e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pelaksanaan Kerja Sama antara Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 1
Andi Waisal Karni 2 , Sufirman Rahman 3 , Zainuddin Zainuddin 4 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Kerja Sama, Penanaman Modal, BUMD, Kutai Kartanegara.
How to Cite: Karni, A. W., Rahman, S., & Zainuddin, Z. (2023). Pelaksanaan Kerja Sama antara
Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Amsir Law Journal, 5(1) , 74-83.
DOI:
10.36746/alj.v5i1.291
Received:
August 6, 2023.
Accepted: October 26, 2023. Published: October 30, 2023.
Government  involvement  in  the  economic  field,  by  making  agreements  or  business contracts cannot be separated from the government ’ s aim to improve the welfare of the people, where the state plays a very important role in the economic field and directly intervenes in the course of the economy. This research uses empirical law, namely a legal research  method  that  uses  empirical  facts  taken  from  human  behaviour  related  to cooperation agreements between investors and Regional Owned Enterprises or BUMD in Kutai Kartanegara, using qualitative research taken from field data journals, books and  the  internet  as  references  then  analyzed  by  the  author.  Kutai  Kartanegara Regency ’ s investment form consists of three sectors, namely the primary sector, secondary sector and tertiary sector. Kutai Kartanegara Regency has been able to attract foreign and domestic investment in the mining sector dominantly compared to other sectors. This  success  is  inseparable  from  the  support  of  strategic  government  policies  both nationally and regionally so as to create a conducive investment climate and encourage an increase in local revenue.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.    Pendahuluan
Pertumbuhan investasi di setiap wilayah Indonesia berkembang secara  dinamis mengikuti pertumbuhan  ekonomi.  Perkembangan  investasi  di  setiap  wilayah  berbeda-beda  yang tergantung pada kemampuan daerah menciptakan iklim investasi di wilayahnya. Penanaman modal dalam suatu daerah sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  Dengan  adanya  otonomi  daerah,  tentunya  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerahnya dengan optimal.
Semakin  berkurangnya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  ke  pemerintah pusat,  tentu  membuat  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  perlu  meningkatkan  kerja profesionalisme  aparatur  pemerintahnya,  melaksanakan  reformasi  akuntansi  keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, melaksanakan perencanaan strategi secara benar, yang nantinya akan memacu terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan
1 Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: “The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community” .
2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. E-mail: andiwaisal@gmail.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.
4 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.
bertanggung jawab, serta dapat memperkokoh basis perekonomian daerah dan memperkuat persatuan-kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian global.
Kegiatan  investasi  memberikan  berbagai  manfaat  dan  dampak  positif  bagi perkembangan  ekonomi  lokal  dan  nasional.  Upaya  peningkatan  peluang  tersebut  melalui pendekatan  dari  berbagai  aspek  yang  secara  umum  membuat  gambaran  tentang  keadaan geografis, kondisi sosial dan perkembangan  perekonomian, yang lebih menunjukkan arah serta  lokasi  di  mana  kegiatan  sektoral  tersebut  dapat  dikembangkan.  Pendekatan  tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan membantu calon investor mendapatkan data dan informasi potensi dan peluang investasi khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain melalui pemetaan potensi dan peluang usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain  itu,  kegiatan  pemetaan  potensi  dan  peluang  usaha  daerah  juga  penting  dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ready to invest sesuai ketersediaan sumber daya alam, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat.
Penanaman  modal  harus  menjadi  bagian  dari  penyelenggaraan  perekonomian nasional, 5 meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas  dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pemangku kepentingan ( stakeholders ) di daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Perkembangan investasi sangat dibutuhkan oleh bangsa  Indonesia.  Masuknya  pemodal  asing  bagi  perekonomian  Indonesia  merupakan tuntutan keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia. 6
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal (UUPM) dan Peraturan Persiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,  dan  Peraturan  Persiden  Nomor  49  Tahun  21  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Bidang  Usaha  Penanaman  Modal  yang  mana keduanya merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja.  Berdasar  atas  peraturan  tersebut,  maka  semangat  untuk  menciptakan  iklim penanaman  modal  yang  semakin  kondusif  di  Indonesia,  sehingga  Kabupaten  Kutai Kartanegara (sebagai salah satu kabupaten di Indonesia) telah mampu menarik investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), baik pada sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan strategis pemerintah baik secara nasional dan regional sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pembangunan daerah di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  bahwa  pemerintah  daerah  dapat  mendirikan BUMD  dengan  bentuk  Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  dan  Perusahaan  Perseroan Daerah (Perseroda).
