Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.282-286 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4931.282-286

## PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN UTANG DEBITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA AHLI WARIS
Audina Rahma , I Nyoman Putu Budiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Audinarahma20@gmail.com Budiarthaputra59@gmail.com diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Fintech Lending atau Pinjaman Online merupakan layanan pinjaman keuangan berbasis media elektronik yang memfasilitasi  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  melalui  aplikasi  atau  laman  website.  Segala transaksi keuangan dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik. Seringkali dalam Kontrak Pinjaman Online tidak mencantumkan  klausul  mengenai  risiko  yang  mungkin  terjadi  apabila  penerima  pinjaman  (debitur)  meninggal dunia  sebelum  pinjaman  (piutang)  terbayar  lunas.  Rumusan  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  keabsahan perjanjian pinjaman online dan pengalihan  tanggung jawab pembayaran utang debitur pinjaman online  kepada ahli waris. Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun  simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  penerima  pinjaman/debitur  wajib  melunasi  uang  yang  dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman/kreditur sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Ahli waris dapat dimintai  pertanggungjawaban  untuk  melunasi  utang  pewaris  ketika  ahli  waris  telah  menyatakan  menerima warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045 KUH Perdata.
Kata Kunci: Ahli Waris, Pembayaran, Pinjaman Online, Utang.

## Abstract
Fintech Lending or Online Loans is an electronic media-based financial loan service that facilitates lenders and loan  recipients  through  an  application  or  website.  All  financial  transactions  are  carried  out  under  Electronic Contracts. Often the Online Loan Contract does not include a clause regarding the risks that may occur if the loan recipient (debtor) dies before the loan (receivable) is paid off. The problems in this study is the validity of the online loan agreement and the transfer of responsibility for paying debts from online loan debtors to their heirs. This study applies a normative method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this study  is  that  the  recipient  of  the  loan/debtor  is  obliged  to  repay  the  money  borrowed  to  the  lender/creditor according  to  the  amount  and  the  agreed  time  period.  The  heirs  can  be  held  responsible  for  paying  off  debts when  the  heirs  have  stated  that  they  have  received  the  inheritance  as  referred  to  in  Article  1045  of  the  Civil Code.
Keywords : Heirs, Payments, Debt, Online Loans.

## I. PENDAHULUAN
Fintech  Lending atau  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  atau  umum dikenal dengan Pinjaman Online merupakan sebuah inovasi teknologi informasi di bidang keuangan yang  memfasilitasi  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  untuk  pemanfaatan  layanan  keuangan yang  berbasis  online  baik  melalui  aplikasi  maupun  laman  website.  Penyelenggara  layanan Fintech lending harus terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, serta segala transaksi keuangan dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik yang dituangkan  pada  Dokumen  Elektronik.  Peraturan  Khusus  mengenai  Transaksi  Keuangan  Elektronik diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI).
Kontrak  elektronik  tergolong  perjanjian  tanpa  nama (innominaat) yaitu,  jenis  perjanjian  yang belum  dikenal  dalam  KUH  Perdata.  Perjanjian Innominaat muncul  dan  berkembang  dalam masyarakat  akibat  perkembangan  zaman  dan  dorongan  kebutuhan  bisnis (Kantaatmadja,  2021). Sebagai  suatu  bentuk  perjanjian,  maka  Kontrak  elektronik  tunduk  pada  KUH  Perdata.  Pembuatan suatu  kontrak  harus  memenuhi  syarat-syarat  sah  perjanjian  dan  asas-asas  perjanjian  sebagaimana
diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  s/d  Pasal  1338  KUH  Perdata.  Apabila  suatu  perjanjian  telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian,  maka  perjanjian  dikatakan  sah  dan  mengikat  serta  para pihak harus melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik.
