MEKANISME PASAR MODAL ATAU PERDAGANGAN  EFEK SYARIAH (FATWA DSN-MUI)
Nurhaeti
Universitas  Terbuka arunajah89@gmail.com

## Deka Ahmad Nasrulloh
Universitas  Islam  Negeri  Bandung dekaasrul77@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  pasar  modal  memiliki  peran  strategis, yaitu  sebagai  sumber  pembiayaan  jangka  panjang  bagi  dunia  usaha  dan  wahana investasi  bagi  investor.  Permasalahan  di  pasar  modal  syariah  adalah  masih  dibutuhkan regulasi,    mekanisme  dan  transaksi  pasar  secara  keseluruhan  memiliki  unsur-unsur yang  dilarang  Islam.  Secara  keseluruhan,  mekanisme  perdagangan  di  Bursa  Efek Indonesia  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  telah  diterapkan  dengan  baik.  Hal  ini  dilihat dari  indikator  kriteria  penerbitan  efek  syariah,  mekanisme  perdagangan  efek,  jenis  dan transaksi  yang  dilarang,  dan  efek  syariah.  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  kurangnya informasi  yang  diberikan  oleh  pialang  sehingga  nasabah  mendapatkan  informasi  yang salah  seperti  mengenai  biaya  ( fee )  dan  akad  yang  dibuat  lebih  cenderung diperuntukkan  untuk  pialang  (perusahaan).
Kata Kunci : Mekanisme,  Perdagangan  Efek Syariah, Fatwa  DSN-MUI

## ABSTRACT
In national economic development, the capital market has a strategic role, namely as a source of  long-term  financing  for  the  business  world  and  an  investment  vehicle  for  investors.  The problem in the Islamic capital market is that regulations, mechanisms and market transactions as  a  whole  have  elements  that  are  prohibited by Islam. Overall, the trading mechanism on the Indonesia  Stock Exchange based on the DSN-MUI Fatwa has been well implemented. This can be seen from the indicators of sharia securities issuance criteria, securities trading mechanisms, prohibited types and transactions, and sharia securities. still has a shortcoming, namely the lack of  information  provided  by  the  broker  so  that  customers  get  incorrect  information  such  as regarding fees and contracts made more likely to be intended for brokers (companies).
Keywords : Mechanism, Sharia Securities Trading, Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Mencermati perkembangan sektor ekonomi  modern  dengan  menggunakan sistem  ekonomi  sosialis  dan  kapitalis, merupakan  sistem  ekonomi  yang  memo- nopoli  sumber  daya  alam  dan  manusia, sehingga  tidak  ada  jaminan  kesejahteraan manusia,  karena  hanya  orang-orang  yang memiliki  modal  yang  dapat  bersaing. Untuk  itu  Islam  mengatur  sistem  per- ekonomiannya  dengan  metode  yang  baik dan unik.
Islam  memandang  masalah  ekonomi tidak  dari  sudut  pandang  kapitalis,  dan juga  tidak  memandang  dari  sudut  pan- dang  sosialis.  Akan  tetapi  Islam  mem- benarkan  sikap  mementingkan  diri  sen- diri  tanpa  merusak  masyarakat.  Secara umum  dapat  dilihat  bahwa  studi  Hukum Ekonomi Islam menjelaskan  adanya transaksi  yang  bersifat  fisik,  dengan menghadirkan  benda  tersebut  sewaktu akad,  atau  tanpa  menghadirkan  benda yang  dipesan,  tetapi  dengan  syarat  harus dinyatakan  sifat  benda  itu  secara  konkret. Sementara  besarnya  harga  serta  keun- tungan  dapat  diminta  berdasarkan  perse- tujuan  kedua  belah  pihak  atas  suka  sama suka. 1
Oleh  sebab  itu  Islam  melarang  setiap bentuk  perekonomian  yang  mengandung unsur gharar,  mafsadah dan  paksaan.  Ben- tuk  perdagangan  dalam  Islam  lebih jauhnya  membolehkan  adanya  sistem patungan  atau  disebut  perseroan/ syirkah .
1 Hulwati ,  Transaksi  Saham  di  Pasar  Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam ,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.
Dengan  demikian  konsep  dasar  ekonomi Islam  menawarkan  keseimbangan  antara kepentingan  individu  dan  masyarakat. Kemudian  memacu  seseorang  untuk beraktifitas  secara  maksimal,  sebagai- mana  yang  telah  disampaikan  dalam  Al- Qur’an surat  Al  Baqarah ayat 286 :
فأن  هللَّأ  ُفِّ لأكُي  ألَ ..... اأهأع سو  هلَِّّإ اًس Artinya: “... Allah tidak membebani sese- orang  melainkan  sesuai  dengan  kesang- gupannya… ”
Namun  di  sisi  lain  Islam  memberikan batasan-batasan  yang  sedemikian  rupa, sehingga  geraknya  tidak  sampai  merugi- kan  orang  lain.  Untuk  mewujudkan  per- tumbuhan  serta  perkembangan  ekonomi tersebut,  Indonesia  sebagai  salah  satu negara  berkembang  harus  mengembang- kan  kapabilitas  teknologi  dan  sumber daya  manusia  yang  diharapkan  dapat meningkatkan  produktivitas  dan  daya saing.  Dalam  rangka  meningkatkan  itu, salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  adalah  dengan menggerakkan  mobilitas  dana  masya- rakat  melalui  pasar  modal.  Perkembang- an  pasar  modal  di  Indonesia  telah  mem- perlihatkan  kemajuan  seiring  dengan perkembangan  perekonomian  Indonesia.
