E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198

## EKSEKUSI TERHADAP PEMBATALAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA PERKARA TATA USAHA NEGARA
Zainuddin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara
Email: zainuddin@umsu.ac.id

## Abstrak
Keputusan  administrasi  Negara  dan  Pemerintah  yaitu  keputusan  yang  dibuat  oleh  Badan Pemerintah,  baik  yang  sifatnya  ( regreling )  yang  mengatur  maupun  yang  bersifat  ketetapan ( beschikking ).  Membuat  ketetapan  merupakan  perbuatan  hukum.  Sebagai  perbuatan  hukum ketetapan itu melahirkan hak dan atau kewajiban, dan ketetapan yang melahirkan hak dan atau kewajiban itu disebut ketepan positif. Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis normatif, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan data yang  didapat  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  pengolahan  data  analisis kualitatif. yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi terhadap pembatalan surat izin mendirikan bangunan pada perkara tata usaha negara.

## Kata Kunci: Pembatalan, Izin, Mendirikan, Bangunan, Perkara

## Abstract
State  and  Government  administrative  decisions,  namely  decisions  made  by  Government Agencies, both regulating and statutory (beschikking). Making provisions is a legal act. As a legal act the provision gives birth to rights and / or obligations, and the provisions that give birth to rights and / or obligations are called positive terms. This research is categorized in normative type research, where the data sources used are secondary data sources with data obtained through library research (library research) by processing qualitative data analysis. the focus of the problem in this study is how the execution of the cancellation of the building permit letter in the state administration case.

## Keywoeds: Cancellation, Permettion, Establish, Building, Case

## PENDAHULUAN
Badan  atau  Pejabat  pemerintah  dalam  menjalankan  tugas  dan  pekerjaannya  sering membuat berbagai kebijakan. Kebijakan itu diambil, dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk keputusan.  Biasanya  setelah  kebijakan  menjadi  keputusan  maka  baru  dirumuskan  secara administratif sebagai ketetapan yang konkret, kasuistis, dan individuali dengan menggunakan freies  ermessen yaitu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  bersangkutan  merumuskan kebijaksanaannya  itu  dalam  berbagai  bentuk  ‘ juridische  regels ’  seperti  peraturan,  pedoman, pengumuman surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu (Suady Husin. 2011, h. 24).
Keputusan administrasi negara dan pemerintah yaitu keputusan yang dibuat oleh badan pemerintah,  baik  yang  sifatnya  ( regreling )  yang  mengatur  maupun  yang  bersifat  ketetapan ( beschikking ) (Suady Husin. 2011, h. 24). Membuat ketetapan merupakan perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ketetapan itu melahirkan hak dan atau kewajiban, dan ketetapan yang melahirkan hak dan atau kewajiban itu disebut ketepan positif (Suady Husin. 2011, h. 26).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Keputusan  yang  bersifat  ketetapan  itu  mengikat  seseorang  tertentu  saja  atau  beberapa orang tertentu seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), Akta Perkawinan dan seterusnya.
Van der Pot (Anna Erliyana, 2005) menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sah:
1. Dibuat oleh organ yang berwenang
2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis
3. Harus diberibentuk
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.
Berkaitan dengan hal di atas, sebagai contoh pada tanggal 24 Maret 2015 Walikota Medan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) mengeluarkan suatu keputusan yang bersifat penetapan  yaitu  Keputusan  Walikota  Medan  Nomor  645/299.  K  Tentang:  Izin  Mendirikan Bangunanan.  PT.  Sinar  Menara  Deli,  yang  pada  isinya  memberikan  hak-hak  kepada  Sinar Menara Deli untuk mendirikan bangunan  yang ada di Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus No.1 OPQ,  Kelurahan  Kesawan,  Kecamatan  Medan  Barat,  Kota  Medan  yaitu  pekerjaan pembangunan  7  (tujuh)  tower  bangunan  campuran  (Mall,  Apartemen,  Perkantoran,  dan  lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 m².
Pemerhati yang peduli terhadap lingkungan akibat diadakannya pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter  di  atas  tanah  seluas  52.306  M²  itu  adalah  Yayasan  Citra  Keadilan  yang  merupakan organisasi lingkungan hidup yang sudah bergerak cukup lama dari tahun 2002 sampai sekarang dengan keberadaannya sebagai organisasi berbadan hukum. Yayasan Citra Keadilan menggugat Surat  Keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Walikota  Medan  tersebut  mewakili  kepentingan lingkungan  yang akan berdampak buruk dari pembangunan Super Mall  yang akan dibangun melalui SIMB yang diterbitkan Walikota Medan. Organisasi lingkungan tersebut mengajukan gugatannya  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Medan  dan  diputus  pada  tanggal  28  Oktober 2015 dengan Amar membatalkan SIMB yang diterbitkan oleh Walikota Medan tersebut.
Akibat adanya Putusan tingkat pertama tersebut, Walikota Medan dan PT. Sinar Menara Deli  pun  melakukan  Banding  terhadap  putusan  tingkat  pertama  ( judex  facti )  itu  yang  pada akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Amar bahwa gugatan  para  penggugat  tidak  dapat  diterima  yang  diputuskan  pada  tanggal  03  Maret  2016. Berlanjut  dari  perkara  tersebut,  organisasi  lingkungan  hidup  tidak  puas  dengan  putusan PTTUN. Maka, melanjutkan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan  uraian  di  atas  terkait  Kasasi  dari  organisasi  lingkungan  hidup  tersebut. Mahkamah Agung dalam amar putusannya nomor 274 K/TUN/2016 mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Yayasan Citra Keadilan dengan manyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, atas nama PT. Sinar Menara Deli dan mewajibkan kepada Walikota Medan untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Setelah  adanya  putusan  dari  Mahkamah  Agung  tersebut  pihak  yang  dimenangkan menyurati  Pemko  Medan  untuk  membatalkan  objek  gugatan  namun  tanggapan  dari pemerintahan kota Medan melalui Kabag Hukumnya mengatakan bahwa tidak ada menerima surat  dan  menerima  panggilan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Medan,  dan  mengatakan bahwa Pemerintahan Kota Medan sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA Batalkan IMB Podomoro Deli City Medan Gini Sikap Pemko Medan, 2018).  Putusan  dari  Mahkamah  Agung  dan  tanggapan  dari  Pemerintahan  Kota  Medan  jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  bahwa  permohonan  peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  atau  menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  jelas  bahwa  apa  yang  dilakukan  pemerintahan  kota  medan sudah sangat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung  walaupun  putusan  tersebut  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Mengingat, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut tidak menjelaskan terhadap putusan pengadilan pada tingkat apakah yang tidak dapat menangguhkan permohonan peninjauan  kembali  dan  apakah  terhadap  putusan  yang  belum  mempunyai  kekuatan  hukum tetap juga berlaku. Sedangkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hanya putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan. Hal ini sangat bertolak belakang denga apa yang diamanatkan dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut. sehingga tidak memberikan kepastian hukum aturan mana yang harus dilaksanakan dan ditegakkan.
Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi  terhadap  pembatalan  surat  izin  mendirikan  bangunan  pada  perkara  tata usaha negara.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif ( normative research ), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder  (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian  deskriptif  analistis.  Deskriptif adalah  menunjukan  komparasi  atau  hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini  adalah data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  yang  terkait dengan eksekusi terhadap pembatalan surat izin mendirikan bangunan pada perkara tata usaha negara .  Bahan  hukum  sekunder terdiri  dari  buku-buku,    jurnal  ilmiah,  makalah  dan  artikel ilmiah  yang  dapat  memberi  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas hal yang terkait dengan eksekusi terhadap pembatalan surat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
izin mendirikan bangunan pada perkara tata usaha negara.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penilitian ini dengan  cara offline maupun online .  Analisa  bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan metode analisa konten (centent analysis method) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan  interpretasi  dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h.  171).

