## KEPATUHAN BELANJA WAJIB PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA
Klara Wonar klara.wonar@gmail.com Boy Piter Nizu Kekry boypiters.kekri@feb.uncen.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of this  study  is  to reveal  the  level  of compliance  with compulsory  education  and  health spending in 34 provinces in Indonesia. The method of analysis uses descriptive quantitative decision- making  process  through  testing  the  assessment  criteria.  Consideration  of  the  application  of  the method  in  the  context  of  the  effectiveness  of  the  assessment  of  results,  disclosure  of  facts  with research  objectives.  The  main  finding  of  the  study  is  that  34  provinces  in  Indonesia  have  not simultaneously  complied  with  the  laws  and  regulations  regarding  the  allocation  of  20  percent  of compulsory education spending and 10 percent of health. It is realized that this research is limited in only one period of the fiscal year, besides that it only focuses on health and education. So it is hoped that  further  research  can  measure  mandatory  spending  on  infrastructure  and  villages  nationally  with time  series  data,  the  most  important  thing  is  whether  mandatory  spending  compliance  provides leverage on human development performance in Indonesia.
Keywords: Mandatory  Spending;  Public  Expenditure:  Local  Budget;  Budget  Allocation;  Budget Compliance

## PENDAHULUAN
Tantangan  pelaksanaan  pembangunan  secara  umum  bukan  hanya  terletak  pada ketersediaan anggaran. Salah satu hal penting ialah kualitas alokasi anggaran berdasarkan prioritas.  Anggaran  disusun  secara  rasional,  mengandung  unsur  keadilan,  tepat  guna  dan fungsi.  Untuk  itu  kepatuhan  terhadap  mekanisme  dalam  penyusunan  anggaran  pemerintah daerah,  hendaknya  telah  memenuhi  seluruh  ketentuan  berlaku.  Menurut  Undang-Undang
No.17/2013  bahwa  Keuangan  Negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini memberikan instruksi bagi 34 provinsi di indonesia  untuk  mampu  merumuskan  instrumen  keuangan  publik  secara  profesional,  serta dilandasi  dengan  komitmen  kuat  dari  penyelenggara  pemerintahan.  Kambu,  (2019:66) membenarkan  bahwa  komitmen  mengenai  kemampuan  terbaik,  dimaksimalkan  untuk kepentingan capaian sebuah kelembagan.
Pembangunan  pendidikan  dan  kesehatan  masih  menjadi  tantangan  utama  di
Indonesia,  hingga  saat  ini  ketimpangan  capaian  pembangunan  secara  nasional  masih menjadi  sorotan.  World  Bank,  (2020:139)  menjelaskan  indonesia  masih  diperhadapkan dengan  persoalan  konsitensi  antara  arsitektur  perencanaan  dan  penganggaran,  serta transfer  fiskal  ke  daerah  belum  dialokasikan  untuk  megurangi  ketimpangan  kinerja pembangunan  antar  provinsi  maupun  daerah.  Sehingga  perbaikan  kualitas  tatakelola khususnya  perencanaan  dan  pengangagaran  belanja  daerah,  mampu  mendorong  adanya efektifitas pembangunan pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
Hal  utama  hendaknya  menjadi  perhatian  kita  adalah  kepatuhan  terhadap  amanat peraturan  perundang-undangan,  ditegaskan  pada  Undang-Undang  No.20/2003  bahwa alokasi  anggaran  APBD  minimal  20%  untuk  pendidikan,  sedangkan  Undang-Undang
No.36/2009 menyatakan bahwa alokasi minimal APBD yang diperuntukkan untuk kesehatan sebesar  10%.  Hafizrianda et  al, (2019:103)  kualitas  pengelolaan  alokasi  belanja  untuk
kesejahteraan  sukar  untuk  di  ukur.  Sehingga  kepatuhan  belanja  wajib  pendidikan  dan kesehatan dapat menjadi pertimbangan indikator kualitas alokasi belanja daerah.
