Volume 1, Issue 2, Tahun 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274 Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,

## Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy
Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia Website: http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index

## KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF
Muhammad Alhada Fuadilah Habib 1*
1 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung *Corresponding Author Email: habibhada@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Abstrak: Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat (social empowerment)  sebagai  akibat  dari  kegagalan  konsep  pembangunan (development)  yang  pernah  diterapkan  sebelumnya  di  Indonesia  (di  masa orde  baru)  dan  juga  di  negara-negara  berkembang  Asia  lainnya.  Konsep “pembangunan” yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini, begitu mendewakan  industrialisasi  dan  mekanisme  trickle  down  effect  (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial. Konsep  ini  mencerminkan  paradigma  baru  pembangunan,  yakni  bersifat people  centered  (berpusat  pada  manusia),  participatory  (partisipatif), empowering  (memberdayakan),  dan  sustainable  (berkelanjutan).  Ekonomi kreatif  menjadi  salah  satu  konsep  penting  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat,  sebab  cukup  banyak  program  pemberdayaan  masyarakat  di bidang  ekonomi  kreatif  yang  terbukti  mampu  meningkatkan  perekonomian masyarakat.  Paper  ini  membahas  sacara  teoritis  konsep  pemberdayaan masyarakat,  latar  belakang  munculnya  konsep  pemberdayaan  masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat (teori ABCD (asset based community development)  dan  teori  stakeholders),  konsep  peningkatan  ekonomi masyarakat,  konsep  ekonomi  kreatif,  tipologi  masyarakat  dalam pemberdayaan  masyarakat,  serta  alur  pemberdayaan  masyarakat  melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Kata  Kunci:  Pemberdayaan  Masyarakat;  Ekonomi  Kreatif;  BUMDesa; Peningkatan Ekonomi; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Abstract: The  emergence  of  the  concept  of  community  empowerment  (social empowerment)  as  a  result  of  the  failure  of  the  concept  of  development (development)  that  had  been  applied  before  in  Indonesia  (in  the  New  Order era)  and  was  applied  in  other  Asian  developing  countries.  The  concept  of "development"  brought  about  by  this  neoclassical  economic  paradigm,  so deified  industrialization  and  the  trickle-down  effect  mechanism,  which  has proven  to  be  incapable  of  equitably  prospering  society.  Conceptually, community empowerment is defined as a concept of economic development that encapsulates  social  values.  This  concept  reflects  the  new  paradigm  of development,  which  is  people-centered  (human-centered),  participatory (participatory), empowering (empowering), and sustainable (sustainable). The creative  economy  is  one  of  the  important  concepts  in  community  economic empowerment because quite a lot of community empowerment programs in the creative economy have succeeded in improving the community's economy. This paper  discusses  theoretically  the  concept  of  community  empowerment,  the background  to  the  emergence  of  the  concept  of  community  empowerment, theories  of  community empowerment  (ABCD  theory  (asset-based community development)  and  stakeholders  theory),  the  concept  of  community  economic improvement,  the  concept  of  the  creative  economy,  typology  of  society  in community empowerment, and the flow of community empowerment through the establishment of BUM Desa.

## Keywords: Community  Empowerment;  Creative  Economy;  BUMDesa;
Economic Improvement; Community Economic Empowerment.

## PENDAHULUAN
Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari- hari.  Istilah  ini  tidak  asing  lagi  di  telinga  kita  mengingat  saat  ini  cukup  banyak  program pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  BUMN,  organisasi sosial/kemasyarakatan,  maupun  pihak  swasta.  Berita  mengenai  program  pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program  pemberdayaan  masyarakat  yang  kita  kenal,  umumnya  merupakan  sebuah  program yang  berupaya  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  menciptakan  kesejahteraan  bagi masyarakat.
Konsep  “pemberdayaan”  berasal  dari  kata  dasar  “daya”  yang  mengandung  arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “ empowerment ”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang  lemah  yang  belum  mempunyai  daya/kekuatan  untuk  hidup  mandiri,  terutama  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok/kebutuhan  dasar  hidupnya  sehari-hari,  seperti  makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).
Secara  konseptual  pemberdayaan  masyarakat  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan  dan  tindakan  kolektif,  untuk  memecahkan  masalah  sosial  atau  memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan  ekonomi  yang  merangkum  nila-nilai  sosial.  Konsep  ini  mencerminkan paradigma  baru  pembangunan,  yakni  bersifat people  centered (berpusat  pada  manusia), Participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan),  dan sustainable (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).
Secara  umum,  pemberdayaan  masyarakat  ditujukan  kepada  kelompok  masyarakat yang  rentan  dan  lemah,  sehingga  setelah  diberdayakan  mereka  memiliki  kekuatan  atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan,  dan  papan.  Selain  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar,  masyarakat juga  diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan  memperoleh  barang/jasa  yang  dibutuhkan  dengan  kualitas  yang  bagus.  Dalam  hal  ini masyarakat  diharapkan  kan  mampu  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).
Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal  (ditindas  oleh  struktur  sosial  yang  tidak  adil).  Harapannya  setelah  diberdayakan, masyarakat  bisa  lebih  sejahtera,  berdaya  atau  mempunyai  kekuatan  dalam  memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara  sosial,  budaya,  dan  hak  bersuara/berpendapat,  bahkan  sampai  pada  kemandirian masyarakat dalam menentuan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).
Ekonomi  kreatif  menjadi  salah  satu  konsep  penting  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat.  Sektor  industri  rumahan  (UMKM)  baik  yang  dilakukan  oleh  individu  maupun BUM Desa cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif (Hasan, 2018). Dalam pemberdayaan  masyarakat  yang  mengedepankan  ekonomi  kreatif,  perlu  menggali  dan mengasah  potensi creativity,  innovation,  invention dalam  diri  masyarakat.  Secara  umum ekonomi  kreatif  merupakan  suatu  konsep  untuk  merealisasikan  pemberdayaan  ekonomi
masyarakat  yang  berkelanjutan  berbasis  kreativitas.  Dalam  paradigma  ekonomi  kreatif, pemanfaatan  sumber  daya  yang  bukan  hanya  terbarukan,  bahkan  tidak  terbatas,  yaitu  ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang ada dalam diri masyarakat (Purnomo, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu pilihan terbaik dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA
Bagian  ini  secara  khusus  membahas  mengenai  studi/penelitian  terdahulu  mengenai pemberdayaan masyarakat. Studi terdahulu ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi dalam upaya menyusun dan menjelaskan kajian teoritis pemberdayaan masyarakat. Berbagai informasi dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat, dapat diperoleh dengan cara belajar dari kesalahan dan/atau keberhasilan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya melalui studi-studi terdahulu.
Studi pertama dilakukan  oleh  Muhammad  Alhada  Fuadilah  Habib  dan  Mahyuddin dengan  judul  Evaluasi  Pengelolaan  Teknologi  TPS  3R  di  Desa  Wisata  Religi  Gunungpring Kabupaten  Magelang.  Studi  ini  secara  ringkas  menjelaskan  mengenai  upaya  pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa KSM Berkah. Upaya pengembangan ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dengan  membantu  membangun infrastruktur Teknologi TPS 3R  (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce , dan Recycle ) untuk  mengatasi  permasalahan  sampah  di  desa  wisata  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  secara ringkas  menjelaskan  bahwa  BUM  Desa  belum  sepenuhnya  berhasil  mengelola  desa  wisata beserta infrastruktur yang telah diberikan pemerintah. Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan BUM Desa ini adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengelola (SDM) yang kurang sesuai dengan yang seharusnya (Habib & Mahyuddin, 2021). Dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas SDM pengelola BUM Desa sangat penting diperhatikan dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Tenaga  pengelola  /  pengurus  BUM  Desa  harus mencukupi  secara  kuantitas,  dan  memiliki  kualifikasi  keahlian  yang  sesuai  dengan  posisi jabatan yang diberikan, serta memiliki komitmen kerja yang bagus.
