## MODEL PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS UNTUK MEMBERDAYAKAN PETANI MISKIN BERBASIS MODAL SOSIAL (Studi Pada Petani Miskin di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)
Zainur Rozikin
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang email: ustadzzen@gmail.com

## Abstract
Process  reorder  point  of  purchase  supplementary  materials  in  the  production  of cigarettes is one of the main processes in the production chain smoking. Inaccuracy decision will impact the delay in the production process and the cost of storage in the warehouse . Semi-manual system used so far to deal with the reorder point is no longer  able  to  accommodate  the  increasing  number  of  orders  and  product variations  .  Design  of  decision  support  systems  that  integrate  multiple  parts associated  with  the  reorder  point  can  accommodate  inaccuracies  reorder  point during this proces.
Keywords : system information, reorder point, lead time, safety stock

## 1. PENDAHULUAN
Karakteristik  utama  pada  rumah  tangga miskin  adalah  lemahnya  aksesibilitas  terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada di sekelilingnya,  terutama  terhadap  kelembagaan ekonomi dan penyedia informasi. Pada umumnya,  lapisan  warga  miskin  menciptakan kelembagaan  tersendiri  secara  ekslusif  dan terpisah  dengan  kelembagaan  yang  ada.  Namun, kelembagaan  yang  mereka  bangun  tersebut umumnya berskala sempit, memiliki sumberdaya yang terbatas, serta lemah dalam hubungan antar lembaga  (interlinkage  institution).  Sehingga, masyarakat  miskin  dicirikan  oleh  lemahnya jaringan  sosial  yang  terbangun,  baik  secara horizontal di dalam desa, maupun secara vertikal ke  luar  desa.  Lemahnya  akses  terhadap  jaringan ekonomi  umumnya  disebabkan  karena  mereka tidak  memiliki  persyaratan  sosial  yang  cukup, misalnya  lemahnya  pendidikan,  pengetahuan, dan  kemampuan  berkomunikasi.Selain  itu,  juga ditemui  kelemahan  relasi  dengan  jaringan vertikal dalam system agribinsis.. Oleh karena itu perlu dirancang program yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani miskin melalui  inovasi  pertanian  mulai  dari  tahap produksi sampai pemasaran hasil. Hal ini berarti tidak  saja  diperlukan  peningkatan  akses  petani terhadap  informasi  pertanian  dan  dukungan pengembangan  inovasi  pertanian,  namun  juga pemberdayaan petani.
Pemberdayaan  petani  yang  dilakukan  salah satunya  melalui  pengembangan  kelembagaan yang  salah  satu  modal  dasarnya  adalah  modal sosial  (social  capital).  Berkaitan  dengan  konteks
“pengembangan  kelembagaan”,  modal  sosial yang  tinggi  dicirikan  oleh  berkembang  dan berfungsinya kelembagaan di tengah masyarakat dengan  baik.  Dengan  dasar  ini,  maka  upaya pemberdayaan petani miskin melalui pengembangan  kelembagaan,  harus  didasarkan kepada  pemahaman  yang  utuh  terhadap  ragam dan  sifat  modal  sosial  yang  mereka  miliki, sehingga    rancangan  kelembagaan  akan  menjadi lebih tepat.
