Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020, pp.68-73
DOI 10.33087/jiubj.v20i1.840
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)
Lidya Utamaningsi

## Perusahaan Keluarga, Koneksi Politik & Kinerja Perusahaan
Lidya Utamaningsi
Fakultas Ekonomi, Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas Correspondence email: lidya.utamaningsi@gmail.com
Abstrak. Perusahaan  keluarga  mendominasi  sektor  swasta  di  Indonesia  dan  berkontribusi  13.4%  dari  GDP  negara.  Perusahaan keluarga  memiliki  horizon  investasi  yang  lebih  Panjang  daripada  pemegang  saham  karena  pendiri  ingin  terus  mewariskan perusahaan  kepada  generasi-generasi  berikutnya.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  perusahaan  akan  berupaya  mengatasi  kendala eksternal  perusahaan.  Caranya  adalah  melalui  koneksi  politik.  Dengan  koneksi  politik  perusahaan  akan  mendapatkan  berbagai keuntungan sehingga pada akhirnya akan berkontribusi pada kinerja perusahaan. Tulisan ini merupakan telaah literatur mengenai perusahaan keluarga dan koneksi politik. Berdasarkan hasil telaah, peneliti  menyimpulkan  bahwa  perusahaan keluarga  memiliki kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  non  keluarga.  Perusahaan  terkoneksi  politik  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik daripada  perusahaan  yang  tidak  terkoneksi  politik  selama  masa  pemerintahan  politikus  terkait.  Perusahaan  keluarga  terkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan keluarga yang tidak terkoneksi politik.
Kata kunci : Kinerja perusahaan; koneksi politik; perusahaan keluarga
Abstract.  Family  businesses  dominate  the  private  sector  in  Indonesia  and  contribute  13.4%  of  the  country's  GDP.  The  family company has a longer investment horizon than the shareholders because the founder wants to continue bequeath the company to subsequent  generations.  To  achieve  these  objectives  the  company  will  try  to  overcome  the  company's  external  constraints.  The trick is through political connections. With a political connection the company  will get various benefits so that it will ultimately contribute to the company's performance. This paper is a literature review of family businesses and political connections. Based on  the  results  of  the  study,  the  researchers  concluded  that  the  family  company  had  better  performance  than  the  non-family company. Politically connected companies have better performance than companies that are not politically connected during the reign of politicians concerned. Politically connected family companies have better performance than politically connected family companies.

## Keywords: Company performance; political connections; family company

## PENDAHULUAN
Grup  bisnis  milik  keluarga  atau  perusahaan keluarga  mendominasi  sektor  swasta  di  Indonesia (Patrick,  2002).  Pergerakan    finansial  bisnis  grup perusahaan  ini  memiliki  peranan  dalam  membentuk kondisi  ekonomi  negara  yakni  sebesar  12.7%  –  13.4% dari  GDP  Indonesia  (Lukviarman,  2004).  Besarnya peranan  grup  keluarga  ini  terhadap  kondisi  ekonomi negara  menjadikan  topik  perusahaan  keluarga  selalu menarik untuk ditelaah.
Perusahaan  keluarga  memiliki  horizon  investasi yang lebih panjang daripada pemegang saham. Keluarga pemilik  menghargai  kepemilikannya  sebagai  aset  yang akan diteruskan pada generasi berikutnya (Cheng, 2014). Agar  perusahaan  keluarga  dapat  berkembang  dan  terus diwariskan kepada generasi-generasi penerus, perusahaan  perlu  mengatasi  semua  kendala  internal  dan eksternal. Kendala internal berasal dari dalam perusahaan  dan  dapat  dikendalikan  oleh  perusahaan. Kendala eksternal berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat  dikendalikan  perusahaan,  seperti  tindakan  politis pemerintah  berupa  regulasi,  subsidi,  pajak  dan  lainnya (Watts & Zimmerman, 1990).
Cara  untuk  meminimalisir  kendala  eksternal tersebut adalah dengan membuat koneksi politik. Secara sederhana  koneksi  politik  merupakan  hubungan  antara
politisi atau pejabat pemerintah dengan bisnis (perusahaan)  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Koneksi politik dapat menguntungkan perusahaan dalam beberapa  sisi  seperti:  memperoleh  kontrak  dan  subsidi dari Pemerintah (Baysinger, 1984), perlakuan pajak yang lebih baik (Faccio, 2006), akses yang lebih mudah untuk memperoleh  pendanaan  (Khwaja  &  Mian,  2005), pengawasan  yang  kurang  ketat  (Stigler,  1971)  dan bahkan harga IPO yang lebih tinggi (Francis et al, 2009). Manfaat  tersebut  pada  akhirnya  dapat  membuat  kinerja yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  lain  yang  tidak memiliki  koneksi  politik  (Hillman,  2005)  dalam Muttakin dkk., (2015).