Studi kedua , dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  DESA).  Studi  ini  secara  ringkas  mendeskripsikan mengenai bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat beserta hasil dan implikasinya bagi masyarakat  yang  diberdayakan.  Secara  ringkas  hasil  studi  ini  menjelaskan  bahwa  proses
pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan  kepada  BUM  Desa  Maju  Makmur  ini  dilakukan dengan pemberian modal, bantuan pemasaran, kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan. Adapun  implikasi  dari  pemberdayaan  ekonomi  melalui  BUM  Desa  ini  adalah  kemudahan menambah  modal  usaha,  menambah  produksi  masyarakat,  kemudahan  mendapatkan  sarana pertanian,  peningkatan  pendapatan,  peningkatan  kehidupan  sosial  ekonomi,  dan  menambah wawasan para pegawai/pengelola BUM Desa. Namun demikian ditemukan pula ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja dikarenakan tidak adanya pendampingan (Fitria,  2020).  Berdasarkan  studi  ini  dapat  diambil  pelajaran  mengenai  pentingnya pendampingan  dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  BUM  Desa  perlu  diberikan pendampingan  dalam  menjalankan  usahanya  sampai  benar-benar  mampu  berdiri  secara mandiri.
Studi ketiga, dilakukan oleh  Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma’ruf dengan  judul  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  DESA) (Studi BUM DESA Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). Studi ini secara  sederhana  mendeskripsikan  upaya  pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUM  Desa Mawar  yang  dilakukan  melalui  empat  prinsip  pemberdayaan  yaitu  prinsip  kesetaraan, partisipasi,  keswadayaan/kemandirian,  dan  berkelanjutan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUM  Desa  Mawar  secara  umum  berjalan  cukup baik.  Melalui  prinsip  kesetaraan,  masyarakat  diberikan  hak  suara  dan  kebebasan  untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender atau pun golongan.  Melalui prinsip partisipasi,  BUM  Desa  melakukan  pendampingan  dan  mengadakan  sosialisasi/pelatihan dengan  mendatangkan  narasumber  yang  berkompeten  dari  dinas  terkait.  Melalui  prinsip keswadayaan/kemandirian,  BUM  Desa  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk memberikan  usulan  mengenai  program  yang  akan  diadakan.  Melalui  prinsip  berkelanjutan, target  bertambahnya  jumlah  anggota  dan  bertambahnya  sektor  usaha  diharapkan  dapat menjadikan  BUM  Desa  ini  bisa  lebih  maju  dan  lebih  berkembang  kedepannya.  Namun demikian,  dalam  pelaksanaan  prinsip  pertisipasi,  sosialisasi/pelatihan  yang  dilakukan seringkali  tidak  diimbangi  dengan  adanya  praktik,  sehingga  masyarakat  menjadi  kurang beminat  untuk  mengikuti  program  dan  masyarakat  susah  memahami  dan  mempraktekkan secara  langsung  ilmu  yang  telah  didapat  dari  kegiatan  sosialisasi/pelatihan  (Purnamasari  & Ma’ruf,  2020).  Berdasarkan  studi  ini  dapat  diambil  pelajaran  betapa  pentingnya  praktik langsung  dalam  kegiatan  sosialisasi/pelatihan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian, kedepannya  ketika  melakukan  kegiatan  sosialisasi/pelatihan  dalam  upaya  pemberdayaan
masyarakat,  perlu  diupayakan  untuk  melakukan  praktik  secara  langsung  agar  masyarakat menjadi mudah dalam memahami materi yang disampaikan.
Studi keempat , dilakukan oleh Venita Sofiani, Luthpi Saepuloh, dan Elan Eriswanto dengan  judul  Pemberdayaan Ekonomi  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) Desa  Karangjaya  Kecamatan  Gegerbitung  Kabupaten  Sukabumi.  Studi  ini  secara  ringkas menjelaskan  mengenai  upaya  pengembangan  BUM  Desa  melalui  sosialisasi  dan  pelatihan penyusunan  administrasi  laporan  keuangan  desa  dan  pengembangan  unit  usaha  desa.  Hasil studi ini secara garis besar menemukan bahwa aparatur desa kurang menyambut baik upaya perbaikan  pembuatan  laporan  administrasi  keuangan  desa.  Namun  demikian,  aparatur  desa sangat  tertarik  dan  menyambut  baik  upaya  pengembangan  BUM  Desa  dalam  hal pengembangan produk potensi desa (Sofiani, Saepuloh, & Eriswanto, 2017). Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa upaya pengembangan BUM Desa khususnya perbaikan administrasi laporan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitator/pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Berdasarkan  realitas  ini,  pihak  fasilitator/pelaku  ekonomi  masyarakat  perlu mengetahui  sedini  mungkin  kemungkinan  permasalahan  ini,  sehingga  dapat  segera  mencari solusi  terbaik  untuk  mengatasinya.  Solusi  ini  perlu  diupayakan  agar  proses  pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terkendala permasalahan ketertiban administrasi laporan keuangan. Mengingat laporan keuangan merupakan aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola  BUM  Desa  terhadap  modal  yang  telah  diberikan,  serta  sebagai  upaya  untuk mencegah penyalahgunaan/penyelewengan modal/keuntungan yang diperoleh BUM Desa.
Studi kelima , dilakukan oleh Devi Nur Puspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu DM dengan  judul  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Melalui  BUM  Desa  Tirta  Mandiri  di  Desa Ponggok,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten.  Studi  ini  secara  ringkas  menjelaskan mengenai  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  keberhasilan  BUM  Desa  Tirta  Mandiri sehingga memperoleh banyak penghargaan dan menjadi BUM Desa percontohan di Indonesia. Hasil  studi  ini  menjelaskan  bahwa  kesuksesan  BUM  Desa  Tirta  Mandiri  tidak  didapatkan secara instan namun melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Faktor  utama  yang  menjadi  penyebab  kesuksesan  BUM  Desa  ini  adalah  keterlibatan  aktif pemerintah  desa  yang  tidak  lelah  melakukan  studi  literasi  dengan  menggandeng  berbagai akademisi dan konsultan agar Desa Ponggok bangkit menjadi desa yang maju dan terentaskan dari garis kemiskinan. Selain itu, berbagai inovasi usaha juga terus dikembangkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri supaya mampu bersaing dan mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, untuk kemajuan BUM Desa, pemerintah desa turut menggandeng berbagai lembaga ekonomi
tingkat desa seperti Pokdarwis Wanua Tirta dan UKM Nila Murni (Puspitasari, Warsono, & DM,  2020).  Berdasarkan  studi  ini,  dapat  diambil  pelajaran  berupa  pentingnya  peran  aktif pemerintahan  desa  dalam  upaya  memajukan  BUM  Desa,  sehingga  pihak  fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat perlu berupaya untuk mendorong peran aktif pemerintah desa dalam upaya  memajukan  BUM  Desa  di  masing-masing  wilayah.  Selain  itu,  dapat  diketahui  pula pentingnya  peran  akademisi  dan  konsultan  serta  keterlibatan  berbagai  lembaga  ekonomi tingkat desa dalam upaya memajukan BUM Desa. Berbagai inovasi produk juga perlu terus diupayakan  oleh  BUM  Desa  agar  produk-produk  yang  dihasilkan  dapat  diterima  oleh masyarakat  secara  luas  sehingga  produk  yang  dihasilkan  BUM  Desa  dapat  menghasilkan banyak profit.
