## Analisis  Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten Semarang
Wisnu Bagus Prayoga 1 , Nur Afni Manullang 1 1 Universitas Negeri Semarang, Indonesia

## Wisnubagusprayoga073@gmail.com

## Abstrak
Penanggulangan  bencana  adalah  upaya  yang  kompleks  dan  penting  untuk  melindungi masyarakat  dan  mengurangi  kerugian  akibat  bencana.  Kinerja  badan  penanggulangan bencana  merupakan  faktor  penting  dalam  memastikan  efektivitas  kerja  penanggulangan bencana.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  efektivitas  kerja  badan penanggulangan  bencana  dan  untuk  mengetahui  beban  atau cost program  kerja  BPBD  di masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung dan data sekunder dari dokumen dan laporan  badan  penanggulangan  bencana.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BPBD  telah melaksanakan  beberapa  program  dan  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  respon dan ketanggapan terhadap bencana. Namun, dalam hal efektivitas kinerjanya, program kinerja BPBD memiliki beberapa beban atau cost di masyarakat, seperti kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang bencana alam, prosedur pengaduan terhadap bencana alam yang panjang, dan  respon  yang  lambat  dalam  mengelola  bencana  alam.  Untuk  meningkatkan  efektivitas kinerja  BPBD,  diperlukan  langkah-langkah  strategis  seperti  peningkatan  kerja  sama  antar instansi terkait, peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  bencana  dan  tindakan mitigasi yang perlu dilakukan. Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih  baik tentang efektivitas kinerja  BPBD. Temuan-temuan  dari studi ini  dapat menjadi acuan untuk perbaikan  dan  pengembangan  kebijakan  dan  program  penanggulangan  bencana  yang  lebih efektif dan efisien.
Keywords :  Analisis  Efektivitas  Kinerja,  Penanggulangan  Bencana,  Kinerja  Badan Penanggulangan Bencana Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  ratusan  juta  penduduk  dan  pulau-pulau yang  tak  terhitung  jumlahnya,  membentang  dari  Sabang  di  barat  hingga  Merauke  di  timur. Indonesia  terletak  di  antara  dua  lempeng  samudera  (Samudera  Pasifik  dan  Hindia)  dan  dua lempeng  benua  (Asia  dan  Australia).  Karena  posisi  geologis,  geofisik,  oseanografis  dan geografisnya yang berada di tengah-tengah khatulistiwa poros utama bumi, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Wilayah ini juga rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami (Fadilla, 2021).
Meskipun kondisi alam Indonesia dapat memberikan kekayaan yang melimpah, bencana alam  dan  bencana  akibat  ulah  manusia  dapat  terjadi  kapan  saja.  Untuk  meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana alam, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertanggung jawab untuk menangani bencana sebelum, saat, dan sesudahnya. Otonomi daerah Indonesia dalam penanggulangan bencana dan desentralisasi  penanggulangan  bencana  kepada  pemerintah  daerah  mengharuskan  setiap pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kapasitasnya  dalam  menangani  bencana  secara mandiri di daerah yang terkena bencana (Santoso et al., 2018).

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  dan  melindungi  rakyatnya  dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 alinea ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Dengan  berlakunya  UU  No.  24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat menjadi  lebih  baik  karena  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana.  Penanggulangan  bencana  dimulai  pada  tahap prabencana dan dilakukan dengan segera pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
Pihak  yang  berperan  langsung  dalam  menangani  penanggulan  bencana  adalah  BPBD. BPBD  adalah  singkatan  dari  "Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,"  yang  diterjemahkan menjadi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (Trisatio,  2022).  BPBD  adalah  lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di tingkat daerah,  baik  di  provinsi  maupun  kotamadya  (Margono  et  al.,  2019).  Tugas  utama  BPBD termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, mengkoordinasikan  kegiatan  penanggulangan  bencana  secara  terencana,  terpadu,  dan menyeluruh,  dan  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan  fungsinya  (Trisatio,  2022).  BPBD  memainkan  peran  penting  dalam  kesiapsiagaan bencana,  tanggap  darurat,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi  setelah  bencana.  BPBD  juga berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya seperti SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan respons bencana dan distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif(Widiandari, 2021).
BPBD  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  8/2008  untuk  menggantikan Satuan  Koordinasi  Pelaksana  (Satkorlak)  Penanggulangan  Bencana  Provinsi  dan  Satuan Pelaksana  Penanggulangan  Bencana  Kabupaten/Kota  (Satlak  PB)  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan Presiden No. 83/2005. Pusat ini menggantikan Satkorlak PB Provinsi dan Satlak PB Kabupaten/Kota  yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  83/2005.  Badan  ini menggantikan Satuan Koordinasi dan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak) Provinsi dan  Satuan  Pelaksana  Penanggulangan  Bencana  (Satlak  PB)  Kabupaten/Kota  yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005. Fungsi utama dari Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD)  adalah:  (a)  mengarahkan  dan  mengawasi  pelaksanaan  tugas-tugas operasional  BPBD  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan pemerintah daerah; (b) menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana; (c) menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai  dengan  kebijakan  umum  pemerintah daerah.Struktur  BPBD  biasanya  mencakup  kepala badan, badan pengarah, dan badan pelaksana, masing-masing dengan tanggung jawab khusus yang  terkait  dengan  penanggulangan  bencana.  Badan  ini  dipandu  oleh  kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana(Fadri, 2018).    Singkatnya,  BPBD  adalah  lembaga  penting  yang  berfokus  pada  pengurangan  risiko bencana,  tanggap  darurat,  dan  upaya  pemulihan  di  tingkat  daerah,  yang  bekerja  melalui koordinasi dengan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jika terjadi bencana(Muslim & Anjani, 2021).
Adapun  lokasi  penelitian  yang  penulis  laksanakan  untuk  mengumpulkan  data  data adalah di BPBD  (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Semarang. Jadi Kelompok kami  melaksanakan  observasi  serta  pengamatan  di  BPBD  Kabupaten  Semarang,  dengan  cara melaksanakan wawancara dengan bertanya tanya bencana apa yang sering terjadi di Kabupaten Semarang, serta bagaimana pihak BPBD mengatasi bencana alam dan langkah langkah apa yang akan dilaksanakan oleh  BPBD Kabupaten Semarang untuk menangani bencana alam tersebut. untuk  informan  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  adalah  sekretaris  BPBD  Kabupaten Semarang.
Kabupaten  Semarang  adalah  salah  satu  dari  29  provinsi  dan  6  kotamadya  di  provinsi Jawa  Tengah.  1100  14'54.74  "E.  -  1100  39'3  "BT,  70  3'57-  70  30  "LS.  Luas  wilayah  Provinsi
Semarang  adalah  95.020.674  ha,  atau  sekitar  2,92%  dari  luas  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah. Luas  wilayah  Provinsi  Semarang  adalah  95.020.674  ha,  yaitu  sekitar  2,92%  dari  luas  wilayah Provinsi  Jawa  Tengah.  Serta  Ibu  kota  Provinsi  Semarang  adalah  Kota  Ungaran.  Secara administratif, Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa/kelurahan. Bagian utara Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Di sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Grobogen  dan  Kabupaten  Boyolali.  Di  sebelah selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Boyolali  dan  Kabupaten  Magelang.  Ketinggian  wilayah Kecamatan Sumaran berkisar antara 500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian terendah berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringaps, dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.  Curah  hujan  rata-rata  adalah  1.979  mm  dan  jumlah  hari  hujan  adalah  104  hari, terutama karena letak geografis Semarang yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai.
Jenis bencana yang terjadi dikabupaten semarang adalah seperti kebanjiran, kekeringan, serta  kebakaran.  Seperti  yang  kita  tahu  kabupaten  semarang  terdapat  gunung  yaitu  gunung ungaran  namun  gunung  tersebut  tidak  aktif  jadi  untuk  kemungkinan  terjadinya  letusan  pada gunung berapi tidak terjadi. Untuk bencana yang sering terjadi pada tahun 2023 adalah bencana kekeringan karena hal tersebut pihak BPBD kabupaten semarang perlu melakukan penanganan yang  efektif  atau  melakukan  pencegahan  terhadap  bencana  itu.  Menurut  BPBD  (Badan Penanggulangan Bencana Bencana) Kabupaten semarang pada tahun 2023 bencana yang sering terjadi  adalah  bencana  kekeringan  yang  melanda  beberapa  desa.  Dari  pihak  BPBD  kabupaten Semarang juga berupaya untuk menangani bencana kekeringan yang terjadi di desa desa, solusi yang dilakukan pihak BPBD Kabupaten Semarang adalah dengan memberikan air bersih ke desa desa yang mengalami kekeringan atau  yang membutuhkan air bersih(Hardiyanto  & Pulungan, 2019).
Oleh  karena  itu,  peneliti  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui efektivitas  kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kota  Semarang  dalam  merespon bencana khususnya dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh korban bencana selain itu juga  ingin  mengetahui  beban  atau  cost  yang  dari  program  kerja  BPBD  Kabupaten  Semarang. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memberi judul penelitian "Analisis Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang".

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  kami  menggunakan  metode  yuridis  normatif  empiris.  Metode penelitian  ini  adalah  metode  yang  mempelajari  hukum  dari  perspektif  teori,  filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, bentuk dan bahasa hukum. Penelitian hukum empiris disisi lain mempelajari hukum dari perspektif bagaimana aturan hukum normatif dipraktikan dalam kasus-kasus  hukum  yang  spesifik  secara  sosial.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  empiris menambahkan  berbagai  elemen  empiris  ke  dalam  metode  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan ini mengkaji bagaimana aturan hukum normatif di praktikkan dalam kasus-kasus hukum konkrit di masyarakat.