5 Hidayah, A. (2018). Landasan Filosofis dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Solusi, 16 (3), 216- 226.
6 Ramadhan, M. S., & Laily, Y. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing menurut Hukum Investasi di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 771-780.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan  Usaha  Milik Daerah  dipertegas  tentang  modal  dari  Perumda  yang  tidak  terbagi  atas  saham  sedangkan BUMD dengan Perseroda modal terbagi atas saham yang minimal 51% oleh satu daerah. Berdasarkan Pasal Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar dapat melakukan kerja sama dengan  BUMD,  pengusaha  lokal,  koperasi,  usaha  mikro  kecil  menegah  dan  badan  usaha lainnya sesuai klasifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.
Selanjutnya  pada  Pasal  5  Ayat  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara mengatur bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar senantiasa bekerja sama  dengan  BUMD,  pengusaha  lokal,  koperasi,  usaha  mikro  kecil menegah  dan badan usaha lainnya, baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerja sama lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa:
1) Bidang  usaha  prioritas  (program/proyek  strategis,  padat  modal,  padat  karya, teknologi  tinggi,  industri  pionir,  orientasi  ekspor,  dan/atau  orientasi  dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi).
2) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4) Bidang usaha yang tidak termasuk huruf a, b, dan c yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal.
Berdasarkan  isu  hukum  tersebut,  maka  kami  berfokus  pada  pemecahan  masalah mengenai bagaimana implementasi atas bentuk kerja sama antara penanam modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kutai Kartanegara, kemudian seperti apakah bentuk kerja sama ini apabila ditinjau dari aspek peraturan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja)?

## 2.    Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris 7 yang diambil dari perilaku manusia  dalam masyarakat yang terkait dengan perjanjian kerja sama antara penanam modal dengan BUMD di Kutai Kartanegara. Pengumpulan data bersumber dari data-data lapangan, jurnal, buku- buku, dan internet sebagai referensi kemudian dianalisa oleh penulis.

## 3.    Bentuk Implementasi Kerja Sama antara Penanam Modal dengan Badan Usaha Milik Daerah di Kutai Kartanegara
Undang-Undang  Cipta  Kerja  merupakan  undang-undang  yang  menunjukkan  sikap pemerintah saat ini yang sangat terbuka terhadap penanaman modal, yang mana dapat dilihat dari beberapa perubahan pada ketentuan UUPM. 8 Salah satu perubahan dalam UUPM ialah terkait jenis-jenis bidang usaha yang tertutup dari penanaman modal. Sebelumnya, Pasal 12 Ayat 2 UUPM bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah produksi
7 Purwanda,  S.,  &  Wulandari,  A.  S.  R.  (2023).  Socio-Legal  Studies:  Methodical  Implications  of  Legal  Development  in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.
8 Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (1), 71-90.
senjata,  mesiu, alat  peledak,  dan  peralatan  perang;  dan  bidang  usaha yang  secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
Setelah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 12 Ayat 2 tersebut menjadi bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada  Ayat 1 meliputi  budi  daya  dan  industri  narkotika  golongan  1,  segala  bentuk  kegiatan  perjudian dan/atau  kasino,  penangkapan  spesies  ikan  yang  tercantum  dalam  Convention  on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan dan pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati ( recent death coral ) dari alam, industri pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
Rumusan Pasal 12 UUPM sebelum perubahan memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah untuk menentukan bidang usaha mana saja yang dinyatakan tertutup. Sedangkan dengan rumusan Pasal 12 UUPM yang baru, bidang usaha tertutup terbatas pada 6 bidang usaha  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut  dan  tidak  dapat  ditambahkan  atau  dikurangi kecuali melalui revisi UUPM itu sendiri. Selain bidang usaha tertutup, juga terdapat bidang usaha yang dikategorikan sebagai bidang usaha terbuka terhadap penanaman modal, yang dapat dibagi lagi menjadi 4 jenis, berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu: 9
1) Bidang usaha prioritas Yaitu bidang usaha yang memenuhi kriteria tertentu, yang dapat  memberikan  banyak  manfaat  bagi  Indonesia.  Penanaman  modal  pada bidang usaha prioritas menerima insentif berupa insentif fiskal dan non-fiskal.
