PERLINDUNGAN TERHADAP

## IDENTITAS KONSTITUSI INDONESIA
THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL IDENTITY IN INDONESIA
Nurul Maulinawaty Nadya Dewi a

## ABSTRAK
Setiap  negara  memiliki  ciri  konstitusi  yang  berbeda-beda,  begitu  pula dengan  identitas  konstitusi  yang  dilatar  belakangi  oleh  sejarah  dan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar  tertulis  yang  berisikan  prinsip- prinsip dasar bagi peraturan lainnya.  Dalam kaitannya dengan ciri dari suatu negara, maka identitas dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dilindungi. Hal ini erat kaitannya pada saat melakukan perubahan atau amandemen, sehingga identitas konstitusi harus tetap terjaga dan tidak  mengubah  diluar  kesepakatan  sehingga  tidak  menjadikannya sebagai sebuah konstitusi yang baru. Tulisan ini akan membahas sejauh mana  perlindungan  identitas  konstitusi  dapat  menciptakan  ketahanan konstitusi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perlindungan konstitusi.  Penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual,  dengan  demikian didapatkan hasil bahwa perlindungan identitas konstitusi berpengaruh terhadap  ketahanan  konstitusi,  khususnya  apabila  terjadi  perubahan atau  amandemen  sehingga  ruh  konstitusi  tetap  tercermin  sebagai  ciri dari  bangsa.  Diperlukan  lembaga  khusus  untuk  memeriksa  dan mengawasi  perubahan  konstitusi  Indonesia  yaitu  dengan  memberikan kewenangan  tambahan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji konstitusionalitas terhadap perubahan UUD 1945.
Kata kunci: identitas konstitusi; konstitusi; perlindungan.

## ABSTRACT
Every  country  has  different  constitutional  characteristics,  as  well  as  a constitutional identity which is based on history and politics. In Indonesia, the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  is  a  written  basic  law  which contains  the  basic  principles  for  other  regulations.  In  relation  to  the characteristics of a country, the identity of the 1945 Constitution as the state constitution must be protected. This is closely related when making changes or amendments, so that the identity of the constitution must be maintained and not change outside the agreement so as not to make it a new constitution. This paper will  discuss  the  extent  to  which  constitutional  identity  protection  can  create constitutional  resilience  and  the  factors  that  affect  constitutional  protection.
Normative legal research is used in this study using a conceptual approach, thus
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: nmaulinawatynd@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 30 November 2020 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.265 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
the  results  show  that  the  protection  of  constitutional  identity  has  an  effect  on  the  resilience  of  the constitution, especially when changes or amendments occur so that the spirit of the constituency is still reflected as a characteristic of the nation. A special institution is needed to examine and supervise changes to the Indonesian constitution, namely by giving additional powers to the Constitutional Court to examine the constitutionality of the amendments to the 1945 Constitution.
Keywords: constitutional identity; constitution; protection.

## PENDAHULUAN
Setiap negara memiliki ide yang berupa cita-cita suatu bangsa. Ide negara yang berupa  cita-cita  ini  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  resmi  berupa  undang-undang dasar  yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  konstitusi.  Setiap  negara  memiliki konstitusi  yang  berbeda-beda,  dilihat  dari  asal-usul  negara  dan  juga  dari  sejarah maupun politik yang melatarbelakangi terbentuknya suatu konstitusi.
Pada  setiap  undang-undang  dasar  mempunyai  identitas  yang  kemudian menjadikannya  sebagai  ciri  khas  tersendiri  sehingga  berbeda  dari  konstitusi  negara lainnya.  Identitas  dari  suatu  konstitusi  tersebut  merupakan  nilai-nilai  yang  sangat diperlukan dan sangat mendasar yang dibuat oleh pembentuknya. Indonesia memiliki Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  sebagai  konstitusi negara, yang mana ketentuan tersebut merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.
Prinsip  dasar  negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam  UUD  1945  merupakan kunci  utama  dan  sebagai  dasar  bagi  negara  untuk  menjalankan  pemerintahan.  UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara seperti halnya negara hukum yang dipilih dengan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 UUD 1945, sehingga segala sesuatunya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Berbicara mengenai ciri dari suatu negara, maka identitas dari Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  sebagai  konstitusi  negara  tentu  harus dilindungi.  Hal  ini  berkaitan  ketika  terjadi  amandemen  atau  perubahan  terhadap undang-undang  dasar,  sehingga  identitas  dari  konstitusi  tersebut  tidak  diubah  dan harus tetap terjaga. Identitas konstitusi ini harus dilindungi guna tidak diubah diluar kesepakatan  sehingga  tidak  menjadikannya  sebagai  sebuah  konstitusi  atau  undang- undang dasar yang baru.
Perlindungan  terhadap  identitas  konstitusi  ini  menjadi  sangat  penting dikarenakan adanya pembatasan bagi  kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan apabila ditelisik dari substansi atau materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan yang ada di  dalamnya  pun  dapat  dengan  mudah  diperdaya  yaitu  dengan  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti ketentuan yang melarang untuk mengubah hal yang berkaitan dengan bentuk negara dan pembukaan undang-undang dasar.
Berkaitan  dengan  hal-hal  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  penulis  merasa perlu adanya perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai identitas konstitusi, dalam hal ini identitas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan terhadap identitas konstitusi ini diperlukan guna mempertahankan  ciri  khas  dari  negara  Indonesia  dan  menjadikan  pembeda  dengan konstitusi yang ada pada negara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini akan membahas mengenai sejauh mana perlindungan terhadap identitas konstitusi ini  dapat  menciptakan  ketahanan  pada  konstitusi.  Selain  itu  juga  akan  dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan konstitusi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri  dari bahan hukum primer berupa konstisusi  negara yang terkait dengan penelitian, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.

