019 pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang yang tidak dapat merealisasikan penerimaan pajak sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini berarti  masih  banyak  Wajib  Pajak  badan  yang
belum  membayar  pajaknya.  Sehingga  dapat diartikan  kepatuhan  Wajib  Pajak  badan  ini  masih rendah  jika  dibandingkan  dengan  banyaknya Wajib Pajak Badan di Kantor pajak ini.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas, maka  penulis  berminat  untuk  mengambil  judul “Pengaruh  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kupang”.

## KAJIAN TEORI

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  agensi  ini  dapat  dikaitkan  dengan pemeriksaan  pajak,  dimana  pemerintah/negara sebagai principal yang  mempunyai  hak  untuk menarik pajak pada warga negara,  demi kepentingan  pembangunan  nasional.  Agen  yang dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  Pemeriksa  pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan  agar  tujuan  pemerintah/negara  dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

## Pajak
Pajak  merupakan  pungutan  rakyat  kepada negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku dan tidak mendapat balas jasa (Putra, 2019:7).

## Jenis Pajak
Jenis pajak dalam (Resmi, 2018:7) menjelaskan terdapat 3 golongan jenis pajak yaitu menurut  golongan,  menurut  sifat  dan  menurut lembaga  pemungut  Pajak.  Menurut  golongan terdiri  dari  pajak  langsung  dan  Pajak  tidak langsung,  menurut  sifatnya  pajak  terbagi  menjadi Pajak  subjektif  dan  Pajak  objektif,  sedangkan menurut  lembaga  pemungut  pajak  terdiri  dari Pajak negara dan Pajak daerah.

## Fungsi Pajak
Fungsi  Pajak  menurut  (Mardiasmo,  2013) dibagi  menjadi  beberapa  yaitu  fungsi  anggaran, fungsi  mengatur,  fungsi  stabilitas,  dan  fungsi redistribusi pendapatan.

## Sistem Perpajakan
Sistem  pemungutan  pajak  menurut  (Resmi, 2018:11)  dikenal  beberapa  sistem  pemungutan yaitu official  assessment  system,  self  assessment system dan with holding system.

## Istilah Perpajakan
Berikut  ini  beberapa  istilah  atau  pengertian umum  dalam  membicarakan  perpajakan  sesuai pasal  1  UU  No.  28  Tahun  2007  dalam  (Resmi, 2018:18-19)  yang  terdiri  dari  wajib  pajak,  badan, pengusaha,  pengusaha  kena  pajak,  nomor  pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan.

## Pemeriksaan Pajak
Menurut  (Resmi,  2018:18)  sesuai  Pasal  1 Undang-Undang  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  atau  untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Tujuan Pemeriksaan Pajak
Tujuan pemeriksaan pajak menurut (Suandy,  2011:204)  adalah  Menguji  kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  rangka memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan pembinaan  pajak  dan  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang– undangan perpajakan.

## Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak
Metode  pemeriksaan  pajak  yang  sering digunakan  menurut  (Waluyo,  2014:380)  yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

## Standar Pemeriksaan Pajak
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 199 / PMK.03 / 2007 pasal 6 ayat 1-3 tentang tata
cara  pemeriksaan  pajak  yaitu  standar  umum pemeriksaan  merupakan  standar  yang  bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaanya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib pajak  dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku  menurut  (Siti  Kurnia  Rahayu, 2017) Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang taat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan  dalam  (Yuliansyah  dkk,  2019), kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Jenis  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  (N. Rahayu,  2017)  ada  dua  macam,  yaitu  kepatuhan formal dan kepatuhan material.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak
Terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  (S.  Rahayu  & Lingga,  2009)  yaitu  kondisi  sistem  administrasi perpajakan  suatu  negara,  pelayanan  pada  wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

