## PENDIDIKAN MADRASAH (Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia)
Oleh: H. Hilmi Mizani

## Abstrak
Keberadaan  madrasah  di  Indonesia  dilatar  belakangi  oleh respon pendidikan  Islam terhadap sistem persekolahan  yang diterapkan  pemerintahan  Hindia  Belanda  dalam  rangka politik  etisnya  dan  merupakan  bagian  dari  gerakan pembaharuan  Islam  di  Indonesia.  Madrasah  di  Indonesia sudah  ada  di  awal  abad  ke  20  ditandai  dengan  berdirinya Madrasah  Adabiyah  di  Padang,  yang  didirikan  Syekh Abdullah  Akhmad  tahun  1909.  Sejak  itu  bermunculanlah madrasah  yang  didirikan  tokoh-tokoh  Islam  dan  Organisiasi Islam.  Madrasah  mengalami  masa  pasang  surut  terutama dalam  hal  pengakuan  pemerintah.  Pada  masa  penjajahan Belanda, Madrasah mendapat tekanan, sedangkan pada masa pemerintahan  penjajahan  Jepang,  madrasah  mendapat bantuan  dana.  Setelah  Indonesia  merdeka,  walaupun madrasah merupakan sistem pendidikan yang sudah berjalan dimasyarakat  tapi  belum  menjadi  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional.  Madrasah  baru  mendapatkan  status disamakan  setingkat  dengan  sekolah  umum  diawali  dengan terbitnya  SKB  tiga  menteri  tanggal  24  Maret  1979. Pengakuan  madrasah  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  dengan  dikeluarkannya  UU.  Sisdiknas  No.  2  tahun 1989.
Kata Kunci :  Madrasah, Dinamika, Pengakuan Formal

## A. Pendahuluan
Islam  memandang  bahwa  pendidikan  sangat  penting bagi  manusia,  agar  manusia  menjadi  dapat  menjadi  hamba
Allah yang tunduk dan patuh memenuhi perintah Allah. Hal ini  dapat  dilihat  dari  ayat  yang  pertama  turun  kepada  Nabi Muhammad  Saw  adalah  perintah  membaca  sebagaimana yang    terdapat  dalam  al  Qur’an  Surah  Al’Alaq  ayat  1. Karena  itulah  sejak  di  awal-awal  Rasulullah  menyebarkan Islam  beliau  sudah  menggunakan  institusi  ini  untuk menyebarkan  Islam  yang  tentu  saja  melalui  proses pendidikan.  Tercatat  dalam  sejarah  rumah  yang  dijadikan Rasulullah  sebagai  tempat  pendidikan  para  sahabat  yaitu  di rumah  al  Arqam.  Oleh  karena  itu    rumah  merupakan lembaga pendidikan pertama dalam Islam. 1
Setelah  Nabi  Muhammad  Hijrah  ke  Madinah,  maka Nabi  menjadikan  mesjid  sebagai  pusat  dakwah  sekaligus menjadi tempat proses pendidikan bagi para sahabat. Mesjid dimaksud  adalah  Masjid  Nabawi  di  kota  Madinah.  Dengan bertambah  luasnya  daerah  Islam  dan  bertambah  banyaknya pemeluk Islam maka kegiatan pendidikan di Mesjid semakin ramai  dan  kegiatan  tersebut  dapat  menggangu  fungsi  utama mesjid  sebagai  tempat  ibadah.  Untuk  tidak  mengganggu ketenteraman  dalam  beribadah  di  Mesjid,  maka  dibuatlah tempat  khusus  yang  dikenal  dengan  nama  madrasah.  Sejak saat itu terjadilah proses transformasi institusi penyelenggara pendidikan dari mesjid ke madrasah. 2
Semenjak pendirian madrasah pertama tahun 1065 M dengan  nama  Madrasah  Nizham  al-  Mulk  oleh  Wazir Nizamiyah 3 ,  maka  madrasah  tersebar  diseluruh  wilayah
*)  Penulis  adalah  Lektor  Kepala  pada  Fakultas  Tarbiyah  IAIN Antasari Banjarmasin
1 Ali  Al  Jumbulati, Perbandingan  Pendidikan  Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 22
2 M.  Arifin, Ilmu  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1991), h. 83 3 Ninik  Masrorah  dan  Umiarso, Modernisasi  Pendidikan  Islam Ala Azyumardi Azra , (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011), h. 133
kekuasaan Islam. Sampai sekarang  madrasah  telah menjadi salah  satu  model  pendidikan  di  seluruh  Negara  Islam, maupun  Negara  yang  didalamnya  terdapat  sejumlah  besar komunitas  masyarakat  Islam,  tidak  terkecuali  Negara Indonesia.  Untuk  melihat  lebih  jauh  bagaimana  eksistensi madrasah  di  Indonesia,  akan  diuraikan  pada  pembahasan berikut.