Studi keenam ,  dilakukan  oleh  Zul  Asfi  Arroyhan  Daulay  dengan  judul  Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota  Medan).  Secara  ringkas  hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  pengembangan  ekonomi masyarakat  pada  UMKM  dalam  bidang  ekonomi  kreatif  terbukti  mampu  meningkatkan pendapatan  masyarakat,  meningkatkan  peluang  kerja,  dan  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa bidang usaha ekonomi kreatif paling sukses dan diminati  oleh  masyarakat  adalah  pertama  bidang  kuliner,  kedua  bidang  fashion,  dan  ketiga bidang kerajinan (Daulay, 2018). Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup bagus khususnya untuk usaha kuliner, fashion, dan kerajinan, sehingga temuan ini bisa menjadi salah satu alternatif bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan.
Berdasarkan  studi-studi  terdahulu  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  pihak fasilitator/pelaku  pemberdayaan  masyarakat  dapat  menjadikannya  sebagai  referensi  untuk program  pemberdayaan  masyarakat  khususnya  melalui  pembentukan  BUM  Desa.  Berbagai kesalahan hasil evaluasi dapat diantisipasi agar tidak terjadi  lagi, serta berbagai faktor/aspek pendukung  keberhasilan  dapat  diambil  untuk  diterapkan  dalam  program  pemberdayaan masyarakat dengan berbagai penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  penedekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  kajian eksploratif  terhadap  literatur.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi pustaka. Studi Pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber/literatur yang dibutuhkan dalam penelitian (Usrah, Habib, & Fakhrurrazi, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menjelaskan  latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi atau program pemberdayaan masyarakar. Beberapa teori yang dibahas dalam bagian ini diantaranya adalah teori ABCD ( asset based community development ), teori stakeholders , konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa.

## Latar Belakang Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat ( social empowerment ) sebagai akibat dari kegagalan  konsep  pembangunan  ( development )  yang  pernah  diterapkan  sebelumnya  di Indonesia (di masa orde baru) dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep “pembangunan”  yang  dibawa  oleh  paradigma  ekonomi  neoklasik  ini,  begitu  mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat  secara merata. Lahirnya  konsep  pemberdayaan masyarakat  ini, sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti talah gagal diterapkan, dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagai mana mestinya (Nugroho, 2014).

## Gambar 1. Konsep Trickle Down Effect
(Aghion  Bolton, 1997)
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  espektasi trickle  down  effect (efek  rambatan) ternyata  tidak  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Secara  semiotik,  gambar  di  atas menjelaskan bahwa mereka yang berada di posisi atas tidak pernah puas dengan sumber daya yang  diberikan,  dalam  arti  sumber  daya  yang  diberikan  selalu  habis  di  atas,  baik  melalui mekanisme  korupsi  maupun  mekanisme pemanfaatan  yang  dianggap  sah.  Dengan  demikian
masyarakat yang dibawahnya tidak akan kebagian sumber daya yang telah dikucurkan dari atas (Aghion  Bolton, 1997).
Implikasi  nyata  kegagalan  konsep  pembangunan  “terpusat”  ini  adalah  adanya ketimpangan  kesejahteraan  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan.  Kota-kota  besar  seperti Jakarta,  merupakan  wilayah  yang  paling  diuntungkan  dan  paling  maju,  padahal  wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. Di era Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga wilayah di luar  Jawa  dan  Bali  tingkat  pembangunannya  masih  kurang  baik.  Kondisi  seperti  ini menyebabkan daerah merasa tersisihkan (tidak dianggap) akibat program-program kebijakan yang  bersifat top-down (dari  pusat  ke  daerah).  Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  di  daerah terasa hanya sebagai penonton dan pelayan/pembantu di wilayahnya sendiri. Kodisi seperti ini merupakan implikasi logis dari kebijakan-kebijakan yang hanya dibuat oleh pemerintah pusat sehingga daerah hanya bisa pasrah menunggu dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Contoh  konkret  adalah  hingga  tahun  2014  ada  sekitar  62  juta  penduduk  di  Indonesia  yang belum mendapatkan aliran listrik, sementara di kota-kota besar persediaan listrik sudah sangat memadahi. Contoh lain pembangunan di daerah Papua yang masih sangat tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis.
Adapun  implikasi  negatif  dari  penerapan  ekonomi  neoklasik  diantaranya: pertama, mempersempit  lapangan  pekerjaan,  hal  ini  dikarenakan  dalam  ekonomi  neoklasik  lebih menekankan  industrialisasi  sehingga  meminimalisir  tenaga  kerja  dengan  dalih  efisiensi, dengan  demikian  paradigma ini  sebenarnya  cocok  untuk  efisiensi  namun tidak  cocok  untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Kedua , tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa karena dalam  ekonomi  neoklasik  semua  sumber  daya  sebisa  mungkin  dikomersialisasikan  (dijual) untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki. Ketiga ,  tidak  terjaminnya  kesejahteraan  buruh.  Kondisi  ini  terjadi  karena  negara  yang menerapkan ekonomi neoklasik sengaja menekan upah pekerja untuk menarik investor asing (Nugroho,  2014).  Adanya  kondisi-kondisi  negatif  yang  telah  dijelaskan  di  atas  sebagai implikasi  dari  penerapan  ekonomi  neoklasik  yang  begitu  mendewakan  industrialisasi  dan mekanisme trickle  down  effec, sehingga memunculnya  konsep  pemberdayaan  masyarakat sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik.

## Teori ABCD (Asset Based Community Development)
Salah  satu  model  pendekatan  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  adalah  pendekatan  ABCD  ( Asset  Based  Community  Development ).  ABCD
merupakan  model  pemberdayaan  masyarakat  yang  mengutamakan  pemanfaatan  aset  dan potensi  yang  dimiliki  oleh  komunitas  masyarakat  setempat  (Maulana,  2019).  Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM Desa, Ibu-Ibu PKK, Kelompok Tani, atau kelompok remaja, merupakan  aset  desa  yang  sangat  berharga.  Berbagai  kelompok  masyarakat  tersebut  dapat dilihat  keterampilan atau  potensinya  kemudian  diberikan  wadah  untuk  dapat  dikembangkan dan  diberdayakan  sehingga  menghasilkan  sebuah  karya  yang  dapat  bernilai  sosial  maupun ekonomis.
Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini, merupakan sebuah alternatif pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  aset  lokal  sebagai  penekanannya.  Adapun yang dimaksud “aset” dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri (Fitriawan,  2020).  Masyarakat  dapat  menggunakan  potensi  atau  kekayaan  yang  dimiliki sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  anggota  masyarakat,  misalnya  kecerdasan,  kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Kemudian bisa juga berupa ketersediaan Sumber Daya  Alam  (SDA)  seperti  bentang  alam  yang  indah,  ladang  yang  subur,  pantai  yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan pasir.
Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan  masyarakat  yang  didasarkan  pada  aset  lokal  yang  terdapat  di  suatu  wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020). Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan  pendekatan  ABCD  ini,  akan  mampu  memberikan    kesempatan  kepada  mitra (masyarakat yang diberdayakan) untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehinga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra (Alhamuddin, Aziz, Inten,  Mulyani, 2020).