Dalam  pembangunan  ekonomi  nasio- nal,  pasar  modal  mempunyai  peran  yang cukup  strategis,  yaitu  sebagai  salah  satu sumber  pembiayaan  jangka  panjang  bagi dunia  usaha  dan  wahana  investasi  bagi investor. 2 Siswanto  Sudomo  menyatakan
2 Ibid hlm. 5.
bahwa  pasar  modal  adalah  pasar  di  mana diterbitkan  serta  diperdagangkan  surat- surat  berharga  jangka  panjang,  khusus- nya saham dan  obligasi  . 3
Pasar  modal  syariah  dan  pasar  modal konvensional  jelas  sangat  berbeda.  Menu- rut  Soemitra  bahwa  pasar  modal  meru- pakan  suatu  tempat  bertemunya  para penjual  dan  pembeli  untuk  melakukan transaksi  dalam  rangka  memperoleh modal. 4 Sedangkan  pasar  modal  syariah merujuk  kepada  prinsip-prinsip  yang terkandung  didalamnya  yaitu  prinsip syariah.  Menurut  Ahmad  Rodoni  dan Abdul Hamid  bahwa  pasar modal syariah  adalah  kegiatan  yang  berhu- bungan  dengan  perdagangan  efek  yang diterbitkannya  serta  lembaga  profesi yang  berkaitan  dengannya,  dimana  se- mua  produk  dan  mekanisme  operasio- nalnya  tidak  bertentangan  dengan  syariat Islam. 5 Maka  unsur-unsur    yang  dila- kukan  di  dalam  pasar  modal  konven- sional  seperti maysir,riba,  gharar dan lainnya  tidak  boleh  ada.  Dalam  pasar modal  di  Indonesia  ini  ada  beberapa organisasi  terlibat  yaitu  Bursa  Efek,  Lem- baga  Kliring  dan  Pejamin  (LKP),  Lem- baga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian (LPP),  perusahaan  efek,  lembaga  penun-
3 Ana  Rokhmatussa’dyah  dan  Suratman, Hukum Investasi  dan  Pasar  Modal ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015), hlm. 166.
4 Andri  Soemitra ,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah ,  (Jakarta  :  Kencana  PrnadaMedia  Group, 2010), h. 111
5 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan  Syariah ,  (Jakarta  Timur  :  Zikrul  Hakim, 2008), h. 123
jang,    profesi  penunjang,  pihak  lainnya dan pihak  berikutnya. 6
Organisasi  Bursa  Efek  terjadi  di  Pasar Sekunder  melalui  jasa  perusahaan/pia- lang.  Pialang  ini  akan  memberikan fasilitas  yang  terbaik  untuk  para  investor sehingga  banyak  investor  yang  tertarik menggunakan  jasanya.  Saat  sekarang  114 sekuritas  yang  ada. 7 Berdasarkan  kepu- tusan  DSN-MUI  hanya  ada  12  per- usahaan  online  trading  yang  telah  men- dapatkan  sertifikat  kesesuaian  syariah. 8 Namun,  dalam  12  sekuritas  tersebut  ter- dapat  satu  sekuritas  yang  tertua,  yang jelas  memiliki  prospek  yang  cukup  baik, banyak  masyarakat  yang  mempercayai jasanya,  dan  terbukti  hampir  setiap  seko- lah  pasar  modal  menggunakan  kerjasama sekuritasnya  dengan  perusahaan  PT. Indo  Premier.
Pada  tahun  2007,  diluncurkan  suatu ekosistem  keuangan  yang  berbasis  tekno- logi  yaitu  IPOT 9 (Indo  Premier  Online Technology). 10 Sekuritas  ini  mengeluar- kan  IPOT  yang  berbasis  syariah  disebut dengan  IPOT  Syariah 11 .  Investor  adalah
6 Ibid , h. 155 7 Indonesia  Stock  Exchange  (Bursa  Efek Indonesia) :  Laporan  Keuangan  Anggota  Bursa , 2016,p.1,
8 DSN-MUI  :  (Info  Perusahaan  Online  Trading, 2016, h.1)
9 Ipot adalah perusahaan finansial teknologi yang berguna  mengedar  plafon investasi yaitu saham dan reksadana
10 PT.  IndoPremier  securities  :  Our Background, 2016, p. 1,
11 IPOT  syariah  adalah  aplikasi  online  trading syariah  pertama  di  Indonesia  yang  dikelua rkan  dan telah  mendapatkan  sertifikasi  dari  DSN-MUI  dan dikhususkan untuk transaksi saham yang masuk dalam Daftar  Efek  Syariah  (DES).  (dikutip  dari  brosur  yang dikeluar PT. IndoPremier)
pemegang  akun  IPOT/  nasabah  pada  PT. Indo  Premier  securities.  Dalam  pelaksa- naannya  investor  sebelum  melakukan investasi,  investor  harus  terlebih  dahulu mendaftar  sebagai  nasabah.  Adapun yang  menjadi  syarat  untuk  pembukaan rekening  adalah  foto  kopi  KTP  orang  tua dan  calon  nasabah,  foto  kopi  rekening bank  yang  masih  berlaku,  dan  materai 6000.  Nasabah  akan  mengisi  4  dokumen yaitu  lampiran  persetujuan  atas  keten- tuan  umum  pembukaan  rekening  reguler syariah,  formulir  pembukaan  rekening, formulir  rekening  dana  nasabah  dan kuesioner  profil  resiko  .Setelah  nasabah menyelesaikan  pengisian  dokumen,  nasa- bah  akan  mendapatkan  lampiran  menge- nai  username,  password  dan  secure  PIN IPOT.  Kemudian  barulah  nasabah  bisa melakukan  transaksi  dengan  terlebih  da- hulu  mengisi  saldo  dalam  rekening  yang telah  dibuat.  Dalam  transaksi,  nasabah diberikan  kebebasan  dalam  penggunaan akunnya.
