Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i2. 907

## ANALISIS KEGIATAN EKSPOR KOPI ANTARA KUALITAS DENGAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ AS-SALAM
Ikram Pratama 1 , Hardi Alunaza 2 , Arifin Abdullah 3 , Muhammad Iqbal 4 134 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2 Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura Ikrampratama822@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  ekspor  kopi adalah  salah  satu bentuk  dari  pertukaran barang  dan  jasa  yang melewati batas kepabeanan negara. Kegiatan ekspor ini terjadi akibat kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, sehingga harus diperoleh dari negara lain. Kegiatan ini diawali dengan proses negosiasi yang diteruskan dalam kesepakatan. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini  adalah  Bagaimana  bentuk  klausula  kontrak  perjanjian  ekspor  kopi  berdasarkan  perspektif akad  Bai’  As-Salam  terhadap  kontrak  ekspor  kopi  antara  kualitas  dan  harga.  Tulisan  ini menggunakan metode  empiris  dengan  pendekatan  yuridis  formal  dan normatif  fiqh  muammalah dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan  studi  pustaka.  Hasil  dari  penelitian  ini  memperlihatkan  bentuk  kontrak  perjanjian  ekspor produk  kopi  dilakukan  dalam  perjanjian  baku  dengan  seller  untuk  meminimalkan  risiko. Prakteknya  jika  seller  melakukan  kesalahan  saat  mengirimkan  barang  pesanan  maka  seller bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.  Dalam  menganalisis  sistem  pengalihan  risiko  akad Ba'i  as-Salam  dalam  transaksi  ekspor  kopi,  jika  rukun  dan  syarat  tersebut  dapat  dilaksanakan sepenuhnya  maka  kegiatan  ekspor  yang  di  lakukan  oleh  penjual  diperbolehkan,  meskipun  tidak disebutkan  dalam  hukum  Syariah,  tetapi  dalam  transaksi  Sudah  tersirat,  yaitu  kepercayaan, persetujuan dan kerelaan.
Kata Kunci: Ekspor Kopi, Kualitas dan Harga, Ba’I As-Salam.

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekspor  dan  impor  yang  sering  terjadi  merupakan  salah  satu  bentuk  pertukaran dari barang dan jasa yang tentu melewati batas kepabeanan negara. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi di tingkat nasional sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain.  Meski  harus  diakui  bahwa  perdagangan  lintas  batas  negara  berbeda  dengan  kegiatan perdagangan  yang  terjadi  di  dalam  negeri.  Hal  ini  ditandai  dengan  hadirnya  banyak  perbedaan antara  kedua  negara  dari  mana  para  pelaku  kegiatan  perdagangan  berasal.  Misalnya  seperti perbedaan  yang  terdapat  dalam  peraturan  kepabeanan,  perbedaan  terkait    standar  mutu  produk,
perbedaan  mengenai  standar  ukuran  dan  takaran  timbangan  serta  terkait  peraturan  perdagangan luar  negeri  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  di  Indonesia 1 .  Seperti  diketahui  bersama  bahwa setiap kegiatan perdagangan internasional harus berbentuk kesepakatan dalam prosesnya.
