Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2391 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) Sebagai Implementasi Revitalisasi SMK (Studi Tata Kelola Kemitraan Pada SMK Swasta “DP” Di Jakarta Timur)
Nikma Zuhairoh 1 , Indera Ratna Irawati Pattinasarany 2
1 Magister Sosiologi Universitas Indonesia
2 Staf Pengajar Magister Sosiologi Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  May 27 2021 Publication : July 03 2021 This study aims to examine the governance and partnership patterns of SMK "DP" with the  Business  /  Industrial  World  (DU  /  DI).  This  partnership  is  an  implementation  of Vocational School Revitalization in an effort to increase the competence of graduates and work placements. Based on the theory of sociology, the partnership between SMK and the world of industry / business (DU / DI) can be analyzed using social capital theory according to Coleman. This study uses a qualitative method with a case study approach. The  data  collection  technique  is  done  by  observation,  in-depth  interview  (indept interview),  and  document  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  SMK  “DP” Jakarta  has  implemented  partnership  governance  in  cooperating  with  the  Business World / Industrial World (DU / DI). This partnership is carried out in collaboration or through  the  MOU  in  terms of  curriculum  validation and synchronization,  Field  Work Practices  (PKL),  placement  of  graduates,  vocational  competency  tests  (UKK),  job training for productive teachers, the first party Professional Certification Institute (LSP) _P1, and opening industrial vocational class. For SMK, the collaboration carried out is not  only  to  improve  the  quality  of  graduates  who  are  ready  to  work  but  also  as  a promotion and selling point of SMK to prospective new students. For the Business World / Industrial World (DU / DI), this partnership is a social contribution and responsibility towards improving the quality of SMK and fulfilling the workforce in accordance with industry needs.
Keywords:
Vocational  school  revitalization, school  partnership  with  industry,
graduate competence
Article Info Abstrak Article history: Artikel diterima: Mei 27 2021 Publikasi : Juli 03 2021 Studi  ini bertujuan  untuk  mengkaji tata kelola  dan pola kemitraan SMK “DP” dengan Dunia  Usaha/Dunia  Industri  (DU/DI).  Kemitraan  ini  merupakan  implementasi Revitalisasi SMK dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan, dan penempatan kerja.
Berdasarkan  teori  Sosiologi,  kemitraan  SMK  dengan  Dunia  Industri/Dunia  Usaha (DU/DI)  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  Modal  sosial  ( Social  Capital ) menurut  Coleman.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara mendalam ( indept interview), dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  SMK  “DP”  Jakarta  telah  melaksanakan  tata  kelola  kemitraan  dalam  menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI). Kemitraan ini dilakukan dengan kerjasama maupun melalui MOU dalam hal validasi dan sinkronisasi kurikulum, Praktek Kerja  Lapangan  (PKL),  penempatan  lulusan,  uji  kompetensi  kejuruan  (UKK), job training pada guru produktif, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP)_P1, dan pembukaan  kelas  vokasi  industri.  Bagi  SMK,  kerjasama  yang  dilakukan  bukan  hanya untuk  meningkatkan  kualitas  lulusan  yang  siap  kerja  melainkan  juga  sebagai  promosi dan nilai jual SMK kepada calon peserta didik baru. Bagi Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI),  kemitraan  ini  merupakan  kontribusi  dan  tanggung  jawab  sosial  terhadap peningkatan kualitas SMK serta pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Keywords: Revitalisasi SMK, kemitraan sekolah dengan Industri, kompetensi lulusan. This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Nikma Zuhairoh Magister Sosiologi Universitas Indonesia Email Coresspondent: zuhairohnikma6@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan  yang berorientasi  pada  dunia  industri,  sehingga  sekolah  kejuruan  dalam  proses  pembelajaran  harus  bisa membuat pendekatan pembelajaraan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri (Zainal Arifin, 2012). Undang-undang  Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian  ini  mengindikasikan  bahwa  output  yang  ingin  dicapai  dari  proses  pendidikan  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  adalah  lulusan  yang  memiliki  tingkat  keterampilan  tertentu  sehingga  siap memasuki dunia kerja (Walter dalam Kuswana, 2013:157).