## B. Pengertian  Madrasah
Kata madrasah dalam  bahasa  Arab  adalah    bentuk kata  keterangan  tempat  (zharaf  makan)  dari  kata darasa. Secara  harfiah madrasah diartikan  sebagai  tempat  belajar para pelajar atau tempat untuk  memberikan pelajaran. 4 Kata madrasah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  berarti sekolah,  kendati  pada  mulanya  sekolah  itu  sendiri  bukan berasal  dari  bahasa  Indonesia  melainkan  dari  bahasa  asing, yaitu school atau scola. 5
Madrasah  dapat  dikatakan  sebagai  lembaga  pendi- dikan  yang sangat menonjol dalam sejarah  Islam. Madrasah merupakan  kelanjutan  dari  pendidikan  mesjid  dan  pendi- dikan di lembaga Khan, yaitu mesjid yang dilengkapi dengan asrama.  Penggunaan  nama  madrasah  untuk  lembaga pendidikan Islam pada awal-awal Islam mempunyai penger- tian  yang  berbeda  dengan  pengertian  madrasah  pada  masa sekarang.  Pengertian  madrasah  pada  masa  klasik  Islam disebut  sebagai  pendidikan  akademi  ( college ).  Pemberian nama  lembaga  pendidikan  Islam  untuk  berbagai  jenjang dengan  nama  madrasah  ini  dapat  dipahami  mengingat pemberian  nama  lebih  cenderung  pada  fungsi  esensialnya
4 Mehdi  Nakosteen, Kontribusi  Islam  Atas  Dunia  Intelektual Barat;  Deskripsi  Analisis  Abad  Keemasan  Islam ,  (Surabaya:  Risalah Gusti, 1996), h.66 5 A. Malik Fajar, Visi Pembaharuan Pendidikan Islam, (Jakarta: LPNI, 1998), h. 111
sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  Islam  dan  sekaligus menyebarluaskan paham keagamaan. 6

## C . Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia
Eksistensi  madrasah  dalam  tradisi  pendidikan  Islam di  Indonesia  tergolong  fenomena  modern  yaitu  dimulai sekitar awal abad 20. Buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya  lembaga  pendidikan  yang  disebut  madrasah  pada masa  awal-awal  penyebaran  dan  perkembangan  Islam  di Nusantara.  Madrasah  di  Indonesia  bisa  dianggap  sebagai perkembangan  lanjut  atau  pembaharuan  dari  lembaga pendidikan pesantren dan surau.
Sebagian sarjana berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya manambahkan muatan dan corak ke-Islaman terhadap tradisi  pendidikan  yang  sudah  ada,  terutama  yang  bermula dari agama Hindu. IP Simanjuntak berargumentasi misalnya bahwa,  “masuknya  ajaran  Islam  tidak  merubah  hakekat agama  yang  formil,  yang  berubah  sejak  pengembangan agama  Islam adalah: isi agama  yang dipelajari, bahasa  yang menjadi  wahana  bagi  agama  yang  dipelajari  itu,  serta  latar belakang  pelajar-pelajar”.  Ditambahkannya  lagi,  “dalam zaman  pengembangannya,  agama  Islam  tidak  mengalami perubahan.  Yang  dimaksudkan  dengan  kalimat  itu,  ialah yang  bekenaan  dengan  struktur  organisasi  pendidikan keagamaan  itu.  Mengikuti  asumsi  ini  orang    tentu  akan mudah cenderung beranggapan bahwa pertumbuhan madrasah  di  Indonesia  sepenuhnya  merupakan  usaha penyesuaian  atas  tradisi  pengembangan  pemerintah  Hindia Belanda.  Mengingat  struktur  dan  mekanismenya  yang
6 Ninik Masruroh dan Umiarso, op.cit., h.129
hampir  sama,  sekilas  dapat  diduga  bahwa  madrasah merupakan  bentuk  lain  dari  sekolah  yang  hanya  diberi muatan dan corak ke-Islaman 7 .
Asumsi  seperti  itu  agaknya  tidak  sepenuhnya  benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan  madrasah  itu  merupakan  respon  pendidikan Islam  terhadap  sistem  persekolahan  yang  sudah  menjadi kebijaksanaan  pemerintahan  Hindia  Belanda  dalam  rangka politik etisnya. Latar belakang lain yang layak dipertimbang- kan  adalah  bahwa  pertumbuhan  dan  perkembangan madrasah  pada  awal  abad  21  ini  merupakan  bagian  dari gerakan  pembaharuan  Islam  di  Indonesia,  yang  memiliki corak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah.  Sebagai  agama  yang  universal,  Islam  membawa peradabannya  sendiri  termasuk  dalam  bidang  pendidikan yang  berakar  pada  tradisi  yang  sangat  panjang.  Sejak  masa Rasulullah  ketika  bersentuhan  dengan  situasi  yang  partiku- lar,  peradaban  Islam  itu  tetap  mempertahankan  esensinya, walaupun  mungkin  secara  instrumental  menampakkan bentuk-bentuk  yang  kondisional.  Dalam  kaitannya  dengan pertumbuhan  madrasah  di  Indonesia,  aspek  universal  dari tradisi  itu  tidak  bisa  dilepaskan  karena  memang  dalam kenyataannya  eksistensi  lembaga  madrasah  Islam  sudah berkembang  sejak  masa  Islam  klasik,  dan  bahkan  terus berkembang  hingga  masa  modern  dangan  segala  bentuk penyesuain dan pembaharuannya.
Senada  dengan  hal  di  atas  Muhaimin  menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:
1. Sebagai  manefestasi  dan  realisasi  pembaharuan  sistem pendidikan Islam.
2. Usaha  penyempurnaan  terhadap  sistem  pesantren  ke  arah suatu sistem pandidikan   yang sama dengan sekolah
7 Maksum, Madrasah,  Sejarah  dan  Perkembangannya, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 81
umum,  misalnya  masalah  kesamaan  kesempatan  kerja  dan memperoleh ijazah.
