Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut)
Desi Qoriah 1 ; Muslim Al Kautsar 2
1 Universitas Garut qdesi_27@yahoo.co.id
2 Universitas Garut malkautsar@uniga.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the effect of Taxpayer Ethics on Taxpayer Compliance with  Taxpayer  Knowledge  as  a  Moderating  Variable  at  KPP  Pratama  Garut.  The sample size of 81,604 taxpayers in 2017 as a population is determined using the Slovin formula  with  a  sample  size  of  100  respondents  with  respondent  characteristics, namely: Gender, Age, Last Education, Type of Work, and Income. The data analysis method is simple linear regression analysis and moderated regression analysis. Based on the results of simple linear regression calculations, it shows that taxpayer ethics has  a  positive and  significant  effect  on  taxpayer  compliance  at  Garut  Pratama Tax Office. Meanwhile, based on the results of the moderation regression calculation, it shows  that  the  taxpayer's  knowledge  can  moderate  the  effect  of  taxpayer  ethics  on taxpayer compliance at Garut Tax Office.
Keywords: Taxpayer Ethics, Taxpayer Knowledge, And Taxpayer Compliance.

## 1 Pendahuluan
Salah satu sumber penerimaan terbesar untuk negara saat ini adalah pajak. Sekitar 70% pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti perbaikan jalan raya, pembangunan  sekolah,  serta  fasilitas  umum  lainnya.  Penerimaan  pajak  ini  diharapkan  dapat  terus meningkat  agar  dapat  membiayai  pembangunan  negara  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi apabila adanya peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran perpajakannya. Peran serta Direktorat Jenderal Pajak sangat dibutuhkan untuk peningkatan penerimaan pajak. Namun, selain itu peran aktif wajib pajak itu sendiri sangat diharapkan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak merupakan strategi utama untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  negara  yang  diharapkan  dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Menurut Sri Mulyani, kepatuhan wajib pajak dalam  membayar  pajak  masih  rendah.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  karena  kesadaran  serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas.
Berikut ini adalah data mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012-2016 yang disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012- 2016
Uraian 2016 2015 2014 2013 2012 Wajib Pajak Terdaftar 33.042.170  30.199.395  27.687.515  25.109.959  22.131.323 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 18.950.301  16.975.024  17.191.797  16.589.939  16.632.890 SPT Tahunan PPh 11.555.472  10.291.198  10.299.590 9.420.488 8.740.817 Rasio Kepatuhan 60,98% 60,63% 59,91% 56,78% 52,55%
Sumber: Laporan Tahunan DJP 2016
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih rendah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, meskipun pada persentasenya telah terlihat adanya kenaikan. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada tahun 2016 hanya 60,98%. Dari 18.950.301 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT,  hanya  11.555.472  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  tahunan  PPh.  Sedangkan  target  yang seharusnya dicapai adalah 75%.
Terlihat juga pada kenyataannya berdasarkan data pada Laporan Tahunan di KPP Pratama Garut, dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib SPT dengan jumlah SPT masuk tidak sama dari tahun ke tahun. Berikut ini data mengenai rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013-Maret 2017 disajikan dalam Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013-
Maret 2017 Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Jumlah SPT Masuk Rasio Kepatuhan 2013 100.941 80.719 46.879 58,08% 2014 128.945 90.372 40.372 44,67% 2015 143.934 93.398 42.213 45,20% 2016 163.646 99.186 55.327 55,78% Maret 2017 184.008 81.604 39.462 48,36%
Sumber: KPP Pratama Garut, 2017
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  di Kabupaten Garut belum optimal dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017. Dapat diamati bahwa rasio kepatuhan pada tahun 2014 adalah sebesar 44,67%. Besarnya persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,08% pada tahun 2013. Selanjutnya pada bulan Januari-Maret tahun  2017  rasio  kepatuhan  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  menunjukkan  angka  48,36%  yang mengalami penurunan sebesar 7,42% dari tahun sebelumnya yaitu 55,78% pada tahun 2016. Terdapat perbedaan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT dan jumlah SPT masuk pada tahun 2013 sampai dengan Maret tahun 2017, hal tersebut menandakan bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh.
Dapat dilihat pula, sistem perpajakan yang pertama kali diterapkan adalah Official Assessmeny System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan  besarnya  besarnya  pajak  terutang  wajib  pajak.  Namun,  sistem  yang  diterapkan  saat  ini berubah menjadi Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang  yang  seharusnya  dibayar.  Dalam  sistem  perpajakan  terdapat  etika  wajib  pajak  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.
Menurut  Wangsa  (2012),  etika  wajib  pajak  sangat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Bertens (2013),  mengungkapkan  bahwa  etika  dalam  arti  umum  itu  dapat  dilukiskan  sebagai  nilai-nilai  dan norma-norma moral yang dipakai oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam pajak. Ada yang menerapkan etika dalam kehidupannya dengan baik karena beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Tapi  disisi  lain  ada  yang  menerapkan  etika  dalam  kehidupan  tetapi penerapan etika tidak dimaknai sehinggal kesadaran dalam perpajakan menjadi rendah.
Etika Wajib Pajak juga harus diikuti dengan adanya pengetahuan yang memadai. Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak dapat membantu Wajib Pajak untuk cenderung melakukan etika yang baik pula. Komponen kognitif merupakan salah satu komponen dalam teori sikap yang dikemukakan oleh Allport dalam  Liliweri  (2011:166)  yang  dapat  membentuk  etika  seseorang.  Komponen  tersebut  merupakan komponen yang menekankan pada aspek kepercayaan serta pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Dengan  demikian,  pengetahuan  cenderung  dapat  memperkuat  etika  seseorang  untuk  melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2013) bahwa,  alasan  orang  kurang  antusias  dalam  membayar  pajak  (kurang  patuh  pajak)  adalah  karena kurangnya pengetahuan yang cukup dalam hal perpajakan. Maka dengan demikian pengetahuan Wajib Pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Prayuda, 2016).