## Wajib Pajak Badan
Pengertian  wajib  pajak  menurut  (Resmi, 2018:18)  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak  dan pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  penelitian  kuantitatif.  Jenis  data penelitian  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Sumber data berasal dari KPP Pratama Kupang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  pada  periode 2019-2021.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari KPP  Pratama  Kupang,  didapat  jumlah  populasi sebanyak 39.321 Wajib Pajak Badan.
Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam pemilihan  sampel  penelitian  adalah purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sampel  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar pada  KPP  Pratama  Kupang  dari  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2021  yang  diambil  secara bulanan sehingga terdapat 36 sampel.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi.  Dalam  analisis  regresi,  selain  mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel dependen  dengan  variabel  independen.  Dalam menganalisis  data  penelitian  digunakan software SPSS (Statistical  Program  for  Social  Science) versi  26.  Metode  yang  digunakan  yaitu  analisis deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  analisis  regresi sederhana, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti menggunakan  analisis  regresi  dalam  mengolah data  penelitian  dengan  jumlah  sampel  sebanyak 36.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pemeriksaan  pajak  dan  kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  yang  bersumber  dari  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Data
pemeriksaan  pajak  diperoleh  dari  akumulasi pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  dan  data kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  diperoleh  dari jumlah  pelaporan  SPT  badan  46  dibagi  dengan jumlah  Wajib  Pajak  Badan  terdaftar  dikalikan 100%,  sehingga  menghasilkan  data  tingkat kepatuhan wajib pajak badan.
Secara  umum  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  mengalami  penurunan  sejak  tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  berada
diantara  11,49%-79,46%.  Pada  tahun  2020  terjadi penurunan  dimana  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  berada  pada  tingkat  10,92%-73,59%. Kembali  mengalami  penurunan,  dimana  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  pada  tahun  2021 berada diantara 9,52%-62,91%.
Pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  pada tahun  2019  sebanyak  8-66  kali  per  bulan. Kemudian  di  tahun  2020  terjadi  peningkatan dimana  dilakukan  pemeriksaan  pajak  sebanyak  9- 69  kali  per  bulan.  Kemudian  terjadi  penurunan sebanyak  9-58  kali  di  tahun  2021  pemeriksaan pajak  yang  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Kupang.  Berikut  ini  adalah  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

## Statistik Deskriptif Variabel
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan  hasil  statistik  deskriptif  dari pemeriksaan  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak badan dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3 Analisis statistik deskriptif
Sumber: Data diolah, (Hasil output IBM SPSS versi 26)
Berdasarkan  tabel  4.3  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  n  atau  jumlah  pada  setiap variabel  adalah  36  yang  berasal  dari  jumlah pemeriksaan  pajak  dan  SPT  Badan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  periode  Januari 2019  –  Desember  2021.  Variabel  pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 69,00 dan nilai  minimum  sebesar  8,00,  nilai  standar  deviasi lebih kecil dari mean- nya, hal tersebut

## Descriptive Statistics
N Mini mum Maxi mum Mea n Std. Devi ation Pemeriksaan Pajak 36 8.00  69.00  23.3 056 17.8 8826 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 36 9.52  76.46  25.1 156 19.5 9849 Valid N (listwise) 36
menunjukan  rendahnya  variasi  antara  nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan,  dengan  kata  lain  tidak  terdapat kesenjangan  yang  cukup  besar  dari  pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi.
Variabel kepatuhan wajib pajak Badan yang ditunjukan oleh jumlah SPT Badan lapor memiliki nilai maksimum sebesar 76,46 dan nilai minimum sebesar 9,52, standar deviasi lebih kecil dari mean - nya  menunjukan  rendahnya  variasi  antara  nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan,  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada kesenjangan  yang  cukup  besar  dari  kepatuhan wajib pajak badan terendah dan tertinggi.

## Uji Asumsi Klasik
Untuk  menghasilkan  model  regresi  yang tidak bias dan yang terbaik, maka harus memenuhi beberapa  asumsi  yang  disebut  dengan  asumsi klasik.  Berkaitan  dengan  uji  asumsi  klasik  dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan  estimator  yang  tidak  bias,  apabila memenuhi  beberapa  asumsi  klasik,  beberapa asumsi  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yang akan diuji adalah sebagai berikut:
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mendeteksi apakah  distribusi  dan  variabel  bebas  dan  variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah  yang  mempunyai  distribusi  data  normal atau  mendekati  normal.  Cara  melakukan  uji normalitas  dapat  dilakukan  dengan  metode Kolmogorov-Smirnov,  dimana  jika  Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan  jika  Signifikansi  (Asymp.sig)  <  0,05  maka data  tidak  berdistribusi  normal.  Selain  itu,  untuk menguji  normalitas  ini  dapat  pula  diketahui  dari tampilan normal  probability  plot .  Jika  data menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti arah  garis  diagonal,  maka  model  regresi memenuhi  asumsi  normalitas.  Jika  data  menyebar jauh dari garis diagonal  atau tidak mengikuti arah garis  diagonal,  maka  model  regresi  tidak memenuhi asumsi normalitas.

## Tabel 4 Uji Normalitas KS-Z
Jika  Signifikansi  (Asymp.sig)  >  0,05  maka data  berdistribusi  normal  dan  jika  Signifikansi (Asymp.sig)  <  0,05  maka  data  tidak  berdistribusi normal. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-smirnov  test diatas  diperoleh  nilai asymp.  Sig.  (2-tailed) yaitu  0,200.  Karena  nilai signifikansi 0,05 lebih kecil atau kurang dari 0,200 maka  bisa  dikatakan  bahwa  distribusi  data  adalah normal.
Gambar 1 Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot
Pada  grafik  normal probability diatas terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  berhimpit  di sekitar  garis  diagonal,  serta  penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal. Jika  distribusi  data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 3.72845301 Most Extreme Differences Absolute .088 Positive .088 Negative -.058 Test Statistic .088 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan grafik di atas disimpulkan  bahwa  model  regresi  pada  penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  yang terbentuk  ada  korelasi  yang  tinggi  atau  sempurna di  antara  variabel  bebas  atau  tidak.  Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan  nilai Tolerance dan  VIF.  Jika semakin  kecil  nilai Tolerance dan  semakin  besar nilai  VIF  maka  semakin  mendekati  terjadinya masalah  multikolinearitas.  Dalam  kebanyakan penelitian  menyebutkan  bahwa  jika Tolerance lebih  dari  0,1  dan  VIF  kurang  dari  10 maka tidak terjadi  multikolinearitas.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.
Tabel 5 Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF
Dari  tabel Coefficients dapat  diketahui bahwa  nilai  Tolerance  dari  variabel  independen lebih  dari  0,1  dan  VIF  kurang  dari  10.  Jadi  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  model  regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.
Uji  Heteroskedastisitas  dapat  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika varians  dari  residual  suatu  pengamatan  ke pengamatan  lain  tetap,  disebut  homoskedastisitas sementara  itu  untuk  varians  yang  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Uji heteroskedastisitas  dilakukan  melalui scatter  plot (diagram pancar) dan metode Glejser, dari variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  terpenuhi  jika diantara  nilai  residual  dan  nilai  prediksinya  tidak
membentuk  pola  tertentu.  Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2

## Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot
Metode  pengambilan  keputusan  pada  uji heteroskedastisitas  dengan  melihat Scatter  Plot yaitu  jika  titik-titik  menyebar  dengan  pola  yang tidak  jelas  di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y  ( Regression  Standardized  Residual ) maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi masalah  heteroskedastisitas  pada  model  regresi. Dari Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada  model  regresi  tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dalam pengujian heteroskedastisitas juga  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan metode Glejser. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6
Hasil Uji Glejser Coefficients a
Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF 1 Pemeriksaan Pajak 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan

## Wajib Pajak Badan
Coefficients a
Model
Unstandardi zed Coefficients Standar dized Coeffici ents
T Sig . B Std. Error Beta 1  (Constant) 3.0 73 .639 4.8 05 .00 0 Pemeriksaa n Pajak - .00 7 .022 -.057 - .33 1 .74 3
a. Dependent Variable: ABRESID
Uji Glejser digunakan agar bisa mengetahui apakah  pola  variabel  gangguan  mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Jika nilai signifikansi  (sig.)  lebih  besar  dari  0,05,  maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi 0,743 > 0,05, sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  mengandung masalah heteroskedastisitas.
Tujuan  uji  autokorelasi  adalah  untuk mengetahui  apakah  dalam  sebuah  model  regresi linear  terdapat  hubungan  yang  kuat  baik  positif maupun  negatif  antar  data  pada  variabel-variabel penelitian.  Masalah  autokorelasi  sering  terjadi pada  data  waktu.  Tentu  saja  model  regresi  yang baik  adalah  regresi  yang  bebas  dari  autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,539. Angka tersebut berada di antara  -2 sampai 2 yang berarti bahwa  tidak  terjadi  autokorelasi,  sehingga  layak untuk  dilakukan  pengujian  regresi.  Selain  itu, dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dari  hasil  regresi  dengan  nilai  Durbin-Watson tabel.  Dengan  taraf  signifikansi  0,05  dan menentukan nilai dL dan dU dL = 1,4107 dan dU = 1,5245. Dimana, n=36 dan k=1.
Syarat  tidak  terjadi  autokorelasi  yaitu  Nilai DW > dU dan DW < 4 – dU. Jadi, dapat dihitung nilai DW=1,539> dU=1,5245 dan 4 - dU = 2,4755.

## Persamaan Regresi Linear Sederhana
Dengan  menggunakan  data  hasil  penelitian, seperti  yang  digunakan  pada  uraian  deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana  yang  diolah  menggunakan  program SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Badan.  Hasil pengolahan  diperoleh  nilai  sebagaimana  yang tercantum dalam Tabel 8.

## Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan  hasil  koefisien  regresi  pada Tabel  8,  dengan  menggunakan  program  SPSS versi  26  maka  diperoleh  persamaan  sebagai berikut:
a. Konstanta  sebesar  0,048  menyatakan  bahwa jika  variabel  independen  dianggap  konstan, maka  rata-rata  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang adalah  sebesar  0,048  Atau  jika  tidak  ada Pemeriksaan  Pajak  (X)  maka  nilai  kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah sebesar 0,048.
b. Koefisien  regresi  Pemeriksaan  Pajak  sebesar 1,076  menyatakan  bahwa  setiap  terjadi pemeriksaan  pajak  sebanyak  1  (satu)  kali  akan meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang sebesar  1,076.  Atau  dengan  kata  lain  setiap penambahan  1  tingkat  pemeriksaan  pajak  (X)
Model Summary b Model R R Squ are Adjus ted R Squar e Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .98 2 a .964 .963  3.78289 1.539
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Coefficients a
Model
Unstandardiz ed Coefficients Standa rdized Coeffi cients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) .048 1.045 .04 6 .964 Pemerik saan Pajak 1.07 6 .036 .982  30. 09 0 .000
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Y = 0,048 + 1,076X + e
maka  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Y) akan meningkat sebesar 1,076.

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan  pajak  mempunyai  pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan  uji  t.  Uji  statistik  t  pada  dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian hipotesis  dilakukan  dengan  membandingkan 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan  nilai  t-sig  >  α  = 0,05. Apabila 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau t-sig < α =  0,05,  maka  Ha  diterima.  Sebaliknya, apabila 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau  t-sig  >  α  = 0,05,  maka  Ha  ditolak.  Untuk  lebih  jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Hasil Uji t
Untuk  membandingkan  antara 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka  kita  harus  mencari  terlebih dahulu hasil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Untuk mencari hasil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , diperlukan rumus untuk mencari nilai dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu:
dimana: α = tingkat kepercayaan n = jumlah data
k = jumlah variabel bebas
Sehingga  diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  (0,05  :  2;  36-1-1) kemudian  didapat  dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 hasil  akhir  berupa 2,03224.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  diperoleh nilai 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  pemeriksaan  pajak  sebesar 30,090  >  dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar  2,03224  dan  nilai signifikansi  (Sig.)  0,000  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ha  diterima  yang  artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
b. Koefisien Determinasi Koefisien  determinasi  ( 𝑅 2)  digunakan  untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan  variasi  variabel  kepatuhan  wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0  sampai  1.  Nilai 𝑅 2  yang  mendekati  satu variabel  independen  penelitian  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk  memprediksi  variasi  variabel  kepatuhan wajib  pajak  badan.  Hasil  koefisien  determinasi dapat dilihat dalam Tabel 10.

## Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari output model summary , diketahui nilai koefisien  determinasi  (R Square )  sebesar  0,964 (pengkuadratan  dari  koefisien  korelasi  atau  R, yaitu  0,982  x  0,982  =  0,964).  Besarnya  angka koefisien  determinasi 𝑅 2  adalah  0,964  sama dengan  96,4%.  Angka  tersebut  mengandung  arti bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  sebesar 96,4%.  Sedangkan  sisanya  3,6%  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Coefficients a Model
Unstandardi zed Coefficients Standa rdized
Coeffi cients T Sig. B Std. Erro r Beta 1 (Const ant) .048  1.04 5 .04 6 .964 Pemeri ksaan Pajak 1.076  .036 .982  30. 09 0 .000 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Model Summary b Model R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimate 1 .982 a .964 .963 3.78289 a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (α : 2; n-k-1)