Kepatuhan  dapat  diwujudkan  melalui  komitmen  penyelenggara  pemerintah  di  34
provinsi,  penyusunan  instrumen  penganggaran  khususnya  perhatian  atas  belanja  wajib pendidikan dan kesehatan, harusnya menjadi prioritas sebab layanan dasar  ini yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan berlaku serta didukung fenomena  penganggaran  di  Indonesia,  maka  penelitian  ini  berusaha  mengungkap  berapa besar  tingkat  kepatuhan  belanja  wajib  pendidikan  dan  kesehatan  di  Indonesia.  Penelitian saat  ini  membatasi  lokus  34  provinsi  selaku  penyelenggara  pemerintah  daerah  tingkat  dan
terfokus  pada  tahun  anggaran  2021.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan informasi  aktual  mengenai  tingkat  kepatuhan  belanja  wajib  34  provinsi  di  Indonesia,
sehingga  memberikan  khazanah  keilmuan,  terlebih  penting  sebagai  bentuk  pengawasan bagi penyelenggara pemerintah di Indonesia.

## LANDASAN TEORI
Keuangan  Publik  memiliki  subtansi  bahwa  pengelolaan  finansial  pemerintahan  dalam rangka  menciptakan  layanan  publik,  Musgrave  &  Peacock,  (2008)  mendefenisikan  bahwa pengelolaan anggaran pemerintah sebagai kelembagaan, Rosen & Gayer, (2008) keuangan publik  merupakan  cerminan  dari  tatakelola  sektor  publik  serta  keuangan  negara.  Selain  itu pandangan  Soetrisno,  (2011)  keuangan  publik  identik  dengan  keuangan  negara  dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran publik. Suparmoko, (2003) menunjukkan adanya kegiatan pemerintahan khususnya terkait konteks peneriman/pengeluaran, serta dampaknya terhadap  kondisi  ekonomi  nasional.  Pemahapan  keuangan  publik  disampaikan  oleh Soediyono,  (2005)  sebuah  tindakan  keuangan  negara  atas  tujuan  jalannya  ekonomi,
Samuelson,  (2004)  berpendapat  bahwa  keuangan  publik  dapat  dicerminkan  melalui pengawasan, konsumsi pemerintah, kebijakan negara, moneter, dan tatakelola pengeluaran negara bagi kesejahteraan.
Keuangan  Daerah  secara  fungsi  adalah  kewenanangan  yang  diberikan  bagi  daerah untuk  mengelola  sumber  daya  dalam  rangka  menigkatkan  efektifitas  pelaksanaan pembangunan  nasional.  Undang-undang  No.17/2013  menegaskan  kekuasaan  untuk melaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.12/2019 bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan,  pelaksanaan,  tata  usaha,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Salah  satu instrumen  adalah  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  memuat  tata  kelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77/2020
menjelaskan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan daerah dalam 1 periode dan ditetapkan melalui peraturan daerah (PERDA).
Kualitas Belanja Daerah direncanakan dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenangan  daerah.  Sejalan  dengan  itu  pengeluaran  daerah  perlu memperhatikan  prioritas  belanja  untuk  urusan  pemerintahan  khususnya  pelayanan  dasar.
Hal ini merupakan substansi hubungan belanja daerah yang berkualitas dengan pemenuhan pelayanan minimal di Indonesia.
Belanja  Wajib  Pendidikan  dan  Kesehatan  sejalan  dengan  konsep  pemerataan pembangunan,  mempedomani  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  indonesia sebesar-besarnya. Maka belanja wajib dapat diartikan sebagai belanja spesifik serta memiliki tujuan  khusus  bagi  pemberdayaan  manusia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.77/2020 belanja  wajib  memiliki  sifat  mengikat  karena  diperlukan  untuk  mendorong  pembangunan, oleh sebab itu perlu alokasi penganggaran hendaknya dipatuhi secara konsisten. Konteks ini sepatutnya  berjalan  sesuai  dengan koridor  aturan  hukum, telah  ditegaskan  dalam  Undang- undang  No.20/2003  alokasi  minimal  anggaran  belanja  20  persen,  sedangkan  untuk kesehatan 10 persen sesuai dengan arahan Undang-undang No.36/2009.

