Analisis Strategi Pemanfaatan Media Komunikasi KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020
Sri Pratiwi Kasim¹ ⃰, Alem febri Sonni², Muhammad farid³ Department of Communication Science of Hasanuddin University ⃰ Email Korespondensi: wiekasim@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  tahun  2020  menjadi  Pilkada pertama yang dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19. Aturan serta kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam menanggulangi  penyebaran  Covid-19  menjadi tantangan terbesar bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada dalam menghadapi terpaan isu akan rendahnya minat masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kota  Makassar  yang  juga  penyelenggara  pilkada  menghadapi  tantangan  tersebut dengan  menggunakan  strategi  melalui  pemanfaatan  media  komunikasi.  Media Komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  strategi  yang  digunakan  KPU  Kota  Makassar dalam  memanfaatkan  media  komunikasi  guna  meningkatkan  partisipasi  pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi  dokumentasi.  Penelitian  ini  melakukan Teknik  pemilihan  informan menggunakan purposive  sampling. Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  bahwa strategi  yang  dilakukan  melalui  pemanfaatan  media  komunikasi  oleh  KPU  kota Makassar dapat memaksimalkan pelaksanaan tahapan sosialisasi di masa pandemi melalui berbagai bentuk media sosial sehingga dapat mendongkrak minat pemilih untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2020. Meskipun partisipasi pada pemilihan  Walikota  Makassar  cenderung  aktif  tetapi  perlu  di  tingkatkan  lagi pendidikan  politik  dan    sosialisasi  politik    terhadap  masyarakat  agar  informasi mengenai pemilihan bisa sampai kepada seluruh kalangan masyarakat bukan saja utuk  kalangan  milenial.  Sebaiknya KPU kota Makassar bias melakukan sosialisasi ke setiap RT untuk menarik partisipasi pemilih kedepannya.
Kata Kunci: Pilkada Serentak, Strategi Komunikasi, Partisipasi Pemilih

## Abstract
The simultaneous regional head elections in 2020 will be the first regional elections to  be  held  during  the  Covid-19  pandemic.  The  rules  and  policies  set  by  the government  in tackling the  spread  of  Covid-19  are  the  biggest  challenge  for  the General Elections Commission as the organizer of the regional election in dealing with the issue of low public interest in attending and exercising their right to vote
at  polling  stations.  In  increasing  voter  participation,  the  Makassar  City  KPU, which is also the organizer of the regional election, faces these challenges by using a  strategy  through  the  use  of  communication  media.  Communication  media  has been widely used to support the implementation of socialization in increasing voter participation  in  regional  head  elections.  This  study  aims  to  analyze  the  strategy used by the Makassar City KPU in utilizing communication media to increase voter participation in the 2020 Simultaneous Regional Elections held during the Covid- 19 Pandemic. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection carried out by observation, interviews and documentation studies. This  research  conducted  The  informant  selection  technique  used  purposive sampling.The results of this study found that the strategy carried out through the use  of  communication  media  by  the  Makassar  City  KPU  could  maximize  the implementation  of  the  socialization  stages  during  the  pandemic  through  various forms  of  social  media  so  that  it  could  boost  voter  interest  to  participate  in  the simultaneous regional elections in 2020. Although participation in the Makassar Mayor election tends to active but it is necessary to improve political education and political  socialization  to  the  community  so  that  information  about  elections  can reach  all  levels  of  society,  not  only  for  millennials.  It  is  recommended  that  the Makassar City KPU be able to disseminate information to each RT to attract voter participation in the future .
Keywords: Simultaneous Pilkada, Communication Strategy, Voter Participation

## PENDAHULUAN
Seluruh  dunia  tidak  terkecuali  indoesia  telah  dilanda  Pandemi  Covid-19 sejak  Desember  2019.  Kasus  pertama  yang  masuk  ke  Indonesia  terkonfirmasi  di Maret 2020 dan mendapat respon pemerintah Indonesia melalui penetapan status sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret yang dituangkan dalam Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Banyaknya masalah serta tantangan yang tengah  dihadapi  masyarakat  tentunya  tidak  hanya  dari  segi  kesehatan  tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya ekonomi, pendidikan, sosial hingga aspek politik termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan baik pemilu maupun pilkada (Mukarom, Zaenal. 2020).
