## Pemenuhan Aspek Legalitas Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) UMKM Ibu Nia Dan KWT Karya Lestari
Findie Heka Trisna 1*) , Miftakhur Rohmah 2) , Yuliani 3) , Maghfirotin Marta Banin 4)
1, 2, 3, 4) Program Studi Teknologi Hasil pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Indonesia
Email: findihektrina@gmail.com 1* ) Dikirim: 24, 05, 2023 Direvisi: 13, 06, 2023 Diterbitkan: 29, 02, 2024

## Abstrak
Cara  Produksi  Pangan  yang  Baik  untuk  Industri  Rumah  Tangga(CPPB-IRT) merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  memenuhi  standar  mutu  atau  persyaratan  keamanan pangan  yang  ditetapkan  untuk  pangan.  CPPB-IRT  adalah  pedoman  yang  memiliki  persyaratan- persyaratan disetiap ruang lingkup atau aspek yang harus dipenuhi oleh para produsen Pangan Industri Rumah  Tangga  (PIRT)  yang  layak,  aman  serta memiliki  mutu.  Tujuan  dilakukannya  pendampingan ini adalah untuk mempersiapkan persyaratan dan pemenuhan sebuah legalitas SPP-IRT dan penerapan CPPB-IRT  pada UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang  dilakukan  pada  pendampingan  ini  yaitu  1)  melakukan  observasi  pada  kedua  UMKM,  2) melakukan  pendampingan  dan  penerapan  pada  kedua  UMKM,  dan  3)  melakukan  pendaftaran  SPP- IRT. Hasil pendampingan pada kedua UMKM menujukkan perubahan yang baik dalam melaksanakan CPPB-IRT dan diperolehnya SPP-IRT sebagai legalitas.
Kata Kunc i : CPPB-IRT, SPP-IRT dan Legalitas

## Abstract
Good  Food  Production  Methods  for  Home  Industry  (CPPB-IRT)  is  one  of  the  important factors to meet quality standards or food safety requirements set for food. CPPB-IRT is a guideline that  has  requirements  in  every  scope  or  aspect  that  must  be  met  by  proper,  safe  and  quality  Home Industry  Food  producers (PIRT).  The  purpose  of this  assistance  is to  prepare the  requirements and fulfill the legality of SPP-IRT and the application of CPPB-IRT to UMKM Ibu Nia and KWT Karya Lestari  in  Kutai  Kartanegara  Regency.  The  method  used  in  this  assistance  is  1)  observing  the  two MSMEs, 2) providing assistance and application to the two MSMEs, and 3) registering the SPP-IRT. The results of the assistance to the two MSMEs showed good changes in implementing CPPB-IRT and obtaining SPP-IRT as legality.
Keywords:CPPB-IRT, SPP-IRT and Legality