## PEMBAHASAN

## Sejauh  Mana  Perlindungan  Terhadap  Identitas  Konstitusi  dapat  Menciptakan Ketahanan Konstitusi
Setiap konstitusi mempunyai ciri khas tersendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan fungsi tertentu dari suatu negara yang bersifat teoritis, hukum positif dan  empiris.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Tancev  bahwa  identitas konstitusional sebagai konsep konstitusi memiliki tiga dimensi yang fungsional yaitu, teoretis,  hukum  dan  sosial.  Dimana  hal  tersebut  merupakan  hasil  dari  tiga  dimensi

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
konstitusi,  dianggap  ideal,  legal  dan  faktual. 1 Pendapat  tersebut  menunjukkan bahwasanya  konstitusi  yang  dibentuk  memiliki  identitas  konstitusi  tersendiri  dan haruslah berdasarkan kajian yang mendasari hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari kajian  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Hal  inilah  yang  mendasari  bahwa  konstitusi yang dimiliki oleh setiap bangsa atau negara memiliki identitas konstitusi yang berbeda- beda.
Secara  umum,  identitas  konstitusi  dapat  dibedakan  dalam  dua  konteks,  yaitu identitas  konstitusi  dalam  konteks  sosiologis  dan  identitas  konstitusi  dalam  konteks yuridis. Dimana dari kedua konteks tersebutlah kita dapat mengetahui apa saja yang dianggap  sebagai  identitas  dari  konstitusi  Indonesia,  yaitu  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Identitas  konstitusi  yang  pertama  yaitu  identitas  konstitusi  dalam  konteks sosiologis, yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mempersatukan bangsa maupun negara.  Identitas  konstitusi  dalam  konteks  sosiologis  ini  dapat  disebut  pula  sebagai identitas dari sebuah negara. Hal-hal yang dimaksud ini berkaitan erat dengan ciri dari suatu  negara,  seperti  bendera  negara,  bahasa  negara,  lambang  negara,  dan  lagu kebangsaan, serta termasuk pula di dalamnya mengenai pernyataan kemerdekaan yang terdapat  di  dalam  pembukaan  konstitusi.  Dalam  konstitusi Indonesia,  ciri  dari  suatu negara yang dijadikan sebagai identitas konstitusi dalam konteks sosiologis ini terdapat dalam  Bab  XV  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang mengatur  mengenai  bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan. Identitas  konstitusi  dengan  konteks  demikian  menunjukkan  keberadaan  dari  suatu bangsa atau negara. 2
Identitas konstitusi yang kedua yaitu identitas konstitusi dalam konteks yuridis, yang  berkaitan  dengan  struktur  fundamental  yang  terdapat  di  dalam  konstitusi. Identitas  konstitusi  dalam  konteks  ini  yang  menentukannya  adalah  keberadaan  dari konstitusi  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  keberadaan  dari  suatu  konstitusi,  yang menentukan keberadaannya juga dilihat dari eksistensi dari suatu bangsa atau negara. Dengan terlihatnya keberadaan suatu bangsa atau negara inilah identitas dari konstitusi dapat dilihat dari perspektif yuridis.
1 Tanchev Evgeni, (2003). Introduction to the Constitutional Law , Sofia: Sibi, hlm. 112.
2 Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Identitas konstitusi dengan konteks demikian menunjukkan keberadaan dari suatu bangsa atau negara.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui  bahwa  identitas konstitusi merupakan nilai-nilai yang mendasari suatu negara yang diperoleh melalui pengalaman  terdahulu  sebagai  wujud  maupun  ciri  dari  negara  yang  ada  dalam masyarakat, yang di dalamnya meliputi hal-hal yang menjadi identitas negara maupun identitas nasional dari sebuah negara.
Konstitusi  tidak hanya berisikan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  norma,  aturan, maupun susunan organisasi negara saja, melainkan didalamnya terdapat pula identitas dari sebuah negara  yang dirumuskan dan dibentuk oleh para pendirinya terdahulu. Gary Jeffrey Jacobson dalam bukunya yang berjudul Constitutional Identity menyebutkan bahwa identitas konstitusi merupakan sebuah gambaran dari berbagai aspirasi politik dan juga prinsip dasar masa lalu suatu negara. 3 Hal inilah yang menjadikan konstitusi pada setiap negara berbeda dengan negara lainnya. Oleh karenanya tidak terdapat suatu konsep yang sama mengenai identitas konstitusi pada setiap negara.
Anna Khvorostiankina dalam naskah konferensi Internasional mengatakan bahwa identitas konstitusi sebagai kombinasi dari empat hubungan, yaitu sebagai identitas dari konstitusi,  sebagai  identitas  dari  rakyat  yang  merupakan  cerminan  dari  kelompok politik,  sebagai  identitas  dari  kelompok  politik,  dan  sebagai  identitas  dari  konstitusi negara yang memiliki hubungan erat terhadap penyelenggara negara lainnya. 4 Michel Rosenfeld memberikan penjelasan bahwa identitas konstitusi ‘is an es sentially contested concept as there is no agreement over what it means or refers to.’ 5 Sedangkan Martin Belov menyebutkan  bahwa  identitas  konstitusi  dapat  berfungsi  sebagai ‘as  one  of  the  key normative ideologies, legitimation strategies and ordering sch emes of constitutionalism.’ 6
Melihat  konstitusi  yang  ada  di  Amerika  yang  terdapat  dalam  klausul  jaminan (Pasal 4, bagian 4), pada dasarnya norma tersebut mengatakan bahwa sebagai negara republik, bentuk pemerintahan harus berlaku pada seluruh sistem federal. Hal tersebut juga  dapat  digambarkan  dalam  konstitusi  Perancis,  dimana terdapat  larangan  secara tegas untuk tidak mengubah bentuk pemerintahannya yaitu republik, dengan maksud untuk melindungi karakteristik dasar sebagai identitas konstitusi.
3 Gery Jeffrey Jacobson, (2010). Constitutional Identity , Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 7.
4 Anna Khvorostiankina, (2016). “’Constitutional Identity’ in the Context of Post -Soviet Transformation, Europeanization and Regional Integration Processes (the case of Armenia)”, Paper International Converence , Armenia, hlm. 4-5.
5 Michel Resenfeld, (2012). Constitutional Identity , Oxford Handbook, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 756.
6 Martin Belov, (2017). “The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitution alization of the EU Order ang Europeanization of the Legal Oeders of EU Member States”, Perspective on Federalism , Vol. 9 Issue 2, hlm.
74.
Konstitusi  sangat  sarat  akan  identitas  terhadapnya,  terlebih  keberadaan  dari identitas  konstitusi  ini  dianggap  sebagai  hal-hal  yang  berupa  nilai  esensial  dan  juga merupakan  nilai  yang  fundamental.  Oleh  karena  nilai-nilai  yang  termasuk  identitas konstitusi  itulah  yang  menjamin  keberadaan  terhadap  suatu  konstitusi,  maka terhadapnya pula terdapat permasalahan yang bertolak belakang dengan keberadaan identitas konstitusi ini. Permasalahan yang dimaksud itu adalah dalam hal terjadinya suatu perubahan atau amandemen terhadap suatu konstitusi.
Adanya suatu perubahan atau amandemen terhadap konstitusi, bertujuan bahwa hal-hal  yang  terdapat  di  dalamnya  dapat  dengan  mudah  berubah  sesuai  dengan perkembangan zaman, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi sebelum diadakan perubahan atau amandemen dapat dijadikan sebagai suatu dasar perbaikan terhadap  konstitusi  agar  menjadi  cerminan  demi  menciptakan  konstitusi  yang  lebih baik.
Permasalahan  lainnya  adalah  apabila  terhadap  suatu  konstitusi  dilakukan perubahan  atau  amandemen,  apabila  kemudian  ketentuan  yang  terdapat  dalam konstitusi tersebut diubah atau diganti maka akan menciptakan hal yang baru. Dengan demikian konstitusi yang telah diubah atau amandemen tersebut akan berganti menjadi sebuah  konstitusi  yang  baru.  Oleh  karena  itu  identitas  dari  sebuah  konstitusi  akan hilang  dan  berganti  dengan  konstusi  yang  berbeda.  Jika  terjadi  keadaan  yang mengharuskan konstitusi diamandemen, idealnya tidak menghilangkan ciri khas atau budaya negara melainkan memberikan perlindungan terhadapnya.
Cheryl  Saunders  mengatakan  bahwasanya  pada  saat  terjadi  perubahan  atau amandemen terhadap suatu undang-undang dasar, maka pembentuk konstitusi harus melakukan konsultasi dengan publik. 7 Hal ini sangat diperlukan sebagai bagian untuk membangun  partisipasi  dari  publik  dengan  melibatkan  rakyat  dalam  proses pengambilan  keputusan  publik  maupun  dalam  pembentukan  hukum.  Selanjutnya Cheryl Saunders juga mengatakan bahwa terdapat keputusan yang harus ditentukan mengenai  apakah  dengan  dilakukan  perubahan  tersebut  akan  mempertahankan kesinambungan diantara hukum dengan konstitusi sebelumnya. 8
Melihat  eksistensi  dari  suatu  konstitusi,  identitas  konstitusi  menjadi  begitu penting  dikarenakan  keadaannya  yang  sangat  fundamental  dan  sangat  berpengaruh
7 Cheryl Saunders, (2012). “Constitution Making in the 21st Century”, International Review of Law , Issue 4, hlm. 6.
8 Ibid.
terhadap  keberadaan  suatu  konstitusi,  terutama  ketika  terjadi  suatu  perubahan  atau amandemen  terhadap  konstitusi  tersebut.  Dari  sisi  inilah  dapat  kita  temukan  bahwa betapa  pentingnya  keberadaan  dari  identitas  konstitusi  dan  kaitannya  dengan ketentuan yang secara tegas melarang adanya perubahan terhadap identitas konstitusi tersebut.  Pada  saat  terjadi  perubahan  maupun  amandemen  konstitusi,  secara  teori identitas  konstitusi  harus  tetap  dijaga  dan  dipertahankan  sebab  apabila  identitas konstitusi  ini  tidak  dapat  dipertahankan  keberadaannya,  maka  konstitusi  yang dihasilkan  adalah  sebuah  konstitusi  yang  baru.  Pertahanan  terhadap  konstitusi dijadikan sebagai ruh konstitusionalisme yang patut diberikan perlindungan.
Undang-undang dasar sebagai sebuah konstitusi yang ada di suatu negara atau bangsa merupakan dokumen hukum yang berisikan aturan-aturan maupun ketentuan- ketentuan  pokok  serta  mendasar  berkaitan  dengan  hal-hal  ketatanegaraan  yang diberikan oleh para founding fothers and mothers sebagai leluhur suatu bangsa, yang mana undang- undang  dasar  tersebut  bersifat  “kekal”.  Dengan  ketentuan  yang  demikian, maka jika akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadapnya haruslah dilakukan dengan  cara  atau  prosedur  yang  lebih  berat  dibandingkan  dengan  cara  untuk membentuk atau mengubah ketentuan perundang-undangan yang lainnya. 9
Perlindungan terhadap konstitusi ini menjadikan suatu konstitusi dapat bertahan terhadap  perubahan  atau  amandemen,  dan  tentunya  dari  hal  yang  demikian  dapat menciptakan ketahanan pada konstitusi. Gary Jeffrey Jacobson mengutarakan pendapat dengan  mengikuti  pendapat  dari  Edmund  Burke,  bahwa  konstitusi  mendapatkan identitasnya  melalui  pengalaman  terdahulu,  bahwa  identitasnya  tidak  sebagai  objek penemuan atau merupakan esensi yang tertanam dalam budaya masyarakat, melainkan identitas  tersebut  hanya  perlu  ditemukan. 10 Identitas  tersebut  ada  sebagai  hasil  dari perjuangan di masa lalu, dimana dapat terus berubah sewaktu-waktu akan tetapi tetap bertahan terhadapnya.
Dalam tulisan yang dibuat oleh Gary Jeffrey Jacobson, beliau mengatakan bahwa inti  dari  identitas  konstitusi  adalah  bagaimana  konstitusi  dapat  berdiri  dan berkelanjutan terhadap kemajuan suatu bangsa sebagai kelompok masyarakat. 11 Sejarah yang  dialami  oleh  sebuah  bangsa  inilah  yang  menjadi  inti  dari  sebuah  identitas
9 Joeniarto, (1981). Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 22.
10 Gary Jeffrey Jacobson, (2006). “Constitutional Identity” , The Review of Politics 68 , hlm. 363.
11 Ibid., hlm. 373.
konstitusi. Identitas  konstitusi tidak hanya dipengaruhi  oleh sejarah saja,  akan tetapi dipengaruhi  pula  oleh  politik  yang  dialami  suatu  bangsa.  Memori  kolektif  sebagai sejarah bersama yang dialami suatu bangsa ataupun negara tersebutlah yang menjadi inti dari sebuah identitas konstitusi, pemikiran tersebut dari waktu ke waktu bercampur dengan pengalaman politik yang dialami suatu negara.
Identitas  konstitusi  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sesuatu yang wajib untuk dilindungi sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Franko Johner bersama Indra Perwira dan Susi Dwi Harijanti dalam jurnal yang ditulisnya secara bersama menyebutkan bahwa identitas konstitusi Indonesia  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  terbentuk  dari  negara  bangsa  pos-kolonial. 12 Sedangkan  Aidul  Fiticiada Azhari dalam jurnal yang berjudul Identitas Poskolonial UUD 1945: Pembentukan dan Pemudaran, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Franko Johner bersama Indra  Perwira  dan  Susi  Dwi  Harijanti  menyatakan  bahwa  telah  terjadi  perubahan terhadap  identitas  konstitusi  Indonesia.  Perubahan  terhadap  identitas  konstitusi  ini terjadi  pada  saat  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  mengalami  amandemen.  Akan tetapi, tidak semua yang mengalami perubahan, melainkan hanya beberapa bagian saja. Bagian  yang  mengalami  perubahan  tersebut  merupakan  unsur  pembentuk  identitas konstitusi pos-kolonial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang  berubah  menjadi  unsur-unsur  sebagai  pembentuk  identitas  konstitusi  pos- otoritarian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terjadinya perubahan terhadap unsur pembentuk identitas konstitusi tersebut ialah sebagai akibat dari  adanya  proses  demokratisasi  terhadap  jatuhnya  rezim  otoriter  Orde  Baru  yang kemudian dikenal dengan constitutional democracy . 13
Dalam  kaitannya  dengan  perubahan  maupun  amandemen  terhadap  konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, identitas konstitusi menjadi sangat penting untuk dilindungi, mengingat UUD 1945 telah mengamanatkan lembaga  negara  yaitu  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  berhak  untuk melakukan  perubahan  atau  amandemen  terhadapnya.  Dengan  ketentuan  demikian, maka tidak dapat dielakkan apabila sewaktu-waktu lembaga negara yang berwenang
12 Franko  Johner,  Indra  Perwir a,  Susi  Dwi  Harijanti,  (2018).  “Negara  Bangsa  Pos -Kolonial  sebagai  Basis  dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret 2018, hlm. 142.
untuk mengamandemen UUD 1945 tersebut mengubah apa saja yang dijadikan sebagai ciri  negara  yang  merupakan  identitas  konstitusi.  Berlaku  pula  untuk  hal-hal  yang berkaitan dengan bentuk negara dan pembukaan dari UUD 1945 tidak dapat diubah dengan  adanya  pernyataan  tertulis  dalam  UUD  1945,  akan  tetapi  ketentuan  tersebut dapat dengan mudah menjadi hilang atau diabaikan karena ketentuan tertulis tersebut bisa diubah sewaktu-waktu apabila dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Jika  kita  melihat  identitas  konstitusi  dengan  amandemen  terhadap  UUD  1945, maka  dari  sinilah  dapat  kita  lihat  hubungan  atau  relasi  diantara  keduanya.  Dimana betapa pentingnya perlindungan terhadap identitas konstitusi tersebut apabila sewaktu- waktu dilakukan perubahan atau amandemen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ciri dari negara Indonesia yang telah digagas oleh para pembentuknya.
Terdapat  pembagian  terhadap  identitas  konstitusi  pos-kolonial  dan  identitas konstitusi  pos-otoritarian  yang  digagas  oleh  Aidul  dan  habermas,  maka  yang merupakan  gagasan-gagasan  pembentuk  identitas  konstitusi  Indonesia  yaitu  dengan adanya  gagasan  kebangsaan;  gagasan  kedaulatan  rakyat;  gagasan  susunan pemerintahan negara Indonesia; gagasan atas persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan,  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak,  dan  kemerdekaan dalam  beragama;  gagasan  terhadap  sistem  perekonomian  nasional;  dan  gagasan permusyawaratan. 14
Dalam hal melindungi konstitusi, MPR yang terlibat dalam proses amandemen yang  terjadi  sebanyak  empat  kali  sejak  tahun  1999  hingga  tahun  2002  memberikan batasan-batasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945. Kesepakatan dasar yang disepakati oleh MPR yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk  Negara  Kesatuan  republik  Indonesia,  mempertahankan  bentuk pemerintahan sebagai  pemerintah  yang  presidensil,  mengahapuskan  Penjelasan  UUD  1945  dan memasukkan hal-hal yang bersifat normatif ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, serta melakukan  perubahan  secara  bertahap  dan  bersifat  adendum.  Dengan  adanya kesepakatan  dasar  ini  menunjukkan  bahwa  pentingnya  memberikan  perlindungan terhadap  konstitusi.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  apakah  dengan adanya  ketentuan  dasar  tersebut  telah  memberikan  perlindungan  penuh  terhadap undang-undang dasar?  Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang berwenang sebagai
14 Franko Johner, Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, Op.Cit., hlm. 142-148.
pengawas  terhadap  penyelenggaraan  amandemen  atau  perubahan  yang  dilakukan terhadap UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, penulis berpendapat agar pengawasan terhadap amandemen konstitusi  dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan cara memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menindaklanjuti dari  hasil  perubahan  terhadap  UUD  1945.  Dengan  demikian,  diharapkan  bahwa Indonesia  memiliki  lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas  perubahan  yang  terjadi terhadap UUD 1945 agar melindungi dan tidak mengubah identitas konstitusi.
Sebagai  perbandingan,  kita  dapat  melihat  perlindungan  konstitusi  yang  ada  di negara lain, yaitu pada Konstitusi Turki tahun 1961 dan 1982, Konstitusi Chili tahun 1980, dan Konstitusi Rumania tahun 1991 dimana negara-negara tersebut telah memiliki lembaga  yang  berwenang  dalam  melindungi  konstitusi  sebagai  hasil  dari  perubahan maupun amendemen. Lembaga yang berwenang dalam melindungi konstitusi tersebut ialah Makamah Konstitusi. 15 Bahkan terhadap negara seperti Austria, Perancis, Jerman, Hungaria,  India  (sebelum  1976),  Irlandia,  Slovenia,  Turki  (sebelum  tahun  1971)  dan Amerika  Serikat  yang  tidak  memberikan  pengaturan  mengenai  perubahannya  pun mempunyai  mekanisme  yang  sama  terhadap  pelindungan  konstitusinya. 16 Melihat perkembangan  dari  konstitusi  yang  ada  di  berbagai  negara  tersebut,  maka  sudah seharusnya terhadap UUD 1945 sebagai  konstitusi  Indonesia memiliki  lembaga yang berwenang  dalam  hal  melindungi UUD  1945  dari  perubahan  atau amandemen  yang dilakukan oleh MPR sebagai sebuah bentuk pengawasan terhadap perubahan tersebut. Hal  ini  juga  memberikan  kepastian  bahwasanya  identitas  konstitusi  dari  UUD  1945 dapat dijaga dan dilindungi keberadaannya.
Ketahanan konstitusi sangat berkaitan dengan keadaan sosial dan politik, seperti partisipasi  demokrasi,  pembangunan  ekonomi,  persatuan  nasional,  dan  stabilitas politik.  Ketahanan  konstitusi  sebagaimana  dikemukakan  oleh  dengan  diperkuat  oleh Madison dan Jefferson, bahwa sebagian besar tujuan ataupun aturan yang berasal dari konstitusi dapat memperkuat prinsip-prinsip fundamental atau memberikan pedoman normatif bagi pemerintahan. 17 Konstitusi negara apabila terjadi perubahan terhadapnya, sangat  renkan  terhadap  ketahanan  negara.  Hal  ini  dikarenakan  konstitusi  dianggap sebagai  pusat  dan  sumber  dalam  tatanan  politik,  dan  juga  dijadikan  sebagai  simbol
15 Kemal Gozler, (2008). Judicial Review of Constitution Amandments a Comparative Study , Bursa: Ekin Press, hlm. 4-5.
16 Ibid., hlm. 9-10.
17 Zachary Elkins, Tom Ginsburg, dan James Melton, (2009). The Endurance of National Constitutions , New York: Cambridge University Press, hlm. 5-6.
kenegaraan. Oleh karena itu, pemilihan desain dalam pembentukan konstitusi sangatlah penting. Namun demikian tidak pula menjadikan konstitusi sebagai aturan yang tidak dapat  diubah  secara  keseluruhan.  Konstitusi  tetap  dapat  berubah  seiring  dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tetap melindungi hal-hal yang menjadikan kekhasan suatu negara.
Berkaitan  dengan  inti  dari  sebuah  identitas  konstitusi,  Francis.  P.  Caravan mengambil dari pendapat konstitusi Burke, bahwa sejarah sebagai memori masa lalu telah  dicatat  sebagai  bagian  dari  keberlanjutan  moral. 18 Francis.  P.  Caravan  juga menambahkan  bahwa  suatu  bangsa  atau  negara  sebagai  tempat  dimana  terjadinya sejarah  dari  masa  lalu  menyediakan  pembatasan  terhadap  perubahan  untuk menjalankan esensi atau inti dari identitas konstitusi. Pendapat yang dikemukakan oleh Edmund  Burke  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  perlindungan  terhadap  konstitusi sangat diperlukan sebagai bentuk pertahanan negara terhadap sejarah masa lalu dan politik yang mempengaruhinya.
Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan dari Minerva Mills, dimana beliau mengatakan bahwa ‘The constitution is a precious heritage, therefore you cannot destroy its identity’ .

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Konstitusi
Berbicara mengenai perlindungan konstitusi, tentunya tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Sehingga  dalam  tulisan  ini,  penulis  mengidentifikasi  bahwa terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  perlindungan  konstitusi,  diantaranya yaitu:
a. sebagai akta pendirian negara (constitution as a birth certificate) ;
b. mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa;
c. sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara;
d. sebagai tujuan negara;
e. mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru;
f. sebagai ciri dari negara hukum; dan
g. mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.
18 Francis. P. Caravan, (1960). The Political Reason of Edmund Burke , Durham: Duke University Press, hlm. 134.
Konstitusi dianggap sebagai akta pendirian negara yang dikenal dengan istilah ‘constitution as a birth certificate’ . Hal tersebut dikemukakan oleh Henk van Maarseveen dan Ger van der Tang yang mana konstitusi dijadikan sebagai akta otentik dari kelahiran suatu negara. Oleh karena konstitusi dianggap sebagai dokumen penting untuk negara, maka  jelaslah  pada  setiap  negara  memiliki  konstitusi  atau  undang-undang  dasar tersendiri,  yang  kemudian  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  ini  menjadi  ciri tersendiri dari sebuah bangsa atau negara.
Berkaitan  dengan  konstitusi  sebagai  sebuah  dokumen  penting  atas  lahirnya sebuah  negara,  maka  muncul  pertanyaan  apakah  konstitusi  lahir  terlebih  dahulu kemudian terciptanya suatu negara ataukah sebaliknya. Berkenaan atas jawaban yang mana lahir terlebih dahulu, konstitusi tetaplah sebagai sebuah dokumen resmi negara sebagai dasar atas berbentuknya organisasi negara, sebagai dasar terhadap pembagian kekuasaan,  pembatasan  kekuasaan  maupun  sebagai  pengendali  atas  kekuasaan pemerintah yang menjalankan negara. Konstitusi sebagai dokumen resmi negara juga dijadikan  sebagai  ketentuan  dasar  yang  menjamin  terciptanya  kepastian  hukum. Kepastian  hukum  yang  dijamin  oleh  konstitusi  merupakan  hal  yang  terdapat  pada penyelenggara  negara,  dan  kemudian  konstitusi  juga  dijadikan  sebagai  norma  atau aturan  dasar  dari  lembaga-lembaga  negara  maupun  pemerintah. 19 Sedangkan Kortmann dalam bukunya menyebutkan bahwa dengan terbentuknya sebuah negara secara  maka  undang-undang  dasar  sebagai  konstitusi  berisikan  dasar  pembangunan berbagai  macam  peraturan  pokok  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  membangun negara. 20
Perlindungan  terhadap  konstitusi  yang  lainnya  adalah  konstitusi  dianggap sebagai cerminan terhadap identitas atau ciri dari suatu bangsa. Hanna Lerner dalam bukunya  yang  berjudul making  constitution  in  deeply  divided  societies ,  menyebutkan bahwasanya  identitas  yang  ada  pada  konstitusi  ini  memiliki  fungsi  dasar  yang mencerminkan identitas etnis, budaya atau identitas dari sebuah negara yang kental, atau mencerminkan identitas sipil yang didasarkan atas norma-norma maupun aturan- aturan  yang  terdapat  di  dalamnya. 21 Dalam  tesis  yang  dikemukakan  oleh  Habermas yang  berjudul citizenship  and  national  identity yang  dikutip  oleh  Hanna  Lerner  dalam
19 Astim Riyanto, (2000). Teori Konstitusi , Bandung: Yapemdo, hlm. 350.
20 C.A.J.M. Kortmann, (1960). Constitutionalrecht , Kluwer: Deventer, hlm. 9.
21 Hanna Larner, (2013). Making Constitutions in Deeply Divided Societies , New York: Cambridge University Press, hlm. 29.
bukunya, mengungkapkan bahwa warga negara yang berasal dari negara demokratis tidak memerlukan identitas dari sebuah negara sebagai sumber dari suatu bangsa. Akan tetapi, hal tersebut berkaitan dengan keragaman yang terbentuk dari berbagai macam budaya,  sehingga  hal  tersebut  mengharuskan  setiap  warga  negara  untuk  menjadi bagian dari budaya politik dari negaranya tersebut. 22
Dalam  kaitannya  dengan  konstitusi  sebagai  cerminan  dari  identitas  sebuah negara,  maka  dapat  dikatakan  bahwasanya  konstitusi  ini  berisikan  hal-hal  yang berkaitan dengan ciri dari suatu negara. Hal-hal yang termasuk ke dalam ciri dari suatu identitas  bangsa  diantaranya  adalah  bahasa,  lambang  negara,  bendera  negara,  lagu kebangsaan,  termasuk  juga  di  dalamnya  mengenai  kebudayaan-kebudayaan  yang terdapat dalam bangsa atau negara tersebut.
Sebagai  bagian  yang  menentukan  ciri  dari  sebuah  bangsa,  konstitusi  sebagai identitas dari sebuah negara juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat suatu negara. Denis Sindic yang berasal dari Portugal menyebutkan dalam tulisannya bahwa  identitas  yang  terdapat  pada  suatu  negara  dapat  menghadirkan  karakteristik tertentu  atau  karakteristik  khusus  yang  mana  hal  ini  dapat  berpengaruh  dan  sesuai dengan  prinsip  kewarganegaraan  dimana  masyarakat  itu  berasal.  Dengan  demikian dapat dilihat bahwa identitas dari suatu negara yang terdapat dalam konstitusi ini dapat mempertahankan  rasa  kecintaan  masyarakat  kepada  negaranya. 23 Pendapat  yang dikemukakan oleh Denis Sindic ini dilihat dari kondisi psikologis masyarakat sebagai warga negara.
Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap konstitusi selanjutnya adalah berkenaan  dengan  konstitusi  dianggap  sebagai  makna  yuridis,  sosiologis  dan  politis suatu  negara.  Konstitusi  dilihat  dari  segi  yuridis  yaitu  berkaitan  dengan  struktur fundamental  di  dalam  konstitusi,  yang  mana  dapat  dilihat  dari  keberadaan  dari konstitusi itu sendiri. Selain itu, konstitusi juga dilihat dari bentuknya sebagai sebuah dokumen tertulis yang dijadikan sebagai aturan dasar sebuah negara. Melihat konstitusi dari segi sosiologis yaitu dapat dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan ciri negara yang bersifat mempersatukan masyarakat. Makna sosiologis dari sebuah konstitusi ini menunjukkan keberadaan dari suatu bangsa atau negara. Sedangkan konstitusi dari segi
22 Ibid. , hlm. 28.
23 Denis Sindic, (2011). “Psycological Citizenship and National Identity”, Journal of Community & Applied Social Psychology, Volume 21, hlm. 202.
politis yaitu konstitusi dilihat sebagai prinsip-prinsip dasar dari entitas politik yang ada pada sebuah negara.
Herman Heller seperti yang dikutip di dalam buku yang ditulis oleh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, 24 menyebutkan bahwa konstitusi mencerminkan kehidupan politik yang terdapat dalam masyarakat sebagai sebuah kenyataan (Die politische verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit) dan belum merupakan konstitusi sebagai hukum. Dengan kondisi  yang  demikian,  konstitusi  baru  dilihat  dari  segi  sosiologis  atau  politis  saja. Konstitusi  dilihat  dari  segi  yuridis  atau  hukum  yaitu  ketika  kita  mencari  mengenai unsur-unsur  hukum  pada  konstitusi  yang  hidup  dalam  masyarakat,  yang  kemudian dijadikan sebagai kaidah hukum.
Konstitusi dilihat sebagai tujuan negara, dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang  mempengaruhi  dari  adanya  perlindungan  terhadap  konstitusi.  Pada  konstitusi Indonesia,  yang  berkaitan  dengan  tujuan  negara  dapat  kita  lihat  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam  pembukaan tersebut terlihat jelas bahwa undang-undang dasar memiliki kedudukan yang sangat penting  sebagai  hukum  dasar  tertulis  negara.  Pembukaan  undang-undang  dasar tersebut  mengatur  ketentuan  dasar  yang  memuat  pokok-pokok  pikiran  dan  kaidah negara yang fundamental, dimana terhadap hal-hal tersebut tidak dapat diubah. Selain itu,  ketentuan  dasar  lainnya juga  memuat  pernyataan  tentang    kemerdekaan negara. Terhadap konstitusi dengan makna yang sangat esensial, sehingga dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  disepakati  sebagai sumber dari cita moral dan cita hukum Indonesia.
Perlindungan  terhadap  konstitusi  juga  diperlukan  karena  berkaitan  dengan mengantisipasi  tidak  terbentuknya  konstitusi  baru.  Konteks  yang  demikian  inilah menjadi sangat urgensi yaitu pada saat diadakan atau dilakukan perubahan ataupun amandemen terhadapnya. Apabila sebuah konstitusi dilakukan banyak perubahan di dalamnya bahkan jika diubah secara total tanpa ada perlindungan terhadap konstitusi, maka konstitusi tersebut bukanlah lagi konstitusi yang sama. Dengan kata lain negara tersebut telah membuat konstitusi baru yang menggantikan posisi konstitusi yang lama. Terhadap kondisi yang demikian, maka sangat mempengaruhi tujuan negara dan ciri dari negara serta tak dapat dipungkiri hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis
24 Herman Heller dalam Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, (1983). Hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta: Pusat Studi HTN, hlm. 64-65.
pada  masyarakat  sebagai  warga  negara.  Oleh  karena  tidak  adanya  perlindungan terhadap konstitusi yang demikian, maka dapat mengubah seluruh sistem yang ada di negara.