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statisik  tingkat  pengangguran  dari  lulusan  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  paling  tinggi  dibanding  dengan  lulusan  dari  jenjang  pendidikan  lainnya.  Angka pengangguran dari  lulusan SMK pada  Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran  tersebut lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun lebih rendah dibanding posisi Agustus 2017 sebesar 11,41. Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan dengan jenjang pendidikan yang setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya. Angka pengangguran dengan jenjang pendidikan universitas pada Agustus 2018 sebesar 5,89%, lulusan Diploma (6,02%), lulusan SMA (7,95%), lulusan SMP (4,8%) dan lulusan SD (2,43%). (BPS : 2018).
Meningkatnya jumlah pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih menghadapi  berbagai  macam  persoalan  dan  kendala  yang  terus  di  upayakan  untuk  mencari  solusinya. Menurut  Sumarno  (2008)  hingga  saat  ini  pendidikan  kejuruan  masih  menghadapi  kendala  kesepadanan kualitatif dan kuantitatif. Kesepadanan kualitatif terjadi karena perkembangan teknologi di industri yang sangat cepat, sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan sekolah menengah kejuruan dengan  kompetensi  yang  dibutuhkan  oleh  dunia  industri.  Sementara  itu,  kesepadanan  kuantitatif  terjadi karena adanya ketidak seimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah output pendidikan yang mencari pekerjaan.
Kendala lainnya yang harus dihadapi SMK di ungkapkan oleh Suryadi (2010 : 5) yang menyatakan bahwa  pendidikan  kejuruan  di  sekolah  telah  menimbulkan  permasalahan  struktural  yang  menjadikan kurangnya  relevansi  dengan  lapangan  kerja.  Perkembangan  program  studi  bersifat  konstan  ( constant ) karena perangkat  pendidikan di bentuk secara legal-formal, yang dapat membatasi ruang kreatifitas para pengelola program dan terkesan “menghindari” perubahan  ( variable ),  bahkan  teknologi  baru  pun  lebih dahulu masuk ke dunia usaha karena mengikuti tuntutan pasar. Proses pendidikan di SMK diindikasikan terdapat gejala yang konsisten bahwa program pendidikan di SMK terisolasi dengan kebutuhan riil dunia usaha  dan  industri.  Program  pendidikan  bersifat  “ supply  driven ”  karena  jenis  program  studi,  materi pendidikan, cara mengajar, media belajar, evaluasi, dan sertifikasi lebih ditentukan oleh provider utama yaitu  pemerintah.  Program  pendidikan  kejuruan  di  sekolah  kaku  dan  tidak  lentur  terhadap  perubahan kebutuhan lapangan kerja. Program pendidikan belum berorientasi terhadap kebutuhan pasar kerja yang cepat berubah, sehingga terjebak dalam pameo “membidik sasaran yang bergerak” ( aimed at the moving target ). Jumlah rumpun dan program studi “relative tetap” tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang berubah (Suryadi, 2010).
1.1. Rumusan Masalah
Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang : Bagaimana SMK “DP” Jakarta melaksanakan tata kelola kemitraan dengan DU/DI sebagai implementasi kebijakan Revitalisasi SMK dan upaya peningkatan kualitas dan layanan terhadap peserta didik?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  yang dibutuhkan dalam menyoroti isu dan persoalan mengenai kemitraan antara SMK dan DU/DI dapat di gali lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan studi kasus dipilih untuk lebih memfokuskan  isu  dan  persoalan  mengenai  tata  kelola  kemitraan  SMK    “DP”  dengan  DU/DI  sebagai implementasi Revitalisasi SMK. Peneliti mencoba memberikan definisi dan deskripsi  mengenai tahapan pengembangan tata kelola kemitraan yang dilakukan oleh SMK “DP” Jakarta dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) secara mutakhir hingga saat ini.