## 2 Tinjauan Pustaka

## Etika Wajib Pajak
Dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa: “Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas; ukuran nilai  mengenai  yang  salah  dan  yang  benar  sesuai  dengan  anggapan  umum  (anutan)  masyarakat”. Definisi lain dari etika adalah sekumpulan nilai, moral, prinsip, atau standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat (Mohammed dan Bungin, 2015:124).
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan  nilai  dan  norma  serta  pikirannya  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Yosephus (2010), bahwa etika Wajib Pajak adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (Wajib Pajak) mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

## Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka  (Mardiasmo,  2011).  Sedangkan  menurut  Naki  (2013), pengetahuan  Wajib  Pajak  adalah  proses  pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seorang  Wajib  Pajak  atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pengetahuan  Wajib  Pajak  adalah  informasi yang telah diketahui serta telah dipahami oleh Wajib Pajak mengenai perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Safri  Nurmantu  yang  dikutip  oleh  Rahayu  (2010:138),  kepatuhan  wajib  pajak  menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Menurut Tiraada (2013), kepatuhan Wajib Pajak merupakan “pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak.

## Kerangka Pemikiran
Penelitian mengenai etika wajib pajak merupakan salah satu jenis motivasi yang mampu meningkatkan pemenuhan dari Wajib Pajak dan bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Menurut  Yosephus  (2010),  etika  Wajib  Pajak  merupakan  keyakinan  pribadi  dari  diri  Wajib  Pajak mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Wajib Pajak.
Disisi  lain, etika  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  penelaahan  tentang  sifat  dan latar  belakang  moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar dan kaidah perilaku, sehingga etika merupakan studi tentang moralitas, dimana moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu dalam masyarakat. Menurut teori sikap yang dikemukakan oleh Allport dalam Liliweri (2011:166) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki etika yang baik maka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal tersebut  senada  dengan  yang  dipaparkan  oleh  Wangsa  (2012)  bahwa  etika  sangat  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Etika  Wajib  Pajak  merupakan  kecenderungan  Wajib  Pajak  untuk  bersikap  atau  berperilaku  sesuai dengan  nilai  dan  norma  serta  pikirannya  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya  yang  didukung serta diperkuat dengan adanya pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai usaha  Wajib  Pajak  untuk  memahami  dan  mengetahui  segala  sesuatu  tentang  pajak  serta mengimplementasikan  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Pengetahuan  Wajib Pajak ini dapat dilihat dari sisi pengetahuan tentang hukum pajak. Pengetahuan tentang hukum pajak ini terbagi menjadi dua yaitu pengetahuan hukum pajak materiil dan pengetahuan hukum pajak formil. Menurut Liliweri (2011:166), bahwa pengetahuan cenderung dapat memperkuat etika seseorang untuk melakukan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu,  pada  dasarnya  seseorang  yang memiliki pendidikan akan sadar dan serta mengerti bagaimana seharusnya etika diterapkan untuk patuh terhadap hak dan kewajibannya khususnya dalam perpajakan .
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara etika Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu: “Audit dan hukuman atau sanksi berat hasilnya masih belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, justru motivasi sosial yaitu etika Wajib Pajak yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak”.