Kontrak  elektronik  pinjaman  online  memuat  kesepakatan  antara  pemberi  pinjaman  dengan penerima pinjaman. Isi dari kontrak elektronik tersebut diatur dalam Pasal 20 POJK LPMUBTI yang menyebutkan  bahwa:  “Kontrak  elektronik  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman dituangkan  dalam  Dokumen  Elektronik  dan  wajib  sekurang-kurangnya  memuat  antara  lain:  nomor dan  tanggal  perjanjian,  identitas  para  pihak,  ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak, jumlah  pinjaman,  suku  bunga  pinjaman,  nilai  angsuran,  jangka  waktu,  objek  jaminan  (jika  ada), rincian  biaya  terkait,  ketentuan  mengenai  denda  (jika  ada),  force  majeure,  dan  mekanisme penyelesaian sengketa”.
Risiko-risiko  yang  mungkin  muncul  di  kemudian  hari  wajib  diantisipasi  oleh  pihak penyelenggara  dan  para  pihak.  Salah  satu  risiko  yang  mungkin  terjadi  adalah  apabila  penerima pinjaman  (debitur)  meninggal  dunia  sebelum  pinjaman  (piutang)  terbayar  lunas.  Seringkali  dalam perjanjian/kontrak Fintech Lending tidak mencantumkan klausul mengenai hal ini. Sehingga, apabila kemungkinan  dimana  penerima  pinjaman  (debitur)  meninggal  dunia  sebelum  pinjaman  (piutang) terbayar lunas maka akan menimbulkan kebingungan khususnya bagi kreditur dan ahli waris debitur yang mengalami penagihan atas piutang pinjaman online debitur yang sudah meninggal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  salam  penelitian  ini  adalah bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online dan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur online kepada ahli waris. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan. Adapun  karya  ilmiah    yang    dimaksud    yaitu,  karya  ilmiah  dengan    judul  “Pelaksanaan    Tanggung Jawab  Ahli  Waris Terhadap  Utang  Pewaris  atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Studi  di  Bank  Danamon  Simpan  Pinjam  Unit Solusi  Modal  Jombang)” yang  ditulis  oleh Esa Putri    Yuliana,    yang    memiliki    kaitan  dengan    penelitian    ini  dalam    hal    pelaksanaan    tanggung jawab    ahli    waris    terhadap  utang    pewaris  dan  karya  ilmiah  dengan    judul  “Keberadaan PerjanjianKredit    Bank  yang    Debitornya    Meninggal    Dunia  yang    ditulis    oleh  Mochamad    Ari wibowo,  yang memiliki   kaitan   dengan   penelitian   ini   dalam   hal perjanjian   kredit   bank   yang debiturnya   meninggal   dunia. Perbedaan beberapa karya   ilmiah yang   dimaksud dengan penelitian ini  yaitu terdapat dalam rumusan  masalahnya,maka  dari  itu memiliki  fokus  yang  berbeda  dengan penelitian  ini. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka penulis  akan  mengkaji  suatu  permasalahan  dalam bentuk  karya ilmiah yang  berjudul“ Pengaturan Pengalihan  Tanggung Jawab  Pembayaran  Utang Debitur  Kepada  Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu meneliti bahan hukum  yang  ada  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2009:13-14) . Bahan  hukum  bersumber  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  dikumpulkan  dengan metode studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online
Fintech  Lending atau  Pinjaman  Online  adalah  fasilitas  keuangan  berbasis  teknologi  digital  yang menghubungkan  pihak  yang  ingin  meminjam  uang  dengan  pihak  yang  bersedia  memberikan pinjaman. Unsur utama dari pinjaman online adalah kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan  peminjam  (debitur)  yang  medianya  adalah  perangkat  elektronik/online  atau  disebut  Kontrak Elektronik.  Kontrak  elektronik  tergolong  perjanjian  tanpa  nama (innominaat), yaitu  suatu  jenis perjanjian yang belum dikenal dalam KUH Perdata, namun sejatinya kontrak elektronik tidak hanya tunduk pada peraturan khusus tetapi juga tunduk pada KUH Perdata (Salim H.S, 2009).
Perjanjian pinjaman online dapat dianggap sah atau tidak tergantung pada apakah syarat sahnya perjanjian  menurut  hukum  telah  terpenuhi.  Pasal  1320  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  ada  4 (empat)  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  kontrak  dapat  berlaku  sah  menurut  hukum,  yaitu: Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal tertentu, suatu sebab yang halal.”