3. Adanya  sikap  mental  pada  sementara  golongan  umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai  upaya  untuk  menjembatani  antara  sistem pendidikan tradisional yang dilakukan  olah  pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi 8 .
Dalam  tradisi  pendidikan  Islam  di  Indonesia, kemunculan  dan  perkembangan  madrasah  tidak  bisa dilepaskan  dari  gerakan  pembaharuan  Islam  yang  diawali oleh  usaha  sejumlah  tokoh  intelektual  agama  Islam  dan kemudian  dikembangkan  oleh  organisasi-organisasi  Islam, baik  di  Jawa,  Sumatera  maupun  di  Kalimantan.  Bagi kalangan  pembaharu,  pendidikan  agaknya  senantiasa dipandang  sebagai  aspek  strategis  dalam  membentuk pandangan  ke-Islaman  masyarakat.  Dalam  kenyataan, pendidikan  yang  terlalu  berorientasi  pada  ilmu-ilmu ubudiyah.  Sebagaimana  ditunjukan  dalam  pendidikan  di mesjid,  surau  dan  pesantren,  pandangan  ke-Islaman masyarakat  agaknya  kurang  diperhatikan  kepada  masalah- masalah  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya.  Karena  itu, untuk  melakukan  pembaharuan  terhadap  pandangan  dan tindakan  masyarakat  itu,  langkah  strategis  yang  harus ditempuh  adalah  memperbaharui  sistem  pendidikannya. Dalam konteks inilah agaknya pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang  di Indonesia.
Tercatat  Madrasah  Adabiyah  di  Padang  (Sumatra Barat),  yang  didirikan  oleh  Syekh  Abdullah  Akhmad  pada tahun  1909  sebagai  madrasah  pertama  di  Indonesia.  Pada mulanya  lembaga  pendidikan  agama  ini  bercorak  agama semata-mata.  Namun  kemudian  pada  tahun  1915  berubah
8 Muhaimin  dan  Abdul  Mujib, Pemikiran  Pendidikan  Islam , (Jakarta: Trigenda, 1993), h. 305
corak  menjadi  HIS  ( Holland  Inland  School )  Adabiyah.  HIS Adabiyah  merupakan  sekolah  yang  memasukkan  pelajaran umum ke dalam sistem pendidikannya di samping pelajaran utamanya pelajaran agama. 9
Pada tahun berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1915  Zainuddin  Labai  el  Yunusyi  mendirikan  madrasah diniyah.  Madrasah  Diniyah  Zainuddin  Labai  dilakukan secara  perkelas  dengan  susunan  pelajaran  yang  terpadu antara  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu  umum.  Setelah  itu Madrasah Diniyah hampir berkembang di seluruh Indonesia, baik  merupakan  bagian  dari  pesantren  maupun  surau,  atau berdiri  di  luarnya.  Pada  tahun  1916  di  lingkungan  Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (Jawa Timur), telah didirikan Madrasah  Salafiyah  oleh  KH.  Hasyim  Asy’ari,  sebagai persiapan  untuk  melanjutkan  pelajaran  ke  pesantren.  Pada tahun  1929  atas  usaha  Kyai  Ilyas,  diadakan  pembaharuan dengan  memasukan  pengetahuan  umum  pada  madrasah tersebut.  Kemudian  pada  tahun  1918  di  Yogyakarta  berdiri Madrasah  Muhammadiyah  ( Kweekchool Muhammadiyah) yang  kemudian  menjadi  Madrasah  Muallimin  Muham- madiyah  sebagai  realisasi  dari  cita-cita  pembaharuan pendidikan  Islam  yang  diperoleh  oleh  K.  H.  Ahmad Dahlan 10 .
