Pola Hubungan Antara Perusahaan Minyak Sawit Bersertifikat Rspo Dengan Petani  Swadaya  Bersertifikat Rspo Dan Petani Swadaya Tidak Bersertifikat Rspo (Sebuah Kajian Perbandingan Di Desa Pulau Pauh Dan Desa Penyabungan Tanjung Jabung Barat)
THE PATTERN RELATIONSHIP BETWEEN THE PALM OIL COMPANY RSPO CERTIFIED WITH INDEPENDENT SMALLHOLDERS CERTIFIED RSPO AND INDPENDENT SMALLHOLDER NOT IMPLEMENT P&C RSPO. (A Comparative Study in the Pulau Pauh village and Penyabungan village of Tanjung Jabung Barat)
Rukaiyah, Rosyani Dan Ernawati HD Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Alamat e-mail : uki@setarajambi.org

## ABSTRACT
The  RSPO  or  Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil  is  a  multistakeholder  forum  that developed a set of environmental and social principles and criteria which global palm oil companies  have  to  comply  with  to  produce  certified  sustainable  palm  oil  as  a  form  of commitment  to  mitigating  environmental  degradation,  social  conflicts  and  violation  of human  rights  resulting  from  palm  oil  cultivation  and  processing.  RSPO  membership  is composed of a large number of plantation companies, including PT Inti Indosawit Subur in  Merlung  Subdistrict.  The  research  aims  at  looking  into  the  relationship  patterns  the company  is  developing  with  independent  farmers  living  around  its  operation  to  comply with  RSPO’s  Criteria  6.10,  which  provides  that  growers  and  mills  deal  fairly  and transparently with smallholders and other local businesses, and with Criteria 6.11, which provides that growers and millers contribute to local sustainable development wherever appropriate. The research found out that the company has established relationships with independent farmers, both those who have implemented RSPO’s Principles and Criteria and  those  who  have  not.  However,  a  significant  difference  exists  between  these  two patterns  in  that  the  relationships  with  the  former  group  is  better.  The  difference  was assessed using the T-Test.
Keywords:  Relationship  patterns,  Sustainable  Palm  Oil  Certification  and  independent farmers

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Peningkatan permintaan akan kebutuhan minyak kelapa sawit dunia selalu mengalami peningkatan  yang  significan  dari  Tahun  ketahun.  Hingga  Tahun  2016,  konsumsi  dunia telah mencapai hingga 60 juta ton, dan permintaan tersebut akan terus naik hingga Tahun 2050  dengan  taksiran  mencapai  240  juta  ton.  Permintaan  ini  adalah  prediksi  tingginya jumlah  populasi  di  Tahun  tersebut.  (RSPO Impact  Reepot 2016;6).  Pemerintah  sendiri mencatat  bahwa  dalam    lima    Tahun  terakhir  pemintaan  dunia  akan  CPO  mengalami
peningkatan  rata-rata  9,92%  dimana  India  merupakan  negara  importir  tersebsar  yakni mencapai 8,08 juta ton, disusul oleh China sebesar 6,75 juta ton, serta Uni Eropa sebesar 6,43 juta ton. (http://sawitindonesia.com; hal 1)

## Gambar 1. Grafik Kebutuhan Minyak Nabati Dunia
Tingginya  permintaan  dari  pasar  dunia  terhadap  minyak  sawit,  telah  memicu terjadinya  ekspansi  dan  perluasan  kebun  kelapa  sawit  di  berbagai  negara,  Thailand, Filipina, Srilangka, Vietnam, India, negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika.  Afrika  sedang  bersiap-siap  melakukan  pembukaan  lahan  besar-besaran  bagi ekspansi  perkebunan  sawit.  Selain  itu,  Negara-negara  produsen  terbesar  minyak  sawit dunia, Indonesia dan Malaysia, juga tidak berhenti melakukan perluasan dan penambahan areal  tanam  kebun  sawitnya.    Hingga  saat  ini,  Indonesia  dan  Malaysia  masih  menjadi pengekspor    CPO  terbesar  di  Dunia  yang  tercatat  mencapai  85%  dari  total  kebutuhan CPO dunia. Hingga saat ini, luas lahan perkebunan sawit di Malaysia mencapai 5 juta Ha, dan Indonesia sendiri memiliki lebih dari 12,5 juta Ha (Sawit Watch, 2015:1).  Indonesia menargetkan  sampai  Tahun  2020  akan  mampu  memproduksi  CPO  sebesar  40  juta  ton, dan  demi  mencapai  target  itu  Indonesia  telah  mengeluarkan  izin  bagi  perluasan perkebunan sawit yang mencapai 21 juta ha.
Di  propinsi  Jambi,  luas  perkebunan  kelapa  sawit  mencapai  689.966  Ha  Tahun 2015 dengan jumlah produksi mencapai 1.619.896 ton Tahun 2015 dengan produktifitas 3.5  ton/ha.  Dari  total  luasan  tersebut  hanya  532.119  Ha  tanaman  yang  menghasilkan, sisanya  sekitar  141.352  Ha  adalah  tanaman  yang  belum  menghasilkan  dan  16.495  Ha adalah tanaman tua yang tidak produktif lagi.  (Data Statistik Dinas Perkebunan Propinsi Jambi  2015;13).  Perluasan  kebun  kelapa  sawit  akan  terus  meningkat  dari  Tahun  ke Tahun,  karena  pertumbuhan  industri  ini  mengalami  perbaikan,  baik  dari  sisi  harga, maupun dari sisi perbaikan-perbaikan pengelolaan lingkungan di sektor ini.

