## PENERAPAN PERJANJIAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM SKEMA PEMBIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih)
Oleh:

## Muhammad Rosid
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Bondowoso muhammadsirajulmunir24@gmail.com

## ABSTRACT
Implementation of the Akad Mudharabah Muqayyadah Agreement in the Islamic Law Perfektif Financing Scheme Case Study at KJKS BMT-UGT Sidogiri Branch Of Banyuputih Situbondo Maid.
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  if  the  principles  of  the  muqayyadah mudharabah agreement at the Baitul Maal wat Tamwil Islamic Financial Services Cooperative (KJKS BMT-UGT Sidogiri) banyuputih auxiliary branch comply with Islamic sharia. and the elements  that  lead  to  the  promise  being  broken  (wansprestasi)  in  the  funding  of  this mudharabah, as well as how to fix it.
Using Primary and Skunder.data data sources, this study adopts a combination doctrinal (normative)  and  empirical  (non-doktrial)  approach  of  combining.  Data  collection  techniques include conducting interviews, observations, and literature studies, followed by data analysis techniques  using  qualitative  analysis.  Secondary  legal  materials  include  primary,  secondary, and tertiary legal materials, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials.
The values contained in the principles of the mudharabah agreement on Baitil Maal wat Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Banyuputih in mudharabah financing products have been found to be in accordance with Islamic law, because the principles of the mudharabah agreement akad mudharabah, based on (al-mabadi al-ammanah), namely the value of justice (al-i) have been implemented (at tasamuh).
Inadequate human resources, management of Islamic financial institutions, information systems  and  technology,  and  the  lack  of  moral  standards  set  in  financing  activities  are  the elements  that  lead  the  mudharabah  agreement  to  be  broken.  Then  mastering  the  technical components, philosophical law of Sharia economy, and sharia economic law is a solution. In the event of a breach of the agreement, the peace system (sulhu) of the arbitration court (tahkim) and the legal process are used to address the situation (al-qadha).
Keywords : Financing; Mudharabah.

## ABSTRAK
Penerapan  Perjanjian  Akad  Mudharabah  Muqayyadah  dalam  Skema  Pembiayaan Persfektif  Hukum  Islam  Studi  Kasus  Di  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  Cabang  Pembantu Banyuputih Situbondo.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  prinsip-prinsip  perjanjian  akad mudharabah  muqayyadah pada  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah Baitul  Maal  wat  Tamwil (KJKS BMT-UGT Sidogiri) cabang pembantu Banyuputih sudah sesuai dengan syariat Islam? dan faktor-faktor yang menyebabkan apa yang menyebabkan ingkar  janji ( wansprestasi ) dalam pembiayaan mudharabah ini serta bagaimana cara penyelsaiannya.
Penelitian  ini  menggunkan  metode  pendekataan  gabungan  doktrinal  (normatif)  dan empiris (non-doktrial), dengan menggunkan sumber data Primer dan Skunder.data. sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedang tehnik pengumpulan data dengan mengadakan  wawancara,  observasi  dan  studi  kepustakaan,  kemudian  tehnik  analisa  data menggunakan analisa kualitatif.
Dari  hasil  penelitian  ini  ditemukan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah pada Baitil Maal wat Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Banyuputih dalam  produk  pembiayaan  mudharabah  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  karena  sudah dilaksanakan prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah, dengan berlandaskan ( al-mabadi al- ammanah ) yakni nilai keadilan ( al-adalah ), kesetaraan ( al-musawah ), musyawarah ( al-syurah ), saling membantu ( al-ta’awun ) dan toleransi ( at tasamuh ).
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  ingkar  janji  dalam  akad mudharabah disebabkan kurang memadainya sumber daya menusia, manajemen lembaga keuangan syariah, sistem  informasi  dan  teknologi,  serta  tidak  adanya  standar  moral  yang  ditetapkan  dalam kegiatan  pembiayaan.  Kemudian  sebagai  solusinya  adalah  harus  menguasai  aspek  teknis, hukum  filosofis  ekonomi  syariah  dan  hukum  ekonomi  syariah.  Jika  terjadi  pelanggaran perjanjian  diselsaikan  dengan  sistem  perdamaian  ( sulhu )  kemuadian  arbitrase  ( tahkim )  dan dengan proses peradilan ( al-qadha ).
Kata kunci: Pembiayaan; Mudharabah.

## A. PENDAHULUAN
Gagasan untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan  tahun  1970-an.  Hal  ini  dibicarakan  pada  Seminar  Internasional  Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh  Lembaga  Studi  Ilmu-Ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan  Yayasan  Bhineka  Tunggal  Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:
1. Operasi  Bank  Syariah  yang  menerapkan  prinsip  bagi  hasil  belum  diatur,  dan  karena  itu, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok Perbankan.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi idiologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih  dipertanyakan  siapa  yang  bersedia  manaruh  modal  dalam  valuta  semacam  itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.
Akhirnya gagasan mengenai  bank Syariah itu muncul  lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisikan Liberalisasi Industri Perbangkan. Para Ulama’ pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga tapi tidak  ada  satupun  pragkat  hukum  yang  dapat  dirujuk.  Setelah  adanya  rekomendasi  dari lokakarya ulama’ tentang bunga bank dan perbankan di Cisana, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama’  Indonesia  (MUI)  dibentuklah  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  Bank  Syari’ah  di Indonesia. 1
Bank Muamalah Indonesia lahir sebagai hasil dari kerja tim Perbankan MUI tersebut diatas. Pada  tanggal 1 Mei 1992, Bank muamalah Indonesia mulai beroprasi kemudian pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsif bagi hasil. Kemudian menindaklajuti peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang didalamnya mengatur segalah  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup kelembagaan, kegiataan Usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiataan usahanya. Bank  syariah  lahir  sebagai  alternatif  terhadap  persoalan  bunga  bank,  karena  bank  syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang beroprasi dan produknya dengan prinsip dasar tampa  menggunakan  sistem  bunga  dengan  menawarkan  sistem  bagi  hasil  yakni  yang  sesuai dengan syari’at Islam.