Dalam  pendekatan  ABCD,  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  pemberdayaan  tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa, namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar  dari  berbagai  permasalahan,  termasuk  permasalahan  peningkatan  taraf  hidup  (sosi- ekonomi).  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sebenarnya  masyarakat  yang  belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk  memaksimalkan potensi yang telah dimiliki, atau  karena  masih  terbatasnya  sistem  sumber  daya  yang  mampu  memfasilitasi  masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi yeng telah dimiliki.
Dalam  pemberdayaan,  diperlukan  adanya  fasilitator  yang  berperan  untuk mengidentifikasi  berbagai  potensi  yang  telah  dimiliki  oleh  masyarakat.  Disamping  itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat  dengan sistem  atau  model  pemberdayaan  yang  tepat.  Dalam  hal  ini,  fasilitator  juga  bisa  membantu untuk  menghubungkan  ke  berbagai  lembaga/badan/kelompok  lain  yang  bisa  diajak  untuk bekerja  sama  dalam  rangka mengembangan  potensi  masyarakat  mitra  dengan jaringan  yang lebih luas (Rahman, 2018).
Pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  pendekatan  ABCD  secara  umum memiliki  4    komponen  yang  perlu  dilakukan  yaitu Problem  Based  Approach,  Need  Based Approach,  Right  Based  Approach, dan Asset  Based  Approach (Widjajanti,  2011). Problem Based  Approach merupakan  potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  berupa  kesadaran  akan masalah  yang  tengah  dihadapi.  Dengan  adanya  kesadaran  ini,  masyarakat  setempat  akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek “kesadaran akan masalah” ini, merupakan aspek yang sangat penting karena  tanpa  adanya  kesadaran,  masyarakat  tidak  akan  berusaha  berubah  dari  kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi.
Aspek Need Based Approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  kebutuhan  hidup, kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan,  merupakan  hal  yang  harus  ada  pada  tiap-tiap  anggota  masyarakat  sebagai  wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu.
Aspek Right  Based  Approach, merupakan  aspek  pemberdayaan  masyarakat  dengan menggunakan  kekayaan  (materi)  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Prinsip  aspek  ini  adalah menggunakan bantuan modal (dana awal) untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal- awal,  butuh  dana  operasional  agar  kegiatan  pemberdayaan  dapat  berjalan  sesuai  rencana.
Terkadang dana awal ini juga sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi yang mendesak, seperlu kerusakan sarana dan prasarana maupun kecelakaan yang membutuhkan dana untuk perbaikan.
Aspek Asset  Based  Approach ,  merupakan  aspek  pemberdayaan  masyarakat  dengan menggunakan  potensi  dasar  yang  telah  dimiliki  oleh  masyarakat  sendiri.  Potensi  yang dimaksud  di  sini  seperti  kecerdasan,  kepedulian,  partisipasi,  gotong  royong,  dan  solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri  masyarakat,  diharapkan  dapat  memunculkan  kecerdasan,  kepekaan  sosial,  sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi- inovasi produk usaha baru yang mengagumkan.
Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan  juga  dalam  pemberdayaan masyarakat  yaitu  aspek  Sumber  Daya  Alam  (SDA). Kekayaan  alam  merupakan aspek terbesar  dalam menunjang  keberhasilan  program-program pemberdayaan  masyarakat.  Aspek  SDA  ini  sebenarnya  merupakan  aspek  eksternal  dalam kaitannya  dengan  pendekatan  ABCD.  Hal  ini  dikarenakan  kekayaan  alam  atau  SDA merupakan hal kodratiah (alamiah) yang diberikan oleh Tuhan untuk dilestarikan masyarakat tertentu saja. Adapun beberapa kekayaan alam tersebut seperti kondisi tanah yang subur untuk pertanian, perkebunan, kondisi alam yang rindang, hutan yang subur, lautan atau pantai yang indah dan sebagainya (Suardi, Mallongi,  Baharuddin, 2019).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat dengan  pendekatan Asset  Based  Community  Development (ABCD)  merupakan  sebuah pendekatan yang menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan  sebuah  masyarakat.  Melalui  pendekatan  ini,  secara  berkelanjutan  dapat membentuk  kemandirian,  kesejahteraan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  pendekatan  ABCB  ini  diantaranya  adalah, sumber  daya  manusia,  institusi/assosiasi/organisasi,  sumber  daya  alam,  finansial/ekonomi, opportunity , dan kondisi sosial masyarakat setempat (Riyanti  Raharjo, 2021).

## Teori Stakeholders
Dalam  konteks  ini,  pemberdayaan  masyarakat  dipahami  sebagai  suatu  bentuk  upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat  agar  mampu  membuat  suatu  perubahan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan
kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ),  seperti  pemerintah  sebagai  pembuat, penyusun,  dan  pelaku  pemberdayaan,  kemudian  pihak  swasta,  akademisi,  masyarakat  yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan para pemangku kepentingan tersebut, tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.
Secara  konseptual, stakeholders dapat  didefinisikan  sebagai  orang/kelompok  yang memiliki  keterikatan  didasari  oleh  kepentingan  tertentu  (Wahyu,  Golar,    Massiri,  2019). Dengan demikian, jika berbicara mengenai stakeholders theory berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal utama mengenai teori stakeholders adalah bahwa stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu  organisasi  dan  lingkungannya,  mengenai  sifat  saling  mempengaruhi  antara  keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholders dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena  itu  organisasi  memiliki  akuntabilitas  terhadap stakeholdersnya (Nur    Priantinah, 2012).
Asumsi dasar dari teori stakeholders menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antar stakeholders , maka akan semakin baik  hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antar stakeholders maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan ini didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholders merupakan sebuah  konsep  manajemen  strategis  yang  bertujuan  untuk  membantu  para  pemangku kepentingan  memperkuat  hubungan  dengan  kelompok-kelompok  eksternal  guna  mencapai kerjasama yang baik (Mardikanto, 2014).
Dalam  proses  penyusunan  perencanaan  program  pemberdayaan  masyarakat,  harus benar-benar dijalankan secara terpadu, antara fasilitator beserta seluruh stakeholders (termasuk masyarakat penerima manfaat). Tahapan perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan  keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian, seluruh hasil kesepakatan hendaknya dibuat secara tertulis  sehingga  akan  menjadi  acuan  dalam  bekerja,  serta  menghindari  terjadinya  saling
menyalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Prinsip dasar dan paling utama, yang  harus  selalu  diingat  dan  diimplementasikan  oleh  para stakeholders dalam  penyusunan suatu  perencanaan  program  pemberdayaan  masyarakat,  adalah  harus  bersifat  partisipatif ( bottom up ) (Hamid, 2018).
Keterlibatan stakeholders dalam  pemberdayaan  masyarakat  terjalin  melalui  suatu kolaborasi.  Kolaborasi  merupakan  cara  atau  metode  untuk  menciptakan  suatu  keadaaan  di mana  dua  pihak  atau  lebih  saling  berkontribusi  dalam  tiap-tiap  tahap  pencapaian  tujuan bersama,  adapun  unsur-unsurnya  meliputi Resources,  Organization, dan Norms (Salman, 2012).  Adapun  keterlibatan stakeholders dalam  pemberdayaan  masyarakat  dilihat  dari  tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan (Wrihatnolo, 2007).