## PEMBAHASAN
Eksekusi  Terhadap  Pembatalan  Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada  Perkara  Tata Usaha Negara

## Tata Usaha Negara
Istilah  hukum  tata  usaha  Negara  sejarahnya  dijumpai  pada  Pasal  108  Undang-Undang Dasar Sementara Indonesia Serikat Tahun 1950 yang menyebut “pemutusan tentang sengketa yang  mengenai  hukum  tata  usaha  diserahkan  kepada  pengadilan  yang  mengadili  perkara perdata  ataupun  kepada  alat-alat  perlengkapan  lain,  tetapi  jika  demikian  seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran (Suady Husin. 2011, h. 3).
Demikian juga halnya Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat  Tahun  1950  disebutkan  bahwa  Peraturan-peraturan  undang-undang  dan  ketentuan- ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa Undang- Undang Dasar ini (Suady Husin. 2011, h. 3).
Jadi kedua pasal tersebut Pasal 108 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia  Serikat  Tahun  1950  ni  sama  dengan  Pasal  161  dan  192  Konstitusi  RIS  yang  juga mengunakan istilah Hukum Tata Usaha dan ketentuan-ketentuan tata usaha. Dalam naskah yang ditulis  dalam  bahasa  Belanda  (Konstitusi  RIS)  ternyata  untuk  sengketa  mengenai  tata  usaha dipakai administratiefrechtelyke geschillen dan ketentuan-ketentuan tata usaha dipakai istilah atau  perkataan administrative  voorschrriften .  Jadi  jelaslah  bahwa  penguasa  memakai  istilah Hukum  Tata  Usaha.  Hal  ini  yang  ternyata  dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang  ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  10  ayat  1  huruf  c menyebutkan bahwa kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha (Suady Husin. 2011, h. 3-4).
Sehubungan dengan hal di atas tentang Undang-Undang No 14 Tahun 1970 dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lahirlah Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  payung  hukum  dalam proses peradilan dibidang administrasi untuk menjamin kesejahteraan warga Negara dalam hal perbuatan  yang  kesewenangan  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  disebut  dengan  Pejabat  Tata Usaha  Negara  sebagaimana  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan terakhir undang-undang itu diubah menjadi Undang-Undang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## Pengertian dan Dasar Hukum Tata Usaha Negara
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memberikan pengertian  Tata  Usaha  Negara  adalah  administrasi  Negara  yang  melaksanakan  fungsi  untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

## Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Proses peradilan tata usaha Negara selalu menempatkan   badan atau pejabat tata usaha negara selalu sebagai pihak tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  menyatakan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Pengadilan Tata Usana Negara yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Rumusan ini masih ambigu dan tidak jeias ( vague ), yang di dalam praktek dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.

## Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Membicarakan  wewenang  maka  membicarakan  bagaimana  kedudukan  wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum (Aminuddin Ilmar, 2014, h. 93).
Sesuai  konsepsi  Negara  hukum,  wewenang  pemerintahan  itu  berasal  dari  perturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Bahwa  organ  pemerintahan  tidak  dapat  menganggap  ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat  undang-undang  tidak  hanya  berikan  wewenang  pemerintahan  kepada  organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu (Aminuddin Ilmar, 2014, h. 104).
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  harus  berdasarkan  wewenang  masing- masing  yang  ada  padanya  atau  yang  dilimpahkan  kepadanya.  Sumber  dan  cara  memperoleh wewenang  pemerintah  bersumber  dari  undang-undang  dasar  dan  undang-undang.  Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui  3  (tiga)  cara  yaitu  atribusi  ( attributie ),  delegasi  ( delegatie ),  dan  mandat  ( mandaat ) (Erina Permatasari, 2015).  Uriannya adalah sebagai berikut:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
a. Atribusi ( attributie )
Atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat  undang-undang kepada  organ  pemerintahan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian  kewenangan  kepada  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  undang-undang (Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat, 2018).
b. Delegasi ( Delegatie )
Delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ  pemerintahan kepada  organ  pemerintahan  lainnya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat, 2018).
c. Mandat ( Mandaat )
Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ  lain  atas  namanya.  Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan, mandat  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  tetap  berada  pada  pemberi  mandat (Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi dan Mandat, 2018).

## Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

## Pengertian dan Dasar Hukum Keputusan Tata Usaha Negara
Pengertian  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  Jo  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 jo .  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 adalah sangat penting untuk dipahami, karena dengan memberikan pengertian yang lain tentang apa  yang  dimaksud  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  akan  mempunyai  akibat memberikan pengertian  yang salah tentang apa  yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara (H. Abdullah Gofar, 2014).
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh abdan atau pejabat  tata  usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  Negara  yang  berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
H. Abdullah Gofar (2014, h. 24) Apabila diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka ditemukan unsur-unsurnya, sebagai berikut:
1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
4. Bersifat konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Berdasarkan poin-poin yang diuraikan di atas terkait pengertian Keputusan Tata Usaha Negara maka akan dijelaskan secara satu persatu terkait dari poin-poin tersebut yang menjadi unsure dari pengertian keputusan tata usaha Negara yang dimaksud.

## Syarat dan Mekanisme Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara
Berdasarkan  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menyebutkan bahwa:
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-Undanganyang berlaku;
b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Surat Izin Mendirikan Bangunan

## Pengertian dan Dasar Hukum Surat Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan  “Izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  adalah  surat  bukti  dari  Pemerintah  Daerah bahwa  pemilik  bangunan  gedung  dapat  mendirikan  bangunan  sesuai  fungsi  yang  telah ditetapkan  dan  berdasarkan  rencana  teknis  bangunan  gedung  yang  telah  disetujui  oleh Pemerintah Daerah”.
Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2005  Tentang Bangunan  Gedung  menjelaskan  bahwa  izin  mendirikan  bangunan  gedung  yang  selanjutnya disingkat  IMB  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemilik bangunan  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  dan/atau  mengurangi bangunan  gedung  sesuai  dengan  persyaratan  administratif  dan  teknis  yang  berlaku.  Izin mendirikan  bangunan  gedung  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  kepada  pemilik  bangunan  gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah, memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung  sesuai  dengan  persyaratan administratif  dan  persyaratan  teknis  yang  berlaku.  Sehingga  jelas  bahwa  IMB  itu  menjadi penting  untuk  di  miliki  sebelum  seseorang  atau  kelompok  tertentu  dalam  membuat  gedung (Melalui, http://repository.unpas.ac.id/13413/4/9.%20BAB%20II.pdf)
IMB  berlaku  pula  untuk  bangunan  rumah  tinggal  lama  yaitu  bangunan  rumah  yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal  IMB juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi  yang lain seperti gedung
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
perkantoran, gedung industri, dan bangunan fasilitas umum. IMB memiliki dasar hukum yang harus  dipatuhi  sehingga  mutlak  harus  dimiliki  setiap  orang  yang  berniat  mendirikan  sebuah bangunan. Selain itu, adanya IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan  penertiban  pembangunan  kota  yang  terarah  dan  sangat  bermanfaat  pula  bagi  pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan  akan  memudahkan  bagi  pemilik  bangunan  untuk  suatu  keperluan,  antara  lain  dalam  hal pemindahan  hak  bangunan  yang  dimaksud  sehingga  jika  tidak  adanya  IMB  maka  akan dikenakan  tindakan  penertiban  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  (Melalui, http://anggrainidita.blogspot.com/2013/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html).  Izin  mendirikan bangunan  adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  pemilik gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi  dan  atau  merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku (H. Abdullah Gofar. 2014, h. 24).

