INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 622-631 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda
Hagi Virgiawan
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Email: virgiawan0508@gmail.com

## Abstrak
Masalah  pertanahan  merupakan  suatu  masalah  strategis  yang  berkaitan  dengan  faktor-faktor ekonomi,  sosial,  budaya  maupun  politik  yang  harus  segera  ditangani  supaya  tidak  menimbulkan banyak benturan kepentingan sehingga timbul berbagai macam permasalahan dibidang pertanahan. Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah  terdaftar  yakni  dengan  memberikan  sertipikat  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan  tanah  dan sertipikat  juga  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih banyak terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti penerbitan sertipikat ganda hak atas tanah, hal ini mengakibatkan adanya kepemilikan ganda sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu pihak- pihak  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  mengajukan  perkaranya  di  pengadilan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor Apa yang Menyebabkan Timbulnya Sengketa Hak Atas Tanah dalam Sertifikat Ganda, untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas  Tanah  Apabila  Terdapat  Penerbitan  Sertipikat  Ganda,  untuk  mengetahui  Upaya  Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.
Kata Kunci: Sertifikat Ganda, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim

## Abstract
The problem of land is a strategic problem that is related to economic, social, cultural and political factors which must be addressed immediately so as not to cause many conflicts of interest so that various kinds of problems arise in the field of land. Land registration in Indonesia aims to ensure legal certainty over registered parcels, namely by providing certificates as proof of land ownership and certificates also apply as a strong proof. However, in reality there are still many land dispute issues such as the issuance of multiple certificates of land rights, this results in the dual ownership of certificates of land rights. Therefore, those who feel that their interests are disadvantaged will file their case in court. The purpose of this research is to find out what factors cause land rights disputesin dual certificate, to find out the legal protection for land rights holders when there is a dual certificate
issuance, to find out the efforts to settle land rights ownership disputes.
Keywords: Double Certificate, Legal Protection, Judge Judgment

## PENDAHULUAN
Tanah berperan sebagai sumber daya alam yang berguna untuk kelangsungan hidup umat  manusia.  Hubungan  manusia  dengan  tanah  bukan  hanya  sekedar  tempat  hidup, tetapi juga menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Tanah memiliki peran dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  bertitik  berat  pada  pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Fungsi  tanah  yang  sedemikian  pentingnya,  mendorong  adanya  pengaturan mengenaitanah.  Oleh  karena  tanah  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat bertambah,  harus  menjamin  asas  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  dari padanya,  maka  dibuatlah  suatu  peraturan  mengenai  pertanahan.  Pemberian  jaminan kepastian  hukum  dalam  bidang  pertanahan  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.  Pengaturan  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan baik mengenai subjek, objek, wewenang, kewajiban, hak, larangan, syarat, dan prosedur  memperoleh  hak  atas  tanah  menjadi  sesuatu  yang  bukan  hanya  merupakan konsekuensi logis, tetapi telah menjadi konsekuensi hukum dari penguasaan tanah dalam mengemban amanah konstitusi.
Sengketa tanah merupakan hal yang sering kita lihat dalam hukum acara perdata Indonesia.  Masalah-masalah  tanah  sekarang  menunjukkan  kecenderungankonflik  yang semakin kompleks. Masalah pertanahan di Indonesia merupakan persoalan hukum dan persoalan kemasyarakatan yang penting oleh karena sering kalimerupakan sumber konflik di  dalam  masyarakat  maupun  konflik  antara  kelompok-kelompok  warga  masyarakat dengan pemerintah.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  sebutan  lain  dari  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  24  September  1960  di  Jakarta.  Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualismhukum agraria di Indonesia pada saat itu.Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarasa sejak proklamasi, sebagian besar masyarakat  Indonesia  masih  memberlakukan  hukum  agraria  berdasarkan  hukum  barat (kolonial)  dan  sebagian  kecil  lainnya  berdasarkan  hukum  adat.  Hukum  agraria  yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Hal  ini  dapat  dipastikan  bahwa  pemberlakuan  hukum  agaria  tersebut  jelas  tidak  akan mampu mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pokok-pokok tujuan diberlakukannya UUPA, adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi  penyusunan  hukum  agraria  nasional  yang  akan  merupakan  alat  untuk  membawa kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat  tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan  dalam hukum pertanahan, serta meletakkan dasar- dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, oleh UUPA sendiri disebutkan, hanya dapat diperoleh  melalui  prosedur  pendaftaran  tanah  (dimana  sebagian  pihak  menyebutnya sebagai proses "pensertipikatan tanah").