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokus  penelitian  34  provinsi  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  perencanaan  dan penganggaran keuangan daerah. Penelitian ini memaksimalkan ketersediaan data sekunder antara lain:  (1)  Anggaran Ringkasan APBD  34  provinsi  tahun anggaran 2021, (2)  Realisasi Belanja  per  fungsi  34  provinsi  tahun  anggaran  2021,  diakses  secara  online  pada  website resmi  kementerian  keuangan  republik  indonesia.  Metode  pengumpulan  data  ialah  studi kepustakaan,  di  mana  peneliti  melakukan  pendokumentasian  data  keuangan  daerah, beberapa  laporan  ataupun  catatan  penting  hasil  kajian  pemerintah  daerah  yang  memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  ialah  deskriptif  kuantitatif,  di  mana  metode  ini ditujukan mengungkap fakta ataupun fenomena yang terkandung dalam data dan informasi.
Hardani  et  al.,  (2020:318)  pendekatan  deskriptif  berupaya  menemukan  fakta  baru  sebuah variabel  melalui  proses  eksplorasi.  Priyono  (2016:123)  adapun  tahapan  analisis  data kuantitatif  melalui  tahapan, coding,  entering,  data  cleaning,  data  output,  data  analyzing .
Pertimbangan penerapan metode ini, pada konteks efektifitas penilaian hasil, pengungkapan fakta  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini.  Untuk  proses  pengambilan  keputusan  kriteria penilaian kepatuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:
1)  Kriteria Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan:
 Nilai ≥ 20         (Kepatuhan Tinggi)
 Nilai 19 – 15    (Kepatuhan Cukup Tinggi)
 Nilai 14 – 10    (Kepatuhan Rendah)
 Nilai < 9           (Kepatuhan Sangat Tinggi)
2)  Kriteria Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Kesehatan
 Nilai ≥ 15         (Kepatuhan Tinggi)
 Nilai 14 – 10    (Kepatuhan Cukup Tinggi)
 Nilai 9 – 5        (Kepatuhan Rendah)
 Nilai < 4           (Kepatuhan Sangat Tinggi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan  kebutuhan  publik  melalui  mekanisme  perencanaan  dan  penganggaran daerah,  selayaknya  memenuhi  amanat  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  substansi akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Semangat  otonomi  daerah  memberikan  kewenangan, dalam  kerangka  mendekatkan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  mengungkap  komitmen  penyelenggara  pemerintah  daerah,  memastikan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  pendidikan,  kesehatan  di  Indonesia.  Anggaran  merupakan penggerak  proses  pemenuhan  layanan  dasar  masyarakat.  Tantangan  utama  ditemukan bahwa  34  provinsi  di  Indonesia  memiliki  variasi  kapasitas  anggaran.  Pada  tahun  anggaran 2021 pendapatan daerah tertinggi pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.
72,187,510,759,990,-  terendah  dimiliki  provinsi  gorontalo  berkisar  Rp.1,914,589,120,419,-.
Fenomena ini memberikan pengaruh positif terhadap distribusi anggaran pelayanan dasar di
Indonesia, sehingga ada guncangan antara kemampuan pemberi dan permintaan pelayanan
publik.  Penelitian  ini  berupaya  menegaskan  semakin  kuat  variasi  pendapatan  dan  belanja daerah  di  Indonesia,  berdampak  pada  harapan  adanya  kualitas  pelayanan  publik.  Konteks ini  dipelopori  orientasi  anggaran  adalah  panglima  proses  pembangunan,  pergeseran  nilai antara  kepatuhan  amanat  peraturan  perundang-undangan  dengan  pola  keliru  tata  kelola penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

