Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2920-2928
Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan Keuangan pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung
Nuril Ahda Millatina Yasin 1*) , Sri Dwi Estiningrum 2)
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung *Email korespondensi: nurilahda06@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  ISAK  35  as  a  standard  for  presenting  financial  statements, especially  at  the  Al-Muslimun  mosque,  Tulungagung  Regency,  and  to  determine  the  presentation  of  financial statements  combined  between  PSAK  109  and  ISAK  35  to  facilitate  accountability  and  transparency  of  the management. The method used is a qualitative method with a case study approach. The data used in the study came from interviews, observations, documentation, and other relevant literature sources. The results of the study indicate that the Al-Muslimun mosque has not implemented ISAK 35 in the presentation of its financial statements. The financial statements are presented simply by only writing down the cash income and usage each month. The reconstruction  of  the  financial  statements  for  Al-Muslimun  mosque  shows  a  statement  of  financial  position according  to  ISAK  35.  Still,  in  the  net  assets  section,  it  is  converted  into  a  balance  of  funds.  Statements  of comprehensive  income,  statements  of  changes  in  net  assets,  statements  of  cash  flows,  and  notes  to  financial statements are presented under ISAK 35. Meanwhile, reports of changes in funds and reports of changes in assets under management are presented under PSAK 109.

## Keywords : ISAK 35, Mosque Financial Statement, PSAK 109
Saran sitasi : Yasin, N. A., & Estiningrum, S. D . (2022). Implementasi ISAK 35 dan Penyajian PSAK 109 dalam Laporan  Keuangan  pada Masjid  Al-Muslimun  Tulungagung. Jurnal Ilmiah  Ekonomi Islam,  8 (03),  2920-2928. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6772

## 1. PENDAHULUAN
Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid mudah  ditemui  di  Indonesia  karena  mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Berdasarkan data dari  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia (Kemenag  RI),  jumlah  masjid  di  Indonesia  yang tercatat  secara real  time pada  10  Mei  2022  adalah 290.135 masjid yang terdiri dari masjid negara, masjid raya,  masjid  agung,  dsb  (Kementerian  Agama  RI, 2022).  Masjid-masjid  ini  memiliki  berbagai  fungsi. Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI)  menyatakan  bahwa terdapat  tiga  fungsi  masjid  yaitu,  sebagai  tempat ibadah,  sebagai  wadah  pengembangan  masyarakat, serta  sebagai  pusat  komunikasi  dan  persatuan  umat (Ula  dkk.,  2021).  Masjid  juga  berperan  sebagai lembaga  bakti  sosial,  yang  mana  masjid  dapat menyalurkan  sumber  daya  yang  diberikan  donatur atau  pemberi  sumber  daya  agar  dapat  dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Setiap masjid dikelola oleh seorang takmir yang bertanggung jawab untuk mengelola masjid, baik dari segi  perawatan  maupun  segala  aktivitas  yang berhubungan  dengan  kegiatan  masjid.  Dalam kaitannya  dengan  pengelolaan  keuangan,  pada umumnya  takmir  masjid  dibantu  oleh  bendahara masjid.  Bendahara  masjid  bertugas  untuk  mengelola dana yang  diterima  dari  pemberi  sumber  daya  untuk keperluan  operasional  masjid  dan  keperluan  lain terkait dengan kemaslahatan umat. Bendahara masjid juga  bertugas  untuk  melaporkan  penggunaan  dana yang  diterimanya kepada masyarakat  luas agar  tidak terjadi kecurigaan penyelewengan dana.
Menurut American  Institute  of  Certified  Public Accountants (AICPA)  dan Financial  Accounting Standards Boards (FASB) masjid tergolong organisasi  nonlaba  (Hadi  dkk.,  2021).  Sebagai organisasi  nonlaba,  masjid  mengelola  sumber  daya dari  masyarakat  yang  diberikan  secara  sukarela  dan menyalurkannya kepada penerima manfaat. Pengelola
masjid bertanggung jawab kepada penerima manfaat yaitu masyarakat di sekitar masjid dan bukan kepada pemberi  sumber  daya,  sehingga  apabila  masjid melakukan  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat  di  sekitarnya  dapat  disimpulkan  bahwa masjid  tersebut  bersifat  akuntabel  (Andriani  dkk., 2019). Oleh karena masjid adalah organisasi nonlaba dan  pada  pengelolaan  keuangannya  bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, maka masjid dapat menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk penilaian pertanggungjawaban dari pengelola masjid atas tugas, kewajiban, dan kinerja yang diamanahkan kepadanya.
