Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 62-66| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2392.62-66

## PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014
Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Pelecehan  Seksual  Menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2014”.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Rumusan  masalah penelitian  ini  adalah:  (1)  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual;  (2) Pengenaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual. Dengan mengkaji penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  menggunakan  usulan  studi  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  rumusan  masalah pertama  terkait  dengan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual  menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang.  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  berhak  didampingi  oleh  advokat  selama  proses  penyidikan. Sedangkan  rumusan  kedua  akan  membahas  tentang  pengenaan  sanksi  pidana  terhadap  anak  yang  melakukan pelecehan seksual yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Berdasarkan  Pasal  82 pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Kata kunci: Perlindungan hukum; Anak; Pelecehan seksual

## Abstract
This  thesis  is  titled  “Legal  Protection  Toward  Child  As  Offenders  Of  Sexual  Harassment,  According Indonesian Law No.  35  Year  2014”. The writing uses  normative research method,  by using statue  approach and  conceptual  approach.  The  problem  formulations  are:  (1)  The  shape of legal  protection  toward  child as offenders  of  sexual harassment  ;  (2)  The  imposition  of  criminal  sanctions  against  ch ild  who  commit  sexual abuse. By reviewing the law research done by using the proposed studi above, it can be concluded that the first problem  formulation  related  to  the  shape  of  legal  protection  toward  child  as  offenders  of sexual  harassment according  Indonesian  Law  No.  35  Year  2014  about  the  change  of  the  Law  No.  23  Year  2002  about  Child Protection,  the  child  has  a  right  to  accompanied  by  advocate  during  the  process  of  investigation. Meanwhile, the second formulation  will discuss  the imposition  of criminal sanctions against  child  who commit sexual  abuse  which have been  regulated  at the Article 82 Indonesian Law No. 35 Year 2014 about the change of the Law No. 23 Year 2002 about Child Protection. Depend on the Article 82 the offenders can be  sentenced to  prison  the  shortest  5  (five)  years  and  the  longest  15  (fifteen)  years  and  a  maximum  fine  of  Rp. 5.000.000.000,00 (five billion dollars).
Keywords: Legal protection; Child; Sexual abuse

## I. PENDAHULUAN
Anak adalah generasi penerus yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa  Indonesia.  Karena  itu  kualitas  anak  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  proses  dan  bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini.
Masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  seorang  anak.  Proses  perkembangan  yang  dialami  remaja  dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi remaja sendiri dari orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya ( Gunarsa, 2007 ).
Salah  satunya  masalah  yang  dihadapi  remaja  masalah  bagi  lingkungannya  adalah  aktivitas seksual  yang  nampak  menjurus  kepada  hal-hal  yang  negatif.  Hal  tersebut  dikatakan  negatif  karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai  macam  perilaku  seksual  yang  disalurkan  seca  ra  salah,  biasanya  yang  menjadi  faktor pendorong  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  oleh  anak  yaitu  adanya  pengaruh  lingkungan yang tidak baik, bacaan yang berbau porno, gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar dimasyarakat.buku  bacaan  yang  beredar,  gambar,  VCD,  film,porno  tersebut  dapat  menimbulkan rangsangan  dan  pengaruh  bagi  yang  membaca  dan  melihatnya,  akibatnya  banyak  terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.
Mboek  dalam  Basri,  mengatakan  yang  dimaksud  dengan  pelecehanseksual  adalah  suatu perbuatan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  pria  dan  ditunjukan  kepada  wanita  dalam  bidang  seksual yang  tidak  disukai  oleh  wanita.  Sebab  ia  merasa  terhina,  akan  tetapi  jika  perbuatan  itu  ditolak  oleh wanita  tersebut  ada  kemungkinan  ia  menerima  akibat  buruknya  ( Bahri,  1995 ).  Pelecehanan  seksual memiliki rentang yang sangat luas, yaitu mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan) yang jorok atau tidak senonoh, mempertunjukan gambar porno atau jorok, hal yang bersifat paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk memeluk atau mencium.
Seorang  anak  masih  memiliki  daya  nalar  yang  belum  cukup  baik  untuk  membedakan  hal-hal baik  dan  juga  hal-hal  yang  buruk  oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap anak.  Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  pemberian  pengayoman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  merasa  dirugikan  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  seluruh masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-haknya yang telah diberikan oleh  hukum ( Rahardjo, 1996 ).