Merujuk  pada  konsep  ulama  fiqih,  proses  jual  beli  harus  selalu  dikemas  dalam  bentuk kerangka  formalistik  hukum.  Jual  beli  juga  harus  selalu  dikemas  dan  memperhatikan  adanya proses  akad.  Serta  jual  beli  juga  dirumuskan  dalam  tatanan  syarat,  termasuk  rukun,  pengakuan sah,  batal,  hak  serta  kewajiban  dalam  prosesnya.  Jika  memperhatikan  panduan  Islam  dalam  jual beli,  ada  model  jual  beli  yang  masuk  dalam  kategori  dilarang  dan  ada  jual  beli  yang diperkenankan. Konsep dalam jual beli fiqih merujuk kepada pedoman dari tuntunan hidup yakni Al-Qur’an  dan  hadist.  Termasuk  menerima  dinamika  baru  yang  dapat  ditemui  di  tengah-tengah masyarakat. 2
Konsep  “ Bai’  As-Salam ”  yang  dikenal  dalam  proses  dan  transaksi  jual  beli  merupakan pendapat  dari  beberapa  ahli  hukum  Fiqih  seperti  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’I  yakni  terkait penetapan  periode  minimum  sebagai  syarat  dari  sahnya  proses  jual  beli.  Dalam  prakteknya, masyarakat  sering  kali  memesan  barang  yang  cukup  jauh  jarak  tempuhnya.  Dalam  konsep  Bai’ As-Salam adalah penekanan terkait pembayaran yang dilaksanakan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan  pada  beberapa  periode  berikutnya.  Dalam  pandangan  Islam,  konsep  ini  merupakan salah satu solusi yang tepat yang dapat diimplementasikan dengan tujuan agar dapat menghindari adanya riba. 3
Secara fiqhiyyah ,  dalam  fiqh  muamalah  kualitas  dari  suatu  produk  yang  menjadi  objek transaksi sangat penting diketahui dengan baik oleh para pihak, bahkan menjadi syarat dari objek transaksi  ( mabi’). Sebagai  syarat  transaksi,  kualitas  produk  ini  mempengaruhi  keabsahan  akad yang di polarisasi sebagai syarat objek akad, yang memiliki banyak perspektif di kalangan fuqaha.
Fukaha  telah  menyatukan  suara  bahwa  konsep  jual  beli  yang  ditawarkan  ini  dapat dilakukan  oleh  setiap  orang  pada  setiap  barang  yang  sudah  ditakar.  Serta  adanya  larangan terhadap  barang  yang  tidak  berada  dalam  tanggungan  yakni  berupa  rumah  dan  tanah.  Terdapat juga perselisihan antara ulama terkait barang lain seperti barangan dagangan berupa hewan.
Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang jual beli secara  salam pada barang-barang yang  dapat  dihitung,  tetapi  satuannya  dapat  berlebih  dan  berkurang  keadaannya,  seperti  buah delima  dan  semangka.  Hanafi  berpendapat  tidak  boleh  salam  padanya,  baik  secara  ditimbang
1 Amir M.S, Ekspor Impor Teori dan Penerapan , (Jakarta: PT.Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 22
2 Tsalabi,  Muhammad  Mustofa,  1964, al-Madkhal  Fi  Ta’rif  al-Fiqh  al-Islam  Wa  Qawa’id  al Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah , Mathba‟ah Dar al-Ta‟rif. H.508
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani 2007), h. 108.
maupun dihitung. Maliki berpendapat boleh secara mutlak. Syafi’i, boleh dengan cara ditimbang. Sedangkan dari Hambali boleh dengan cara dihitung secara mutlak. 4
Jual  beli  salam  merupakan  jenis  akad  jual  beli  barang  dengan  kriteria  tertentu  dengan pembayaran tunai. Sehingga menjadi sebuah keharusan, barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan kriterianya dengan jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran dan lain sebagainya. Penyebutan  kriteria  ini  bertujuan  untuk  menentukan  barang  yang  diinginkan  oleh  kedua  belah pihak dan menghindarkan sengketa.
Dengan  demikian,  secara  umum  obyek  salam  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas dapat  disimpulkan,  yaitu  benda-benda  yang  dapat  dihitung  jumlahnya,  benda-benda  yang  dapat diketahui  jenisnya  dan  benda-benda  yang  dapat  ditimbang  beratnya.  Maka  itulah  yang  bisa dijadikan  sebagai  objek salam .  Objek  akad  ( ma’qud  alaihi )  merupakan  syarat  sah  terjadinya sebuah  akad  dalam  jual  beli.  Di  dalam  objek  akad  juga  terdapat  syarat  yang  menentukan keabsahan akad jual beli
Dalam  memberikan  kriteria  masuk  dalam  syarat  ini  perlu  diperhatikan  bahwa  masalah kriteria  ini  akan  berbeda  dari  zaman  ke  zaman.  Sehingga  tidak  semua  yang  disampaikan  para ulama  ahli  fiqih  zaman  dulu  sebagai  kriteria  barang  yang  tidak  bisa  diberikan  kriteria  jelas  itu pasti  benar,  sebab  dengan  perkembangan  teknologi  dan  pengetahuan  muncul  alat  yang  dapat mendeteksi kriteria dengan jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kriteria yang disepakati ketika akad.
