RELASI  OTONOMI KHUSUS DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
Ikhsan
Email: Ikhsan.Baharudin@yahoo.com

## Abstract
This study investigates the The relationship between special autonomi and impact of alleviation of poverty. Special autonomy in  Aceh was designed to rebuild Aceh Post-Conflict and tsunami that  had  destroyed  Aceh  from  the  development  and  social  political  causing  increased  poor people.  Special  autonomy  expected  to  be  the  solution  of  social  problems  and  poverty  in  aceh province.To  achieve  a  purpose  of  this  research,  used  the  theory  decentralization  asymmetrical that  helps  to  see  efforts  pelaksaan  decentralization  at  the  provincial  level  in  accordance  with local knowledge to  the problem of  community social and confinement  the level  of  poverty.This research uses the method the qualitative study by adopting descriptive aimed at to explain deeper on  the  impact  of  autonomy  special  on  alleviation  of  poverty  through  technique  observation, interviews  and  documentation . the  results  showed  that  the  relationship  between  special autonomy and poverty has no significant effect
Keyword : Special autonomy, poverty, policy, relationship

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kemiskinan  telah  menjadi  isu  global  yang  dapat  menghambat  kesejahteraan  dan kemajuan peradaban umat manusia, bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia menembus angka 28,28 juta jiwa atau 11,47 persen dari total penduduk Indonesia. Menurut banyak pakar kemiskinan, faktor ekonomi sering kali disebut sebagai penyebab utama munculnya kemiskinan. Namun pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur  yang  terbatas  menjadi  penyebab  makin  banyaknya  kemiskinan  di  Indonesia.  . Meskipun  memiliki  sumber  daya  alam  yang  berlimpah  namun  apabila  hidup  di  daerah  yang tertinggal  dengan  infrastruktur  yang  terbatas  maka  besar  kemungkinan  individu  tersebut  akan
tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Ketimpangan  ekonomi  yang  berujung  pada  konflik  disintegrasi  terjadi  di  beberapa daerah di  Indonesia, seperti pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi  Papua Merdeka  (OPM),  dan  lepasnya  timor-timur  dari  NKRI.  Antisipasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan menerapkan desentralisasi yang asimetris seperti di Aceh dan Papua berupa otonomi khusus. Menurut Hanum (2001:109) terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari pemberlakuan desentralisasi asimetris. Pertama, sebagai solusi bagi kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik fisik lainnya. Kedua, sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan atau masalah yang dihadapi kelompok kaum minoritas.
Terkait dengan permasalahan desentralisasi di Aceh, pemerintah telah merespon dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dengan alokasi dana  otonomi  khusus  tahun  2008  adalah  sebesar  Rp3,59  Triliun  dan  terus  meningkat  setiap tahunnya  sesuai  perkembangan  DAU  Nasional.  Total  dana  otsus  yang  sudah  diterima  Aceh sampai tahun 2014 adalah sebesar Rp 35,1 Triliun.
Jumlah dana otsus yang sudah diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan  untuk  pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Aceh.  Dalam rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai pernyataan Gubernur Aceh:
“Didasarkan  data  BPS Aceh,  angka  kemiskinan  di Aceh  saat  ini  sebesar  19,72  persen dan dengan dana yang dimiliki Aceh, serta program dan kegiatan yang akan dijalankan tahun  ini,  pemerintah  optimis  akan  terjadi  penurunan  kemiskinan  sebesar  2  (dua) persen” (www.bisnisaceh.com, 2014).
Otonomi  khusus  Aceh  dipandang  dapat  mengurangi  kemiskinan  dengan  lebih  cepat apabila  didorong  oleh  tata  kelola  pemeritahan  yang  baik.  Otonomi  khusus  di  Aceh  akan meningkatkan  efesiensi  alokasi  sumberdaya  karena  pemerintah  di  daerah  lebih  dekat  dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat.
Penelitian ini difokuskan terhadap dampak dari pelaksaan otonomi khusus di Aceh yang telah  berjalan  selama  7  (Tujuh)  tahun  terutama  terhadap  pengurangan  kemiskinan  sebagai kosekuensi  dari  kontruksi  otonomi  khusus  di  Aceh  yaitu  pengurangan  kemiskinan,  selain  itu
penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerapan otonomi khusus di Aceh mampu untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Pertanyaan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana hubungan  otonomi khusus dan  pengurangan kemiskinanan di Propinsi Aceh?

