http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## ETIKA BIROKRAT DALAM PELAYANAN PUBLIK
Jusman Iskandar 1) , Alfiah 2) , Amalia Nur Fajriah 3) , Anggun Dwi Rahmawati 4)
Anisa Sofiani 5)
Universitas Garut 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2),3),4),5)
Email: jusmaniskandar@uniga.ac.id 1) , mpialfiah22@gmail.com 2) , amalianur742@gmail.com 3) , anggun22r@gmail.com 4) , icatazmania97@gmail.com 5)

## Abstrak
Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya,  serta  melakukan  kontrol  atas  kinerja  pemerintah.  Masyarakat  semakin  berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya dalam memberikan layanan publik.  Penelitian  ini  bertujuan  ini  untuk  untuk  mengetahui  penerapan  etika  birokrasi berlandaskan  kode  etik  dalam  pelayanan  publik.  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah  dalam  menjalankan  dan  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam  merespon  serta  menyikapi  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakatnya.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian pustaka ( library research ), penelitian yang objek utamanya adalah  buku-buku  atau  sumber  keputusan  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Permasalahan  mendasar  dalam  proses  pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah  tentang  etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik.
Kata Kunci: Birokrasi, Etika, Pelayanan Publik

## Abstract
People who are increasingly critical and brave to put forward their wishes, demands and aspirations, and exercise control over government performance. People are increasingly daring to demand the public bureaucracy to change its position and role in providing public services. This study aims to determine the application of bureaucratic ethics based on a code of ethics in public services. Regency and City Governments are expected to be the spearhead in  the  implementation  of  services  to  the  community  in  the  regions.  The  spirit  of  regional autonomy is basically an effort to make local governments independent in carrying out and carrying out government tasks, development and community empowerment in the regions. For this  reason,  the  Regional  Government  must  always  be  responsive  in  responding  to  and responding  to  the needs  and desires of  the community. This  research uses library research method,  research  whose  main  object  is  books  or  other  decision  sources.  The  results  of  the study show that the fundamental problem in the process of public service in Indonesia is about
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
ethics.  There  are  no  universal  standards  of  norms  or  ethics  as  well  as  sanctions  that specifically regulate violations committed by officials in public services.

## Keywords: Bureaucracy, Ethics, Public Service

## A.PENDAHULUAN
Birokrasi menetapkan pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik  bagi  setiap  aparatur  yang  bekerja  didalamnya.  Etika  dalam  birokrasi  yang  muncul berdasarkan  pada  paham  dasar  yang  mencerminkan  sistem  yang  hidup  dalam  masyarakat harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara.  Birokrasi  penyelenggara  pelayanan  publik  tidak  dapat  terpisahkan  dari  nilai etika. Karena nilai etika berkaitan dengan kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, oleh karena itu tugas - tugas dari birokrasi pelayan publik pun tidak terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk.
Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan  kontrol  atas  kinerja  pemerintah.  Masyarakat  semakin  berani  menuntut  birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Kebiasaan  suka  mengatur  dan  memerintah  mesti  diubah  menjadi  suka  melayani,  dari  yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju  ke  arah  fleksibelitas,  kolaboratis  dan  dialogis,  dan  menghilangkan  cara-cara  yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1988).
Etika  pelayanan  publik  harus  berlandaskan  asas  transparansi  (keterbukaan  dan kemudahan akses) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal) demi kepentingan masyarakat. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil dan lainnya. Pengusulan program, proyek dan kegiatan tidak didasarkan kenyataan, desain organisasi  pelayanan  publik  (pengaturan  struktur,  formalisasi,  diskresi  otoritas)  yang  bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase  (perencanaan  teknis,  pengelolaan  keuangan,  sumber  daya  manusia,  informasi. Sudah sepatutnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam  suatu  masyarakat.  Etika  yang  sewajarnya  sudah  mulai  luntur  oleh  tindakan  kurang terpuji  dari  pihak  aparatur  negara.  Permasalahan  pelayanan  publik  cukup  kompleks, variabelnya sangat luas, upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayan publik (public service) termasuk di dalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orentasi  perilakunya  ke  arah  yang  lebih  mementingkan  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat, untuk itu menurut Mertins Jr, (2003) ada empat hal yang harus dijadikan pedoman yaitu: equality , equity, loyalty, dan responsibility .