## Tabel 3. Pemetaan Klasifikasi Belanja Daerah 34 Provinsi di Indonesia T.A 2021
No Provinsi Pemetaan Klasifikasi Belanja Nilai Belanja ≤ 4 Triliun Nilai Belanja 4 - 10 Triliun Nilai Belanja > 10 Triliun 1 Aceh √ 2 Sumatera Utara √ 3 Sumatera Barat √ 4 Riau √ 5 Jambi √ 6 Sumatera Selatan √ 7 Bengkulu √ 8 Lampung √ 9 DKI Jakarta √ 10 Jawa Barat √ 11 Jawa Tengah √ 12 Yogyakarta √ 13 Jawa Timur √ 14 Kalimantan Barat √ 15 Kalimantan Tengah √ 16 Kalimantan Selatan √ 17 Kalimantan Timur √ 18 Sulawesi Utara √ 19 Sulawesi Tengah √ 20 Sulawesi Selatan √ 21 Sulawesi Tenggara √ 22 Bali √ 23 Nusa Tenggara Barat √ 24 Nusa Tenggara Timur √ 25 Maluku √ 26 Papua √ 27 Maluku Utara √ 28 Banten √ 29 Bangka Belitung √ 30 Gorontalo √ 31 Riau √ 32 Papua Barat √ 33 Sulawesi Barat √ 34 Kalimantan Utara √
Sumber: Data diolah, Tahun 2022
Terbukti tatakelola keuangan daerah tahun anggaran 2021 di Indonesia, sekitar 41.18 persen  provinsi  dengan  nilai  belanja  4-10  triliun,  cukup  merata  35.29  persen  kemampuan belanja  daerah  ≤  4  Triliun,  namun  fakta  kuatnya  variasi  ialah  Indonesia  memiliki  23.53 persen  atau  hanya  8  provinsi  dengan  kapasitas  belanja  daerah  >  10  triliun.  Jika  ditelusuri mendalam  secara  konteks  kewilayahan  bahwa:  (1)  Kepulauan  Sumatera,  hanya  provinsi sumatera  selatan  nilai  belanja  daerah  Rp.10,729,096,013,693.00,-  (2)  Kepulauan Kalimantan,  terdapat  nilai  provinsi  kalimantan  timur  sebesar  Rp.11,616,186,000,000,-  (3)
Kepulauan Sulawesi, terbukti terdapat provinsi sulawesi selatan Rp.12,046,405,712,940.00,-
(4)  Kepulauan  Maluku  dan  Papua  hanya  provinsi  papua  dengan  total  belanja Rp.15,758,964,362,330,-  (4)  Kepulauan  Jawa,  mendominasi  secara  merata  yaitu  provinsi banten,  DKI  jakarta,  jawa  tengah,  jawa  barat,  dan  jawa  timur.  Fakta  penelitian  ini memberikan  pandangan,  perbedaan  kapasitas fiskal  antar  daerah  di  Indonesia,  sepatutnya tidak  berdampak  pada  batasan  alokasi  anggaran  bersifat  wajib.  Kementerian  Keuangan (2018:20)  terpenuhinya  alokasi  anggaran  minimal  pada  belanja  wajib,  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  ruang  fiskal  daerah,  namun  lebih  dominan  pada  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  daerah  di  daerah.  Situasi  ini  akan  mempersulit  capaian pembangunan  secara  nasional,  bukti  empiris  sebelumnya  Kekry  dan  Fahmi,  (2021:1.441) terdapat  relevansi,  15  provinsi  di  Indonesia  mengalami  vairasi  pola  capaian  pertumbuhan ekonomi.
Mendasari pandangan penelitian ini serta dukungan studi empiris bahwa belanja wajib dengan  tujuan  berdampak  bagi  kualitas  kehidupan  masyarakat  indonesia,  kurang  elok rasanya  jika  terdapat  penyelenggara  pemerintah  daerah  dengan  alasan  kondisi  kapasitas fiskal  sehingga  perlu  adanya  rasionalisasi  alokasi  belanja  pada  sektor  pendidikan  dan kesehatan. Sehingga amanat peraturan perundang-undangan menganai batasan minimal 20 persen  pelayanan  publik  pendidikan  dan  15  persen  diperuntukkan  kesehatan  mutlak dipedomani  pada  instrumen  perencanaan  dan  penganggaran  34  provinsi  di  Indonesia.
Pandangan ini selaras dengan tinjauan empiris, Ojo et.al, (2022:14) menemukan pentingnya pengeluaran  publik  untuk  pembangunan  pendidikan/kesehatan  produktif,  Wardani et.  al,
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 7, Nomor 1, April 2022: 39-50
(2017:91)  tingginya  tatakelola  publik  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  masyarakat,
Sandjaja et.  al, (2020:18)  kualitas  pengeluaran  memberikan  dampak  positif  terhadap pembangunan manusia.

