e-ISSN: 2655-6057
https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama dan Negara

## Yusafrida Rasyidin
UIN Raden Intan Lampung yusafridarasyidin@gmail.com
Diterima: 05-04-2020, Disetujui: 11-06-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020
Abstract:  Nurcholish  Madjid  is  a  prominent  Muslim  scholar  and  thinker  who  has national-minded ideas. One of his views on the relationship between religion and state. This  thought,  although  it  was  controversial  when  it  was  first  raised,  it  had  a  great influence  on  the  national  and  Islamic  discourse  in  Indonesia.  In  the  relationship  of religion  and  state  Nurcholish  argues  that  religion  and  state  cannot  be  separated, because  religion  is  the  basis  of  life  and  becomes  the  culture  of  community  life  in  the state, but Nurcholish  Madjid strongly rejects  the concept  of  an Islamic state, especially in  the  context  of  Indonesianism.  Because  according  to  him  the  Islamic  State  is  a distortion of proportional relations between religion and the state. Therefore an Islamic state is neither a religious state nor a secular state.
Keywords: Nurcholish Madjid, Politics, Religion and Country
Abstrak :  Nurcholish  Madjid  merupakan  salah  seorang  tokoh  cendikiawan  dan  pemikir muslim  yang  mempunyai  gagasan-gagasan  yang  berwawasan  kebangsaan.  Salah  satu pandangannya  tentang  hubungan  agama  dan  negara.  Pemikirannya  ini,  walaupun mendapat kontroversial ketika pertama kali dilontarkannya, namun mempunyai pengaruh besar terhadap wacana kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Dalam hubungan agama dan  negara  Nurcholish  berpendapat  bahwa  agama  dan  negara  tidak  dapat    di  pisahkan, karena  agama  merupakan  landasan  hidup  dan  menjadi  kultur  kehidupan  masyarakat dalam  bernegara,  namun  Nurcholish  Madjid  menolak  tegas  konsep  negara  Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Karena menurut beliau Negara Islam merupakan distorsi  hubungan  proposional  antara  agama  dan  negara.  Oleh  karena  itu  negara  Islam bukanlah negara agama dan bukan pula negera sekuler.
Kata Kunci: Nurcholish Madjid, Politik, Agama dan Negara

## Pendahuluan
Diskursus  tentang  agama,  politik  dan  negara  telah  berlangsung  cukup  lama  di negara  kita  ini.  Secara  khusus  di  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini,  menjadi  hangat dibicarakan,  terutama  berkaitan  dengan    fenomena  agama  dan  politik  yang  muncul  di masyarakat misalnya, dengan munculnya partai. Politik yang membawa bendera agama, munculnya kerusakan-kerusakan sosial yang me membongkar agama, politik dan negara.
Secara  konseptual  jelas  bahwa  tujuan  islam  atau  negara  islam  adalah  untuk menciptakan  kedamaian  bagi  setiap  manusia  untuk  mengembangkan  ketakwaan  kepada Tuhan yang Maha Esa sedangkan negara secara mendalam menurut plato dan aristoteles yakni perlunya negara mempunyai kekuasaan yang dominasi kekuasaan negara ini tidak lama  dimaksudkan  untuk  mencegah  setiap  kepentingan  judusidan  yang  akan  bertindak sewenang-wenang.
e-ISSN: 2655-6057
Hubungan  Agama  (Islam)  dan  Negara  dalam  masalah  ini  merupakan  salah  satu isu  hangat  karena  sepanjang  sejarah  peradapan  manusia  agama  dan  negara  merupakan dua justikusi yang saling mempunyai pengaruh yang cukup kuat, hanya saja untuk kedua justikusi  yaitu  hubungan  agama  dan  negara  terkadang  manusia  rela  untukn mengorbankan  dirinya,  dalam    pandangan  agama  untuk  memperoleh  gelar  syahrul  atau syukada  demikian  pula  dalam  pandangan  kenegaraan  manusia  rela  untuk  memperoleh gelar  sebagai  pahlawan.  Dengan  pengaruh  dan  sam  kuat  ini  tidak  jarang  diantara keduanya  terjdi  pengkeokan  dan  bahkan  saling  memanfaatkan  dalam  kurum  waktu tertentu  hanya  sebagai  ingin  meraih  kekuasaan  adan  menciptakan  bangsa  islam. Akibatnya  pemikir  politik  cenderung  berkembang  kearah  yang  diolah  sejalan  antara “kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sekuler” . yang kebanyakan tokohnya juga beragama islam.
Kolompok nasionalis seluler tidak pernah menyetujui hubungan antara agama dan negara,  mereka  menolak  berdirinya  negara  Islam  sebagai  mana  yang  diinginkan  oleh “kelompok  Islam”.  Memasuki  pemerintahan  orde  baru  pemikiran  politik  kelompok “Islam politik” belum juga berubah tetap terobsesi dan menginginkan berdirinya “Negara Islam”.
Salah satu tokoh yakni Nurcholish Madjid, dilahirkan di sudut kampung kecil di Desa Mojo Anyar Jombang, Jawa Timur pada tanggal  17 Maret 1939 atau 12 Muharram 1358  H. 1 Ayahnya  bernama  KH.  Abdul  Madjid  yang  hidup  dalam  tradisi  pesantren tradisional,  dimana  KH.  Abdul  Madjd  merupakan  kyai  hasil  godokan  pesantren  Tebu Ireng,  dan  termasuk  dalam  keluarga  besar  Nahdatul  Ulama  (NU).  Pendidikan  dasar Nurcholish  Madjid  ditempuh  di  dua  sekolah  tingkat  dasar  yaitu  di  Madrasah  Al Wathoniyah  yang  dikelola  oleh  ayahnya  sendiri  dan  di  sekolah  Rakyat  IV  (SR  IV)  di Mojo Anyar, Jombang Jawa Timur.
Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi sejak di tingkat penddikan dasar Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola Madrasah dengan penggunaan kitab-kitab  kuning  sebagai  bahan  rujukannya. Kedua, Nurcholish  Madjid  juga memperoleh  pendidikan  umum  secara  memada  sekaligus  dengan  metode  pengajaran modern,  pada  masa  pendidikan  dasar  inilah  khususnya  di  Madrasah  Al  Wathoniyah Nurcholish  Madjid  memperoleh  nilai  tertinggi  dan  memperoleh  juara  kelas  d  Madrasah tersebut. 2
Pendidikan  Doktoralnya  diselesaikan  dalam  waktu  6  tahun  dengan  predikat sangat memuaskan pada tahun 1984 dengan gelar Ph.D, sedangkan desertasinya berjudul :”  Ibnu  Taymiyyah  On  Kalam  And  Falsafah”. Problem  Of  Reason  and  Revelation  In Islam (Ibnu  Taymiyyah,  tentang Kalam dan Filsafat :  Suatu  persoalan hubungan antara Akal  dan  Wahyu  dalam  Islam). 3 Selain  aktif  di  bangku  kuliah,  Nurcholish  Madjid  juga terlibat  aktif  dalam  kegiatan  organisasi  ekstra  universitas  di  kampus,  ia  menambah pengetahuan  sekaligus  berpartisipasi  dalam  sebuah  organisasi  islam  yang  cukup  solid pada waktu itu dan terbesar hingga saat ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Nurcholish  Madjid  mulai  mamasuki  Organisasi  HMI  pada  tahun  1963,  kira-kira empat  semester  dalam  perkuliahannya,  dimulai  dari  tingkat  cabang  Ciputat  Jakarta.
1 Ikhya  Ulumuddin,  ‘Rasionalitas  Nurcholish  Madjid  Dalam  Wacana  Keislaman  Di  Indonesia’  (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017).
2 Ahmad  Faizal,  ‘Konsep  Partai  Oposisi  Menurut  Pemikir  Muslim  (Membedah  Pemikiran  Nurcholish Madjid)’ (UIN Walisongo, 2016).
3 Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Munuju Tuhan, Paramadina, Jakarta, 1995, hlm, 298.
e-ISSN: 2655-6057
Disinilah  Nurcholish  Madjid  sebagai  seorang  kader  semakin  menampakkan kehebatannya ketika Ia terpilih sebagi Ketua Cabang Ciputat tahun 1960-an. 4
Pada  tahun  1971-1974,  ia  menjadi  pemimpin  umum  Makalah  Mimbar  Jakarta, kemudian  bersama  teman-temannya  mendirikan  sekaligus  menjadi  Direktur  Lembaga Study  Ilmu-ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK),  Tahun  1973-1976,  dan  tahun  1974-1976 menjadi  Direktur  Lembaga  Kebijakan  Islam  Saman  Hudi,  Jakarta  sebagai  peneliti  LIPI (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia)  tahun  1976-1984  selanjutnya  sebagai  staf  ahli IPSK-LIPI 1984 sampai beliau wafat pada tahun 2006. 5
Kegiatan  Intelektual  Nurcholish  Madjid  dapat  dilihat  dari  ide-ide  pembaharuan yang ia canangkan pada dekat  dengan dekade tahun 1960-an yang banyak mengundang kontroversi, lebih lanjut kegiatan Intelektual Nurcholish Madjid dapat dilihat dari karya- karya  yang  tersebar  dibeberapa  media  massa,  antara  lain Kompas,  Republika,  Pelita, Suara  Pembaharuan,  Majalah  Ulumul  Qur’an,  Panji  Masyarakat,  Prisma,  Amanah, Tekad, dan lain-lain.

## Pembahasan

## Mengenal pemikiran politik Nurcholish Madjid
Nurcholish Madjid yang ada pada waktu itu telah menjabat sebagai ketua umum PB  HMI  menulis  artikel  yang  berjudul  “modernisasi  ialah  rasionalisme  bukan westernisasi”.  Dari  sikapnya  itu  terlihat  bahwa  bagi  Nurcholish  Madjid  modewnisasi adalah identik dengan rasional dan menggantinya dengan bentuk baru yang lebih rasional yang  gunanya  adalah  untuk  memperoleh  daya  guna  dan  efisisensi  yang  maksimal. 6 Proses demikian diperoleh berdasarkan penerapan hasil temuan pengetahuan akhr karena ilmu  pengetahuan  tidak  lain  adalah  hasil  dari  pemahaman  manusia  atas  hukum-hukum obyektif  yang  mengatur  alam  semesta  ini  maka  penerapannya  pun  bersifat  ilmiah rasional dan ini berarti modern. 7
Modernisasi  merupakan  Sesutu  keharusan,  malah  suatu  kewajiban  mutlak  sebab modernisasi  dalam  pengertian  demikian  itu  berarti  bekerja  dan  berfikir  menurut  aturan sunatullah. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinams dan progresif dalam mendekati kebenaran-kebenaran universal. 8
Tema  integrasi  dan  pemikran  kembali  merupakan  tema  pilihan  dan  strategis sekalipun  untuk  menegaskan  determinasi  kepemimpinan  pemuda  muslim  dalam menemukan  solusi-solusi  tau  persoalan-persoalan  keutamaan  yang  muncul.  Nurcholish Madjid  melihat  bahwa  kaum  muslimin  Indonesia  pada  saat  itu  telah  mengalami  fase kemujudan kembali dalam pemikiran dalam pengembangan ajara-ajaran Islam, sehingga menurut Nurcholish Madjid kaum muslimn kehingan psikoloogical striking force, dalam perjuangan.  Sebuah  delema  yang  muncul  haruskah  kaum  muslimin  untuk  melakukan pemnbaharuan  dengan  konsekwensi  merugikan  integrasi  yang  selama  ini  menjadi
4 Nasitotul  Janah,  ‘Nurcholish  Madjid  Dan  Pemikirannya  (Diantara  Kontribusi  Dan  Kontroversi)’, Cakrawala: Jurnal Studi Islam , 12.1 (2017), 44–63.
5 Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
6 Catur  Widiat  Moko,  ‘Pluralisme  Agama  Menurut  Nurcholish  Madjid  (1939-2005)  Dalam  Konteks Keindonesiaan’, Jurnal Intelektualita , 6.1 (2017).
7 Budi Prayetno, ‘Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid’, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 11.2 (2017).
8 Mohammad  Taufiq  Rahman  and  Asep  Saeful  Mimbar,  ‘Konsep  Politik  Islam  Kultural  Perspektif Nurcholish Madjid’, FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 3.2 (2018), 385–400.
e-ISSN: 2655-6057
dambaan  atau  mempertahankan  usaha-usaha  integrasi,  sekalipun  dengan  konsekwensi ditolerinya kemujudan. 9
Didalam  konteks  iniNurcholish  Madjid  menjelaaskan  sekaligus  menegaskan mengenai  pentingnya  pembaharuan.  Menurut  Nurcholish  Madjid,  pembaharuan  harus dimulai  dengan  dua  tindakan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling  erat  berhubungan, yakni  melepaskan  diri  dari  nilai-nilai  tradisional  dan  mencari  nilai  yang  berorientasi  ke masa  depan.  Dalam  kaitan  ini  ia  melontarkan  gagasan  sekulerisasi  dimaksud  adalah sebagai  sebuah  proses  pembebasan,  proses  sekulerasi  ini  menurut  Nurcholish  Madjid sangat  diperlukan  terutama  bagi  kondisi  umat  Islamyang  sudah  tidak  sanggup  lagi membedakan  nilai-nilai  yang  disangkanya  islamis  mana  yang  bersifat  tronsenden,  mna yang bersifat temporal, sekulerisasi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecendrungan untuk mengukrawikannya. 10
Gagasan  sekularisasi  atau  deseklarisasi  dalam  kehidupan  politik  membawa implikasi penolakan terhadap gagasan kontrolversial “Islam yes , partai Islam No ” 11 Bagi Nurcholish Masjid integrasi umat bukanlah suatu pendekatan yang praktis, situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam bidang tindakan dan perilaku emosi umat islam  yang  mana  harapannya  adanya  integrasi  merupakan  suatu  yang  utopis  dan idealistis, bahwa hanya akan membawa kemujudan dan kemacetan pemikiran umat.
Menurut  Nurcholish  Masjid  organisasi-organisasi  Islam  reformasi,  seperti Muhammadiyah  al-Irsyad,  persis  (Persatuan  Islam)  dan  yang  lainnya  telah  kehilangan elemen yang bersifat reformis dan dinamis, dan menurut pemikirannya dapat dibedakan meskipun  kurang  dari  pada  organisasi-orgnisasi  Islam  tradisional. 12 Dengan  perkataan lain  ide-ide  dan  pemikiran-pemikiran  Islam  itu  sedang  menjadi absolute  menfosil kehilangan dinamika ditambah lagi dengan partai-partai islam tidak berhasil membangun dampak positif dan simpatik bahkan sebaliknya. 13
Dalam  konteks  Indonesia  yang  sedang  mengalami  proses  modernisasi  dalam berbagai  bidang,  sosial,  politik,  ekonomi, jelas  dibutuhkan  sebagai  agama  yang  mampu memberkan landasan nilai dan moral secara universal. Bukan sebuah agama pada tingkat organisatoris  atau  hukum  yang  spesifik,  paham  keagamaan  yang  tidak  bsa  memainkan peran, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus juga akan mempertajam pluralitas yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidak stabilan masyarakat.
Dalam  hubungan  dengan  pesoalan  diatas  itulah,  gagasan  Nurcholish  Madjid tentang islam Yes, partai islam No , menemukan arah dan tujuannya, menurut Nurcholish Madjidbahwa  bangsa  Indonesia  sangat  majemuk,  bukan  hanya  dari  suku  bangsa  dan agama tetapi juga karena beragamnya paham ke agamaan di kalangan umat Islam sendiri.
Dalam konteks ini, Nurcholish madjid telah menunjukan respon sebagai  seorang intelektual  muslim  muda  dengan  berupaya  memberikan  landasan  teologis,  filosofis terhadap  tema-tema  di  sekitar  modernisasi.  Gagasannya  tentang  keadilan  demokrasi,
9 Nur Fazillah, ‘Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia  Kontemporer’, AL-LUBB:  International  Journal  of  Islamic  Thought  and  Muslim  Culture (IJITMC) , 2.1 (2017), 206–25.
10 Agustinus Wisnu Dewantara, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholish  Madjid  Dan  Konsep  Civil  Society)’, JPAK:  Jurnal  Pendidikan  Agama  Katolik ,  17.9  (2017), 15–25.
11 Prayetno.
12 Mohammad  Monib  and  Islah  Bahrawi, Islam  &  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pandangan  Nurcholish Madjid (Gramedia Pustaka Utama, 2011).
13 Ngainun  Naim,  ‘Islam  Dan  Pancasila:  Rekonstruksi  Pemikiran  Nurcholish  Madjid’, Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 10.2 (2015), 435–56.
e-ISSN: 2655-6057
sampai  masyarakat  madani  yang  dilontarkan  sejak  tahun  70-an  masih  sangat  relevan dengan kehidupan politik Era Reformasi ini. Terlepas dari apakah gagasannya dipandang memberikan legetimasi kepada rezim Orde Baru. 14
Penegasan Nurcholish Madjid di atas menggambarkan bahwa perjuangan Negara Islam adalah refleksi dari model pemahaman agama yang bersifat legal formalistic Islam yang  hakiki  merupakan  bukan  struktur  atau  susunan  atau  kumpulan  hukum  yang  bisa melahirkan formalisme agama, tetapi Islam sebagai Tauhid atau kekuatan spiritual yang mampu  melahirkan  jiwa  yang  hanif,  inklusif,  demokratis  serta  menghargai  pluralisme. Nurcolish  Madjid  menawarkan  solusi  yang  harus  dilakukan  dalam  konteks  Indonesia yang  sedang  mengalami  proses  modernisasi  dalam  bidang-bidang  sosio,  politik  dan ekonomi  dengan    mengembangakan  sebuah  wacana  pemikiran  neo-modernisme,  yaitu menerima  modernitas  dengan  mengakarkkan  diri  pada  tradisi  islam,  yang  dalil  ulama klasik  “ al-mubafadat-u  ala  al-qadim-I  al-ahalih  wa  al-akhdzu  bil  jaded  al-ashlah” (memelihara yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik).
Mengenai  tujuan  Negara  menurut  Nurcholish  Madjid  yakni  untuk  membentuk masyarakat  berkeadilan  sosial  bag  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  menurut  Nurcholsh Madjid menurut tantangan bagi seluruh umat manusia. 15
Dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  bagi Nurcholish  Madjid  kita  harus  menerima  dan  melaksanakan  perintah  Allh  dalam  segala hal,  dengan  hidyah  dan  inayyah  dari  Allah  dan  dengan  mengikuti  tuntunan  Nabi Muhammad,  kita  bangsa-bangsa  Indonesia  akan  berhasil  untuk  mewujudkan  cita-cita bersama  umat  manusia,  yatu  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  masyarakat  yang makmur,  yang  berdasarkan  pancasila  dan  membentuk  Negara  yang  penuh  dengan kebijakan  dengan  ridho  serta  ampunan  Allah,  sebagaimana  yang  tercermin  dalam ungkapan Baldatun Thayybatun wa Rabbun Ghofur. 16
Sebagai  suatu  agama  yang  terbuka  Islam  telah  mengembangkan  sistem  budaya dimana  sistem  kebudayaan  itu  harus  menerima  dari  kebudayaan  lain  atau  yang  disebut dengan  kultur.  Pandangan  yang  demikian  itu  dapat  dituangkan  dalam  waktu  zaman modern  dan  dimna  umat  Islam  harus  lebih  mampu  secara  positif  dan  secara  konsisten untuk  menerima  dan  mengesahkan  nilai-nilai  modeen,  yang  merupakan  prinsip  pokok yang  sangat  pribadi  seperti  gagasan-gagasan  yang  dikemukakan  kedalam  hak  asasi manusia (HAM) yang bersifat universal itu.
Pandangan  politik  tersebut  mendapat  wujud  historisnya  dalam  realitas  sejarah Islam  itu sendiri  yang mana sudah terealisir dalam  tiga puluh tahun pertama masa awal islam, pada masa Rasulullah SAW, dan sahabatnya al-Khulafa al-Rasyidin, para khalifah yang  bijaksana,  dalam  berbagi  kesempatan,  Nurcholish  Madjid  sering  mengungkapkan bahwa,  lukisan  ideal  Islam  masa  lalu  yang  dikenal  dengan  sebutan  masa salaf, telah melahirkan  sebuah  Negara  atau  state  yang  sudah  sangat  maju  dibandingkan  Negara- negara pada masanya atau yang pernah ada dalam masa sebelumnya. Masyarakat salaf ini menurut  Nurcholish  Madjid  dalam  bahasa  modern  sekarang  menjadi  generasi  yang menerapkan  secara  empiris  prinsip  normatif  Islam  tentang  egalitarianisme,  demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial. Gagasan politik Islam Nurcholish Madjid yang bersumber dan bermotifkan Islam.
14 Muammar  Munir,  ‘Nurcholish  Madjid  Dan  Harun  Nasution  Serta  Pengaruh  Pemikiran  Filsafatnya’, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 2.2 (2017), 212–28.
15 M  Tahir,  ‘Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Nurcholish  Madjid’, LENTERA , 14.1 JUNI (2012).
16 Undang Hidayat, ‘Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid’, Asy-Syari’ah , 18.2 (2016), 261–76.
e-ISSN: 2655-6057
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hubungan agama dengan ketatanegaraan ini  nampaknya  telah  menjadi  bahan  polemic  berkepanjangan  sejak  wafatnya  Nabi Muhammad  SAW,  hingga  ke  masa  kita  sekarang  ini.  Tema-tema  di  atas  dalam  garis besarnya  berhubungan  dengan  wajib  tidaknya  kaum  muslimin  mendirikan  Negara bagaimana bentuk dan susunan Negara, bagaimana posisi syari’ah di dalam Negara dan sebagainya.  Pada  gilirannya  timbul  pula  persoalan  antara  lain  apakah  agama  harus bersatu  dengan  Negara  ataukah  harus  di  pisahkan  apakah  memang  agama  Islam memerintahkan  umatnya  untuk  membentuk  sebuah  “Negara  Islam”  atau  tidak.  Kalau memang  ada  perintah  bagaimana  bentuk  dan  susunannya  itu,  bagaimana  sistem  dan mekanisme  pemerintahannyadan  bagaimana  kedudukan  warga  Negara  yang  bukan muslim dan lain sebagainya.
Menurut  Munawir  Sjadzali  secara  global  di  dunia  Islam  dewasa  ini,  ada  tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan :
1. “Aliran  pertama  berpendirian  bahwa  Islam  bukan  semata-mata  agama  dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan belaka. Islam  adalah satu  agama yang sempurna dan lengkap, mencangkup pengaturan bagi semua  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  kehidupan  bernegara.  Sistem  kenegaraan harus sepenuhnya mencakup pada Islam, tidak perlu meniru sistem barat”. 17 Tokoh- tokoh utama aliran ini antara lain Hasan al-Bana, Sayid Kutub dan A. Al-Maududi.
2. “Aliran kedua berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak  ada  hubungannya  dengan  kenegaraan.  Nabi  Muhammad  hanya  seorang  Rasul semata,  bukan  sebagai  kepala  Negara”. 18 Tokoh-tokoh  terkemuka  aliran  ini  antara lain Ali Abd al-Razik dan Thata Husein.
3. “Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap dan  dalam  Islam  terdapat  suatu  sistem  ketatanegaraan.  Tetapi  aliran  ini  menolak anggapan  bahwa  Islam  adalah  dalam  pengertian  barat  hanya  mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhan.  Aliran  ini  berpendirian  bahwa  dalam  Islam  tidak  terdapat sistem  kenegaraan,  tetapi  terdapat  seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan bernegara.” 19 Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Muhammad Husain Haikal. Terdapatnya  polemik  di  dunia  Islam  tentang  persoalan  hubungan  agama  dengan ketatanegaraan  yang  berkepanjangan  ini,  mendorong  sejumlah  intelektual  Islam Indonesia  untuk  mengkaji  lebih  dalam,  bagaimana  posisi  Islam  dengan  Negara.  Para intelektual itu diantaranya adalah Nurcholish Madjid, yang pemikirannya sering disebut dengan  “Pembaharuan  Pemikiran  Islam”,  dan  dikatagorikan  dalam  aliran Neomoderenisme.  Dalam  karya-karyanya  kelihatan  pemikiran  Nurcholish  Madjid mengelaborasi pemikiran-pemikiran Islam hubungannya dengan unsur-unsur modernism sosial politik umat Islam Indonesia kontemporer.
Menurut  pemikiran  Nurcholish  Madjid,  modernisme  bukan  weternisasi,  sebab dengan  factor  yang  paling  menonjol  adalah  sekulerisme  dengan  pencabangannya, Modernisasi  adalah  rasionalisasi  untuk  memperoleh  daya  guna  dalam  berfikir  dan berkerja yang maksimal, guna kebahagiaan umat manusia.
Lebih  dari  itu  Nurcholish  Madjid  mengemukakan,  modernisasi  berarti  berfikir dan  berkerja  menurut  fitrah  manusia  atau  Sunatullah  (hukum  Allah)  yang  baik,  untuk menjadi  modern,  orang  harus  lebih  dulu  mengetahui  sunatullah  tersebut,  pemahaman
17 Imron Rosyadi, ‘Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Ri’, 2008.
18 Vita  Fitria,  ‘Reaktualisasi  Hukum  Islam:  Pemikiran  Munawir  Sjadzali’, Jurnal  AKADEMIKA,  UIN Sunan Kalijaga , 17.2 (2012).
19 Muhammad Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali (LKIS PELANGI AKSARA, 2015).
e-ISSN: 2655-6057
terhadap hukum-hukum  alam tersebut  melahirkan ilmu  pengetahuan.  Ini  berarti modern tiada lain dari sikap  ilmiah yang membutuhkan rasio (akal pikiran) maka modern berarti pola rasionalisme.
Bagaimana  realisasinya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  denan  cara  sekulerisasi, tetapi  sekulerisasi  berbeda  dengan  sekularisme,  sebab  sekularisme  adalah  konsep  kunci yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan negara. Sekulerisasi arahnya pada desentralisasi  terhadap  selain  Tuhan.  Maka  landasan  Nurcholish  Madjid,  diluar  Tuhan adalah  daerah profane dimana  kemampuan  akal  manusia  dapat  dimobilisasi  untuk membicarakannya.  Karena  itulah  diperlukan  kebebasan  berbicara    dan  sikap  terbuka Islam  harus  mampu  melepaskan  diri  dari  nilai-nilai  tradisional  supaya  dapat  bersaing dengan pemikiran dunia.
Deseklarisasi  diadakan  dengan  institusionalisasi  Islam  sebagai  sosilogis  yang tidak jarang menimbulkan keseimbangan antara Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai sosilogis.  Dalam  sebuah  ceramahnya  pada  sebuah  TIM  pada  21  Oktober  1993. Nurcholish  Madjid  memperkenalkan  “cara  beragama  yang  baik”.  Islam  adalah  sikap pasrah  kepada  Allah  keberagaman  dan  spiritual,ia  mengingatkan  “bahayanya”  beragma yang fundamentalis dan kultur.
Dengan  dasar  ini  kita  dapat  memahami  selogannya  yang  terkenal  :  Islam Yes partai  Islam No .  Menurut  Nurcholish  Madjid,  pelembagaan  partai  politik  justru membatasi  islam  itu  sendiri.  Padahal  Islam  ada  dimana-mana.  Pemikiraan  Nurcholish Madjid  tersebut  menurut  Abdul  Aziz  Thaba,  hendaknya  dilihat  bukan  karena  tidak setujunya  terhadap  Islam  tetapi  pemanfaatan  Islam  oleh  orang-orang  tertentu  melalui lembaga politik.
Nurcholish Madjid memandang Negara sebagai instrument, bukan bentuk Negara ideal,  jadi  dri  sudut  Islam,  sebagai  bentuk  negar  ideal,  akan  tetapi  bagaimana  Negara tesebut  menjadi  alat  untuk  meningkatkan  umat.  Suatu  upaya  menghadirkan  nilai-nilai etika  Islam  dalam  Negara.  Bagaimana  Negara  dapat  manjadi  alat  untuk  menciptakan ruang  dan  waktu  sebagai  tempat  untuk  setiap  manusia  mengembangkan  ketakwaannya kepada Tuhan. Menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah Negara mengklaim dirinya sebagai Negara islam, tetapi isinya tidak islami. Negara itu tidak mutlak umat Islam tidak wajib  mendirikan  Negara  Islam,  tetapi  wajib  melaksankan  nilai-nilai  Islam  termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu Negara.
Ditinjau  dari  proses  dan  perkembangan  pemikiran  timbulnya  gagasan  “Negara Islam  adalah suatu bentuk  kecendruangan  apologi  yang  tumbuh  dari  dua  jurusan, pertama ialah  apologi  kepada  ideology-ideologi  barat  (modern) kedua ialah  legalisme, yang  membawa  sebagian  kaum  muslimin  ke  pemikiran  apologi  Negara  Islam  itu. Bagaimana  penerapannya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dengan  cara  sekularisasi,  tetapi sekularisasi  berbeda  dengan  sekularisme,  sebab  yang  terakhir  ini  adalah  konsep  kunci yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan Negara.
Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, dan mengubah kaum  muslimin  menjadi  sekuler.  Tetapi  dimaksudkan  untuk  menduniawikan    nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk  meng-ukrawi-kannya.  Dengan  demikian,  kesediaan  mental  untuk  selalu  menguji dan  menguji  kembali  kebenaran  suatu  nilai  dihadapan  kenyataan-kenyataan  material, moral maupun historis, menjadi menjadi sifat kaum muslimin. Lebih lanjut sekularismen dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugs duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. 20
20 Janah.
e-ISSN: 2655-6057
Sekularisasi  arahnya  pada  desakralisasi  terhadap  selain  Tuhan.  Maka,  tandas Nurcholish  Madjid,  di  luar  Tuhan  adalah  daerah  profane  di  mana  kemampuan  akal manusia  dimobilisasi  untuk  membicarakannya  karena  itulah  diperlukan  kebebasan berbicara dengan sikap yang terbuka. 21
Islam  harus  mampu  melepaskan  diri  dari  nilai-nilai  tradisional  supaya  dapat bersaing  dalam  pemikiran  dunia,  maka  hukum  Allah  (sunatullah)  adalah  hukum perubahan  (kecuali  Tuhan).  Adanya  perubahan  itulah  yang  bisa  membuktikan  bahwa Tuhan  abadi.  “Refleksi  ini  adalah  ide  untuk  melaksanakan  ajaran  agama  dalam masyarakat  lawannya  adalah  absolutism,  sikap  yang  menganggap  dirinya  sudah  sampai pada kebenaran mutlak”. 22
Ditinjau  dari  proses  sejarah  dan  perkembangan  pemikiran,  timbulnya  gagasan Negara  Islam  adalah  suatu  bentuk  kecendrungan  apologetic  yang  tumbuh  dari  dua jurusan:  “pertama  ialah  Apologi  kepada  ideologi-ideologi  barat  (modern).  Seperti demokrasi,  sosiolisme,  komunisme,  dan  lain  sebagainya.  Kedua  ialah  legalisme,  yang membawa  sebagian  kaum  muslimin  kepemikiran  apologis  “Negara  Islam”  itu. Legalisme  ini  menumbuhkan  apresiasi  serba  legalitas  kepada  Islam,  yang  berupa penghayatan  keislaman  yang  menggambarkan  bahwa  Islam  itu  adalah  struktur  dan kumpulan hukum. 23
Nurcholish Madjid sependapat dengan Moh. Roem bahwa tidak ada Negara Islam dalam sunnah. Nega yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, dan kemudian termasuk Mekkah, pada hakikatnya tidak dinamakan  “Negara  Islam” oleh Nabi  sendiri. Menurut Moh.  Roem,  sesudah  itu  tidak  ada  lagi  Negara  semacam  itu,  siapapun  yang  memimpin Negara itu mustahil menyamai Nabi. 24
Nurcholish Madjid menulis sebutan Negara Islam yang formalistic tersebut tidak pernah digunakan baik  oleh Nabi  maupun para penggantinya selama berabad-abad, dan jelas  sekali  bahwa  ia  muncul  dikalangan  umat  hanya  sebagai  gejala  modern”.Dalam kesempatan  yang  lain,  hal  ini  kembali  disinggungnya  “Islam  bukanlah  Teokrasi,  kita ingin  menegaskan  bahwa  Islam  bukanlah  sekularisme.  Islam  tidak  mengenal  persatuan antar agama dan Negara, dan tidak pula mengenal persatuan antar agama dan Negara”.
Dalam  Islam,  Negara  dan  agama  tidak  terpisahkan  tetapi  tidak  identik.  Tidak terpisah,  tetapi  berbeda.  Tidak  terpisahkan  karena  setiap  muslim  dalam  bersikap  dan berprilaku  harus  dalam  rangka  mendapat  ridha  Allah,  termasuk  dalam  kehidupan kenegaraan. Tetapi urusan agama dan urusan duniawi (termasuk kehidupan kenegaraan) berbeda.  Sebab  yang  pertama  kebenarannya  bersifat  mutlak,  sedangkan  yang  kedua bersifat relatif.
21 Prayetno.
22 Moko.
23 Mr  Yusnaini,  ‘Pemikiran  Nurcholish  Madjid  Tentang  Modernisasi  Islam’  (Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara, 2017).
24 Eri  Pitria  Nur  Solehah,  Irfan  Safrudin,  and  Nandang  HMZ,  ‘Konsep  Pluralitas  Dalam  Islam:  Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid’, 2017.
e-ISSN: 2655-6057

## Kesimpulan
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Nurcholish  Madjid  memandang Negara  sebagai  instrument,  bukan  bentuk  Negara  ideal.  Jadi  dari  sudut  Islam,  bukan bagaimana menjadikan Negara Islam sebagai bentuk Ideal, akan tetapi bagaimana Negara tersebut  menjadi  alat  untuk  meningkatkan  kualitas  umat.  Suatu  upaya  menghadirkan nilai-nilai  etika  Islam  dalam  Negara.  Bagaimana  Negara  dapat  menjadi  alat  untuk menciptakan  ruang  dan  waktu  sebagai  tempat  untk  setiap  manusia  mengembangkan takwanya kepada Tuhan.

## Daftar Pustaka
Dewantara, Agustinus Wisnu, ‘Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep  Madani  Nurcholish  Madjid  Dan  Konsep  Civil  Society)’, JPAK:  Jurnal Pendidikan Agama Katolik , 17.9 (2017), 15–25
Faizal, Ahmad, ‘Konsep Partai Oposisi Menurut Pemikir Muslim (Membedah Pemikiran Nurcholish Madjid)’ (UIN Walisongo, 2016)
Fazillah,  Nur,  ‘Konsep  Civil  Society  Nurcholish  Madjid  Dan  Relevansinya  Dengan Kondisi  Masyarakat  Indonesia  Kontemporer’, AL-LUBB:  International  Journal  of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC) , 2.1 (2017), 206–25
Fitria,  Vita,  ‘Reaktualisasi  Hukum  Islam:  Pemikiran  Munawir  Sjadzali’, Jurnal AKADEMIKA, UIN Sunan Kalijaga , 17.2 (2012)
Hidayat, Undang, ‘Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid’, Asy-Syari’ah , 18.2 (2016), 261–76
Janah,  Nasitotul,  ‘Nurcholish  Madjid  Dan  Pemikirannya  (Diantara  Kontribusi  Dan Kontroversi)’, Cakrawala: Jurnal Studi Islam , 12.1 (2017), 44–63
Madjid,  Nurcholish, Khazanah  Intelektual  Islam (Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,
2019)
Moko,  Catur  Widiat,  ‘Pluralisme  Agama  Menurut  Nurcholish  Madjid  (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan’, Jurnal Intelektualita , 6.1 (2017)
Monib, Mohammad, and Islah Bahrawi, Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid (Gramedia Pustaka Utama, 2011)
Munir,  Muammar,  ‘Nurcholish  Madjid  Dan  Harun  Nasution  Serta  Pengaruh  Pemikiran Filsafatnya’, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 2.2 (2017), 212–28
Naim,  Ngainun,  ‘Islam  Dan  Pancasila:  Rekonstruksi  Pemikiran  Nurcholish  Madjid’,
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 10.2 (2015), 435–56
Prayetno,  Budi,  ‘Konsep  Sekularisasi  Dalam  Pemikiran  Nurcholish  Madjid’, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 11.2 (2017)
Rahman, Mohammad  Taufiq, and Asep Saeful Mimbar, ‘Konsep Politik Islam  Kultural Perspektif Nurcholish Madjid’, FIKRI:  Jurnal  Kajian  Agama,  Sosial  Dan  Budaya , 3.2 (2018), 385–400
Rosyadi, Imron, ‘Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Ri’, 2008
Solehah,  Eri  Pitria  Nur,  Irfan  Safrudin,  and  Nandang  HMZ,  ‘Konsep  Pluralitas  Dalam Islam: Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid’, 2017
Tahir,  M,  ‘Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Nurcholish Madjid’, LENTERA , 14.1 JUNI (2012)
Ulumuddin,  Ikhya,  ‘Rasionalitas  Nurcholish  Madjid  Dalam  Wacana  Keislaman  Di Indonesia’ (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2017)
Usman,  Muhammad, Rekonstruksi  Teori  Hukum  Islam;  Membaca  Ulang  Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali (LKIS PELANGI AKSARA, 2015)
Yusnaini,  Mr,  ‘Pemikiran  Nurcholish  Madjid  Tentang  Modernisasi  Islam’  (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)