## ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN KARAKTERISTIK DIREKTUR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
Tiffani Marla Bianca dan Sukiantono Tang* *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam *Email: fanieyume.uib@gmail.com dan sukiantono.tang@gmail.com

## ABSTRACT
This  research’s  purpose  is  to  analyze  the  effect  of  corporate  governance,  characteristic  of companies,  and  characteristic  of  director  toward  tax  avoidance.  Corporate  governance’s variables:  board  size,  independent  commissioner,  managerial  ownership,  and  concentrated ownership. Characteristic of companies’ variables: company size, leverage, capital intensity, inventory intensity, and ROA. Characteristic of director’s variables: director’s term of office and age of the president. Tax avoidance uses 2 type of measurement: ETR and CETR. This study uses total 583 sample firms which are listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 till 2016  or  2.915  observations  data  which  selected  using  purposive  sampling.  ETR  shows  the result that board size and leverage have significant positive effect to ETR. Size and return on asset  have  significant  negative  effect  to  ETR.  Independent  commissioner,  managerial ownership,  concentrated  ownership,  capital  intensity,  inventory  intensity,  director’s  term  of office, and the age of the president have no significant effect to ETR. CETR shows the result that  board  size,  inventory  intensity,  and  return  on  asset  have  significant  positive  effect  to CETR.  Size  and  capital  intensity  have  significant  negative  effect  to  CETR.  Independent commissioner,  managerial  ownership,  concentrated  ownership,  leverage,  director’s  term  of office, and the age of the president have no significant effect to CETR.
Keywords: Corporate Governance, Characteristic of Companies, Characteristic of Director, Tax Avoidence

## PENDAHULUAN
Pritalangeni,  Kumadji,  dan  Ismono (2014)  mengatakan  penerimaan  negara dapat berupa pendapatan dalam negeri dan hibah.  Pendapatan  dalam  negeri  terdapat dua  jenis  sektor,  yaitu  pajak  dan  bukan pajak.  Anindyka,  Pratomo,  dan  Kurnia (2018) mengatakan pentingnya penerimaan pajak dalam sektor perekonomian, dikarenakan  sumbangan  pajak  dalam APBN  yang  cukup  besar  dibandingkan sumber  pendapatan  atau  penerimaan  non- pajak. Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani (2016)  mengatakan  sumber  pendapatan terbesar  negara  Indonesia  adalah  pajak yang  dibayar  masyarakat  kepada  negara. Anindyka et  al .  (2018)  juga  mengatakan saat  ini  pajak  merupakan  salah  satu pemasukan  utama  negara  sehingga  negara berupaya  memaksimalkan  pajak.  Hantoyo
et  al .  (2016)  juga  mengatakan  pendapatan pajak  dalam  negeri  dapat  berupa  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  Cukai, dan pajak lainnya.
Menurut  Anindyka et  al .  (2018), pajak  penghasilan  merupakan  salah  satu penerimaan  pajak  negara.  Wajib  pajak berkewajiban  untuk  membayar  pajak berdasarkan besarnya laba bersih perusahaan,  salah  satunya  adalah  badan usaha  atau  perusahaan.  Besarnya  pajak yang  dibayar  perusahaan  menandakan besarnya  pendapatan  yang  diterima  oleh negara.  Hantoyo et  al .  (2016)  mengatakan menurut perusahaan, beban yang mengurangi laba bersih perusahaan adalah pajak.  Besarnya  tarif  pajak  membuat perusahaan  melakukan tax  planning yang
bertujuan  untuk  mengurangi  pajak  yang harus dibayar. Secara umum, tax planning merupakan  tahap  awal  manajemen  pajak yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari peraturan  perpajakan  yang  berlaku  untuk mengetahui  tindakan  penghematan  pajak yang  dapat  dilakukan  tanpa  melakukan pelanggaran  terhadap  pajak.  Negara mengharapkan  besarnya  penerimaan  pajak agar  dapat  digunakan  untuk  pembangunan bertentangan  dengan  perusahaan  sebagai wajib  pajak  sehingga  muncul  perilaku tax avoidance dan tax evasion . Anindyka et al .
(2018)  juga  mengatakan  perusahaan melakukan segala usaha untuk memaksimalkan  beban  pajaknya  untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga tax avoidance menjadi salah satu tax  planning di  dalam  pengurangan  pajak secara  legal.  Partha  dan  Noviari  (2016) mengatakan tax avoidance dapat dilakukan dengan  menggunakan  kekurangan  yang ada  dalam  UU  dan  peraturan  perpajakan dengan  meminimumkan  beban  pajak terhutang.
Menurut  Ain  dan  Subardjo  (2015), hubungan antara bagian-bagian perusahaan yang  menentukan  kinerja  perusahaan adalah  tata  kelola  perusahaan.  Ginting (2016)  mengatakan  tata  kelola  perusahaan dapat  mempengaruhi  penghindaran  pajak. Kinerja pengelola dapat menggunakan tata kelola  perusahaan  untuk  memantau perpajakan  perusahaan  untuk  tetap  berada pada jalur legal. Rosalia dan Sapari (2017) mengatakan  banyaknya  perusahaan  yang mempraktikkan penghindaran pajak menunjukkan bahwa tata kelola
perusahaan  belum  secara  maksimal dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  di Indonesia.
Menurut  Praditasari  dan  Setiawan (2017),  karakteristik  perusahaan  dapat mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi  kewajiban  pajak.  Sifat  dan  ciri khusus  yang  dimiliki  perusahaan  adalah karakteristik  perusahaan.  Dewi  dan  Jati (2014)  mengatakan  dari  karakteristik perusahaan  dapat  mengetahui  besar kecilnya  perusahaan,  tinggi  rendahnya
pendapatan suatu perusahaan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan pajak untuk melakukan gerakan penghindaran pajak. Karakteristik direktur atau eksekutif  menjadi  faktor  lain  yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut  Saputra,  Rifa,  dan  Rahmawati (2015), perusahaan melakukan penghindaran  pajak  melalui  kebijakan pimpinan perusahaan.