## Gambar 2 : Grafik Perkembangan Kebun Sawit di Propinsi Jambi
Laju  pertumbuhan  dan  perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  hampir  tidak mampu  dibendung  ini,  selalu  membutuhkan  lahan  baru  untuk  dibuka,  terutama  adalah kawasan  hutan,  lahan  pertanian  pangan,  lahan  gambut,  kawasan  pesisir  yang  hampir semuanya  merupakan  wilayah  kelola  masyarakat adat/masyarakat  lokal  yang  selama  ini menjadi  sumber  penghidupan  mereka.  Colchester  2013;  7  menyatakan  bahwa  Konversi Hutan  primer  menjadi  perkebunan  kelapa  sawit  bertanggung  jawab  atas  lebih  dari  10% deforestasi  di  Indonesia  dan  Malaysia  antar  Tahun  1990-2010.  Kondisi  ini  memicu terjadinya  berbagai  dampak  yang  cukup  signifikan  baik  terhadap  lingkungan  hidup  dan masyarakat.  Jika  pada  awal  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit,  kerusakan lingkungan  belum  begitu  mengkhawatirkan,  namun  sejak  Tahun  2000  an,  permintaan yang  tinggi  atas  minyak  sawit  yang  dianggap  sebagai  minyak  yang  paling  ekonomis, memicu  industri  perkebunan  memburu  lahan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit.  Tidak mengherankan jika kemudian, kampanye besar-besaran dilakukan oleh NGO international dan NGO national untuk menghentikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merusak lingkungan, dan sarat pelanggaran HAM.
Dampak besar yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit telah memicu para pihak  yang  berkepentingan  terhadap  minyak,  dan  yang  berkepentingan  terhadap perlindungan  lingkungan,  perlindungan  HAM  yang  juga  menjadi  pijakan  bagi pembangunan  berkelanjutan,  membangun  sebuah  forum  international  yaitu  RSPO ( Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil ).  Sebagai  mana  halnya  dengan  pembangun berkelanjutan  yang  diperkenalkan  pertama  kali  pada  Tahun  1970-an  yang  memiliki definisi  sederhana  “Pembangunan  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan  generasi  mendatang”  WCED  dalam  Junaidi 2013;23.  Begitu  pula  RSPO  yang  hadir  sebagai  forum  untuk  membersihkan  produk minyak  sawit,  agar  minyak  sawit  tidak  lagi  dihasilkan  dari  praktek-praktek  buruk  yang berdampak terhadap lingkungan dan berdampak pada masyarakat dimasa kini dan dimasa depan.
RSPO  ( Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil )    adalah  forum  multipihak  yang diinisiasi  Tahun  2001.  RSPO  atau Roundtable  on  Sustainable  palm  Oil adalah  forum
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015

## Luas Kebun Sawit Propinsi Jambi
2010-2015 luas/Ha produksi/Ton
yang  dibentuk  dan  digagas  oleh  Aarthus,  Unilever,  Golden  Hope,  MPOA  Malaysia, Migros, Sainsbury dan WWF bertujuan untuk mentrasformasikan pasar untuk mendorong norma-norma berkelanjutan dalam produksi dan penggunaan minyak sawit. Norma-norma tersebut  di  rumuskan  menjadi  8  prinsip  dan  43  kriteria  dan  139  indikator,  yang selanjutnya disebut dengan prinsip dan kriteria minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO) ( www.rspo.org ).

## Gambar 3 : Grafik Areal yang telah bersertifikat RSPO di dunia
Grafik di atas memperlihatkan bahwa, luasan areal perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat  RSPO  setiap  Tahun  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Meskipun RSPO baru berhasil mengubah 18% dari total produksi minyak sawit dunia menjadi lebih ramah lingkungan, ramah sosial, namun sebuah pencapaian besar telah dilakukan, dimana RSPO  mampu  membalik  arus  yang  selama  ini  menyatakan  dan  mengklaim  bahwa produksi  minyak  sawit  secara  berkelanjutan  adalah  tidak  mungkin.  Terutama  minyak sawit yang ramah lingkungan dan adil terhadap masyarakat.
PT  Inti  Indosawit  Subur,  adalah  salah  satu  anak  perusahaan  Asian  Agri,  sejak Tahun 2006 Asian Agri menjadi anggota RSPO, dan hingga kini terus mempromosikan minyak  sawit  berkelanjutan.  Asian  Agri  tidak  hanya  berkomitmen  terhadap  sertifikasi RSPO untuk anak-anak perusahaannya, tapi juga berkomitmen tinggi untuk mendukung petani  plasma  dan  juga  petani  swadaya  yang  berada  disekitar    mereka  untuk  turut mendapatkan manfaat dari sertifikat RSPO. Asian Agri adalah perusahaan yang memiliki sertifikat RSPO untuk petani plasma terbesar,  karena lebih dari 42.000 Ha (sekitar 75% dari total kebun plasma) kebun sawit milik plasma telah bersertifikat RSPO. Asian Agri tidak  hanya,  berhasil  dalam  mendukung  petani  plasma,  tapi  juga  berhasil  dalam mendukung petani swadaya untuk mendapatkan sertifikat RSPO, terbukti, petani swadaya yang tergabung dalam Asosiasi Swadaya Amanah di Ukui Pekan Baru adalah termasuk petani swadaya pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat RSPO, dan kini telah membangun  kerja  sama  dengan  PT  Inti  Indosawit  Subur  di  Ukui  Riau  untuk mempertahankan sertifikat RSPO.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 260000 640000 1130000 1530000 1980000 2680000 Total area bersertifikat RSPO Luas (Ha)
Di  Tanjung  Jabung  Barat,  tepatnya  di  Desa  Pulau  Pauh,  ada  Gapoktan  Usaha Berkat,  yang  saat  ini  sedang  mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Disisi  lain,  anak perusahaan  Asian  Agri,  yaitu  PT  Inti  Indosawit  Subur  (PT  IIS)  yang  berada  tidak  jauh dari desa ini, juga mengimplementasikan  P&C RSPO dan telah mendapatkan sertifikat RSPO.  Dalam  diskusi-diskusi  dengan  petani-petani  yang  mengimplementasikan  P&C RSPO,  bahwa  perusahaan  kini  telah  mulai  membuka  dialog-dialog  dan  membangun kerjasama secara lansung dengan petani yang mengimplementasikan P&C RSPO, dimana sebelumnya, perusahaan tersebut  tidak banyak memperhatikan petani-petani swadaya.
Situasi  ini  kemudian  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  studi  tentang bagaimana  Pola  Hubungan  kerjasama  yang  dibangun  oleh  perusahaan  PT  IIS  kepada petani  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  dan  bagaimana  Pola  Hubungan  yang dibangun oleh perusahaan kepada petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. selanjutnya  peneliti  ingin  mengetahui  apakah  ada  perbedaan  pola  yang  dikembangkan oleh perusahaan kepada kelompok petani berbeda tersebut.