## TINJAUAN TEORI

## 1. Tinjauan Pustaka
Otonomi  khusus  sebagai  salah  satu  strategi  dalam  mengatasi  persoalan  kesejahteraan sosial telah banyak menjadi bahan kajian para ahli. Berikut ini disajikan beberapa tulisan yang mengangkat  tema  di  atas  sebagai  fokus  penelitian.  Skonieczny  dan  Torissi  (2008)  melakukan penelitian tentang keberadaan daerah-daerah yang diberikan hak otonomi khusus. Penelitian ini berangkat dari kasus otonomi khusus yang yang diberikan kepada salah satu daerah di Spanyol yang dikenal dengan comuniddades autonomas , serta sebuah daerah di Italia yang juga diberikan berupa otonomi khusus.
Untuk  memperjelas  pemahaman  mengenai  kemiskinan,  berikut  penulis  lampirkan  tabel penelitian terdahulu.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Kemiskinan
Peneliti/ Tempat Judul/tempat penelitian Metode Penelitian Hasil/Penelitian Skonieczny dan Torissi di Spanyol  dan Italia (2008) Daerah otonomi khusus dan tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi Kualitatif Menemukan bahwa terdapat hubungan antara pemberian otonomi  khusus  dengan  perubahan indeks pembangunan ekonomi. Luthfi di Aceh (2012) Dampak adanya otonomi  khusus  serta sharing hasil hasil minyak  bumi  dan  gas Kuantitatif  Menemukan fakta bahwa pengeluaran pemerintah ( government  expenditure )  yang meningkat  secara  signifikan  sejak
(dan  amigas)  terhadap program  pengurangan angka  kemiskinan  di Aceh 2009 tidak diikuti dengan peningkan taraf kesejahteraan masyarakat, meskipun angka pengangguran berhasil diturunkan. Mollet di Papua (2012) Otonomi  khusus  dan program  pengentasan kemiskinan  di  Provinsi Papua Deskriptif kualitatif Terjadi pengurangan angka kemiskinan  di  provinsi  Papua sebesar 10 % setelah dibelakukannya  status  otonomi khusus.  Angka  ini  merupakan pengurangan  kemiskinan  paling signifikan  dalam  satu  dekade terakhir. Fleinteinstein dan  Iwata  di China (2004) Pengaruh  desentralisasi ekonomi  dan  fiskal terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  inflasi  di China. Kuantitatif  Desentralisasi ekonomi berhubungan positif dengan pertumbuhan PDB riil di China. Hammound dan Tossun di Virginia University (2009) Keterkaitan antara otonomi  daerah  dan pertumbuhan ekonomi Kualitatif Yang  menentukan  berhasil  atau tidak  pembangunan  ekonomi  tidak ditentukan oleh bentuk pengelolaan pemerintah  daerah  (desentralisasi atau  tidak)  tetapi  juga  bentuk organisasi  pemerintah  daerah  itu sendiri

## 2. Kerangka Teori

## 2.1 Desentralisasi
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Daerah,  desentralisasi  adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  Daerah  Otonom  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desentralisasi  merupakan  salah  satu  dari  upaya penyelenggaraan  pemerintahan  yang  didelegasikan  kepada  pemerintah  daerah,  selain dekonsentrasi  dan  tugas  perbantuan.  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  wewenang  dari Pemerintah  kepada  Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  dan  atau  perangkat  pusat  di  Daerah. Tugas Perbantuan  adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan  Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber  daya  manusia  dengan  kewajiban  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
Secara  umum,  ada  tiga  argument  yang  senantiasa  digunakan  untuk  menggarisbawahi pentingnya  desentralisasi .  Pertama, desentralisasi  akan  meningkatkan  efesiensi  alokasi  sumber daya  karena  pemerintah  didaerah  lebih  dekat  dengan  warga  ketimbang  pemerintah  pusat sehingga  memiliki  informasi  yang  cepat  untuk  merespon  kebutuhan  warga.  Hal  ini  juga mendorong pemerintah daerah untuk berkompetisi, mempromosikan keunggulan daerah masing- masing  yang  pada  akhirnya  akan  memacu  inovasi  dan  kebijakan  yang  lebih  progesif. Kedua, desentralisasi  akan  meningkatkan  produktivitas  melalui  peningkatan  akuntabilatas, pemberantasan korupsi dan peningkatan efektifitas pemerintah lokal (Ni’matul Huda: 78, 2009)