Dengan  melihat  keadaan  saat  ini,  hanya  sedikit  Wajib  Pajak  yang  memiliki  etika  serta  pengetahuan yang baik dalam hal perpajakan. Etika Wajib Pajak yang sangat rendah akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dari kerangka pemikiran yang didukung oleh penelitian terdahulu oleh para ahli di atas, maka penulis dapat membuat Paradigma Penelitian. Paradigma Penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis data.  Paradigma pada penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini:

## Gambar 1 Paradigma Penelitian

## Hipotesis
H 1 :  Etika Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.
H 2 :  Pengetahuan  Wajib  Pajak memoderasi  pengaruh etika  Wajib  Pajak terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

## 3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut. Sementara jumlah  sampel  yang  diambil  adalah  sebanyak  100  (seratus)  responden.  Sampel  yang  diambil berdasarkan  teknik  sampel  insidental.  Pemilihan  sampel  dengan  metode  ini  bertujuan  untuk memudahkan peneliti dalm mengumpulkan data untuk penelitian ini.
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 19 butir pertanyaan, yaitu 6 butir pertanyaan mengenai etika wajib pajak,  5 butir pertanyaan mengenai pengetahuan wajib pajak, dan 8 butir pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kuesioner diberikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.
Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner akan dihadapkan pada dua permasalahan pokok. Kedua permasalahan itu berupa validitas dan reliabilitas kuesioner (angket). Suatu pengumpulan data  dengan  menggunakan  kuesioner  tanpa  mengetahui  tingkat  validitas  dan  tingkat  reliabilitas kuesioner  tersebut,  maka  tingkat  kepercayaan  yang  diberikan  pada  data  yang  diperoleh  sangat  tipis. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penelitian yang sesungguhnya perlu terlebih dahulu dilakukan uji tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur data yang dilakukan.
Selanjutnya,  tahap  analisis  pendahuluan  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  yaitu  data  hasil penelitian  dideskripsikan  atau  dijabarkan  dalam  ukuran  statistik  dasar  seperti  nilai  maksimum  dan minimum  rata-rata.  Tahap  selanjutnya  adalah  uji  asumsi  klasik  yaitu:  uji  normalitas,  uji heteroskedastisitas,  uji  multikolonieritas,  dan  uji  autokorelasi.  Uji  normalitas  dilakukan  dengan menggunakan  rumus Kolmogorov  Smirnov dengan  kriteria  pengujian  normalitas  adalah  jika  taraf signifikan  (Sig.)  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  α  =  0,05  (Sig.  >  0,05),  maka  data  berdistribusi normal,  begitu  pula  sebaliknya.  Kemudian,  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  kriteria  Jika  p value > 0,05 maka tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Uji multikolonieritas dilakukan dengan kriteria jika nilai cuttof tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, maka tidak terjadi multikolonieritas, begitu pula sebaliknya. Dan uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test) dengan kriteria jika dw (nilai  hitung Durbin  –  Watson )  >  du  (nilai  tabel Durbin  –  Watson ),  maka  asumsi  tidak  terjadi autokorelasi begitu pula sebaliknya.
Etika Wajib Pajak Pengetahuan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak
Setelah  keempat  persyaratan  analisis  terpenuhi,  maka  selanjutnya  dilakukan  pengujian  hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi. Dalam proses  analisis  data  ini,  digunakan  alat  bantu  komputer  dengan  program  aplikasi SPSS  20.00  for Windows .