## HASIL PEMBAHASAN
Pola  Hubungan  antara  Perusahaan  Bersertifikat  RSPO  dengan  Petani  Swadaya yang Mengimplementasikan P&C RSPO
Dalam diskusi dan juga pengambilan data dari Gapoktan Usaha Berkat Desa Pulau Pauh, dapat disimpulkan bahwa ada pola hubungan baru yang dibangun oleh perusahaan bersertifikat  RSPO  dengan  petani  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Pola hubungan yang baru ini, adalah sangat erat kaitannya dengan program perusahaan untuk membangun hubungan kerja sama dengan petani-petani yang telah mengimpelementasikan  P&C  RSPO  sebagai  tanggungjawab  sebagai  perusahaan  yang sudah bersertifikat RSPO. Menurut  PT IIS, bahwa jika ada petani swadaya yang berada di  ring  1  mereka  (kawasan  terdekat  dengan  pabrik)  yang  telah  mengimplementasikan P&C  RSPO  atau  telah  bersertifikat  RSPO,  maka  perusahaan  punya  kewajiban  untuk mendukung  dan  membantu  petani  tersebut  dalam  setiap  aspek  yang  dibutuhkan  oleh petani, karena kewajiban ini jelas di tuangkan dalam prinsip dan kriteria RSPO.
Jika  sebelumnya  pola  hubungan  yang  selama  ini  dibangun  oleh  perusahaan dengan  petani  sebelum  mengimplementasikan  P&C  RSPO  adalah  hanya  hubungan produksi,  dimana  perusahaan  akan  membeli  produk  TBS  petani  yang  di  jual  ke  pabrik, dan  membayar  harga  TBS  sesuai  dengan  rumus  harga  yang  telah  di  tetapkan  dalam Peraturan Menteri Pertanian. Maka pola hubungan yang dibangun pada saat ini lebih luas, tidak  hanya  terbatas  pada  pembelian  buah  semata,  tapi  hingga  pada  pemberdayaan  dan peningkatan kapasitas petani swadaya.
Di  bawah  ini  digambarkan  bagaimana  pola  yang  dibangun  oleh  perusahaan dengan  petani  swadaya  yang  tergabung  dalam  Gapoktan  Usaha  Berkat  yang  telah mengimpelementasikan P&C RSPO.
Keterangan: 1 sarana produksi 6 Tranparansi 2 Produksi 7 dukungan inovasi 3 pengolahan dan pemasaran 8 dukungan CSR 4 operasional/biaya Hubungan tak lansung 5 capacity building Hubungan lansung
Gambar 4 : Pola Hubungan antara perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO
Melihat  pola  hubungan  di  atas,  berarti  bahwa  pola  hubungan  yang  telah  terjalin antara  perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang  mengimpelementasikan  P&C  RSPO adalah  telah  menyamai  dengan  pola  kemitraan  antara  perusahaan  inti  dengan  plasma, meskipun dalam beberapa bagian tidak memiliki kesamaan, misalnya dalam penyediaan sarana produksi dalam hal bibit dan penyediaan lahan. Jika petani plasma, semua sarana produksi  baik  itu  lahan,  pembibitan,  pengelolaan  kebun  hingga  konversi  menjadi tanggung jawab perusahaan, tapi pada petani swadaya, kebun, bibit dan perawatan kebun adalah  menjadi  tanggung  jawab  petani  sendiri.  Karena  memang  petani  swadaya  adalah petani  yang  mengusahakan  kebun  kelapa  sawit  dari  proses  pencarian  bibit,  penanaman, perawatan,  penanganan  pasca  panen,  hingga  penanganan  jalan  produksi.  Tidak  ada campur tangan perusahaan dan bahkan kadangkala tidak ada campur tangan pemerintah dalam  praktek  perkebunan  mereka.  Tidak  heran  jika  kemudian  mereka  didefinisikan sebagai petani swadaya atau petani mandiri ( Independent Smallholder )
Pola  Hubungan  antara  Perusahaan  Bersertifikat  RSPO  dengan  Petani  Swadaya yang Tidak Mengimplementasikan P&C RSPO
Diskusi  dengan  petani-petani  di  Desa  Penyabungan,  menunjukkan  bahwa  Pola hubungan antara perusahaan yang bersertifikat RSPO dengan petani swadaya yang tidak bersertifikat  RSPO  adalah  hubungan  yang  dibangun  sebatas  hubungan  pengolahan  dan pemasaran  TBS  yang  diproduksi  oleh  petani.  Pola  Hubungan  itu  adalah  pola  hubungan antara  penjual  dan  pembeli  TBS  dalam  hal  ini  perusahaan  PT  IIS.  Pola  ini  juga  sama
dengan  pola-pola  yang  dibangun  oleh  perusahaan  dengan  petani  swadaya  lainnya, terutama petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.
Pola  Hubungan  yang  dibangun  dipengaruhi  oleh ada  atau  tidaknya  kelembagaan petani.  Untuk  petani  swadaya  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO  tentu  saja dapat dikatakan bahwa petani tersebut tidak memiliki kelembagaan, karena petani masih sangat  tergantung  pada  suplier  atau  Toke.  Sehingga  semua  hubungan  langsung  ke perusahaan  adalah  melalui  supplier  atau  toke.  Keberadaan  toke  atau  suplier  yang  juga hanya memiliki hubungan dengan petani dalam hal jual beli semata, menjadi salah satu pemicu pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan kepada petani-petani swadaya di Desa Penyabungan.

