## KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

## Kamaluddin
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kualitas Sumber Daya Mausia Aparatur Sipil Negara  di  Kantor  Dinas  PTSP  Kabupaten  Raja  Ampat  (2)  faktor-faktor  yang  menghambat peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Mausia  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor  Dinas  PTSP Kabupaten  Raja  Ampat  (3)  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor-faktor  yang menghambat dalam meningkatkan  Kualitas Sumber Daya Mausia Aparatur Sipil Negara di Kantor  Dinas  PTSP    Kabupaten  Raja  Ampat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan metode penelitian yaitu deskriptif-analisis yang terdiri atas, observasi, wawancara dan pengisian  kuisioner.  Sampel  penelitian  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Kualitas Sumber Daya Mausia Aparatur Sipil  Negara  di  Kantor  Dinas  PTSP  Kabupaten  Raja  Ampat  dinilai  sudah  sangat  maksimal dalam  melayani  masyarakat.  (2)  Faktor-faktor  yang  menghambat  peningkatan  Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas PTSP Kabupaten Raja Ampat yaitu  secara  spesifik  alokasi  anggaran,  adanya  regulasi  serta  aturan  hukum  yang  selalu berubah-ubah,  masih  kurangnya  pemahaman  terkait  tugas  dan  fungsi  dari  masing  -masing Pelayanan,  kurangnya  tenaga  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  yang berpendidikan S1, dan fasilitas kantor yang belum memadai (3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk  mengatasi  faktor  penghambat  dalam  meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas PTSP Kabupaten Raja Ampat yaitu melakukan study banding  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  dalam    peningkatan  kapasitas Sumber Daya Mausia Aparatur Sipil Negara, juga melalui cara mengakses informasi melalui internet.
Kata  Kunci:  Keberhasilan  Kantor  Dinas  PTSP  Kabupaten  Raja  Ampat  tidak  terlepas  dari Kualitas Sumber Daya  Manusia Aparatur Sipil Negara.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Raja  Ampat  merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi  Papua  Barat.  Kabupaten  Raja Ampat  memiliki  potensi  pariwisata  yang cukup  besar.  Dikarenakan  wilayah  Raja Ampat yang terdiri dari beberapa pulau yang besar.  Perkembangan  industri  wisata  ini didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang ada  di  Kabupaten  Raja  Ampat,  seperti adanya fasilitas hotel dan resort yang dapat memberikan  kenyamanan  kepada  para
wisatawan  yang  datang  ke  Kabupaten  Raja Ampat.
Untuk  menarik  para  wisatawan datang ke Raja Ampat, Banyak para investor yang  ingin  menanamkan  modal  serta berusaha di wilayah Kabupaten Raja Ampat, dengan membangun sarana prasarana seperti hotel  dan  resort.  Dengan  bekerja  sama dengan pemerintah dalam hal ini yaitu Pihak Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  yang  bisa  membantu dalam  hal  pembiayaan  pelayanan  dalam
menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
Untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan menunjang kinerja dari Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu    salah  satu  faktor  yang sangat berpengaruh yaitu tentang Manajmen Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Raja Ampat.
Pelaksanaan  manajemen  aparatur sipil  negara  harus  berdasarkan  pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi  yang  diperlukan  oleh  jabatan dengan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan,  penempatan,  dan  promosi pada  jabatan  sejalan  dengan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan  aparatur  sipil  negara  sebagai bagian  dari  reformasi  birokrasi,  perlu ditetapkan  aparatur  sipil  negara  sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan  mengembangkan  dirinya  dan  wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Dalam  Pasal  10  dijelaskan  bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan  publik,  pelayan  publik  serta perekat  dan  pemersatu  bangsa.  Sedangkan tugas  Pegawai  ASN  menurut  Pasal  11 adalah:
a. Melaksanakan  kebijakan  publik  yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memberikan  pelayanan  publik  yang profesional dan berkualitas; dan
c. Mempererat  persatuan  dan  kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber  daya  manusia  sebagai  salah satu  faktor  penting  dalam  berkembangnya haruslah memiliki kinerja yang baik. Untuk
mengetahui  baik  atau  buruknya  kinerja seorang  Aparatur  Sipil  Negara,  maka dibutuhkan  evaluasi  secara  berkala.  Hal tersebut  dilakukan  agar  Kantor  atau  Dinas dapat  bersaing  dengan  perusahaan  lainnya yang  sejenis.  Suatu  Dinas  Pemerintahan dapat dikatakan berprestasi bila kinerja ASN tersebut  baik.  Di samping itu, kualitas juga dapat menjadi pendorong terciptanya kinerja ASN  yang  baik  dan  pada  akhirnya  prestasi kerja ASN akan meningkat.