Bagaimana  bentuk  kelembagaan  yang  dapat dibangun,  sangat  tergantung  kepada  pola jaringan  yang  sudah  dibangun  sebelumnya  di samping  kemampuan  unsur-unsur  sumber  daya manusia  di  dalamnya.  Dengan  kata  lain,  modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan  basis  utama  untuk  membangun kelembagaan agribisnis. Dengan mengembangkan  kelembagaan  yang  berbasis kepada  sistem  nilai  dan  sosiobudaya  setempat, maka  berarti  membangun  suatu  fondasi  untuk aksi  kolektif  yang  merupakan  strategi  esensial dalam  meningkatkan  bargain  position  dengan pihak  luar.  Aksi  kolektif  merupakan  senjata utama  pada  mereka  yang  memiliki  sosial ekonomi lemah.
Untuk  mampu  merumuskan    bagaimana bentuk kelembagaan yang sesuai, maka pemahaman  terhadap  modal  sosial  masyarakat merupakan langkah awal yang penting. Pemahaman  terhadap  modal  sosial  dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengukur kapabilitas modal sosial yang dimiliki masyarakat  tersebut,  dengan  memfokuskan kepada modal sosial yang dimiliki lapisan petani
miskin di wilayah tersebut. Setelah tergambarkan dengan jelas kakrateristik modal sosial masyarakat  desa  dan  kapasitas  kelembagaan masyarakat,  khususnya  pada  masyarakat  miskin, dibuat  opsi    model-model  pengembangan agribisnis yang sesuai, pada berbagai agroeksosistem lahan marjinal. Perpaduan karakteristik modal sosial, kelembagaan masayarakat  serta  karakteristik  jaringan-jaringan sosial  yang  dimiliki  pada  petani  miskin  akan menjadi  panduan  dalam  membuat  kelembagaan agribisnis  yang  sungguh-sungguh  dibutuhkan petani  miskin  sesuai  dengan  agroekosistemnya, yaitu  yang  mampu  mendorong  pemberdayaan ekonomi rumah tangganya dengan efisien.
Bagi  Kabupaten  Malang  dengan  jumlah rumah  tangga  miskin  (RTM)    sebanyak  154.190 RTM  (23,6%),  serta  sebagian  besar  angkatan kerja  yang  bekerja  (88,7%),  50,5%  diantaranya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,  maka  kebutuhan  akan  pemberdayaan petani  miskin  menjadi  sebuah  kebutuhan  yang mendesak  untuk  dilaksanakan.  Karena  untuk menyelesaikan  permasalahan  sosial  ekonomi yang  dihadapi  masyarakat  perdesaan  pada dasarnya  harus  memiliki    3  (tiga)  komponen yaitu  Pertama,  pemihakan  dan  pemberdayaan masyarakat,  kedua  pemantapan  otonomi  dan pendelegasian  wewenang  dalam  pengelolaan pembangunan  di  daerah  yang  mengembangkan peran  serta  pemerintah  dan  ketiga  terjadinya modernisasi melalui pemantapan pada perubahan struktur  ekonomi  dan  budaya  yang  bersumber pada peran masyarakat lokal.