2) Bidang  usaha  yang  dialokasikan  atau  kemitraan  dengan  Koperasi  dan  UMKM, yaitu bidang usaha yang dialokasikan hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan UMKM,  atau  dapat  dilakukan  oleh  usaha  besar  selama  usaha  besar  tersebut melakukannya  dengan  kemitraan  bersama  Koperasi  atau  UMKM.  Hal  ini dilakukan bagi bidang usaha yang banyak dilakukan oleh Koperasi dan UMKM untuk melindunginya dari tekanan usaha besar, dan juga bagi bidang usaha yang sedang didorong agar dapat memasuki rantai pasok usaha besar.
3) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanam modal dalam negeri, persyaratan dengan pembatasan kepemilikan modal asing, dan persyaratan dengan perizinan khusus.
4) Bidang  usaha  yang  tidak  termasuk  ketiga  golongan  di  atas,  yaitu  bidang  usaha terbuka yang tidak termasuk bidang usaha prioritas, tidak termasuk bidang usaha yang  dialokasikan  atau  kemitraan  dengan  Koperasi  dan  UMKM,  serta  tidak termasuk bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu.
Adanya ketentuan tersebut, maka pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam membuat perjanjian atau kontrak bisnis tidak lepas dari ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 10
9 Marpaung, D. (2021). Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja . Tersedia secara daring dari: https://www.dhp-lawfirm.com/ketentuan-penanaman-modal-berdasarkan-bidang-usaha-pasca-uu-cipta-kerja/ .  [Diakses 5 Juni 2023].
10 Djumardin, D., & Kusuma, R. (2015). Penyertaan Modal “Pemda” Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pada  PT.DMB  Dalam  Divestasi  Saham  PT.Newmont  Nusa  Tenggara). Jurnal Hukum JATISWARA, 30 (1), 103-114.
1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama  dengan  daerah  lain  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
3) Dalam  penyediaan  pelayanan  publik,  daerah  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak ketiga.
4) Kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  1  dan  Ayat  3  yang  membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  secara normatif  menekankan  bahwa  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan  publik,  daerah  dapat bekerja sama dengan pihak ketiga khususnya dalam hal penanaman modal sebagai investasi di berbagai sektor, baik itu PMDN maupun PMA.
Penanaman  modal  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi ( natural  person )  maupun  badan  hukum  ( judicial  person )  dalam  upaya  untuk  meningkatkan dan/atau  mempertahankan  nilai  modalnya,  baik  yang  berbentuk  uang  tunai  ( cash  money ), peralatan ( equipment ), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. 11 Pasal  1  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan  penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%.
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  dapat  ditarik  unsur-unsur  terpenting  dari  kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu: 12
1) Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.
2) Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat matadan tidak dapat diraba.
3) Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.
Setiap  usaha  penanaman  modal  harus  diarahkan  kepada  kesejahteraan  masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Penanaman modal terbagi atas dua yaitu PMDN dan PMA. 13
PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanaman  modal  dalam  negeri  dengan
11 Ida, B. R. S. (2006). Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 2.
12 Ibid.
13 Suparji. (2010). Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia . Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 15.
menggunakan  modal  dalam  negeri. 14 PMA  merupakan  salah  satu  bentuk  utama  transaksi bisnis internasional. Ada beberapa bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang dapat dilakukan seperti joint venture, joint enterpirse, production sharing contract , maupun bentuk kerjasama lainnya. Di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing berbentuk persyaratan joint venture , yaitu persyaratan bahwa penanaman  modal  asing  harus  membentuk join  venture dengan  perusahaan  lokal  untuk melaksanakan  kegiatan  ekonomi  yang  mereka  inginkan. 15 Joint  venture atau  Perusahaan patungan yang mana para pihak mengadakan perjanjian kerja sama patungan dalam bentuk modal.  Adapun joint  venture dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal, ialah equity joint venture.
Lain  halnya  dengan  BUMD,  yang  terbagi  atas  Perumda  dan  Perseroda.  Perumda merupakan BUMD yang mana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham, sedangkan  Perseroda merupakan BUMD  yang modalnya terbagi dalam bentuk saham  dan dimiliki oleh beberapa daerah. 16 Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri. Hal ini merupakan tugas dari kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam BUMD.