## PENDAHULUAN
Cara  Produksi  Pangan  yang  Baik  untuk  Industri  Rumah  Tangga  (CPPB-IRT) merupakansalah  satu  faktor  penting  untuk  memenuhi  standar  mutu  atau  persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. CPPB-IRT adalah pedoman yang memiliki persyaratan-persyaratan  disetiap  ruang  lingkup  atau  aspek  yang  harus  dipenuhi  oleh  para produsen  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (PIRT)  yang  layak,  aman  serta  memiliki  mutu. Kualifikasi  prasarana  dan  sarana  mengarah  pada  sebuah  Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor HK.03.  1.23.04.12.2206.  CPPB-IRT  memiliki  4  tingkatan,  yaitu  “harus” (shall) , “seharusnya” (should) ,  “sebaiknya” (may) ,  dan  “dapat” (can) ,  yang  diterapkan  terhadap semua  lingkup  yang  terkait  dengan  proses  produksi,  pengemasan  penyimpanan  dan pengangkutan  pangan  industry  rumah  tangga  (BPOM,  2012).  CPPB-IRT  sebagai  jaminan mutu yang dapat menjamin suatu produk yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten dan dikendalikan  oleh  standar  mutu  sesuai  dengan  penggunaan  dan  kebutuhan  pasar.  Penerapan
CPPB-IRT  dapat  meningkatkan  kepercayaan  pelanggan  serta  dapat  meningkatkan  daya  beli pelanggan(Wicaksono et al.,
2016).
Persyaratan  CPPB-IRT  sebagai  jaminan  resmi  dari  pemerintah  yang  telah  diatur dengan memiliki 14 aspek antara lain: lokasi dan lingkungan produksi bangunan dan fasilitas, peralatan  produksi,  suplai  air  atau  sarana  penyediaan  air,  fasilitas  dan  kegiatan  higiene  dan sanitasi, kesehatan dan higiene karyawan, pemeliharaan dan higiene karyawan, pemeliharaan dan  program  higiene  sanitasi  karyawan,  penyimpanan,  pengendalian  proses,  pelabelan pangan,  pengawasan  oleh  penanggung  jawab,  penarikan  produk,  pencatatan  dan dokumentasi, pelatihan karyawan (Dong, 2012).
Peraturan  Pemerintah  mensyaratkan  pelaku  usaha  wajib  memiliki  legalitas  produksi industri  rumah  tangga  yang  menjamin  produk  makanan  aman  dikonsumsi  masyarakat. Legalitas  pada  suatu  produk  UMKM  sangatlah  perlu,  yang  sesuai  dengan  produk  olahan, salah  satunya  adalah  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  SPP-IRT    adalah jaminan  yang  tertulis  dan  diberikan  oleh  Bupati/Walikota  terhadap  sebuah  pangan  produksi Industri  Rumah  Tangga  Pangan  di  wilayah  kerja  yang  sudah  memenuhi  persyaratan pemberian  SPP-IRT  dalam  rangka  peredaran  Pangan  Produksi  IRTP(Srijani  dan  Kadeni, 2020).
Salah satu UMKM yang berlokasi di Kecamatan Samboja, diantaranya adalah UMKM Ibu  Niayang  berlokasikan  di  Kelurahan  Argosari,  Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai Kartanegaradengan  memproduksi  olahan  Cimi-cimi  dan  Emping  dan  UMKM  KWT  Karya Lestari yang berada di Desa Bukit, Raya Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan  memiliki  olahan  makanan  ringan  kue  kering,  stik  pepaya  dan  kripik  paru  daun singkong sebagai produk utama UMKM tersebut. Kendala yang terjadi pada UMKM Ibu Nia dan  KWT  Karya  Lestari  yaitu  tidak  memilikiSPP-IRTdan  belum  mengetahui  pentingnya penerapan  CPPB-IRT  sebagai  standar  mutu  keamanan  pangan,  sehingga  dilakukannya pendampingan sebagai upaya UMKM mendapatkan SPP-IRT sebagai salah satu persyaratan legalitassebelum produk olahan diedarkan ke pasar.
Tujuan  dilakukannya  pengabdian  ini  adalah  untuk  melakukan  pendampingan  dalam mempersiapkan persyaratan dan pemenuhan sebuah legalitas SPP-IRT dan penerapan CPPB- IRT    pada  UMKM  Ibu  Nia  dan  KWT  Karya  Lestari  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Implementasi  izin  edar  telah  terpenuhi  sehinga  memberikan  dampak  yang  berkulitas  untuk setiap  produk  pangan  milik  UMKM  dan  produk  tersebut  dapat  beredar  secara  luas  dan dipercaya oleh para masyarakat serta memiliki standar keamaanan pangan.

## METODE
Kegiatan  dilakukan  dengan  pendekatan  PRA (Parcipatory  Rular  Appraisal) yang merupakan sebuah pendekatan serta bekerja sama dengan masyarakat (pemilik usaha).

## Waktu dan Tempat Pengabdian
Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 hingga Februari   2023. Objek pengabdian  adalah  UMKM  Ibu  Nia  yang  berlokasikan  di  Jalan  Pramuka  RT  04  Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja dan UMKM KWT Karya Lestari di Jalan Sedap Malam, RT 07 Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja.

## Metode dan Rancangan Pengabdian
Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga (3) tahap:
1. Observasi UMKM dengan dilakukan pengamatan macam-macam permasalahan yang ada di UMKM dengan mengikuti pedoman CPPB-IRT
2. Pendampingan dan penerapan sebagai metode yang mengarah dalam pengawasan, arahan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM
3. Pendaftaran  SPP-IRT  dapat  melalui Online  Single  Submassion (OSS)  dan  melakukan pendaftaran langsung dengan mendatangi Kantor DPM-PTSP di Kabupaten Kartenegara dengan  membawa  kelengkapan  seperti  KTP,  NPWP,  email  aktif  dan  membawa  contoh label kemasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  telah  tercapai  selama  pengabdian  masyarakat  yang  berjudul  Pemenuhan Aspek  Legalitas  Sertifikat  Produk  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  UMKM  Ibu Nia  dan  KWT  Karya  Lestari  di  Kecamatan  Samboja  telah  dilaksanakan.  Adapun  hasil laporan sebagai berikut:

## 1. Observasi
Pelaksanaan  observasi  dan  wawancaradilaksanakan  untuk  mengamati  kondisi  UMKM ditempat.  Melihat  kesesuaian  dan  tidak  kesesuaian  dari  14  aspek  CPPB-IRT  yang  dicatat menjadi bahan perbaikan keadaan UMKM. Dalam observasi ditemukan 4 aspek dari 14 aspek CPPB-IRT  yang  tidak  sesuai  syarat  yaitu  Bangunan  dan  Fasilitas,  Fasilitas  dan  Kegiatan Higiene dan Sanitasi, Kesehatan Higiene Karyawan dan Pelabelan Pangan.
UMKM  Ibu  Nia  didirikan  pada  tahun  2019  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Argosari, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. UMKM Ibu Nia menjual produk pangan yaitu  olahan  cimi-cimi  dan  emping  yang  dikemas  dengan  menggunakan  transparan  dengan berat bersih masing-masing yaitu 40 gram untuk cimi-cimi dan 60 gram untuk emping. Harga perbungkus  produk  yang  dijual  oleh  UMKM  Ibu  Nia  adalah  sebesar  Rp.  5000,  dan penghasilan  untuk  setiap  produk  yang  dijual  sesuai  pesanan  dari  konsumen.  Untuk  pesanan cimi-cimi  sesuai  dengan  jumlah  produk  yang  diolah  akan  mendapatkan  keuntungan  sebesar Rp.75.000  dengan  modal  awal  Rp.  50.000;  sedangkan  untuk  produk  olahan  emping  sesuai dengan  jumlah  pesanan  konsumen  akan  mendapatkan  keuntungan  Rp.100.000  dari  modal awal.
UMKM  KWT  Karya  Lestari  didirikan  pada  tahun  2020  lokasi  di  Desa  Bukit  Raya, Kecamatan  Samboja,  Kabupaten  Kutai  Kartnegara.  UMKM  KWT  Karya  Lestari  memiliki produk olahan utama yaitu , kue kering, pepaya dan kripik paru daun singkong yang dikemas dengan toples untuk kue kering dan standing pouch untuk stik pepaya dan kripik paru daun singkong. Dengan berat  bersih masing-masing produk yaitu 500 gram  untuk  kue kering, 50 gram  untuk  produk  stik  pepaya  dan  kripik  paru  daun  singkong.  Masa  simpan  kue  kering selama 3 bulan dan masa simpan stik pepaya dan kripik paru daun singkong selama 1 bulan. Harga kue kering satu toples seharga Rp. 70.000 dan harga stik pepaya dan kripik paru daun singkong  satu  bungkus  seharga  Rp  15.000,  omset  rata-rata  selama  penjualan berkisarRp.800.00 dari modal awal.
Sebelum  dilakukannya  penerapan  dari  standar  CPPB-IRT  akan  dilakukan  sebuah identifikasi  standar  CPPB-IRT  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  kendala  yang  terjadi  pada UMKM. Identifikasi dilakukan dengan gap pada Kriteria CPPB-IRT yang belum memenuhi standar(Halal,  2015).  Adapun  hasil  dari  identifikasi  ditemukan  4aspek  dari  8elemen  yang tidak memenuhi standar CPPB-IRT yaitu:
Tabel1 Identifikasi gap pada UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari No Elemen Sebelum dilakukan pendampingan Hasil Observasi 1 Bangunan dan Fasilitas Sebelum  dilakukan  implementasi  pada kedua UMKM ditemukan kriteria CPPB-IRT  yang  tidak  sesaui  dengan standar.  Pada  bangunan  dan  fasilitas terdapat  lantai,  dinding,  langit-langit yang  kotor  dan  berdebu,  pintu  ruangan, jendela  dan  ventilasi  masih  ditemukan kotoran dan debu yang menempel Setelah dilakukan implementasipada kedua UMKM  hasil  dari  observasi bahwa  bangunan  dan  fasilitas sudah memenuhi standar CPPB-IRT.  Lantai,  dinding, langit-langit,  pintu  ruangan, jendela  dan  ventilasi  tidak ditemukan  kotaran  dan  debu yang menempel
Gambar 1 Tahap Observasi dan Wawancara pada UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari aUMKM Ibu Nia bUMKM KWT Karya Lestari
2 Fasilitas dan Kegiatan dan Higiene dan Sanitasi Sebelum  dilakukan  implementasi  pada kedua UMKM ditemukan kriteria
CPPB-IRT  yang  tidak  sesuai  dengan standar.  Pada  fasilitas  dan  kegiatan  dan higiene  dan  sanitasi  ditemukan  sarana pembersihan  atau  pencucian  bahan pangan,  peralatan  dan  bangunan  masih tidak  terawat  dengan  baik,  sarana pencucian tangan yang tidak menyediakan  lap  atau  tissue  sebagai pengering tangan, dan tempat pembuangan sampah yang tidak tertutup Setelah dilakukan implementasi pada kedua UMKM  hasil  dari  observasi bahwa  fasilitas  dan  kegiatan higiene  dan  sanitasi  sudah memenuhi  standar  CPPB- IRT. Sarana pembersihan atau pencucian bahan pangan, peralatan, dan bangunan, sarana  pencucian  tangan,  dan pembuangan  sampah  telah dilengkapi sesuai dengan standar CPPB-IRT No Elemen Sebelum dilakukan pendampingan Hasil Observasi 3 Kesehatan dan Higiene Karyawan Sebelum  dilakukan  implementasi  pada kedua UMKM ditemukan kriteria CPPB-IRT  yang  tidak  sesuai  dengan standar.  Pada  kesehatan  dan  higiene karyawan  ditemukan  karyawan  yang menangani  pangan  tidak  menggunakan pakaian kerja dan menggunakan aksesoris,  karyawan  tidak  mencuci tangan  dengan  sabun  sebelum  memulai kegiatan Setelah dilakukan implementasi pada kedua
UMKM  hasil  dari  observasi bahwa  kesehatan  dan  higiene karyawan  sudah  memenuhi standar CPPB-IRT. Karyawan telah  menggunakan  pakaian kerja  dan  tidak  menggunakan aksesoris,  karyawan  mencuci tangan dengan sabun sebelum memulai kegiatan. 4 Pelabelan Pangan Sebelum  dilakukan  implementasi  pada kedua UMKM ditemukan kriteria
CPPB-IRT  yang  tidak  sesuai  dengan standar.  Pada  pelabelan  pangan  label kemasan  produk  tidak  menyertaka komposisi, berat bersih, masa kadaluarsa, kode produksi, nomor PIRT, nama produk dan alamat Setelah dilakukan implementasi pada kedua UMKM  hasil  dari  observas bahwa palabelan pangan telah melengkapi  isi  label  yang sesuai  dengan  standar  CPPB- IRT

## 2. Pendampingan dan Penerapan CPPB-IRT
Kegiatan  pendampingan  dilakukan  melalui  perbaikan,  pengawasan,  arahan  dan implementasi kepada para pelaku UMKM dalam upaya pemenuhan CPPB-IRT sesuai dengan pedoman  pembuatan  SPP-IRT.Berdasarkan  dari  hasil  observasi  UMKM  Ibu  Nia  dan  KWT Karya Lestari adanya ketidaksesuain menurut peraturan BPOM No HK.03.1.22.04.12.2207.
Tabel2 HasilPenilaian Kondisi CPPB-IRT Pada UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari
No Elemen yang Diperiksa Ketidaksesuaian A.  LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI 1 Lokasi dan lingkungan industri rumah tangga pangan tidak terawat, kotor dan berdebu SS

## B BANGUNAN DAN FASILITAS
2 Ruang  produksi  sempit,  sukar  dibersihkan,  dan  digunakan untuk memproduksi produk selain pangan SS 3 Lantai,  dinding,  dan  langit-langit  tidak  terawat,  kotor, berdebu dan/atau berlendir
SS
4 Ventilasi,  pintu  dan  jendela  tidak  terawat,  kotor  dan berdebu SS
C PERALATAN PRODUKSI 5 Permukaan  yang  kontak  langsung  dengan  pangan  berkarat dan kotor SS 6 Peralatan  tidak  dipelihara,  dalam  keadaan  kotor,  dan  tidak menjamin efektifnya sanitasi SS 7 Alat  ukur/timbangan  untuk  mengukur/menimbang  berat bersih/isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti SS
D SUPLAI AR ATAU SARANA PENYEDIA AIR 8 Air  bersih  tidak  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi SS 9 Air berasal dari suplai yang tidak bersih SS E FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI 10  Sarana  untuk  pembersihan/pencucian  bahan  pangan, peralatan,  perlengkapan  dan  bangunan  tidak  tersedia  dan tidak terawat dengan baik. SS 11  Tidak  tersedia  sarana  cuci  tangan  lengkap  dengan  sabun dan alat pengering tangan SS 12  Sarana  toilet/jamban  kotor  tidak  terawat  dan  tebuka  ke ruang produksi SS 13  Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup SS F KESEHATN DAN HIGIENE KARYAWAN 14  Karyawan  dibagian  produksi  pangan  ada  yang  tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit SS 15  Karyawan  dibagian  produksi  pangan  tidak  mengenakan pakaian kerjadan/atau mengenakan perhiasan SS 16  Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/alat yang kotor, dan sesudah keluar dari toilet/jamban SS
17  Karyawan bekerja dengan perilaku yang t i da i k baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. SS