Analisis  keterlibatan stakeholders dalam  setiap  tahapan  pemberdayaan  masyarakat selanjutnya  diklasifikasikan  sesuai  dengan  kontribusi  yang  diberikan  pada  tiap-tiap  tahap pemberdayaan. Analisis ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas keterlibatan para stakeholders . Selanjutnya  hasil dari pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Tujuan  utama  pemberdayaan  masyarakat  seringkali  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai  program  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  umumnya  untuk  meningkatkan  ekonomi  dengan  cara meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Upaya  peningkatan  ekonomi  masyarakat  ini, tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi, tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan  sebagai  upaya  untuk  menambah  derajat,  tingkat,  dan  kualitas  maupun  kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya (Harahap, 2018).
Secara konseptual “ekonomi” merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya  yang  ada  melalui  perubahan-perubahan  kegiatan  produksi,  konsumsi  dan  distribusi (Harahap,  2018).  Secara  asal  kata,  istilah  “ekonomi”  itu  berasal  dari  bahasa  yunani,  yaitu “oikonomia”.  Kata  tersebut  merupakan  turunan  dari  dua  kata,  yaitu  “oikos”  dan  “nomos”. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Berasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial, yang dianggap sebagai rumah tangga kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan negara (Rosyidi, 2004).
Sementara  itu,  secara  konseptual  masyarakat  merupakan  orang-orang  yang  hidup bersama atau golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial  (Soekanto, 2000). Berdasarkan definisi  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa,  peningkatan  ekonomi masyarakat  dalam  konteks  ini merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menaikkan  derajad/kualitas  kehidupan  masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat.
Dalam  usaha  pemberdayaan  masyarakat khususnya  yang  berfokus  pada  peningkatan ekonomi  masyarakat,  setidaknya  ada  3  tahap  (Anharudin,  Fernando,  Saefudin,  Susandi, Dwiyatno,  2019).  Tahapan  pertama  adalah assessment .  Tahap assesment merupakan  tahap awal  yang  perlu  dilakukan  untuk  melakukan  pemetaan  aspek  permasalahan  yang  tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Caranya dengan melakukan pengkajian maupun  penilaian  terhadap  keadaan  wilayah  atau  desa  tempat  melakukan  pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi (melihat langsung ke lokasi), indepth interview (wawancara mendalam) kepada masyarakat calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa.
Dalam  tahap  ini,  masyarakat  perlu  dilibatkan  secara  langsung  untuk  ikut  serta memberikan  informasi  terkait  keadaan  dan  kondisi  kehidupan  mereka.  Salah  satu  metode assessment yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  kegiatan  ini  adalah  PRA  ( Participatory Rural  Appraisal ).  PRA  memiliki  karakteristik  yang  selalu  terbuka  menerima  cara-cara  atau metode-metode  baru  yang  dianggap  cocok,  sehingga  mudah  diterapkan  dalam  rangka
penggalian  potensi  masyarakat.  Dengan  mengetahui  potensi  masyarakat,  kita  dapat menentukan  metode  apa  yang  tepat  dalam  penuntasan  permasalahan-permasalahan  yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini.
Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini masyarakat diberikan pelatihan, dengan didukung oleh barbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan  akademisi  yang  berkualitas  dilibatkan  sebagai  narasumber  pada  tahap  ini.  Kegiatan pelatihan  ini  mirip  seperti  kegiatan  penyuluhan  berupa  edukasi  mengenai  bagaimana  cara berwirausaha  dan  mengelola  sektor  usaha  yang  baik,  kemudian  memberikan  beberapa eksperimen  dan  contoh  bagaimana  memulai  mengelola  sektor  usaha  baru,  selanjutnya memberikan tips/strategi yang bisa dilakukan agar produk bisa laku dipasarkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat inovasi produk, yang bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Selain teori, dalam kegiatan ini masyarakat juga diajari praktek langsung bahkan dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya.
Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara  tujuan  dengan  hasil  di lapangan.  Apabila  ada  hal-hal  yang  kurang  sesuai, segera  dilakukan  pengkajian  untuk  mengatahui  faktor-faktor  penyebabnya  dan  segera dicarikan  solusi  untuk  perbaikan.  Tahap  ini  cukup  penting  dilakukan  mengingat  kesalahan- kesalahan  dalam  penyusunan  program  umum  dilakukan,  sehingga  dengan  adanya  tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki.

## Tipologi Masyarakat
Indonesia merupakan negara dengan karakteristik yang sangat beragam. Keberagaman tersebut mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Dari berbagai kondisi tersebut, masing-masing masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang  berbeda-beda,  baik  karakteristik  Sumber  Daya  Alam  maupun  Sumber  Daya  Manusia. Dengan  potensi  yang  berbeda-beda  tersebut,  diperlukan  pemetaan  tipologi  wilayah berdasarkan  sebaran  potensi  masing-masing.  Tipologi  ini  penting  dilakukan  untuk memaksimalkan  upaya  pemberdayaan  di  masing-masing  wilayah  berdasarkan  karekteristik potensi yang dimiliki.
Secara sederhana tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap  wilayah (Despica, 2018). Tipologi atau klasifikasi  masyarakat ini secara umum meliputi tiga aspek (Despica, 2018). Ketiga aspek tersebut yaitu:
1. Potensi Dasar , potensi ini merupakan  modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan  pembangunan,  terdiri  dari  potensi  alam,  potensi  penduduk,  serta lokasi/letak wilayah.
2. Tipe Masyarakat , tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan  dikembangkan  serta  telah  menjadi  sumber  penghasilan  utama  sebagian  besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian, atau pertokoan.
3. Tingkat Perkembangan Masyarakat , tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat/diukur berdasarkan Indikator Tingkat Perkembangan Masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat/mengukur  sejauh  mana  perkembangan  masyarakat  berdasarkan  kurun  waktu tertentu.  Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan  masyarakat diantaranya adalah:
1. Perkembangan infrastuktur
2. Perkembangan fasilitas umum
3. Perkembangan akses informasi
4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia
5. Perkembangan pendapatan penduduk.
Indikator  pertama  yang  menjadi  acuan  perkembangan  masyarakat  adalah perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur dapat dilihat terutamanya dari akses jalan raya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan realitas bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses jalan raya yang mudah dilalui berbagai macam kendaraan, dan ada pula wilayah yang masih memiliki akses jalan raya yang buruk dan sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar.  Akses  jalan  raya  ini  menjadi  salah  satu  indikator  penting  perkembangan  masyarakat mengingat  jalan  raya  merupakan  modal  utama  akses  transportasi  darat  untuk  distribusi barang/jasa.  Dengan  adanya  akses  jalan  yang  mudah,  maka  logistik  atau  barang-barang penduduk akan mudah didistribusikan, baik keluar maupun kedalam. Sebaliknya akses jalan yang buruk akan membuat logistik atau barang-barang lain sulit untuk masuk maupun keluar dari wilayah tersebut.
Indikator  kedua  yang  digunakan  untuk  mengukur  perkembangan  masyarakat  adalah perkembangan  fasilitas  umum.  Sebagai  pendukung  pertumbuhan  masyarakat,  perlu  adanya fasilitas umum yang memadahi sebagai penunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat atau penduduk  setempat  agar  semakin  maju.  Berbagai  fasilitas  yang  dibutuhkan  tersebut diantaranya adalah: pasar yang memadahi, sekolahan, dan puskesmas.