Dari sekian madrasah yang lahir di abad 20 di hampir seluruh  wilayah  Indonesia  pada  awalnya  masih  bersifat diniyah  semata-mata.  Baru  sekitar  tahun  1930,  sedikit  demi sedikit, akan tetapi bertambah cepat, dilakukan pembaharuan terhadap madrasah dalam rangka memantapkan keberadaan-
9 Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985), h. 63
10 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam  di Indonesia, Lintasan Sejarah,  Pertumbuhan  dan  Perkembangan, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1995), h.169
nya,  khususnya  dengan  penambahan  pengetahuan  umum. 11
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  struktur  mata  pelajaran  yang diajarkan  di  sekolah.  Pada  rencana  pelajaran  Madrasah Tsanawiyah  tahun  1931  maka  struktur  jumlah  jam  mata pelajaran  terdiri  pelajaran  agama  18  jam/minggu  (62,07  %) dan  mata  pelajaran  umum  11  jam/minggu  (37,03%).  Mata pelajaran  agama  terdiri  Tafsir,  Hadist/Mustalah,  Tauhid, Fikh/Hikmah Tasyri, Ushul Fiqh, Sejarah  Islam  dan Bahasa Arab.  Sedangkan  mata  pelajaran  Umum  terdiri:  Ilmu  Bumi/ Falak,  Ilmu  alam,  Ilmu  Tumbuh-tumbuhan,  Ilmu  Hewan, Ilmu  Tubuh  Manusia,  Ilmu  Berhitung,  Bahasa  Inggris  dan Gerak Badan. 12
Rencana  pelajaran  Madrasah  Ibtidaiyah  tahun  1936 terdiri  15  jam  mata  pelajaran  agama  (44,12  %)  dan  19  jam mata  pelajaran  umum  (55,15  %).  Mata  pelajaran  agama terdiri  Qur’an,  Tauhid,  Fiqh/Ushul  Fiqh,  Tafsir,  Hadis  dan Bahasa  Arab.  Adapun  mata  pelajaran  umum  terdiri  Bahasa Indonesia,  Berhitung,  Ilmu  Bumi,  Sejarah,  Ilmu  Alam, Menulis  Arab  Latin,  Menggambar,  Pergerakan  Badan  dan Pekerjaan Tangan. 13
Pada  mulanya  perkembangan  madrasah  merupakan perkembangan  pendidikan  yang  mandiri,  tanpa  bimbingan dan  bantuan  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Bahkan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam termasuk terhadap madrasah bersifat menekan, karena kekhawatiran  akan  timbulnya  militansi  kaum  muslimin terpelajar.  Salah  satu  kebijakan  Hindia  Belanda  dalam mengawasi  pendidikan  Islam  adalah  penerbitan  Ordonansi Guru.  Kebijakan  ini  mewajibkan  guru-guru  agama  untuk memiliki  surat  izin  dari  pemerintah.  Tidak  tiap  orang,
11 BJ.  Boland, Pergumulan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Grafiti Pers, 1985), h. 121 12 Hasbullah, op.cit., h.173 13 Hasbullah, op.cit., h.172
meskipun  ahli  ilmu  agama,  dapat  mengajar  di  lembaga- lembaga  pendidikan.  Latar  belakang  Ordonansi  guru  ini sepenuhnya  bersifat  politis  untuk  menekan  sedemikian  rupa sehingga pendidikan agama tidak memicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. 14
Pada masa pemerintahan penjajahan Jepang, madrasah  mendapat  bantuan  dana.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  memperoleh  dukungan  dari  ummat  Islam.  Bahkan Jepang  membiarkan  kembali  dibukanya  madrasah-madrasah yang  pernah  ditutup  pemerintah  Hindia  Belanda.  Untuk mengamankan  kepentingan  Jepang,  maka  pemerintahan penjajah  Jepang  lebih  banyak  mengangkat  kalangan  priyayi dalam  jabatan  di  Kantor  Urusan  Agama.  Kantor  Urusan Agama  bertugas  antara  lain  mengkoordinasikan  pertemuan dan  pembinaan  guru-guru  agama.  Meskipun  dengan  alasan pembinaan  kecakapan,  tetapi  usaha  ini  pada  dasarnya bertujuan  agar  pelaksanaan  pendidikan  Islam  baik  di madrasah  ataupun  di  pesantren  tetap  dalam  kontrol pemerintah.
Setelah  Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih  baik.  Pemerintahan  Republik  Indonesia  memberikan perhatian  kepada  madrasah  sabagai  modal  sumber pendidikan  nasional  yang  berdasarkan  UUD  1945 15 . BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan pada masa itu  merumuskan  pokok-pokok  usaha  pendidikan  yang menetapkan  bahwa:  madrasah  dan  pesantren  yang  pada hakekatnya  adalah  suatu  alat  dan  sumber  pendidikan  dan pencerdasan  rakyat  jelata  yang  sudah  berurat  dan  berakar dalam  masyarakat  Indonesia  umumnya,  hendaklah  pula mendapat  perhatian  dan  bantuan  yang  berupa  tuntunan  dan
14 Maksum, op.cit., h.114-115 15 Hanun  Asrorah, Sejarah  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Logos, 1999), h.194
bantuan  materiil  dari  pemerintahan  Mentri  PP  dan  K,  yang saat  itu  dijabat  oleh  Mr.  R.  Suwandi,  mengeluarkan kebijakan  yang menyatakan bahwa pengajaran  yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain. 16
Ketika  Departeman  Agama  didirikan  pada  tanggal  3 Januari  1946  maka  tugas  Bagian  Pendidikan  adalah mengadakan  suatu  “ pilot  project ”  sekolah  yang  akan menjadi contoh bagi orang-orang atau organisasi yang ingin mendirikan  sekolah  secara  pertikelir  (swasta).  Tugas  ini mengandung  maksud  sekolah  agama  (madrasah)  milik pemerintah  diperlukan  sebagai  panutan  atau  contoh  bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan agama. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta. 17
Dalam  rangka  pengaturan  kegiatan  pendidikan  di madrasah  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Departeman Agama  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama  No.  1 Tahun  1946,  tanggal  19  Desember  1946  yang  menetapkan bahwa  madrasah  adalah  tiap-tiap  tempat  yang  mengajarkan ilmu  pengetahuan  agama  sebagai  pokok  pengajarannya  dan beberapa  mata  pelajaran  umum  yang  juga  wajib  diajarkan oleh  madrasah.  Adapun  mata  pelajaran  yang  dimaksud adalah:  Bahasa  Indonesia,  berhitung,  dan  membaca  serta menulis dengan huruf-huruf lain di madrasah tingkat rendah ditambah  dengan  Ilmu  Bumi,  Sejarah,  Kesehatan,  Tumbuh- Tumbuhan  dan  Ilmu  Alam  di  madrasah  lanjutan.  Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang jenjang pendidikan di madrasah yang terdiri:
16 Abdurrahman Shaleh, Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: t.p, 1984), h. 19 17 Husni  Rahim, Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 53
1. Madrasah  tingkat  rendah,  dengan  lama  belajar  sekurang- kurangnya 4 tahun dan   berumur 6 sampai 15 tahun.
2. Madrasah  lanjutan  dengan  masa  belajar  sekurang- kurangnya  3  tahun  setelah  tamat  madrasah  tingkat  rendah dan berumur 11 tahun ke atas.