## Gambar 5 : Pola Hubungan antara perusahaan bersertifikat RSPO dengan petani swadaya tidak mengimplementasikan P&C RSPO
Pola  hubungan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  antara  perusahaan  dengan  petani penghasil  TBS  tidak  memiliki  hubungan  lain  selain  terbatas  pada  penjualan  dan pembelian  TBS.  Perusahaan  tidak  melakukan  pemberdayaan,  tidak  ada  juga  dukungan sarana  produksi  dan  lain  sebagainya  seperti  halnya  dengan  petani  yang  telah mengimplementasikan P&C RSPO.
Dukungan  perusahaan  kepada  petani  swadaya,  sangat  erat  kaitannya  dengan keberadaan  kelembagaan  petani  yang  sehat.  Petani  yang  telah  mengimplementasikan P&C  RSPO  adalah  petani  yang  telah  memiliki  kelembagaan  yang  baik  dan  akuntabel, untuk itu, telah menjadi program jangka panjang bagi perusahaan untuk terus membangun pola hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan petani seperti itu.
Dalam  Prinsip  6.10  P&C  RSPO  memang  menjelaskan  mengenai  kewajiban perusahaan  untuk  berurusan  secara  adil  dan  tranparan  dengan  petani  dan  pebisnis  local lainnya,  namun  prinsip  tersebut  memang  hanya  menjelaskan  secara  teknis  maksud  dari adil  dan  tranparan  dalam  hal  kontrak,  harga,dan  pembayaran.  Tidak  ada  penjelasan mengenai kewajiban perusahaan untuk membangun kelembagaan petani yang sebetulnya adalah menjadi persyaratan bagi petani untuk mendapatkan dukungan jangka panjang dari perusahaan.  Begitu  pula  dalam  Prinsip  6.11  P&C  RSPO,  tidak  dijelaskan  secara  jelas mengenai  tanggungjawab  perusahaan  dalam  memberdayakan  kelembagaan  petani  di Desa.
III.2. Perbandingan Pola Hubungan antara Perusahaan Bersertifikat RSPO dengan Petani Swadaya  yang  Mengimplementasikan  P&C  RSPO  dan  dengan  Petani  yang  Tidak Mengimplementasikan P&C RSPO.

## Pola Hubungan Dalam Kerangka Penyediaan Sarana Produksi dari Perusahaan.
Sarana  produksi  adalah    yang  berhubungan  dengan  bibit,  akses  pupuk,  akses pestisida,  jalan  produksi/infrastruktur.  Didalam  pola  hubungan  ini  yang  ingin  dilihat adalah bagaimana pola hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan petani swadaya yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  dan  dengan  petani  swadaya  yang  tidak mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Apakah  ada  perbedaan  signifikan  pola  hubungan dalam penyediaan sarana produksi atau tidak. Dalam bagan gambar dibawah ini terlihat bahwa  terdapat  perbedaan  significan  antara  pola  hubungan  yang  dibangun  oleh perusahaan dengan petani swadaya yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.
Gambar 5 : Perbedaan Pola Hubungan Penyediaan Sarana Produksi Perbedaan  pola  hubungan  secara  jelas  dapat    dilihat    pada  hasil  analisis  uji-T dimana dimana nilai p value = 0,004 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda). Dari hasil analisis data, ditemukan ada perbedaan pola hubungan dalam penyediaan sarana produksi dari  perusahaan.  Perbedaan  itu  terlihat  significant  antara  petani  swadaya  yang  telah mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO.
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan probabilitas (P), Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, Jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Perbedaan  pola  hubungan  antara  perusahaan  yang  bersertifikat  RSPO  dengan petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  dan  petani  yang  tidak mengimplementasikan  P&C  RSPO  adalah  disebabkan  karena  terbangunnya  diskusi-
Non RSPO1 RSPO1 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 D at a Boxplot of RSPO1, Non RSPO1
diskusi antara perusahaan dengan petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat. Diskusi itu dijembatani oleh proses implementasi P&C RSPO dan proses-proses lainnya,  seperti  keterlibatan  petani  swadaya  yang  tergabung  dalam  Gapoktan  Usaha Berkat  dalam  RSPO  sebagai  anggota  dan  rapat-rapat  Tahunan  Gapoktan  yang  diadakan dengan mengundang perusahaan sebagai stake holder penting dalam rantai produksi TBS petani  swadaya.  Salah  satu  hal  penting  adalah,  ketika  petani  swadaya  yang  tergabung dalam  Gapoktan  Usaha  Berkat  menjadi  anggota RSPO  dan  mengimplementasikan  P&C RSPO,  secara  tidak  lansung,  mereka  juga  harus  memenuhi  standar  P&C  RSPO  prinsip 6.10 dan 6.11.
Pertanyaan  dan  Questioner  yang  diajukan  oleh  peneliti  adalah  seputar  apakah petani  mendapatkan  bantuan  bibit  dari    perusahaan  atau  tidak,  dan  apakah  perusahaan memberikan bantuan dalam penyediaan jalan produksi dan membantu dalam perawatan. Serta  hal-hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penyediaan  sarana  produksi.  Dalam wawancara yang dilakukan dengan petani di Desa Penyabungan, ditemukan bahwa Tahun 2007,  perusahaan  menyediakan  bibit  unggul  kepada  petani  di  dua  desa,  yaitu  Desa Penyabungan  dan  Desa  Merlung.  Bibit  yang  disediakan    dijual  oleh  perusahaan  kepada petani  di  dua  desa  ini  dengan  harga  sekitar  Rp  9000/kecambah.  Menurut  petani,  petani membeli  sekitar  1000  bibit  kecambah,  dan  petani  kemudian  melakukan  pembibitan sendiri.  Hingga  saat  ini  bibit  tersebut  telah  berproduksi,  dan  dikenal  dengan  buah  TBS Topaz. Asian Agri memang memiliki bibit sendiri, yang diberi nama bibit Topaz. Bibit ini dihasilkan dari lembaga riset milik Asian Agri.
Meskipun petani Desa Penyabungan dapat mengakses bibit Topaz tersebut, namun tidak  demikian  dengan  petani  di  Desa  Pulau  Pauh,  ketiadaan  informasi  pada  saat  itu, membuat  petani  di  Desa  Pulau  Pauh  tidak  berpeluang  membeli  bibit  Topaz.  Lagi  pula petani  yang  mengakses  bibit  di  Desa  Penyabungan  adalah  toke  besar  yang  memiliki modal  besar.  Saat  ini  petani  Desa  Pulau  Pauh  telah  mengetahui  bahwa  perusahaan menyediakan bibit yang dapat dibeli oleh petani secara langsung. Tentu saja dengan harga pasaran.
Jika  melihat  secara  keseluruhan  tetap  terlihat  perbedaan  antara  petani  yang mengimplementasikan P&C RSPO dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Perbedaan itu terlihat pada penyediaan jalan produksi untuk petani di Desa Pulau Pauh.  Untuk  Desa  Pulau  Pauh  terutama  untuk  Gapoktan  Usaha  Berkat,  perusahaan menyediakan  10  truk  batu  untuk  perbaikan  jalan  produksi,  dan  setiap  kelompok  yang tergabung dalam Gapoktan akan mendapatkan bantuan tersebut. Sementara untuk petani di  Desa  Penyabungan  tidak  ada  dukungan  untuk  penyediaan  jalan  produksi.  Selain  itu, ketidak  tahuan  petani  di  Desa  Penyabungan  mengenai  penyediaan  sarana  produksi  dari perusahaan  turut  memperbesar  tingkat  perbedaan  pola  hubungan  antara  perusahaan dengan petani swadaya yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani swadaya di Desa Pulau Pauh yang telah mengimplementasikan P&C RSPO

## Pola Hubungan Produksi (pengangkutan TBS ke TPH, dari TPH ke Pabrik, dan Skema Sortasi di Pabrik)
Pola hubungan produksi adalah pola hubungan yang terkait dengan  pengangkutan TBS ke TPH dan proses sortasi atau greeding di pabrik. Dalam uji T, ditemukan bahwa ada  perbedaan  significan  atas  pola  hubungan  yang  dibangun  oleh  perusahaan  dengan petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  dengan  petani  swadaya  yang
tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO.  perbedaan  itu  terlihat  dari  bagan  gambar dibawah ini.
Untuk pola hubungan produksi antara perusahaan dengan petani swadaya dari dua kategori berbeda juga terdapat perbedaan yg signifikan, dimana nilai p value = 0,005 (p- value < 5% berarti signifikan berbeda).

## Gambar 6 : Perbedaan Pola Hubungan Produksi
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significan berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Ditemukan  bahwa  hampir  semua  jawaban  petani  yang  berada  di  Desa Penyabungan menyatakan tidak mengetahui secara detail  mengenai item-item pertanyaan Pola Hubungan Produksi, baik itu pengangkutan TBS dari kebun ke TPH dan dari TPH ke pabrik, serta skema dan system sortasi di pabrik. Sebagai contoh, bahwa hampir seluruh petani  menyatakan  tidak  mengetahui  apakah  perusahaan  memberikan  perlakuan  khusus atas TBS milik mereka. Karena mereka selama ini hanya menerima hasil dari penjualan TBS yang dijual ke pabrik melalui jasa Toke saja. Mereka juga tidak mengetahui proses sortasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap  TBS  milik  mereka.  Sementara  untuk petani  yang  tergabung  dalam  Gapoktan  Usaha  Berkat,  mereka  menyatakan  mengetahui besaran  sortasi,  dan  mengenai  bahwa  sortasi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  memang berdasarkan pada kualitas buah yang diproduksi oleh petani.
Perbedaan  pola  hubungan  dalam  produksi  antara  perusahaan  bersertifikat  RSPO dengan  petani  swadaya  dua  kategori  berbeda  itu  adalah  disebabkan  oleh  perbedaan perantara  antara  petani  dengan  perusahaan.  Jika  di  Gapoktan  Usaha  Berkat,  organisasi Gapoktan  yang  menjadi  perantara,  maka  di  Desa  Penyabungan,  yang  menjadi  perantara antara petani dengan perusahaan adalah Toke. Dimana Toke sebetulnya tidak terbebankan tanggung  jawab  untuk  menginformasikan  secara  detil  mengenai  proses-proses  produksi yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Sementara  untuk  Gapoktan  Usaha  Berkat,  karena kelembagaan  ini  adalah  milik  anggota,  maka  memiliki  tanggung  jawab  untuk
NonRSPO2 RSPO2 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 Da ta Boxplot of RSPO2, NonRSPO2
menginformasikan  secara  jelas  kepada  anggota,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada anggota.

## Pola Hubungan Pengolahan dan Pemasaran Produk Petani Swadaya
Pola Hubungan pengolahan dan pemasaran  produk petani swadaya dalam bentuk TBS  adalah  melihat  apakah  ada  perbedaan  pola  yang  dibangun  oleh  perusahaan. Pertanyaan  difokuskan  pada  pengolahan  dan  pemasaran  TBS  milik  petani,  termasuk bagaimana petani menghantar buah, apakah harga yang tetapkan oleh perusahaan sesuai dengean standar, dan apakah perusahaan membeli TBS petani sesuai dengan kualitas.
Mayoritas  petani  di  Desa  Penyabungan  menjawab  tidak  mengetahui  mengenai harga yang baik, dan tidak mengetahui apakah perusahaan membayar dengan harga yang layak.  Untuk itu, ada perbedaan yg signifikan, dimana nilai p value = 0,050 (p-value < 5% berarti signifikan berbeda)

## Gambar 7 : Perbedaan Pola Hubungan Pengolahan dan Pemasaran
Uji-Tdilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Perbedaan  significan  pola  hubungan  di  atas,  adalah  lebih  disebabkan  karena perbedaan  perantara  jual  beli  TBS  antara  petani  dengan  perusahaan.  Jika  kelembagaan Gapoktan  Usaha  Berkat,  adalah  sebagai  perantara  penjualan  TBS  petani  ke  pihak perusahaan,  maka  di  Desa  Penyabungan,  perantara  tersebut  adalah  pihak  Toke.  Dimana Toke  diasumsikan  sebagai  perantara  yang  bersifat  individu,  dan  bukan  perwakilan  dari petani secara keseluruhan.
Dalam  hal  penjualan  TBS,  sebetulnya  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk mengolah  semua  TBS  yang  dihasilkan  oleh  petani  yang  menjual  TBS  kepada perusahaan.  Namun  dalam  hal  harga  Petani  yang  telah  mengimplementasikan  P&C RSPO  mendapatkan  harga  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  petani  yang  tidak mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Meskipun  sebetulnya  harga  TBS  sangat  mengacu pada kualitas TBS yang dihasilkan oleh petani. Artinya harga yang baik adalah dampak
NonRSPO3 RSPO3 3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 Da ta Boxplot of RSPO3, NonRSPO3
turunan  dari  pada  membaiknya  kualitas  buah  petani  akibat  dari  implementasi  P&C RSPO, terutama pada aspek agronomi dan praktek terbaik budidaya perkebunan ( Good Agriculture Practices ).
Sementara  harga  yang  baik  belum  diterima  oleh  petani-petani  yang  tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Harga yang tidak baik, adalah dampak dari kualitas produksi yang dihasilkan oleh petani swadaya, karena lemahnya pengetahuan mengenai praktek budidaya kelapa sawit, selain itu juga factor penjualan TBS yang tidak lansung turut  mempengaruhi  makin  panjangnya rantai  nilai  produksi  TBS  yang  dihasilkan  oleh petani  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Pada  tanggal  15  Maret  2017, didapatkan  informasi  dari  Ketua  Gapoktan  Usaha  Berkat,  bahwa  saat  ini  harga  TBS dipabrik  adalah  sekitar  Rp  1.780/Kg,  dan  harga  ditingkat  petani  adalah  sebesar  Rp. 1.750/Kg.  Sementara  untuk  harga  TBS  di  desa  Penyabungan,  ditingkat  petani  adalah hanya  Rp  1.380/Kg.  Melihat  perbedaan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  harga  ditingkat petani di Desa Penyabungan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga TBS di desa Pulau Pauh.

## Pola Hubungan Dalam Kerangka Operasional dan Pembiayaan
Pola  hubungan  operasional  dan  pembiayan  adalah  lebih  pada  dukungan perusahaan dalam  hal pembiayaan pembelian dan penyediaan alat-alat sarana produksi, seperti pupuk, pestisida, alat keselamatan, alat panen.
Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  perbedaan  significant  terhadap  hubungan yang  dibangun  oleh  perusahaan  dengan  petani  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO dengan  petani  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO,  seperti  digambarkan  oleh gambar 19.
Terlihat  dari  hasil  penelitian  di  desa  Penyabungan,  mayoritas  petani  tidak mengetahui  apakah  perusahaan  menyediakan  dana  untuk  sarana  produki  (pupuk, pestisida, alat-alat kerja) dalam bentuk kredit. Sehingga analisis yang muncul adalah ada perbedaan antara pola hubungan yang terbangun dimana perbedaan yg signifikan terlihat pada nila p value = 0,005 (p-value < 5% berarti perbedaan  signifikan berbeda.
Gambar 8 : Perbedaan Pola Hubungan Operasional dan Pembiayaan NonRSPO4 RSPO4 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 D at a Boxplot of RSPO4, NonRSPO4
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Hasil penelitian yang yang mengimplementasikan P&C RSPO, hanya ada 1 petani yang  mengatakan  bahwa  pembelian  pupuk  mendapatkan  dukungan  dari  PT  IIS  dalam bentuk kredit, dimana pupuk tersebut akan dibayar ketika petani bayar TBS. Jawaban ini tentu  saja  sangat  berkaitan  dengan  posisi  petani,  dimana  petani  yang  dimaksud  adalah ketua  Gapoktan  Usaha  Berkat.  Gapoktan  Usaha  Berkat  mendapatkan  bantuan  pupuk untuk  Gapoktan,  dan  pembayaran  pupuk  dilakukan  melalui  pemotongan  buah  TBS. Untuk petani lainnya, baik itu, petani yang mengimplementasikan P&C RSPO dan yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO, menyatakan bahwa pupuk mereka dapatkan dari kelompok serta tengkulak dengan mekanisme bayar melalui pemotongan buah.
Perbedaan  pola  Hubungan  disini  disebabkan  tingkat  kepercayaan  perusahaan terhadap  organisasi  atau  kelompok  petani  terutama  di  Gapoktan  Usaha  Berkat.  Karena Gapoktan  ini  memiliki  akuntabilitas  kepada  anggota,  dan  memiliki  regulasi  internal. Sehingga  perusahaan  lebih  memberikan  ruang  untuk  pola  kerjasama  dalam  penyediaan pupuk.  Sementara  untuk  petani  swadaya  di  Desa  Penyabungan,  karena  petani  masih menggunakan  Toke,  dan  Toke  adalah  hanya  sebagai  perantara  jual  beli,  dan  tidak  ada mekanisme kontrak antara petani dan Toke, sehingga perusahaan tidak memberikan ruang bagi dukungan kepada petani-petani.
Pola Hubungan Dalam Kerangka Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Swadaya ( Capacity Building and empowerment )
Pola  hubungan  dalam  kerangka  pembinaan  dan  pemberdayaan  petani  adalah lebih  pada  dukungan  perusahaan  terhadap  peningkatan  kapasitas  petani  dan  kapasitas kelembagaan  petani.  Dalam  analisis  data  menggunakan  T  test,  Terdapat  perbedaan  yg signifikan,  dimana  nilai  p  value  =  0,000  (p-value  <  5%  berarti  signifikan  berbeda). Gambaran perbedaan pola itu terlihat jelas dalam gambar 20 dibawah ini.
Gambar 9 : Perbedaan Pola Hubungan Pembinaan dan Pemberdayaan NonRSPO5 RSPO5 3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 Da ta
Boxplot of RSPO5, NonRSPO5
Uji-Tdilakukan untuk membandingkan hasil analisis pada masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Hasil  penelitian  menunjukkan  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO, ditemukan bahwa perusahaan memberikan pelatihan secara priodik kepada petani-petani. pelatihan  tersebut  adalah  pelatihan  mengenai  praktek  budidaya  perkebunan  dari  proses perawatan, panen, hingga penggunaan pestisida dan pelatihan K3. Sementara untuk petani yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO  ditemukan  bahwa  perusahaan  tidak melakukan  pemberdayaan  pada  mereka,  baik  dalam  bentuk  pelatihan  maupun penyuluhan.  Meskipun  dalam  diskusi  dengan  petani,  dimana  petani  menyatakan  bahwa pihak  perusahaan  kerap  datang  ke  desa  Penyabungan,  namun  bukan  untuk  melakukan pelatihan khusus mengenai praktek budidaya perkebunan kelapa sawit.
Perbedaan pola hubungan antara petani swadaya dengan perusahaan bersertifikat RSPO dalam hal peningkatan kapasitas petani dan pemberdayaan adalah lebih disebabkan tidak  terorganisasinya  petani  dalam  kelembagaan.  Bagi  perusahaan,  dukungan  pelatihan dan  pemberdayaan  akan  dilakukan  oleh  perusahaan  jika  petani  memiliki  kelembagaan, sehingga  petani-petani  dapat  dikordinir  dengan  baik.  Lagi  pula  bagi  perusahaan, kelembagaan adalah menjadi indicator bagi petani untuk dapat diberikan pelatihan secara berkala.

