## KORUPSI   DAN UPAYA  PEMBERANTASANNYA

## TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH. Dosen Fakultas  Hukum UNISRI
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to  serve,  to  give  welfare  and  education  to  its  people.    It  is  practiced  widely  and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort must be in extra ordinary one as well.
Keywords: corruption, extra ordinary crime.

## PENDAHULUAN
Dalam  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum (rechtstaat),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  (machstaat).  Hal  ini  berarti  bahwa Indonesia  adalah  negara  hukum  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang  dilarang.  Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang  yang  nyata-nyata  berbuat melawan  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi  dan  alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.
Proses  pembangunan  dapat  menimbulkan  kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat,  selain itu pembangunan juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak  sosial  yang  negatif  terutama  menyangkut  masalah  peningkatan  tindak  pidana  yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sedang menjadi perbincangan dewasa ini adalah  korupsi.  Korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Korupsi  merupakan  masalah serius,  tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta merusak nilai-nilai demokrasi dan
moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  kejahatan  yang  menyentuh  berbagai  kepentingan  yang menyangkut  hak  asasi,  ideologi  negara,  perkonomian,  keuangan  negara,  moral  bangsa  yang cenderung  sulit  untuk  ditanggulangi.  Hal  ini  karena  banyak  pelaku  korupsi  diputus  bebas, ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  tidak  sebanding  dengan  perbuatan  atau  kerugian.  Tindak pidana  korupsi  sulit  diungkapkan  karena  pelaku  menggunakan  peralatan  yang  canggih  serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisir.
Korupsi  di  Indonesia  terus  menunjukkan  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Tindak  pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara,  maupun  dari  segi  kualitas  tindak  pidana  yang  dilakukan  semakin  sistematis  serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

## PERMASALAHAN
Uraian berikut akan menjelaskan mengenai bagaimana korupsi dan upaya pemberantasannya ?.

## PEMBAHASAN
Pembangunan  Nasional  bertujuan  mewujudkan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan masyarakat Indonesia seluruhnya  yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945.  Untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera tersebut  perlu  secara  terus-menerus  ditingkatkan  usaha-usaha  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.
Di  tengah  upaya  pembangunan  nasional  di  berbagai  bidang,  aspirasi  masyarakat  untuk memberantas  korupsi  dan  bentuk  penyimpangan  lainnya  semakin  meningkat,  karena  dalam kenyataan  adanya  korupsi  telah  menimbulkan  kerugian  negara  yang  sangat  besar  yang berdampak  pada  timbulnya  krisis  diberbagai  bidang.  Untuk  itu,  upaya  pencegahan  dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

## Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  secara  harfiah  merupakan  sesuatu  yang  busuk,  jahat  dan  merusak.  Secara  harfiah korupsi  mempunyai  pengertian  yang  luas,  pertama,  penyelewengan  atau  penggelapan  (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang  yang  dipercayakan  kepadanya,  dapat  disogok  (melalui  kekuasaannya  untuk  kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda  paling  sedikit  Rp  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :
1. melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian  “secara  melawan  hukum”  dalam  pasal  tersebut  adalah  mencakup  perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  namun  apabila  perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana.  Disamping  itu  kata  “dapat merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Pasal  3  Undang  Undang  No.  31  tahun  1999  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  dengan tujuan    menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  tahun  dan  paling  lama  20  tahun  dan  atau
denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :
1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan  kewenangan  atau  sarana  yang  ada  padanya  ,  karena  jabatan  atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
Maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau  yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan  hukum  dan  perusahaan  yang menyertakan  modal  negara  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Pengertian  perekonomian  negara  adalah  kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  ataupun  usaha  masyarakat  secara  mandiri  yang didasarkan  pada  kebijakan  pemerintah,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kamakmuran dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat.
Tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak  pidana  (kejahatan)  yang  luar  biasa  atau  extra ordinary crime mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :
1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Dilakukan secara rahasia.
3. Melibatkan    elemen    kewajiban  dan  keuntungan  timbal  balik,  dimana  kewajiban  dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.
4. Biasanya  berusaha  menyelubungi  perbuatannya  dengan  berlindung  di  balik  pembenaran hukum.
5. Biasanya  menginginkan  keputusan  yang  tegas  dan  mampu  mempengaruhi  keputusan- keputusan itu.
6. Setiap  tindak  pidana  korupsi  mengandung  penipuan,  biasanya  dilakukan  oleh  badan  publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan. (Evi Hartanti, 2009:10).
Tindak  pidana  korupsi  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia  dikarenakan  adanya  faktor-faktor yang menjadi penyebab yaitu :
1. Lemahnya  pendidikan  agama  dan  moral.  Pemahaman  terhadap  agama  yang  setengah- setengah  bahkan  kurang  dan  moral  yang  buruk  membuat  seseorang  tidak  malu  melakukan korupsi.
2. Keserakahan  dan  etos  kerja  yang  rendah.  Saat  ini  pelaku  korupsi  bukan  saja  dari  kalangan tidak mampu, tetapi juga kalangan yang mampu di bidang ekonomi. Karena keserakahan dan etos kerja yang rendah yang medorong melakukan korupsi.
3. Tidak  adanya  sanksi  yang  keras/berat.  Dalam  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi terdapat  sanksi  pidana  mati  tehadap  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam keadaan  tertenut,  artinya  pemberatan  bagi  pelaku  korupsi  apabila  tindak  pidana  tersebut dilakukan  pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai  pengulangan  tindak  pidana korupsi atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter). Walaupun ada sanksi yang berat dalam UU tersebut, namun selama ini pelaku korupsi hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan atau bahkan dibebaskan dengan alasan kurang cukup bukti dll.
4. Kurangnya  pengawasan  pada  aparat  pemerintah.  Kurangnya  pengawasan  terhadap  kerja aparat  memberi  peluang  pada  aparat  pemerintah  untuk  melakukan  korupsi  seperti  yang terjadi pada Gayus di Departemen Pajak.
Tindak  pidana  korupsi  yang  merajalela  di  negara  Indonesia  menimbulkan  dampak  atau akibat yang sangat luas yaitu: (Eggi Sudjana, 2008:137)
1.Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga negara  lain.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  negara  lain  dalam  kerjasama  di  bidang  politik, ekonomi yang akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan  ekonomi  serta  terganggunya  stabilitas  perekonomian  negara  dan  stabilitas politik.
2.Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
Masyarakat  akan  bersifat  apatis  terhadap  anjuran  dan  tindakan  pemerintah,  hal  ini mengakibatkan  ketahanan  nasional  rapuh  dan  mengganggu  stabilitas  keamnan  negara.  Pada akhirnya  masyarakat  dapat  menuntut  mundur  presiden  karena  dinilai  tidak  lagi  dapat mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakan melawan hukum.
3.Menyusutnya pendapatan negara.
Penerimaan negara didapat dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara akan berkurang bila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor penerimaan negara tersebut.
4.Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.
Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh bila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan  asing  yang  hendak  memaksakan  ideologi  atau  pengaruhnya  pada  bangsa  Indonesia akan  menggunakan  penyuapan  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  cita-citanya.  Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

## 5.Perusakan mental pribadi
Moralitas  yang  rendah  menyebabkan  orang  mudah  untukk  melakukan  penyelewengan  dan penyalahgunaan  wewenang.  Hal  ini  mengakibatkan  segala  sesuatunya  diukur  dengan  materi sehingga  melupakan  tugas  yang  diemban  dan  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  yang bertujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Korupsi  pada  akhirnya  menjadi hambatan bagi bangsa Indonesiaj untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
6.Hukum tidak lagi dihormati
Semakin  banyaknya  korupsi  yang  terjadi  merupakan  indikasi  bahwa  hukum  tidak  lagi diindahkan  atau  dihormati.  Hal  ini  karena  pelaku  korupsi  selama  ini  hanya  dijatuhi  sanksi pidana  yang  ringan,  sehingga  kurang  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku.  Cita-cita  untuk menggapai  tertib  hukum  tidak  akan  terwujud  apabila  para  penegak  hukum  yang  seharusnya menegakkan  hukum,  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  pada  akhirnya  menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