Pemimpin perusahaan  yang  mengambil  keputusan dan  kebijakan  dalam  perusahaan  tentu memiliki  karakter  yang  berbeda-beda. Butje  dan  Tjondro  (2014)  menyatakan eksekutif  yang  memegang  peran  penting dalam  menentukan  strategi  penghindaran pajak  suatu  perusahaan.  Peran  eksekutif perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan  nilai  perusahaan  tetapi  juga cenderung mendukung penghindaran pajak. Sulit dibayangkan eksekutif perusahaan  yang  berupa  CEO,  CFO  dan eksekutif  lainnya  mempunyai  kedudukan penting dalam penghindaran pajak menimbang tidak semua memiliki keahlian atau  latar  belakang  dalam  bidang perpajakan  atau  bidang  keuangan.  Satu- satunya  cara  adalah  dengan  menempatkan tangan  kanan  yang  memiliki  keahlian dalam  mengamati  dan  sekaligus  membuat strategi  penghindaran  pajak  yang  searah dengan keinginan eksekutif.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut Utomo (2017), perusahaan sebagai  wajib  pajak  badan  bertanggung jawab  membayar  pajak  yang  dihitung  dari laba  bersih  yang  diperoleh.  Pajak  bagi perusahaan  dianggap  sebagai  pengurangan laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan  ini  menyebabkan  banyak Menurut  Utomo  (2017),  perusahaan sebagai  wajib  pajak  badan  bertanggung jawab  membayar  pajak  yang  dihitung  dari laba  bersih  yang  diperoleh.  Pajak  bagi perusahaan  dianggap  sebagai  pengurang laba bersih perusahaan. Perbedaan
kepentingan  ini  menyebabkan  banyak perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban  pajaknya  baik  dengan  cara  legal ataupun  ilegal  merupakan  bagian  dari perencanaan  pajak.  Rosalia  dan  Sapari (2017)  mengatakan  wajib  pajak  yang terlibat  dalam tax  evasion dan tax avoidance adalah sama dan masing-masing melakukannya  dengan  tujuan  yang  sama yaitu  meminimalkan  atau  menghilangkan kewajiban  pajak.  Terdapat  perbedaan hukum  antara tax  avoidance dan tax evasion yang  merupakan  penghindaran yang  disengajakan  atau  pengelakan  atas peraturan perpajakan yang sengaja dilakukan  untuk  meminimalkan  kewajiban pajak.  Utomo  (2017)  mengatakan tax avoidance merupakan suatu cara meminimalkan  atau  menghilangkan  beban pajak  tanpa  melanggar  UU  perpajakan yang  sudah  ada.  Anindyka,  Pratomo,  dan Kurnia  (2018), tax  avoidance adalah  cara wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara  legal  dan  aman  karena  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  pajak, metode  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan kekurangan UU dan
Peraturan Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak. Ain dan Subardjo (2015) mengatakan hubungan bagian-bagian perusahaan  yang  menetapkan  arah  kinerja perusahaan  adalah  tata  kelola  perusahaan. Pada  tahun  1998,  masalah  tentang  tata kelola  perusahaan  mulai  muncul  krisis berkepanjangan  menyerang  Indonesia, banyak  pihak  mengatakan  lemahnya  tata kelola  perusahaan  yang  diterapkan  dalam perusahaan  menyebabkan  lamanya  proses perbaikan  Indonesia.  Puspita  dan  Harto (2014)  mengatakan  masalah  penghindaran pajak  diharapkan  dapat  dikontrol  dengan tata kelola perusahaan.
Menurut  Dewi  dan  Jati  (2014), karakteristik  perusahaan  merupakan  ciri khas  perusahaan.  Karakteristik  perusahaan merupakan  faktor  yang  menentukan pengambilan  gerakan  penghindaran  pajak. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari ukuran  perusahaan,  tingkat  profitabilitas,
dan lainnya. Nilai ukuran perusahaan dapat mengategorikan  ke  dalam  perusahaan besar atau kecil dari total aset dan lainnya. Ukuran  perusahaan  yang  besar  membuat transaksi perusahaan akan menjadi semakin  rumit.  Hal  ini  menguatkan perusahaan untuk menggunakan kelemahan-kelemahan pajak untuk melakukan  penghindaran  pajak  pada transaksi perusahaan. Butje dan Tjondro (2014) menyatakan  eksekutif  memegang  peran penting dalam menentukan strategi penghindaran  pajak  suatu  perusahaan. Peran  eksekutif  perusahaan  tidak  hanya dapat meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga  cenderung  mendukung  penghindaran pajak. Sulit dibayangkan eksekutif perusahaan  yang  berupa  CEO,  CFO  dan eksekutif  lainnya  mempunyai  kedudukan penting dalam penghindaran pajak menimbang tidak semua eksekutif memiliki  keahlian  atau  latar  belakang dalam  bidang  perpajakan  atau  bidang keuangan. Dewi dan Jati (2014) mengatakan  pimpinan  perusahaan  yang menentukan  keputusan  dan  kebijakan untuk  melakukan  penghindaran  pajak memiliki karakter yang berbeda-beda.
Dewi (2017) mengatakan
keberadaan  dewan  komisaris  dan  direksi yang  beragam  ( diversity )  jenis  kelamin, tingkat independensi, dan umur memberikan keragaman karakteristik, opini,  dan  pengetahuan  yang  melandasi proses  pengambilan  keputusan  dalam perusahaan  termasuk  dalam  keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Dewan komisaris dan direksi memiliki kedudukan penting dalam menentukan skema penghindaran  pajak.  Bertambahnya  nilai perusahaan  tidak  hanya  karena  dewan direksi  dan  komisaris  namun  dewan tersebut  cenderung  mendukung  tindakan penghindaran  pajak.  Halioui et  al .  (2016) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penghindaran pajak.
Utomo  (2017)  mengatakan  dewan komisaris  yang  bersifat  mandiri,  tidak
terpengaruh  dengan  kondisi  perusahaan adalah  komisaris  independen.  Komisaris independen  tidak  dapat  memberikan keputusan  untuk  kepentingan  perusahaan, hanya  untuk  memberikan  saran  dan pendapat  tentang  akibat  yang  akan ditanggung  perusahaan  atas  tindakannya. Dewan  komisaris  membutuhkan  komisaris independen untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh direksi, sehubungan dengan perilaku  yang  berlawanan  dengan  mereka. Terkadang perusahaan beranggapan bahwa kehadiran komisaris hanya sebagai pemenuh  peraturan.  Ribeiro et  al .  (2015) menemukan  bahwa  komisaris  independen berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Kalbuana et  al .  (2017), kepemilikan  manajerial  merupakan  suatu situasi  di  mana  manajemen  sekaligus sebagai  pemegang  saham  perusahaan. Rasio  jumlah  saham  manajemen  terhadap total  saham  perusahaan  dapat  mengukur kepemilikan  manajerial.  Prayogo  dan Darsono  (2015)  mengatakan  kepemilikan manajemen  dapat  meningkatkan  kinerja manajemen  untuk  menghemat  biaya termasuk  pajak,  karena  manajemen  juga mendapatkan keuntungan dari peningkatan laba  perusahaan.  Ribeiro et  al .  (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Prayogo  dan  Darsono (2015),  pemegang  saham  yang  memiliki persentase  kepemilikan  yang  lebih  besar adalah struktur kepemilikan terkonsentrasi. Persentase  kepemilikan  yang  semakin tinggi  makan  akan  lebih  besar  pengaruh pemilik saham tersebut dalam menentukan dan  memastikan  kebijakan  perusahaan berjalan  lancar.  Ribeiro et  al .  (2015) menemukan  bahwa  struktur  kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Praditasari  dan  Setiawan (2017),  ukuran  perusahaan  merupakan rasio  penggolongan  perusahaan  menjadi besar  atau  kecil  dengan  total  penjualan
bersih  perusahaan,  total  aset  perusahaan atau  rata-rata  penjualan  nilai  pasar  saham perusahaan. Teori biaya politik mengatakan  perusahaan  besar  atau  sukses memiliki  visibilitas  yang  tinggi  dan  dapat menjadikan  perusahaan  tersebut  korban transfer  kekayaan  serta  korban  peraturan, sehingga  perusahaan  besar  cenderung berusaha  mematuhi  segala  peraturan termasuk  peraturan  perpajakan.  Ribeiro et al .  (2015)  menemukan  bahwa  ukuran perusahaan  berpengaruh  signifikan  positif terhadap penghindaran pajak.
