## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Urgensi  Suatu  Regulasi  yang  Komprehensif  Tentang  Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia
Hari Sutra Disemadi 1 , Regent 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : hari@uib.ac.id , 1851050.regent@uib.edu
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Urgency, Comprehensive Policy, Fintech, Consumer Protection The  existence  of  human  civilization  has  entered  a comprehensive stage of progress, the real form of this progress can  be  seen  from  the  increasingly  advanced  development  of information and communication technology. These technological advances have also been exploited in the financial transaction  sector  with  the  presence  of  technology-based financial  institutions  (fintech).  The  formation  of  laws  that specifically regulate the implementation of the fintech industry, especially  online  fintech  loans,  is  very  necessary  because  the current  regulations  have  not  been  able  to  fully  accommodate legal issues that arise in the implementation of online lending fintech activities. One of the most crucial problems that arise in the implementation of fintech activities is the absence of strict sanctions  that  can  be  used  by  law  enforcers  in  eradicating illegal  online  loan  fintech  service  providers  whose  existence often  violates  the  rights  of  public  consumers.  With  the enactment  of  a  law  that  specifically  regulates  the implementation of online loan fintech services, it is hoped that it  can  provide  guarantees  and  legal  certainty,  especially  in protecting people's rights.

## Abstrak

## Kata kunci:
Urgensi, Kebijakan Komprehensif, Fintech, Perlindungan Konsumen
Corresponding Author: Hari Sutra Disemadi, E-mail: hari@uib.ac.id
Eksistensi  peradaban  manusia  telah  memasuki  tahap kemajuan yang menyeluruh, wujud nyata kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya  lembaga  keuangan  berbasis  teknologi  ( finte ch). Pembentukan  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus mengenai  penyelenggaraan  indusrtri fintech khususnya fintech pinjaman online ini sangat diperlukan sebab peraturan yang  ada  saat  ini  belum  dapat  mengakomodir  secara
menyeluruh  terkait  permasalahan-permasalah  hukum  yang timbul  dalam  penyelenggaraan  kegiatan fintech pinjaman online .  Salah  satu  permasalahan  paling  krusial  yang  timbul dalam  penyelenggaraan  kegiatan fintech ialah  belum  adanya sanksi secara tegas yang dapat digunakan oleh para penegak hukum  dalam  memberantas  para  penyelenggara  layanan fintech pinjaman online ilegal yang keberadaanya sering kali melanggar hak-hak konsumen masyarat. Dengan diundangkannya  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  penyelenggaraan  layanan fintech pinjaman online diharapkan dapat memberikan jaminan dan kepastian  hukum  lebih  terutama  dalam  melindungi  hak-hak masyarakat.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Saat ini eksistensi peradaban manusia telah memasuki tahap kemajuan yang menyeluruh  dalam  berbagai  ruang  lingkup  kehidupan  yang  mana  wujud  nyata kemajuan  tersebut  dapat  dilihat  dari  semakin  majunya  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi  melalui  keberadaan  internet  yang  secara  langsung mempengaruhi  pola  kehidupan  sehingga  dalam  praktiknya  hal  ini  seringkali mengaburkan  batas-batas  fisik  antar  wilayah  (Prabowo  et  al.,  2020).  Kemajuan perkembangan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan  di  Indonesia.  Berbagai  lembaga  keuangan  turut  memanfaatkan  hal tersebut  dengan  cara  menghadirkan  lembaga  keuangan  berbasis  teknologi  atau yang  sering  disebut  dengan  lembaga  keuangan financial  technology  (fintech) (Disemadi et al., 2020).
Fintech sendiri  merupakan  jenis  perusahaan  yang  berinovasi  dengan memanfaatkan penggunaan teknologi modern sehingga sanggup membagikan nilai tambah  baru  dalam  bidang  jasa  keuangan  dengan  menyertakan  ekonomi  digital yang  mana  hal  ini  mendorong  peningkatan    keandalan,  dan  efisiensi  yang  pada akhirnya berdampak pada stabilitas sistem  keuangan (Surjaningsih, 2019) Dalam menjalankan aktivitas usahanya saat ini terdapat beberapa tipe layanan fintech yang tersedia di Indonesia yang mana jenis fintech tersebut diantaranya 1) Pembayaran, yakni perusahaan fintech yang bergerak dalam layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital, seperti Paypal; 2) Crowdfounding dan peer to peer landing , yakni platform fintech yang  menyediakan  layanan  dalam  mempertemukan  orang  yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya. Namun bedanya fintech  crowdfounding dan peer  to  peer  landing/ pinjaman online ialah untuk mendapatkan bantuan dana melalui crowdfounding penerima pinjaman harus menceritakan  ide  bisnis  dan  berbagai  peluang  bisnis  kepada  pemberi  pinjaman, yang  mana  hal  ini  tidak  diperlukan  dalam fintech  peer  to  peer  landing, namun mewajibkan  penerima  pinjaman  untuk  memberikan  informasi  yang  rinci  terkait data diri melalui perjanjian tertulis terlebih dahulu. Contoh perusahaan fintech yang bergerak dalam layanan ini seperti Modalku, Koinworks; 3) Manajemen risiko dan investasi,  yakni fintech yang  menyediakan  layanan  berbentuk  perencanaan
keuangan secara digital. Keberadaan fintech jenis ini akan memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam perencanan keuangan secara mudah dan cepat seperti Bareksa,  Cekpremi;  dan  4) Agregator  Market ,  yakni  perusahaan fintec h  yang menyediakan  layanan  dalam  mengumpulkan  dan  mengolah  data  yang  akan dijadikan  sebagai  pertimbangan  konsumen  dalam  mengambil  keputusan  seperti membandingkan  harga  produk  yang  satu  dengan  yang  lain.  Contohnya  seperti Kreditgogo, Tunaiku (Franedya & Bosnia, 2018).
