## PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
Yolanda Rasyid 1 , Rama Gita Suci 2 , Annie Mustika Putri 3
Universitas Muhammadiyah Riau 1,2,3
yolandarasyid9@gmail.com 1 , ramagita@umri.ac.id 2 , annemustika@umri.ac.id 3

## Abstract
This study aims to examine the effect of the audit opinion and BPK audit finding on  the  performance  of  local  goverment  in  district/cities  in    Riau  Province.  The population  in  this  study  consisted  of  12  districts/cities  in  Riau  province  with  an observation period of 2016-2020. The sampling method in this study uses a non- probability sampling technique, namely a sampling method that does not provide equal  opportunities  or  opportunities  for  each  member  of  the  population  to  be selected  as  a  sample.  The  non-probability  sampling  method  used  is  saturated sampling  and  the  number  of  samples  in  the  study  is  60  samples.  The  test  was carried  out  using  the  Partial  Least  Square-Structural  Equation  Modeling  (PLS- SEM)  approach  with  the  help  of  WarpPLS  version  7.0  software  used  in  data analysis and hypothesis testing. The results of the study found that audit opinions and audit findings have a negative effect on local government performance. This research  has  implications  for  local  governments  to  have  policies  in  regional financial  management  that  are  in  accordance  with  statutory  regulations  so  that they can make their local government performance better.
Keywords  :  Audit  Opinion,  BPK  Audit  Finding,  and  Local  Goverment Performance.

## PENDAHULUAN
Pemerintah di Indonesia telah memberlakukan kebijakan pemerintah  daerahnya  sendiri  sejak tahun  1999  dan  dan  telah  diubah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Derah. Pemerintah  daerah  memiliki  hak, wewenang dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. (NKRI). Dengan dilaksanakannya  otonomi  daerah, pemerintah kabupaten/kota di provinsi  Riau  diharapkan  dapat memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. dimana pemerintah
daerah  harus  mengelola  keuangan
daerahnya  yang  berorientasi  pada kepentingan publik. Sehingga pembangunan  dan  pelayanan  akan berjalan dengan baik dan merata. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota  di  provinsi  Riau.
Salah  satunya  pemerintah  daerah kota  Pekanbaru  dimana  realisasi anggaran  belanja  daerah  pada  tahun 2018-2020  mengalami  kenaikan  dan penurunan.  Dalam  hal  itu  dapat mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah  tersebut  (BPK  Perwakilan Riau,2018). Kinerja pemerintah daerah  merupakan  hasil  kegiatan pemerintah  yang  telah  dilaksanakan dicapai.  Sehinggga  penggunaannya telah
terukur kualitas dan
kuantitasnya  yang  berakitan  dengan anggaran.  Teracapai  atau  tidaknya kemajuan  suatu  organisasi  dapat dilakukan dengan mengukur kinerja.
Di  Indonesia,  ditemukan  kasus mengenai opini audit pada semester I Tahun  2021,  BPK  memeriksa  541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)  dari  542  pemda. Namun ditemukan satu pemda belum menyampaikan  LKPD  tahun  2020
(unaudited) kepada  BPK  untuk diperiksa. Namun, opini BPK terhadap  LKPD  provinsi  Riau  selalu mendapatkan  Opini  WTP  setiap tahunnya . Namun, Fitra Riau mengatakan  opini  tersebut  bertolak belakang  dengan  hasil  pemeriksaa karena  ditemukan  cukup  banyak permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  khususnya  atas ketidakpatuhan  terhadap  perundang- undangan  yang  dapat  berakibat kerugian  negara,  potensi  kerugian, kekurangan  penerimaan,  dan  juga ditemukan  adanya  penyimpangan administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial (GoRiau, 2022). Opini  merupakan  pernyataan profesional  dari  BPK  mengenai kewajaran  atas  informasi  keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada kriteria  yaitu:  kesesuaian  dengan standar akuntansi pemerintahan
(SAP),  kecukupan  pengungkapan
( adequate  disclosures ).  Opini  audit juga  merupakan  kesimpulan  dari tinjauan  atas  informasi  LKPD  yang lengkap  atau  telah  selesai  diperiksa (Andre  dan  Maslichah,  2022).  Dapat disimpulkan  wajar  jika  informasi yang  disampaikan  secara  jujur  dan tanpa  pertanyaan,  serta  diungkapkan sepenuhnya.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Kirana  dan  Sulardi,  2020 opini  audit  berdampak  pada  kinerja
keuangan pemerintah daerah sedangkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  Ditasari  dan  Sudrajat, 2020  opini  audit  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan  Riau,  total  dalam  APBD Riau  2020  yang  menjadi  temuan BPK  mencapai  Rp.91  miliar  lebih. Angka ini bahkan mengalami peningkatan  dari  2019  lalu  yang hanya  Rp.27  miliar  lebih.  Hal  ini berdasarkan data dari LHP BPK, jika ditotalkan  dalam  temuan  audit  LHP BPK  khusus  di  provinsi  saja  tahun 2020  berjumlah  Rp.91,204  miliar dimana  terdiri  dari  temuan  yaitu berpotensi  kerugian  sebesar  Rp.81,6 miliar, kekurangan penerimaan sebesar Rp.1,9 miliar dan penyimpangan  administrasi  sebesar Rp.7,6  miliar.  Temuan  tersebut  jika dilihat  dari  tahun  sebelumnya  di tahun  2019  yang  mana  kepala  OPD juga  masih  yang  sama  dengan kepemimpinan saat ini. Jika ditrendkan  sepanjang  tahun  2019- 2020  potensi  temuan  yang  paling besar  adalah  di  tahun  2020  sebesar Rp.91,204  miliar  sedangkan  tahun
2019 hanya Rp.27,504 miliar. Menanggapi hal ini Manajer Advokasi  Forum  Indonesia  untuk Transparasi Anggaran (Fitra),
ketidakpatuhan  pimpinan  OPD  atau eselon  II  dalam  mengelola  anggaran belanja  bisa  disimpulkan  sangat buruk atas kinerja dua tahun ini (RRI Pekanbaru, 2022).
