## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## YOUTUBE DAN HAK CIPTA : LEGALITAS COVER MUSIC ATAS HASIL KARYA PEMUDA MERAUKE

## YOUTUBE AND COPYRIGHTS: LEGALITY OF MUSIC COVER FOR THE CREATION OF MERAUKE YOUTH
Yosman L. Silubun 1 , Marlyn J. Alputila 2 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: yosmansilubun@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: marlyn@unmus.ac.id
Abstrak
Kecepatan  perkembangan  teknologi  internet  yang  sangat  cepat,  tidak  selaras  dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda  “ Het recht hink achter de feiten  aan” yang  jika  diartikan  menjadi  “hukum  tertatih-tatih  mengikuti  perkembangan masyarakat”.  Hukum  seringkali  harus  dibelokan  dengan  berbagai  cara  guna  menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang- undangan  mengenai  hak  cipta  terkhusus  di  dunia YouTube .  Pelanggaran-pelanggaran  hak cipta  dalam  dunia YouTube dapat  dilihat  bermunculan  konten-konten  lagu  yang  di nyanyikan  ulang  oleh  orang  lain  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah cover . Cover lagu  yang dilakukan  dalam dunia YouTube seringkali tidak  mencantumkan  nama  dari  pencipta  lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis  bahas  adalah  bagaimana  legalistas  hak  moral  atas  perlindungan  hak  cipta  dalam konten  cover  di YouTube .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris, dengan  pendekatan  sosiologis  yuridis.  Yakni  suatu  pendekatan  dalam  penelitian  hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil  dan  fungsional  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Serta  diharapkan  menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak  Cipta  mengatur  mengenai  hak  moral  yang  menyatakan  bahwa  hak  moral  adalah  hak mutlak  yang  dimiliki  oleh  pencipta  terhadap  ciptaannya.  Ketentuan  hak  moral  ini melingkupi  pencantuman  nama  atau  alias,  penggunaan  nama  judul,  penuntutan  ha  katas penggunaan  ciptaan  yang  distorsi  dan  dimutalasi  oleh  pihak  lain.  Implemntasi  dari  hak moral  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak  hanya  mengatur  penggunaan  ciptaan  dalam  kehidupan sehari-hari  tetapi  juga  telah  menyasar  kepada  dunia  Internet  secara  khusus  dalam  media YouTube .
Kata kunci: Hak Cipta, Hak Moral, YouTube
Abstract
The speed of the development of internet technology is very fast, not in line with the development of law. In accordance with the motto in the Dutch language "Het recht hink achter de feiten aan" which translates  to  "law  limping  following  the  development  of  society".  Laws  must  be  twisted  in  various ways in order to answer the growing problem. This is not so different from the laws and regulations regarding  copyright,  especially  in  the  world  of  YouTube.  Infringement  of  copyright  content  in  the world of  YouTube can be  seen in the  emergence  of song  content sung by other people or  commonly

## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
known  as  covers.  The  closing  song  that  is  performed  in  the  world  of  YouTube  does  not  require  the name of the composer to be sung again. Based on the above background, the problem that the author will discuss is how the legalism of moral rights for copyright protection in cover content on YouTube. This study us a juridical empirical research method, with a sociological juridical approach. Namely an approach  in  legal  research  that  aims  to  identify  and  conceptualize  law  as  real  and  functional  in everyday  life.  And  it  is  hoped  that  it  will  produce  empirical  legal  knowledge  directly  to  the  object. Based  on  the  provisions  of  the  Copyright  Law,  moral  rights  have  been  increased  in  a  creation.  The elaboration of article 5 of the Copyright Law provides guidance on moral rights which states that moral rights  are  absolute  rights  owned  by  the  creator  to  his  /  her  creation.  This  provision  of  moral  rights covers the inclusion of names or aliases, use of title names, prosecution for the use of works that are distorted and mutated by other parties. The application of moral rights in the Copyright Law does not only use works in  everyday life but has also targeted the Internet world specifically in the media  of YouTube.