## 18  Tidak ada penanggung jawab higiene karyawan
G  PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI 19  Bahan  kimia  pencuci  tangan  ditangani  dan  digunakan sesuai prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa tabel SS 20  Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala SS 21  Hewan  peliharaan  terlihat  berkeliaran  disekitar  dan  di dalam ruang produksi pangan SS 22  Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera di buang SS
23  Bahan  pangan,  pengemas  disimpan  bersama-sama  dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembap  dan  gelap  dan  diletakkan  di  lantai  atau  menempel ke dinding. SS 24  Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor. SS I PENGENDALIAN PROSES 25  Industri  rumah  tangga  pangan  tidak  memiliki  catatan, menggunakan  bahan  baku  yang  sudah  rusak,  bahan berbahaya  dan  bahan  tambahan  pangan  yang  tidak  sesuai dengan persyaratan penggunaannya SS 26  Industri  rumah  tangga  pangan  tidak  mempunyai  atau  tidak mengikuti bagan alir produksi pangan SS 27  Industri  rumah  tangga  pangan  tidak  menggunakan  bahan kemasan khusus untuk pangan SS No Elemen Ketidaksesuaian 28  Bahan  tambahan  pangan  (BTP)  tidak  diberi  penandaan dengan benar SS 29  Alat  ukur/timbangan  untuk  mengukur/menimbang  BTP tidak tersedia atau tidak teliti SS J PELABELAN PANGAN 30  Label  pangan  tidak  mencantumkan  nama  produk,  daftar bahan  yang  digunakan,  berat  bersih/isi  bersih,  nama  dan alamat  industri  rumah  tangga  pangan,  masa  kedaluwarsa, kode produksi, dan nomor P-IRT SS 31  Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi SS

## K  PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB
32  Industri rumah tangga pangan tidak mempunyai penanggung  jawab  yang  memiliki  Sertifikat  Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) SS 33  Industri rumah tangga pangan tidak melakukan pengawasan internal  secara  rutin,  termasuk  monitoring  dan  tindakan koreksi. SS L PENARIKAN PRODUK 34  Pemilik  industi  rumah  tangga  pangan  tidak  melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman SS M  PENCATATAN DAN DOKUMENTASI 35  Industri  rumah  tangga  pangan  tidak  memiliki  dokumen produksi SE 36  Dokumen  produksi  tidak  mutakhir,  tidak  akurat,  tidak tertelusur  dan  tidak  disimpan  selama  2  (dua)  kali  umur simpan produk pangan yang diproduksi SE N PELATIHAN KARYAWAN 37  Industri  rumah  tangga  pangan  tidak  memiliki  program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan MI
Keterangan:
− SS
: Sudahsesuaidenganpersyaratan CPPB
− KR : Ketidaksesuaiankategorikritis
− SE : Ketidaksesuaiankategoriserius
− MA : Ketidaksesuaiankategori  mayor
− MI : Ketidaksesuaiankategori minor
Ketidaksesuaian  adalah  sebuah  penyimpangan  tentang  seperangkat  persyaratan  CPPB- IRT  (Sonaru,  2014) . Terdapat  4aspek  dari  8elemen  yang  ditemukan  dengan  katagori ketidaksesuaian serius pada kedua UMKM tersebut. Ketidaksesuaian serius ialah persyaratan yang menunjukkan apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi potensi keamanan pada produk tersebut.Pendampingan dan penerapan sangat perlu selama dilaksanakannya 14 aspek CPPB-IRT  pada  kedua  UMKM  agar  dapat  meminimalisir  terjadinya  ketidaksesuaian  pada setiap  elemen  yang  ada.  Dari  4  aspek  tersebut  perlu  dilakukannya  pendampingan  dan perbaikan  sesuai  dengan  standar  CPPB-IRT,  adapun  4  aspek  dengan  8elemen  yang  tidak sesuai dengan CPPB-IRT ialah:

## 1. Bangunan dan fasilitas
Bangunan  dan  fasilitas  tempat  produksi  UMKM  menunjukkan  ketidaksesuaian  yang belum memenuhi standar CPPB-IRT. Hal ini disebabkan karena masih adanya debu dan kotoran  tetapi  tidak  menimbulkan  bau  yang  berada  diruang  produksi,  ventilasi  dan jendela.  Setelah  dilakukannya  pendampingan,  bangunan  dan  fasilitas  tidak  adanya ketidaksesuaian serta telah terpenuhi standarisasi CPPB-IRT yang telah ditetapkan bersih dari kotoran dan tidak berdebu. Ruang produksi memiliki sarana tempat cuci tangan yang bersih dan memiliki sabun cuci tangan serta pengeringnya (Pusat., 2020).

## 2. Fasilitasdankegiatanhigiene dansanitasi
Fasilitas  dan kegiatan higiene dan sanitasi  pada    UMKM menunjukkan ketidaksesuaian dimana ketersediaan tempat pembuangan sampah yang terbuka dan tidak memiliki tutup. Setelah  dilakukannya  pendampingan  fasilitas  dan  kegiatan  higiene  dan  sanitasi  tidak adanya  ketidaksesuaian  serta  telah  terpenuhi  standarisasi  CPPB-IRT  sarana  tempat pembuangan  sampah  yang  tertutup,  tempat  sampah  yang  dipakai  harus  dilapisi  plastik agar saat  penuh dapat  langsung untuk  dibuang  (Pamukti  et  al.,  2021)menurut  Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang pembuangan sampah wajib
Gambar 2 Fasilitas Pencucian Tangan setelah memenuhi standar CPPB-IRT pada kedua UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari
Gambar a UMKM Ibu Nia Gambar  b UMKM  KWT  Karya
Lestari
lengkap  dan  cukup,  yang  seharusnya  memiliki  3  jenis  pembuangan  sampah  seperti sampah organik, non organik dan pecah belah( Permenperind_No_75_2010.Pdf , n.d.).

## 3. Kesehatan higiene karyawan
Kesehatan  dan  higiene  karyawan  pada  UMKM  menunjukkan  ketidaksesuaian  dengan pengabaian pakaian kerja yang digunakan dan masih adanya penggunaan aksesoris pada karyawan  yang  dapat  menimbulkan  resiko  kontaminasi  pada  saat  pengolahan  produk. Setelah  dilakukan  pendampingan  kesehatan  dan  higiene  karyawan  tidak  adanya ketidaksesuaian serta telah terpenuhi standarisasi CPPB-IRT karyawan yang menangani pangan  telah  menggunakan  pakaian  kerja  dan  merawat  kebersihan  badan.  Personal higiene  ialah  suatu  kondisi  karyawan  sebelum  dan  setelah  melakukan  produksi  olahan pada  UMKM.  Keunggulan  higiene  dan  sanitasi  dipengaruhi  dengan  dua  faktor  utama yaitu  faktor  lingkungan  dan  faktor  penjamah  makanan  oleh  sentuhan  manusia (Hidayatullah  &  Tjahjawati,  2017) berdasarkan  UU  RI  No.  36  Tahun  2009  (States., 2009)  tentang  kesehatan,  pengamanan  makanan  dan  minuman  adalah  sebuah  upaya kegiatan  penyelenggaraan  kesehatan  yang  mimiliki  tujuan  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan hidup sehat untuk setiap masyarakat.

## 4. Pelabelanpangan
Label  pangan  pada  UMKM  terjadi  ketidaksesuaian  dengan  belum  mencantumkan  berat bersih,  tanggal  kedaluwarsa  dan  kode  produksi.  Setelah  dilakukan  pelabelan  pangan tidak  adanya  ketidaksesuaian  serta  telah  terpenuhi  standarisasi  CPPB-IRT  telah mencantumkan  semua  peraturan  pelabelan  dengan  lengkap.  Berdasarkan  Peraturan
Gambar   3 Tempat  Pembuangan  Sampah  yang  Tertutup  setelah memenuhi  standar CPPB-IRT pada kedua UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari
Gambar  4 Penerapan  Pelaku  Usaha  terhadap  proses  pembuatan  produksi  pangan setelah memenuhi standar CPPB-IRT pada UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestasri
Gambar a UMKM Ibu Nia
Gambar b UMKM KWT Karya Lestari
Gambar a UMKM Ibu Nia
Gambar b UMKM Ibu Nia
BPOM  Nomor  31  Tahun  2018  tentang  label  bahwa  setiap  orang  yang  memproduksi produk  olahan  wajib  mencantumkan  label.  Pelabelan  yang  baik  dapat  memberikan sebuah  informasi  produk  secara  benar  kepada  masyarakat  sehingga  produk  dapat terhindar dari produk tidak aman dan tidak layak yang dapat merugikan kesehatan. Label juga memiliki fungsi sebagai  pengiklankan produk. Pemberian label  Nomor PIRT pada kemasan  dapat  memberikan  strategi  pemasaran  dan  peluang  bagi  produsen  yang  agar produk olahan tersebut dapat diedarkan secara luas (Hermanianto et al., 2021).

## 3. Pendaftaran SPP-IRT
Kegiatan  proses  pendampingan  pendaftaran  SPP-IRT  mempunyai  setiap  tahapan, dimana  tahapan  harus  memiliki  keseriusan,  komitmen  dan  konsistensi  dalam merealisasikannya  terutama  dari  pihak  UMKM  sebagai  pelaku  usaha.  Pendampingan diharapkan  dapat  menjadi  pengantar  UMKM  untuk  memperoleh  produk  yang  terstandar keamanannya  sebagaimana  dituju  dari  program  legalitas  (Hutami.,  2019).  Pendaftaran  SPP- IRT dapat dilakukan melalui aplikasi OSS atau langsung datang ke kantor DPM-PTSP sesuai dengan  alamat  domisili  kabupaten  para  pemilik  UMKM.  Dalam  proses  pendaftaran  para pelaku usaha diminta untuk memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti memiliki akun email yang  aktif  untuk  mendaftarkan  akun OSS ,  membawa  KTP,  NPWP,  dan  membawa  label kemasan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan  (Fauzi,  2022).  Dalam  mendapatkan perizinan  SPP-IRT  pelaku  usaha  wajib  memenuhi  persyaratan  administrasi  sesuai  dengan Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  pedoman Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  sebagai  berikut(Dwi  et  al., 2021):
1. Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT
2. Evaluasi  dokumen  Kelengkapan  Permohanan  SPP-IRT  terkait  dengan  keamanan pangan
3. Pemohon  mengikuti  Pelatihan  Penyuluhan  Keamanan  Pangan  yang  diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan
4. Sarana Produksi pangan akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Pemberian Nomor PIRT
Gambar6 Label  Pangan  setelah memenuhi  standar  CPPB-IRT    pada  UMKM
Ibu Nia dan KWT Karya Lestari a UMKM KWT Karya Lestari a UMKM Ibu Nia

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian pada masyarakat ini menjadikan UMKM Ibu Nia dan KWT Karya Lestari mitra  yang  dapat  berkembang  lagi  dalam  memiliki  sebuah  legalitas.  Hasil  Pendampingan dengan  melakukan  perbaikan  memberikan  dampak  yang  baik  terhadap  UMKM.  Dengan melakukan  penerapan  standar  CPPB-IRT  untuk  mendapatkan  SPP-IRT  mampu  membuat UMKM semakin berkualitas. Dampak kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bagi pelaku UMKM dapat melakukan pemenuhan sarana produksi tentang 14 aspek CPPB-IRT, UMKM dapat  melakukan  pengajuan  permohonan  SPP-IRT  di  DPM-PTSP  Kabupaten  Kutai Kartanegara.  Untuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  selanjtunya  diharapkan  dapat memberikan  solusi  serta  pengetahuan  yang  cukup  luas  tentang  pentingnya  sebuah  legalitas pada para pelaku UMKM serta mengetahui bagaimana cara menerapkan CPPB-IRT.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada  Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian dan  para  Pelaku  UMKM  yang  telah  memberikan  dukungan  dan  atas  kerja  sama  selama dilakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BPOM.  (2012).  Peraturan  kepala  badan  pengawas  obat  dan  makanan  RI  Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012. Badan Pengawas Obat Dan Makanan , 1–45.
Putra,  B.D.S.  (2020).  Evaluasi  Penerapan  Cara  Produksi  Pangan  Yang  Baik  Untuk  Industri Rumah  Tangga  (CPPB-IRT)  Pada  UMKM  Mentari  Bulan  Malang. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ,  49–56.
Dwi, L., Nurul, A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2021). Pirt sebagai upaya keamanan pangan bagi umkm guna memperluas peredaran pasar industri rumah tangga .
Halal,  C.  D.  A.  N.  S.  (2015). Rr.  Asri  Ismaya  Putri,  2  Yati  Rohayati,  3  Atya  Nur  Aisha . 2 (2014), 17–24.
Hermanianto,  J.,  Purwandani,  A.  A.,  &  Muhandri,  T.  (2021). Pemenuhan  Peraturan Pelabelan  pada  Produk  IRTP  di  Kabupaten  Kebumen  Fulfillment  of  Labeling Regulations on SMEs Products in Kebumen District . 8 (1), 25–33.
https://doi.org/10.29244/jmpi.2021.8.1.25
Gambar a Produk UMKM Ibu Nia Gambarb Produk  UMKM  KWT  Karya Lestari Gambar 8 Produk Olahan kedua UMKM setelah mendapatkan Nomor P-IRT
Hidayatullah,  A.,  &  Tjahjawati,  S.  (2017).  938-Article  Text-2543-1-10-20190305  (2).
Jurusan  Administrasi  Niaga,  Politeknik  Negeri  Bandung,  Indonesia , 3 (2),  104–111. https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/an/article/view/938
Hutami,  R.,  Amalia,  L.,  Aminah,  S.,  &  Agusta,  E.  N.  (2019).  Pendampingan  Pendaftaran Sertifikasi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (Pirt)  Ukm  Pangan  Berbasis  Talas  Dan Nanas  Bogor  Di  Kota  Bogor. Jurnal  Qardhul  Hasan;  Media  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 5 (2), 57–63.
Pamukti,  K.  B.,  Juwitaningtyas,  T.,  Studi,  P.,  Pangan,  T.,  Industri,  F.  T.,  &  Dahlan,  U.  A. (2021). Jurnal  Teknologi  Pangan  dan  Hasil  Pertanian  Evaluasi  Penerapan  Prinsip- Prinsip Sanitasi Industri Dan Higiene Karyawan . 16 (2), 1–12.
Permenperind_No_75_2010.pdf . (n.d.).
Pusat, J., Masyarakat, I., & Rezki, R. (2020). Evaluasi Penerapan CPPB-IRT Industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) Minuman Tradisional di Desa Mekarharja ( Evaluation of the Application  of  CPPB-IRT  in  Traditional  Beverages  Home  Industry  in  Mekarharja Village ) . 2 (1), 28–33.
Rizky Muhammad Fauzi, F. S. (2022). Sistem  Informasi Sarana Pendaftaran Digital Spp-Irt Berbasis Web Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Syntax Idea , 4 (9), 1340– 1351.
Sonaru,  A.  C.,  Rahman,  A.,  Farela,  C.,  &  Tantrika,  M.  (2014).  Analisa  Ketidaksesuaian Persyaratan  Cara  Produksi  Pangan  Yang  Baik  Untuk  Industri  Rumah  Tangga  (CPPB- IRT) Untuk Meminimasi Kontaminasi Produk Roti (Studi Kasus : Perusahaan X). Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri , 2 (2), 382–395.
Srijani,  Kadeni,  N.  (2020).  PERAN  UMKM  (USAHA  MIKRO  KECIL  MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kadeni. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya , 8 (2), 191.
States, U., Pollard, E. L., Lee, P. D., Lippman, L. H., Moore, K. A., McIntosh, H., Australian Institute  of  Health  and  Welfare;  Australian  Research  Alliance  for  Children  &  Youth, Pogge,  T.,  Harvard,  T.,  Dyk,  T.  Van,  Coetzee,  M.,  Camfield,  L.,  Skevington,  S.  M., Núñez  Domínguez,  R.,  Samuelson,  P.  A.,  Nordhaus,  W.  D.,  Kula,  M.  C.,  Panday,  P., Mantia,  K.,  …  (NPC),  N.  P.  C.  (2009).  UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  36  TAHUN  2009  TENTANG  KESEHATAN. Journal  of Human Development , 6 (1), 1–22.
Wicaksono,  R.,  Septiana,  A.  T.,  &  Wibowo,  C.  (2016).  Evaluasi  Penerapan  Cara  Produksi Pangan  Yang  Baik  (Cppb)  Di  Ukm  Mustika  Langgeng  Jaya,  Kabupaten  Banyumas. Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan , 6 (24–25),
5–13.