Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.3 No.1 Juni 2017: P-ISSN 2442-8566

## KONSTRUKSI I`LAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA

## (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)
Mujiburrohman
Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: mujibur.rohman6568@gmail.com
Mohsi STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: silamohsi@gmail.com

## Abstarak
The  law  on  marital  registration  has  juridical  consequences,  that marriage registration is a necessity of continuing legal actions in the form  of  marriage.  Munakahat  Fiqh  does  not  know  the  name  of marriage registration. The existence of marriage registration legislation creates a gap (dispute / conflict) between the law of fiqh munakahat with statutory regulations. in fiqh there is no registration of marriage.
It's just that, for the sake of benefit and to avoid things mu ḍ arat, then Islam  (fiqh)  recommends  the  existence  of  i'l  al-nikâ ḥ (announcing marriage)  which  is  then  manifested  in  the  form  of  wedding celebrations (walîmah al-shursh). Marriage that is not recorded at the competent  authority  raises  many  conditions,  so  that  marriage registration is considered as a preventive measure (prevention) from the government as sadd al-dharî'ah (blocking the road). Kata Kunci: Perkawinan, Pencatan Perkawinan, Sadd al-Dharî’ah .
Pendahuluan
Perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan pernikahan bukanlah hal  yang  sakral  lagi,  praktik  ibadah  yang  menyatukan  kaum  adam  dengan kaum hawa dalam ikatan suami-istri sebagai ikatan mîthâqan ghalî ẓ an , hal ini sesuai  dengan  pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berbunyi: “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu adalah akad yang sangat kuat atau mîthâqan ghalî ẓ an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 1
Hukum Islam yang telah dirumuskan menjadi hukum fiqh tidak boleh statis  dalam  penormaannya,  perkembangan  zaman  dan  teknologi memberikan  ruang  bagi  para  pemikir  hukum  Islam  untuk  terus  berupaya
1 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.
memberikan  rumusan  rumusan  hukum  yang  responsif,  sehingga  apatisme hukum  dapat  sirna  dan  taklid  yang  membabi  buta  bisa  diminimalisir . 2 Adapun  hubungannya  dengan  hukum  perkawinan  Islam  (hukum  fiqh munakahat),  secara  prinsip  sebenarnya  tidak  terdapat  perbedaan  antara hukum  yang  terdapat  dalam  undang-undang  perkawinan  dengan  aturan hukum yang ada dalam kitab fiqh munakahat. Perbedaan yang nampak antara kedua  aturan  hukum  tersebut  hanya  terletak  pada  syarat-syarat  formal. 3 Misalnya secara administratif perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), agar mempunyai kekuatan hukum. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, belum ada yang membincangkan pentingnya pencatatan perkawinan oleh petugas yang diberi kuasa oleh pemerintah (Ulil al-Amr), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-muslim. Ada kemungkinan ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis tahap kesadaran  beragama  dan  tahap  kejujuran  serta  keikhlasan  kaum  muslimin pada  waktu  itu  masih  tinggi,  sehingga  kemungkinan  terjadinya  penyalah gunaan institusi perkawinan sangat sedikit. 4
Mengenai  Undang-Undang  pencatatan  perkawinan,  hal  ini  sudah ada dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang  Pencatatan  Nikah  Talak  dan  rujuk. 5 Secara  tekstual  pencatatan perkawinan  memang  tidak  pernah  dibahas  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik manapun.  Namun,  secara  kontekstual  pencatatan  perkawinan  merupakan bentuk  manifestasi  dari i’lân  al-nikâ ḥ .  Mengenai i’lân  al-nikâ ḥ sendiri merupakan  bentuk  mengumumkan  sebuah  pernikahan  agar  tidak  berjalan secara rahasia. Selain itu Pencatatan perkawinan, memang menjadi diskursus yang tidak akan pernah ada keringnya, selain karena factor legal normatif hokum Islam ansich  yang  tidak  secara  tersurat  menyebutnya,  juga  dalam  perspektif  skeptic-
2 Mohsi,  Mohsi.  "KONSTRUKSI  HUKUM  PERCERAIAN  ISLAM  DALAM  FIQH INDONESIA." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 1.2 (2015). 237. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1625
3 Taufiqurrohman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia;  Pro-Kontra  Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10-11.
4 Arif  Marsal  &  Ryna  Parlyna,  “Pencatatan  Perkawinan;  Antara  Rukun  Nikah  dan  Syarat Administratif”, an-Nur , Vol. 4, No.1 (2015),  45.
5 (1)  “Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  nikah,  diawasi  oleh pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama  atau  pegawai  yang  ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk,  diberitahukan  kepada  pegawai  pencatat  nikah”.  (2)  “Yang  berhak  melakukan pengawasan  atas  nikah  dan  menerima  pemberitahuan  tentang  talak  dan  rujuk  hanyalah pegawai  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama  dan  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya”.  Lihat: Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1946  Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
prajudice  merupakan  produk  hokum  yang  secara  peraturan  perundang- perundangan ada unsur ekploitasi hukum. 6
Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan dipandang tidak mematuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  seringkali menimbulkan dampak negatif (ma ḍ arrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain  sebagainya.  Tuntutan  pemenuhan  hak-hak  tersebut  manakala  terjadi sengketa  akan  sulit  dipenuhi  akibat  tidak  adanya  bukti  catatan  resmi perkawinan yang sah. 7 Oleh karenanya pencatatan perkawinan merupakan langkah preventif (pencegahan) untuk menolak dampak negatif yang terjadi. Dengan demikian hal ini diharamkan karena saddan li al-dharî’ah.

## Pencatatan Perkawinan Dalam Fiqh Pancasila
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari syarat administratif yang  telah  ditentukan  dalam  undang-undang  perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  namun  pengertian  pencatatan  perkawinan  dalam undang-undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  dijelaskan secara rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Pencatatan” diambil  dari  kata  “catat”,  yang  mempunyai  arti  menuliskan  sesuatu  untuk peringatan. Sedangkan makna dari pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat  atau  pendaftaran. 8 Jadi,  dapat  diambil  pemahaman  bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah proses input data atau pendataan mengenai sebuah pernikahan yang akan dan sudah dilangsungkan.
Neng  Djubaidah  mengemukakan  bahwa  pencatatan  perkawinan merupakan  pencatatan  atas  suatu  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari’at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. 9 Ali  Firdaus  membedakan  antara  pengertian  pencatatan  nikah dengan  pencatatan  perkawinan,  yang  dimaksud  pencatatan  nikah  adalah kegiatan  menulis  yang  dilakukan  seseorang  mengenai  suatu  peristiwa pernikahan  yang  terjadi.  Sedangkan  pencatatan  perkawinan  adalah  suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk
6 Mohsi,  Mohsi.  "PENCATATAN  PERKAWINAN  SEBAGAI  REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH." Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam 4.2 (2019): 134.
7 M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (t.tp: Emir, 2016), 223.
8 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2008), 247.
