## KEBIJAKAN PENATAAN REGULASI PAJAK DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Oleh:

## Bhim Prakoso
Email : bhim_clariss@yahoo.com

## Abstract
Philosophically,  regional  tax  is  a  mandatory  contribution  to  the  region  that  is  owed  by  an individual or an entity that is compelling based on the law by not getting direct compensation and used for regional needs for the greatest prosperity of the people. Regional Tax as one of the  components  of  local  revenue  receipt (hereinafter  abbreviated  as  PAD),  the  potential  for regional  tax  collection  provides  more  opportunities  for  regions  to  be  mobilized  to  the maximum when compared to other PAD revenue components. The role of local governments in exploring and developing various regional potentials will greatly determine the success of the implementation of government tasks, development and community services in the regions. Some of the main functions of taxes in supporting development in the region are the  first tax function as a budget, namely to finance State expenditures. Second, the function regulates that is to lead investors to invest in supporting economic growth. Third, the stabilization function is  to  control  inflation  in  order  to  maintain  economic  stability.  Fourth,  the  distribution function is to open employment opportunities so as to increase people's income. According to the  tax  functions  above  if  an  error  occurs  both  in  management  and  implementation,  it  will reduce or even eliminate the function carried by the tax so that expectations according to the tax function do not materialize.
Being  a  problem  is  how  much  the  ability  of  the  budgetair  functions,  regulated  (regulated), stabilization and distribution of taxes is created in the regional economy and how much the ability  of  taxes  to  encourage  regional  economic  growth.  Therefore  to  increase  local  taxing power  in  regional  taxes  there  are  several  things  that  must  be  considered,  namely  1)  The importance of more intensive tax socialization to increase  literacy regarding regional taxes; 2).  While  inclusion  is  the  ease  of  access  to  tax  information  systems,  reporting  of  business income in a more real way to the payment system made on-line: 3) Tax information systems are integrated with the management of opening business licenses and business extensions.
Keywords : regulation, regional tax, welfare.

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Salah  satu  tujuan  pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan  kesejahteraan  umum.  Amanat tersebut,  telah dijabarkan  dalam  Pasal  33 akan  tetapi  dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar keempat  pada  tanggal  10  Agustus  2002, pasal  tersebut  adanya  penambahan  2  ayat yang berbunyi :
(4) Perekonomian Indonesia di- selenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, ber- wawasan lingkungan, kemandirian, serta  dengan  menjaga  keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Sehingga  Pasal  33  sangat  jelas  sekali memiliki peran yang penting dan mengambarkan  betapa  besar  peranan negara  dalam  mengatur  perekonomian sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi serta    mendasari  pembentukan  seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.
Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan  ekonomi  nasional  harus
berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku ekonomi  kerakyatan  dimantapkan  dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998  tentang  Politik  Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai  sumber  hukum  materiil.  Dengan demikian, pengembangan  pajak  daerah sebagai  bagian  dari  kebijakan  dasar pembangunan daerah.
Secara  filosofi  pajak  daerahadalah kontribusi  wajib  kepada daerah yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Hal  tersebut  dilandasi  dinamika perekonomian daerah yang berubah semakin  cepat  sejalan  dengan  perubahan perekonomian  nasional  dan  dunia,  kondisi tersebut  menuntut  tiap  daerah  untuk melakukan percepatan proses pem- bangunan melalui optimalisasi pembiayaan daerah. Sebagaimana amanat yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  bahwa daerah diberikan otonomi untuk mengelola perekonomian  daerahnya  sendiri  dan diberikan ruang fiskal untuk mengoptimalkan  sumber-sumber  peneri- maan daerah 1 .
Mengacu  pada  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 285 disebutkan  bahwa  sumber  pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatanaslidaerahmeliputipajakd aerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lainpendapatandaerah yang sah.
Lebih  lanjut  dalam  pasal  286  ayat
(1)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang- undang  yang  pelaksanaan  di  daerah  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
Pajak  Daerahsebagai  salah  satu komponen  penerimaan  penerimaan  asli daerah (selanjutnya disingkat PAD), potensi  pungutan  pajak  daerah  lebih
1 Djumhana, Muhamad, Pengantar Hukum
Keuangan  Daerah  dan  Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  di  Bidang  Keuangan Daerah ,Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007
banyak  memberikan  peluang  bagi  daerah untuk  dimobilisasi  secara  maksimal  bila dibandingkan dengan komponen- komponen  penerimaan  PAD  lainnya.    Hal ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, terutama  karena  potensi  pungutan  pajak daerah  mempunyai  sifat  dan  karakteristik yang  jelas,  baik  ditinjau  dari  tataran teoritis,  kebijakan,  maupun  dalam  tataran implementasinya 2 .
Argumentasi tersebut sejalan dengan  penjelasan  diatas,  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD), sebagai berikut:
“ Pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat .”
Perkembangan sosial ekonomi masyarakat  yang  begitu  cepat  dengan mobilitas  hingga  tanpa  ada  batas  antar wilayah,  memberikan  tantangan  bagi daerah untuk mempercepat proses pembangunan.  Optimalisasi  potensi  pe- nerimaan  daerah  melalui  pajak  daerah sebagai  salah  satu entry  point dalam
2 Sutendi,  Adrian,  Implikasi  Hukum  Atas  Sumber Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka  Otonomi Daerah, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kemandirian fiskal daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dinamika  sosial  ekonomi  masyarakat dengan mempertimbangkan asas pe- merataan  dan  kemampuan  membayar ( ability  to  pay )  dan  kemauan  ( willingness to pay ) masyarakat.