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## B.KAJIAN PUSTAKA Etika Birokrasi
Etika berasal dari bahasa Yunani, Ethos yang berarti kebiasaan atau watak dan dalam bahasa  prancis  disebut  etiquet  atau  etiket  yang  dapat  diartikan  sebagai  kebiasaan  atau  cara bergaul dan berperilaku yang baik. Secara konsep, etika dipahami sebagai “suatu sistem nilai yang mengatur mana yang baik dan mana yang buruk dalam suatu kelompok atau masyarakat”. Wahyudi  (2008) mengemukakan bahwa etika (ethics) merupakan salah satu  cabang  filsafat moral  atau  pembenaran  pembenaran  filosofis (philosophcaljudgement) .  Moral  juga  bisa merupakan  suatu  instrumen  dalam  suatu  masyarakat,  apabila  suatu  kelompok  sosial menghendaki tuntunan bertindak untuk segala pola tingkah laku yang disebut moral.
Birokrasi  adalah  keseluruhan  aparat  pemerintah,  baik  sipil  maupun  militer  yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah  karena  statusnya  itu,  sedangkan  Hegel  melihat,  bahwa  birokrasi  merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis  dalam  rangka  menyatukan  persepsi  dan  perspektif  antara  negara  (pemerintah)  dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. (Yahya Muhaimin, 1991)
Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku,  dan  tindakan  birokrasi  publik  dinilai  baik,  buruk,  tidak  tercela,  dan  terpuji. Seperangkat  nilai  dalam  etika  birokrasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan,  referensi, penuntun,  bagi  birokrasi  publik  dalam  menjalan  tugas  dan  kewenangannya  antara  lain, efisiensi,  membedakan  milik  pribadi  dengan  milik  kantor, impersonal , merytal  sistem , responsible , accountable , dan responsiveness. Konsep Birokrasi
Secara singkat pengertian birokrasimenurut Tome (2012), birokrasi adalah sistempemerintahan  yang  dijalankan  olehpegawai.  Pengertian  secara  luas  birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah.  Maksud  dilakukannya  peraturan  dan  pengambilan  keputusan  secara  terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan.  Demikian  pula  dalam  hal  pengangkatan  pejabatnya  tidak  didasarkan  kehendak penguasa,  tetapi  didasarkan  persyaratan-persyaratan  yang  objektif,  seperti  pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. (Ngadisah, 2015).
Teori  tentang  birokrasi  yang  sangat  popular  dikemukakan  oleh  Max  Weber  dalam kerangka kerjanya yang disebut “ Domination ”. Dalam teorinya tersebut Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yaitu suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.

## Konsep Etika Birokrasi
Jika memahami birokrasi dalam konteks administrasi negara/publik, terdapat pola-pola sikap dan perilaku serta hubungan antara manusia dalam organisasi dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturanperundangan yang berlaku dalam
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
sistem  hukum  negara  yang  bersangkutan.  Aparatur  pemerintahan  dan  budaya  memiliki keterkaitan  (Nahruddin  &  Tambajong,  2017).  Bagi  aparatur  pemerintah,  budaya  dan  etika merupakan  hal  yang  penting  untuk  dikembangkan  baik  pada  tingkat  pemerintahan  pusat maupun Daerah, pada tingkat Departemen atau organisasi maupun unit-unit kerja dibawahnya (Ropik, 2016).
Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  itu  sendiri  yang  tercermin  dalam  fungsi  pokok pemerintahan:  fungsi  pelayanan,  pengaturan/regulasi  dan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat etika penting dalam birokrasi (Tarumingkeng, 2013).

## Prinsip-Prinsip Dalam Etika Birokrasi
Selanjutnya terdapat prinsip etika birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik. Hal ini dikemukakan American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi  Negara)  atau  ASPA  (1985),  menyebutkan  prinsip-prinsip  etika  pelayanan sebagai berikut (1) Pelayanan terhadap publik harus diutamakan; (2) Rakyat adalah berdaulat, dan  mereka  yang  bekerja  di  dalam  pelayanan  publik  secara  mutlak  bertanggung  jawab kepadanya; (3) Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan  yang  ada  bersifat  jelas,  maka  kita  harus  mencari  cara  terbaik  untuk  memberi pelayanan publik; (4) Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik.  Penyalahgunaan,  pemborosan,  dan  berbagai  aspek  yang  merugikan  tidak  dapat ditolerir;  (5)  Sistem  merit    dan  kesempatan  kerja  yang  sama  harus  didukung, diimplementasikan  dan  dipromosikan;  (5)  Mengorbankan  kepentingan  publik  demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan; (7) Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;  (8)  Kesadaran  moral  memegang  peranan  penting  dalam  memilih  alternatif keputusan;  (9)  Administrator  publik  tidak  semata-mata  berusaha  menghindari  kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran.

