## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Pertimbangan Hakim dalam Penunjukan Wali Pengampu (Curator) Terhadap Perkara Perceraian

## M. Hambali
Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah E-mail: bangham66@gmail.com

## Pendahuluan
Pada  prinsip  nya  tidak  seorang  pun  berkeinginan  untuk  berupaya
Abstrak: Gila adalah salah satu perceraian,  terlepas apakah gila dari sejak lahir ( mumtad ) atau gila ( ghoiru mumtad ) tetapi ketidak  mampuan  atau  dikarenakan  penyakit  tersebut seorang  dapat  melaksanakan  perceraian,  kasus  istri  dalam keadaan gila, bagaimanapun hukum masih berbicara tentang keadilan. dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana pertimbangan  dan  upaya  hakim  dalam  penunjukan  wali pengampu terhadap perkara perceraian, sedangkan rumusan masalah  yang  kedua,  apa  dasar  hukum  hakim  Pengadilan Agama  Kabupaten  Malang  menunjuk  wali  pengampu terhadap perkara perceraian nomor 3304/ Pdt.G/ 2014/ PA. Kab.  Malang.  Untuk  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan  pertimbangan  dan  upaya  hakim  dalam penunjukan  wali  pengampu  terhadap  perkara  perceraian, kedua adalah untuk menjelaskan dasar hukum hakim dalam penunjukan  wali  pengampu  terhadap  perkara  perceraian, sedangkan untuk manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua  yang  mana  manfaat  secara  teoritis  dan  aplikatif,  untuk manfaat  secara  teoritis  adalah  dapat  menambah  kazanah pemikiran hukum islam tentang konsep wali pengampu yang terkait  dengan  perkara  percerian.  Manfaat  secara  aplikatif adalah  pertama,  dapat  berdiskusi  dengan  hakim  yang bersangkutan dengan perkara wali pengampu di pengadilan agama  kabupaten  malang.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah kualitatif yang mana di definisikan bahwa kualitatif  sama  dengan  penelitian  lapangan  yang  mencari data  dari  sumber  yang  utama  sedangkan  pendekatanya pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Studi Kasus bersifat  normatif  sesuai  dengan  penelitiannya  maka menggunakan  sumber  data  primer  dan  skunder  guna mendapatkan data yang valid, adapun sumber hukum yang digunakan  hakim  terhadap  penunjukan  wali  pengampu adalah kitab undang-undang hukum perdata, HIR , Peraturan Pemerintah, KHI, dan Kitab Fiqih Muinul Hukkam. Kata  Kunci: Pertimbangan  hakim,  penunjuk  curator, perceraian.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
mengajukan  perceraian  di  Pengadilan  Agama,  baik  yang  datang  dari pihak  suami  (Cerai  Talak)  maupun  dari  pihak  istri  (Cerai  Gugat)  justru yang  diinginkan  kedua  belah  pihak  adalah  keluarga  yang  Sakinah mawaddah warahmah.
Tentang  keutuhan  rumah  tangga  tersebut  telah  diamanatkan  oleh UndangUndang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merumuskan "...antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menjadikan keluarga  (Rumah  tangga)  yang  kekal  dan  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha Esa). 1 Lebih jauh sebuah perkawinan (nikah) adalah suatu perbuatan yang dipandang  berbilai  ibarat  menurut  agama  Islam.  Sebab  perkawinan dibentuki  tidak  semata-mata  hanya  bersifat  sementara,  tetapi  lebih diarahkan  untuk  selama  hidup  dan  bahagian  bagi  pasangan  suami  istri yang  bersangkutan,  keluarga  yang  kekal  bahagia,  itulah  yang  dituju. 2 Oleh karenanya jelas bahwa tujuan suatu perkawinan untuk di wujudkan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 3
Namun  dalam  realita  kehidupan  rumah  tangga  tidak  semuanya dilandasi  perkawinan  (nikah)  berjalan  tampa  hambatan,  halangan  serta rintangan  sesuai  apa  yang  diharapkan  dan  dicita-citakan  oleh  agama Islam.  Begitu  banyak  persoalan  terjadi  di  sendi-sendi  kehidupan  rumah tangga.  Persoalan  kehidupan  tersebut  bertambah  rumit  dari  waktu kewaktu,  lagi  pula  persoalan  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  kalangan pemuda,  akan  tetapi  juga  masuk  pada  ranah  kehidupan  rumah  tangga yang  telah  dan  dijalankan  selama  bertahun-tahun  lamanya. 4 Salah  satu persoalan yang terjadi diatas adalah mengenai perceraian.
Perceraian  adalah  penghapusan  dengaan  putusan  hakim,  atau ketentuan salah satu pihak dalam perkawinan itu. 5 Kata perceraian adalah kata  yang  berasal  dari  kata  umum  dari  bahasa  Indonesia,  yang mempunyai  makna  sama  dalam  ilmu  fikih,  yang  berarti  bubaran perkawinan. 6 Selanjutnya  dalam  pengkajian  fikih  yang  bersumber  yang diriwayatkan  oleh  abu  daud  dan  ibnu  majah,  kamus  istilah  Agama menuliskan  "Talak"  berarti  melepaskan  ikatan,  yaitu  melepaskan  ikatan
1 Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ayat  1  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3425.
2 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Islam , (Jakarta: Universitasi Indonesia Pres, 1986), hlm. 11
3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19
4 Hasan Ayub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1981), hlm. 55 5 Subekti, Pokok-Pokok Perkawinan, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 42