Kemudian untuk metode pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung kepada narasumber  yang  bersangkutan  (Marzuki,  2011).  Metode  analisis  data  penelitian  ini  adalah analisis  data  kualitatif,  yakni  analisis  yang  tidak  harus  dilakukan  dengan  lokasi  yang  luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak (Marzuki, 2011).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sistem Kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Semarang
BPBD adalah singkatan dari "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", yang merupakan singkatan  dari  "Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah".  BPBD  adalah  lembaga  pemerintah non-kementerian  yang  bertanggung  jawab  atas  penanggulangan  bencana  di  tingkat  lokal  di negara  bagian  dan  kotamadya.  Tugas  utama  BPBD  adalah  mengembangkan  dan  menetapkan strategi penanggulangan bencana, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana,  terpadu  dan  menyeluruh,  dan  melakukan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh pemerintah daerah(Awusi et al., 2018)
BPBD memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi.  BPBD  juga  bekerja  sama  dengan  badan-badan  terkait  lainnya  seperti  SAR  dan Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  untuk  memastikan  distribusi  bantuan bencana  dan  bantuan  kemanusiaan  yang  efektif.  BPDB  biasanya  terdiri  dari  direktur,  komite pengarah dan komite eksekutif dengan tanggung jawab khusus untuk penanggulangan bencana dan  dipandu  oleh  kebijakan  penanggulangan  bencana  yang  dirumuskan  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  (Oktorie,  2018).  Singkatnya,  BPDB  adalah  otoritas  utama pengurangan  risiko  bencana,  tanggap  darurat,  dan  pemulihan  di  tingkat  lokal,  yang berkoordinasi  dengan  badan-badan  lain  yang  relevan  untuk  memastikan  keselamatan  dan kesejahteraan masyarakat jika terjadi bencana(Dewantoro, 2021).
Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi berupa wawancara terhadap BPBD (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  Kabupaten  Semarang  yang  terletak  di  Sewakul,  Jl. Kisarino Mangunpranoto No.55, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517, wawancara tersebut berupaya untuk mengetahui bahwa bencana apa yang sering terjadi di kabupaten semarang dan bagaimana Langkah yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Semarang untuk  menangani  bencana  tersebut.  Seperti  yang  kita  tahu  bahwa  Provinsi  Semarang  secara administratif didirikan pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 13 yang membentuk Provinsi  Jawa  Tengah.  Wilayah  Administratif  Semarang  berbatasan  dengan  Kota  Semarang  di sebelah  utara,  Kabupaten  Demak  dan  Kabupaten  Gerobogan  di  sebelah  timur,  Kabupaten Boyolali di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Magelang, Temun dan Kendal di sebelah barat. Kota Saratigasi merupakan pemekaran dari wilayah administratif Semarang. Pada masa pemerintahan  Iswanto  (1969-1979),  ibu  kota  Kabupaten  Semarang  dipindahkan  ke  Ungaran. Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan dengan luas wilayah 950,21  km2.  Pada  tahun 2021,  jumlah  penduduk Kabupaten  Semarang  adalah  1.053.094  jiwa dengan  motto  "Bumis  Serasi"  yang  berarti  "Sehat,  Tertib,  Aman,  Sejahtera, Asri"(Zulfiar  & Jayady, 2018).
Untuk  mengetahui  efektivitas  kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Semarang  dalam  menanggulangi  bencana  didaerah  Kabupaten  Semarang,  penulis melakukannya dengan cara observasi dan wawancara.  Peneliti melakukan wawancara yaitu  di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten semarang pada tanggal 26 Oktober 2023.  Penulis  dapat menyimpulkan  dari  hasil  wawancara  dengan  sekretaris  BPBD  Kabupaten Semarang yaitu ibu Tri Anjar Sari menyatakan “Bahwa jenis bencana yang sedang terjadi sejak awal tahun dimulai dari januari sampai oktober adalah bencana kekeringan yang melanda 3 buah desa di kabupaten semarang. Desa yang terdampak menurut BPBD Kabupaten Semarang antara lain  seperti  desa  Bancak , Unggaran  Timur,  Bringin  yang  mengalami  kekeringan  esktrim  serta kekurangan pasokan air bersih”.
Upaya  yang  dilakukan  BPBD  Kabupaten  semarang  adalah  dengan  cara  memberikan pasokan  air  bersih  ke  desa  desa  yang  terdampak  bencana  kekeringan,  untuk  truck  yang digunakan  untuk  mengangkut  pasokan  air  bersih  adalah  4  truck  yang  masing  masing  truck memiliki  kapasitas  8000  sampai  16.000  liter  air.  Selain  itu  juga  pihak  BPBD  Kabupaten Semarang  dalam  memperoleh  pasokan  air  bersih  dari  berbagai  sumber  seperti,  bantuan pemerintah  selain  itu  BPBD  Kabupaten  Semarang  berkolaborasi  atau  bekerja  sama  dengan pihak PDAM untuk memberikan pasokan air bersih ke desa desa yang membutuhkan atau yang terdampak bencana kekeringan.