Utomo  (2017)  mengatakan  rasio yang menunjukkan komposisi hutang suatu perusahaan  adalah leverage . Leverage menggambarkan hubungan antara total aset dengan  menggunakan  hutang  untuk meningkatkan  laba  dan  menunjukkan penggunaan  hutang  untuk  membiayai investasi. Hutang yang digunakan perusahaan  akan  menyebabkan  beban bunga  yang  dapat  mengurangi  laba  bersih perusahaan.  Halioui et  al .  (2016)  dan Ribeiro et  al .  (2015)  menemukan  bahwa leverage berpengaruh  signifikan  negatif terhadap penghindaran pajak.
Menurut Pertiwi, Manik, dan Husna (2017),  intensitas  modal  menggambarkan besarnya  perusahaan  menginvestasikan kekayaannya  pada  aset  tetap.  Anindyka et al .  (2018)  mengatakan  kepemilikan  aset tetap  yang  besar  dapat  mengurangi pembayaran  pajak,  karena  aset  tetap memiliki  beban  depresiasi  atau  beban penyusutan  yang  dapat  dijadikan  sebagai pengurangan pajak. Hal tersebut menunjukkan perusahaan dengan aset tetap yang  rendah  memiliki  beban  pajak  yang lebih  kecil  daripada  perusahaan  dengan aset tetap yang tinggi. Ribeiro et al . (2015) menemukan  bahwa  intensitas  modal berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Pertiwi et  al .  (2017), besarnya  perusahaan  menginvestasikan kekayaan pada persediaan dapat digambarkan dengan intensitas persediaan. Persediaan  yang  tinggi  dapat  mengurangi beban pajak yang harus dibayar
perusahaan.  Hal  tersebut  dikarenakan dengan  adanya  persediaan,  menimbulnya beban  tambahan  bagi  perusahaan.  Beban tambahan  tersebut  dapat  mengurangi  laba bersih  perusahaan  dan  meminimalkan beban  pajak  perusahaan.  Ribeiro et  al .
(2015)  menemukan  bahwa  intensitas persediaan  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Praditasari  dan  Setiawan (2017), kinerja perusahaan dalam memperoleh aset yang dimiliki perusahaan selama  satu  periode  dapat  digambarkan dengan  ROA.  Fadila  (2017)  mengatakan ROA  yang  semakin  tinggi  menunjukkan laba  perusahaan  yang  semakin  tinggi sehingga  pengelolaan  aset  perusahaan menjadi  semakin  baik.  Salah  satunya  cara perusahaan  dalam  mengelola  asetnya dengan  menggunakan  biaya  penyusutan dan  amortisasi,  serta  biaya  penelitian  dan pengembangan.  Biaya  tersebut  digunakan untuk  mengurangi  laba  bersih  perusahaan serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak  dan  keringanan  pajak  lainnya sehingga  perusahaan  tersebut  terlihat melakukan penghindaran pajak. Praditasari dan Setiawan (2017) mengatakan meningkatnya  nilai  ROA  meningkatkan beban pajak perusahaan, sehingga meningkatnya nilai ROA akan
meningkatkan  ETR.  Ribeiro et  al .  (2015) menemukan  bahwa  ROA  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  penghindaran pajak.
Menurut Hidayat (2017), salah satu karakteristik  dari  direktur  utama  adalah masa  jabatan.  Terdapat  perbedaan  antara penetapan  masa  jabatan  direksi  pada Perseroan  Terbatas  berbeda  dengan  masa jabatan direksi yang ditetapkan di BUMN. Pada  UU  Nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas tidak menentukan masa jabatan  direktur.  Namun  berbeda  dengan batasan  mengenai  masa  jabatan  direksi yang  ada  pada  BUMN.  Menurut  UU  RI Nomor  19  tahun  2003  tentang  BUMN Pasal  16  ayat  4,  menyatakan  bahwa penetapan  masa  jabatan  direksi  adalah  5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
kali  masa  jabatan.  Masa  jabatan  yang menjadi  salah  satu  karakteristik  direktur utama  dapat  mempengaruhi  keputusan yang  diambil  dan  setiap  tindakan  yang diadopsi oleh perusahaan termasuk strategi penghindaran  pajak.  Halioui et  al .  (2016) menemukan  bahwa  masa  jabatan  direktur utama  berpengaruh  signifikan  positif terhadap penghindaran pajak.
Menurut  Dewi  (2017),  diversitas umur anggota dewan komisaris dan direksi berkaitan  dengan  kesediaan  mereka mengambil  risiko  dalam  pengambilan keputusan.  Umur  dinilai  mempengaruhi kinerja  seseorang  dalam  perusahaan. Variasi umur anggota dewan komisaris dan direksi akan mencegah adanya kepemikiran  kelompok  ( group  think )  dan mengarah  pada  kinerja  yang  lebih  baik dengan menyeimbangkan antara pengambilan  risiko  ( risk  taking )  yang berasosiasi  dengan  dewan  komisaris  dan direksi yang lebih muda, dan kehati-hatian serta menghindarkan risiko ( risk averseness ), dan juga kedalaman pengalaman,  yang  berasosiasi  dengan dewan  komisaris  dan  direksi  yang  lebih tua.  Halioui et  al .  (2016)  menemukan bahwa  umur  direktur  utama  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  penghindaran pajak.
Berdasarkan  kerangka  model  dan ulasan  di  atas  maka  penelitian  ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1a :  Ukuran dewan
berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. H 1b :  Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR H 2a :  Komisaris  independen  berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
H 2b :  Komisaris  independen  berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.
H 3a :  Kepemilikan
manajerial berpengaruh  signifikan  negatif terhadap ETR. H 3b :  Kepemilikan manajerial berpengaruh  signifikan  negatif terhadap CETR.