Keywords: Copyrights, Moral Rights, YouTube

## Pendahuluan
Perkembangan  revolusi  teknologi  meningkat  secara  cepat.  Secara khusus  dapat  dilihat  pada  perkembangan  teknologi  internet.  Internet  yang awal ditemukan pada tahun 1969, penggunaannya hanya sebatas pengiriman data  yang  kecil  saja  dan  diperuntukan  kepentingan  militer.  Sekarang perkembangan internet tidak hanya sebatas pengiriman data berukuran kecil namun  sudah  berkembang  hingga  dapat  mentransfer  data  yang  berukuran sangat  besar  dan  juga  sudah  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  umum. Internet tidak hanya media transfer data tapi juga berkembang sebagai media yang  dapat  menghubungkan  orang,  membantu  pekerjaan  dan  juga  sebagai media  ekspresi  diri.  Hal  ini  ditandai  dengan  bermunculan  media-media  di internet yakni, napster yang berfungsi sebagai media pengumpulan lagu, dan hingga  saat ini telah ada YouTube sebagai media  yang tidak hanya sebagai media  informasi  tetapi  juga  sudah  berkembang  menjadi  media  yang  dapat mengekspresikan diri dari penggunannya.
Kecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat  cepat, tidak selaras  dengan  perkembangan  hukum.  Sesuai  dengan  motto  dalam  bahasa belanda    “ Het  recht  hink  achter  de  feiten  aan” yang  jika  diartikan  menjadi “hukum  tertatih-tatih  mengikuti  perkembangan  masyarakat”.  Hukum seringkali  harus  dibelokan  dengan  berbagai  cara  guna  menjawab permasalahan  yang  terus  meningkat.  Ini  tidak  begitu  berbeda  dengan peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  cipta  terkhusus  di  dunia YouTube .  Pelanggaran-pelanggaran  hak  cipta  di YouTube seringkali  tidak
dapat terselesaikan dengan undang-undang yang ada. Undang-undang hak cipta  di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang hak cipta belum sepenuhnya  memberi rasa aman bagi pencipta dalam dunia YouTube .
Pelanggaran-pelanggaran  hak  cipta  dalam  dunia YouTube dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah cover . Cover lagu yang dilakukan dalam dunia YouTube seringkali  tidak  mencantumkan  nama  dari  pencipta  lagu yang dinyanyikan ulang. Hal ini juga dialami oleh pemuda-pemuda merauke yang menghasilkan lagu-lagu yang kreatif dan inovatif, seringkali karyanya di cover oleh pihak lain dan menjadi viral (terkenal). Konten-konten yang viral tersebut,  kemudian  di cover oleh  pihak  yang  lain  berdasarkan  karya  yang viral tersebut. Pemuda merauke sebagai pemilik atas ciptaan yang dihasilkan menjadi  dilupakan  disebabkan  pihak  yang  men- cover karya  tersebut  tidak mencantumkan  pencipta  melainkan  mencamtunkan  pihak  yang  meng- cover karya tersebut dan menjadi viral.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  permasalahan  yang  akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di YouTube ?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris, dengan  pendekatan  sosiologis  yuridis.  Yakni  suatu  pendekatan  dalam penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan mengkonsepkan  hukum  sebagai  suatu  institusi  riil  dan  fungsional  dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek.

## Pembahasan
Media Berbagi Video ( Video Sharing ) YouTube
YouTube merupakan sebuah situs  web yang dirancang untuk berbagi video.  Jutaan  pengguna  dari  seluruh  dunia  telah  membuat  akun YouTube sehingga  mereka  bisa  mulai  mengunggah  video  agar  dapat  ditonton pengguna di seluruh dunia. Menurut Sianipar, YouTube merupakan database video  yang  paling  popular  di  dunia  internet,  dan  merupakan  situs  video
yang  menyediakan  berbagai  informasi  berupa  gambar  bergerak  dan  bisa diandalkan. 1 YouTube dibuat pada tahun 2005, oleh Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim. Awalnya mereka adalah karyawan di perusahaan PayPal. YouTube dibuat dengan tujuan agar orang bisa berbagi video mereka, namun seiring  berjalannya  waktu YouTube juga  menjadi  situs  untuk  mempublish lagu,  video  komedi,  serta  untuk  mempromosikan  sebuah  produk  maupun perusahaan.
Sejak  kemunculan  platform  digital YouTube ,  pengguna  dapat menonton berbagai televisi dan klip video berulang kali. YouTube tampaknya memasukkan elemen televisi. Ini mungkin terkait dengan konsep remediasi. 2 Istilah  remediasi  diciptakan  oleh  Jay  David  Bolter dan  Richard  Grusin,  dua orang  professor  amerika.  Singkatnya,  remediasi  berarti  setiap  media  baru menyerap  media  lama. Satu  media  direpresentasikan  dalam  bentuk  baru  di dalam media lainnya, yang merupakan ciri khas media baru.
Perkembangan YouTube tidak  berhenti  sebagai  media  berbagi  video ( Video Sharing ) semata. YouTube juga sudah dikenal sebagai salah satu media yang  dapat  menghasilkan  uang  ( Adsense )  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah monetize dari unggahan video yang tonton. YouTube juga berfungsi menjadi tempat  mencari  nafkah,  dan  orang-orang  yang  mengunggah  video  ke YouTube biasa disebut dengan istilah YouTuber. Adanya unsur ekonomi atas video  yang  diunggah  ke YouTube, membuat YouTuber berlomba-lomba mengunggah video yang menarik dan seringkali bahkan mengunggah video orang  lain  yang  dirasa  dapat  meningkatkan  pendapatan  dari  jumlah penonton.
Penggunaan  video  dari  pihak  lain  untuk  kemudian  di  unggah  ke
YouTube inilah  yang  menimbulkan  pelanggaran  hak  cipta  karena penggunaan  video  tanpa  izin  pemilik  video. YouTube telah  menghadapi banyak  kritik  dari  segala  aspek  terutama  dalam  hal  konten  yang  memiliki hak  cipta.  Sehingga  pihak YouTube terus  melakukan  berbagai  perbaikan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta di YouTube . Salah  satu  contoh  kebijakan YouTube terbaru  adalah  dengan  menerapkan
1 Samosir,  F.  T.,  Pitasari,  D.,  N.,  Purwaka  &  Tjahjono,  P.  E.  (2018).  “Efektivitas Youtube sebagai  Media  Pembelajaran  Mahasiswa  (Studi  Di  Fakultas  FISIP  Universitas  Bengkulu). Record and Library Journal, 4(2): 81-91
2 Bolter, J. D. & Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media , London: MIT Press, h. 45
sistem 1000 subscribers (pengikut akun YouTube ) dan 4000 jam tayang untuk pengguna  baru  yang  ingin  mendapatkan  penghasilan  dari YouTube .  Serta konten  yang  mereka  buat  harus original karena  setelah  mencapai  syarat monetize yaitu  1000 subscribers dan  4000  jam  tayang.  Kemudian  channel YouTube tersebut akan ditinjau oleh pihak YouTube untuk bergabung dengan program YouTube adsense.  Jika  konten  yang  mereka diunggah original dan bukan reupload (Diunggah kembali), maka besar kemungkinan YouTube akan menerima  channel  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  program YouTube adsense.  Namun  apabila  channel  mereka  dianggap  kurang  layak,  maka YouTube akan  memberikan  waktu  1  bulan  lagi  untuk  mereka  bisa memperbaiki konten video dan melakukan pengajuan ulang.
Syarat-syarat  yang  di  buat  oleh  pihak YouTube sebagai  antisipasi pelanggaran  hak  cipta  oleh YouTuber ,  tidak  serta  merta  menghilangkan penyalahgunaan  hak  cipta  pada  media YouTube .  Adanya  unsur  ekonomi dalam  unggahan  video  ke YouTube ,  membuat YouTuber mengambil  hasil ciptaan  pihak  lain  tanpa  mencantum  nama  pencipta  karya  tersebut.  Dan seringkali pihak YouTube tidak begitu jeli akan hal tersebut, disebabkan video atau ciptaan yang berasal dari pihak lain tersebut belum pernah di unggah ke internet. Dan juga ada beberapa kasus yang terjadi dimana konten ataupun lagu ciptaan akan menjadi sangat terkenal ketika di cover oleh YouTuber lain.