Perlindungan anak merupakan segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan anak secara wajar, baik  itu  dalam  hal  fisik,  sosial  maupun  mental  seorang  anak.  Proses  penghukuman  lewat  sistem peradilan  pidana  formal  yang  diberikan  terhadap  anak  dengan  memasukan  anak  kendalam  penjara ternyata  tidak  berhasil  untuk  membuat  anak  merasa  jera  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya, akan tetapi penjara justru seringkali membuat seorang anak lebih profesional untuk melakukan suatu tindak kejahatan.
Terkait  penelitian  terdahulu  oleh  ( Harahap,  2016 )  menyatakan  bahwa  Pembangunan  hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Dari  apa  yang  telah  diuraikan  dalam  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  ditemukan  2  (dua) permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  kajian  ini,  yaitu:  1)  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  anak  yang  melakukan  pelecehan  seksual  dan  2)  Bagaimana  pengenaan  sanksi  pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual?
Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk  tujuan  umumnya  adalah  sebagai  berikut  :  a)  Untuk  melatih  mahasiswa  dalam  menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis; b) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang  penelitian  ;  c)  merupakan  syarat  untuk  memperoleh  gelar sarjana  hukum.  Tujuan Khususnya adalah  sebagai  berikut:  a)  Untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang melakukan pelecehan seksual; dan b) Untuk mengetahui pengenaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan Pelecehan seksual.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  mendapatkan,  mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan-bahan  hukum  yang  bersifat  ilmiah, memerlukan  suatu  metode  dengan  tujuan  agar  suatu  karya  ilmiah  mempunyai  susunan  yang sistematis, terarah dan konsisten. Adapun metode penelitian ini sebagai berikut:
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian iini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu dalam pengkajiannya  berdasarkan  bahan  –  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual , bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua ) macam yaitu: 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundangan-undangan  yang berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  yang  dibahas; dan  2)  Bahan  Hukum  Sekunder, bahan  hukum
sekunder  yang  digunakan  yaitu  hasil  penelitian,  buku  –  buku,  internet  dan  makalah  yang  terkait dengan  perlindungan  anak  sebagai  pelaku  pelecehan  seksual.  Adapun  teknik  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan,  dimana  teknik  ini  mempelajari,  mencatat,  dan membaca  buku  –  buku,  catatan,  literatur,  perundang-undangan,  artikel,  dan  media  internet  yang berkaitan dengan pokok masalah yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
Bahan  hukum  yang  telah  terkumpul,  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis  dengan menggunakan  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  hukum  dari  deduktif  induktif  selanjutnya dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual
Anak  merupakan  manusia  muda  dalam  umur  muda  dalam  jiwa  dan  perjalanan  hidupnya  karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya ( Koesnan, 2005 ).  Oleh  karena  itu anak  sangatlah perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh,  Akan tetapi  sebaga makhluk sosial  yang  paling  rentan lemah, ironisnya  anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling  di rugikan, tidak memiliki hak untuk  bersuara,  dan  bahkan  mereka  sering  kali  menjadi  korban  tindak  kekerasan  sehingga  terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-haknya  ( G o s i t a ,   1 9 9 2 ) .
Perilaku  seksual  anak  yang  akhir-akhir  ini  mengganggu  ketertiban  umum  dalam  masyarakat terutama para orangtua, dalam masyarakat anak yang berperilaku atau melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasanya disebut sebagai anak nakal. Terhadap  anak  nakal yang melakukan  tindak  pidana pelecehan  seksual  dapat  dilakukan  penyidikan,  namun  mengenai  penyidikan  tidak  diatur  didalam ketentuan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sidang anak  diperlukan  pemeriksaan  penyidikan  yang  dapat  menimbulkan  suasana  kekeluargaan. Pemeriksaan  dalam  suasana  kekeluargaan  berarti  bahwa,  pada  saat  memeriksa  tersangka  anak, penyidik  tidak  diperbolehkan  memakai  pakaian  seragam  atau  dinas  akan  tetapi  harus  melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatif ( Prinst, 1997 ).