## 2.2 Desentralisasi Asimetris
Pengadopsian  model  desentralisasi  asimetris  didasari  kebutuhan  akan  kerangka administrasi  yang  handal  dalam  mengelola  keragaman  lokal.  Format  pengorganisasian  Negara dilihat sebagai wujud respon atas realitas keberagaman masyarakat sebagai sebagai sumber input bagi  bekerjanya  sistem  politik/pemerintahan.  Warsito  Utomo  (2004)  juga  menggaris  bawahi pentingya melihat desentralisasi asimetris (termasuk yang dipraktekkan Negara federal) sebagai upaya  untuk  tidak  saja  melakukan transfer  of  political  outhority tetapi  juga  upaya  untuk mengakomodasi terhadap cultural diversity . Disentralisasi akan memberikan ruang gerak secara cultural  bagi  daerah  yang  berkarakter  berbeda.  Pada  titik  ini  menempatkan  desentralisasi asimetrik  untuk  Indonesia  variasi  budaya  yang  sangat  beragam  akan  sangat  tepat  untuk
memberkan apresiasi terhadap keberagaman tertentu.

## 2.3 Otonomi Daerah
Untuk merangkum semua definisi yang ada pasal I Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah  Daerah  menyebutkan  definisi  otonomi  daerah:  “kewenangan  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perturan perundang-undangan”

## 2.4 Kebijakan Otonomi Khusus
Daerah-daerah yang memiliki kekhususan ini biasanya memiliki sentimen kesejarahan yang khusus  membedakan dengan daerah lain, sentimen kesejarahan ini kemudian diikuti oleh rasa  loyalitas  yang  tinggi  pada  devisi  sosial  dalam  suatu  teritori  secara  kuat  (Yosmardin  dan Ramses,  2008:65).  Dalam  kasus  Aceh,  perbedaan  mendasar  antara  penyelenggaraan pemerintahan  Aceh  dengan  penyelengaraan  pemerintahan  daerah  lain  ialah  titik  berat pelaksanaan desentralisasi berada ditingkat propinsi, khususnya terkait dengan pengelolaan hak- hak keistimewaan.
Hak-hak istimewa di  atas menimbulkan tiga implikasi,  yaitu pertama Aceh mendapat akses yang lebih besar terhadap sumber daya, baik sumber daya alam maupun keuangan. Kedua, organisasi  pemerintah  daerah  menjadi  lebih  besar  karena  pembentukan  lembaga-lembaga  baru baik  yang  termasuk  jajaran  satuan  kerja  maupun  yang  tidak. Ketiga, menguatnya  kewenangan gubernur khususnya dalam hal pengelolaan dan distribusi dana otonomi khusus serta dana bagi hasil  migas.  Implikasi  terakhir  ini  menjadi  penentu  arah  kebijakan  pemerintah  Aceh  dalam mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antar-kabupaten pasca berlakunya otonomi khusus.

## 2.5 Kemiskinan
Patterson  dan  Scholz  mendefinisikan  penduduk  miskin  sebagai  sekelompok  dalam masyarakat  dengan  tingkat  pendapatan  paling  rendah  dan  dengan  rencana  hidup  paling  rendah pula.  Berangkat  dari  definisi  penduduk  miskin  ini  maka  kemiskinan  diterjemahkan  sebagai kondisi  ketika  pendapatan (income) yang  diperoleh  sangat  rendah  (dibawah  garis  kemiskinan) sehingga menghilangkan kemampuan untuk menata hidup menjadi lebih baik. UNDP (2008:34) mendefinisiskan kemiskinan tidak hanya menyangkut uang tetapi kegagalan akses akan sumber daya  seperti  kesehatan,  pendidikan  dan  kesempatan  untuk  berpartisapasi  dalam  politik.  UNDP
memasukkan  penilaian  tidak  adanya  partisapasi  dalam  pengambilan  kebijakan  publik  sebagai salah satu indikator kemiskinan.
Berdasarkan jenis, kemiskinan dapat dibagi menjadi empat, yaitu pertama, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (Badrudin, 2012:55) kemiskinan  relatif. Kedua, kemiskinan  absolut Ketiga, kemiskinan  struktural Keempat, kemiskinan kultural.
World  Bank  (2008)  dalam  Hendra  menyebutkan  bahwa  penyebab  kemiskinan:  1) rendahnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar; 2) ketidakmapuan bersuara di  depan  institusi  negara  dan  masyarakat;  3)  rentan  terhadap  gangguan  ekonomi  (Hendra, 2010:59).  Kartasasmita  (1996:227)  menyebutkan  bahwa  kemiskinan  diakibatkan  oleh  faktor- faktor  sebagai  berikut:  1)  rendahnya  tingkat  pendidikan  menyebabkan  keterbatasan pengembangan diri; 2) rendahnya tingkat kesehatan, dalam hal ini rendahnya kesehatan dan gizi buruk  menyebabkan  rendahnya  daya  tahan  fisik,  daya  fikir,  dan  prakarsa;  3)  terbatasnya lapangan kerja; 4) keterisolasian.
Dalam  penelitian  ini  dipersempit  jangkauan  bahwa  penyebab  kemiskinan  akan digunakan  keterbatasasan  akses  modal,  rendahnya  sumber  daya  manusia,  rendahnya  tingkat kesehatan,  serta  ketidakmampuan  untuk  berpartisapasi  dalam  hal  politik  untuk  menyampaikan aspirasi kepada masyarakat dan Negara.

## Metodologi
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kulitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian  yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah sehingga data-data  yang  dikumpulkan,  disusun  dan  dijelaskan,  dan  dianalisa  (Surachmad,  1980). Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  temuan-temuanya  tidak  diperoleh  melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Data tidak berbentuk angka tetapi banyak berupa narasi,  deskripsi,  cerita,  dokumentasi  tertulis,  dan  tidak  tertulis.  Penelitian  kualitatif  berusaha memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik terhadap obyek studi pada suatu konteks khusus yang alamiah (Lexy J Moleong, 2005).
Data dalam penelitian ini meliputi data primer dalam bentuk wawancara dan observasi lansung di Propinsi Aceh yaitu; Gubernur Aceh, Bappeda, Dinas Sosial, TNP2K, dan BPS Aceh. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah data-data yang dimiliki oleh Bappeda Aceh, Dinas Sosial Aceh, TNP2K Aceh, dan BPS Aceh, yang berupa hasil penelitian terdahulu, laporan.

## Pembahasan

## 1. Kondisi Kemiskinan Di Aceh
Dalam periode 2008-2014, jumlah penduduk miskin Aceh menurun hingga 9 (sembilan) persen atau mencapai lebih empat ratus ribu jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.
Tabel Persentase Kemiskinan di Aceh Tahun 2008 - 2014
Tahun Angka Kemiskinan Aceh % Angka Kemiskinan Indonesia % 2008 23.53 % 15.40 % 2009 21.80 % 14.15 % 2010 20.98 % 13.33 % 2011 19.57 % 12.49 % 2012 18.48 % 11.96 % 2013 17.72 % 11.46 % 2014 16.98 % 10.96 %

## Sumber di olah dari BPS
Mencermati  perkembangan  data  kemiskinan  Aceh,  sebaran  penduduk  miskin  lebih banyak  berada  di  pedesaan  dibandingkan  wilayah  perkotaan.  Tahun  2008  jumlah  penduduk miskin di pedesaan berjumlah 864.900 jiwa atau sekitar 79,81 persen dari total penduduk miskin dan  di  perkotaan  hanya  sebanyak  218.800  jiwa  atau  20,19  persen.  Proses  penurunan  jumlah penduduk  miskin  ternyata  relatif  tidak  diikuti  dengan  perubahan  komposisi  sebaran  penduduk miskin. Hingga tahun 2014 persentase penduduk miskin pedesaaan relative stabil di kisaran 79 persen dan di perkotaan hanya pada kisaran 20 persen. (BPS,Aceh dalam angka)

## Tabel Jumlah, Pesentase, Dan Perbandingan Penduduk Miskin Terhadap Jumlah
Penduduk di Aceh, 2008-2014 Tahun  Jumlah Penduduk Miskin (000) % Penduduk Miskin Perbandingan Jumlah Penduduk  Miskin  Terhadap Total Jumlah Penduduk Kota Desa K+D Kota   Desa K+D Kota Desa 2007 218,8 864,9  1083,7  18,68  29,87  26,65 20,19 79,81 2008 195,8 763,9  959,7 16,67  26,30  23,53 20,40 79,60 2009 182,2 710,7  892,9 15,44  24,37  21,8 20,41 79,59 2010 173,4 688,5  861,9 14,65  23,54  20,98 20,12 79,88 2011 180,4 718,6  899,19  14,80  24,47  19,57 20,27 79,73 2012 176,6 700,6  877,23  13,90  23,45  18,35 20,34 79,66 2013 164,2 695,2  859,48  12,86  22,01  17,67 20,02 78, 98 2014 158,04 679,3 8 837,42 11,36 19,19 16,98 21,11 78,99

