## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 1, No 2, 2022, 77-85
Penerapan  Azas  Itikad  Baik  dalam  Transaksi  Jual  Beli Online demi Mewujudkan Kepastian Hukum
Dollar 1 , Khairul Riza 2 Universitas Abulyatama, Aceh 1* , Universitas Batam, Batam 2 drdollar18@gmail.com 1* , khairulriza.hasbullah@gmail.com 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 15 Agustus 2022 Revisi 1 pada 19 Agustus 2022 Revisi 2 pada 22 Agustus 2022 Disetujui pada 24 Agustus 2022

## Abstract
Purpose: To determine the legal regulation of the principle of good faith in the implementation of online buying and selling transaction agreements, and to find out the application of the principle of good faith  in  online  buying  and  selling  transactions  in  order  to  realize legal certainty.
Method :  used  is  normative  juridical  research  through  literature study with an approach to legislation and books.
Result : The research is that the legal regulation of the principle of good  faith  in  the  implementation  of  online  buying  and  selling transactions  is  regulated  in  Article  530  of  the  Civil  Code  which states that good faith in a subjective sense is an inner attitude or a state of mind, good faith in a subjective sense is called honesty. In addition, it is regulated in Article 1338 of the Civil Code paragraph (3) which states that an agreement must be carried out in good faith, good faith in an objective sense is called propriety. The application of  the  principle  of  good  faith  in  online  buying  and  selling transactions  through  the  marketplace  to  provide  legal  certainty  to the public, especially consumers, is the same as the application of the  principle  of  good  faith  in  buying  and  selling  agreements  in ordinary interactions. It's just that the application of sanctions or the implementation of a lawsuit against the party who is in default in the agreement is difficult to implement because the parties do not know each other's identity or whereabouts. Therefore, the success of implementing an online sale and purchase agreement can only be achieved in good faith from the parties.
Keywords: Principles of Good Faith, Buying and Selling Online,

## Legal Certainty
How  to  cite: Dollar,  D.,  Riza,  K.  (2022).  Penerapan  Azas  Itikad Baik  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  demi  Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(2), 77-85.

## 1. Pendahuluan
E-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. Transaksi jual beli  yang  dilakukan  melalui E-commerce secara Online tersebut  sering  tidak  memberi  informasi  yang akurat terhadap produk yang dijual sebagaimana yang ditentukan dalam azas itikad baik yang diatur dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  sehingga  merugikan  konsumen  karena  tidak memperoleh  produk  sesuai  ekspektasinya.  Masalah  yang  dihadapi  dalam  transaksi  ini  adalah  mengenai kepercayaan dimana ketika seseorang yang melakukan perannya sebagai konsumen melakukan transaksi dengan pihak penjual maka menurut KUHPerdata dua orang tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal mengikatkan diri ini berarti penjual mengikatkan diri pada pembeli begitu juga  sebaliknya.  Namun  konsep  ini  kembali lagi hanya  berlaku  apabila  memenuhi syarat  sah  perjanjian yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
c. Adanya objek

## d. Adanya kausa yang halal.
Dalam bisnis Online itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk perikatan yang telah memenuhi bentuk nya sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi tanpa harus dilakukan secara formal yang mengacu kepada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan Asas konsensualisme (Daniel  Alfredo  Sitorus,  2015) .  Aturan  hukum  yang  ada  tidak  serta-merta  memperkuat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak yang tersebut.
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut (R. Subekti, 2015).
“Apabila  pihak  lawan  dari  pihak  yang  melakukan  penawaran  tidak  menyetujui  penawaran  yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima  olehnya”  ( R.  Subekti,  2015 ).    Dalam  hal  yang  demikian  maka  kesepakatan  belum  tercapai. Keadaan  tawar  menawar  ini  akan  terus  berlanjut  hingga  pada  akhimya  kedua  belah  pihak  mencapai kesepakatan  mengenai  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  dan  dilaksanakan  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian tersebut.
Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya,  mengenai  saat  pelaksanaannya  dan  mengenai  pihak  yang  berkewajiban  untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut (Sjaifurrachman, 2011) .
Selain itu, Pasa 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua:
1) Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen Anggaran Dasar jika pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti.
2) Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.
Perjanjian  jual  beli Online  e-commerce yang  dilakukan  oleh  para  pihaknya  bukan  seperti  layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli Online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa  adanya  pertemuan  secara  langsung  antara  kedua  belah  pihak,  perjanjian  tersebut  diantara  pihak dilajukan secara elektronik. Perjanjian jual beli Online antar pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau  pihak  lain  (pembeli)  tanpa  perlu  membubuhkan  tanda  tangan  seperti  perjanjian  jual  beli  pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau diginal signature , sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian ( Priyono, 2022 ).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Pasal  1 Angka 2, tanda tangan elektronik atau digital signature adalah tanda tangan adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi.  Suatu  perjanjian  jual  beli Online melalui  internet dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat  subyektif  dan  syarat  obyektif,  pemenuhan  atas  syarat  tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai
hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati ( Priyono, 2022 ).
Namun  dalam  penerapannya  hal  tersebut  sulit  didapatkan,  dikarenakan  sangat  bergantung  pada kepercayaan  para  pihak  dalam  melaksanakan  transaksi  jual  beli Online ,  sehingga  tidak  sedikit  perkara wanprestasi  yang  terjadi  akibat  penjual Online mengirimkan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  pembeli.  Hal  ini  sering  terjadi  akibat  penjual  tidak  memberikan  informasi  yang  akurat mengenai barang yang dijual melalui marketplace, sehingga informasi terhadap produk yang dijual dengan yang  ingin  dibeli  oleh  pembeli tidak  sesuai  ekspektasi  pembeli.  Misalnya  penjualan tas  yang  berukuran kecil yang di posting pada salah satu toko yang ada pada platform Shopee, tas tersebut berukuran kecil dan hanya  dapat  memuat  sebuah  gelas,  tetapi  pada  gambar  terlihat  seperti  tas  berukuran  normal  sehingga banyak pembeli yang pada akhirnya mengajukan komplain ketika tas tersebut sudah diterima. Pada kasus semacam  itu,  dapat  diketahui  bahwa  penerapan azas itikad  baik  dalam  proses  transaksi jual  beli Online tidak terlaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal dengan judul “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”.  Dari  permasalahan  dan  judul  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  yang  akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum azas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian transaksi jual beli Online ?
2. Bagaimana implementasi azas itikad baik dalam transaksi jual beli Online demi mewujudkan kepastian hukum?

## 3. Metode penelitian
Penelitian x yang  digunakan x dalam  penulisan x skripsi  ini  yaitu x penelitian  yuridis  normatif  merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Diantha, 2018) . Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif _ tertulis maupun _ tidak tertulis ( Soekanto dan Mamudji, 2013 ).
Penelitian  ini  terdiri  dari  studi  pustaka  sebagai  sumber  data  utama  dan  studi  lapangan  sebagai  data pelengkap ( Library research and field research ) (Ali, 2014) . Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum ( law in books ), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi  dan  menyimpang  ( law  in  actions ),  struktur  sosial  serta  gejala-gejala  sosial-budaya  lainnya secara lengkap diobservasi (Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, 2010) .

## 4. Hasil dan pembahasan
Pengaturan Hukum Azas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Secara teoritis, sengketa jual beli Online antara penjual melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya yang  membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang  melindungi pembeli beritikad baik.  Mahkamah  Agung  telah  mencoba  untuk  menyatukan  pandangan-pandangan  tersebut,  melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.
Secara teoritis, sengketa jual beli Online antara penjual melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselisihan antara seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya yang  membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang  melindungi pembeli beritikad baik.  Mahkamah  Agung  telah  mencoba  untuk  menyatukan  pandangan-pandangan  tersebut,  melalui
kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”. a. Secara  teoritis,  sengketa  jual  beli Online antara  penjual  melawan  pembeli  beritikad  baik,  dapat diasumsikan  sebagai  perselisihan  antara  seseorang  tak  dapat  mengalihkan  sesuatu  melebihi  dari  apa yang dimilikinya yang membela gugatan pemilik asal, berhadapan dengan itikad baik yang melindungi pembeli  beritikad  baik.  Mahkamah  Agung  telah  mencoba  untuk  menyatukan  pandangan-pandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  7/2012.  Di  dalam  butir  ke-IX  dirumuskan  bahwa:  “Perlindungan  harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.
b. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
c. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
d. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
e. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
f. hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut;
g. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
h. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
i. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
j. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual Online ), sesuai Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Terkait  dengan  persoalan  jual  beli Online yang  terjadi  di marketplace yang  dialami  oleh  beberapa konsumen yang komplain karena pembeli merasa dirugikan akibat tidak ada itikad baik dari pihak penjual. Oleh karena itu, lebih tegas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang  pelaku  usaha  untuk  memperdagangkan  barang/jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang ( Rinaldi, 2019 ).
Selaku  konsumen  sesuai  Pasal  4  huruf  h  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  tersebut  berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Kontrak  Elektronik  dan  perlindungan  konsumen  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggara  Sistem  Transaksi  Elektronik,  transaksi  jual  beli  yang  meskipun  dilakukan  secara Online tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara Online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan  yang  menyatakan  persetujuan  dalam  kesepakatan  pada  transaksi  elektronik.  Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara Online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut  Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:
a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang  mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu; dan
d. Objek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan,  dan ketertiban umum.
Kontrak Elektronik itu setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Data identitas para pihak;
b. Objek dan spesifikasi;
c. Persyaratan Transaksi Elektronik;
d. Harga dan biaya;
e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. Ketentuan  yang  memberikan  hak  kepada  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat  mengembalikan  barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Dengan  demikian,  pada  transaksi  elektronik  yang  dilakukan,  pembeli  dapat  menggunakan  instrumen Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dan/atau  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem  Transaksi  Elektronik  sebagai  dasar hukum  untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Terkait  dengan  perlindungan  konsumen,  Pasal  49  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem  Transaksi  Elektronik menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada  ayat  berikutnya  lebih  ditegaskan  lagi  bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  kejelasan informasi tentang  penawaran  kontrak  atau  iklan.  Pasal  49  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha  wajib  memberikan  batas  waktu  kepada  konsumen  untuk  mengembalikan  barang  yang  dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko Online tersebut (sebagai bentuk penawaran), pembeli juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.
Menurut R. Subekti, (2015 ), dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Pembeli secara perdata dapat menggugat penjual Online dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display home page/web site ).
Selain itu, penjual dapat juga diancam melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara Online . Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yaitu  “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan  sesuatu  benda  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”.
Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:
1) Unsur  Subyektif  Delik  berupa  kesengajaan  pelaku  untuk  menipu  orang  lain  yang  dirumuskan  dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum"; dan
2) Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas:
a) Unsur barang siapa
b) Unsur  menggerakkan  orang  lain  agar  orang  lain  tersebut  menyerahkan  suatu  benda  /  memberi hutang / menghapuskan piutang
c) Unsur  cara  menggerakkan  orang  lain  yakni  dengan  memakai  nama  palsu/martabat  atau  sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan
Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara Online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara  faktual  pada  umumnya.  Hukum  perlindungan  konsumen  terkait  transaksi  jual  beli Online pun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara Online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan.
Sifat  siber  dalam  transaksi  secara  elektronis  memungkinkan  setiap  orang  baik  penjual  maupun  pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun  perjanjian jual beli. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli Online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elektronik.
Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik adalah  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.”  Perbuatan sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Namun  dalam  pelaksanaannya  penegakan  hukum  terhadap  pasal-pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas mengalami  hambatan.  Salah  satunya  dalam  hal  mendeteksi  pelaku  kriminal  lewat  jaringan  dibutuhkan
penegak  hukum  yang  ahli  di  bidang  tersebut.  Para  pelaku  tentu  tidak  berada  di  tempat  yang  mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum sehingga tidak banyak kasus kriminal lewat jaringan internet yang dapat  diselesaikan  atau  pelakunya  ditangkap.  Oleh  karena  itu,  penerapan  itikad  baik  harus  diterapkan dengan maksimal oleh para pihak yang bertransaksi dalam jual beli secara Online .