Temuan audit merupakan suatu masalah  yang  muncul  selama  proses audit  dan  layak  untuk  diangkat  dan dikomunikasikan kepada auditee karena dampaknya terhadap peningkatan  dan  peningkatan  kinerja terkait pengelolaan
keuangan.
Temuan audit BPK RI atas pelaporan keuangan pemerintah daerah menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian intern  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  daerah (BPK RI, 2018). Menurut peneltitian Ditasari (2020), temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah.  Hasil  yang  sama pada  penelitian  Wana et  al .,  (2021) yang  mengatakan  bahwa  temuan audit  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Namun  berbeda dengan  penelitian  Verawaty  dan Yeni  (2021)  mengatakan  bahwa temuan  audit  tidak  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan  latar  belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  ini  dengan judul  “Pengaruh  Opini  Audit  dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau” KAJIAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory) Teori utama yang mendasari penelitian ini dapat dijelaskan melalui  perpektif  teori  keagenan. Teori  keagenan  menurut  Jensen  dan Meckling (1976), yaitu  adanya hubungan kerja antara pemilik
( principal ) dengan manajemen ( agent ) untuk melakukan sebuah jasa
atas  kepentingan  pemilik  dimana dalam  pelaksanaan  jasa  tersebut terdapat pelimpahan kekuasaan untuk  mengambil  keputusan  dari pemilik  kepada  agen.  Sehingga  agen dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal sebagai wujud pertanggungjawaban  atas  wewenang yang telah diberikan. Menurut penelitian  Andre  dan  Maslichah (2020)  menjelaskan  bahwa  teori
keagenan (agency theory) ini merupakan  teori  yang  menganalisis adanya  hubungan  secara  kontraktual antara  dua  atau  bahkan  bisa  lebih organisasi, individu ataupun kelompok, yang menjelaskan hubungan agen dan prinsipal yang menekankan pada penyelesaian suatu masalah.  Dengan  harapan  pihak  lain ( agent ) melakukan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik seperti  yang  diinginkan  oleh  salah satu  pihak  ( prinsipal ).  Penerapan teori  keagenan  juga  dapat  dilakukan pada sector public . Terjadinya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan  pengendalian  oleh agent dalam suatu organisasi cenderung akan menimbulkan konflik keagenan. Teori Institusional Teori institusional ( institusional theory )  menurut  DiMaggio  dan Powell (1983) menyebutkan bahwa perusahaan  dalam  lingkungan tertentu  cenderung  terstruktur  dan serupa dengan perusahaan yang telah mapan artinya, sebagian besar perusahaan yang berada dalam lingkungan  yang  sama,  cenderung memiliki karakteristik yang serupa. DiMaggio  dan    Powell  (1983) mengidentifikasi  tiga  mekanisme untuk perubahan institutional
isomorphism.    Pertama coersive isomorphism ,  merupakan  hasil  dari tekanan  formal  maupun  informal yang  diberikan  pada  organisasi dengan  organisasi  lainya  dimana mereka saling bergantung dan didalamnya  yang  terdapat  fungsi organisasi. Kedua mimetic isomorphism atau  meniru,  terjadi ketika  teknologi  organisasi  kurang dipahami. Ketika tujuan yang ambigu atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan, maka organisasi akan cenderung
menjadikan  diri  mereka  sebagai model  yang  sama  seperti  organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi . Ketiga normative isomorphism yang berkaitan dengan profesionalisme. Teori institusional telah muncul dan menjadi terkenal sebagai penjelas  yang  menguatkan,  baik  itu tindakan individu maupun organisasi. Teori institusional ini juga mendefinisikan bahwa suatu organisasi yang mengdepankan legitimasi akan memiliki kecendrungan untuk berusaha menyesuaikan  diri  pada  harapan eksternal  maupun  harapan  sosial dimana  organisasi  tersebut  berada (Fitrianto dan Adi, 2016).

## Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut Wana et  al .,  (2021) menyatakan  kinerja  merupakan  hasil kerja  yang  dapat  dicapai  oleh individu  atau  kelompok  dalam  suatu organisasi  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggung  jawab  dalam  upaya untuk  mencapai  tujuan  organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar  hukum  dan  sesuai  moral maupun  etika.  Dari  definisi  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja pemerintah  merupakan  ukuran  hasil kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan  dari  suatu  organisasi  dengan menggunakan  kriteria  yang  telah disetujui  oleh  bersama.  Kinerja pemerintah juga dapat mempengaruhi penyelenggaran pemerintah  maupun  pembangunan daerah. Opini Audit Opini  audit  merupakan  suatu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat  kewajaran  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan.
Opini audit dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntanbilitas sebuah entitas pemerintah.  Dimana  opini  ini  dapat menaikkan  atau  menurunkan  tingkat kepercayaan  pemangku  kepentingan atas  pelaporan  yang  disajikan  oleh pihak  yang  diaudit,  dalam  hal  ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016). Menurut (Kusuma dan Kurnasih, 2017) opini audit merupakan  pernyataan  yang  berupa kesimpulan  pemeriksaan  terhadap tingkat  kewajaran  laporan  keuangan yang  diberikan  oleh  auditor  yang disajikan.  Opini  juga  merupakan pendapat  yang  diberikan  pemeriksa terhadap  laporan  keuangan  entitas (IHPS  1  BPK,  2018).  BPK  dapat memberikan empat jenis opini yaitu : Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), Wajar  Tidak  Wajar  (TW),  Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Opini  merupakan  pertanyaan profesional  oleh  pihak  berwenang sebagai kesimpulan pemeriksa tentang  tingkat  kewajaran  informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Menurut UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan, opini dapat menjadi tolok ukur dalam menilai  akuntabilitas  sebuah  entitas pemerintah  dan  dapat  menurunkan ataupun menaikkan tingkat kepercayaan  pemangku  kepentingan terhadap  pelaporan  yang  disajikan oleh  pihak  yang  diaudit,  dalam  hal ini entitas pemerintah daerah (Ditasari,  2020).  Dari  penjelasan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa opini audit merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat  dinilai  oleh  publik  yaitu semakin  baik  opini  audit  maka semakin  baik  kinerja  pemerintah daerah  tersebut.  Hal  ini  didukung
dengan  hasil penelitian Suryaningsih (2016),  Andani  dan  Respati  (2019) yang  menyimpulkan  bahwa  opini audit  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah. H 1 : Diduga Opini Audit berpengaruh  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Temuan Audit Temuan  audit  BPK  merupakan jenis tindak kecurangan yang ditemukan  pada  laporan  keuangaan pemerintah  pada  saat  dilakukkan pemeriksaan oleh BPK yang melanggar  ketentuan  pengendalian internal  dan  ketentuan  perundang- undangan.  Ketidakpatuhan  terhadap perundang-undangan  menyebabkan kerugaian terhadap pemerintah
daerah  karena  ketidakefesienan  yang ditimbulkan (Tama dan Adi, 2018). Berdasarkan  teori  institusional,
BPK  merupakan  lembaga  pemeriksa keuangan organisasi pemerintah yang  memerlukan  informasi  dalam melakukan  tugasnya  yaitu  sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah. Sementara dalam teori keagenan, terdapat BPK sebagai principal  yang  menilai  akuntabilitas pemerintah  daerah  melalui  temuan audit laporan keuangan dan pemerintah  daerah  sebagai  agent sehingga meminimalisir adanya antara  pemerintah  daerah  dan  BPK. BPK  merupakan  lembaga  pemeriksa keuangan organisasi pemerintah yang  memerlukan  informasi  dalam melakukan  tugasnya  yaitu  sebagai pengawas untuk mencegah terjadinya kecurangan  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Temuan  audit  dapat  menjadi suatu  upaya  dalam  masalah  yang mungkin terjadi dimana dapat mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah. Temuan audit akan didukung
oleh  bukti  yang  kuat  dan  memadai.
Sehingga dapat mempermudah penyusunan  laporan  keuangan  dan penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audit. Semakin  baik  temuan  audit  yang ditemukan  maka  akan  semakin  baik pula  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal ini  dipertegas  oleh  hasil  penelitian Ditasari (2020), Wana et al ., (2021) membuktikan  bahwa  temuan  audit berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah  daerah  dimana  semakin banyak  jumlah  temuan  audit  maka semakin  rendah  kinerja  pemerintah daerah itu dinilai.
H 2 :  Temuan  Audit  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Pada penelitian ini jenis penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kuantitatif  yaitu  penelitian yang  berlandaskan  pada  filasafat positivisme  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  populasi  atau  sampel tertentu.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  instrument  penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/statistik  dengan  tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan  (Sugiyono,  2019).  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (LKPD)  yang  diperoleh  dari website  BPK  Perwakilan  Provinsi Riau.