Dari berapa jenis layanan yang tersedia oleh keberadaan perusahaan fintech , jenis layanan peer to peer landing / pinjaman online dan fintech penyedia layanan pembayaran  yang  penggunaannya  relatif masif di  masyarakat  bila  dibandingkan dengan  jenis  yang  lain.  Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Direktur Pengaturan  Perizinan  dan  Pengawasan  Fintech  OJK,  Tris  Yulianta  dalam  virtual talkshow bartajuk “ Building Digital Ecosistem Through Mandiri API ” menerangkan bahwa  masyarakat  lebih  sering  memanfaatkan  layanan peer  to  peer  lending dan layanan pembayaran dikarenakan saat ini para pelaku usaha lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman melalui internet sebab hal ini memberi mereka kemudahan dalam  proses  mendapatkannya  dan  dengan  meningkatnya  pertumbuhan  bisnis digital di Indonesia, maka hal ini akan berdampak pada kebutuhan akan kemudahan proses integrasi layanan finansial yang semakin meningkat (Nurhidayat, 2020).
Sebagai  informasi Peer  to  peer  lending atau  yang  diketahui  oleh  warga dengan istilah pinjaman online ( Pinjol) ialah salah satu tipe layanan dalam bisnis fintech yang dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana. Hal ini dapat terjadi berkat  tersedianya  platform  yang  dibuat  oleh  penyelenggara fintech pinjaman online yang  menjadi  instrumen  bagi  pemilik  dana  guna  memberikan  pinjaman kepada  kreditur  dengan return (pengembalian)  berupa  bunga  dari  dana  yang dipinjamkan,  akan  tetapi  dengan  mudahnya  dalam  mendapatkan  pinjaman  dan tanpa  memerlukan  jaminan  atas  kredit  yang  diajukan  sehingga  peminjam  dana dalam  hal  ini  juga  turut  diuntungkan  dengan  hal  ini  (Basrowi,  2019).  Beragam manfaat  dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  hadirnya  lembaga  keuangan fintech terutama berkaitan dengan hadirnya fintech yang bergerak dalam bidang pinjaman online dalam  system  perekonomian  di  Indonesia  yang  mana  manfaat  tersebut diantaranya  yakni:  mempermudah  layanan  finansial,  menolong  para  pelaksana usaha kecil serta menengah dalam memperoleh modal usaha, bahkan kehadirannya dirasa  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  (Prestama  et  al.,  2019). Namun, dengan berbagai kemudahan yang didapatkan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perkembangannya. Hambatan yang ditemui antara lain yakni  terpaut  resiko  yang  dialami  oleh  pemberi  pinjaman  apabila  penerima pinjaman urung dalam melaksanakan pembayaran atas utang- utangnya (Sugiarto & Disemadi, 2020). Dalam perihal ini pihak industri fintech sebagai penyelenggara cuma bisa   mengusahakan dan turut menolong dalam proses penagihan. Sehingga apabila pihak penyelenggara tidak teliti dalam menganalisis aplikasi pinjaman yang diajukan  oleh  penerima  pinjaman  maka  hal  ini  akan  memperbesar  kemungkinan terjadinya masalah gagal bayar (Rahadiyan & Sari, 2019).
Permasalahan lainnya yang tak kalah krusial terhadap perkembangan fintech di Indonesia ialah masih banyaknya penyelenggara fintech pinjaman online llegal yang belum mengantongi izin beroperasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam
praktik pelaksanaannya perusahaan fintech illegal tersebut sering kali melakukan pelanggaran yakni membocorkan data pribadi nasabahnya dan menyalahgunakan data pribadi tersebut dengan melakukan tindakan yang tergolong ekstrem seperti melakukan teror kepada nasabah dalam penagihan pinjaman (Amalina et al., 2019). Hingga    saat  ini  bersumber  dari  data  statistik  baru  yang  dirilis  Otoritas  Jasa Keuangan  pada  bulan  Februari  2021  menyebutkan  bahwa  perusahaan penyelenggara fintech pinjaman online yang telah berizin dan terdaftar  sebanyak 149  perusahaan,  dan  jumlah  penyelenggara fintech pinjaman  online  ilegal  yang ditemukan sebanyak 51 perusahaan (Rafie, 2021).
Terdapat beberapa aturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan fintech pinjaman online di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (POJK NO.77/2016), Peraturan Bank Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial (PBI  NO.  19/2017),  dan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No. 18/2017). Dan terkait  aspek  perlindungan  hukum  terkait  hak-hak  konsumen  selaku  pengguna layanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, payung hukum yang mengatur mengenai  pelaksanaan  kegiatan fintech berbasis  pinjaman online tersebut  masih sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan belum adanya regulasi berupa undang-undang  khusus  yang  dapat  mengelola  secara  komprehensif  mengenai pelaksaan  kegiatan fintech di  Indonesia  saat  ini  sehingga  menyebabkan  masih maraknya beredar fintech pinjaman online illegal (Sasmita & Priyanto, 2019).