## Syarat Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 35 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor. 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas  Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Medan.  Peraturan  Derah  Kota  Medan Nomor 9 Tahun Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan menyatakan Izin Mendirikan Bangunan memberikan beberapa syarat dalam pengajuan permohonan IMB.
Permohonan IMB ditujukan kepaada walikota Medan c/q Kepala Dinas Tata Kota dan Tata  Bangunan  dengan  mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  dan  dengan  melengkapi: (Peraturan  Derah  Kota  Medan  Nomor  9  Tahun  Tahun  2002  Tentang  Izin  Mendirikan Bangunan)
1. Persyaratan Administrasi:
a. Pengisisan formulir surat permohonan IMB;
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c. Foto Copy SPPT dan pelunasan PBB tahun terakhir;
d. Foto Copy hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, antara lain:
1) Foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh BPN ataupun Notaris;
2) Foto copy akta jual beli dari notaries/camat;
3) Akta yang dikeluarkan oleh notaries dilegalisir oleh notaries;
4) Akta yang dikeluarkan oleh camat dilegalisir oleh camat;
5) Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh Camat setempat, bagi surat tanah yang yang bukan seritifikat dan SK Camat;
6) Asli rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang digunakan;
7) Rekomendasi dari Instansi terkait untuk pembangunan tempoat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU) dan pendidikan;
8) Asli Surat Kuasa, Akte perusahaan, surat keputusan instans, bagi pemohon yang bukan pemilik tanah (atas nama pemilik tanah).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
2. Persyaratan Teknis:
a. Gambar rencana Bangunan Rangkap 3;
b. Denah/site plan;
c. Tampak (Depan dan Samping);
d. Potongan (Memanjang dan Melintang);
e. Gambar konstruksi (pondasi, sloop,kolom,balok, lantai, tangga, rencana atap/kap, kecuali untuk bangunan rumah tempat tinggal 1 (satu) lantai;
f. Sumur  peresapan,  septic  tank,  dan  bak  control  untuk  bangunan  pagar  (Denah, tampak potongan dan situasi);
g. Perhitungan  konstruksi  yang  dibuat  oleh  konsultan  dan  ditandatangani  oleh perencana, bagi bangunan dengan:
1) Bentangan balok lebih dari enam meter;
2) Ketinggian  dua  lantai  atau  lebih  bagi  bangunan  yang  digunakan  untuk kepentingan umum;
3) Ketinggian bangunan lebih dari tiga lantai;
4) Konstruksi baja atau kayu yang bentangnya lebih dari 12 meter
5) Konstruksi  kayu  atau  baja  yang  ketinggian  tiangnya  lebiih  dari  enam  meter perlantai;
6) Perhitungan  rencana  anggaran  biaya  (RAB)  untuk  bangunan  tower/menara, Tanki, Gapura/Tugu dan cerebong asap, serta renovasi bangunan.
3. Proses Penerbitan IMB.

## Proses dan Mekanisme Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan
Proses  penerbitan  IMB  harus  terlebih  dahulu  memenuhi  syarat  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  setelah  terpenuhinya  hal  yang  demikian  itu  maka  akan  dilakukan penandatanganan. Penandatanganan IMB, dengan luas bangunan <200 m 2 ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan, sementara luas bangunan >200 m 2 ditadatangani  oleh  Walikota  Medan.  Lama  waktu  yang  dibutuuhkan  untuk  pengurusan KSB/IMB adalah 16 hari kerja.
Pemohon  wajib  membayar  retribusi  ke  Kas  Pemko  Medan  melalui  Bendaharawan Penerima Dinas Tata Kota Medan dan Tata Bangunan sebelum mengambil  IMB  yang terbit. Besarnya Retribusi IMB adalah tarif retribusi permeter bangunan X luas bangunan. Pengukuran tanah adalah pengukuran bentuk mdan luas tanah dalam bentuk  gambar situasi diberlakukan bagi  permohonan  izin  mendirikan  bangunan  untuk  persil  tanah  yang  belum  beralaskan  hak sertifikat atau tidak dilengkapi  Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Gambar Situasi Tanah dari Kantor Pertanahan.