Prinsip  inilah  yang  membedakan  secara  prinsipil  antara  sistem  oprasional  bank Syariah  dengan  Bank  Konvensional.  Bagi  Bank  konvensional  bunga  merupakan  hal  penting untuk  menarik  para  investor  menginvestasikan  modalnya  pada  suatu  bank.  Semakin  tinggi tingkat  bunganya  semakin  tertarik  para  investor  menabung.  Tingkat  suku  bunga  merupakan unsur  penting  dalam  sistem  perbankan  konvensional.  Bank  Syariah  yang  berkerja menggunakan  sistem  non  bunga  melalui  transaksi  dengan  menggunakan  sistem  pembagian keuntungan  dan  kerugian profit  and  loss  sharing  (PLS.) 2 begitu  juga  perbankan  syariah memberikan jasa-jasa lain sebagaimana yang dilakukan bank konvensional,  hanya saja yang
1 Moh. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 3
2 Sutan  Remy  Sjahdeni, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan  di Indonesia, (Jakarta: Grafiti 2005) hlm, 1
membedakan  hanya  dalam  perbankan  syariah  menggunakan  bagi  hasil.  Keuntungan  dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu: ( mudharib dan shahibul maal ). 3
Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan  keuntungan  bagi  pemilik  modal,  namun  keduanya  memiliki  perbedaan  yang prinsipil,  yaitu  sistem  bunga  uang  yang  merupakan  sistem  yang  dilarang  agama  Islam, sedangkan  bagi  hasil  merupakan  keuntungan  yang  tidak  mengandung  riba  sehingga  tidak diharamkan oleh ajaran Islam. 4
Sistem  bagi  hasil  mempunyai  keuntungan  sebab  tidak  akan  menimbulkan negative spread, 5 pertumbuhan modal negative, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi disatu pihak disebabkan  karena  adanya  tingkat  suku  bunga  deposito  yang  tinggi,  dan  dilain  pihak  bunga kredit  dibebani  tingkat  bunga  yang  rendah,  untuk  menarik  para  investor  menanamkan modalnya.
Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung tidak ada asumsi  kerugian pembayaran bunga tetap  dilakukan misalnya dalam suatu  proyek, tanpa  mempertimbangkan  apakah  proyek  yang  dijalankan  itu  mempunyai  keuntungan  atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. 6 Sisi lain pada sistem bagi hasil, ialah jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan,  sedangkan  konvensional  jumlah  pembayaran  bunga  tidak  meningkat  meskipun jumlah keuntungannya berlipat. 7
Bunga  bank  adalah  masuk  dalam  katagori riba’ ,  banyak  kalangan  memberikan gambaran  bahwa riba’ adalah  haram.  Sebagaimana  hal  tersebut  tedapat  dalam  fatwa  Majlis Ulama’  indonesia  (MUI)  Nomor  1  tahun  2004,  tentang  bunga  ( interest/fa’ida )  yang  saya
3 Mudharib disini adalah seseorang yang menerima tanggung jawab yang diamanakan oleh pihak pemberi dana (bank) yang bertugas sebagai pengelola dana (nasabah) dengan skill usaha yang dimiliki. Sedangakn Shahibul maal ialah pihak pemilik modal atau pemberi amanat modal kepada pengusaha.
4 Muslimin  H.  Kara,  Dr.  M.Ag, Bank  Syariah  di  Indonesia  Analisa  KebijakanPemerintah  Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, (Jakarta: UII Press 2005) hlm, 72
5 Negative  spread  adalah  selisih  yang  disebabkan  oleh  tingkat  bunga  aktiva  lebih  rendah  jika dibandingakan  dengan  kepekaan  tingkat  bunga  pasiva.  Bank  memiliki    kewajiban  bunga  lebih  cepat  dari  pada pendapatan bunga mengakibatkan rawan hutang (baca Trikaloka H. Putri, Kamus Perbangkan, (Jogjakarta: Mitra Pelajar 2009) hlm, 223
6 Moh. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani 2009) hlm. 61
7 Ibid, 61
anggap  merupakan  tinjauan  yang  valid  dan  kompeten  mengenai  paerkara  riba’  dan  bunga. 8 Lebih lanjut dapat dibaca larangan memakan riba tersebut dalam (QS. Al-Imran (3) Ayat 130) yakni:
Artinya:    Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  Riba  dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan . 9
Begitu juga Rasulullah SAW telah memberikan larangan keras bagi seseorang pelaku yang bergelut dalam bidang riba’, secara lengkap sabda beliau yang diriwayatkat oleh Muslim yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam bukunya Bulughul Al-Marom yakni:
,هبتاكو ,هلكومو ,ابرلا  لكآ  ماسو هيلع الله  يلص  الله  لوسر نعل : لاق هنع الله ي ضر رباج  نع ,هيدهاشو )ملسم هاور( ءاوس مه :لاقو
Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: “Rasulallahu Shallallaahu ‘alaihi wa  Sallam  melaknat  pemakan  riba’,  pemberi  makanan  riba’  penulisnya,  dan  dua  orang saksinya”,  beliau bersada:”mereka itu sama”. (Riwayat Muslim) . 10
Langkah  perbankan  syariah  dalam  beroperasi  benar-benar  sesuai  dengan  ketentuan ajaran yang berlaku di dalam agama Islam dan bahkan di semua agamapun sependapat dengan ketentuan syar’i tersebut, selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank syariah dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara  efisien.  Kemampuan  untuk  mengalokasikan  sumber  secara  efisien  inilah  merupakan modal  utama  untuk  menghadapi  persaingan  pasar  dan  perolehan  laba  di  dalam  peraturan pemerintah  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  prinsip  bagi  hasil  dalam peraturan  ini  adalah  prinsip  bagi  hasil  berdasarkan  syariat”.  Sedang  tujuan  diberlakukannya ketentuan  syar’i  tersebut  adalah  untuk  menjaga  kelestarian  agama  ( hifdhul  dien ),  menjaga keselamatan  jiwa  ( hifdhul  nafs ),  menjaga  keselamatan  akal  ( hifdhul  aqli ),  menjaga keselangsungan  keturunan  ( hifdhud  nasl ),  dan  untuk  menjaga  keselamataan  harta  ( hifdhul maal ). 11
Disamping adanya landasan syariah yang sesuai dengan Peraturan perudang-undangan yang menyangkut bank Syariah antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga terdapat hal beberapa perbedaan diantaranya yang menyangkut
8 Frassminggi Kamasa, The Age of Deception: Riba’ Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Idonesia, (Jakarta: Gema Insani 2012) hlm, 115
9 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 97
10 Ibnu Hajar, Terjeh. Bulughul al-maram min adil al-lati al-ahkam. (Bandung: Alma’arif 1995) hlm, 309
11 H. Moh. Djakfar, SH. M.Ag, Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit Kerana Bisnis, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) hlm, 33
aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil.