## Upaya pemberantasan
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat menjangkau berbagai modus operandi  penyimpangan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  yang  semakin  rumit  dan canggih, maka dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001
tindak  pidana  korupsi  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  meliputi  perbuatan-perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara  melawan  hukum  dalam pengertian formil dan materiil.  Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum (unsur melawan hukum) dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Ketentuan ini membuka peluang untuk digunakannya pembuktian terhadap unsur melawan hukum yang lebih luas.
Tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dalam  penjelasan  UU  No.  31  Tahun  1999 dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Hal ini untuk mempermudah mekanisme pembuktian sekaligus mengakomodasi nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat yang diciderai oleh koruptor. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dirumuskannya tindak pidana korupsi  secara  formil,  sangat  penting  dalam  proses  pembuktian  dan  penuntutan,  dimana meskipun  hasil  dari  korupsi  telah  dikembalikan  kepada  negara,  pelaku  tindak  pidana  korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.
Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana  korupsi,  undang-undang  menetapkan  ancaman  pidana  minimum  khusus,  pidana  denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Undang-undang juga menetapkan pidana  penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi  yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
Undang-undang  juga  memperluas  pengertian  pegawai  negeri,  yang  antara  lain  meliputi orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  korporasi  yang  mempergunakan  modal  atau  fasilitas dari negara atau masyarakat. Arti dari fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin  yang  eksklusif  termasuk  keringanan  bea  masuk  atau  pajak  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka  dibentuk  tim  gabungan  yang  dikoordainasikan  oleh  Jaksa  Agung,  sedang  proses penyidikan  dan  penuntutan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hal  ini  dimaksudkan  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  waktu  penanganan  tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Beberapa lembaga
atau  komisi  dibentuk  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  seperti  lembaga  ombudsman, KPKPN dan KPK.
KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  dibentuk  berdasarkan  Undang  Undang  No.  30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  KPK  merupakan  lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan pembentukannya yaitu  untuk  meningkatkan  daya  guna  terhadap  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berwenang  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Guna    memperlancar  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  tindak  pidana korupsi,  undang-undang  telah  mengatur  kewenangan  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim sesuai  dengan  tingkat  penanganan  perkara  untuk  dapat  langsung  meminta  keterangan  tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.
Alat  bukti  dalam  tindak  pidana  korupsi  sama  seperti  yang  diatur  dalam  KUHAP,  namun ada penambahan dimana untuk alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari, pertama alat bukti lain yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima  atau  disimpan  secara  elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu “Disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many  (WORM).  Yang  dimaksud  dengan  “alat  optik  atau  yang  serupa  dengan  itu”  adalah  tidak terbatas  pada  data  penghubung  elektronik,  surat  elektronik,  telegram,  teleks  dan  faksimili. Kedua,  dokumen,  yaitu  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan  atau didengar  yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas  kertas,  benda  fisik  apa  pun  selain  kertas  maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka  atau  perforasi  yang
memiliki  angka.  Ketiga,  petunjuk  hanya  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi,  surat  dan keterangan terdakwa.