Peneliti  berusaha  mengilustrasikan  kemitraan  SMK  dengan  DU/DI  secara  spesifik  sebagai implementasi Revitalisasi SMK, sehingga dapat memahami permasalahan tersebut dengan baik.  Peneliti melakukan  pengamatan  terhadap  tata  kelola  kemitraan  SMK  “DP”  dengan  DU/DI  dari  berbagai  sudut pandang,  yaitu  kemitraan  sebagai  bentuk  layanan  sekolah  terhadap  peserta  didik  yang  dapat  dijadikan
sebagai daya jual SMK “DP” dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Kemitraan sebagai upaya peningkatan  kualitas  kompetensi  lulusan  yang  siap  kerja  Peneliti  telah  lama  berkecimpung  di  dalam lembaga  ini  sebagai  tenaga  pendidik,  sehingga  pengamatan  telah  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang cukup lama dengan pengambilan data yang terperinci dan mendalam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kemitraan sebagai Implementasi kebijakan Link and Match
Dalam  meningkatkan  relevansi  pendidikan  dengan  dunia  usaha,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan link  and  match .  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  lulusan  yang  sepadan  dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan jumlah, mutu, dan sebarannya  (Mulyasa  :  2012  :  10).  Menindaklanjuti  Inpres  No.  9  Tahun  2016,  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan secara gamblang menginstruksikan penyempurnaan dan penyusunan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match .
a. Kemitraan SMK “DP” dengan DUDI melalui MOU.
SMK  “DP”  menjalin  kemitraan  dengan  22  perusahaan  melalui  kesepakatan/MOU antara kedua belah pihak dalam upaya peningkatkan kualitas SMK. Kemitraan ini meliputi pelaksanaan  PKL,  penyelenggaraan  training/pelatihan  baik  pada  tenaga  pendidik  ataupun peserta didik, rekrutmen tenaga kerja, maupun penyelenggaraan kelas vokasi industri.  Selain menjalin  MOU  dengan  22  perusahaan  tersebut,  SMK  “DP”  juga  memiliki  hubungan kerjasama  dengan  kurang  lebih  100  perusahaan  dalam  pelaksanaan  PKL.  Perusahaan- perusahaan  tersebut  tersebar  di  sekitar  wilayah  Jabodetabek  yang  masih  terjangkau  oleh peserta didik dalam melaksanakan PKL. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya ada yang merupakan  instansi  pemerintah,  namun  sebagian  besar  adalah  perusahaan  swasta  yang bergerak di bidang yang sesuai dengan kompetensi keahlian di SMK “DP”.
b. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 SMK “DP”
Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  adalah  lembaga  pelaksanaan  kegiatan  sertifikasi  profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses  akreditasi  oleh  BNSP  yang menyatakan bahwa  LSP  bersangkutan  telah  memenuhi  syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP dapat membuka cabang yang berkedudukan di kota lain.
Konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. Pembentukan LSP tersebut juga  menjadi  salah  satu  wujud  implementasi  dari  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2016  tentang Revitalisasi  SMK  dalam  Rangka  Peningkatan  kualitas  dan  daya  saing  SDM  Indonesia.  Pada  tahun 2018,  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  telah  melakukan  full  assessment  ke  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-1 SMK “DP”.
c. Penyelenggaraan program kelas vokasi industri SMK “DP” Jakarta.
Dalam rangka implementasi  Instruksi Presiden No 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, dan  Peraturan  Pelaksanaannya  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, maka SMK “DP” telah mewujudkan di bukanya  kelas  vokasi  industri  Tahun  Pelajaran  2019/2020.  Program  ini  dilakukan  atas  kerjasama (MOU)  dengan  PT  IGP  (Inti  Ganda  Perdana)  dan  PT  Morita  Tjokro  Gearindo.  Seleksi  penerimaan siswa  kelas  industri  dilakukan  melalui  3  tahap,  yaitu  tes  akademik,  tes  fisik,  dan  psikotes  serta wawancara.  Tes  akademik  terdiri  dari  40  soal,  terdiri  dari  4  materi  soal  yang  meliputi  10  soal Matematika, 10 soal Bahasa Inggris, 10 soal Bahasa Indonesia, dan 10 soal kejuruan. Melalui seleksi tersebut, akhirnya di terima 33 peserta didik di kelas vokasi  industri.
Kurikulum  yang  diterapkan  dalam  kelas  industri  sangat  berbeda  dengan  kelas  regular, diantaranya alokasi waktu KBM full day mulai pukul 06.30-15.00 WIB. Muatan mata pelajarannya juga lebih banyak diandingkan dengan  kelas  regular, khususnya dalam pelaksanaan praktek selama satu  hari  penuh  yang  dipandu  oleh  guru  produktif  dan  perwakilan  dari  perusahaan.  Berdasarkan kesepakatan melalui MOU, selama satu minggu sekali setiap hari jumat akan didatangkan trainer dari perusahaan  IGP  yang  akan  memberikan  pelatihan  fisik  kepada  peserta  didik  kelas  industri  sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.
Penyelenggaraan kelas industri memberikan harapan pada peserta didik untuk mendapatkan kesempatan  yang  lebih  besar  dalam  meningkatkan  kompetensi  dan  pengalaman  yang  lebih  banyak dibandingkan  kelas  regular.  Selain  harus  mengikuti  ujian  seleksi  untuk  bisa  masuk  ke  dalam  kelas
vokasi industri, peserta didik juga harus membayar SPP lebih mahal dibandingkan kelas regular. Hal ini sebanding dengan layanan KBM yang membutuhkan waktu ekstra dan pelaksanaan praktek yang lebih lama dibandingkan dengan kelas regular.
d. Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Rekrutmen Tenaga kerja
BKK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. Pemberdayaan BKK SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah yaitu sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan BKK SMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK. BKK SMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi jika tidak ada pasangan industri/usaha kerja, sebagai lingkungan kerja dimana siswa belajar keahlian dan profesional serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Rekrutmen tenaga kerja di SMK “DP” dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui rekrutmen secara umum dan melalui  system  ijon. Rekrutmen  secara umum  diinformasikan secara  terbuka dan bisa  diikuti  oleh  lulusan  SMK  dari  sekolah  lain,  namun  penyelenggaraannya  dilakukan  di  sekolah “DP”. Setiap pelaksanaan rekrutmen yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan selalu mendapatkan respon yang positif oleh para pencari kerja lulusan SMK. Oleh karenanya, pelaksanaan rekrutmen ini biasanya  dibanjiri  oleh  banyak  peminat,  sehingga  aula  di  sekolah  SMK  “DP”  cukup  penuh  untuk menampung para pencari kerja. Rekrutmen tenaga kerja melalui sistem Ijon berlaku bagi peserta didik SMK  “DP”  yang  belum  lulus.    Sistem  Ijon  SMK  BKK  adalah  suatu  proses  melamar  kerja  di perusahaan  atau  intansi  tertentu  yang  nantinya  bila  siswa  tersebut  diterima  kerja  mulai  kerjanya menunggu lulus dari sekolah. Pada umumnya seleksi kerja dilaksanakan semester II menjelang Ujian Nasional. Selain sistem ijon, perusahaan mitra juga bisa mengajukan permohonan tenaga kerja khusus alumni kepada pihak sekolah melalui bursa kerja khusus (BKK) yang informasinya dilakukan secara terbatas di WA group alumni atau website sekolah.
e. Pembentukan organisasi Pusat Pengembangan Karir Siswa (PPKS)
Dalam rangka peningkatan layanan di bidang peningkatan karir siswa serta bursa kerja khusus, diperlukan tim internal dari sekolah untuk menyusun program kerja tahunan yang bertanggung jawab melaporkan  kepada  kepala  sekolah.  Kepengurusan  organisasi  ini  di  bentuk  berdasarkan  Surat Keputusan  kepala  sekolah  selama  periode  satu  tahun.  Divisi  dan  Job  Description  dalam  organisasi PPKS meliputi bidang pemetaan bakat minat (karir kejuruan & Pendidikan Tinggi Vokasi), Bidang Training (multi kompetensi dan wirausaha), Bidang kerjasama industri (PKL, kelas vokasi industri), Bidang Publikasi (Expo/pameran dan penelusuran tamatan), Bidang BKK (pemasaran dan penyaluran tamatan).
f. Penelusuran Alumni (Tracer Study)
Salah  satu  program  Wakil  Kepala  Sekolah  Bidang  Hubungan  Industri  dan  Humas  adalah penelusuran  alumni  sebagai  upaya  pemetaan  keterserapan  alumni  di  dunia  kerja  dalam  rangka pelaporan  ke  Dinas  Pendidikan  SMK.  Data  tersebut  akan  menjadi  bahan  evaluasi  oleh  pemerintah maupun sekolah dalam upaya peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3.2. Kemitraan sebagai sebuah strategi dalam peningkatan mutu dan layanan sekolah, serta Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.  Pelanggan  dalam  hal  ini  adalah  pelanggan  internal  (tenaga  kependidikan)  serta  pelanggan eksternal  (peserta  didik,  orangtua,  masyarakat  dan  pemakai  lulusan).  Pelanggan  utama  dalam  sekolah adalah siswa yang secara langsung menerima jasa pendidikan. Sebagai pelanggan utama siswa memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, keunggulan bersaing sering diupayakan dalam bentuk pelayanan yang  unggul.  Strategi  yang  tepat  dan  akurat  dalam  kualitas  layanan  merupakan  faktor  penting  yang mempengaruhi  keunggulan  bersaing  bila  direncanakan  dan  diimplementasikan  dengan  tepat  (Ulum  dan Ismanto, 2017: 31).
Selain  dari  kemitraan  yang  di  bangun  oleh  SMK  “DP”,  sekolah  swasta  yang  berada  di  bawah naungan  yayasan  Islam  di  wilayah  Jakarta  Timur  selama  26  tahun  ini  juga  memiliki  banyak  program unggulan yang menjadi ciri khas SMK “DP” dan cukup dikenal oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa program unggulan SMK “DP” yang tidak dimiliki sekolah lain, diantaranya adalah penerapan kedisiplinan tata  tertib  sekolah  yang  cukup  ketat,  penguatan  karakter  keagamaan  melalui  program  Bina  Santri,  dan
budaya  sekolah  yang  santun  dan  berbudi  pekerti.,  serta  penerapan  kedisiplinan,  ketertiban,  keindahan, kerapihan, kebersihan (K5). Hal inilah yang menjadi daya tarik dan menjadi sebuah bentuk kepercayaan dari masyarakat untuk mendaftarkan sekolah ke SMK “DP”.
Program unggulan yang di bangun dan di kembangkan oleh SMK “DP” menjadi penunjang dalam pelaksanaan  kemitraan  SMK  dengan  DU/DI.  Program  unggulan  ini  yang  kemudian  disampaikan  oleh SMK “DP” kepada DU/DI sebagai bentuk promosi untuk dapat menjalin kerjasama melalui kemitraan. Jumlah SMK yang cukup banyak di sekitar wilayah SMK “DP” menyebabkan terjadinya kompetisi dalam menjalin kemitraan dengan DU/DI yang jumlahnya cukup terbatas. Oleh karena itu, SMK “DP” berusaha meyakinkan kepada DU/DI bahwa  SMK “DP” 1 memiliki  sarana dan prasarana  yang cukup  memadai, peserta didik yang memiliki budi pekerti dan kedisiplinan yang tinggi, sehingga kemitraan yang dibangun dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang di harapkan.

## 3.3. Kerangka Konsep/Teori

## Pengertian Kemitraan
Menurut undang-undang Republik Indonesia N0. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling  menguntungkan.  Kemitraan  adalah  strategi  yang  diciptakan  untuk  melibatkan  pihak  lain  dalam bentuk  partisipasi  yang  berdasarkan  prinsip mutual  benefit  gains (Wong,  Fearon  and  Philip,  2007). Menurut Haman (2004 : 23), konsep kemitraan  adalah : “ A partnership is a business owned by two  or more people, who share in  the profits or losses ” . Pandangan tersebut menunjukkan bahwa secara praktis, kemitraan menjadi alat untuk memperoleh keuntungan nilai bagi kedua belah pihak. Sama halnya dengan pendapat  Todd  (2007  :  5),  yang  menyatakan  bahwa  :  “ School  partnerships  can  be  done  with  students, parents and industry or professional circles ”. Tujuan dari kemitraan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong  meningkatnya  modal  manusia.  Keterlibatan  DU/DI  dalam  meningkatkan  kompetensi  para lulusan  merupakan  sebuah  investasi  dalam  rangka  mendorong  meningkatnya  kualitas  SDM  yang  pada akhirnya akan di rekrut oleh DU/DI.
Menurut  Ian  Smith  (2006),  Henrietta  Bernal  et,  all.  (2004)  kerjasama  kemitraan  pada  dasarnya merupakan  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  dua  belah  pihak  atau  lebih  yang  memiliki kedudukan atau tingkatan yang sejajar dan saling menguntungkan. Kerjasama kemitraan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama. Sekolah perlu membangun sinergi dengan dunia  industri,  salah  satunya dengan membuat program  kerjasama  kemitraan  antara Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK)  dan  dunia  industri.  Jika  fungsi-fungsi  strategis  stake  holder  sekolah  benar-benar dijalankan, maka kerjasama kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan akan saling menunjang.