Penyajian laporan keuangan masjid sebagai salah satu  entitas  nonlaba  mengacu  pada  Interpretasi Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK)  Nomor  35. Sebelum  adanya  ISAK  35,  penyajian  laporan keuangan  entitas  nonlaba  diatur  dalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Nomor  45. Pencabutan PSAK 45 dilatar belakangi oleh PSAK 1 yang secara substantif telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. PSAK 45 dapat  menimbulkan  inkonsistensi  karena  adanya pernyataan  yang  mengatur  penyajian  laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar yang sama (Andriani dkk., 2021). Dalam PSAK 1 paragraf 05  disebutkan  bahwa  apabila  entitas  nonlaba  sektor swasta atau publik menerapkan PSAK 1, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos pada laporan keuangan dan  laporan  keuangan  itu  sendiri  (IAI,  2018). Sehingga  ISAK  35  ada  untuk  merevisi  PSAK  45 sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan  entitas  nonlaba  untuk  menginterpretasikan PSAK 1 paragraf 05.
Penyajian laporan keuangan yang mengacu pada ISAK 35 memiliki lima jenis laporan, yaitu: laporan posisi  keuangan,  laporan  penghasilan  komprehensif, laporan  perubahan  aset  neto,  laporan  arus  kas,  dan catatan  atas  laporan  keuangan  (DSAK  IAI,  2022). Perbedaan pencatatan antara ISAK 35 dengan PSAK 45 terletak pada penggolongan aset neto, yang mana dalam  ISAK  35  aset  neto  permanen  dan  aset  neto temporer  digabung  sebagai  aset  neto  dengan pembatasan,  serta  aset  neto  tidak  terikat  diubah menjadi  aset  neto  tanpa  pembatasan  (Diviana  dkk., 2020).
Kebanyakan  masjid  memang  telah  membuat laporan  keuangan,  tetapi  pencatatan  yang  dilakukan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Pencatatan
yang dilakukan hanya sekadar menyajikan pengeluaran  dan  pemasukan  masjid  pada  tiap bulannya. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyebutkan  bahwa  masih  banyak  masjid  belum menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan  standar  yang  berlaku  (Andriani  dkk.,  2021). Padahal apabila masjid dapat mengelola keuangannya secara baik dan menyajikannya sesuai dengan standar, maka dapat menguntungkan masjid untuk memudahkan  pertanggungjawaban  dan  transparansi pengelolaan  keuangan  sehingga  dapat  meningkatkan citra masjid tersebut di masyarakat luas.
Masjid  sebagai  pusat  kegiatan  umat  Islam  juga termasuk ke dalam entitas pengelola zakat. Walaupun sumber  dana  masjid  pada  umumnya  berasal  dari infak/sedekah dari pemberi sumber daya, tetapi ketika memasuki  Bulan  Ramadhan,  masjid  juga  bertindak sebagai  amil  zakat  (zakat  fitrah  maupun  zakat  mal). Masjid  juga  bertugas  untuk  menyalurkan zakat  yang diterima kepada masing-masing asnaf penerima zakat. Dalam  pencatatan  zakat,  amil  zakat  akan  mencatat mengenai penerimaan dan penyaluran zakat tersebut. Secara  khusus,  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) mengatur mengenai pencatatan dan penyajian laporan keuangan  tentang  zakat.  Pencatatan  akuntansi mengenai  zakat  diatur  dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.
Penggunaan  PSAK  109  ini  bertujuan  untuk memudahkan  transparansi  dan  pertanggungjawaban mengenai pengelolaan zakat yang diterima.
PSAK  109  mengatur  mengenai  pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  transaksi penerimaan serta penyaluran zakat dan infak/sedekah oleh amil. Penerimaan zakat berupa aset kas atau non kas  diakui  sebagai  penambah  dana  zakat  dengan ketentuan  dicatat  sebesar  jumlah  yang  diterima apabila  dalam  bentuk  kas  dan  dicatat  sebesar  nilai wajar  apabila  dalam  bentuk  nonkas.  Nilai  wajar ditentukan menggunakan harga pasar, tetapi jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan  nilai  wajar  lain  sesuai  dengan  SAK  yang relevan.  Penyaluran  dana  zakat  akan  diakui  sebagai pengurang dana zakat dengan ketentuan akan dicatat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dalam bentuk kas dan dicatat sesuai jumlah tercatat apabila termasuk aset  non  kas.  Persentase  penyaluran  zakat  tiap golongan ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dana zakat yang disalurkan  pada  amil  akan  diakui  sebagai  penambah dana amil (DSAS IAI, 2021b).
Laporan  keuangan  untuk  amil  mengacu  pada PSAK  101  tentang  penyajian  laporan  keuangan syariah. PSAK 101 memberikan keterangan tambahan bahwa  perlakukan  akuntansi  untuk  amil  yang  tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109 dapat mengacu pada  SAK  lain  yang  relevan.  Menurut  PSAK  101 lampiran  C  terdapat  lima  jenis  laporan  keuangan untuk  amil,  yaitu:  laporan  posisi  keuangan,  laporan perubahan  dana,  laporan  perubahan  aset  kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (DSAS IAI, 2021a).
Entitas pengelola zakat termasuk ke dalam entitas nonlaba  karena  tidak  bertujuan  untuk  memperoleh laba,  melainkan  menyalurkan  zakat  yang  diterima kepada  masyarakat,  khususnya  golongan-golongan yang  telah  ditetapkan  dalam  syariat  Islam.  Entitas pengelola  zakat  harus  mampu  bertindak  transparan dan  dapat  mempertanggungjawabkan  pengelolaan dana  zakat  yang  diterima. Oleh  karena  itu,  beberapa entitas  pengelola  zakat  di  Indonesia  mengadopsi ISAK  35  dalam  menyajikan  laporan  keuangannya (Ramadhani dkk., 2021).
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  bahwa masjid  termasuk  entitas  nonlaba,  maka  penyajian laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35. Namun, karena  masjid  juga  mengelola  dana  dari  penerimaan zakat,  laporan  keuangan  untuk  masjid  berusaha dikombinasikan  dengan  PSAK  109.  Oleh  karena ISAK 35 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020,  maka  penelitian  ini  ada  untuk  menjawab bagaimana  implementasi  ISAK  35  pada  masjid, khususnya pada masjid Al-Muslimun. Apakah pihak pengelola masjid telah menyajikan laporan keuangan sesuai  dengan  standar  ataukah  belum.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui  bagaimana pencatatan  PSAK  109  pada  penyajian  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  ISAK  35  di  masjid tersebut.
Dalam  bidang  yang  sama,  penelitian  terdahulu telah  banyak  meneliti  mengenai  implementasi  ISAK 35  ini  dalam  lembaga  masjid.  Namun,  penelitian terdahulu masih terbatas pada penerapan ISAK 35 saja dan  belum  banyak  yang  membahas  secara  rinci mengenai  penyajian  laporan  keuangan  kombinasian antara  PSAK  109  dan  ISAK  35.  Dengan  demikian, tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penerapan ISAK 35 khususnya pada lembaga masjid dan  penyajian  laporan  keuangan  kombinasian  antara PSAK  109  dan  ISAK  35  dalam  kaitannya  mencatat
zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh masjid Al- Muslimun Tulungagung.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci  dan  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian  bersifat  memahami  makna  (Sugiyono, 2018). Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa  langkah  pelaporan  keuangan  yang dilakukan  objek  penelitian.  Serta  merekonstruksi penyajian  laporan  keuangan  objek  sesuai  dengan standar yang berlaku.
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  masjid  Al- Muslimun yang berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung,  Kabupaten  Tulungagung.  Masjid  ini memberikan  banyak  kontribusi  bagi  masyarakat sekitar  sebagai  pusat  kegiatan  keagamaan.  Letaknya yang strategis menjadikan masjid ini ramai dikunjungi oleh  jamaah,  sehingga  sangat  dimungkinkan  bahwa masjid  ini  menerima  banyak  sumbangan  dari masyarakat.  Besarnya  sumbangan  yang  diterima mengharuskan pengurus untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan.  Pengurus  masjid  harus  transparan  dalam melaporkan  pengelolaan  dananya  agar  tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada  pengurus  masjid meningkat.
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yang dalam  penelitian  ini  yaitu  dari  pihak  internal  masjid Al-Muslimun. Data primer didapat dengan melakukan wawancara  dengan  takmir  masjid  dan  amil  zakat, observasi  pada  objek,  dan  dokumentasi  pencatatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara masjid. Data yang  diperoleh  berupa  data  mengenai  profil  masjid, pengelolaan  dana,  dan  pencatatan  keuangan  masjid. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan  oleh  pihak  lain  atau  berasal  dari  sumber lain  yang  terkait  dengan  penelitian.  Data  ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan  literatur-literatur  lain  yang  berkaitan  dengan gambaran  laporan  keuangan  berdasarkan  ISAK    35 dan PSAK 109 dalam penerapannya pada masjid.