## 1. Etika Pelayanan Publik
Etika  Pelayanan  Publik.  Dalam  arti  yang  sempit,  pelayanan  publik  adalah  suatu tindakan  pemberian  barang  dan  jasa  kepada  masyarakat  oleh  pemerintah  dalam  rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan  swasta  dan  masyarakat,  berdasarkan  jenis  dan  intensitas  kebutuhan  masyarakat, kemampuan  masyarakat  dan  pasar.  Konsep  ini  lebih  menekankan  bagaimana  pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat seharihari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dsb. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang  dan  jasa  yang  terbaik  bagi  masyarakat.  Barang  dan  jasa  yang  terbaik  adalah  yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan  publik  yang  terbaik  adalah  yang  memberikan  kepuasan  terhadap  publik,  kalau perlu melebihi harapan publik.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  analitis. Metode  ini  kualitatif  deskriptif  merupakan  suatu  metode  yang  digunakan  untuk  membuat
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak dinyatakan dengan angka dan kualitatif yang merupakan pemadukan analisis data-data dengan analisis kualitatif.  Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan suatu masalah yaitu bagaimana etika para birokrat dalam pelayanan publik.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dimana sumber data  yang  digunakan  berasal  dari  beberapa  sumber  yaitu  beberapa  jurnal  dan  artikel  sesuai dengan  masalah  yang  angkat  yaitu  ETIKA  PARA  BIROKRAT  DALAM  PELAYANAN PUBLIK. Proses pengumpulan data harus selalu mengacu pada permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai jurnal dan artikel pendukung yang  dikeluarkan  oleh  masing-masing  instansi  terkait.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu dengan  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  yaitu  melalui  pengumpulan  data  tekstual  atau text  meaning, selanjutnya  yaitu  melakukan  wacana  yaitu  untuk  menganalisis  interaksi manusia, selanjutnya naratif, naratif ini bertujuan untuk terfokus pada objek penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kehidupan  bernegara,  birokrasi  menjadi  aktor  yang  berperan  dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktek pemerintahan bernegara peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi. Para birokrasi di Indonesia banyak melakukan Tindakan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satu nya ialah mengabaikan prinsip-prinsip etika dan moral  sehingga  muncullah  maladministrasi.  Ada  dua  faktor  peyebab  terjadinya  mal- administrasi yaitu: pertama, faktor internal, yaitu dari faktor pribadi orang yang melakukan mal-administrasi.  Kedua,  faktor  eksternal,  yaitu  diluar  pribadi  orang  yang  melakukan  mal- administrasi. Bila aparatur pemerintah memahami dan menerapkan etika dalam memberikan pelayanan  secara  benar  maka  kinerja  pelayanan  akan  meningkat  dan  memenuhi  keinginan masyarakat. Sebaliknya, apabila etika tersebut tidak dipahami dan dilaksanakan secara benar maka kinerja pelayanan menjadi buruk dan menimbulkan protes dari masyarakat. Realitas di lapangan  menunjukkan  bahwa  kinerja  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat belum berakar pada norma-norma etika yang benar.
Menurut Widodo (2001) maladministrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari  etika  dan  moral  administrasi  yang  menjauhkannya  dari  pencapaian  tujuan administrasi.Nigro  dalam  Widodo  (2001)  mengemukakan,  terdapat  delapan  bentuk  mal- Administrasi yaitu:
1) Ketidak-jujuran ( dishonesty ), yaitu suatu Tindakan administrasi yang tidak jujur.
2) Perilaku yang buruk ( unethical  behaviour ), pegawai  (administrator public) mungkin saja  melakukan  Tindakan  batas-batas  yang  diperkenankan  hukum,  tetapi  tindakan tersebut  dapat  digolongkan  secara  tidak  etis,  sehingga  secara  hukum  tidak  dapat  di tuntut.
