## IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, 1 Lomba Sultan, 2 Hadi Daeng Mapuna 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : tsamratussyifa10@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  serta  teknik  analisis  data  melalui pengolahan  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa untuk penerapan pemberlakuan revisi UU Perkawinan yang menyangkut usia minimal perkawinan masih memerlukan berbagai pemenuhan, KUA Kecamatan Bontoala melakukan sosialisasi seperti ceramah dan bekerja sama dengan kecamatan setempat. Tentang penambahan  batas  usia  minimal  pernikahan  dianggap  masih  belum  efektif  karena  tidak memberikan dampak signifikan dan masih memerlukan evaluasi mendalam dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala.
Kata Kunci : Usia Perkawinan, UU Perkawinan, Hukum Islam.

## Abstract
The main problem in the research is how to implement of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 at the KUA, Bontoala District, Makassar City. The type of this research are qualitative descriptive research and field research, with data collection techniques through observation, interviews,  and documentation,  with  data  analysis techniques  through  data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of  the revision of  the  Marriage Law concerning the minimum age of  marriage still requires various fulfillments, the KUA of Bontoala District conducts socialization such as lectures and cooperates  with  the  local  sub-district.  Regarding  the  addition  of  the  minimum  age  limit  for marriage, it is considered still not effective because it does not have a significant impact and still requires in-depth evaluation in preventing underage marriages in Bontoala District.
Keywords: Marriage Age, Marriage Regulation, Islamic Law.
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna

## A. Pendahuluan
Dalam  bahasa  Indonesia,  perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut  bahasa artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis  bersetubuh  (berhubungan  seks). 1 Kata “nikah”  sering  kali  digunakan  sebagai  arti aqdu  al-tazwij atau  akad  nikah. 2 Secara terminologi,  perkawinan  adalah  akad  yang  ditetapkan  syara’  untuk  membolehkan bersenang-senangnya  laki-laki  dengan  perempuan. 3 Perkawinan  dalam  Islam  atau biasanya disebut pernikahan adalah pengalihan tanggung jawab hidup antara dua manusia, yaitu  wali  dari  perempuan  hingga  laki-laki,  yang  akan  tinggal  bersama  anak perempuannya sesuai dengan hukum Islam (Sya’riatul Islamiyah). Dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dipahami sebagai ikatan fisik dan mental antara laki- laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  kedaulatan  tertinggi. 4 Pada  perinsipnya  manusia  diciptakan  oleh Allah  SWT  bukan  tanpa  tujuan  melainkan  sebuah  rahasia  yang  sangat  mendalam terkandung di dalamnya, agar kehidupan hambanya di dunia menjadi tentram. 5
Dalam  perkawinan  pendewasaan  sangatlah  penting,  pasalnya  calon  suami/istri  harus sepenuhnya siap dan matang secara fisik, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi untuk memiliki  keluarga  yang  bahagia  dan  sejahtera. 6 Artinya,  calon  suami/istri  harus  cukup dewasa lahir batin, dan memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tujuan kedewasaan dalam  perkawinan  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  kepada generasi  muda  sehingga  dalam  merencanakan  keluarga  calon  suami/istri  benar-benar
1 Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus  Bahasa Indonesia ,  (Cet  ke-3;  Jakarta:  Depdikbud, 2002), h. 10
2 Sulaiman  Al-Mufarraj, Bekal  Pernikahan:  Hukum,  Tradisi,  Hikmah,  Kisah,  Sya’ir,  Wasiat,  Kata Mutiara, Alih Bahasa Kuais Mandiri, (Cipta Persada, Jakarta: Qitsi Press, 2003), h. 5
3 Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam , (Cet ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 1
4 Abdullah  Hasyim,  dkk., Keluarga  Sejahtera  &  Kesehatan  Reproduksi  dalam  Pnadangan  Islam, (Jakarta: Kementerian Agama Pusat, 2003), h. 8
5 Al-Wiah, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Palangga Kab, Gowa)” , Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No.2 (2021), h. 409
6 Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Cet- ke-3; Bandung: Pustaka Setia , 2017), h. 2
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
memperhatikan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan keluarga dan kesiapan fisik, mental dan sosial ekonomi.