Ibu  Tri  Anjar  Sari  selaku  sekretaris  menyatakan “Bahwa  setiap  desa  yang  terdampak bencana kekeringan sebisa mungkin akan mendapatkan kiriman air bersih jadi setiap rumah akan diberikan air bersih dengan jumlah 1 drum berkisar antara 160 liter sampai 200 liter air,  yang dimana  akan  tahan  selama  kurang  lebih  1  mingguan,  setelah  jangka  waktu  1  minggu  sebisa mungkin  pihak  BPBD  Kabupaten  Semarang  akan  kembali  lagi  ke  desa  yang  semula  terdampak bencana  Kekeringan  untuk  memberikan  pasokan  air  bersih”. Selain  itu  Akibat  bencana kekeringan yang melanda desa desa di kabupaten semarang menimbulkan suatu permasalahan seperti,  gagalnya  panen  warga,  kemudian  pihak  BPBD  Kabupaten  Semarang  memberikan bantuan seperti sembako dan bahan pangan lainnya.(Muhlisah et al., 2021)

## Beban atau cost dalam program kerja BPBD dalam lingkungan Masyarakat
Didalam  kinerja  BPBD  pasti  nya  terdapat  suatu  beban  atau  cost  yang  dirasakan  oleh masyarakat, kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber yaitu ibu Siti Suparni, umur 41 tahun warga desa Unggaran Timur, Kabupaten Semarang yang terdampak bencana  kekeringan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Narasumber  membuahkan  sebuah  hasil bahwa beban atau cost dapat berupa:
1. Kurang nya edukasi atau sosialisasi mengenai bencana alam Jadi  dengan  kurang  nya  edukasi  serta  sosialisasi  mengenai  bencana  alam,  masyarakat menjadi  kekurangan  ilmu  atau  pengetahuan  jika  terjadi  sebuah  bencana  alam,  serta  tidak dapat  mengenali  tanda  tanda.  Kurangnya  pendidikan  tentang  bencana  alam  dapat menimbulkan  konsekuensi  yang  serius  bagi  masyarakat.  Masyarakat  yang  tidak  memiliki pengetahuan tentang bencana mungkin tidak dapat mengenali tanda-tanda awal bencana dan mungkin  tidak  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  jika  bencana  terjadi.  Hal  ini  dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap bencana dan peningkatan risiko  hilangnya nyawa dan kerusakan properti.
Selain itu, kurangnya pendidikan dapat menyebabkan penduduk tidak memahami peran mereka dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana seperti melaporkan bencana kepada BPBD, melakukan evakuasi mandiri dan berpartisipasi dalam tanggap darurat sesuai dengan kompetensi mereka. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan perlu diberikan sejak dini agar masyarakat dapat memahami perannya dalam mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaannya (Widiandari, 2021)
2. Proses pengaduan terhadap bencana alam lama
Proses  pengaduan  untuk  bencana  alam  dapat  berlangsung  lama  karena  beberapa faktor.  Salah  satunya  adalah  kurangnya  infrastruktur  dan  sistem  yang  memadai  untuk menangani  pengaduan  terkait  bencana  alam.  Selain  itu,  kurangnya  koordinasi  antara lembaga-lembaga terkait dan masyarakat juga dapat memperlambat proses pengaduan. Hal ini dapat mengakibatkan penanggulangan bencana menjadi tidak efektif dan lambat.
Selain  itu,  kurangnya  edukasi  mengenai  bencana  alam  juga  dapat  mempengaruhi proses pengaduan. Masyarakat yang tidak memahami tata cara pengaduan bencana alam bisa jadi  tidak  dapat  melaporkan  kejadian  bencana  dengan  tepat  dan  cepat.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  meningkatkan  edukasi  mengenai  bencana  alam  dan  memperbaiki  sistem pengaduan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efisien dan responsif(N et al., 2022).
3. Lambat nya respon BPBD dalam menangani kasus Bencana Alam Ada  beberapa  alasan  mengapa  Dinas  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (DPBD)  terlambat dari  jadwal  penanggulangan  bencana.  Berikut  ini  adalah  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi keterlambatan ini:
a. Kesiapsiagaan  dan  Sumber  Daya  Terbatas:  BPBD  mungkin  memiliki  sumber  daya  yang terbatas,  baik  personel,  peralatan,  maupun  anggaran,  yang  dapat  memengaruhi kesiapsiagaan dan respons mereka terhadap bencana. Hal ini mungkin disebabkan karena BPBD harus merespons sejumlah bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan sering kali(Hadi et al., 2019).
b. Koordinasi  dan  komunikasi:  Keterlambatan  dalam  tanggap  darurat  bencana  dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPBD dan lembaga terkait di tingkat  lokal  dan  nasional.  Kurangnya  koordinasi  dapat  memperlambat  proses  tanggap darurat bencana.
c. Ketidakterjangkauan dan infrastruktur: faktor geografis dan kondisi infrastruktur di daerah tertentu  juga  dapat  mempengaruhi  keterlambatan  respon  manajemen  BDRR  terhadap bencana. Terbatasnya akses ke lokasi bencana dan rusaknya infrastruktur akibat bencana dapat memperlambat proses tanggap darurat.
d. Kurangnya  tindakan  mitigasi  dan  kesiapsiagaan:  Kurangnya  tindakan  mitigasi  dan kesiapsiagaan  juga  dapat  menyebabkan  penundaan  dalam  manajemen  tanggap  bencana. Kurangnya tindakan mitigasi dapat meningkatkan dampak bencana dan membuatnya lebih sulit  untuk  dikelola.  Dalam  menghadapi  bencana,  BPBD  harus  terus  memperkuat
kesiapsiagaan,  koordinasi,  dan  mitigasi  untuk  meminimalkan  penundaan  dalam  tanggap bencana(Sopacua & Salakay, 2020).