## Kekuatan Hukum  Putusan  Atas  Pengadilan Tata  Usaha Negara  yang Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu  putusan  pengadilan  dikatakan  mempunyai  kekuatan  hukum  manakala    putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir ( eind vonnis ) yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi ( supreme court ) yang bertugas
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
untuk  mengoreksi/mengevaluasi  pertimbangan  hukum  ( judex  juris )  putusan  pengadilan  di bawahnya.
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, putusan  yang telah memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal yang  demikian,  lebih  dikenal dengan sebutan dalam bahasa latin “ resjudicata pro veritate habetur ” yang artinya putusan yang pasti dengan sendirinya  mempunyai  kekuatan  mengikat  (Martiman  Prodjohamidjojo,  2005).  Lebih  lanjut Martiman  Prodjohamidjojo  (2005)  mengemukakan,  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  mutlak  dapat  dijalankan  atau  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan eksekutorial.
Berkenaan  dengan  itu,  R.  Subekti  (1977)  mengemukakan,  tujuan  akhir  dari  proses peradilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum  tetap ( in  kracht van gewijsde ), dalam arti kata suatu putusan hukum yang tidak dapat diubah  lagi. Kekuatan  putusan  hakim  dalam  khasanah  hukum  acara  perdata  dikemukakan  oleh Sudikno Mertokusumo dengan bertolak pada pendapat Asser-Anema-Verdam. Dikatakan, ada 3 (tiga) kekuatan putusan badan peradilan, yakni, kekuatan Mengikat, penyerahan sengketa oleh pihak-pihak  kepada  pengadilan  untuk  diperiksa  atau  diadili,  mengandung  arti  bahwa  yang bersangkutan  akan  tunduk  dan  patuh  pada  putusan  yang  dijatuhkan.  Putusan  yang  telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan  dengan  putusan  (Melalui,  http://www.saplaw.top/tag/solusi-penyelesaian- sengketa-pertanahan/).
Untuk mendukung kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan, terdapat beberapa teori sebagai berikut:
1. Teori hukum materiil, yang mengajarkan bahwa kekuatan mengikat putusan atau “ gezag van gewijsde ”  mempunyai  sifat  hukum  materiil,  karena  mengadakan  perubahan  terhadap wewenang  dan  kewajiban  keperdataan,  menetapkan,  menghapuskan  atau  mengubah. Putusan  itu  dapat  menimbulkan  atau  meniadakan  hubungan  hukum,  jadi  dapat  dikatakan merupakan sumber hukum materiil. Ajaran yang beranggapan bahwa suatu putusan  hanya mengikat  para  pihak  dan  tidak  mengikat  pihak  ketiga  lainnya  telah  ditinggalkan.  Putusan dapat memberi wewenang kepada pihak untuk mempertahankan hak-haknya terhadap pihak ketiga;
2. Teori  hukum  acara,  yang  mengajarkan  bahwa  putusan  bukanlah  sumber  hukum  materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesual. Siapa yang dalam suatu putusan diakui sebagai  pemilik,  ia  dengan  sarana  prosesual  dapat  bertindak  sebagai  pemilik  terhadap lawannya. Apabila undang-undang mensyaratkan adanya putusan untuk timbulnya keadaan hukum baru, putusan itu mempunyai arti hukum materiil. Ajaran ini dikatakan sangat sempit, sebab  suatu  putusan  bukanlah  semata-mata  sumber  wewenang  prosesual,  tetapi  menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa;
3. Teori hukum pembuktian, yang mengajarkan bahwa putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan di dalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat, karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
yang  pasti  tidak  diperkenankan.  Teori  ini  termasuk  teori  kuno  yang  sudah  tidak  banyak penganutnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 9 November 1955 berpendapat bahwa suatu putusan hakim tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi;
4. Teori daya ikat, terikatnya para pihak kepada suatu  putusan dapat  mempunyai  arti positif dan dapat  pula mempunyai arti negatif. Dalam arti positif, apa yang telah diputus di antara para  pihak  berlaku  sebagai  positif  benar,  “ res  judicata  pro  veritate  habetur ”  (apa  yang diputus oleh hakim haruslah dianggap benar), dan pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Dalam  arti  negatif,  hakim  tidak  boleh  memutus perkara  yang  pernah  diputus  sebelumnya antara  para  pihak  yang  sama  serta  mengenai  pokok  perkara  yang  sama.  Untuk  dapat mengajukan tangkisan bahwa suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat ( exceptie van gewijsde zaak ), perkara kedua yang diajukan harus  menyangkut hal yang sama dan alasan yang sama;
5. Teori kekuatan hukum yang pasti, yaitu suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap ( in kracht van gewijsde ) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Dengan  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti,  putusan  itu  tidak  lagi  dapat  diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum luar biasa. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari motivasi putusan atau pertimbangan hukum dan diktum atau  amar,  tetapi  merupakan  kesatuan,  sehingga  kekuatan  mengikat  dari  pada  putusan  itu pada  umumnya tidak terbatas pada diktum saja, tetapi meliputi juga bagian putusan yang merupakan dasar dari putusan, tetapi tidak meliputi penetapan mengenai peristiwa meskipun telah  dikonstatir  berdasarkan  alat-alat  bukti  tertentu,  dalam  perkara  terpisah  peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.
Kekuatan  pembuktian,  dituangkannya  putusan  dalam  bentuk  tertulis,  yang  merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin  diperlukannya  untuk  mengajukan  banding,  kasasi  atau  pelaksanaannya.  Menurut hukum pembuktian dengan putusan telah memperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian.
Kekuatan  eksekutorial,  putusan  tidak  dimaksudkan  untuk  menetapkan  hak  atau hukumnya saja, tetapi untuk menyelesaikan sengketa, terutama merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa. Oleh karena itu, putusan selain menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya juga  supaya  dapat  direalisasi,  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kekuatan  untuk dilaksanakan  apa  yang  ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat  perlengkapan negara. Kekuatan eksekutorial diberikan oleh kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua putusan pengadilan  di seluruh  Indonesia harus diberi  kepala  irah- irah ini,  sebagaimana ketentuan  Pasal 2  ayat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sudikno Mertokusumo, 1993).
Selanjutnya, Indroharto mengemukakan 4 (empat) akibat hukum dari bekerjanya isi dari putusan hakim, yaitu: (R. Subekti, 1977).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
1. Putusan pengadilan sebagai fakta hukum;
2. Kekuatan putusan pengadilan sebagai  akta otentik,  yang  memiliki  kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya, serta bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya;
