Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 204-209| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG DI DESA TULIKUP GIANYAR
Ni Made Ayu Trimayukti, I Nyoman Gede Sugiartha, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Persetubuhan  terhadap  anak  merupakan  suatu  kejahatan  yang  sangat  kejam  apalagi  pelaku  dari  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak  tersebut  merupakan  ayah  kandung  dari  korban  sendiri.  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  telah  mengatur  tentang  tindak  pidana  persetubuhan  yakni  pada  pasal  284-288.  Tindak  pidana persetubuhan terhadap anak secara khusus juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Masyarakat di Bali mempercayai adanya alam sekala dan niskala yang apabila terjadi suatu hal  yang  tidak  sepantasnya,  maka  dipercaya  akan  mengganggu  keseimbangan  magis.  Dalam  hukum  adat persetubuhan  terhadap  anak kandung  termasuk  dalam delik  Gamia  Gemana  dan  telah  diatur  dalam Awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini dibuat dengan tujuan mengungkap fakor- faktor  apa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  kandung  di  Desa Tulikup Gianyar dan bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup  Gianyar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  dengan  menganalisis  data  secara kuantitatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kebutuhan  seksual  yang  tidak  terpenuhi  oleh  istri,  rendahnya kesadaran  pelaku  dalam  penerapan  ajaran  agama,  dan  keadaan  rumah  yang  selalu  sepi  merupakan  penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak kandung di desa Tulikup Gianyar. Selain dikenakan sanksi positif berupa pidana kurungan dan denda, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup ini juga dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod yakni berupa Sangaskara Danda (sanksi berupa upacara) yang harus dijalankan oleh pelaku dan juga korban.
Kata Kunci: Anak Kandung, Persetubuhan, Sanksi Adat

## Abstract
Sexual  intercourse  with  children  is  a  very  cruel  crime  especially  the  perpetrators  of  the  crime  of  sexual intercourse against the child is the biological father of the victim. The Criminal Law Code has regulated the act of  sexual  intercourse  namely  Article  284-288.  The  specific  crime  of  sexual  intercourse  with  children  has  also been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The people of Bali believe in the existence of a scale and noetic which, if something goes wrong, is believed to disturb the magical balance. In customary law,  sexual  intercourse  with  biological  children  is  included  in  the  Gamia  Gemana  offense  and  has  been regulated in Awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod. Based on these problems, this study was made with the aim of uncovering the factors that caused the crime of sexual intercourse against biological daughter in the village of Tulikup  Gianyar  and  how  the  application  of  traditional  sanctions  for  perpetrator  of  intercourse  against  a biological  daughter  in  the  village  of  Tulikup  Gianyar.  This  research  employed  empirical  research  methods by analyzing  quantitative data. The  results  of  the  study  stated  that  the  sexual  needs  that were  not  fulfilled  by  the wife,  the  low  awareness  of  the  perpetrator  in  the  application  of  religious  teachings,  and  the  condition  of  the house  which  was  always  quiet  were  the  causes  of  intercourse  against  a  biological  daughter  in  the  village  of Tulikup Gianyar. In addition to being subjected to positive sanctions in the form of imprisonment and fines, the perpetrator  of  sexual  intercourse  against  biological  children  in  Tulikup  Village  was  also  subject  to  sanctions that  have  been  regulated  in  Awig-awig  Kelik  Tulikup  Adat  Village  namely  in  the  form  of  Sangaskara  Danda (sanctions in the form of ceremonies) which must be carried out by the perpetrator and also the victim.