6 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasaan dan Keadilan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
perkawinan  dangan  menucapkan  dengan  sukarela  ucapan  talak  kepada istrinya,  dengan  kata-kata  jelas  atau  sharih  ataupun  dengan  kata-kata sindiran.
Oleh  karenanya  sudah  menjadi  kebijakan  pemerintah  yang bersangkut  paut  dengan  perceraian  tidak  ada  pilihan  lain,  bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan  Agama 7 dan lembaga  illegal  formal  yang  diakui  oleh  hukum  yang  berlaku,  yang mengizinkan  suami  untuk  mengucapkan  talak  terhadap  istri  adalah pengadilan  agama  adapun  orang-orang  non  muslim  dilakukan dipengadilan Negeri. Meskipun perceraian itu di perbolehkan, akan tetapi Allah  SWT  membenci  perbuatan  tersebut,  sebagai  mana  sabdah Rasulallah SAW.
Terjemahannya: "Dari Ibnu Umar r.a. berkata: diantara barang-barang yang  halal  dibenci  oleh  allah  SWT  adalah  talak"  (Diriwayatkan  oleh Abu Daud Ibnu Majah, dan disahkan Oleh Ibnu Hasim menguatkan kemursalannya). 8
Demikian  perceraian  adalah  Alternative  terakhir,  sebagai  pintu darurat yang boleh ditempuh apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan  kembali  dan  keseimbangannya.  Islam  menunjuk  agar sebelum  terjadinya  perceraian  ditempuh  usaha-usaha  perdamian  antara keduan belah pihak.
Adapun alasan perceraian salah satunya dikarenakan suami atau istri dalam keadaan sakit ingatan (Gila). Karna orang yang keadaan nya sakit ingatan  tidak  dapat  melaksanakan  sebagai  mana  mestinya  orang  yang telah  berumah  tangga,  sehingga  tujuan  perkawianan  tidak  dapat terwujudkan. 9 Sedangkan  arti  Gila  dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam mengandung  pengertian  yaitu:  (Ar-Janun  =  sakit  Jiwa,  saraf  yang terganggu:  atau  fikiran  yang  tidak  normal)  suatu  penyakit  yang mengganggu  atau  merusak  akal,  sehingga  akal  tidak  bisa  menangkap suatu  objek  dengan  benar  dan  disertai  dengan  kebingungan  dan kekacawan  pikiran:  orang  yang  akalnya  tertutup  atau  terganggu,  tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau antara yang  baik  dengan  yang  buruk.  Kemudian  seorang  tersebut  dapat diketahui sebagai orang yang giladari gejala yang terjadi pada perbuatan yang menurut kebiasaan tidak benar dan tidak normal.
7 Hasan Ayub, Fiqih Keluarga, hlm. 55
8 Ibnu Hajar, Kitab Bulaqah Maram, Hadist Bab Talaq Nomor Hadist 1026 9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Seperti  kasus  yang  peneliti  angkat  terjadi  pada  istri  dalam  keadaan sakit ingatan (Gila) pada nomer perkara: 3304/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg. adapun  mulanya  sebelum  pemohon  (suami)  mengajukan  permohonan kepengadilan Agama Kab, Malang,  kondisi rumah tangga pemohon dan termohon  sangat  baik,  rukun  dan  harmonis  namun  masih  belum dikaruniai  Anak  oleh  yang  maha  kuasa,  namun  Kurang  lebih  sejak tanggal 13 bulan Mei tahun 2013 pemohon merasa bahwa termohon telah kehilangan akal pikiranya terus menerus hingga sekarang adapun wujud sikap dan prilaku yang menunjukkan sakit ingatan (Gila) tersebut adalah : Termohon tidak mengenali pemohon sebagai suaminya, termohon tik bisa diajak  kompromi  dan  berkomunikasi,  Hal  ini  berlangsung  secara  terus- menerus tampa pernah sadar dari apa yang dilakukan. 10
Namun, sekalipun termohon (Istri) dalam keadaan sakit ingatan (gila), sebagai manusia pemohon masih memberikan hak-haknya, termasuk Hak upaya  hukum  perkara  tersebut,  yakni  hakim  menghadirkan  wali pengampu  (curator)  yang  nantinya  akan  menjadi  wakil  pada  saat  istri dalam keadaan tidak normal.
Pada  kenyataannya  belum  ditemukan  Undang-Undang  yang  khusus mengatur secara detail tentang orang yang sakit ingatan (Gila), termasuk juga dalam wali pengampu (curator), tetapi ada penafsiran bahwa secara implisit  orang  yang  sakit  ingatan  (Gila)  atau  upaya  hakim  dalam menghadirkan wali pengampu (curator) sudah dapat diwadahi, yang oleh salah satunya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang  Putusan  Perkawinan  Bagian  kesatuan  Umum  Pasal  116  huruf  f adapun  adanya  wali  pengampu  (curator)  tersebut  secara  otomatis terjadi." 11
Sedangkan  wali  pengampu  (curator)  yang  dimaksud  adalah pengampunan, perwalian 12 dalam keadaan gila tersebut yang tidak dapat berbuat atau bertindak hukum sebagai mesti pada orang umumnya, maka karena gilanya tersebut harus berada dibawah wali pengampu (curator).
Selanjutnya dalam penelitian  ini muncul pertanyaan sebagai berikut: apa  dasar  hakim  yanmg  digunakan  hakim  dalam  penunjukan  wali pengampu (curator), yang tidak berlapis juga dengan hukum pengadilan
10 Dokumen/Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Putusan 3304/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg
11 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19
12 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradmiya, Cet. Sembilan 2000), hlm. 36