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan  pajak  yang  terjadi  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  yang  ada. Dapat  dilihat  pada  hasil  pengujian  hipotesis diperoleh  nilai 𝑡 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  pemeriksaan  pajak sebesar 30,090 > dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,03224 dan nilai  signifikansi  (Sig.)  0,000  <  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ha  diterima  yang  artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
Berdasarkan  pengujian  regresi  dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  dengan  nilai koefisien  determinasi  ( 𝑅 2)  sebesar  96,4%  atau 0,964. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan adalah  sebesar  96,4%,  sedangkan  sisanya  yaitu 3,6%  merupakan  pengaruh  dalam  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ada bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kupang.  Hal  ini  berarti  kepatuhan  wajib  pajak yang  baik  dapat  dicapai  jika  jumlah  pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena  tujuan  dari  pemeriksaan  adalah  untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya  pemeriksaan,  maka  akan  mampu mengurangi  tindakan  kecurangan  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak  badan  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak  badan  untuk  melaporkan  dan  menghitung dengan  benar  segala  kewajibannya.  Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Teori keagenan  ( Agency  theory) jika  dikaitkan  dengan pemeriksaan  pajak,  dimana  pemerintah/negara sebagai principal yang  mempunyai  hak  untuk menarik pajak pada warga negara,  demi kepentingan  pembangunan  nasional. Agent yang dimaksud  dalam  hal  ini  yaitu  Pemeriksa  pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan  agar  tujuan  pemerintah/negara  dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.
Kepatuhan  pajak  akan  tercipta  dengan melakukan  interaksi  yang  rutin  antara  pihak pemungut  pajak  dengan  pihak  wajib  pajak. Dengan  adanya  interaksi  yang  dibangun  secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor  Pelayanan  Pajak.  Timbulnya  kesadaran akan  berdampak  pada  meningkatnya  kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Belia Natasya  Putri  dan  Ira  Septriana  pada  tahun  2020 dengan judul Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui  pemeriksaan  pajak,  kesadaran,  dan kualitas  pelayanan  pajak  pada  KPP  Pratama Semarang  Barat  yang  dikemukakan  bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  pada bab  sebelumnya  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengetahui  Pengaruh  Pelaksanaan  Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kupang. Maka, kesimpulan penelitian ini adalah Ha diterima yang berarti pemeriksaan pajak secara  parsial  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan.  Dapat  diartikan bahwa  semakin  tinggi  pemeriksaan  pajak  yang dilakukan  maka  semakin  meningkat  pula  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  setiap  bulan  dan setiap tahunnya.
Berdasarkan  hasil  dan  kesimpulan  peneliti, maka  peneliti  mengemukakan  beberapa  saran yaitu:
1. Bagi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kupang diharapkan  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya untuk mendorong  kesadaran  wajib  pajak  agar  patuh dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya secara baik dan benar.
2. Bagi  Penelitian  Selanjutnya  diharapkan  dapat melakukan  penelitian  dengan  menggunakan variabel  yang  berbeda  dari  penelitian  ini misalnya  pelayanan  pajak,  penagihan  pajak, pengetahuan  pajak  dan  sanksi  perpajakan. Sehingga  dapat  ditemukan  faktor  lain  apa  saja
yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N.  L.  G.  M.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral,  Sanksi  Pajak,  dan  Sosialisasi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kantor  Samsat  Gianyar. Kumpulan  Hasil Riset  Mahasiswa  Akuntansi  (KHARISMA) , 3 (1).
Kurniawan,  I.  (2018).  Pengaruh  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (3), 1–11. Mardiasmo. (2013). Perpajakan . CV Andi Offset. Putra,  I.  M.  (2019). Manajemen  Pajak :  Strategi Pintar  Merencanakan  dan  Mengelola  Pajak dan Bisnis . Anak Hebat Indonesia.
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax
Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15–30.
Rahayu,  S.,  &  Lingga,  I.  S.  (2009).  Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survei Atas  Wajib  Pajak  Badan  Pada  Kpp  Pratama
Bandung. Jurnal Akuntansi , 1 (2), 119–138. Resmi,  S.  (2018). Perpajakan  Teori  dan  Kasus (10th ed.). Salemba Empat.
Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan Indonesia :  Konsep  dan  Aspek  Formal .
Graha Ilmu. Suandy,  E.  (2011). Hukum  Pajak (5th  ed.).
Salemba Empat.
Tampubolon,  Y.  S.  A.  (2018).  Pengaruh Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak  Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan  Timur. Universitas  Islam  Negeri
Sumatera Utara .
Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 292–310.
Wahyono,  F.  E.,  Rahmawati,  S.,  Lubis,  F.,  & Simanjuntak,  T.  H.  (2018).  Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Pada  Kpp  Kota  Tangerang. Forum Ekonomi , 20 (2), 64–73.
Waluyo.  (2014). Akuntansi  Pajak (5th  ed.). Salemba Empat.
Yuliansyah,  R.,  Setiawan,  D.  A.,  &  Mumpun,  R. S.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman,  Sanksi Perpajakan,  dan  Tingkat  Kepercayaan  Pada Pemerintah  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  PBB-P2  (Studi Empiris  Wajib  Pajak  PBB-P2  Kecamatan Jatinegara). Jurnal  STEI  Ekonomi , 28 (2), 233–253.