Batas  umur  anak  sangat  penting  dalam  perkara  pidana  anak,  hal  ini  dipergunakan  untuk mengetahui  apakah  orang  yang  di  duga  melakukan  kejahatan  termasuk  kategori  anak  atau bukan.Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya  adalah  merupakan  proses  meniru ataupun terpengaruh  bujuk  rayu  dari  orang  dewasa. Tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  anak  selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang dinilai oleh banyak kalangan tidak  mengindahkan tatacara penanganan terhadap  anak  yang bermasalah dengan  hukum,  dan  ada kesan  kerap  kali anak yang  melakukan  tindak  pidana  diperlakukansebagai  orang  dewasa.  Dari  kasus -kasus  tindak  pidana pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak,  tidak  sedikit  yang  diajukan  ke  pengadilan,  proses pengadilan  terhadap  anak  berbeda  dengan  peradilan  umum,  karena  anak  dalam  melakukan  tindak pidana  belum  dianggap  mampu  untuk  bertangung  jawab  secara  penuh,  sebab  anak  masih  mudah terpengaruh  oleh lingkungan sekitarnya.
Pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  merupakan  suatu  masalah  besar  yang  sangat memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  karena  hal-hal  seperi  ini  berkaitan  dengan  moralitas para  penerus -penerus  bangsa, dalam hal ini pengadilan  merupakan  sebagai  instansi  yang  menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak  terutama pada kasus pelecehan seksual.
Pengertian pelecehan seksual secara umum yaitu setiap  tindakan /perilaku / gerak gerik seksual yang  tidak  dikehendaki  dalam  bentuk  verbal  baik  itu  berupa  kata-kata,  komentar,  tulisan,  dan  lain sebagainya  untuk  kepentingan seksual,  memiliki  muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina , tidak nyaman, merasa  malu, dan tidak nyaman bagi orang lain, karena unsur penting dari  pelecehan  seksual  adalah  adanyapenolakan  atau  ketidak-  inginan  atau  apapun  bentuk-bentuk perhatian yang bersifat  seksual.
Perlindungan  yaitu  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya,  sesuatu  itu  bisa  saja berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang.  Selain  itu  perlindungan  juga  mengandung  makna pengayoman yang  diberikan oleh seseorang terhadap orang  yang lebih lemah.
Perlindungan  hukum  merupakan  tindakan  atau  upaya  hukum  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak  sesuai dengan  aturan hukum,  untuk
dapat  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  masyarakat  untuk  menikmati martabatnya  sebagai manusia ( Setiono, 2004 ).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers,  perlindungan  hukum  adalah jaminan  perlindungan  pemerintah  dan  atau  masyarakat  kepada  warga  negara  dalam  melaksanakan fungsi, hak,  kewajiban, dan peranannya  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  anak  adalah  segala  bentuk  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya agar  dapat hidup,  tumbuh, berkembang,  dan berpartisipasi , secara optimal sesuai dengan harkat  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  tanpa  diskriminasi. Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa:  “ pertanggungjawaban  orangtua,  keluarga,  masyarkat,  pemerintah  dan  negara  merupakan  rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  secara terus - menerus demi  terlindunginya hak-hak anak”.
Upaya perlindungan  terhadap  anak  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan  sampai anak berumur 18 (delapan belas)  tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  meletakkan  kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak berdasarkan asas-asas yaitu;  a)  Nondiskriminasi;  b)  Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  c) Hak untuk hidup,  kelangsungan hidup,  dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Pidana  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut;  a)  Pengenaan  atau  pemberian  penderitaan  atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan;  b)  Diberikan dengan sengaja  oleh penguasa  atau  instansi  yang  berkuasa;  dan  c)  Dibebankan  atau  ditimpakan  kepada  seseorang  yang dipersalahkan melakukan tindak pidana  menurut ketentuan undang-undang.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual
Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus  mendapat imbalan atau hukuman  yang pantas, akan tetapi disisi  lain  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  atau  yang  melakukan  pelecehan  seksual  perlu mendapat  perlindungan  hukum  secara  khusus  dan  harus  dilakukan  berbagai  macam  pertimbangan dalam menetapkan  hukuman pada anak.