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
agama  kabupaten  malang  Khususnya,  apakah  penunjukan  wali pengampu  (curator)  termasuk  upaya  ijtihad  hakim  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang.
Untuk mafaat pada penelitian  ini ada dua poin  yang dapat di ambil oleh  peneliti  sendiri  yang Pertama, secara  teoritis  dapat  menambah khazanah  pemikiran  hukum  islam  tentang  konsep  wali  pengampu (curator)  yang  berkaitan  dengan  perceraian, Kedua, dapat  dijadikan sebagai  refrensi  bagi  peneliti  selanjutnya,  secara  aplikatif  adalah  untuk mendapatkan  ilmu  dari  para  hakim  di  pengadilan  agama  kabupaten malang dalam artian melakukan diskusi dengan praktisi-praktisi hukum islam.
Penelitian  terdahulu  tentang  wali  pengampu  sebagai  berikut:
Pertama, Komsan Samosir dengan Judul Pengelola Harta Kekayaan Orang Dibawah  Pengampuan  Oleh  Balai  Harta  Peninggalan  Kota  Medan, dengan  jenis  penelitian  adalah  normatif  empiris  dengan  menggunakan data  primer dan  skunder.  Kedua,  Fakhrul  Maulidin,  Universitas  Medan, dengan Judul Pertimbangan Hakim Menetapkan Permohonan dari Status Wali  Pengampu  (Studi  Pengadilan  Negeri  Medan  Kelas  IA  Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.Mdn).

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yang  mana  di definisikan  bahwa  kualitatif  sama  dengan  penelitian  lapangan  yang mencari  data  dari  sumber  yang  utama  dan  diamati,  sedangkan pendekatan  menurut  Lexy  J.  Molieong,  pendekatan  yang  digunakan dalam  pendekatan  Studi  Kasus  bersifat  normatif  sesuai  dengan penelitiannya maka menggunakan sumber data primer dan skunder guna mendapatkan data yang valid. Permasalahan yang diteliti pada jurnal ini adalah pertimbangan hakim dalam penunjukan wali pengampu (curator) terhadap perkara perceraian di pengadilan agama (Studi Perkara Nomor : 3304/Pdt.G/2014/PA/Kab.Mlg).

