Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas

## Validity and Legal Consequences of Marriages Performed by Fraudulent Identity

## Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia akbarsudarsogmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  explore  the  Indonesian  legal  perspective  on  identity  falsification  in marriage,  especially  in  the  context  of  the  validity  and  legal  consequences  of  this  action.  Marriage  is  a physical and mental bond between a man and a woman husband also wife, purposed to hold happiness and also  create  an  eternal  family  (household)  based  on  the  Almighty  God,  regulated  in  Law  Number  1  of  1974 concerning marriage. Falsification of identity in marriage, as evidenced in the Jambi District Court decision 265/pid.sus/2022/PN jmb, is a prevalent issue. This research employs a normative juridical research technical using a case approach also a statutory approach. The findings indicate that identity forgery in marriage can invalidate  the  marriage,  as  per  the  Jambi  District  Court  decision  265/pid.sus/2022/PN  jmb.  However,  this case  highlights  the  lack  of  justice  for  the  victim/witness,  namely  Nuar  Aini  Yuni  Saputri.  There  are  still material and immaterial losses that have not been fulfilled, including the victim's family not receiving back the money  from  the  defendant's  fraud.  Moreover,  the  victim  continues  to  face  harassment  due  to  her  invalid marriage.  This  research  emphasizes  the  urgency  of  addressing  identity  falsification  in  marriage  within  the Indonesian legal framework. It also underscores the need for justice to be served fully, ensuring that victims of identity falsification receive appropriate restitution and protection from further harm.
Keywords: Falsification of Identity; Marriage; Marriage Cancellation

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengeksplorasi  perspektif  hukum  Indonesia  terhadap  pemalsuan  identitas  dalam perkawinan, khususnya dalam konteks keabsahan dan akibat hukum dari tindakan tersebut, khususnya tentang pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  dan  konsekuensi  hukum  bagi  pelaku  pemalsuan  identitas  yang melakukan pelanggaran perkawinan yang diatur dalam UU No.  1 tahun 1974. Perkawinan merupakan ikatan fisik dan mental di antara pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk meraih  kebahagiaan dan mewujudkan  keluarga  (rumah  tangga)  yang  abadi  berdasarkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  seperti  yang diatur  dalam  UU  No.    1/1974  tentang  perkawinan.  Pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  merupakan    isu yang  sering  terjadi  di  tanah  air.  Hal  ini  menjadi  penting  diangkat  dalam  penelitian  ini  untuk  menemukan konsekuensi  hukum  bagi  pelaku  pelanggaran  identitas  pada  perkawinan  sesuai  dengan  UU  Perkawinan  no  1 tahun  1974.  Penelitian  ini    menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  serta  pendekatan  kasus  dan pendekatan  perundang-undangan.  Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada  pemalsuan  identitas  dan  gelar  yang dilakukan  oleh  terdakwa  saat  melakukan  perkawinan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemalsuan identitas dan gelar dalam perkawinan dapat membatalkan suatu perkawinan. Namun demikian, pada putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 265/pid.sus/2022/PN jmb masih ada kerugian materiil dan imateriil yang yang dialami korban/saksi yang belum terbayarkan. Seharusnya korban pemalsuan identitas menerima restitusi yang sesuai dan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.
Kata kunci: Pemalsuan Identitas; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Berasaskan  etimologi  nikah  (kawin)  memiliki  banyak  makna,  yakni  bersekutu, menyatu, bersetubuh, serta akad. Manusia tak akan mengalami perkembangan tanpa prosesi perkawinan, sebab melalui prosesi tersebut menimbulkan adanya keturunan serta keturunan itu akan membentuk keluarga yangmana berkembang menjadi kerabat serta bermasyarakat. Secara etimologi, kata kawin berasaskan bahasa dimaknai sama layaknya "nikah" atau kata, zawaj. Kata “nikah” dinamakan dengan an-nikh dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah . Secara harfiah, annikh bermakna alwath'u adh-dhammu dan al-jam'u ). Alwath'u berasal dari kata wathi'a  - yatha'u - wath , berarti  berjalan di  atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli serta bersetubuh atau bersenggama. 1
Berdasarkan  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945,  setiap  individu  memiliki  hak  untuk membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  proses  perkawinan  yang  sah. Artinya,  semua  orang  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menikah  secara  sah  sesuai  dengan hukum  agama dan negara. Dalam  Islam, perkawinan sah adalah ketika kedua belah pihak, serta  anggota  keluarga  dan  saksi,  telah  sepakat  untuk  menikah.  Namun,  dari  perspektif hukum negara, perkawinan hanya dianggap sah jika telah sesuai dengan aturan agama dan didaftarkan di kantor urusan agama (KUA). 2
Dalam  konteks  perkawinan,  masalah  identitas  gender  menjadi  perhatian  khusus seiring  dengan  perubahan  sosial  dan  budaya  yang  berkembang.  Fenomena  ini  melibatkan individu  yang  mungkin  memiliki  penampilan  fisik  yang  konsisten  dengan  satu  jenis kelamin,  namun  merasa  lebih  cocok  atau  identifikasi  dengan  jenis  kelamin  yang  berbeda. Tindakan  seperti  pemalsuan  identitas  dalam  konteks  perkawinan  merupakan  hasil  dari kompleksitas ini. 3
Ketika seorang pria dan wanita sepakat menikah, itu menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi hukum perkawinan yang berlaku. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban mereka  selama  perkawinan,  baik  saat  masih  bersama  maupun  jika  bercerai.  Pentingnya makna  dan  tujuan  perkawinan  tercermin  dalam  peraturan  yang  lengkap  dan  rinci  yang mengatur  semua  aspek  terkait.  Pelaksanaan  perkawinan  harus  sesuai  dengan  UU  No. 16/2019  yang  mengubah  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan,  yang  menegaskan  bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita, baik heteroseksual maupun sejenis. 4
Namun,  saat  ini  terjadi  penyimpangan  terkait  syarat-syarat  perkawinan,  seperti pemalsuan  identitas  jenis  kelamin.  Meskipun  pihak-pihak  yang  akan  menikah  diharuskan untuk  menyerahkan  identitas  mereka,  pemalsuan  tetap  dapat  terjadi.  Contohnya  adalah
1 Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” Ahsana Media 7, no. 02 (2021): 38–45. https://doi.org/ 10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45.