Berbagai  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  Pandemic  Covid-19  yang berimbas  pada  aspek  politik  adalah  pada  penetapan  agenda  pelaksanaan  Pilkada Serentak tahun 2020. Pelaksanaan pilkada yang awalnya akan diselenggarakan di 23 September 2020 yang diikuti 270 Daerah yang terbagi 9 Provinsi, 224 kabupaten dan  37  Kota  termasuk  salah  satunya  Kota  Makassar  akhirnya  mengalami penundaan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2020 memutuskan untuk menjadwal ulang Pilkada pada bulan Desember 2 .  Pandemi  ini  tentunya  menjadi  tantangan  dalam  penyelenggaraan pilkada  yang  mendesak  pengambil  kebijakan  termasuk  didalamnya  para penyelenggaran  pemilihan  agar  membuat  berbagai  Langkah  kebijakan,  strategi
serta  aturan  bagaimana  melaksanakan  pilkada  agar  tetap  berjalan  baik  dan meyakinkan setiap tahapan pilkada yang berjalan bisa tetap terlaksanan di tengah penyebaran Covid-19.
Berdasarkan  Laporan  sosialisasi  KPU  Kota  Makassar,  jumlah  partisipasi pemilih  pada  Pilkada  di  Kota  Makassar  sering  kali  rendah  dan  berada  dibawah angka yang telah ditargetkan. Pada tahun 2013 jumlah partisipasi pemilih berada di angka yaitu 59,94% dan di tahun 2018 jumlah partisipasi pemilihnya turun menjadi 58,98%, dimana pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dilakukan dalam situasi dan kondisi normal serta tidak di tengah bencana nonalam seperti Pandemi Covid-19. Sedangkan Pilkada serentak tahun 2020 mengalami kenaikan dan berada diangka 58,33%.  Sekalipun  tidak  mencapai  angka  yang  ditargetkan  sebelumnya  yakni 77,5%,  namun  tingkat  partisipasi  pemilih  ditahun  tersebut  mengalami  kenaikan. Kenaikan  ini  pun  diluar  prediksi  karena  Pilkada  tersebut  dilaksanakan  ditengah bencana non alam Pandemi Covid-19 dan ini tentunya dalam kondisi yang berbeda dengan situasi pada saat Pilkada di tahun-tahun sebelumnya
Adanya  kenaikan  pada  angka  partisipasi  pemilih  ini  tentunya  tidak  lepas dari  strategi  penggunaan  media  sebagai  sarana  utama  bagi  KPU  Kota  Makassar dalam melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat di masa pandemic (Haryono, 2019). Media yang digunakan berupa media massa dan media sosial juga dengan menggandeng dua influencer ternama kota Makassar untuk menarik minat masyarakat  agar  tetap  menggunakan  hak  pilihnya  dimasa  Pandemi  Covid-19 (Andriani  et  al.,  2019) .  Hal  ini  menarik dari  perspektif  komunikasi  untuk  dikaji mengenai upaya KPU Kota Makassar dalam menyebarluaskan tahapan pelaksanaan Pilkada dengan memanfaatkan media massa dan media sosial. Berdasarkan  hal  di  atas,  penelitian  ini  akan  meriset  “ Analisis  Strategi Pemanfaatan  Media  Komunikasi  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi Pemilih oleh KPU Kota Makassar pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid -19 ”.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  sendiri  bertujuan  untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat indvidu, keadaan, gejala ataupun frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam masyarakat  (Gleko et al.,  2017).  Adapun  pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  di Kota  Makassar  yang  berpusat  di  Kantor  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota Makassar,  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian  ini  yakni  observasi,  wawancara  mendalam  dan  studi  pustaka.  berupa sumber data tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian Sumber dataprimer  yang  digunakan  bersumber  dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan informan. Dan  sumber data  sekunder diperoleh melalui telaah pustaka, Penelitian menggunakan teknik analisis menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman  (Huberman,  2009:129)  dengan  tiga  proses  interaktif,  yakni  Reduksi data, Model data, Penarikan kesimpulan.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
H1: Strategis  KPU  Kota  Makassar  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  pada Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa Pandemi.
