Vol. 4 No. 1 (2020)
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
51

## SAYAP PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DESA
Annisa Rengganis 1 , Multahibun 2 , Sarip 3
1 Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon, 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: 1 annisa.rengganis@umc.ac.id, 2 multahibun@umc.ac.id, 3 sarip@umc.ac.id

## Abstract
This article is intended to examine the movement of political parties towards the castration of village democracy. Based on two studies conducted before and after the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Marking the economy and the domination of the village elite are clearly illustrated in winning Pilkades. The dominance of clients who are concerned with the services of their parents or siblings who have been approved as village heads. Issues that will be the subject of discussion concern the role of party wings in the process of castration of village democracy. The selection of political parties is not seen in the castration of village democracy. It turns out that the people who control the candidates are those who are involved in political wing organizations.  Political  organizations  have  no  restrictions  as  long  as  they  do  not  prioritize political parties. This situation basically depicts my organization as indirect politics which has castrated village democracy. The organizational movement of the political wing in the village is a problem that is determined by the political parties which include its regulation. The election of village heads in the political process related to the political interests of the people, local politics regulates more influences on the daily life of national politics. The political wing organizations have unwittingly castrated democracy at the village level. Ideally, the village as a laboratory for national democracy should serve as a model and limit the excessive role of politics in achieving democracy nationally.
Keywords: wings; politics; democracy; castration.
Vol. 4 No. 1 (2020)
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
52

## Abstrak
Artikel  bertujuan  mengkaji  gerakan  sayap  partai  politik  terhadap  pengkebirian demokrasi desa. Berpangkal pada dua penelitian sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Ekonomi  dan  dominasi elite  desa  tergambar  jelas  dalam  memenangkan  Pilkades.  Permasalahan  dan pembahasan  berkenaan  dengan  peran  sayap  partai  politik  dalam  proses pengkebirian  demokrasi  desa.  Keterlibatan  partai  politik  tidak  terlihat  dalam pengkebirian  demokrasi  desa.  Orang-orang  yang  mengendalikan  para  calon, mereka  yang  terlibat  dalam  organisasi  sayap  politik.  Organisasi  sayap  politik tidak ada larangan dengan catatan tidak mengedepankan partai politik. Gerakan organisasi  sayap  politik  di  desa  merupakan  problematika  yang  dihadapi  oleh partai-partai politik termasuk pengaturannya. Pemilihan kepala desa pada sebagai proses  politik  yang  langsung  menyentuh  kepentingan  politik  paling  mendasar, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional.  Organisasi  sayap  politik  tanpa  disadari  telah  mengkebiri  demokrasi ditingkatan  desa.  Idealnya  desa  sebagai  laboratorium  demokrasi  nasional  harus menjadi  percontohan  dan  membatasi  peran  politik  yang  berlebihan  dalam mencapai demokrasi secara nasional.
Kata Kunci: sayap; politik; demokrasi; pengkebirian.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
53
A. Pendahuluan Membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  desa, merupakan    agenda  mengawal implementasi Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa secara  sistematis,  konsisten  dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. 1
Pembangunan  desa  dari  pinggiran tidak  dapat  luput  dari  pemilihan kepala  desa  yang  kerap  kali mendapatkan  sorotan  secara  hukum dan  politik.  Praktiknya  pemerintah pusat  kurang  memperhatikan  akan adanya  masalah-masalah  hukum  dan politik  berkenaan  dengan  pemilihan kepala desa. Padahal pemilihan kepala desa tidak dapat lepas dari perkembangan  dinamika  hukum  dan politik  yang  terjadi  ditingkatan nasional.
Pemilihan  kepala  desa  sendiri tidak  semata-mata  memperebutkan kekuasaan  atau  bagaimana  strategi kampaye dilakukan agar mendapatkan dukungan  masyarakat,  lebih  dari  itu menyangkut  harga  diri  dan  gengsi bagi calon kepala desa. 2 Menandakan pada dasarnya arena pemilihan kepala desa  tidak  kalah  panasnya  jika dibandingkan dengan masalah hukum
1 Naeni Amanulloh, Buku 3 Demokratisasi Desa (Kementerian  Desa,  Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia 2015) 4.
2 Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina Singka  Subekti, Demokrasi  Dalam  Pemilihan Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa  Dengan  Tipologi Tradisional,  Transisional  dan  Modern  di  Propinsi Jawa  Barat  Tahun  2008-2013. (2016)  1  no  2 Jurnal Politik. 231, 232. <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/ article/view/21/53>  diakses  8  Oktober
2019.
dan  politik  ditingkatan  nasional sendiri. Dalam pemilihan kepala desa sangat  terbuka  ruang-ruang  partai politik untuk mengendalikan sekaligus  mengendalikan  pemilihan kepala desa yang sering menggunkaan organisasi sayap politik. Desa  dipandang  sebagai  suatu pemerintahan terendah yang mempunyai identitas, entitas, memiliki  batas-batas  wilayah  tertentu dan  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat yang diakui dan dihormati. 3
Keberadaan  desa  lebih  dipahami sebagai  daerah  kesatuan  hukum dimana  memiliki  kekuasaan  untuk mengurus dan mengelola pemerintahan secara mandiri. 4
Penelitian Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono tahun 1983 yang melakukan penelitian tentang desa di Jawa  terkait  dengan  dominasi  elite desa yang berorientasi pada pemerintah supradesa. 5 3 Galuh Candra Purnamasari,
‘Pergeseran  Fungsi  dan  Kedudukan  Badan
Permusyawaratan  Desa  Menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Studi  BPD  Desa  Kunjang)’  (2019)  3  no  2 Jurnal  Refleksi  Hukum  161,  162.  < https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/ar ticle/view/2500/1227 > diakses 1 Desember
2019. 4 Kushandajani, ‘Implikasi UU No. 6
Tahun  2014  tentang  Desa  Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa’  (2016)
2 no 1 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 53 < https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip /article/view/1635/1083 > diakses 2 November 2019. 5 Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko
M. Prijono, Demokrasi di Pedesaan Jawa (Sinar Harapan 1983) 29.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
54
Sejalan dengan penelitian Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina Singka Subekti menyatakan Pemilihan
Kepala  Desa  (Pilkades)  tidak  dapat dilepaskan  dari  perkembangan  nilai- nilai modern dan ekonomi masuk ke desa  sebagaimana  hasil  penelitian tahun  2008-2013  di  Jawa  Barat. 6 Hal berbeda  dilakukan  oleh  Endrik Hidayat,  Budi  Prasetiyo,  dan  Setya Yuana  di  tahun  2016,  bahwa  politik oligarki  dapat  diruntuhkan  dengan kekuatan  politik  patron-klien. 7 Selain unjuk kekuatan ekonomi yang berifat oligarki  dalam  Pilkades  juga  menjadi ajang  berkenaan  sumber  nonmaterial yang  digunakan  sebagai  sumber kekuatan. Dua penilitian
dilakukan sebelum  lahirnya  Undang-Undang
Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa,
6 Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina Singka Subekti, ‘Demokrasi Dalam Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional dan  Modern  di  Propinsi  Jawa  Barat  Tahun 2008-2013’  (2016)  1 Jurnal  Politik  231,  243 <http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/ article/view/21/53>  diakses  8  Oktober 2019.