3. Kekuatan menangkis berdasarkan asas ne bis in idem dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama. Kekuatan mengikat putusan hakim pengadilan tata usaha negara bagi hakim perdata terlihat dalam situasi:
a) Hakim perdata akan menerapkan asas “ ne bis in idem ” apabila sengketa yang diputus  oleh badan peradilan tata usaha negara diperkarakan kembali pada peradilan umum;
b) Apabila perkara  yang pernah diputus pada badan peradilan tata usaha negara, diajukan kembali  kepada  badan  peradilan  umum  oleh  pihak  yang  belum  perkara  pada  badan peradilan  tata usaha negara, putusan  badan peradilan tata  usaha negara akan dihormati oleh  hakim  perdata,  sebab  putusan  hakim  tata  usaha  negara  berlaku  bagi  siapapun, sedangkan putusan hakim perdata hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;
c)  Hakim  perdata  akan  memperhatikan  yurisprudensi  badan  peradilan  tata  usaha  negara sesuai dengan perkembangan keadaan.
4)  Kekuatan  eksekutorial,  yaitu  kekuatan  untuk  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  melalui kekuatan umum jika tidak ditaati secara sukarela. Adanya kekuatan ini karena adanya irah- irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Tidak  terdapat  pertentangan  yang  prinsip  di  antara  kedua  pedapat  tersebut  di  atas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Kekuatan putusan hakim yang telah dijatuhkan itu mengikat dan haruslah dihormati oleh kedua belah pihak;
b. Putusan  berkekuatan  sebagai  akta  otentik  dapat  dipandang  sebagai  alat  bukti  yang sempurna bagi para pihak;
c. Putusan  berkekuatan  menangkis  gugatan  berdasarkan  asas  “ ne  bis  in  idem ” dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama;
d. Putusan berkekuatan merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa apa yang telah diputuskan.
Selain itu, Indroharto mengemukakan sifat publik dari putusan hakim tata usaha negara yang menyebabkannya berlaku umum. Inilah perbedaannya dengan putusan peradilan perdata yang  hanya  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa  (R.  Subekti,  1977).  Selaras  dengan  hal tersebut,  Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan  landasan  teoritis  yang  mendasari  kekuatan mengikat putusan hakim. Ia mengatakan, sebagai konsekuensi  dari hukum administrasi yang berada dalam lapangan hukum publik, putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai daya mengikat  secara  umum,  mengikat  bagi  siapa  saja,    prinsip  ini  dikenal  dengan  “ erga  omnes ” (Sudikno Mertokusumo, 1983).
Sifat  “ erga  omnes ”  ini  yang  membedakannya    dengan  sifat  putusan  badan  peradilan perdata  yang  hanya  berkekuatan  mengikat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  ( inter  partes ) (Sudikno  Mertokusumo,  1983).  Adanya  sarana  intervensi  dalam  Pasal  83  Undang-  Undang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dianggap  sementara  pihak bertentangan dengan sifat “ erga omnes ” dari putusan badan peradilan tata usaha negara. Jika putusan badan peradilan tata usaha negara mengikat secara umum, tidak ada lagi urgensi pihak lain masuk ke dalam perkara mempertahankan  haknya.
Indroharto  memperkuat  pendapat  ini  dengan  melihat  urgensi  dan  kelayakan  pihak  lain masuk menjadi pihak dalam perkara. Orang atau badan hukum perdata tidak mungkin menjadi tergugat intervensi, karena yang berkedudukan sebagai tergugat adalah badan/pejabat tata usaha negara, yakni yang melaksanakan urusan pemerintahan ( bestuur ). Pihak yang berkepentingan dan sependapat dengan tergugat dapat memperkuat dalil tergugat dengan keterangan sebagai saksi, dan tidak perlu menjadi pihak dalam perkara. Demikian juga pihak yang berkepentingan dan  sependapat  dengan  gugatan  penggugat  dapat  memperkuat  dalil  penggugat  dengan keterangan sebagai saksi, dan tidak perlu  menjadi pihak dalam perkara (Sudikno Mertokusumo, 1983).
Sehubungan dengan pendapat Indroharto di atas, dengan memberikan tambahan catatan, Irfan  Fachruddin  menyatakan  bahwa  ketidakikutsertaan  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  terhadap  perkara  yang  sedang  disengketakan  harus  didukung  oleh  sifat  hukum acara yang sesuai dengan prinsip erga omnes atau keberlakuan umum putusan badan peradilan tata  usaha  negara  (Irfan  Fachruddin,  2004,  h.  249).  Penyelesaian  sengketa  hendaknya  tidak hanya  memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga dirancang untuk memberikan  penyelesaian  sengketa  dengan  memperhatikan  kepentingan  dan  hak-hak  yang lebih luas, terutama kepentingan dan hak-hak pihak yang berkepentingan secara langsung dan tidak turut dalam perkara (Irfan Fachruddin, 2004, h. 250).
Lebih  lanjut,  Irfan  Fachruddin  mengemukakan,  apabila  tidak  demikian,  pihak  yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara, tidak mempunyai hak untuk melindungi kepentingannya atau melakukan upaya hukum. Pihak  yang  berkepentingan akan kehilangan kesempatan  melindungi  kepentingannya  jika  pihak-pihak  menerima  putusan  dan  apabila putusannya  hanya  bersifat declaratoir yang  tidak  memerlukan  pelaksanaan.  Jika  putusan bersifat condemnatoir yang masih memerlukan pelaksanaan, masih terbuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melindungi kepentingannya dengan melakukan perlawanan terhadap  pelaksanaan  putusan.  Agaknya  lembaga  intervensi  masih  diperlukan,  paling  tidak untuk saat ini, guna melindungi pihak yang berkepentingan dari konspirasi pihak-pihak dalam perkara (Irfan Fachruddin, 2004, h. 250).
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa, putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) bersifat mengikat semua orang ( erga omnes )  layaknya  kekuatan  Peraturan  Perundang-Undangan,  hal  ini  yang  membedakan  dari putusan  pengadilan  umum  dalam  perkara  perdata  yang  hanya  mengikat  para  pihak    yang berperkara  ( inter  partes ). Selain itu, putusan pengadilan tata usaha negara  yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) juga mempunyai kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi dan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  dibebankan  kewajiban  di  dalam  putusan  yang  bersifat condemnatoir .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  juga  mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, sehingga dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan  bahwa  perkara  yang  diajukan  telah  pernah  diputus  sehingga  tidak  patut  untuk diperiksa kembali, yang demikian dikenal dengan asas “ ne bis in idem ”. Lebih dari itu, yang paling penting adalah bahwa, putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap  ( in  kracht  van  gewijsde )  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  sehingga  siapapun  yang dibebankan kewajiban (putusan condemnatoir ) harus melaksanakannya, baik  secara sukarela maupun dengan upaya paksa.