H2: Pemanfaatan  Media  Komunikasi  KPU  Kota  Makassar  dalam  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa Pandemi

## HASIL PENELITIAN
Partisipasi politik serentak merupakan sesuatu yang   menanggung   resiki yang    cukup  tinggi    mengingat  pemerintah  gencar-gencarnya  melakukan pencegahan virus corona termasuk dimakassar   yang   masih   kategori  zona merah sehingga  penyelenggaraan  pilkada  menuai  pro  dan  kontra,  karena  hal  tersebut dianggap  dapat  membahayakan  kesehatan  masyarakat,  dikuatirkan  akan  terjadi claster  baru dalam penularan covid 19,  faktanya  Covid-19  telah menelan banyak nyawa begitu banyak di seluruh dunia (Pulungan et al., 2020).
Kondisi  Indonesia  dianggap  belum  siap untuk  menyelenggarakan pilkada tersebut karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan.  Makassar  adalah  salah  satu  wilayah  penyelenggara  pilkada  yang mengalami  penigkatan  kasus  postif  Covid-19  (Darmawan  et  al.,  2018).  Kasus harian  sebelum  pilkada  maksimal  150  kasus,  setelah  pilkada  mengalami peningkatan  kasus  postif  Covid-19  di  angka  300  kasus  berada  pada  zona  merah ketika itu. Pemilihan Walikota Makassar membuktikan bahwa  pandemi  Covid-19 yang terjadi tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk ikut memberikan hak suara mereka pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, partisipasi pemilih di pemilihan  Walikota  Makassar  ini  menandakan  kesadaran  politik  masyarakat dengan  ikut  berpartisipasi  pada  pemilihan  tersebut  melihat  dari  data  partisipasi pemilih yang dikeluarkan oleh KPU kota Makassar, angka partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota   Makassar tahun 2018 rendah di bandingkan dari tahun 2020.
Partisipasi    masyarakat    setelah    pemilihan  Walikota    Makassar diselenggarakan  data  KPU Kota Makassar, ternyata partisipasi masyarakat justru terjadi  peningkatan  pada  pemilihan  Walikota  Makassar  tahun  2020,  Dalam dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  kota  Makassar  (2018-2020)  disebutkan bahwa  pada pemilihan Walikota Makassar  tahun  2018 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 990.836  dengan pengguna suara sebanyak 584.406  (58,98%),  sedangkan  pada  pemiihan  Walikota  Makassar  tahun  2020
Strategi KPU Media Komunika si politik Partisipasi Masyarak at
tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 921.696 dengan pengguna suara 537.585 (59,66%) (KPU Kota Makassar).
Partisipasi  masyarakat  Walikota  Makassar  tahun  2020  mengalami peningkatan sedangkan pelaksanaannya diselenggarakan di masa pandemi covid- 19. Pilkada tersebut terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mencegah terjadinya kerumunan pada saat pemilihan  di TPS  (Tempat  Pemungutan Suara) sebagai  bentuk  pencegahan penyebaran  Covid-19 dan juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan  yang berlaku.
Berdasarkan hasil temuan data peneliti di lapangan bahwa strategi KPUD Kota  Makassar  Dalam  Menghadapi  Pilkada  Serentak  Masa  Pandemi  Covid  19 yaitu:
a. Upaya  strategis  KPU  Kota  Makassar  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa Pandemi.
1. Meninjau  Update  (terkini)  perkembangan  Peta  Sebaran  Covid  19  Di Kota Makassar
Menyelenggarakan  pilkada di  masa pendemi,  penting untuk  meninjau terus upadate berbasis data perkembangan covid 19. Ada empat yang terus ditinjau  terhadap  data  perkembangan  Covid  19,  pertama  tingkat pertambahan  penderita,  kedua  tingkat  kematian,  ketiga  tingkat penyembuhan, keempat sebaran Covid  19. Empat  indikator  tersebut  dapat dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan  pilkada  di  masa pandemi Covid 19 (Hasibuan et al., 2018).
Dari  ke  empat  indikator  itu,  dapat  diambil  langkah-langkah  strategis terkait keberlanjutan pilkada. Oleh karena itu, data yang selalu update dan dapat dipercaya kevalidannya diperlukan sekali untuk mengambil langkah strategis  berikutnya  terkait  dengan  keberlanjutan  pilkada.  Bagi penyelenggara  berkewajiban  mewujudkan  pilkada  yang  demokratis  dapat tercapai disamping kesehatan dan keselamatan pemilih dapat terlindungi.