## Sumber : diolah dari data BPS Aceh
Permasalahan  lain  kemiskinan  di  Aceh  adalah  besarnya  gap  antara  garis  kemiskinan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Dalam periode 2008-2014 garis kemiskinan perkotaan meningkat dari Rp 246.375,- menjadi Rp 352.056,- sedangkan di pedesaan meningkat dari hanya Rp  218.143,-.  pada  tahun  2008  menjadi  Rp  310.089,-  pada  tahun  2014  (Sumber  di  olah  dari BPS).  Hal  ini  tidak  hanya  menunjukkan  rendahnya  tingkat  pendapatan  di  pedesaan  melainkan juga  menyatakan  adanya  ketimpangan  pendapatan  yang  cukup  besar  antara  penduduk  yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan.

## 2. Akses Kesehatan

## 2.1 Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan jaminanan Kesehatan Aceh (JKA) pada tahun 2010  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan,  mendorong  kreatifitas,  dan produktifitas masyarakat Aceh Program JKA menjembatani masyarakat Aceh untuk mengakses pelayanan  kesehatan.  JKA  menghilangkan  kendala  biaya  ketika  masyarakat  Aceh  berobat.
Fasilitas kesehatan pemerintah tidak lagi memungut biaya administrasi maupun biaya pelayanan kesehatan, sejak program ini dilaksanakan (Bappeda, RPJM 2012-2017). Untuk jangka panjang Pemerintah  Aceh  perlu  mengupayakan   peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  penyediaan bahan  pokok  yang  murah  sehingga  meningkatkan  gizi  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  akan membuat masyarakat lebih sehat dan kebal terhadap penyakit (Profil Kesehatan Aceh,2014).

## 2.2 Status  Kesehatan,  Pelayanan  Kesehatan,  Fasilitas  Kesehatan,  Sumberdaya Tenaga Kesehatan, dan Kondisi Kesehatan Lingkungan
Gambaran status kesehatan diuraikan berdasarkan pencapaian beberapa indikator seperti; umur harapan hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), gizi balita dan ibu  hamil,  serta  sebaran  penyakit  menular. Profil  kesehatan  tahun  2014  menunjukkan  jumlah Rumah Sakit Umum di Aceh sebanyak 49 unit, Puskesmas sebanyak 312 unit dengan pembagian puskesmas  rawat  inap  138  unit  dan  puskesmas  non  rawat  inap  174  unit.  Secara rasio pembangunan  puskesmas  di Aceh  telah  mencukupi  dimana  seluruh kecamatan  telah  memiliki puskesmas  dengan  rasio  setiap  100.000  penduduk. Selain  fasilitas  kesehatan  tersebut  diatas  di Aceh  telah  tersedia  Pos  Kesehatan Desa  (Poskesdes/Polindes)  sejumlah  2.269  (35,16  persen), Pos  Pelayanan Terpadu  (Posyandu)  sebanyak  7.150  unit,  dan  Puskesmas  Pembantu  (Pustu) sebanyak  852  unit.  Pada  tahun  2015  diharapkan  pembangunan Poskesdes  atau  Polindes mencapai 50 persen (Profil Kesehatan Aceh) .
Permasalahan  tenaga  kesehatan  di  Aceh  menyangkut  jumlah,  kualifikasi  yang  kurang memadai dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata.
Menilai keadaan lingkungan sehat ada 4 (empat) indikator yaitu (1) persentase keluarga yang  memiliki  persediaan  air  minum  sehat,  (2)  keluarga  yang memiliki  jamban  sehat,  (3) persentase  keluarga  yang  mengelola  sampah  dan (4)  keluarga  yang  mengelola  air  limbahnya dengan  baik.  Keadaan  ini  masih  jauh dari  yang  diharapkan  karena  situasi  lingkungan  yang kurang  sehat  dan  perilaku hidup  sehat  yang  masih  perlu  mendapat  perhatian  serta  kerusakan lingkungan akibat  bencana  yang  demikian  parah  sehingga  indikator  keberhasilan  program  ini belum mencapai target.

## 3. Akses Pendidikan
Pendidikan merupakan urusan strategis yang masih menjadi kewenangan negara, namun karena  keistimewaan  dan  kekhususan  daerah,  Pemerintah  Aceh memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan  pendidikan  sesuai  dengan karakteristik,  potensi,  dan  kebutuhan  masyarakat Aceh,  yaitu  pendidikan  yang Islami  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Qanun  Aceh Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan,  yang  kemudian  direvisi  menjadi Qanun No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## 3.1 Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan
Ketersediaan dan penyebaran lembaga pendidikan yang memadai dan merata merupakan salah  satu  faktor  penting  dalam  upaya  peningkatan APK/APM.  Sampai  akhir  Tahun  2014,  di seluruh  Aceh  terdapat  1.235  unit  TK/RA,  3.938  unit  SD/MI/SDLB,  1072  unit SMP/MTs/SMPLB,  dan  844  unit  SMA/MA/SMALB/SMK  (termasuk  SMK  Kecil  dan  Kelas Jauh).  Pada  jenjang  SD/MI;  33,06  persen  ruang  kelas  sekolah  rusak  sedang/ringan  dan  24,08 persen rusak berat, pada tingkat SMP/MTs; 19,06 persen rusak sedang/ringan dan 17,19 persen rusak  berat,  dan  pada  tingkat  SMA/MA;  14,85  persen  rusak  sedang/ringan  dan  10,69  persen rusak  berat.  Selain  pendidikan  dasar  dan  menengah,  pemerintah Aceh  juga  menaruh  perhatian terhadap  akses  layanan  pendidikan  tinggi.  Sampai  akhir  Tahun  2014,  di Aceh  telah  berdiri  79 perguruan tinggi, yang terdiri dari; 11 unit Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 68 unit Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tersebar diseluruh wilayah Aceh (Profil Pendidikan Aceh).
Pemerintah Aceh tidak hanya melakukan program penghapusan buta aksara latin, tetapi juga  penghapusan  buta  aksara  Al-Qur’an  dengan  indikator  kemampuan  membaca  Al-Qur’an dengan baik dan benar.  Permasalahan pendidikan tidak hanya menyangkut penyediaan layanan pendidikan formal bagi peserta didik, tetapi juga pembekalan ilmu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (life skills) bagi setiap anggota masyarakat melalui program Pendidikan Non Formal (PNF) (Profil Pendidikan Aceh).

## 4. Akses Modal

## 4.1 Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)
Program  BKPG  ini  disampaikan  rancangan  oleh  Gubernur  Aceh  pada  tanggal  13  Juli 2008.   Program  ini  merupakan inisiatif  pemerintah  Aceh untuk  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  Aceh  melalui  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Dana  yang  disediakan berjumlah Rp 100 juta per gampong yang pemanfaatannya dilakukan melalui proses perencanan secara  mandiri  oleh   masyarakat. Pemerintah  kabupaten/kota  wajib  mengalokasikan  dana pendamping  dalam  bentuk  ADG  untuk  program  ini  sebesar  minimal  Rp  50  juta  per  gampong. Program  ini  di  maksudkan  untuk  pengurangan  kemiskinan  yang  sangat  besar  di  Aceh  yang hampir  50%  warga  Aceh  berada  di  bawah  tingkat  kemiskinan  akibat  konflik  panjang  yang berlangsung nyaris 30 tahun (Bappeda, Aceh 2014).
Kepala  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Aceh  mengemukakan  beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Beliau mengatakan,
“Cakupan  program  ini  cukup  besar  yaitu,  6379  desa,  276  kecamatan  dan  23  kabupaten kota.  Oleh  karena  itu,  program  ini  tidak  mungkin  dilaksanakan  apabila  tidak  adanya dukungan  dari  seluruh  pihak  yang  terlibat  –  baik  dari  segi  pelaksanaannya  maupun pengontrolan penyaluran dana”. (Wawancara, desember 2014).
Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan anggaran Rp 517 milliar Bantuan Keuangan Pemakmue  Gampong  (BKPG)  di  tahun  2014.  Dana  BKPG  dialokasikan  bagi  kepada  6.464 gampong di 289 Kecamatan yang ada di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2012 Rp 445 milliar dan Rp 452 milliar di tahun 2013 lalu. Total dana dari tahun 2008-2014 sebesar 2,50 triliun (Bappeda aceh,2014).