Dan  ketika  hasil cover itu  menjadi  viral,  maka  pasti  akan  menjadi trending topic (pembahasan yang sedang ramai di bahas), serta merta akan dgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan ekonomi. Penggunaan atas video yang viral, seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta konten atau lagu tersebut.
Hal  ini  dirasakan  oleh YouTuber-YouTuber asal  merauke  yang  lagu- lagu  ciptaan  sering  digunakan  pihak  lain  tanpa  izin  dan  tanpa mencantumkan  nama  pencipta.  Penyalahgunaan  hasil  karya  cipta  ini menyebabkan  kerugian  materiil  maupun  imateriil,  yaitu  tidak  adanya apresiasi berupa keuntungan ekonomi yang bias didapat oleh pencipta. Dan yang  menjadi  sangat  mendasar  adalah  tidak  adanya  pengakuan  atas  hasil ciptaan yang dihasilkan disebabkan penggunaan hasil ciptaan tersebut tidak menyebutkan  nama  dari  pencipta  karya  itu.  Penyebutan  nama  pencipta merupakan hak moril yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya.

## Esensi Hak Cipta
Menurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Sedangkan  menurut  Patricia  Loughan, 3 hak  cipta merupakan  bentuk  kepemilikan  yang  memberikan  pemegangnya  hak eksklusif  untuk  mengawasi  penggunaan  dan  memanfaatkan  suatu  kreasi intelektual,  sebagaimana  kreasi  yang  ditetapkan  dalam  kategori  hak  cipta, yaitu  kesusasteraan,  drama,  music  dan  pekerjaan  seni  serta  rekaman  suara, film,  radio  dan  siaran  televise,  serta  karya  tulis  yang  diperbanyak  melalui perbanyakan(penerbit).
Dari  pengertian  yang  dijabarkan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  dalam hak cipta terkandung unsur- unsur sebagai berikut :
1. Hak eksklusif Penempatan hak eksklusif dalam pengertian Hak Cipta mengandung arti  bahwa  terhadap  pencipta  ataupun  pemegang  kepemilkan  hak cipta  terkandung  keistemewaan  tersendiri.  Yakni  pencipta  maupun pemegang kepemilikan hak cipta, bebas menggunakan, mengumumkan  dan  memperbanyak  ciptaannya.  Ini  dapat  diartikan bahwa  orang  lain  diluar  pencipta  maupun  pemilik  hak  cipta  tidak dapat  menggunakan,  mengumumkan  dan  memperbanyak  hasil ciptaan  tanpa  adanya  ijin  dari  pencipta  maupun  pemilik  hak  cipta. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  eksklusif  adalah  hak monopoli  secara  terbatas  atas  hasil  ciptaan  oleh  pencipta  maupun pemilik  hak  cipta,  baik  digunakan,  diumumkan  dan  diperbanyak secara langsung maupun melalui perantraaan orang lain.
2. Melekat otomatis setelah hasil karya ciptaan berwujud Hak  cipta  dapat  juga  diartikan  menjadi  hak  atas  hasil  kreasi  dan kreatifitas  daya  nalar  manusia.  Sehingga  kreasi  dan  kratifitas  daya nalar  manusia  tersebut  akan  melekat  hak  cipta  apabila  sudah berwujud  menjadi  karya  ciptaan  seperti,  buku,  lagu,  puisi  dan  lain- lain.  Konsep  dan  ide  yang  masih  ada  dalam  pikiran  manusia  dan
3 Purba, A. (2009). Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional , Bandung: Alumni, h. 25
belum  diwujudkan  tidak  dapat  disebut  sebagai  ciptaan.  Sehingga apabila konsep dan ide tersebut digunakan oleh pihak lain, pihak yang merasa telah memikirkan konsep dan ide tadi tidak dapat mengklaim sebagai  pencipta,  bahkan  apabila  konsep  dan  ide  tadi  sudah dipikirkan bertahun-tahun yang lampau.