Peraturan  tersebut  kemudian  disempurnakan  dengan peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  7  Tahun  1952  yang berlaku  untuk  seluruh  wilayah  indonesia.  Dalam  peraturan tersebut  dinyatakan  bahwa  jenjang  pendidikan  madrasah adalah:
1. Madrasah  Rendah  (sekarang  dikenal  dengan  sebutan Madrasah Ibtidaiyah), dengan masa belajar 6 tahun.
2. Madrasah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (sekarang  Tsanawi- yah),  lama  belajar  3  tahun  setelah  tamat  Madrasah Tsanawiyah.
3. Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah. 18
Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  sebagian  besar  berasal dari  madrasah-madrasah  yang  semula  diasuh  oleh  Pemerin- tahan  Daerah  Aceh,  Lampung  dan  Surakarta.  Sedangkan sebelumnya  adalah  madrasah  tsanawiyah  swasta.  Adapun madrasah  aliyah  negeri  pertama  kali  didirikan  pada  tahun 1967 melalui proses penegerian dari madrasah aliyah swasta yaitu  Madrasah  Aliyah  Swasta  Surakarta,  Madrasah  Aliyah di  Magetan  Jawa  Timur,  dan  Madrasah  Aliyah  Palangki  di Sumatera Barat.
Keberadaan  madrasah  lebih  diperkokoh  lagi  karena dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Pendidikan  dan Pengajaran  Nomor  4  tahun  1950,  pada  pasal  10  ayat  2 dinyatakan  bahwa  belajar  di  sekolah-sekolah  agama  yang telah  mendapat  pengakuan  dari  Menteri  Agama  dianggap telah  memenuhi  kewajiban  belajar.  Untuk  itu,  pemerintah menggariskan  kebijaksanaan  yang  diakui  dan  memenuhi
18 Husni Rahim, op.cit., h. 54
syarat  untuk  menyelenggarakan  kewajiban  belajar,  harus terdaftar pada Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang  bersangkutan  harus  memberikan  pelajaran  agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum.
Seiring dengan itu Departemen Agama RI pada tahun 1957/1958  melakukan  pembaharuan  di  Madrasah  adalah dengan  melaksanakan  Madrasah  Wajib  Belajar  (MWB) Dilaksanakannya MWB tersebut dimaksudkan sebagai usaha awal  untuk  memberi  bantuan  dan  pembinaan  madrasah dalam  rangka  penyeragaman  materi  kurikulum  dan  system penyelenggaraannya,    dalam  rangka  meningkatkan  mutu madrasah ibtidaiyah 19 .
Adapun  tujuan  program  Madrasah  Wajib  Belajar adalah:
1. Turut berusaha  dalam  rangka  pelaksanaan  Undang-Undang Wajib Belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini Madrasah Wajib  Belajar  akan  diperlakukan  mempunyai  hak  dan kewajiban  sebagai  sekolah  negeri  atau  sekolah  partikelir yang melaksanakan wajib belajar.
2. Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. 20
Pengorganisasian  dan  struktur  kurikulum  serta penyelenggaraan MWB di atur sebagai berikut:
1. MWB  adalah  tanggung  jawab  pemerintah  baik  mengenai guru-guru,  alat-alat,  maupun  buku-buku  pelajarannya apabila  madrasah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan untuk menjadi MWB.
2. MWB  menampung  murid-murid  yang  berumur  antara  6  – 14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid  untuk  dapat  hidup  mandiri  dan  mencari  nafkah,
19 Hasbullah, op.cit. , h. 180 20 I.  Djumhur  D, Sejarah  Pendidikan, (Bandung:  CV.  Ilmu, 1979), h. 226
terutama  dalam  lapangan  ekonomi,  industrialisasi  dan transmigrasi.
3. Lama belajar MWB 8 tahun.
4. Pelajaran yang diberikan di MWB terdiri dari tiga kelompok studi,  yaitu  pelajaran  agama,  pengetahuan  umum  dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
5. 25  %  dari jumlah jam  pelajaran  digunakan  untuk  pelajaran agama,  sedangkan  75  %  untuk  pelajaran  umum  dan keterampilan atau kerajinan tangan. 21
Walaupun  demikian  keberadaan  madrasah  belum diakui  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan di madrasah  lebih  didominasi  oleh  muatan-muatan  agama, menggunakan  kurikulum  yang  belum  standar,  memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.