## Tabel 4. Penilaian Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan
34 Provinsi di Indonesia T.A 2021 No Provinsi Penilaian Kepatuhan Pendidikan (20%) Kesehatan (10%) Nilai Kriteria Nilai Kriteria 1 Aceh 31.23 Sangat Tinggi 14.87 Sangat Tinggi 2 Sumatera Utara 47.02 Sangat Tinggi 6.27 Rendah 3 Sumatera Barat 46.00 Sangat Tinggi 9.43 Rendah 4 Riau 34.15 Sangat Tinggi 7.00 Rendah 5 Jambi 36.46 Sangat Tinggi 11.54 Tinggi 6 Sumatera Selatan 30.68 Sangat Tinggi 4.60 Rendah 7 Bengkulu 31.32 Sangat Tinggi 16.18 Sangat Tinggi 8 Lampung 39.51 Sangat Tinggi 10.55 Tinggi 9 DKI Jakarta 27.51 Sangat Tinggi 15.62 Sangat Tinggi 10 Jawa Barat 37.78 Sangat Tinggi 5.47 Rendah 11 Jawa Tengah 43.63 Sangat Tinggi 9.79 Tinggi 12 Yogyakarta 43.59 Sangat Tinggi 4.17 Sangat Rendah 13 Jawa Timur 41.67 Sangat Tinggi 13.66 Tinggi 14 Kalimantan Barat 36.30 Sangat Tinggi 9.32 Rendah 15 Kalimantan Tengah 24.26 Sangat Tinggi 13.53 Tinggi 16 Kalimantan Selatan 19.59 Sangat Tinggi 18.00 Sangat Tinggi 17 Kalimantan Timur 19.79 Sangat Tinggi 10.90 Tinggi 18 Sulawesi Utara 37.60 Sangat Tinggi 11.79 Tinggi 19 Sulawesi Tengah 38.00 Sangat Tinggi 10.82 Tinggi 20 Sulawesi Selatan 36.12 Sangat Tinggi 6.91 Rendah 21 Sulawesi Tenggara 24.57 Sangat Tinggi 7.04 Rendah 22 Bali 34.03 Sangat Tinggi 5.68 Rendah 23 Nusa Tenggara Barat 36.43 Sangat Tinggi 12.26 Tinggi 24 Nusa Tenggara Timur 38.32 Sangat Tinggi 6.58 Rendah 25 Maluku 35.72 Sangat Tinggi 9.31 Rendah 26 Papua 19.27 Tinggi 9.02 Rendah 27 Maluku Utara 28.49 Sangat Tinggi 8.66 Rendah 28 Banten 31.81 Sangat Tinggi 11.90 Tinggi 29 Bangka Belitung 31.24 Sangat Tinggi 12.35 Tinggi 30 Gorontalo 35.17 Sangat Tinggi 10.49 Tinggi 31 Riau 31.32 Sangat Tinggi 9.09 Rendah 32 Papua Barat 14.01 Rendah 3.21 Sangat Rendah 33 Sulawesi Barat 26.98 Sangat Tinggi 8.06 Rendah 34 Kalimantan Utara 18.83 Tinggi 14.92 Sangat Tinggi
Sumber: Data diolah, Tahun 2022
Salle,  (2016:16)  prinsip  pengelolaan  keuangan  hendaknya  dipatuhi,  sehingga permasalahan  pelayanan  publik  pendidikan  dan  kesehatan  mampu  dioptimalkan.  Kekry, (2021:1.206) orientasi pemerintah daerah belum optimal memaknai semangat desentralisasi
fiskal.  World  Bank,  (2020:139)  menjelaskan  indonesia  masih  diperhadapkan  dengan persoalan konsitensi antara arsitektur perencanaan dan penganggaran, serta transfer fiskal ke  daerah  belum  dialokasikan  untuk  megurangi  ketimpangan  kinerja  pembangunan  antar provinsi maupun daerah. Ungkapan temuan empiris tersebut, memberikan petunjuk konsep desentralisasi  serta  penerapan  prinsip  tata  kelola  keuangan  daerah,  wajib  dipatuhi  oleh peyelenggara  pemerintahan.  Namun  cita-cita  ini  belum  berjalan  mapan,  sehingga  saat  ini ketimpangan, inkonsistensi perencanaan dan pengganggaran keuangan publik masih terjadi.
Temuan  utama  penelitian  ini,  sesuai  dengan  kualitas  anggaran  belanja  publik  kita  kenal dengan istilah mandatory spending. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, (2020:46) menyebutkan  bahwa mandatory  spending menunjukkan  kesehatan  fiskal  pada  konteks tatakelola keuangan deaerah.