2 Rosdalina  Bukido  et  al.,  “Reception  of  Marriage  Age  Limit  in  Marriage  Law  in  Indonesia,”  Samarah:  Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 7, no. 1 (2023): 146–174. https://doi.org/ 10.22373/sjhk.v7i1.15245.
3 Rakpong Sansri, Tanawan Vorasingha, and Lanliya Samsuwan, “Effects of Same-Sex Marriage Policy on Social Attitudes  toward  LGBTQ  People:  A  Policy  Evaluation  Perspective,”  Journal  of  Contemporary  Governance  and  Public Policy 3, no. 2 (2022): 101–116. https://doi.org/ 10.46507/jcgpp.v3i2.83.
4 Sutowijoyo,  “Analisa  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Identitas  Dalam  Perkawinan  Yang  Dilakukan  Oleh  Pasangan Sesama Jenis,” Legal Spirit 6, no. 1 (2022): 95–105. https://doi.org/ 10.31328/ls.v6i1.3741
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
kasus  di  Jambi,  di  mana  Putusan  No.  265/Pid.sus/2022/PN.Jmb  menyatakan  bahwa terdakwa  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif  melakukan  pemalsuan  identitas.  Erayani  alias  Ahnaf Arafif,  seorang  perempuan,  memalsukan  identitasnya  sebagai  seorang  laki-laki  bernama Ahnaf  Arafif,  dengan  memalsukan  KTP-nya  untuk  memenuhi  persyaratan  perkawinan. Perkawinan adalah unsur esensial dalam kehidupan masyarakat yang dianggap penting. 5 Dalam pernikahan tersebut dimana sesungguhnya kedua belah pihak satu gender atau sesama  jenis  dimana  perkawinan    sejenis    tak    boleh    dilangsungkan    di    Indonesia  sebab hukum menegaskan bahwasanya perkawinan ialah terjadi diantara seorang pria dan  seorang wanita. 6 Hukum Islam  secara  eksplisit  melarang  perkawinan, dalam kasus ini pasangan tersebut beragama Islam yang mana harus memenuhi hukum Islam dalam sah atau tidaknya perkawinan.
Pernikahan  yang  dijalin  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif  dan  Nur  Aini  Yuni  Saputri  pada 18  Juli  2021  dilaksanakan  menurut  hukum  agama  yang  belum  dicatatkan  di  KUA  namun terdakwa  menjanjikan  kepada  Nur  Aini  Yuni  Saputri  untuk  melakukan  pernikahan  resmi setelah  pernikahan  siri  dilaksanakan,  bahwa  pernikahan  tersebut  telah  terjalin  selama  10 bulan  dengan  hubungan  selayaknya  suami  dan  istri.  Nur  Aini  Yuni  Saputri  tidak mengetahui  bahwasannya  terdakwa  merupakan  seorang  perempuan  saat  itu  dan  hingga akhirnya  terbukti  bahwa  terdakwa  bukan  lah  seorang  laki-laki  pada  tanggal  4  Desember 2021.  Adanya  peneipuan  tersebut  kemudian  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif  dilaporkan  karena pihak  keluarga  Nur  Aini  Yuni  Saputri  merasa  tertipu  dan  dirugikan  baik  secara  materiil maupun immateril. 7
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  Sutowijoyo  (2022)  yang membahas terkait fenomena pernikahan sesama jenis di Indonesia, adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah kasusnya terdapat sepasang pasangan sesama jenis yang berupaya untuk melegalkan  pernikahannya  dengan  persetujuan  bersama.  Sementara  pada  penelitian  ini membahas  tentang  perkawinan  sesama  jenis  dimana  salah  satu  pihak  (perempuan  yang menyamar  menjadi  laki-laki)  melakukan  pemalsuan  identitas  atas  dasar  keinginan  sendiri dalam rangka melakukan penipuan. 8
Penelitian selanjutnya yaitu Dirgantari (2020) yang membahas perkawinan yangmana tak  sesuai  akan  kualifikasi  persyaratan  serta  rukun  sah  perkawinan  bisa  menimbulkan batalnya  suatu  perkawinan,  mendayagunakan  penelitian  yuridis  empiris  serta  pendekatan yuridis    sosiologis    yangmana    ditinjau    dari  perundangan  serta  implementasi  peraturan  di kemasyarakatan,  sedangkan  penelitian  berikut  memanfaatkan  metode  penelitian  yuridis
5 Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.