Dua yang pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut orang atau subyek perjanjian, sedangkan  dua  yang  terakhir  disebut  syarat  obyektif  karena  menyangkut  perjanjian  itu  sendiri  atau obyek  perbuatan  hukum  (Wirjono  Prodjodikoro,  1989:121).  Apabila  syarat  sepakat  dan  cakap  tidak terpenuhi,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Apabila  syarat  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (Subekti, 2014).
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa:
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.
Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Perjanjian  online  tunduk  terhadap  KUH  Perdata  dan  ketentuan  peraturan  khusus  seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disingkat  PP  PSTE)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi (selanjutnya  disingkat  POJK  LPMUBTI).  Dalam  PP  PSTE  memuat  pengaturan  terhadap  kontrak elektronik. Untuk dapat melaksanakan Transaksi Elektronik didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik yang sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Mengenai syarat sah suatu Kontrak Elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang mengadaptasi isi Pasal 1320 KUH Perdata yakni: “Kontrak elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan  para pihak,  Dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  berwenang  mewakili  sesuai dengan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  terdapat  hal  tertentu;  dan  objek  transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”
Dalam POJK LPMUBTI tidak mengatur secara khusus mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karenanya, pembuatan Kontrak Elektronik Fintech  Lending mengacu  syarat  sah  suatu  Kontrak  Elektronik  sebagaimana  yang  diatur dalam  PPSTE.  Hal  tersebut  diperoleh  dari  melihat  jenjang  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang mana bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
Jenis  perjanjian/kontrak  yang  diatur  dalam  POJK  LPMUBTI  merupakan  Kontrak  Elektronik dibidang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Pengaturan  mengenai Kontrak Elektronik sendiri diatur dalam PP PTSE sebagai peraturan khusus dan KUH Perdata sebagai peraturan  umum.  Perjanjian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) PP PTSE  dan/atau  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Apabila  syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  dapat menimbulkan  konsekuensi  hukum  yakni  apabila  syarat  sepakat  dan  cakap  tidak  terpenuhi,  maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.
2. Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris
Perjanjian pinjam  meminjam uang  menjadi instrumen kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan  suatu  perikatan  yang  di  dalamnya  memuat  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. Berdasarkan  Pasal  1763  KUH  Perdata  mengatur  kewajiban  penerima  pinjaman  yakni,  “Siapa  yang menerima  pinjaman  sesuatu  diwajibkan  mengembalikannya  dalam  jumlah  dan  keadaan  yang  sama, dan  pada  waktu  yang  ditentukan”.  Kemudian  dalam  Pasal  1759  KUH  Perdata  mengatur  bahwa kewajiban  pemberi  pinjaman  yakni,  “Pemberi  Pinjaman  tidak  dapat  meminta  kembali  barang  yang dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.
Sama  halnya  dengan  perjanjian  pinjam  meminjam  konvensional,  dalam  perjanjian  Pinjaman Online  mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  dituangkan  dalam  suatu  Dokumen Elektronik.  Secara  umum,  hak  dan  kewajiban  pihak  penerima  pinjaman/debitur  adalah  wajib mengembalikan  dana  yang  dipinjamnya  dalam  jumlah  dan  waktu  yang  telah  disepakati  dan  berhak menerima pinjaman dana guna keperluan debitur. Dan sebaliknya, hak dan kewajiban pihak pemberi pinjaman/kreditur  adalah  wajib  menyerahkan  sejumlah  dana  yang  telah  disepakati  sebagai  modal pinjaman dan berhak menerima pengembalian dana pinjaman.
Penyelenggara Fintech  Lending dalam  memberikan  fasilitas  pinjaman  berusaha  semaksimal mungkin menghindari kredit bermasalah dikemudian hari. Untuk mengantisipasi resiko-resiko kredit, Pihak Penyelenggara terlebih dahulu mengadakan analisis kredit kepada calon pengguna serta wajib mengacu  pada  standar  operasional  sistem  penyelenggaraan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan  perjanjian  pinjaman  online.  Suatu  perjanjian  wajib  memenuhi  rasa  kepastian  dan perlindungan  bagi  para  pihak  yang  terikat  di  dalamnya.  Kepastian  hukum  berarti  hukum  harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara (I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiartha,  2018:  205).  Namun,  kerapkali  Pihak  Penyelenggara Fintech  Lending menerapkan perjanjian baku. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang  memuat klausula-klausula baku dan ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara (Gunawan & Waluyo, 2021).