Dalam  transaksi  jual  beli  kopi  dengan  pihak  distributor  mancanegara,  pihak  produsen harus  mampu  menghadirkan  objek  transaksi  bisnisnya  dengan  baik.  Hal  ini  penting  dilakukan untuk memastikan konsumen nya akan membeli produk yang dihasilkannya dalam jangka panjang dan  dalam  jumlah  skala  besar.  Untuk  kerja  sama  jual  beli  dengan  pihak  mancanegara,  transaksi bisnis ini cenderung dijalankan dalam jangka waktu yang lama.
Dalam tahap negosiasi terdapat aspek utama yang harus ditetapkan. Isi negosiasi meliputi jenis kopi yang akan di ekspor kemudian penentuan kualitas produk berdasarkan hasil uji standar dan  penentuan  kuantitas  yang  akan  dikirim.  Metode  pengiriman  dipilih  oleh  importir  dan disesuaikan  dengan  distributor  yang  tersedia  dan  juga  biaya  berdasarkan  jarak  tujuan  ekspedisi. Setelah  mencapai  kesepakatan  maka  akan  dilakukan  penandatanganan  kontrak.  Setelah  kontrak selesai akan dilanjutkan ke tahap pembayaran. Sistem pembayaran akan dilakukan sesuai dengan hasil  kesepakatan,  pada  umumnya  akan  dilakukan  pembayaran  di  muka  dan  pembayaran berikutnya setelah barang dikirimkan.
4 Al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi,  Fiqih  Empat  Mazhab  Bandung: Hasyimi  Press, 2001), hlm. 246.
Dalam  beberapa  kasus  yang  muncul  pada  transaksi  jual  beli  kopi  secara  order  yang dilakukan  oleh  pihak  pembeli  dari  pihak  mancanegara  dan  pihak  importir  dari  Aceh  Tengah adalah kemampuan pihak importir dalam menyediakan stok yang di butuhkan oleh pihak importir sesuai  dengan  spesifikasi  yang  di  tetapkan  karena  stok  ini  membutuhkan  konsistensi  dari  pihak importir untuk mempertahankan kualitas yang disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.
Konsistensi  kualitas  biji  kopi  yang  dipesan  oleh  pihak  pembeli  dari  lokal  dan  manca negara  baik    dalam  bentuk  partai  besar  maupun  partai  kecil  pada  hakikatnya  sangat  penting, karena hal ini menyangkut dengan komitmen bisnis untuk menjaga kesetiaan konsumen nya agar tetap menjadi pembeli yang setia. Namun hal ini selalu menjadi kendala yang harus dicari solusi oleh  pihak  pedagang.  Oleh  karena  itu  pihak  pembeli  sering  kecewa  dengan  transaksi  bisnis  ini karena  harus  mengolah  lagi  agar  kualitasnya  baik  terutama  pada  kadar  air  dan  juga  tingkat kematangan biji kopi.
Beberapa persoalan krusial yang terjadi pada transaksi jual beli orderan ini hampir tidak mungkin  dihindari  mulai  dari  persoalan  kualitas  produk,  perbedaan  harga  aktual  di  pasar  dunia ketika biji kopi dikirim, masa pengiriman, termasuk masa muat dan masa bongkar produk setelah pengiriman  dilakukan,  karena  hal  ini  biasanya  membutuhkan cost yang  menimbulkan  dilema  di antara para pihak untuk menanggung beban cost yang muncul.