7 Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya  Yuana,  ‘Runtuhnya  Politik  Oligarki dalam  Pemilihan  Kepala  Desa:  Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten  Kediri ’ (2018)  4  no  1  Jurnal Politik 53, 83 < http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/art icle/view/193/101>  diakses  1  Januari  2019.
Bahkan  Salahudin  untuk  keadaan  demikian dikatakan sebagai oligarki diam-diam sebagaimana  dikutif  oleh  Daya  Negeri
Wijaya,  ‘Jean-Jeques  Rousseau  dalam Demokrasi’  (2016)  1  no  2  Jurnal  Politik Indonesia:  Indonesia  Political  Science Review 14, 15 < https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/j pi/article/view/9075/5996> diakses 2 Februari 2019. menunjukan  bahwa  ekonomi  dan dominasi  elite  desa  tergambar  jelas dalam memenangkan Pilkades. Penelitian  sesudah  Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa, politik  patron-klien  telah  mampu menumbangkan  dominasi  ekonomi dan    dominasi  elite  desa.  Dominasi patron-klien yang dimaksudkan berkenaan  dengan  jasa  orang  tua ataupun saudara yang pernah menjabat sebagai kepala desa. Ketiga penelitian tidak menyinggung  peran  organisasi  sayap politik  yang  sebetulnya  memiliki peran  dalam  proses  pengkebirian demokrasi  desa.  Beberapa  penelitian tidak  pernah  menyingung  organisasi sayap  politik  yang  memainkan perannya  dalam  Pilkades  baik sesudah  maupun  sebelum  lahirnya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa.  Rusaknya demokrasi  desa  selain  elite  desa, kekuatan  ekonomi,  dan  hubungan patron-klien  dalam  hubungan  darah, juga  organisasi  sayap  partai  politik yang berfungsi pengkebirian demokrasi desa. Politik  patron-klien  sebagaimana penelitian  setelah  Undang-Undang
Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa, telah  menjadi  problem  tersendiri dalam  demokrasi  desa  di  bawah bayang-bayang organisasi sayap partai politik  dan  partai  politik.  Eksistensi sayap  partai  politik  pada  tingkatan nasional sendiri, adanya ketidakjelasan terhadap payung hukum.  Walaupun  pengakuannya secara yuridis terdapat dalam Pasal 12 huruf  j  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
55
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.  Di  sisi  lain  pengaturan  lebih lanjut  mengenai  sayap  partai  politik tidak  ditemukan  dalam  Undang- Undang Partai Politik, hanya menginduk  pada  Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Keadaan demikian  dapat  dimanfaatkan  oleh partai  politik  untuk  mengkebiri  desa.
Maka permasalahan yakni (1) Bagaimana  peran  sayap  partai  politik dalam  pengkebirian  demokrasi  desa dan  harapan  bagai  partai  politik;  (2) Seperti  apakah  paran  kekuasaan ekonomi  dalam  memainkan  politik uang yang tidak tersentuh negara.

## B. Letak Benturan Konstitusi
Peran  Satap  Partai  Politik  dalam Pengebirian  Demokrasi  Desa  dan Manfaat Bagi Partai Politik
Desa sebagai organisasi kekuasaan tingkat  lokal  yang  ada  di  Indonesia, yang  secara  mempunyai  mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. 8 Desa  sering  dirumuskan sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap eksistensi desa. Keberadaan desa dalam konteks politik, sebagai bagian dari 8 Rudiadi, Ratna Herawati, ‘Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  Dalam Persefektif  Otonomi  Desa  (Studi  Kasus
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun  2016  di  Kabupaten  Rokan  Hilir, Propinsi  Riau)’  (2017)  13  no  1  Jurnal  Law Reform 132, 137 < https://ejournal.undip.ac.id › index.php  ›  lawreform  ›  article  > diakses  20 Oktober 2019.