Pada  perkembangan  yang  signifikan ini,  pasar  modal  ternyata  tidak  terlepas dari  berbagai  masalah.  Salah  satunya adalah  mengenai  regulasi.  Hal  ini  didu- kung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nurul  Huda  yang  menyimpulkan  bahwa penampilan pasar modal Islam di Indonesia  masih  dibutuhkan  regulasi. Mekanisme  pasar  modal  secara  kese- luruhan  memiliki  jalan  pada  riba  maysir dan praktek  gharar. 12
Hal  ini  juga  dibuktikan  oleh  pene- litian  Gusniarti  yang  menyimpulkan
12 Nurul Huda , op.cit , h. 63
bahwa  wujud  unsur-unsur  yang  dilarang bisa  beragam  dalam  prakteknya  di  Pasar Sekunder.  Unsur  penipuan/ tadlīs bisa berwujud  perdagangan  orang  dalam/ insider  trading ,  pihak  perusahaan  yang lebih  mengetahui  informasi  membodohi nasabahnya  sendiri  untuk  mendapatkan keuntungan  ganda/ cross  trading ,  melaku- kan  transaksi  lebih  dahulu/ front  trading dan  perusahaan  memanfaatkan  ketidak- tahuan  investor  untuk  melakukan  bebe- rapa  kali  transaksi  sehingga  menda- patkan  biaya  / churning ,    membeli  saham pada  awal  perdagangan  dimulai  dan langsung  dijual  pada  hari  itu  juga/ Netting mengandung  unsur gharar ,  begitu  juga insider trading .
Perilaku  spekulasi  di  pasar  sekunder mengandung unsur perjudian/ maysir . Transaksi  atas  barang  yang  belum  dimi- liki/ short  selling mengandung  unsur  pem- belian  untuk  penimbunan  efek/ ikhtiar , juga  membeli  saham  pada  awal  perda- gangan  dimulai  dan  langsung  dijual  pada hari  itu  juga/ netting di  samping  me- ngandung  unsur gharar juga  mengan- dung  unsur  pembelian  untuk  penim- bunan/ ihtikar .
Praktek  penawaran  palsu/ bay’  najasy ada  yaitu  menguasai  pasokan  saham/ cor- nering ,  perdagangan  semu  yang  tidak mengubah  kepemilikan/ wash  sale ,  juga transaksi  atas  barang  yang  belum  di- miliki/ short  selling yang  disamping  me- ngandung  unsur  pembelian  untuk  pe-
nimbunan/ ihtikar juga mengandung unsur  penawaran  palsu/ bay’  najasy . 13 Kemudian  dalam  mekanisme  dan siklus  transaksi  efek  syariah  para  pembeli dan  penjual  adalah  sama  bahkan  tidak diketahui  siapa  yang  menjadi  penjual dan  siapa  yang  menjadi  pembeli,  dan pihak  mana  yang  menjadi  pemegang akhirnya,  persis  sama  dengan  transaksi saham  di  Pasar  Modal  konvensional. 14
Maka  dari  itu  dikalangan  investor  saham menyatakan  bahwa  spekulasi  adalah ruhnya  transaksi  saham. 15
Dari  beberapa  pernyataan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa    permasalahan di  pasar  modal  syariah  adalah  masih dibutuhkan  regulasi,    mekanisme  dan transaksi  pasar  secara  keseluruhan  me- miliki  unsur-unsur  yang  dilarang  Islam. Kemudian  jika  kembali  melihat  perkem- bangan  pasar  modal  syariah  di  Indonesia ditandai  dengan  pialang  yang  telah mengeluarkan  online  trading  berbasis syariah  atau  disebut  dengan  IPOT syariah  ini.  Ada  beberapa  hal  yang  masih belum  sesuai,  terdapat  dalam  lampiran persetujuan  atas  ketentuan  umum  pem- bukaan  rekening  reguler  syariah  bahwa Pertama terkait  penegasan,  jaminan,  dan janji  nasabah, Kedua mengenai  biaya layanan  jasa, Ketiga dalam  fatwa  DSN-
13 Gusniarti, “Distorsi  Pasar  dalam  Proses Transaksi  Sekuritas  Syariah  di  Pasar  Sekunder ”, Jurnal Etikonomi ,  Vol. 14 No. 2 Oktober 2015, h. 172 14 Nofrianto,    “ Aspek  Syariah  Non  Compliance Pada  Mekanisme  Transaksi  Saham  Syariah  Jakarta Islamic  Index  (Jii)  Bursa  Efek  Indonesia ”,    istinbath  : Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, h. 51-52
15 Nofrianto,  “ Diskursus  Pasar  Modal  Syari’ah ”, Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli -Desember 2011 , h. 322
MUI  No.  80/DSN-MUI/III/2011  tentang Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Meka- nisme  Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas di Pasar Reguler  Bursa Efek. 16

## Kerangka Teoritis
Fatwa-fatwa  DSN-MUI  yang  berhu- bungan  dengan  perdagangan  efek  sya- riah  ini    setidaknya  terdapat  empat  fatwa. Adapun  uraiannya  akan  dijelaskan  di bawah  ini :
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/ 2008 tentang Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

## Syariah
Fatwa  DSN  No.  20/DSNMUI/IV/2001 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Investasi untuk  Reksadana  Syari'ah,  telah  dite- tapkan  di  Jakarta  pada  tanggal  24  Shafar 1428  H/6  Maret  2008.  Fatwa  ini  sama dengan  DSN-MUI  tentang  reksadana syariah  diketuai  oleh  DR.  K.H.  A.  Sahal Mahfudh  dan  berbeda  sekretarisnya  yai- tu  Prof.  Dr.  H.M.  Ichwan  Sam. 17 Me- ngenai  isi  dalam  fatwa  ini  terdapat  tiga bab  yaitu  bab  pertama  ketentuan  umum terdiri  dari  lima  ketentuan,  bab  kedua ketentuan  hukum  terdiri  atas  enam ketentuan,  dan  bab  ketiga  ketentuan penutup  terdiri  dari  dua  ketentuan.  DSN setelah  menimbang  bahwa  Hak  Memesan Efek  Terlebih  Dahulu  (HMETD)  meru-
16 Fatwa    DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  di  Pasar  Reguler Bursa Efek, h. 10
17 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  65/DSN- MUI/III/2008  tentang  Memesan  Efek Terlebih Dahulu (HMETD)  Syariah, h.  9