H 4a :  Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh  signifikan  negatif terhadap ETR.
H 4b :  Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh  signifikan  negatif terhadap CETR.
H 5a :  Ukuran  perusahaan  berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
H 5b :  Ukuran  perusahaan  berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.
H 6a : Leverage berpengaruh  signifikan negatif terhadap ETR.
H 6b : Leverage berpengaruh  signifikan negatif terhadap CETR.
H 7a :  Intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR. H 7b :  Intensitas modal berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
H 8a :  Intensitas  persediaan  berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
H 8b :  Intensitas  persediaan  berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
H 9a :  ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR.
H 9b :  ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap CETR.
H 10a :  Masa  jabatan  direktur  utama berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
H 10b :  Masa  jabatan  direktur  utama berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.
H 11a :  Umur  direktur  utama  berpengaruh signifikan positif terhadap ETR.
H 11b :  Umur  direktur  utama  berpengaruh signifikan positif terhadap CETR.

## METODOLOGI PENELITIAN
Sifat dari penelitian adalah kuantitatif  dengan  memusatkan  teori  yang mengukur  variabel  penelitian  dengan angka  dan  menganalisis  data  dengan metode  statistika.  Kategori  penelitian  ini adalah  penelitian  dasar  ( basic  research ) yang  memiliki  sifat  memecahkan  masalah secara  teoretis  dan  tidak  mempengaruhi secara langsung pada pemutusan kebijakan,  tindakan  atau  kinerja  tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013).
Karakteristik masalah mengategorikan penelitian sebagai penelitian  historis  karena  data  perusahaan di  masa  lalu  merupakan  objek  data penelitian.  Penelitian  juga  dikategorikan sebagai  penelitian  kausal  komparatif dengan  hubungan  sebab-akibat  antara  dua variabel atau lebih (Indriantoro & Supomo, 2013).
Sifat dan jenis data mengategorikan penelitian ini sebagai penelitian arsip yang merupakan  penelitian  terhadap  fakta  yang tertulis  berupa  arsip  data.  Kejadian  ini dilihat dari data yang diperoleh merupakan data  eksternal,  yaitu  arsip  data,  dokumen yang  di  publikasi,  atau  catatan  orisinal (Indriantoro & Supomo, 2013).
Penelitian ini menggunakan variabel  independen  yang  berupa  ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan
terkonsentrasi, ukuran perusahaan,
leverage ,  intensitas  modal,  intensitas persediaan,  ROA,  masa  jabatan  direktur utama,  dan  umur  direktur  utama  terhadap variabel  dependen  yaitu  penghindaran pajak dengan variabel kontrol yang berupa kompensasi  rugi  fiskal,  kapitalisasi  pasar, dan aset tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang tercatat di  BEI  sejak  tahun  2012  sampai  dengan 2016  sebagai  objek  penelitian.  Penelitian menggunakan  metode purposive  sampling dalam pengambilan data yang didefinisikan  sebagai  metode  pengambilan sampel  yang  mempertimbangkan  kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel  pengambilan  memiliki kriteria berikut:
1.
Laporan  tahunan  perusahaan  yang terdaftar  di  BEI  yang  selama  lima tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2016.
2.
Laporan tahunan perusahaan dengan data yang dibutuhkan untuk menghitung ukuran dewan,
komisaris  independen,  kepemilikan manajerial,  struktur  kepemilikan terkonsentrasi,  ukuran  perusahaan,
leverage , intensitas
modal,
intensitas  persediaan,  ROA,  masa jabatan  direktur  utama,  umur direktur  utama,  kompensasi  rugi fiskal,  kapitalisasi  pasar,  dan  aset tidak berwujud.
3. Perusahaan  dengan  laba  sebelum pajak  yang  positif  agar  tidak menyebabkan nilai ETR dan CETR berdistorsi Marfu’ah(2015).
Penelitian  ini  menggunakan  data gabungan  dari cross  sectional yang berfungsi  untuk  mengetahui  hubungan komparatif  subyek  yang  diteliti  dan time series yang  lebih  menekankan  pada  data penelitian  yang  berupa  data  jajaran  waktu (Indriantoro & Supomo, 2013).
Jenis  variabel  yang  ada  dalam penelitian  ini  adalah  variabel  dependen, variabel  independen,  dan  variabel  kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, dan variabel independen berupa ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan,
leverage ,  intensitas  modal,  intensitas persediaan,  ROA,  masa  jabatan  direktur utama,  dan  umur  direktur  utama.  Variabel kontrol yang digunakan adalah kompensasi rugi  fiskal,  kapitalisasi  pasar,  dan  aset tidak berwujud.

## Dependent Variables
Menurut  Praditasari  dan  Setiawan (2017), penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dengan menggunakan  kelemahan  peraturan  yang berlaku.  Menurut  Ribeiro,  Cerqueira,  dan Brandao  (2015),  penghasilan  sebelum pajak  bukan  merupakan  ukuran  yang  baik karena jika kedua pembilang dan penyebut dihitung setelah penyesuaian pajak, karena tidak  akan  dapat  mengamati  dampak  dari preferensi  pajak  pada  tarif  pajak  efektif. Akibatnya, penelitian ini akan menghitung tarif pajak efektif dengan mempertimbangkan  laba  sebelum  pajak dan  arus  kas  dari  operasional  sebagai
penyebut.  Arus  kas  dari  operasional  ini didefinisikan sebagai jumlah laba sebelum pajak dan biaya penyusutan dan amortisasi. Penelitian  ini  menggunakan  arus  kas  dari operasional  dalam  penyebut  karena variabel ini mencerminkan preferensi pajak yang terkait dengan ukuran perusahaan dan campuran  aset  yang  dapat  menyebabkan pengurangan  beban  pajak,  sehingga penelitian  ini  menggunakan  ETR  dan CETR sebagai pengukuran. Skala pengukuran  pada  penghindaran  pajak  ini adalah skala rasio, dan dirumuskan sebagai berikut: ETR  = Beban Pajak Penghasilan Penghasilan Sebelum Pajak CETR  = Beban Pajak Penghasilan Arus Kas dari Operasional

## Independent Variables
Ukuran  dewan  diukur  dengan jumlah  dewan  direksi  dan  komisaris  saat ini.  Ukuran  dewan  menggunakan  skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Ukuran  Dewan  =  Jumlah  Anggota  Dewan Direksi dan Komisaris
Komisaris  independen  merupakan jumlah  komisaris  independen.  Komisaris independen menggunakan
skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen
Kepemilikan  manajerial  diukur dengan  rasio  saham  yang  dimiliki manajemen  dengan  saham  biasa  yang beredar.