masyarakat  hukum  desa  mempunyai hak  untuk  mengurus  kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang  untuk  mengurus  dirinya itu  sudah  dimiliki  sejak  kesatuan masyarakat  hukum  itu  ada  tanpa diberikan  oleh  siapapun,  sehingga dari  sinilah  mengapa  desa  disebut sebagai otonomi asli. Artinya hakikat desa  merupakan  pemerintahan  asli yang  otonom  yang  juga  dapat memangku  kepentingannya  sendiri. 9 Di  sisi  lain  adanya  organisasi  sayap politik melahirkan kepentingan terhadap desa yang akhirnya mempolitisasi desa. Pemilihan  kepala  desa  sebagai salah  satu  bentuk  demokrasi  desa tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh organisasi  sayap  politik  secara keseluruhan. Setingan-setingan organisasi  sayap  politik  terhadap demokrasi  desa  dimulai  dari  tahap penjaringan  bakal  calon  kepala  desa, calon  kepala  desa,  sampai  pada pengendalian  kepala  desa  ketika menang dalam Pemilihan kepala desa. Menjadikan  kepala  desa  selalu dikendalikan dan tidak lagi memperhatikan  pembangunan  dan harapan-harapan  masyarakat  akan lahirnya  pemimpin  baru.  Harapan dari organisasi sayap politik mendapatkan  dukungan  pada  proses politik selanjutnya. Proses pengkebirian  demokrasi  desa  sangat 9 Agus  Kusnadi,  ‘Perkembangan
Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa’ (2015) 2 no 3 Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 564, 565 < http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/
9457/4249 > diakses 10 Oktober 2019.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ... 56
dirasakan  dalam  Pemilihan  kepala desa salah satu contohnya sebagaimana  terjadi  pada  Desa
Sidawangi  Kabupaten  Cirebon  Jawa Barat.  Tanpa  pengetahuan  dari seorang  kepala  desa  menjadikan pembangunan  desa  semakin  tidak terukur  dan  kurang  memiliki  target, desa  hanya  difungsikan  sebagai ladang  untuk  mengendalikan  masa bagi  kemajuan  salah  satu  partai politik  belaka.  Sejalan  dengan Saifudin  tentang  keberadaan  sayap partai  politik  telah  menjamur  di hampir setiap parpol. 10 Menjamurnya sayap  partai  bukan  tanpa  tujuan, karena  banyaknya  jumlah  parpol  di Indonesia  pasca  reformasi,  menjadi salah  satu  alasan  bagi  setiap  partai untuk mempertahankan eksistensinya melalui ‘persaingan’ dalam mendapatkan  kekuasaan  melalui mekanisme  pemilu.  Kondisi  tersebut
‘memaksa’  parpol  untuk  semakin gencar  dalam  upaya  meraih  simpati dan  dukungan  masyarakat  tentunya termasuk  dalam  Pemilihan  kepala desa.
Secara  politik  hukum  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa mencoba mengembalikan  desa  pada  konsep otonomi  asli  melalui  pengukuhan pengakuan  atas  kedudukan  desa, pemberian kewenangan lokal berskala desa, pemberian status dan kedudukan  perangkat  desa  yang bukan  sebagai  aparat  pemerintah, serta pemberian pendanaan bagi desa
10 Philipus Jehamun, ‘Eksistensi Organisasi  Sayap  Parpol  Alami  Masalah Serius’, https://bernasnews.com/eksistensi- organisasi-sayap-parpol-hadapi-masalah- serius/ diakses 14 November 2019.
melalui APBN dan dana perimbangan  dalam  bentuk  alokasi dana desa. Dalam konteks implementasi, Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa sendiri  menghadapi  tantangan  terkait kesiapan  desa  dalam  menjalankan kewenangan-kewenangannya,  hingga persepsi  pemerintah  daerah  terhadap kedudukan desa. Kegagalan pemerintah  daerah  dan  desa  dalam mengelola  tantangan  tersebut  akan mengakibatkan politik hukum pemerintahan desa sebagai pemangku otonomi  asli  tidak  dapat  terwujud. Terlebih  lagi  keterlibatan  organisasi sayap politik yang tidak disadari oleh pemerintah  yang  ikut  campur mengendalikan pemerintahan desa. Keterlibatan partai politik, memang tidak terlihat dalam pengkebirian demokrasi desa. 11
Namun,  ternyata  orang-orang  yang mengendalikan  para  calon  adalah mereka yang terlibat dalam organisasi saya  politik.  Hal  ini  dilakukan  lebih dikarenakan  bahwa  dalam  Pilkades, partai politik harus netral. 12 Ternyata, untuk  organisasi  sayap  politik  tidak ada  larangan  dengan  catatan  tidak mengedepankan partai politik.
11 Sarip,  ‘Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan  Desa’  (2019)  49  no  1  Jurnal
Hukum & Pembangunan 57, 60. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/ view/1910/1515 diakses 7 Juni 2019.
12 Hasil  diskusi  dengan  salah  seorang panitia  Pilwu  di  Desa  Sidawangi  Kecamatan Sumber  Kabupaten  Cirebon  pada  tanggal  1 januari  2019.  Memang  dapat  dikatakan diskusi  yang  dilakukan  sedikit  terlamat,  tapi memang harus dilakukan untuk memperkuat deskripsi  berkenaan  dengan  sayap  partai politik  yang  ikut  campur  dalam  pemilihan kepala desa.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ... 57 Keadaan  inilah  yang  pada  dasarnya alur  berfikir  organisasi  saya  politik secara tidak langsung telah mengkebiri  demokrasi  desa. 13 Hasil Pilkades  Desa  Sidawangi  Kecamata Sumber  pada  akhirnya  dimenangkan oleh  saudara  Yoni  yang  sangat  kuat akan  dukungan  organsiasi  sayap politik  di  samping  pengunaan  dana kampanya  yang  luar  biasa.  Hasilnya walaupun,  masyarakat  banyak  yang mengetahui  akan  adanya  idikasi penggunaan  Ijasah  palsu  tapi  sampai sekarang  masih  bertahan  sebagai Kuwu Desa Sidawangi. Hasilnya, ternyata ketika menduduki  jabatan  Kuwu  Desa Sidawangi, tidak memiliki kemampuan  apapun  untuk  menggali potensi desanya, program- programnya  juga  tidak  jelas  atau nampak  dirasakan  oleh  masyarakat secara  langsung. 14 Bahkan,  salah  satu kerabatnya  yang  enggan  disebutkan namanya  menuturkan  :  “…  sebelum menjadi  Kuwu  secara  ekonomi kecukupan,  tapi  setelah  menjadi Kuwu justru menjual kendaraan roda empatnya,  bahkan  penggunaannya tidak jelas untuk apa…”. 15 Hal  senada  juga  dikatakan  oleh pengurus air di Desa Sidawangi yang menyatakan:  “…  pada  bulan  Januari 2019  Kuwu  Sidawangi  meminjam uang pada kelompok kami,
13 Untuk menghormati tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  sayap  politik,  maka penulis  tidak  menyebutkan  organsisasi  saya politik  mana  yang  melakaukan  tindakan tersebut,  melainkan  hanya  memberikan gambaran secara menyeluruh saja.