9 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.
selanjutnya  diwujudkan  dalam  bentuk  akta  dijadikan  sebagai  bukti  sah terjadinya peristiwa pernikahan. 10
Menurut  Abdul  Manan,  yang  dimaksud  pencatatan  perkawinan adalah  kegiatan  menulis  yang  dilakukan  oleh  seseorang  mengenai  suatu peristiwa  yang  terjadi.  Abdul  Manan  juga  berpendapat  bahwa  pencatatan perkawinan sangatlah penting, sebab buku nikah yang diperoleh  merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. 11 Pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  sangat diprioritaskan hal ini terbukti dengan adanya perundang-undangan mengenai pencatatan  perkawinan.  Seperti  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan rujuk. Dalam Pasal 1 ayat (1), “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk,  diberitahukan  kepada  pegawai  pencatat  nikah”. 12 Begitu  pula  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  5  ayat  (1)  berbunyi:  “ Agar  terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. 13
Sementara pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  disebutkan, “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” . Kemudian dalam pasal  2  ayat  (2), “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku” . 14 Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  9 Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  undang-undang  nomor  1  tahun  1974 tentang perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah. 15 Proses  pencatatan  perkawinan  dimulai  dengan: Pertama,
10 Ali Firdaus, “Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015”, Ijtimaiyya:  jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam, Vol. 10, No. 2 (2017), 245.
11 Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, Rechtidee, Vol. 11. No. 2 (Desember 2016), 172.
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1946  Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ..., 2.
14 Penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan  itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945”, dan “yang  dimaksud  dengan  hukum masing-masingagamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang  ini”. Team  Citra  Umbara, Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), 32.
15 Pasal 2 ayat (1 dan 2) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan .
19 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pendaftaran  kehendak  nikah  oleh  masing-masing  calon  mempelai  kepada pegawai pencatat nikah. 16 Kedua, pemeriksaan berkas kehendak nikah serta pengumuman  akad  nikah. 17 Ketiga, pelaksanaan  pencatatan  perkawinan. 18
Keempat, penyerahan akta nikah. Pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  pada  instansi  berwenang seringkali  merugikan  berbagai  pihak  utamanya  perempuan  dan  anak  yang lahir  dari  pernikahan  tersebut.  Kegigihan  kaum  perempuan  dalam memperjuangkan  hak-haknya  dalam  persoalan  perkawinan  itu  didasarkan pada adanya praktik-praktik perkawinan yang buruk dikalangan masyarakat, yang banyak menjadi korban ketidak adilan adalah kaum perempuan. Kasus perkawinan nikâ ḥ siri (rahasia) 19 atau nikah bawah tangan 20 yang terjadi pada tahun 2007 antara Nasrudin Zulkarnain (NZ) direktur PT. Rajawali Jakarta, dengan Rhani Juliani (RJ) di lapangan Golf Tangerang yang berakhir dengan tragis  dengan  ditembak  matinya  NZ  oleh  suruhan  Antasari  Azhar  (AA), mantan  ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  kasus  cinta segitiga. 21
Kasus perkawinan usia dini dan sirri yang terjadi pada tahun 2006, antara  putra  mahkota  kerajaan  kelantan  Malaysia,  Tengku  Temenggong
16 Pasal 3 PP No. 9/1975.
17 Pasal 6 sampai 8 PP No. 9/1975.
18 Pasal 10 dan 11 PP No. 9/1975.
19 Secara  etimologi,  kata  “siri”  diambil  dari  bahasa  arab,  yaitu “sirrun” yang  mempunyai  arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai perlawanan dari kata “’alaniyah” yang artinya terang- terangan.  Mengenai  pengertian “nikâ ḥ siri” sendiri  terdapat  banyak  pendapat  ada  yang mengatakan nikah tanpa wali, ada yang mengatakan nikah yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di dalam instansi berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Catatan Sipil bagi non-muslim. Selain itu, ada pula pendapat bahwa nikâ ḥ siri adalah nikah secara  sembunyi  karena  berbagai  pertimbangan  misalnya,  menikah  dengan  wanita  sebagai isteri kedua yang dilakukan secara sembunyi karena tidak mau mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Mengenai sah atau tidaknya praktik nikâ ḥ siri, ulama sepakat bahwa nikâ ḥ siri tetap  sah  atau  legal  asal  syarat  dan  rukun  suatu  pernikahan  terpenuhi  namun  bila  tidak terpenuhi salah dari rukun pernikahan maka hukumnya jelas tidak sah. Lihat: Ahmad Warson Munawwir, al-Munawir;  Kamus  Arab-Indonesia (Surabaya:  Pustaka  Progressif,  1997),  626. Bandingkan Vivi Kurniawati, Nikah Siri (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10-14.
20 K.H.  Ma’ruf  Amin  mengatakan  bahwa  istilah  nikah  di  bawah  tangan  digunakan  untuk mebedakan antara pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat, serta istilah ini lebih sesuai dengan  ketentuan  agama  islam.  Sesuai  dengan  hasil  keputusan  forum  ijtima’  ulama  komisi fatwa bahwa yang di maksud nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah tersebut tanpa pencatatan  resmi  di  instansi  berwenang  sebagai  mana  diatur  dalam  perundang-undangan.
Lihat: M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (t.tp: Emir, 2016), 222-223.
21 Kurnia Muhajarah, “Secercah Pandang mengungkap Nikah Sirri di Indonesia”, Sawwa, Vol. 10, No. 2 (April 2015), 256.
Muhammad Fakhry (31 tahun) dengan Manohara Odelia Pinot (16 tahun), wanita keturunan Perancis Indonesia berakhir dengan perceraian pada tahun 2008. 22 Baru-baru ini sebuah kasus datangnya dari artis Nikita Mirzani yang memang  tak  pernah  lepas  dari  konflik  pernikahan,  selain  konflik  dengan Dipo Latief, Nikita Mirzani juga diketahui bermasalah dengan Sajad Ukra. Konflik pernikahan Nikita Mirzani dengan Dipo Latief mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan antara keduanya tidak bisa diakui secara perdata (negara) dan menuai berbagai konflik hingga hak asuh dan biaya hidup anak tersebut harus ditanggung Nikita Mirzani. 23
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan agar tidak hanya meningkatkan aspek agama saja, tetapi  juga  perlu  diperhatikan  aspek-aspek  keperdataan  secara  seimbang. Pencatatan  perkawinan  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  mengayomi masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan dari sebuah pernikahan. Karena hukum  positif  telah  menentukan  bahwa  satu-satunya  bukti  adanya pernikahan adalah akta nikah, maka pencatatan perkawinan sangatlah perlu dilakukan untuk mendapatkan akta yang otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Akta  otentik  mempunyai  kekuatan  bukti yang sempurna atau bersifat mengikat bagi pihak manapun.