Pembuktian  yang  dianut  UU  No.  20  Tahun  2001  berbeda  dengan  pembuktian  dalam KUHAP. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 diterapkan pembuktian terbalik, dimana terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi  yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang  didakwakan.  Apabila  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka  keterangan tersebut  digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  telah melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  hal  ini  penuntut  umum  dapat  mengajukan  tuntutan kepada  hakim  agar  harta  benda  terdakwa  dirampas  untuk  negara.  Tuntutan  ini  diajukan  oleh penuntut umum pada saat penuntut umum membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
Apabila  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi, penuntut  umum  tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan  dakwaannya.  Hal  ini  merupakan ketentuan  pembuktian  terbalik  yang  terbatas  yang  dianut  di  Indonesia,  dimana  penuntut  umum tetap  wajib  membuktikan  dakwaannya.  Terdakwa  yang  diputus  bebas  atau  lepas  dari  segala tuntutan  hukum  dari  perkara  pokok,  maka  tuntutan  perampasan  harta  benda  harus  ditolak  oleh hakim.
Terhadap  terdakwa  yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  tetap, namun  diketahui  masih  ada  harta  benda  terpidana  yang  diduga  atau  patut  diduga  berasal  dari tindak  pidana  korupsi  yang  belum  dikenakan  perampasan  untuk  negara,  maka  negara  dapat melakukan  gugatan  perdata  terhadap  terpidana  dan  atau  ahli  warisnya.  Pemeriksaan  dan penjatuhan  putusan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  tanpa  kehadiran  terdakwa, apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaan sanksi pidana sangat penting sebagai alat untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi. Secara teori, sanksi  yang  berat  akan  membuat  pelaku  kejahatan  menjadi  takut  sehingga  mengurungkan niatnya  melakukan  tindak  pidana.  Beratnya  sanksi  mencerminkan  beratnya  dampak  tindak pidana  yang  dilakukan  dan  kesungguhan  pemerintah  untuk  mengatasinya.  Dalam  proses penegakan hukum, masyarakat sering melihat berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit banyaknya  pelaku  tindak  pidana  yang  dijatuhi  hukuman  sebagai  tolok  ukur  keberhasilan
penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  dinilai  berhasil  apabila  semakin  banyak  koruptor  yang dimasukkan dalam penjara dan mengembalikan uang negara.
Sebaliknya,  ringannya  sanksi  yang  dijatuhkan  dan  sedikitnya  pelaku  korupsi  yang tertangkap  jelas  melukai  nilai-nilai  dan  perasaan  keadilan  masyarakat.  Hal  ini  mendorong masyarakat  untuk  tidak  taat  hukum  dan  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  sebagai  cara  mudah dan beresiko ringan dalam mendapatkan limpahan kekayaan dan kekuasaan.
Upaya pemberantasan korupsi harus didukung semua faktor agar upaya tersebut tidak sia- sia. Salah satunya adalah mewujudkan good governance, yang mempunyai prinsip-prinsip dasar yaitu  kepastian  hukum,  dimana  penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  pada  hukum  dan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan keadilan, keterbukaan, yang mengisyaratkan adanya  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang  penyelenggaraan  pemerintah  oleh  birokrasi  pemerintah  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan  hak  asasi  pribadi,  golongan  dan  rahasia  negara.  Akuntabilitas  publik,  yang menentukan aspek pertanggungjawaban semua kegiatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat sebagai  pemegang  kedaulatan  tertingggi  negara,  dan  terakhir  profesionalitas  yang mengutamakan keahlian berlandaskan kompetensi, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ciri sebuah good governance terlihat dari tingkatan partisipasi aktif atau keterlibatan semua elemen kenegaraan dan  masyarakat dalam proses pemerintahan. Masyarakat dan semua elemen kelembagaan  yang  ada  dalam  negara,  termasuk  peranan  birokrasi  pemerintah  harus  mengambil peran  secara  aktif  untuk  mewujudkannya.  Walau  peranan  pemerintah  sampai  saat  ini  masih dominan dan menentukan, bukan berarti eksistensi lembaga lain dan masyarakat dapat diabaikan, secara bertahap dan simultan pemerintah harus berusaha memberdayakan elemen lain, terutama masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