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Uji Kualitas Data
Semua item pertayaan dapat dikatakan valid. Dilihat dari perbandingan nilai r hitung dengan nilai korelasi tabel  yaitu  sebesar  1,966.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  semua variabel  memiliki  nilai  Alpha  Cronbach  >  0,60.  Dengan  demikian  instrumen  penelitian  ini  telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga instrumen penelitian ini layak untuk mengambil data penelitian.

## Uji Asumsi Klasik
Dari  hasil  uji  normalitas  diperoleh Kolmogorov-Smirnov  Z sebesar  0,679  dengan  nilai  signifikansi ( Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,745. Dengan demikian karena nilai signifikasi lebih dari 5% yaitu 0,745  >  0,05,  maka  data  berdistribusi  normal.  Kemudian,  berdasarkan  uji  heteroskedastisitas  pada, menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas, karena nilai signifikan variabel Etika Wajib Pajak sebesar 0,111. Nilai signifikan > 0,05 yaitu 0,111 > 0,05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, menunjukkan bahwa nilai tolerance dari variabel independen berada diatas 0,10 yaitu 1,000 dan VIF kurang dari 10 yaitu 1,000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  model  regresi  tersebut  tidak  terdapat  masalah  multikolonieritas,  maka  model  regresi  tersebut layak untuk dipakai. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin – Watson sebesar 1,893 dan sesuai dengan tabel Durbin – Watson nilai du adalah sebesar 1,6944. Karena nilai dw > du yaitu 1,893 > 1,6944 maka asumsi tidak terjadi autokorelasi.

## Deskripsi Data Penelitian
Etika Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Garut sudah baik. Dikatakan baik karena Wajib Pajak Orang  Pribadi  telah  mempunyai  kepercayaan  yang  baik  terhadap  perpajakan  yaitu  kepercayaan terhadap  penggunaan  uang  sebagai  hasil  pemungutan  pajak  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Selain  itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata cara pembayaran pajak dan telah mengetahui batas pembayaran pajak terutang dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.  Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, mereka terbiasa untuk memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  fiskus  secara  jelas,  lengkap  dan  sesuai  dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, mereka juga melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Pengetahuan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut sudah baik. Dapat dikatakan baik karena Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan  negara.  Kemudian,  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  telah  mengetahui  bahwa  sistem perpajakan yang diterapkan saat ini adalah Self Assesment System, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi diberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  untuk  perhitungan,  pembayaran,  dan  pelaporan dilakukan  oleh  diri  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sendiri.  Dengan  adanya  penerapan Self  Assesment System, Wajib Pajak Orang Pribadi juga telah mengetahui besarnya tarif pajak dan cara perhitungan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui  kapan  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  terutang  dengan  tujuan  agar  pembayaran  dan pelaporan  dilakukan  tepat  pada  waktunya  dan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  telah  mengetahui  apabila mereka tidak melaporkan SPT maka akan diberikan Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut sudah baik. Dikatakan baik karena sebelum melakukan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak Orang Pribadi telah melakukan perhitungan sendiri untuk SPT masa dan tahunan dengan benar sesuai dengan besarnya tarif pajak yang terutang. Kemudian, Wajib Pajak Orang Pribadi membayar dan menyetor pajak dengan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tunggakan pajak, telah membayar tunggakan atas pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan pengampunan pajak. Salah satu tunggakan pajak yang ada dapat berupa tunggakan yang harus dibayar atas pokok pajak saja. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. SPT masa ataupun SPT tahunan yang diisi telah dilaporkan dengan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi juga tidak pernah melakukan kejahatan pajak yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran pada peraturan  pajak  yang  berlaku  serta  mereka  bersedia  untuk  memberikan  keterangan/informasi  yang diperlukan sehubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak.

## Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis pertama digunakan untuk mengetahui pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis yang digunakan adalah uji regresi linier sederhana.  Hasil yang didapat dari uji regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.
Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14,361 2,451 5,859 ,000 Etika Wajib Pajak ,778 ,094 ,640 8,255 ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji uji pengaruh parsial (Uji t) yang dapat dilihat pada tabel 3. Uji nilai t digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasarkan pada tabel 3 pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung 8,255 > t tabel 1,984 sehingga hipotesis diterima. Artinya Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 4 Koefisien Determinasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,640 a ,410 ,404 2,57660
a. Predictors: (Constant), Etika Wajib Pajak
Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R 2 adalah 0,404 atau 40,4%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  (Etika  Wajib  Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 40,4% sedangkan sisanya sebesar 59,6% (100% - 40,4% = 59,6%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Kemudian,  untuk  uji  hipotesis  kedua  digunakan  untuk  mengetahui  bahwa  pengetahuan  Wajib  Pajak dapat  memoderasi  pengaruh  etika  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Analisis  yang
digunakan adalah uji regresi moderasi. Hasil yang didapat dari uji regresi moderasi dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Moderasi (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4,870 1,439 3,384 ,001 Kepatuhan Wajib Pajak -,085 ,042 -,203 -2,054 ,043
a. Dependent Variable: ABRES
Berdasarkan pada tabel 5 pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,085 dengan nilai t hitung sebesar -2,054 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,984 yaitu  -2,054  <  1,984  atau  Sig  0,043  <  α  0,05  dengan  arah  koefisien  regresi  negatif,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  kepatuhan  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  negatif  pada  nilai  absolute residual. Artinya pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Tabel 6 Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,203 a ,041 ,032 1,37975
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak b. Dependent Variable: ABRES
Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R 2 adalah 0,032 atau 3,2%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen sebesar  3,2% sedangkan  sisanya sebesar  96,8% (100%  -  3,2%  =  96,8%)  dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa etika Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Garut.  Dilihat  pada  tabel  3 pengujian  hipotesis  diperoleh  nilai  t hitung 8,255.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  signifikansi  5%  dan degree  of  freedom (df)  sebesar  (n-2)  =  98  sehingga  diperoleh  t tabel sebesar  1,984.  Dari  pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung 8,255 > t tabel 1,984 sehingga hipotesis diterima. Artinya Etika Wajib Pajak berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Garut.
Penelitian ini sejalan dengan pendapat Wangsa (2012) bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang  menyatakan  bahwa  etika  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  adanya etika, Wajib Pajak Orang Pribadi akan berupaya untuk menerapkan alasan dalam menentukan aturan perilakunya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sesuai  dengan  konsep  etika,  bahwa  etika  didefinisikan sebagai penelaahan tentang sifat dan latar belakang moral dimana moralitas diartikan sebagai penilaian, standar  dan  kaidah  perilaku,  sehingga  etika  merupakan  studi  tentang  moralitas,  dimana  moralitas berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan oleh sebuah masyarakat pada umumnya dan oleh individu-individu dalam masyarakat.