Penilaian kami tentang komitmen belanja wajib 34 provinsi di Indonesia kurang sejalan dengan  Peraturan  Pemerintah  No.12/2019,  bahwa  alokasi  minimal  pendidikan  20  persen dan  kesehatan  sebesar  15  persen.  Fakta  saat  ini  komitmen  belanja  wajib  pendidikan  34 provinsi  dengan  rata-rata  32.60  persen,  hanya  provinsi  papua  barat  tahun  anggaran  2021 dengan  nilai  14.01  persen  (Rendah).  Sedangkan  untuk  komitmen  belanja  wajib  kesehatan terdapat 15 provinsi kriteria penilaian (Rendah) termasuk provinsi papua, sedangkan kriteria (sangat rendah) hanya provinsi papua barat dan yogyakarta, kriteria (sangat tinggi) diperoleh provinsi  aceh,  bengkulu,  DKI  Jakarta,  kalimantan  selatan,  kalimantan  utara.  Temuan  lain cukup penting bahwa provinsi dengan nilai belanja ≤ 4 triliun dominan mengalokasikan porsi secara terukur dan adil sesuai aturan perundang-undangan. Provinsi sulawesi barat dengan nilai 26.98 persen belanja wajib pendidikan, sehingga kemampuan belanja wajib kesehatan hanya 8.06 persen. Hal serupa pada provinsi maluku memiliki nilai 35.72 persen lebih besar dari  standar  minimal  20  persen,  sehingga  postur  ini  diindikasikan  mempengaruhi  postur belanja  wajib  kesehatan  hanya  9.31  persen.  Fenomena  34  provinsi  di  Indonesia, mengungkapkan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  belum  patuh  terhadap mandatory  spending pendidikan  dan  kesehatan,  temuan  ini  sejalan  ungkapan  Amaliah,
(2021)  secara  nasional  cukup  tinggi  pemerintah  daerah  yang  belum  patuh  terhadap
mandatory  spending,  Mulyani,  (2021)  masih  ada  daerah  belum  optimal  mematuhi  alokasi minimal  pendidikan  dan  kesehatan,  Monoarfa,  (2021)  diperlukan  kepatuhan  mandatory spending  pendidikan,  serta  ketepatan  pemanfaatan  anggaran  tersebut.  Jika  gejolak  terus bertahan  pada  tingkatan  daerah  akan  berdampak  kualitas  peran  kewenangan  pengelolaan keuangan negara dengan daerah. Selain itu juga, hal ini memiliki nilai determinan terhadap skenario tolak ukur capaian makro nasional. Bahkan secara mikro dapat memicu munculnya persoalan kepercayaan dari penerima layanan publik.

## SIMPULAN
Temuan penelitian ini mengungkap adanya persoalan mendasar tentang perencanaan dan  penganggaran  34  provinsi  di  Indonesia.  Kepatuhan  terhadap  peraturan  pemerintah no.12/2019  mengamanatkan  alokasi  minimal  belanja  wajib  pendidikan  dan  kesehatan, kurang dipedomani pada proses penyusunan instrumen keuangan publik tingkat daerah. Hal ini ditegaskan melalui penilaian bahwa belanja wajib pendidikan provinsi papua barat dengan nilai 14.01 persen (Rendah). Sedangkan untuk kesehatan cukup beragam hasil penilaian 15 provinsi  kriteria  penilaian  (Rendah)  termasuk  provinsi  papua,  sedangkan  kriteria  (sangat rendah) hanya provinsi papua barat dan yogyakarta, kriteria (sangat tinggi) diperoleh provinsi aceh,  bengkulu,  DKI  Jakarta,  kalimantan  selatan,  kalimantan  utara.  Beberapa  langkah praktis  guna  mendorong  adanya  reformulasi  distribusi  anggaran  belanja  wajib  melalui:  (1)
Penegasan  level  dokumen  perencanaan  jangka  menengah  daerah,  mengenai  skenario pendanaan  belanja  wajib,  (2)  Kuatkan  peran  kelembagaan  inspektorat,  bappeda,  dan pengelola keuangan daerah, (3) Penegasan dari kementerian/lembaga mengenai ketentuan dan  batasan  minimal  belanja  wajib  dan  kesehatan.  Disadari  penelitian  ini  memiliki keterbatasan hanya 1 periode tahun anggaran, selian itu hanya difokuskan pada kesehatan, pendidikan.  Sehingga  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat  mengukur  belanja  wajib infrastruktur  dan  desa  secara  nasional  data time  series ,  hal  terpenting  apakah  kepatuhan belanja  wajib  ini  memberikan  daya  ungkit  terhadap  kinerja  pembangunan  manusia  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amaliah,  L.H.  (2021).  Anggota  Komisi  X  FPKS  Ingatkan  Dua  Masalah  Terkait  Mandatory
Spending Bidang Pendidikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. https://fraksi.pks.id/2021/05/27/anggota-komisi-x-fpks-ingatkan-dua-masalah-terkait- mandatory-spending-bidang-pendidikan/.3 Maret 2022 (20.28).