3) Mengabaikan  hukum  ( disregard  of  the  law ),  pegawai  (administrator  publik)  dapat mengabaikan  hukum  atau  membuat  tafsiran  hukum  yang  menguntungkan kepentingannya.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
4) Favoritisme dalam menafsirkan hukum.  Pejabat  atau pegawai  di  suatu  instansi  tetap mengikuti hukum yang berlaku, tetapi huum tersebut ditafsirkan untuk menguntungkan kepentingan tertentu.
5) Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai.
6) Inefisiensi bruto ( gross inefficiency ), betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukan tugas secara memadai, paraAdministrator disiru dinilai gagal.
7) Menutup-nutupi  kesalahan.  Pimpinan  atau  pegawai  menutupi  kesalahannya  sendiri atau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrol oleh legislative atau melarang pers meliput kesalahan instansinya.
8) Gagal menunjukkan insiatif. Sebagai pegawai gagal membuat keputusan yang positif atau  menggunakan  diskresi  (keleluasaan/kelonggaran)  yang  diberikan  hukum kepadanya
Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan   keberadaan   birokrasi khususnya yang berkaitan dengan moral dan pelayanan publik, dilatarbelakangi oleh  beberapa faktor. Secara umum, masalah krusial yang masih dihadapi oleh keberadaan PNS sampai saat ini, seperti rendahnya kinerja PNS, KKN, kesejahteraan  yang terbatas, netralitas PNS, sampai pada proses rekruitmen yang kurang transparan dan sebagainya
Disamping itu, sering di lihat dan didengar adanya Tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah dan diskriminatif. Sebagai konsekuensi logisnya,  dewasa  ini  kinerja  pemerintah  sebagai  pelayan  public  banyak  menjadi  sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan  akan  nilai  yang  mereka  peroleh  atas  pelayanan  yang  dilakukan  oleh instansi pemerintahan.
Menurut    Tjokrowinoto  (2001)  berpendapat  relevansi  pemuasan  masyarakat  atas pelayanan yang disediakan, perilaku birokrasi perlu diperhitungkan kompetensinya  dengan mengacu pada dua hal yaitu:
1. Birokrasi harus memberikan pelayanan publik  dengan  adil, menuntut kemampuan untuk  memahami keadaan masyarakat,  mengartikulasikan aspirasi  dari kebutuhan masyarakat, lalu merumuskan dalam suatu kebijakan kemudian diimplementasikan;
2. Birokrasi  harus  mempunyai  kompetensi  untuk  memberdayakan  masyarakat  sipil dengan  menciptakanenabling  social  setting,  dari  pendekatan  top  downyang menguasai dinamika
interaksi antara birokrasi  dengan masyarakat  dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horizontal”.
Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh Institute Josephson America, yang dikutip oleh The Liang Gie (2006), dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain:
1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang danberbelit;
2. Integritas,  memunyai  prinsip,  terhormat,  tidak  mengorbankan  prinsip  moral  dan tidak bermukadua;
3. Memegang  janji,  memenuhi  janji  serta  mematuhi  jiwa  perjanjian  sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian secarasepihak;
4. Setia, loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya harusdikerjakan;
5. Adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
perbedaan serta berpikiran terbuka;
6. Perhatian,  memperhatikan  kesejahteraan  orang  lain,  memberikan  kebaikan  dalam pelayanan;
7. Hormat,  menghormati  martabat  manusia,  privasi  dan  hak  menentukan  nasib  bagi setiap orang;
8. Kewarganegaraan,  bertanggungjawab  menghormati,  menghargai  dan  mendorong pembuatan keputusan yang demokratis;
9. Keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan. Sementara itu,menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prosedur  Pelayanan:  yaitu  prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu  penyelesaian:  waktu  penyelesaian  yang  ditetapkan  sejak  saat  pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan: yaitu biaya/tarif pelayanan termasuk   rinciannya yang ditetapkan dalam    proses pemberian pelayanan.
4. Produk  pelayanan:  yaitu  hasil  pelayanan  yang  akan  diterima  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana  dan  Prasarana:  yaitu  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menurut  Saefullah  dalam  Tachjan  (2006)  menyebutkan  bahwa,  “Tugas  pokok birokrasi  pemerintah  adalah  pelayanan  publik,  yaitu  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  umum  yang  menjadi      warga  Negara      atau      secara    sah  menjadi  penduduk Negara yang bersangkutan, Pemeritnah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat”.  Akibatnya,  diperlukan  reformasi  untuk menstransformasikan  budaya  birokrasi.    Hal  ini  sesuai  dengan  nilai-nilai  Weberian Bureaucracy  yang  mendasarkan        diri        pada        prinsip-prinsip  efisiensi,  rasionalitas, certainity dan calculability yang berakar pada intellectual culture negara maju. Selanjutnya, hal ini juga sesuai dengan prinsip birokrasi yang ideal yaitu birokrasi yang bertindak atas dasar wewenang yang sah   yang   berbasis   pada   pertimbangan rasional.
Selain  mematuhi  prinsip-prinsip  dan  berbagai  standar  pelayanan  publik  yang  perlu dipedomani oleh segenap aparat birokrasi, juga harus diperhatikan adalah sikap dan perilaku yang santun, keramah tamahan dari aparat pelayanan publik baik dalam cara menyampaikan sesuatu  yang  berkaitan  dengan  proses  pelayanan  maupun  dalam  hal  ketepatan  waktu pelayanan. Sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat yang dilayani. Dalam hal ini, paling tidak ada empat kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:
1. Mutual  knowledge :  aparat  birokrasi  yang  melayani  dan  pihak  masyarakat  yang dilayani sama-sama dapat dengan mudah memahami kualitas pelayanan tersebut.
2. Producer knowledge : pihak aparat birokrasi yang melayani lebih mudah memahami dan  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  publik  daripada  masyarakat  pelanggan  yang dilayani.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
3. Consumer  knowledge :  masyarakat  pelanggan  yang  dilayani  lebih  mudah  dan  lebih memahami  dalam  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat birokrasi pelayanan publik.
4. Mutual  Ignorance :  aparat  birokrasi  pelayanan  publik  maupun  masyarakat  yang dilayani sama-sama tidak tahu dan mendapat kesulitan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan publik.
Ada banyak hal yang dapat dipakai sebagai solusi dalam menghadapi tantangan dan kendala-kendala pelayanan publik. Langkah – langkah strategis tersebut, antara lain:
1. Merubah  tekanan-tekanan  sistem  pemerintahan  yang  sifatnya  sentralistik  otoriter menjadi sistem pemerintahan desentralistik demokratis;
2. Membentuk asosiasi/ perserikatan kerja dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik dalam perumusan kebijakan pelayanan publik,  proses  pelaksanaan  pelayanan  publik  maupun  dalam  monitoring  dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
4. Adanya  kesadaran  perubahan  sikap  dan  perilaku  dari  aparat  birokrasi  pelayanan publik menuju model birokrasi yang lebih humanis (Post weberian);
5. Menyadari adanya pengaruh kuat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang efektivitas kualitas pelayanan publik;
6. Pentingnya faktor aturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja bagi aparat pelayanan publik;
7. Pentingnya perhatian terhadap faktor pendapatan dan penghasilan (wages and salary) yang dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi aparat pelayanan publik;
8. Pentingnya faktor keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik;
9. Pentingnya faktor sarana fisik pelayanan publik;
10. Adanya  saling  pengertian  dan  pemahaman  bersama  (mutual  understanding)  antara pihak aparat birokrasi pelayan publik dan masyarakat yang memerlukan pelayanan untuk mematuhi peraturan dan perundangundangan yang berlaku khususnya dalam pelayanan publik.

## Paradigma Etika Pelayanan Publik
Etika   pelayanan   publik   adalah   suatu   tata   cara   dalam   melayani   publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Paradigma “dikotomi politik dan administrasi”,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Wilson  (Widodo,  2001),  menegaskan  bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan  kebijakan  (public  policy  making)  dan  fungsi  administrasi,  yaitu  berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Kondisi   masyarakat   yang   semakin   kritis   mengakibatkan birokrasi      publik      harus  mengubah  posisi  dan  peran  (revitalisasi)  dalam  memberikan pelayanan  publik,  yaitu  dari  yang  suka  mengatur  dan  memerintah  berubah  menjadi  suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menuju ke arah yang lebih fleksibel, kolaboratis dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.  Birokrat juga harus menunjukkan perilaku yang profesional, efektif,  efisien,  sederhana,  transparan,  terbuka,  tepat  waktu,  reponsif,  adaptif  dan  dapat membangun kualitas pelayanan publik yang profesional.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Pelayanan      publik      yang      profesional      adalah      pelayanan      publik      yang berlandaskan  akuntabilitas  dan  responsibilitas  dari  pemberi  layanan,  yaitu  aparatur pemerintah.  Cirinya adalah sebagai berikut:
1. Efektif, pencegahan pengulangan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah
2. lain yangterkait.