6 Sri  Dika  Pramaswari,  Muhammad  Muhtarom,  and  Ariy  Khaerudin,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Keabsahan Syarat-Syarat Perkawinan ( Studi Kasus Putusan Tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019 )” 01, no. 01 (2023): 124– 129
7 Putusan Pengadilan Jambi 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb,” 2022
8 Sutowijoyo
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
normatif  dimana  pendekatan  tersebut  dijalankan  berasaskan  bahan  hukum  primer  serta dilaksanakan penelaahan teori. 9
Sedangkan  penelitian  selanjutnya  Puspita  (2021)  yang  membahas  Perkawinan yangmana  tak  memenuhi  kualifikasi  serta  rukun  sah  bisa  menimbulkan  pembatalan  serta mendayagunakan  penelitian  hukum  normatif  maupun  doktrinal.  Data  yangmana  dipakai yakni  data  sekunder,  antara  lain  bahan  hukum  primer,  sekunder  serta  tersier.  Penelitian berikut  memakai  metode  penelitian  yuridis  normatif  yakni  pendekatan  berikut  dijalankan berasaskan bahan hukum primer melalui penelaahan teori. 10
Terdapat  perbedaan  yang  ditemukan  di  penelitian  ini  dan  yang  akan  di  laksanakan. Fokus penelitian ini adalah perspektif hukum perkawinan di Indonesia terhadap pemalsuan identitas  dalam  perkawinan  yang  lebih  mendalam  pada  keabsahan  dan  akibat  hukum terhadap  terdakwa  yakni  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif.  Novelti  penelitian  ini  terletak  pada artikel ini mengkaji studi kasus putusan PN Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb, dimana dalam permasalahan  ini  terdakwa  terbukti  melakukan  pemalsuan  identitas  dan  gelar  saat melakukan  perkawinan.  Dengan  merumuskan  masalah  ini,  penelitian  ini  berusaha memberikan  wawasan  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  hukum  menghadapi  kasus seperti  yang  terjadi  di  PN  Jambi  265/pid.sus/2022/PN  jmb.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  perspektif  hukum  Indonesia  terhadap  pemalsuan  identitas  dalam perkawinan, khususnya dalam konteks keabsahan dan akibat hukum dari tindakan tersebut.

## 2. METOD
Metode  penelitian  ialah  fondasi  sebuah  penelitian  ilmiah.  Penetapan  metode penelitian secara tepat begitu krusial sebab metode tersebut akan memengaruhi kualitas dan validitas  hasil  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  yuridis  normatif  ialah  sebagai  apa  yang  secara  formal tertera  dalam  perundang-undangan,  atau  diartikan  sebagai  kumpulan  norma  atau  prinsip yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap sama akan standarisasi nilai- nilai atau etika berlaku. 11
Penelitian  berikut  mendayagunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )      serta  pendekatan  kasus  ( cases  approach ).  Bahan    hukum    primer    pada penelitian  berikut  yakni  Undang-Undang  Nomor  1/1974  terkait  perkawinan  yang  mana sudah  dialihkan  menjadi  UU  No.  16/2019  serta    UU  Nomor  23/2006  perihal  Administrasi kependudukan  kini  telah  dialihkan  menjadi  Undang  perubahan  atas  UU  No.  24/2013. Sedangkan bahan hukum sekunder dimanfaatkan pustaka maupun jurnal yang  menguraikan terkait  pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  serta  artikel-artikel  berita  yang  diperoleh muasa internet.
9 Larasati Putri Dirgantari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Akibat  Hukumnya  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Malang),” Dinami 26, no. 6 (2020): 778–87.
10 Catur  Widia  Puspita  Sari,  “Analis  Hukum  Terhadap  Terjadinya  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Pemalsuan Identitas,” Jurnal Kajian Hukum 6, no. 2 (2021): 25–34.
11 P. M Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
Pada  penelitian  berikut  dimanfaatkan  studi  kepustakaan  ( library  research )  berikut dijalankan  guna  mendapatkan    data    primer    melalui  aktivitas  menganalisis  bacaan, mengutip  kutipan,  menulis  buku,  menelaah  perundangan  yangmana    berelevansi    akan pelaku  pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan.  Adapun  dalam  penulisan  penelitian  ini memanfaatkan teknik analisis data yuridis   kualitatif, yakni dapat dipahami sebagai sebuah teknik  interpretasi  dari  bahan-bahan  yuridis  seperti  umumnya  dilaksanakan  dalam penelitian-penelitian yang berjenis hukum normatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Perspektif  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Terhadap  Pemalsuan  Identitas  Dalam Perkawinan
Pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  memiliki  konsekuensi  hukum  signifikan, terutama  terkait  pembatalan  perkawinan.  Dalam  hukum  perdata,  tindakan  tersebut  dapat menyebabkan pembatalan perkawinan oleh Penghulu KUA sesuai ketentuan yang berlaku. Implikasi  hukumnya  adalah  pembatalan  perkawinan,  yang  berarti  hubungan  suami  istri dianggap tidak sah. 12
Dalam pemalsuan identitas jenis kelamin juga dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan berasaskan hukum positif Indonesia. 13 Hukum positif dimaknai menjadi hukum yangmana aktif di satu negara serta dimanfaatkan menjadi referensi guna penegakan aturan. Hukum  positif  dinamakan  pula  menjadi ius  constitutum bermakna  himpunan  prinsip  serta kaidah  hukum  tertulis  yangmana  kini  berlaku.  Sifatnya  yakni  mengikat  secara  general maupun  privat  yang  mana    penegakannya  dilakukan  dari  pemerintahan  maupun  isntansi berwenang  di  Indonesia. 14 Di  Indonesia,  pembatalan  perkawinan  tergolong  di  tema “Perkawinan” dalam UU No. 1/1974 perihal Perkawinan. Bagi umat Islam telah termaktub di Kompilasi Hukum Islam hal berikut ialah himpunan banyak sumber hukum sebagaimana ada di  perundangan, yakni di sektor hukum perkawinan, perwakafan, serta kewarisan. 15 Kaitan antara pemalsuan identitas dalam perkawinan dengan hukum positif Indonesia melibatkan pemahaman  mendalam tentang peraturan yang mengatur perkawinan di  negara ini.  Hal  ini  mencakup  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam sebagai  dua  landasan  hukum  utama  yang  relevan  dalam  konteks  ini.  UU  Perkawinan menetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  perkawinan,  sementara Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  panduan  khusus  bagi  umat  Islam.  Dalam  konteks pemalsuan  identitas,  pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  perkawinan  dapat  menyebabkan pembatalan  perkawinan  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, analisis yang cermat terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam penting untuk
12 Siwi Mettarini, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya” (UIN Saizu, 2020)
13 Tifanabila  Syanaz.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Pemalsuan  Identitas  (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 0257/Pdt. G/2021/PA. Sr)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
14 Ega Permatadani and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri, “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan,” Media of Law and Sharia 4, no. 3 (2023): 216–228. https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.10.
15 UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan.
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
memahami  implikasi  hukum  dari  tindakan  pemalsuan  identitas  dalam  perkawinan  dan proses pembatalannya.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembatalan  perkawinan  di  Indonesia  meliputi  dua aspek  utama.  Pertama,  syarat-syarat  perkawinan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum Indonesia  harus  dipenuhi,  termasuk  persyaratan  seperti  status  keagamaan  dan  persetujuan wali. Kedua, terdapat kemungkinan pembatalan perkawinan akibat penyelewengan terhadap proses  atau  syarat-syarat  perkawinan.  Ini  dapat  termasuk  kasus  di  mana  perkawinan  tidak terdaftar di Kantor Pencatatan Nikah atau jika terdapat kesalahan dalam pemahaman antara suami dan istri mengenai aspek-aspek tertentu dari perkawinan. Ketentuan hukum ini diatur dalam Pasal 24, 26, dan 27 UU Perkawinan, yang mengakui bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. 16 Selain perkawinan dengan pemalsuan identitas, perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui  KUA  dan/atau  tidak  memenuhi  syarat-syarat  seperti  wali,  saksi  dan sebagaimananya dijelaskan dalam perundang-undangan di atas juga memenuhi faktor-faktor yang  dapat  membatalkan  perkawinan. 17 Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  UU Perkawinan dimana perkawinan harus memenuhi baik secara hukum negara maupun hukum agama. 18 Perkawinan  dianggap    sah  secara  hukum  agama  sering  di  jumpai  dengan  istilah pernikahan siri. Istilah  pernikahan  siri  belum  dikenal  dalam  Undang-Undang  Perkawinan Indonesia,  sehingga  dalam  prosedurnya  perkawinan siri atau  pernikahan  yang    dianggap sah    dalam  agama  Islam  adalah    perkawinan    yang  sudah  disepakati  mempelai    pria    dan wanita  serta  anggota  keluarga  mereka,  serta  saksi,  wali,  atau  penghulu. 19
Sebagaimana  dari  penjelasan  tersebut  penelitian  ini  menarik  kesimpulan  bahwa berdasarkan  putusan  PN  Jambi  265/pid.sus/2022  terdapat  pemalsuan  identitas  dalam pernikahan.  Berdasarkan  UU  yang  telah  tertera  dalam  pembahasan  ini,  hal  tersebut merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap  terpenuhinya  suatu  syarat  perkawinan.  Perkawinan yang  berlangsung  tanpa  adanya  kebenaran  atas  syarat  sahnya  suatu  dari  perkawinan tersebut,  karenanya  hal  tersebut  menjadi  celah  untuk  terdakwa  dalam  kasus  ini  dapat melakukan pemalsuan identitas di dalamnya. 20
Dari putusan tersebut  dapat  dilihat dampak sosial  dari pembatalan perkawinan dapat mencakup  stigma  sosial  yang  mungkin  dialami  oleh  pihak  yang  terlibat,  baik  dari lingkungan  sekitar  maupun  masyarakat  luas.  Selain  itu,  dampak  psikologis  juga  bisa
16 Vini  Alya  Ramadhani,  “Pembatalan  Perkawinan  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Melakukan  Perkawinan  Sesama Gender (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 5253/PDT.G/2017/PA.JR” (Universitas Jember, 2020)
17 Sari,  Catur  Widia  Puspita.  “Analis  Hukum  Terhadap  Terjadinya  Pembatalan  Perkawinan  Karena  Pemalsuan Identitas.” Jurnal Kajian Hukum 6, no. 2 (2021): 25–34. https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.12
18 Karel K. Himawan, “Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia,” Jurnal Studi Pemuda 9, no. 2 (2020): 120. https://doi.org/ 10.22146/studipemudaugm.56548.
19 Adinda Hernawati et al., “Proceeding of Conference on Law and Social Studies Evolusi Problematik Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Proceeding of Conference on Law and Social Studies 4, no. 1 (2023).
20 Ismi  Nurullaili  Hijjahti  Dinasri,  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Gelar  Akademik (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.&  Putusan  Nomor  100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr)”  (Universitas Jambi, 2023).