Indikator  ketiga  untuk  melihat  perkembangan  masyarakat  adalah  akses  informasi. Akses  informasi  yang  baik,  dapat  memajukan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena dengan adanya akses informasi yang baik, penduduk desa/kelurahan bisa belajar atau mendapat berbagai informasi dari desa atau bahkan perkotaan lain di luar wilayahnya, sehingga apa yang sudah pernah berhasil di lakukan di wilayah lain bisa dicontoh dan diterapkan di daerahnya. Selain itu, berbagai ilmu pengetahuan bisa mudah diperoleh dari kemudahan akses informasi. Sangat  jarang  ditemukan  sebuah  masyarakat  dengan  akses  informasi  yang  minim  bisa berkembang  dengan  pesat.  Sebaliknya,  masyarakat  yang  memiliki  akses  informasi  yang mudah, maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu  akses informasi sangat penting untuk dimiliki sebuah masyarakat agar bisa berkembang dengan baik. Indikator perkembangan masyarakat  ini  bisa  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  akses  informasi  dan  kemudahan  akses informasi.
Indikator perkembangan masyarakat keempat dapat di lihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Contoh indikator yang bisa digunakan untuk melihat kualitas sumber daya  manusia  adalah  tingkat  pendidikan  dan  jenis  pekerjaan.  Masyarakat  yang  sudah  maju cenderung memiliki SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan masyarakat yang kurang  maju  memiliki  penduduk  yang  belum  mengetahui  pentingnya  pendidikan.  Selain pendidikan,  jenis  pekerjaan  masyarakat  juga  dapat  digunakan  untuk  melihat  kualitas  SDM. Masyarakat  yang  maju  cenderung  memiliki  SDM  yang  bekerja  sebagai  tenaga  profesional dengan  kualifikasi  pendidikan  maupun  keterampilan/keahlian  tertentu  di  berbagai  bidang pekerjaan, begitu sebaliknya.
Indikator  terakhir  yang  digunakan  untuk  melihat  perkembangan  masyarakat  adalah pendapatan  penduduk.  Dalam  indikator  ini,  masyarakat  dikatakan  sudah  maju  ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan sebuah masyarakat dikatakan tertinggal jika  pendapatan  penduduknya  masih  di  bawah  rata-rata.  Rata-rata  yang  dimaksud  bisa berdasarkan UMR daerah setempat.
Penyusunan tipologi masyarakat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  namun  juga  memiliki  persamaan.  Adapun  daerah yang  memiliki  karakteristik  yang  sama,  dimasukkan  dalam  kelompok  tipologi  yang  sama. Masing-masing tipologi masyarakat memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Gai, Witjaksono,  Maulida, 2020). Berdasarkan keragaman indikator fisik dan non-fisik dalam menentukan penggolongan masyarakat,  serta  mempertimbangkan  perbedaaan  karakteristik,  sehingga  pengelompokan masyarakat  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  bagian  dengan  didasarkan  pada  lingkungan  fisik yang sama, sosial budaya masyarakat, posisi geografis, kondisi spasial, dan administrasi atau tingkat  perkembangan  masyarakat.  Pengelompokan  ini  bisa  di  sederhanakan  menjadi  tiga aspek  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  yaitu  aspek  potensi  dasar,  aspek  tipe desa/kelurahan, dan aspek tingkat perkembangan desa.

## Ekonomi Kreatif
Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual  ekonomi  kreatif  didefinisikan  sebagai  konsep  ekonomi  yang  didasarkan  pada kemampuan dan keterampilan manusia (Toffler, 1970). Istilah “ekonomi kreatif” berkembang dari  konsep  modal  berbasis  kreativitas  yang  dapat  berpotensi  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah (Purnomo, 2016).
Dalam  sejarahnya,  konsep  ekonomi  kreatif  mulai  ramai  diperbincangkan  sejak  John Howkins,  menulis  buku  dengan  judul  " Creative  Economy,  How  People  Make  Money  from Ideas ". Howkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Dalam arti esensi dari kreativitas adalah gagasan. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi (Howkins, 2001).
Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas.  Dalam  ekonomi  kreatif,  sumber  daya  utama  yang  dibutuhkan  berasal  dari  ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif, tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan
inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di  pasar  global  dengan  hanya  mengandalkan  harga  atau  kualitas  produk  saja,  tetapi  harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.
Studi  lain  menjelaskan  bahwa  ekonomi  kreatif  merupakan  suatu  penciptaan  nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya  dan  teknologi.  Kreativitas  tidak  sebatas  pada  karya  yang  berbasis  seni  dan  budaya, namun  juga  bisa  berbasis  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, engineering dan  ilmu telekomunikasi.  Terdapat  3  hal  pokok  yang  menjadi  dasar  dari  ekonomi  kreatif,  antara  lain kreativitas, inovasi dan penemuan (Purnomo, 2016).
a. Kreativitas ( Creativity )
Kreativitas  dapat  dijabarkan  sebagai  suatu  kapasitas  atau  kemampuan  untuk menghasilkan  atau  menciptakan  sesuatu  yang  unik, fresh ,  dan  dapat  diterima  oleh  banyak kalangan. Hasil kreativitas bisa berupa ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada ( thinking out of the box ). Seseorang yang  memiliki  kreativitas  dan  dapat  memaksimalkan  kemampuannya,  akan  mampu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.
b. Inovasi ( Innovation )
Inovasi  merupakan  suatu  transformasi  ide/gagasan  dengan  dasar  kreativitas  dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau pun proses yang  lebih  baik,  bernilai  tambah,  dan  bermanfaat.  Sebagai  contoh  inovasi,  cobalah  melihat beberapa  inovasi  di  video-video  youtube.com  dengan  kata  kunci  “ lifehack ”.  Dalam  video tersebut  diperlihatkan  bagaimana  suatu  produk  yang  sudah  ada,  kemudian  diinovasikan  dan menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat.
c. Penemuan ( Invention )
Konsep  penemuan  menekankan  pada  penciptaan  sesuatu  yang  belum  pernah  ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya  original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum  pernah  diketahui  sebelumnya.  Pembuatan  aplikasi-aplikasi  berbasis  android  dan  iOS juga  menjadi  salah  satu  contoh  penemuan  berbasis  teknologi  dan  informasi  yang  sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Saat ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat  yang tinggi tercermin dari kompetensi individu‐individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri‐industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi dalam ekonomi berkelanjutan karena  individu‐individunya  memiliki  modal  kreativitas  ( creative  capital )  yang  mereka gunakan  untuk  menciptakan  inovasi‐inovasi.  Pelaku  industri  kreatif  saat  ini  lebih  banyak didominasi oleh generasi muda dan kadang bisnis atau industrinya  bersifat nonformal. Hasil kreasi dari generasi muda sering kali sangat kreatif, sehingga menjadi potensi tersendiri bagi industri  dan  bisnis  yang  menguntungkan.  Kondisi  ini  mengharuskan  fasilitator/pelaku pemberdayaan  masyarakat  untuk  menciptakan  suasana  kondusif  agar  memotivasi  generasi muda dalam memulai bisnis dan memberi akses‐akses finansial yang berpihak pada generasi muda (Hasanah, 2015).
Hasil studi terdahulu menemukan bahwa terdapat satu wilayah di Indonesia tepatnya di Kecamatan  Panakkukang,  Kota  Makassar  yang  cukup  sukses  melakukan  program pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  kreatif  melalui  pembinaan  UMKM. Kecamatan Panakkukang tersebut saat ini terkenal sebagai pusat kawasan ekonomi kreatif Kota Makassar dengan berbagai bentuk usaha kreatif masyarakat. Beberapa bentuk usaha ekonomi kreatif  tersebut  diantaranya  adalah  desain  interior,  pakaian,  seni  rupa,  seni  pertunjukan, penerbitan  dan  percetakan,  serta  kuliner.  Dengan  berbagai  usaha  ekonomi  kreatif  tersebut, terbukti mampu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panakkukang (Hasan, 2018).