Untuk permasalahan  yang  terjadi  dalam orderan  trading kopi  ini,  membutuhkan  sebuah kepastian  hukum yang  harus dicantumkan  secara  pasti  dalam  kontrak  supaya  tidak  menimbukan kerugian  bagi  para  pihak.  Dalam  diskursus Bai’  As-Salam memang  tidak  mencantumkan  syarat yang  spesifik  untuk  setiap  transaksi.  Ketentuan  umum  yang  ditetapkan  memudahkan  bagi  para pihak  untuk  membuat  klausula  perjanjian,  sehingga  lebih  fleksibel.  Dari  permasalahan  di  atas penulis  tertarik  untuk  meneliti  permasalahan  untuk  makalah  dengan  judul  “analisis  kegiatan ekspor kopi antara kualitas dengan harga dalam perspektif Akad Bai’ As-Salam ”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  riset  kualitatif  deskriptif.  Teknik  pengumpulan data  dalam  tulisan  ini adalah  dengan  observasi,  dokumentasi,  wawancara  serta  didukung  dengan  studi  kepustakaan berupa  buku,  jurnal,  laporan  penelitian  dan  sumber  dari  media online yang realible untuk  dapat mendukung  hasil  akhir  dari  tulisan  ini  sehingga  sesuai  dengan  hipotesis  dari  penulis.  Adapun teknik  analisa  data  adalah  bersumber  dari  Miles  Huberman  yakni  pengumpulan  data,  pemilahan data, dan proses penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rukun dan Syarat Bai’ As-Salam
Rukun  dan  syarat  merupakan  hal  yang  harus  terpenuhi  dalam  suatu  perjanjian.  Secara bahasa,  rukun  adalah  “yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu  pekerjaan,”  sedangkan  syarat adalah “ketentuan, peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.” Rukun dan syarat, dalam  syariah,  sama-sama  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  transaksi.  Sedangkan  dalam Ensiklopedi Hukum Islam, didefinisikan, rukun adalah “suatu unsur yang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.” Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri.” 5
Rukun  dan  syarat salam pada  dasarnya  sama  dengan  jual  beli,  yakni  dengan  ijab  dan kabul menurut Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah rukun akad salam ada tiga, yaitu muslam dan muslam  ilaih (pemesan  dan  penjual), ra’sul  mal,  salan,  muslam  fih, (harga pokok, dan harga pesanan), shigat (ijab dan kabul).
a. Rukun Salam
Rukun salam menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul . Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:
a. Aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslam ilaih . b. Ma’qud  ‘alaih ,  yaitu muslam  fih (barang  yang  dipesan),  dan  harga  atau  modal salam ( ra’s al-mal as-salam ).
c. Shigat yaitu ijab dan qabul . 6

## b. Syarat-syarat Salam
Pada Bai’ As-Salam, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti pihak yang  melakukan  akad  cakap  hukum,  barang  yang  ada  dalam  transaksi  merupakan  barang  yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserah terimakan. Sedangkan untuk sahnya para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Ra’sul mal (harga asal)
1. Diketahui jumlahnya.
2. Jelas jenisnya (misal dinar atau dolar ataupun rupiah).
3. Merupakan uang yang sah.
4. Diserahkan  pada  waktu  akad  baik  tunai  maupun  cek  sebelum  para  pihak  berpisah  dari tempat akad.
5 Ramli, Semmawi. Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 8, No. 2, 2010, , hlm. 507 6 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ( Jakarta : Gema Insani, 2011) , hlm. 599.
Jika uang diserahkan setelah pihak yang melakukan transaksi berpisah dari tempat, maka akad salam menjadi  batal.  Karena  yang  dimaksud  dengan  akad salam, adalah  mendahulukan menyerahkan uang (uang di muka). Dalam akad salam, barang adalah hutang yang berada dalam tanggungan.  Apabila  pembayaran  dilakukan  setelah  akad  maka  akan  memunculkan  jual  beli hutang dengan hutang.
b. Muslam fih (barang), disyaratkan 7 :
1. Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui  kriteria dan spesifikasi yang membedakan dengan barang yang lain.
2. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
3. Diketahui ukuran baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau jumlahnya.
4. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
5. Jenis barang dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
6. Akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
7. Barang yang dipesan merupakan hutang dan menjadi tanggungan penjual.
8. Tidak menimbulkan riba fadhl.
Kegiatan  Ekspor  Kopi  Antara  Kualitas  Dengan  Harga  dalam  Perspektif  Akad  Bai’  As-

## Salam
Klausula merupakan komponen penting yang harus dimiliki dalam setiap perjanjian yang dilaksanakan  baik  antara  dua  pihak  maupun  lebih.  Klausula  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  bila dilakukan secara otentik akan memiliki kekuatan hukum tetap dan memberi efek hukum terhadap kedua belah pihak. Pembuatan klausula dalam suatu perjanjian dicantumkan demi  mengantisipasi terjadinya wanprestasi. 8
Adapun  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pihak  importir  dan  eksportir  dilakukan dalam bentuk kontrak lisan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pihak eksportir melakukan  pekerjaanya  sebagai seller untuk  menjual  produk  kopi  ekspor  yang  akan  dikirimkan kepada buyer. Kontrak  perjanjian  yang  dibuat  bisa  saja  dalam  bentuk  lisan,  sehingga  klausula perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  eksportir  hanya  sebatas  pemahaman  terhadap  kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan dalam pemasaran dan juga hak-hak yang akan diperoleh setelah kewajiban pengiriman dilakukan secara tuntas. Pada objek penelitian yang penulis lakukan, pihak manajemen  eksportir  seperti  CV.  Oro  Coffee  seluruh  kontraknya  dibuat  secara  tertulis  dan  juga berlaku pada saat lisan.