## Konsep Pencatatan Perkawinan dalam Fiqh Oriented
Pada  dasarnya  konsep  pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam  al-Qur’an  dan  hadis.  Atas  dasar  inilah,  para  ulama  fiqh  juga  tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian  para  ulama  pada  masa  awal  Islam. Pertama, adanya  larangan  dari Rasulullah  untuk  menulils  sesuatu  selain  al-Qur’an.  Tujuannya  untuk mencegah  tercampurnya  al-Qur’an  dari  yang  lain.  Akibatnya,  kultur  tulils tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulilt untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walîmah al-‘ursh yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi shar’î tentang suatu perkawinan. Berdasar hal tersebut,
22 Kurnia Muhajarah, “Secercah Pandang mengungkap..., 256.
23 https://m.liputan6.com/showbiz/read/4048015/nikita-mirzani-tak-kapok-kapok-menikah- siri , diakses 23 September 2019.
pada  masa  awal  Islam,  pencatatan  perkawinan  sebagai  alat  bukti  yang autentik belum lagi dibutuhkan. 24
Walaupun  demikian,  Praktek i’lân  al-nikâ ḥ pada  masa  awal  Islam merupakan  salah  satu  hal  yang  disunnahkan  dan  sangat  dianjurkan  oleh Rasulullah  SAW.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  hadis  yang  menyatakan adanya i’lân  al-nikâ ḥ (mengumumkan  pernikahan)  tersebut.  Seperti  hadis yang diceritakan oleh ‘Âmir bin Abdullâh bin Zubair.
هنع هللا يضر ِهيِبَأ ْنَع ِرْيَ بُّزلا ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِماَع ْنَعَو َّللا  َلوُسَر َّنَأ (  َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِه ْعَأ .ََاََِكنلا اوُنِل ُهاَوَر ُمِكاَحْلا ُهَحَّحَصَو ،ُدَمْحَأ
Artinya: Dicertakan hadiht dari Âmir bin Abdullâh bin Zubair dari bapaknya bahwa  Rasulullah  SAW.  berkata:  “Umumkanlah  sebuah pernikahan”. Hadis riwayat imam Ahmad dan dianggap ș ahih oleh imam Hâkim. 25
Melihat adanya hadis di atas, terlihat bahwa adanaya i’lân al-nikâ ḥ merupakan bentuk praktis dan sederhana dalam mengumumkan pernikahan kepada  khalayak  ramai,  hal  ini  bertujuan  memberi  tahu  keberlangsungan sebuah pernikahan agar terkesan tidak menjadi rahasia secara aspek sosial.
Melihat adanya i’lân al-nikâ ḥ ini, dapat dipelajari bahwa spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meski dalam  bentuk  yang  sederhana.  Kemudian i’lân  al-nikâ ḥ dimanifestasikan
24 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia;  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004), 121.
25 Siti ‘Âishah R.A. meriwayatkan sebuah hadis dengan esensi yang sama namun dalam redaksi yang berbeda:
َّللا َلوُسَر لاق :تلاق اهنع هللا يضر َةَشِئاَع ْنَع ُلَعْجاَو ََاََِكنلا اَذَه اوُنِلْعَأ( :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِه اوُبِرْضاَو ِدِجاَََمْلا يِِ ُهو ِداَوََّلاِب  َبَّضَخ ْدَقَو ، ًةَأَرْما ْمُكُدَحَأ  َبَطَخ اَذِإَِ ٍةاَشِب  ْوَلَو ْمُكُدَحَأ ْمِلوُيْلَو  ِفوُُِّدلاِب ِهْيَلَع َ ِ َ َ  ََ اَهْمِلْعُ يْل ُهَجَرْخَأ  .اَهَّرُغ ُّيِذِمْرِكتلا Artinya: Diceritakan hadis dari ‘Âishah R.A. beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Umumkanlah sebuah pernikahan itu dan jadikanlah tempat pengumumannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana  dan  adakanlah  sebuah  pesta  pernikahan  (walîmah)  walau  hanya  dengan  satu kambing, maka bila kalian melamar seorang wanita, dan berilah tanda dengan warna hitam, lalu adakan walîmah dan jangan rahasiakan”. Hadis dikeluarkan oleh imam al-Tirmidhi. Lihat Muhammad bin Ismâ’il al-Ka ḥ lani, Subulu al-Salâm Shar ḥ Bulûgh al-Marâm fî Adillat al-A ḥ kâm, Juz.  3  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t.),  114-115.  Bandingkan  Ibn  Hajar  al- ‘Asqalâni, Bulûgh al-Marâm fî Adillat al-A ḥ kâm (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 211.
dalam bentuk perayaan yang dikenal dengan walîmah al-‘ursh (resepsi/pesta perkawinan) 26 . Menurut  pendapat  yang  kuat i’lân  al-nikâ ḥ merupakan  salah  satu syarat  sahnya  akad  nikah.  Artinya,  apabila  pernikahan  tidak  diumumkan, maka  pernikahan  tersebut  tidak  sah,  bahkan  menurut  pendapat  sebagian ulama,  yang  membedakan  antara  pernikahan  dan  perzinaan  adalah  bahwa pernikahan  diumumkan  sedangkan  perzinaan  tidak  diumumkan. 27 Ulama fiqh (fuqahâ’) umumnya  berpendapat  bahwa  hukum  mengumumkan perkawinan  bukanlah  merupakan  syarat,  rukun,  ataupun  kewajiban  dalam sebuah  akad  perkawinan.  Hukum  mengumumkan  perkawinan  adalah yundhabu (disunnahkan). 28 Sedangkan menurut imam al-Zuhri mengumumkan  perkawinan  hukumnya  adalah  suatu  yang far ḍ u. Menurut pendapat  ini,  meskipun  sebuah  pernikahan  sudah  terpenuhi  syarat  dan rukunnya,  tetapi  kalau  tidak  diumumkan  maka  pernikahan  itu  dipisahkan, begitu juga bila dua orang saksinya ikut merahasiakan kepada khalayak ramai, maka pernikahan itu harus dipisah. 29
26 Kata “walîmah” ( ةميلولا ) secara etimologi artinya “berkumpul” ( ُعاَمِتْج َِا ), sebab antara suami-isteri berkumpul. Walîmah ( ةميلولا )  berasal  dari  kata “al-Walmi” ( ملولا )  yang  artinya  “makanan pengantin”. Secara istilah yang dinamakan “walîmah” ( ةميلولا ) itu sendiri adalah nama dari setiap undangan atau makanan yang disediakan untuk mensyukuri kebahagiaan atau yang lainnya. Kata “walîmah” ( ةميلولا ) itu sendiri bila diucapkan secara mutlak maka yang di maksud adalah walîmah  al-‘ursh. Mengenai  definisi walîmah  al-‘ursh yang  sudah  mashur  dikalangan  ulama diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Mengenai hukum mengadakan walîmah ada khilâf dikalangan  ulama,  terdapat  dua  hukum  yang  berbeda  mengenai  adanya  pesta pernikahan (walîmah). Pertama; hukum  mengadakan walîmah adalah  sunnah,  pendapat  ini dikemukakan oleh Jumhûr al-Ulama golongan Madhhab Hanâfiyah, Shâfi’îyah dan Hanâbilah. selain itu, ulama Hanâfiyah juga menambahkan bahwa mengadakan pesta pernikahan (walîmah) merupakan pahala yang besar. Sedangkan menurut ulama Mâlikîyah hukum mengadakan pesta pernikahan (walîmah) adalah mandhûb . baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai  kemampuan  orang  yang  mengadakan  perkawinan.  Pendapat  ini  berlandaskan  hadis walîmah dengan memahami kata perintah (Amar) dalam hadis tersebut sebagai perintah wajib. Lihat: Nur Azizah Pulungan, Haruskah ada Walimah? (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),
20. Shams al-Dîn Muhammad bin Abi al-‘Abbâs Ahmad bin Ḥ amzah, Nihâyah al-Mu ḥ taj ilâ Shar ḥ al-Minhâj, Juz.6  (Beirut:  Dar  al-Kitâb  al-‘Ilmiyah,  2003),  369.  Bandingkan  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) , 156-157.