Prinsip  utama  transaksi  secara Online di  Indonesia  masih  lebih  mengedepankan  aspek  kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara Online seperti jaminan atas  kebenaran  identitas  penjual/pembeli,  jaminan  keamanan  jalur  pembayaran,  jaminan  keamanan  dan keandalan web site electronic commerce belum  menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih  pada  transaksi  berskala  kecil  sampai  medium  dengan  nilai  nominal  transaksi  yang  tidak  terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas Online , toko Online , maupun blog). Salah  satu  indikasinya  adalah  banyaknya  laporan  pengaduan  tentang  penipuan  melalui  media  internet maupun  media  telekomunikasi  lainnya  yang  diterima  oleh  kepolisian  maupun  penyidik  Kementerian Kominfo.
Implementasi Azas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Pembahasan  yang  akan  diuraikan  pada  bagian  ini  yaitu  mengenai  penerapan  azas  itikad  baik  dalam transaksi jual beli Online melalui marketplace untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen di marketplace tersebut. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak  menurut  hukum  dapat  memperoleh  haknya  dan  bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan.  Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis,  dan  tidak  menyamaratakan (Sudikno  Mertokusumo,  2017) .  Iktikad  baik  dalam  bahasa Romawi dikenal dengan Bona Fide yang artinya kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti  patut  saja  antara  orang-orang  yang  sopan,  tanpa  tipu  muslihat,  tanpa  cilat-cilat,  akal-akal  tanpa mengganggu  pihak  lain,  tidak  dengan  melihat  kepentingan  sendiri  saja  tetapi  juga  dengan  melihat kepentingan pihak lain ( Seran, dkk, 2016 ).
Dalam Bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam Pasal 530 KUHPerdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa ( bezit ). Iktikad baik dalam arti  subyektif  ini  merupakan  sikap  batin  atau  suatu  keadaan  jiwa.  Pengertian  kedua  yaitu  iktikad  baik dalam  arti  obyektif.  Dalam  bahasa  Indonesia  disebut  kepatutan.  Hal  ini  dirumuskan  pada  Pasal  1338 KUHPerdata ayat (3) yang berbunyi: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Berdasar  dengan  hal  yang  disebut  pada  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  dapat  disimpulkan  bahwa, kejujuran (iktikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  melaksanakan  janji,  jadi  kejujuran  disini  bersifat  dinamis. Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Terkait  dengan  pembahasan  mengenai  transaksi  jual  beli Online ,  Transaksi  dapat  dilakukan  dengan kemudahan  teknologi  informasi,  tanpa  adanya  halangan  jarak.  Penyelenggaraan  transaksi  melalui elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat. Penerapan azas itikad baik dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang  menawarkan  barang  atau  jasa  melalui  elektronik  dengan menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar di samping kewajiban menyediakan informasi terhadap produk yang dijual dengan akurat dan dipastikan informasi tersebut diterima oleh konsumen dengan baik.
Trsansaksi  elektronik  pada  dasarnya  diperbolehkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana yang  disebutkan  pada  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  disebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronik  lainnya.  Transaksi  jual  beli melalui elektronik ( E-Commerce ) merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas adanya kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik.
Pada transaksi jual beli melalui elektronik ini, para pihak yang terkait di dalamnya, melakukan hubungan hukum  yang  dituangkan  melalui  suatu  bentuk  perjanjian  atau  kontrak  yang  juga  dilakukan  secara elektronik  dan  sesuai  ketentuan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  disebut  sebagai  kontrak  elektronik  yakni  perjanjian  yang  dimuat dalam  dokumen  elektronik  atau  media  elektronik  lainnya.  Kontrak  elektronik  dalam  transaksi  jual  beli melalui elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak jual beli yang terjadi pada umumnya.  Oleh  karena itu,  kontrak elektronik  harus  juga  mengikat para pihak  sebagaimana tercantum dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik berbunyi: “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.
Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi melalui elektronik yang sifatnya internasional. Dalam ayat (2) pasal tersebut menyatakan  “Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang  berlaku  bagi  transaksi elektronik  internasional  yang  dibuatnya”.  Selain  itu,  para  pihak  juga  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  forum  penyelesaian  sengketa,  baik  melalui  pengadilan  atau  melalui  metode  penyelesaian sengketa alternatif. Berkaitan dengan hal ini, ayat (3) pasal tersebut menyatakan “Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.
Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan  adalah  prinsip  yang  terkandung  dalam  hukum  perdata  internasional  sebagaimana  yang tercantum  dalam  ayat  (4)  pasal  tersebut  yang  menyebutkan  “Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi  elektronik  internasional  yang dibuatnya”.
Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pengertian agen elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  adalah  perangkat  dari  suatu  sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
Namun  apabila  transaksi  dilakukan  melalui  agen  elektronik,  maka  tanggung  jawab  menjadi  tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada transaksi jual beli melalui elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata,  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terkait,  walaupun  dalam  jual  beli  secara  elektronik  ini  pihak- pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan azas itikad baik dalam transaksi jual beli Online melalui marketplace untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama konsumen sama  seperti  penerapan  azas  itikad  baik  dalam  perjanjian  jual  beli  dalam  interaksi  biasa.  Hanya  saja penerapan  sanksi-sanksi  atau  pelaksanaan  gugatan  terhadap  pihak  yang  wanprestasi  dalam  perjanjian tersebut  sulit  untuk  dilaksankan  dikarenakan  para  pihak  tidak  saling  mengenal  identitas  atau keberadaannya masing-masing. Sehingga penegakan terhadap hukum pidana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sulit untuk dicapai dan membutuhkan proses yang lama dan rumit. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara Online hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  yang berkaitan  dengan permasalahan maka  dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan hukum azas beritikad baik dalam pelaksanaan transaksi jual beli Online diatur pada Pasal 530 KUHPerdata yang menyebutkan iktikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa, iktikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Selain itu diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang menyebutkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, iktikad baik dalam arti obyektif ini disebut kepatutan.
2. Penerapan azas itikad baik dalam transaksi jual beli Online melalui marketplace untuk memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  terutama  konsumen  sama  seperti  penerapan  azas  itikad  baik dalam perjanjian jual beli dalam interaksi biasa. Hanya saja penerapan sanksi-sanksi atau pelaksanaan gugatan terhadap pihak yang wanprestasi dalam perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan karena para pihak tidak saling  mengenal identitas atau  keberadaannya.  Oleh  karena itu,  keberhasilan  dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara Online hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Limitasi  atau  kelemahan  pada  penelitian  ini  terletak  pada  proses  penelitian,  peneliti  menyadari  bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari segi  dukungan  data  empiris  yang  sulit  untuk  dikumpulkan  dalam  menggambarkan  permasalahan  yang terjadi dalam penelitian ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya menggunakan data empiris dengan cara mengutip komplain-komplain yang paling umum terjadi dalam proses jual beli secara online .

## Ucapan Terima Kasih
Dalam proses penyelesaian jurnal penelitian ini, dengan segala kekurangan dan kelebihannya penulis ingin menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  proses  penyelesaian penelitian ini baik secara finansial maupun non-finansial.

## References
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Diantha, I, M, P. (3018). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana. Jakarta.
Priyono, E, A. (2019).  Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian  E-Commerce. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/5105/2730
Rinaldi, L, H. (2019) Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Commerce. Jurnal Wawasan Yuridika 3 (2). Sitorus, D, A. (2015). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet ( E-Commerce ) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. http://e- journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf
Seran,  M.,  Setyoawi,  A,  M,  W.  (2016).  Penggunaan  Klausula  Eksonerasi  dalam  Perjanjian  dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jurnal Hukum Pro Justitia , 24, (2). Sjumhana, M. (2014). Hukum Ekonomi Sosial Indonesia . Cipta Aditya  Bakti. Bandung. Sitorus, O., Minin, D. (2010) Membangun Teori Hukum Indonesia . Virgo. Medan. Subekti, R. (2015). Hukum Perjanjian , Cet. Ke-21, Intermasa, Jakarta. Sjaifurrachman.  (2018). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta ,  Mandar  Maju, Bandung.
Soekanto,  S.,  Mamudji,  S. (2013). Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat .  Radja  Grafindo Persada. Jakarta.
Mertokusumo, S. (2017). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Liberty. Yogyakarta.