7 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah , (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 95-97
8 Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi , 2010: 87
CV.  Oro  Coffee head office dan  kantor  operasionalnya  terletak  di  Mongal  Kecamatan Bebesen  Takengon  Aceh  Tengah.  Wilayah  tujuan  ekspor kopi  CV. Oro  Coffee  ini  mencakup  ke negara-negara  anggota  MEE  (Masyarakat  Ekonomi  Eropa), negara  kawasan  Amerika  khususnya negara  Amerika  Serikat  serta  negara  di  kawasan  Asia  seperti  Jepang,  Singapura,  Korea  dan Malaysia (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI, 2005). Perusahaan ini  telah memiliki badan hukum  sehingga  secara  legalitas  dan  manajemen  telah  memiliki  posisi  yang  kuat  sehingga  pada pembuatan  kontraknya  telah  memiliki  kontrak  baku,  dan  mengikat  pihak  importir  dan  eksportir yang  memiliki  hubungan  sepenuhnya  harus  mengikuti  ketentuan  isi  kontrak  yang  telah  dibuat oleh CV. Oro Coffee tersebut.
Dalam  transaksi  pihak  pembeli  maupun  pihak  penjual  harus  mematuhi  klausula  dalam pembuatan  kontrak  yang  bertujuan  untuk  memperjelas  ketentuan  hak  dan  kewajiban  bagi  kedua belah  pihak  baik  dari  penjual  selaku  eksportir  dan  juga  pembeli  selaku  importir.  Dalam  hal  ini pihak  CV.  Oro  Coffee  menyusun  bentuk  klausula  pemesanan  produk  berdasarkan  ketentuan umum  dari  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia.  Klausula  ini  dibagi  ke  dalam  dua  bagian dimana  pada  bagian  pertama  menetapkan  ketentuan-ketentuan  dan  istilah  yang  perlu  diketahui sebelum  melakukan  kegiatan  ekspor.  Kemudian  dilanjutkan  di  bagian  kedua  dimana  akan dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan baik dari calon pembeli dan juga CV. Oro Coffee. Ada pun  bentuk  klausula  yang  harus  disepakati  oleh  pihak  pembeli  (importir)  dalam  pemesanan (eksportir) adalah sebagai berikut:

## Pasal 1 posisi para pihak
(1) Pihak pertama selanjutnya disebut Seller dalam hal ini adalah CV. Oro Coffee
(2) Pihak  kedua  selanjutnya  disebut  buyer  dalam  hal  ini  individu  maupun  kelompok internasional sebagai calon pembeli produk
(3) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sebagai badan usaha berizin negara yang mengurus dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal dalam jumlah/muatan besar.
(4) Kopi adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01
Pasal 2 pelaksanaan pekerjaan
Buyer  melakukan  perjanjian  jual  beli  baik  secara  lisan  maupun  tulisan  kepada  pihak  CV.  Oro Coffee
Pasal 3 produk yang dijual
Pihak pertama (Seller) dalam hal ini yaitu pihak CV. Oro Coffee menyediakan kopi dengan jenis arabika grade 1 untuk dijual kepada pihak kedua yaitu pembeli (buyer).
Pada  perjanjian  di  atas  pada  Pasal  1 pihak  CV.  Oro  Coffee  merupakan perusahaan  yang melakukan  kegiatan  ekspor    sebagai seller non  retail  dan  menjual  produk  kopi  kepada  pihak
buyer. CV. Oro Coffee kini melakukan produksi dan juga ekspor kopi specialty dengan jenis kopi Arabica grade 1 yang berlokasi di Mongal Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Buyer yang  disebutkan  pada  pasal  1  ayat  (2)  adalah  kelompok  maupun  perorangan  yang akan  melakukan  perjanjian  jual  beli  kopi specialty dengan  permintaan  jenis  kopi  yang  terdapat dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada pihak CV. Oro Coffee.