Peta  perkembangan  sebaran  covid  19  di  Kota Makassar ini  menjadi penting  sebab,    langkah  strategi  apa  yang  akan  diambil  tergantung  dari perkembangan sebaran covid 19 ini. Yang terpenting lagi adalah bagaimana pelaksanaan  sosialisasi  pelaksanaan  pemilu  di  tengah  pandemi  terkait dengan informasi aturan/protocol kesehatan sampai ke masyarakat.
Sosialiasasi pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini ditentukan oleh kesiapan  KPUD  Kota  Makassar  sebagai  penyelenggara.  KPUD  Kota Makassar  selama  ini  sangat  intens  mensosialisasikan  pilkada  di  tengah pandemi  dengan mengimbau  masyarakat untuk mematuhi aturan/protokol kesehatan,  dimulai  dati  tahap  persiapan  sampai  sampai  hari  pemungutan suara.  Proses  sosialisasi  itu  dengan  menggunakan  sarana instagram, youtube, facebook, dan wasttapp .
2. Memastikan  Semua  Tahapan  Pilkada  Harus  Mematuhi  Protokol Kesehatan
KPU telah merancang Peraturan KPU tentang penyelanggaraan pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19. Protokol ksehatan itu berlaku bagi para
petugas  penyelenggara  seperti  menggunakan  pakaian  alat  pelindung  diri (APD),  masker, face  shiled ,  dan hand  sanitizer ,  kemudian  dalam pelaksanaan  tahapannya  seperti  menjaga  jarak  dan  meminimalisir kerumunan.
Di  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Nomor  6 Tahun    2020    Tentang  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease  2019  (Covid-19)  dalam  pasal  5  ayat  (1)    Pemilihan  Serentak Lanjutan  dilaksanakan  dengan  protokol  kesehatan  pencegahan  dan pengendalian  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dengan memperhatikan  kesehatan  dan  keselamatan  penyelenggara  Pemilihan, peserta  pemilihan,  pemilih,  dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan  Pemilihan.  Aturan  protokol  kesehatan  Covid  19.
Dengan  memastikan  mamatuhi  aturan  protokol  kesehatan  adalah langkah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Covid 19. Kondisi pandemi  memang  tugas  berat  bagi  KPU  sebagai  penyelenggara.  Dapat dipastikan pilkada serentak dengan aturan protokol kesehatan ini memang rumit,  sulit  dan  menghabsikan  anggaran  yang  besar,  penyelenggaraan tahapan  pilkada  saat  pandemipun  rentan  bagi  pemilih  apalagi  bagi penyelenggara pilkada (Surbakti & Supriyanto, 2013).
Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kota Makassar selaku penyelenggara menyakinkan  masyarakat  untuk  tidak  takut  menyalurkan  hak  pilihnya  di tengah  pandemi  Covid-19  karena  KPU  menerapkan  protokol  kesehatan dalam setiap tahapan pilkada, termasuk ketika memasuki hari pencoblosan. Salah satu bentuk menaati protokol kesehatan, KPU menambah sekitar 200 lebih TPS untuk mencegah terjadinya kerumunan pemilih. Selain itu, KPU kota  Makassar  juga  menerapkan  protokol  kesehatan  standar,  seperti memakai  masker,  menjaga  jarak  aman,  dan  menyiapkan  tempat  mencuci tangan.
Dengan adanya  pemberlakuan protokol kesehatan di setiap TPS  yang ada  oleh  KPU  membuat  masyarakat  tidak  takut  untuk  berpartisipasi  di tengah  pandemi  Covid-19  pada  pemilihan  Walikota  Makassar.  Hal  itu terbukti  dengan    meningkatnya  partisipasi  pemilih  pada  pemilihan Walikota  Makassar  tahun  2020  dan  menandakan  bahwa  masyarakat  tetap antusias datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka.