Sesuai kewenangan pemerintah daerah, mereka wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  terutama  pelayanan  atas kebutuhan dasarnya. Keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdirinya BUMD  di  suatu  daerah  diharap  mampu  memberi multiplier  effect yang  besar  bagi perekonomian masyarakat.
BUMD diharapkan dapat beroperasi dengan efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMD juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Sesuai rekomendasi dari  hasil  pertemuan Badan  Kerja  Sama  BUMD  seluruh  Indonesia  yang  ingin  melakukan restrukturisasi  BUMD,  mengarahkan  semua  bentuk  badan  usaha  menjadi  konstruksi perseroan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Salah  satu  tujuan  utama  pembentukan  BUMD  perseroan  diimaksudkan  untuk mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut  idealnya  konstruksi  BUMD  perlu  diarahkan  ke  bentuk  perseoran.  Dalam  rangka pengelolaan  BUMD  yang  berbentuk  perseroan  dapat  mengadopsi  konsep  pengelolaan perusahaan negara yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Kerja  sama  di  antara  perusahaan-perusahaan  yang  dikenal  dengan  nama perusahaan  kelompok consern atau group  company atau  perusahaan  kelompok, secara  umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk. Konsep pengelolaan perusahaan negara dikonsepkan menjadi
14 Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 8 (1), 9-16.
15 Paulin, S. T. (2021). Perkembangan Joint Venture Company dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 7 (2), 267-282.
16 Ainiyyah,  G.  R.  (2022).  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  yang  belum  berubah  Status  menjadi  Perumda  atau Perseroda. Notary Law Journal , 1 (2), 176-203.
sebuah  konsep  pengelolaan  pada  perusahaan  kelompok  dengan  salah  satu  perusahaan menjadi perusahaan pengendali holding company dengan model prosedur terprogram. 17
Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  mampu  menarik  PMA  maupun  PMDN  pada sektor  pertambangan,  perikanan,  pertanian  dan  perkebunan.  Keberhasilan  tersebut  tidak terlepas  dari  dukungan  kebijakan  strategis  pemerintah  baik  secara  nasional  dan  regional sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan mendorong peningkatan PAD.
Kegiatan  investasi  memberikan  berbagai  manfaat  dan  dampak  positif  bagi perkembangan  ekonomi  lokal  dan  nasional.  Upaya  peningkatan  peluang  tersebut  melalui pendekatan  dari  berbagai  aspek  yang  secara  umum  membuat  gambaran  tentang  keadaan geografi,  kondisi  sosial  dan  perkembangan  perekonomian,  yang  lebih  menunjukkan  arah serta  lokasi  di  mana  kegiatan  sektoral  tersebut  dapat  dikembangkan.  Pendekatan  tersebut mendorong lahirnya konsep pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia yang harus mampu meningkatkan suatu daerah menjadi target tujuan investasi yang menarik.
Dalam rangka melaksanakan aktivitas usahanya, suatu BUMD dapat melakukan kerja sama, baik dengan BUMD lain, BUMN, Pemerintah, maupun pihak swasta dalam investasi. Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  94  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam melaksanakan kerja sama ini. Kerja sama BUMD dilakukan oleh dan merupakan kewenangan Direksi. Kerja sama BUMD ini utamanya harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan para pihak yang bekerja sama. Bentuk kerja sama BUMD dapat dibagi menjadi tiga, 18 yaitu:
1) Kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang salam hal ini, kerja sama harus dilakukan melalui kerja sama operasi. Apabila aset tetap yang dimaksud berupa tanah  dan/atau  bangunan  yang  berasal  dari  penyertaan  modal  Daerah  pada BUMD, dan jangka waktu kerja sama lebih dari 10 tahun, maka harus disetujui oleh RUPS luar biasa, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
2) Kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas yang dalam hal ini harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, laporan keuangan BUMD yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat, tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal daerah, dan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
3) Kerja sama berupa bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Perjanjian kerja sama di Kabupaten Kutai Kartanegara antara BUMD dengan investor diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Pasal 5 Ayat 1 Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar dapat melakukan kerja sama dengan  BUMD,  pengusaha  lokal,  koperasi,  usaha  mikro  kecil  menegah  dan  badan  usaha lainnya sesuai klasifikasi bidang yang dimiliki dan keahlian yang memadai.