Kepemilikan
manajerial menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi:
Kepemilikan Manajerial = Saham yang Dimiliki Manajer/Direktur Saham yang Beredar
Menurut  Ribeiro,  Cerqueira,  dan Brandao  (2015),  kepemilikan  konsentrasi adalah  besarnya  kepemilikan  pemegang saham dalam suatu perusahaan.
Kepemilikan  konsentrasi  menggunakan skala  pengukuran  nominal  dengan  cara pengukuran menggunakan variabel dummy di  mana  syarat  suatu  perusahaan  tidak memiliki pemegang saham yang
memegang  melebihi  25%  maka  akan diberikan  notasi  (1),  sebaliknya  jika  suatu perusahaan  memiliki  pemegang  saham yang memegang melebihi 25% maka akan diberikan notasi (0).
Ukuran  perusahaan  merupakan logaritma  total  aset.  Ukuran  perusahaan menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi: Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) Leverage merupakan  total  hutang jangka  panjang  dengan  modal  pemegang saham. Leverage menggunakan  skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Leverage = Hutang Jangka Panjang Modal Pemegang Saham Intensitas  modal  merupakan  rasio antara  aset  tetap  bersih  dengan  total  aset. Intensitas  modal  menggunakan  skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: Intensitas Modal = Net Aset Tetap Total Aset Intensitas  persediaan  merupakan rasio  antara  total  persediaan  dengan  total aset.  Intensitas  persediaan  menggunakan skala  pengukuran  rasio  dan  dirumuskan menjadi:
Intensitas Persediaan = Total Persediaan Total Aset
ROA diukur dengan rasio
pendapatan  sebelum  pajak  dengan  total aset. ROA menggunakan skala pengukuran rasio dan dirumuskan menjadi: ROA= Pendapatan Sebelum Pajak Total Aset Masa jabatan direktur utama diukur dengan  lama  menjabat  seorang  presiden direktur  atau  direktur  utama  di  suatu perusahaan.
Masa jabatan direktur menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi:
Masa  Jabatan  Direktur  Utama  =  Jumlah Tahun Direktur Utama Menjabat Umur direktur utama diukur dengan umur  direktur  yang  menjabat  sebagai presiden  direktur  atau  direktur  utama  di suatu  perusahaan.  Umur  direktur  utama menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi:
Umur  Direktur  Utama  =  Umur  Direktur Utama
Menurut  Pradipta  dan  Supriyadi (2016),  variabel  yang  digunakan  untuk melengkapi  signifikansi  kausal  supaya mendapatkan  model  empiris  yang  lebih lengkap  dan  baik  adalah  variabel  kontrol. Penelitian  ini  menggunakan  variabel kontrol  berupa  kompensasi  rugi  fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset tidak berwujud. Menurut  Ribeiro,  Cerqueira,  dan Brandao  (2015),  laba/rugi  penghasilan adalah  besarnya  laba  bersih  yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
Kompensasi  rugi  fiskal  menggunakan skala  pengukuran  nominal  dengan  cara pengukuran menggunakan variabel dummy di  mana  syarat  angka  laba  suatu perusahaan  positif  akan  diberi  notasi  (1) dan sebaliknya angka laba suatu perusahaan  negatif  akan  diberikan  notasi (0).
Kapitalisasi  Pasar  diukur  dengan rasio antara kapitalisasi pasar dengan dana pemegang  saham.  Kapitalisasi  pasar menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi:
Kapitalisasi Pasar = Harga Saham x Saham yang Beredar
Aset tidak berwujud diukur dengan rasio  antara  aset  tidak  berwujud  dengan total aset. Aset tidak berwujud menggunakan  skala  pengukuran  rasio  dan dirumuskan menjadi:
Aset Tidak Berwujud = Aset Tidak Berwujud Total Aset

## HASIL PENELITIAN
Analisis Deskriptif Tabel 1 Descriptive Statistics Results of ETR

## Sumber: Data penelitian diolah (2018)

## Tabel 2

## Descriptive Statistics Results of CETR
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Penghindaran Pajak 1242 0,0000 1,0238 0,2341 0,2123 Ukuran Dewan 1242 3 23 9,36 3,475 Komisaris Independen 1242 0 6 1,77 0,889 Kepemilikan Manajerial 1242 0,0000 0,5784 0,0128 0,0561 Ukuran Perusahaan 1242 10,0246 15,0165 12,4931 0,7930 Leverage 1242 -4,8488 5,0181 0,5473 0,7647 Intensitas Modal 1242 0,0000 2,0955 0,3023 0,2838 Intensitas Persediaan 1242 0,0000 1,8065 0,1145 0,1429 Return on Asset (ROA) 1242 -0,7772 1,3908 0,0688 0,1141 Masa Jabatan Direktur 1242 -1 46 6,64 8,178 Umur Direktur Utama 1242 29 87 53,57 8,556 Kapitalisasi Pasar 1242 -3,5798 5,1711 0,6975 0,7915 Aset Tidak Berwujud 1242 0,0000 0,8212 0,0146 0,0546

## Sumber: Data penelitian diolah (2018)
KESIMPULAN Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh tata kelola
perusahaan, karakteristik  perusahaan,  dan  karakteristik direktur  terhadap  penghindaran  pajak. variabel independen yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  ukuran  dewan, komisaris independen,
kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terkonsentrasi,
ukuran perusahaan,
leverage ,  intensitas  modal,  intensitas persediaan,  ROA,  masa  jabatan  direktur utama,  dan  umur  direktur  utama.  Variabel kontrol  yang  digunakan  yaitu  kompensasi rugi  fiskal,  kapitalisasi  pasar,  dan  aset
tidak  berwujud.  Berdasarkan  pembahasan dan  hasil  analisis  pada  bab  sebelumnya,
maka menghasilkan kesimpulan: 1. Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya anggota dewan dapat
mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena  semakin  besar  anggota dewan  akan  mengalami  kesulitan dalam  mencapai  konsensus  di antara  anggota  dewan  (Ribeiro, Cerqueira, & Brandao, 2015).