Ekspedisi  Muatan  Kapal  Laut  (EMKL)  adalah  perusahaan  jasa  bidang  logistik  jalur  laut yang  sudah  memiliki  izin  dari  pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  ekspedisi  secara internasional  dan  dalam  skala  yang  besar  dan  berat  menggunakan  kapal  laut.  Pihak  EMKL bertugas  menyimpan  dokumen  Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB)  dan  juga  melakukan ekspedisi.
Pada  pasal  satu  juga  disebutkan  jenis  kopi  yang  diekspor  keluar  negeri  sebagaimana disebutkan  dalam  peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2019. Dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa jenis kopi yang dimaksud adalah  sebagai berikut:
Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa untuk memulai sebuah perjanjian jual beli kopi ekspor  pihak buyer harus  terlebih  dahulu  menghubungi  pihak  CV.  Oro  Coffee  baik  secara langsung  maupun  melalui  pesanan  secara online melalui email. Hal  ini  berdasarkan  kedudukan CV. Oro Coffee sebagai perusahaan non retail di bawah organisasi internasional.
CV.  Oro  Coffee  menjual  kopi  dengan  jenis  arabika  grade  1  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  3  maka  dengan  ini  pihak buyer hanya  akan  membeli  kopi  dengan  jenis  tersebut. Selanjutnya seller juga  hanya  akan  menjual  produk  sesuai  jenis  kopi  tersebut  sehingga  tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan jenis kopi yang akan di jual belikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kopi yang akan di ekspor dimana kopi yang dikirim oleh pihak CV. Oro Coffee hanyalah kopi dengan kualitas terbaik.
Setelah semua perjanjian dalam bentuk kejelasan posisi dan juga spesifikasi sudah selesai maka  tahap  selanjutnya  adalah  pembuatan  perjanjian  dalam  bentuk  kewajiban  masing-masing pihak.  Dalam  ketentuan  selanjutnya  akan  ditetapkan  beberapa  hal  seperti  negara  tujuan,  metode pembayaran sampai dengan jadwal pengiriman seperti yang tertera berikut:
Pasal 4 kewajiban buyer
(1) Pihak Buyer menentukan negara tujuan pengiriman
(2) Pihak Buyer harus memilih metode pembayaran internasional baik secara tunai/kontan dan juga metode pembayaran internasional lain diantaranya, Telegrafik transfer, wesel, letter of credit, dan cek.
(3) Pihak  Buyer  melakukan  negosiasi  dengan  pihak  seller  dalam  Menentukan  jadwal  ekspor termasuk  didalamnya  sanksi  dan  denda  apabila  terjadi  kesalahan  atau  wanprestasi  dari setiap pihak.
Pasal 5 kewajiban Seller
(1) Memiliki dokumen penyerta ekspor kopi ( Surat Keterangan Asal) Form ICO
(2) Membuat packing list, invoice, shipping instruction, dan SPEK
Pada pasal 4 dinyatakan bahwa buyer harus menentukan negara tujuan pengiriman produk ekspor  yang  kemudian  akan  dikirim  oleh seller. Hal  ini  perlu  dilakukan  agar  dapat  menentukan jalur  pengiriman  dan  juga  biaya  pengiriman.    Kemudian  sebagaimana  disebutkan  di  dalam klausula  perjanjian  pada  pasal  4  ayat  (2) buyer akan  menentukan  metode  pembayaran  yang disebutkan untuk mencapai kesepakatan bisnis. Di antaranya adalah tunai atau metode non tunai seperti berikut:
a. Telegrafik Transfer
Telegrafik transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan  oleh  telegram.  Sistem  pembayaran  ini  akan  dilakukan  oleh  bank  dalam  negeri kepada pelanggan luar negeri. Untuk dapat melakukan  pembayaran dengan cara ini, sumber dana  yang  digunakan  oleh  bank  adalah  sumber  dana  dari  rekening  pihak  yang  akan membayar.  Sistem  pada  metode  pembayaran  ini  dengan  cara  mencatat  jumlah  valuta  pada rekening bank cabang oleh bank pemberi kredit.