Salah satu pendukung berkembangnya ekonomi kreatif di suatu daerah adalah sektor pariwisata  khususnya  yang  berbasis  keunikan  budaya  lokal.  Jika  dilihat  dari  sudut  pandang ekonomi,  keberadaan  pariwisata  setidaknya  memberikan    delapan    keuntungan    bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan  kesempatan untuk membuka usaha. Kedua, memperluas kesempatan  kerja.  Ketiga,  meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak  daerah.  Keempat, meningkatkan  pendapatan  nasional.  Kelima,  mempercepat  proses  pemerataan  pendapatan. Keenam,  meningkatkan  nilai  tambah  produk  hasil  kebudayaan.  Ketujuh,  memperluas  pasar produk dalam negeri, dan terakhir, memberikan dampak multiplier dalam perekonomian yang disebabkan  oleh  peningkatan  konsumsi  wisatawan,  investor,  maupun  para  pedagang (Fatkhullah, 2021). Delapan keuntungan ini tentu saja sangat mendukung kemajuan ekonomi kreatif masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata.
Berdasarkan  pemaparan  konsep  ekonomi  kreatif  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  ekonomi  kreatif  bisa  menjadi  salah  satu  alternatif  bidang  usaha  untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan creative capital yang dimiliki, masyarakat dapat
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
mengembangkan model ide dan talenta yang bersumber dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menciptakan suatu produk inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Pola pikir kreatif yang  dimiliki  oleh  masyarakat  ini,  sebagai  potensi  yang  dapat  dioptimalkan  untuk meningkatkan prekonomian masyarakat.

## Alur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan BUM Desa
Berdasarkan  hasil  studi  literatur  yang  telah  dipaparkan,  penulis  mencoba memformulasikan  alur  dan  karengka  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat khususnya melalui pembentukan BUM Desa. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi  perekonomian  suatu  negara.  Badan  usaha  milik  desa  atau  yang  sering  disebut  dengan istilah  “BUM  Desa”  merupakan  sebuah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat  perekonomian  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUM  Desa biasanya  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  tiap-tiap  desa. Adapun  untuk  mengoptimalkan  potensi  BUM  Desa,  perlu  upaya  pemberdayaan  masyarakat baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (misalkan  Dinas  PMD),  BUMN,  lembaga sosial/kemasyarakatan,  maupun  pihak  swasta.  Pada  kesempatan  kali  ini  penulis  mencoba mengusulkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Secara ringkas alur pemberdayaan masyarakat yang penulis usulkan dapat dilihat dalam gambar 2.
Gambar 2 . Alur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Permbentukan BUM Desa (Penulis, 2021)
Proses Pemberdayaan
Masyarakat Melalui BUMDesa Fasilitator/Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Persiapan Pembentukan BUMDesa Pembentukan BUMDesa Pemetaan/tipologi Wilayah Pemenuhan Syarat Administrasi Analisis Potensi dan Kesiapan SDM Analisis Potensi SDA Monitoring dan Evaluasi
Pendampingan BUMDesa
(Kelembagaan,
Administrasi, Produksi,
Pemasaran, Distribusi) Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan Keterampilan dan
Inovasi Produk
Pemanfaatan Potensi SDA dan SDM Pembentukan Jaringan Kerjasama Dengan Berbagai Lembaga / Badan Pemberian Modal Usaha Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana untuk kegiatan usaha Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Ekonomi, Sosial, dan Budaya BUMDesa Maju, Sejahtera, dan Mandiri Bagus Tidak Bagus Pemantauan Secara Berkala
Berdasarkan  alur  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembentukan  BUM  Desa  yang tersaji dalam gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  adalah  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah desa.  Koordinasi  ini  sangat  penting  dilakukan  mengingat  lokasi  pembentukan  BUM  Desa berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung, dan ke depannya banyak kegiatan BUM Desa yang melibatkan peran serta pemerintah desa.
Setelah  melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah  desa,  dan  sudah  mendapat persetujuan  serta  dukungan  dari  pemerintah  desa,  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan persiapan  pembentukan  BUM  Desa.  Tahap  persiapan  ini  meliputi  pemetaan/tipologi  desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa, kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUM Desa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUM Desa. Selanjutnya melihat potensi SDA untuk menentukan jenis/model usaha yang akan dikembangkan,  dan  terakhir  melengkapi  seluruh  persyaratan  administrasi  yang  dibutuhkan dalam  pembentukan  BUM  Desa.  Setelah  seluruh  tahap  persiapan  dijalankan  dengan  baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUM Desa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUM Desa adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola (SDM) yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga professional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi.
Adapun  salah  satu  bidang  usaha  yang  bisa  dipilih  untuk  program  pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa adalah bidang ekonomi kreatif, seperti usaha kuliner, fashion, kerajinan  tangan,  dan  sebagainya.  Bidang  ekonomi  kreatif  ini  cocok  dikembangkan  untuk usaha BUM Desa yang umumnya dimulai dari usaha kecil atau menengah. Saat ini usaha di bidang  ekonomi  kreatif  sangat  potensial  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat. Namun demikian tetap harus menyesuaikan dengan potensi SDM dan SDA yang dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan hasil analisis tipologi masyarakat yang telah dilakukan.
Tahap  selanjutnya  setelah  BUM  Desa  terbentuk  secara  resmi  adalah  proses pemberdayaan BUM Desa. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUM Desa yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan/beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam tahap pemberdayaan  ini,  cukup  banyak  kegiatan  yang  perlu  dilakukan,  seperti  kegiatan sosialisasi/pelatihan/diklat bagi pengurus BUM Desa maupun bagi para stakeholders . Kegiatan ini  dilakukan  dalam  rangka  transfer knowledge dan  keterampilan.  Kemudian  langkah selanjutnya  adalah  membantu  menganalisis  potensi  SDA  dan  SDM  yang  dimiliki  dan
membantu proses pemanfaatannya secara optimal. Setelah itu, membantu membangun jaringan dengan berbagai badan/lembaga untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan BUM Desa.
Pihak fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat selanjutnya membantu BUM Desa mendapatkan  modal  awal  untuk  kegiatan  usaha,  misalnya  dari  CSR  perusahaan,  dari pemerintah  desa,  dari  pemerintah  kabupaten,  dari  pemerintah  provinsi,  maupun  dari pemerintah pusat. Lalu pihak fasilitator juga membantu proses pembangunan atau pembelian infrastruktur  dan  sarana/prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  operasional  BUM  Desa. Fasilitator  juga  melakukan  pendampingan  terhadap  seluruh  kegiatan  BUM  Desa  pada  masa awal  berdiri,  mulai  dari  kegiatan  produksi,  pemasaran,  distribusi,  pelengkapan  administrasi (termasuk laporan keuangan).