pakan  produk  pasar  modal  yang  keber- adaannya  diperlukan  guna  mengem- bangkan  industri  pasar  modal  secara umum,  Fatwa  No.  20/DSNMUI/IV/2001 &  40/DSNMUI/X/2003  belum  memuat secara  khusus  tentang  HMETD.  Oleh karena  itu,  DSN-MUI  memandang  perlu menetapkan fatwa tentang HMETD syariah. 18
DSN  menetapkan  fatwa  ini  juga memperhatikan  beberapa  hal pertama pendapat  ulama  yaitu  Ibnu  Qudamah dalam Al-Mughni juz  5/173  (Beirut:  Dar al-Fikr,  tanpa  tahun)  dan  Dr.  Wahbah  al- Zuhaili  dalam Al-Fiqh  Al-Islami  Wa Adillatuhu juz 3/1841 menyimpulkan bah- wa  bermuamalah  dengan  saham  hukum- nya  boleh  karena  mereka  membeli  milik pihak  lain.  Kemudian,  pendapat  para ulama  yang  menyatakan  boleh  jual  beli saham pada perusahaan-perusahaan yang  memiliki  bisnis  yang  mubah,  antara lain  dikemukakan  oleh  Dr.  Muhammad Abdul  Ghaffar  al-Syarif  dalam  buku Buhuts  Fiqhiyyah  Mu’ashirah (Beirut:  Dar Ibn  Hazm,  1999)  halaman  78-79,  Dr. Muhammad  Yusuf  Musa  dalam  buku Al- Islam Wa Musykilatuna Al-Hadhirah (tanpa tempat:  Silsilah  al-Tsaqafah  al-Islamiyah, 1958)  halaman  58,  dan  Dr.  Muhammad Rawas  Qal ‟ ahji  dalam buku Al-Mu’amalat Maliyah  Al-Mu’ashirah  Fi  Dhaw’i  Al-Fiqhi Wa  Al-Syari’ah (Beirut:  Dar  al-Nafa’is,
1999)  halaman  56. 19
Kedua ,  memperhatikan  keputusan dan  rekomendasi  lokakarya  alim  ulama
18 Ibid , h. 1
19 Ibid , h. 4-5
tentang  reksadana  syariah  tanggal  24-25 Rabi ‟ ul  Awal  1417  H/  29-30  Juli  1997  M. Ketiga ,  fatwa  DSN-MUI  No.20  tahun 2001  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  In- vestasi  Reksadana  Syariah  dan  No.40 tahun  2003  tentang  Pasar  Modal  dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Sya- riah  di  Bidang  Pasar  Modal. Keempat , nota  kesepahaman  antara  DSN-MUI dengan  Bapepam  tanggal  14  Maret  2003 M/11  Muharram  1424  H  dan  pernyataan bersama  Bapepam,  APEI,  dan  SRO tanggal  14  Maret  2003  tentang  Kerjasama Pengembangan  dan  Implementasi  Prin- sip  Syariah  di  Pasar  Modal  Indonesia. Kelima ,  nota  kesepahaman  antara  DSN- MUI  dengan  SRO  tanggal  10 Juli 2003 M/ 10  Jumaidil  Awal  1424  H  tentang Kerjasama  Pengembangan  dan  Imple- mentasi  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal Indonesia. Keenam , hasil keputusan workshop  pasar  modal  syariah  di  Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12
Muharram  1424  H.  Dan ketujuh ,  pen- dapat  peserta  rapat  pleno  DSN-MUI pada  hari  Kamis  tanggal  28  Shafar  1429 H/6 Maret  2008 M. 20
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No. 80/DSN-MUI/III/2011  tentang  Penerap- an  Prinsip  Syariah  dalam  Mekanisme Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  di Pasar Reguler Bursa Efek
Fatwa  DSN  No.  80/DSNMUI/III/ 2011  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah dalam  Mekanisme  Perdagangan  Efek Bersifat  Ekuitas  di  Pasar  Reguler  Bursa
20 Ibid , h. 7
Efek,  telah  ditetapkan  di  Jakarta  pada tanggal  03  Rabi’ul  Akhir  1232  H/8  Maret 2011.  Fatwa  ini  sama  dengan  DSN-MUI tentang  reksadana  syariah  dan  HMETD syariah  yang  diketuai  oleh  DR.  K.H.  A. Sahal  Mahfudh  dan  sekretarisnya  yaitu Prof.  Dr.  H.  M.  Ichwan  Sam. 21 Hasil  kepu- tusan  fatwa  ini  terdiri  atas  empat  kepu- tusan  yaitu    pertama  ketentuan  umum terdapat  31  ketentuan,  kedua  ketentuan hukum  yaitu  merujuk  ketentuan  khusus, ketiga  ketentuan  khusus  terdiri  atas perdagangan  efek,  mekanisme  perda- gangan  efek  dan  tindakan  yang  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah,  dan  keem- pat  mengenai  penyelesaian  perselisihan. Untuk  lebih  jelasnya  terdapat  dalam fatwa  dilampiran.
Sebelum memutuskan  fatwa  ini,
DSN-MUI  menimbang  bahwa  dikalangan masyarakat  muncul  pertanyaan  menge- nai  kesesuaian  syariah  atas  mekanisme perdagangan  efek  bersifat  ekuitas  di Pasar  Reguler  Bursa  Efek.  Berdasarkan pertimbangan  tersebut  maka  DSN-MUI memandang  perlu  menetapkan  fatwa  ini untuk  dijadikan  pedoman. 22
Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No. 40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Mo- dal  dan  Pedoman  Umum  Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
21 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  80/DSN- MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, h.  17
22 Ibid , h. 7
Fatwa  DSN  No.  40/DSNMUI/X/2003 tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bid- ang  Pasar  Modal,  ditetapkan  di  Jakarta pada  tanggal 23 Oktober/16 Sya ‟ ban 1423 H,  dengan  diketuai  oleh  K.H.  M.  A.  Sahal Mahfudh  dan  sekretaris  Prof.  Dr.  H.  M. Din  Syamsudin. 23 Hasil  keputusan  fatwa ini  terdiri  atas  tujuh  bab  yaitu  bab pertama  ketentuan  umum  terdapat  pasal satu  terdiri  atas  enam  komponen,  bab dua  prinsip-prinsip  syariah  di  bidang pasar  modal  terdapat  pasal  dua  pasar modal  terdiri  dari  dua  komponen,  bab tiga  emiten  yang  menerbitkan  efek  sya- riah  terdapat  pasal  tiga  kriteria  emiten atau  perusahaan  publik  yang  terdiri  lima komponen,  bab  empat  kriteria  dan  jenis efek  syariah  terdapat  pasal  empat  jenis efek  syariah  yang  terdapat  enam  kom- ponen,  bab  lima  transaksi  efek  terdapat pasal  lima  transaksi  yang  dilarang  yang terdiri  atas  dua  komponen  dan  pasal enam  harga  pasar  wajar,  bab  enam pelaporan  dan  keterbukaan  informasi terdapat  pasal  tujuh  dan  terakhir  bab tujuh  ketentuan  penutup  terdapat  pasal delapan.