Etika Wajib Pajak memberikan peran besar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Garut.  Dengan  etika,  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dinilai  dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara salah satunya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi,  yaitu  kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan  kebenaran. Dengan adanya etika yang baik maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Alasannya bahwa hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut telah memiliki etika yang baik dalam pemenuhan kewajibannya yaitu dari mulai kepercayaannya terhadap penggunaan  uang  hasil  pemungutan  pajak  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Kemudian  mereka  juga  telah memiliki  pengetahuan  mengenai  tatacara  pembayaran  pajak  dan  batas  pembayaran  pajak  terutang. Menurut mereka, pengetahuan mengenai batas pembayaran pajak terutang sangat diperlukan dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan pempbayaran dan pelaporan pajak. Mereka juga sudah terbiasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak fiskus secara jelas, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, kewajiban perpajakan ini mereka lalukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## Pengaruh Etika  Wajib  terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak  dengan  Pengetahuan  Wajib  Pajak sebagai Variabel Moderating
Hipotesis kedua yang digunakan pada penelitian ini bahwa pengetahuan Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh  antara  etika  Wajib  Pajak terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di KPP Pratama Garut. Berdasarkan pada tabel 5 pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,085 dengan nilai t hitung sebesar -2,054 dengan signifikan sebesar 0,043. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan degree of freedom (df) sebesar (n-2) = 98 sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,984. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,984 yaitu -2,054 < 1,984 atau Sig 0,043 < α 0,05 dengan arah koefisien regresi negatif, sehingga hal tersebut menyebutkan bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif pada nilai absolute residual. Artinya pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Liliweri  (2011:166),  bahwa  pengetahuan  cenderung  dapat memperkuat etika seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.  Artinya bahwa dengan etika Wajib Pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan diikuti oleh  pengetahuan  Wajib  Pajak  yang  baik.  Sehingga  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  semakin  baik dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Alasan  pengetahuan Wajib  Pajak  dapat  memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena Wajib Pajak Orang Pribadi telah mengetahui bahwa salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan negara. Kemudian,  mereka  telah  mengetahui  bahwa  sistem  perpajakan  yang  diterapkan  saat  ini  adalah Self Assesment  System, mereka  diberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  untuk  perhitungan, pembayaran,  dan  pelaporan  dilakukan  oleh  diri  sendiri.  Dengan  adanya  penerapan Self  Assesment System, mereka  juga  telah  mengetahui  besarnya  tarif  pajak  dan  cara  perhitungan  pajak  terutangnya sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu,  mereka  telah  mengetahui  kapan  jatuh  tempo pembayaran  pajak  terutang  dengan  tujuan  agar  pembayaran  dan  pelaporan  dilakukan  tepat  pada waktunya  dan  telah  mengetahui  apabila  mereka  tidak  melaporkan  SPT  maka  akan  diberikan  Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Dengan memiliki pengetahuan yang baik, Wajib Pajak Orang Pribadi akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan etika yang baik  dan  didorong  dengan  adanya  pengetahuan  yang  baik,  maka  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan melakukan  kewajiban  perpajakannya  yaitu  untuk  membayar  pajak,  sehingga  kepatuhan  wajib  pajak akan semakin meningkat.