Setelah pemberdayaan BUM Desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Monitoring  dan  evaluasi  ini  menggunakan  indikator- indikator  keberhasilan  yang  telah  ditentukan.  Hasil  monitoring  dan  evaluasi  ini  akan mengkategorikan BUM Desa sudah berhasil atau masih gagal. BUM Desa yang masih gagal, dilakukan  pemberdayaan  kembali  setelah  melalui  tahap  evalusi  untuk  melihat  penyebab kegagalannya. Sementara itu, BUM Desa yang sudah berhasil akan menjadi BUM Desa yang mandiri,  sejahtera  dan  maju.  BUM  Desa  yang  sudah  berhasil  ini  akan  berimplikasi  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  baik  dalam  aspek  ekonomi,  sosial,  maupun  budaya. BUM Desa yang sudah berhasil mandiri ini, tidak serta-merta dilepas, namun pihak fasilitator tetap  melakukan  pemantauan  secara  berkala  untuk  memastikan  tetap  berjalan  sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemeparan  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  munculnya konsep pemberdayaan masyarakat ( social empowerment ) sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan ( development ) yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia (di masa orde baru) dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep “pembangunan” yang dibawa  oleh  paradigma  ekonomi  neoklasik  ini,  begitu  mendewakan  industrialisasi  dan mekanisme trickle down effect (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  merangkum  nila-nilai  sosial.  Konsep  ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered (berpusat pada manusia), participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan),  dan sustainable
(berkelanjutan).  Adapun  tujuan  utama  pemberdayaan  masyarakat  seringkali  untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini  dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dua  teori  pemberdayaan  masyarakat  yang  dijelaskan  dalam  paper  ini  adalah  teori ABCD ( asset based community development ) dan teori stakeholders. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori ABCD, tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik  masyarakat  berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  dengan  cara  melakukan  studi tipologi  masyarakat.  Secara  sederhana  tipologi  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan  arah  pengembangan  dan  pembinaan  masyarakat  berdasarkan  karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap daerah.
Menurut teori stakeholders, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  untuk  mengembangkan,  memandirikan,  dan menswadayakan  masyarakat  agar  mampu  membuat  suatu  perubahan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas  dari  peran  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ),  seperti  pemerintah  sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang  diberdayakan,  dan  berbagai  pihak  lain.  Peranan  para  pemangku  kepentingan  tersebut, tentu  saja  tidak  bisa  dilakukan  secara  terpisah  atau  berjalan  sendiri-sendiri,  namun  harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.
Ekonomi  kreatif  menjadi  salah  satu  konsep  penting  dalam  pemberdayaan  ekonomi masyarakat,  sebab  cukup  banyak  program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  ekonomi kreatif  yang  berhasil  sukses  meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Secara  konseptual ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan  manusia.  Istilah  “ekonomi  kreatif”  berkembang  dari  konsep  modal  berbasis kreativitas  yang  dapat  berpotensi  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  di  suatu daerah.
Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUM Desa.  BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola
oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini  adalah  untuk  memperkuat  perekonomian  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap- tiap desa. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi/peninjauan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghion, P.,  Bolton, P. (1997). A Theory of Trickle-Down Growth and Development. The Review of Economic Studies, LXIV (2), 151–172. doi:https://doi.org/10.2307/2971707
Alfitri. (2011). Community Development, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Alhamuddin,  Aziz,  H.,  Inten,  D.  N.,    Mulyani,  D.  (2020).  Pemberdayaan  Berbasis  Asset Based  Community  Development  (ABCD)  untuk  Meningkatkan  Kompetensi Profesional  Guru  Madrasah  di  Era  Industri  4.0. International  Journal  of  Community Service Learning, IV (4), 321-331.
Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D.,  Dwiyatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat  Melalui  Keterampilan  Membuat  Nugget  Berbahan  Dasar  Ikan  Bandeng Sebagai  Bahan  Pangan  Lokal. Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan, XIX (2), 141-149.
Daulay, Z. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, I (2), 1-22.
Despica, R. (2018). Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Spasial, III (5), 39-43.
Fatkhullah,  M.  (2021).  Agama,  Takhayul  dan  Kearifan  Lokal  dalam  Upaya  Pengembangan Masyarakat Berbasis Pariwisata. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic  Traveling,  and  Creative  Economy,  I (1),  35-46.  Diambil  kembali  dari http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/article/view/4202
Fithriyana,  E.  (2020).  Pengolahan  Produk  Berbahan  Dasar  Buah  Pepaya  Sebagai  Upaya Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pedesaaan. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, I (2), 1–9.
Fitria.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES). Adl Islamic Economic, I (1), 13-28.
Fitriawan,  F.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi  Pemuda  Melalui  Budidaya  Jamur  Tiram. Amalee: Indonesian Journal of Community Research  Engagement, I (1), 47–58.
Gai, A. M., Witjaksono, A.,  Maulida, R. R. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa.
Malang: CV. Dream Litera Buana.
Habib, M. A.,  Mahyuddin. (2021). Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunungpring Kabupaten Magelang. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, I (1), 1-34.
Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
Harahap, I. S. (2018). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal  Ilmiah  Muqoddimah  :  Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  dan  Humaniora, II (2), 101-115.
Hasan,  M.  (2018).  Pembinaan  Ekonomi  Kreatif  dalam  Perspektif  Pendidikan  Ekonomi. Jekpen: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, I (1), 81-86.
Hasanah, L. L. (2015). Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Studi Pemuda, IV (2), 268-280. doi:https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812
Howkins, J. (2001). Creative Economy: How People Make Money from Ideas. London: Pinguin Global.
Mardikanto,  T.  (2014). CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  (Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan). Bandung: Alfabeta.
Maulana,  M.  (2019).  Asset-Based  Community  Development:  Strategi  Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, IV (2), 259-278.
Nugroho, R. (2014). Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nur, M.,  Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi. Jurnal Nominal, I (1), 24.
Purnamasari, S. D.,  Ma’ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) (Studi BUM DESA Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). Publika, VIII (5), 1-12.
Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia. Surakarta: Ziyad Visi Media.
Puspitasari, D. N., Warsono, H.,  DM, I. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDesa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, II (1), 70-83.
Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. Jurnal PKS, VII (3), 208.
Riyanti, C.,  Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development dalam Program Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Jurnal  Kolaborasi  Resolusi  Konflik,  III (1), 115-126.
Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online)
Rosyidi, S. (2004). Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Salman, D. (2012). Manajemen Perencanaan berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta  Peran  Fasilitator.  Makassar:  Sulawesi  Capacity  Development  Project KerjasamaKemendagri dan JICA. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Soekanto, S. (2000). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sofiani,  V.,  Saepuloh,  L.,    Eriswanto,  E.  (2017).  Pemberdayaan  Ekonomi  Desa  Melalui Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Desa  Karangjaya  Kecamatan  Gegerbitung Kabupaten  Sukabumi. Prosiding  Seminar  Nasional  dan  Call  for  Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V". VII , hal.  1-7.  Purwokerto:  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas Jenderal Soedirman.
Suardi,  Mallongi,  S.,    Baharuddin,  D.  (2019).  Model  Pembangunan  Pertanian  Melalui Penerapan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kabupaten Pinrang dengan Pendekatan ABCD  (Asset  Based  Community  Development). Paradoks:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi, II (4), 48-61.
Suharto. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama. Sumodiningrat, G. (2009). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Toffler, A. (1970). Future Shock. New York: Random House.
Usrah, C. R., Habib, M. A.,  Fakhrurrazi, F. (2021). Para Pemuja Ramuan Ajaib (Kontsruksi Kecantikan Anti Aging dalam Iklan Sk II R.N.A Power Airy Tang Wei’s Secret to Look Younger-Looking  Skin). Jurnal  Sosiologi  Dialektika  Sosial,  I (1),  19-30.  Diambil kembali dari https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/view/3801
Wahyu,  Golar,    Massiri,  S.  D.  (2019).  Analisis  Kepentingan  Stakeholder  dalam  Program Pemberdayaan  Masyarakat  di  Hutan  Desa  Namo  Kecamatan  Kulawi. Jurnal Forestsains, XVI (2), 105 - 116.
Widjajanti,  K.  (2011).  Model  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, XII (1), 17.
Wrihatnolo, R. R. (2007). Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan. Makassar: Desertasi Universitas Hasanuddin.