Ada  beberapa  pertimbangan  DSN dalam  penyusunan  fatwa  ini  bahwa perkembangan  ekonomi  suatu  negara tidak  lepas  dari  perkembangan  pasar modal.  Pasar  modal  berdasarkan  prinsip syariah  telah  dikembangkan  diberbagai negara.  Salah  satunya  umat  Islam  di  In-
23 Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No. 40/DSNMUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, h. 8
donesia  memerlukan  pasar  modal  yang aktivitasnya  sejalan  dengan  prinsip  sya- riah.  Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut,  DSN-MUI  meman- dang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang pasar  modal  dan  pedoman  umum  pene- rapan  prinsip  syariah  di  bidang  pasar modal. 24
Metodologi  penelitian  yang  diguna- kan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode deskriptif  dimana  menurut  Nazir,  me- tode  deskriptif  merupakan  suatu  metode dalam  meniliti  status  sekolompok  manu- sia,  suatu  kondisi,  suatu  objek,  suatu kelas  peristiwa  sekarang,  ataupun  suatu sistem  pemikiran.  Tujuan  penelitian  de- skriptif  ini  adalah  untuk  membuat  de- skripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara sistematis,  akurat  dan  faktual  mengenai fakta  yang  diselidiki.  Metode  ini  digu- nakan  untuk  menganalisis  suatu  hasil penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  ka- jian  teoritis,  merupakan  kegiatan  meng- amati  berbagai  macam  literatur  yang berhubungan  dengan  dengan  pokok masalah  yang  diangkat,  baik  merupakan buku,  makalah,  ataupun  tulisan  yang sifatnya  membantu  sehingga  dijadikan acuan dalam  proses  penelitian.

## PEMBAHASAN
Mekanisme  adalah  sistem  atau  cara kerja  suatu  organisasi  (perkumpulan  dan
24 Ibid , h. 1
sebagainya). 25 Sedangkan  perdagangan adalah  kegiatan  mengembangkan  modal untuk  mendapakan  keuntungan.  Terma- suk  juga  praktik  jual  beli  dan  kegiatan lain  sejenis  dengan  tujuan  untuk  men- dapatkan  keuntungan. 26 Mekanisme  per- dagangan adalah cara  kerja  suatu organisasi  dalam  kegiatan  mengembang- kan  baik  dalam  praktik  jual  beli  dan kegiatan  lain  sejenis  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan.
Pasar  modal  terdiri  dari  dua  kata pasar  dan  modal.  Jadi  pasar  modal  dapat didefinisikan  sebagai  tempat  bertemunya permintaan  dan  penawaran  terhadap modal,  baik  dalam  bentuk  ekuitas  mau- pun  hutang  jangka  panjang. 27 Pasar modal  dikenal  juga  dengan  Bursa  Efek atau  perdagangan  efek.  Dalam  UU  No.  8 tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  pasal  1 ayat  4,  Bursa  Efek  adalah  pihak  yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem  dan/atau  sarana  untuk  memper- temukan  penawaran  jual  dan  beli  efek pihak-pihak  lain  dengan  tujuan  memper- dagangkan  efek  di  antara  mereka. 28 Menurut  Andri  Soemitra  bahwa  pasar modal  merupakan  suatu  tempat  berte- munya  para  penjual  dan  pembeli  untuk
25 Pusat  Bahasa,  Kamus  Bahasa  Indonesia, (Jakarta  :  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008), h. 935
26 Ahmad  Ifham  Sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi Syariah , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 642
27 Martalena  dan  Maya  Malinda, Pengantar Pasar Modal , (Yogyakarta : ANDI, 2011), h. 2
28 UU RI No.  8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, h. 2
melakukan transaksi dalam rangka memperoleh  modal. 29
Beberapa  pengertian  diatas  menje- laskan  bahwa  pasar  modal  adalah  suatu tempat  yang  menyediakan  sarana  untuk melakukan  transaksi  efek  di  antara mereka.  Sedangkan  pasar  modal  syariah merujuk  kepada  prinsip-prinsip  yang terkandung  didalamnya  yaitu  prinsip syariah.  Menurut  Ahmad  Rodoni  dan Abdul Hamid  bahwa  pasar  modal syariah  adalah  kegiatan  yang  berhu- bungan  dengan  perdagangan  efek  yang diterbitkannya  serta  lembaga  profesi yang  berkaitan  dengannya,  dimana  se- mua  produk  dan  mekanisme  operasio- nalnya  tidak  bertentangan  dengan  syariat Islam. 30 Maka  unsur-unsur    yang  dila- kukan  di  dalam  pasar  modal  konven- sional  seperti  maysir,  gharar,  riba  dan lainnya  tidak  boleh  ada.  Dalam  pereko- nomian  suatu  negara  memiliki  peranan penting  yang terdiri  4 fungsi  yaitu  : 31
a. Fungsi saving .  Pasar  modal  dapat
menjadi  alternatif  bagi  masyarakat yang ingin menghindari
penurunan  mata  uang  karena inflasi.
b. Fungsi  kekayaan.  Masyarakat  da- pat  mengembangkan  nilai  kekaya- an  dengan  berinvestasi  dalam  ber- bagai  instrumen  pasar  modal  tan- pa mengalami  penyusutan  nilai.