## Pola Hubungan Dalam Kerangka Keterbukaan dan Tranparansi
Indicator penekanan pola hubungan dalam kerangka keterbukaan dan tranparansi disini  lebih  diletakkan  pada  keterbukaan  pada  harga  TBS,  metode  pembayaran, komunikasi dan kontrak kerjasama produksi (MoU)  antara petani dan perusahaan PT IIS. Dalam  diskusi  dengan  petani,  baik  itu  petani  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO maupun  tidak,  menyatakan  bahwa  beberapa  bagian,  perusahaan  terbuka  mengenai informasi  tersebut,  karena  memang  tranparansi  adalah  menjadi  kewajiban  bagi perusahaan sebagai tanggung jawab dalam mengimplementasikan P&C RSPO prinsip 1. Dalam  analisis  data  menggunakan  T-tes  terdapat  perbedaan  significant,  dimana  nilai  p value  =  0,000  (p-value  <  5%  signifikan  berbeda).  Gambaran  mengenai  perbedaan  pola hubungan  yang  dibangun  oleh  perusahaan  PT  IIS  dengan  petani  swadaya  yang mengimplementasikan  P&C  RSPO  dan  dengan  petani  swadaya  yang  tidak mengimpementasikan P&C RSPO dapat dilihat dari gambar 21.

## Gambar 10 : Perbedaan Pola Hubungan dalam Kerangka Keterbukaan dan Transparansi
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Perusahaan terbuka dalam hal yang berkaitan dengan harga, MoU dengan petani, dan penetapan harga. Karena keterbukaan informasi mengenai hal tersebut menjadi wajib bagi  perusahaan  sebagai  perusahaan  yang  telah  bersertifikat  RSPO.  Kewajiban  tersebut tidak hanya diterapkan kepada petani yang telah mengimplementasikan P&C RSPO, tapi juga kepada seluruh petani-petani yang berhubungan dengan perusahaan melalui jual beli TBS.  Namun,  persoalan  perbedaan  hubungan  kemudian  muncul  ketika  informasi  yang disampaikan  oleh  perusahaan  kepada  pada  perantara,  baik  itu  Gapoktan  maupun  Toke tidak sampai kepada petani. Hal ini terjadi ditingkat petani di Desa Penyabungan, dimana Toke  tidak  menginformasikan  mengenai  MoU  dengan  perusahaan,  penetapan  harga kepada  petani.    Berbeda  dengan  petani  yang  berada  di  Desa  Pulau  Pauh,  dimana Gapoktan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada petani anggota.
Perbedaan di atas, juga muncul akibat dari banyaknya jawaban petani-petani yang belum  mengimplementasikan  P&C  RSPO  mayoritas  menyatakan  bahwa  tidak  tau, mengenai  kontrak  kerja,tidak  tau  mengenai  harga.  Sehingga  nilai  dari  pada  skala questioner yang dipilih petani adalah menjadi 1.
Pola  Hubungan  Dalam  Dukungan  Inovasi  (Penyediaan Technical  Asisten dan Inisiative Minyak Sawit Berkelanjutan)
Dukungan  inovasi  terdapat  perbedaan  yang  significant  pola  hubungan  yang dibangun  oleh  perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C RSPO  dan  dengan  petani  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO. Perbedaan  itu
NonRSPO6 RSPO6 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 D at a Boxplot of RSPO6, NonRSPO6
terlihat  pada  gambar  dibawah  ini,  dimana  nilai  p  value  =  0,000  (p-value  <  5%  berarti signifikan berbeda)