## Keywords: Biological daughter, Intercourse, Customary sanctions

## I. PENDAHULUAN
Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum  yang  ada  dan  berlaku  di  masyarakat.  Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  hukum yang  ada  akan  dikenakan  sanksi  sebagai  reaksi  oleh  masyarakat  atau  pengurus  adat  terhadap  orang
yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Di  tengah-tengah  masyarakat  akan  ada  reaksi  dari masyarakat terhadap perbuatan yang dipandang melangar norma agama dan kesusilaan yang juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam kehidupan masyarakat adat terutama di Bali, adanya suatu wadah yang dikenal dengan “Desa Adat”. Wadah ini bertujuan untuk memantau masyarakat adat secara bulat. Keberadaan desa adat betul-betul kuat dan sangat besar bahkan dapat menjangkau semua aspek kehidupan ( Artadi, 2012 ). Ketentuan ini dapat digali secara hukum positif tentang berlakunya ketentuan hukum adat berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Demi  melindungi  kepentingan-kepentingan  di  masyarakat,  dibuatkanlah  suatu  norma  hukum yang wajib ditaati. Konsep orang Bali mempercayai adanya beberapa unsur yang harus dijaga, antara lain  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan  manusia  dengan  sesama,  dan  hubungan  manusia dengan  alam.  Apabila  keseimbangan  ketiga  unsur  tersebut  terganggu,  harus  segera  dilaksanakan upaya  pengembalian  keseimbangan  berupa  sanksi  adat  ( Windia  &  Sudantara,  2006 ).  Apabila  ada perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum adat dan mengganggu keseimbangan kosmis, prajuru adat harus mengambil tindakan guna mengembalikan keseimbangan tersebut. Tindakan-tindakan yang diputuskan oleh prajuru adat dikenal dengan reaksi adat (sanksi adat), yang kemudian dijadikan satu dalam  bentuk pamidanda (hukuman)  berupa sangaskara danda (hukuman  dalam  bentuk melaksanakan upacara agama) dan jiwa danda (hukuman fisik dan psikis).
Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dan sangatlah disayangkan,  apalagi  kejahatan  tersebut  dilakukan  oleh  seorang  ayah  terhadap  anak  perempuan kandungnya  sendiri,  yang  seharusnya  ayah  menjadi  tempat  berlindung  sang  anak  dan  sumber  kasih sayang bagi anak-anaknya ( Hutagalung, Hamdan, Mulyadi, & Barus, 2014 ; Risnawati, 2014 ). Tindak pidana  persetubuhan  terhadap  anak  kandung  yang  terjadi  di  Desa  Tulikup  Kabupaten  Gianyar  ini merupakan  tindakan  asusila  yang  dianggap  sangat  mengganggu  keseimbangan  kosmis  di  daerah tersebut dan dikenakan sanksi adat kepada si pelaku.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung  di  Desa  Tulikup  Gianyar  dan  bagaimana  penerapan  sanksi  adat  bagi  pelaku  persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  empiris  yang  dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis yang berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Bahan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Lokasi  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini  yaitu  di  Banjar  Siyut,  Desa  Tulikup  kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di kantor Polres Gianyar. Data dikumpulkan cara Studi pustaka,  yaitu  mengumpulkan,  membaca  atau  mempelajari  karya  tulis  dari  beberapa  para  ahli  yang tersusun  dalam  literature  dan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  dalam  penulisan  ini,  dan  melakukan  studi  lapangan,  yaitu  melakukan  wawancara terbuka, berhadapan langsung dengan para pihak yang memahami pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data-data yang di dapat akan di pilah-pilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini. hasilnya disajikan menggunakan metode informal dalam bentuk deskripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  yang  Menjadi  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Persetubuhan  terhadap  Anak Kandung di Desa Tulikup Gianyar
Persetubuhan  yang  mengacu  pada Arrest  Hooge  Raad yang  artinya  adalah  perpaduan  alat  kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  saja,  misalnya  alat kelamin  laki-laki  belum masuk  dan  spermanya
sudah  keluar,  kejadian  ini  bukanlah  persetubuhan  namanya,  tetapi  perbuatan  cabul,  sehingga  bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian iitu adalah perkosaan berbuat cabul ( Chazawi, 2007 ).
Selain Pasal 284-288 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan, Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  telah  secara  khusus  mengatur  mengenai  larangan  persetubuhan  terhadap anak yang berbunyi:
“Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
Selanjutnya  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak juga  diatur  dalam  Pasal  81  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (ima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Persetubuhan  merupakan  tindakan  dimana  seseorang  melampiaskan  nafsu  seksualnya  terhadap orang lain dengan melanggar moral dan hukum yang berlaku ( Supriyanto, 2009 ). Persetubuhan yang menimpa anak di bawah umur sangat disayangkan, apalagi pelakunya adalah ayah kandung dari anak tersebut  yang seharusnya  seorang  ayah mempunyai tanggungjawab  untuk memberikan  perlindungan guna kelangsungan tumbuh kembang anaknya.
Tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  kandung  yang  terjadi  di  desa  Tulikup  Gianyar berdasarkan  hasil  pemeriksaan  oleh  penyidik  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Gianyar  terhadap  pelaku  dan juga  para  saksi  ditemukan  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana persetubuhan  terhadap  anak  kandung,  diantaranya:  pelaku  sudah  lama  tidak  pernah  melakukan hubungan  badan  dengan  istri  yang  menjadikan  kebutuhan  seksual  pelaku  tidak  terpenuhi  dengan semestinya,  rendahnya  kesadaran  pelaku  dalam  penerapan  ajaran  agama,  yang  seharusnya  pelaku dapat berfikir tentang karma yang akan didapatnya nanti apabila melakukan hal-hal yang melanggar ajaran  agama.  Selain  itu,  keadaan  rumah  yang  sering  sepi  dan  hanya  ada  si  pelaku  dan  korban  di rumah juga menjadi penyebab tindak pidana ini.
Lokasi rumah yang bisa dibilang jarang terjangkau dari aktivitas warga karena letak rumah yang berada di pojok dan di depan maupun sebelah rumah pelaku adalah persawahan, jadi tidak ada begitu banyak  tetangga  disekitarnya.  Keadaan  rumah  selalu  sepi  karena  ditinggal  ibu  dan  kedua  kakaknya pergi  bekerja.  Selain  itu,  kurangnya  kamar  tidur  di  rumah  tersebut  sehingga  anak-anak  yang  sudah cukup  dewasa  masih  harus  tidur  bersama  dengan  orang  tuanya.  Disamping  itu  pelaku  yang  sering menjemput  anaknya  dari  sekolah  dan  waktu  itu  adalah  waktu  istirahat  pelaku  dari  bekerja  sebagai buruh  bangunan  dan  keadaan  rumah  tengah  sepi.  Jadi,  kesempatan  itulah  yang  sering  kali dimanfaatkan  oleh  pelaku  untuk  melakukan  persetubuhan  terhadap  anaknya.  Setelah  kejadian  yang pertama,  korban  tidak  berani  memberitahukan  kepada  orang  disekitarnya  karena  merasa  takut terhadap ayahnya (pelaku), dan itu yang membuat pelaku berani untuk mengulangi perbuatannya.

## Sanksi Adat yang Diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Kandung yang Terjadi di Desa Tulikup
Masyarakat  di  Bali  sangat  mempercayai  adanya  skala  dan  niskala  (dunia  nyata  dan  dunia  gaib). Apabila  ada  tindakan  yang  melanggar  norma  kesusilaan  maka  telah  dianggap  mengganggu keseimbangan  magis  di  daerah  tersebut  ( Christianto,  2010 ; Sihotang,  2019 ).  Untuk  mengembalikan keseimbangan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat. Sanksi adat di dalam awig-awig dikenal  dengan  istilah Pamidanda .  Dalam  konsep  hukum  adat,  reaksi  atas pelanggaran  tidaklah  dimaksudkan  untuk  memberikan  derita  fisik,  melainkan  dimaksudkan  untuk
mengembalikan keseimbangan kosmis yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat ( Sarjana, 2018 ; Suadnyana & Yuniastuti, 2019 ).
Kasus  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  ayah  terhadap  anak  kandung  yang  terjadi  di  Desa Tulikup  yang  disebut  juga  dengan  delik  adat Gamia  Gamana (hubungan  badan  antara  orang  yang masih  mempunyai  hubungan  darah)  ini  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tidak  pantas  dan  sangat menjatuhkan nama baik desa adat dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan kosmis di daerah tersebut. Oleh karena itu, pelaku dan korban harus menjalankan sanksi adat berupa sangaskara danda (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama.)
Awig- awig Desa Adat Tulikup Kelod telah mengatur tentang jenis-jenis cuntaka (keadaan tidak suci)  dan  sengker  cuntaka  (batas  seseorang  disebut  dalam  keadaan  tidak  suci)  menurut  keadaannya yang  salah  satunya  adalah  mengatur  mengenai Gamia  gemana (hubungan  badan  antara  orang  yang masih mempunyai hubungan darah), yaitu terdapat dalam Awig-Awig Desa Adat Tulikup Kelod Palet 3 Indik Pitra Yadnya Pawos 43 ayat (1) huruf “ta” yang berbunyi : “ Cuntaka antuk gamia gamana ” yang  artinya:  “keadaan  tidak  suci  akibat  hubungan  badan  antara  orang  yang  masih  mempunyai hubungan darah”. Selanjutnya, ketentuan tentang menghilangkan cuntaka (keadaan tidak suci) akibat Gamia Gemana (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah) diatur dalam Pawos 43  ayat  (2)  huruf  “ta”  yang  berbunyi  :  “ Cuntaka  Gamnia  Gamana,  cuntakanya  ngantos sesampune kapalasang/kesapihang tur sampun kawentenang pamrayascita raga miwah pamrayascita Desa  Adat/Kahyangan  Pura  Desa  Bale  Agung  upakaranya  manut  pararem ” artinya: “keadaan tidak suci  akibat  hubungan  badan  antara  orang  yang  masih  mempunyai  hubungan  darah  keadaan  tidak sucinya  sampai  sesudah  dipisahkan  dan  juga  sudah  diadakan  upacara  pembersihan  diri  dan  upacara pembersihan  di  Desa  Adat/  Kahyangan  Pura  Desa  Bale  Agung  dengan  sarana  dan  prasarana  yang telah ditentukan”.