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  menjadi  objek penelitian ini adalah 12
kabupaten/kota  di  provinsi  riau.
Pengambilan sampel yang digunakan
ialah metode nonprobabilty sampling ,  yaitu  metode  pengambilan sampel  yang  tidak  memberi  peluang atau  kesempatan yang  sama  bagi setiap  unsur  atau  anggota  populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh (Sugiyono, 2019). Metode nonprobabilty sampling yang  digunakan  yaitu sampling
jenuh .  Sampling  jenuh  adalah  teknik penentuan  sampel  apabila  dalam pengambilan  sampel  dengan  jumlah populasi yang relative kecil
(Sugiyono,  2019). Sampel  yang digunakan dalam  penelitian  ini sebanyak  12  kabupaten/kota  di provinsi  riau  yang  memiliki  data lengkap  dan  diperlukan  peneliti dalam  waktu  5  tahun  yaitu  pada tahun 2016-2020.
Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat  dikarenakan  adanya variabel  bebas  (Sugiyono,  2019).
Variabel  dependen  dalam  penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah.
Kinerja  pemerintah  daerah  sebagai variabel dependen merupakan variabel  yang  dipengaruhi  oleh adanya variabel independen. Menurut  Taufik  dan  Yesi  (2020)
indikator variabel kinerja pemerintah daerah menggunakan rumus :
Kinerja Pemerintah Daerah = 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔𝒂𝒔𝒊 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉
Variabel Independen
Opini Audit Variabel opini audit ini menggunakan  skala  ordinal  dimana opini  audit  diukur  berdasarkan  hasil opini  BPK  dengan  cara  memberi nilai 1
untuk opini Tidak
Memberikan Pendapat (TMP), nilai 2
untuk opini Tidak Wajar (TW), nilai
3 untuk opini Wajar Dengan
Pengecualian  (WDP),  nilai  4  untuk opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian
Dengan  Paragraf  Penjelas  (WTP- DPP),  dan  nilai  5  untuk  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Ditasari dan Sudrajat, 2020).

## Temuan Audit
Pada  penelitian  Ditasari  dan Sudrajat  (2020)  temuan  audit  BPK diukur  dengan  temuan  audit  (dalam rupiah)  dibandingkan  dengan  total anggaran  belanja.  Dengan  demikian variabel  temuan  audit  BPK  dapat diukur menggunakan rumus :
Temuan = 𝐓𝐞𝐦𝐮𝐚𝐧 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 (𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐫𝐮𝐩𝐢𝐚𝐡) 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚

## Teknik Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan menghitung data agar dapat disajikan secara sistematis dan dapat dilakukan interprestasi. Analisis data juga dapat dilakukan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan Partial Least  Square-Structural  Equation Modelling (PLS-SEM) untuk
menganalisis  data  dan  menguji hipotesis  penelitian.  Adapun  alat analisis  yang  digunakan  adalah software WarpPLS versi 7.0.
Statistik Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan  data  kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,  2019).  Data  dilihat  dari rata-rata  (mean),  standar  deviasi, nilai  maksimal,  nilai  minimal  dan jumlah data penelitian.
Outer Model (Model Pengukuran) Combined  Loadings  and  Cross
Loadings Nilai yang dalam tanda kurung  harus  lebih  besar  daripada nilai cross loading atau loading pada konstruksi  lainnya  (Sholihin  dan
Ratmono, 2013). Terdapat dua kriteria  untuk  menilai  apakah outer model memenuhi  syarat  validitas diskriminan  yaitu  (1) loading harus diatas  0,70  ;  (2)  nilai  P  signifikan  < 0,05.

## Square Root AVE
Nilai  yang  dalam  tanda  kurung harus  lebih  besar  daripada  nilai konstruk  lainnya  dalam  satu  kolom diagonal baik diatas maupun dibawah  (Sholihin  dan  Ratmono, 2013). Inner Model (Model Struktural) R- Squared Koefisien determinasi menggunakan R-Squared menunjukkan berapa persentase variansi  konstruk  endogen/kriterion dapat  dijelaskan  oleh  konstruk  yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor),  (Sholihin  dan Ratmono,  2013).  Apabila  nilai    R 2
yang diperoleh dari hasil pengolahan semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa  sumbangan  dari  variabel independen terhadap variabel
dependen  semaki  besar  atau  model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel dependennya.

## Output General Results
Bagian model  fit  indices  and  P values menampilkan tiga indikator fit yaitu average path coefficient (APC), average  R-Squared (ARS),  dan average  infliction  factor (AVIF).
Nilai  P  untuk  APC  dan  ARS  harus lebih  kecil  dari  0,05  atau  berarti signifikan.  AVIF  sebagai  indikator multikolinearitas  harus  lebih  kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013).