## Hasil dan Pembahasan Muhkam ‘Alaihi
Adalah  yang  dikenai  hukuman  ialah  orang-orang  mukallaf,  artinya orang-orang  muslim  yang  sudah  dewasa  dan  berakal  dengan  syarat  ia mengerti apa yang di jadikan beban baginya.
Orang  gila  adalah  orang  yang  tidur  nyenyak,  dan  anak  anak  yeng belum  dewasa  dan  orang  yang  terlupa  tidak  dikenal taklif (tuntutan),

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
sebagaimana sabda nabi muhammad saw. “pena itu telah diangkat (tidak dipergunakan  mencatat)  amal  perbuatan  tiga  orang:  satu,  orang  yang tidur hingga ia bangun, dua anak-anak hingga ia dewasa, tiga orang gila hingga ia sembuh”.
Demikian  orang  yang  terlupa  disamakan  dengan  orang  yang  tidur dan yang tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan. 13

## Syarat-Syarat Taklif
Pertama, Harus  sanggup  dan  dapat  memahami  khitah  atau  ketentuan yang diharapkan kedepannya.
Kedua, Alhli dan patut ditaklif, yang dimaksud dengan ahli adalah pantas atau patut ditaklifi, yang dimaksud mukallaf itu pantas atau patut dibena dengan taklif, ahli yang dimaksud terdiri dari dua sisi yaitu:
Pertama, Ahliyatul  Wujud  Adalah  kepantasan  seseorang  untuk memiliki  atau  mempunyai  hak  dan  kewajiban. Pertama, Yang  dimaksud dengan hak adalah suatu yang harus diterimanya dari orang lain. Kedua, Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain.
Kedua, Ahliyatul  Ada’  adalah  kepantasan  seorang  mukallaf  untuk diperhitungkan oleh oleh syara’ karena ucapan dan perbuatannya dengan pengertian,  apabila  seorang  mengerjakan  shalat  wajib,  maka  syara’ menilai  bahwa  kewajibannya  telah  tunai  dan  gugur  dari  padanya tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan ahliyatul ada’ ialah tamyiz, oleh  sebab  itu  manusia  tergolong  kepada  ahliyatul  ada’  hanya  manusia yang mumayyiz. 14
Manusia  di  tinjau  dari  hubungannya  dengan  ahliyatul  ada’ mempunyai  keadaanya  yaitu: Pertama, Terkadang  ia  sama  sekali  tidak mempunyai ahliyatul ada’ atau sama sekali sepi padanya. Ialah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam urusan apapun. Kedua, Ada kalanya ia adalah kurang ahliyatul ada’ ialah orang yang telah pintar tapi  belum  baliqh.  Ini  berkenaan  dengan  anak  kecil  pada  masa  tamyiz (sudah  bisa  membedakan  antra  baik  dan  buruk)  sebelum  baligh,  dan berkenan  juga  pada  orang  yang  kurang  waras  otaknya,  karena sesungguhnya orang yang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya,  bukan  tidak  berakal  ia  hanyalah  lemah  akal,  kurang  sempurna akalnya  jadi  hukuman  nya  sama  dengan  orang  yang  mumayyiz. Ketiga, Ada kalanyan  ia mempunyai ahliyatul ada’ yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai aqil baliqh, ahliyatul ada’ yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam beradaan berakal.
13 Syafie Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, Cet IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 17 14 Syafie Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 17

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Konsep Wali
Wali  adalah  suatu  ketentuan  hukum  yang  dapat dipaksakan  kepada orang  lain  sesuai  dengan  bidangnya,  pengertian  wali  juga  sama  yang terdapat  pada  bukunya  slamet  abidin  dan  aminuddin  dalam  bukunya Fiqih Munakahat bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidangnya. 15 Adapun juga wali dapat diartikan sebagai orang yang menyertai, mengatur, memimpin atau melindungi.  Dalam  istilah  fiqih  disebutkan  bahwa  wali  atau  perwalian adalah  wilayah  (tempat,  daerah)  yang  berarti  penguasa  dan  pelindung (melindungi tempatnya), dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam  menyebitkan  bahwa  wali  dalam  istilah  fiqih ialah  pengusaha  penuh  yang  diberikan  oleh  agama  kepadanya  untuk menguasi dan melindungi orang atau barang.
Sejauh  ini  dalam  perkenaan  wali  pengampu  (curator)  sangat  asing dan  amat  jarang  terungkap  dibeberapa  literatur,  sehingga  orang memahami  bahwa  ketika  seseorang  berbicara  tentang  wali  maka  akan dipahami wali yang dimaksud adalah wali didalam pernikahan atau juga pengampu, maka dipahami pengampu untuk anak dibawah umur (yang belum punya akal).
Untuk  lebih  membantu  pemahaman  mengenai  wali  pengampu (curator)  dalam  perceraian  disebabkan  salah  satu  pihak  suami  atau  istri dalam keadaan sakit ingatan (Gila), sangat perlu kiranya mengetahui lebih dahulu wali dalam pernikahan.
Wali dalam nikah dibagi menjadi empat bagian.
Pertama, Wali  nasab  adalah  wali  nikah  yang  ada  hubungan  darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 16 Jalur wali nikah adalah.
Pertama, Laki-laki  lurus  keatas  (ayah,  kakek  dari  pihak  ayah). Kedua, Saudara laki-laki  kandung atau  saudara laki-laki seayah. Ketiga, Saudara kandung  dari  ayah  dan  keturunan  laki-laki. Keempat ,  Saudara  laki-laki sekandung dengan kakek.
Kedua, Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah bila wali keluarga tidak ada yang tau atau menyerahkan kepadanya. 17 Ketiga, Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon  istri  adapun  cara  pengangkatannya  wali  tahkim  (calon  suami mengucapkan  tahkim  kepada  calon  istri  dengan  kalimat  “saya  angkat
15 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 83
16 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, hlm. 83 17 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, hlm. 92