29 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ,  (Jakarta  :  Kencana  PrnadaMedia  Group, 2010), h. 111
30 Ahmad  Rodoni  dan  Abdul  Hamid, Lembaga Keuangan  Syariah ,  (Jakarta  Timur  :  Zikrul  Hakim, 2008), h. 123 31 Martalena dan Maya Malinda, op.cit, h.  4
c. Fungsi likuiditas .  Instrumen  pasar modal  pada  umumnya  mudah untuk  dicairkan  sehingga  memu- dahkan  masyarakat  memperoleh kembali  dananya  dibandingkan rumah dan  tanah.
d. Fungsi  pinjaman.  Pasar  modal  me- rupakan  sumber  pinjaman  bagi pemerintah  maupun  perusahaan membiayai  kegiatannya.
Adapun peran dan manfaatnya adalah  sebagai  berikut  : 32
a. Pasar  modal  merupakan  wahana pengalokasian  dana secara  efisien.
b. Pasar  modal  sebagai  alternatif investasi.
c. Memungkinkan  para  investor  un- tuk  memiliki  perusahaan  yang sehat  dan berprospek  baik.
d. Pelaksanaan  manajemen  perusaha- an  secara  professional  dan  trans- paran.
e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional.
Prinsip-prinsip  dan  petunjuk  yang dapat  dibangun  dalam  tataran  muama- lah,  khususnya  dalam  pembiayaan  dan investasi  keuangan  lainnya  antara lain : 33 a. Pembiayaan  atau  investasi  hanya dilakukan  pada  asset  atau  kegiatan usaha  yang  halal,  spesifik  dan bermanfaat.
b. Uang  adalah  alat  bantu  pertukaran nilai.
c. Akad  yang  terjadi  antara  pemilik harta dengan  emiten  harus  jelas.
32 Ibid , h. 5
33 Ibid , h. 129-130
d. Baik  pemilik  harta  maupun  emiten tidak  boleh  mengambil  risiko  yang melebihi  kemampuannya  dan  da- pat menimbulkan  kerugian.
e. Penekanan  pada  mekanisme  yang wajar  dan  prinsip  kehatian  baik pada investor  maupun  emiten.
Untuk  lebih  jelasnya,  akan  disajikan prinsip  pasar  modal  syariah  dalam  ben- tuk tabel sebagai  berikut  : Penyebab haramnya transaksi Implikasi di Pasar Modal Li Dzatihi Efek  yang  diperjual  belikan  harus  merupakan repesentatif  dari  barang dan jasa yang halal. Li Ghairi Tadlis 1. Informasi  harus  terbuka dan transparan. 2. Tidak  boleh  menyesatkan  dan tidak  ada manipulasi  fakta. Riba Nasiah Tidak  boleh  mempertukarkan  efek  sejenis dengan  nilai  nominal  yang berbeda. Riba Fadhi Larangan terhadap  transaksi  yang mengandung  ketidakjelasan  objek yang ditransaksikan,  baik dari  sisi  pembeli  maupun penjual. Riba Larangan atas short Jahiliyah Selling yang menetapkan  bunga atas pinjaman Ba’i Najasy Larangan  melakukan  rekayasa  untuk  per-
mintaan  untuk  mendapatkan  keuntungan  di atas  laba  normal,  dengan  menciptakan false demand . Ikhtikar Larangan  terhadap  rekayasa  penawaran untuk  mendapatkan  keuntungan  diatas  laba normal,  dengan  cara  mengurangi supply agar harga jual naik. Tidak  sah akad Rukun  dan syarat Larangan  atas  semua  investasi  yang  tidak dilakukan Ta’alluq Transaksi  yang settlement- nya  dikaitkan dengan  transaksi  lainnya  (menjual  saham dengan  syarat)
2 in 1 Boleh  melakukan  dua  transaksi  dalam  satu akad,  dengan  syarat  objek,  pelaku,  dan periodenya  sama.
Struktur Pasar Modal (Perdagangan Efek) di Indonesia
a. Pengelola  pasar  modal
b. Subjek (pelaku)  pasar  modal
c. Lembaga penunjang pasar sekunder
Ada  beberapa  yang  menjadi  pelaku di  Pasar  Modal  antara  lain  sebagai berikut  : 34
a) Emiten  adalah  perusahaan  yang akan  melakukan  penjualan  surat- surta  berharga  atau  melakukan emisi  di bursa.
b) Investor  adalah  pemodal  yang akan  membeli  atau  menanamkan modalnya  di  perusahaan  yang melakukan  emisi.
c) Perusahaan  pengelola  dana  me- rupakan  perusahaan  yang  ber- operasi  di  pasar  modal  dengan mengelola  modal  yang  berasal dari  investor.
d) Reksadana  adalah  wadah  yang digunakan  untuk  menghimpun dana  dari  masyarakat  pemodal untuk  selanjutnya  diinvestasikan
34 Andri Soemitra, op.cit, h. 121-123
dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Setelah  selesai  masa  penawaran di  Pasar  Perdana,  efek  tersebut  dica- tatkan  ( listing )  di  Bursa  Efek.    Lem- baga  penunjang  pasar  sekunder  me- rupakan  lembaga  yang  menyediakan jasa-jasa  dalam  melakukan  transaksi jual  beli  di  Bursa.  Lembaga  pe- nunjang ini  terdiri  atas : 35
a) Perusahaan  efek  ( securities  com- pany )  dapat  menjalankan  satu atau  beberapa  kegiatan,  baik sebagai  penjamin  emisi  efek, perantara  perdagangan  efek,  ma- najer  investasi  maupun  penasihat investasi.
b) Perdagangan  efek,  berfungsi  un- tuk  menciptakan  pasar  bagi  efek tertentu  dan  menjaga  keseim- bangan  harga  serta  memelihara likuiditas  efek  dengan  cara  mem- beli  dan  menjual  efek  tertentu  di pasar  sekunder,  disamping  mela-
35 Ibid , h. 127
Menteri keuangan

## Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga  kliring dan penjamin Bursa Efek Lembaga  penyimpan dan penyelesaian Penasehat efek Lembaga  penunjang Profesi penunjang Emiten Pemodal
kukan  jual  beli  efek  untuk  diri sendiri.
c) Perantara  perdagangan  efek  yang lebih  dikenal  dengan  istilah broker atau  pialang,  yang  bertugas  men- jadi  perantara  dalam  jual  beli  efek antara  emiten  dengan  investor dalam  hal  meneima  pesanan  jual dan  pesanan  beli  investor  untuk kemudian  ditawarkan  di  bursa efek.
d) Biro  administrasi  efek  yaitu  pihak yang  berdasarkan  kontrak  de- ngan  emiten  secara  teratur  me- nyediakan  jasa-jasa  dalam  rangka memperlancar  administrasinya. MUI  adalah  yang  bertugas  mene- tapkan  daftar  efek  ketika  sebelum  mela- kukan  perdagangan  efek  syariah.  Pihak dalam  penetapan  kriteria  daftar  efek syariah  ditentukan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  DSN-MUI.  Adapun  Sya- rat  bagi  emiten  untuk  go  public  supaya dapat  masuk  daftar  efek  syariah  adalah lolos  mencari  penjamin  emisi  ( un- derwritter )  yang  terdaftar  di  OJK, memiliki  akuntan  publik  yang  terdaftar di  OJK,  dengan  akuntan  publik  ini laporan  keuangan  akan  diaudit  dan
audit  opinion  harus  WTP  (wajar  tanpa pengecualian),  harus  melalui  konsultan hukum  dan  melakukan  legal  audit  dan legal  opinion,  melalui  proses  penilaian independent  dari  pihak  OJK,  melibatkan notaris  yang  terdaftar  di  OJK  untuk mengatur  anggaran  dasar  dan  perjan- jian-perjanjian,  perusahaan  akan  mem- persiapkan  prospektus  bersama  dengan penjamin  emisi  ( underwritter ),  seluruh persyaratan  tersebut  dibawa  ke  OJK untuk  mengajukan  kontrak  penda- huluan  dan  bursa  akan  memeriksa dengan  cara  turun  kelapangan  sesuai dengan  laporan,  jika  sudah  benar semua,  BEI  memberikan  kontrak  pen- dahuluan  dan  OJK  akan  memeriksa kembali,  ketika  sudah  diperiksa  kemu- dian    mendapatkan  surat  efektif,  selan- jutnya  jika  mendapatkan  surat  tersebut kemudian  baru  bisa  melakukan  pasar perdana.  Surat  tersebut  akan  dikirim kepada  DSN-MUI  untuk  dilihat  apakah perusahaan  tersebut  termasuk  daftar efek  syariah  dan  Selanjutnya  bisa diperdagangkan  di  Pasar Sekunder.
Selanjutnya kriteria
untuk mendaftar  efek  syariah  adalah  bahwa kegiatan  usaha  yang  halal,  tidak  mela- kukan  kegiatan  usaha  yang  dilarang secara  syariah  dan  tercatat  di  BEI,  total aset  berbasis  bunga  tidak  boleh  lebih dari  45%  dari  rasio  utang,  rasio  pen- dapatan non halal  terhadap  total pendapatan  tidak  kurang  dari  10  %.  Ini telah  sesuai  dalam  fatwa  DSN-MUI  No. 40/DSN-MUI/X/2002.  Sistem  perdagang- an  online    syariah  ini  disebut  di  Bursa Efek  Indonesia  adalah Sharia  Online Tranding  System (SOTS).  Adapun  di bawah  ini  adalah  mekanisme  SOTS, antara lain  sebagai berikut  : 36
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No. 80/DSN-MUI/III/2011 menyimpulkan bahwa  mekanisme  perdagangan  efek syariah  adalah  akad  jual  beli,  akad  jual beli  dinilai  sah  ketika  terjadi  kese- pakatan  pada  harga  serta  jenis  dan volume  tertentu,  Pembeli  boleh  menjual efek  setelah  akad  jual  beli  dinilai,  wa- laupun  penyelesaian  administrasi  tran- saksi  pembeliannya  ( settlement )  dilaksa- nakan  di  kemudian  hari,  berdasarkan prinsip qabdh  hukmi ,  efek  bersifat  ekuitas
36 Reza  Sadat  Shahmeini,  dokumen  Pengantar Investasi Syariah Pasar Modal Indonesia BEI, 2016
sesuai  prinsip  syariah  yang  mengacu pada  harga  pasar  wajar  melalui  meka- nisme  tawar  menawar  yang  berkesi- nambungan  ( bai’  almusawamah )  dan  da- lam  perdagangan  efek  tidak  boleh  me- lakukan  kegiatan  atau  tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah. 37 Sedangkan  praktek  di  PT.  Indo Premier  telah  sesuai  fatwa  DSN-MUI yaitu  jelas  aktivitas  transaksi  jual  beli. Setelah  nasabah  menyetujui  harga  yang ditawarkan  emiten  berarti  telah  terjadi kesepakatan  pada  harga  jenis  dan volume  tertentu.  Penyelesaian  admi- nistrasi  transaksi  dilakukan  kemudian hari  dengan  mengirim  bukti  transaksi ke  email  investor,  berarti  ini  ber- dasarkan  prinsip qabdh  hukmi . Qabdh hukmi merupakan  penguasaan  aset  oleh pembeli  secara  dokumen  kepemilikan aset  yang  dibelinya  baik  dalam  bentuk catatan  dokumen  elektronik  maupun non elektronik.
Kemudian mekanisme jual  beli dilakukan yaitu nasabah membeli saham  dengan  harga  yang  ditawarkan emiten  dan  secara  menawar  yang dilakukan  oleh  investor.  Kedua  model transaksi  ini  terjadi  di  depan  layar monitor sehingga interaksi secara langsung  tidak  terjadi  seperti  yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Emiten  menawarkan  harganya  dan investor menyetujui harga tersebut
37 Fatwa  Dewan  Syari‟ah  Nasional  NO: 80/DSNMUI/III/2011  Tentang  Penerapan  Prinsip Syariah  Dalam  Mekanisme  Perdagangan  Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, h. 12-13
maka  prinsip  tawar  menawar  telah terjadi  didalamnya,  karena  sistem  ini bersifat online dan  secara  otomatis sesuai  perintah  investor  yang  dikeluar- kan akan memproses penyelesaian perdagangan  tersebut.  Maka,  prinsip bai’  almusawamah telah  dilaksanakan.