## Gambar 11 : Perbedaan Pola Hubungan Dukungan Inovasi
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Dalam  Pola  Hubungan  ini,  terutama  pola  hubungan  yang  dibangun  oleh perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO,  terlihat bagaimana  perusahaan  tidak  hanya  membantu  dalam  pelatihan,  namun  juga  membantu dalam  menyediakan  asisten  teknis  dilapangan  untuk  petani  yang  telah mengimplementasikan P&C RSPO.
Menurut  perusahaan  penyediaan  asisten  teknis  itu  adalah  menjadi  bagian  dari tanggung  jawab  perusahaan  untuk  membantu  petani  di  lapangan.  Karena  pelatihan- pelatihan itu tidak cukup bagi petani, karena masalah budidaya perkebunan kelapa sawit kadang kala tidak sesuai dengan teori dan prakteknya.
Dalam  diskusi  dengan  petani-petani,  jelas  ada  perbedaan,  dimana  perusahaan menyediakan asisten teknis, karena melihat bahwa petani-petani yang mengimplementasikan  P&C  RSPO  terorganisasi  dalam  organisasi,  sementara  untuk petani  yang  belum  mengimplementasikan  P&C  RSPO,  mereka  belum  terorgansiasi. Untuk  itu,  menurut  perusahaan,  salah  satu  indicator  dukungan  perusahaan  yang  terkait dengan aisten teknis dan pelatihan, adalah kelembagaan atau organisasi petani. organisasi petani  adalah  salah  satu  syarat  penting  jika  petani  ingin  mengimplementasikan  P&C RSPO.
Pola Hubungan Dalam Kerangka Pendanaan Melalui  CSR ( Corporate Social Responsibility )
Dari  analisis  data  yang  terkait  dengan  pola  hubungan  dalam  kerangka  dukungan pendanaan  CSR,  ditemukan  bahwa  terdapat  perbedaan  significan  pola  hubungan  yang dibangun  oleh  perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C
NonRSPO7 RSPO7 3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 Da ta Boxplot of RSPO7, NonRSPO7
RSPO  dan  dengan  petani  swadaya  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO. Perbedaan itu terlihat seperti gambar dibawah ini, dimana nilai p value = 0,004 (p-value < 5% berarti perbedaan signifikan berbeda)

## Gambar 12 : Perbedaan Pola Hubungan Dukungan CSR
Uji-T  dilakukan  untuk  membandingkan  hasil  analisis  pada  masing-masing kategori petani swadaya yang berbeda, dengan Hipotesis :
H0 = Tidak Significant berbeda H1 = Significan berbeda Berdasarkan  probabilitas  (P),  jika  probabilitas  >  0,05  maka  H0  diterima,  jika probabilitas (P) < 0,05 maka H0 ditolak.
Hasil penelitian menujukkan  GApoktan Usaha Berkat perusahaan PT IIS pernah memberikan  bantuan  dana  sebesar  50  juta  rupiah  untuk  mendukung  simpan  pinjam  di dalam Gapokan Usaha Berkat. Bantuan ini sampai sekarang masih bergulir di Gapoktan. Komitmen lainnya juga disampaikan oleh perusahaan ketika RAT Gapoktan pada Bulan Februari  2017  lalu,  dimana  perusahaan  akan  menambah  dukungan  pendanaan  untuk petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan Usaha Berkat.
Untuk  petani  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO,  tidak  ditemukan bantuan pendanaan dari perusahaan. Jika ada, maka bantuan tersebut tidak diperuntukkan khusus bagi petani, tapi untuk desa. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk olah raga dan kegiatan  desa  lainnya.  Untuk  mendapatkan  bantuan  tersebut,  pihak  desa  harus mengirimkan proposal kepada perusahaan.
Perbedaan pola hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan petani swadaya, terutama  petani  swadaya  yang  tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO,  adalah  lebih disebabkan  oleh  belum  adanya  kelembagaan  yang  menaungi  petani  swadaya.  Sehingga perusahaan  hanya  memiliki  1  pilihan  yaitu  kelembagaan  desa  untuk  menyalurkan dukungan  dan  bantuan  perusahaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana-dana  CSR.  Menurut perusahaan, perusahaan akan memberikan peluang bagi kelembagaan-kelembagaan untuk
NonRSPO8 RSPO8 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 D at a Boxplot of RSPO8, NonRSPO8
mendapatkan  dukungan  donasi  dari  perusahaan,  dengan  catatan  bahwa  kelembagaan tersebut memiliki akuntabilitas yang baik kepada anggota.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat disampaikan sesuai dengan tujuan penelitian adalah :
1. Ada  pola  hubungan  yang  dibangun  oleh  perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang mengimplementasikan P&C RSPO dan dengan petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO. Pola hubungan yang dibangun antara perusahaan dengan  petani  swadaya  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  adalah  pola hubungan  yang  cukup  lengkap,  dimana  pola  hubungan  itu  diantaranya  hubungan penyediaan  sarana  produksi,  hubungan  produksi,  pengolahan  dan  pemasaran, hubungan  penyediaan  operasional/pembiayaan,  peningkatan  kapasitas  dan pemberdayaan,  tranparasi,  dukungan  inovasi  dan  dukungan  penyediaan  pendanaan dalam bentuk CSR. Sementara pola hubungan antara perusahaan dengan petani yang tidak  mengimplementasikan  P&C  RSPO  hanya  terbatas  pada  pola  hubungan pengolahan dan pemasaran produk dari petani berupa Tandan Buah Segar (TBS).
2. Ada  perbedaan  pola  hubungan  antara  perusahaan  dengan  petani  swadaya  yang mengimplementasikan  P&C  RSPO  dengan  petani  swadaya  yang  tidak mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Perbedaan  pola  hubungan  itu  terletak  pada seluruh  pola  hubungan,  dari  hubungan  pra  produksi,  produksi,  pengolahan  dan pemasaran, pembinaan petani, tranparansi dan dukungan inovasi untuk petani kepada petani  yang  mengimplementasikan  P&C  RSPO  dengan  petani  yang  belum mengimplementasikan  P&C  RSPO.  Pola  hubungan  yang  berbeda  itu  lebih disebabkan  oleh  perbedaan  model  kelembagaan  petani,  dimana  petani  yang mengimplementasikan  P&C  RSPO  tergabung  dalam  Gapoktan,  sementara  petani yang tidak mengimplementasikan P&C RSPO di kelompokkan oleh Toke.