Jadi dari pengaturan ini telah diatur apabila seorang yang telah melakukan delik Gamia Gamana (hubungan  badan  antara  orang  yang  masih  mempunyai  hubungan  darah  dengannya),  jika  ingin menghilangkan cuntaka -nya  tersebut,  terlebih  dahulu  harus  dipisahkan  dan  sudah  mengadakan upacara Pamrayascita (pembersihan) di Desa Adat atau Pura Bale Agung Desa adat setempat. Maka dalam  kasus  ini  sanksi  yang  diterapkan  di  Desa  Tulikup  adalah Sangaskara danda (hukuman menjalani  upacara  agama). Sangaskara danda  di  Bali  merupakan  sanksi  yang  dikenakan  oleh  desa pekraman  atau  kelembagaan  adat  lainnya  kepada  seorang  atau  sekelompok  orang  dan  atau keluarganya  karena  dianggap  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  terhadap  norma  adat  dan  norma agama  hindu,  dimaksudkan  untuk  mengembalikan  keseimbangan sekala (alam  nyata)  dan  niskala (alam gaib) dalam masyarakat ( Windia & Sudantara, 2006 ). Adapun banten atau sesajen (sarana dan prasarana) untuk menjalankan upacara pemerascita jagat (pembersihan) di Desa Tulikup Kelod adalah sebagai berikut:
1. Banten pengelukatan / pemerascita (pembersihan) di pantai Siyut,
2. Banten caru  mancawarna / banten  sorohan , tebasan prayascita bumi, guru piduka dan banten pengebek di rumah/di merajan alit (tempat suci yang ada di rumah),
3. Banten caru mancawarna / banten sorohan , tebasan prayascita bumi, guru piduka , dan banten pengebek di  Pura  Bale  Agung.  Semua  ritual  upacara pemerascita (pembersihan)  di  ketiga tempat tersebut harus di puput (dijalankan) oleh seorang sulinggih . Dilakukannya upacara pamerascita (pembersihan) di laut karena laut sebagai saksi pembersihan diri  untuk  membersihkan  diri  pelaku  dan  juga  korban  sebagai  peleburan  dosa  dan  memohon  maaf kepada Ida  Sang  Hyang  Widhi (Tuhan  Yang  Maha  Esa),  alam  sekitar  dan  juga  masyarakat  atas tindakannya yang tidak pantas yang membuat terganggunya keseimbangan skala dan niskala. Upacara pemerascita (pembersihan) dilakukan di rumah pelaku (tempat kejadian) yaitu dilakukan di merajan (tempat suci di rumah) dan juga di sekeliling rumah dalam rangka memohon pengampunan dari Ida Batrhara  Hyang  Guru yang  beristana  di merajan rumah  bersangkutan  dan  untuk  membersihkan lingkungan  rumah  dari  energi-energi  negatif.  Dilakukannya  upacara pemerascita (pembersihan)  di pura Bale Agung Desa Adat Tulikup karena pura Bale Agung merupakan Pura desa adat setempat dan merupakan  Pura  Kahyangan  Tiga.  Sanksi  adat  berupa Sangaskara Danda yang  diterapkan  di  Desa Tulikup ini merupakan sanksi adat yang telah ada dari dulu dan telah tertuang dalam awig- awig Desa Tulikup.
Adapun  manfaat  dari  penerapan  sanksi Sangaskara danda  ini  sudah  dirasa  cukup  dan  sangat memberikan efek jera terhadap si pelaku sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat sekitar
untuk  lebih  bijak  dalam  berbuat,  karena  disamping  mendapatkan  tekanan  dan  perasaan  malu  di lingkungan  masyarakat  karena  merupakan  aib  keluarga  dan  mencoreng  nama  baik  daerah  setempat, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan uapacara pemerascita bumi (pembersihan) ini juga dapat dikatakan sangat besar yaitu sekitaran Rp. 50.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai  dengan enam  puluh  juta rupiah)  ditambah lagi  dengan  hukuman  pidana  kurungan selama  10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus tetap dijalani oleh si pelaku.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, faktor- faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  kandung  yang  terjadi  di  Desa Tulikup  Kabupaten  Gianyar  adalah  faktor  biologis  yang  dalam  hal  ini  pelaku  sudah  lama  tidak berhubungan  badan  dengan  istri  yang  menjadikan  kebutuhan  seksual  pelaku  tidak  terpenuhi,  faktor morality yaitu rendahnya kesadaran pelaku terhadap ajaran agama, dan faktor lingkungan atau tempat tinggal yang dalam hal ini lokasi rumah yang tidak terlalu banyak tetangga dan keadaan rumah yang selalu  sepi.  Kedua,  sanksi  adat  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup adalah sanksi adat sangaskara danda (sanksi dalam bentuk melakukan upacara agama) berupa upacara pemerascita bumi (pembersihan) seperti yang telah diatur dalam awig-awig Desa  Adat  Tulikup  Kelod  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan  keseimbangan magis akibat dari perbuatan salah satu warga masyarakat di daerah tersebut.

## 2. Saran
Selain  simpulan,  ada  beberapa  saran  yang  perlu  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  yaitu: pertama,  tindakan  asusila  khususnya  persetubuhan  terhadap  anak  kandung  merupakan  kasus  yang sangat memprihatinkan, untuk itu sangat diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menekan adanya faktor-  faktor  yang  menjadi  penyebab  tindak  pencabulan  terhadap  anak,  salah  satunya  yaitu penyuluhan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama di desa mengenai dampak dari melakukan suatu tindak pidana, dan kepada anak-anak disarankan agar lebih berani untuk terbuka  kepada  orang  tua  mengenai  apapun  yang  dialami.  Kedua,  menyikapi  kasus  persetubuhan terhadap anak  kandung  yang  telah  dua (2)  kali  terjadi  di  Desa  Tulikup  Gianyar,  sudah  saatnya  desa adat  melakukan  pembaruan  dan  mempertegas  poin-poin  dalam awig-awig/pararem Desa  Tulikup mengenai  larangan  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  tindak  asusila  khusunya Gamia  Gemana (hubungan  badan  antara  orang  yang  masih  mempunyai  hubungan  darah),  dan  mensosialisasikannya kepada  masyarakat  di  desa  bersangkutan,  agar  masyarakat  setempat  dapat  berpikir  berulang  kali sebelum  ia  melakukan  tindakan  yang  melanggar,  bahwa  sanksi  dari  pelanggaran  yang  dilakukan sangat memberikan dampak sosial bagi dirinya dan juga keluarga karena harus menanggung rasa malu yang amat besar dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi,  I.  ketut.  (2012). Hukum  Adat  Bali  dengan  Aneka  Masalahnya (VI).  Denpasar:  Pustaka  Bali Post.
Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Christianto, H. (2010). Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Hukum Dan Pembangunan , 40 (1), 23–51.
Hutagalung,  P.,  Hamdan,  M.,  Mulyadi,  M.,  &  Barus,  U.  M.  (2014).  Penegakan  Hukum  Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009). USU Law Journal , 2 (2), 62–74. Risnawati.  (2014). Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan  terhadap  Anak  (Studi  Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar) (Universitas Hasanuddin). Sarjana,  I.  P.  (2018).  Penerapan  Sangaskara  Danda  di  Desa  Pakraman  Darmasaba,  Kecamatan Abiansemal,  Kabupaten  Badung. Dharmasmrti:  Jurnal  Ilmu  Agama  Dan  Kebudayaan , I (18),
102–115.
Sihotang,  E.  (2019).  Sanksi  Adat  dan  Pidanan  yang  Berbarengan  dalam  Tindak  Pidana  Pencabulan Anak  Kaitannya  dengan  Asas  Nebis  In  Idem(Studi  Di  Desa  Adat  Tanglad,  Kecamatan  Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung). Mimbar Keadilan , 12 (2), 211–222.
Suadnyana,  I.  B.  P.  E.,  &  Yuniastuti,  N.  W.  (2019).  Kajian  Sosio-Religius:  Penerapan  Sanksi  Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Widyanatya ,
1 (2), 18–31.
Supriyanto, B. H. (2009). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum , 6 (2), 147–181.
Windia,  W.  P.,  &  Sudantara,  K.  (2006). Pengantar  Hukum  Adat  Bali .  Denpasar:  Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 TAhun 2002 tentang Perlindungan Anak.