3. Mengoptimalkan  Aturan Kampanye Di Media Masa Selama Covid 19 Munculnya  norma  baru  terkait  metode  kampanye  iklan  kampanye  di media  daring  pada  peraturan  KPU  tersebut  disebabkan  Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah memuat pengaturan metode kampanye  secara  daring.  Terdapat  aturannya  dipasal  275  ayat  1  huruf  f undang- undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui iklan di media masa cetak, media masa  elektronik  dan  internet.  Sedangkan  sampai  saat  ini  belum  ada perubahan  terhadap  UU  No,10  Tahun  2016  tentang  pilkada.  Menariknya bahwa  pada  pasal  62  ayat  2  PKPU  No,6  Tahun  2020  menyatakan
“penayangan  iklan  kampanye  sebagaimna  dimaksud  pada  ayat  1  dapat dilaksanakan selama masa kampanye. Berbeda perlakuannya   pada   iklan kampanye di media  cetak  dan  media  massa elektronik   yang  ditentukan waktunya,  sementara  penayangan  iklan  kampanye  di  media  daring  tidak terdapat  pengaturan  waktunya.  Pilkada  tahun  ini  pasangan  calon  kepala daerah  dapat  memasang  iklan  di  media  daring/online  dari  awal  masa kampanye dan berakhir sampai dimulianya masa tenang (Arniti, 2020).
Mengoptimalkan kampanye di media sosial, perang tagar atau trending topic di twiter, siaran langsung di facebook, atau membuat akun  youtube, itu yang disebut dengan   peradaban layar yang ditentukan  oleh  tim  kreatif para  tim  sukses.  Para  calon  harus  bisa  membuat  slogan,  kalimat kampanye  yang  menarik  untuk  diunggah  di  media  sosial.  Slogan  yang dibuat itu harus bisa membentuk opini publik. Kalau  sudah  menjadi  opini publik  ini  akan  menjadi  keuntungan (Subekti, 2014).  Opini  publik  harus memiliki  isu  sentral, di masa pandemi para calon harus pandai dan cerdas dalam  mengoptimalkan  kampanye  di  media  sosial  sepanjang  tidak  ada saling  mencermakan  nama  baik, hoaks ,  ujaran  kebencian,  dan  saling mencari  kesalahan  antara  satu  dengan  yang  lain  (berkampanye  dengan santun).
Komisi  Pemilihan  Umum  memberikan  kesempatan  luas  kepada pasangan  calon  pilkada  2020 untuk memanfaatkan sosial media sebagai medium  kampanye.  Cara  itu  dinilai  bisa  menjadi  solusi  di  pembatasan pertemuan tatap muka akibat pandemi Covid 19.   Media daring sejak hari pertama sampai dengan menjelang pemungutan suara dapat dilakukan oleh pasangan calon. Jika mengacu PKPU 5/2020 tentang tahapan, program dan jadwal masa kampanye berlangsung sejak 26 September hingga masa masa tenang  yang  jatuh  pada  6  Desember  2020.  Dengan  demikian,  kampanye media sosial dapat dilakukan 71 hari. Jadi sepenuh waktu, berbeda dengan media  cetak,  media  elektronik  dan    seterusnya.    Dalam    PKPU    5/2020 durasi  kampanye  dimedia  masa  baik  cetak,  online maupun elektronik, membatasi  selama  14  hari  yang diluai  pada  22  November dan  berakhir  5 Desember atau 14 hari.
Konsistensi KPU Kota Makassar dalam menjalankan aturan membuat terjadinya  peningkatan  partisipasi  pada  pemilihan  Walikota  Makassar, Dalam  hal  ini  KPU  sebagai  penyelenggara  berperan  penting  sebagai regulator didalam pemilihan Walikota tahun 2020 diselenggarakan dimasa pandemi Covid-19. Selain itu Memaksimalkan rantai sumber daya manusia, Mulai  dari  PPK,  PPS,  PPDP  dan  KPPS  dikerahkan  untuk  terjun bersosialisasi  ke  masyarakat.  Upaya  lain  yakni  Merekrut  25  relawan demokrasi  yang  tugas  utamanya  sebagai  mitra  KPU  dalam  menjalankan agenda  sosialisasi  dan  pendidikan  pemilih  hal  ini  juga  termuat  didalam undang-undang pemilu.