## Upaya Penanggulangan Bencana
Ada  beberapa  upaya  penanggulangan  bencana  seperti  pada  Undang-undang Penanggulangan  Bencana  No.  24  tahun  2007  mengatur  berbagai  inisiatif  penanggulangan bencana:

## 1. Penanggulangan bencana
Menurut  pasal  1  ayat  6  Penanggulangan  bencana  adalah  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  risiko  bencana.  Selain  itu  penjelasan mengenai Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan konsekuensi bencana. Ada tiga fase manajemen bencana: kesiapsiagaan, pencegahan dan  mitigasi,  dan  pemulihan.  Fase  kesiapsiagaan  terjadi  ketika  bencana  belum  terjadi  dan mencakup  kegiatan  seperti  penyuluhan  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang manajemen  bencana(Ibrahim  et  al.,  2020).  Pencegahan  dan  mitigasi  bencana  ditujukan  untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana dan dapat mencakup perbaikan dan modifikasi lingkungan alam, serta peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi ancaman  bencana.  Pemulihan  pasca  bencana  meliputi  penyelamatan  dan  evakuasi  korban, pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan,  manajemen  pengungsi,  bantuan  dan  rehabilitasi infrastruktur  dan  peralatan  (Pudjiastuti,  2019).  Pengurangan  bencana  adalah  serangkaian kegiatan, mulai dari pencegahan sebelum bencana terjadi hingga penanganan setelah bencana terjadi.  Pengurangan  bencana  berfokus  pada  identifikasi  risiko,  komunikasi  risiko,  dan perencanaan pengurangan bencana(Arsyad, 2017).
2. Langkah-langkah Kesiapsiagaan Bencana Menurut  pasal  1  ayat  7  Kesiapsiagaan  bencana  adalah  serangkaian  tindakan  untuk mencegah bencana dengan mengorganisir dan mengambil langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan bencana mencakup langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana melalui organisasi dan tindakan yang tepat(Hadi et al., 2019). Langkah-langkah kesiapsiagaan meliputi:
a. Mengembangkan  rencana  kesiapsiagaan  bencana,  termasuk  rencana  darurat  keluarga, identifikasi  tempat  pertemuan,  rute  evakuasi,  rencana  tempat  penampungan,  dan  nomor kontak penting.
b. Menyiapkan kotak siaga bencana (TSB) yang berisi perlengkapan darurat.
c. Mengembangkan  sistem  peringatan  dini,  pemeliharaan  persediaan,  pelatihan  personil, tindakan pencarian dan penyelamatan, dan rencana evakuasi.
d. Mengetahui  bahaya  di  lingkungan  sekitar,  tempat  aman  di  rumah,  dan  mengidentifikasi keluarga yang rentan seperti anak-anak, wanita hamil, orang tua, dan penyandang cacat.
e. Lakukan latihan untuk mengurangi bahaya, kesiapsiagaan bencana juga mencakup langkah- langkah mitigasi, yaitu mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, peningkatan kesadaran, dan keterampilan menghadapi bencana.
3. Peringatan dini
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dengan  tujuan  untuk  menginformasikan  kepada  penduduk  sedini  mungkin  tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu wilayah. Peringatan dini adalah serangkaian tindakan yang  dilakukan  oleh  badan  yang  berwenang  dengan  tujuan  untuk  menginformasikan  kepada penduduk sedini mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu wilayah tertentu (Pasal 1 ayat (8)). Selain itu penjelasan mengenai Sistem peringatan dini adalah sistem untuk menginformasikan  kepada  penduduk  tentang  terjadinya  bencana  alam  atau  fenomena  alam lainnya. Peringatan dini melibatkan penyediaan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh  penduduk(Kurniawati,  2020).  Dalam  situasi  krisis,  peringatan  dini  atau  penyampaian informasi berbentuk sirene dan lonceng alarm. Tujuan akhir dari peringatan dini adalah untuk memungkinkan  dan  mengatur  orang-orang  untuk  hidup  dan  bekerja  dengan  aman  di  daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan akhir ini, sejumlah tugas perlu dilakukan:
a. Sasaran  peringatan  dini:  masyarakat  lokal  dan  pemangku  kepentingan,  terutama  mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.
b. Keterlibatan  masyarakat  lokal,  pemangku  kepentingan  dan  akademisi:  pentingnya melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan dan akademisi (dari berbagai disiplin ilmu  seperti  geografi,  geologi,  pertanian,  teknik  sipil,  dan  ilmu  sosial)  dalam  sistem peringatan dini.
c. Ketanggapan masyarakat:  waktu  yang singkat  antara  pengiriman  informasi dan  terjadinya bencana  (yang  dirasakan)  berarti  bahwa  masyarakat  harus  merespons  dengan  cepat  dan memadai  terhadap  informasi  tersebut.  Sistem  peringatan  dini  merupakan  bagian  integral dari  tahap  kesiapsiagaan,  dan  sistem  peringatan  dini  memerlukan  berbagai  jenis  data, metode, dan peralatan yang berbeda.