27 Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4. No. 5 (Juli, 2015), 54.
28 Wizarah al-Auqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, Juz. 41 (Kuwait: Wizarah al-Auqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyah, 2002), 225.
29 Vivi Kurniawati, Nikah Siri (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 29.
23 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Berdasarkan pembahasan di atas, adanya i’lân al-nikâ ḥ , serta adanya anjuran  Nabi  dalam  beberapa  hadis  atas  diadakannya i’lân  al-nikâ ḥ (mengumumkan  perkawinan)  dan  anjuran  dalam  mengadakan  pesta perkawinan (walîmah) walau dalam bentuk sederhana. Hal ini menunjukkan spirit  dan  substansi  yang  ingin  dicapai  dalam  melakukan  pencatatan perkawinan,  meskipun  dalam  bentuk  berbeda  namun  dengan  esensi pencapaian  yang  sama.  Neng  Djubaidah  mengatakan  bahwa  adanya  hadis “”shi’ar perkawinan” (i’lân al-nikâ ḥ ) melalui pesta atau walîmah adalah sebagai dasar  hukum  dilakukannya  “pencatatan  perkawinan”,  meskipun  antara keduanya terdapat perbedaan makna. Bahkan Neng Djubaidah mengatakan bahwa peristiwa hukum perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, serta telah dicatatkan di KUA Kecamatan setempat, tetapi tidak dilakukan Shi’ar perkawinan  melalui i’lân  al-nikâ ḥ atau walîmah, kerap  terjadi  dalam masyarakat.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  fitnah  pula. 30 M.  Atho’  Mudzar mengatakan  bahwa  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  saat  ini  harus dilihat sebagai bentuk baru dalam mengumumkan pernikahan (i’lân al-nikâ ḥ ) . Lebih  jauh  lagi  menurutnya,  pencatatan  perkawinan  ini  dianggap  lebih ma ș lahah , terutama bagi perempuan dan anak-anak. 31
Dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik,  belum  ada  yang  membincangkan pentingnya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi  mandat  oleh  pemerintah (ulil  amri) dalam  menangani  hal  tersebut. Pemerintah sebagai transformasi fungsi ulil amri berhak untuk dipatuhi oleh warganya, selama pemerintahanatau negara tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran dan kemu ḍ aratan 32 . Pada zaman Rasulullah SAW. setiap kejadian pernikahan, talak dan ruju’  dan  lain  sebagainya  selalu  dihadapkan  kepada  Rasulullah,  kemudian Rasulullah  menghukum  begini  dan  begitu,  ini  menandakan  bahwa  setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena  kedudukan  Rasulullah  sebagai  ulama  atau  umara  atau ulil  amri . Memang pada zaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan,
30 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan..., 151.
31 M. Atho’ Muzhar, Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi (Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), 180.
32 Anjuran taat kepada pemerintah atau ulil amri disebut dalam al-Qur’an surah al-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi:
ِرْمَْلْا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنَِذَّلا اَهُّ ََأ اََ َش يِِ ْمُتْعَزاَنَ ت ْنِإَِ ْمَُْنِم ْمُتْ نُك ْنِِ  ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا ىَلِِ ُهوُّدُرَ ِ ٍٍْي ًلًَِوْأَت ُنََْحَأَو ٌرْ يَخ َكِلَذ ِرِخَْلْا ِمْوَ يْلاَو ِهَّللاِب َنوُنِمْؤُ ت Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasaul-Nya dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .
hal itu dapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup  hanya  di  ingat  saja.  Sedang  Pada  zaman  kekuasaan  kerajaan,  Islam semakin luas dan umat Islam semakin banyak, permasalahan-permasalahan umat Islam baik mengenai pidana maupun perdata selalu dihadapkan kepada pemerintah (raja), maka sejak zaman kerajaan Umayah maupun Abbasiyah sudah  memulai  mengenai  keperdataan  serta  menyelesaikannya  melalui pengadilan, terbukti dengan putusan-putusan qâ ḍ i mengenai perdata, karena jika tidak dicatatkan dengan baik dan rapi akan menimbulkan kemu ḍ aratan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. 33
Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aturan perundang- undangan  yang  statusnya  mengikat  kepada  warga  negaranya.  Pemegang kekuasaan  tertinggi  di  Indonesia  adalah  presiden,  dapat  dikatakan  bahwa adanya  jajaran  kepemerintahan  di  Indonesia  bisa  disebut  sebagai ulil  amri . Ahmad  Muţofa  al-Marâghi  menjelaskan  yang  dimaksud “ulil  amri” adalah pemerintah  (pemimpin).  Baik  pemerintah  tersebut  yang  tertinggi  atau pemerintah yang ada di bawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara ke maslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia atau rakyatnya wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. 34
Sejatinya  kebijakan  seorang  pemimpin  pada  rakyatnya  harus berdasarkan kemaşlahatan ,  hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  dalam qawâid  al- fiqhiyah:
ِةَحَلْصَمْلاِب ٌطْوُ نَم ِةَّيِعَّرلا ىَلَع ِماَمِْلْا ُفُّرَصَت
“Kebijakan  seorang  pemimpin  kepada  rakyatnya  harus  berdasarkan kemaşlahatan” . 35
Banyak  kemaslahatan  yang  ada  di  dalam  pencatatan  perkawinan utamanya bagi seorang istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta  harta  dari  keduanya.  Selain  ketaatan  terhadap  pemerintah  sebagai jelmaan  fungsi  dari ulil  amri ,  para  pakar  hukum  juga  meng- qiyâs 36 adanya
33 Ghufron  Maksum,  “Telaah  Kritis  Terhadap  Praktik  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  di Indonesia”, Kordinat, Vol. XVI, No. 1 (April, 2017), 74.
34 Ahmad Mu ṭ ofa al-Marâghi, Tafsîr al-Marâghi, Juz. 5 (Mesir: t.p., 1946), 72.
35 Abi  Bakar  bin  Abi  al-Qâsim  al-Ahdal, al-Farâid  al-Bahiyah  ‘ala  Na ẓ mi  Qawâid  al-Fiqhiyah (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 73.
36 Qiyâs merupakan suatu cara penggunaan ra’yu untuk menggali hukum shara’ dalam hal-hal yang naş al-Qur’an dan hadis tidak menetapkan hukum secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra’yu, yaitu: Pertama; penggunaan ra’yu yang masih merujuk kepada naş . Kedua; penggunaan ra’yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada naş . Makna qiyâs ( ق ساي ) sendiri adalah ردق (mengukur),  secara  etimologi qiyâs ( سايق )  adalah ريدقتلا (mengetahui  ukuran  dari adanya sesuatu). Sedangkan definisi qiyâs secara istilah menurut al-Qâ ḍ i al-Bâqilâni adalah:
25 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
pencatatan  perkawinan  dengan ayat mudâyanah yaitu  surah  al-Baqarah ayat 282 yang mengisyarahkan adanya bukti tertulis dalam hal hutang pitang. ىًّمََُم ٍلَجَأ ىَلِِ ٍنََْدِب ْمُتْ نَ َاَدَت اَذِِ اوُنَمَآ َنَِذَّلا اَهُّ ََأ اََ ُهوُبُ تْكاَِ .
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 37
Dilihat  dari  bentuknya  ayat  di  atas  menunjukkan  kata  perintah (Amar) . Pada dasarnya kalimat perintah (Amar) menunjukkan pada sesuatu yang  wajib,  kecuali  ada qarînah yang  menunjukkan  perubahan  dari  wajib kepada hukum yang lain, seperti sunnah, mubâ ḥ , menakut-nakuti (indhar dan ta ḥ did), do’a  dan ta’jîz . 38 Untuk  meng- qiyâs pencatatan  perkawinan  kepada pencatatan  transaksi  hutang-piutang,  maka  harus  terpenuhi  semua  rukun- rukunya.  Rukun qiyâs sendiri  terdiri  dari  empat  unsur  1. Aşal; 2. Furu’; 3. Hukum Aşal; dan 4. ‘Illat Hukum. 39 Berdasarkan rukun qiyâs di atas dapat dipahami bahwa:
1. Aşal (pokok tempat meng- qiyâs- kan sesuatu): dalam hal ini yang di maksud Aşal adalah  pencatatan  transaksi  hutang-piutang  yang  terdapat  dalam surah al-Baqarah ayat 282.
2. Furu’ (cabang):  adanya  anjuran  yang  berupa  perintah  melakukan pencatatan perkawinan.
3. Hukum  Aşal: anjuran  atau  petunjuk  pada  surah  al-Baqarah  ayat  282 berkenaan dengan transaksi hutang-piutang.
4. ‘Illat Hukum: dalam hal ini ‘illat- nya adalah transaksi. Yaitu transaksi dalam pernikahan  yang  berupa  penyerahan  seorang  wali  atas  anak perempuannya.
Adanya  pencatatan  perkawinan  yang  diperoleh  melalui  metode qiyâs, dapat  digolongkan  pada  pembagian qiyâs  musawi karena ‘illat pada cabang sama bobotnya dengan bobot ‘illat yang terdapat pada Aşal yaitu ‘illat hukum  dianjurkannya  mencatat  pernikahan  yang  merupakan  cabang  dari dianjurkannya  mencatat  transaksi  hutang-piutang  dalam  surah  al-Baqarah ayat 282.
ٍمَُْح  ِتاَبْ ثِِ يِِ ٍمْوُلْعَم ىَلَع ٍمْوُلْعَم ُلْمَح
ُح ْنِم اَمُهَ نْ يَ ب ٍعِماَج ٍرْمَأِب اَمُهْ نَع ِهْيِيْفَ ن ْوَأ اَمُهَل ٍةَفِص ْوَأ ٍمَْ .
“Menyamakan  sesuatu  yang  diketahu  dengan  sesuatu  yang  lain  dalam  menetapkan  hukum diantara  keduanya  atau  meniadakannya  dengan  mempertimbangkan  hal  yang  sama  dari keduanya baik dalam segi hukum atau sifatnya”. Lihat: Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 316. Bandingkan Wahbah al-Zuhaili, Uşûl al- Fiqh al-Islâmî , Juz. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 601.
37 Al-Qur’ân, 2:282.
38 Wahbah al-Zuhaili, al-Wajîz fî U ṣ ul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 211.
39 Abdul Wahhab Khallâf, ‘Ilmu U ṣ ul al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, t.t.), 52.
Berdasarkan  penjelasan  yang  ada,  menunjukkan  bahwa  adanya pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam sebuah perkawinan, mengingat banyaknya hal mu ḍ arat dari adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Anjuran pencatatan perkwinan ditunjukkan dengan adanya ketaatan kepada pemerintah (ulil Amri) , serta adanya anjuran langsung dari Rasulullah  SAW.  melalui  beberapa  hadisnya  untuk  mengumumkan pernikahan (i’lân al-nikâ ḥ ) dan walîmah (perayaan pernikahan) yang kemudian harus dipandang sebagi bentuk sederhana dari pencatatan perkawinan. Selain hal tersebut adanya pencatatan perkawinan juga bisa ditinjau melalui metode qiyâs , yaitu meng- qiyâs pencatatan perkawinan dengan transaksi jual beli yang tergolong qiyâs musawi 40 .
Relevansi I’lân al-Nikâ ḥ dengan Pencatatan Perkawinan Pengakuan dan jaminan hak pernikahan di masa Nabi Muhammad SAW.  cukup  dengan  pengumuman (i’lân  al-nikâ ḥ ) kepada  masyarakat setempat.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  kemajuan administrasi  dan  ketatanegaraan,  bentuk  pengakuan  masyarakat  dan penjaminan  hak  juga  mengalami  perkembangan.  Bentuk  pengakuan  dan jaminan  ini  di  masa  sekarang  muncul  dalam  bentuk  tulisan,  berupa  akta nikah.  Maka  akta  nikah  merupakan  bentuk  pengakuan  masyarakat  dan jaminan  hak  di  masa  sekarang.  Dengan  ungkapan  lain,  konteks  dari pengumuman  kepada  masyarakat (i’lân  al-nikâ ḥ ) sebagai  sarana  pengakuan dan penjaminan hak bagi masyarakat komunal yang terbiasa dengan lisan. Sementara  konteks  akta  nikah  juga  sebagai  sarana  pengakuan  dan penjaminan hak bagi masyarakat secara tertulis.
Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa minimal ada tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah Nabi yang memerintahkan agar  mengadakan  pengumuman (i’lân  al-nikâ ḥ ). Yaitu; Pertama, bahwa perkawinan  masuk  urusan  publik  yang  siapapun  sepantasnya  mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik itu diharapkan sebagai saranan pengakuan dan penjaminan hak, baik hak  pihak  yang  melakukan  perkawinan  (pasangan  suami-isteri,  dan  anak- anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman (i’lân al-nikâ ḥ , walîmah dan sejenisnya), dan saksi. 41
40 Qiyâs  musawi adalah Qiyâs yang  berlakunya  hukum  pada furu’ sama  keadaannya  dengan berlakunya hukum pada a ṣ al karena kekuatan ‘illat- nya sama. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 390.
41 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2008), 366.
Lebih lanjutnya Khoiruddin Nasution menyatakan ada perubahan ‘illah yang sama di masa Nabi SAW. dengan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. ‘illah dari i’lân al-nikâ ḥ , walîmah dan adanya  saksi  yang  berlaku  di  zaman  Nabi  Muhammad  SAW.  adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan i’lân al-nikâ ḥ , walîmah dan sejenisnya, tetapi juga dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah). 42 Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta nikah secara hukum memang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya  mempertahankan  dan  melindungi  hak-hak  seseorang  serta  untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika  terjadi  tuntutan  ataupun  gugatan  dari  pihak  lain  tentang  keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (akta nikah) menjadi sangat penting.  Maka  disinilah  letak  relevansi i’lân  al-nikâ ḥ dengan  pentingnya pencatatan perkawinan.