Dalam  Pasal  36  POJK  LPMUBTI juga  mengatur  mengenai  penggunaan  Perjanjian  Baku  oleh Penyelenggara Fintech  Lending yakni  bahwa:  “Dalam  hal  Penyelenggara  menggunakan  Perjanjian Baku,  Perjanjian  baku  wajib  disusun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan dilarang  mengandung  klausula  yang  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban Penyelenggara  kepada  Pengguna  dan  menyatakan  bahwa  Pengguna  tunduk  pada  peraturan  baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”
Apabila  klausula-klausula  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  pinjaman  online  bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 36 POJK LPMUBTI, maka perjanjian pinjaman online  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum.  Apabila  pembuatan  perjanjian  baku  pinjaman  online dilatarbelakangi  unsur  kekhilafan,  paksaan  maupun  penipuan  maka  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan.
Menurut Pasal 47 ayat (3) PP PSTE mengatur mengenai klausula-klausula baku yang sekurang- kurangnya  wajib  dimuat  dalam  suatu  Kontrak  Elektronik  yakni:  “Kontrak  Elektronik  paling  sedikit memuat:  Data  identitas  para  pihak;  Objek  dan  spesifikasi;  Persyaratan  Transaksi  Elektronik;  Harga dan biaya; Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada  pihak  yang  dirugikan  untuk  dapat  mengembalikan  barang  dan/atau  meminta  penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.”
Kemudian  Pasal  20  ayat  (2)  POJK  LPMUBTI  mengatur  lebih  rinci  mengenai:  “Dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat: Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak;  Jumlah  pinjaman;  Suku  bunga  pinjaman;  Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa.”
Kurang  rincinya  klausul-klausul  yang  dimuat  dalam  suatu  perjanjian  baku  juga  seringkali menimbulkan  permasalahan  dikemudian  hari.  Salah  satu  klausul  yang  jarang  dicantumkan  dalam suatu  perjanjian  adalah  klausul  resiko  apabila  debitur  meninggal  dalam  masa  kredit  berjalan. Meninggalnya  seorang  debitur  pinjaman  online  dapat  menimbulkan  masalah  kredit  khususnya sehubungan  dengan  tanggung  jawab  ahli  waris  untuk  melanjutkan  pembayaran  pinjaman  online debitur.
Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Pada hakikatnya,  ahli  waris  mewaris  dari  pewaris  dalam  bentuk  aktiva (harta  kekayaan  seseorang  semasa hidupnya)  dan  pasiva  (kewajiban  utang).  Namun,  dalam  Pasal  1045  KUHPerdata  mengatur  bahwa tidak  seorangpun  mempunyai  kewajiban  untuk  menerima  atau  dengan  kata  lain  hak  untuk  menolak warisan  yang  jatuh  ke  tangannya.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kewajiban  yang ditanggung oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Penetapan sikap ahli waris baru dilakukan setelah harta warisan terbuka, sehingga apabila pewaris menentukan secara sepihak bahwa ahli waris akan  menerima  warisannya  termasuk  melanggar  asas  kebebasan  berkontrak  (Dewi  &  Kurniawan, 2020).
Dalam Pasal 1023 KUHPerdata mengatur mengenai “hak berpikir” yang dimiliki oleh seorang ahli waris. Jika seorang Ahli waris menyatakan menerima warisan tanpa syarat maka ia bertanggung jawab penuh atas warisan baik aktiva maupun pasiva. Jika seorang Ahli waris mengklaim menerima warisan  dengan  hak  istimewa  ( Beneficiaire  aanvaarding ),  maka  kewajibannya  atas  utang  pewaris terbatas sejumlah warisan yang diperoleh. Namun, apabila Ahli waris menyatakan menolak hak waris ( Verwerping ),  maka  ia  dianggap  tidak  pernah  menjadi  ahli  waris.  Apabila  Pewaris  meninggalkan
kewajiban  utang  dan  penolakan  ahli  waris  untuk  mewaris  merugikan  kreditur,  maka  kreditur  dapat memohon  kepada  hakim  agar  diberi  kuasa  untuk  menggantikan  ahli  waris  dan  memperoleh  harta warisan itu atas nama dan untuk kedudukan ahli waris (Suparman, 2018).