## Tujuan Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah menyusun  model  pengembangan  kelembagaan untuk  pemberdayaan  petani  miskin  terutama kelembagaan  agribisnis  dan  akses  terhadap kelembagaan  penyedia  informasi  teknologi berdasarkan  sifat  dan  bentuk  modal  sosial  khas yang dimiliki

## Manfaat Penelitian
Sebagai  bahan  masukan  dalam  perumusan kebijakan strategis Pemerintah untuk menentukan kebijakan pemanfaatan modal sosial bagi  penanggulangan  kemiskinan  dalam  upaya memberdayakan masyarakat, untuk pengembangan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan  keberhasilan  usaha  masyarakat lokal.

## Tinjauan Pustaka
1. Modal  Social  (social  capital)  sebagai modal  dasar  pemberdayaan  masyarakat miskin
Konsep social capital merupakan sumbangan ahli  sosial  untuk  melengkapi  konsep“human capital”  yang  sudah  sangat  umum,  terutama  di kalangan  ilmu  ekonomi  dan  pembangunan. Konsep  social  capital  dapat  diterapkan  untuk upaya  pemberdayaan  masyarakat.  World  Bank memberi perhatian yang tinggi dengan mengkaji peranan dan implementasi social capital khususnya  untuk  pengentasan  kemiskinan  di negara-negara berkembang. Paham yang dikembangkan oleh World Bank dengan menggunakan  SC  didasari  oleh  asumsi  berikut (World  Bank,  1988):  (1)  Social  capital  berada dalam  seluruh  keterkaitan  ekonomi,  sosial,  dan politik;  dan  meyakini  bahwa  hubungan  sosial (social  relationships)  mempengaruhi  bagaimana pasar  dan  negara  bekerja.  Sebaliknya,  pasar  dan negara  juga  akan  membentuk  bagaimana  social capital  di  masyarakatnya.  (2)  Hubungan  yang stabil  antar  aktor  dapat  mendorong  kefektifiafan dan  efisiensi  baik  perilaku  kolektif  maupun individual.  (3)  Social  capital  dalam  satu masyarakat dapat diperkuat. Untuk itu dibutuhkan  dukungan  sumber  daya  tertentu.  (4) Agar  tercipta  hubungan-hubungan  sosial  dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.
Bagaimana  mengukur  social  capital?  Ada dua  pendekatan  untuk  mengukurnya.  Kita  dapat melakukan  sensus  dengan  menghitung  jumlah grup  atau  kelompok  sosial  yang  ada  dan keanggotaan  grup  dalam  suatu  masyarakat.  Dan kedua,  dapat  juga  dengan  pendekatan  survey, dengan  mengukur  derajat  kepercayaan  dan  daya kohesi dalam masyarakat (level of trust and civic engagement). Social capital dapat dipahami pada level  mikro  melalui  studi  kasus.  Dalam  hal  ini, dapat kita pelajari peranannya dalam memfungsikan  keteraturan  sosial  (social  order) bersama-sama  dengan  perasaan  bersama  dan sikap  berbagi  (sense  of  belonging  and  shared behavioral  norms).Sebagian  ahli  menganalogkan SC  sebagai  “sinergi”  yang  dimiliki  masyarakat tersebut.  Masyarakat  yang  bersinergi  tinggi adalah  masyarakat  yang  bekerjasama  dengan kuat,sementara  masyarakat  bersinergi  rendah cenderung individualistis
2. Pemberdayaan Masyarakat
dan

## Pembangunan Berkelanjutan
Cook  (1994)  menyatakan  pembangunan masyarakat  merupakan  konsep  yang  berkaitan dengan  upaya  peningkatan  atau  pengembangan masyarakat  menuju  kearah    yang  positif.  Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai ”upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan,  memutuskan  dan  mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective  action  dan  networking  sehingga  pada akhirnya  mereka  memiliki  kemampuan  dan kemandirian  secara  ekonomi,  ekologi,  dan sosial”.  Dalam  pengertian  yang  lebih  luas, pemberdayaan  masyarakat  merupakan  proses untuk  memfasilitasi  dan  mendorong  masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional  dan  menjadi  pelaku  utama  dalam memanfaatkan  lingkungan  strategisnya  untuk mencapai  suatu  keberlanjutan  dalam  jangka panjang.
3. Pengembangan kelembagaan sebagai bentuk strategi dalam pemberdayaan Pengembangan  kelembagaan  merupakan suatu bentuk pemberdayaan. Dengan mengembangkan  kelembagaan  yang  berbasis kepada  sistem  nilai  dan  sosiobudaya  setempat, maka  berarti  membangun  suatu  fondasi  untuk aksi  kolektif  yang  merupakan  strategi  esensial dalam  meningkatkan  bargain  position  dengan pihak  luar.  Aksi  kolektif  merupakan  senjata utama  pada  mereka  yang  memiliki  sosial ekonomi  lemah.  Menurut  Norman  Uphoff (1986),  dikenal  dua  pendekatan  utama  dalam pengembangan kelembagaan: yaitu secara individual dan keorganisasian. Pendekatan individual  adalah  dengan  mengintroduksikan pengetahuan,  serta  peningkatan  kesadaran  dan perilaku kepada masing-masing individu.
Sedangkan  secara  keorganisasian  adalah  dengan melalui  rekayasa  sosial  dengan  memfokuskan pada aspek perubahan peran-peran, struktur, dan prosedur. Perubahan secara individual selama ini sering  dijadikan  pendekatan  utama,  berupa pelatihan-pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani.
Di kalangan ahli ilmu ekonomi berkembang apa yang disebut dengan
“ekonomi kelembagaan”.  Menurut  Mubyarto  (2005),  pada prinsipnya ilmu ekonomi kelembagaan
memperhatikan  perbedaan-perbedaan  budaya  di masyarakat  yang  dipelajarinya.  Lebih  jauh, menurut Douglass C. North (1993), kelembagaan ekonomi  dibentuk  oleh  aturan-aturan  formal (formal  constraints)  berupa  rules,  laws,  dan constitutions;  dan  aturan  informal  (informal constraints) berupa norma, kesepakatan, dan lain- lain.  Seluruhnya  merupakan  penentu  bagaimana terbentuknya  struktur  masyarakat  dan  kinerja ekonominya yang spesifik.

## 4. Pengembangan Kelembagaan Secara Struktural dan Kultural
Ada  dua  jalan  utama  bagaimana  kelembagaan terbentuk, yaitu melalui aspek kelembagaan atau melalui  aspek  keorganisasian.  Jalan  pertama terjadi  pada  kelembagaan-kelembagaan  yang bersifat  pokok  dan  seolah  tumbuh  dengan sendirinya  ( crescive  institution )  (Uphoff,  1986), sedangkan  jalan  kedua  arena  adanya  kebutuhan yang dirasakan ( enacted institution ).
Untuk kelembagaan yang terbentuk melalui jalan kedua,  yaitu  dengan  membangun  lebih  dahulu strukturnya,  umum  dijumpai  pada  kelembagaan yang diintroduksikan dari luar, misalnya kelompok tani dan koperasi.

## 2. METODE PENELITIAN Rancangan kegiatan
Kegiatan  ini  terdiri  atas  dua  komponen, yaitu  penelitian  dan  action  program,  yang terangkum    dalam  pendekatan  “penelitian berperan serta” ( participant observation ).

## Metode kegiatan
Pada  prinsipnya,  metode  yang  digunakan berada  dalam  konteks  penelitian  berperan  serta ( participant observer ), yaitu mempelajari kondisi lapangan  untuk  memilih  aksi  langsung,  serta sebaliknya belajar dari aksi yang dilakukan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  administratif  Kecamatan  Ngantang Malang  terbagi  atas  13  Desa.  Secara  geografis, letak semua desa di Kecamatan Ngantang adalah di  lereng  kecuali  Desa  Ngantru,  Banturejo  dan Desa          Kaumrejo  yang  di  dataran.  Di Kecamatan  Ngantang  sebagian  besar lahan  yang ada  berupa lahan kering yaitu sebesar 13.526 Ha 91,5 persen. Sedangkan untuk lahan sawah hanya sebesar 8,5 persen (1.254 Ha).

## 2 . Potensi Sumber Daya Manusia
Kecamatan  Ngantang  Malang  tahun  2008 berpenduduk  sebesar  58.015  jiwa.  Dengan  luas Kecamatan  sebesar  147,80  Km2  Kepadatan penduduk kurang lebih 363 jiwa per kilometer persegi

## Keluarga Miskin
Keluarga  miskin  di  Kecamatan  Ngantang relatif  masih  cukup  besar.  Pada  tahun  2008 jumlah  keluarga  miskin  di  Kecamatan  Ngantang sebesar  7.150  keluarga  atau  38,5  persen  dari jumlah  seluruh  keluarga  yang  ada.  Meskipun terjadi  penurunan  dalam  persentase  keluarga miskin  yang  sebelumnya  42,3  persen,  fakta  ini cukup mengkhawatirkan karena angka
kemiskinannya cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari krisis ekonomi masih  sangat  dirasakan  oleh  banyak  keluarga. Dengan  demikian  perlu  dilakukan  upaya  untuk dapat  menekan  pertumbuhan  penduduk  miskin tersebut

## Pendidikan
Ditinjau  dari  aspek  pendidikan,  sebagian besar  masyarakat  di  Kecamatan  Ngantang berpendidikan  rendah  sebagaimana  ditunjukkan pada  Tabel  5.8.  Masyarakat  dengan  tingkatan pendidikan tamat SD/MI 31,9 persen. Sedangkan yang    tidak  tamat  SD/MI  20,5  persen  bahkan masih  banyak  penduduk  usia  10  tahun  ke  atas yang buta huruf 15,7 persen.