Faktor lain yang menentukan perlindungan terhadap konstitusi yaitu konstitusi dilihat sebagai ciri dari negara hukum. A.V Dicey telah memberikan kriteria dari sebuah negara hukum, yaitu dengan dijalankan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum atau adanya supremasi hukum dengan adanya persamaan di depan hukum. Dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pada seluruh aspek kehidupannya baik  dari  aspek  kemasyarakatan,  kenegaraan  maupun  pemerintahan  dijalankan berdasarkan atas hukum. Konstitusi  yang merupakan hukum tertulis inilah dijadikan sebagai landasan awal bahwa negara tersebut merupakan negara hukum, karena hal- hal yang berkaitan dengan kenegaraan diatur dalam peraturan tertulis.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  perlindungan  konstitusi  ialah  mencegah terjadinya  perlemahan  terhadap  undang-undang  dasar.  Perlemahan  yang  dimaksud dalam  tulisan  ini  adalah  perlemahan  yang  didasari  oleh  adanya  perombakan  atau perubahan  terhadap  undang-undang  dasar.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Thomas Jefferson,  bahwa  konstitusi  harus  merupakan  karya  yang  dibuat  dengan  penuh ketenangan,  membutuhkan  banyak  waktu,  membutuhkan  banyak  pemeriksaan,  dan pertimbangan serta musyawarah  yang baik. Terhadap konstitusi  Indonesia,  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  memberikan  amanah  kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan mengamandemennya. Sehingga  dalam  hal  ini  pula  dibutuhkan  sebuah  lembaga  yang  berwenang  sebagai pengawas  terhadap  penyelenggaraan  amandemen  atau  perubahan  yang  dilakukan terhadap UUD 1945.
Dengan adanya faktor-faktor ini, maka diharapkan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi  yang  ada  di  Indonesia  mendapat  perlindungan  dengan  baik.  Penulis menegaskan  agar  Indonesia  memiliki  sebuah  lembaga  yang  berwenang  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  perubahan  yang  terjadi  terhadap  UUD  1945,  yaitu memberikan  kewenangan  tambahan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat menguji konstitusionalitas terhadap perubahan atau amandemen UUD 1945.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Perlindungan terhadap  identitas  konstitusi  sangat  diperlukan  karena  konstitusi dianggap  sebagai  cerminan  terhadap  identitas  atau  ciri  dari  suatu  bangsa.  Terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, identitas konstitusi ini juga berpengaruh pada ketahanan konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi amandemen, maka identitas konstitusi  sebagai  ruh  dari  UUD  1945  tersebut  tetap  ada  walaupun  telah  dilakukan perubahan  terhadapnya.  Berbicara  mengenai  perlindungan  konstitusi,  tentunya  tak lepas  dari  faktor-faktor yang  mempengaruhinya.  Sehingga  dalam  tulisan  ini,  penulis mengidentifikasi bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi, diantaranya  yaitu:  sebagai  akta  pendirian  negara (constitution  as  a  birth  certificate) ; mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa; sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara; sebagai tujuan negara; mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru; sebagai ciri dari negara hukum; dan mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.

## Saran
Disarankan,  demi  melindungi  identitas  yang  ada  dalam  konstitusi  diperlukan sebuah lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk memeriksa serta mengawasi perubahan  atau  amandemen  terhadap  UUD  1945,  yaitu  dengan  memberikan kewenangan  tambahan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat  menguji konstitusionalitas terhadap perubahan atau amandemen UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Astim Riyanto, 2000. Teori Konstitusi , Yapemdo, Bandung.
C.A.J.M. Kortmann, 1960. Constitutionalrecht , Deventer, Kluwer.
Zachary  Elkins,  2009.  Tom  Ginsburg,  dan  James  Melton, The  Endurance  of  National Constitutions , Cambridge University Press, New York.
Francis. P. Caravan, 1960. The Political Reason of Edmund Burke , Duke University Press, Durham.
Gery  Jeffrey  Jacobson,  2010. Constitutional  Identity ,  Harvard  University  Press, Massachusetts.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
Hanna  Larner,  2013. Making  Constitutions  in  Deeply  Divided  Societies ,  Cambridge University Press, New York.
Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, 1983. Hukum Tata Negara Indonesia , Pusat Studi
HTN, Jakarta.
Joeniarto, 1981. Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Kemal Gozler, 2008. Judicial Review of Constitution Amandments a Comparative Study , Ekin Press, Bursa.
Michel  Resenfeld,  2012. Constitutional  Identity ,  Oxford  Handbook,  Oxford  University Press, United Kingdom.
Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Pusat Studi HTN, Jakarta, 1983.
Tanchev Evgeni, 2003. Introduction to the Constitutional Law , Sibi, Sofia.

## Jurnal
Anna  Khvorostiankina,  2016. “’Constitutional  Identity’  in  the  Context  of  Post -Soviet Transformation, Europeanization and Regional Integration Processes (the case of Armenia)”, Paper International Converence , Oktober 2016, Armenia.
Cheryl Saunders, 2012. “Constitution Making in the 21st Century”, International Review of Law , issue 4, 2012.
Denis  Sindic,  2011. “Psycological  Citizenship  and  National  Identity”, Journal  of Community & Applied Social Psychology, 21: 202 – 204, 2011.
Franko Johner, Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, 2018. “Negara Bangsa Pos -Kolonial sebagai  Basis  dalam  Menentukan  Identitas  Konstitusi  Indonesia”, Jurnal  Bina Mulia Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret 2018.
Gary Jeffrey Jacobson, 2006. “Constitutional Identity” , The Review of Politics 68 , 2006.
Martin Belov, 2017. “The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitutionalization of the EU Order ang Europeanization of the Legal Oeders of EU Member States”, Perspective on Federalism , Vol. 9, Issue 2, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
The Constitution of the United States of America.