Madrasah baru berhasil mendapatkan status disamakan  dengan  sekolah  umum  yang  setingkat  diawali dengan  terbitnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga Menteri,  yakni  Menteri  Agama,  Menteri  Pendidikan Nasional  dan  Menteri  Dalam  Negeri  pada  tanggal  24  Maret 1979  yang  menegaskan  bahwa  kedudukan  madrasah  sama dan sejajar dengan sekolah formal lainnya. Dengan demikian siswa  lulusan  sekolah  madrasah  dapat  memasuki  jenjang sekolah  umum  lain  yang  lebih  tinggi,  atau  bisa  pindah  ke sekolah  formal  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Di  samping  itu SKB  tersebut    menetapkan  bahwa  mata  pelajaran  agama Islam  sebagai  mata  pelajaran  dasar,  yang  diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum.
Penyelenggaraan  madrasah  dengan  pola  SKB  3 menteri menurut Marwan Saridjo membawa akibat:
21 Zuhairini,dkk. Sejarah  Pendidikan  Islam ,  Proyek  Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, (Jakarta: t.p, 1983),  h.79
1. Gengsi  madrasah  menjadi  naik.  Dengan  SKB  itu  ijazah madrasah bukan saja diakui oleh Departemen Agama tetapi juga  oleh  instansi  lain.  Dan  yang  lebih  penting  adalah tamatan  madrasah  dapat  melakukan  mobilisasi  kelembaga pendidikan  umum  yang  lebih  tinggi  disamping  diterima pada  lingkungan  pendidikan  yang  ada  dilingkungan Departemen Agama.
2. Setelah SKB itu perkembangan madrasah cukup
menggembirakan,  sekalipun  dari  segi  mutu  belum memuaskan  atau  kadang-kadang  memprihatinkan  (antara lain karena kekurangan tenaga guru).
3. Kecenderungan  kuat  dirasakan  setelah  SKB  tersebut  ialah adanya  keinginan  anak-anak  untuk  mobilitas  ke  sekolah umum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peserta      anak-anak madrasah yang mengikuti EBTANAS yang diselenggarakan oleh Depdikbud,  disamping  mereka  mengikuti Ebtan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
4. Melihat kecenderungan ini maka tidak mengherankan kalau dikesankan bahwa madrasah sudah seperti “sekolah umum” yang  berarti  identitas  madrasah  semakin  berkurang  bahkan hilang. 22
SKB  tiga  menteri  tidak  diterima  oleh  semua masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  masih  banyak madrasah  yang  bertahan  dengan  sistem  lamanya,  terutama madrasah  yang  berbasis  di  Pondok  Pesantren.  Mereka dikenal  dengan  nama  Madrasah  Diniyah  Awaliyah  (tingkat dasar),  Madrasah  Diniyah  Wustho  (tingkat  menengah pertama)  dan  Madrasah  Diniyah  Aliyah  (tingkat  menengah atas).  Madrasah  diniyah  dari  semua  tingkatan  tersebut semuanya mempelajari mata pelajaran agama. 23
22 Marwan  Saridjo, Bunga  Rampai  Pendidikan  Agama  Islam , (Jakarta:  Departemen  Agama  RI,  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h.120
23 Hasbullah, op.cit., .h.183-184
Perubahan  struktur  mata  pelajaran  dari  semuanya atau  sebagian  besar  mempelajari  mata  pelajaran  agama kepada  struktur  menurut    SKB  (70%  umum  dan      30% Agama)  maka  berakibat  penguasaan  lulusan  terhadap  ilmu agama  semakin  berkurang  sehingga  dikhawatirkan  memba- wa  dampak  bagi  usaha  mencetak  kader-kader  ulama.  Oleh karena itu Menteri Agama yang pada waktu itu di jabat oleh H.  Munawir  Syadzali  mencetuskan  penyelenggaraan Madrasah  Aliyah  Program  Khusus  (MAPK)    pada  tahun 1987 dengan struktur kurikulum 75% atau 80%  Agama dan 20  atau  25  %  mata  pelajaran  umum. 24 Untuk  itu  dipilih  5 Madrasah Aliyah sebagai pilot proyek yang merupakan studi kelayakan  program  dimaksud.  Adapun  kelima  Madrasah Aliyah  yang  ditunjut  untuk  studi  kelayakan  adalah:  MAN Darussalam  Ciamis,  MAN  Ujung  Pandang,  MAN  1 Yogjakarta, MAN Kotobaru Padang Panjang Sumatera Barat dan  MAN  Jember.  Setelah  berjalan  beberapa  tahun,  maka pada  tahun  1993  MAPK  diganti  menjadi  Madrasah  Aliyah Keagamaan.