## Ketenagakerjaan
Masalah  pengangguran  merupakan  salah satu  isu  penting  dalam  pembangunan  nasional. Jumlah  Pengangguran  di  Desa  Pagersari  tahun 2008  sebanyak  441  orang.  Jumlah  tersebut sebagian besar berasal dari keluarga miskin yaitu 88,73  persen  dan  15,46  persen  dari  jumlah penduduk Desa Pagersari serta 50,87 persen dari jumlah keluarga. Meskipun jumlah pengangguran  tidak  terlalu  besar,  namun  hal  ini perlu mendapatkan perhatian serius guna mencari jalan keluar dari masalah klasik agar kesejahteraan  masyarakat  semakin  meningkat. Sedangkan  jumlah  penduduk  yang  bekerja sebagai  TKI  sebanyak  139  orang  dengan distribusi  di  negara  Malaysia  135  orang  dan Singapura sebanyak 4 orang.
Kondisi Sosial Budaya di Desa Pagersari
Masyarakat Desa Pagersari semuanya adalah dari  Etnis  Jawa  dan  sebagian  besar  beragama Islam dan hanya 2 orang yang beragama kristen. Tempat  peribadatan  yang  tersedia  sebanyak  14 buah  dengan  rincian  adalah  masjid  sebanyak  5
buah  dan  surau  9  buah.  Berkaitan  dengan hubungan  sosial  antar  warga  dalam  mengatasi masalah bersama seperti untuk pembangunan/perbaikan  jalan,  gang,  saluran  air, irigasi, masjid, mushola dan majlis taklim warga selalu  siap  untk  melakukan  kerjasama/gotong royong.

## Sarana Pendidikan
Sarana  pendidikan  yang  ada  di  Desa Pagersari  mulai  dari  tingkat  TK  sampai  dengan SMP,  masing-masing  untuk  TK  1  buah,  SD  2 buah  dan  SMP  1  buah.  Jarak  seluruh  sekolah tersebut  dekat  dan  semua  berada  di  sekitar lingkungan pemukiman sehingga dapat ditempuh kurang dari 15 menit dengan memakai kendaraan bermotor atau berjalan kaki

## Sarana Kesehatan
Di desa Pagersari sarana kesehatan yang ada hanyalah  tempat  praktek  bidan,  posyandu  dan polindes.  Jumlah  tenaga  kesehatan  yang  ada yaitu  bidan,  dukun  bayi  terlatih  dan  dukun  bayi belum terlatih.

## Sarana Ekonomi dan informasi
Di  desa  Pagersari  sarana  ekonomi  yang  ada adalah  warung  sebanyak  5  buah  dan  cukup mudah  untuk  dijangkau.  Sedangkan  satu-satnya media komunikasi umum yang tersedia hanyalah 1 wartel.

## Fasilitas Jalan dan air bersih
Fasilitas  jalan  yang  ada  Di  desa  Pagersari adalah  aspal/lapen  kondisi  sedang  sebanyak  4,5 Km2, macadam 2 Km2 dan jalan tanah 0,5 Km2. Sedangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  air bersih  warga  mendapatkan  dari  sumber  mata  air yang jaraknya agak jauh kecuali bagi warga yang berada di sekitar mata air.

## Ketersediaan Kelompok
Kelompok  yang  tersedia  masyarakat  relatif banyak  dan  beragam,  mulai  dari  kelompok keagamaan  yaitu  majlis  taklim,  kelompok  tani, kelompok  arisan,  kelompok  parpol,  kelompok usaha  ternak,  kelompok  tari,  dan  kelompok olahraga.