Hafizrianda, Y., Riani, I.A.P., Kekry, B.P.N. (2019). Analisis Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 4(3):92- 113.
Hardani,  (2020), Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif ,  CV.  Pustaka  Ilmu  Group. Jogyakarta.
Kementerian  Keuangan.  (2018). Belanja  Daerah  dan  Perbaikan  Pelayanan:  Studi  Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan , Kementerian Keuangan. Jakarta.
Kambu,  A.  (2019).  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian  Lingkungan,  Komitmen  Manajemen dan  Kualitas  Aparat  Kampung  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan Keuangan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 4(1):61-81.
Kekry, B.P.N. (2021). Model Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Adat Ha Anim. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH ), 1(10): 1.203-1.210.
Kekry, B.P.N., dan Fahmi, M. (2021). Economic Facts of Sumatra and Kalimantan Islands for 10 Years. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 1(11): 1.437-1.443.
Musgrave,  R.,  &  Peacock,  A.  (2008).  Classic  in  the  Theory  of  Public  Finance.  New  York: Macmillan.
Mulyani,  S.  (2021).  Highlighting  Regional  Expenditures,  Sri  Mulyani  Finds  Three  Important
Points for Regional Budget Evaluation. Kementerian Keuangan. https://voi.id/en/economy/122763/highlighting-regional-expenditures-sri-mulyani- finds-three-important-points-for-regional-budget-evaluation. 3 Maret 2022 (20.45).
Monoarfa. S. (2021). Bappenas Tengok Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN. PPN/BAPPENAS.https://akurat.co/bappenas-tengok- optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-pendidikan-20-persen-dari-apbn.  7  Maret  2022 (21.03).
Ojo, T.J., & Ojo,S.I, (2022). Health Expenditure, Education and Economic Growth in Nigeria. Journal of Social Science and Humanities , 3(1), 1-17.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019.  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jakarta.
Peraturan  Meneteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2019. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta
Prioyono, (2016), Metode Penelitian Kuantitatif , Zifatama Publishing, Sidoarjo.
Pusat  Kajian  Akuntabilitas  Keuangan  Negara.  (2020). Belanja  Infrastruktur  Daerah  Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Umum . Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Jakarta.
Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). Public Finance. New York: McGraw-Hill.
Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE.
Samuelson, P. A. (2004). The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics , 36 , 387-389.
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 7, Nomor 1, April 2022: 39-50
Soediyono.  (2005).  Ekonomi  Makro  Pengantar  Analisis  Pendapatan  Nasional.  Yogyakarta: Liberty.
Soetrisno, P. (2011). Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: FE-UGM.
Salle,  A. (2016).  Makna Transparansi Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(3):1-19.
Sandjaja,  F.R.,  Nafisa,  F.,  &  Manurung, I.N. (2020). The  Impacts  of  Fiscal  Decentralization on  Public  Welfare  in  Selected  Provinces  in  Java  Island. Jurnal  Bina  Praja ,  12  (1), 21-31.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara . Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003.  S istem  Pendidikan  Nasional. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan . Jakarta.
Wardani,  R.,  Rossieta,  H.,  &  Martina,  D.  (2017).  Good  governance  and  the  impact  of government  spending  on  performance  of  local  government  in  Indonesia. International Journal of Public Sector Performance Management , 3(1), 77-102.
World  bank.  (2020). Kajian  Belanja  Publik  Indonesia:  Belanja  untuk  Hasil  yang  Lebih  Baik, World Bank . Jakarta.