Sementara  pada  Pasal  5  Ayat  2  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah kabupaten agar senantiasa bekerja sama dengan BUMD, pengusaha lokal, koperasi,
17 Muryanto, Y. T. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. Yustisia Jurnal Hukum, 3 (1), 125-134.
18 Wawancara dengan Bambang Arwanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 23 Desember 2022 di Tenggarong.
usaha mikro kecil menegah dan badan usaha lainnya baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk kerja sama lainnya.
Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 juga  mengatur  bahwa  penanaman  modal  yang  akan  mendapatkan  izin  usaha  kemudian dianggap  strategis  untuk  kepentingan  daerah  dan  nasional  maka  penanam  modal  wajib bekerja sama  dengan  BUMD,  pengusaha  lokal,  koperasi,  usaha  mikro  kecil menegah  dan badan  usaha  lainnya  dengan  persentase  kepemilikan  sesuai  dengan  negosiasi  bisnis  yang disepakati. 19 Berikut tabel bentuk kerja sama pada sektor primer, sekunder, dan tersier terkait proyek  dan  investasi  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  dihimpun  dari  data  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara:
Tabel 1. Sektor Primer dari Proyek di Kabupaten Kartanegara.
Sektor Primer Tanaman Pangan  Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Proyek PMDN  50 14 11 2 221 Proyek PMA 24 2 2 - 59 Total Sektor 74 16 13 2 280
Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.
Tabel 2. Sektor Primer dari Investasi di Kabupaten Kartanegara.
Sektor Primer Tanaman Pangan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Investasi PMDN 18.990.535.840.879  3.344.615.035.025  543.006.431.431  422.451.636.000  64.814.120.564.333 Investasi PMA 565.305.673 5.200.000 311.805.435 - 345.250.030 Total Sektor 18.991.101.146.552  3.344.620.235.025  543.318.236.866  422.451.636.000 64.814.465.814.363
Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.
Berdasarkan tabel 1-2 tersebut, sektor pertambangan menempati posisi  pertama baik dalam  PMDN  maupun  PMA.  Hal  ini  disebabkan  karena  Kabupaten  Kutai  Kartanegara merupakan  kawasan  pertambangan.  Sektor  pertambangan  lebih  menjanjikan  dan memberikan  keuntungan  yang  lebih  besar  dibanding  menginvestasikan  modal  ke  sektor perikanan.
Tabel 3. Sektor Sekunder dari Proyek dan Investasi di Kabupaten Kartanegara.
Sektor Sekunder Proyek PMDN  Proyek PMA Investasi PMDN Investasi PMA Industri Makanan 7 - 1.737.542.857.793 - Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi 10 - 988.955.689.410 - Industri Mineral Non Logam 7 - 109.657.500.000 - Industri Kayu 10 5 70.714.600.000 96.958.965 Industri Kimia & Farmasi - 3 - 12.483.553 Industri Karet & Plastik - 1 - 9.039.105 Logam, Mesin, & Elektronika 2 - 225.100.000.000 - Alat Angkutan & Transportasi Lain 21 - 325.936.068.051 - Industri Minyak Mentah 9 11 754.854.887.660 133.379.672 Industri Lainnya 11 1 533.787.000.000 33.955.224 Total Sektor 77 21 4.746.548.602.914 285.816.519
Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.
Berdasarkan tabel 3 tersebut terdapat perbedaan dalam nilai investasi PMDN dengan PMA.  PMDN  memiliki  investasi  tertinggi  pada  sektor  industri  makanan  sedangkan  pada
19 Wawancara dengan Bambang Arwanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 23 Desember 2022 di Tenggarong.
PMA  investasi  tertinggi  pada  sektor  minyak  mentah.  Hal  ini  disebabkan  karena  industri makanan lebih cepat perputaran modalnya dibandingkan dengan industri lainnya.
Tabel 4. Sektor Tersier dari Proyek dan Investasi di Kabupaten Kartanegara.
Sektor Tersier Proyek PMDN  Proyek PMA Investasi PMDN Investasi PMA Listrik, Gas dan Air 18 4 6.856.680.101.204 44.481.779 Konstruksi 136 - 55.176.930.521.235 - Perdagangan & Reparasi 260 11 8.122.285.793.145 275.084.395 Hotel & Restoran 4 - 59.663.000.000 - Transportasi, Gudang & Telekomunikasi 12 - 976.312.784.366 - Kawasan Rumahan, Industri & Kantoran 15 1 2.849.319.271.600 10.044.779 Jasa Lainnya 73 9 1.686.547.835.030 201.813.957 Total Sektor 518 25 75.727.739.306.580 531.424.910
Sumber: Data DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022.
Berdasarkan tabel 4 tersebut terdapat perbedaan dalam nilai investasi PMDN dengan PMA.  PMDN  investasi  tertinggi  pada  sektor  industri  konstruksi  sedangkan  pada  PMA investasi tertinggi pada sektor perdagangan dan reparasi. Hal ini disebabkan karena Kutai Kartanegara sebagai provinsi yang sedang berkembang dibandingkan dengan industri lainnya.

## 4.   Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  dengan  meninjau  peraturan  perundang- undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  maka  bentuk  investasi  terdiri  atas  tiga sektor  yaitu,  sektor primer  meliputi  sektor  tanaman  pangan,  perternakan,  kehutanan,  perikanan,  dan pertambangan yang mana pada sektor pertambangan menempati posisi  pertama baik dalam PMDN maupun PMA. Kemudian, untuk sektor sekunder meliputi sektor industri makanan, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, industri mineral non logam, industri kayu, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri logam, mesin, dan elektronika, industri alat angkutan dan transportasi lainnya, industri minyak mentah dan industri lainnya yang mana menempatkan investasi PMDN tertinggi pada sektor industri makanan sedangkan pada PMA investasi tertinggi pada sektor minyak mentah. Sedangkan untuk sektor tersier meliputi  listrik,  gas  dan  air,  konstruksi,  perdagangan  dan  reparasi,  hotel  dan  restoran, transportasi,  gudang  dan  telekomunikasi,  perumahan,  kawasan  industri  dan  perkantoran menempatkan  investasi  PMDN  tertinggi  pada  sektor  industri  konstruksi  sedangkan  pada PMA yang tertinggi pada sektor perdagangan dan reparasi.

## Referensi
Buku dengan penulis: Ida, B. R. S. (2006). Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia . Bogor: Ghalia Indonesia.
Suparji.  (2010). Pengaturan  Penanaman  Modal  di  Indonesia .  Jakarta:  Universitas  Al-Azhar Indonesia.
Artikel jurnal: Ainiyyah, G. R. (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda. Notary Law Journal , 1 (2), 176-203.
Ansari,  M.  I.  (2020).  Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman  Modal. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (1), 71-90.
Djumardin ,  D.,  &  Kusuma,  R.  (2015).  Penyertaan  Modal  “Pemda”  Pada  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Pada PT.DMB Dalam Divestasi Saham PT.Newmont Nusa Tenggara). Jurnal Hukum JATISWARA, 30 (1), 103-114.
Hidayah, A. (2018). Landasan Filosofis dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Solusi, 16 (3), 216-226.
Muryanto, Y. T. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. Yustisia Jurnal Hukum, 3 (1), 125- 134.
Paulin,  S.  T.  (2021).  Perkembangan  Joint  Venture  Company  dalam  Pembangunan Infrastruktur  Ketenagalistrikan. Jurnal  Hukum  To-Ra:  Hukum  untuk  Mengatur  dan Melindungi Masyarakat, 7 (2), 267-282.
Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.
Ramadhan,  M.  S.,  &  Laily,  Y.  (2018).  Analisis  Hukum  Perjanjian  Kerja  Sama  Investasi antara  Persekutuan  Komanditer  dan  Investor  Asing  menurut  Hukum  Investasi  di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 771-780.
Rizky,  R.  L.,  Agustin,  G.,  &  Mukhlis,  I.  (2016).  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan , 8 (1), 9-16.
World Wide Web: Marpaung, D. (2021). Ketentuan Penanaman Modal berdasarkan Bidang Usaha Pasca UU Cipta Kerja .  Tersedia  secara  daring  dari: https://www.dhp-lawfirm.com/ketentuan- penanaman-modal-berdasarkan-bidang-usaha-pasca-uu-cipta-kerja/ .

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.