## Perumusan Masalah
Terpaut  dengan  persolan  tersebut  bahwasannya  penjabaran  terhadap rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mempertanyakan bagaimana  kebijakan  yang  berlaku  di  Indonesia  terhadap  perlindungan  hukum konsumen  sebagai nasabah dalam penyenggaraan Fintech berbasis pinjaman online (pinjol), dan mempertanyakan bagaimana pentingnya suatu regulasi komprehensif agar dapat memberantas keberadaan perusahaan fintech berbasis pinjaman online (pinjol) ilegal.

## B. METODE PENELITIAN
Menjawab  permasalahan  tersbut,  dalam  penelitian  ini  metode  penelitian hukum yang akan menjadi pisau analisis dalam membahas permasalahan hukum tersebut  ialah  dengan  menerapkan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Penelitian  jenis  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  menganalisa  antara  suatu hukum  sebagai  norma-norma  yang  menjadi  acuan  dalam  berperilaku  dan inventarisasi dari hukum positif (Suteki & Taufani, 2018). Penelitian hukum yuridis normatif  merupakan  penelitian  yang  menelaah  bahan  pustaka  sebagai  sumber penelitian  sehingga  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  teoritis/dogmatis. Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  sebab  penelitian  ini  mengkaji  dan menelaah  regulasi  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  yuridis  terhadap  data
pribadi.  Selain  itu,  digunakan  pula  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ) yakni perbandingan terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan  layanan fintech di  negara  lain.  Dikarenakan  penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normative  yang  menelaah  bahan  pustaka  maka sumber  data  dari  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yakni  data-data  hukum  yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan di penelitian ini adalah, POJK NO.77/2016, UU ITE, dan UUPK. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel  ilmiah,  dan  lainnya.  Bahan  hukum  yang  ada  tersebut  kemudian  ditelaah untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.  Kemudian  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  menganalisis  data- data yang didapat menggunakan teknik analisis kualitatif yang menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur dan runtut hingga memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN
Eksistensi Fintech Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia Gelombang Revolusi Industri 4.0 telah membawa cukup banyak perubahan, terutama di Indonesia.
Financial technology merupakan kepanjangan istilah dari fintech yang akhir- akhir ini mulai ramai diperbincangkan. Definisi terhadap fintech ini sendiri belum dijabarkan secara langsung didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah ini  kerapkali  digunakan  dalam  dunia technology serta startup (Wahyuni,  2020). Menurut International  Organization  Of  Securities  Commisions (IOSCO)  sebutan fintech diaplikasikan  sebagai  gambaran  terhadap  beragam  bentuk  bisnis  yang inovatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengubah industri jasa keuangan  (Fajria,  2019).  Dari  bermacam-macam  layanan  yang  disediakan  oleh penyelenggara fintech, salah satu layanan yang menarik banyak peminatnya yakni layanan pinjam meminjam duit dan pengadaan modal berbasis teknologi infomasi ataupun  yang  diucap  dengan Peer  to  Peer  Lending yang  mana  masyarakat  lebih mengenal istilah ini dengan sebutan pinjaman online (pinjol). Berlandaskan pada ketentuan  Pasal  1  ayat  3  POJK  NO.77/2016, fintech pinjaman online (pinjol)  ini merupakan  penyelenggara  layanan  jasa  keuangan  yang  menjembatani  antara pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  buat  menggelar  perjanjian  pinjam meminjam duit memakai mata uang rupiah secara langsung memanfaatkan media jaringan internet. Eksistensi layanan fintech peer to peer lending atau lebih familiar di masyarakat dengan sebutan layanan pinjaman online (pinjol) ini diawasi secara langsung oleh badan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dikala pandemi virus  Corona  (Covid-19)  ini  jamak  hadir  penyelengara  layanan  pinjaman  online yang  tidak  mendaftarkan  dirinya  ke  badan  resmi  OJK  sehingga  luput  dari pengawasan pihak yang berwenang. OJK dikala menerangkan ke publik memakai sebutan fintech pinjaman online resmi  untuk  penyelenggaran  pinjol  yang  sudah mendaftarkan diri di OJK yang diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan  registrasi  terhadap  OJK  dikatakan fintech pinjaman online (pinjol) illegal (Laksana & Harja, 2020).
Model  bisnis fintech pinjaman online (pinjol)  ini  diawali  ketika  calon Penerima Pinjaman melaksanakan pendaftaran di platform yang telah disediakan
oleh penyelenggara layanan, setelah itu penerima pinjaman tersebut mengajukan pinjaman  lewat  platform.  Penyelenggara  setelah  itu  melaksanakan  verifikasi informasi calon Penerima Pinjaman, setelah itu menunjukkan pengajuan pinjaman di  sebuah  wadah  yang  disebut marketplace. Kegunaan  dari  adanya marketplace tersebut ialah untuk mempertemukan orang-orang yang memerlukan bantuan dana ( borrower ) dengan orang-orang yang akan menyerahkan bantuan dana (pendana) tersebut  (Rumondang,  2018).  Proses  yang  ditempuh  selanjutnya,  pendana melaksanakan pendaftaran di platform, setelah itu pendana tersebut bisa memilah pinjaman  yang  sesuai  dengan  kriteria  dan  hendak  didanai  melalui  platform marketplace dan melaksanakan pendanaan. Borrower nantinya bakal memperoleh pinjaman dana dari pendana bila ditemukan kecocokan dengan jumlah serta jangka waktu yang disepakati. Dengan hadirnya layanan ini sangat dirasakan oleh pelakon usaha  dalam  mempermudah  mereka  buat  mendapatkan  tambahan  modal  usaha dalam  waktu  yang  relatif  lebih  pendek  dengan  prosedur  yang  lebih  mudah (Investree, 2021).
Adanya  proses  yang  mudah  tidak  bertele-tele  dan  tanpa  memerlukan jaminan serta cepatnya dalam mendapatkan pinjaman menjadi penyebab pesatnya perkembangan layanan fintech pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Sayangnya hal ini  disertai  dengan  kehadiran  penyelenggara  layanan  pinjaman online yang  tidak tertera  secara  resmi  di  situs  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  tidak  mendapatkan  izin beroperasi  secara  resmi.  Kehadiran  pinjaman online (pinjol)  ilegal  tersebut seringkali menimbulkan berbagai masalah terhadap masyarakat yang tergiur akan kemudahan dalam meminjam uang. Masalah-masalah yang tersebut diantaranya 1) Pengenaan bunga tinggi, bahkan bunga tersebut bisa mencapai empat kali lipat dari pokok  pinjaman  apabila  telat  dalam  membayar,  serta  tenor  yang  diberikan  oleh penyelenggara  terhadap  peminjam  untuk  melunasi  hutang-hutangnya  relatif singkat; 2) Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, seringkali penagihan  pinjaman  tersebut  dilakukan  oleh  penyelenggara  dengan  turut melibatkan  pihak  ketiga  yakni debt  collector yang  menagih  secara  kasar  bahkan tidak segan-segan untuk mempermalukan peminjam dana yang telat bayar; 3) Tidak ada  pihak  yang  dapat  menjamin privacy data  peminjam  dana,  penyelenggara pinjaman online illegal tersebut mengumpulkan data pribadi nasabahnya kemudian menggunakannya dengan cara-cara yang melanggar hukum dalam melaksanakan penagihan,  tindakan  tersebut  bahkan  terbilang  cukup ekstrem seperti  mengirim pesan  yang  bernada  ancaman  bahkan  menelpon  kontak-kontak  peminjam  dana tersebut kemudian mempermalukannya.(Bareksa, 2019)
Kenyataanya  pemerintah  saat  ini  telah  menyediakan  aturan-aturan  yang dapat  menjadi  payung  hukum  yang  dinilai  melindungi  hak-hak  dari  masyarakat yang mana aturan tersebut diatur dalam POJK No.77/2016. Dalam aturan tersebut telah termuat beberapa klausula yang menjadikan penyelenggara pinjaman online tersebut diawasi secara berkala oleh OJK yang mana klausula tersebut diantaranya 1)  Penyelenggara  layanan fintech pinjaman online (pinjol)  harus  mengajukan registrasi  serta  perizinan  kepada  OJK,  seperi  yang  diatur  dalam  Pasal  10;  2) Penyelenggara layanan fintech pinjaman online (pinjol) yang telah medapatkan izin operasional tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat hal-hal mengenai kinerja lembaga, keuangan lembaga dan, pengaduan  pengguna  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  40;  dan  3)
Penyelenggara fintech pinjaman online (pinjol)  tersebut  mempunyai  tanggung jawab  untuk  menyajikan  rekam  jejak  audit  terhadap  segala  kegiatannya  sesuai dengan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  27.  Namun,  dalam  POJK  tersebut  yang menjadi  payung  hukum  dalam  pelaksanaan  kegiatan  penyelenggaraan  pinjaman online  masih  terdapat  celah  yang  dimanfaatkan  oleh  pengelola  layanan fintech pinjaman online (pinjol) ilegal sebab klausula yang disebutkan diatas hanya berlaku terhadap  pengelola  pinjaman online yang  telah  termaktub  secara  resmi  kegiatan usahanya di OJK, kemudian dalam aturan tersebut juga belum mengatur mengenai hukuman  yang  diberikan  terhadap  pengelola  layanan fintech pinjaman online (pinjol)  yang  kegiatannya  belum  atau  tidak  termaktub  secara  resmi  di  OJK.  Oleh karena itu seringkali penyelenggara layanan pinjol tersebut menggunakan celah ini dan melaksakan kegiatannya secara sewenang-wenang (Hastuti, 2019).
Dewasa  ini,  mayoritas  masyarakat  yang  masih  awam  yang  minim pengetahuan  keuangan  sehingga  belum  mengetahui  perbedaan  antara fintech pinjaman online (pinjol) yang bersifat resmi dengan fintech pinjaman online (pinjol) illegal padahal hadirnya fintech pinjaman online (pinjol) ilegal berpotensi mengahadirkan berbagai bahaya dan resiko yang muncul dikemudian hari. Penggunan  layanan  pinjaman  online  resmi  yang  terdaftar  di  OJK  lebih  terjamin keamanannya  sebab  diawasi  oleh  badan  resmi  negara  dan  dapat  dilaporkan  jika ditemukan  pelanggaran  yang  berpotensi  merugikan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu masyarakat  dituntut  untuk  lebih smart dalam  memilih  dan  berinvestasi  melalui platform fintech pinjaman online (pinjol)  agar  terlepas  dari  hal-hal  yang  tidak diinginkan.
Kebijakan  Perlindungan  terhadap  Konsumen  Sebagai  Nasabah  dalam Penyelenggaraan Fintech Berbasis Pinjaman Online (Pinjol) Keberadaan fintech yang  semakin  pesat  tidak  cuma  memberi  pengaruh terhadap perkembangan pengaturan regulasi yang berlaku di Indonesia, melainkan juga  merupakan  sebuah  fenomena  yang  turut  mempengaruhi  sistem  hukum  di masing-masing negara, sebab layanan fintech ini menggunakan media internet yang mampu beroperasi melintasi batasan yurisdiksi masing-masing negara (Rahmayani, 2018). Konsumen selaku pengguna sesuatu produk/jasa memiliki hak-hak dalam mendapatkan suatu bentuk proteksi yang sah dan diakui oleh negara dalam bentuk perlindungan  hukum(Winarso  et  al.,  2020).  Di  Indonesia  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam ruang lingkup jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan  hukum  itu  sendiri  ialah  suatu  usaha  atau  perbuatan  yang  memiliki maksud  untuk  menciptakan  perlindungan  terhadap  masyarakat  atas  perbuatan sewenang-sewenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa  yang  tidak  mematuhi  aturan hukum demi menciptakan ketentraman dan menjunjung tinggi martabat manusia. Demi  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  tersebut,  secara khusus  OJK  mengeluarkan  suatu  peraturan  OJK  yakni  POJK  NO.77/2016  yang merupakan  aturan  hukum  pertama  sekaligus  sebagai  aturan  yang  melandasi penyelenggaran layanan fintech pinjaman online di Indonesia. Terhadap terjadinya pelanggaran dalam proses layanan fintech pinjaman online telah mengatur beberapa hal  yang  termuat  dalam  ketetuan  Pasal  47  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  atas terjadinya  suatu  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan-larangan  yang termuat dalam aturan ini, maka OJK memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi
administratif bagi pengelola layanan fintech yang berupa 1) Peringatan tertulis; 2) Denda; 3) Pembatasan kegiatan usaha; dan 4) Pencabutan izin beroperasi. Akan  tetapi  dalam  POJK  NO.77/2016  tersebut  tidak  mengatur  mengenai pelaksanaan sanksi administratif ataupun sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh fintech pinjaman online ilegal yang tidak mendapat izin oleh OJK. Sanksi yang diberikan terhadap fintech pinjaman online resmi yang telah  memiliki  izin  resmi  dalam  beroperasi  bahkan  paling  tinggi  hanya  sebatas pecabutan izin usaha. Padahal sejak tahun 2018 hingga saat ini ditahun 2021 Satgas Waspada  Investasi  telah  menutup  sebanyak  3.056  usaha fintech pinjaman  online illegal (Rahma,  2021).  Oleh  sebab  itu  dapat  dilihat  bahwa  cakupan  POJK NO.77/2016 dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi fintech pinjaman online sangat terbatas.
Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah layanan fintech juga  turut  berpedoman  terhadap  regulasi-regulasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh beberapa  instnasi  terkait  seperti  OJK,  Kemkominfo  hingga  Bank  Indonesia  yang mana aturan perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur  dalam  POJK  NO.77/2016.  Adapun  hak-hak  konsumen  sebagai  pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan UUPK diantaranya: (1) hak hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau  jasa;  (2)  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa;  (4)  hak  untuk  didengan  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;  (8)  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  (9)  hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  (Hartanto  &  Ramli,  2018). Namun  dalam  penyelenggaran  usaha fintech pinjaman online terutama  dengan kehadiran fintech pinjaman onlin e ilegal yang belum terdaftar tersebut seringkali ditemukan berbagai permasalahan hukum yang melanggar hak-hak konsumen yang diantaranya seperti pengenaan bunga pinjaman yang tinggi, hingga Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Perbuatan tersebut dapat menciderai hak-hak  konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  ketentan  UUPK. Terjadinya  hal  ini  disebabkan  oleh  kekosongan  hukum  dalam  pemberian  sanksi tegas  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh fintech pinjaman  online  ilegal sehingga menyebabkan penyelenggara cenderung lalai dalam memenuhi hak-hak konsumen tersebut.
Secara  khusus  regulasi  yang  mengontrol  terkait  pelanggaran-pelanggaran yang ditemui dalam transaksi terutama fintech pinjaman online ilegal pada dasarnya belum  ada  hingga  saat  ini.  Beberapa  regulasi  yang  telah  dijabarkan  terkait penyelenggaraan fin tech pinjaman online di Indonesia tersebut bersifat universal. Oleh  karenanya  dipandang  perlu  adanya  peraturan  secara  khusus  yang  dapat menyokong ketentuan hukum terkait transaksi fintech tersebut.
Pentingnya  Regulasi  yang  Komprehensif  Agar  dapat  Memberantas Keberadaan Perusahaan Fintech Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Saat  ini  terjadi  tren  peningkatan  yang  sangat  pesat  terhadap  penggunaan layanan fintech khususnya  dibidang peer  to  peer  lending atau  yang  diketahui masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol). Terjadinya tren peningkatan ini juga dilatar  belakangi  oleh  kemudahan  yang  diberikan  serta  proses  yang  relatif sederhana dan cepat sehingga membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan tambahan dana terutama sejak masa pandemi Covid-19. Data yang dikemukakan oleh OJK menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 148 entitas fintech pinjaman online (pinjol)  yang  beredar  dimasyarakat  dan  terdata  di  OJK.  OJK  juga  turut  mencatat terjadinya  peningkatan  penyaluran  pinjaman  baru  nasional  sebanyak  Rp74,41 triliun.  Angka  tersebut  menunjukkan  kenaikan  sebanyak  26,47  persen  secara tahunan  per  Desember  2020.  Selain  itu  terjadi  tren  peningkatan  terhadap penyaluran  pinjaman  nasional  yang  nilai  akumulasinya  mencapai  Rp  155  triliun atau menunjukkan kenaikan sebesar 91,3 secara tahunan per Desember 2020 (CNN Indonesia, 2021). Sejalan dengan tren meningkatnya keberadaan fintech pinjaman online (pinjol)  pemerintah  turut  menyediakan  payung  hukum  yang  mengatur penyelenggaraan  layanan  pinjaman  online  di  Indonesia.  Peraturan  tersebut diantaranya  yaitu  POJK  NO.  77/2016  namun  dalam  pelaksanaannya  aturan tersebut  masih  belum  cukup  dalam  mengantisipasi  terjadinya  suatu  masalah krusial yang dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang tergiur akan kemudahan  dalam  mendapatkan  pinjaman  uang,  masalah  tersebut  yakni menjamurnya  keberadaan fintech pinjaman online (pinjol)  ilegal  atau  yang  tidak terdaftar  dalam  OJK.  Berdasarkan  temuan  OJK  dilapangan  terdapat  sekitar  51 fintech  pinjaman online yang  tetap  beroperasi  sepanjang  bulan  Februari  2021 meskipun tidak memiliki izin beroperasi oleh OJK (Rafie, 2021).
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  meredam  keberadaan fintech pinjaman online (pinjol)  ilegal  tersebut  yang  mana  upaya  tersebut diantaranya saat ini OJK melakukan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dan  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemkominfo)  yang  kemudian mengambil tindakan pemblokiran terhadap platform fintech pinjaman online ilegal. Namun  langkah  tersebut  dinilai  belum  optimal  sebab fintech pinjaman online (pinjol)  ilegal  tersebut  tetap  saja  eksis.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  adanya kemudahan  teknologi  sehingga  pengembangan  platform fintech pinjaman online (pinjol)  ilegal  mudah  dilakukan.  Setelah  platform  pinjaman  online  tersebut diblokir,  pihak  developer  selanjutnya  tinggal  mengembangkan  kembali  platform tersebut  melalui  referensi source  code yang  sama,  kemudian  memodifikasinya dengan  memberikan  nama  yang  baru  terhadap  platform  peer  to  peer  lending (pinjol) yang telah diblokir tersebut (Ardani, 2019). dSebagai tindakan preventif pemerintah  selanjutnya  juga  senantiasa  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi kepada masyarakat umum agar masyarakat tidak salah dalam memilih terutama terhadap  layanan fintech pinjaman online .  Namun  terdapat  hambatan  besar terutama  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  hadirnya fintech pinjaman online (pinjol)  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  secara  ilegal  dan  tidak mendapat izin resmi dari badan yang berwenang dalam hal ini yaitu OJK. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan fintech pinjaman online masih  memiliki  celah  hukum  yang  sering  kali  dimanfaatkan  oleh  penyelenggara
fintech pinajaman online ilegal. Dalam prakteknya lembaga OJK tersebut tidak dapat melakukan  pengawasan  dan  penindakan  terhadap fintech pinjaman online ilegal sebab  sanksi  yang  telah  diatur  dalam  regulasi  tersebut  hanya  berlaku  terhadap fintech pinjaman online yang telah resmi terdaftar di OJK serta OJK hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi fintech pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK (Novita  &  Imanullah,  2020).  Adapun  sanksi  yang  diberikan  terhadap fintech pinjaman onlin e  resmi  demi  melindungi  kepentingan  konsumen  diatur  dalam ketentuan  Pasal  47  POJK  NO.77/2016  berupa  sanksi  administratif  yang  berupa denda, peringatan tertulis, kegiatan izin usaha yang dibatasi, bahkan sanksi yang paling berat yaitu OJK dapat mencabut izin usahanya.
Dikarenakan adanya celah hukum dalam regulasi pelaksana kegiatan fintech pinjaman online maka  dalam  bidang  pengawasan  dan  penindakan  terhadap eksistensi fintech pinjaman online ilegal  tersebut  dibentuklah  oleh  suatu  badan khusus yang berisi oleh berbagai lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan juga  berbagai  pihak  lainnya  yang  tergabung  kedalam  suatu  Satuan  Tugas  yang selanjutnya disebut oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. Lembaga negara yang ikut  tergabung  dalam  Satgas  tersebut  seperti  OJK,  Kemkominfo,  Lembaga perbankan,  hingga  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM).  Ada  beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai lembaga pendukung dalam mengawasi keberadaan fintech pinjaman online ilegal tersebut yang mana diantaranya ialah memblokir situs-situs fintech pinjaman online ilegal, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang disebabkan  oleh fintech pinjaman online ilegal  tersebut  (Asti,  2020).  Demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya  suatu  peraturan  yang  sifatnya  lebih  mengikat  berupa  undang-undang tersendiri  dan  mengatur  secara  komprehensif  serta  memiliki  sanksi  yang  tegas seperti  turut  menyertakan  sanksi  pidana  sehingga  dapat  memberikan  jaminan keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  sebab  saat  ini  pengaturan mengenai  pelaksanaan  kegiatan  fintech  hanya  sebatas  Peraturan  OJK  dan peraturan tersebut hanya berlaku terhadap fintech pinjaman online resmi sehingga membatasi  gerak  para  penegak  hukum  dalam  membasmi  keberadaan fintech pinjaman online ilegal (Sitompul, 2018).