Sebagai dasar hukum utama pernikahan adalah Al-Qur’an, banyak ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang masalah pernikahan salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa’ ayat 4:
... َعٰب ُر َو َ ث ٰ ل ُ ث َو ى ٰنْث َم  ِءۤا َسِ نلا  َن ِ م ْم ُ ك َ ل  َبا َط ا َم ا ْو ُح ِكْنا َ ف
“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat... 7
Secara khusus para fuqaha tidak menyetujui dengan batasan usia minimal untuk menikah, tetapi  mereka  percaya  bahwa  baligh  tidak  serta-merta  menunjukkan  kedewasaannya berdasarkan  pandangan  mazhab  tertentu. 8 Imam  Syafi’i  dan  mazhabnya  memberikan hukum  mubah  bagi  pernikahan  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur,  dengan  syarat bahwa ketika anak telah dewasa dan mampu menentukan apa yang terbaik untuknya, maka hukum untuk memilih (melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan kepadanya atas pernikahnnya. 9 As-Syafi’i  misalnya  membatasi  baligh  bagi  laki-laki  ketika  sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah mimpi basah, sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah megalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa  laki-laki  adalah  18  tahun,  sedangkan  perempuan  adalah  17  tahun.  adapun  Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh ini berlaku bagi laki-laki  dan  perempuan. 10 Berbagai  faktor  tidak  begitu  harmonis  sehingga  mereka menempuh  jalan perceraian yang merupakan pilihan terakhir jika keduanya (suami dan istri)  tidak  dapat  menemukan  jalan  untuk  berdamai.  Akibat  dari  ketidakharmonisan  ini dapat  memicu  terjadinya  perceraian,  karena  berawal  dari  kondisi  masyarakat  yang
7 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 55
8 Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik , “Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah” , Shautuna: Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol.1 No..3 (2020), h. 15
9 Ahmad Bin Umar Addairabi, Ahkamuz-Zawaaji Ala Al Madzaahibil Arba’ah Diterjemahkan Dengan Judul Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi , ( Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 14
10 Mayadani  Rohmi  Musfiroh, Pernikahan  Dini  dan  Upaya  Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  (Jurnal Hukum dan Syari’ah, Volume 8, No. 2 , Desember 2016), h. 68
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
semakin terbebani sehingga menimbulkan berbagai jenis konflik dalam keluarga. 11
Al-Qur’an  menggambarkan  beberapa  situasi  dalam  kehidupan  suami/istri  yang menunjukkan adanya keretakan dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Allah  swt  mengantisipasi kemungkinan  perceraian  dan  menempatkan  perceraian  sebagai  upaya  terakhir  yang  tak terhindarkan. 12 Dalam memperjelas Undang-Undang tentang penghapusan KDRT dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Negara  Republik  Indonesia  disebutkan  bahwa “Ketuhanan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, tentram, aman dan damai adalah dambaan  setiap  orang  dalam  keluarga. 13 Dalam  fiqh  munakahat  secara  normatif diperbolehkan  melakukan  pernikahan  dini,  namun  harus  mempertimbangkan  maslahat dan mudhoratnya  agar pernikahan tersebut  dapat  mencapai  tujuan pernikahan (sakinah, mawaddah, warahmah). 14
Pada  16  september  2019  lalu,  DPR  telah  mengesahkan  revisi  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  dan  mengubah  batas  usia  minimal  menikah,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  keduanya  harus  sudah  menginjak  usia  19.  Tahun  Hal  ini  juga  berdasarkan fakta  bahwa  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  berusia  18  tahun.  Salah  satu  alasan dilakukannya  perubahan  batas  usia  perkawinan  ini  adalah  untuk  meminimalisir  adanya pernikahan dini di masa kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui bersama, pernikahan anak merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus. Apalagi hingga saat ini, di Indonesia masih  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  biasa  terjadi.  Beberapa  penyebabnya  yaitu kurangnya pengawasan orang tua, budaya, faktor sosial dan juga ekonomi. Indonesia juga menduduki  peringkat  teratas  dalam  hal  frekuensi  pernikahan  anak,  dengan  peringkat ketujuh  dunia  dan  kedua  di  Asia  Tenggara,  situasi  ini  sangat  memprihatinkan.  Dengan berlakunya  Undang-Undang  ini,  sengketa  tentang  perbedaan  usia  dapat  diselesaikan.
11 Bahri Baharuddin Bahri, Hartini Tahir. "Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019)." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.2, h. 497
12 M.  Thahir  Maloko,  Perceraian  dan  Akibat  Hukum  Dalam  Kehidupan  (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Prees, 2014), h. 3
13 Mohammad Taufik Makarao, dkk ., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 174-175
14 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 113
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Selama ini pegawai pencatat pernikahan meyakini bahwa usia dini dihitung sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yakni laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. 15 Jika di bawah  usia  ini,  maka  calon  pengantin  harus  mendapatkan  dispensasi  dari  pengadilan agama sebelum mereka bisa menikah. Oleh karena itu, istilah perkawinan anak memiliki standar yang berbeda beda. Sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya jalinan kerja sama antara suami dan istri berupa pemahaman antara hak dan  kewajiban  masing-masing,  dan  terciptanya  perilaku  juga  sikap  menghormati, menghargai,  dan  saling  membantu  dalam  segala  bidang. 16 Kelangsungan  hidup  suatu ikatan  keluarga  merupakan  dambaan  setiap  orang,  dimana  dalam  pernikahan  tidak  ada seorang pun yang menginginkan terjadinya pertengkaran dalam pernikahan. Namun tidak dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  setiap  pernikahan  akan  ada  masalah  yang  menimbulkan pertengkaran hingga putusnya pernikahan. 17
Peran KUA, kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan staf-stafnya merupakan posisi jabatan strategis sekaligus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat dalam merealisasikan materi hukum yang ada. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan di tengah masyarakat sebagai penegak hukum. Kantor Urusan Agama (KUA) harus terus menerus  dan  berkesinambungan  melakukan  upaya  dan  strategi  untuk  meningkatkan program  dan  kegiatan  yang  mengarah  pada  kualitas  pelayanan  dan  bimbingan.  Aturan yang  menjadi  dasar  hukum  agar  para  suami/istri  kelak  dapat  memahami  jalan  hidup berkeluarga,  karena  kualitas  sebuah  perkawinan  sangat  ditentukan  oleh  kesiapan  dan kedewasaan  kedua  pasangan  untuk  mengurus  rumah  tangga.  Kedewasaan  seseorang sangat bergantung pada perkembangan emosi, pendidikan, latar belakang sosial, dll . 18
15 Abdul Wahab Solichin, Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), h. 64
16 Kasmanita,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga”. Jurisprudenitie Vol. 6 No. 2 (2019), h. 241
17 Fadila  Ulfa,  Andi  Intan  Cahyani. "Peranan  Badan  Penasehatan  Pembinaan  Dan  Pelestarian Perkawinan  (Bp4)  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perkawinan  Di  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali Mandar." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, h. 220
18 Nur Aisyah, “Dispensasi Pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di Kabupaten Bantaeng” , Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2017), h. 176
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal  13 dinyatakan bahwa:  Jika  ada  pihak  yang  tidak  memenuhi  syarat  pernikahan,  maka  pernikahan  bisa dicegah.  Syarat  perkawinan  yang  dimaksud  yakni  segala  hal  yang  berkaitan  dengan keharmonisan  perkawinan  serta  syarat  dan  ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Salah  satunya  adalah  semua  unsur  hukum  formal  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah harus dipenuhi Konvensi Indonesia No 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun1 974. 19
Peneliti  mencoba  untuk  menelusuri  konsistensi  para  penegak  hukum,  dalam  hal  ini petugas  KUA  Kecamatan  Bontoala  Kota  Makassar  dalam  mensosialisasikan  dan mengontrol penegakan hukum yang ada terutama dalam hal memberikan pemahaman dan bimbingan kepada calon pengantin akan pengaruh aturan batas usia pada pernikahan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengungkap  peristiwa  atau  fakta,  situasi,  fenomena,  yang  terjadi  dalam proses penelitian dengan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. 20

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan dalam
Perkawinan di KUA Kecamatan Bontoala Makassar
a. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kacamatan Bontoala
Berikut  hasil penelitian mengenai  tingkat  perkawinan pada kasus  perkawinan di  bawah umur berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di KUA di Kecamatan Bontoala sebagai berikut:
19 Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) , h. 100
20 Ahamd Tanzeh, Metode Penelitian Praktis , (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
No Tahun Ketentuan Batas Usia Perkawinan Jumlah 1. 2017 UU Nomor 1 Tahun 1974 150 2. 2018 107 3. 2019 - September 144 4. 2019 Oktober – 2021 Oktober UU Nomor 16 Tahun 2019 106
Tabel 4.2 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2017-2021
Dapat  dilihat  berdasarkan  data  perkawinan  di  bawah  umur  diatas  dalam  empat  tahun terakhir  yaitu  pada  tahun  2017  terdapat  150  pasangan,  pada  tahun  2018  terdapat  107 pasangan,  pada  tahun  2019  Januari-September  144  pasangan,  dan  pada  Oktober  2019- Oktober  2021  terdapat  106  pasangan  yang  menikah  di  bawah  umur.  Berdasarkan  data diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  tingkat  perkawinan  di  bawah  umur  di Kecamatan  Bontoala  belum  berjalan  dengan  baik  melihat  angka  perkawinan  di  bawah umur masih belum memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala.
Revisi Undang-Undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan Undang-Undang.  Menurut  Bapak  Abdul  Wahab  (penghulu  KUA  Kecamatan  Bontoala) dalam efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1, perlu adanya kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri dan memahami betul tentang Undang-Undang tersebut, sehingga mereka mengerti dampak perkawinan di bawah umur dan  dapat  menciptakan  keluarga  sakinah,  mawaddah,  dan  warahma Menurut  hasil wawancara  di  KUA  Kecamatan  Bontoala,  dalam  bidang  konsultasi  atau  penyuluhan  di KUA,  melalui  Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  yang merupakan bagian dari struktur organisasi KUA, mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan  edukasi  dan  pelayanan  masyarakat  bagi  laki-laki  dan  perempuan  sebelum  dan sesudah  menikah,  yang  bermanfaat  untuk  pencegahan  pernikahan  di  bawah  umur.
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Efektivitas  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  tentunya  sangat  dipengaruhi  oleh keberadaan petugas-petugas profesional di bidangnya seperti konsultan ahli, perencanaan yang terukur dan terarah serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana  sebagian  masyarakat  yang  sibuk  dengan  pekerjaannya  sehingga  tidak  dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan pemerintah. KUA Kecamatan Bontoala telah berupaya  dalam  mengimplementasikan  peraturan  batas  usia  perkawinan  dan  mencegah pernikahan  di  bawah  umur  dengan  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk melakukan upaya meminimalisir perceraian dengan memberikan dukungan moral kepada masyarakat  dalam  menyelesaikan  kesulitan  di  dalam  perkawinan  dan  rumah  tangga. Kegiatan  tersebut  seperti  memberikan  sosialisasi  seperti  memberi  penyuluhan  dengan bekerja  sama  dengan  instansi,  baik  yang  disampaikan  oleh  pihak  kepala  KUA  ataupun penghulu yang menyampaikan mengenai batas usia yang diatur dalam Undang-Undang. 21
b. Penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bontoala
Pada  saat  seseorang  melakukan  pernikahan,  pada  saat  yang  bersamaan  juga  dia  bukan hanya  memiliki  keinginan  untuk  memenuhi  perintah  agama,  tetapi  juga  memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang tentu saja harus disalurkan. 22 Sebagaimana telah disebutkan tujuan pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah “membentuk” keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu diharapkan sebagai suami istri harus saling menerima dan melengkapi satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 23
Jika kita melihat Undang-Undang perkawinan yang berlaku di negara kita, dapat dilihat bahwa ada pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipatuhi oleh orang yang akan
21 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat (dari Tektualitas sampai Legislasi) , (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.65
22 Muhammad Saleh Ridwan, " Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.1 (2014).
23 Muhammad Ridwan saleh, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)” , Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No.1 (2015), h. 15
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya tidak ada batasan usia minimal dan maksimal yang  spesifik  dalam  hukum  Islam  untuk  menikah.  Begitu  pula  dengan  pendapat  para ulama yang tidak membahas usia ideal secara rinci, mereka yang telah memenuhi syarat dan rukun menikah maka dianggap telah dapat melangsungkan pernikahan, pandangan ini dapat  ditemukan  hampir  disemua  madzhab  fiqh.  Al-Qur’an  hanya  menyiratkan  bahwa mereka yang ingin menikah harus cukup dewasa lahir batin, dan memiliki  kemampuan dalam mencari nafkah. 24
Terkait  implementasi  atau  penerapan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019, berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  di  KUA  Kecamatan  Bontoala  dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh KUA Bontoala untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah sebagai berikut:
a. Melalui  sosialiasasi  untuk  menyampaikan  batas  usia  nikah  yang  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dengan cara melakukan ceramah di masjid  yang  dilakukan  oleh  Kepala  KUA  atau  staf  penyuluh  KUA  Kecamatan Bontoala  yang  dilakukan  ketika  shalat  jum’at.  Menurutnya  cara  ini  dianggap  lebih mudah  disampaikan  kepada  remaja  atau  anak-anak  tentang  batas  usia  pernikahan karena ketika shalat jum’at banyak kalangan remaja yang hadir.
b. Melakukan  koordinasi  dengan  kecamatan  setempat  untuk  melaksanakan  kegiatan sosialisasi  untuk  untuk  menyampaikan  ketentuan  batas  usia  minimal  nikah  dalam Undang-Undang  16  Tahun  2019  Pasal  7  di  Kecamatan  Bontoala.  “Biasanya  kita koordinasi juga dengan pimpinan kecamatan untuk kegiatan yang biasanya kita adakan beberapa  bulan  sekali  seperti  sosialisasi  langsung  ke  warga  mengenai  batas  usia nikah”. 25
24 Abdul Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 33-34
25 Abdul Wahab (47 Tahun) Penghulu KUA Kecamatan Bontoala Wawancara, 25 Juni 2021.
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
c. Melakukan  Kursus  Pra  Nikah  menjelang  hari  pelaksanaan  pernikahan.  Kursus  Pra Nikah  adalah  pembekalan  pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan,  dan  kesadaran kepada remaja untuk menikah tentang kehidupan rumah tangga/berkeluarga. 26
d. Melalui  proses  administrasi  perkawinan  KUA  Kecamatan  Bontoala  melakukan pencatatan  sesuai  dengan  administrasi  yaitu  menanyakan  terlebih  dahulu  mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mempelai ditemukan belum memenuhi syarat terutama dalam hal belum cukup umur, maka  pihak  KUA  akan  menolak  pengajuan  pernikahan  karena  tidak  sesuai  dengan Undang- Undang pernikahan bahwa mempelai pria dan wanita harus mencukupi umur 19 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa jika  dibawah  usia  tersebut  calon  pengantin  harus  mendapatkan  dispensasi  dari Pengadilan Agama sebelum mereka bisa menikah.
Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala berdasarkan penelitian yang penulis  lakukan  dari  tahun  ke  tahun  presentasenya  naik  turun.  Berdasarkan  data perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala dalam lima tahun terakhir mulai dari Januari 2017 sampai Oktober 2021 total perkawinan di bawah umur sebanyak 407 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat perkawinan di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bontoala  masih  belum  berjalan  baik  karena  belum memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.
Sosialisasi terkait batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan metode yang dilakukan  KUA  Kecamatan  Bontoala  seperti  ceramah  pada  saat  mengisi  shalat  jum’at dianggap  kurang  efektif  karena  KUA  hanya  menyampaikan  lewat  ceramah  pada  shalat jum’at  otomatis  untuk  warga  terutama  yang  perempuan  kurang  jelas  mendengarnya. Selain  itu  juga  kegiatan  sosialisasi  yang  ditujukan  kepada  warga  belum  secara  rutin diadakan  karena  beberapa  hambatan  seperti  kondisi  ruang  dan  waktu  juga  kurangnya sarana  dan  prasarana  dalam  kegiatan  sosialisasi  dan  juga  masih  kurangnya  respon masyarakat.
26 Pasal  1,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Nomor:  DJ.II/543  Tahun  2013 Tentang Penyelengaraan Kursus Pra Nikah.
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna

## 2. Faktor  Penghambat  dalam  Penerapan  Batas  Usia  Perkawinan  di  KUA Kecamatan Bontoala
Pernikahan  di  bawah  umur  adalah  pernikahan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita dimana  usia  keduanya  masih  dibawah  batas  minimum  secara  sah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  daro  kedua  calon  mempelai,  belum  siap  secara  fisik  atau  mental,  dan kedua mempelai tersebut belum memiliki pola pikir yang matang, dan bahkan mungkin belum  siap  dalam  hal  materi. 27 Dalam  hal  pernikahan,  batasan  usia  menjadi  salah  satu aspek utama sebagai syarat untuk menikah. Dari sudut pandang perspektif hukum Islam, batas usia bukanlah patokan untuk dapat menikah. Karena jika seseorang telah memenuhi rukun  dan  syarat  hukum  serta  mencapai  usia  baligh,  maka  seseorang  itu  dapat melaksanakan pernikahan. 28
Berbeda  halnya  dalam  pandangan  hukum  positif,  yang  menetapkan  batas  usia  dalam perkawinan, sebagaimana dalam pasal  7 ayat  (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang  menjelaskan:  “Perkawinan  hanya  diperbolehkan  jika  seorang  pria  dan  seorang wanita berusia minimal 19 tahun (Sembilan belas tahun)”. Penyebab utama pernikahan dini  yaitu  keinginan  untuk  segera  memperoleh  anggota  keluarga  baru,  dan  kurangnya kesadaran akan akibat negatif dari pernikahan yang terlalu muda baik bagi calon mempelai maupun keturunannya. 29
Tapi pada nyatanya tidak sedikit pula masyarakat yang menyelendupkan Undang-Undang dengan mengizinkan anak-anaknya menikah pada usia muda atau masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan hukum yang sedang berlaku dengan alasan agar menghindari perzinahan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum mengakibatkan ketidakpahaman  dan  ketidakpekaan  masyarakat,  hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab
27 Rahmatiah,  “ Studi  Kasus  Perkawinan  di  Bawah  Umur” , Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Ketatanegaraan Vol. 5 No.1 (2016), h. 146
28 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , (Cet. 1; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 380
29 Rosdalina Bokido. “Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya” . Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2018), h. 190
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
banyak  terjadinya  praktik  pernikahan  dini  atau  dibawah  umur.  Pencatatan  pernikahan mempunyai peran penting untuk calon mempelai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hak  hukum  keperdataan  dan  buku  nikah  sebagai  bukti  nyata  untuk  membuktikan keabsahannya sebuah pernikahan. 30
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam  implementasi  terhadap  batas  usia minimal perkawinan sehingga tidak berjalan dengan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya di masyarakat sebagai berikut:
a. Faktor Orang Tua
Alasan orang tua segera menikahkan anaknya meskipun anak tersebut dalam usia muda dan  belum  cukup  umur  untuk  melakukan  perkawinan  karena  kecemasan  dan  ketakutan orang tua ketika anaknya mempunyai pasangan (pacar). Ketakutan itu didasari oleh hal- hal  yang  tidak  diinginkan  yang  dapat  mencoreng  nama  baik  keluarga. 31 Terdapat  juga alasan  orang  tua  menikahkan  anaknya  dalam  usia  muda  karena  dilatar  belakangi  oleh pesan dari almarhum orang tua (orang tua dari calon pengantin perempuan atau laki-laki) yang  sebelumnya  telah  membuat  perjanjian  di  antara  mereka  agar  ikatan  persaudaraan menjadi lebih kuat.
“Saya  disuruh  oleh  orang  tua  menikah  agar  tidak  menimbulkan  dosa  dan  fitnah  dari masyarakat  meskupun sekolah saya belum selesai”. 32 Faktor  orang  tua  memang  sangat berpengaruh kepada para anak di bawah umur untuk menikah dengan berbagai alasan.
b. Faktor Ekonomi
Lemahnya  kemampuan  ekonomi  masyarakat  menghalangi  para  orang  tua  untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Keadaan ekonomi yang lemah atau serba kekurangan membuat orang tua merasa ingin segera menikahkan anaknya, dengan alasan
30 Nurmayasari, Patimah, dan Rahmatiah HL, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak dibawah Umur” . Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Vol. 3 No. 1, h. 1-9
31 Abdul Wahab (47 Tahun) Penghulu KUA Kecamatan Bontoala Wawancara, 25 Juni 2021
32 Fitriyana Sari (17 Tahun) Anak dibawah umur di Kecamatan Bontoala, 26 Juni 2021
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
bahwa kehidupan ekonomi yang menjadi faktor utama, yaitu ketidakmampuan orang tua untuk  menafkahi  keluarganya.  Para  orang  tua  seringkali  berpikir  bahwa  dengan menikahkan anaknya adalah solusi untuk meringankan beban hidup keluarga.
Kemiskinan  adalah  penyebab  kebanyakan  orang  tua  menikahkan  anaknya  dan membiarkan  anak  tersebut  berhenti  sekolah  untuk  membantu  orang  tuanya  dengan harapan beban hidup mereka diringankan. Walaupun orang tua menikahkan anaknya di usia yang sangat muda mereka beranggapan dengan cara itulah kebutuhan keluarga anak tersebut dapat membaik.
c. Faktor Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat cenderung mengabaikan baik buruknya akibat perkawinan, terutama bagi anak di bawah umur. Orang tua menikahkan anaknya karena tidak mengerti tentang pernikahan yang ideal, mereka hanya melihat anak-anak mereka ketika secara fisik besar atau dewasa, orang tua sudah berpikir anak-anak mereka telah siap untuk menikah. Jadi anak tersebut menikah tanpa memiliki bekal yang cukup, tentang dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, mereka tentu belum paham. Untuk itu perlu disosialisasikan  dampak  negatif  ini.  Padahal  penting  untuk  memberikan  pendidikan seksualitas  sejak  usia  dini,  agar  anak-anak  di  masa  dewasa  tahu  betul  tentang perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka dan pada usia berapa mereka dapat mempersiapkannya.

## d. Faktor Pergaulan Bebas
Adanya pergaulan bebas yang sulit dihindari. Adanya hamil di luar nikah dan kawin lari disebabkan adanya pergaulan bebas bagi anak muda yang sangat sulit dicegah. Salah satu faktor munculnya pergaulan bebas adalah karena kurangnya perhatian orang tua, dalam hal  ini  penyebab  utama  pergaulan  bebas  di  Kecamatan  Bontoala  Makassar,  karena banyaknya orang tua yang memperlihatkan kepada anaknya pertengkaran antara ibu dan ayah.  Inilah  yang  menyebabkan  anak  depresi  sehingga  ingin  mencoba  bersosialisasi  di luar pengawasan orang tua. Di sinilah berawalnya pergaulan bebas.
Terjadinya kehamilan di luar nikah, disebabkan karena anak melakukan hubungan yang melanggar  norma,  membuat  mereka  terpaksa  melakukan  pernikahan  dini,  untuk
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
memperjelas status anak yang dikandung. Sehingga hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap secara fisik dan mental. Selain itu, dengan kehamilan di luar  nikah  dan  kecemasan  orang  tua  akanhamil  di  luar  nikah,  mendorong  anak-anak mereka untuk menikah di usia muda.
Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan  dengan  baik.  Secara  sosiologis,  Seraden  menyebutkan  tujuh  macam  fungsi keluarga, antara lain:
a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara;
b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional;
c. Fungsi  Religius,  keluarga  merupakan  sarana  penanaman  nilai-nilai  agama  melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari;
d. Fungsi  Protektif,    keluarga  menjadi  tempat  yang  aman  dari  gangguan  internal  dan eksternal keluarga dan menangkan segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya;
e. Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik;
f. Fungsi  Rekreatif,  keluarga  merupakan  tempat  melepas  lelah  danmemberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga;
g. Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha,  perencanaan  anggaran,  dan  bagaimana  memanfaatkan  sumber  penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.

## D. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk  pelaksanaan  revisi  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berkaitan  dengan  usia minimal  untuk  menikah  memerlukan  berbagai  pemenuhan.  Peran  KUA  Kecamatan Bontoala dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam  memberikan  sosialisasi  seperti  ceramah  dan  bekerja  sama  dengan  kecamatan setempat dianggap sudah cukup baik. Namun penambahan batas usia minimal pernikahan
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
dianggap  masih  belum  efektif  dan  masih  memerlukan  evaluasi  mendalam  dalam mencegah  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bontoala.  Sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan  tidak  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam  menekan  angka  perkawinan  di bawah umur. Adapun faktor penghambat dalam penerapan batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Bontoala antara lain faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas

## Daftar Pustaka
Adhim, Muhammad Fauzil. “Indahnya Pernikahan Dini”. Jakarta: Gama Insani Press. 2002. Hasyim, Abdullah., dkk. “Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam”. Jakarta: Kementerian Agama Pusat. 2002
Nasution Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim , Cet. 1; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013)
Saebani, Ahmad Beni. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia. 2011
Tanzeh, Ahmad. Metode Penelitian Praktis . Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2004
Mardani. “Hukum Keluarga Islam di Indonesia” . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
Wahab Solichin Abdul, Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi, Jakarta; Rineka Cipta, 2004
Supriyadi Dedi, Fiqh Munakahat (dari Tektualitas sampai Legislasi) , Bandung: Pustaka Setia, 2009
Bunyamin  Mahmudin,  Hermanto  Agus, Hukum  Perkawinan  Islam, Cet-  ke-3;  Bandung: Pustaka Setia , 2017
Ghazaly Abdul, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenamedia Group, 2003
Aisyah, Nur. “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum. 2017
Baharuddin,  Bahri.,  dan  Hartini  Tahir. “  Fenomena  Meningkatnya  Perkara  di  Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019) . Qadauna: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa. 2020
Bokido, Rosdalina. “Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya” . Jurisprudentie: Jurusan Hukum fakultas Syariah dan Hukum. 2018
Kasmanita. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  dalam  rumah  Tangga” . Jurisprudentie 6 No. 2. 2019
Maloko,  M.  Tahir. “Perceraian  dan  Akibat  Hukum  dalam  Kehidupan,  Cet.  1;  Makassar” . Alauddin University Press. 2014
Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam
Tsamratus Syifa’ Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna
Musyaraffah, Nur Ihadtul, dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama  Mazhab  terhadap  Batas  Usia  Nikah” .  Shautuna:  Jurnal  Ilmiyah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 1.3. 2020
Nurmayasari, Patimah. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur” . Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 3.1. 2021 Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur” . Al-daulah; Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5.1. 2016
Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)” . Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1. 2015
Ridwan,  Muhammad  Saleh. “Perkawinan  Mut’ah:  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional” . Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.1. 2014
Ulfa,  Fadila,  dan  Andi  Intan  Cahyani. “Peranan  Badan  Penasehatan  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perkawinan  di Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar” .  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1. 2020
Wiah, Al, dan Lomba Sultan. “ Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Palangga Kab. Gowa)” . Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.2. 2020
Wahab, Abdul, Penghulu KUA Kecamatan Bontoala, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2021 Sari, Fitriyana, Anak dibawah umur di Kecamatan Bontoala, Wawancara, 26 Juni 2021