Pemungutan  pajak  daerah  ditujukan untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah, terlebih-lebih  di  era  otonomi  daerah,  di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pem- bangunan  daerah  cukup  besar,  sementara sumber-sumber  pendanaan  yang  tersedia sangat  terbatas.  Sehingga  daerah  dipacu untuk  kreatif  menciptakan  sumber-sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan  pengeluaran  daerah.  Fungsi pengaturan  dari  pajak  daerah  dapat dilakukan  dengan  mengenakan  pajak daerah  yang  tinggi  terhadap  kegiatan masyarakat  yang  kurang  dibutuhkan. Sebaliknya,  untuk  kegiatan  prioritas  yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan  pajak  daerah  yang  rendah sehingga  terciptanya  asas  keadilan  dan kemanfaatan.
Pajak  daerah  menjadi  indikator keberhasilan  kinerja  daerah  dan  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  daerah.
Sebagaimana  visi  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  di  suatu  daerah, upaya  untuk  mewujudkan  visi  pem- bangunan jangka panjang tersebut, Pemerintah  daerah  senantiasa  berusaha mengimplementasikan rencana pem- bangunan  jangka  panjang  dan  jangka menengah.  Keberhasilan  dari  rencana pembangunan  tersebut  akan  dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Karena  itu,  Pemerintah  daerah  akan menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis,  transparan,  dan  akuntabel  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  suatu  daerah.  Salah  satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan kebijakan  menata  regulasitentang  pajak daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang tertuang  dalam  peraturan  daerah  tersebut pasti  telah  menetapkan  target  bahwa regulasi tersebut akan diupayakan seoptimal  mungkin  untuk  segera  di- undangkan.
Perangkat kebijakan regulasi mengenai  pajak  daerah  yang  telah  ada memerlukan peninjauan kembali berdasarkan  dinamika  sosial  ekonomi masyarakat.  Kebijakan  penataan  regulasi tentang  pajak  daerah  menjadi  sangat penting dengan tujuan untuk mengidentifikasi  kembali  sumber-sumber
potensial  maupun  sumber-sumber  yang kurang  potensial  untuk  termanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.  Penataan  regulasi  tentang pajak  daerah  juga  dimaksudkan  untuk mengidentifikasi  kembali  sumber-sumber pajak  daerah  sesuai  fungsinya  agar  tidak menimbulkan friksi dengan pungutan pusat maupun  tidak  melebihi  batas  kemampuan masyarakat sebagai obyek pajak.
Selain  itu  dalam  upaya  untuk menjaga  amanat  konstitusional  dengan baik  dan  berkesinambungan,  maka  perlu dilakukan  penataan  regulasi  terhadap substansi  mengenai  pajak  daerah  sehingga dapat  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat dan  jelas  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk menjalankan  peran  dan  tanggung  jawab dalam pembangunan daerah.

## 1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas  maka  dapat  diidentifikasi  beberapa permasalahan, yaitu:
1. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan  kemasyarakatan  di  era  otonomi daerah,  permasalahan  apakah  yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masya- rakat?
2. Mengapa diperlukan diadakanya penataan  regulasi  pajak  daerah  sebagai upaya  meningkatkan  pendapatan  asli daerah?
3. Apa  yang  menjadi  pertimbangan  atau landasan  yuridis  penataan  regulasi pajak daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah?

## PEMBAHASAN
2.1.   Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi dapat di- definisikan sebagai perkembangan ke- giatan dalam perekonomian yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  di- produksikan dalam masyarakat ber- tambah 3 . Masalah  pertumbuhan  ekonomi dapat  dipandang  sebagai  masalah  makro ekonomi  dalam  jangka  panjang.  Dari  satu periode  ke  periode  lainnya  kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasabarang faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya 4 .
Investasi  akan  menambah  jumlah barang  modal.  Bila  dicermati  pelaksanaan pembangunan  nasional  maupun  pem- bangunan  di  daerah  telah  menghasilkan perkembangan  yang  pesat  dalam  ke- hidupan nasional dan daerah, khususnya di
3 Sukirno,  Sadono.  2004. Makroekonomi  Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
4 Landes,  D.  1998. The  Wealth  and  Poverty  of Nations . New York: Norton.
bidang  ekonomi.  Pesatnya  perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan di berbagai bidang, disadari bersumber dari dukungan pajak bagi pembiayaan pembangunan.  Hasil  dari  dukungan  pajak tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat  mengalami  peningkatan  dan kemajuan,  dan  kesejahteraan  masyarakat makin bertambah tinggi 5 .Peranan pemerintah  daerah  dalam  menggali  dan mengembangkan  berbagai  potensi  daerah akan  sangat  menentukan  keberhasilan pelaksanaan  tugas  pemerintahan,  pem- bangunan  dan  pelayanan  masyarakat  di daerah.
Permasalahan  yang  sering  dihadapi oleh  pemerintah  daerah  dalam  upaya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  masyarkat  tidak  lepas  dari beberapa hal di bawah ini, yaitu : 1. Sumber  daya  alam,  suatu  daerah menjadi  anugerah  bagi  penduduknya dan berkembang dalam wilayah tersebut.  Kemakmuran  suatu  daerah bisa  bergantung  kepada  sumber  daya alam yang dihasilkan. Namun kekayaan alam saja tidak menjamin kesejahteraan para penduduknya.