Meskipun Bank Syariah semakin cerah tetapi agar lebih dikenal masyarakat secara luas perlu  keberpihakan  pemerintah  khususnya  program-program  yang  nyata  mengingat  bank syariah belum banyak dikenal masyarakat.
Produk-produk  yang  dikeluarkan  Bank  Syariah  cukup  variatif,  sehingga  bagi  calon nasabah  dapat  memilih  berbagai  produk  atau  alternatif  bagi  calon  nasabah  untuk memanfaatkannya.  Dari  survei  yang  eprnah  dilakukan,  kebanyakan  bank  Syariah  masih mengedepankan  produk  dengan  akad  investasi,  yakni  diantaranya  prinsip  bagi  hasil,  ( al- musyarakah dan al-mudhrabah ) hanya saja dalam perjalanannya masih banyak kendala, kalau di lihat dari aset dan modal sudah sangat lumanyan untuk ukuran perbankan yang usianya masih seumur  jagung,  akan  tetapi  untuk  menjaga  nasabah  sampai  pada  sasaran  sebagaimana perbangkan konvensional masih banyak mengalami kendala.
Diantara kendala yang menghambat perkembangan perbangkan syariah adalah karena masih terbatasnya jaringan perbangkan syariah juga masih sedikit Badan Usaha Syariah (BUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Demikian  halnya  dengan  keberadaan  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  Cabang  Pembantu Banyuputih yang salah satu prinsipnya adalah untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang  dapat  menjadi  tumpuan  masyarakat  dalam  bidang  simpanan  dan  pembiaayaan  yang mengutamakan aspek manfaat jangka panjang. Ini memang pantas untuk dikaji dan diteliti oleh penulis,  mengingat  Lambaga  Keungan  Syariah  ini  dalam  menjalankan  kegiataan  usahanya sejak berdiri pada tahun 2000 sampai saat ini (2016) menunjukan adanya perkembangan yang cukup menyakinkan dengan telah terbentuknya beberapa kantor cabang pembantu yang tersebar di 27 provinsi disamping kantor pusat sebagai induknya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus, 12 penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. 13 Penelitian kualitatif juga bisa diartikan penelitian yang menekankan
12 Ini  sebuah  penelitian  yang  mengungkap  suatu  transaksi  produk  pembiayaan  di  lembaga  perbankan syariah  dalam  akad Mudharabah dalam  persfektif  hukum  Islam.  Karena  untuk  memahami  fenomena  secara menyeluruh tentunya harus memahami seganap konteks dan penjabarannya dengan dideskriptifkan.
13 Bagong Suyanto dan Sutina. Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media,  2005)  Hlm. 166
pada quality atau  hal  yang  terpenting  dari  suatu  barang  atau  jasa.  Hal  terpenting  dari  suatu barang atau jasa berupa  fenomena/gejala sosial  adalah makna dibalik  kejadian tersebut  yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.
Pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis- normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  dipandang  dari  sisi normatifnya (asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah) yang terdapat dalam aturan perundang- undangan. 14

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penerapan  Prinsip-Prinsip  Perjanjian  Akad  Mudhrabah  pada  KJKS  BMT-UGT Cabang Pembantu Banyuputih dan Kesesuaianya Menurut Presfekti Hukum Islam. Pembiayaan Mudharabah merupakan  pembiayaan  yang  dikukan  oleh  pihak  KJKS BMT-UGT  Sidogiri  cabang  pembantu  Banyuputih  dalam  skema  produk  pembiayaan  UGT MUB (Modal Usaha Barokah), diamana pihak BMT selaku Shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Untuk mewujudkan pembiayaan mudharabah dengan cepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukanlah kerja sama yang baik disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah pada khususnya.
Pada  prinsipnya  dalam  penyaluran mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  agar pengelola  dana  atau  mudharib  tidak  melakukan  penyimpangan  maka  BMT  Sidogiri  dapat meminta anggunan berupa barang yang berharga kepada calon nasabah yag ingin melakukan kerja sama usaha dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri. Jaminan disini disimpan hingga selesai transaksi  akad  kerjasama  usaha  antara  kedua  belah  pihak  dan  kemungkinan  terburuk  akan dicairkan oleh BMT apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang  telah  disepakati  dalam  akad,  namun  jaminan  bukan  merupakan  syarat  utama  dalam pembiayaan  mudharabah  di  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  capem  Banyuputih,  akan  tepapi karakter nasabah dan besar kecilnya usaha merupakan dasar yang berperan dalam layaknya pemberian suatu pembiayaan mudharabah.
Kendati  demikian  Untuk  mengetahui  apakah  prinsip-prinsip  akad mudhrabah pada KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  cabang  pembantu  Banyuputih  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan terjadinya  ingkar  janji  ( wanprestasi )  dalam  akad mudharabah di  BMT  Sidogiri  cabang pembantu serta bagaimana cara penyelsaianya penulis dalam menganalisa teori analisis yang
14 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Banyumedia Publising, 2005) hlm, 46
digunakan  adalah  analisis  kualitatif  yaitu  mereduksi  data  dan  menyajikan  data  kemudian membuat kesimpulan.