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
bapak/saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak saya terima dengan senang) begitu pula dengan sang calon  istri  dengan  mengucapkan  hal  yang  sama,  wali  Tahkim  terjadi apabila  (pertama,  wali  nasab  tidak  ada,  Kedua,  wali  nasab  ghoib  atau bepergian sejauh perjalanan serta tidak ada wakilnya di tempat tersebut, ketiga, tidak ada qodi atau pencatat nikah, talak dan rujuk NTR), Pertama, Wali  maula  adalah  wali  yang  menikahi  budaknya  (majikannya  sendiri artinya  laki-laki  boleh  menikahkan  perempuan  yang  berada  dalam perwalian bila mana perempuan itu rela menerimanya. 18

## Syarat Wali
Syarat-syarat bagi wali ialah merdeka, berkal sehat dan dewasa tidak yang penganut islam maupun bukan. Sedangkan budak, orang yang gila anak  kecil  tidak  dapat  menjadi  wali,  karena  orang-orang  tersebut  tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
Dalam  hal  menjadi  wali  para  ulama  sepakat  membagikanya  sebagai berikut:
Pertama, Muslim  disyaratkan  wali  harus  muslim,  apabila  yang menikah adalah orang muslim berdasarkan firman allah (Terjemahannya: jangan  lah  orang-orang  mukmin  mengangkat  orang-orang  kafir  sebagai wali-wali  mereka  dengan  meninggalkan  orang  mukmin  (Qs.  Al-Imran: 128)
Kedua, Orang  yang  mukallaf,  karena  orang  yang  mukallaf  adalah orang-orang  yang  diberi  hukum  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan perbuatanyan, dijelaskan dalam Hadist Bukhori dan Muslim (Diamkanlah hukum  dari  tiga  perkara:  dari  orang  yang  tidur  hingga  ia  bangun,  dari anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang gila sampai ia sembuh).
Ketiga, Cerdas  (Adil)  mahzab  imam  syafie  menyaratkan  wali  itu adalah orang yang cerdas, berdasarkan hadist: Terjemahannya (Dari ibnu abbas  berkata,  berkata  Rasulullah  SAW  tidak  ada  nikah  kecuali  dengan wali yang cerdas (HR. Imam Syafi’e)

## Putusan Perkawinan Karena Perceraian
Putusan  perkawinan  karena  perceraian  adalah  putusan  perceraian karena  dinyatakan  talak  oleh  seorang  suami  terhadap  istrinya  yang perkawinan  nya  dilakukan  menurut  agama  islam 19 adapun  putusan perceraian  terjadi  karena  dua  hal  yang Pertama, Talak,  atau  Yang Kedua ,
Berdasarkan gugatan pengadilan. 20
18 Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasqyi, Rahmatul Ummah Fiqih Aimah, (Bandung:
Al-Hasyimi Pres, 2001), hlm. 343
19 Syahrani  Riduan, Rangkuman  Instrumen  Ilmu  Hukum ,  (Bandung:  Citra  Aditiya  Bakti, 1999), hlm. 107
20 Syahrani Riduan, Rangkuman Instrumen Ilmu Hukum, hlm. 110