Selain  itu  dalam  menjatuhkan  pidana  dan  tindakan  hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan.  Pidana  atau  hukuman  pada  dasarnya  merupakan  suatu penderitaan yang disengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang  melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam  undang- undang  pidana.  Pertimbangan  Hakim dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak  adalah  untuk  memberikan  efek  jera  terdakwa  dan  agar terdakwa  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi  serta  untuk  mendidik  terdakwa  agar  menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.  Akan tetapi,  sebagai mahkluk  sosial  yang  paling  rentan  dan  lemah,  ironisnya  anak-anak  justru  sering  kali  ditempatkan didalam posisi yang paling dirugikan,  tidak memiliki hak  untuk bersuara,  dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya  ( G o s i t a ,   1 9 9 2 ) . Menurut  UU  No.11 Tahun 2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak, seorang  pelaku tindak pidana  anak  dapat  dikenakan  dua  jenis  sanksi  yaitu:  1)  Sanksi  Tindakan  bagi  pelaku  tindak  pidana yang  berumur  14  Tahun  meliputi,  Pengembalian  kepada  orang  tua/Wali,  Penyerahan  kepada seseorang,  Perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  Perawatan  di  LPKS  (Lembag  a  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial),  Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan  atau  pelatihan  yang  diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat tindak pidana; dan  2)  Sanksi  Pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang  berumur  15  tahun  ke  atas,  Sanksi  pidana  yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan  Pidana Tambahan.
Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan  syarat  anak  telah  berumur  14  (empat  belas)  tahun,  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  penjara  tujuh  tahun  atau  lebih.  Jika  masa  penahanan  sebagaimana  yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hak  anak belum berumur 12  (dua  belas)  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  Penyidik,  Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan  untuk;  a)  Menyerahkannya
kembali  kepada  orangtua/  wali; atau  b)  Mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah  atau LPKS di instansi yang menangani bidangkesejahteraan sosial,  baik  di  tingkat pusat maupun  daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat  dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan disidang  pengadilan  atas  seseorang  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana.Sanksi  pidana  juga  dapat  di  artikan  sebagai  penderitaan  yang  dengan sengaja  dibebankan  kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-  syarat  tertentu ( Arief, 1992 ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  pelecehan  seksual  sesuai  ketentuan  Undang- Undang  Nomor 35  Tahun 2014  Tentangperlindungan anak. Undang-Undang tersebut melindungi hak- hak anak yang sedang berhadapan dengan  hukum  hak  anak  untuk  didamping oleh  penasehat  hukum selama proses penyidikan, oleh karena itu pemeriksaan dan penahanan terhadap  anak  nakal  dilakukan ditempat  khusus  yang  terpisah  dengan tersangka orang  dewasa;  Usia  dan akibat perbuatan terdakwa menjadi  salah  satu  bagian  dari  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  Tindakan  terhadap  anak yakni  berupa  pengembalian  terhadap  orang  tua  untuk  dibina,  agar  terdakwa  kedepannya  bisa  menjadi anak yang lebih baik dalam  segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

## 2. Saran
untuk  memerangi  pelecehan  seksual  yang  terjadi  dikalangan  anak-  anak,disarankan  agar  pemerintah dapat  menambah  perannya  yaitu  dengan  mengadakan  sosialisasi  memalui  Bapas  (  Badan Permasyarakatan ) khususnya ditujukan kepada sekolah-sekolah, dan menambah penjara khusus anak disetiap  kota  agar  terdakwa  anak  tidak  disatukan  dengan  terdakwa  orang  dewasa,  hal  ini  mengingat emosi anak yang labil dan dikhawatirkan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan kejiwaan dan  masa  depan  anak,  dan  kepada  seluruh  masyarakat  terutama  setiap  keluarga  di  sarankan  agar memberikan perhatian penuh terhadap seorang anak dan ikut serta untuk mengontol seorang anak dari usia sedini mungkin, agar tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, M. dan B. N. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Alumni Bandung. Bahri, H. (1995). Remaja Berkualitas: Problematika Dan Solusinya . Pustaka Pelajar. Gosita, A. (1992). Masalah Perlindungan Anak . Sinar Grafika. Gunarsa, Y. S. D. (2007). Psikologi Remaja . Gunung Mulia.
Harahap,  I.  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum , 23 (1), 37–47. Koesnan, R. . (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia . Prinst, D. (1997). Hukum Anak Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti. Rahardjo, S. (1996). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti. Setiono.  (2004). Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) .  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.