Selanjutnya  sebelum  masuk  ke  daftar efek  syariah  maka  pihak  OJK,  BEI  dan MUI  telah  memastikan  terlebih  dahulu emiten melakukan kegiatan atau tindakan  sesuai  prinsip  syariah.  Secara keseluruhan  yang  terjadi  praktek  meka- nisme  perdagangan  efek  telah  sesuai dalam fatwa
DSN No.
80/DSNMUI/III/2011  Tentang  Penerap- an  Prinsip  Syariah  Dalam  Mekanisme
Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  Di Pasar Reguler  Bursa  Efek.

## SIMPULAN
Mekanisme  perdagangan  efek  sya- riah  di  Bursa  Efek  Indonesia  secara  ke- seluruhan  dilaksanakan  telah  sesuai  de- ngan  Fatwa  DSN-MUI.  Perihal  ini  di- lihat  dari  indikator  kriteria  menerbitkan saham  efek  syariah,  mekanisme  perda- gangan  efek,  jenis  dan  transaksi  yang dilarang.  Namun,  masih  memiliki  keku- rangan  yaitu  kurangnya  informasi  yang diberikan  oleh  pialang  sehingga  nasa- bah  mendapatkan  informasi  yang  salah seperti  mengenai  biaya  ( fee )  dan  akad yang  dibuat  lebih  cenderung  diperun- tukkan untuk  pialang  (perusahaan).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Ghazaly, Fiqh Muamalat , Jakarta : Kencana Prenada  Media  Group Achsien  Iggi  H.,  Investasi  Syariah  di  Pasar  Modal  :  Konsep  dan  Praktek  Manajemen Portofolio  Syariah, Jakarta : PT Gramedia  Pustaka  Utama, 2000.
Adiwarman  Aswar  Karim,  Ekonomi  Islam  Suatu  kajian  Kontemporer,  Depok  :  Gema Insani,  2007.
Al  Hafizh  Ibn  Hajar  Al’  Asqalani, Terjemahan  Bulughul  Maram,  Terj.  Moh.  Machfuddi  Al adip , Semarang : PT Karya Toha  Putra, tt. Basyarahil,
A. Aziz  Salim, 22 Masalah Agama , Jakarta : Gema Insani  Press,  Tt
Gusniarti,  “ Distorsi  Pasar  dalam  Proses  Transaksi  Sekuritas  Syariah  di  Pasar  Sekunder”, Jurnal Etikonomi , Vol. 14 No. 2 Oktober 2015.
Hasbulloh, Perdagangan  Saham  di  Pasar  Sekunder  :  Perspektif  Ekonomi  Islam, (Tesis : UIN Syarif Hidayahtullah  ) Jakarta, 2011.
Huda  Nurul, “Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Yarsi,  Vol. 3 Nomor 2, Agustus 06 / Rajab 1427 H , h. 64.
Hulwati, Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia) , Jakarta : Ciputat  Press,  2009
Hulwati, Ekonomi Islam , Ciputat : Ciputat  Press  Group,  2009.
Idris, Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Presfektif Hadis Nabi , Jakarta : Kencana, 2015.
Jusmaliani  et al, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta : Bumi Aksara,  2008.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya , Jakarta : PT RajaGrafindo  Persada,  2012 Khosyi’ah  Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Cet-1 , Bandung :  Pustaka Setia 2014.
Martalena  dan Maya Malinda, Pengantar Pasar Modal , Yogyakarta : ANDI,  2011.
Meity  Taqdir  Qodratillah  et  al ,  Kamus  Bahasa  Indonnesia  untuk  Pelajar ,  (Jakarta  :  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  2011
Muhammad  Nafik  HR, Bursa  Efek  &  Investasi  Syariah ,    Jakarta  :  PT  Serambi  Ilmu Semesta,  2009.
Nofrianto ,   “Aspek Syariah Non Compliance Pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (Jii) Bursa Efek Indonesia”,  istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1 , Juni  2014.
Nofrianto, “Diskursus Pasar Modal Syari’ah”, Innovatio, Vol. X, No. 2, Juli-Desember  2011.
Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah ,  Jakarta  : Kencana,  2008.
Qarhadhawi  Yusuf, Daurul  Qiyam  Wal  Akhlaq  fil  Iqthishodil  Islam ,,  Terj.  Zainal  Arifin,
Jakarta : Gema Insani  Press,  1997.
Rodoni  Ahmad  dan  Abdul  Hamid, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta  Timur  :  Zikrul Hakim, 2008
Rozalinda, Fiqih Muamalah , Padang : Hayra Press,  2010
Samsul  Mohammad, Pasar Modal dan Manajemen Protofolio , Jakarta : Erlangga, 2006 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah,  jilid  12,  Terj.  Kamaluddin  A.  Marzuki ,  Bandung  :  PT.  Al- Ma ‟ arif,  1987
Sholihin  Ahmad  Ifham, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah ,  Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2010.
Soemitra  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta  :  Kencana  PrnadaMedia Group,  2010
Umam  Khaerul, Pasar  Modal  Syariah  &  Praktik  Pasar  Modal  Syariah ,  Bandung  :  Pustaka Setia,  2013
Ya ‟ qub  Hamzah, Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam  (Pola  Pembinaan  Hidup  dalam Berekonomi) , Bandung  : CV. Diponegoro,  1984
Yusuf  Ahmad  Mahmud  (Yusuf  asSabatin), Al-Buyu ‟ al-Qadimah wa al-Mu ‟ ashirah wa al- Burshat  alMahaliyyah  wa  ad-Duwaliyah,  terj.  Yahya  Abdurrahman ,  Bogor  :  AlAzhar Press,  2009.