4. Melibatkan  Seluruh  Komponen  Masyarakat  Untuk  Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  tentu  ada  upaya  yang dilakukan  untuk  dapat  menarik  masyarakat  ikut  berpartisipasi  pada
pemilihan umum atau pilkada. Terjadinya peningkatan partisipasi  pemilih pada  pemilihan  Walikota  Makassar  tidak  terlepas  dari  kinerja  KPU  kota Makassar untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi Covid- 19. KPU menyadari bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih  dimasa pandemi  Covid-19  ini  tidaklah  mudah,  perlu  berbagai  upaya  dilakukan untuk  membuat  masyarakat  sadar  akan  politik,  karena  sejatinya  sebagai warga negara yang baik mereka harus sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan memilih pemimpin untuk menentukan nasib kota Makassar kedepannya.
KPU  telah  melakukan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi pemilih  dimasa pandemi.  KPU  membuka  ruang bersama  para stakeholder untuk  mengajak  para  masyarakat  datang  ke  TPS.  Upaya  yang  dilakukan KPU  untuk  meningkatkan  partisipasi  pemilih  yaitu  dengan  melakukan kunjungan pada  lembaga- lembaga  melakukan sosialisasi untuk mengajak para  masyarakat  turut  berpartisipasi  pada  pemilihan.  KPU  selalu menekankan kepada masyarakat kota Makassar bahwa memilih merupakan hak dan kewajiban masyarakat, meskipun dilaksanakan di situasi yang tidak mudah yaitu disituasi pandemi, masyarakat harus tetap sadar akan hak dan kewajibannya (Susanto, 2017).
Merespon situasi pandemi,  sosialisasi melalui  media  sosial kian masif dilakukan.  KPU  kota  Makassar  memanfaatkan  media  sosial  untuk sosialisasi  secara  daring.  Dengan  menggandeng  dua  influencer  kenamaan Makassar  menjadi  brand  ambassador  KPU  kota  Makassar,  Pesan-  pesan demokrasi hingga tahapan pemilu  dikemas lewat video kreatif  oleh  kedua influencer Makassar tersebut. Tujuan dari dilakukannya hal tersebut untuk dapat menarik partisipasi pemilih.
Pelibatan  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  ataupun  para  Pendidik seperti Guru atau Dosen, tidak  dapat  kita  pungkiri salah satu variable lain didalm meningkatkan partisipasi pemilih, ucapan  para  pemuka agama dan masyarakat  masih  lebih  didengar  dan  diterima  oleh  semua  agama  dan kalangan  masyarakat.  Hal  ini  karena  setiap  komunitas  manusia  selalu memiliki  seseorang  atau  beberapa  orang  yang  memiliki  pengaruh  yang menentukan pilihannya. Artinya, pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa  diproses terlebih dahulu  oleh  orang-orang  yang  memiliki pengaruh dalam  komunitas  sosialnya  kemudian  diteruskan  secara  lisan  kepada khalayak massa (Anshari, 2013).
b. Pemanfaatan  Media  Komunikasi  KPU Kota  Makassar  dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak tahun 2020 dimasa Pandemi.
Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah kondisi pandemi Covid
– 19 yang tengah melanda dunia dan Indonesia memunculkan hambatan dan rintangan  yang  tidak  pernah  di  dapatkan  dalam  Pilkada  atau  Pemilu sebelumnya.  Peran  yang  dilaksanakan  KPU  Kota  Makassar  sebagai penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan pilkada 2020, adalah melaksanakan sosialisasi  atau  penyuluhan  kepada  masyarakat,  baik  secara  langsung,  tatap muka  mau-  pun  melalui  media  (media  massa,  media  nirmassa,  atau  media
baru/media  sosial)  sehingga  komunikasi  partisipasi  politik  masyarakat meningkat.
Terkait  dengan  sosialisasi  selama  Pilkada  tahun  2020,  KPU  sebenarnya mengeluarkan pedoman terkait dengan pelaksanaan teknis  sosialisasi kepada masyarakat.  Pedoman  sosialisasi  KPU  ini  tertuang  pada  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  Nomor  10  tahun 2020. Pada pasal 84 diatur  mengenai  metode  sosialisasi,  pendidikan  pemilih,  dan  partisipasi masyarakat  dengan  menggunakan  metode  langsung  dan  tidak  langsung.  Di mana dalam  metode  tidak  langsung,  salah satu media yang dapat digunakan untuk  sosialisasi  adalah  media  sosial  resmi  KPU  Provinsi  atau Kabupaten/Kota. (Komisi Pemilihan Umum, 2020)
Tingginya pengguna media internet khususnya media sosial memberikan peluang bagi KPU, khususnya KPU di tingkat daerah yang menyelenggarakan Pilkada  di  daerahnya    masing-masing  untuk  berinovasi  (Ghazali,  2004). Kondisi pandemi yang mengharuskan pembatasan         kegiatan masyarakat juga menjadi momen bagi KPU kota Makassar memaksimalkan pengelolaan media  sosial  sebagai  salah  satu  media  komunikasi  dan  sosialisasi  pada pelaksanaan Pilkada 2020.