Lembaga  keuangan  syariah  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  merupakan  lembaga intermediasi  mempertemukan  pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  of  funds ) dengan  pihak  yang  mengalami  kekurangan  dana  ( lack  of  funds ),  seperti  mengimpun  dana dalam  bentuk  simpanan  tabungan,  dan  deposito,  dan  nyalurkannya  melalui  prodak pembiayaan yang nengoprasikan sesuai prinsip syariah.
Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar telah dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah/musyarakah usaha yang dlakukan BMT Sidogiri ini berlandaskan pada KHES Pasal 1 disebutkan:
“Ekonomi  syariah  adalah  usaha  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah” 15
Dengan demikian Islam mengajarkan bertransaksi kepada ummatnya berdasarkan atas prinsip  keadilan  dan  kerelaan  antara  pelaku  ekonomi.  Untuk  mewujudkan  prinsip  keadilan dalam  transaksi  ekonomi,  maka  lembaga  keuangan  syariah  menggunakan  prinsip  bagi  hasil ( profit and loss sharing ). Secara umum prinsip bagi hasil itu dalam perbankan syariah menurut Muhammad  Syafi’i  Antonio  dilakukan  melalui  empat  akad  yaitu: al-mudharabah,  al- musyarakah, al-muzaraah dan al- musaqah. 16
Dan  Prinsip mudharabah atau  bagi  hasil  sebagai  fokus  penelitian  ini  merupakan pengaturan  keuangan  yang  paling  mendapat  dengan  luas,  sebagai  pengganti  intraksi  yang berbasis bunga. Hal ini disebabkan karena dalam mekanisme bagi hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, sesuai dengan kesepakatan awal, atau kata lain resiko akan didistribusikan secara lebih adil dan oprasional.
Berlandaskan  uraian  di  atas  bentuk  kelembagaan  koperasi  dalam  KJKS  BMT-UGT Sidogiri merupakan kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan para pengurus (Dewan pengawas Syariah, Manager beserta Karyawan) sebagai pengelola untuk lembaga keuangan syariah berdasarkan visi dan misi yang diembannya. Bentuk kerjasama ini bukan sebatas melibatkan modal saja melainkan juga melibatkan unsur manusia.
15 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) edisi revisi, (Jakarta: Kencana 2009) hlm, 3 16 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Bandung: Gema Insani 2009) hlm, 95
Bentuk persoroan dalam KJKS BMT-UGT Sidogiri ini sejalan dengan model persoroan yang diatur dalam hukum Islam yang biasa menggunakan istilah syirkah. Bentuk ini merupakan transaksi  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  sepakat  melakukan  kerja  sama  bersifat  financial dengan tujuan mencari keuntungan sebagai sebuah kontrak, transaksi tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qubul 17 yang menunjukan bahwa salah satu pihak mengajak yang lain secara lisan ataupun tertulis untuk mengadakan kerja sama.
Prinsip mudharabah yang paling utama agar menjadi nilai kontrak yang islami dengan sifat mengikat antara pengelola modal dengan pemilik modal adalah dengan adanya ijab dan qabul. Pandangan  islam  tentang  akad  atau  kontrak  sebenarnya  tidak  ada  batasan  yang  ketat bagaimana  perjanjian  itu  di  bentuk,  ada  konsep  kebebasan  malakukan  akad  dalam  hal menetukan  bentuk-bentuk  suatu  perjanjian  yang  digali  berdasarkan  dalil-dalil  umum  islam. Sebagaimana maksud dalam kaida fiqhiyah sebagai berikut:
يلدلا لدي ىتح ةحابلاا ءايشلاا ىف لصلاا

## ميرحتلا ىلع ل
Artinya: Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. 18
Kaidah  ini  mengindikasikan  bahwa  posisi  syariah  seperti  dikemukakan  Muhammad Nuru Fadli yang berbasis kepada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Sehingga jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba’ atau gharar. 19
Secara  lebih  luas  umat  muslim  dapat  membuat  perjanjian  dengan  syarat  mengikat, saling menghormati untuk memenuhi adalah hukum wajib, berangkat dari kaidah diatas telah sesuai dengan keharusan yang digariskan dalam Al-Qur’an suarat Al-maidah ayat 1 yaitu: Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. 20
Harus  difahami  dari  pertemuan  kedua  orang  adalah  wujud  keinginan  untuk memunculkan kelaziman syara’ yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tidak hanya dapat terwujud dengan adanya ikatan dua perkara secara nyata saja, akan tetapi terwujud juga dengan
17 Ijab adalah sesuatu yang muncul pertama kali dari salah seorang yang berakad, sedangkan qabul adalah sesuatu yang muncul dari pihak kedua sebagai pernyataan kerelaan atas pernyataan pertama dan memunculkan sesuatu kewajiban untuk memenuhi prestasi.
18 Imam Nahe’i & Asrah Maksum, Mengenal Qawa’id Fiqhiyyah, (Situbondo: Ibrahimy Press 2011) hlm, 63
19 Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT- UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 15 Agustus 2016
20 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 156
adanya  ucapan  dari  salah  satu  pihak  kemudian  pihak  lain  mengerjakan  sesuatu  yang mewujudkan kehendaknya, dapat berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  kemudian  dapat  difahami  bahwa  sebenarnya  inti  dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya kehendak dua orang yang berakad  dan ada kesesuaian antara keduanya untuk meunculkan kewajiban yang sifatnya syar’iah dari kedua belah pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan, isyarat ataupun tindakan suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunya yaitu ijab dan qabul.