Kemitraan SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri  (DU/DI)
Tenaga Kerja Sumber Daya (Resources) PEMERINTAH Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK - 12 Kementerian - BNSP - 34 Pemerintah Daerah Provinsi
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) - Sinkronisasi kurikulum - Pelaksanaan PKL - Training guru produktif - Lembaga Sertifikasi profesi (LSP) - Pembukaan Kelas indusri
- Uji kompetensi kejuruan (UKK) - Bursa kerja khusus  (BKK) - Penempatan lulusan
- Nilai Jual SMK kepada peserta didik baru - Layanan kepada peserta didik dalam peningkatan kualitas kompetensi  lulusan - Kontribusi dunia usaha dan industri dalam peningkatan kualitas Pendidikan SMK - Tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar
PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SMK YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI
(LINK AND MATCH)
Pembahasan mengenai Kemitraan SMK dengan DU/DI akan banyak bersinggungan dengan dimensi  Sosiologis,  sehingga  teori  yang  digunakan  sebagai  dasar  pemikiran  dalam  menganalisa kemitraan adalah Teori Sosiologi. Kajian dalam penelitian ini lebih menekankan pada pola interaksi dan  relasi  antara  SMK  dengan  DU/DI,  dimana  keduanya  merupakan  elemen-elemen  sosial  yang keberadaannya turut memberikan kontribusi dan dukungan terhadap perkembangan Pendidikan SMK. Dalam hal ini sekolah bukanlah  sebuah institusi  yang dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya. Oleh karena itu masing-masing elemen tersebut dapat berarti manakala  di  gerakkan  secara  sinergis  untuk  mendukung  perkembangan  SMK.  Elemen-elemen kekuaatan sosial tersebut di kenal dengan istilah Social Capital atau modal sosial, oleh karenanya teori yang digunakan dalam kajian kemitraan ini adalah Teori Modal Sosial ( Social Capital Theory ).

## Bentuk-Bentuk Modal Sosial
Menurut  Julia  Hauberer  dalam  bukunya Social  Capital  theory,  Towards  a  Methodological Foundation (2011 : 42), Coleman membedakan modal sosial ke dalam beberapa bentuk :
Coleman differentiates between the kinds of social capital. Social capital remains in relations that are based on mutual trust or authority. Both create familial networks and  appropriable  social  organization.  Relations  are  characterized  by  information potentials and effective norms.
Tabel 1 Lima Bentuk Modal Sosial Menurut Coleman dalam Kemitraan SMK dengan DU/DI No Modal Sosial Deskripsi 1. Relation of Mutual Trust a. Kerjasama yang sinergis antara sekolah dengan DU/DI b. Menjadi sekolah percontohan dalam implementasi Revitalisasi SMK.
c. Mendapat stigma dari masyarakat sebagai sekolah kejuruan yang menghasilkan lulusan yang cepat dapat kerja.
d. Menjadi  SMK  swasta  dengan  peserta  didik  terbanyak  di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. 2. Authority Relations a. Instruksi  Presiden  No 9  Tahun  2016  mengenai  Revitalisasi SMK. b. Peraturan  Pemerintah  No.  45  tahun  2019  yang  mengatur pemberian  insentif  super  deduction  sebesar  200  %  bagi pelaku usaha dan pelaku  industri  yang melakukan kegiatan vokasi 3. Information Potential a. Rapat koordinasi dengan DU/DI dalam rangka persiapan Uji Praktik Kejuruan (2018).
b. Rapat  periapan  Uji  Kompetensi  Kejuruan  (UKK)  dan evaluasi kerjasama dengan DU/DI (2019).
c. Pertemuan  antara  SMK  DP  dengan  perwakilan  perusahaan dalam rencana pembentukan kelas vokasi industri (2019). 4. Norms and Effective Sanction a. Memorandum Of Understanding (MOU) pembentukan kelas vokasi industri. b. MOU antara SMK “DP” dengan DU/DI dalam pelaksanaan PKL.