Diperlukan
5 Machfud  Sidik,  Optimalisasi  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Meningkatkan Kemampuan  Keuangan  Daerah”1.  Disampaikan Dalam  Acara  Orasi  Ilmiah  Dengan  Thema “ Strategi  Meningkatkan  Kemampuan  Keuangan DaerahMelalui  Penggalian  Potensi  Daerah Dalam  Rangka Otonomi Daerah” Acara  Wisuda XXI  STIA  LAN  Bandung  TahunAkademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002
kebijakan pemerintah daerah dan manajemen yang baik agar sumber daya alam  diolah  maksimal  dan  tidak dieksploitasi berlebihan.
2. Sumber  daya  manusia,  memiliki  peran pentingmeningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Dengan  jumlah  penduduk yang  banyak  namun  tidak  memiliki skill,  akan  berdampak  buruk  bagi daerah.  Pertumbuhan  ekonomi  akan meningkat  tajam  apabila  dibantu  oleh sumber  daya  manusia  yang  masif  dan berkualitas.  Keahlian  mumpuni  yang dimiliki para angkatan kerja diharapkan mampu  mendongkrak  perekonomian daerah.
3. Investasi (kesediaan / penanaman modal),  arus  modal  adalah  dasar  untuk menciptakan  suatu  kegiatan  ekonomi. Tanpa  adanya  modal  yang  cukup  roda perekonomian.  Modal  bisa  didapatkan dari  penanaman  modal  oleh  para investor.  Semakin  gencarnya  investasi di  suatu  negara/daerah  dalam  sebuah proyek, semakin kencang pula produksi barang dan jasa yang dihasilkan.
4. Kemajuan  IPTEK  (Ilmu  Pengetahuan dan  Teknologi),  perkembangan  tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki  suatu  daerah  berperan  besar dalam pertumbuhan ekonomi.
5. Organisasi,  suatu  badan  hukum  atau badan  usaha  yang  diciptakan  oleh individu  atau  kelompok  yang  memiliki
tujuan  yang  sama.  suatu  badan  hukum atau  badan  usaha  sangat  penting  untuk mengatur aktivitas ekonomi daerah. 6. Keadaan  Sosial  dan  Budaya, di  era globalisasi dan  kemajuan  teknologi, faktor sosial dan budaya para penduduk suatu  daerah  masih  berperan  besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
7. Keadaan  politik,  stabilitas  atau  situasi politik di sebuah negara/daerah berperan besar pada kelancaran pembangunan dan laju perekonomian.
Selain  kinerja  ekonomi  seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, peranan fiskal  menjadi  komponen  penting  dalam mensinergikan  kinerja  ekonomi  suatu wilayah.    Beberapa  komponen  fiskal  yang menjadi  fokus  utama  sebagai  instrumen pengendalian ekonomi terdiri dari pengeluaran  dan  penerimaan  pemerintah. Kebijakan  fiskal  identik  dengan  anggaran yang berkaitan kuat dengan sisi penerimaan  (pendapatan)  dan  pengeluaran (belanja).
Kebijakan  fiskal  menjadi  salah  satu kebijakan penting pemerintah yang bertujuan  untuk  menjaga  dan  mencapai kestabilan perekonomian antara lain menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan  pekerjaan  dan  menstabilkan
distribusi  pendapatan  masyarakat  melalui instrumen-instrumennya 6 .
Beberapa  instrumen  fiskal  yang menjadi  perhatian  dari  sisi  penerimaan atau  pendapatan  pemerintah  terbesar  yaitu instrumen  pajak  dan  retribusi.  Keduanya menjadi  instrumen  yang  berkontribusi besar  dalam  menciptakan  penerimaan dihampir seluruh wilayah Indonesia. Kondisi  ini  juga  dapat  dicerminkan  dari kinerja  fiskal  di  suatu  daerah  dilihat  dari sisi  pajak  daerah  sebagai  salah  satu instrumen  penting  dalam  menyumbang pendapatan  atau  penerimaan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  data,  kinerja  fiskal dari  sisi  penerimaan  suatu  daerah  secara keseluruhan mengalami peningkatan untuk PAD,  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain terkait penerimaan daerah.
Tujuan  utama  dari  pajak  adalah untuk  meningkatkan  pendapatan  untuk memenuhi  pengeluaran  pemerintah  dan untuk  mendistribusikan  kekayaan  dan manajemen  ekonomi.  Tiga  tujuan  dasar perpajakan  adalah  untuk  meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, untuk mengatur  ekonomi  dan  kegiatan  ekonomi dan  untuk  mengendalikan  pendapatan  dan pekerjaan 7 .  Pajak  umumnya  memiliki
6 Kuncoro, A.R. Forum Pajak Indonesia. http://forumpajak.org/prinsip-prinsip-pemajakan/. Diakses tanggal 11 Oktober 2018.
7 Ojong, C. M., Anthony, O dan Arikpo, O. F. 2016. The  Impact  of  Tax  Revenue  on  Economict
fungsi  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi. Fungsi  alokasi  pajak  mencakup  penentuan pola  produksi,  barang-barang  yang  harus diproduksi,  siapa  yang  memproduksinya, hubungan  antara  sektor  swasta  dan  publik dan titik keseimbangan sosial antara kedua sektor.  Fungsi  distribusi  pajak  berkaitan dengan  cara  di  mana  permintaan  efektif atas  barang-barang  ekonomi  dibagi,  di antara individu-individu dalam masyarakat.
Menurut Musgrave 8 , fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan  untuk  memastikan  kesesuaian dengan  apa  yang  dianggap  masyarakat sebagai  negara  distribusi  yang  adil  atau adil.  Fungsi  stabilisasi  pajak  berusaha untuk  mencapai  tingkat  pekerjaan  yang tinggi,  tingkat  stabilitas  harga  yang  wajar, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai, dengan tunjangan untuk efek pada perdagangan dan pada neraca pembayaran. Ruang lingkup fungsi-fungsi ini tergantung,  antara  lain,  pada  orientasi politik dan ekonomi masyarakat, kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  serta kesediaan mereka untuk membayar pajak 9 .
Dengan  demikian  luasan  di  mana pemerintah  dapat  menjalankan  fungsinya
Growth: Evidence from Nigeria . IOSR Journal of Economics  and  Finance.  Vol.  7,  Issue  1,  Ver  1 (Jan-Feb, 2016). PPP 32-58
8 Musgrave,  R.  A.  dan  Musgrave,  P.  B.  2006. Public finance in theory and practice. New Delhi, India: Tata McGraw Hill
9 Op cit Ojong,C.M.
sangat bergantung pada kemampuan untuk merancang  rencana  pajak  dan  administrasi serta  kesediaan  dan  patriotisme  dari  yang diperintahPajak bersifat diskriminatif dalam  arti  bahwa  itu  dinilai  pada  orang atau properti berdasarkan pada pendapatan atau  keuntungan,  manfaat  yang  diperoleh oleh  warga  dari  pembayaran  pajak  tidak mengacu  pada  kontribusi  pembayar  pajak individu.
Tujuan utama perpajakan di sebagian besar negara di dunia pada dasarnya adalah untuk  menghasilkan  pendapatan  bagi pengeluaran pemerintah untuk ke- sejahteraan  sosial  seperti  penyediaan pertahanan, hukum dan ketertiban, layanan kesehatan  dan  pendidikan.  Penerimaan pajak  juga  dapat  dikeluarkan  untuk proyek-proyek modal yang disebut pengeluaran konsumen, menciptakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang akan meningkatkan  kehidupan  sosial  masya- rakat 10 .    Selain  memfasilitasi  fungsi administratif pemerintah, perpajakan sebagai sumber pemasukan paling potensial bagi pemerintah negara manapun,  telah  memainkan  peran  yang sangat penting sebagai instrumen kebijakan  ekonomi,  sosial  dan  fiskal pemerintah.
10 Angahar,  P.  A.  dan  Alfred,  S.  I.  2012. Personal income tax administration in  Nigeria: challenges and  prospects  for  increased  revenue  generation from self employed persons in the society . Global Business  and  Economics  Research  Journal,  1(1): 1-11
Berdasarkan  sifat  dan  peraturan dalam sistem pemungutannya, pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat diantaranya:
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Berdasarkan  fungsi  pajak  sebagai budgeter ,  pajak  diperuntukkan  untuk pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijakan  di  bidang sosial dan ekonomi.
Perpajakan  digunakan  untuk  tujuan mengecilkan  bentuk-bentuk  perilaku  anti- sosial  tertentu  di  masyarakat.  Perpajakan menurut Musgrave 11 dapat digunakan secara  ekstensif  dalam  mengatur  pola konsumsi  yang  menghasilkan  stabilisasi ekonomi. Perilaku anti-sosial seperti minum  alkohol,  merokok,  dan  taruhan biliar  dapat  dikontrol  dengan  pengenaan pajak  yang  lebih  tinggi  pada  produksi barang-barang tersebut.
Dimensi alokasi sumber daya kebijakan  perpajakan  adalah  perannya dalam  mempromosikan  investasi  sebagai ukuran  kritis  untuk  memastikan  ekonomi yang  sehat  melalui  penciptaan  kekayaan
11 Op Cit, Musgrave
baru.  Di  Nigeria 12 ,  pemerintah  mem- perkenalkan  insentif  pajak  dan  pe- ngecualian  pajak  yang  menarik  sebagai instrumen  untuk  merayu  dan  mendorong investor lokal dan asing di berbagai bidang seperti  manufaktur  barang,  pemrosesan ekspor,  minyak  dan  gas  dan  utilitas,  yang sangat  penting  dan  diperlukan  untuk pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan bangsa 13 .  Disisi  lain  perpajakan  sebagai mekanisme  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  berpendapat  bahwa  beban  pajak harus lebih berat bagi orang kaya di dalam masyarakat  daripada  bagi  orang  miskin sehingga pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membayar layanan sosial bagi yang kurang beruntung.

## 2.2.  Perlunya  Penataan  Regulasi  Pajak
Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli

## Daerah
Secara umum, pajak  yang berlaku di Indonesia  dapat  dibedakan  menjadi  Pajak Pusat  dan  Pajak  Daerah.  Pajak  Pusat adalah  pajak-pajak  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Pusat  yang  dalam  hal  ini sebagian  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal
12 Onoh,  J.  K.  2013. Dimensions  of  Nigerian monetary  and  fiscal  policies-  Domestic  and external. Aba: Astria Meridian Publishers
13 Onaolapo, A. A., Aworemi, R. J dan Ajala, O. A. 2013. Assessment  of  value  added  tax  and  its effects  on  revenue  generation  in  Nigeria. International  Journal  of  Business  and  Social Science, 4(1), 220-225
Pajak,  Kementerian  Keuangan.  Sedangkan Pajak  Daerah  adalah  pajak-pajak  yang dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terdiri dari berbagai macam penggolongan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Golongannya
Berdasarkan  penggolongannya,  pajak dibagi  menjadi  dua  yaitu  pajak langsung  dan  pajak  tidak  langsung. Pajak  langsung  merupakan  pajak  yang dikenakan  kepada  wajib  pajak  dan harus  di  tanggung  sendiri  serta  tidak dapat  dibebankan  atau  dilimpahkan kepada  orang  lain.  Sedangkan  pajak tidak  langsung  yaitu  pajak  yang  beban pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri dari pajak  subjektif  dan  pajak  objektif. Pajak subjektif yaitupajak yang berpangkal  atau  berdasarkan  pada subjeknya yaitu memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif diartikan sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan  jenis  objeknya  tanpa memperhatikan  keadaan  diri  wajib pajak.
3. Menurut lembaga Pemungutannya Pajak  ini  terdiri  daripajak  pusat  dan juga  pajak  daerah.  Pajak  pusat  adalah pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah
pusat  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah  tangga  negara.  Berbeda  dengan pajak  pusat,  pemungutan  pajak  daerah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah tangga  atau  pengeluaran  daerah.  Pajak daerah  terdiri  dari  pajak  provinsi  dan pajak kabupaten atau kota.
Analisis  normatif  kebijakan  pajak cenderung  mengikuti  pendekatan  yang berorientasi  pada  prinsip-prinsip  yang menurutnya  sistem  pajak  yang  baik  harus memenuhi kriteria tertentu yang diinginkan.  Pajak  haruslah  "produktif, dapat  dihitung,  terbagi,  hemat,  tidak mengganggu, tidak seimbang, sama, populer, dan tidak korup.
Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth  of  Nation disebutkan bahwa prinsip-prinsip pajak adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Keadilan (equality) baik keadilan vertikal maupun horizontal Prinsip keadilan pada intinya memandang bahwa pemajakan memperhatikan  hak  dan  kewaiban pembayar  pajak.  Pembayar  pajak dengan  kondisi  yang  sama  akan dikenai  pajak  yang  sama  (keadilan horizontal). Sementara pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih  besar akan  menanggung  beban  yang  lebih besar  pada  pembayar  pajak  dengan penghasilan kecil (keadilan vertikal).
b. Prinsip Kepastian (certainty)
Prinsip  ini  memberikan  kemudahan bagi  pembayar  pajak  mengenai  apa yang  akan  dipajaki,  berapa  pajaknya, kapan  dan  bagaimana  pemenuhan kewajiban pembayar pajak dilakukan.
c. Prinsip Kenyamanan (convenience)
Prinsip  ini  sejalan  dengan  sistem self assessment yang mana pembayar pajak memiliki  pilihan  untuk  menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
d. Prinsip Ekonomi (economy)
Prinsip ini menekankan adanya pertambahan  nilai  atau  manfaat  dari aktivitas pemajakan, baik bagi pemerintah  maupun  bagi  pembayar pajak.  Dalam  prinsip  ini,  pemerintah akan  menerapkan  sistem  pemajakan yang  efektif  dan  efisien  seperti  biaya pemungutan  pajak  yang  rendah.  Selain itu sistem pemajakan juga memberikan kemudahan bagi pembayar pajak untuk memenuhi  kewajiban  pajak  secara efektif dan efisien.
Perbedaan formulasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan  daerah  tentang  Pajak  Daerah, memang  dimungkinkan  dalam  UU  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Perbedaan penentuan  jenis  pajak  disetiap  kabupaten/ kota  dan  variatifnya  tarif  pajak  yang dirumuskan  mencerminkan  adanya  nilai
kearifan lokal masing-masing  daerah  yang menilai dan menganalisis potensi daerah.
2.3. Pertimbangan  Atau  Landasan
Yuridis  Penataan  Regulasi  Pajak Daerah Sebagai Upaya
Meningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah
Optimalisasi  pajak  daerah  atau local taxing power sebagai upaya untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah dilakukan  melalui  beberapa  hal  yakni menambah jenis pajak daerah, memperluas basis  pajak  daerah  yang  sudah  ada, mengalihkan  beberapa  jenis  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah,  dan  memberikan ruang diskresi pada daearah untuk menetapkan tarif. Pada umumnya, penetapan  tingkat  pajak  yang  dikenakan pada  obyek  pajak  menggunakan  tarif tertinggi atau maksimum untuk memperoleh  penerimaan  pajak  yang  juga maksimum.
Tarif maksimum pada beberapa jenis pajak  daerah  juga  dimaksudkan  untuk memberikan  ruang  fiskal  yang  lebih fleksibel  bagi  daerah  dalam  menetapkan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Analisis penerimaan pajak sebagaimana  dalam  formula total  revenue yang  merupakan  hasil  kali  antara  harga atau  tarif  dengan  kuantitas 14 .  Sehingga
14 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law , edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd., 1997).
semakin  tinggi  tarif  maka  semakin  besar total  penerimaan  pajak  dan  pendapatan daerah dan sebaliknya semakin rendah tarif maka total penerimaan juga semakin kecil.
Pajak  daerah  atau  disebut  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Praktik penyelenggaraan dalam mengoptimalkan  pajak  daerah  di  suatu daerah  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun realisasi penerimaan pajak masih  kurang  optimal  dalam  menggali berbagai  jenis  obyek  pajak  potensial, penetapan  besaran  tarif  pajak,  maupun pemberlakuan law  of  enforcement dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak 15 .
Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan local  taxing  power pajak  daerah  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan sebagai berikut:
1) Pentingnya  sosialisasi  pajak  secara lebih  intensif  untuk  meningkatkan literasi mengenai pajak daerah. Literasi
15 Nurjanna  Ladjin,  2008, Analisis  Kemandirian Fiskal  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Di Propinsi  Sulawesi  Tengah) ,  Tesis  Pada  Program Pascasarjana  Magister  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan UNDIP, Semarang.
perpajakan  adalah  seluruh  informasi mengenai perpajakan, mekanisme sistem  pembayaran  hingga  pengenaan sangsi  jika  terdapat  keterlambatan pembayaran pajak.