## Akibat  Hukum  Terhadap  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  Tidak  Melaksanakan Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan
Ketidakpatuhan  tergugat  terhadap  putusan  pengadilan  tidak  berada  di  aranah  hukum administrasi (publik). Oleh karena itu, bentuk instrumennya bersifat  administratif. Walaupun berdasarkan  pandangan  umum  instrument  pemaksa  itu  bersifat  lemah  atau  tidak  bertaring, namun  dari  segi  administratif  instrument  tersebut  sudah  sangat  berat.  Jika  instrument administratif  tidak  memadi,  masih  ada  instrument  social  atau  moral  dengan  mengumpulkan media  massa.  Instrument  social  atau  moral  bagi  pejabat  sebenarnya  dalam  masyarakat  yang semakin beradab adalah sanksi yang cukup berat (Yuslim, 2015).
Undang-Undang  PTUN  Perubahan  Kedua  memberikan  penjelasan  mengenai  akibat hukum yang akan diberikan kepada Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN,  yaitu  pada  Pasal  116  ayat  4  menegaskan  bahwa  “Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap pejabat  yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”. Dan pada Pasal 116 ayat 7 Undang-Undang PTUN Perubahan Kedua menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasif diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan” (Yuslim, 2015).

## Ganti Rugi
Secara  teoretis,  ganti  rugi  berasal  dari  bidang  hukum  perdata,  tentang  konsep “onrechtmatige  daad”. prinsip  bahwa  setiap  tindakan onrechtmatig subjek  hukum  yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggung jawaban bagi subjek hukum  yang  bersangkutan  merupakan  prinsip  yang  telah  diakui  dan  diterima  secara  umum. Konsep  ini  secara  yuridis  formal  di  atur  dalam  Pasal  136,  1365,  dan  1367  KUH  Perdata. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud oleh Pasal 116 ayat 7 Undang-Undang PTUN Perubahan  Kedua  adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1991 Tentang  Ganti  Rugi  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaannya  Pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Timotheos Enoch Daeli, 2016).
Ganti  Rugi  yang  dimaksud  adalah  pembayaran  sejumlah  uang  (secara  paksa),  kepada orang  atau  badan  hukum  perdata  atas  beban  Badan  Tata  Usaha  Negara  (selanjutnya  disebut sebagai  Pejabat  TUN)  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  karena  adanya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
kerugian  materiil  yang  diderita  oleh  penggugat.  Besarnya  ganti  rugi  yang  dapat  diperoleh penggugat  paling  sedikit  Rp.250.000,-(dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dan  paling  banyak Rp.5.000.000,-(lima  juta  rupiah),  dengan  memperhatikan  keadaan  yang  nyata  (Timotheos Enoch Daeli, 2016).