4. Perlindungan sipil adalah serangkaian tindakan.
Menurut  pasal  1  ayat  9  Perlindungan  sipil  adalah  serangkaian  tindakan  untuk mengurangi  risiko  bencana,  termasuk  pembangunan  fisik,  peningkatan  kesadaran,  dan peningkatan  kapasitas  untuk  menanggapi  ancaman  bencana(Zulfiar  &  Jayady,  2018).  Selain Perlindungan sipil saat terjadi bencana mencakup banyak aspek penting yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman dan efek berbahaya dari bencana tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek perlindungan warga negara saat terjadi bencana:
a. Pemantauan dan peringatan dini: pemerintah harus meningkatkan pemantauan lingkungan dan  mengembangkan  sistem  peringatan  dini  untuk  memberi  tahu  penduduk  tentang bencana  sebelum  bencana  itu  terjadi.  Hal  ini  akan  memungkinkan  penduduk  untuk mengelola pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak bencana.
b. Evakuasi:  ketika  bencana  mengharuskan  evakuasi  penduduk,  pemerintah  harus mempersiapkan  dan  mengelola  proses  evakuasi  dengan  baik,  termasuk  logistik, transportasi, dan perawatan medis untuk penduduk yang mengungsi.
c. Sertifikasi  dan  Pelatihan:  Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  masyarakat  memiliki sertifikasi  dan  pelatihan  dalam  tanggap  bencana,  termasuk  penggunaan  sumber  daya, bangunan, dan fasilitas pelatihan.
d. Koordinasi: Pemerintah harus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk badan-badan  penanggulangan  bencana,  personil  organisasi  dan  badan-badan  pertahanan, untuk memastikan penanggulangan bencana yang aman dan efektif.
e. Pembangunan  infrastruktur:  Pemerintah  harus  mengembangkan  infrastruktur  yang diperlukan  untuk  pertahanan  sipil,  termasuk  jaringan  irigasi,  jaringan  komunikasi  dan fasilitas darurat.
f. Kesehatan: Pemerintah harus memastikan bahwa penduduk yang terkena dampak bencana memiliki  akses ke layanan kesehatan, termasuk proyek kesehatan, fasilitas kesehatan, dan program  kesehatan  masyarakat.  Jika  terjadi  bencana,  perlindungan  sipil  merupakan prioritas  mutlak  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  dampak  negatif  dan melindungi warga negara.

## 5. Pemulihan bencana
Menurut  pasal  1  ayat  10  Pemulihan  bencana  adalah  serangkaian  tindakan  yang dilakukan  segera  setelah  terjadinya  bencana  untuk  mengatasi  konsekuensi  negatif,  seperti penyelamatan  dan  evakuasi  korban  dan  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar, perlindungan, penanggulangan, pengungsian, pemulihan prasarana dan sarana(Ahiruddin et al., 2020).  Selain  itu  penjelasan  mengenai  Pemulihan  bencana  secara  umum  adalah  proses rehabilitasi  dan  rekonstruksi  setelah  terjadinya  bencana  alam  atau  keadaan  darurat  lainnya. Proses ini mencakup upaya untuk memulihkan keadaan normal, memperbaiki  kerusakan, dan memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak.
Menurut Centre  for  Health  Crisis  Management  (CHCM) ,  fase  pemulihan  bencana mencakup  kegiatan  untuk  memulihkan  dan  merekonstruksi  kondisi  sebelum  bencana.  Hal  ini mencakup rehabilitasi, bantuan darurat, pendirian pusat komando bantuan, koordinasi dengan para  pemangku  kepentingan,  distribusi  obat-obatan  dan  makanan,  dan  pengurangan  risiko bencana.  Pada  tingkat  teknis,  pemulihan  bencana  juga  mencakup  proses  pengorganisasian pencegahan  dan  penanganan  bencana  teknologi,  seperti  memulihkan  aplikasi  dan  layanan dalam  waktu  singkat  setelah  bencana.  Perencanaan  pemulihan  yang  efektif  mencakup komunikasi  internal  dan  eksternal,  validasi  rencana  pemulihan,  pembaruan  kebijakan
keamanan,  dan  perlindungan  data(Tumadang  et  al.,  2021).  Pemulihan  bencana  melibatkan banyak  aspek,  mulai  dari  pemulihan  dan  rekonstruksi  fisik  hingga  membangun  kembali teknologi dan infrastruktur organisasi. Proses ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari bencana sehingga orang-orang dapat melanjutkan hidup mereka.
6. Rehabilitasi
Menurut  pasal  1  ayat  11  Penjelasan  mengenai  Rehabilitasi  adalah  pemulihan  semua layanan administratif dan layanan kota di wilayah yang terkena bencana ke tingkat yang sesuai setelah  bencana.  Rehabilitasi  pada  saat  bencana  alam  mengacu  pada  upaya  perbaikan  dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  seperti  pada  kondisi  sebelum terjadinya  bencana.  Proses  rehabilitasi  meliputi  perbaikan  lingkungan  wilayah  bencana, perbaikan  prasarana  dan  sarana  umum,  pemberian  bantuan  perbaikan  rumah  masyarakat, pelayanan  kesehatan,  rekonsiliasi  konflik,  pemulihan  psikologis,  sosial,  ekonomi,  budaya, keamanan dan ketertiban, serta pelayanan publik.
Pemerintah  dan  lembaga  terkait  bertanggung  jawab  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  program  rehabilitasi  pascabencana,  termasuk  penyiapan  bahan  penyusunan kebijakan  perencanaan,  pedoman  teknis,  dan  standar  di  bidang  rehabilitasi  pascabencana. Selain  itu,  koordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti  badan  penanggulangan  bencana, aparat  penyelenggara,  dan  instansi  pertahanan,  juga  penting  dilakukan  untuk  menjamin efektivitas  dan  keamanan  dalam  proses  rehabilitasi.  Dalam  upaya  rehabilitasi  pascabencana, penting  untuk  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  terdampak  dan  memastikan  partisipasi mereka dalam proses rehabilitasi(Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, 2019).  Hal ini dapat dilakukan melalui  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  transparan,  serta  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program rehabilitasi.