Dengan  demikian,  dalam  hal  terjadi  debitur  pinjaman  online  meninggal  dunia  sebelum hutangnya  lunas,  maka  ahli  waris  dapat  menentukan  sikapnya  terhadap  harta  warisan  peninggalan pewaris.  Pemberi  Pinjaman  Online  sebagai  kreditur  tidak  dapat  mewajibkan  ahli  waris  debitur pinjaman  online  untuk  bertanggungjawab  membayar  utang  pewaris  sebelum  ahli  waris  menentukan sikap menerima warisan pewaris baik secara penuh maupun dengan hak istimewa.
Dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  konvensional  (Bank),  masalah  kematian  debitur  sebelum pelunasan diantisipasi dengan  melibatkan lembaga peralihan risiko yaitu lembaga asuransi. Menurut Gatot Wardoyo, insurance clause dimaksudkan untuk mengalihkan risiko yang mungkin timbul, baik dari segi jaminan sendiri maupun unsur kredit. Pertanggungan asuransi diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan  dengan  peraturan  dan  kepentingan  umum.  Dalam  hal  kematian  debitur  mengakibatkan kerugian  karena  gagal  bayar,  perusahaan  asuransi  akan  membayar  ganti  rugi  atas  sisa  saldo  debitur yang belum dibayar, dan kemudian sisa dari pembayaran diberikan kepada ahli waris debitur (Mursid, 2018).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Keabsahan  perjanjian  pinjaman  online  ditentukan  dari  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  dalam  Pasal  46  ayat  (2)  PP  PTSE  dan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Apabila syarat-syarat  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  dapat  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yakni,  apabila syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dimintakan  pembatalan  oleh  pihak yang  merasa  dirugikan.  Sedangkan  apabila  syarat  objektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut batal demi hukum.
Pengalihan  tanggung  jawab  pembayaran  utang  debitur  pinjaman  online  kepada  ahli  waris dalam  hal  debitur  pinjaman  online  meninggal  dunia  sebelum  melunasi  utangnya,  maka  ahli  waris dapat menentukan sikap terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Pemberi Pinjaman Online selaku  kreditur  tidak  dapat  mewajibkan  ahli  waris  debitur  pinjaman  online  untuk  membayar  utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045 KUH Perdata.
2. Saran
Pencantuman  Klausula  Asuransi  dapat  menjadi  alternatif  penyelesaian  yang  cukup  baik  terhadap resiko kredit macet karena meninggalnya debitur kredit. Sehingga, sudah saatnya para Penyelenggara Fintech  Lending mulai  mengadaptasi  kebijakan  ini  dalam  isi  perjanjian  pinjaman  online  guna melindungi kepentingannya dan kepentingan Pemberi Pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  I  Dewa  Gede  and  Budiartha,  &  I  Nyoman  Putu.  (2018). Teori-Teori  Hukum .  Setara  Press,  Malang, Indonesia.
Dewi, K. A. K., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank. Kertha Semaya , Vol.8 (4).
Esa  Putri  Yuliana.  (2014).  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Ahli  Waris  Terhadap  Utang  Pewaris  atas  Fasilitas Kredit â€Solusi Modalâ€ Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang). Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. UAJU’S LIBRARY . Kantaatmadja, M. K. (2021). Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, . ELIPS, Bandung. Mursid, A. F. (2018). Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa. Justisi , 4 (2). Prodjodikoro, W. (1989). Asas-Asas Hukum Perjanjian . Sumur Bandung, Bandung. Salim H.S. (2009). Hukum kontrak : teori dan teknik penyusunan kontrak . Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2003). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat . Rajawali Pers, Jakarta. Subekti. (2014). Aneka Perjanjian . Intermasa, Jakarta. Suparman,  E.  (2018). Hukum  Waris  Indonesia :  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW .  Refika  Aditama, Bandung.