## 4. REFERENSI
[1]  Agusta,  Ivanovich.  2002.  Metodologi Evaluasi Program Pemberdayaan.
Makalah Seminar dalam Seminar
Nasional  ISI,  tanggal  28-29  Agustus 2002. Bogor
[2]  Cernea,  Michael  M  (ed).  1988. Mengutamakan  Manusia  di  Dalam
Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi  di  Dalam  Pembangunan
Pedesaan.  Publikasi  Bank  Dunia.  UI-
Press,  Jakarta.  Buku  asli: “Putting People First”.
[3]  Coleman, J. 1988. “Social Capital in the Creation  of  Human  Capital.” American Journal  of  Sociology 94.  (Supplement) S95-S120.
[4]  Colleman,  J.  C.  1994. Foundation  of Social  Theory. Harvard  University Press, Cambriedge and London. Christiaan  Grootaert  dan  Thierry  van Bastelaer. eds. 2002. Understanding and Measuring SOcial Capital: A
Multidisciplinary  Tool  for  Practitioners. The World Bank, Washington DC.
[5]  Douglass  C.  North  1993.  Prize  Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. http://nobelprize.org/ economics/laureates/1993/north- lecture.html., 27 April 2005. Gatekeeper Series SA31. IIED, London.
[6]  Grootaert,  C.  1997.  “Social  Capital:  The Missing  Link?”  in Expanding  the Measure  of  Wealth:  Indicators  of
Environmentally Sustainable Development . Environmentally
Sustainable  Development  Studies  and Monographs  Series  No.  7.  Washington, DC: The World Bank.
[7] http://info.worldbank.org/etools/bspan/ PresentationView.asp?PID=936&EID=4 82, 11 Mei 2005
[8]  Koentjaraningrat.  1997.  Kebudayaan, Mentalitas,  dan  Pembangunan.  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[9]  Mubyarto. 2005. Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia. Artikel. www.ekonomipancasila.org/artikel , 11.htm. 7 Maret 2005.
[10]   Norman Uphhof. 1986. hal.  8. Uphoff,
Norman.  1986.  Local  Institutional Development: An Analytical Sourcebook  With  Cases.  Kumarian Press.  Norman  Uphoff.  1992.  Local Institutions and Participation for Sustainable Development.
[11]  Nurmanaf,  A.R.  dkk.  2002.  Strategi Penanggulangan  Kemiskinan  Dalam Perspektif pembangunan Partisipatif di Wilayah Agroekosistem Marjinal. Laporan  Penelitian:  Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Sosial  Ekonomi Pertanian, Bogor.
[12]  Oleynik,  A.  2005.  Introduction  to Institutional Economics and Its Applications  to  the  Studies  of  Post- Soviet Economies. Topic 1. Introduction  to  Institutional  Analysis.
Classification of institutional concepts. http://www.nsu.ru/ippk/lab/in/profolee. htm., 27 April 2005.
[13]  Pakpahan,  Agus.  1989.  Kerangka Analitik  untuk  Penelitian  Rekayasa Sosial:  Perspektif  Ekonomi  Institusi. Prosiding
Patanas: Evolusi Kelembagaan  Pedesaan  di  Tengah Perkembangan  Teknologi  Pertanan. Pusat Penelitain Agro Ekonomi,
Bogor.
[14]    Payne,  Malcom.  1997.  Modern  Social Work Theory. Second Edition. MacMillan  Press  Ltd.,  London.Hal. 266.  Social  Capital,  Empowerment, and Community Driven Development.http://info.worldbank.org /etools/bspan/PresentationView.asp?PI D=936&EID=482, 11 Mei 2005.
[15]  Putnam,  R.  1993.  “The  Prosperous Community  —  Social  Capital  and Public  Life.” American  Prospect (13): 35-42. (Dalam The World Bank. 1998.
[16]    Sarman,  Muchtar  (ed).  1998.  Dimensi Kemiskinan: Agenda Pemikiran Sajogyo.  Kata  Pengantar  Mubyarto.
Pusat P3R-YAE. Bogor. Edisi terbatas.
121 hal. Hal. 85.
[17]   Scott, James C. 1994. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES, Jakarta. 369 hal.
[18]  Soekanto,  Soerjono.  1999.  Sosiologi: Suatu  Pengantar.  Edisi  Baru,  Cet.  28. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[19]  Soemardjan,  Selo  dan  S.  Soemardi. 1964.  Setangkai  Bunga  Sosiologi (Kumpulan Tulisan). Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta.
[20]  Subejo.  2004.  Peranan  Social  Capital dalam  Pembangunan  Ekonomi:  Suau Pengantar untuk Studi Social Capital di Pedesaan  Indonesia.  Majalah  Agro Ekonomi  Vol.  11  No.1  Juni  2004.  hal 79.
[21]  Syahyuti.  2003.  “Bedah  Konsep Kelembagaan:  Strategi  Pengembangan dan  Penerapannya  dalam  Penelitian
Pertanian”. Dicetak oleh Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sosial
Ekonomi Pertanian, Bogor.
[22]  World bank. 2005. Social Capital, Empowerment, and Community
Driven Development.
[23]  World Bank.1998 . ” The Initiative on
Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding”. Social Capital Initiative Working Paper No. 2. The World Bank,