## Sanksi Administratif
Sanksi administrasi ini secara tegas di atur dalam Undang-Undang Aparatur Pemerintah. Sanksi administrasi  terbagi  dalam tiga (3)  golongan  yaitu sanksi  administrasi  ringan berupa; teguran lisan, teguran tertulis, serta penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.  Sanksi  andministrasi  sedang  berupa;  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  ganti  rugi, pemberhentian  sementara  dengan  memperoleh  hak-hak  jabatan.  Sanksi  administrasi  berat berupa;  pemberhentian  tetap  dengan  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitasnya, pemberhentian  tetap,  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya  serta dipublikasikan di media massa. Setiap sanksi administrasi ini di sesuaikan dengan pelanggaran yang di lakukan oleh pejabat pemerintah (Timotheos Enoch Daeli, 2016).
Selain Undang-Undang Aparatur Pemerintah, sanksi administrasi ini juga di atur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang secara khusus mengatur tentang profesi pegawai negeri sipil. Secara eksplisit Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini mengatur tentang kode etik  bagi  aparatur  sipil  negara  (ASN)  untuk  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundangundangan. Akan ada sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, di hukum penjara atau kurungan karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  dan  menjadi  anggota  dan/  atau  pengurus  partai politik (Timotheos Enoch Daeli, 2016).
Berdasarkan  penjelasan  sanksi  administrasi  berdasarkan  Undang-Undang  Aparatur Pemerintah  dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara  ini maka apabila Pejabat  TUN tidak melaksanakan  Putusan  Pengadilan  TUN  yang  berkekuatan  hukum  tetap  maka  dapat  dikenai sanksi administrasi tersebut berdasarkan golongan sanksi yang di atur. Akibat hukum baik ganti rugi  dan/atau  sanksi  administrasi  bagi  pejabat  TUN  ini  tidak  secara  serta  merta  dapat  di laksanakan karena ada proses dan tahapan yang harus dilewati. Di samping diumumkan pada media  massa  cetak  setempat  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  116  ayat  5  Undang  Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  ketua  pengadilan  harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan  pejabat  tersebut  melaksanakan  putusan  pengadilan,  dan  kepada  lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan (Timotheos Enoch Daeli, 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bentuk  instrumen  terhadap  putusan  tata  usaha  negara  bersifat  administratif,  karena ketidakpatuhan  tergugat  terhadap  putusan  pengadilan  tidak  berada  di  aranah  hukum administrasi (publik). Walaupun berdasarkan pandangan umum instrument pemaksa itu bersifat
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
lemah atau tidak bertaring, namun dari segi administratif instrument tersebut sudah sangat berat, Undang  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara    pada Perubahan Kedua memberikan penjelasan mengenai akibat hukum yang akan diberikan kepada Pejabat TUN yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN, yaitu pada Pasal 116 ayat 4 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara  menegaskan bahwa  “Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang  bersangkutan  dikenakan  upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”. Dan pada Pasal 116  ayat  7  Undang  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara menegaskan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata  cara  pelaksanaan  pembayaran  uang  paksa  dan/atau  sanksi  administrasif  diatur  dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

## Saran
Diharapkan  dengan  adanya  instrumen  hukum  yang  mengatur  hal  yang  terkait  dengan eksekusi terhadap putusan TUN, semua pihak patuh terhadap hal tersebut, dikarenakan putusan hakim TUN merupakan hukum yang harus di patuhi jika tidak ada lagi upaya hukum. Berkaitan dengan  hal  tersebut  demi  menjalankan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik,  maka Pejabat  Tata  Usaha  Negara  ataupun  pihak  terkait  mampu  menjalankan  perintah  Undang- Undang.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198

## DAFTAR PUSTAKA
Daeli,  Timotheos  Enoch.  (2016).  Skripsi  Akibat  Hukum  Tidak  Dilaksanakan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Salatiga.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana).
Dahlan, Ahmad, dkk. (2013). Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan   Pengadilan
Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Ptun Medan No: 17/G/2000/Ptun-Mdn). Jurnal Mercatoria   Vol.  6  No.  2/Desember 2013 .
Erliyana, Anna. (2005). Keputusan Administrasi Negara ( Beschikking ). Low Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV. No. 3 Marei 2005 . Gofar.  H.  Abdullah.  (2014). Teori  dan  Praktek  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Malang: Tunggal Mandiri.
Hukum  Online.  (2018). Paulus  E.  Lotulung:  Hakim  PTUN  Tak  Usah  Takut  Kehilangan Perkara . Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 melalui www. Hukumonline.com Husin, Suady. (2011). Hukum Tata Pemerintahan Suatu Pengantar. Laboratorium  Pendidikan Pancasila FIS Unimed.
Ijin  Mendirikan  Bangunan .  (2017).  Diakses  pada  tanggal  5  Desember  2017  melalui  http: www.wikipedia.com.
Ilmar, Aminuddin. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group. M, Ali Abdullah. (2015). Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha  Negara Pasca-Amandemen. Jakarta: Prenadamedia Group.
MA Batalkan IMB Podomoro Deli City Medan, Gini Sikap  Pemko  Medan .  (2018).  Diakses pada tanggal 28 Mei 2018 melalui www.medan.tribunnews.com
Mas, Marwan. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Ghalia Indoneia.
Metodologi  Penelitian .  (2018).  Diakses  pada  tanggal  10  September  2018  melalui www.akupunktursolo.files.wordpress.com
Minta Podomoro Dirobohkan, Yayasan Citra Keadilan Kirim Somasi Ke Walikota
Medan . (2018). Diakses pada tanggal 1 September 2018 melalui www.rmolsumut.com Pelimpahan  Wewenang  Atribusi,  Delegasi  dan  Mandat .  (2018).  Diakses  pada  tanggal  10 September 2018 melalui www.palangkaraya.bpk.go.id
Pengertian Data Primer dan Data Sekunder (2018). Diakses pada tanggal 10 September 2018
melalui melalui  www.kanalinfo.web.id
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
Permatasari, Erina. (2015). Konsep Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). (Skripsi: Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto).
Rani, Uwaisyah.  (2014). Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan   Tata Usaha Negara. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume I Nomor 2 Oktober 2014 . Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas   Indonesia (UI-press).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Eksekusi Terhadap Pembatalan...(Zainuddin) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 271-288
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3198
Sunggono, Bambang. (2015). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Tim Penyusun. (2014). Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perbuhan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang   Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Walisongo,  Eprintis.  (2018). Metode  Penelitian .  Diakses  pada  tanggal  10  September  2018 melalui www.eprintis.walisongo.ac.id .
Wantu,  Fence.  M..  (2014). Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Gorontalo: Reviva Cendekia.
Yuslim. (2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Yusrizal. (2015). Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Lhokseumawe: Unimal Press.