## 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat menggambarkan  kondisi  umum  perekonomian  suatu  wilayah,  dan  sekaligus  memberikan gambaran  aktivitas  masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan.  TPT  diukur  berdasarkan
persentase  jumlah  angkatan  kerja  yang  tidak  bekerja  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor diantaranya  adalah  kondisi  sosial,  budaya,  dan    ekonomi  lingkungan,  serta  kondisi  internal angkatan kerja itu sendiri. Jumlah angkatan kerja di Aceh pada tahun 2014 mencapai 1,897 juta orang  mengalami  penambahan  sekitar  104  ribu  orang  dari  kondisi  2008  yang  hanya  sebanyak 1,793 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk  yang bekerja pada tahun 2014 adalah sebanyak 1,732  juta  orang  atau  bertambah  sekitar  110  ribu  orang  dari  tahun  2008  yang  hanya  sebanyak 1,622 juta orang (bps.acehprov.go.id).
Peningkatan  jumlah  orang  yang  bekerja  lebih  besar  dari  peningkatan  jumlah  angkatan kerja yang terjadi pada tahun 2014 telah menyebabkan menurunnya TPT di Aceh. Kondisi yang yang  sama,  juga  terjadi  selama  beberapa  tahun  sebelumnya,  akibat  semakin  bertambahnya kesempatan  kerja  dan  semakin  luasnya  lapangan  usaha  yang  tercipta.  Semakin  kondusifnya keamanan  daerah  dan  semakin  baiknya  kondisi  berbagai  sarana  dan  prasarana  daerah,  serta semakin terbukanya akses daerah terhadap dunia luar telah mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan Aceh. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya tumbuh  unit-unit  usaha  kecil  dan  menengah  baik  oleh  pelaku-pelaku  ekonomi  lokal  maupun tumbuh melalui kemitraan dengan pengusaha-pengusaha luar daerah dan asing.

## Tabel Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh Selama Periode 2006 – 2010
Tahun Tingkat Pengangguran % 2008 10,43 2009 10,11 2010 9,90 2011 9,84 2012 9,56 2013 8,71 2014 8,60 Sumber: BPS Aceh

## 5. Akses dalam Pembuatan Kebijakan

## 5.1 Pembentukan Lembaga Tradisional

## a. Pemerintahan Mukim
Pemerintahan  mukim  yang  pernah  berjaya  sejak  zaman  kesultanan,  zaman penjajahan dan diawal kemerdekaan. Kembali diakui sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh dan dipertegas  dengan  undang  undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan Aceh. Bahwa dengan  pemberlakuan  Otonomi  khusus  di  Provinsi  Aceh,  mukim sudah  dikukuhkan  kembali menjadi  lembaga  pemerintahan  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Aceh. Mukim  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  di Aceh  yang  terdiri  dari  beberapa  gampong  yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim (Bappeda Aceh,2014)

## Pemerintahan Gampong
Pemerintah  Aceh  diberikan  kewenangan  secara  luas  dan  leluasa  untuk menata  sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Implementasi  ketentuan dalam Undang-undang tersebut, sebelumnya telah ditetapkan Qanun (Perda) Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong.  Oleh  karena  itu  di Provinsi Aceh  istilah  lain  dari  Desa  adalah  Gampong. Gampong  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  memiliki  hak  dan  kekuasaan dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki peran.
Pemerintahan  mukim  dan  gampong  yang  diharapkan  menjadi  katalisator  masyarakat dalam  menyampaikan  aspiranya  belum  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  dalam menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam  hal,  hal  ini  mengakibatkan  program-program  yang dilakukan  dalam  upaya  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  gampong  belum  berjalan  maksimal. Pengangguran  dan  kemiskinan  masih  berpusat  di  gampong,  hal  ini  menggambarkan  belum optimalnya  peran  mukim  dan  gampong  yang  merupakan  garda  terdepan  dalam  pelaksanaan program pemerintah.