## Uji Hipotesis
Pada  uji  hipotesis  menjelaskan arah hubungan antara variabel independen  dan  variabel  dependen. Hasil  korelasi  antar  konstruk  diukur dengan Path  Coefficient dan  tingkat signifikan yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian  yang  telah  ditetapkan. Tingkat  signifikan  yang  digunakan dalam  penelitian  yaitu  sebesar  5%, sehingga  signifikan  atau  tingkat kepercayaan  0,05  sebagai  landasan untuk  menolak  atau  menerima  suatu hipotesis. Berikut dasar pengambilan keputusan :
a. Apabila P-value <0,05  maka hipotesis diterima, jadi variabel  bebas  secara  parsial memiliki  pengaruh  terhadap variabel terikat
b. Apabila P-value >0,05  maka hipotesis ditolak, jadi variabel  bebas  secara  parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Uji  statistik  deskriptif  dilakukan pada  opini  audit  dan  temuan  audit bpk  terhadap  kinerja  pemerintah daerah.  Hasil  uji  statistik  deskriptif dari nilai minimum, maksimum, rata- rata  ( mean )  dan  standar  deviasi  (δ) disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini :

## Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N  Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation Opini Audit 60  3.00 5.00 4.9000  .43957 Temuan Audit 60  .00 4.96 .8398  .89868 Kinerja Pemerintah Daerah  60  .79 1.17 .9929  .07198 Valid N (listwise) 60 Sumber : WarpPLS Program Output,2022 Variabel  Kinerja  Pemerintah
Daerah  (Y)  memiliki  nilai  minimum sebesar  0,79  dan  nilai  maximum sebesar  1,17.  Nilai  rata-rata  ( mean)
menunjukan  sebesar  0,9929  dengan standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata  yaitu  0,07198.  Sehingga sebaran data tidak memiliki
kesenjangan yang besar. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  data  yang digunakan  dalam  variabel  kinerja pemerintah daerah adalah stabil.
Opini  Audit  (X1)  memiliki  nilai minimum  sebesar  3,00  dan  nilai maximum sebesar 5,00 Nilai rata rata ( mean) 4,9000  dan  standar  deviasi
0,43957.  Nilai  standar  deviasi  yang lebih  kecil  dibandingkan  nilai mean mengandung  arti  bahwa  data  yang digunakan dalam variabel opini audit adalah stabil.
Temuan  Audit  (X2)  memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maximum  sebesar  4,96.  Nilai  rata- rata  ( mean) 0 ,8398 dan  standar deviasi 0 ,89868. Nilai standar deviasi yang  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai mean mengandung  arti  bahwa  data yang  digunakan  dalam  variabel
temuan  audit  kurang  stabil  (baik). Sebab Sebab standar deviasi meupakan pencerminan penyimpangan  yang  sangat  tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.
Outer Model (Model Pengukuran) Combined  Loadings  and  Cross Loadings Validitas konvergen merupakan bagian measurement model yang dalam SEM-PLS disebut outer model sedangkan dalam covariance based  SEM disebut confirmatory  factor  analysis  (CFA) . Output  ini  menampilkan  konstruk pada kolom dan indikator pada baris.
Combined loadings and cross loadings dapat dilihat dari nilai tanda kurung  yang  lebih  besar  daripada nilai cross  loadings .  Hasil cross loadings dapat  menjadi  indikasi terpenuhinya krtieria validitas diksriminan  yang  ditunjukkan  dalam output warpPLS 7.0 dapat dilihat dari tabel 4.2 sebagai berikut:

## Tabel 4. 2 Combined Loadings and Cross Loadings
Opini Audit Temuan Audit Kinerja Pemerintah Daerah P- value Opini Audit (1.000) 0.000 0.000 <0.001 Temuan Audit 0.000 (1.000) 0.000 <0.001 Kinerja Pemerintah Daerah 0.000 -0.000 (1.000) <0.001
Sumber : Warp-PLS Program Output , 2022
Berdasarkan  tabel  4.2  hasil indikator  kinerja  pemerintah  daerah mempunyai loading yang lebih besar yaitu  1.000. Cross  loadings ke konstruk  opini  audit  dan  temuan audit  BPK  sebesar  0,000.  Hasil combined loadings and cross loadings terpenuhinya kriteria validitas konvergen yaitu nilai
loading  diatas  0,70  dan  nilai  p signifikan < 0,005.
Pada hasil indikator opini audit mempunyai  loading  sebesar  1.000. Cross  loadings ke  konstruk  kinerja pemerintah  daerah  dan  temuan  audit BPK  sebesar  0,000.  Hasil combined loadings and cross loadings terpenuhinya kriteria validitas diskriminan yaitu nilai loading diatas 0,70 dan nilai p signifikan < 0,005. Pada  hasil  indikator  temuan audit  BPK  mempunyai  loading
sebesar  1.000. Cross  loadings ke konstruk  kinerja  pemerintah  daerah dan  opini  audit  sebesar  0,000.  Hasil combined loadings and cross loadings terpenuhinya kriteria validitas    diskriminan  yaitu  nilai loading  diatas  0,70  dan  nilai  p signifikan < 0,005.