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui lah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

## 1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan  teori  hukum,  dan  pelaksanaannya  yang  menyangkut  permasalahan  yang diteliti,  mengenai  pertimbangan  hakim  atas  tindak  pidana  pemerkosaan  dengan kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  dan  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Faktor-Faktor Yang Dapat Menyebabkan Timbulnya sertifikat Ganda Hak Atas Tanah
Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  32  ayat  (1)  tentang  Pendaftaran  Tanah, menegaskan bahwa : “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
Pendaftaran  tanah  perlu  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap orang  yang  menguasai  dan  memiliki  tanah  agar  nantinya  mempunyai  kekuatan  hak didepan hukum  dan Negara. Jadi misalnya seseorang memiliki tanah tapi belum ada sertifikatnya  otomatis  belum  bisa  diakui  dan  hanya  bisa  mengatakan  bahwa  tanah tersebut adalah tanahnya dan mungkin saja orang lain ikut mengakuinya juga, karna itulah pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat di atas tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat sebagai surat
tanda  bukti  hak  atas  tanah  seseorang  yang  didalamnya  memuat  data  fisik  dan  data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, merupakan pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis. Oleh karenanya dalam penerbitan sertifikat hak atas  tanah,  setiap  satu  sertifikat  hak  atas  tanah  diterbitkan  untuk  satu  bidang  tanah. Namun  nyatanya  sampai  saat  ini  masih  sering  terjadi  kasus  tentang  sertifikat  ganda dimana satu bidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat.
disebabkan  berbagai  hal,  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kebanyakan  yang menyebabkan munculnya Sertifikat Ganda adalah :
1. Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah miliknya dan tidak memanfaatkanya dengan baik sehingga di ambil alih oleh orang lain dan kemudian  di  manfaatkan  karna  merasa  bahwa  tanah  tersebut  tidak  bertuan  atau tidak ada pemiliknya. Karna merasa sudah lama menguasai tanah itu, orang tersebut kemudian  mengklaim  bahwa  tanah  tersebut  adalah  miliknya  dan  menerbitkan sertifikat di atas tanah tersebut tanpa mengetahui bahwa diatas tanah itu sudah ada sertifikatnya,  atau  Sewaktu  dilakukan  pengukuran  atau  penelitian  dilapangan, pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali  sertifikat  yang  sebenarnya  sudah  ada  dengan  memanfaatkan  kelemahan lembaga Badan Pertanahan Nasional karena merasa pembuatan sertifikat baru lebih mudah dan lebih murah daripada melakukan peralihan hak atas tanah.
2. Selanjutnya  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  karena  tidak  adanya  basis  data mengenai  bidang-bidang  tanah  baik  yang  sudah  terdaftar  maupun  yang  belum terdaftar.  Seharusnya  tanah-tanah  yang  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan dilakukan  pencatatan  dan  pencoretan  pada  peta-peta  pendaftaran,  sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan lagi maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Jadi, data yang ada belum sistematis meskipun sekarang sudah ada perbaikan tapi masih banyak sertifikat-sertifikat lama tidak terimpentarisir sehingga  memungkinkan  munculnya  sertifikat  ganda  karna  disini  badan pertanahankan tinggal
terima permohonan. Atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah, disamping masih adanya orang yang berbuat untuk memperoleh  keuntungan  pribadi  sehingga  bertindak  menyeleweng  dalam  artian
tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam  Sertifikat  Ganda  yang  perlu  di  perhatikan  adalah  kasusnya,  karena  bisa Kemudian faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. Jika ada orang yang bermohon untuk membuat surat penguasaan tanah yang kemudian diterbitkan, terus tiba-tiba karena ada orang yang niatnya tidak bagus  yang  datang  mengaku  memiliki  tanah  tersebut  dan  ingin  membuat  surat penguasaan tanah. Oleh pemerintah setempat dibuatkan dan terkadang mereka tidak melakukan  pengukuran,  tidak  melakukan  pengecekan  lokasi  apakah  tanah  tersebut benar tanahnya atau tanah tersebut belum terdaftar atas nama orang lain. Atau Untuk wilayah  bersangkutan  belum  tersedia  peta  pendaftaran  tanahnya  sehingga  lebih memudahkan  bagi  seseorang  yang  memiliki  niat  tidak  baik  untuk  menggandakan sertifikatnya . Selanjutnya adanya surat bukti atau pengaduan hak yang ternyata terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau tidak berlaku lagi.
Untuk  mencegah  terjadinya  sertifikat  ganda  tidak  ada  jalan  lain  harus mengoptimalkan administrasi pertanahan dan pembuatan peta pendaftaran tanah. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda. Dengan adanya peta pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang baik, kesalahan penempatan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin. Terhadap sertifikat cacat  hukum tersebut harus dilakukan pemblokiran (diberi catatan pada buku tanah), dihentikan (prosesnya ditahan), dimatikan (nomor haknya dicoret dari buku tanah), dibatalkan bila kasusnya telah selesai. Sertifikat ganda jelas membawa akibat ketidak pastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. Beberapa persoalan yang muncul akibat sertifikat ganda adalah siapa yang berwenang  untuk  membatalkan  salah  satu  dari  2  (dua)  sertifikat.  Oleh  karena  itu pengadilan harus menentukan, menilai, serta memutus siapakah yang berhak memiliki tanah terperkara berdasarkan buktibukti dan kesaksian para saksi.
Apabila pengadilan telah memutus perkara pemilikan tanah yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde),  pihak  yang  dimenangkan  harus mengajukan permohonan kepada kepala BPN/ kantor pertanahan, yang membatalkan sertifikat tanah pihak yang dikalahkan.
Dalam hal adanya dua sertifikat atas sebidang tanah atau sertifikat ganda, maka ada kemungkinan bahwa kedua sertifikat tersebut sama-sama memiliki kekuatan yang sah menurut  undang-undang.  Sehingga  dalam  hal  ini,  hanya  hakim  lah  yang  dapat memutus  pihak  mana  yang  berhak  atas  hak  atas  tanah  dari  salah  satu  pihak  yang memegang  sertifikat  ganda  yang  bersangkutan.  Namun,  kewenangan  hakim  dalam menentukan  pemegang  sah  hak  atas  tanah  dengan  adanya  sertifikat  ganda  dapat menimbulkan  putusan  disparitas  sehingga  dapat  menimbulkan  kecemburuan  antara pemegang sertifikat ganda hak atas tanah.
2. Upaya Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Kepemilikan hak atas Tanah
1. Penyelesaian Kasus Sertifikat Ganda Melalui Non Litigasi (Mediasi)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Menteri  tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  dan konflik  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan  dibantu  oleh  mediator.  Adapun  mediator,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka 8 Peraturan Menteri tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.  Mediasi dapat dilakukan terhadap sengketa atau konflik yang bukan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Yang dimaksud dengan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka  2  Peraturan  Menteri  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, sedangkan konflik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3  Peraturan  Menteri  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan,  kelompok,  golongan,  organisasi,  badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
Mediasi  menghasilkan  kesepakatan  para  diantara  para  pihak  dimana  salah satu pihak bersedia untuk melepaskan haknya yang selanjutnya dimohonkan untuk dibatalakan  haknya  atas  tanah  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan. Namun apabila salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi maka
penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka  pihak  yang  menolak  dilakukan  mediasi  dapat  mengajukan  gugatan  di pengadilan negeri dengan proses peradilan perdata maupun gugatan di pengadilan tata usaha negara.
2. Penyelesaian Kasus Sertifikat Ganda Melalui Litigasi (Pengadilan).
Penanganan  perkara  dilaksanakan  dalam  rangka  berperkara  dalam  proses peradilan perdata atau tata usaha negara, dimana Kantor Pertanahan sebagai pihak.
Penanganan perkara dalam proses peradilan meliputi:
a) penerimaan panggilan sidang (relaas);
b) Pengumpulan data dalam rangka penanganan perkara
c) penyiapan surat tugas dan surat kuasa;
d) penyiapan gugatan/jawaban;
e) penyiapan replik/duplik;
f) penyiapan bukti;
g) penyiapan saksi dan/atau ahli;
h) pemeriksaan setempat;
i) kesimpulan; dan
j) upaya hukum (dilakukan apabila Kantor Pertanahan kalah dalam perkara. Upaya hukum  tersebut  meliputi:  perlawanan  (verzet);  banding;  kasasi;  dan/atau peninjauan kembali).
Dalam hal para pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara yang telah terdaftar pada  pengadilan  dengan  cara  damai,  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perdamaian dapat dilakukan apabila:
a. tidak menyangkut barang milik negara/barang milik daerah;
b. tidak merugikan kepentingan Kantor Pertanahan
c. disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara; dan/atau
d. tidak terdapat masalah atau perkara lain berkenaan dengan subyek dan obyek yang sama

## SIMPULAN
Faktor-faktor penyebab terbitnya sertifikat ganda/overlapping yaitu, Kesalahan dari
pemilik  tanah  itu  sendiri  yang  tidak  memperhatikan  tanah  miliknya  dan  tidak memanfaatkanya  dengan  baik  sehingga  di  ambil  alih  oleh  orang  lain  dan  kemudian  di manfaatkan karna merasa bahwa tanah tersebut tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya, Badan pertanahan Nasional tidak mempunyai basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid.
Upaya  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atas  sengketa kepemilikan  hak  atas  tanah  adalah  dilakukan  lewat  prosedur  administrasi  lembaga pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah aturan turunan dari sebagai  implementasi  UUPA  1960  merupakan  benteng  hukum  dalam  mengantisipasi terjadinya  berbagai  pelangaran  dalam  proses  penguasaan  atas  tanah,  sehingga dihaprakan  mampu  memperkecil  sengketa  pertaranahan.  Selanjutnya  kalaupun  terjadi sengketa, BPN dalam hal ini Direktorat Agraria menjadi wadah mediasi dari para pihak untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa kepemilikan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad Chomzah, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah , Jakarta 2006
Budi  Harsono.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Udang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya(Djambatan: Jakarta, 2003)
Chomzah, Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, Jakarta, 2002 Effendie, Pengertian Pendaftaran Tanah,  CV Mekarjaya, Jakarta, 2008
H Amrah muslimin, Bebebrapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, 1985
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukkan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan 2002
Hermit, Hernan. Cara Mengelola Sertifikat Tanah Hak Milik Tanah Negara dan Tanah  Pemda,
Teorik Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta : Mandar Maju 1990
Marbun  SF  dan  Moh.  Mahmud  MD,  Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara,  Liberty,

## Yogyakarta, 2016
Maria S.W. Sumardjono tanah dalam prespektif hak ekonomi, social, dan budaya (kompas:
Jakarta, 2009)
Muhamad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid 1, Percetakan Siguntang, Jakarta, 1971
Nae,Pertanahan yang Menjadi Sengketa, Jakarta, 2013
Roony  Hanitjo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1990,
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Pengkajian  dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan