## PELAKSANAAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT/TESTAMEN YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN LEGITIEME PORTIE BURGERLIJK WETBOEK (BW)
Anastassia Tamara Tandey, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, Novalita Eka Christy Pihang
Universitas Airlangga Email: tassya1997.tassya@gmail.com

## Abstrak
Kematian seseorang yang meninggalkan harta warisannya diatur dengan hukum  waris.  Pengaturan  dengan  hukum  waris  ini,  berguna  untuk  melindungi para  pihak  seperti  ahli  waris  sehingga  tidak  terjadi  sengketa  atas  harta peninggalan  pewaris.  Ahli  waris,  terdapat  dua  jenis,  diantaranya  ahli  waris berdasarkan  surat  wasiat  dan  ahli  waris  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan.  Untuk  pembagian  warisan  yang  berdasarkan  surat  wasiat  terdapat pengaturannya,  dikarenakan  secara  faktual  orang  yang  meninggalkan  surat wasiat  dimana  pembagiannya  ahli  waris  yang  berhak  mendapatkan  bagian warisan lebih sedikit dibandingkan ahli waris diluar yang mendapatkan warisan. Untuk  melindungi  penerima  warisan  dari  surat  wasiat  yang  terdapat penyimpangan diatur dengan legitieme portie atau bagian mutlak harus diterima ahli waris yang seharusnya berhak menerima warisan.
Kata Kunci: Ahli Waris, Testamen , Legitieme Portie

## Abstract
The death of someone who left his inheritance regulated by inheritance law. Arrangement with inheritance law is useful to protect parties such as heirs so that  there  is  no  dispute  over  the  assets  left  by  the  heirs  (people  who  leave property). Heirs, there are 2 (two) types, namely heirs based on a will and heirs based on statutory provisions. For the distribution of inheritance based on a will there is a regulation, because in fact the heir can make a will that the distribution of  heirs  who  are  entitled  to  inheritance  gets  less  than  the  heirs  who  are  outside entitled to inheritance. To protect the heirs who are entitled to inherit from a will with a deviation set with legitieme portie or a absolute part that must be accepted by the heirs who should be entitled to inherit
Keywords: Heirs , Testament , Legitieme Portie

## PENDAHULUAN
ematian seseorang dapat membawa akibat hukum, yaitu dimulai dari dirinya maupun sesamanya. Kematian tersebut berpengaruh terhadap harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  semasa  hidupnya.  Dan  untuk pengaturan  mengenai  harta  kekayaan  peninggalan  ini  dalam  hukum telah  diatur  pembagiannya,  pengurusannya  dan  lain  sebagainya sehingga  apabila  terjadi  sengketa  terdapat  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan masalah  ini.  Harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  ini  dikenal  dengan  sebutan warisan.  Pengaturan  mengenai  warisan  ini  diatur  menggunakan  hukum  waris, tetapi  terdapat  istilah  lain  juga  yang  digunakan  dalam  pengaturan  warisan  ini seperti  hukum  pewarisan,  hukum  kewarisan,  ada  juga  seperti  yang  disebutkan sebelumnya  yaitu  hukum  waris.  Pada  hakekatnya  istilah-istilah  yang  digunakan dari  sisi  pengertian,  penggunaan  istilah  tersebut  bukan  menjadi  sebuah  masalah melainkan memilki  tujuan  yang sama sebagai  jalan keluar bagi  masalah-masalah yang  kerap  terjadi  dalam  lingkup  dunia  terlebih  di  Indonesia  dalam  hal  ini mengenai masalah pewarisan. Hukum waris di  Indonesia dibedakan menjadi tiga sistem hukum waris, ini dikarenakan pengaruh dari masa penjajahan di Indonesia yang  mengakibat  penggolongan  penduduk  dan  hukum  yang  digunakan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  131 jo. 163  I.S, Staatsblad 1917  Nomor  129, Staatsblad 1924  Nomor  557  tentang  Penundukan  Diri  terhadap  Hukum  Eropa, yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Hukum  Waris Burgerlijk  Wetboek (yang  selanjutnya disebut BW); (2) Hukum Waris Islam; dan (3) Hukum Waris adat.
Hukum  Waris  BW  diatur  dalam  Buku  II  Bab  XII  hingga  Bab  XVIII  BW , yang diterapkan bagi Golongan Eropa termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan  golongan  yang  mengikuti  hukum  Eropa.  Hukum  Waris  Islam  diatur berdasarkan  INPRES  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (selanjutnya  cukup  disingkat  KHI)  yang  diterapkan  bagi  WNI  yang  beragama Islam,  sebagaimana  terdapat  dalam  Yurisprudensi  MA  No.  172K/SIP/1974. Hukum  Waris  Adat,  diterapkan  untuk  golongan  Bumi  Putera  yang  patuh  pada Hukum  Adat  dimana  mempunyai  sifat  kekeluargaan,  antara  lain:  sifat  keibuan (Matrilineal),  sifat  kebapakan  (Patrilineal)  maupun  campuran  (Bilateral).  Ketiga jenis  sistem  ini  mempunyai  ciri  khas  tersendiri  yang  menjadi  pembeda  antara yang  satu  dengan  lainnya. 1 Berbicara  permasalahan  warisan    tidak  terlepas  dari tiga  unsur  pokok  yang  bersifat  komulatif,  diantaranya  Pewaris  ( Erflater )  adalah
1 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). [206].
K
orang  yang  meninggal  dunia  serta  meninggalkan  harta  kekayaannya  pada  orang lain; Ahli waris ( Erfgenaam ) adalah orang yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris; dan Harta warisan ( Nalatenschap ) atau disebut warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. 2
Berwasiat dalam hukum islam merupakan sunnah muakkad bagi setiap umat muslim,  dikhususkan  bagi  seorang  yang  sakit  keras  atau  nampak  sebelum  ajal menjemput. 3 Ketentuan pengeluaran wasiat adalah firman Allah termuat didalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 180 yang artinya: 4
“Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan  karib  kerabatnya  secara  ma’ruf,  (ini  adalah)  kewajiban  atas  orang- orang yang bertakwa.”
Surat An-Nisaa’ ayat 11:
Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu  bagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian  dua  orang anak perempuan [bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin  dan  memberi  nafkah];  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan lebih  dari  dua  [lebih  daru  dua  maksudnya;  dua  atau  lebih  sesuai  dengan yang  diamalkan  Nabi],  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia  memperoleh separuh  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapak,  bagi  masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu  mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.
(Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak- anakmu  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). 206-207].
3 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018) . [138].
4 H. Moh., Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia , (Sinar Grafika 2009).[55-56].
Apabila  sebelum  meninggal  dunia  dan  seseorang  telah  meninggalkan wasiat,  maka  wasiat  tersebut  harus  dijalankan  dari  harta  peninggalannya  dengan tidak melebihi dari satu per tiga harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan  berwasiat  lebih  dari  satu  per  tiga,  harus  seizin  penerima  warisan. 5 Berdasarkan KHI bentuk dari wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang  sebagai  saksi  atau  dalam  bentuk  tertulis  yang  dilakukan  dihadapan  dua orang  sebagai  saksi  maupun  dihadapan  Notaris  (Pasal  195  KHI).  Konsep  KHI tidak mewajibkan untuk membuat wasiat dalam bentuk tertulis atau menggunakan campur  tangan  Notaris,  hal  ini  disesuaikan  dengan  keinginan  si  pembuat  wasiat. Sedangkan didalam BW terkait dengan bentuk wasiat, Pasal 931 BW menjelaskan bahwa  surat  wasiat  hanya  dapat  dibuat  dengan,  akta  olografis,  akta  umum  atau dengan  akta  tertutup.  Berdasarkan  beberapa  ketentuan  BW  secara  formil  diatas surat  wasiat  wajib  secara  tertulis  pembuatannya  dihadapan  Notaris  ataupun dititipkan untuk disimpan oleh Notaris. 6
Jika  dibandingkan  dengan  BW  yang  mengatur  bagian  dari  setiap  ahli  waris yang  telah  diatur  oleh  UU  tidak  dapat  disimpangi,  dengan  memberikan  warisan kepada  penerima  warisan  dalam  hal  ini  tidak  berhak  menerima  harta  warisan melebihi bagian penerima warisan yang berhak menerima harta warisan. Keadaan ini  dikenal  sebagai  bagian  mutlak  ( legitieme  portie) .  Berbeda  didalam  hukum waris islam tidak ada pengaturan secara khusus, dimana hanya ditetapkan warisan tidak  boleh  melebihi  satu  per  tiga  dari  harta  kekayaan  jika  ingin  diberikan  lebih diijinkan, tetapi harus dibutuhkan persetujuan ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran ataupun KHI.
Adapula bentuk  hukum  waris  yang ketiga  yaitu waris menurut  adat.  Hukum waris  adat  tidak  mengatur  tentang  adanya legitieme  portie seperti  yang  tertuang didalam BW, seperti batasan yang ada dalam hukum waris islam yaitu bagiannya satu  per  tiga  harta  kekayaan  pemberi  warisan.  Esensi  dari  hukum  waris  adat adalah  merupakan  proses  penerusan,  peralihan/pengoperan  harta.  Sesungguhnya proses  dalam  hal  peralihan  dapat  dimulai  sejak  pemilik  dari  harta  kekayaan  itu sendiri  masih  hidup  dan  prosesnya  terus  berjalan  hingga  keturunannya  masing- masing  membentuk  keluarga  baru  yang  mandiri  { mentas dan mencar (Jawa)} yang  nanti  pada  waktunya  tiba  mendapat  giliran  untuk  meneruskan  prosesnya
5 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. Loc.Cit.
6 Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim , ‘Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata’ (2017) 4 Jurnal Akta.[30-31].
kepada  keturunan  selanjutnya.  “Proses  tersebut  tidak  menjadi  “ akuut ”  apabila orang  tua  meninggal  dunia. 7 Tulisan  ini  dibuat,  berfokus  pada  pembahasan mengenai  surat  wasiat/testamen  sebagai  ketentuan  pelaksana  dari  keinginan pewaris.  Dalam  hal  ini  dimana  si  pewaris  berhak  sepenuhnya  atas  harta warisannya,  yang  oleh  karena  itu  juga  si  pewaris  berhak  membagi  harta kekayaannya  kepada  para  ahli  waris  sesuai  dengan  kehendaknya.  Hal  ini  akan tinjau menurut Hukum Waris BW sehingga isu yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/T estamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW) .

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Hak  Mutlak  Ahli  Waris  Terhadap  Surat  Wasiat/Testamen yang  Menyimpang  Dari  Ketentuan Legitieme  Portie  Burgerlijk  Wetboek (BW).
Wasiat  kerap  kali  terjadi  dalam  lingkup  kehidupan,  dimana  wasiat  ini merupakan  suatu  perbuatan/perintah  dari  pewaris  untuk  terlaksananya  suatu kehendak  dari  pewaris  tersebut.  Wasiat  ialah  pernyataan  keinginan  seseorang terhadap  apa  yang  ingin  ia  lakukan  terhadap  harta  kekayaannya  setelah  ia meninggal  dunia. 8 Dalam  BW  tidaklah  diatur  secara  jelas  mengenai  pengertian dari  pada  wasiat  itu  sendiri,  secara  umum  menurut  Pasal  874  BW,  wasiat merupakan  segala  harta  seseorang  yang  meniggal  dunia,  adalah  kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat  tidak  telah  diambilnya  suatu  ketetapan  yang  sah.  Dalam  sistem  hukum hukum waris di Indonesia terdapat pembatasan atas warisan yaitu: (1) Seseorang yang  meninggalkan  warisan (erflater) pada  saat  orang  tersebut  meniggal  dunia;
(2)  Seseorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris (erfenaam) yang  mempunyai  hak menerima  kekayaan  yang  ditinggalkannya  itu;  dan  (3)  Harta  warisan (nalaten schap) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih pada ahli waris tersebut. 9
7 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , (PT. Toko Gunung Agung 1995).[161-162].
8 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW, (Refika Aditama 2007).[95].
9 Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia , (PT. Rineka Cipta 2000). [4].
Hukum  waris  dalam  Perdata  Barat  dikenal  juga  dengan  istilah erfrecht . Hukum  waris  menurut  BW  diatur  dalam  Pasal  830  BW  sampai  dengan  Pasal 1130. Hukum waris juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di Indonesia juga berlaku ketentuan waris adat yang sifatnya berupa hukum tidak tertulis. 10 Pewarisan yang dibagi dalam 2 (dua) macam yaitu warisan yang didapat dari surat wasiat ( testament ) dan warisan yang didapat  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  ( ab  intestato ).  Pewarisan  melalui surat  wasiat  ( testament )  adalah  para  ahli  waris  yang  mendapatkan  warisan didasarkan  oleh  keingingan  pewaris,  baik  mencakup  orang  yang  mendapat warisan atau yang dikenal dengan ahli waris ataupun bagian-bagian yang didapat oleh  ahli  waris.  BW  memberikan  definisi  mengenai  surat  wasiat  atau testament pada Pasal 875 BW, yaitu:
“Ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah adalah suatu akta yang  memuat  pernyataan  seorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,  dan  yang  olehnya  dapat  dicabut  kembali lagi.”
Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah wasiat kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak  (yang  harus  dimiliki)  dari  ahli  waris  yang  berhak  menrima  warisan berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Ketetapan  dengan  surat  wasiat dalam Pasal 876 BW, terdiri dari 2 (dua) cara yaitu: 11 (1) Dengan alas hak umum ( Erfstelling ),  yaitu  memberikan  wasiat  dengan  tidak  ditentukan  bendanya  secara tertentu;  (2)  Dengan  alas  hak  khusus  ( Legaat ),  yaitu  memberikan  wasiat  yang bendanya  dapat  ditentukan.  Dalam  BW  mengenal  3  macam  bentuk  surat  wasiat, yaitu: (1) Surat Wasiat Olografis:
Merupakan  surat  wasiat  yang  sepenuhnya  ditulis  dengan  tangan  dan ditanda-tangani  oleh  pewaris  sendiri.  Selanjutnya  surat  wasiat  tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada pejabat  yang berwenang dalam hal ini  seorang  notaris  dan  penyerahan  pada  notaris  ini  ada  dua  cara,  yang pertama  bisa  diserahkan  dalam  keadaan  terbuka  atau  bisa  juga  dalam keadaan  tertutup.  Kedua  cara  tersebut  mempunyai  akibat  hukum  yang berbeda  satu  dengan  yang  lain,  yaitu:  (a)  Testamen  diserahkan  dalam keadaan terbuka maka  harus dibuat suatu akta notaris tentang penyerahan itu  dan  ditanda-tangani  oleh  pemberi  warisan,  para  saksi-saksi,  serta notaris.  Akta  penyimpanan  khususnya  dikaki  surat  wasiat  tersebut,  jika
10 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , (Prestasi Pustaka Publisher 2006).[275].
11 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018).[78].
tidak ada tempat  kosong pada kaki  surat  wasiat, maka amanat  ditulis lagi pada  kertas  yang  lain.  (b)  Selanjutnya  apbila  surat  wasiat  diserahkan kepada  notaris  dalam  keadaan  tertutup,  maka  pemberi  warisan  harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwasannya surat tersebut berisikan kehendak-kehendak pemberi warisan dan harus menanda-tangani keterangan  itu  dihadapan  pejabat  terkait  dalam  hal  ini  notaris  dan  saksi- saksi.  selanjutnya  pewaris  harus  membuat  akta  penyimpanan  surat  wasiat pada kertas yang lainnya.
Testamen yang di simpan pada notaris kekuatannya sama dengan testamen yang  dibuat  dengan  akta  umum.  Jika  pemberi  warisan  meninggal  dunia  dan testamen  diserahkan  kepada  notaris  dalam  keadaan  terbuka,  maka  penetapan dalam  testamen  itu  dapat  dilaksanakan  karena  notaris  mengetahui  betul  isi  dari pada  testamen  tersebut.  Berbeda  halnya  dengan  testamen  jika  diserahkan  kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel, notaris tidak dapat membaca isinya. Oleh  karena  itu  notaris  akan  mencatat  keterangan  yang  diberikan  oleh  pemberi wasiat saat ia menyerahkannya. (2) Surat Wasiat Umum: Merupakan surat wasiat yang  dibuat  oleh  notaris,  dengan  cara  meninggalkan  warisan  itu  menghadap kepada  notaris  serta  menyatakan  kehendaknya  dan  meminta  kepada  notaris  agar dapat  dibuatkan  akta  notaris  dengan  dihadiri  dua  orang  saksi.  Pembuat  wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal tersebut tidak  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  perantaraan  orang  lain,  baik  itu anggota  keluarganya  ataupun  notaris  yang  bersangkutan.  Testamen  harus  dibuat menggunakan  Bahasa yang  dipergunakan  oleh  pewaris  ketika  akan menyampaikan  kehendaknya,  dengan  memenuhi  syarat  bahwa  notaris  dan  juga saksi-saksi  harus  mengerti  Bahasa  tersebut.  Hal  ini  mengingat  kesalahan  yang dilakukan  dalam  surat  wasiat,  biasanya  tidak  dapat  diperbaiki  lagi  sebab  hal  itu baru  diketahui  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Jadi  sebisa  mungkin  kesalahan formalitas  itu  harus  diperkecil.  Syarat-syarat  untuk  saksi  dalam  surat  wasiat umum  antara  lain  sudah  harus  berumur  21  tahun/sudah  menikah,  warga  negara Indonesia,  dan  mengerti  Bahasa  dalam  isi  surat  wasiat  tersebut.  Adapun  sebagai berikut  orang-orang  yang  tidak  boleh  menjadi  saksi  adalah:  (a)  Para  ahli  waris atau orang  yang menirima wasiat, dan sanak keluarga sampai dengan derajat ke- empat.  (b)  Anak-anak,  cucu-cucu,  dan  anak-anak  menantu,  dan  anak  /  cucu notaris. (c) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan; (3) Wasiat Rahasia: Yaitu surat wasiat yang dituliskan sendiri atau ditulis oleh orang lain yang disuruh oleh pewaris  untuk  menulis  kehendak  terakhirnya.  Kemudian  pewaris  menanda- tangani  sendiri  surat  tersebut.  Surat  wasiat  macam  ini  harus  disegel,  kemudian serahkan  kepada  seorang  notaris  dengan  dihadiri  4  (empat)  orang  saksi.
Penutupan  dan  penyegelan  dapat  juga  dilakukan  dihadapan  notaris  4  (empat) orang  saksi.  Selanjutnya  pembuat  wasiat  harus  membuat  keterangan  dihadapan notaris  dan  saksi-saksi  bahwa  yang  termuat  dalam  sampul  tersebut  adalah tulisannya  atau  orang  lain  dan  ia  menanda-tangani.  Kemudian  notaris  membuat keterangan  yang  isisnya  membenarkan  keterangan  tersebut.  Setelah  semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya  merupakan  kewajiban  notaris  untuk  memberitahukan  adanya  surat wasiat  kepada  orang-orang  yang  berkepentingan,  apabila  pembuat  surat wasiat/pewaris tersebut meninggal dunia.
Wasiat  dianggap  batal  atau  tidak  sah  apabila  didalamnya  disebutkan penyebab  yang  memaksa  si  pewaris  untuk  memberi  sesuatu  terhadap  seseorang, dan ternyata dikemudian hari terdapat  kekeliruan atas  penyebab tersebut.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  890  BW.  Selanjutnya  terkait  mengenai  paksaan  Pasal  893 BW  menjelaskan  bahwa  suatu  wasiat/testamen  dianggap  batal  apabila  dibuat dibawa  ancaman  atau  penipuan.  Dalam  dalam  keadaan  demikian  diperlukan pembuktian  sejauh  mana  dianggap  terdapatnya  unsur  paksaan  hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  dalam  Pasal  1324,  1325,  dan  1326  BW. Menurut  Pasal  1112  BW  pembagian  suatu  harta  warisan  dapat  dibatalkan:  (1) Bilamana dilakukan dengan paksaan; (2) Bilamana oleh seseorang atau beberapa orang  dilakukan  penipuan;  (3)  Bilamana  seorang  ahli  waris  dirugikan  dan kerugian  ini  meliputi  seperempat  bagian.  Kerugian  ini  bisa  disebabkan  oleh kekeliruan menaksir harga nilai dari harta benda warisan.
Pasal  874  BW  harta  peninggalan  tiap  orang  yang  meninggal  dunia merupakan  kepunyaan  ahli  waris  menurut  ketentuan  perundang-undangan,  tetapi pemberi  warisan  atas  surat  wasiat  dapat  menyimpangi  dari  ketentuan-ketentuan yang  termuat  dalam  Undang-Undang.  Untuk  itu  surat  wasiat  yang  dibuat  oleh pemberi  warisan,  dapat  menunjuk  seseorang  atau  beberapa  orang  menjadi  ahli waris  selanjutnya  disebut erfstelling . 12 Sedangkan  untuk  pewarisan  berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  ( ab  intestato )  tercantum  didalam  Pasal  832  BW, yang menjelaskan bahwa:
“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peratuarn terterah di bawah ini.
Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si  yang meninggal,
12 H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Sinar Grafika 2010), [92].
menjadi  milik  Negara,  yang  mana  berwajib  akan  melunasi  segala  utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”
Didalam  BW  telah  diatur  mengenai  penggolongan  para  ahli  waris  dan dibagi dalam 4 (empst) penggolongan yaitu: 13 (1) Golongan I : Penerima warisan golongan  I  terdapat  dalam  Pasal  852  BW,  mereka  suami  atau  istri  yang  hidup terlama  serta  anak-anak  dan  seluruh  keturunannya;    (2)  Golongan  II  :  Terdapat dalam  Pasal  854  BW,  yang  termsuk  ahli  waris  golongan  II  mereka  orang  tua (ayah  dan  ibu)  dan  sanak  saudara  termasuk  keturunan  saudara-saudaranya;  (3) Golongan III : Ahli waris golongan III mereka adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Ahli waris golongan III ini diatur dalam Pasal 853 BW. Tetapi dalam hal pembagian warisan pertama dibagi dua berdasarkan Pasal 850 BW dan Pasal  853 ayat  (1) BW:  a. ½ (satu  perdua) bagian ayah;  b. ½ (satu perdua)  bagian  ibu.  Pembagian  ini  disebut  dengan kloving (pemecahan);  (4) Golongan IV : Ahli waris golongan IV adalah mereka yang mempunyai hubungan garis  ke  samping  sampai  derajat  keenam,  diatur  dalam  Pasal  858  BW  yang menjelaskan:  jika tidak  ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak  ada pula keluarga  sedarah  dalam  salah  sat  ugaris  ke  atas,  maka  setengah  bagian  dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup.  Setengah  bagian  lainnya,  kecuali  dalam  Pasal  859  BW  menjadi  bagian saudara dalam garis yang lain. 14
Hak  dan  kewajiban  dari  penerima  warisan testamenter  ( ahli  waris  yang menerima warsan berdsasarkan testamen) sama dengan ahli waris a b intstato (ahli waris  menurut  undang-undang),  yaitu  memikul  aktiva  dan  pasiva  bukan  hanya salah satu bagian yang didapat. Untuk dapat menjadi ahli waris, terdapat beberapa syarat: 15 (1) Orang yang menjadi penerima waris harus mempunyai hak atas harta warisan  si  pewaris.  Hak  tersebut  dapat  timbul  karenakan  oleh: 16 (a)  Terdapat hubungan darah baik sah atau luar kawin (Pasal 832 BW). Dalam ketentuan Pasal 832 alinea 1 BW disebutkan bahwa penerima waris merupakan para warga (sanak saudara/ bloedverwanten) baik  keluarga  sah  maupun  diluar  kawin  dan  suami/istri yang hidup paling lama. Dulu ketentuan Pasal 832 BW, janda hanya mewaris jika
13 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [29-33].
14 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [29-33].
15 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). [223-224].
16 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018) . [223].
pemberi waris tidak meninggalkan sanak saudara sampai pada derajat kedua belas. Dengan  diundangkannya  Staatsblad  1935  No.  486,  maka  janda  dapat  mewaris Bersama-sama  dengan  anak;  (b)  Pemberian  yang  melalui  surat  wasiat  diatur dalam  Pasal  874  BW.  (2)  Orang  yang  menjadi  penerima  waris  harus  sudah  ada pada  saat  pemberi  waris  meninggal  dunia  ( vide :  Pasal  836  BW)  dengan perkecualian  apa  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  BW,  yang  menjelaskan  bahwa: “Anak  yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah dilahirkan,  bilamana  kepentingan  si  anak  menghendakinya.  Mati  sewaktu dilakihrkan dianggaplah ia tidak pernah telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah telah ada.”  (3)  Orang  yang  menjadi  penerima  waris  tidak  termasuk  orang  yang dinyatakan tidak patut, tidak cakap atau menolak warisan. Orang yang tidak patut untuk  mewaris  diatur  dalam  Pasal  838  BW,  orang  yang  tidak  cakap  untuk mewaris  diatur  dalam  Pasal  912  BW.  Sedangkan  orang  yang  tidak  menerima warisan atau menolak warisan diatur dalam Pasal 1058 BW. Cakap dan juga patut juga  harus  dibedakan,  cakap  termasuk  dalam  bagian  bidang  hukum  waris testamentair, sedangkan  patut  termasuk  dalam  bagian  bidang  hukum  waris menurut  undang-undang  (tanpa  testamen).  Tidak  cakap  maka  pembatalannya harus  dituntut,  sedangkan  kalau  patut  maka  hal  itu  dengan  sendirinya  batal. Apabila  ketidakpatutan  lebih  luas  daripada  ketidakcakapan,  dengan  mengingat ketentuan  dalam  Pasal  838  BW  terdapat  salah  satu  unsur  di  dalamnya,  yaitu “mencoba membunuh” yang tidak diatur dalam Pasal 912 BW. 17
Testamen  yang  dibuat  oleh  pemberi  waris  dapat  juga  terjadi penyimpangan  terhadap  peraturan  undang-undang  yang  ada.  Penyimpangan  di sini  dimaksudkan  dengan  memberikan  bagian  untuk  orang  lain  yang  bukan merupakan  penerima  waris  yang  berhak  menerima  warisan  sebagaiman  telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  (ahli  waris ab  intestato ).  Hal  ini dikarenakan,  Undang-Undang  memberikan  batasan  sebagai  bentuk  perlindungan hukum  bagi  penerima warisan  yang sebenarnya  mempunyai  hak atas bagian dari harta  kekayaan  peninggalan  pemberi  warisan.  Dikarenakan  juga  dalam  waris terdapat pihak yang tidak berhak atas warisan mendapat warisan berdasarkan surat wasiat,  hibah,  dan  hibah  wasiat  yang  melebihi  bagian  yang  harus  diterima  para ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan.  Untuk  penyimpangan  yang  terjadi dalam hal bagian dari ahli waris diatur dalam Undang-Undang, hal ini tidak dapat
17 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). [224].
disimpangi  seperti  telah  disebutkan  sebelumnya  yang  dikenal  dengan legitieme portie (bagian  mutlak). Legitieme  portie baru  akan  bisa  dituntut  apabila  bagian mutlak  itu  berkurang  sebagai  akibat  dari  adanya  tindakan  si  pemberi  waris sebelum  ia  meninggal  dunia.  Pihak  yang  memiliki  hak  atas legitieme  portie disebut  dengan legitimaris . Pengertian dari  Legitieme  Portie  itu sendiri adalah bagian mutlak yang dapat diberikan kepada penerima warisan ab intestato dalam hal  ini  memiliki  garis  lurus  ke  atas  ataupun  garis  lurus  ke  bawah  ( legitimaris )
(Hajati,  [ et.,al. ] , 2018). Sebagaimana  telah  termuat  dalam  BW  Pasal  913,  yang memberikan definisi mengenai legitieme portie yaitu:
“Bagian  mutlak  atau  legitieme  portie,  adalah  suatu  bagian  dari  harta peninggalan  yang  harus  diberikan  kepada  para  waris  dalam  garis  lurus menurut  undang-undang  terhadap  bagian  mana  si  yang  meninggal  tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”
Pihak  yang  memiliki  hak  atas legitieme  portie hanya  bisa  menerima  aktiva tanpa  pasiva  dan  yang  dapat  menyerahkan  barang  tersebut  kepada legitimaris adalah  pemberi  warisan. 18 Legitimaris yang  diberikan  warisan harus  sesuai dengan  penerima  warisan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undang  yaitu  dalam hal  ini  keturunan  garis  lurus  ke  bawah  ataupun  keturunan  dengan  garis  lurus  ke atas,  dikarenakan  terdapat  penerima  warisan  atau  ahli  waris  yang  berdasarkan Undang-Undang tetapi dalam hal ini bukan merupakan legitimaris. Bagi penerima warisan  yang  bukan  merupakan legitimaris juga  dapat  dikesampingkan  dengan menggunakan  wasiat.    Berdasarkan  Pasal  920  BW,  dijelaskan  bahwa legitieme portie harus dapat selalu dituntut, apabila tidak dapat dituntut maka akan menjadi bagian dari ahli waris yang tidak berhak atas warisan (penerima wasiat). Sehigga jika  terdapat  beberapa legitimaris dan  hanya  terdapat  1  (satu)  orang  yang  dapat menuntut legitieme  portie maka  hanya  orang  yang  menuntut  tersebut  yang  akan memperolehnya,  sedangkan  yang  tidak  menuntut  bagiannya  akan  jatuh  pada penerima  wasiat.  Dalam  Pasal  920  diatur  juga  mengenai  tuntutan  atas  “bagian mutlak” baru akan dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat  yang dapat mengakibatkan  berkurangnya  bagian  mutlak  dalam  harta  peninggalan  setelah warisan  terbuka. 19 Selanjutnya  dalam  hal  penuntutan  itu  juga  dapat  dilakukan terhadap segala macam bentuk pemberian baik itu berupa erfstelling, hibah , hibah
18 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). [296].
19 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018) , [84].
wasiat  dan  atas  segala  sesuat  mengenai  pemberian  yang  dilakukan  oleh  pe,beri warisan pada waktu ia masih hidup.
Pasal  902  BW  mengatur  2  (dua)  syarat  bagi  ahli  waris  berdasarkan  surat wasiat,  yang  diberikan  kepada  suami,  istri  maupun  suami  atau  istri  ke  dua  dan seterusnya  yaitu  bagian  yang  didapat  tidak  boleh  melebihi  bagian  terkecil  dari setiap bagian anak sah dari perkwinan pertama dan tidak bisa diberikan lebih dari ¼  (satu  per  empat)  bagian  dari  seluruh  harta  peninggalannya.  Kemudian  untuk pembagian legitieme portie : (a) Anak kandung diatur berdasarkan Pasal 914 BW, yaitu: (1) Seorang anak sah, mendapat bagian sebanyak ½ (satu per dua) dari harta peninggalan;  (2)  Dua  orang  anak  sah,  mendapat  bagian  sebanyak  2/3  (dua  per tiga) dari apa yang harus diwaris oleh masing-masing orang dalam pewarisan; (3) Tiga orang ataupun lebih anak sah, mendapat ¾ (tiga per empat) bagian dari yang dapat diterima, bukan dari harta peninggalan; (b) Untuk keturunan garis lurus ke atas, termuat dalam Pasal 915 BW, yaitu: 20
Untuk  ahli  waris  dalam  keturunan  garis  lurus  ke  atas  (penerima  warisan golongan II), maka bagian yang dapat diterima ahli waris golongan II adalah tetap mendapat  ½  (satu  per  dua)  bagian  dari  bagian  menurut  undang-undang  menjadi bagian  dari  masing-masing  mereka;  (c)  Untuk  bagian  anak  luar  kawin  bagian yang  didapat  anak  luar  kawin  tetapi  harus  memenuhi  syarat  anak  tersebut  telah diakui  dengan  sah.  Diatur  dalam  Pasal  916  BW,  bagian  yang  didapat  adalah  ½ (satu  per  dua)  dari  tiap  bagian  yang  menurut  Undag-Undang  harus  diwarisinya. Dengan  kata  lain  harus  dihubungkan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal 863  BW,  yaitu  anak  luar  kawin  yang  mewaris  bersama: 21 (1)  Golongan  I, mendapat ½ (satu per dua) dari bagian menurut Undang-Undang; (2) Golongan II dan  Golongan  III,  mendapat  ½  (satu  per  dua)  dikalikan  ½  (satu  per  dua)  bagian dari harta peninggalan; (3) Golongan IV, mendapat ½ (satu per dua) dari ¾ (tiga per empat) bagian dari harta peninggalan.
Pada  prinsipnya  testamen  dapat  menyimpangi  ketentuan-ketentuan peraturan  perundang-undangan,  akan  tetapi  para  penerima  warisan  dalam  hal  ini legitimaris dalam hal  ini penerima warisan dengan garis lurus keatas ataupun ke bawah  tidak  dapat  sama  sekali  dikesampingkan.  Karena  menurut  ketentuan perundang-undangan  mereka  ditunjang  dengan  adanya legitieme  Portie (bagian mutlak).
20 Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018). [302].
21 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [304].
Adapula hal semacam yang berkaitan dengan legitimaris : 22 (1) Orang yang bukan  l egitimaris dapat  dikesampingkan  dengan  adanya  wasiat;  (2)  Bagian multak legitimaris harus  perjuangkan.  Apabila  tidak  maka legitieme  portie  di kesampingkan ;  (3)  Seorang legitimaris mempunyai  hak  menuntut/melepaskan legitieme  portie ny a tanpa  bersama-sama  dengan legitimaris lainnya;  Penuntutan bagian  mutlak  baru  dapat  dilakukan  apabila  wasiat  yang  mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah wasiat terbuka (Pasal  920  BW);  (4)  Pnuntutan  itu  dapat  dilakukan  tehradap  segala  bentuk pemberian  yang  telah  dilakukan  oleh  si  pewaris,  baik  berupa erfstelling (pengangkatan  sebagai  ahli  waris),  hibah  wasiat  atau  terhadap  segala  pemberian yang  dilakukan  oleh  si  pewaris  sewaktu  si  pewaris  masih  hidup  (hibah);  (5) Apabila  si  pewaris  mengangkat  seorang  ahli  waris  dengan  wasiat  untuk  seluruh harta  peninggalannnya,  maka  bagian  ahli  waris  yang  tidak  menuntut  itu  menjadi bagian ahli waris menurut testamen tersebut. 23
Selain  itu  ada  juga  dikenal  dengan  istilah  pembatalan  sebagai  penerima warisan.  Pembatalan  penerima  warisan  dilakukan  oleh  yang  mempunyai  harta warisan  tersebut  dalam  hal  ini  pewaris  itu  sendiri,  yang  mana  dalam  wasiatnya terdapat  hal-hal  yang  mengenyampingkan legitimaris .  Tetapi  ada  juga pengangkatan  calon  penerima  warisan    dalam  testamen  meliputi  orang  yang tergolong  sebagai  calon  penerima  warisan  dan  dapat  juga  bagi  mereka  diluar penerima warisan yang berhak menerima warisan. Pemecatan terhadap legitimaris oleh pewaris diberikan batasan oleh undang-undang guna melindungi hak mutlak dari legitimaris yang harus diterimanya.
Dalam harta warisan juga terdapat  pemotongan atau inkorting dimana ini terjadi,  apabila  bagian  dari  legitimaris  atau  hak  mutlak  yang  harus  diterimanya terpotong akibat pemberian hibah atau hibah wasiat oleh pewaris. Sehingga hal ini menyebabkan  penuntutan  terhadap  harta  warisan  untuk  dilakukan  pemotongan atau inkorting yang  bertujuan  melindungi  hak  mutlak  dari  legitimaris.  Diatur dalam pasal 916 huruf a BW. Pemotongan ( inkorting ) ada dua macam, yaitu: 24 (1)
Pemotongan  semu  ( oneigenlijke  inkorting )  merupakan  pemotongan  secara  tidak langsung. Hal tersebut dilakukan dari bagian penerima warisan yang tidak berhak atas  bagian  mutlak  dan  oemotongan  daripada  pemberian  yang  dilakukan  dengan testamen. Pemotongan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Pemotongan
22 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [84].
23 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [84]
24 Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018), [114].
secara  langsung  dari  penerima  warisan  ab  intestaso  yang  bukan  legitimaris;  (b) Testamen  yang  sudah  dipotong,  tetapi  belum  diberikan  karena  bagian  mutlak tersinggungnm  hibah  wasiat  itu  dipotong  untuk  menutupi  kekurangan  bagian mutlak;  (2)  Pemotongan  yang  semestinya  ( eigenlijke  inkorting) merupakan pemotongan yang benar-benar diadakan, seperti pemotongan terhadap hibah yang telah  diberikan  dan  dikembalikn  untuk  menutupi Legitieme  Portie .  Jadi pemotongan  yang  sebenarnya  pada  umumnya  adalah  pemotongan  atas  hibah- hibah atau hadiah-hadiah.
Terkait  dengan  fokus  pembahasan  ini  yaitu  hak  mutlak  dari  pada  ahli waris terhadap wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie terdapat  beberapa  hal  yang  kerap  kali  terjadi,  dimana  pewaris  dalam  hal  ini sebagai  pemilik  harta  membuat  surat  wasiat  dimana  didalam  isi  surat  wasiat tersebut  sangatlah  bertantangan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  dari  segi pembagiannya.  Pewaris  sendiri,  dalam  surat  wasiatnya  mengenyampingkan legitimaris dan  menurut  kehendaknya  dalam  wasiat  tersebut  ahli  waris  yang bukan legitimaris lah  yang  mendapatkan  suatu  bagian  porsi  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  ahli  waris  legitimaris.  Hal  demikian  tentu  sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Burgelijk Wetboek (BW) Pasal 913, dalam hal  ini  Undang-Undang  memberi  suatu  hak  mutlak  terhadap legitimaris berdasarkan  garis  lurus  keatas  maupun  kebawah.  Juga  Undang-Undang memberikan  perlindungan  terhadap legitimaris agar  supaya  hak  mutlak  yang harus  mereka  dapat  sesuai  dan  tidak  mengenyampingkan lagitimaris .  Dengan demikian  terhadap  ahli  waris  yang  bukan legitimaris yang  mendapatkan  porsi lebih banyak dari legitimaris , haruslah dilakukannya inkorting agar bagian-bagian dari legitimaris bisa terlaksana dan sesuai dengan peraturan yang ada.

## PENUTUP
Kedudukan  wasiat  yang  menyimpangi  ketentuan legitieme  portie pada hakekatnya  bisa,  namun  dengan  batasan-batasan  bahwa  hak  mutlak  dari legitimaris haruslah didahulukan dalam pengertiannya, bahwa bagian mutlak dari legitimaris harus  diutamakan  terlebih  dahulu  barulah  ahli  waris  berdasarkan wasiat itu bisa memperoleh bagian-bagian mereka. Dan apabila terdapat kelebihan pada  bagian  ahli  waris  berdasarkan  surat  wasiat  sedangkan  bagian legitimaris tidak sesuai legitieme portie , maka  akan dilakukan pengurangan  bagian dari ahli waris berdasarkan surat wasiat dengan cara inkorting (pengurangan).
Adapula keadaan dimana wasiat dapat dijalankan sekalipun menyimpangi dari  ketentuan,  bilamana:  (1)  Tidak  ada  komplain  dari legitimaris ;  (2)  Terdapat persetujuan  dari  ahli  waris  (dalam  pengertian  Hibah  Wasiat).  Jika  terdapat komplain dari legitimaris maka Legitieme Portie berlaku atas pembagian warisan tersebut. Selanjutnya menurut hemat penulis, Undang-Undang harus menentukan besaran bagian dari ahli waris  yang bukan legitimaris apabila terjadi kasus suatu surat wasiat yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie , guna tidak terjadi ketimpangan  terhadap  pembagian-pembagian  para  ahli  waris  tersebut  dan menghindari terjadinya sengketa diantara para ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Effendi Perangin, Hukum Waris , (RajaGrafindo Persada 2018).
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW,
(Refika Aditama 2007).
H. Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia , (Sinar Grafika 2009).
H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Sinar Grafika 2010). Oemar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia , (PT. Rineka Cipta 2000).
Sri Hajati, [ et.,al. ] , Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek (Airlangga University Press 2018).
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat , (PT. Toko Gunung Agung 1995).
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , (Prestasi Pustaka Publisher 2006).

## Jurnal
Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, ‘Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Komplikasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (2017) 4 Jurnal Akta.

## Perundang-undangan
Al-Qur’an
Burgerlijk Wetboek.
Indische Staatsregeling (I.S.), Staatsblad 1917 Nomor 129, Staatsblad 1924
Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.