Terkait  hal  ini  pemerintah  Indonesia  dapat  berpedoman  dengan  negara yang  telah  memberlakukan  suatu  undang-undang  khusus  demi  mengatur penyelenggaran fintech pinjaman online seperti  yang  telah  diterapkan  di  negara Tiongkok  dan  menjadikannya  sebagai  bahan  referensi  dalam  menyusun  regulasi kedepannya. Regulasi penyelenggaraan fintech pinjaman online tersebut berhasil disusun  berkat  kerjasama  antara China  Banking  Regulatory  Commision (CBRC), bersama  dengan People  Bank  of  China  (PBOC), serta  dengan  lembaga China Insurance Regulatory Commisions (CIRC) kemudian mengeluarkan sebuah undang- undang yang bernama The 2016 Interim Measures on Online Lending yang terdiri dari 5 Bab dan 47 Pasal. Dalam aturan ini secara lengkap mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan  kegiatan  fintech  pinjaman  online  hingga  memuat  sanksi  yang tidak  hanya  sebatas  sanksi  administratif  melainkan  juga  diterapkannya  sanksi pidana (Huang, 2018). Serta dalam regulasi ini turut mengatur mengenai beberapa hal yang menjadi penghambat berkembangnya fintech pinjaman online yang mana aturan  tersebut  diantaranya  ialah  1)  Mewajibkan  perusahaan fintech pinjaman
online yang beroperasi hanya sebatas menjadi penyedia pinjaman dengan jumlah kecil, dan 2) Perusahaan fintech pinjaman online tersebut harus memiliki modal dan mendaftarkan  perusahaannya  kepada China  Insurance  Regulatory  Commisions (CIRC) dengan modal yang dimiliki minimal sebanyak 1 miliar yuan untuk menjadi penyedia pinjaman yang beroperasi dengan ruang lingkup nasional atau memiliki modal  minimal  50  juta  yuan  untuk  menjadi  penyedia  pinjaman  yang  beroperasi dengan ruang lingkup regional yang apabila perusahaan fintech pinjaman online yang  tidak  memenuhi  ketentuan  tersebut  tetap  beroperasi  maka  akan  ditutup paksa. Bahkan memberikan hukuman yang serius terhadap penyelenggara fintech pinjaman online yang melakukan penipuan kepada konsumen (Sebayang, 2018). Melalui  regulasi  tersebut  pemerintah  Tiongkok  berhasil  mengeliminasi keberadaan fintech pinjaman online ilegal sebab hanya fintech pinjaman online yang memiliki kompetensi saja yang mampu bertahan karena memiliki modal yang besar dalam  beroperasi  dan  keberadaanya  didukung  oleh  pemerintah  sebab fintech pinjaman online tersebut telah beroperasi secara legal dan mendapat izin dari pihak yang berwenang.
Berkaca  dengan  hal  ini  apabila  landasan  filosofis a  quo dibawa  dalam konteks terjadinya kekosongan hukum saat ini, yaitu adanya celah dalam regulasi yang mengatur dalam penyelenggaran layanan fintech pinjaman online di Indonesia sehingga menghambat gerak penegak hukum dalam memberantas penyelenggara fintech pinjaman online ilegal,  maka  dari  itu  pemerintah  Indonesia  sudah sewajarnya turun tangan dan mengundangkan suatu undang-undang khusus yang lebih  ketat  dan  bersifat  komprehensif  serta  mengatur  sanksi  yang  tegas  bagi penyelenggara fintech pinjaman online ilegal  yang  pada  akhirnya  dapat mengeliminasi keberadaan fintech pinjaman online ilegal dan  memberikan jaminan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  sebagai  bentuk  pelaksanan  terhadap  tujuan negara Indonesia.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  hingga  saat  belum  adanya  regulasi  berupa  undang-undang khusus yang dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksaan kegiatan fintech di  Indonesia  saat  ini,  sehingga  menyebabkan  masih  maraknya  beredar fintech pinjaman online illegal.  OJK  yang  bertindak  sebagai  regulator  dalam menyampaikan ke khalayak ramai memakai sebutan fintech pinjaman online resmi untuk  penyelenggaran  pinjol  yang  sudah  mendaftarkan  diri  di  OJK  yang  diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan fintech pinjaman online (pinjol)  ilegal.  Dalam  perjalanannya  terdapat berbagai  berbagai  permasalahan  yang  timbul  dan  seringkali  merugikan  hak masyarakat sebagai konsumen dengan hadirnya fintech pinjaman online tersebut. Adapaun permasalahan yang timbul tersebut diantaranya ialah pengenaan bunga pinjaman yang tinggi dengan tenor yang relatif singkat, Penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, hingga tidak ada pihak yang dapat menjamin privacy data peminjam dana. Perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal  seperti  adanya  celah  dalam  regulasi  sehingga  menyulitkan  aparat  penegak hukum dalam memberantas keberadaan fintech pinjaman online ilegal yang pada
akhirnya  merugikan  masyarakat  sebagai  konsumen  layanan fintech pinjaman online . Oleh  sebab  itu  sebagai  bahan  masukan  kepada  pemerintah,  demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya  suatu  peraturan  yang  sifatnya  lebih  mengikat  berupa  undang-undang tersendiri  dan  mengatur  secara  komprehensif  serta  memiliki  sanksi  yang  tegas seperti  turut  menyertakan  sanksi  pidana  sehingga  dapat  memberikan  jaminan keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah Indonesia  dapat  berpedoman  dengan  negara  yang  telah  memberlakukan  suatu undang-undang  khusus  demi  mengatur  penyelenggaran fintech pinjaman online seperti  yang  telah  diterapkan  di  negara  Tiongkok  yang  telah  berhasil  dalam memberantas keberadaan fintech pinjaman online yang merugikan masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya.

## DAFTAR REFERENSI
Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. (2019). Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Peer  To  Peer  Lending  (Pinjam-Meminjam Online). Lontar Merah , 2 (1), 148–153.
Ardani, A. M. (2019). Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya.