14 Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina Singka Subekti, Op.Cit, 241 .
15 Wawancara  pada  tanggal  21  Maret 2019.
sebetulnya  kami  ingin  menolaknya tapi  mau  bilang  bagaimana  emang uangnya  ada,  selain  itu  kami  juga merasa  takut  akan  keberlanjutan usaha, kemudian orang yang melindunginya…”. 16 Bahkan,  selain itu  juga  ada  indikasi  bahwa  Kuwu mengalami  tekanan  atau  harus memberikan  sesuatu  pada  organisasi sayap partai politik untuk mengamankan kedudukannya. Salah  satu  wartawan  daerah  yakni Pak  Mul  memaparkan  pada  peneliti berkenaan  dengan  ijasah  palsu  yang terjadi  di  Desa  Sidawangi  pada dasarnya  masih  bertahan  karena Kuwu  sendiri  berada  dalam  kendali partai terbesar yang ada di Kabupaten Cirebon. 17 Bukti  nyata  sangat  jelas ketika menjelang Pilkada di Kabupaten Cirebon, di mana gerakan partai  politik  berlaku  agresif  untuk menekan  Kuwu  agar  mendukung salah  satu  pasangan  calon,  dengan ancaman  akan  dibuka  kasusnya apabila tidak dilakukan. 18
Proses  pengkebirian  Desa  oleh organisasi  sayap  partai  politik  tidak berhenti  sampai  pada  Pilkada  saja, melainkan pada aparatur pemerintahan  desa.  Di  mana  Desa Sidawangi  sendiri  banyak  sekali pejabat-pejabat  desa  yang  sudah diberhentikan  kemudian  diangkat
16 Wawancara  pada  tanggal  22  Maret 2019.
17 Diskusi dengan Pak Mul di Universitas Muhammadiyah Cirebon tepatnya di
Fakultas Hukum pada bulan Januari 2018.
18 Sarip,  ‘Pemikiran  the  King  can  no  do wrong  dalam  Pemikiran  Politik  Hukum Ketatanegaraan  Indonesia ’ (2018)  20  no  2
Jurnal  Kanun  Ilmu  Hukum  316,  321 < http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/v iew/10157 > diakses 3 Oktober 2019.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ... 58
kembali  dan  tidak  memberhentikan pejabat  lainnya  atau  ada  indikasi penumpukan pejabat desa. Imbas dari kejadian  tersebut  sangat  terlihat sekali,  masyarakat  saat  sekarang bersifat apatis terhadap pembangunan  desa  dan  membiarkan begitu  saja  akan  keadaan-keadaan tersebut. Tantangan untuk mencegah pengkebirian  demokrasi  desa  yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik di Desa Sidawangi, menjadikan  sebuah  kesulitan  dalam pemecahan akan eksistensi demokrasi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa  pada  prinsipnya  dilahirkan dengan  pertimbangan-pertimbangan atau alasan untuk kesejahteraan desa. Sebagai  wujud  pengakuan  Negara terhadap  Desa,  khususnya  dalam rangka  memperjelas  fungsi  dan kewenangan  desa,  serta  memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan  kebijakan  penataan  dan pengaturan  mengenai  desa  yang diwujudkan dengan lahirnya Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Pernyataan  Sri  Mulyani  sendiri tentang  Desa  pada  dasarnya  tidak dapat  disamakan  antara  desa  dengan kesatuan  masyarakat  hukum  adat yang  secara  tegas  dijamin  UUD 1945: 19 “Desa
merupakan
19 Kementerian  Keungan  Republik Indonesia, Buku  Pintar  Dana  Desa  DanaDesa Untuk  Kesejahteraan  Rakyat  (Membangun Indonesia  Dari  Pinggiran  Dengan  Memperkuat Daerah-Daerah dan DesaDalam Kerangka Negara Kesatuan  Republik  Indonesia:  Menciptakan Lapangan  Kerja,  Mengatasi  Kesenjangan,  dan
representasi dari kesatuan masyarakat hukum  terkecil  yang  telah  ada  dan tumbuh  berkembang  seiring  dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia  dan  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  tatanan kehidupan bangsa Indonesia”.
Bukti  pengkebirian  demokrasi desa sangat jelas dari pengertian desa itu  sendiri,  kemudian  desa,  praktinya desa  hanya  diberlakukan  layaknya sebagai  daerah  arena  uji  coba  bagi partai  politik  melalui  sayap-sayap politiknya. Adapun ukuran pengkebirian demokrasi oleh organisasi sayap partai politik dengan dapat dilihat dari beberapa segi: a) Pemilihan Kepala Desa yang luput dari  perhatian  pemerintah  pusat justru  dijadikan  ajang  bagi  partai politik  melalui  sayap  partai  untuk mengendalikan desa;
b) Desa  sebagai  entitas  yang  sudah ada  sebelum  NKRI  lahir  pada tahun  1945,  kurang  mendapat perhatian dalam menata demokrasi  dan  pemerintah  pusat hanya perkutat pada pembangunan fisik, akhinya sentuhan sayap politik memainkan desa  sebagai  ajang  penghimpunan kekuatan untuk partai politik; 20
Mengentaskan Kemiskinan), ( Kementerian
Keuangan Republik Indonesia 2017) 1.