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara mengumpulkan,  mereduksi,  dan  menyajikan  data sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan,  untuk  kemudian direkonstruksi menjadi laporan keuangan kombinasian  antara  ISAK  35  dan  PSAK  109.  Data yang  telah  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  dan dokumentasi kemudian dipilah dan difokuskan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah itu,  data  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel  laporan keuangan  kombinasi  antara  ISAK  35  dengan  PSAK 109.
Keabsahan  data  dilakukan  menggunakan  teknik triangulasi  dengan  membandingkan  informasi  yang diterima  dari  informan  dengan  dokumen  laporan keuangan yang ada, membandingkan hasil wawancara dengan  observasi  langsung,  serta  membandingkan hasil  wawancara  dari  informan  dengan  hasil wawancara  dari masyarakat  sekitar terkait  pelaporan pengelolaan  dana  di  masjid  Al-Muslimun.  Dari  data yang  diperoleh  kemudian  ditarik  kesimpulan  untuk dibandingkan dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Dari  wawancara  yang  dilakukan  bersama pengelola  masjid  Al-Muslimun  dan  observasi  yang dilakukan  di  masjid  Al-Muslimun,  didapatkan  hasil bahwa  masjid  Al-Muslimun  masih  melakukan pencatatan  keuangannya  secara  sederhana.  Dalam pengelolaan  dana  yang  diterima,  bendahara  masjid melakukan  pencatatan  dengan  sistem single  entry . Penerimaan  dana  dicatat  sebagai  kas  masuk  sesuai jumlah  yang  diterima,  dan  pengeluaran  kas  yang dicatat  sebagai  kas  keluar masing-masing  kebutuhan sebesar jumlahnya. Perolehan aset non kas juga belum dicatat  sesuai  nilai  wajar,  melainkan  hanya  dicatat jenis  dan  jumlahnya.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan standar  akuntansi  yang  ada,  karena  pencatatan transaksi  idealnya  dilakukan  menggunakan  sistem double  entry yang  mana  akan  memudahkan  untuk mengetahui  keakuratan  jumlah  yang  dicatat.  Berikut ini  adalah  beberapa  transaksi  yang  dilakukan  oleh masjid Al-Muslimun pada bulan April.
Tabel 1. Pencatatan Keuangan Masjid Tanggal Uraian Masuk Keluar Saldo 01/04/2022 Saldo bulan Maret 2022 Rp6.372.000 Rp6.372.000 05/04/2022 Bisyarah Rp.4.825.000 Rp1.547.000 08/04/2022 Infak Jumat Rp1.202.000 Rp2.749.000 12/04/2022 Jariyah Rp1.000.000 Rp3.749.000 14/04/2022 Bayar listrik Rp320.000 Rp3.429.000
Sumber: Dokumen Keuangan Masjid Al-Muslimun Tahun 2022
Selain  itu,  pencatatan  zakat  oleh  amil  juga dilakukan  secara  sederhana,  yaitu  hanya  mencatat nama  muzaki  dan  jumlah  zakat  yang  dibayarkan. Zakat  fitrah  yang  berupa  aset  non  kas  belum  dicatat sesuai nilai wajar, melainkan hanya dicatat sebanyak muzakinya  saja.  Sedangkan  untuk  zakat  mal  akan dicatat  sebesar  jumlah  perolehannya.  Pencatatan  ini belum  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  PSAK  109, yang  mana  zakat  dalam  bentuk  non  kas  akan  diakui dan  diukur  sesuai  nilai  wajar  yang  ditentukan menggunakan harga pasar.
Pada  tahun  2022,  untuk  wilayah  Kabupaten Tulungagung menetapkan zakat fitrah atau zakat non kas  adalah  2,5kg  –  3kg  atau  sebesar  Rp30.000  jika bernilai  uang.  Jumlah  muzaki  masjid  Al-Muslimun pada  tahun  ini  adalah  1011  muzaki,  sehingga perolehan zakat nonkasnya adalah sebesar Rp30.330.000.  Pencatatan  akuntansi  zakat  non  kas masjid Al-Muslimun sesuai PSAK 109 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Pencatatan Transaksi Zakat Non Kas Masjid
Tanggal Keterangan Debit Kredit 30/04/20222 Kas Rp30.330.000 Dana Zakat Rp30.330.000 Saat Penerimaan Zakat 30/04/20222 Dana Zakat Rp30.330.000 Kas Rp30.330.000 Saat Penyaluran Zakat
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
Dari segi penyajian laporan keuangan, masjid Al- Muslimun hanya mencatat sesuai jumlah sumber dana yang  diterima  dan  berapa  biaya  yang  dikeluarkan untuk  keperluan  masjid  tiap  bulannya.  Laporan keuangan ini kemudian dituliskan pada sebuah papan tulis yang berada di masjid, agar seluruh jamaah dan pemberi  sumber  daya  mengetahui  pengelolaan  dana masjid.  Namun,  apabila  dibandingkan  dengan  ISAK 35,  laporan  keuangan  yang  dibuat  bendahara  masjid hanya  menyajikan  laporan  arus  kas  saja  dan  belum membuat laporan keuangan yang lain seperti laporan posisi  keuangan,  laporan  penghasilan  komprehensif, laporan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan.
Pada  praktiknya,  masjid  Al-Muslimun  telah membedakan  antara  aset  neto  tanpa  pembatasan  dan aset neto dengan pembatasan. Sumber dana masjid Al- Muslimun sendiri berasal dari kotak amal yang ada di masjid, infak rutin pada hari jumat (infak jumat), dan jariyah  murni  yang  diberikan  kepada  takmir  masjid secara pribadi oleh pemberi dana. Melalui wawancara dengan  pihak  masjid,  diketahui  bahwa  penerimaan infak/sedekah  melalui  kotak  amal  dan  infak  jumat dapat  digunakan  untuk  biaya  operasional  masjid, sehingga dana ini dapat diklasifikasikan sebagai aset neto  tanpa  pembatasan.  Sedangkan,  dana  yang diterima sebagai jariyah murni dapat diklasifikasikan sebagai  aset  neto  dengan  pembatasan  karena  pihak masjid  menyebutkan  bahwa  dana  ini  diberikan  oleh pemberi sumber daya dengan mengatakan pembatasan dana  tersebut  bisa  digunakan.  Biasanya  dana  ini dialokasikan untuk pembangunan masjid.
Dari  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak masjid,  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  dalam kepengurusan  masjid  dan  amil  zakat.  Di  masjid  Al- Muslimun,  amil  zakat  dibuat  secara  terpisah  dari takmir  atau  pengurus  harian  masjid.  Takmir  masjid akan  mengelola  mengenai  infak/sedekah  yang diterima  dari  pemberi  sumber  daya,  sedangkan  amil zakat  akan  mengelola  dan  menyalurkan  zakat  yang diterima,  baik  zakat  fitrah  maupun  zakat  mal.  Pihak masjid  berpendapat  bahwa  pencatatan  antara  dana infak/sedekah  tidak  dapat  digabungkan  dengan pencatatan zakat, karena alur pengelolaan infak/sedekah  dengan  pengelolaan  zakat  berbeda. Zakat fitrah harus habis dibagikan sebelum sholat Idul fitri  dilaksanakan.  Sedangkan  untuk  zakat  mal,  amil zakat  akan  bertanggungjawab  untuk  menyalurkan dana  zakat  tersebut  kepada  orang-orang  yang membutuhkan setiap bulannya sampai zakat mal yang diterima habis.
Pihak  takmir  masjid  menyatakan  bahwa perbedaan pencatatan yang dilakukan masing-masing pengurus  dilakukan  agar  pengelolaan  dana  yang diterima  tidak  tercampur  sehingga  menimbulkan kerancuan.  Namun,  penyajian  laporan  keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 sebenarnya bisa dikombinasikan.  Karena  dalam  penyajian  laporan keuangannya nanti dapat ditelusuri dari mana sumber daya diperoleh. Pengkombinasian ISAK 35 dan PSAK 109 ini untuk memudahkan masjid dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya agar  lebih  transparan  dan  informasi  yang  disajikan dapat  mencakup  keseluruhan  pengelolaan  sumber daya yang diperoleh masjid.
Laporan  keuangan  untuk  masjid  Al-Muslimun direkonstruksi  dan  disesuaikan  dengan  pengelolaan keuangan  yang  terjadi.  Berikut  adalah  hasil rekonstruksi laporan keuangan masjid Al-Muslimun. a. Laporan Posisi Keuangan
Dalam  ISAK  35,  laporan  posisi  keuangan mencakup  aset,  liabilitas,  dan  aset  neto.  Namun, karena  laporan  keuangan  pada  masjid  Al- Muslimun  berusaha  dikombinasikan  dengan PSAK  109,  maka  untuk  pelaporan  aset  neto diganti menjadi saldo dana yang mencakup dana zakat, dana amil, aset neto tanpa pembatasan, dan aset neto dengan pembatasan.
Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
b. Laporan Penghasilan Komprehensif
Laporan  komprehensif  disajikan  sesuai dengan  ISAK  35,  dimana  laporan  ini  disusun berdasarkan pendapatan masjid yang diterima dari infak/sedekah  atau  sumbangan  baik  sumbangan
tanpa  pembatasan  maupun  sumbangan  dengan pembatasan. Kemudian total pendapatan masing- masing  pos  sumbangan  akan  dikurangi  dengan beban  masing-masing  pos  sesuai  penggolongan dana yang diterima.
Gambar 2. Laporan Penghasilan Komprehensif Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
c. Laporan Perubahan Dana
Dalam  PSAK  109,  laporan  perubahan  dana mencakup  dana  zakat,  dana  infak/sedekah,  dan dana  amil.  Namun,  dalam  penyajian  laporan keuangan kombinasi ini, laporan perubahan dana hanya menyajikan mengenai dana zakat dan dana amil  saja.  Sedangkan,  dana  infak/sedekah termasuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hal ini dikarenakan bendahara masjid dan  amil  zakat  adalah  dua  orang  yang  berbeda. Sehingga  amil  zakat  tidak  ikut  andil  dalam mengelola dana infak/sedekah.

## Gambar 3. Laporan Perubahan Dana
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
d. Laporan Perubahan Aset Neto
Dalam  laporan  ini,  aset  neto  tanpa pembatasan  mencakup  sumbangan  infak  jumat dan  sumbangan  infak  yang  diterima  dari  kotak amal.  Sedangkan  aset  neto  dengan  pembatasan mencakup  sumbangan  jariyah  yang  diberikan perseorangan  pada  takmir  masjid  dengan mengatakan pembatasan penggunaan dana tersebut.  Namun,  karena  kurangnya  data  yang diperoleh  dari  dokumen  pencatatan  masjid menyebabkan pencatatan dalam laporan perubahan  aset  neto  ini  bukanlah  aset  neto sebenarnya  yang  diterima  oleh  pihak  masjid. Laporan ini merupakan contoh laporan perubahan aset  neto  apabila  masjid  melakukan  pencatatan sesuai dengan ISAK 35.
Gambar 4. Laporan Perubahan Aset Neto Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
e. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas disusun berdasar ISAK 35 menggunakan  metode  langsung.  Sesuai  dengan ISAK  35,  yang  termasuk  ke  dalam  aktivitas operasi adalah aktivitas utama penghasil pendapatan  yang  bukan  termasuk  aktivitas investasi  dan  aktivitas  pendanaan.  Pos  ini mencakup pendapatan dari pemberi sumber daya dan  biaya  operasional  masjid.  Masjid  Al- Muslimun tidak melaksanakan aktivitas investasi dan  aktivitas  pendanaan,  sehingga  kedua  pos tersebut kosong.

## Gambar 5. Laporan Arus Kas
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
f. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan aset kelolaan disusun sesuai dengan laporan keuangan amil dalam PSAK 101. Laporan ini  mencakup  dana  infak/sedekah  aset  lancar kelolaan  (contoh:  piutang  bergulir),  dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (contoh: rumah  sakit  atau  sekolah),  dan  dana  zakat  aset kelolaan  (contoh:  sekolah  atau  rumah  sakit). Tidak ada data yang diperoleh terkait perubahan aset  kelolaan,  karena  masjid  Al-Muslimun  tidak mengalokasikan dananya untuk aset kelolaan.
Gambar 6. Laporan Perubahan Aset Kelolaan Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022)
g. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menunjukkan informasi  tambahan  mengenai  perkiraan  yang dinyatakan  dalam  laporan  keuangan.  Laporan menyajikan informasi mengenai gambaran umum masjid,  ikhtisar  kebijakan  akuntansi,  dan
informasi  penting  lainnya.  Catatan  atas  laporan keuangan ISAK 35 menguraikan catatan kebijakan  pengungkapan  yang  diwajibkan  yang menyebabkan catatan lain wajib disajikan (DSAK IAI, 2022).
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa dalam rekonstruksi laporan keuangan masjid Al- Muslimun  tidak  terdapat  kebijakan  tambahan yang  menyebabkan  catatan  lain  wajib  disajikan. Selain  itu,  dasar  penyusunan  laporan  keuangan berasal  dari  biaya  historis  dengan  menggunakan asumsi  dasar  akrual.  Mata  uang  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  merupakan  rupiah. Dalam mencatat laporan posisi keuangan, pos aset neto  diubah  menjadi  saldo  dana  dan  mencakup pos  dana  zakat,  dana  amil,  aset  neto  tanpa pembatasan  dan  dengan  pembatasan.  Laporan perubahan dana hanya menyajikan pos dana zakat dan  dana  amil.  Hal  ini  karena  penerimaan  dan pengeluaran  dana  infak/sedekah  telah  disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif.
Pada laporan arus kas, pos aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan kosong karena masjid Al- Muslimun  tidak  melakukan  aktivitas  tersebut. Dalam  ISAK  35,  aktivitas  investasi  mencakup pembelian  aset  tetap,  penerimaan  dari  penjualan investasi,  penerimaan  investasi,  dan  pembelian investasi. Aktivitas pendanaan mencakup penerimaan  kas  dari  pemberi  sumber  daya  yang dibatasi  untuk  peningkatan  investasi  serta  untuk pembangunan  dan  pemeliharaan  aset  tetap (DSAK IAI, 2022).

## 3.2. Pembahasan
Laporan  keuangan  kombinasian  ini  digunakan untuk memudahkan pengelola masjid dalam pertanggungjawaban  dan  transparansi  dana  yang dikelolanya. Masjid yang memiliki dua kepengurusan tersendiri dalam mengelola dana yang diterima masjid dan amil zakat seperti masjid Al-Muslimun ini dapat menyajikan  laporan  keuangannya  secara  terpusat. Meskipun laporan keuangan dijadikan satu, dana yang diperoleh  tetap  dapat  ditelusuri  perolehan  dan penggunaanya  karena  pada  kenyataannya  melalui laporan kombinasian antara ISAK 35 dan PSAK 109 dana yang diterima untuk operasional masjid dan dana yang diterima dari zakat memiliki pos masing-masing.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadi, dkk (2022)  menyatakan  bahwa  kombinasi  PSAK  45  dan PSAK 109 dilakukan dengan menyusun laporan posisi keuangan,  laporan  aktivitas,  laporan  arus  kas,  dan catatan  atas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK 45.  Akun  aset  neto  diubah  menjadi  saldo  dana  dan disajikan  sesuai  dengan  PSAK  109.  Sebagaimana yang  diketahui,  PSAK  45  adalah  standar  keuangan
yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas nonlaba yang kemudian direvisi dengan ISAK  35.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh Hadi, dkk, Amrulloh dan Kurniawan (2022) yang merekonstruksi  penyajian  laporan  keuangan  antara PSAK  109  dan  ISAK  35  dengan  menyusun  laporan posisi  keuangan,  laporan  penghasilan  komprehensif, laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan sesuai dengan ISAK 35. Namun dalam laporan posisi keuangan, akun aset neto diubah menjadi akun saldo dana.  Sedangkan  untuk  laporan  perubahan  dana  dan laporan  perubahan  aset  kelolaan  disajikan  sesuai PSAK 109.
Laporan keuangan rekonstruksi untuk masjid Al- Muslimun  tidak  berbeda  jauh  dari  rekonstruksi laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  penelitian terdahulu.  Laporan  keuangan  yang  disajikan  adalah laporan  posisi  keuangan  yang  disusun  berdasarkan ISAK  35,  namun  pos  aset  neto  diubah  menjadi  pos saldo  dana.  Laporan  penghasilan  komprehensif, laporan  perubahan  aset  neto,  laporan  arus  kas,  dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan  disajikan  sesuai  PSAK  109.  Namun,  dalam laporan perubahan dana, pos dana infak/sedekah tidak diisi karena dana infak/sedekah telah masuk ke dalam laporan  penghasilan  komprehensif  sebagai  aset  neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian  ini menunjukkan  bahwa  masjid Al-Muslimun Tulungagung belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 maupun PSAK 109 terkait pencatatan zakat dan infak/sedekah. Laporan  keuangan  yang  disajikan  hanya  berupa penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  laporan  keuangan  masjid  Al- Muslimun hanya mencakup laporan arus kas saja dan belum  membuat  jenis  laporan  keuangan  yang  lain. Sedangkan  dalam  pencatatan  zakat,  zakat  dalam bentuk non kas belum dicatat sesuai nilai wajar tetapi hanya  dicatat  sejumlah  penerimaan  dari  jumlah muzaki.  Dalam  penelitian  ini  telah  disajikan bagaimana penyajian laporan keuangan kombinasian antara  ISAK  35  dan  PSAK  109.  Laporan  keuangan kombinasi  menyajikan  laporan  posisi  keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset  neto,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan  sesuai  dengan  ISAK  35.  Dimana  laporan posisi keuangan menyajikan pos aset neto sebagai pos
saldo  dana.  Laporan  perubahan  dana  dan  laporan perubahan aset kelolaan disajikan sesuai PSAK 109. Namun,  dalam  laporan  perubahan  dana,  pos  dana infak/sedekah  tidak  diisi  karena  dana  infak/sedekah telah masuk ke dalam laporan penghasilan komprehensif  sebagai  aset  neto  dengan  pembatasan dan  aset  neto  tanpa  pembatasan.  Pihak  masjid disarankan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan  standar  yang  berlaku  serta  membuat  laporan keuangan secara terpusat, dimana penyajian pendapatan  yang  diterima  dari  infak/sedekah  yang dikelola  oleh  takmir  masjid  dan  penerimaan  zakat yang  dikelola  oleh  amil  zakat  dijadikan  satu  agar pengelolaan  keuangan  yang  diterima  dari  pemberi sumber  daya  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam satu  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga  lebih transparan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  tim Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Islam  LPPM  Institut  Ekonomi Bisnis AAS Indonesia Surakarta yang telah menerima tulisan kami sebagai bagian dari penelitian akademis. Kami  berharap  penelitian  ini  dapat  menambah wawasan mengenai penyajian laporan keuangan pada entitas  nonlaba,  khususnya  masjid  baik  bagi akademisi maupun masyarakat luas.