Menyadari  pentingnya  kinerja  yang baik, Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa  istilah  kinerja  memiliki  arti  hasil yang  dicapai  secara  kualitas  dan  kuantitas yang dicapai  oleh seorang karyawan dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  adalah faktor  kemampuan  ( ability )  dan  faktor motivasi ( motivation ). Disatu sisi perusahaan  sebagai  lembaga  bisnis  yang profit  oriented ,  senantiasa  mengharapkan tercapainya  tingkat  kinerja  yang  tinggi. Dengan adanya kinerja yang baik dipercaya akan  menimbulkan  kualitas  Manajemen Sumber Daya Manusia yang baik juga.
Dari latar belakang diatas itulah yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian  tentang:  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
Kualitas Sumber Daya Manusia terdiri atas  dua  suku  kata  meliputi  kata  kualitas yang  secara  umum  merupakan  tingkat  baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.
Adapun  pengertian  kualitas  menurut Sedarmayanti  (2009:59),  mengemukakan bahwa  “Kualitas  merupakan  suatu  ukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  telah dipenuhi  berbagai  persyaratan,  spesifikasi, dan harapan”.
Sedangkan  Pengertian  Sumber  Daya Manusia secara umum merupakan daya yang bersumber  dari  manusia.  Daya  yang bersumber  dari  manusia  dapat  juga  disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power ).
Pengertian  lain  dikemukakan  oleh Ndraha  (2012:7)  adalah  sebagai  berikut  : “Sumber  daya  manusia  adalah  penduduk yang  siap,  mau  dan  mampu  memberi sumbangan  terhadap  usaha  pencapaian tujuan organisasional”.
Dengan demikian pengertian Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  menurut Matindas  (2002:94)  mengemukakan  bahwa “Kualitas  SDM  adalah  kesanggupan  tiap- tiap  karyawan  baik  didalam  menyelesaikan pekerjaannya, mengembangkan dirinya serta mendorong  pengembangan  diri  rekan- rekannya”.
Sedangkan  sumber  Daya  Manusia dikemukakan  pula  oleh  Sedarmayanti (2009:27)  mengemukakan  bahwa:  Sumber Daya Manusia  adalah tenaga kerja didalam atau  Pegawai  di  dalam  suatu  organisasi, yang  mempunyai  peranan  penting  dalam mencapai keberhasilan.
Dengan
demikian menurut Sedarmayanti mengemukakan bahwa pengertian  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia yaitu:  Kualitas  sumber  daya  manusia menyangkut  mutu  dari  tenaga  kerja  yang menyangkut  kemampuan,  baik  berupa kemampuan  fisik,  kemampuan  intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (mental).
Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang  pada  pasal  1  angka  1  UU  No.  5 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ASN adalah  profesi  bagi  PNS  dan  PPPK yangbekerja pada instansi pemerintah. PNS menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara.
Menurut  Kranenburg  PNS  adalah pejabat  yang  ditunjuk,  jadi  pengertian tersebut  tidak  termasuk  terhadap  mereka yang  memangku  jabatan  mewakili  seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya.
Logemann  dengan  menggunakan kriteria  yang  bersifat  materi  mencermati hubungan  antara  Pegawai  Negeri  dengan memberikan  pengertian  Pegawai  Negeri setiap  pejabat  yang  mempunyai  hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, ‘’Pegawai’’  berarti  ‘’orang  yang  bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya)  sedangkan  “Negeri”  berarti negara  atau  pemerintah.  Jadi  Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
Sedangkan  menurut  Mahfud  MD pengertian  pegawai  negeri  dalam  buku Hukum  Kepegawaian,  terbagi  dalam  dua bagian  yaitu  pengertian  stipulatif  dan pengertian ekstensif perluasan pengertian.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  merupakan unsur  pelaksana  Urusan  Pemerintahan Daerah  bidang  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  sebagaimana  dipimpin  oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  di bidang  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan  Daerah  dan  tugas  pembantuan yang  diberikan  kepada  Kabupaten;  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu  Pintu  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  Bupati  terkait  dengan  tugas  dan fungsinya.
Menurut  Murphy  dan  Clevelan (1995:113)  mengatakan  bahwa  kinerja adalah  kualitas  perilaku  yang  berorientasi pada tugas atau pekerjaan.
Ndraha (1997:112) mengatakan bahwa  kinerja  adalah  manifestasi  dari hubungan  kerakyatan  dari  masyarakat  dan pemerintah.
Widodo (2006:78) mengatakan
bahwa  kinerja  adalah  suatu  tindakan  dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil seperti yang di harapkan.
Menurut  Schuler  dkk  dalam  keban (2004:197)  mengatakan  sistem  penilaian kinerja  diartikan  sebagai  suatu  proses penilaian  kinerja.  Dalam  pandangan  beliau bahwa  proses  penilaian  kinerja  dapat  di gunakan  dengan  pendekatan  komperatif, standar- standar absolut, pendekatan tujuan, indeks yang bersifat langsung atau objektif`.
Sedangkan menurut Dwiyanto (2006:47)  mengatakan  bahwa  penilaian kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu  organisasi  dalam  mencapai  misinya.
Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja  tentu  sangat  berguna  untuk  menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi  itu  memenuhi  harapan  dan memuaskan masyarakat.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif,  yang  jenis penilitian    yang  temuan-temuannya  tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hubungan lainnya.
Menurut  Kirk  dan  Miller  (1986:9) mendefinisikan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung  pada  pengamatan  terhadap manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan berhubungan  dengan  orang-oarang  tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
Penelitian  ini  telah  dilakukan  mulai  bulan Oktober sampai November 2020.
Sedangkan  menurut  Ridwan  dan  Tita Lestari (1997:3) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.
Dari  defenisi  diatas,  maka  dalam Penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Raja  Ampat  dan  pengguna (masyarakat).
Menurut  Nana  Sudjana  dan  Ibrahim (2004:85)  menjelaskan  bahwa  sampel  ialah sebagian dari populasi dapat dijangkau serta memiliki  sifat  yang  sama  dengan  populasi yang diambil sampelnya tersebut.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  di  atas maka  banyaknya  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. 1 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
b. 1  Sekretaris  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Raja Ampat.
c. 1 Kepala Bidang Promosi & Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman Modal & Informasi Penanaman Modal.
d. 1  Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  & Pelayanan Perizinan & Non Perizinan.
e. 1  Kepala  Seksi  Penyelenggaraan  & Pelayanan  Perizinan  &  Non  Perizinan pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
f. 5  Pemohon  (Masyarakat)  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Raja Ampat.
Teknik  pengumpulan  data  adalah cara yang digunakan dalam data penelitian. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi adalah  metode  atau  cara menganalisis  dan  mengadakan  pengadaan data secara sistematis mengenai tingkah laku dengan  melihat  atau  mengamati  individu atau  kelompok  secara  langsung  (Ngalim Purwanto,  1985).  Metode  ini  digunakan untuk  melihat  dan  mengamati  secara langsung keadaan dilapangan agar penelitian ini  memperoleh  gambaran  yang  lebih  luas tentang permasalahan yang diteliti.

## 2. Wawancara
Menurut Lexy J. Moleong pengertian wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan  tertentu.  Pada  metode  ini
peneliti dan responden berhadapan langsung ( face to face ) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang  dapat  menjelaskan  permasalahan penelitian.  Dalam  wawancara  percakapan harus  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih, yang berfungsi sebagai pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan sedangkan yang diwawancarai adalah orang yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan pewawancara.

## 3. Dokumentasi
Menurut  Guba  dan  Linkon  yang dikutip oleh Moleong (2010:161) “Dokumen  adalah  setiap  bahan  tertulis ataupun  film”,  dari  definisi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  dokumen  suatu  data  yang sudah  tersusun  untuk  dipersiapkan  guna keperluan tertentu, dan dokumen bermanfaat untuk menguji, meramal ataupun menafsirkan. Dokumen ini terbagi dua, yang pertama  dokumen  resmi  dan  dokumen pribadi.
Analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman  dalam  Tresiana  (2013:119-120) bahwa  “Analisis  data  adalah  proses mengatur  urutan  data”,  jadi  dari  pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa analisis data adalah rangkaian kegiatan untuk mengurutkan data agar data dapat dibaca dan dipahami. Pada penelitian ini menggunakan metode  analisis  diskriptif  dengan  cara mengumpulkan  data,  dikelompokkan  lalu disusun dan dihubungkan dengan judul dan dibuat menjadi sebuah kesimpulan.

## 1. Reduksi Data
Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan,  pemilahan  dan  penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan.
Kegiatan  mereduksi  data  yang  akan dilakukan  dalam  penelitian  ini  meliputi:
perekaman  hasil  wawancara,  pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui  recorder  maupun  catatan-catatan lapangan  dan  hasil  pengumpulan  dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. 2. Penyajian Data
Penyajian
data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan tindakan.  Bentuk  penyajian  data  dapat berupa uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori  serta  diagram  alur,  yang  bertujuan untuk  memudahkan  membaca  dan  menarik kesimpulan.

## 3. Membuat Kesimpulan
Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas  kategori  dan  pola  tertentu  menurut pandangan  informan.  Pada  penelitian  ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari  pola,  tema  serta  hal-hal  yang  sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara kepada  Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang Promosi  &  Pengendalian  Pelaksanaan Penanaman Modal & Informasi Penanaman Modal,  Kepala  Bidang  Penyelenggaraan  & Pelayanan  Perizinan  &  Non  Perizinan  dan Kepala Seksi Penyelenggaraan & Pelayanan Perizinan & Non Perizinan, dapat disimpulkan bahwa Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  di  Kantor Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan study banding dan disamping  memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang ada dalam  peningkatan
kapasitas  sumber  daya  dari  aparatur, juga  melalui  cara  yang  hemat  dengan mengakses  informasi  melalui  internet. Dengan  itu  Dinas  terkait  bekerjasama dengan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)  selain  itu  juga  ada jaringan komunikasi antar Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  seluruh  Indonesia ini  merupakan    tempat  untuk  saling shring saling mengisi guna peningkatan pelayanan;
b. Pimpinan atau atasan selalu memberikan tugas dan pekerjaan kepada Aparatur Sipil Negara dan juga dalam pengawasan melekat (WASKAT)  menjalankan  tugas  yang sesuai dengan Bidang Promosi Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal yang  berjenjang  kepada  Aparatur  Sipil Negara  sehingga  paham  akan  tugas yang diberikan oleh pimpinan;
c. Pimpinan selalu memberikan kesempatan  kepada  Aparatur  Sipil Negara  untuk  mengikuti  pelatihan, BIMTEK  serta  Diklat  yang  berkaitan dengan  Bidang  Promosi  Pengendalian Pelaksanaan  Penanaman  Modal  dan Informasi  Penanaman  Modal  sehingga Aparatur  Sipil  Negara  mengerti  dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan hasil proses pengambilan  data  dari  ketiga  rumusan masalah  dari  berbagai  narasumber  yang berasal dari Para Pegawai Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Para  Pemohon (Masyarakat),  maka  secara  keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  Kualitas  Sumber Daya  Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  pada
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat dapat  dikatakan  sudah  baik  dikarenakan pelayanan yang sangat baik,ramah dari para pegawai  terhadap  pemohon  (masyarakat) yang  membuat  para  pemohon  merasa nyaman. Untuk mengatasi hambatan- hambatan  yang  dialami,  maka  dilakukan beberapa upaya seperti:
a. Melakukan study banding dan disamping  memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang ada dalam  peningkatan kapasitas  sumber  daya  dari  aparatur, juga  melalui  cara  yang  hemat  dengan mengakses  informasi  melalui  internet. Dengan  itu  Dinas  terkait  bekerjasama dengan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI),
Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO);
b. Pimpinan atau atasan selalu memberikan tugas dan pekerjaan kepada Aparatur Sipil Negara dan juga dalam
pengawasan melekat
(WASKAT)  menjalankan  tugas  yang sesuai sehingga paham akan tugas yang diberikan oleh pimpinan;
c. Pimpinan selalu memberikan kesempatan  kepada  Aparatur  Sipil Negara  untuk  mengikuti  pelatihan, BIMTEK  serta  Diklat  yang  berkaitan dengan  tugas  dari  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Raja  Ampat  sehingga Aparatur  Sipil  Negara  mengerti  dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Aparatur Sipil  Negara di Kantor Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Raja Ampat  dinilai  sudah  sangat  maksimal dalam melayani masyarakat dilihat dari tanggapan hasil wawancara dengan para informan  yang  dilakukan  oleh  peneliti yang  hampir  semua  jawabannya  sama mengenai  pelayanan  para  pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Raja Ampat  yang  sangat  baik  dalam melayani masyarakat dalam pembuatan surat izin.
2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya
Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  di Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Raja  Ampat  yaitu  secara spesifik  alokasi  anggaran,  adanya regulasi serta aturan hukum yang selalu berubah-ubah, masih kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing  -masing  Pelayanan,  kurangnya tenaga  sumber  daya  manusia  aparatur yang  berpendidikan  S1,  dan  fasilitas kantor yang belum memadai.
3. Upaya-upaya  Yang  Dilakukan  Untuk Mengatasi  Faktor  Penghambat  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia  Aparatur  Sipil  Negara  di Kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat yaitu melakukan study banding dan disamping  memanfaatkan  sarana  dan prasarana yang ada dalam  peningkatan kapasitas  sumber  daya  dari  aparatur, juga  melalui  cara  yang  hemat  dengan mengakses  informasi  melalui  internet. Dengan  itu  Dinas  terkait  bekerjasama
dengan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), pimpinan selalu
memberikan tugas dan pekerjaan kepada Aparatur Sipil Negara dan juga dalam pengawasan
melekat (WASKAT)  menjalankan  tugas  yang sesuai dan pimpinan selalu memberikan kesempatan  kepada  Aparatur  Sipil Negara  untuk  mengikuti  pelatihan, BIMTEK  serta  Diklat  yang  berkaitan dengan dinas terkait.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
kesimpulan diatas,
maka Penulis
memberikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan  Pihak  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Raja  Ampat  agar selalu  berupaya  dalam  meningkatkan
Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur  Sipil  Negara  dan  pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi
kedepannya.
2. Disarankan  Pihak  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Raja  Ampat  agar selalu berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti lebih mengoptimalkan alokasi anggaran agar  dapat  menunjang  progam-progam yang  akan  dilakukan  para  pegawai seperti  mengikuti  pelatihan-pelatihan dan  lebih  meningkatkan  sarana  dan prasarana  sehingga  dapat  memberikan pelayanan yang sangat maksimal terhadap para pemohon (masyarakat).
3. Diharapkan  Pihak  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Raja  Ampat  agar selalu  berupaya  memaksimalkan  setiap program yang dibuat
dalam meningkatkan  kualitas  sumber  daya
manusia aparatur sipil Negara sehingga Pelayanan  pada  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
kedepannya lebih baik lagi.
4. Diharapkan  Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Raja  Ampat  agar  lebih memperluas  jaringan  dengan  semua pihak  terkait,  dalam  hal  peningkatan investasi  seperti;  lebih  meningkatkan kerjasama dengan  Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kerjasama luar negeri dan organisasi atau komunitas masyarakat wirausaha lainnya.
5. Diharapkan  agar  penelitian  ini  sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya  agara  lebih  mengetahui tentang  kualitas  sumber  daya  manusia apratur sipil negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.     2006. Metode   Penelitian Kualitatif .        Bumi        Aksara: Jakarta Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan  Good Governance  Melalui  Pelayanan Publik , UGM Press:Yogyakarta Gerry  Dessler.  2000. Menajemen  Sumber Daya  Manusia. PT.  Prenhallindo: Jakarta Interplan.  1969. Menajemen  Sumber  Daya Manusia. Gramedia Pusaka Utama: Jakarta Kirk dan Miller. 1986. Metodelogi Penelitian  Kualitatif. PT.  Remaja Rosdakarya: Bandung Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia. 1999. Pedoman
Penyusunan  Akuntabilitas. LAN RI: Jakarta
Matindas.  2002. Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Pustaka  Utama  Grafiti: Jakarta
Moleong.  2010. Metodelogi  Penelitian
Kualitatif. Remaja  Rosda  karya:
Bandung Murphy  dan   Clevelan.   1995. Manajemen Personalia. PT.  Erlangga : Jakarta Nana  Sudjana.    2004. Penelitian  dan Penilaian  Pendidikan. Sinar
Baru:Bandung
Nawawi.      1985. Metode    Penelitian Bidang  Sosial. Pikiran  Rakyat: Jakarta Ndraha.      1997. Manusia      dan Produktivitas      Kerja. Rineke Cipta: Jakarta
Ndraha.  2012. Pengantar  Teori  Sumber Daya  Manusia. Pusaka    Jaya: Jakarta
Ngalim        Purwanto.      1985. Spikologi Pendidikan. Remaja      Karya: Bandung
Pasolong    Harbani.    2013. Manajemen Sumber    Daya    Manusia. Cv. Alfabeta: Bandung
Ridwan  dan  Tita  Lestari,   1997. Dasar-
dasar      Statistika ,      Alfabeta:
Bandung
Rue  Byars.1981. Sumber  Daya  Manusia dan Produktivitas Kerja. Rinehart: New York Schurel  dan  Jackson.  2004. Manajemen Sumber Daya Manusia menghadapi Abad Ke-21. Erlangga: Jakarta
Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan  Produktivitas  Kerja. Mandar Maju: Bandung Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif    Dan  R&D. Alfabeta:   Bandung Swasono dan Sulistyaningsih.1993. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Cv.  Izufa  Gempita: Jakarta Tresiana. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif ,      Alfa Beta: Bandung
Widodo.    2006. Membangun  Birokrasi Berbasis  Kerja. Banyu    Media: Malang.