20 Bandingkan  dengan  Hanafi  Arief,
‘Rekontruksi  Hukum  Tentang  Hukuman Kebiri  Bagi  Pelaku  Tidak  Pidana  Pelecehan Seksual (Analisis Yuridis Sosiologis PERPPU
No.  1  Tahun  2016  Dalam  Persefektif Kriminalogi  Hukum)’ (2017)  14  no  1  Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 110, 128,129 < https://jurnal.uin- antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/vi
ew/1052 > diakses 10 Juni 2019.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
59
c) Desa  sekarang  bukan  merupakan bagian  dari  keragaman  atau multikulturalisme  Indonesia  yang kemudian secara mudah diseragamkan oleh produk hukum yang berkenaan dengan desa; 21 d) Desa  sekarang  sama  seperti  desa dalam lintas sejarah yakni menjadi arena  eksploitasi,  diperlakukan tidak  adil,  mulai  dari  era kerajaan, pemerintahan  kolonial,  hingga pemerintah  NKRI.  Cuma  cara yang  digunakan  saat  ini  tidak sekeras  masa  lalu,  yakni  masuk melalui produk hukum. Ketegasan  perundang-undangan kurang  menyentuk  organisasi  sayap partai  politik,  sehingga  partai  politik menggunakan  sayap  partainya  secara leluasa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  hadir  sebagai upaya  pembaharuan  desa.  Undang- undang  ini  menjadi  koreksi  dan otokritik terhadap peraturan perundang-undangan  tentang  desa selama  ini  yang  terkesan  tidak  serius dan  memiliki  komitmen  besar terhadap  standar  pembangunan  di desa.  Mengenai  pembaharuan  desa, pembaharuan  yang  dimaksud  tidak hanya  sekedar  melakukan  revitalisasi desa  atau  merekonstruksi  desa  yang sudah  rusak.  Pembaharuan  adalah
21 Dalam  hal  ini  pemerintah  kurang memperhatikan  desa-desa  atau  dengan  kata lain  menyamakan  antara  desa  dan  kesatuan masyarakat  hukum  adat  padahal  desa sekarang  tidak  lagi  dapat  dikatakan  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Bahkan sekarang  dengan  lahirnya  Undang-Undang Desa  tersebut  membuat  masyarakat  desa semakin  mengikuti  gaya-gaya  kota  yang sedikit  demi  sedikit  menghilangkan  identitas asli masyarakatnya.
proses  transformasi  sosial,  atau perubahan yang sustain (berkelanjutan) yang direkayasa melalui perubahan paradigma, kebijakan  publik,  dan  gerakan  sosial dari masyarakat sipil. 22
Tapi  tidak  mempertimbangkan akan adanya tangan-tangan dari partai yang  dapat  menggerakan  desa sekaligus mengkebiri desa. Kelemahan atau ketidakjelasan pengaturan  hukum  berkenaan  sayap partai  politik  sebetulnya  telah memberi angin segar untuk mengkondisikan  desa-desa  melalui sayap  partai  politik.  Termasuk didalamnya  dalam  pemilihan  kepala desa  sebagai  sasaran  yang  riil  untuk menanamkan  pengaruhnya  dalam pemenangan  partai  dalam  konstestan pemilu.
Kekuasaan Ekonomi dalam
Memainkan Paran Politik Uang yang Tidak Tersentuh Hukum
Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam konteks  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI),  hal  ini  dapat dilihat  dalam  pasal  18B  ayat  2 Undang-undang  Dasar  1945  bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Dengan  kata  lain  Negara mengakui  eksistensi  Desa  sebagai
22 Ricard  Timotus,  ‘Reviltalisasi  Desa Dalam  Kontelasi  Desentralisasi  Menurut
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa’ (2018) 48 no 2 Jurnal Hukum & Pembangunan 321, 331 < http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article /view/1666/1485 > diakses 20 Januari 2019.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
60
bagian dari bentuk hirarki pemerintahan.  Pasal  1  (1)  Undang-
Undang  No.  6  tahun  2014  tentang Desa  pengertian  desa  adalah;  Desa adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan pemerintah  desa  dapat  dilihat  pada Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-udang
No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pasal 18 Undang undang No.6 Tahun 2014  berbunyi  “Kewenangan  desa meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa”. Gerakan  sayap  politik  di  desa merupakan problematika yang dihadapi  oleh  partai-partai  politik termasuk  pengaturannya.  Pemilihan kepala  desa  pada  dasarnya  sebagai proses politik yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar  dari  masyarakat,  politik lokal  diyakini  lebih  memengaruhi kehidupan  setiap  hari  dibanding politik  nasional.  Hal  ini  seperti
ditegaskan  oleh  Terry  Christensen, 23 menegaskan  bahwa  secara  definisi, politik  lokal  menekankan  pada pengambilan keputusan, pengambilan suara,  dan  kebijakan  publik  yang dilakukan  di  tingkat  lokal  ketika seorang  individu  atau  sekelompok kecil  masyarakat  dapat  terlibat  dan memengaruhi secara langsung.
Sudut politik desa sebagai kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah  penumpukan  kekuasaan pada  satu  pihak  saja  yang  pada akhirnya  dapat  menimbulkan  tirani. Penyelenggara  pemerintahan  desa dianggap  sebagai  tindakan  pende- mokrasian untuk menarik rakyat ikut serta  dalam  pemerintahan  dan melatih  diri  dalam  mempergunakan hak-hak  demokrasi.  Namun  yang terjadi  justru  masuknya  organsisasi sayap  politik  sebagai  kaum  penekan menjadi  permasalahan  tersendiri untuk  membangun  demokrasi  desa. Suatu  gerakan  kedap  suara  yang dilakukan oleh organisasi saya politik tidak  terlepas  dari  kelonggaran perundang-undangannya sendiri. Sementara  perbincangan  tentang otonomi  desa  seringkali  dikaitkan dengan  otonomi  daerah  dan  bahkan seringkali  disama-artikan.  Padahal istilah  otonomi  daerah  dan  otonomi desa  berbeda  satu  sama  lain.  Oto- nomi  desa  tidak  dapat  dipahami sebagai  pemberian  atau  konsekuensi dari adanya otonomi daerah.