## 6. REFERENSI
Amrulloh,  A.  D.,  &  Kurniawan,  F.  A.  (2022).
Rekonstruksi  Pelaporan  Keuangan  Masjid  yang Disesuaikan  dengan  SAK  Sebagai  Wujud Keluasan  Pertanggungjawaban  (Studi  Kasus pada Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang). Journal of Applied Managerial Accounting , 6 (1), 81–92.
Andriani, A., Sadewa, M. M., & Mahyuni, M. (2019).
Akuntabilitas  Organisasi  Masjid:  Implementasi Dan  Problematika. Proceeding  of  National Conference on Asbis , 4 , 55–65.
Andriani,  Mahyuni,  &  Nurhidayati.  (2021).  Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat  di  Indonesia. Jurnal  Riset  Terapan
Akuntansi , 5 (1), 75–85.
https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/ view/2512.
Diviana,  S.,  Ananto,  R.  P.,  Andriani,  W.,  Putra,  R., Yentifa,  A.,  Zahara,  &  Siswanto,  A.  (2020).
Penyajian Laporan Keuangan Entitas
Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 pada Masjid  Baitul  Haadi. Jurnal  Akuntansi  Dan Manajemen , 15 (2), 113–132.
DSAK  IAI.  (2022).  ISAK  35  -  Penyajian  Laporan Keuangan  Entitas  Berorientasi  Nonlaba.  In Standar Akuntansi Keuangan - Bagian A (pp. 1– 20). Jakarta. IAI.
DSAS  IAI.  (2021a).  PSAK  101  tentang  Penyajian
Laporan Keuangan Syariah. In Standar Akuntansi Keuangan Syariah (1st ed., p. 101.45). Jakarta. IAI.
DSAS  IAI.  (2021b).  PSAK  109  tentang  Akuntansi Zakat  dan  Infak/Sedekah.  In Standar  Akuntansi Keuangan Syariah (1st ed., p. 3). Jakarta. IAI.
Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G., Ikram, S., Apriliana, T., Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G., Ikram, S., & Apriliana,  T.  (2022).  Study  of  Mosque Accounting Literature In Indonesia. Central Asia and The Caucasus , 23 (2), 147–151.
Hadi, D. A., Bagja, H. N., Agustina, I. L., Arnan, S. G.,  Suryana,  Ikram,  S.,  &  Apriliana,  T.  (2021). Implementation  Of  Accounting  For  Mosque  In Some  Mosque  In  Bandung  Regency. Review  of International  Geographical  Education  Online ,
11 (6), 205–216.
https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.25.
IAI.  (2018). Standar  Akuntansi  Keuangan .  Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia.
Kementerian Agama RI. (10 Mei 2022). Data Masjid Berdasarkan Tipologi .
https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/masji d/tipologi.
Ramadhani,  N.  P.,  Qadri,  R.  A.,  &  Kurniawan,  A. (2021). The Bricolage of Financial Technology, Accountability,  and  Zakat  Management  in Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan
Terapan , 8 (2), 183. https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp183- 192.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kualitatif (3rd ed.). Bandung. Penerbit Alfabeta.
Ula,  I.  D.,  Halim,  M.,  &  Nastiti,  A.  S.  (2021).
Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan , 4 (2), 152–163.