Pencatatan Perkawinan dalam Sudut Pandang Sadd al-Dharî’ah
Syiar  fiqh  berkenaan  dengan i’lân  al-nikâ ḥ (mengumumkan Pernikahan)  dengan  spirit  yang  terkandung  di  dalamnya  yang  mempunyai tujuan    untuk  mengumumkan  terjadinya  perkawinan  ke  khalayak  umum, mengantisipasi terjadinya nikâ ḥ siri (rahasia) dan nikah di bawah tangan serta mencegah  terjadinya  prasangka  perzinahan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pencatatan perkawinan dalam fiqh secara implisit sudah tersirat dalam i’lân al-nikâ ḥ (mengumumkan Pernikahan). I’lâ    al-nikâ ḥ (mengumumkan  Pernikahan)  yang  kemudian  dalam fiqh  diwujudkan  kedalam  bentuk  perayaan walîmah merupakan  sarana pengakuan  dan  jaminan  hak  masyarakat.  Namun  seiring  berkembangnya kemajuan  administrasi  dan  ketatanegaraan,  bentuk  pengakuan  dan penjaminan  hak  di  masa  sekarang  muncul  dalam  bentuk  tulisan,  yaitu pencatatan perkawinan berupa akta nikah. Sehingga, akta nikah menjadi salah satu bukti otentik dalam terjadinya akad nikah.
Mengenai  tujuan  diundang-undangkannya  sebuah  pencatatan perkawinan  adalah  mewujudkan  tertibnya  sebuah  perkawinan.  Pencatatan perkawinan  sendiri  merupakan  suatu  bentuk  kegiatan  administratif  dalam keperdataan yang bertujuan sebagai langkah preventif (pencegahan) untuk menolak dampak negatif yang akan ditimbulakan dari pernikahan yang tidak dicatat ( nikâ ḥ siri dan nikah di bawah tangan).
42 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam ..., 368.
Mengenai  tujuan  dilakukannya  pencatatan  perkawinan  hal  ini dituangkan  dalam  pasal  5  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang berbunyi:
“Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat”. 43
Neng  Djubaidah  mengungkapkan  bahwa  istilah  “harus  dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. 44
Hal mu ḍ arat yang  akan  ditimbulkan  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatakan  adalah: Pertama, perkawinan  yang  dilakukan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum. 45 Kedua, anak  Hanya  Mempunyai  Hubungan  Perdata dengan  Ibu  dan  Keluarga  Ibu. 46 Ketiga ,  isteri  dan  Anak  Tidak  Berhak Menuntut Nafkah atau Warisan. 47 Keempat , konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan yang tidak dicatat lama-kelamaan akan merembet dan berdampak pada psikologis seorang isteri dan anak yang dilahirkan. Atas dasar inilah, adanya pencatatan perkawinan merupakan saddan li al-dharî’ah. Sadd al-dharî’ah 48 merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum (Istinba ț al-hukmi) yang  merupakan  bagian  dari  kajian uşûl  fiqh . Menurut imam al-Shawkânî  berkenaan dengan al-dharî’ah adalah:
43 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., 2. 44 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan... , 219.
45 Lihat: Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
46 Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup  bersama  di  luar  perkawinan,  dan  ini  sangat  merugikan  kepada  pihak  yang  terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dalam artian tidak  mepunyai  hubungan  hukum  dengan  bapaknya.  Dengan  kata  lain  secara  yuridis  tidak mepunyai bapak. Lihat: Vivi Kurniawati, Nikah Siri (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 30. 47 Seorang  isteri  kedudukannya  tidak  dianggap  isteri  yang  sah  serta  seorang  anak  secara keperdataan dianggap tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya, maka prihal yang berhubungan dengan nafkah dan waris bukanlah tanggung jawab suami atau bapak.
48 Kata sadd  al-dharî’ah ( ِةَعْ َِرَّذلا  ُّدَس( dalam  gramatika  arab  merupakan  bentuk  frase (i ḍ âfah) yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “saddu” ( ُّدَس ) dan kata “al-dharî’ah ( ْةَعْ َِرَّذلَا ). Secara etimologi kata “saddu” ( ُّدَس ) merupakan kata kerja yang berbentuk abstrak (ma ș dar) dari ادس ,دََ ,دس yang dalam bahasa  arab  digunakan  untuk  arti  menutup,  mengunci,  membuntui  atau  menyumbat. Sedangkan  kata  kata “al-dharî’ah” ( ْةَعْ َِرَّذلَا )  sendiri  merupakan  bentuk  kata  benda  (isim)  yang bersifat tunggal yang berarti perantara, sarana atau wasilah. Lihat: Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Al- Ἀṣ rî; Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), 929 dan1053.
29 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
ُةَلَأََْمْلَا َيِه ُةَعْ َِرَّذلَا ِرْوُظْحَمْلا ِلْعِِ ىَلِِ اَهِب ُلَّصَوَ تُ ََو ,ُةَحاَبِْلَْا اَهُرِهاَظ ْيِتَّلَا
“ Al-dharî’ah ialah sebuah permasalahan atau perkara yang secara eksplisit ( ẓ âhir)  diperbolehkan,  namun  dijadikan  perantara  (waşîlah)  untuk  pekerjaan  yang dilarang (al-ma ḥẓ ûr)” . 49
Bisa  dipahami  bahwa  istilah sadd  al-dharî’ah adalah  pembahasan seputar  upaya  untuk  menghalangi  dan  memblokade  semua  akses  dan kemungkinan  dari  suatu  perbuatan  tertentu  yang  pada  dasarnya diperbolehkan  maupun  dilarang  untuk  mencegah  terjadinya  segala  jenis kerusakan dan kemu ḍ aratan.
Contoh,  pada  dasarnya  menjual  anggur  adalah mubâ ḥ (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi menjual anggur  kepada  orang  yang  akan  mengolahnya  menjadi  minuman  keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan mafsadah .  Larangan  tersebut  untuk  mencegah  agar  orang  jangan  membuat minuman  keras  dan  agar  orang  terhindar  dari  minuman-minuman  yang memabukkan, dimana keduanya merupakan mafsadah . 50
Berdasarkan  definisi sadd  al-dharî’ah tersebut,  sangat  jelas  bahwa pada dasarnya sebuah perkawinan (tidak dicatat) adalah pekerjaan yang sah- sah  saja  dikerjakan  selama  terpenuhi  syarat  dan  rukunya,  namun  karena perkawinan (tidak dicatat) seringkali menimbulkan dampak negatif bahkan menjadi perantara (waşîlah) untuk pekerjaan yang dilarang (al-ma ḥẓ ûr). Maka melakukan  pernikahan  dengan  cara  tidak  dicatat  pada  instansi  yang berwenang hukumnya adalah haram. Keharaman tersebut disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatat. Hal ini sesuai dengan qawâid al-u ș uliyah yang berupa: ِمَِْرْحَّتلا ىَلَع ُلْيِلَّدلا َّلُدََ ىَّتَح ُةَحاَبِْلْا ٍِاَيْشَْلْا يِِ ُلْصَْلْا
49 Terkait dengan penggunaan sadd al-dharî’ah sebagai metode menetapkan  hukum (Istinba ț al- hukmi) masih terdapat perbedaan dikalangan ulama. Dimana ada yang menerima seutuhnya, seperti  ulama  Mâlikîyah  dan  Hanâbilah  dan  ada  yang  menolak  sepenuhnya  seperti  ulama Ẓ âhiriyah. Namun, ada juga yang tidak menerima sepenuhnya dalam artian menerima dalam hal tertentu saja seperti ulama Hanâfiyah dan ulama Shâfi’îyah. Lihat: Wahbah al-Zuhailî, Uşûl al-Fiqh  al-Islâmî ,  Juz.  2  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1986),  873.  M.  Asrorun  Ni’am  Sholeh,
Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa (t.tp: Emir, 2016), 39. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Juz. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), 431. Bandingkan Muhammad bin ‘Ali al-Shawkânî, Irshâd al-Fu ḥ ûl ilâ Tahqîqi al-haqqi min Ilmi al-Uşûl, Juz. 2 (Riyad: Dâr al-Fadilah, 2000), 1007.