b. Wesel
Metode  pembayaran  internasional  ini  dapat  dilakukan  oleh  bank dengan kesepakatan  antara pihak  penjual  dan  pembeli  dari  perjanjian  sebelumnya.  Dengan menggunakan  wesel  ,  dapat diartikan  pihak  bank  dalam  negeri  akan  mengeluarkan  surat  perintah  pembayaran  kepada bank  di  luar  negeri  sesuai  dengan  tujuan,  jumlah  nominal  uang,  dan  identitas  yang  tertulis dalam wesel.
c. Letter of Credit ( L/C )
Letter  of  credit ( L/C )  adalah  institusi  berupa  jaminan  yang  diterbitkan  oleh  bank  atas  dasar permintaan  nasabahnya  ( aplikant )  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  penerima L/C ( beneficiary )  atas  penyerahan  seperangkat  dokumen  sesuai  dengan  syarat  dan  kondisi  yang diminta dalam L/C. Letter of  credit ( L/C ) merupakan fasilitas  atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang yang dimiliki oleh bank sebagai jaminan antar pihak yang menjual dan  juga  membeli,  dengan  tujuan  memberikan  rasa  percaya  kepada  masing-masing  pihak yang melakukan transaksi. Apabila eksportir dan importir kurang mengetahui dan memahami
proses  aplikasi  pembukaan Letter  of  Credit ,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  akan  terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses transaksi internasional.
Perspektif Akad Bai’ As-Salam terhadap kontrak ekspor kopi antara kualitas dan harga.
Kriteria  produk kopi  ekspor yang  ditawarkan  mengikuti ketentuan yang  telah  ditentukan oleh  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia.  Selain  ketentuan  dalam  negeri  pada  kegiatan ekspor  kopi  di  CV.  Oro  Coffee  juga  mengikuti  ketentuan  lembaga International  Coffee Organization (ICO).  Cv.Oro  Coffee  sebagai  anggota ICO dan  juga  perusahaan non  retail harus mengikuti  seluruh  ketentuan  ekspor  baik  sesuai  ketentuan  pemerintah  maupun  lembaga  yang menaunginya.  Hal  Ini  bertujuan  sebagai  bentuk  kerja  sama  Cv.Oro  Coffee  dengan  lembaga internasional  dalam  melakukan  bisnis  ekspor  ini  dimana  pihak ICO akan  memberikan  akses  ke pasar kopi internasional untuk kemudian CV. Oro Coffee bisa menjual produk mereka.
CV.  Oro  Coffee  dalam  praktek  kontrak  nya  memiliki  sistem  penyortiran yang  ketat dimana  biji  kopi  dipilih dengan  teknik triple  handed yang  bertujuan untuk menjaga  kualitas  biji kopi.  Teknik  penyortiran  ini  dilakukan  oleh  para  pekerja  dan  dilakukan  dengan  cara  memilih langsung biji kopi berdasarkan bentuk, ukuran, dan kecacatan pada biji kopi. kegiatan ini disebut sebagai quality  control dimana  kegiatan  ini  sangat  penting  dilakukan  untuk  meminimalisir kesalahan pada pengiriman kopi ekspor.
CV.  Oro  Coffee  menggunakan  penentuan  mutu  kopi  berdasarkan  sistem  nilai  cacat ( defects  value  system )  sesuai  keputusan  ICO.  Dalam  sistem  ini  biji  kopi  dinilai  berdasarkan tingkat  kecacatan  bijinya,  semakin  banyak  nilai  cacatnya,  maka    kualitas  kopi  akan  semakin rendah dan sebaliknya.
Dalam  kontrak  oleh  pihak  CV.  Oro  Coffee  dengan  pihak buyer dalam  transaksi  ekspor kopi,  pihak  CV.  Oro  Coffee  akan  membuat  klausula  dimana  di  dalamnya  terdapat  diktum  yang menyebutkan  jenis  kopi  yang  akan  diekspor  yaitu  arabika  grade  1.  Selanjutnya buyer akan menentukan  apakah  akan  membeli    produk  tersebut  atau  tidak  atas  dasar  diktum  yang  telah disebutkan  dalam  kontrak  perjanjian. Buyer bebas  memilih  untuk  melanjutkan  perjanjian  atau membatalkan  perjanjian  di  dalam  tahapan  menentukan  jenis  kopi. Setelah  dilakukan  persetujuan maka akan dilanjutkan proses pengiriman oleh pihak CV. Oro Coffee.