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
signifikan, seperti perasaan kecewa, trauma, atau ketidakpastian emosional. Secara hukum, pembatalan  perkawinan  dapat  mempengaruhi  hak-hak  dan  kewajiban  hukum  kedua  belah pihak,  seperti  hak  asuh  anak,  hak  warisan,  dan  tanggung  jawab  finansial.  Selain  itu, pembatalan perkawinan juga berdampak pada status hukum dan sosial individu, yang dapat mempengaruhi  reputasi  dan  integrasi  mereka  dalam  masyarakat.  Secara  finansial, pembatalan  perkawinan  juga  dapat  menimbulkan  konsekuensi  yang  signifikan,  seperti pembagian harta bersama dan kewajiban finansial terhadap pasangan atau anak-anak. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam terhadap semua aspek ini diperlukan untuk memahami dampak  yang  terjadi  pada  individu  dan  masyarakat  secara  keseluruhan  akibat  pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.
Seseorang  memalsukan  identitasnya  dalam  proses  perkawinan  di  Indonesia,  hal tersebut  dapat  menyebabkan  pencatatan  perkawinan  yang  tidak  sah.  Ini  berarti  bahwa perkawinan  yang  dilakukan  dengan  memalsukan  identitas  tidak  dianggap  sah  menurut hukum.  Konsekuensinya,  perkawinan  semacam  itu  bisa  dibatalkan  oleh  pihak  berwenang, seperti  pengadilan  agama. Proses  pembatalan perkawinan biasanya melibatkan pihak yang terlibat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Pengadilan kemudian  akan  memeriksa  bukti-bukti  yang  ada  untuk  menentukan  apakah  pemalsuan identitas telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut harus dibatalkan. Selain konsekuensi hukum  perdata,  pemalsuan  identitas  dalam  proses  perkawinan  juga  dapat  memiliki konsekuensi pidana. Pelaku pemalsuan identitas dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP).  Sanksi  pidana  yang  mungkin  dikenakan  tergantung  pada  berbagai  faktor, termasuk keadaan kasus dan ketentuan hukum yang relevan.
Berdasarkan  penelitian,  maka  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam kasus ini yaitu Erayani alias Ahnaf Arafif dan Nur Aini merupakan perkawinan siri. Erayani alias  Ahnaf  Arafif  merupakan  pihak  terdakwa  yang  telah  memalsukan  identitasnya  guna menjalin perkawinan bersama  Nur Aini  Yuni Saputri, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran sehingga perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Adapun selama pernikahan berlangsung  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif  terbukti  melakukan  penipuan,  terdakwa  Erayani alias Ahnaf Arafif telah memalsukan gelar dan berpura-pura menjadi dokter untuk menipu korban.  Sehingga,  terdakwa  wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  telah merugikan korban baik secara materil maupun immateril.
3.2 Akibat  Hukum  Pemalsu  Identitas  Yang  Melaksanakan  Perkawinan  Menurut Putusan Jambi 265/pid.sus/2022/PN jmb.
Berbicara  perihal  perkawinan  tak  akan  lekang  dengan  klausaitas  privat  maupun pribadi  dengan  individu  lain,  hal  tersebut  dikarenakan  pada  prosesi  perkawinan  muncul suatu tindakan hukum diantara individu tersebut baik sebelum maupun setelah dilaksanakan perkawinan  yangmana  nantinya  memunculkan  akibat  hukum. 21 Akibat  hukum  bisa
21 Aprizal  Arsyita  Muhammad,  “Epistemologi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Berdasarkan Pancasila” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
berwujud  sanksi  maupun  pertanggungjawaban  antara  suami  dengan  istri  dalam implementasinya  bisa  muncul  konflik  bagi  tiap  kepentingan  secara  pribadi,  maka munculnya  benturan  tersebut  bagi  sebuah  negara  hukum  haruslah  mempunyai  tindakan- tindakan guna memproteksi masyarakatnya dengan adanya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa. 22
Pada  putusan  (PN  Jambi  265/pid.sus/2022/PN  jmb)  pemalsuan  perkawinan menyebabkan akibat hukum, baik bagi korban ataupun bagi  hukum agama dan negara yang berlaku. Pemalsuan  identitas  merupakan  sebuah  tindak  pidana  dimana  dalam  konteks perkawinan  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  signifikan.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada pembatalan  sahnya  perkawinan  dan  menimbulkan  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelakunya.  Dalam  konteks  hukum  perkawinan,  pemalsuan  identitas  dapat  merujuk  pada tindakan menggunakan identitas palsu atau tidak sah dalam melaksanakan perkawinan. 23
Pembatalan  sahnya  perkawinan  berarti  bahwa  ikatan  tersebut  tidak  diakui  secara hukum, yang bisa mengakibatkan konsekuensi yang kompleks, seperti hak-hak hukum dan finansial  yang  terkait  dengan  status  perkawinan.  Selain  itu,  pemalsuan  identitas  dalam konteks  perkawinan  juga  dapat  mengganggu  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi perkawinan dan sistem hukum secara keseluruhan. Secara sosial, tindakan ini bisa merusak hubungan  interpersonal  dan  memicu  konflik  dalam  keluarga  dan  komunitas.  Oleh  karena itu,  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  integritas identitas dalam perkawinan sangatlah penting untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemalsuan identitas.
Terdakwa  dengan  jelas  telah  melakukan  pelanggaran  dimana  terdakwa  terbukti melakukan  pemalsuan  identitas  (KTP)  dan  melanggar  syarat  sahnya  pernikahan  siri. Pemalsuan identitas ialah wujud penyelewengan akan suatu keabsahan maupun keyakinan, dimaksudkan  guna  mendapatkan  keuntungan  diri  sendiri. 24 Terlebih  dalam  permasalahan ini  pemalsuan  tersebut  dipakai  untuk  menjalin  perkawinan  yang  mana  menyangkut  dan merugikan  pihak  lain.  Menciptakan  surat  palsu  ialah  penyusunan  notula  maupun  tulisan seluruhnya dimana munculnya surat tersebut dibuat secara palsu. 25 Surat tersebut memiliki maksud  yakni  dimanfaatkan  seolah-olah  surat  tersebut  asli.  Ini  merupakan  sebagai pemalsuan imateril sebab asal surat itu palsu.
Dalam  permasalahan  ini  terdakwa  terbukti  melakukan  pemalsuan  KTP  dimana terdakwa telah melakukan pemalsuan identitas dikarenakan untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai syarat pernikahan siri yang di langsungkan. Sebagaimana tindakan tersebut telah  dijelaskan  pula  dalam  pemalsuan  identitas  dalam  KTP  telah  diatur  dalam  UU  No.
22 Fitri  Sri  Suryaningsih  and  Amal  Hayati,  “Peran  Dan  Kedudukan  KUA  Dalam  Pengajuan  Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn),” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 373–384. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490
23 Eka  Sahrotun  Janah,  “Implikasi  Hukum  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Poligami  Liar  (Studi  Kasus  Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Bgr).” (UNUSIA, 2022).
24 Marzuki, P. M
25 Fadila  Herviana,  “Analisis  Putusan  Nomor  265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Dan Gelar Profesi” (Universitas Jambi, 2023).
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
27/2022  terkait  Perlindungan  Data  Pribadi  (PDP)  yang  tertuang  dalam  Pasal  66  dan  68, yang  berbunyi  bahwasanya  tiap  orang  tak  diperbolehkan  menciptakan  data  pribadi  palsu maupun  dipalsukan  data  probadi  guna  keuntungan  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain yangmana bisa menimbulkan kerugian. Tindakan pemalsuan data pribadi itu akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 6.000.000.000. 26 Sebagaimana Tindakan  tersebut  dijelaskan  pula  pada  pasal  378  KUHP  yangmana  berisi  barang  siapa yang  mendayagunakan  nama  palsu  maupun  martabat  palsu  secara  tipu  muslihat  maupun sikap  bohong  guna  kepentingan  sendiri  dianggap  melanggar  hukum  dan  diancam  dengan pidana maksimal 4 tahun.
Dalam tindak pidananya terdakwa juga melakukan pemalsuan gelar dengan terdakwa yakni  Erayani  alias  Ahnaf  Arafif  memalsukan  gelar  dokter  dan  mengaku  melakukan praktik  sebagai  dokter.  Perihal  pemalsuan  gelar  telah  terbukti  melalui  terdakwa  mengaku lulusan  UGM  namun  setelah  korban  cek  dalam  daftar  kelulusan  UGM  tidak  ada  nama terdakwa.  Kemudian  terdakwa  melakukan  penipuan  terhadap  keluarga  korban  dimana korban mengaku sebagai dokter dan menyanggupi permintaan dari keluarga korban untuk menyembuhkan  penyakit  stroke  yang  diterima  oleh  ayah  korban,  namun  terdakwa memberikan persyaratan untuk keluarga korban membayar sejumlah Rp 67.200.000 (enam puluh  juta dua ratus  ribu rupiah) untuk  biaya penyembuhan penyakit stroke ayah korban, namun  setelah  beberapa  lama  masih  tidak  ada  kemajuan  dalam  proses  penyembuhan penyakit stroke ayah korban.
Berdasarkan pertimbangan hakim adapun akibat perkawinan dari kasus ini dianggap tidak  sah  berasaskan  hukum  Islam  maupun  hukum  negara,  Perkawinan  yang dilangsungkan  merupakan  perkawinan  siri,  yang  mana  tidak  tercatat  menurut  hukum negara. 27 Sedangkan  dalam  Hukum  Islam,  dimana  kedua  pihak  merupakan  berjenis kelamin  wanita,  maka  tidak  diperbolehkan  untuk  kawin,  dan  menjadi  menjadi  salah  satu syarat sah yang dilanggar oleh terdakwa pada perkawinan siri. 28
Disamping  itu,  berasaskan  UU  No.  1/1974,  dalam  Pasal  8  juga  menjelaskan  terkait larangan  perkawinan,  khususnya  pada  Pasal  8  Huruf  f    berbunyi  “Perkawinan  ditentang diantara  dua  orang  yang  mana  mempunyai  klausalitas  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain yang berlaku, dilarang kawin” Maka berasaskan pernyataan tersebut pernikahan siri yang dlangsungkan  oleh terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif dan korban Nur Aini Yuni Saputri dianggap melanggar hukum Islam dan juga UU Perkawinan. 29
Akibat  hukum  lain  dalam  pemalsuan  identitas  jenis  kelamin  yakni  pembatalan perkawinan yang juga dijelaskan berdasarkan Pasal 22 UU No.16/2019 perihal perubahan
26 UU No. 27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).
27 Febriani  Astuti,  “Akibat  Hukum  Pemalsuan  Identitas  Dalam  Perkawinan  Poligami”  (Universitas  Diponegoro, 2023).
28 Janner  Damanik,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Pemalsuan  Identitas,”  Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 1 (2022): 173–178. https://doi.org/ 10.33395/juripol.v5i1.11322.
29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
atas  UU  No.  1/1974  perihal  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan, manakala tak memenuhi persyaratan guna melangsungkan perkawinan.
Akibat  hukum  yang  diterima  terdakwa  dalam  putusan  265/pid.sus/2022/pn.jmb. Dalam  permasalahan  ini  hakim  mengadili  bahwasanya: a) Menyatakan  terdakwa  Erayani alias  Ahnaf  Arafif  binti  Herwin,  terbukti  secara  sah  serta  meyakinkan  bersalah melaksanakan tindakan pidana "Tanpa Hak Menggunakan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan  Gelar  Professor"  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Tunggal;  b) Menjatuhkan  pidana kepada  terdakwa  sehingga  diberikan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  tahun;  c) Memutuskan  masa  penangkapan  serta  penahanan  yangmana  sudah  dijalani  terdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan; d) Penetapan terdakwa tetap ditahan; e) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah).  Sebagaimana  dalam  putusan  tersebut  hanya  mencakup  sanksi  dari  perbuatan terdakwa,  tidak  mengembalikan  kerugian  materil  maupun  imateril  yang  diterima  pihak keluarga  selaku  dirugikan  oleh  terdakwa,  sehingga  dalam  hal  ini  penulis  melihat  dalam putusan tersebut terdapat ketidakadilan terhadap korban yakni Nur Aini Yuni Saputri yang telah mengalami kerugian materil dan imateril.
Seharusnya pihak korban mendapatkan pertanggungjawaban karena kerugian tersebut, yang masih belum terpenuhi dalam permasalahan ini, pihak korban masih belum mendapat kembali  uang  hasil  penipuan  terdakwa  terhadap  keluarga  korban,  ditambah  lagi    masih adanya  ketidak  adilan  dimana  selama  ini  korban  telah  secara  tidak  langsung  di  lecehkan oleh terdakwa karena pernikahannya yang tidak sah dan telah ditipu oleh gender terdakwa terhadap  saksi. 30 Maka  akibat  hukum  yang  diterima  terdakwa  seharusnya  selain  secara pidana maka juga harus  secara perdata dengan mempertimbangkan  Nur Aini Yuni Saputri sebagai korban dalam permasalahan ini. 31

## 4. PENUTUP
Tindakan  pemalsuan  identitas  dapat  mengakibatkan  pembatalan  sahnya  perkawinan, dengan implikasi pada hak-hak hukum dan finansial yang terkait dengan status perkawinan. Lebih  jauh,  tindakan  ini  juga  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi perkawinan  dan  sistem  hukum  secara  keseluruhan,  serta  memicu  konflik  dalam  keluarga dan  komunitas.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jambi  menegaskan  bahwa  perkawinan  yang dilakukan dengan pemalsuan identitas tidak sah berdasarkan hukum  Islam maupun hukum negara,  mengakibatkan  berbagai  konsekuensi  yang  meliputi  pembatalan  perkawinan, konflik  sosial,  dan  pertanggungjawaban  hukum  bagi  pelakunya.  Penegakan  hukum  yang tegas  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  integritas  identitas  dalam  perkawinan
30 Rio  Anggoro  Priyambodo  and  Kuswardani  Kuswardani,  “Kejahatan  Terhadap  Perkawinan  (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia),” Jurnal Yustisiabel 7, no. 1 (2023): 142–156. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411.
31 Maureen  Maysa  Artiana,  Djanuardi,  and  Eidy  Sandra,  “Keabsahan  Pengajuan  Pembatalan  Perkawinan  Kedua Oleh  Istri  Pertama  Dengan  Alasan  Akta  Cerai  Palsu  Di  Pengadilan  Agama  Soreang,”  Al-’`Adalah :  Jurnal  Syariah  Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 223–249. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2652
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
sangatlah  penting  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh pemalsuan identitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Artiana, Maureen Maysa, Djanuardi, and Eidy Sandra.  “Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama  Soreang.” Al-’`Adalah :  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  Islam 7,  no.  2  (2022): 223–249. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2652.
Astuti,  Febriani.  “Akibat  Hukum  Pemalsuan  Identitas  Dalam  Perkawinan      Poligami.” Universitas Diponegoro, 2023.
Bukido,  Rosdalina,  Chadijah  Haris,  Muhammad  Arief  Ridha  Rosyadi,  and  Zulkarnain Suleman. “Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia.” Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 7,  no.  1  (2023):  146–74.  https://doi.org/ 10.22373/sjhk.v7i1.15245.
Damanik,  Janner.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Pemalsuan Identitas.” Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 5, no. 1 (2022): 173– 178. https://doi.org/ 10.33395/juripol.v5i1.11322.
Dirgantari,  Larasati  Putri.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan  Karena Pemalsuan  Identitas  Diri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dan Akibat  Hukumnya  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Malang).” Dinami 26,  no.  6  (2020): 778–787.
Fauzi, Ahmad Cholid. “Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri.” Jurnal Usm Law Review 1, no. 1 (2018): 94. https://doi.org/ 10.26623/julr.v1i1.2234.
Hardhani,  Vika  Mega,  Mulyadi,  and  Yunanto.  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan Karena  Pemalsuan  Identitas  (  Studi  Kasus  Putusan  Nomor :  615/Pdt.G/2014/Pa.Smg ).” Diponegoro
Law Review 5, no. 3 (2016): 1–17.
https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12054.