7. Rekonstruksi
Menurut  pasal  1  ayat  12  Penjelasan  mengenai  rekonstruksi  adalah  perbaikan  dan pemulihan  pelayanan  publik  dan  aspek  kehidupan  masyarakat  untuk  menjamin  keselamatan warga  negara.  Selain  itu  Rekonstruksi  adalah  pemulihan  pelayanan  publik  dan  semua  aspek kehidupan masyarakat ke tingkat yang memadai setelah terjadinya bencana. Tujuan utamanya adalah  mengembalikan  semua  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  ke  keadaan normal.  Rekonstruksi  berarti  pemulihan  semua  infrastruktur  dan  fasilitas.  Rekonstruksi mengacu  pada  pemulihan  semua  infrastruktur,  struktur  dan  fasilitas  di  tingkat  nasional  dan masyarakat setelah bencana, yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan  kegiatan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  di  daerah  yang  terkena  bencana,  untuk menegakkan  hukum  dan  ketertiban  dan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam semua aspek kehidupan publik.
Dari  definisi-definisi  di  atas  mengenai  jenis-jenis  kegiatan  penanggulangan  bencana, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  berbagai  jenis  kegiatan  penanggulangan  bencana  yang dilakukan  untuk  mengelola  dan  mencegah  risiko  bencana  dengan  tujuan  untuk  memulihkan sumber  daya  wilayah  setelah  terjadi  bencana.  Tujuannya  adalah  untuk  memulihkan  sumber daya  wilayah  yang  terkena  bencana(Hardiyanto  &  Pulungan,  2019).  Selain  itu  terdapat  saran bagi  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  hal  ini  dapat  dicapai  melalui  berbagai saluran yang disediakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi:
1. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  kesiapsiagaan  bencana  melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan.
2. Memperkuat  kolaborasi  BPBD  dengan  masyarakat,  LSM,  dan  sektor  swasta  untuk mempercepat respon bencana.
3. Melakukan latihan dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
4. Membangun  infrastruktur  dan  meningkatkan  sistem  peringatan  dini  untuk  mengurangi risiko bencana.
5. Memperkuat kerja sama BPBD dengan organisasi terkait seperti polisi, pusat kesehatan dan relawan penanggulangan bencana.
Pemberian saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan membantu BPBD  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaannya,  terutama  di  bidang  penanggulangan  bencana, termasuk  aspek  kemanusiaan.  Saran  yang  diberikan  juga  akan  berkontribusi  pada pengembangan  kebijakan  penanggulangan  bencana  yang  lebih  efektif  dan  responsif  bagi masyarakat.  Selain  itu,  BPBD  dapat  membantu  meningkatkan  pelayanan  pemerintah  terkait penanggulangan  bencana,  memastikan  bahwa  masyarakat  menerima  informasi  dan  bantuan yang  tepat  waktu  dan  akurat,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penanggulangan bencana(Kurniawati,  2020).  Dengan  memberikan  rekomendasi  yang  relevan,  BPBD  dapat meningkatkan  dan  memperkuat  operasi  dan  layanan  penanggulangan  bencana  untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diperoleh  kesimpulan  bahwasanya  efektifitas kinerja  BPBD  kabupaten  Semarang,  yaitu  dalam  kasus  kekeringan  adalah  dengan  cara memberikan pasokan air bersih ke desa desa yang terdampak bencana kekeringan. Pihak BPBD Kabupaten Semarang memberikan bantuan seperti sembako dan bahan pangan lainnya. Adapun beberapa  upaya  penanggulangan  bencana  seperti  pada  Undang-undang  Penanggulangan Bencana  No.  24  tahun  2007  mengatur  berbagai  inisiatif  penanggulangan  bencana  yaitu, penanggulangan  bencana,  langkah-langkah  kesiapsiagaan  bencana,    Peringatan  dini, Perlindungan sipil, Pemulihan bencana, Rehabilitasi, Rekonstruksi Selain itu terdapat saran bagi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) hal ini dapat dicapai melalui berbagai saluran yang  disediakan  oleh  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah)  setempat  yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan penyuluhan dan pendidikan, Memperkuat kolaborasi BPBD dengan masyarakat, LSM, dan sektor swasta  untuk  mempercepat  respon  bencana,  Melakukan  latihan  dan  simulasi  evakuasi  untuk meningkatkan  kesiapsiagaan  bencana,  Membangun  infrastruktur  dan  meningkatkan  sistem peringatan  dini  untuk  mengurangi  risiko  bencana,    Memperkuat  kerja  sama  BPDB  dengan organisasi terkait seperti polisi, pusat kesehatan dan relawan penanggulangan bencana.

## REFERENSI
Ahiruddin,  A.,  Elina,  M.,  &  Hulami,  J.  T.  (2020).  Hubungan  Pelatihan  Dengan  Kinerja  Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS) , 4 (4), 21 – 28. https://doi.org/10.24967/jmms.v4i4.1062 Arsyad,  M.  (2017).  Modul  Manajemen  Penanggulangan  Bencana  Pelatihan  Penanggulangan Bencana Banjir. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi , 77. Awusi,  B.  A.,  Nayoan,  H.,  &  Tompodung,  J.  (2018).  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 1 (2337 – 5736), 1 – 9.