2) Sementara secara inklusi adalah adanya kemudahan  akses  sistem  informasi perpajakan, pelaporan pendapatan usaha  secara  lebih  riil  hingga  sistem pembayaran  yang dilakukan secara on- line .
3) Sistem  informasi  perpajakan  yang terintegrasi dengan pengurusan pembukaan ijin usaha maupun perpanjangan usaha. Hal ini mempermudah sistem pendataan obyek pajak  dan  kemudahan  dalam  sistem pemungutan dengan pemberlakuan perpanjangan usaha. Begitu pula dengan  integrasi  data  obyek  dan pembayaran dengan jenis pajak lainnya seperti  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB).
Law  enforcement adanya  upaya penghindaran kewajiban pembayaran pajak dengan  memberikan  surat  teguran  atau surat  pemberitahuan  terlebih  dahulu  dari instansi  terkait  dan  aparat  penegak hukum 16 .Sebuah  kebijakan  harus  memiliki dasar  filosofi  dan  hukum  yang  kuat  dan
16 Hans  Kelsen,  1967, Pure  Theory  Of  Law , Translation  from  the  Second  (Revised  and Enlarged)  GermanEdition,  Translated  by:  Max Knight,  (Berkeley,  Los  Angeles,  London: University of California Press).
jelas.  Kebijakan  ibarat  sinar  pembawa cahaya kemana arah yang harus dituju dan sekaligus  ibarat  jalan  yang  harus  dilalui, bagaimana  cara melaluinya  serta  aturan apa  yang  harus  diikuti  agar  dapat  sampai ke tujuan yang diharapkan.
Kebijakan  tidak  lepas  dari    asas manfaat  dan  asas  keadilan,  adapun  beban pajak  sebaiknya  “adil”  dan  sesuai  dengan kemampuan  membayar  wajib  pajak.  Oleh karena  itu,  terdapat  beberapa  aspek  yang perlu dipertimbangkan:
1. dasar  pengenaan  pajak  dan  kewajiban membayar  harus  jelas  dan  mudah dipahami.  Hal  ini  penting  dalam rangka menghindari tindakan sewenang  wenang  dan  ketidakadilan dalam penetapan pajak.
2. prinsip  manfaat:  adalah  prinsip  yang menyatakan  bahwa  mereka  yang menerima manfaat (atau paling diuntungkan) atas pelayanan pemerintah harus
memberikan
kontribusi  (atau  berkontribusi  lebih banyak)  atas  pelayanan  tersebut.  Hal ini  memberikan  pengertian  luas  untuk perpajakan  atau  batas  geografis  bagi perpajakan  (misalnya,  wajib  pajak pada satu daerah tidak harus membiayai  pelayanan  pada  daerah lain),  atau  mengenakan retribusi langsung atas pelayanan yang diberikan  kepada  pembayar.  Namun demikian,  secara  umum,  prinsip  ini
tidak  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengalokasikan beban pajak di antara individu.
3. keadilan  horisontal:  artinya  orang- orang  dalam  lingkungan  ekonomi yang  sama  harus  diperlakukan  sama, misalnya,  penghasilan  dari  pertanian harus  dikenakan  pajak  pada  tingkat yang  sama  dengan  penghasilan  dari sektor industri atau sektor lainnya.
4. keadilan  vertikal:  adalah  keadilan yang  dikaitkan  antara  beban  pajak dengan  kemampuan  untuk  membayar. Oleh karena itu, perpajakan sebaiknya proporsional (artinya, semua kelompok  penghasilan  memberikan persentase  kontribusi  yang  sama  dari penghasilan  tersebut)  atau  progresif (artinya, kelompok dengan penghasilan tinggi memberikan persentase kontribusi yang lebih besar, seperti pada pajak penghasilan).
Seiring perkembangan pembangunan  di  berbagai  sektor  yang cukup pesat, dengan disertai laju pertambahan penduduk, pola hidup masyarakat  yang  modern,  pertumbuhan dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat, mengakibatkan  mobilitas  orang  maupun jasa dan barang meningkat pula. Tanggung jawab  pemerintah  untuk  mendorong  laju pertumbuhan pembangunan tersebut menuntut keseimbangan penyediaan
prasarana  dan  sarana  transportasi  yang memadai menjadi sangat penting.
Pengertian tentang
Pajak
Daerahsebagai  mana  diatur  dalam  UU Nomor  28  Tahun  2009Pasal  1  angka  10, didefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah:
”adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.
Asas  pajak  daerah  mengacu  pada pendapat Adam Smith yang me- ngemukakan  empat  asas  sebagai  dasar pengenaan  pajak  yaitu  : 1.  Asas  Equality (asas  keseimbangan  dengan  kemampuan atau  asas  keadilan),  2.  Asas  Certainly (asas kepastian hukum), 3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak  yang  tepat  waktu  atau  asas kesenangan),  4.   Asas  Eficiency  (asas efisiensi  atau  asas  ekonomis) ,  empat  asas tersebut „menginspirasi‟  pembentukan pasal-pasal.
Sehingga  pasal-pasal  tersebut  dapat mencermikan keberadaan asas hukum yang bersifat  abstrak-normatif.  Agar  negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau  kepada  orang  pribadi  atau  badan  lain yang  bukan  warganya,  tetapi  mempunyai keterkaitan  dengan  negara  tersebut,  tentu
saja  harus  ada  ketentuan-ketentuan  yang mengaturnya.