Puncak  pengakuan  madrasah  oleh  pemerintahan sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasio- nal  nomor  2  tahun  1989  dimana  madrasah  diakui  secara penuh  menjadi  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Hal tersebut  jelas  terlihat  pada  undang-undang  tersebut  terdapat aturan  tentang  madrasah  secara  defenitif  dimana  madrasah dimasukkan  dalam  kategori  pendidikan  sekolah  tanpa menghilangkan  karakter  keagamaannya.  Melalui  upaya  ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam  sistem  pendidikan  nasional. 25 Berdasarkan  pasal  4 ayat  3  PP  nomor  28  tahun  1990  disebutkan  bahwa  MI  dan
24 Marwan Saridjo, op.cit. , h.125 25 Maksum, op.cit., h. 132-133
MTs  dinyatakan  sebagai  Pendidikan  Dasar  yaitu  SD  dan SLTP  yang  berciri  khas  agama  Islam.  Sedangkan  Madrasah Aliyah  disebut  sebagai  SMU  yang  berciri  khas  agama Islam. 26
Sebagai  konsekuensi  dari  statusnya  yang  disamakan sekolah  umum  yang  diasuh  oleh  Kementerian  Pendidikan Nasional,  maka  kurikulum  yang  dipakai  pada  madrasah menggunakan kurikulum keluaran  Kementerian  Pendidikan Nasional,  kemudian  ditambah  dengan  kurikulum  agama yang  disusun  oleh  Departemen  Agama.  Untuk  itu  maka Kementerian  Agama  mengembangkan  kurikulum  MI,  MTs dan  MA  yang  mengacu  pada  kurikulum  Kementerian Pendidikan  Nasional.  Pada  tahun  1993  Menteri  Agama menetapkan  dengan  Surat  Keputusan  nomor  371  yang mengatur  Kurikulum  MI,  SK  nomor  372  untuk  Kurikulum MTs  dan  SK  nomor  373  untuk  kurikulum  MA.  Adapun struktur  mata  pelajaran  MI  terdiri  12-16  %  mata  pelajaran agama dan 84-88% mata pelajaran umum. Sedangkan untuk MTs  terdiri  dari  20%  mata  pelajaran  agama  dan  80%  mata pelajaran  umum.  Sementara  MA  terdiri  dari  11-13  %  mata pelajaran agama dan 87-89 % mata pelajaran umum. 27
Eksistensi  madrasah  benar-benar  mendapat  penga- kuan  yang  eksplisit  dari  pemerintah  RI  setelah  madrasah disebut  dalam  Undang  Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 3. 28 Dengan demikian bila  dibandingkan  dengan  UUSPN  tahun  1989,  maka
26 Hasbullah, op.cit., h.189 27 Hasbullah, op.cit., h..191-196. 28 Pasal 17 ayat 2 berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar  (SD)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.  Pasal  18  ayat  3  berbunyi:  Pendidikan  Menengah  berbentuk Sekolah    Menengah  Atas  (  SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA),  sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
UUSPN  tahun  2003  lebih  maju,  walaupun  kedua  Undang- Undang  tersebut  masih  memelihara  sistem  pendidikan dualistik dalam sistem pendidikan di Indonesia. 29
Dengan  UUSPN  tahun  2003,  maka  madrasah memiliki peluang untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan  agar  porsi  pendidikan  agama  lebih  besar. Karena  berdasarkan  pasal  36  ayat  2  disebutkan  bahwa: Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan satuan  pendidikan,  potensi  daerah,  dan  peserta  didik.  Atas dasar  tuntutan  UU  tersebut  maka  pemerintah  mengganti kurikulum  2004  (Kurikulum  Berbasis  Kompetensi)  menjadi kurikulum  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP). KTSP    adalah  kurikulum  operasional  yang  disusun  dan dilaksanakan  oleh  masing-masing  satuan  pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan  dan  berdasarkan  standar  kompetensi  serta kompetensi  dasar  yang  dikembangkan  oleh  Badan  Standar Nasional  Pendidikan  (BSNP). KTSP  merupakan  paradigma baru pengembangan kurikulum, yang otonomi luas diberikan pada  setiap  satuan  pendidikan.  Dalam  KTSP,  maka  sekolah dapat  memasukkan  tambahan  mata  pelajaran  keagamaan untuk  dimasukkan  dalam  mata  pelajaran  muatan  lokal. Beberapa ketentuan muatan lokal sebagai berikut:
1. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk  mengem-bangkan  kompetensi    sesuai  dengan  ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah.
2. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
3. Substansi  yang  akan  dikembangkan,materinya  tidak  sesuai menjadi bagian  dari  mapel  lain,  atau  terlalu  luas
29 Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke 20,  Pergumulan  Antara  Modernisasi  dan  Identitas ,  (Jakarta:  Fajar Interpratama Ofset, 2012), h. 229
substansinya sehingga harus dikembangkan menjadi Mapel tersendiri;
4. Merupakan  mata  pelajaran  wajib  yang  tercantum  dalam Struktur kurikulum; 30
Disamping itu madrasah juga masih dapat menambah jam  belajar  mata  pelajaran  agama  yang  ada  selama  4  jam pelajaran  perminggu 31 .  Dengan  demikian  porsi  waktu  untuk mata  pelajaran  agama  bertambah  banyak,  sehingga  harapan untuk  menciptakan  lulusan  yang  memiliki  pengetahuan agama yang mamadai dapat tercapai.

## D. PENUTUP
Madrasah di Indonesia sudah ada di awal abad ke 20 ditandai  dengan  berdirinya  Madrasah  Adabiyah  di  Padang (Sumatera  Barat),  yang  didirikan  oleh  Syekh  Abdullah Akhmad  pada  tahun  1909.  Sejak  itu  bermunculanlah madrasah  baik  yang  didirikan  oleh  tokoh-tokoh  Islam maupun oleh organisiasi-organisasi Islam seperti
Muhammadiyah,  NU  dan  lain-lain.  Pada  masa  penjajahan Belanda,  Madrasah  mendapat  penekanan  dari  pemerintah kolonial  Belanda,  karena  kekhawatiran  akan  timbulnya militansi  kaum  muslimin  terpelajar.  Sedangkan  pada  masa pemerintahan  penjajahan  Jepang,  madrasah  mendapat bantuan dana.