Dewantoro,  A.  Y.  P.  (2021).  Implementasi  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam situasi  terdapat  potensi  terjadinya  bencana  oleh  bpbd  kota  semarang. Dinamika  Sosial Budaya , 23 (1), 134 – 147.
Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M. P. (2019). Mengantisipasi Dampak Bencana Alam. Jurnal Ilmu Pendidikan , Vol. 10 (Vol. 10 No. 2 (2019)), 1 – 14. Fadilla, R. A. (2021). Analisis Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Bandung Barat .
Fadri,  M.  (2018).  the  Function  Effectiveness  of  Regional  Disaster  Management  Agency  in Conducting Earthquake Disaster Management. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 2 (2), 336 – 346. Hadi,  H.,  Agustina,  S.,  &  Subhani,  A.  (2019).  Penguatan  Kesiapsiagaan  Stakeholder  dalam Pengurangan  Risiko  Bencana  Alam  Gempabumi. Geodika:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Dan Pendidikan Geografi , 3 (1), 30. https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476
Hardiyanto,  S.,  &  Pulungan,  D.  (2019).  Komunikasi  Efektif  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (1), 30 – 39. https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694
Ibrahim,  K.,  Emaliyawati,  E.,  Yani,  D.  I.,  &  Nursiswati,  N.  (2020).  Pelatihan  dan  Simulasi Penanggulangan  Bencana  Bagi  Masyarakat. Media  Karya  Kesehatan , 3 (1),  27 – 38. https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.23991
Kurniawati,  D.  (2020).  Komunikasi  Mitigasi  Bencana  sebagai  Kewaspadaan  Masyarakat Menghadapi Bencana  Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster  Management  . JURNAL  SIMBOLIKA:  Research  and  Learning  in  Communication Study , 6 (1), 51 – 58.
Margono,  M.,  Handayani,  E.,  &  Mareta,  R.  (2019).  Tanggap  darurat  bencana  kekeringan  di kecamatan grabag kabupaten magelang. Community Empowerment , 4 (2), 75 – 84 Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana,
Muhlisah,  N.,  Arpin,  R.  M.,  &  Mukarramah,  S.  K.  (2021).  Sosialisasi  Mitigasi  Bencana  Alam.
Abdimas  Toddopuli:  Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat , 2 (2),  107 – 111. https://doi.org/10.30605/atjpm.v2i2.1232
Muslim,  A.,  &  Anjani,  F.  (2021).  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Sumbawa  dalam  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Sumbawa. Jurnal  Kapita  Selekta Administrasi Publik , 2 (2), 85 – 89.
N,  F.  F.,  Alhadi,  Z.,  Publik,  A.,  Sosial,  F.  I.,  &  Padang,  U.  N.  (2022).  Faktor  Pendukung  dan Penghambat  Efektivitas  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (  BPBD  ) Kabupaten  Solok  dalam melakukan  Mitigasi  Risiko  Bencana  Letusan  Gunung  Api  Talang. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 , 16594 – 16602.
Oktorie,  O.  (2018).  Model  kebijakan  responsif  pemulihan  bencana  letusan  gunung  Sinabung. Jurnal Kapita Selekta Geografi , 1 (1), 15 – 20. Pudjiastuti,  S.  R.  (2019).  Mengantisipasi  dampak  bencana  alam. Jurnal  Ilmu  Pendidikan  (JIP) STKIP Kusuma Negara , 10 (2), 1 – 14.
Santoso,  M.  B.,  Buchari,  A.,  &  Darmawan,  I.  (2018).  Mekanisme  Masyarakat  Lokal  dalam Mengenali Bencana di Kabupaten Garut. . Share: Social Work Journal , 8 (2), 142 – 149. Sopacua,  Y.,  &  Salakay,  S.  (2020).  Sosialisasi  Mitigasi  Bencana  oleh  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kota  Ambon. Communicare :  Journal  of  Communication  Studies , 7 (1),  1. https://doi.org/10.37535/101007120201
Trisatio,  C.  (2022). Peran  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Dalam Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh . Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Tumadang,  M.,  PaTumadang,  Meiatris,  et  al.  “Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  Gunung  Api  Karangetang  Di  Kabupaten Kepulauan  Siau  Tagulandang  Biaro.”  Jurnal  Governance,  vol.  1,  no.  2,  2021,  pp.  1– 8.ngemanan,  F.,  &  Kumayas,  N.  (2021).  Kinerja  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  Gunung  Api  Karangetang  di  Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Governance , 1 (2), 1 – 8. Widiandari, A. (2021). Penanaman Edukasi Mitigasi Bencana pada Masyarakat Jepang. Kiryoku ,
5 (1), 26 – 33. https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.26-33
Zulfiar,  M.  H.,  &  Jayady,  A.  (2018).  Kajian  Kerentanan  Pada  Sektor  Konstruksi  Dalam Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi. Karkasa , 4 (1), 1 – 7.

## Copyright Holder :
© Wisnu Bagus Prayoga, Nur Afni Manullang (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: