Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3431

## TINJAUAN YURIDIS DALAM KEPASTIAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
Nur Atika
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia atika200800@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaqmardiyah@gmail.com
Muhammad Faisol
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia mfaisol18@gmail.com

## Abstrak
Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang paling penting, dan sebagai syarat administratif dalam suatu  negara.  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  memperjelas  perkawinan  dan  membuktikan  bahwa perkawinan  telah  dilakukan  bagi  masyarakat  karena  peristiwa  perkawinan  dapat  dibaca  dan  sewaktu- waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang asli. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri seperti  pernikahan  seorang  Islam  dengan  agama  non-Islam,  yang  masing-masing  tetap  mempertahankan agamanya  saat  melangsungkan  perkawinan.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  Kepustakaan (Library Research) merupakan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam  melalui  beberapa  literatur  buku,  catatan,  majalah,  atau  referensi  lainnya  yang  berhubungan dengan  pembahasan  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  apabila  dilihat  dari  sisi  pencatatan  secara  umum sesuai  dengan  prosedur  yakni  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat (2),  perkawinan  harus  dicatatkan.  Maka harus dipahami  terkait  pencatatan  pernikahan  beda  agama,  undang-undang  perkawinan  harus  dikesampingkan dengan  adanya  peraturan  yang  sederajat  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang administrasi kependudukan.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama

## Abstract
Marriage  registration  is  one  of  the  most  important  things,  and  as  an  administrative  requirement  in  a country. One of the objectives is to clarify marriage and prove that marriage has been carried out for the community  because  the  marriage  event  can  be  read  and  at  any  time  can  be  used  as  original  written evidence.  Interfaith  marriage  is  a  marriage  that  occurs  between  2  people  who  have  different  religions  or beliefs between a husband and wife, such as the marriage of an Islamic with a non-Muslim religion, each of which maintains their religion during the marriage. This research method uses Library Research, which is research  used  in  collecting  information  and  data  in  depth  through  several  literature  books,  notes, magazines,  or  other  references  related  to  this  discussion.  The  results  of  the  study  show  that  when  viewed from  the  side  of  registration  in  general  in  accordance  with  the  procedure,  namely  in  accordance  with Article  2  paragraph  (2),  marriage  must  be  registered.  So,  it  must  be  understood  that  related  to  the recording of marriages of different religions, the marriage law must be overridden by the existence of an equivalent regulation, namely Law Number 23 of 2006 concerning population administration.
Keywords: Legal Certainty, Registration, Interfaith Marriages
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  seorang  pria  dan  wanita  untuk  membentuk keluarga  yang  harmonis  dan  bahagia.  Selain  itu,  pernikahan  merupakan  sebuah  dimensi kehidupan  yang  bernilai  ibadah  sehingga  menjadi  suatu  hal  yang  penting  dan  sakral  bagi  setiap pasangan.  Sehingga  pasangan  tersebut  bisa  mencapai  tujuan  pernikahan  yang  selalu  diringi dengan  ketentraman,  kesejahteraan,  maupun  kedamaian.  Dengan  pentingnya  pernikahan  maka, setiap  manusia  di  dunia  juga  ikut  merasakan  pentingnya  sebuah  ikatan  pernikahan,  sehingga setiap daerah memiliki aturan pernikahan berdasarkan hukum positif maupun hukum adat setiap daerah masing-masing dalam setiap permasalahan yang ada. 1
Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah  apabila  dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.    Pasal  ini  sering diartikan,  bahwa  setiap  orang  menikah  sesuai  dengan  agama  masing-masing  seperti  perkawinan orang Islam dengan orang sesama menganut agama Islam, agama orang Kristen dengan Kristen. Adanya  hal  tersebut  bertujuan  untuk  menyempurnakan  ibadah  sesuai  dengan  agama  masing- masing.  Sehingga  menurut  undang-undang  ini  pernikahan  beda  agama  sangatlah  sulit  untuk dilaksanakan.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  pernikahan  beda  agama  banyak  yang terealisasikan. 2
Dalam  suatu  perkawinan  perlunya  untuk  dicatatkan  agar  demi  memberikan  ketertiban hukum,  perlindungan  hukum  maupun  kepastian  hukum  bagi  suatu  perkawinan.  Dengan  hal  ini pencatatan  perkawinan  merupakan  sebagai  syarat  sah  nikah  dalam  pandangan  hukum  di Indonesia.  Karena  dalam  hal  ini  juga  penting  terhadap  kedua  mempelai  pasangan  yakni memberikan manfaat kepada keduanya. 3
Persoalan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan adalah alah satunya terkait persoalan pemikahan  beda  agama.  Pernikahan  beda  agama  merupakan  pernikahan  yang  dilakukan  antara dua orang yang menganut agama yang berbeda dan salah satunya agama  Islam dan satunya  lagi menganut agama lain selain Islam. Menurut Hilman Hadikusuma nikah beda agama disebut juga dengan  nikah  campuran,  yang  merupakan  pernikahan  yang  dilakukan  seorang  pria  dan  wanita yang  berbeda  agama  yang  mana  keduanya  dalam  pernikahan  tersebut  tetap  mempertahankan agama masing-masing. 4
1 Aulil  Amri,  “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,” Media Syari’ah 22, no. 1 (2020): 48, https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.
2 Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama,” Al-Risalah 11, no. 2 (2011): 14–34.
3 Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Penctatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)”, Jurnal Jantera Hukum Borneo , No.2, Vol. 5, (Juli, 2022): 22.
4 Ella  Juan  Markus,  Rr.  Ani  Wijayati,  dan  L.  Elly  A.M.  Pandiangan,  “Analisis  Pelaksanaaan Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia”, Jurnal  Hukum  to-ra:  Hukum  Untuk  Mengatur  dan  Melindungi Masyarakat, Vol. 9, No. 1, (2023): 24.
Pada  umumnya,  ikatan  perkawinan  dilakukan  oleh  pasangan  yang  berbeda  jenis kelaminnya  dan  menganut  agama  yang  sama.  Seperti  halnya  pernikahan  orang  Islam  dengan sesama  orang  Islam,  orang  Kristen  dengan  orang  Kristen.  Sebenarnya  sangat  jarang  adanya pernikahan  yang  berbeda  agama,  akan  tetapi  jarangnya  pernikahan  tersebut  tidak  habis  menjadi suatu perbincangan polemik yang perlu dibahas dalam segi yuridis maupun hukum Islam. 5
Dengan perkembangannya globalisasi dunia salah satunya canggihnya media komunikasi maka,  juga  banyak  pula  kecenderungan  pernikahan  beda  agama  khusus  nya  dalam  umat  Islam sendiri.  Meskipun  sering  diperbincangkan  maupun  dibahas  oleh  ulama-ulama  maka  pernikahan beda  agama  ini  tetap  berlanjut  di  kalangan  masyarakat.  Meskipun  dalam  hukum  positif    juga dibahas terkait hal  tersebut,  maka tidak menutup  kemungkinan  banyak  terjadinya  nikah  berbeda agama. 6 Seperti  halnya  permohonan  pernikahan  berbeda  agama  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat dengan Nomor Register 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
Perkawinan  berbeda  agama  tidak  disebutkan  secara  jelas  dalam  undang-undang perkawinan.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  hal  ini  masih  menimbulkan  pro  kontra  antara peraturan pencatatan perkawinan yang terletak pada Undang-Undang perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan  aturan  perkawinan  beda  agama  yang  terletak  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan pencatatan  perkawinan  yang  terdapat  pada  Undang-Undang  Administrasi  Kependudukan  nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 Huruf a yang berbunyi “Pernikahan yang ditetapkan pengadilan adalah pernikahan yang dilakukan oleh umat agama yang berbeda.
Dalam penjabaran penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni, rumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  karena  sesuai  Undang- Undang  Dasar  1945,  sebagaimana  dimaksud  atas  hukum  untuk  golongan  agama  dan kepercayaannya tergolong ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan  dalam  perundang-undangan.  Sedangkan  dalam  KHI  merupakan  rujukan  bagi  umat Islam setelah UU Perkawinan jelas menentukan larangan beda agama yang terletak pada Bab VI dan Bab IV. 7
Apabila  dilihat  penjelasan  pada  Pasal  35  huruf  a  UU  Adminduk  tersebut  bahwa pencatatan  perkawinan  dalam  pasal  ini,  berbeda  dengan  penjabaran  larangan  perkawinan  pada UUP Pasal 2 ayat (1) dan KHI pada Bab VI dan IV. Dari ini ada suatu hal yang menganjal dalam pencacatan  perkawinan  beda  agama  yang  mana  sudah  jelas  pernikahan  beda  agama  adalah
5 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia”, Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2. 6 Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia”, Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 3.
7 Annisa  Hidayati,  “Analisis  Yuridis  Pencatatan  Perkawinan  Beda  Agama  (Tinjauan  Terhadap Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  201  Tentang  Administrasi  Kependudukan)”, Jurnal  Jantera Hukum Borneo , No. 2, Vol. 5, (Juli, 2022): 24.
dilarang  secara  garis  besar  dalam  pandangan  yuridis.  Maka  dari  itu,  penulis  ingin  tahu  terkait kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama jika dilihat dari pandangan yuridis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  research), 8 dengan  menggunakan pendekatan  konseptual  yang  menganalisis  konsep-konsep  dari  pengertian  hukum,  asas  hukum, kaedah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis lainnya. 9 Data penelitian ini menggali informasi  keputusan  Hakim  Pengadilan  Agama,  buku,  ensiklopedi,  jurnal  ilmiah,  dan  dokumen lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini 10 Adapun  analisis  data  menggunakan  metode deduksi,  yang  mana  pada  metode  ini  bertitik  berdasarkan  kaidah-kaidah  yang  bersifat  umum kemudian diambil pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pernikahan
Adapun  Istilah  nikah  berasal  dari  kata an-nikahu yag  berarti  berkumpul.  Dan  ada  pula memakai  kata zawaj .  Sedangkan  para  ulama  4  mazhab  mendefinisikan  pernikahan  yaitu  akad yang  menggandung  kebolehan  laki-laki  untuk  berhubungan  badan  dengan  seorang  perempuan yang  diawali  dengan  lafaz  nikah  atau  yang  serupa  dengan  keduanya.  Secara  etimologis,  nikah mempunyai  beberapa  arti  yaitu,  berkumpul,  bersatu,  bersetubuh,  dan  akad.  Secara  terminologis nikah  adalah  akad  yang  memberikan  faedah  hukum  kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga anatara  pria  dan  wanita  serta  adanya  tolong  menolong  dengan  memberi  batasan  hak  bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. 11
Kurang  lebih  terdapat  80  ayat  Al-Qur’an  yang  membahas  mengenai  pernikahan.  Al- Qur’an  merupakan  petunjuk  atau  norma  aturan  bagi  manusia  yang  dijadikan  sebuah  pedoman hukum Islam. Yang mana petunjuk tersebut bisa mengarungi atau menjadikan rumah tangga yang diiringi  keharmonisan  dan  kebahagiaan.  Istilah  nikah  dalam  Islam  sudah  lazim  dipergunakan, yang  merupakan  sebuah  akad  yang  melegalkan  hubungan  antara  pria  dan  wanita  sebagai  suami istri tanpa adanya suatu paksaan dengan sesuai ajaran agama Islam. 12
Dalam  Pasal  2  KHI,  dijelaskan  bahwa  perkawinan  merupakan  akad  yang  kuat mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya mengandung ibadah. 13 Selain itu,
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 34.
9 A. Chaaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2012), xxiv.
10 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.
11 Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Jakarta: Pranada Media Group, 2016).
12 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020).
13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
perkawinan  merupakan  sunnatullah,  hukum  alam  di  dunia,  yang  mana  dilakukan  oleh  makhluk hidup termasuk manusia. Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Alah swt dari pada makhluk lain. Buktinya adalah Allah telah menciptakan aturan-aturan tentang perkawinan melalui ijtihad  para  ulama’.  Allah  tidak  ingin  membiarkan  manusia  hidup  tanpa  aturan  semena-mena seperti halnya pada hewan. Yang telah memberikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan syari’at yang tertera pada Al-Qur’an dan hadis. 14
Salah  satu  tujuan  perkawinan  sesuai  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 15 Perkawinan merupakan  suatu  jalan  yang  dipilih  oleh  Allah  bagi  manusia  untuk  agar  beranak  pinak, berkembang  biak.  Dan melestarikan hidupnya ketika setiap masing-masing pasangan  sudah siap melakukan  peranan  yang  baik  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan.  Allah  tidak  menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang berhubungan tanpa aturan. Demi menjaga martabat kehormtan dan kemuliaan manusia, Allah membuat hokum sesuai martabat  manusia  sehingga  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  diatur  secara  baik  dan terhormat berdasarkan keridhoan anatara keduanya dengan diiringi ucapan janji pernikahan yang dihadiri oleh saksi sehingga keduanya saling terikat tali pernikahan. 16
Keluarga  yang  ideal  adalah  kelauarga  yang  mampu  menjaga  kedamaian  yang  memiliki cinta dan kasih sayang. Anatara unsur cinta dan kasih sayang harus melengkapi antara keduanya karena  pasangan suami istri  agar  bisa  sama-sama saling  membahagiakan.  Cinta adalah  perasaan yang  melahirkan  keinginan  untuk  membahagiakan  dirinya.  Sedangakan  kasih  sayang  adalah persaan yang melahirkan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi, antara suami isteri juga  membutuhkan waddah  dan  rahmah yang  merupakan  perasaan  yang  ingin  membahagiakan dirinya  sendiri  dan  pasangannya  dalam  waktu  suka  maupun  duka.  Tanpa  adanya  rasa  tersebut, maka  akan  muncul  kemungkinan  pasangan  suami  isteri  hanya  peduli  pada  diri  sendiri  tanpa adanya rasa peduli kepada kebahagiaan bersama. 17

## Perkawinan Beda Agama
Perkawinan  beda  agama  merupakan  perkawinan  yang  terjadi  antara  2  orang  yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara sepasang suami istri seperti pernikahan seorang Islam  dengan  agama  non-Islam,  yang  masing-masing  tetap  mempertahankan  agamanya  saat melangsungkan  perkawinan.  Selain  itu,  perkawinan  beda  agama  adalah  ikatan  lahir  dan  batin
14 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
15 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
16 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019).
17 Tim Penyusun Direktur Bina KUA  Dan Kelurga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Titikoma, 2017).
antara pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan tersangkut nya dua peraturan yang berlainan terkait syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum masing-masing. 18
Selain  itu,  pernikahan  beda  agama  merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  memeluk  agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda  yang  diikat  oleh  pertalian  pernikahan  dan tetap  mempertahankan  agama  masing-masing.  Menurut  Rusli  dan  R.  Tama,  perkawinan  beda agama  adalah  ikatan  lahir  batin  anatara  pria  dan  wanita  karena  disebabkan  oleh  berbeda  agama sehingga  menyebabkan  berlakunya  dua  peraturan  yang  berlainan  terkait  syarat  maupun  tata caranya sesuai dengan hokum masing-masing. 19 Perkawinan beda agama bukanlah masalah yang mudah  untuk  dipecahkan,  karena  di  dalamnya  terkandung  permasalahan  agama  maupun permasalahan  nikah.  Hal  ini  karena  setiap  agama  memiliki  aturan  yang  berbeda  terkait  aturan perkawinan.
Perkawinan  beda  agama  merupakan  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  multukultural masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat dan berlangsung sejak  lama.  Akan  tetapi,  tidak  juga  berarti  bahwa  persoalan  pernikahan  beda  agama  tidak dipermasalahkan,  bahkan  cenderung  menuai  kontroversi  dimasyarakat.  Hal  ini  ada  yang beranggapan  bahwa  penyebabnya  adalah  dalam  UU  No  1  Tahun  1974  tidak  mengakomodir persoalan  beda  agama.  Ada  yang  beranggapan  juga  bahwa  pernikahan  beda  agama  disebut  juga dengan perkawinan campuran, dan disebutkan dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan  kewarganegaraan karena  bukan  perbedaan  agama.  Sedangakan  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  bahwa, perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  sesuai  agama  dan kepercayaan.  Dalam  pasal  ini,  beranggapan  bahwa  menutup  kesempatan  untuk  terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. 20

## Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Nikah Beda Agama
Pernikahan  beda  agama  menurut  para  ahli  dan  praktisi  hukum  yang  tertera  dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat dilihat menjadi 3 pandangan yaitu Pertama, pernikahan beda  agama  tidak  dibenarkan  dan  dan  merupakan  pelanggaran  terhadap  UUP  Pasal  2  ayat  (1) yang  berbunyi,  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan Pasal 8 huruf (f), perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai  hubungan  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin.  Maka
18 Erwin  Setyo  Nugroho,  “Pernikahan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Prespektif  Fiqh  Lintas  Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)”, (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 35.
19 Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi 18, no. 1 (16 Desember 2019), https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175.
20 Aulil  Amri,  “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam,” Media Syariah , No. 1, Vol. 22, (2020):59.
dalam pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan.
Kedua ,  Perkawinan  beda  agama  adalah  sah  atau  diperbolehkan,  dan  bisa  dilangsungkan karena  dibahas  dalam  perkawinan  campuran,  sesuai  Pasal  57  UUP,  yaitu  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan.  Pada  pasal  ini  tidak  hanya  mengatur  perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dan juga mengatur perkawinan antara  dua  orang  yang  berbeda  agama.  Dalam  pelaksanaannya  menggunakan  prosedur  sesuai dengan  Pasal  6  PPC  Ayat  (1)  yaitu  perkawinan  campuran  dilangsungkan  menurut  hukum  yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak mempelai yang seharusnya ada dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.
Ketiga, UUP  tidak  mengatur  terkait  perkawinan  antar  agama.  apabila  UUP  belum mengaturnya maka, peraturan lama bisa berlaku kembali sehingga terkait perkawinan beda agama berpedoman pada peraturan perkawinan campuran. 21
Apabila  dilihat  dari  pasal  57  UUP  No  1  Tahun  1974,  maka  pengertian  perkawinan campuran  menjadi  lebih  dipersempit  yakni  perkawinan  yang  dilakukan  dua  orang  di  Indonesia yang tunduk dengan hukum yang berlainan karena berbeda kewarganegaraan yang salah satunya adalah warga Indonesia. Maka dari itu, pasal ini tidak mengatur perkawinan orang yang berbeda agama  maka  secara  tidak  langsung  perkawinan  orang  berbeda  agama  masih  belum  ada  undang- undang  yang  mengaturnya.  Sesuai  dengan  hal  tersebut,  pasal  ini  hanya  mengatur  terkait perkawinan  campuran  yang  mana perkawinan  yang  dilaksanakan  antara  warga  negara  Indonesia dengan warga negara asing. 22
Pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  paling  penting,  dan  sebagai  isyarat administrative  dalam  negara.  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  memperjelas  perkawinan  dan membuktikan  bahwa  perkawinan  telah  dilakukan  bagi  masyarakat  karena  peristiwa  perkawinan dapat dibaca dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang asli. Pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diurus oleh  dua  lembaga  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  untuk  pasangan  Muslim  dan  Kantor Cacatan Sipil (KCS) bagi untuk pasangan non  Muslim dan pasangan non Muslim yang nikah di luar negeri. Pencatatan perkawinan jug diatur dalam Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Ayat (2) yakni “Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku”. Dalam Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  1983  tentang  pembentukan  dan  pembenahan  kantor  catatan  sipil Indonesia, Pasal 1 Paragraf 2 a, bahwa “Kewenangan dan tugas pencatatan sipil adalah mencatat
21 Aulil  Amri,  “Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam”, Media Syari’ah , No. 1, Vol. 22, (2020):59.
22 Khairu Fani, “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepatian Hukum”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, No. 1, Vol.10, (2021): 57.
dan  mengendalikan  kutipan  akta  kelahiran,  akta  kematian,  akta  nikah,  dan  akta  cerai  bagi  non Muslim, akta pengakuan dan pengesahan anak”. 23
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Peraturan perkawinan campuran diatur  dalam Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken,  Koninklijk  Besluit  Van 29  Desember  1898 Nomor  23,  Staatblad  1898  No.  158  atau  disebut  dengan  GHR.  Dalam  pasal  1  GHR  disebutkan bahwa  perkawinan-perkawinan  antara  orang-orang  di  Indonesia  yang  tunduk  kepada  hukum- hukum yang berlainan disebut dengan perkawinan campuran. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR bahwa, perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukanlah menjadi penghalang terhadap  perkawinan.  Apabila,  dilihat  dari  pasal  tersebut  maka  pernikahan  beda  agama  tidak menjadi suatu penghalang untuk berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi, disebutkan juga dalam pasal 6 ayat (1) GHR, bahwa pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku  terhadap  suaminya,  dengan  tidak  mengurangi  persetujuan  suami  istri  yang  menjadi persyaratan. Jika mengikuti GHR maka pernikahan beda agama bisa dilaksanakan dan dicatatkan di KCS. 24
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan, terkait  ketentuan  perkawinan  beda  agama  dalam  undang-undang ini terdapat  3  pasal  yaitu  Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diantaranya:
Pasal 34 ayat (1); disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan undang- undang  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk  kepada  instansi  pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
Pasal  34  ayat  (2);  bahwa  berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pejabat  pencatatan  sipil  mencatat  Register  Akta  Perkawinan  dan  menerbitkan  Kutipan  Akta Perkawinan. 25
Pasal 35; pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 berlaku bagi:
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.
b. Perkawinan warga negara Asing yang di Lakukan atas Permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
Penjelasan  Pasal  35  (a)  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar umat  yang  berbeda agama.  sedangkan  pada
23 Yuni Juniarti dan Shindu Irwansyah, “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), No. 2, Vol. 2, (Desember, 2022): 75.
24 Muhammad Romli, Nurul Huda, dan Aspandi, “ Interfaith Marriage Registry in Indonesia
Pencatatan (Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia)”, Al-‘Adalah:  Jurnal  Syariah  dan Hukum Islam , No. 2, Vol. 7, (Desember, 2022): 384
25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
huruf  (b)  dijelaskan  juga,  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Asing  di  Indonesia adalah  harus  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  mengenai  perkawinan  di Republik Indonesia. 26
Pasal  35  a  hanya mengatur  pencatatan  perkawinan  beda  agama  yang  telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan beda agama baru bisa dilakukan dan dicatatkan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
Pasal  36;  bahwa  dalam  hal  perkawinan  tidk  bisa  dibuktikan  dengan  akta  perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 27
Apabila  dilihat  dari  pasal  36  tersebut,  bahwa  perkawinan  beda  agama  dicatatkan  atas dasar  adanya  penetapan  Pengadilan  Negeri.  Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2016  tentang administrasi kependudukan, sebenarnya tidak dijelaskan terkait pasal yang membahas perkawinan beda  agama,  akan  tetapi  penjelasan  undang-undang  ini  sebagaimana  suatu  hal  yang  tidak terpisahkan  dalam  pasal  35  a  bahwa  perkawinan  beda  agama  harus  mendapatkan  penetapan pengadilan  untuk  dapat  dicatatkan.  Ketika  memahami  Undang-Undang  Noor  23  Tahun  2006 tentang  administrasi  kependudukan,  dikatakan  sebagai  pelengkap  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 tentang  perkawinan.  Keduanya tersebut tidak  bisa  disamakan  dengan  subtansi  yang sama dan keduanya memiliki subtansi yang berbeda. 28
Keabsahan  Perkawinan  beda  agama  yang  terdapat  dalam  UU  No  1  Tahun  1974 berkedudukan sebagai lex specialis , sedangkan UU No 23 Tahun 2006 berkedudukan sebagai lex generalis .  Atau  bisa  disebut  dengan  “ lex  specialis  derogate  lex  generalis (hukum  yang  khusus mengesampingkan  hukum  yang  umum). 29 Oleh  karena  itu,  keabsahan  perkawinan  beda  agama dari  sudut  pandang  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengesampingkan  ketentuan perkawinan  beda  agama  yang  terdapat  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1974. Dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juga bisa dikatakan sebagai lex specialis . Sedangkan, UU No 1 Tahun 1974 disebut juga lex generalis . UU No 23/2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dilihat dari sisi pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni sesuai dengan Pasal 2 ayat (2),  perkawinan  harus  dicatatkan.  Maka  harus  dipahami  terkait  pencatatan  pernikahan  beda
26 Nahrowi,  “Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia,” Tesis  Intitut  Agama Islam Ponorogo , (Juli, 2018): 42.
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
28 Nahrowi,  “Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia,” Tesis  Intitut  Agama Islam Ponorogo , (Juli, 2018): 58.
29 Mertokusumo, 92
agama,  undang-undang  perkawinan  harus  dikesampingkan  dengan  adanya  peraturan  yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 30
Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken atau  GHR  yang  dimuat  dalam staatsblad Nomor 158 Tahun 1898, dalam pasalnya mengakui adanya pernikahan beda agama. Apabila pernikahan beda agama dilakukan, hukum yang dilakukan adalah hukum si calon suami. Jadi seorang calon isteri  harus  menundukkan  hukumnya  kepada  hukum  calon  suami.    Hal  ini  menurut  peneliti bertentangan  dengan  Pasal  2  (1)  UU  No  1  Tahun  1974,  bahwa  perkawinan  harus  sesuai  dengan agama  masing-masing.  Apabila  perkawinan  beda  agama  dilakukan,  maka  tidak  dibenarkan adanya pemaksaan hukum untuk salah satu mempelai menundukkan hukum kepada hukum yang lain,  karena  undang-undang  memerintahkan  untuk  melangsungkan  perkawinan  sesuai  dengan perkawinan masing-masing. 31

## KESIMPULAN
Keabsahan  Perkawinan  beda  agama  yang  terdapat  dalam  UU  No  1  Tahun  1974 berkedudukan sebagai lex specialis , sedangkan UU No 23 Tahun 2006 berkedudukan sebagai lex generalis .  Atau  bisa  disebut  dengan  “ lex  specialis  derogate  lex  generalis (hukum  yang  khusus mengesampingkan hukum yang umum). Oleh karena itu, keabsahan perkawinan beda agama dari sudut  pandang  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengesampingkan  ketentuan  perkawinan beda  agama  yang  terdapat  juga  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1974.  Dalam  hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 juga bisa dikatakan sebagai lex specialis . Sedangkan, UU No 1 Tahun 1974 disebut juga lex generalis . UU No 23/2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama. Apabila dilihat dari sisi  pencatatan  secara  umum  sesuai  dengan  prosedur  yakni  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (2), perkawinan  harus  dicatatkan.  Maka  harus  dipahami  terkait  pencatatan  pernikahan  beda  agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan dengan adanya peraturan yang sederajat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hadani, Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
Amri, Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". Media Syari’ah . Vol.22 No.1 (2020): 48
30 Nahrowi,  “Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia,” Tesis  Intitut  Agama Islam Ponorogo , (Juli, 2018): 59.
31 Asmin,  Status  Perkawinan  Antar  Agama;  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun 1974, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 45.
Arifin,  Zainal.  “Perkawinan  Beda  Agama.” Jurnal  Lentera:  Kajian  Keagamaan,  Keilmuan  Dan Teknologi 18, no. 1 (16 Desember 2019). https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175
Azhari, Wildan Habib dan Lubis, Fauziah. “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia”. Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
Cahyani, Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020).
Fani, Khairu.  “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kepatian Hukum”. Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial, dan Sains. No. 1. Vol.10. (2021): 57. Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pranadamedia Group. 2019.
Hidayati, Annisa. “Analisis Yuridis Penctatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan)”. Jurnal Jantera Hukum Borneo . No.2. Vol. 5. (Juli. 2022): 22.
Juniarti, Yuni dan Irwansyah, Shindu. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974”. Jurnal  Riset  Hukum  Keluarga  Islam (JRHKI). No. 2. Vol. 2. (Desember, 2022): 75.
Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Pranada Media Group. 2016.
Markus,  Ella Juan.  Wijayanti,    Rr.  Ani.  dan  Pandiangan,  L.  Elly  A.M.   “Analisis  Pelaksanaaan Perkawinan  Beda  Agama  di  Indonesia”. Jurnal  Hukum  to-ra:  Hukum  Untuk  Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol. 9. No. 1. (2023): 24.
Nahrowi.  “Sinkronisasi  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia.” Tesis  Intitut  Agama Islam Ponorogo . (Juli. 2018): 42.
Nugrho,  Erwin  Setyo.  “Pernikahan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Prespektif  Fiqh  Lintas  Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)”. Tesis Pascasarjana IAIN Jember . 2019.
Pencatatan (Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia)”. Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam . No. 2. Vol. 7. (Desember, 2022): 384.
Romli, Muhammad. Huda, Nurul. dan Aspandi. “ Interfaith Marriage Registry in Indonesia
Tim  Penyusun  Direktur  Bina  KUA    Dan  Kelurga  Sakinah. Fondasi  Keluarga  Sakinah Jakarta: Titikoma. 2017.
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Wahyuni, Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama,” Al-Risalah 11, no. 2 (2011): 14– 34.