Setelah  Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih  baik.  Pemerintahan  Republik  Indonesia  memberikan perhatian  kepada  madrasah  sabagai  modal  sumber pendidikan  nasional  yang  berdasarkan  UUD  1945  dan menghendaki  agar  madrasah  mendapat  perhatian  dan bantuan  yang  berupa  tuntunan  dan  bantuan  materiil  dari
30 http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp- 3012909 31 http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp- 3012909
pemerintahan  Menteri  PP  dan  K.  Madrasah  baru  berhasil mendapatkan  status  disamakan  dengan  sekolah  umum  yang setingkat diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, pada tanggal 24 Maret 1979.
Puncak  pengakuan  madrasah  oleh  pemerintahan sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang    Sistem  Pendidikan  Nasio- nal  nomor  2  tahun  1989  dimana  madrasah  diakui  secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
Madrasah  se bagai lembaga  pendidikan  Islam  di Indonesia  bisa  dianggap  sebagai  perkembangan  lanjut  atau pembaharuan  dari  lembaga  pendidikan  pesantren  dan  surau. Berdirinya  madrasah  di  Indonesia  pada  pada  awal  abad  20 dilatar belakangi oleh faktor usaha menyempurnakan sistem pesantren dan surau dengan menjembatani sistem pendidikan tradisional  dengan  system  pendidikan  modern  dan  adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia.
Madrasah sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat,  maka  ia  memiliki  karekteristik  sendiri  yang berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Sejak  Indonesia merdeka  pemerintah  sudah  mengambil  kebijakan  untuk melakukan  pembinaan  madrasah  dengan  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agama  No.  1  Tahun  1946,  tanggal  19 Desember  1946  yang  menetapkan  bahwa  madrasah  wajb mengajarkan  mata  pelajaran  umum  disamping  mata pelajaran agama.
Berbagai kebijakan pemerintah berikutnya mulai dari mengatur  madrasah  seperti  termuat  dalam  Undang-Undang Pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran  Nomer  4  tahun  1950, melaksanakan  Madrasah  Wajib  Belajar  tahun  1957/1958, membuat SKB Tiga Menteri tahun 1979, kesemuanya adalah dimaksudkan  membina  madrasah  agar  pendidikan  di Madrasah  setara  dengan  pendidikan  di  Sekolah  Umum. Walaupun demikian eksistensi madrasah secara tegas (tetapi
tidak  disebut  secara  eksplisit)  diakui  menjadi  bagian  dari sistem pendidikan Nasional  setelah dikeluarkannya UUSPN No.  2  tahun  1989.  Pengakuan  pemerintah  RI  terhadap madrasah  sebagai  bagian  dari  system  pendidikan  nasional baru  benar-benar  dinyatakan  secara  eksplisit    adalah  pada UUSP No. 20 tahun 2003.
Akibat dari usaha menyetarakan pendidikan madrasah  dengan  pendidikan  umum  berakibat  pada mengecilnya porsi waktu untuk mengajarkan mata pelajaran agama di madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Jumbulati, Ali, Perbandingan Pendidikan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Arifin,  M., Ilmu  Pendidikan  Islam, Jakarta:  Bumi  Aksara,
1991.
Asrorah,  Hanun, Sejarah  Pendidikan  Islam, Jakarta:  Logos,
1999
Boland, BJ., Pergumulan Islam di Indonesia , Jakarta: Grafiti Pers, 1985
D,  I.  Djumhur, Sejarah  Pendidikan, Bandung:  CV.  Ilmu, 1979.
Fajar,  A.  Malik, Visi  Pembaharuan  Pendidikan  Islam,
Jakarta: LPNI, 1998. Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam  di Indonesia, Lintasan Sejarah,  Pertumbuhan  dan  Perkembangan, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1995. http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp- 3012909 http://www.slideshare.net/NASuprawoto/penyusunan-ktsp-
3012909
Maksum, Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya, Cet.2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Masrorah,  Ninik,  dan  Umiarso, Modernisasi  Pendidikan Islam  Ala  Azyumardi  Azra ,  Jakarta:  Ar  Ruzz  Media, 2011. Muhaimin  dan  Abdul  Mujib, Pemikiran  Pendidikan  Islam , Jakarta: Trigenda, 1993. Nakosteen,  Mehdi, Kontribusi  Islam  Atas  Dunia  Intelektual Barat;  Deskripsi  Analisis  Abad  Keemasan  Islam ,
Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Rahim, Husni, Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 2001.
Saridjo,  Marwan, Bunga  Rampai  Pendidikan  Agama  Islam ,
Jakarta:  Departemen  Agama  RI,  Direktorat  Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
Shaleh, Abdurrahman, Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: t.p, 1984. Subhan,  Arief, Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad ke 20, Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas , Jakarta: Fajar Interpratama Ofset, 2012.
Yunus,  Mahmud, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia,
Jakarta: Hidakarya Agung, 1985. Zuhairini, dkk. Sejarah Pendidikan Islam , Proyek
Pembinaan  Sarana  dan  Prasarana  Perguruan  Tinggi Agama Islam/IAIN, Jakarta: t.p, 1983.