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Penghindaran Pajak 1.609 0,0000 0,7129 0,2219 0,1270 Ukuran Dewan 1.609 4 23 9,26 3,413 Komisaris Independen 1.609 0 6 1,77 0,903 Kepemilikan Manajerial 1.609 0,0000 50,0000 0,0471 1,2478 Ukuran Perusahaan 1.609 10,0246 15,0165 12,4944 0,7976 Leverage 1.609 -4,8488 5,0181 0,5659 0,7894 Intensitas Modal 1.609 0,0000 365,1406 0,5708 9,5527 Intensitas Persediaan 1.609 0,0000 1,8065 0,1185 0,1466 Return on Asset (ROA) 1.609 -0,7772 0,9984 0,0635 0,1079 Masa Jabatan Direktur 1.609 -1 46 6,58 8,042 Umur Direktur Utama 1.609 29 86 53,65 8,484 Kapitalisasi Pasar 1.609 -3,7696 5,1711 0,6952 0,7840 Aset Tidak Berwujud 1.609 0,0000 0,8212 0,0141 0,0532
2. Komisaris independen tidak berpengaruh  signifikan  terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan  bahwa  bertambah atau  berkurangnya  anggota  dewan komisaris tidak akan mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena perusahaan Indonesia hanya memiliki  komisaris  independen untuk  memenuhi  peraturan  (Rizal, 2016). 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh  signifikan  terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan  ada  atau  tidaknya kepemilikan  manajerial  tidak  akan mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena  sebagai  seorang  manajemen yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan  tidak  dapat  dengan mudah mempengaruhi pengambilan keputusan  dalam  suatu  perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan melakukan strategi penghindaran  pajak  (Hadi  & Mangoting, 2014). 4. Struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap  ETR  dan  CETR.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perusahaan dengan  pemegang  saham  yang memiliki lebih dari 25% tidak akan mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai  ETR  dan  CETR.  Hal  ini terjadi  karena  pemegang  saham yang  memiliki  pengendalian  dalam perusahaan  tersebut  cenderung menghindari  risiko  terdeteksi  atas kegiatan penghindaran pajak (Wulansari,  Puspa,  &  Ethika, 2015). 5. Ukuran  perusahaan  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  ETR dan  CETR.  Hal  ini  menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan  akan  mempengaruhi turun  atau  naiknya  nilai  ETR  dan CETR.  Hal  ini  terjadi  karena
besarnya  perusahaan  menyebabkan banyaknya  sumber  daya  ahli,
sehingga perusahaan besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Utomo, 2017).
6. Leverage berpengaruh  signifikan positif  terhadap  ETR.  Hal  ini menyatakan  besar  atau  kecilnya hutang perusahaan akan
mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai  ETR.  Hal  ini  terjadi  karena sumber  dana  perusahaan  yang diperoleh  dari  pihak  internal  dan eksternal.  Pihak  eksternal  dari pinjaman  hutang.  Beban  bunga yang  muncul  karena  pinjaman hutang  dapat  mengurangi  laba bersih. Leverage juga  dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap  CETR.  Hal  ini  terjadi karena  sumber  dana  internal  suatu perusahaan berasa dari laba operasional  perusahaan  sehingga beban  dividen  yang  muncul  tidak dapat  mengurangi  laba  bersih (Fadila, 2017).
7. Intensitas  modal  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  ETR.  Hal  ini menyatakan  banyak  sedikitnya  aset tetap perusahaan
tidak mempengaruhi  naik  atau  turunnya nilai ETR. Hal ini karena aset tetap yang dimiliki perusahaan Indonesia diduga  telah  waktu  penyusutan yang ditentukan oleh UU Perpajakan,  sehingga  tidak  akan ada  beban  penyusutan  mengurangi penghasilan (Siregar & Widyawati, 2016).  Intensitas  modal  juga dinyatakan  berpengaruh  negatif terhadap  CETR.  Hal  ini  terjadi karena  perusahaan  memanfaatkan aset  tetap  untuk  meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan  aset  tetap  pada perusahaan (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018). 8. Intensitas
persediaan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap ETR.  Hal  ini  terjadi  karena  UU
Perpajakan  di  Indonesia  tidak memberi  keringanan  pajak  kepada perusahaan yang memiliki persediaan  barang  dagang  yang besar (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas persediaan juga dinyatakan  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  CETR.  hal  ini dikarenakan  biaya  tambahan  yang muncul  akibat  persediaan  yang tinggi  dapat  dimanfaatkan  untuk mengurangi pajak perusahaan (Anindyka et al., 2018). 9. ROA  berpengaruh  negatif  terhadap ETR dan juga dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap  CETR.  Hal  ini  terjadi karena besarnya laba meningkatkan beban  pajak  perusahaan  (Maharani
& Suardana, 2014).
10. Masa jabatan direktur tidak berpengaruh  terhadap  ETR  dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pengalaman dan lamanya  jabatan  seorang  direktur utama tidak akan membuat direktur utama berani mengambil keputusan penghindaran  pajak  dan  sebaliknya (Hanafi & Harto, 2014).
11. Umur direktur utama tidak berpengaruh  signifikan  terhadap
ETR  dan  CETR.  Hal  ini  terjadi karena  variasi  umur  antara  muda dan  tua  dalam  dewan  perusahaan tidak  mempengaruhi  keberanian dalam mengambil risiko melakukan tindakan
penghindaran pajak
(Dewi, 2017).

## REFERENCES
Adisamartha,  I.  B.  P.  F.,  &  Noviari,  N.
(2015). Pengaruh
Likuiditas,
Leverage,  Intensitas  Persediaan  dan
Intensitas  Aset  Teteap  pada  Tingkat Agresivitas  Wajib  Pajak  Badan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (3), 972–1000. https://doi.org/ISSN : 2303-1018
Ain, Q., & Subardjo, A. (2015). Pengaruh Tata  Kelola  Perusahaan  Terhadap
Tarif  Pajak  Efektif. Jurnal  Ilmu  Dan Riset Akuntansi , 4 (12).
Alviyani,  K.  (2016).  Pengaruh  Corporate Governance,  Karakterer  Eksekutif, Ukuran  Perusahaan,  dan  Leverage Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance). JOM Fekon , 3 (1), 2540–
2554. Anggoro,  S.  T.,  &  Septiani,  A.  (2015). Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran  Pajak  Terhadap  Nilai Perusahaan  Dengan  Transparansi Sebagai Variabel Moderating. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,
4 (4), 1.
Anindyka,  D.,  Pratomo,  D.,  &  Kurnia. (2018).  Pengaruh  Leverage  (DAR), Capital  Intensity  dan  Inventory Intensity  Terhadap  Tax  Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman  di  Bursa  Efek  Indonesia (BEI)
Tahun 2011-2015). E-
Proceeding  of  Management , 5 (1), 713–719. Ariefianto,  M.  D.  (2012). Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews . Jakarta, Indonesia: Erlangga.
Asri,  I.  A.  T.  Y.,  &  Suardana,  K.  A. (2016).  Pengaruh  Proporsi  Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 (1), 72–100.
Auliadini,  A.,  &  Martani,  D.  (2013).
Analisis  Effective  Tax  Rate  dan Book-Tax  Difference  Berdasarkan Sektor Industri (Studi Empiris Perusahaan  yang  Terdaftar  di  BEI
Periode 2009-2011).
Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter  Eksekutif  dan  Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Tax and Accounting Review , 4 (2), 1–9. Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016).  pengaruh  Komite  Audit, Kepemilikan  Institusional,  Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage  (DER)  dan  Profitabilitas
(ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran  Pajak  (Tax  Avoidance) pada  Perusahaan  Perbankan  yang
Listing  BEI  Periode  Tahun  2011- 2013. Journal of Accounting , 2 (2).
Cheisviyanny,  C.,  &  Rinaldi.  (2015).
Pengaruh  Profitabilitas  ,  Ukuran Perusahaan  Dan  Kompensasi  Rugi Fiskal  Terhadap  Tax  Avoidance  ( Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  BEI Tahun 2010-2013 ).
Damayanti,  F.,  &  Susanto,  T.  (2015).
Pengaruh  Komite  Audit,  Kualitas Audit,  Kepemilikan  Institusional, Risiko  Perusahaan  dan  Return  on Assets  Terhadap  Tax  Avoidance.
Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen , 5 (2), 187–206.
Darmawan, G. H., & Sukartha, M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance,  Leverage,  Return  on Assets,  dan  Ukuran  Perusahaan  pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayanaa ,
9 (1), 143–161.
Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015).
Pengaruh Insentif Eksekutif , Corporate  Risk  Dan  Corporate Governance  Pada  Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (1), 50–67.
Dewi,  L.  G.  K.  (2017).  Pengaruh Diversitas  Dewan  Komisaris  dan Direksi  Pada  Tax  Avoidance. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayanaa , 18 (1), 763–789.
Dewi,  N.  L.  P.  P.,  &  Noviari,  N.  (2017).
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanaa , 21 (1), 830–859.
Dewi,  N.  N.  K.,  &  Jati,  I.  K.  (2014).
Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik  Pada  Tax  Avoidance  di  Bursa
Efek  Indonesia. E-Jurnal  Akuntansi
Universitas  Udayanaa , 6 (2),  249–
260.
Diantari,  P.  R.,  &  Ulupui,  A.  I.  (2016).
Pengaruh  Komite  Audit,  Proporsi Komisaris  Independen,  dan  Proporsi Kepemilikan  Institusional  Terhadap Tax  Avoidance. E-Jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana , 16 (1),  702–
732.
Fadila,  M.  (2017).  Pengaruh  Return  on Asset,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran  Pajak. JOM  Fekon ,
4 (1), 1671.
Fahriani,  M.,  &  Priyadi,  M.  P.  (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak
Agresif pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 5 (7), 1–20. Ghozali,  I.  (2005). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Menggunakan Program  SPSS (Edisi  3).  Semarang,
Indonesia: Universitas Diponegoro.
Ginting,  S.  (2016).  Pengaruh  Corporate Governance  dan  Kompensasi  Rugi Fiskal  Terhadap  Penghindaran  Pajak dengan  Ukuran  Perusahaan  Sebagai Variabel  Moderating. Jurnal  Wira Ekonomi Mikroskil , 6 (2), 165–176. Hadi,  J.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).
Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  dan Karakteristik Dewan Terhadap
Agresivitas  Pajak. Tax  &  Accounting Review , 4 (2), 1–10.
Halioui,  K.,  Neifar,  S.,  &  Abdelaziz,  F. Ben.  (2016).  Corporate  Governance,
CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from
American  Firms  Listed  on  the NASDAQ 100. Review of Accounting and Finance , 15 (4), 445–462. https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015- 0018
Hanafi,  U.,  &  Harto,  P.  (2014).  Analisis Pengaruh  Kompensasi  Eksekutif, Kepemilikan  Saham  Eksekutif  dan Preferensi  Risiko  Eksekutif  Terhadap
Penghindaran Pajak Perusahaan. Journal of Accounting , 3 (2), 1–11. Hanna, & Haryanto, M. (2016). Agresivitas  Pelaporan  Keuangan, Agresivitas  Pajak,  Tata  Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga. Jurnal  Akuntansi , XX (3), 407–419.
Hantoyo,  S.  S.,  Kertahadi,  &  Handayani,
S.  R.  (2016).  Pengaruh  Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Jurnal Perpajakan , 9 (1), 1–7. Hasan,  I.,  Kim,  I.,  Teng,  H.,  &  Wu,  Q. (2016).  The  Effect  of  Foreign Institutional  Ownership  on  Corporate
Tax Avoidance : International Evidence. Bank  of  Finland  Research Discussion Paper , 26 . Hidayat, T. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran  Pajak  (Studi  Empiris pada  Perusahaan  Sektor  Real  Estate yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  Tahun  2010-2015) . Universitas Muhammadiyahsurakarta.
Ilmiani,  A.,  &  Sutrisno,  C.  R.  (2014). Pengaruh  Tax  Avoidance  Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi  Perusahaan  Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi
Dan Bisnis , 14 (1), 30–39. Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2013). Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi & Manajemen . Yogyakarta, Indonesia: BPFE Yogyakarta. Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H.  (2017).  Pengaruh  Kepemilikan Manajerial,  Beban  Pajak  Tangguhan, dan  Tingkat  Pajak  Efektif  Terhadap Penghindaran  Pajak  di  Indonesia. Magistra , (100), 26–35. Kiesewetter,  D.,  &  Manthey,  J.  (2017). The  Relationship  between  Corporate Governance  and  Tax  Avoidance  – Evidence  from  Germany  using  a Regression  Discontinuity  Design.
Arqus Discussion Paper , (218).
Kuriah,  H.  L.,  &  Asyik,  N.  F.  (2016). Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan dan  Corporate  Social  Responsibility Terhadap  Agresivitas  Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 5 (3), 1–19. Langli, J. C., & Willekens, M. (2017). Tax Avoidance  ,  Horizontal  Agency Conflicts  and  High-Quality  Auditing in  Private  Firms  Tax  Avoidance  , Horizontal  Agency  Conflicts  and High-Quality  Auditing  in  Private Firms.
Larastomo, J., Perdana, H. D., Triatmoko,
H.,  &  Sudaryono,  E.  A.  (2016). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen  Laba  pada  Perusahaan Manufaktur  di  Indonesia. Jurnal Bisnis  Dan  Manajemen , 6 (1),  63–74. https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.312 1
Lestari,  D.  (2015).  Pengaruh  Corporate Governance dan Intensitas Persediaan Terhadap  Manajemen  Pajak  (Studi Empiris  pada  Perusahaan  Manufaktur yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  Tahun  2011-2-13). Jom FEKON , 2 (2).
Maharani,  G.  A.  C.,  &  Suardana,  K.  A.
(2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik  Eksekutif  pada  Tax Avoidance  Perusahaan  Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanaa , 9 (2), 525–539. Marfu’ah, L. (2015). Pengaruh Return on Asset,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik  Terhadap  Tax  Avoidance .
Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Ngadiman,  &  Puspitasari,  C.  (2014).
Pengaruh  Leverage,  Kepemilikan Institusional,  dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  pada  Perusahaan  Sektor Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek  Indonesia  2010-2012. Jurnal Akuntansi , 18 (03), 408–421.