1. Pemilihan Media Massa
a. Televisi
Televisi masih menjadi salah satu diantara media yang paling banyak penggemarnya.  Hal  ini  karena  sifatnya  yang  audio  visual  dan  dapat dimuati  berbagai  pesan  merupakan  kelebihan  televisi  dibandingkan media lainnya. Di televisi juga dapat dibangun persepsi dan citra positif sesuai  keinginan  komunikatornya.  Disseminasi  informasi  pemilu melalui  televisi  cenderung  lebih  efektif  dibandingkan  media  lainnya. Kegiatan diseminasi informasi pemilu melalui televisi sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan patisipasi politik masyarakat semata tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan pemilih (voter education) sehingga mereka mengerti tentang hakekat pemilu, bersikap siap kalah siap menang serta tidak melakukan berbagai hal yang dilarang Undang- Undang. Media televisi sebagai media sosial memiliki kapasitas dan kemampuan  dalam  memengaruhi  khalayak  terutama  dalam membentuk citra politik dan opini publik.
Pemanfaatan  stasion  televisi  nasional  maupun  loka  local  dalam pilkada serentak 2020 utama Kota Makassar bias kita lihat pada pelaksanaan  debat  kandidat  calon  walikota  dan  wakil  walikota. Adapun stasion televise yang digandeng KPU Kota makassar yakni Celebes TV dan Metro TV.
b. Radio
Media komunikasi audio yang digunakan KPU Kota Makassar dalam melakukan  sosialisasi  terkait  Pilkada  tahun  2020  adalah  radio Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar, Radio Gamasi, dan Radio Suara
Celebes  (SC-FM). yang  pendengarnya  mayoritas  masyarakat  Kota Makassar,  media  ini  digunakan  untuk  menyiarkan  informasi  terkait Pilkada. Adapun acara yang disiarkan di radio yaitu talkshow yang diisi
oleh komisioner KPU Kota Makassa sebagai narasumber, masyarakat juga  dapat  berinteraksi  dan  berdiskusi  dalam  acara  tesebut  melalui telpon saat acara tesebut sedang berlangsung.
c. Surat kabar
Sutat  Kabar  menjadi  sarana  strategis  yang  dimanfaatkan  oleh  KPU Kota Makassar dalam mensosialisasikan Pilkada serentak 9 Desember 2020, di tengah pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Surat kabar sebagai agen perubahan menyampaikan informasi yang mengedukasi masyarakat  dalam  perhelatan  Pilkada  2020.  Dengan  peran  media, konsep pilkada serentak 2020 bermartabat akan lebih tersosialisasi ke masyarakat  sehingga  partisipasi  pemilih  juga  akan  meningkat. Peran Media massa dalam kontestasi Pilkada serantak 2020, menjadi sarana pencerahan  dan  transformasi  nilai-nilai  kebenaran  agar  masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Rangkaian  informasi  mengenai  pilkada  serentak  khususnya  pilkada kota makassar kita bias liat pada harian Fajar, Tribun Timur, Sindo, dan beberpa media cetak lainnya.

## 2. Pemilihan Media Massa
Media social adalah sebuah wadah untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan  secara  online  yang  memungkinkan  manusia  untuk  saling berinteraksi  tanpa  dibatasi  ruang  dan  waktu.  Di  media  social,  para penggunanya  dapat  saling  berkomunikasi,  berinteraksi,  berbagi,  dan berbagai kegiatan lainnya.
KPU  Kota  Makassar  sebagai  penyelenggara  tidak  tinggal  diam  dalam menanggapi  perkembangan  teknologi  yang  mana  menggunakan  media untuk  mengambil  simpati  dan  mendidik  masyarakat  terutama  anak  muda terkait  dengan  pentingnya  ikut  berpartisipasi  dalam  Pilkada  Serentak. Adanya  penggunaan  berbagai  media  komunikasi  yang  digunakan  KPU dalam sosialisasi merupakan hal yang sangat penting terhadap peningkatan partisipasi  masyarakat,  penggunaan  media  sosial,  untuk  memberikan informasi  terkait  tahapan  pelaksanaan  pemilukada  serentak  kepada masyarakat luas.
a. Instagram
b. Facebook
Dalam    mengoptimalisasi  media  sosial  sebagai  media  komunikasi  dan sosialisasinya,  KPU  Kota  Makassar  memanfaatkan    3    media    sosial    yaitu Instagram,  Facebook,  dan  Youtube  sebagai  platform  komunikasi  dan sosialisasinya.  Pemaksimalan  pengelolaan  media  sosial  sebagai  media komunikasi  dan sosialisasi yang dilakukan  KPU  Kota Makassar terlihat dari postingan yang cukup masif selama pelaksanaan Pilkada (Alfiyani, 2018).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  mengenai  Partisipasi Pemilih dan Pandemi Covid-19 (Analisis Strategi Pemanfaatan Media Komunikasi KPU  Kota  Makassar  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  pemilih  pada  Pilkada Serentak  tahun  2020),  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  peningkatkan  partisipasi pada  pemilihan  timbulnya  kesadaran  dari  masyarakat  masa  pandemi  untuk berpartisipasi, karena pemilihan  merupakan  suatu  kewajiban dan tanggung jawab masyarakat  sebagai  warga negara  yang baik.  Kesadaran itu dikarena  KPU selaku penyelenggara  telah  menyiapkan sara protocol kesehatan selain 5K juga diberika sarung  tangan.  Antusias  kandidat  untuk  menang  merupakan  usaha  dalam peningkatan kesadaran masyakat untuk ikut dalam pemilihan walikota terlebih lagi KPU selaku penyelenggara yang sosialisasi kepada masyarakat kota Makassar baik melalui offline maupun online.
Melalui sosialisasi daring KPU kota Makassar memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan  melalui  sosialisasi  daring,  KPU  kota  Makassar  menggunakan  media sosial sebagai media untuk melakukan sosialisasi dimasa pandemi. Selain itu, untuk memaksimalkan sosialisasi secara daring, KPU kota Makassar juga menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat ataupun para Pendidik seperti Guru atau Dosen juga  dua  influencer  kenamaan  Makassar    menjadi  brand  ambassador  KPU  kota Makassar.  Pesan-  pesan  demokrasi  hingga  tahapan  pemilu  dikemas  lewat  video kreatif  oleh  kedua  influencer  Makassar  tersebut.  Tujuan  dari  dilakukannya  hal tersebut untuk dapat menarik partisipasi pemilih.
Berdasarkan dari hasil peneliti memberikan saran meskipun partisipasi pada pemilihan  Walikota  Makassar  cenderung  aktif  tetapi  perlu  di  tingkatkan  lagi pendidikan  politik  dan    sosialisasi  politik    terhadap  masyarakat  agar  informasi mengenai pemilihan bisa sampai kepada seluruh kalangan masyarakat bukan  saja utuk    kalangan    milenial.    Sebaiknya  KPU  kota  Makassar  bias  melakukan sosialisasi ke setiap RT untuk menarik partisipasi pemilih kedepannya.

## References
Alfiyani, N. (2018). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik. Potret Pemikiran , 22 (1). Andriani, F., Chatra, E., & Syahrizal, S. (2019). STRATEGI KPU KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILWAKO TAHUN 2017. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (2), 238–252. Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. Jurnal Komunikasi ,
8 (1), 91–101.
Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (2), 329–348. Darmawan, S. S., Hamid, A., & Ismanto, G. (2018). Strategi Kpu Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017 . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Ghazali, E. (2004). Interaksi politik dan media: dari komunikasi politik ke politik
komunikasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 53–74.
Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik , 6 (1).
Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Jurnal Administrative Reform , 6 (2), 67–73.
Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. PERSPEKTIF , 7 (1), 1–5. Huberman. (2009). Analisis Data Kualitatif . UI-Press.
Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Politea: Jurnal Politik Islam , 3 (2), 251– 272.
Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) . Brawijaya University.
Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaran pemilihan umum .
Susanto, E. H. (2017). Media sosial sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. Jurnal Aspikom , 3 (3), 379–398.