Penelitian  terdahulu  menemukan  hasil  yang  tidak sejalan  mengenai  hubungan  perusahaan  keluarga, koneksi  politik  dan  kinerja  perusahaan.  Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga dan terkoneksi politik berhubungan positif dengan kinerj perusahaan.  dan  terdapat  pula  sekelompok  penelitian yang  menemukan  sebaliknya.  Hal  ini  menarik  untuk ditelaah lebih lanjut karena beragamnya hasil yang ada.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka  tulisan  ini ditujukan  untuk  menjelaskan  tentang  :(a)  apakah perusahaan  keluarga  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik daripada perusahaan non-keluarga (b) apakah perusahaan  terkoneksi  politik  memiliki  kinerja  yang
lebih  baik  daripada  perusahaan  yang  tidak  terkoneksi politik  (c)  apakah  perusahaan  keluarga  yang  terkoneksi politik  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  daripada perusahaan keluarga yang tidak terkoneksi politik.

## METODE
Tulisan  ini  merupakan  kajian  literatur  dengan menelaah artikel dari tahun yang berkaitan dengan topik perusahaan  keluarga,  koneksi  politik  dan  kinerja perusahaan  secara  umum  dan  dalam  konteks  kondisi  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Agency Theory
Agency  theory mendeskripsikan  hubungan  antara pemegang  saham  sebagai  prinsipal  dan  manajemen sebagai  agen.  Manajemen  merupakan  pihak  yang dikontrak  oleh  pemegang  saham  untuk  bekerja  demi kepentingan  pemegang  saham.  Karena  mereka  dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan  semua  pekerjaannya  kepada pemegang saham.
Konflik  kepentingan  antara  berbagai  pihak tersebut  disebabkan  karena  perbedaan  tujuan  dari masing-masing  pihak,  sesuai  dengan  posisi  dan kepentingannya  masing-masing.  Namun  demikian, mengidentifikasi  pihak  mana  yang  memiliki  konflik paling  dominan  dengan  pemilik  perusahaan  adalah bagian  terpenting  dalam  menentukan  karakteristik  dari masalah  keagenan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melihat  struktur  kepemilikan  perusahaan  sebagai  basis dalam  menentukan  distribusi  kekuasaan  antara  berbagai pihak  di  dalam  perusahaan.  Jensen  &  Warner  (1988) menyatakan  bahwa  hal  ini  disebabkan  karena  pola konsentrasi  kepemilikan  dan  komposisinya  akan menentukan  pihak  mana  yang  memiliki  kekuasaan dominan  di  dalam  perusahaan  (Lukviarman,  2016 hal.54).
Keberadaaan  pemegang  saham  dengan  jumlah mayoritas  ( holder  of  block  shareholders )  dinyatakan mampu memberikan manfaat kepada korporasi dan pada akhirnya  manfaat  tersebut  juga  akan  diperoleh  semua pemegang  saham.  Proponen  penganut  pandangan  ini (misalnya  Brickley  dan  Dark,  1987)  memberikan argumentasi  bahwa  sebuah  korporasi  yang  dimiliki  dan dikendalikan  oleh  pemegang  saham  mayoritas  memiliki insentif yang kuat untuk meyakinkan bahwa ‘the capital is  deployed  sparingly  and  used  efficiently  and  that indirect  production  costs  are  tightly  managed’ (p.404). Alasannya  adalah  efek  insentif  dari  pola  kepemilikan tersebut  akan  mengurangi  kebutuhan  pengawasan  dan supervisi dari pihak lainnya diluar perusahaan, sehingga akan  mengurangi monitoring  costs sebagai  salah  satu komponen  biaya  keagenan.  Pola  demikian  dianggap dapat  memitigasi  masalah free  riding ,  sehingga memungkinkan  pengendalian  untuk  dilaksanakan  lebih efektif (Lukviarman, 2016 hal.56).
Keuntungan lainnya melalui keberadaan pemegang  saham  pengendali  akan  diperoleh  bagi perusahaan  yang  terafiliasi  dengan  kelompok  bisnis ( business  groups  affiliation ).  Manfaat  ini  dihasilkan melalui  pemanfaatan  transfer  dana  secara  internal ( financial  tunneling )  antara  perusahaan  didalam  grup yang sama guna mangatasi ketidakefisienan pasar modal dalam  menyediakan  sumber  pembiayaan  sebagaimana ditermukan di berbagai negara berkembang. (Lukviarman, 2016 hal.57).