Otonomi  desa  telah  sejak  lama. Bahkan,  kalau  ditelusuri  dari  sejarah keberadaan  desa-desa  di  Indonesia, maka  akan  terlihat  jelas  bahwa  pada
23 Christensen  Terry, Local  Politics: Governing  at  The  Grassroots (Wadsworth Publishing Company 1995) 1.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
61
dasarnya otonomi desa lebih dulu ada daripada otonomi daerah. Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  juga  memiliki  tradisi  dalam menyeleksi  pemimpinnya.  Tradisi tersebut  dari  waktu  ke  waktu  telah mengalami  evolusi  sejalan  dengan perkembangan  dan  pertumbuhan desa  itu  sendiri.  Saat  ini  untuk melakukan  seleksi  pemimpin  desa dilakukan  melalui  pemilihan  kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun  dalam  bentuk  sederhana adalah  sebuah  sistem  politik,  yang merupakan bagian dari sistem politik lain  yang  lebih  besar  dan  kompleks. Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat  yang  mendasarkan  diri pada  kedaulatan  rakyat. 24 Demokrasi desa  itulah  yang  dianggap  sebagai demokrasi  “asli”  yang  bisa  dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional,  dengan  ciri-ciri  seperti musyawarah,  rembug  desa,  dan pemilihan  kepala  desa  oleh  rakyat  di desa,  dari  calon-calon  yang  mereka ajukan sendiri.
Desa sebagai laboratorium hukum ketatanegaraan mungkin
kedengarannya  tidak  terlalu  baik, fakta akan membuktikan bahwa desa pantas dijadikan sebagai laboratorium hukum  ketatanegaraan  Indonesia. Mulai  dari  cara  hidup  yang  baik,
24 Amirotun  Sholikhah,  ‘Perilaku  Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa (Studi Pada Masyarakat Kutasari Kecamatan
Cipari  Kabupaten  Cilacap)'  (2014)  8  no  1 Jurnal Komunika 79,84. < http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.p hp/komunika/article/view/750 >  diakes  20 Oktober 2019.
sopan  santun,  dan  yang  terakhir tentunya  berkenaan  dengan  politik uang  selalu  menjadi  fenomena nasional  dan  melupakan  akan keberadaan laboartoriumnya itu sendiri. Dilihat dari persefektif sosial, hukum  merupakan  salah  satu  dari sub-sistem  sosial  yang  juga  memiliki ketergantungan  dengan  sub-sistem sosial  yang  lain.  Begitu  juga  dengan ketatanegaraan Indonesia yang membagi  wilayah  pemerintahan  ke dalam  tiga  bagian  yakni  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  dan pemerintah  desa.  Ketiganya  tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lainnya dan  merupakan  satu  kesatuan  yang utuh, justru desa dalam hal ini sebagai dasar  pembentukan  negara  atau sebagai laboratorium negara Indonesia. Politik uang sudah menjadi lumrah pada acara Pilkdes yang dilaksanakan di  seluruh  wilayah  Indonesia. 25 Misalnya Pilkades serentak di Kabupaten Cirebon yang diikuti oleh 101  Desa  dilakukan  pada  tanggal  29
Oktober  2017  telah  menampar proses  demokrasi  Indonesia  dari jaman  terang  benerang  menjadi jaman  kegelapan. 26 Buktinya  politik
25 Dibuktikan  dengan  beberapa  hasil penelitian  yang  ditulis  dalam  jurnal-jurnal baik  jurnal  hukum  maupun  jurnal  politik tentang  politik  uang  pilkades  namun  sangat disanyangkan  respon  dari  pemerintah  pusat belum juga kunjung.
26 Istilah  jaman  kegelapan  diartikan sebagai  jaman  yang  sebetulnya  secara peradaban  manusia  sudah  maju  termasuk desa  didalamnya.  Namun,  istilah  tersebut lebih mengedepankan moral dan etika hal ini sejalan  dengan  istilah  jaman  jahilyah  dimana bangsa  Arab  secara  peradaban  maju  namun secara moral dan etika mengalami kemunduran.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ... 62
uang  Pilkades  tidak  tanggung- tanggung apabila dibandingkan dengan  Pilkada  tahun  2013,  Pilpres, dan  Legislatif  tahun  2014.  Politik uang  Pilkada  2013  di  Kabupaten Cirebon  Desa  Sidawangi  hanya sekitar Rp.20.000,00-Rp.50.000,00
per-orang  yang  berasal  dari  tim sukses. Kemudian Kelurahan Sumber sekitar  merata  Rp.50.000,00  per- orang. 27 Pilpres  tahun  2014  di Kabupaten Cirebon kurang terdengar akan  adanya  politik  uang,  tingkatan legislatif berkisar Rp.10.000,00- Rp.30.000,00. Hal yang sangat luar biasa tentang politik  uang  justru  terjadi  pada Pilkades  2017  di  Desa  Sidawangi Kecamatan  Sumber  setiap  per- pemilih  bisa  memperoleh  sekitar Rp.150.000,00  -  Rp.600.000,00. 28
27 Keterangan  tersebut  merupakan sumber  yang  didapatkan  dari  proses  diskusi dari  warga  Desa  Sidawangi  pada  tanggal  12 Agustus  2018  diskusi  kecil  dan  tidak  formal di  Dusun  Tiga  Blok  Capar  dan  warga Kelurahan  Sumber  pada  tanggal  17  Agustus 2018  pada  selah-selah  perayaan  Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73. Mereka yang mendapatkan uang dari proses Pilkada yakni bagi  mereka  yang  benar-benar  dipastikan akan  memilih  dan  tidak  akan  membelotkan suaranya,  bagi  mereka  yang  tidak  diketahui akan mendukung siapa justru ada yang tidak mendapatkan dan ada juga yang mendapatkan lebih.