50 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2014), 196.
“Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Akan menjadi haram, bila ada dalil yang menunjukkan indikasi keharaman”. 51
Kaidah  ini  merupakan  kaidah  yang  dipakai  oleh  imam  Shafi’i dengan membedai qawâid al-u ș uliyah milik imam Abu Hanîfah 52 . Berdasarkan qawâid al-u ș uliyah tersebut  jelas  bahwa  hukum  asal  dari  perkawinan  (tidak dicatat) adalah mubâ ḥ (boleh) akan tetapi menjadi hukum haram apabila ada indikasi keharaman.
Terkait  dengan  masalah  haram  apabila  menimbulkan  dampak negatif (mu ḍ arat), K.H.  Ma’ruf  Amin,  forum  ijtima’  ulama  komisi  fatwa menegaskan bahwa hukum nikah yang awalnya sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian, “ Haramnya itu datang belakangan. Pernikahan sendiri tidak batal, tetapi menjadi  berdosa  karena  ada orang  yang  diterlantarkan,  sehingga  dia  berdosa  karena mengorbankan istri atau anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban. Inilah uniknya”. 53 Dilihat  dari  unsur  atau  komponen sadd  al-dharî’ah, yaitu al-wasîlah (sarana atau perantara), al-if ḍ a’ (penghubung antara sarana dan tujuan) dan al-mutawassal  ilaih (yang  diantarkan/tujuan). 54 Adanya  perbuatan  “tidak mencatat perkawinan” merupakan “al-wasîlah” (sarana atau perantara) dalam menimbulkan terjadinya hal negatif (mu ḍ arat) dengan sendirinya. Sedangkan al-if ḍ a’ atau penghubung  antara al-wasîlah (perantara) dan al-mutawassal ilaih (tujuan) adalah “proses berlangsungnya sebuah perkawinan yang tidak dicatat hingga menimbulkan dampak negati atau mu ḍ arat”. Adapun yang tergolong
51 Jalâluddin Abd Rahman bin Abi Bakar al-Suyû ṭ î, al-Ashbah wa al-Na ẓ âir (Semarang: Pustaka Semarang, t.t. ), 43.
52 Qawâid al-u ṣ uliyah yang digunakan imam Abu Hanîfah berkenaan dengan asal segala sesuatu adalah:
ةحابلْأ ىلع ليلدلا لدَ ىتح مَرحتلا اهيِ لصلْا
“ Hukum  asal  segala  sesuatu  itu  adalah  haram.  Akan  menjadi  halal,  bila  ada  dalil  yang menunjukkan indikasi kehalalan”. Lihat: Jalâluddin Abd Rahman bin Abi Bakar al-Suyû ṭ î, al- Ashbah wa al-Na ẓ âir (Semarang: Pustaka Semarang, t.t. ), 43.
53 M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa ...., 223.
54 Al-wasîlah adalah: ٍدْوُصْقَمِل ٌةَلْ يِسَو ُهَّنَأ ىَنْعَمِب (Sebuah sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan) Hukum asal dari al-wasîlah adalah boleh. Al-If ḍ a’ dapat diartikan sebagai “dugaan kuat akan terjadinya sesuatu (yang dilarang)”. Adapun pengertian al-if ḍ a’ itu sendiri adalah:
ْيِذَّلا َوُه َو
.ِهْيَلِِ ُلَّسَوَ تُمْلا َو ُةَلْ يِسَوْلا( ِةَعْ َِرَّذلا ِيََِرَط َنْيَ ب ُلِصََ (Penghubung antara al-wasîlah dan al-mutawassal ilaih). al- mutawassal  ilaih (tujuan)  atau  disebut  juga  dengan mutadharri’  ilaih. Mengenai  pengertian al- mutawassal  ilaih adalah: .ِعْوُ نْمَمْلا(  ِظْفَلِب  ِراَتْخُمْلا  ِفَِْرْعَّ تلا  يِِ  ُهْنَع  ْتَرِكبُع  اَم (Sesuatu  yang  diibaratkan menggunakan definisi lafa ẓ “ عونمملا ” atau sesuatu yang dilarang) Lihat: Muhammad Hishâm al- Burhânî, Sadd al-Dharâ’î fi Sharîat al-Islâmiyah (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 102-121.
31 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
al-mutawassal ilaih (tujuan) adalah “dampak negati atau mu ḍ arat” seperti tidak diakuinya  seorang  isteri  sebagai  isteri  yang  sah  dan  pernikahnya  tidak memiliki  kekuatan  hukum,  adanya  anak  yang  tidak  diakui  keperdataannya sebagai hasil perkawinan yang sah (anak zina).
Berkenaan dengan adanya kerusakan (mu ḍ arat) yang ditimbulakan dari praktik perkawinan yang tidak dicatat seperti yang telah dijelaskan di atas. Maka kualitas kerusakan (mu ḍ arat) yang ditimbulkan tergolong pada Kathîr (Sering).  Yaitu,  Perbuatan  yang  kemungkinan  besar  membawa  kepada kerusakan (mafsadah) .  Praktik  perkawinan  yang  tidak  di  catat  secara  sekala besar mempunyai dampak negatif utamanya dalam hal keperdataan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  serta  adanya  kecenderungan terjadinya kemu ḍ aratan dalam  praktik  perkawinan  yang  tidak  dicatat,  maka sangatlah  jelas  tujuan  diadakan  keharusan  pencatatan  perkawinan  melalui peraturan  perundang-undangan  yaitu  merupakan  langkah  preventif (pencegahan) untuk menolak dampak negatif (mu ḍ arat) yang terjadi. Dengan demikian  diharamkan  melakukan  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dan diwajibkan mencatatkan perkawinan pada pihak berwenang karena saddan li al-dharî’ah. Berdasarkan pembahasan di atas, bukanlah sebuah hal yang keliru jika  adanya  “pencatatan  perkawinan”  dikaji  dengan  menggunakan  metode sadd al-dharî’ah sebagai langkah preventif dalam mencegah dampak mu ḍ arat dari “pernikahan yang tidak dicatat” (nikah di bawah tangan dan nikâ ḥ siri ). Hal ini sesuai dengan pendapat imam al- Shâţibî yang mengemukakan, tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan sadd al-dharî’ah pada suatu  perbuatan,  sehingga  yang  semula  di  perbolehkan  menjadi  dilarang, yaitu;
1. Perbuatan tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan;
2. Kemafsadatan  yang  ditimbulkan  lebih  kuat  dari  kemaslahatan  yang diperoleh;
3. Unsur kemafsadatannya ternyata lebih banyak. 55

## Kesimpulan
Perintah  pencatatan  perkawinan  dalam  fiqh  terkandung  secara implisit  melalui  hadis  Nabi  Saw,  berkenaan  dengan I’lâ    al-nikâ ḥ (mengumumkan Pernikahan), walîmah serta dalam surat al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dalam bidang muamalah. Sedangkan perintah pencatatan perkawinan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  terkandung  secara eksplisit.  Kedua  nya  mepunyai  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk  mendapat pengakuan  dari  masyarakat.  Namun  jika  melihat  dampak mu ḍ arat dari