Jensen  dan  werner  (1988)  berpendapat  bahwa struktur  kepemilikan  suatu  korporasi  akan  menentukan karakteristik  problem  keagenan  (agency  problem) sehingga  akan  memetakan  pembagian  antara  kekuasaan dan pengawasan dalam suatu entitas korporasi. Terdapat insentif bagi pemilik perusahaan yang menguasai jumlah saham  yang  besar  untuk  memonitor  secara  intens investasi  yang  dilakukan,  dengan  asumsi  bahwa  tingkat pengendalian  yang  dilakukan  akan  meningkat  sesuai besaran  porsi  saham  yang  dimiliki  (Lukviarman,  2016 hal.174).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lukviarman (2004)  menemukan  bahwa  kepemilikan  mayoritas perusahaan  terbuka  di  Indonesia  terkonsentrasi  pada sekelompok  individual,  keluarga  atau  kepemilikan  atau perusahaan  lainnya.  Kondisi  ini  terutama  ditemukan pada  perusahaan  nasional  dimana  kepemilikan  keluarga yang mengendalikan perusahaan terbuka, pada hakikatnya menguasai hampir keseluruhan pengendalian atas perusahaan oleh kelompok bisnis yang dimiliki oleh keluarga mereka. Karakteristik tersebut mengindikasikan bahwa  terdapat  kecenderungan  rendahnya  pemisahan antara  kepemilikan  dan  pengendalian  atas  korporasi, karena  pengendalian  utama  tetap  berada  pada  pemilik awal  yang  memiliki  saham  dalam  porsi  besar  sehingga secara  teknis  memiliki  pengendalian  penuh  atas perusahaan.

## Perusahaan Keluarga
Struktur  dan  praktik  kelompok  bisnis  berbasis keluarga  didasarkan  kepada  2  hal  utama  yakni melindungi  kepentingan  keluarga  dan  tidak  percaya kepada  pihak  lain  yang  berasal  dari  luar  keluarga. Dengan  diadopsinya  struktur  tersebut  memiliki  makna bahwa  tidak  terdapat  peluang  bagi  individu  dari  luar keluarga  untuk  dapat  diterima  dalam  kelompok  bisnis keluarga,  terutama  bagi  pihak  yang  dianggap  dapat mengancam  kepentingan  keluarga.  Struktur  perusahaan juga  ditujukan  sebagai  wadah  untuk  melindungi kelompok bisnis keluarga dari berbagai potensi ancaman maupun tantangan yang akan membahayakan kepentingan keluarga (Lukviarman, 2004).
Lukviarman  (2004)  menyatakan  bahwa  melalui penelusuran terhadap jalur pengembangan perusahaan di Indonesia,  mulai  dari  perusahaan  yang  bersifat  tertutup hingga  berkembang  menjadi  pembentukan  kelompok bisnis, peran dari kepemilikan keluarga  tetap signifikan.
Peran  ini  menjadi  semakin  kuat  terutama  melalui keterlibatan anggota keluarga pemilik didalam kepengurusan perseoran, serta rantai kepemilikan ( chain of  ownership )  perusahaan  melalui  kepemilikan  silang dengan perusahaan afiliasi.
Berdasarkan hasil telaah literatur, peneliti menemukan  definisi  perusahaan  keluarga,  yang  dirinci pada tabel 1.
Tabel 1. Definisi Perusahaan Keluarga No Peneliti Definisi 1 Cheng (2014) Golden  &  Kohlbeck (2016) Keluarga  pendiri  dan  keturunan keluarga pendiri selalu memegang jabatan puncak perusahaan  atau  selalu  sebagai pemegang saham dominan (Anderson & Reeb, 2003; Villalonga  &  Amit,  2006;  Ali dkk., 2007). 2 Price Waterhouse Coopers  –  Indonesia (2014) Mayoritas  ‘suara’  berada  di tangan  pendiri  atau  orang  yang mengakuisisi  perusahaan  (atau pasangan,  orang  tua,  anak  atau ahli waris)
Minimal  terdapat  1  perwakilan keluarga  yang  terlibat  dalam manajemen perusahaan Untuk  perusahaan  publik  (Tbk), pendiri atau orang yang mengakuisisi  perusahaan  (atau keluarganya)  memiliki  25%  hak atas perusahaan melalui penanaman modal  dan  ada setidaknya  satu  orang  anggota keluarga dalam manajemen (board).