Dalam  menangani  pertanggungan  apabila  terjadi  kesalahan  pihak  CV.  Oro  Coffee  tidak mencantumkan  di  kontrak  perjanjian  melainkan  ketentuan  tersebut  sudah  masuk  ke  dalam kesepakatan yang dilakukan para pihak pada saat proses negosiasi seperti yang tertera pada pasal 4 ayat (3) dalam klausula kontrak Cv.Oro Coffee.
Dalam kegiatan ekspor kopi pihak CV. Oro Coffee hanya akan menerima pertanggungan apabila  terjadi  kesalahan  yang  disebabkan  pada  saat  proses  penentuan  standar  ( quality  control )
sampai dengan penyerahan produk ekspor kepada pihak yang melakukan shipping. Pada tahapan ini  apabila  terjadi  wanprestasi  atau galat yang  terjadi  dalam  proses  seperti  yang  penulis  sebut sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  CV.  Oro  Coffee  maka  eksportir  akan  dikenakan  sanksi berupa  denda  dengan  nilai  kontrak  yang  telah  disepakati  dan  mendapat  penalti  selama  5  tahun tidak dapat melakukan kegiatan ekspor.
Selanjutnya  apabila  terjadi  wanprestasi  pihak  CV.  Oro  Coffee  akan  melakukan  evaluasi terhadap standar kopi yang akan dikirim berikutnya. Eksportir akan mengoreksi setiap bagian dari kegiatan quality  control dalam  perusahaan  agar  penetapan  kualitas  dapat  sesuai  dengan permintaan buyer .
Sistem  kontrak  pada  kegiatan  ekspor  mendapat  perhatian  dikarenakan  kontrak  pada ekspor sangat penting untuk dilakukan, berdasarkan tujuan keamanan bagi kedua belah pihak baik seller dan juga pihak buyer. Sifat kontrak yang mengikat memiliki kekuatan hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian sehingga kegiatan transaksi dapat berlangsung dengan aman. Dimana hal ini selaras dengan tujuan dari konsep akad bai’ as- salam.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan Bai’  As-Salam dalam  kegiatan  ekspor  kopi  pada  sistem  kontrak  jual  beli yang  dilakukan  oleh  pihak  CV.  Oro  Coffee  pada  dasarnya  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat- syarat Bai’  As-Salam berdasarkan  konsep  dan  ketentuan  syariat  Islam.  Walaupun  dari  hasil wawancara  yang  dilakukan  penulis  bahwa  transaksi Bai’  As-Salam yang  dilakukan  telah memenuhi  rukun  dan  syarat  syarat  tersebut  tidak  dinyatakan  secara  jelas  namun  sudah  tersirat saat transaksi dilakukan karena adanya kepercayaan, kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melakukan transaksi.
Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat Bai’ As-Salam pada pelaksanaan Bai’ As- Salam dalam kegiatan ekspor, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa segala bentuk  risiko  yang  terjadi  pada  kegiatan  ekspor  kopi  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun maka Bai’ As-Salam dalam perjanjian kontrak ekspor kopi yang dilakukan oleh CV. Oro Coffee dianggap sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Dimasyqi,  Al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman.  2001. Fiqih  Empat  Mazhab. Bandung: Hasyimi Press.
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2007. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
M.S, Amir. 1999. Ekspor Impor Teori dan Penerapan. Jakarta: PT.Pustaka Binaan.
Rozalinda. 2010. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Raja Grapindo Persada.
Semmawi, Ramli. 2010. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” Jurnal Al-Syir’ah 8 (2). Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah. 2010. Kamus Hukum Ekonomi : 87.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif,  dan  R&D).
Bandung: Alfabeta.
Tsalabi,  Muhammad  Mustofa.  1964. al-Madkhal  Fi  Ta’rif  al-Fiqh  al-Islam  Wa  Qawa’id  al Milkiyyah Wa al-Uqudiyyah. Mathba‟ah Dar al-Ta‟rif.
Zuhaili, Wahbah. 2011. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jakarta : Gema Insani.