Esensi  akad  adalah  pencapaian  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  wujud  perbuatan seseorang  dianggap  sebagai  suatu  pernyartaan  kehendak.  Dalam  hubunganya  dengan  BMT Sidogiri  maka  AD/ART  menunjukan  adanya  kesepakatan  antara  pemegang  saham  dan pengelola. AD/ART yang telah dibuat merupakan sebuah pernyataan pemegang saham untuk mengelola dana dan pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut.
Dalam pandangan syari’ah menunjukan bahwa koperasi  masih menyisakan problem, namun problem tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan jalan mengakomodasi sejauh mungkin  dimensi  keadilan  dan  kesetaraan  sebagaimana  perjanjian  prinsip  Islam  dalam melaksanakan  perseroan  itu  sendiri.  Pilihan  format  koperasi  tertutup  oleh  KJKS  BMT-UGT Sidogiri merupakan bentuk kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik dana dan pengurus sebagai pengelola. AD/ART sebagai peraturan yang mengikat kedua belah pihak sehingga dikatagorikan sebagai bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syari’ah.
Ada dua unsur utama yang terdapat dalam prinsip mudharabah. Pertama bentuk kerja sama finansial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang lain  sebagai  pengelola. Kedua, dua  pihak  yang  terlibat  dalam  kerja  sama  harus  memperoleh bagian keuntunga jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
BMT  sebagai  sebuah  lembaga  intermediasi  yang  mempertemukan  antara  modal  dan usaha, memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabuangan dan depisito serata produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bentuk oprasionalisasi kedua produk tersebut adalah menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil).
Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu kemudian disalurkan untuk kegiatan  produktif  melalui  produk  pembiayaan.  Disatu  sisi  BMT  sebagai mudharib dari nasabah/anggota yang yang menyimpan dananya di KJKS BMT Sidogiri dalam bentuk deposito atau  simpanan,  disisi  lain  BMT  juga  menyalurkan  dana  yang  diperoleh  dari  anggota  dalam bentuk pembiayaan mudharabah . Dalam oprasionalnya BMT tetap bertanggung jawab penuh mengelola modal yang dipercayakan itu dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika
menarik kembali uangnya, maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari tabungan atau deposito) disalurkan semua dalam bentuk pembiayaan.
Untuk  kurun  waktu  tahun  pertama,  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan  dua  katagori  yaitu:  pembiayaan  rintail  dan  pembiayaan mudharabah. Dibanding dengan rintail pembiayaan mudharabah ini relative lebih sedikit, hal ini dapat dilihat pada masih rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah di tiap-tiap bulan. Dalam  Oprasionalnya  menerapkan  pembiayaan mudharabah di  KJKS  BMT-UGT Sidogiri dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Hairul Wasul, Account Office Pembiayaan (AOP)  mengandung  resiko  yang  tinggi.  alasanya  jika  terjadi  kerugian  yang  bukan  karena kelalian nasabah/ anggota maka itu menjadi tanggung jawab BMT, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudharabah relatif lebih sedikit dibanding dengan pembiayaan rintail, 21
Menurut Muhammad  Nurul Fadli,  (Kepala Cabang Banyuputih), faktor yang melatar belakangi  minimnya  pembiayaan mudharabah ialah  bayak  pengusaha  yang  tidak  memenuhi standart  prinsip  mudharabah.  Apabila  dipaksakan  untuk  masuk  dalam  katagori  pembiayaan mudharabah  justru  akan  menyulitkan  pengusaha  itu  sendiri  dan  juga  akan  mempengaruhi efisiensi oprasional KJKS BMT Sidogiri. 22
Prinsip  analiasa  pembiayaan  dipergunakan  dalam  melakukan  penelitian  permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur yang meliputi:
a. Penilaian terhadap karakter, watak dan kepribadian calon debitor ( character )
b. Pembiayaan  secara  subyektif  tentang  kemampuan  debitur  untuk  melakukan pembayaran ( capacity )
c. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon debitur ( capital ) d. Penilaian terhadap jaminan milik debitur ( collateral )
e. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur ( condition ). 23
Bentuk kebijakan diatas seakan BMT kurang memberikan kepercayaan kepada calon nasabah, sementara  nasabah  tersebut  berada  dalam  situasi  yang  sangat  sulit  berkaitan  dengan  modal
21 Wawancara dengan bapak Hairul Wasul (Account Office Pembiayaan/AOP) karyawan KJKS BMT- UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 21 Agustus 2016
22 Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT- UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 15 Agustus 2016
23 Ibid
usahanya. Pada hal dalam kerjasama Islam mengajarkan untuk saling memberikan kepercayaan diantara para pihak yang terlibat tanpa adanya sikap saling curiga.
Prinsip  analisa  bagi  BMT  memang  mutlaq  dilakukan  sebagai  kosekwensi  dari  amanah  yang dipegangnya  yaitu  modal  dari  para  pemegang  saham  dan  para  penyimpan,  bukan  dalam kapasitas tidak percaya dengan pihak yang diajak kerja sama, akan tetapi lebih pada sikap hati- hati demi menjaga amanah pemilik modal. Dengan analisa ini akan melahirkan kepercayaan dari pihak BMT kepada nasabah/anggota, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An- Nisa’ Ayat 58:
Artinya:    Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, 24
Kaitanya  dengan  minimnya  pembiayaan  mudharabah,  sebagaimana  dikatakan Muhammad Nurul Fadli dan Hoirul wasul bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan  yang  masih  renda  akibat  adanya  keterbatasan  aspek  pemasaran,  teknis  produksi, managemen  dan  organisasi.  Pada  umumnya  mereka  banyak  yang  belum  memahami  dan memenuhi persyaratan teknis lembaga keuangan, antara lain masalah penyediaan perizinan dan jaminan. Banyak usaha kecil yang dalam melakukan penyediaan permodalan tidak mengikuti fase atau tahapan pembiayaan yang semestinya.