Berdasarkan  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang Peseroan  Terbatas,  dinyatakan  bahwa  dewan  komisaris dan  dewan  direksi  dipilih  dan  diberhentikan  melalui RUPS.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  kondisi two-tiers board regime lainnya, untuk kasus Indonesia baik dewan komisaris  maupun  dewan  direksi  berada  dibawah kendali pemegang saham. Direksi sebagaimana Board of Management bertanggung jawab dan memiliki akuntabilitas  kepada  pemegang  saham.  Direksi  tidak bertanggung  jawab  dan  akuntabel  kepada  dewan komisaris  sebagaimana  ditemukan  pada  sistem  dua tingkat lainnya seperti di negara Belanda. Memperhatikan  tipikal  dominannya  perusahaan  dengan pemilik pengendali pada perusahaan di  Indonesia, maka pemegang saham mayoritas memiliki hubungan langsung  baik  dengan  dewan  komisaris  dan  atau  dewan direksi.  Melalui  keterlibatan  anggota  pemilik  dalam pengurus perseroan tersebut mereka dapat memfasillitasi pemilik  pengendali  dalam  menjaga  pengaruh  mereka dalam  keputusan  operasional  perusahaan  (Lukviarman, 2016 hal.191).
Price  Waterhouse  Cooper  (2014)  menyatakan bahwa  perusahaan  keluarga  memiliki  2  keunggulan.
Pertama, perusahaan memiliki sifat kewirausahaan yang lebih  unggul.  Kedua.  keputusan  dapat  diambil  dengan lebih efisien.
Perusahaan  keluarga  memiliki  berbagai  keunikan, yaitu  (1)  memiliki  sifat  kewirausahaan  yang  lebih unggul (2) keputusan dapat diambil dengan lebih efisien (PWC,  2014)  (3)  keluarga  pemilik  memiliki  horizon investasi  yang lebih panjang daripada pemegang  saham. Keluarga  pemilik  menghargai  kepemilikannya  sebagai aset  yang  akan  diteruskan  pada  generasi  berikutnya  (4) anggota  keluarga  secara  aktif  terlibat  dalam  manajemen perusahaan, baik dalam dewan direksi ataupun komisaris (Cheng, 2014).
Karakteristik unik tersebut memberikan gambaran bahwa  perusahaan  keluarga  cenderung  untuk  memiliki performa  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  non keluarga. Namun demikian, kepemilikan secara terkonsentrasi  mendapat  kritikan  dari  Shleifer  dan Vishny  (1997);  La  Porta,  Lopez-de  Silanes  dan  Shleifer (1999)  dan  Bebchuk,  Kraakman  &  Triantis  (2000) karena  merugikan  kepentingan  stakeholder  lainnya. Kondisi  ini  menjadi  semakin  diperburuk  ketika  pemilik pengendali  juga  terlibat  sebagai  bagian  dari  direksi dan/atau  komisaris.  Jika  ini  terjadi  maka  tingkatan masalah  keagenan  tidak  lagi  seperti  yang  ditemukan dalam  pola  tradisional  antara  manajer  dengan  pemilik sebagaimana  ditemukan  dalam  perusahaan  dengan kepemilikan yang menyebar ( widely dispersed ownership ).
Ketika  kepemilikan  terkonsentrasi  pada  keluarga pemilik mayoritas sehingga memiliki otoritas pengendalian  yang  besar  terhadap  perusahaan,  maka masalah  keagenan  telah  beralih  dari  pola  tradisional menjadi  masalah  keagenan  antara  pemegang  saham pengendali  (yang  juga  terlibat  dalam  kepengurusan perseroan)  dengan  pemegang  saham  minoritas.  Pihak pemilik  mayoritas  dapat  mempengaruhi  keputusan korporasi  yang  akan menguntungkan  kelompok mereka, sementara  biaya  keagenan  juga  ikut  ditanggung  oleh pemilik minoritas (Lukviarman, 2016 hal. 56).
Disamping  hal  diatas,  keberhasilan  sebuah perusahaan  tidak  terlepas  dari  pengaruh  lingkungan dimana  perusahaan  tersebut  didirikan.  Salah  satu  faktor lingkungan  yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan perusahaan ialah politik (Wulandari & Raharja, 2013).

## Koneksi Politik
Definisi  politik  menurut  Budiardjo  (1997)  adalah berbagai  kegiatan  dalam  suatu  sistim  politik  (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistim  tersebut  dan  melaksanakan  tujuan  tersebut.  Salah satu bagian dari politik ialah partai politik (Wulandari & Raharja, 2013).
Berlakunya UU No. 2 tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang  mengatur  sumber  keuangan  dan  batas  maksimum sumbangan  untuk  partai  politik  memberikan  gambaran bahwa  salah  satu  sumber  keuangan  partai  politik  adalah
sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha. Etika balas  budi  yang  masih  kental  di  Indonesia  memberikan pandangan bahwa sumbangan yang diberikan perusahaan  pada  partai  politik  tidak  secara  gratis. Perusahaan  yang  berorientasi  mencari  keuntungan mengharapkan  adanya  timbal  balik  atau  manfaat  yang diperoleh  dari  sumbangan  tersebut.  Dari  hubungan antara  perusahaan  dan  partai  politik  kemudian  muncul istilah  perusahaan  terkoneksi  politik  (Wulandari  & Raharja, 2013).
Perusahaan yang terkoneksi politik merupakan hal yang  lumrah  di  berbagai  perusahaan  dunia,  terutama bagi  perusahaan  yang  kepemilikannya  terkonsentrasi. Indonesia  merupakan  negara  dengan  perusahaan  yang memiliki koneksi politik terbanyak (Faccio, 2006).
Berdasarkan  telaahan  peneliti,  berikut  definisi koneksi politik:
Tabel 2. Definisi Koneksi Politik No Peneliti Definisi 1 Faccio (2006) Apabila salah satu petinggi perusahaan  dan  atau  pemegang saham pernah menjabat atau merupakan anggota parlemen, menteri  dan  keluarga    menteri, memiliki  hubungan  dekat  dengan politisi dan/atau memiliki hubungan  dekat  dengan  politisi dari negara lain. 2 Ferguson  &  Voth (2008) Apabila  perusahaan  memberikan kontribusi  keuangan  kepada  partai politik.
Perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik  di Indonesia  memperoleh  dua  keuntungan.  Pertama, koneksi  politik  dapat  memberikan  kemudahan  dalam memperoleh  pendanaan.  Husnan  (2001)  menemukan bahwa  perusahaan  terkoneksi  politik  dapat  dengan mudah  memperoleh  pendanaan  melalui  ‘memo’  dari politisi.  Kedua,  perusahaan  yang  memiliki  koneksi politik memperoleh keringanan pajak dan kekuatan pasar yang lebih tinggi (Faccio, 2002 dalam Wijantini, 2017).
Dalam  literatur  ekonomi  dan  keuangan,  koneksi politik  juga  dikenal  sebagai  perilaku  perburuan  rente yang menggambarkan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh  politikus  dan  pengusaha.  Dengan  kata  lain, politikus  memberikan  akses  kepada  pengusaha  terkait dengan kekuasaan yang dimilikinya dengan mengharapkan imbalan. Para ekonomis bahkan menggunakan  istilah  korupsi  daripada  transaksi  illegal untuk  menggambarkan  koneksi  politik  karena  tindakan ini sah (legal) di banyak negara (Wijantini, 2007).

## Penelitian Terdahulu Kinerja Perusahaan Keluarga
Konsentrasi kepemilikan cenderung banyak terjadi pada  negara  dengan  lingkungan  regulasi  yang  lemah dimana  risiko  litigasi  bersifat  rendah  (Monem,  2013). Perlindungan investor yang lemah (La Porta et al. 1998;
La  Porta  et  al.  1999),  penegakan  sistem  hukum  yang lemah (La Porta  et  al. 1999), dan risiko apropriasi yang tinggi  (La  Porta  et  al.  1998;  Lee  et  al.  2003)  dalam Muttakin  dkk  (2015).  Sehingga  perusahaan  keluarga cenderung  lebih  umum  pada  ekonomi  berkembang, termasuk Indonesia.
Perusahaan  keluarga  berbeda  dengan  perusahaan non  keluarga  dalam  berbagai  aspek.  Dalam  bidang manajemen  strategik,  pandangan Resource  Based  View (RBV)  memberikan  kerangka  teori  yang  menjelaskan bagaimana  perusahaan  keluarga  dengan  keunikannya mampu menciptakaan daya saing ( competitive advantage )  dan  menghasilkan  kinerja  yang  lebih  baik dari  perusahaan  lainnya  (Habbershon  &  Williams, 1999).  Karakteristik  unik  yang  membentuk  keunggulan bersaing  bagi  perusahaan  keluarga  adalah  tempat  kerja yang  berorientasi  keluarga  dan  tingginya  loyalitas karyawan  (Ward,  1988),  rendahnya  biaya  SDM (Levering  &  Moskowitz,  1993),  rendahnya  biaya transaksi  (Aronoff  &  Ward,  1995),  reputasi  yang  lebih dipercaya  (Tagiuri  &  Davis,  1996;  Ward  &  Aronoff, 1991) serta  rendahnya biaya monitor dan kontrol (Daily & Dollinger, 1992) (dalam Muttakin dkk, 2015).
Hubungan  keluarga  akan  memberikan  motivasi yang tinggi, loyalitas  yang tinggi dan rasa percaya yang tinggi  (Tagiuri  &  Davis,  1996).  Perusahaan  keluarga memiliki  kemampuan  untuk  membuat  anggota  keluarga mengeluarkan  kemampuan  terbaiknya  (Moscetello, 1990). Bahkan perusahaan keluarga cenderung memiliki horizon  investasi  yang  lebih  panjang  (Stein,  1988) karena  perusahaan  keluarga  fokus  untuk  meneruskan usaha  kepada  generasi  berikutnya  sehingga  akan menghasilkan  investasi  yang  sangat  efisien.  Dapat disimpulkan  bahwa  karakteristik  unik  dari  perusahaan keluarga  dapat  mendorong  terciptanya  efisiensi  biaya operasional,  tingkat  produktivitas  karyawan  yang  tinggi serta investasi yang lebih efisien sehingga pada akhirnya menghasilkan kinerja  yang  lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan non keluarga (Muttakin dkk, 2015).
Penjelasan  diatas  memberikan  gambaran  bahwa pada kondisi ekonomi berkembang, perusahaan keluarga memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan non  keluarga.  Berikut  hasil  telaah  literatur    terkait perusahaan keluarga.
Tabel 3 . Hasil penelitian perusahaan keluarga
No Peneliti Temuan 1 Muttakin, dkk (2015) 1. Perusahaan  keluarga  memiliki  kinerja yang  lebih  baik  daripada  perusahaan non keluarga
2. Perusahaan  keluarga  yang  terkoneksi politik  lebih  baik  daripada  perusahaan keluarga yang tidak terkoneksi politik
2 Lukviarman (2004) Tidak terdapat dampak positif
kepemilikan terkonsentrasi terhadap kinerja  perusahaan  pada  perusahaan terbuka di Indonesia.
Indonesia  dan  Bangladesh  merupakan  dua  negara dengan  ekonomi  berkembang  dan  dengan  tingkat korupsi yang tinggi (Indonesia peringkat 37, Bangladesh peringkat 28 cf. Corruption Perception Index 2018) serta sama-sama  memiliki  porsi  perusahaan  keluarga  yang mendominasi  bisnis  di  negara  masing-masing  sehingga diperkirakan akan memberikan dampak sifat perusahaan keluarga  yang  sama  terhadap  perusahaan.  Namun demikian,  berdasarkan  tabel  3  diatas  terlihat  bahwa terdapat  hasil  yang  berbeda  sehingga  perlu  dilakukan kembali  penelitian  dengan  pendekatan  yang  lebih komprehensif untuk melihat apakah perusahaan keluarga lebih baik daripada perusahaan non keluarga pada negara ekonomi berkembang.

## Kinerja Perusahaan Keluarga Yang Terkoneksi Politik
Koneksi politik dapat menguntungkan perusahaan dalam  beberapa  sisi  seperti:  memperoleh  kontrak  dan subsidi  dari  Pemerintah  (Baysinger,  1984),  perlakuan pajak  yang  lebih  baik  (Faccio,  2006),  akses  yang  lebih mudah  untuk  memperoleh  pendanaan  (Khwaja  &  Mian, 2005a),  pengawasan  yang  kurang  ketat  (Stigler,  1971) dan  bahkan  harga  IPO  yang  lebih  tinggi  (Francis  et  al, 2009).  Manfaat  tersebut  pada  akhirnya  dapat  membuat kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  lain  yang tidak  memiliki  koneksi  politik  (Hillman,  2005)  dalam Muttakin dkk., (2015).
Perbedaan  dalam  hal  kinerja  antara  perusahaan yang  memiliki  koneksi  politik  dengan  yang  tidak menjadi  semakin  jelas  ketika  koneksi  politik  semakin kuat  dan  ketika  perusahaan  yang  memiliki  koneksi politik  tersebut  beroperasi  pada  negara-ngeara  dengan level  korupsi  yang  tinggi  (Faccio,  2006)  seperti Indonesia  yang  merupakan  negara  korupsi  nomor  37  di dunia  (Corruption  Perception  Index,  2017). Sehingga  di negara  seperti  Indonesia,  memelihara  koneksi  politik dapat  memberikan  sebuah  keunggulan  bersaing  yang akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.
Secara  khusus,  koneksi  politik  dapat  membantu perusahaan  mengeksploitasi  kelemahan  dari  lingkungan institusional dan memperoleh keuntungan ekonomis dari sisi  regulasi  yang  menguntungkan  (favorable),  akses pendanaan  yang  lebih  mudah,  perlindungan  pasar, perlakuan pajak yang berbeda. Dapat disimpulkan dalam lingkungan  peraturan  yang  lemah,  perusahaan  keluarga yang memiliki koneksi politik berada pada posisi terbaik untuk mengambil keuntungan dari lingkungan institusional karena terdapat insentif yang kuat dan sama antara  manager  dan  pemegang  saham  perusahaan. Sehingga  perusahaan  keluarga  yang  memiliki  koneksi politik akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik daripada  perusahaan  keluarga  yang  tidak  memiliki koneksi politik (Muttakin, 2015).
Dari  hasil  telaah  peneliti,  berikut  hasil  penelitian terdahulu mengenai koneksi politik.
Tabel 4. Hasil penelitian koneksi politik
No Peneliti Temuan 1 Leuz & Gee (2006) 1. Perusahaan  dengan  koneksi  politik kurang  cenderung  untuk  terdaftar  di bursa perdagangan saham internasional.
2. Perusahaan  dengan  koneksi  politik cenderung  memiliki  kesulitan  untuk membangun kembali hubungan politik  dengan  rezim  Pemerintahan baru dan kinerja perusahaan
cenderung  menurun  ketika  terjadi pergantian rezim Pemerintahan. 2 Wulandari (2012) dalam Sotartagam (2015) Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan  dengan  perusahaan  yang tidak terkoneksi politik. 3 Quonch- Anh Do, Yen-Teik Lee & Bang  Dang Nguyen (2012) dalam Sotartagam (2015) 1. Koneksi ke Gubernur terpilih meningkatkan  nilai  perusahaan  1,36% sekitar Pemilu.
2. Perusahaan yang terhubung ke pemenang  Pemilu  menerima  proyek Pengadaan  lebih  banyak,  berinvestasi lebih  banyak  dan  menikmati  kinerja saham jangka panjang yang lebih baik.
4 Wulandari &  Raharja (2013) 1. Koneksi  politik  berpengaruh  negatif terhadap kinerja perusahaan.
Perusahaan  yang  terkoneksi  politik memiliki  ROA  lebih  rendah  daripada perusahaan  yang  tidak  terkoneksi politik
2. Kepemilikan saham  publik  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena rendahnya  tingkat  kepemilikan  saham oleh  publik  di  Indonesia  dan  besarnya kendali oleh pemegang saham mayoritas  atau  pengendali  membuat pemegang  saham  publik  tidak  bisa banyak mengambil kebijakan.
5 Goldman,
Rochol  & So  (2006) dalam Sotartagam (2015) Analisis  respon  terhadap  kemenangan partai  Republik  pada  pemilihan  Presiden USA  tahun  2000  menunjukkan  bahwa perusahaan  yang  terhubung  dengan  partai Republik  mengalami  peningkatan  nilai saham sedangkan perusahaan yang terhubung dengan partai Demokrat mengalami penurunan nilai saham.
6 Saeed, Belghitar
&  Ephraim
Clark (2015) Terdapat hubungan negatif antara koneksi politik dan kinerja perusahaan di Pakistan.
Fisman  (2001)  menemukan  bahwa  harga  saham pada  perusahaan  yang  terdaftar  di Jakarta  Stock Exchange (JSE)  berkorelasi  merespon  negatif  atas pengumuman  berita  negatif  terkait  kesehatan  Suharto. Facio  (2006)  dalam  penelitiannya  yang  mengamati  47
negara menemukan bahwa harga pasar saham meningkat secara  signifikan  ketika  pemimpin  puncak  perusahaan atau  pemegang  saham  terbesar  memasuki  dunia  politik tetapi  tidak  terjadi  ketika  politikus  bergabung  dalam perusahaan (Wijantini, 2007).
Facio et al (2006) menemukan bahwa perusahaan yang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan  memiliki koneksi politik cenderung untuk dijamin oleh Pemerintah  ( bailout )  namun  hal  tersebut  tidak  terjadi pada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi  politik (Wijantini, 2007).
Secara  rata-rata  manfaat  dari  memiliki  koneksi politik  melebihi  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Contoh, Fisman  (2001)  mempelajari  koneksi  antara  perusahaan dengan  Presiden  Suharto  dan  menemukan  rumor kesehatan  Suharto  yang  memburuk  secara  signifikan (dan  negatif)  mempengaruhi  harga  saham  perusahaan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Goldman,  Rocholl  and So  (2009)  memberikan  bukti  bahwa  koneksi  politik melalui  anggota  Dewan  Direksi  secara  rata-rata meningkatkan nilai perusahaan di US (Faccio, 2006).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan  bahwa  perusahaan  keluarga  mendominasi di  negara  berkembang  dan  perusahaan  keluarga  dengan segala  keunikan  yang  dimilikinya  cenderung  untuk memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan non-keluarga.  Dengan  segala  ketidakpastian  dari  sisi kondisi  ekonomi  dan  politik  di  negara  berkembang seperti  di  Indonesia,  perusahaan  (termasuk  perusahaan keluarga)  akan  cenderung  untuk  membuat  koneksi politik  karena  akan  memberikan  dampak  positif  bagi perusahaan.
Berdasarkan  hasil  telaah  peneliti  menarik  tiga kesimpulan.  Pertama,  perusahaan  keluarga  memiliki kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  non keluarga. Kedua, perusahaan terkoneksi politik memiliki kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan  yang  tidak terkoneksi  politik  selama  masa  pemerintahan  politikus terkait.  Ketiga,  perusahaan  keluarga  terkoneksi  politik memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan keluarga yang tidak terkoneksi politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Carrera.,  Nieves,  2017,  What  Do  We  Know  About Accounting  in  Family  Firms?,  Journal  of Evolutionary  Studies  in  Business  (JESB),  Vol.  2, No. 2, hal 97 – 159, 2017.
Cheng,  Qiang.,  2014,  Family  Firm  Research  –  A Review,  China  Journal  of  Accounting  Research (2014).
Coopers,  Price  Waterhouse,  2014,  Survey  Bisnis Keluarga Indonesia 2014,
https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/in donesia-report-family-business-survey-2014.pdf
Faccio,  Mara,  2006,  Differences  Between  Political Connected  And  Nonconnected  Firms:  A  Cross- Country Analysis, Financial Management Journal, hal. 905-927.
Ghosh., Aloke (Al), Charles T. Yang, 2015, Assesing  Financial  Reporting  Quality  of  Family  Firms: The Auditors’ Perspective, Journal of Accounting and Economics, Accepted Manuscript.
Habib., Ahsan, Abdul Haris Muhammadi, 2018, Political Connections  and  Audit  Report  Lag:  Indonesian Evidence,  International  Journal  of  Accounting  & Information Management, RMIT University. Khwaja,  A.  I.,  &  Mian,  A.  (2005).  Do  Lenders  Favour Politically Connected Firms ? Rent Provision in an Emerging  Financial  Market. The  Quarterly Journal  of  Economics , 120 (April),  371–1411. https://doi.org/10.1162/003355305775097524 Leuz,.  Christian,  Felix  Oberholzer-Gee,  2006,  Political Relationship,  Global  Financing  and  Corporate Transparency:  Evidence  From  Indonesia,  Journal of Financial Economics 81 (2006) hal. 411 – 439. Lukviarman, Niki, 2016, Corporate Governance Menuju
Penguatan  Konseptual  dan  Implementasi  di Indonesia,  ISBN  978-602-1680-39-1,  cetakan pertama, penerbit PT Era Adicitra Intermedia.
Lukviarman,  Niki,  2004,  Ownership  Structure  and  Firm Performance  :  The  Case  of  Indonesia,  Doctoral Thesis.
Muttakin, Mohammad Badrul., Reza M. Monem, Arifur Khan,  Nava  Subramaniam,  2015,  Family  Firms, Firm  Performance  and  Political  Connections: Evidence From Bangladesh, Journal of Contemporary  Accounting  &  Economics  (2015), Accepted Manuscript.
Saeed.,  Abubakr,  Yacine  Belghitar  &  Ephraim  Clark,
2015,  Do  Political  Connections  Affect  Firm Performance?  Evidence  From  a  Developing Country,  Journal  of  Emerging  Markets  Finance and Trade, halaman 1 – 12.
Sotartagam.,  Rovelino  Quayle.  2015,  Analisis  Pengaruh Political  Connection  Terhadap  Nilai  Perusahaan, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Wijantini,  2007,  A  Test  Of  The  Relationship  Between Political  Connection  And  Indirect  Costs  Of Financial  Distress  In  Indonesia,  Asian  Academy Of  Management  Journal  Of  Accounting  And Finance (AAMJAF), Vol.3. No. 2, 6 – 81, 2007. Wulandari.,  Tri,  Raharja,  2013,  Analisis  Pengaruh Political  Connection  dan  Struktur  Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan, Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1 – 12.