Perwujudan  dari  hasil  kreasi  dan  kreatifitas  daya  nalar  manusia menjadi  ciptaan,  maka  secara  otomatis  akan  timbul  hak  cipta.  Yang dapat  diartikan  bahwa  pencipta  atas  konsep  dan  ide  yang  telah berwujud akan memiliki ha katas ciptaan tersebut, baik hak ekonomi maupun hak moril.
3. Prinsip deklartif Penggunaan  unsur  deklaratif  dalam  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa sebuah  ciptaan  harus  diumumkan  dan  didaftarkan.  Namun  hal  ini tidak  menjadi  mutlak  dilakukan  sebab  hak  cipta  atas  suatu  ciptaan melekat kepada pencipta sejak diciptakan. Prinsipnya sebuah ciptaan tetap melekat kepada pencipta tanpa harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual(Selanjutnya  disebut  Dirjen  HKI). Proses  pendaftaran  ciptaan  ke  Dirjen  HKI  bertujuan  untuk memudahkan apabila dikemudian hari terjadi masalah.

## Prinsip-prinsip Hak Moral Atas Ciptaan
Konsep  hak  moral  atas  suatu  ciptaan  mengandung  makna  yang berbeda antara sistem hukum anglo saxon dan sistem hukum eropa kontinental . Pada  sistem anglo  saxon ,  adanya  pelekatan  konsep  moralitas  dari  konsep ekonomi untuk diklaim menjadi hak  milik. Yang apabila diartikan menjadi, untuk mendapatkan hak milik maka harus adanya pengakuan dari seseorang atas  suatu  benda  yang  memiliki  nilai  ekonomi. 4 Sedangkan  pada  system hukum  eropa  kontinental,  konsep  hak  moral  melekat  pada  hak alami/personal ( Natural Rights ) dan konsep ekonomi didasari atas pemikiran Ulitarian atau  asas  kemanfaatan.  Yang  jika  dijelaskan  menjadi,  hak  moral adalah  hak  bersifat  pribadi  dan  menjadi  hak  mutlak  yang  tidak  dapat dipisahkan  antara  pencipta  dan  ciptaannya.  Sedangkan  konsep  ekonomi
4 Pratama,  B.  (2016).  “Prinsip  Moral  Sebagai  Klaim  Pada  Hak  Cipta  dan  Hak  Untuk Dilupakan (Rights to be forgotten)”. Veritas et Justitia, 2(2): 327-354
mengandung  arti  bahwa  atas  suatu  hak  cipta  adanya  bentuk  timbal  balik berdasarkan hak ekonomi atas penggunaan oleh  pihak lain. 5
Dalam  UU  Hak  Cipta  pasal  5  ayat  1  menguraikan  hak  moral merupakan  suatu  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  untuk  tetap mencantumkan  maupun  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan sehubungan penggunaan ciptaannya untuk umum, menggunakan nama atau aliasnya,  mengubah  ciptaannya  sesuai  kepatutan  dalam  masyarakat, mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaannya  dan,  mempertahankan  haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan  diri  atau  reputasi  dirinya.  Dan  juga  pada  UU  Hak  Cipta mengatur  tentang  hak  moral  yang  tidak  dapat  dialihkan  selama  pencipta masih hidup tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau  sebab  lain  sesuai  ketentuan  undang-undang  dan  dilakukan  secara tertulis.