c. Norma  dalam  tata  tertib  sekolah  untuk  memperkuat  nilai- nilai dalam diri peserta didik, antara lain nilai kedisiplinan, kejujuran,  tanggung  jawab,  keagamaan,  kebangsaan,  dan lain-lain. 5. Appropriable Social Organization Pembentukan Komite Sekolah sebagai upaya sekolah dalam meningkatakan kualitas Pendidikan di SMK. Sesuai dengan Permendikbud  No  75  Tahun  2016  tentang  Revitalisasi Komite  Sekolah,  SMK  “DP”  telah  membentuk  komite sekolah  yang  anggotanya  terdiri  dari  perwakilan  orang  tua peserta  didik  dan  tokoh  masyarakat.  Pembentukan  komite sekolah  ini  di  harapkan  mampu  memaksimalkan  perannya dalam  peningkatkan  mutu  sekolah  dengan  menerapkan prinsip  gotong  royong,  baik  dalam  penggalangan  dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
Gambar 2. Skema kerangka konsep/kerangka teori
KEMITRAAN (PARTNERSHIP) SMK dengan DU/DI

## TEORI MODAL SOSIAL

## COLEMAN
SMK :
Menghasilkan Kompetensi Lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri DU/DI :
Kontribusi dalam Peningkatan Pendidikan SMK dan Pemenuhan Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Industri
PEMERINTAH
( Authority Relations )
(Inpres No 9 Tahun 2006) Tentang Revitalisasi SMK Relasi dengan Kepercayaan ( Relation of Mutual Trust )
Informasi yang potensial ( Information Potential )

## Norma-Norma yang
Efektif ( Effective Norms )
( Appropriable Social Organizations )
Program-Program kemitraan SMK dan DU/DI
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMK

## 4. KESIMPULAN 4.1. Peran Modal soial dalam Kemitraan SMK dengan DU/DI
Modal sosial menurut Coleman meliputi, modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal fisik meliputi  benda  yang  terlihat  nyata  seperti  uang,  bangunan,  peralatan,  serta  sarana-prasarana pendukung  lainnya.  Modal  manusia  yang  dimiliki  SMK  “DP”  adalah  figur  pimpinan  yayasan  dan kepala sekolah yang menjadi roda penggerak peningkatan kualitas SMK “DP” melalui implementasi Revitalisasi SMK. Modal sosial yang terdiri dari lima bentuk terdiri dari relasi yang dilandasi saling percaya  ( Relations  of  Mutual  Tust ),  relasi  kekuasaan  ( Authority  Reations ),  informasi  potensial ( Information  Potential ),  norma-norma  yang  efektif  ( Effective  Norms ),  organisasi  yang  disesuaikan ( Appropriable Social Organization ).
Relasi yang dilandasi saling percaya di buktikan dengan kemitraan yang dibangun oleh SMK “DP” dengan  22  perusahaan  melalui  MOU.  Kemitraan  ini  menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan  kegiatan PKL, UKK (Uji Kompetensi kejuruan), pembentukan kelas vokasi industri, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP) P-1, dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Kemitraan antara SMK “DP” dengan DU/DI terselenggara karena dorongan dan tuntutan dari pemerintah melalui Inpres No 09 Tahun 2016, hal inilah yang menandai adanya relasi kekuasaan dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatan  Pendidikan  SMK.  Kemitraan  ini  dapat  berjalan  secara  berkelanjutan  dengan mengedepankan  informasi  potensial  melalui  komunikasi  antara  SMK  “DP”  dengan  DU/DI. Kesepakatan  yang  di  pertegas  melalui  MOU  semakin  meyakinkan  kedua  belah  pihak  agar  bisa mematuhi norma-norma yang efektif yang berlaku, sehingga kemitraan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu SMK “DP” juga melibatkan organisai komite sekolah yang dibentuk untuk mendukung segala kegiatan sekolah, organisasi yang disesuaikan ini ikut memperkuat upaya sekolah dalam menggapai tujuan yang diharapkan.
4.2. Kemitraan sebagai implementasi Revitalisasi SMK
SMK “DP” menyambut baik adanya Inpres No 9 Tahun 2016 mengenai revitalisasi SMK dan berusaha mengikuti arahan dari kementerian terkait untuk mengimpementasikannya. Kemitraan yang dilakukan oleh SMK “DP” bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan  dunia  kerja.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  menyusun  kurikulum  yang  sesuai  dengan kebutuhan industri ( demand driven ), menyalurkan lulusan ke dunia kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK), dan lebih diperkuat lagi dengan  pembentukan organisasi Pusat Pengembangan Karis Siswa (PPKS).  SMK  “DP”  berusaha  memberikan  pelayanan  terbaik  dimulai  dari  pelaksanaan  PKL  yang sesuai  dengan  kompetensi  kehalian  yang  dipelajarinya,  peningkatan  kualitas  Kegiatan  Belajar Mengajar  (KBM),  penempatan  lulusan  ke  dunia  kerja,  dan  penelusuran  alumni  ( tracer  study ). Persentase lulusan yang bekerja, tidak bekerja, dan berwirausaha dapat diketahui melalui penelusuran alumni, data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK “DP” sekaligus menjadi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai SMK
5. Saran
5.1. Bagi sekolah
SMK  “DP”  diharapakan  dapat  terus  meningkatkan  layanan  dalam  hal  kualitas  kegiatan  belajar mengajar (KBM), penyelarasan kurikulum dan silabus SMK yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta  kualitas  kompetensi  lulusan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  industri.  SMK  “DP”  harus  bisa menjaga  kepercayaan  masyarakat  yang  memiliki  harapan  besar  bahwa  lulusannya  dapat  memiliki kompetensi yang siap kerja maupun berwawasan wirausaha ( enterpreuneurship ).
Memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan Bersama DU/DI, agar dapat memanfaatkan sumber daya untuk menunjang peningkatan kualitas SMK.

## 5.2. Bagi DU/DI
Perusahan  yang  mewakili  DU/DI  hendaknya  terus  meningkatkan  kepedulian  dan  kontribusi  nyata dalam  peningkatan  Pendidikan  SMK  melalui  kerjasama  yang  saling  menguntungkan.  DU/DI diharapkan dapat membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada SMK dalam upaya penyelarasan kurikulum berbasis industri dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
5.3. Bagi Pemerintah
Meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi Revitalisasi SMK dan semua sektor yang terkait, sehingga hasilnya lebih maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Meningkatkan  stimulus  terhadap  DU/DI  agar  dapat  berkontribusi  secara  maksimal,  sehingga kemitraan yang dibangun antara  SMK dengan DU/DI dapat memberikan keuntungan  yang sepadan antara kedua belah pihak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zainal.  2012.  Implementasi  Manajemen  Stratejik  Berbasis  Kemitraan  Dalam  Meningkatkan  Mutu SMK.  Jurnal  Administrasi  Pendidikan.  Vol.XIV  No.1  April  2012|61-62.  Diakses  pada  tanggal  06 November 2019 Pukul 10.55 WIB.
Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital’ American Journal of Sociology 94 : S95-S120.
Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory . Chambridg, Mass : Harvard University Press. Cresswell  W  Jhon.  2010. Research  Design;  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed .  Yogyakarta  ; Pustaka Pelajar.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Kilasan Dua Tahun Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan September 2016-2018.
Febrianti, Julia. 2014. Manajemen Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Jakarta dengan Dunia Usaha/Dunia Industri. Disertasi, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
Mulyasa, E. 2012. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi. Bandung :  penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Sumarno.  2008.  Employability  Skills  dan  Pengaruhnya  terhadappenghasilan  Lulusan  SMK  Teknologi  dan Industri,  Jurnal  Kependidikan  Lembaga  Penelitian  UNY,  Tahun  XXXVIII,  Nomor1,  Mei  2008. Yogyakarta : LLPM UNY.
Suryadi. 2010. “Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan (Studi Relevansi
Pendidikan Kerjasama UPI dengan Balitbang Kemendiknas)”.
http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/Seminar_Internas.NFE
Tyagita,  Brigitta.  Putri  Atika  dan  Padmini,  Kristiana  Hesti.  2015.  Edupreneur  dalam  Peningkatan  Mutu Lulusan  SMK.  Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta.  ISBN  :  978-602-8580-19-9.  Diakses  pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 10.30 WIB.
Ulum, Miftahul dan Ismanto, Bambang, 2017. Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol 27, No 1, Juni, 2017, ISSN : 1412.3835/69-91. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.56 WIB. Ulum, Miftahul dan Ismanto, Bambang, 2017. Strategi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Pasca Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol 27, No 1, Juni, 2017, ISSN : 1412.3835/69-91. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 09.56 WIB.