## Kesimpulan
Hampir satu  dasawarsa  implementasi  otonomi  khusus  di  Aceh,  namun  masih  saja banyak  masalah  yang  terjadi.  Hal  ini  merupakan  tantangan  yang  harus  dipecahkan  dan  terus dicari  jalan  keluarnya  agar  otonomi  khusus  dapat  terwujud  seperti  apa  yang  dicita-citakannya. Dari  berbagai  pustaka  yang  ditelaah,  sebagian  besar  dari  kajian–kajian  tersebut  mencoba mengatasi persoalan-persoalan tertentu secara spesifik. Misalnya terkait pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi pasca diterapkan Otonomi Khusus belum memberikan dampak seperti  yang  diharapkan.  Mengacu  pada  berbagai  publikasi  Badan  Pusat  Statistik  Aceh,  sejak tahun  2008  perekonomian Aceh  tidak  mengalami  pertumbuhan  yang  baik.  Jika  mengacu  pada PDRB  Aceh  harga  berlaku  terlihat  bahwa  sejak  tahun  2008  perekonomian  Aceh  memang pengalami  pertumbuhan.  Namun  jika  bercermin  kepada  PDRB  harga  konstan  terlihat  bahwa perekonomian  justru  bergerak  turun.  Dengan  kata  lain  inflasi  yang  terjadi  tidak  mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi lebih produktif.
Penduduk  miskin  lebih  banyak  berada  di  pedesaan  dibandingkan  wilayah  perkotaan. Tahun  2008  jumlah  penduduk  miskin  di  pedesaan  berjumlah  864.900  jiwa  atau  sekitar  79,81 persen  dari  total  penduduk  miskin  dan  di  perkotaan  hanya  sebanyak  218.800  jiwa  atau  20,19 persen.  Proses  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  ternyata  relatif  tidak  diikuti  dengan perubahan komposisi sebaran penduduk miskin.
Hingga  tahun  2014  persentase  penduduk  miskin  pedesaaan  relative  stabil  di  kisaran  79 persen dan di perkotaan hanya pada kisaran 20 persen. Selama periode 2008-2014 kesenjangan rata-rata  pengeluaran  masing-masing  penduduk  miskin  Aceh  baik  yang  berada  di  perkotaan maupun  di  pedesaan  terhadap  garis  kemiskinan  semakin  menurun.  Namun  demikian,  walau memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah, penduduk miskin di pedesaan relatif lebih  miskin dibandingkan penduduk miskin di perkotaan. Hal ini  kedalaman kemiskinan pedesaan di Aceh. Lebih lanjut, penyebaran pengeluaran penduduk miskin terhadap rata-ratanya di perkotaan juga lebih rendah daripada pedesaan. Dengan demikian tingkat kemiskinan di pedesaan lebih beragam dibandingkan perkotaan atau dengan kata lain tingkat keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan keparahan kemiskinan di perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Askhalani,  dkk, Korupsi  di  Negeri  Syariat:  Catatan  Jaringan  GeRAK  Aceh ,  Aceh:  GeRAK Aceh, 2009.
Badrudin, Rudi, Ekonomika Otonomi Daerah , Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
Boediono, Perekonomian Indonesia , Yogyakarta: BPFE, 1999.
Departemen  Keuangan  RI, Usulan  Formulasi  Dana  Alokasi  Umum  Tahun  2002 , Jakarta:
Indonesia, 2001.
Djohan, D, Desentralisasi Asimetrik di Aceh, Jakarta Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, 2006.
Djojosoekarto  (ed.),  dkk, Grand  Strategi  Penataan  Dsaerah  2025:  Bunga  Rampai  Wacana ,
Jakarta: Kemitraan, 2008.
Hendra,  Roy, Determinan  Kemiskinan  Absolut  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Utara Tahun 2005-2007, Tesis 2010.
Kaputra, dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013.
Luthfi, A, Impact of Aceh’s Additional Budget From Special Autonomy Oil-Gas Revenue Sharing Fund to Poverty Reduction in Aceh , Aceh:  ICAIOS’s Journal, 2012.
Masyarah, Harry, dkk, Post-Tsunami Aid Effectiveness in Aceh: Proliferation and Coordination In  Reconstruction,  The  Brookings  Global  Ekonomi  and  Developmen t  Working  Paper Series,  Washington  D.C.:  Wolfensohn  Center  for  Development  and  The  Brookings Institute, 2008.
Mollet, Julius Ary, Special Autonomy and Poverty Reduction Programs in Papua: Does it Work ?,
Papua: Jurnal Universitas Cendrawasih, 2012.
Puskapol,  Fisip  UI Mencari  Model  Hubungan  Pusat  Dan  Daerah:  Refleksi  Otonomi  Khusus Aceh,  Papua,  dan  Yogyakarta .  Working  Paper.  23  February  2009  Draft.  Pusat  Kajian Politik.
Skonieczny, G, dan Torrisi, B, The Influence of Regional Autonomist Government on the Teritory Environmental  and  Economics  Performances, Journal  of  Enviromental  Economics Volume II 2008.
Todaro, Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan , Pearson Education Limited, 2006.
Yosmardin,  dkk, Politik  Desentralisasi  dan  Desentralisasi  Asimetris ,  Jakarta,  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, MIPI, 2006.