Dukungan politik dan konsistensi pemerintah sangat penting dalam pemberantasan korupsi, dimana  pemberantasan  korupsi  akan  mengalami  kegagalan  karena  rendah  atau  lemahnya dukungan politik dan minimnya partisipasi masyarakat. Rendahnya dukungan politik terlihat dari perilaku  pemerintah  yang  menghalangi  dan  menunda-nunda  proses  penyidikan  dan  peradilan kasus-kasus  korupsi.  Tingginya  tingkat  resistensi  dan  perlawanan  pemerintah  dan  aparat birokrasinya  terhadap  upaya  pengungkapan  korupsi  menunjukkan  lemahnya  dukungan  politik.
Berbagai dalih dan upaya diciptakan untuk menghindari proses akuntabilitas publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Pemberdayaan  masyarakat  sebagai  bagian  strategi  dalam  pemberantasan  korupsi  sangat penting,  dimana  bersama  aparat  penegak  hukum  dapat  saling  melengkapi  dalam  proses pemberantasan  korupsi.  Masyarakat  yang  berdaya  dapat  melakukan  kontrol  dan  memberi masukan selama proses  penegakan hukum, bahkan di saat penegakan hukum formal lemah dan tidak  dapat  menghadapi    tindak  pidana  tersebut,  masyarakat  dapat  tampil  untuk  berpartisipasi melalui  sistem  dan  tatanan  yang  demokratis  dan  transparan.  Bentuk  dan  sifat  partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam suasana  yang menghargai  nilai-nilai  dan  rasa  kepatutan  serta  keadilan  masyarakat  tanpa  harus  mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Upaya pemberantasan korupsi yang sangat  terkait  dengan  aspek-aspek  lain  seperti  politik,  ekonomi  dan  budaya,  namun  masalah korupsi  dan  upaya  pemberantasannya  harus  didekati  sebagai  masalah  hukum,  bukan  masalah politik  atau  ekonomi.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  prinsip  negara  hukum,  dimana  hukum harus berdiri di atas semuanya (supremasi hukum).
Pemerintah  harus  membenahi  sistem  dan  birokrasi  pemerintahan.  Kualitas  dan  kuantitas serta  kinerja  pelayanan  publik  harus  ditingkatkan  agar  semakin  transparan,  efektif,  efisien  dan akuntabel sehingga akan lebih mudah menindak tindak pidana korupsi yang terjadi. Perlawanan dan  resistensi  dapat  datang  dari  pemerintah,  parlemen,  yudikatif  dan  tokoh  pemerintah  yang merasa  terancam  oleh  kebijakan  dan  tindakan  pemberantasan  korupsi  yang  amat  keras. Pemerintah  juga  perlu  memberdayakan  dan  memberi  kesadaran  kepada  masyarakat  agar  tidak terlibat  dan  membuka  peluang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi    dengan  menyuap  aparat pemerintah agar bersedia memenuhi keinginan mereka walaupun melanggar hukum atau aturan.
Berbagai  upaya  perbaikan  dan  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  independen  dan masyarakat  seperti  yang  sudah  dikemukakan  di  atas  disertai  niat  dan  kesungguhan  untuk memberantas tindak pidana korupsi secara adil dan tidak pandang bulu pasti akan membuahkan hasil.  Walaupun  korupsi  tidak  akan  hilang  sama  sekali,  namun  paling  tidak  dapat  mengurangi terjadinya  tindak  pidana  korupsi  sehingga  upaya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur dapat tercapai.

## KESIMPULAN
Tindak pidana korupsi yang telah berkembang dan terjadi secara sistemik dan meluas harus segera  dilakukan  penanggulangan  secara  tegas  untuk  memberantasnya.  Pelaku  korupsi  perlu dijatuhi  sanksi  yang  berat  (penjatuhan  hukuman  mati  bila  perlu)  disamping  perampasan  harta kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsi. Kerjasama berbagai pihak harus ditingkatkan agar  proses  penegakan  hukum  berjalan  dengan  tertib  dan  sesuai  prosedur,  sehingga  pelaku dijatuhi  sanksi  pidana  yang  setimpal  (sehingga  sanksi  tersebut  mempunyai  efek  jera)  dan  pada akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
---------------------------------

## Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arief,  2001,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Eggi Sudjana, 2008, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, JP Books, Surabaya.
Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.