Di Indonesia, secara tegas dinyatakan  dalam  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak  untuk  keuangan  negara  ditetapkan berdasarkan  undang-undang.  Untuk  dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan,  diperlukan  asas-asas  atau dasar-dasar  yang  akan  dijadikan  landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.
Terdapatbeberapaasas yang dapat dipakai  oleh  negara  sebagai  asas  dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan  pajak.  Asasu  tama  yang paling  sering  digunakan  oleh  negara sebagailandasanuntukmengenakanpajakada lah:
1. Asas  domisili  atau  disebut  juga  asas kependudukan ( domicile/residence principle ):  berdasarkan  asas  ini negara akan  mengenakan  pajak  atas  suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila  untuk  kepentingan  perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk  ( resident )  atau  berdomisili  di negara  itu  atau  apabila  badan  yang bersangkutan  berkedudukan  di  negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari  mana  penghasilan  yang  akan dikenakan  pajak  itu  berasal.  Itulah sebabnya  bagi  negara  yang  menganut asas  ini,  dalam  sistem  pengenaan  pajak
terhadap  penduduk-nya  akan  meng- gabungkan asas domisili (kepen- dudukan)  dengan  konsep  pengenaan pajak  atas  penghasilan  baik  yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan  yang  diperoleh  di  luar negeri ( world-wide income concept ).
2. Asas  sumber:  Negara  yang  menganut
asas  sumber  akan  mengenakan  pajak atas  suatu  penghasilan  yang  diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya  apabila  penghasilan  yang  akan dikenakan  pajak  itu  diperoleh  atau diterima  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersangkutan  dari  sumber-sumber yang  berada  di  negara  itu.  Dalam  asas ini,  tidak  menjadi  persoalan  mengenai siapa  dan  apa  status  dari  orang  atau badan  yang  memperoleh  penghasilan tersebut  sebab  yang  menjadi  landasan penge¬naan  pajak  adalah  objek  pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. 3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan ( nationality/citizenship principle ).
Dalam  asas  ini,  yang  menjadi  landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan  dari  orang  atau  badan yang memperoleh penghasilan.
Berdasarkan  asas  ini,  tidaklah  menjadi persoalan  dari  mana  penghasilan  yang akan  dikenakan  pajak  berasal.  Seperti halnya  dalam  asas  domisili,  sistem
pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas  ini  dilakukan  dengan  cara menggabungkan  asas  nasionalitas  dengan konsep  pengenaan  pajak  atas world  wide income .

## PENUTUP
Dalam  Bab  Penutup  ini  akan dikemukakan kesimpulan dan saran secara berturut-turut  berdasarkan  pembahasan yang  telah  dikemukakan  dalam  bab sebelumnya.
3.1. Kesimpulan
1. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dan kesejahteraan masyarkat tidak lepas dari beberapa hal di bawahi ni, yaitu : a. Sumber  daya  alam,  kemakmuran suatu  negara/daerah  bisa  bergantung kepada  sumber  daya  alam  yang dihasilkan.  Diperlukan  kebijakan pemerintah/  pemerintah  daerah  dan manajemen  yang  baik  agar  sumber daya alam diolah maksimal dan tidak dieksploitasi berlebihan.
b. Sumber  daya  manusia,  pertumbuhan ekonomi  akan  meningkat  tajam apabila  dibantu  oleh  sumber  daya manusia yang masif dan berkualitas.
c. Investasi  (kesediaan  /  penanaman modal),  arus  modal  adalah  dasar
untuk  menciptakan  suatu  kegiatan ekonomi.
d. Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), perkembangan tingkat  pengetahuan  dan  teknologi yang  dimiliki  suatu  negara/daerah berperan  besar  dalam  pertumbuhan ekonomi.
e. Organisasi,suatu  badan  hukum  atau badan  usaha  yang diciptakan  oleh individu atau kelompok yang memiliki  tujuan  yang  sama.  suatu badan  hukum  atau  badan  usaha sangat  penting  untuk  mengatur aktivitas ekonomi negara/daerah.
f. Keadaan  Sosial  dan  Budaya, di  era globalisasi dan  kemajuan  teknologi, faktor  sosial  dan  budaya  para penduduk suatu negara/daerah masih berperan  besar  dalam  menciptakan pertumbuhan ekonomi.
g. Keadaan  politik,  stabilitas  atau situasi  politik  di  sebuah  negara/ daerah berperan besar pada kelancaran  pembangunan  dan  laju perekonomian.
2. Secara  filosofi  pajak  daerah  adalah kontribusi  wajib  kepada daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasar kanundang-undang dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperlu- an daerah bagi  sebesar-besarnya  ke-
makmuran rakyat. Kebijakan Pe- merintah
Pusat  dalam  pengelolaan  pajak daerah,  diawali  perumusannya  melalui konstitusi  Pasal  23  A  UUD  Negara Republik  Indonesia,  UU  No  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan secara desain Pajak dan retribusi daerah dirumuskan  melalui  UU  No  28  tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan pemerintah pusat  melalui  UU  No  28  Tahun  2009 membuat  desain  penataan  pajak  daerah lebih tertata dan teratur.
3. Sebuah  kebijakan  harus  memiliki  dasar filosofi dan hukum yang kuat dan jelas. Kebijakan ibarat sinar pembawa cahaya kemana  arah  yang  harus  dituju  dan sekaligus ibarat jalan yang harus dilalui, bagaimana  cara melaluinya  serta  aturan apa  yang  harus  diikuti  agar  dapat sampai ketujuan yang diharapkan. Asas pajak  daerah  mengacu  pada  empat  asas sebagai dasar pengenaan pajak yaitu  : 1. Asas  Equality  (asas  keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan),  2.  Asas  Certainly  (asas kepastian  hukum),  3.  Asas  Convinience of  Payment  (asas  pemungutan  pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan),  4.   Asas  Eficiency  (asas efisiensi  atau  asas  ekonomis) ,  empat asast ersebut „menginspirasi‟
pembentukan pasal-pasal.

## 3.2.Saran
1. Diharapkanfaktor  permasalahan  yang
sering  dihadapi  oleh  pemerintah  daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan  masyarakat  agar  dapat dapat  diminimallisir,  sehingga  dapat menjadi  daya  pengungkit  pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ketujuh
permasalahan  tidak  dapat  dihindari diera  globalisasi  saat  ini  akan  tetapi menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan  untuk  lebih  kreatif  dan inovatif  dalam  mengelola  masalah menjadi  modal  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Diharapkan  pemerintah  daerah  untuk selalu  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  pajak bagi  kegiatan  pembangunan  di  suatu daerah  dan  kewajiban  membayarpajak bukan suatu hal yang memberatkan bagi masyarakat,  dan  harus  menjalankan kebijakan  secara  tegas  dimana  bagi yang  taat  membayar  pajak  diberikan reward dan  yang  tidak  taat  diberikan punishment.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahuja,  H.  L.  2012) Modern  economics analytical  study  of  microeconomics, macroeconomics, money and banking, public finance, international economics and economics of growth and development  (17th  ed.) .  New  Delhi:
S. Chand & Company PVT. Ltd.
Djumhana,  Muhamad,  2007, Pengantar Hukum  Keuangan  Daerah  dan Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Bidang  Keuangan Daerah ,Bandung  :  Citra  Aditya Bakti
Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak
Daerah  Dan  Retribusi  Daerah
Dalam Rangka Meningkatkan
Kemampuan  Keuangan  Daerah ”1.
Disampaikan  Dalam  Acara  Orasi Ilmiah  Dengan  Thema  “ Strategi
Meningkatkan Kemampuan Keuangan DaerahMelalui
Penggalian  Potensi  Daerah  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah” Acara Wisuda  XXI  STIA  LAN  Bandung TahunAkademik  2001/2002  -  Di Bandung, 10 April 2002.
Hans  Kelsen,  1967, Pure  Theory  Of  Law , Translation from the Second
(Revised  and  Enlarged)  German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley,  Los  Angeles,  London:
University of California Press).
Kuncoro,  A.R.  Forum  Pajak  Indonesia. http://forumpajak.org/prinsip- prinsip-pemajakan/.  Diakses tanggal 11 Oktober 2018.
Landes,  D.  1998. The  Wealth  and  Poverty of Nations . New York: Norton.
Musgrave,  R.  A.  dan  Musgrave,  P.  B.
2006. Public  finance  in  theory  and practice. New  Delhi,  India:  Tata
McGraw Hill.
Nurjanna
Ladjin, 2008, Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah  (Studi  Kasus  Di  Propinsi
Sulawesi Tengah) , Tesis Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu
Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan
UNDIP, Semarang.
Onoh, J. K. 2013. Dimensions of Nigerian monetary and fiscal policies- Domestic  and  external. Aba:  Astria
Meridian Publishers
Sutendi,  Adrian,  2009, Implikasi  Hukum Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah Dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah , Jakarta : Sinar Grafika.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Nomor  4437), sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir      dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Ketetapan
Majelis permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi  dalam  rangka  demokrasi ekonomi
Angahar,  P.  A.  dan  Alfred,  S.  I.  2012.
Personal  income  tax  administration in Nigeria: challenges and prospects  for  increased  revenue generation  from  self  employed persons  in  the  society .  Global
Business  and  Economics  Research Journal, 1(1): 1-11.
Brian Thompson, Textbook on Constitutional  and  Administrative Law , edisi ke-3, (London:
Blackstone Press ltd., 1997).
Glomm  G.,  and  Ravikumar  B.,  1998.
Taxes  government  spending  on education  andgrowth .  Review  of
Economic Dynamics 1, 306–325.
Gober  J.R.,  and  Burns  J.O.,  1997. The Relationship Between Tax Structures and Economic
Indicators .  Journal  of  International
Accounting,  Auditing  &  Taxation,
6, l-24.
Ngerebo,  T.  A.,  dan  Masa,  A.  2012.
Appraisal  of  tax  system  in  Nigeria: A case of value added tax. Research
Journal in Organizational Psychology and Education Studies,1(6): 338-344.
Ojong, C. M.,  Anthony, O dan  Arikpo,  O.
F. 2016. The Impact of Tax Revenue
on  Economict  Growth:  Evidence from  Nigeria .  IOSR  Journal  of Economics  and  Finance.  Vol.  7, Issue 1, Ver 1 (Jan-Feb, 2016). PPP 32-58
Onaolapo, A. A., Aworemi, R. J dan Ajala,
O.  A.  2013. Assessment  of  value added tax and its effects on revenue generation  in  Nigeria. International Journal  of  Business  and  Social Science, 4(1), 220-225

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Bhim Prakoso,S.H.,M.M.,Sp.N.,M.H. adalah  Dosen  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dengan  Konsentrasi Hukum Keperdataan (Hukum Ekonomi).