Undang: Jurnal Hukum , 2 (1), 147–168.
https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.147-168
Asti,  N.  P.  M.  D.  P.  (2020).  Upaya  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam Mengatasi  Layanan  Pinjaman  Online  Ilegal. Acta  Comitas , 5 (1),  111–122. https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10
Bareksa.  (2019). Fintech  P2P  Lending :  Habis  Mudah  Terbitlah  Masalah . https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-01- 08/fintech-p2p-lending-habis-mudah-terbitlah-masalah.
Basrowi,  B.  (2019).  Analisis  Aspek  Dan  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Fintech
Syariah. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 959–980.
https://doi.org/dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i2.134
CNN  Indonesia.  (2021). Daftar  148  Fintech  Berizin  OJK  per  22  Januari  2021 . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210128204724-78- 599758/daftar-148-fintech-berizin-ojk-per-22-januari-2021.
Disemadi,  H.  S.,  Yusro,  M.  A.,  &  Balqis,  W.  G.  (2020).  The  Problems  of  Consumer
Protection  in  Fintech  Peer  To  Peer  Lending  Business  Activities  in  Indonesia. Sociological Jurisprudence Journal , 3 (2), 91–97.
https://doi.org/10.22225/scj.3.2.1798.91-97
Fajria,  R.  N.  (2019).  Potensi  Sinergitas  Fintech  Dengan  Bank  Syariah  Dalam
Meningkatkan  Kinerja  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. MALIA:  Journal  of Islamic Banking and Finance , 3 (2), 174–181. https://doi.org/10.21043/malia.v3i2.8450
Franedya,  R.,  &  Bosnia,  T.  (2018). Ini  Dia  Empat  Jenis  Fintech  di  Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia- empat-jenis-fintech-di-indonesia.
Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer
Lending. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2), 320–338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6
Hastuti, R. K. (2019). Kesulitan Menindak Fintech Ilegal: Sanksi Pidana Belum Ada . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191031162215-37- 111777/kesulitan-menindak-fintech-ilegal-sanksi-pidana-belum-ada. Huang,  R.  H.  (2018).  Online  P2P  Lending  and  Regulatory  Responses  in  China: Opportunities and Challenges. European Business Organization Law Review , 19 , 63–92. Investree. (2021). Cara Cerdas Meminjam dan Mendanai . https://investree.id/how- it-works.
Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020). Perbandingan Regulasi Financial Technology Terkait  Perlindungan  Data  Nasabah  Di  Indonesia  Dengan  Negara  Lainnya. Rechtidee , 15 (2), 293–312. https://doi.org/doi.org/10.21107/ri.v15i2.5411 Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian). Jurnal Privat Law , 8 (1), 151–157. https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389 Nurhidayat,  D.  (2020). 2  Jenis  Fintech  Ini  Paling  Laris  di  Indonesia . https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/0kp0R6qk-2-jenis-fintech-ini- paling-laris-di-indonesia.
Prabowo, W., Wibawa, S., & Azmi, F. (2020). Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. Padjadjaran  Journal  of  International  Relations , 1 (3),  218–239. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i3.26194
Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam  Menjangkau  Pembiayaan  Non-Bank. Al-Masraf :  Jurnal  Lembaga Keuangan  Dan  Perbankan , 4 (2),  147–158.  https://doi.org/10.15548/al- masraf.v4i2.264
Rafie,  B.  T.  (2021). OJK  kembali  temukan  51  pinjol  ilegal,  ini  daftar  lengkapnya . https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-kembali-temukan-51-pinjol-ilegal- ini-daftar-lengkapnya?page=1.
Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to  peer  lending  sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Indonesia. Defendonesia , 4 (1), 18–28. Rahma,  A.  (2021). Simak,  Daftar  Lengkap  133  Fintech  Ilegal  yang  Disetop  OJK . https://www.liputan6.com/bisnis/read/4470108/simak-daftar-lengkap-133- fintech-ilegal-yang-disetop-ojk.
Rahmayani,  N.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait Pengawasan  Perusahaan  Berbasis  Financial  Technology  di  Indonesia. Pagaruyuang Law Journal , 2 (1), 24–41.
Rumondang, A. (2018). The Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME’s Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). International Conference of Moslem Society , 2 , 12–22. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818
Sasmita,  N.  N.  N.,  &  Priyanto,  I.  M.  D.  (2019).  Pengaturan  Sanksi  Terhadap Penyelenggara  Layanan  Financial  Technology  Jenis  Peer  To  Peer  Lending  Di Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 7 (6), 1–16. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14 Sebayang,  R.  (2018). Banyak  Masalah,  China  Batasi  Jumlah  Fintech  Lending . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180814112843-37-28447/banyak- masalah-china-batasi-jumlah-fintech-lending.
Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer  (P2P)  Lending  Di  Indonesia. Jurnal  Yuridis  UNAJA , 1 (2),  68–79. https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428 Sugiarto,  I.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Consumers  Spiritual  Rights  In  Indonesia:  A Legal  Study  Of  Sharia  Fintech  Implementation  In  The  Consumers  Protection Perspective. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 8 (3),  437–452. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766 Surjaningsih,  E.  D.  A.  (2019). Fintech  Peer-to-Peer  (P2P)  Lending  dan  Potensi Pemajakannya . https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p- lending-dan-potensi-pemajakannya.
Suteki,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filasafat,  Teori  dan Praktik) . Rajagrafindo Persada. Wahyuni, R. A. E. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form  Of  Online  Loans. JURNAL  HUKUM  PRASADA , 7 (1),  27–33. https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1324.27-33
Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers  P2p  Lending  As  Part  Of  E-Commerce  Business  In  Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 209–221.