Park,  J.  Y.,  Choi,  G.  H.,  &  Yoon,  S.  M.
(2017).  The  Relationship  Between Tax  Avoidance  and  the  Corporate Transparency  in  the  Institutional Environment and Accounting Information:  The  Case  of  Korea.
International  Business  Management ,
11 (6), 1298–1306.
Partha,  I.  G.  A.,  &  Noviari,  N.  (2016). Pengaruh  Penghindaran  Pajak  Jangka Panjang  pada  Nilai  Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai  Variabel  Pemoderasi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14 (3), 2336–2362. Permana,  A.  R.  D.,  &  Zulaikha.  (2015).
Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,
4 (4), 1–11.
Pertiwi,  K.,  Manik,  T.,  &  Husna,  A.
(2017).  Pengaruh  Intensitas  Modal, Leverage, Intensitas Persediaan, Transaksi  Perusahaa  Afiliasi,  dan Transfer Pricing Terhadap Tarif Pajak Efektif  pada  Perusahaan  Manufaktur yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2013-2016.
Pilos, N. Van Der. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance . Pradipta,  D.  H.,  &  Supriyadi.  (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility  (CSR),  Profitabilitas, Leverage,  dan  Komisaris  Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi , XV (1), 1–11. Praditasari,  N.  K.  A.,  &  Setiawan,  P.  E. (2017).  Pengaruh  Good  Corporate Governance,  Ukuran  Perusahaan, Leverage  dan  Profitabilitas  pada  Tax Avoidance.
E-Jurnal Akuntansi Universitas  Udayanaa , 19 (2),  1229– 1258.
Pramudito,  B.  W.,  &  Sari,  M.  M.  R. (2015). Pengaruh Konservatisme
Akuntansi,  Kepemilikan  Manajerial Dan  Ukuran  Dewan  Komisaris Terhadap  Tax  Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 13 (3), 2303–1018.
Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2013).
Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate  Governance  Terhadap  Tax
Aggressiveness. Seminar  Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper , (2012),  472–486.  Retrieved  from http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting Pratama, A. (2017). Company Characteristics , Corporate Governance  and  Aggressive  Tax
Avoidance  Practice :  A  Study  of Indonesian  Companies. Review  of Intergrative  Business  and  Economics Research , 6 (4), 70–81.
Prayogo,  K.  H.,  &  Darsono.  (2015).
Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro  Journal  of Accounting , 4 (3),  1–12.  Retrieved from http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/accounting Pritalangeni,  D.  A.,  Kumadji,  S.,  & Ismono, B. (2014). Analisis
Kewajiban  Pelaporan  SPT  Tahunan PPh  Orang  Pribadi  dan  Kontribusi Terhadap  Penerimaan  PPh. Jurnal Perpajakan , 3 (1), 1–8. Priyanto,  D.  (2010). Teknik  Mudah  dan Cepat  Melakukan  Analisis  Data Penelitian  dengan  SPSS .  Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
Purwanti,  S.  M.,  &  Sugiyarti,  L.  (2017). Pengaruh  Intensitas  Aset  Tetap, Pertumbuhan  Penjualan  dan  Koneksi Politik  Terhadap  Tax  Avoidance.
Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 5 (3), 1625–1642. https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.922 5 Puspita,  S.  R.,  &  Harto,  P.  (2014). Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
Diponegoro  Journal  of  Accounting ,
3 (2), 1–13.
Putra,  A.,  &  Fitriasari,  D.  (2014).
Pengaruh Pengungkapan Ketidakpastian Posisi Pajak,
Karakteristik  dan  Aktivitas  Dewan Komisaris  Terhadap  Penghindaran
Pajak  Perusahaan  Manufaktur  di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2010- 2012.
Rachmithasari,  A.  F.  (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan
Kompensasi  Rugi  Fiskal  pada  Tax Avoidance . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Reza,  F.  (2012). Pengaruh  Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak . Skripsi  Ilmiah  Universitas  Indonesia . Universitas Indonesia.
Ribeiro, A., Cerqueira, A., & Brandao, E.
(2015). The Determinants of E ective
Tax  Rates :  Firms  ’  Characteristics and Corporate Governance,
(December).
Rizal,  M.  (2016).  Why  Company  Does Tax  Avoidance ?  Evidence  from  a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. International Business  and  Management  Invention , 5 (5), 63–70.
Rosalia,  Y.,  &  Sapari.  (2017).  Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu Dan
Riset Akuntansi , 6 (3).
Saifudin,  &  Yunanda,  D.  (2016).
Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA , 6 (2), 131–143.
Sandy,  S.,  &  Lukviarman,  N.  (2015).
Pengaruh Corporate Governance terhadap  Tax  Avoidance :  Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 19 , 85–98. https://doi.org/10.1017/CBO9781107
415324.004 Santoso,  S.  (2001). SPSS  Versi  10:
Mengolah  Data  Statistik  Secara Profesional .  Jakarta,  Indonesia:  PT. Elex Media Komputindo.
Santoso,  S.  (2012). Panduan  Lengkap SPSS Versi 20 . Jakarta, Indonesia: PT.
Elex Media Komputindo. Santoso,  T.  B.,  &  Muid,  D.  (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro  Journal  of
Accounting , 3 (4), 1. Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan
Karakter  Eksekutif  Terhadap  Tax Avoidance  pada  Perusahaan  yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi & Auditing  Indonesia , 19 (1),  1–12. https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss 1.art1
Sari,  N.,  Kalbuana,  N.,  &  Jumadi,  A. (2015). Pengaruh Konservatisme
Akuntansi,  Kualitas  Audit,  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Penghindaran Pajak. Syariah Paper Accounting FEB UMS , 431–440.
Siregar,  R.,  &  Widyawati,  D.  (2016). Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan Terhadap  Penghindaran  Pajak  pada Perusahaan  Manufaktur  di  BEI. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 5 (2). Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Sundari,  N.  M.  S.  S.,  &  Setiawan,  P.  E.
(2015). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan,  dan  Agresivitas  Pajak pada Reaksi Pasar. E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana  12.3 ,
3 , 705–722.
Suyadna, I. G., & Supadmi, N. L. (2017).
Pengaruh  Ukuran  KAP,  Audit  Fee, dan  Audit  Tenure  pada  Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 21 (2), 1131–1159.
https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v2 1.i02.p10
Utomo,  J.  G.  (2017).  Pengaruh  Corporate Social  Responsibility,  Profitabilitas, Leverage,  Komisaris  Independen  dan
Ukuran
Perusahaan
Terhadap Penghindaran Pajak.
Wulansari, N. F., Puspa, D. F., & Ethika. (2015).  Pengaruh  Faktor  Struktur Kepemilikan  dan  Leverage  Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.