Sehingga  implementasi  dari  hak  moral  dapat  dijabarkan  pada penggunaan  nama  ataupun  alias  pencipta  atas  salinan  ciptaannya,  serta mengubah  judul  maupun  anak  judul  ciptaan  serta  mengajukan  keberatan atas  ciptaannya  yang  di  distorsi,  dimutilasi  oleh  pihak  lain  tanpa  seijin pencipta. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi  manusia  yang  tertuang  dalam Universal  Declaration  on  Human  Right 1948. Yang menggunakan beberapa  doktrin sebagai penjabarannya. Pertama,
Droit de paternite atau right of attribution yakni, penempatan hasil karya atau ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri pencipta atas seluruh ciptaannya.  Hak  ini  telah  diterjemahkan  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta Pasal 5. Sehingga  disimpulkan  menjadi  hak  ini  melekat  selamanya  dengan penciptanya  meskipun  kepemilikan  sudah  dialihkan  ke  pihak  lain.  Kedua, Droit  de  divulgation atau right  of  publication, yaitu  suatu  doktrin  yang menyatakan  hak  pencipta  untuk  menentukan  waktu  publikasi  dan  cara mempublikasikan  kepada  khalayak  umum.  Ketiga ,  Droit  de  au  respect  de l’integrite  de  l’oeuvre atau right  to  respect  of  the  work, yaitu  menjabarkan mengenai  klaim  dari  pencipta  atas  pelanggaran  penggunaan  ciptaan  oleh pihak lain. Keempat, Droit de retrait et de repentir atau right to withdraw , yaitu suatu yang dimiik oleh pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi. 6
5 Ibid 6 Ibid
Menurut  Rigamonti, 7 mengenai  doktrin Droit  de  retrait  et  de  repentir atau right  to  withdraw ,  doktrin  ini  berhubungan  langsung  dengan  prinsip ekonomi yakni komersiliasi ciptaan.  Lebih lanjut dijelaskan oleh Rigamonti, bahwa  kedudukan  hak  moral  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  hak ekonomi. Hal ini terlihat dari seorang pencipta yang telah melepasskan hak ekonomi  atas  ciptaannya  berhak  menolak  apabila  pihak  yang  telah mendapatkan  hak  cipta  tersebut  memodifikassi  ciptaannya.  Dan  juga  yang menjadi  dasar  hukum  terhadap  tuntutan  pencipta  atas  pelanggaran  hak moral  adalah  berupa  ganti  rugi  sesuai  dengan  hukum  positif.  Berdasarkan ketentuan hukum perdata ( burgerlijk wetboek ) dengan asumsi bahwa tindakan tersbut merupakan perbuatan melawan hukum.
Dengan  penjabaran  diatas  menyatakan  bahwa  ruang  lingkup  hak moral  atas  suatu  ciptaan  adalah  bentuk  pengakuan,  penggunaan  maupun penuntutan  hak  atas  pelanggaran  penggunaan  ciptaan.  Konsep  ini  bersifat mutlak dan menjadi tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan ciptaannya. Dan  juga  penerapan  prinsip  hak  moral  dalam  perlindungan  Hak  Cipta bertujuan sebagai penghargaan dan pengakuan terhadap pencipta atas hasil ciptaannya.  Serta  penerapan  prinsip  hak  moral  kedalam  perlindungan  hak cipta sebagai jaminan hukum atas suatu karya.
Penerapan  prinsip  hak  moral  selaras  dengan  kebijakan  pemerintah Indonesia  yang  berusaha  melindungi  hasil-hasil  budaya  milik  bangsa terhadap  klaim-klaim  sepihak  pihak  luar  atas  produk  budaya  bangsa Indonesia. Hak moral menjadi esensi yang tidak terpisahkan antara ciptaan bangsa  dengan  identitas  dan  budaya.  Dalam  skala  yang  lebih  kecil,  maka prinsip  hak  moral  berjalan  selaras  dengan  hak-hak  dassar  lainnya  dari manusia.  Hal  ini  disebabkan  dengan  penerapan  hak  moral  atas  ciptaan sekaligus menjadi bentuk visualisasi pencipta  kepada umum.

## Penerapan Hak Moral Dalam Dunia YouTube
Media YouTube sebagai  sarana  berbagi  video  semakin  meningkat jumlah  penggunanya.  Penggunaan YouTube yang  sebelumnya  hanya  untuk berbagi video telah berkembang sebagai media publikasi atas suatu karya di bidang  musik  dan  film.  Perkembangan  tersebut  membuat  pihak YouTube menambahkan  fitur  moneteis  yakni  pemberian  keuntungan  ekonomi  atas
7 Rigamonti,  C.  P.  (2006).  “Deconstructing  Moral  Rights”. Harvard  International  Law  Journal, 47(2)
jumlah waktu tonton sebuah video. Fenomena ini membuat pengguna media YouTube atau  biasa  disebut  dengan  istilah YouTuber berlomba-lomba  untuk mempublikasi  karyanya  demi  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi. Dan  seringkali  demi  keuntungan  ekonomi  tersebut YouTuber tidak menghargai  hak-hak  yang  dimiliki  seseorang  atas  ciptaan.  Sebagai  contoh tidak dicatumkannya nama pencipta atas karya seni atau dalam hal ini lagu yang di produksi kembali ( Cover ).
Ketentuan mengenai pencantuman nama pencipta dalam suatu karya seni yang di Cover oleh seorang YouTuber merupakan suatu pelanggaran hak cipta.  Yang  mana  dalam  ketentuan  UU  Hak  Cipta  menjabarkan  bahwa pelanggaran  tersebut  merupakan  pelanggaran  atas  hak  moral  dalam  suatu ciptaan.  Menurut UU  Hak  Cipta,  hak  moral  adalah  suatu  hak  mutlak  yang dimiliki  oleh  pencipta  atas  ciptaannya.  Hak  mutlak  itu  menyangkut pencantuman nama pencipta atas suatu ciptaan, penggunaan nama atau alias dalam  ciptaan,  dan  penuntutan  hak  atas  distorsi,  mutilasi  ciptaan  yang digunakan  pihak  lain.  Ketentuan  hak  moral  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak selaras  dengan  keadaan  di  media YouTube .  Maraknya cover lagu  atas  suatu karya yang juga telah di cover oleh pihak kedua yang mempopulerkan lagu tersebut,  namun  pihak  yang  mempopulerkan  lagu  tersebut  bukanlah pencipta dari lagu tadi. Sehingga ketika lagu atau ciptaan tadi di cover oleh pihak  berdasarkan  lagu  yang  viral  tadi,  pencantuman  nama  pencipta  atas ciptaan  tersebut  tidak  turut  di  cantumkan  dalam  kolom  deskripsi  yang tersedia di YouTube .
Hal  ini  sering  kali  dapat  dijumpai  atas  ciptaan  yang  dihasilkan  oleh pemuda  merauke.  Maraknya  lagu-lagu  yang  dihasilkan  pemuda-pemudi merauke  dengan  irama  dan  lirik  yang  berbeda  dengan  lagu  yang  sering didengar  dan  dipublikasikan  di  media YouTube menjadi  popular  ketika  di cover oleh YouTuber dengan  pengikut  yang  banyak.  Karya  ciptaan  pemuda- pemudi merauke yang popular ketika di cover YouTuber lain, kemudian akan di cover lagi  oleh  pihak-pihak  lain  yang  ingin  ikut  popular,  namun  lupa untuk  mencantumkan  nama  pencipta  lagu  tersebut.  Dan  hanya mencantumkan  nama  pihak  yang  meng cover dari  lagu  yang  telah  popular tadi.
Seharusnya  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  Hak  Cipta,  ketika sebuah  ciptaan  di cover oleh  pihak  lain,  maka  pencantuman  nama  pencipta dari kerya tersebut haruslah tetap ada, walaupun cover yang dilakukan atas
ciptaan tadi berdasarkan hasil cover dari pihak yang mempopulerkannya. Hal ini sejalan dengan doktrin dari putusaan Universal Declaration on Human Right 1948  yang  berbunyi Droit  de  paternite atau right  of  attribution yakni, penempatan hasil karya atau ciptaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari diri pencipta atas seluruh ciptaannya.
Pelanggaran hak moral dalam media YouTube lainnya adalah distorsi ciptaan dan mutilasi ciptaan. Menrut UU Hak Cipta, seorang pencipta dapat menuntut  hak  atas  suatu  ciptaan  yang  didistosi  dan  dimutilasi  pihak  lain. Sebagai hak mutlak dalam hak cipta, penggunaan atas suatu ciptaan haruslah dengan seijin dari penciptanya. Kenyataan yang terjadi dalam media YouTube adalah seringkali lagu yang di cover dimutilasi dan digabungkan dengan lagu lain tanpa seijin pencipta lagu tersebut. Pemikiran atas keuntungan ekonomi atas  suatu  video  yang  dipublikasi  di YouTube membuat YouTuber berkreasi dengan  ciptaan  pihak  lain.  Kreasi  yang  dihasilkan  oleh YouTuber tersebut seringkali melupakan adanya hak moral dari ciptaan yang digunakan sebagai bahan kreasi tersebut.
Penerapan  hak  moral  dalam  media YouTube atas  hasil  ciptaan  yang di cover oleh pihak lain seharusnya dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap konten yang dihasilkan. Sebab ketentuan atas implementasi hak moral telah tercantum dalam pasal 5 UU Hak Cipta. Namun berdasarkan berbagai penjabaran contoh diatas, belum dapat terlaksana dengan baik. Masih banyak pelanggaran  penggunaan  ciptaan  dalam  media YouTube . YouTube sebagai penyedia jasa berbagi video di Internet, belum dapat melakukan pengawasan secara  meyeluruh  terhadap  konten-konten  yang  dipublikasi.  Dan  juga  dari sisi  regulasi  belum  sepenuhnya  dapat  mengatur  mengenai  antisipasi pelanggaran  hak  moral  atas  suatu  ciptaan  di  dunia  Internet.  Konsep  hak moral  dalam  UU  Hak  Cipta  yang  ada  belum  sepenuhnya  memenuhi tanggung jawab perlindungan hak cipta di YouTube .

## Kesimpulan
Berdasarkan  ketentuan  dari  UU  Hak  Cipta  telah  mencantumkan  hak moral  dalam  suatu  ciptaan.  Penjabaran  pasal  5  UU  Hak  Cipta  mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang  dimiliki  oleh  pencipta  terhadap  ciptaannya.  Ketentuan  hak  moral  ini melingkupi  pencantuman  nama  atau  alias,  penggunaan  nama  judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh
pihak  lain.  Implemntasi  dari  hak  moral  dalam  UU  Hak  Cipta  tidak  hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube . Proses cover lagu di YouTube seharusnya berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta yaitu pencantuman  nama  atau  alias  dari  pencipta  dan  juga  adanya  ijin  kepada pencipta apabila lagu yang akan di cover di distorsi ataupun dimutilasi.

## Daftar Pustaka
Ali,  A.  (2015). Menguak  Teori  Hukum  (legal  Theory)  dan  teori  Peradilan (Judicialprudence) , Jakarta: PrenadaMedia Group.
Bolter,  J.  D.  &  Grusin,  R.  (2000). Remediation:  Understanding  New  Media , London: MIT Press.
Purba,  A.  (2009). Perlindungan  Hukum  Seni  Batik  Tradisional ,  Bandung: Alumni.
Pratama,  B.  (2016).  Prinsip  Moral  Sebagai  Klaim  Pada  Hak  Cipta  dan  Hak Untuk Dilupakan (Rights to be forgotten), Veritas et Justitia, 2(2), 327-354.
Rigamonti,  C.  P.  (2006). Deconstructing  Moral  Rights ,  Harvard  International Law Journal , 47(2).
Samosir,  F.  T.,  Pitasari,  D.,  N.,  Purwaka  &  Tjahjono,  P.  E.  (2018). Efektivitas Youtube  sebagai  Media  Pembelajaran  Mahasiswa (Studi  Di  Fakultas  FISIP Universitas  Bengkulu) ,  Record  and  Library  Journal , 4(2),  81-91. http://dx.doi.org/10.20473/rlj.V4-I2.2018.81-91