55 M. Asrorun Ni’am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa... , 34.
“pernikahan yang tidak dicatat” (nikah di bawah tangan dan nikâ ḥ siri ) serta demi  ketertiban  sebuah  perkawinan  maka  hukum  mencatat  perkawinan adalah wajib sebagai langkah preventif saddan li al-dharî’ah (memblokade jalan kerusakan).
Daftar Pustaka Al-‘Asqalânî, Ibn Hajar. t.t. Bulûgh al-Marâm fî Adillat al-A ḥ kâm . Surabaya: Nurul Huda.
Al-Ahdal,  Abi  Bakar  bin  Abi  al-Qâsim.  2009. al-Farâid  al-Bahiyah  ‘alâ  Na ẓ mi Qawâid al-Fiqhiyah . Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
Al-Burhânî,  Muhammad  Hishâm.  1985. Sadd  al-Dharâ’î  fi  Sharîat  al-Islâmiyah. Damaskus: Dâr al-Fikr.
Ali,  Atabik.  &  Muhdlor,  Ahmad  Zuhdi.  t.t. Al- Ἀ şrî;  Kamus  Kontemporer  Arab Indonesia . Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
Al-Ka ḥ lanî, Muhammad bin Ismâ’il. t.t. Subûl al-Salâm Shar ḥ Bulûgh al-Marâm fî Adillat al-A ḥ kâm. Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Marâghî, Ahmad Mu ṭ ofa. 1946. Tafsîr al-Marâghi. Juz. 5. Mesir: t.p..
Al-Qur’ân.
Al-Shawkânî, Muhammad bin ‘Ali. 2000. Irshâd al-Fu ḥ ûl ilâ Tahqîq al-haqq min Ilm al-Uşûl, Juz. 2 . Riyad: Dar al-Fadilah.
Al-Suyû ṭ î, Jalâl al-Dîn Abd Rahmân bin Abî Bakar. t.t. al-Ashbah wa al-Na ẓ âir . Semarang: Pustaka Semarang.
Al-Zuhailî, Wahbah. 1986. Uşûl al-Fiqh al-Islamî . Juz. 1&2. Damaskus: Dar al- Fikr.
. 1999. al-Wajîz fî U ṣ ul al-Fiqh . Beirut: Dar al-Fikr.
Dahlan , Abd. Rahman. 2014. Ushul Fiqh . Jakarta: Amzah.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
33 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Djubaidah,  Neng.  2012. Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam. Jakarta:  Sinar Grafika.
Firdaus, Ali. 2017. Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015. Ijtimaiyya: jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam, (Online),  Vol.  10,  No.  2,
( http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/2
363 , diakses 3 Juni 2019).
https://m.liputan6.com/showbiz/read/4048015/nikita-mirzani-tak-kapok- kapok-menikah-siri , diakses 23 September 2019.
Ibn Ḥ amzah, Shams al-Dîn Muhammad bin Abi al-‘Abbâs. 2003. Nihâyah al- Mu ḥ taj ilâ Shar ḥ al-Minhâj. Juz.6. Beirut: Dar al-Kitâb al-‘Ilmiyah.
Khallâf, Abdul Wahhab. t.t. ‘Ilmu U ṣ ul al-Fiqh . Kairo: Maktabah al-Da’wah al- Islamiyah.
Kurniawati, Vivi. 2019. Nikah Siri . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Maksum, Ghufron. 2017. Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Tangan  di  Indonesia. Kordinat, (Online),  Vol.  XVI,  No.  1,
( http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6455/39
51 , diakses 7 Juni 2019).
Marsal,  Arif.  &  Parlyna,  Ryna.  2015.  Pencatatan  Perkawinan;  Antara  Rukun Nikah  dan  Syarat  Administratif. an-Nur ,  (Online),  Vol.  4,  No.1,
( http://ejournal.uin.suska.ac.id/index.php/annur/article/download/2 052/1392 , diakses 21 Oktober 2018).
Muhajarah,  Kurnia.  2015.  Secercah  Pandang  mengungkap  Nikah  Sirri  di Indonesia. Sawwa, (Online), Vol. 10, No. 2 ( http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1
434/1053 , diakses 19 September 2019).
Munawwir, Ahmad Warson. 1997. al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif.
Mustika, Dian. 2015. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, (Online), Vol. 4.
No. 5, ( https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534 , diakses 9 Juni 2019).
Muzhar, M. Atho’. 1998. Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi . Jakarta: Titian Ilahi Pers.
Nasution,  Khoiruddin.  2008. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim .  Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa.
Ni’am,  M.  Asrorun.  2016. Metodologi  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa. t.tp: Emir.
Nuruddin,  Amiur  dan  Tarigan,  Azhari  Akmal.  2004. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
Pulungan,  Nur  Azizah.  2018. Haruskah  ada  Walimah? .  Jakarta:  Rumah  Fiqih Publishing.
Susanti,  Dyah  Ochtorina.  &  Shoimah,  Siti  Nur.  2016.  Urgensi  Pencatatan Perkawinan  (Perspektif  Utilities). Rechtidee, (Online),  Vol.  11.  No.  2,
( http://www.researchgate.net/publication/313455671_Urgensi_Penca tatan_Perkawinan_Perspektif_Utilities , diakses 7 Juni 2019).
Syahuri,  Taufiqurrohman.  2013. Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syarifuddin, Amir. 2011. Ushul Fiqh. Juz. 1&2 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group.
Team  Citra  Umbara.  2017. Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia.  2015. Kompilasi  Hukum  Islam. Bandung:  Nuansa Aulia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Wizarah al-Auqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyah. 2002. al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, Juz. 41. Kuwait: Wizarah al-Auqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyah.
Mohsi,
Mohsi. "PENCATATAN

## PERKAWINAN
SEBAGAI REKONSEPTUALISASI  SYSTEM  SAKSI  PERKAWINAN BERBASIS  MASLAHAH." Al-'Adalah:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum Islam 4.2 (2019): 134-148.
Mohsi, Mohsi. "KONSTRUKSI HUKUM PERCERAIAN ISLAM DALAM FIQH INDONESIA." Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman 1.2 (2015).