Lebih lanjut untuk membina hubungan dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri Muhammad Nurul  Fadli  (pimpinan  BMT  Sidogiri  capem  Banyuputih)  juga  memberikan  saran  kepada pengusaha sebelum mengajukan kredit, yaitu terlebih dahulu bertindak sebagai penabung atau menempatkan dananya dalam bentuk deposito bisa dikatakan sebelumnya menjadi anggota, hal ini  penting  karena  semakin  lama  pengusaha  menjadi  nasabah/anggota  di  BMT  dengan  cara menabung berarti banker lebih mengenal pengusaha dengan lebih baik. Pada giliranya tabungan dapat digunakan sebagai jaminan BMT dalam rangka memberikan kredit pembiayaan kepada pengusa tersebut. 25
Esensi  dari  sebuah  aktivitas  ekonomi  adalah  bagaimana  dapat  meningkatkan kesejahtraan  masyarakat  melalui  peningkatan  produksi  barang  dan  jasa  sehingga  konsumsi masyarakat meningkat. Untuk merealisir hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi  untuk  dapat  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  ekonomi  secara  optimal  dan
24 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 128
25 Wawancara dengan bapak Muhammad Nurul Fadli (kepala kantor cabang banyuputih) KJKS BMT- UGT Sidogiri capem Banyuputih pada tanggal 24 Agustus 2016
rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keadilan disamping meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam usaha untuk menggerakkan kegiataan ekonomi.
Islam  mengajarkan  dalam  melakukan  kerjasama  agar  senantiasa  dilandasi  dengan prinsip  keadilan  dan  kerelaan  diantara  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Disinilah persoalannya mengapa dalam prinsip mudharabah para pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari keuntungan yang dihasilkan. Pemilik modal keuntungan merupakan bagian yang harus diterima sebagai hasil jerih payah dalam mengelola usaha.
Sebagai tujuan akhir dari aktivitas mudharabah keuntungan dari masing-masing pihak harus diketahui pada saat akad merupakan presentasi dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam oprasionalnya  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  capem  Banyuputih  keuntungan  untuk  produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) berupa bagi hasil sesuai kesepakatan bersama  antara  bank  dan  nasabah,  besaran  nominal  bagi  hasil  yang  diberikan  tergantung pendapatan BMT yang didapat dari produk pembiayaan.
Sebenarnya istilah yang tepat dalam kasus BMT untuk bagi hasil adalah revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang bersumber margin, komisi atau profisi penempatan dana di bank lain dan bukan hasil keuntungan. Sedangkan keuntungan, jika hasil usaha  didasarkan  pada  prinsip profit  sharing yaitu  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
Pada dasarnya kedua prinsip profit sharing maupun revenue sharing dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari’ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  nomor:  15/DSN-MUI/IX/2000  untuk  pembagian  bagi  hasil  dari anggota/ nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah sebaiknya digunakan prinsip revneu sharing, jika dilihat dari segi kemaslahatannya.
Dalam  produk  pembiayaan  BMT  melakukan  pratik pre-determined  return dalam produk  pembiayaan  dengan  ditetapkan  sistem  LR  ( Leading  Rate )  sebagai  pedoman  petugas lapangan  untuk  melakukan  negosiasi  nisbah  bagi  hasil  dengan  calon  nasabah.  LR  dihitung berdasarkan beberapa faktor yang meliputi:
a. COF  ( Cost  of  Funds )  atau  biaya  dana  untuk  memberikan  nisbah  bagi  hasil  kepada penabung.
b. OHC ( Overhead Cost ) yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor, pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lain-lain.
c. RISK (Resiko pembayaran)
d. SPREAD yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang dikeluarkan.
Pembiayaan akan direalisasikan apabila calon nasabah itu sanggup memberikan nisbah bagi hasil kepada BMT tiap bulan minimal sebesar tidak kurang dari standar LR. Suatu contoh BMT menetapkan LR sebesar 2% maka nisbah bagi hasil untuk BMT tidak kurang 2% x jumlah pembiayaan yang diberikan.
Kenyataan  KJKS  BMT-UGT  menggunakan  presentasi  bagi  hasil  dalam  bidang  pembiayaan produk  UGT  MUB  (Modal  Usaha  Barokah),  namun  produk  pembiayan  UGT  MUB  yang menggunkan  akad  mudharabah  tidak  sembarang  usaha  yang  dapat  menggunkan  pembiayan mudharabah  ini  bisa  dikatakan  ada  spesifikasi  bidang  usaha  tertentu  seperti  bidang  usaha pertanian.  Dari  ketentuan  spesifikasi  bidang  usaha  tersebut  bisa  dikatakan  disatu  sisi  BMT masih bisa dalam memantau dan juga persentase yang diberikan sebagai nisbah bagi hasil masih dapat  di  perediksi  dan  ditentukan  disisi  lain  bidang  usaha  yang  dijalankan  seperti  ini  sesuai dengan  ketentua  fiqh  ekonomi  Islam  yakni  tidak  keluar  dari lughotan dan ta’rif nya  akad mudharabah .
b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Penerapan Akad
Mudharabah  di  KJKS  BMT-UGT  Cabang  Pembantu  Banyuputih  dan  Cara penyelesaiannya.
Tidak  selamanya  setiap  perjanjian  akad Mudharabah berjalan  sebagaimana  yang diharapkan, beberapa gejolak, hambataan dan masalah sekecil apapun mungkin terjadi. Apabila debitur cidra janji, tidak menepati kewajibannya terhadap BMT sesuai isi perjanjian, dikatakan ia telah melakukan wanprestasi . Sebab terjadinya ingkar janji ( wanprestasi ) tidak terlapas dari hal-hal  yang berkaitan dengan karakter nasabah  dan karakter proyek yang dibiayai  sehingga dapat menimbulkan resiko, seperti rendahnya tingkat pendidikan utamanya pendidikan Islam yang dalam memahami konsep ibadah masih terpaku pada sholat, puasa, zakat dan haji belum dimaknai  bahwa  semua  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  berlandaskan  konsep  syariah termasuk  ibadah  juga.  Dan  sikap  moralitas  yang  mengedepankan  sikap  kejujuran  sehingga masih  mudah  untuk  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian  atau  melanggar  ketentuan  yang disepakati  demikian  juga  karena  kelalaian  nasabah  sehingga  dalam  menjalankan  dan pengelolaan  usahanya  tidak  sesuai  ketentuan  dan  standar  yang  ditetapkan  antara  BMT  dan nasabah.  Kemudian  sebagia  tindakan  yang  dikenakan  kapeda  orang  tersebut  adalah  sesuai kondisi dan alasannya.
Dalam  menyelesaikan  resiko  yang  terjadi  akibat  ingkar  janji  BMT  Sidogiri memberlakukan sesuai dengan hukum perserikatan Islam yaitu melalui tiga jalan, yaitu:
Pertama menempuh  jalan  perdamaian shulhu antara  kedua  belah  pihak  dengan  cara ibra’ (membebaskan)  debitur  dari  segala  kewajibannya  dan  dengan  cara mufawwadhah
(penggantian) dengan yang lain seperti menghibahkan sebagai ( shulhu hibah ), menjual barang ( shulhu bai’ ) dan mnyewakan barang ( shulhu ijarah ).
Kedua , dengan cara takhim (arbitrase) yaitu dua belah pihak mengangkat hakim sebagai wasit atau juri damai untuk mengakhiri sengketa dan kedua belah pihak tersebut akan mentaati penyelsaiannya oleh hakim yanag mereka tunjuk itu.
Ketiga, adalah dengan cara peradilan ( al-qadha ). Penyelesaian sengketa ingkar janji secara adil dan mengikat  melalui proses pengadilan sesuai dengan isis perjanjian yang telah disepakati.
Namun  demikian,  dalam  penyelesaian  dari  akibat  ingkar  janji  ( wanprestasi )  BMT belum  pernah  menempuh  jalan  melalui  proses  peradilan  ( al-qadha )  selama  ini  masih  dapat ditempuh melalui perdamaian dan melalui arbitrase.
Untuk  mengatsi  masalah  kerugian,  BMT  menempuh  kebijakan  dengan  penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada bulan berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil maka pembayaran tersebut masuk dalam katagori kridit bermasalah dan  tindakan  yang  diambil  untuk  menyelamatkan  kredit  biasanya  dilakukan  perpanjangan jangka  waktu  pembayaran,  atau  merubah  jadwal  pembayaran  bisa  juga  merubah  struktur pemberian kredit ( restructuring ).
Nasabah  yang  tidak  menempati  jadwal  pembayaran  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak, bilamana terlamabat lebih dari 10 hari atau lewat akhir bulan BMT malakukan tindakan dengan  dikenakan  tambahan  biaya  penagihan  dengan  sebutan  dana tabarru’ yang  besarnya telah ditatapkan oleh pengurus. Ketentuan ini dituangkan dalam akad mudharabah yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kebijakan  ini  berdasarkan  pada  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  17/DSN- MUI/IX/2000.  Bahwa  lembaga  keuangan  syariah  diperbolehkan  untuk  memberikan  sanksi kepada  nasabah  yang  mampu  membayar  tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja atau  tidak  mempunyai  kamauan  dan  itikad  baik  untuk  mambayar  hutangnya.  Sanksi berdasarkan ta’zir yang  bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan kewajibanya. Sanksi ini dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat akad ditandatangani dan akan diperuntukkan sebagai dana sosial. Tindakan pemberian sanksi lebih mendapat legalitas dengan firman Allah SWT dalam suarat Al-Anfal ayat 27:
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad  SAW)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat-amanat  yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 26
Berbeda  dengan  uraian  diatas,  Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat  bahwa  akad Mudharabah sama  sekali  bukan  merupakan  perjanjian  hutang  piutang,  melainkan  perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap  keuntungan  yang  dihasilkan.  Sedangkan  menurut  Syafi’  Antonio  dalam  bukunya berpendapat akad Mudharabah ialah suatu perikatan usaha bersama antara pihak-pihak yang melakukan  akad  dimana  pihak shahibul  maal berivestasi  dana  100%  ,  sedangkan  pihak mudharib mengelolanya  denga  skill  yang  dimiliki.  Apabilah    ternyata  usaha  bersama  itu mengalami kegagalan, maka hanya shaibul maal yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian tersebut dan Mudharib akan memikul resiko membuang pikiran, tenaga dan waktu serta kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial. 27
Lebih tegas lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari  nasabah  ( mudharib )  yang  bertujuan  untuk  menjamin  modal  dari  BMT  yang  diberikan kepada nasabah jika terjadi kerugian. Dalam mudharabah berlaku azas bahwa Shahibul maal maupun Mudhrib keduanya  harus  menghadapi  resiko.  Keharusan  pemberian  jaminan  oleh mudharib kepada shahibul  maal berarti  hanya mudharib -lah  yang  menanggung  resiko  bila terjadi kerugian, sedangkan lembaga perbankan akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan.
Pendapat  diatas  cukup  beralasan,  karena  dalam  akad  pembiayaan mudharabah , kepercayaan  ( amanah )  merupakan  sesuatu  azas  terpenting.  Kepercayaan  dari Shahibul  maal kepada Mudharib dan oleh karena itu seharusnya BMT tidak boleh meminta jaminan apapun dari Mudharib (Nasabah).  Dengan  kata  lain  dalam  hal  mempertimbangkan  permohonan fasilitas pembiayaan dari calon mudharib lembaga BMT tidak dapat mengandalkan anggunan atau jaminan dari calon mudharib, tetapi semata-mata pada first way qut dari calon mudharaib. Selain  kepercayaan  diatas  harus  mempertimbangkan  kemampuan  usaha  yang  akan  dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan terhadap pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek  besar  yang  memerlukan  dana  pembiayaan  dan  akan  dibiayai  dengan  fasilitas mudharabah , studi  kelayakan  yang  dibuat  oleh  konsultan  ahli  yang  independen  perlu  sekali
26 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971) hlm, 264
27 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 2001) hlm,
diberikan tempat yang sentral dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon mudharib.
Akhir  dari  permasalahan  tersebut  kembali  kepada  masing-masing  lembaga  keuangan syari’ah, jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai kontrak, maka akad mudharabah menjadi titik  valid.  Apabila  jaminan  tersebut  merupakan  suatu  yang  siap  disita  jika  terjadi  kerugian tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti penyalahgunaan fasilitas pembiayaan untuk tujuan-tujuan  selain  yang  ditentukan  dalam  kontrak.  Atau  kerugian  tersebut  terjadi  bukan karena kelalaian atau kesalahan mudharib seperti karena faktor alam dengan terjadinya bencana yang tidak diduga-duga.
Hanya saja bila jaminan yang dimbil oleh lembaga keuangan syariah sebagai pelengkap dan berfungsi sebagai pengikat para mudharib bahwa dana yang dikelola itu merupakan amanah dari shahibul  maal sehingga mudharib berkewajiban  untuk  mengembalikan  maka  kebijakan yang  diambil  lembaga  keuangan  syariah  untuk  mengambil  jaminan  dapat  dimaklumi, mengingat  lembaga  keuangan  tersebut  dalam  kapasitas  sebagai mudharib juga  memegang tanggung jawab terhadap dana para deposan dan pemegang saham.

## D. KESIMPULAN
Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah (UUS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal  wat  Tamwil (KJKS  BMT-UGT  Sidogiri)  Capem  Banyuputih,  Kab.  Situbondo  dalam menjalankan  kegiatan  penyaluran  pembiayaan  telah  melaksanakan  prinsip-prinsip  perjanjian akad mudharabah utamanya  akad mudharabah  muqayyadah. Akad  tersebut  sudah  sesuai dengan  hukum  ekonomi  Islam  di  mana  BMT  sebagai  wakil shahibul  maal menentukan batasan/syarat-syarat  kepada nasabah/anggota selaku mudharib dalam mengelola dana untuk melakukan mudharabah di  bidang  usaha  tertentu,  cara-cara,  waktu  dan  tempat  tertentu  pula berladaskan ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya dan ukhuwa islamiyah, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.
Terjadinya ingkar janji/wansprestasi dalam akad mudharabah pada KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya  sifat  kejujuran  dan  kelalaian  nasabah/anggota  dalam  menjalankan  usaha  serta pengelolaannya yang tidak sesuai  standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselsaikan melaui jalur perdamaian ( sulhu ) dan atau  dilakukan  dengan  cara tahkim (arbitrase)  kemudian  dengan  cara  proses  peradilan  ( al- qadha ) meskipun proses peradilan ini belum pernah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: Al-Mush-Haf Asy Syarif 1971
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
Abdul Sami’ Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2014
Arsip KJKS BMT-UGT Sidogiri, Tentang Tata cara Penyelsaian Permohonan Pembiayaan. Atang Abdul Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, Bandung:Refika Aditama, 2011
Bagong Suyanto dan Sutina. Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media,  2005 Frassminggi Kamasa, The Age of Deception: Riba’ Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Idonesia, Jakarta: Gema Insani, 2012
Gema Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006 Ibnu Hajar, Terjeh. Bulughul al-maram min adil al-lati al-ahkam. Bandung: Alma’arif, 1995 Imam Nahe’I & Asrah Maksum, Mengenal Qawa’id Fiqhiyyah, Situbondo:  Ibrahimy  Press 2011
Imron Rosidi, Sukses Menulis Karya Ilmia: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
Johny  Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif, Surabaya:  Banyumedia Publising, 2005
Kamus Hukum Edisi Lengkap, Surabaya: Pestaka Tinta Mas 1997
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jakarta: Kencana, 2009
Lexi J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana 2012
M. Dumairi Nor, & dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007 Moh. Asro Maksum, & Zubari. Dasar-Dasar Akutansi Syari’ah, Situbondo: Ibrahimy Press, 2009/2010
Moh. Djakfar, Teologi  Ekonomi: Membumikan Titah Langit Kerana Bisnis, Malang: UIN Maliki Press, 2010
Moh. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Gelit Perbankan Syariah di Indonesiat, Malang: UIN Malang Press, 2009
Moh. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Depok: Gema Insani, 2009 Muchsin, Hukum Perikataan Di Indonesia, Surakarta: UNS, 1992
Muhammad, Managemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisa, 2004
Muhammad Firdaus, dkk, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari’ah, Bandung: Renaisan, 2005
Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999 Mukti Fajar N.D. & Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Muslimin  Kara, Bank  Syariah  di  Indonesia  Analisa  KebijakanPemerintah  Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, Jakarta: UII Press, 2005
Ngatirin, Dalam Tesisnya: Prinsip –Prinsip Akad  Pada BMT Tulang Boyolali, Surakarta:

## Pascasarjana Universitas Selas Maret, 2009
Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah. (KJKS BMT-UGT SIDOGIRI Capem Banyuputih R.  Subekti,  &  R.  Tjirosudibio ,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 2009
R. Wirjono Projodikoro , Azas-azas Hukum Perdata, Bandung: Sumur Press, 1981
Rachmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia, Bandung:  Aditya Bakti, 2002
Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya; Bandung, 2005
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah, Jilid  3,  Terj.  Abdurrahim  dan  Masrukin,  Bandung:  Alma’arif, 1990
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 13, terjm, H. kamaluddin A.Mazuki, Bandung: Al-ma’arif, Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
Soejono  Soekanto  dan  Sri  Manuji, Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baruh Agensindo, 1994
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Jilid II, Jogjakarta: Andi Of  Ceet, 1984
Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di , Jakarta: Grafiti, 2005
Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: CV. Rajawali 1990
Trikaloka H. Putri, Kamus Perbangkan, Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009
Wawancara  dengan  karywan  (AOP)  KJKS  BMT-UGT  Sidogiri  Capem  Banyuputih  (Hairul Wasul) pada tanggal 21 Agustus, 2016.