Hernawati, Adinda, Zahra Nowal Zukby, Della Eka Ayu Puspita, and Nizam Zakka Arrizal.
“Evolusi  Problematik  Nikah  Siri  Dalam  Perspektif  Kompilasi  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam,” Proceeding of Conference on Law and Social Studies 4, no. 1 (2023). Herviana,  Fadila.  “Analisis  Putusan  Nomor  265/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Menggunakan  Gelar  Akademik,  Gelar  Vokasi,  Dan  Gelar Profesi.” Universitas Jambi, 2023.
Hijjahti Dinasri, Ismi Nurullaili. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar  Akademik  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.&  Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Gpr).” Universitas Jambi, 2023.
Himawan,  Karel  K.  “Menikah  Adalah  Ibadah:  Peran  Agama  Dalam  Mengkonstruksi Pengalaman  Melajang  Di  Indonesia.” Jurnal  Studi  Pemuda 9,  no.  2  (2020): 120.https://doi.org/ 10.22146/studipemudaugm.56548.
Janah,  Eka  Sahrotun.  “Implikasi  Hukum  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Poligami  Liar (Studi Kasus Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Bgr).” UNUSIA, 2022.
Khoirul  Anam.  “Pembatalan  Perkawinan  Karena  Adanya  Pemalsuan  Identitas  Dalam Berpoligami.” Yustitiabelen : Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Tulungangung , no. 1 (2019): 35–50. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134.
Malisi,  Ali  Sibra.  “Pernikahan  Dalam  Islam.” Seikat:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik  Dan Hukum 1, no. 1 (2022): 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97.
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
Marzuki, P. M. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
Mettarini,  Siwi.  “Pembatalan  Perkawinan  Karena  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Suami  Dan Akibat Hukumnya.” UIN Saizu, 2020.
Muhammad, Aprizal Arsyita. “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Pancasila.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.
Novitasari, Yeni, Daning Dwi Apriliyana, Moh.Firdaus Ramadan Huda, and Agus Solikin. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas.” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 90–105.
https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i1.858.
Permatadani, Ega, and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri. “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan.” Media of Law and Sharia 4, no. 3 (2023): 216–228. https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.10.
Pramaswari,  Sri  Dika,  Muhammad  Muhtarom,  and  Ariy  Khaerudin.  “Tinjauan  Hukum Terhadap  Keabsahan  Syarat-Syarat  Perkawinan  (  Studi  Kasus  Putusan  Tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2019 )” 01, no. 01 (2023): 124–29.
Priyambodo, Rio Anggoro, and Kuswardani Kuswardani. “Kejahatan Terhadap Perkawinan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia).” Jurnal Yustisiabel 7, no. 1 (2023): 142–156. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2411.
Putusan Pengadilan Jambi 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, 2022.
Racmat,  Aminnur.  “Analisis  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan  Sesama  Jenis  Di  Wilayah Kota Jambi.” Universitas Batanghari Jambi, 2023.
Ramadhani,  Vini  Alya.  “Pembatalan  Perkawinan  Terhadap  Para  Pihak  Yang  Melakukan Perkawinan  Sesama  Gender  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  No. 5253/PDT.G/2017/PA.JR.” Universitas Jember, 2020.
Sansri,  Rakpong,  Tanawan  Vorasingha,  and  Lanliya  Samsuwan.  “Effects  of  Same-Sex Marriage  Policy  on  Social  Attitudes  toward  LGBTQ  People:  A  Policy  Evaluation Perspective.” Journal of Contemporary Governance and Public Policy 3, no. 2 (2022): 101–116. https://doi.org/ 10.46507/jcgpp.v3i2.83.
Sari,  Catur  Widia  Puspita.  “Analis  Hukum  Terhadap  Terjadinya  Pembatalan  Perkawinan Karena  Pemalsuan  Identitas.” Jurnal  Kajian  Hukum 6,  no.  2  (2021):  25–34. https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.12.
Septiandani,  Dian,  and  Dhian  Indah  Astanti.  “Konsekuensi  Hukum  Bagi  Suami  Yang Melaksanakan  Poligami  Yang  Melanggar  Aturan  Hukum  Positif  Indonesia  Dan Hukum  Islam.” Jurnal  Usm  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  795-817.  https://doi.org/ 10.26623/julr.v4i2.4314.
Suryaningsih,  Fitri Sri, and Amal  Hayati.  “Peran  Dan Kedudukan  KUA Dalam Pengajuan Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Pemalsuan  Identitas  (Putusan  2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn).” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 373–384. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490.
Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” Ahsana Media 7,  no.  02  (2021):  38–45.  https://doi.org/ 10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38- 45.
Sutowijoyo.  “Analisa  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Identitas  Dalam  Perkawinan  Yang Dilakukan  Oleh  Pasangan  Sesama  Jenis.” Legal  Spirit 6,  no.  1  (2022):  95–105. https://doi.org/ 10.31328/ls.v6i1.3741.
Syafruddin,  Syafruddin.  “Siri  Marriage  in  Positive  Legal  Perspective.” Budapest
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Pemalsuan Identitas Mohammad Akbar Sudarso, Surahmad Surahmad
e-ISSN: 2621-4105
International  Research  and  Critics  Institute-Journal 4,  no.  4  (2021):  13359–13368. https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3412.
Tifanabila, Syanaz. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Sragen  Nomor:  0257/Pdt.  G/2021/PA. Sr).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
UU No. 1 Tahun 1974 Perihal Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU No. 27/2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP). Wari, Albari. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk).” Universitas Lampung, 2023.