28 Data  di  Desa  Sidawangi  diperoleh sangat  jelas  yang  kebetulan  banyak  anggota keluarga penulis yang tinggal di desa tersebut, termasuk  orang  tuan  penulis  sendiri  yang mendapatkan  Rp.600.000,00  dari  berbagai calon.  Untuk  Pilpres  sendiri  di  desa-desa kurang  menarik  yang  lebih  disebabkan  oleh jumlah  uang  yang  sedikit  jika  dibandingkan dengan jumlah yang masyarakat terima  pada acara Pilkades. Bahkan, bagi masyarakat desa yang  telah  berubah  statusnya  menjadi kelurahan menginingkan kembali seperti desa
Begitu  juga  dengan  beberapa  desa yang  ada  di  Kabupaten  Cirebon Propinsi  Jawa  Barat  ternyata  bukti politik  uang  yang  berkenaan  dengan penggunaan  uang  yang  paling  besar sangat menentukan pemenang. Nilai- nilai ketokohan di desa telah tergerus oleh  politik  uang,  namun  tidak  ada satupun  masyarakat  yang  komplit terhadap  kejadian-kejadian  dalam politik uang terkait Pilkades. 29 Bahkan, para
kontestastan
Pilkades  melakukan  perang  politik uang  dengan  sangat  terbuka  sampai pada  kata  “serangan  fajar”. 30 Sejalan dengan  pendapat  Rusjdi  Hamka sebagaimana  dikutif  Indra  Ismawan menyatakan  politik  uang  biasa diartikan  sebagai  upaya  untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan  imbalan  tertentu.  Ada yang  mengartikan  politik  uang sebagai  tindakan  jual  beli  suara  pada sebuah proses politik dan kekuasaan. 31 Begitu  juga    Kabupaten
hasil  wawancara  dengan  warga  kelurahan Sumber Tanggal 17 Agustus 2018.  Lihat dan bandingkan  dengan  Diding  Rahmat  dan Sarip  ‘Konsekuensi  Dekonsentrasi  Dalam Pemilihan  Gubernur’ (2015)  3  Jurnal Unifikasi 67.
29 Bahkan  Peraturan  Bupati  juga  tidak menekankan  pada kehati-hatian akan adanya permainan politik uang dalam pilkades. Lebih jelas  lihat  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor 60  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kuwu  di Kabupaten Cirebon, Berita Daerah
Kabupaten  Cirebon  Nomor  60  Tahun  2017
Seri E.53.
30 Kata  Serangan  Pajar  lihat,  Fitryah, ‘Cara  Kerja  Politik  Uang  (Studi  Kasus Pilkada  dan  Pilkades  di  Kabupaten  Pati’ (2015) 6 Jurnal Politika 102, 102.
31 Indra  Ismawan, Money  Politics  Pengaruh Uang Dalam Pemilu ( Media Presindo 1999) 4. Lihat  juga  Ariandi  Saputra,  ‘Politik  Uang
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
63
Demak  Rp  50.000,00-Rp.500.000,00 per-pemilih. 32 Misalnya  di  Desa Kalikondang,  Kecamatan  Demak. Pemilih  menerima  saweran  Rp 100.000,00-200.000,00. 33 Di  Desa Ngawen,  Kecamatan  Wedung  pun sama.  Uang  saweran  berkisar  Rp 150.000-200.000  ditambah  paket sembako. Begitupun di Desa Tamansari,  Kecamatan  Mranggen, para  calon  kepala  desa  rata-rata membagi  uang  kepada  pemilihnya sebesar  Rp  50.000,00.  Sementara  di Desa  Banjarsari,  Kecamatan  Gajah, antara  Rp  200.000,00-350.00000. Pilkades  di  Desa  Sidawangi  dengan nominal  politik  uang  yang  sangat
Dalam  Pemilihan  Legislatif  Di  Kota Pekanbaru Tahun 2014 ’ (2016) 3 no 1 Jurnal Jom FISIP 1, 2. < https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP
/article/view/8101 >  diakses  20  Oktober 2019.  Bandingkan  dengan  Nuratika,  ‘Politik Uang  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung  Kulim Kabupaten  Kepulauan  Meranti Tahun 2015’ (2017)  4  no  2  Jurnal  Jom  FISIP  1,  9.  < https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP /article/view/15589 >  diakses  20  Oktober 2019.  Lihat  juga  Ismail, Laporan  Hasil
Penelitian/Survey Pengaruh Money Politic
Terhadap  Daya  Pilih  Masyarakat  Di  Kabupaten
Tabalong  ( Kalimantan  Selatan:  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2015) 1.
32 Ari  Widodo, Besaran  Politik  Uang Pilkades  di  Demak  Rp.  50.000-500.000  per Pemilih, https://regional.kompas.com/read/2017/10 /02/08355381/besaran-politik-uang- pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per- pemilih diakses  pada  tanggal  10  Agustus 2018.
33 Yang perlu diperhatikan apapun istilah yang  digunakan  untuk  politik  uang  bisa berupa  kata  saweran,  bantuan,  sedekah  atau lain sebagainya tapi akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni memenangkan pemilihan.
fantastis  telah  berhasil  meningkatkan demokrasi partisipasi langsung, bahkan  yang  dalam  keadaan  sedang sakitpun  tidak  ragu-ragu  untuk memilih.  Kejadian  politik  uang  di Desa  Sidawangi  dan  berapa  kejadian di  Kabupaten  Demak  tidak  satu  pun mendapat  perhatian  secara  nasional terkait  dengan  politik  uang  dalam Pilkades.
Apa  yang  terjadi  pada  tataran Pilkades  akibat  tindakan  organsisasi sayap politik yang terlalu ikut campur, pada akhirnya nilai-nilai yang diharapkan dalam demokrasi Pancasila mengalami sedikit kegagalan. 34 Dengan kegagalan demokrasi  desa,  maka  partai  politik harus  segera  berbenah  atas  sayap- sayap politiknya agar tidak mempengaruhi demokrasi di desa dan sekaligus  harus  ada  pengaturan  yang ketat  berkenaan  dengan  organisasi sayap politik itu sendiri.