## 5 Simpulan dan Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Etika Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut menunjukkan baik. Wajib Pajak Orang Pribadi telah memiliki etika yang baik yaitu mereka telah memiliki kepercayaannya terhadap  penggunaan uang  sebagai  hasil  pemungutan  pajak  untuk  kesejahteraan  rakyat, memiliki pengetahuan  mengenai  tatacara  pembayaran  pajak  dan  batas  pembayaran  pajak  terutang, melaksanakan  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun, sampai dengan pemberian informasi kepada pihak fiskus atas kewajiban yang dilakukan. Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut menunjukkan baik. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik  yaitu  mereka  telah  memiliki pengetahuan mengenai salah satu fungsi pajak adalah sebagai partisipasinya terhadap pembangunan negara,  pengetahuan  mengenai  sistem  perpajakan  yang  diterapkan  saat  ini  yaitu Self  Assesment System, pengetahuan  mengenai  besarnya  tarif,  cara  perhitungan  pajak  terutang  dan  jatuh  tempo pembayaran  pajak,  serta  mereka  mengetahui  apabila  mereka  tidak  melaporkan  SPT  maka  akan diberikan Surat Teguran dari Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Garut  juga menunjukkan  baik.  Sebelum  melakukan  pembayaran  pajak  terutang,  mereka  telah  melakukan perhitungan  sendiri  untuk  SPT  masa  dan  tahunan  dengan  benar  sesuai  dengan  tarif  pajak terutangnya.  Kemudian,  mereka  telah  membayar  dan  menyetor  pajak  dengan  tepat  waktu  serta membayar tunggakan pajak yang ada. Selain itu, mereka telah mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. SPT masa ataupun SPT tahunan yang diisi telah dilaporkan dengan tepat waktu. Serta mereka tidak pernah melakukan kejahatan pajak.
2) Etika  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Garut. Wajib Pajak Orang Pribadi dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti semakin tinggi etika Wajib Pajak maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.
3) Pengetahuan Wajib Pajak memoderasi pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh  antara  etika  Wajib  Pajak  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  semakin  kuat  jika  ada pengetahuan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  berarti  dengan  pengetahuan  yang  semakin  kuat  atau  semakin tinggi maka akan semakin kuat juga pengaruh etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga etika Wajib Pajak akan tinggi dan kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.
Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh etika Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan Wajib Pajak sebagai variabel moderating, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:
1) Bagi KPP Pratama Garut
Berdasarkan kuesioner hasil tanggapan responden, masih ada Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar  akan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  kurangnya  pemahaman mengenai tata cara pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Garut belum sepenuhnya patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pembayaran pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak akan semakin baik karena hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
2) Bagi Wajib Pajak
Wajib  Pajak  hendaknya  dapat  lebih  meningkatkan  kepatuhannya  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
3) Bagi Peneliti Selanjutnya
a) Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  untuk  melakukan  kajian  dibidang  yang  sama  dapat menambah  variabel  independen  yang  dimiliki  kemungkinan  pengaruh  terhadap  hubungan Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel-variabel  yang tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini  misalnya  menggunakan  atau  menambah  variabel independen  seperti  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan sebagainya. Sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
b) Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  jumlah  sampel  sehingga  penelitian  dapat digeneralisasikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Bertens, K. (2013). Etika (Edisi Revisi). Jakarta: Kanisius.
Ghozali,  Imam.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  SPSS .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Liliweri, A. (2011). Komunikasi: Serba Ada Serba Makna . Jakarta: Kencana.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
Mohammed, R., dan Bungin, B. (2014). Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen  Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi . Jakarta: Predanamedia Group.
Naki, R. (2013). Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan  Bebas  di  Kota  Gorontalo  (Studi  Kasus  pada  KPP Pratama Gorontalo). Jurnal Akuntansi .
Prayuda,  I.G.,  dan  Jati,  I.K.  (2016).    Pengaruh  Sikap,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi 15 (2).
Putra,  A.F.  (2017).  Pengaruh  Etika,  Sanksi  Pajak,  Modernisasi  Sistem,  Dan  Transparansi  Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia 6 (1) : 1-12.
Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahayu, S.K (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rakhmat, J. (2011). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tiraada,  T.A.M.  (2013).  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan WPOP  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi 1 (3) : 999-1008.
Wangsa, S. (2012). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet C . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Yosephus,  L.  S.  (2010). Etika  Bisnis:  Pendekatan  Filsafat  Moral  Terhadap  Perilaku  Pebisnis Kontemporer. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.