## Inner Model
R-Squared R-Squared digunakan  untuk  melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen  dan  proporsi  variasi  dari variabel  dependen  yang  diterangkan oleh variasi daria variabel independen  lainnya.  Semakin  tinggi
R-squared menunjukkan model yang baik.  Hasil R-squared dapat  dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : Tabel 4. 3 R-Squared Model Struktural R-squared coefficients Adjusted R-squared coefficients Kinerja Pemerintah Daerah 0,169 0,140 Sumber : WarpPLS Program Output,2022 Dari  tabel  4.2  diatas  dapat diperoleh  nilai  R  Square  kinerja pemerintah daerah sebesar 0,167 atau 16,9%. Artinya adalah sebesar 16,9% kinerja pemerintah daerah dipengaruhi  oleh  opini  audit  dan temuan  audit.  Sedangkan  sisanya 83,1%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian ini.

## Output General Result
Uji kecocokan model digunakan  untuk  mengetahui  apakah
suatu  model  memiliki  kecocokan dengan data dengan terdapat 3 indeks pengujian yaitu average path coefficient (APC ), average R-
squared (ARS)  dan avarege  varians factor( AVIF).  Nilai  APC  dan  ARS diterima  apabila  p-value  <0,05  dan nilai AVIF lebih kecil dari 5. Adapun hasil  kecocokan  pada  model output general  result ini  dapat  dilihat  pada tabel 4.5 sebagai berikut : Tabel 4. 4 Hasil Output General Result Model Fit and Quality Indices Indeks P-value Kriteria  Keterangan Average path coefficient (APC) 0,309 P = 0,002  P ≤ 0,05 Diterima
Model Fit and Quality Indices Indeks P-value Kriteria  Keterangan Average R-squared (ARS) 0,169 P = 0,043  P ≤ 0,05 Diterima Average block VIF (AVIF) 1,017 Good if ≤ 5 Diterima Sumber : WarpPLS Program Output 2022 Berdasarkan tabel 4.5, Diperoleh nilai average path
coefficient (APC)  sebesar  0,309 dengan p-value =  0,002  <  0,05  dan average  R-squared (ARS)  sebesar 0,169 dengan p-value = 0,043 < 0,05 yang  berarti  bahwa  model  peneliti mempunyai fit yang  baik.  Kemudian diperoleh  nilai average  variance inflation factor (AVIF) sebesar 1,017 <  5  yang  berarti  bahwa  AVIF  dapat diterima.  Maka  dari output  general result pada  penelitian  ini  memiliki
kecocokan  dengan  data.  dimana Average  Variance  Inflation  Factor (AVIF)
sebagai indikator
multikolinearitas  harus  lebih  kecil dari 5.
Uji Hipotesis Pengujian  hipotesis  dimaksud untuk membuktikan kebenaran dugaan hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk  diukur  denga path  analysis result dan  tingkat  signifikan  yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Tingkat signifikan  sebesar  5%.  Berikut  ini gambar path analysis result dan hasil dari effect  size yang  telah  diperoleh berdasrakan pengolahan data :
Gambar 1 Path analysis result dan hasil dari effect size Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022
Pada  gambar  tersebut  dapat dilihat  bahwa  variabel  opini  audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah  dengan  nilai p- value 0.01  dan    nilai  koefisien  beta sebesar β.0.27. Temuan udit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  daerah  dengan  nilai p- value < 0.01 dan nilai koefisien beta sebesar  β  0.35.  Untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  pada  tabel  4.4  sebagai berikut:
Tabel 4.4 Uji Hipotesis Path Coefficients  P values  Keputusan Opini Audit -0,272 0,012 Diterima Temuan Audit   -0,345 0,002 Diterima Sumber : WarpPLS Program Output,2022
Pembahasan  Hasil  Analisis  Data Pengaruh  Opini  Audit  terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah Pada pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai path coefficients sebesar       -0,272  dengan p-value =  0,012.  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa p-value = 0,012
< 0,05 yang berarti bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja  pemerintah  audit.  Kemudian diperoleh  nilai path  coefficients sebesar  -0,272  yang  artinya  bahwa setiap peningkatan opini audit sebesar  1  tingkatan  maka  akan menurunkan kinerja pemerintah daerah  sebesar  0,272  dan  sebaliknya dengan  asumsi  variabel  lain  tetap. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa H 1 diterima, yang artinya opini audit berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa hasil negatif pada tabel 4.6 untuk hipotesis ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2016-2020 Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK)  memberikan  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau, namun di setiap tahunnya BPK selalu menemukan adanya permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  tidak  tertib,
dengan permsalahan terkait : pengelolaan  dan  penatausahaan  aset tetap belum tertib, penganggaran dan manajemen kas tidak mempertimbangan kemampuan keuangan  daerah.  Sehingga,  BPK merekomendasikan pemerintah untuk segera meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan  daerahnya  dan  juga BPK  sebagai  auditor  pemerintah lebih  menekankan  pada  kewajaran laporan  keuangan  yang  berdasarkan
sistem  pengendalian internal, catatan akuntansi,  dan  pemeriksaan  akun- akun. Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah harus bertanggungjawab dalam menyampaikan  informasi  mengenai hasil  kinerjanya  kepada  masyarakat secara  transparan.  Sehingga  tidak terjadi information  asymmetry atau ketidakseimbangan  informasi  yang diperoleh pada pihak principal maupun  agent.  Dimana  opini  audit ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi  publik  dalam  menilai kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil audit yang diberikan BPK merupakan cerminan ketepatan
laporan  keuangan  yang  dengan Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK) dan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP).  Temuan  ini  didukung  oleh hasil  penelitian  sebelumnya  yaitu Karno  dan  Alliyah  (2021)  yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai path
coefficients sebesar -0,345 dengan p- value =  0,002.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa p-value =0,002
<  0,05  yang  berarti  bahwa  temuan audit berpengaruh signifikan
terhadap  kinerja  pemerintah  audit.
Kemudian diperoleh nilai path coefficients sebesar  -0,345  yang artinya  bahwa  setiap  peningkatan temuan  audit  sebesar  1  satuan  maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah  sebesar  0,345  dan  sebaliknya dengan  asumsi  variabel  lain  tetap. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa H 2 diterima,  yang  artinya  temuan
audit  berpengaruh  negatif  terhadap kinerja  pemerintah  daerah  pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Temuan audit BPK ini merupakan  permasalahan  atau  kasus yang  ditemukan  oleh  BPK  terhadap laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD)  atas  pelanggaran  yang dilakukan  suatu  daerah  terhadap ketentuan sistem pengendalian internal  dan  ketentuan  perundang- undangan yang mengakibatkan timbulnya  kerugian  daerah.  Temuan ini akan menyebabkan BPK melakukan  pemeriksaan  terhadap LKPD. Sehingga, semakin besar atau tinggi  jumlah  temuan  audit  maka akan semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan teori institusional, pemerintah harus mengikuti aturan sesuai dengan salah satu  pilar  kelembagaan  dari  teori institusional  yaitu  pilar  regulasi pemerintah harus berusaha mengikuti aturan  yang  agar  tidak  terjadi kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga menyebabkan  temuan  audit  yang cukup besar.
Temuan  ini  didukung  oleh penelitian  sebelumnya  yaitu  Tama dan  Adi  (2018),  Wana  et  al  (2021) dan  Ditasari  dan  Sudrajat  (2020) yang  mengatakan  bahwa  temuan audit  berpengaruh  negatif  terhadap kinerja  pemerintah  daerah.  Dimana semakin  banyak  temuan  audit  BPK pada  laporan  keuangan  pemerintah daerah  menunjukan  semakin  rendah kinerja pemerintah daerah tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian tentang  “Pengaruh  Opini  Audit  dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada
kabuapaten/kota  di  provinsi  Riau”  , maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Opini  audit  berpengaruh  negatif terhadap kinerja pemerintah daerah,  hal  ini  dikarenakan bahwa meningkat atau menurunnya  opini  audit  yang diberikan oleh BPK belum tentu membuat  kinerja  pemerintah daerahnya baik melainkan
menurun  karena  masih  tedapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan  daerah  dan  juga  BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan  pada  kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan sistem pengendalian internal,  catatan  akuntansi,  dan pemeriksaan akun-akun.
2. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini dikarenakan  temuan  audit  dapat menjadi  suatu  upaya  dalam masalah  yang  mungkin  terjadi dimana  dapat  mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Temuan  audit  akan  didukung oleh  bukti  yang  kuat  dan memadai. Sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan dan penyiapan rekomendasi  untuk  mengatasi permasalahan  audit.  Semakin baik temuan audit yang ditemukan  maka  akan  semakin baik  pula  kinerja  pemerintah daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  masih mempunyai keterbatasan, diantaranya : 1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu opini audit dan temuan  audit  dimana  dapat dilihat nilai R Squared nya
sebesar  16,9%.  Sehingga  masih banyak  variabel  lain  sebesar 83,1% yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. 2. Periode penelitian hanya menggunakan  lima  tahun  belum menggunakan tahun terbaru, sehingga hasil kesimpulan
belum  dapat  digeneralisasikan untuk periode lainnya. Saran Dalam  melakukan  penelitian,
penulis  menyadari  adanya  beberapa keterbatasan sehingga mendasari peneliti  untuk  memberikan  saran berikut ini :
1. Penelitian berikutnya dapat menambah    variabel  independen lain yang mungkin memepengaruhi kinerja pemerintah daerah seperti karakteristik  pemerintah  daerah (ukuran  daerah,  belanja  daerah, tingkat kekayaan daerah).
2. Mengganti  periode  penelitian dan  lebih  baik  menggunakan tahun  yang  terbaru,  sehingga dapat  diketahui  perubahan  dan perkembangan  terkait  dengan kinerja pemerintah daerah.

## Implikasi
Implikasi  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP seharusnya  dapat  memberikan kinerja  yang  baik  karena  opini audit  dapat  menjadi  tolak  ukur dalam menilai akuntabilitas terhadap entitas pemerintah daerah  dan  dapat  meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan  terhadap  pelaporan yang disajikan oleh pihak audit. 2. Hasil  pemeriksaan  BPK  terkait adanya temuan audit menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah harus mengelolaa keuangan  daerah  dengan  baik karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan  peraturan  dan perundang-undangan sehingga menimbulkan  kerugian  daerah dan membuat kinerja pemerintah daerah tersebut menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre  Bayu  Pratama,  Maslichah, dan M. C. M. (2022). Pengaruh Opini  Audit  Bpk,  Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Intergovernmental Revenue Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Di  Jawa  Timur  Tahun  2017- 2019. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi , 09 (02), 47–57.
BPK  RI.  (2018).  Ikhtisar  Hasil
Pemeriksaan  Semester  (IHPS) Semester  I  Tahun  2018. Biro Humas Dan Kerja Sama
Internasional BPK , 1–470.
DiMaggio,  P.  J.,  &  Powell,  W.  W. (1983).  (n.d.). The  Iron  Cage Revisited: Institutional Isomorphism  and  Collective Rationality in Organizational . Ditasari,  R.  A.,  &  Sudrajat,  M.  A. (2020). Pengaruh  Opini  Audit dan Temuan Audit BPK terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  pada  Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Inventory:  Jurnal  Akuntansi ,
4 (2),104. https://doi.org/10.25273/invento ry.v4i2.7668
Fitrianto, F. F., & Adi, S. W. (2016). Pengaruh  Tekanan  Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan Dankomitmen Manajemen
Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studiempirispada Skpd Kabupatenkebumen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). GoRiau (2022).  Hasil  Audit  LKPD Pemda se-Riau2018-2019. https://www.goriau.com/berita/b aca/hasil-audit-lkpd-pemda-
seriau 2018-2019 Jensen,  Michael  C.  dan  Meckling, W.  H.  (1976).  Theory  of  The Firm: Managerial Behavior, Cgency  cost  and  Ownership
Structure. Journal  of  Financial Economic. , Vol. 3 , 30 .
Karno,  D.  K.  S.,  &  Alliyah,  S. (2021).  T he  Influence  Of  Local Government  Characteristic  and
BPK  Audit  Opinion  On  The Financcial Performance Of District/City  Governments  In Province  Jawa  tengah. Jurnal Inspirasi Ekonomi , 3 (1), 40–55.
Kirana,  A.  S.,  &  Sulardi.  (2020).
Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Di  Indonesia Tahun  2018). Jurnal  Akuntansi Dan  Manajemen , 8 (2),  175– 192.
Kusuma,  P.  M.,  &  Kurnasih,  L.
(2017).  P engaruh  Opini  Audit Dan  Karakteristik  Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia. Equity , 20 (1), 51–66. https://doi.org/10.34209/equ.v2 0i1.487
Masdiantini,  P.  R.,  &  Erawati,  N. made  A.  (2016).  P engaruh Ukuran  Pemerintah  Daerah,
Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan  Dan  Opini  Audit  Bpk Pada  Kinerja  Keuangan. E- Jurnal  Akuntansi , 14 (2),  1150–
1182.
RRI Pekanbaru (2022). https://m.rri.co.id. Sholihin,  S.,  Ratmono,  D.  (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0. Yogyakarta : C.V Andi Offset Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitaif  dan  Kualitatif  R  dan D. Bandung : Penerbit Alfabeta.
Tama,  I.  G.  M.  A.  A.,  &  Adi,  P.  H. (2018).  P engaruh  Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah,  dan  Temuan  Audit terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah. Perspektif  Akuntansi ,
1 (1), 91–113.
Taufik Dasmar, Yesi Mutia Basri, N.
I.  (2020). Pengaruh  Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah.  2, 39–57. Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintah Daerah
Verawaty,  Yeni  Widyanti,  N.  L.
(2021). Pengaruh  Karakteristik Pemda  Dan  Temuan  Audit  Bpk Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten  Di  Pulau  Sumba .
Journal  of  Auditing,  Finance, and  Forensic  Accounting , 4 (1),
1.https://doi.org/10.21107/jaffa.
v4i1.1878
Wana,  D.,  Juniartika,  S.,  Akuntansi,
J.,  Pontianak,  P.  N.,  Akuntansi, J.,  &  Tanjungpura,  U.  (n.d.).
Determinan  kinerja  pemerintah daerah  provinsi  di  indonesia .
174–192