## C. Simpulan
Probematikan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa yang  bertujuan  untuk  membangun desa  tanpa  disadari  telah  mengkebiri desa  walaupun  agenda  pengentasan kemiskinan dan
pemerataan
34 Sarip, ‘The Manfestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy’ (2018) 9 no 2 Jurnal Novelty 192, 197. < http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty /article/view/11517  >  diakses  1  Oktober 2019.  Lihat  Sarip  dan  Abdul  Wahid, ‘Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila  Dalam  Misi  Negara  Hukum Indonesia’  (2018)  2  no  2  Jurnal  Refleksi Hukum 109, 121 < https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/ar ticle/view/1609 > diakses 1 Oktober 2019.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ... 64
pembangunan  dianggap  berhasil. Desa  dikatakan  sebagai  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Demokrasi  desa telah  dikebiri  secara  tidak  langsung oleh  organisasi  saya  politik.  Fakta pengkebirian secara jelas diperlihatkan  oleh  organisasi  sayap partai  politik  sebagaimana  yang terjadi pada Pilkades Desa Sidawangi. Untuk  itu  perlu  kiranya  pemerintah meninjau kembali peraturan- peraturan tentang desa agar terhindar dari pengkebirian yang dilakukan oleh organisasi sayap partai politik.
Daftar Pustaka Buku
Christensen  Terry,
Local  Politics: Governing at The Grassroots , (Wadsworth  Publishing  Company 1995).
Indra,  Ismawan. Money  Politics
Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Media
Presindo, Yogyakarta, 1999. Ismail, Laporan  Hasil  Penelitian/Survey Pengaruh  Money  Politic  Terhadap Daya Pilih Masyarakat Di Kabupaten Tabalong.  ( Kalimantan  Selatan: Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah Kabupaten  Tabalong  Kalimantan Selatan 2015).
Kementerian  Keungan  Republik
Indonesia, Buku  Pintar  Dana  Desa
DanaDesa Untuk Kesejahteraan Rakyat  (Membangun  Indonesia  Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan DesaDalam Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia:  Menciptakan  Lapangan Kerja,  Mengatasi  Kesenjangan,  dan Mengentaskan Kemiskinan), ( Kementerian  Keuangan Republik Indonesia 2017).
Prijono  Tjiptoherjanto  dan  Yumiko M.  Prijono, Demokrasi  di  Pedesaan Jawa (Sinar Harapan 1983).
Jurnal dan lain-lain Ariandi Saputra, ‘Politik Uang Dalam Pemilihan  Legislatif  Di  Kota Pekanbaru  Tahun  2014 ’ (2016)  3
Jurnal Jom FISIP. Amirotun Sholikhah, ‘Perilaku Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat  Kutasari  Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)' (2014) 8 Jurnal Komunika. Daya  Negri  Wijaya,  ‘Jean-Jeques Rousseau’  (2016)  1  Jurnal  Politik Indonesia:  Indonesia  Political Science Review. Diding Rahmat dan Sarip, “Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur’ (2015) 3 Jurnal Unifikasi. Endrik  Hidayat,  Budi  Prasetyo,  dan Setya  Yuana,  ‘Runtuhnya  Politik Oligarki  dalam  Pemilihan  Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri, (2018) 4 Jurnal Politik. Fitryah,  ‘Cara  Kerja  Politik  Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati’ (2015) 6 Jurnal Politik.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
65
Hanafi  Arief,  ‘Rekontruksi  Hukum Tentang  Hukuman  Kebiri  Bagi Pelaku  Tidak  Pidana  Pelecehan Seksual (Analisis Yuridis Sosiologis  PERPPU  No.  1Tahun 2016 Dalam Persefektif Kriminalogi  Hukum)’  (2017)  14 Jurnal  Khazanah:  Jurnal  Studi Islam dan Humaniora. Kushandajani,  ‘Implikasi  UU  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa’  (2016)  2 Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina
Singka  Subekti, Demokrasi  Dalam Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional, Transisional  dan  Modern  di  Propinsi Jawa  Barat  Tahun  2008-2013. (2016) 1 Jurnal Politik.
Nuratika. Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah  Di  Desa  Ketapang  Permai
Dan  Desa  Tanjung  Kulim  Kabupaten Kepulauan  Meranti  Tahun  2015. (2017) 4 Jurnal Jom FISIP. Galuh Candra Purnamasari, ‘Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan  Desa  Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  (Studi  BPD Desa  Kunjang)’  (2019)  3  Jurnal Refleksi Hukum. Ricard Timotus, ‘Reviltalisasi DesaDalam Kontelasi Desentralisasi  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa’  (2018)  48  Jurnal Hukum & Pembangunan. Sarip, ‘Pemikiran the King can no do wrong  dalam  Pemikiran  Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia’  (2018)  20  Jurnal Kanun. Sarip, ‘The Manfestation of Indonesian  Democracy;  Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy’  (2018)  9  Jurnal Novelty. Sarip dan Abdul Wahid, ‘Kemajemukan Visi Negara Hukum  Pancasila  Dalam  Misi Negara  Hukum  Indonesia’  (2018) 2 Jurnal Refleksi Hukum. Sarip,  ‘Produk  Hukum  Pengkebirian Pemerintahan  Desa’  (2019)  49 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun  2017  tentang  Pemilihan Pengangkatan  dan  Pemberhentian Kuwu  di  Kabupaten  Cirebon, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 Seri E.53.
Ari  Widodo, Besaran  Politik  Uang Pilkades  di  Demak  Rp.  50.000- 500.000 per Pemilih, https://regional.kompas.com/rea d/2017/10/02/08355381/besaran -politik-uang-pilkades-di-demak- rp-50000-500000-per-pemilih diakses  pada  tanggal  10  Agustus 2018. Philipus Jehamun, ‘Eksistensi Organisasi  Sayap  Parpol  Alami Masalah Serius’, https://bernasnews.com/eksisten si-organisasi-sayap-parpol-hadapi- masalah-serius/ . Akses 14 November 2019. Naeni Amanulloh, Buku 3 Demokratisasi  Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015) 4.
Annisa Rengganis , Multahibun , Sarip, Sayap Partai ...
66
Agus Kusnadi, ‘Perkembangan Politik  Hukum  Pemerintahan Desa  Menurut  Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa’ (2015) 2 no 3 Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum 564, 565 <
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/arti cle/view/9457/4249 >  diakses  10 Oktober 2019.