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Hukum Orang Gila dalam Perkawinan
Para  ulama  sepakat  bahwa  hukum  orang  gila  (sakit  ingatan)  persis dengan  anak  kecil,  orang  tersebut  gila  masih  kecil  maupun  sudah  balik dan mengerti. 21 Pada dasarnya anak yang belum dewasa atau masih kecil, maka  ia  harus  berada  dalam  perkawinannya  dalam  pengampuannya. Perwalian  adalah  pengawasan  terhadap  anak  dibawah  umur  (belum baliq), adapun anak yang berada dalam perwalian sebagai berikut:
Pertama, Anak  yang  sah  namun  kedua  orang  tuanya  telah  dicabut kekuasaannya  sebagai  orang  tua. Kedua ,  Anak  sah  yang  orang  tuanya bercerai. Ketiga, Anak yang lahir diluar pernikahan.
Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lain dengan sendirinya menjadi wali dari anaknya. Perwalian ini disebut  dalam  undang-undang  ( Watterlejke  voogdij). Seorang  anak  yang lahir diluar perkawinan berada pada orang tua yang mengakunya, apabila orang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya ternyata tidak  mempunyai  wali  maka  hakim  akan  mengangkat  seorang  wali  atas permintaan  dari  salah  satu  pihak  yang  kepentingannya  atau  karena jabatan  ( Dative  voogdij) pengangkatan  yang  dimaksud  akan  berlaku  jika orang  tuanya  yang  lain  karena  suatu  sebab  tidak  menjadi  wali,  maka kemudian perwalian ini dinamakan perwalian menurut wasiat. 22

## Pasal Wali Pengampu (Curator)
Ada  beberapa  istilah  munculnya  wali  pengampu  (Curator)  yang terdapat  pada  pasal-pasal  BW  dan  HIR  pasal-pasal  sebagai  berikut: Pertama, Pasal 433 KUHPerdata merumuskan “setiap orang dewasa, yang berada  dalam  keadaan  dungu,  sakit  otak  atau  mata  gelap  harus  ditaruh dalam  pengampuan,  kadang-kadang  cakap  dalam  mempergunakan pikirannya.” Kedua, Pasal  436  KUHPerdata  merumuskan  “Segala permintaan  akan  pengampuan,  harus  dimajukan  kepada  pengadilan negeri,  yang  mana  dalam  daerah  hukumya  orang  yang  dimintai pengampuannya” Ketiga, Pasal  229  HIR  merumuskan  “jika  seseorang yang akal balik, tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena  kekurangan  akalnya,  kata-kata  tiap  sanak  saudaranya,  dan  jika tidak  ada  jaksa  pengadilan  negeri  berkuasa  akan  memintanya,  supaya diangkat  wali  pengampu  (curator)  untuk  memelihara  orang  itu  dan barangnya. Keempat, Pasal  230  HIR  merumuskan  “permintaan  yang demikian  itu  dimajukan  pada  pengadilan  negeri  yang  akan  menyuruh
21 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 694 22 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 52-53

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
memanggil  orang  yang  memajukan  perintah  itu  dan  saksi  yang ditunjuknya  lagi  pula  orang  yang  diberi  wali,  supaya  mereka  datang menghadap  kepengadilan  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan. Kelima, Pasal 231 HIR merumuskan “jika permintaan itu dikabulkan maka pengadilan  negeri  terus  mengangkat  juga  seorang  wali  yang  dapat diharap  akan  memelihara  orang  yang  diberi  perwalian  dan  barangnya dengan sebaik baiknya. 23

## Putusan Pengadilan Agama
Putusan  perkawinan  atas  keputusan  pengadilan  adalah  putusan perkawinan  karena  gugatan  percerian  istri  terhadap  suaminya  yang melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  islam  atau  karena  gugatan perceraian  suami  atau  istri  yang  melangsungkan  mana  dikabulkan pengadilan  dengan  suatu  putusan.  Putusan  perkawinan  karena keputusannya  pengadilan  ini  disebut  juga  cerai  gugat  justru  undang- undang  perkawinan  dan  peraturan  pelaksananya  menyebutkan  bahwa perceraian ini dengan gugatan.
Pertimbangan  hakim  dengan  nomor  perkara  yang  di  ajukan  oleh pihak  suami  dengan  Nomor  Perkara:  3304/Pdt.G/2014/PA.  Kab.  Mlg, Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  04  Juni  2014  yang terdaftar dipanitera pengadilan agama kabupaten malang mengemukakan sebagai berikut:
Pertama, Pada  tanggal  13  Mei  2013,  pemohon  dengan  termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Wajak  Kabupaten  Malang dengan  kutipan  akta  nikah  nomor:  0429/054/V/2013  tertanggal  13  Mei 2013.
Kedua, Setelah  pernikahan  tersebut  pemohon  dengan  termohon bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  rumah  orang  tua termohon  di  dusun  Garotan  RT.  021/RW.09  Desa  Beringin  Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama tiga Bulan, selama pernikahan pemohon dangan  termohon  telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri namun belum dikaruniai seorang anak.
Ketiga, Kurang  lebih  sejak  tanggal  13  Mei  2014  pemohon  merasa bahwa  termohon  telah  kehilangan  akal  pikirannya  secara  terus  menerus hingga  sekarang  ini.  Adapun  wujud  sikap  dan  perilaku  yang menunjukkan  sakit  ingatan  (gila)  tersebut  adalah:  termohon  tidak  bisa mengenali bahwa pemohon adalah suaminya, termohon tidak bisa diajak berkomunikasi,  hal  ini  berlangsung  secara  terus  menerus  tanpa  pernah
23 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasanya, (Bogor: Pelit, 1995), hlm. 166-167