3. Sederhana, prosedur diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan olehmasyaraka.
4. Transparan, ada kejelasan dan kepastian dalam pelayananpublik.
5. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupunadministratif.
6. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang yangprofesional.
7. Rincian biaya / tarif pelayanan dan prosedurpembayaran.
8. Jadwal waktu penyelesaianpelayanan.
9. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telahditentukan.
10. Responsif, daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yangdilayani.
11. Adaptif,  menyesuaikan  terhadap  tuntutan,  keinginan  dan  aspirasi  masyarakat  yang dilayani seiring perkembangan.
Meskipun telah digambarkan bahwa dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran paradigma  etika  pelayanan  publik,  namun  itu  tidak  berarti  bahwa  paradigma  yang  terakhir mudah  diimplementasikan.  Mengapa?  Karena  dalam  praktek  kehidupan  sehari-hari  masih terdapat dilema atau konflik paradigmatis yang cenderung mendatangkan diskusi panjang.

## E. SIMPULAN
Kode  Etik  biroktrat  dalam  Undang-undang  ini  diartikan  sebagai  pedoman  sikap, perilaku,  dan  tindakan  pejabat  publik  dalam  menjalankan  tugas  dan  interaksinya  dalam kehidupan  seharihari.  PP  ini mendefinisikan  etika  pegawai  sebagai  etika  profesi  serta  etika organisasi, etika sosial, dan etika pribadi. Adanya kode etik tidak menjamin bahwa birokrasi pelayanan  publik  Indonesia  akan  menjadi  birokrasi  yang  efisien,  bersih  dan  bertanggung jawab.  Budaya  etika  yang  buruk  akan  menyebabkan  pegawai  yang  berkepribadian  buruk menjadi lebih buruk, pegawai yang secara fundamental baik kepribadiannya akan termotivasi atau terpengaruh menjadi buruk, akibatnya penyimpangan dari etika publik diterima sebagai hal yang biasa berkontribusi terhadap dekadensi birokrasi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  struktur  birokrasi  lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi, maka birokrasi lebih mampu memberikan pelayanan publik  kepada  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien  mengantisipasi  kebutuhan  dan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat sehingga birokrasi dapat dengan cepat memberikan pelayanan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Kesepakatan  bersama  dan  sinergi  antar  aktor sangat  diperlukan  dalam  rangka  menentukan  nilai  moral  dan  etika  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Agar  pelayanan  publik  dapat  berfungsi  dengan  baik.  Bagi  penelitian selanjutnya disarankan berfokus untuk menambahkan dan memperluas data hasil survei terkait etika para birokrat dalam pelayanan publik kepada masyarakat agar artikel ini menjadi lebih sempurna.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## REFERENSI
Bisri,  M.  H.,  &  Asmoro,  B.  T.  (2019).  Etika  pelayanan  publik  di  Indonesia. Journal  of Governance Innovation , 1 (1), 59-76.
Dera Izhar Hasanah, (2019) Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik , vol. 3, No.1
Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan   Ilmu Politik , 7(1), 91-101.
Engkus, E. (2017). Kepuasan Kerja Dalam Kajian Administrasi Publik. Demokrasi, Politik dan Kebijakan Publik, 18(9), 1-25 Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika  Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 3 (1), 48-58
Karjuni Dt. Maani, (2010) Etika Pelayanan Publik , vol. IX, No. 1 Pananrangi, A. R., & SH, M. P. (2017). Etika Birokrat (Vol. 1). SAH MEDIA. Ranty  Isra  Putri,  (20180, Mal  –  Administrasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pengelolaan Perparkira Di Kota Bukittinggi , 5(2).
Sadhana, K., (2010) Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik . The Liang Gie., 2006. Etika   Administrasi Pemerintahan , Jakarta: Universitas Terbuka. Wijaya, A.W, (1999). Etika Adminiatrasi Negara , Jakarta: Bumi Aksara.