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## sadar dari apa yang dilakukan.
Keempat, Selama termohon dalam keadaan seperti tersebut diatas yang mengurus  kepentingan  termohon  adalah  orang  tua  termohon  bernama Makruf,  Umur  59  Tahun,  Agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  tempat kediaman  di  Dusun  Garotan  RT.021/RW.09  Desa  Bringin  Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
Kelima, Puncak  masalah  dari  sikap  dan  perbuatan  termohon  adalah pemohon  tidak  tahan  atas  sikap  termohon  dan  akhirnya  kurang  lebih pada bulan juli tahun 2013, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah orang tua pemohon sendiri dengan alamat sebagai mana disebut  diatas  selama  9  bulan  hingga  sekarang.  Selama  itu  sudah  tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
Keenam, Bahwa  selama  pemohon  belum  berusaha  mengobatkan termohon,  karena  pemohon  kecewa  dengan  sikap  orang  tua  termohon yang  tidak  mau  jujur  memberi  tahu  keadaan  jiwa  termohon  dalam keadaan sakit;
Saksi-saksi
Saksi  I:  khoirul  Nasirin  bin  Dollah,  umur  37  Tahun,  Agama  Islam, pekerjaan  buruh,  tempat  kediaman  di  RT.29/RW.  03.  Desa  Sananrejo Kecamatan  Turen  Kabupaten  Malang,  dibawah  sumpahnya  didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Pertama, Bahwa  saksi  kenal  dengan  pemohon  dan  termohon  karena saksi adalah saudara ipar pemohon;
Kedua, Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Mei 2013 saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
Ketiga, Bahwa  saksi  tahu  selama  berumah  tangga,  pemohon  dan termohon  tinggal  bersama  rumah  orang  tua  termohon di  dusun  garotan RT.021/RW.09 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
Keempat, Bahwa  pemohon  dan  termohon  nemun  belum  dikaruniai keturunan;
Kelima, Bahwa  saksi  tahu  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
Keenam, Bahwa  termohon  telah  kehilangan  akal  pikirannya  secara terus-menerus  hingga  sekarang  ini.  Termohon  tidak  bisa  mengenali pemohon  adalah  suaminya  dan  termohon  tidak  tidak  bisa  diajak komunikasi.
Ketujuh, Bahwa  saksi  mengetahui  akibat  perselisihan  dan pertengkaran tersebut pada bulan juli 2013, pemohon pergi meningalkan termohon  dan  pulang  kerumah  orang  tuan  pemohon  sendiri  dengan alamat  sebagaimana  tersebut  diatas  selama  9  bulan  hingga  sekrang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Kedelapan, Bahwa  pihak  keluarga  sudah  mengobatkan  termohon namun tetap belum sembuh
Saksi  II:  Syaifuddin  bin  Mustajab,  umur  48  Tahun,  Agama  Islam, pekerjaan  buruh,  tempat  kediaman  di  jalan  Retawe  RT.03/RW.  07.  Desa Wajak  Kecamatan  Wajak  Kabupaten  Malang,  dibawah  sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
Pertama, Bahwa  saksi  kenal  dengan  pemohon  dan  termohon  karena saksi adalah saudara ipar pemohon;
Kedua, Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Mei 2013 saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
Ketiga, Bahwa  saksi  tahu  selama  berumah  tangga,  pemohon  dan termohon  tinggal  bersama  rumah  orang  tua  termohon di  dusun  garotan RT.021/RW.09 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
Keempat, Bahwa  pemohon  dan  termohon  nemun  belum  dikaruniai keturunan;
Kelima, Bahwa  saksi  tahu  rumah  tangga  pemohon  dan  termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
Keenam, Bahwa  termohon  telah  kehilangan  akal  pikirannya  secara terus-menerus  hingga  sekarang  ini.  Termohon  tidak  bisa  mengenali pemohon  adalah  suaminya  dan  termohon  tidak  tidak  bisa  diajak komunikasi.
Ketujuh, Bahwa  saksi  mengetahui  akibat  perselisihan  dan pertengkaran tersebut pada bulan juli 2013, pemohon pergi meningalkan termohon  dan  pulang  kerumah  orang  tuan  pemohon  sendiri  dengan alamat  sebagaimana  tersebut  diatas  selama  9  bulan  hingga  sekrang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
Kedelapan, Bahwa  pihak  keluarga  sudah  mengobatkan  termohon namun tetap belum sembuh

## Pertimbangan Hukum
Berdasarkan  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan,  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam  menegaskan  salah  satu  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan pertengkaran terus menerus antra suami dan isteri dan tidak ada harapan rukun kembali.
Pemohon  dan  termohon  yang  menyatakan  bahwa  pemohon  dan termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63  Ayat  1  huruf  a  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 50 Tahun Tahun 2009 jo.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Pemohon dan Termohon mendalilkan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di indonesia yang mana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
Dalam proses pengadilan yang dilangsungkan oleh pengadilan agama kabupaten  malang  yang  mana  pihak  termohon  tidak  hadir  dalam persidangan  dan  diwakilkan  oleh  orang  lain,  meskipun  sudah  dipanggil melalui  surat,  media  namun  pihak  termohon  tidak  hadir,  sebagaimana ketentuan  Pasal  125  HIR  jo.  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975.
Majelis  Hakim  telah  mendengarkan  keterangan  2  orang  saksi Pemohon  yang  telah  memberikan  keterangan  dibawah  sumpah,  majelis hakim  juga  menerima  bukti  P-1  sesuai  dengan  Pasal  1888  KUHPerdata dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 1870 KUHPerdata dan 165 HIR. Saksi  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  Pasal  170,  171,  172
HIR  jo.  Pasal  76  ayat  1  Nomor  7  Tahun  1989  dan  Pertauran  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
Dari  pertimbangan  hakim  mengambil  dalam  Kitab  Hadist  Muinul Hukkam halaman 96:
Terjemahan: Dari Hasan, sesungguhnya nabi SAW. Terlah bersabdah “barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  islam  untuk  menghadap  di persidangan,  sedangkan  ia  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  ia termasuk orang yang dholim dan gugur haknya”.

## Penutup
Pertimbangan  Hakim  dalam  Penunjukan  Wali  Pengampu  (Curator) yang  disebabkan  istri  dalam  keadaan  gila  Nomor  Perkara  3304/  Pdt.G/ 2014/PA.  Kab.  Mlg  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  Huruf  (f),  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116  huruf  (f),  berasarkan musyawarah majelis hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Kitab Fiqih Mu’inul Hukkam Halaman 96.

## Daftar Pustaka
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dokumen/Arsip  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Nomor  Putusan 3304/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam . Surabaya: Karya Anda, 2003.
Anwar  Harjono. Hukum  Islam  Keluasaan  dan  Keadilan. Jakarta:  Bulan Bintang, 1968.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Hasan Ayub. Fiqih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1981. Ibnu Hajar. Kitab Bulaqah Maram. Hadist Bab Talaq Nomor Hadist 1026.
Ihda  Shofiyatun  Nisa’  dan  Abdul  Mufidi  Muzayyin.  “  Analisis  Budaya Khitbah  Nikah  oleh  Perempuan  Kepada  Laki-laki  di  Desa  Jatisari Senori  Tuban”.  Jaksya:  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and Civil Law, Vol. 2, No. 2. Oktober 2021.
Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasqyi. Rahmatul Ummah Fiqih Aima. Bandung: Al-Hasyimi Pres, 2001.
R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasanya. Bogor: Pelit, 1995. Sayuti Thalib. Hukum Keluarga Islam . Jakarta: Universitasi Indonesia Pres, 1986.
Subekti. Pokok-Pokok Perkawinan. Jakarta: Intermasa, 1996.
___, Kamus Hukum. Jakarta: Pradmiya, 2000. Syahrani  Riduan. Rangkuman  Instrumen  Ilmu  Hukum .  Bandung:  Citra Aditiya Bakti, 1999.
Slamet Abidin. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Syafie Rahmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2010. https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16287