KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Oleh :
Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH, MH./
H. Yusrizal, SH, MH.
Jl. Cibolerang No. 71 A Bandung/ Jalan Kenari No. 234 Gampong Banda Masen Lhokseumawe

## Abstrak
Abstract Peradilan syari’at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan
Agama. Peradilan syari’at Islam di Aceh (Mahkamah Syar’iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum. Wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Penyempurnaan yang menyangkut dengan kewenangan tambahan dari

## Islamic law in Aceh justice by the
Syar'iyah Court a Special Court within the Religious Courts. Islamic law in Aceh Judicial (Syar'iyah Court) is a special court in the religious courts throughout the judicial authority concerning religious authority, and a special court in the general judicial authority concerning all judicial authority generally. Court Syar'iyah authority as special courts as described in Section 3A of Act Number 3 of 2006 is no longer limited in the field of civil, but also includes field mu'amalah and jinayah. As part of the Indonesian judicial system, the Court Syar'iyah has two basic competence, which is authorized and partly Religious Court authorized the General Court. Improvement regarding the additional powers of the Court Syar'iyah shall be in the form of specific legislation governing Syar'iyah Court as a special court as stipulated in Article 24 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

## VOLUME 3  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Mahkamah Syar'iyah tersebut harus dibuat dalam bentuk undang- undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

## Keywords: Kewenangan, Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Khusus

## A. Pendahuluan
Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah  hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa  ”Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.”
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Peradilan syari’at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan syari’at Islam di Aceh (Mahkamah Syar’iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.  Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.
Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum. 1
Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan  Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa: “Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition.” 2
1 Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2 Tim Lindsey and Cate Summer, Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the  poor, dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL ., Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, 2011, hlm. 656.
Kekuasaan Pengadilan Agama dibatasi oleh undang-undang hanya beberapa aspek dari hukum Islam. Namun demikian Mahkamah Syar’iyah tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini secara tegas telah dinyatakan dalam UU Pemerintaha Aceh pasal 128 ayat (1).
Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa:
“Keberadaan Mahkamah Syar’iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam  merupakan taruhan sekaligus "test case"  dari kehendak politik pemerintah. "Pemberlakuan Mahkamah Syariah  adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi," 3
Mahkamah Syar’iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana).
Mahkamah Syar’iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara  jarimah  (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim tanpa uzur syar'i untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum  di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar’iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat.
Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
3 Mohammad Laica Marzuki, “Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh”, Kompas , Selasa 4 Maret 2003.

## VOLUME 3  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
Zakat. Tindak pidana dimaksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat.
Adapun hukum materil dalam bidang mu’amalah  (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu wewenang di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.
Permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam  sendiri terhadap perbuatan tindak pidana tertentu. Alyasa’ Abubakar mengatakan, Aceh membutuhkan segera qanun hukum acara jinayah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang sudah diberlakukan di Aceh. 4 Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materiil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materiil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penerapan syari’at Islam berjalan sempurna (kafah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan masyarakat.
Persoalan lain yang muncul karena lemahnya aturan (qanun) yang mengatur  tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh adalah pelaku maisir (judi) tidak boleh ditahan, sehingga memberikan  peluang kepada pelaku untuk melarikan diri. Hal ini terjadi karena tidak adanya eksekutor  dari
4 Alyasa’ Abubakar, “Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat” , Harian Serambi Indonesia , Banda Aceh, 13 Februari 2013.
anggota Wilayatul Hisbah (WH), tapi saat eksekutor  sudah ada, justru tersangka telah kabur.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus jelas hukum materil yang mana digunakan terhadap perkara pidana. Hal ini penting terutama untuk kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Mahkamah Syar’iyah sebagai  pelaksana kekuasaan kehakiman termasuk dalam peradilan negara yang eksistensi dan perannya harus ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan sebagai pengadilan khusus sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak dijelaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa sampai saat ini belum adanya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang kekuasaan Mahkamah Syar’iyah di Aceh sebagai peradilan negara yg tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.

## C. Pembahasan
Peradilan Syari’at Islam (Mahkamah Syar’iyah) di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001  yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh  menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang- undangan dalam bidang kehakiman (yustisi) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar’iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya).  Pasal 132 UU menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum  acara pidana Islam (Jinayah).
Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.

## 1. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar’iyah yang menyangkut seluruh Wewenang Peradilan Agama
UU Pemerintahan Aceh  memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar’iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari’at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari’at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari’at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar’iyah.
Adapun hukum materil dalam bidang mu’amalah  (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena  itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.
Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan  agama (Mahkamah Syar’iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:
a. Kewenangan relatif.
Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga untuk menjawab  apakah perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara ataukah Pengadilan Agama Purbalingga, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan “distributie van rechtsmacht”  . Atas dasar ini maka berlakulah asas “actor sequitur forum rei”. 5
Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas “lex specialis derogat legi generalis”  artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

## b. Kewenangan  mutlak
Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari’ah,
5 Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek , Bandung: Mandar  Maju, 1989, hlm. 8.
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut “atribute van rechtsmacht”  atau atribut kekuasaan kehakiman.
Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang- Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya., kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.
Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa “…hukum yang baik adalah hukum yang
sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.” 6 Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (culture pattern). 7
Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat “…harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan  hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.” 8
Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.
Di samping itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai dengan teori three elements law system Friedman, terutama tentang legal substance. Friedman menyatakan; legal substance adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem. 9 Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law in books. 10
Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari’ah,
6 Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat , Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 19.
7 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 37.
8 David N. Schiff, “Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial”, dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan “Sociological Approaches to Law” , terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra , Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 287.
9 Lawrence M. Friedman, American Law…Op.Cit., hlm 14.
10 Ibid
kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (living law) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

## 2. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar’iyah yang menyangkut Sebagian Wewenang Peradilan Umum
Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar’iyah di bidang pidana (jinayah), yaitu:
1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’ah Islam bidang’ Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah  (tindak pidana) yakni:
a) Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang ‘aqidah).
b) Tidak shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa ”uzur syar’i” (bidang ibadah).
c) Menyediakan fasilitas/peluang kepada orang Muslim yang tanpa ’uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
d) Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
e) Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).
4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum).
5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah  (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
b) Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya;
c) Memalsukan surat Baitul Mal;
d) Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya;
e) Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.
Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam
qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;
a. Hudud 11 (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)
Mengingat  hudud  ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.
Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah  Aceh  baru menetapkan satu kasus hudud saja, yaitu tentang “mengkonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi
11 Hukum Pidana (Hudud) adalah Hukuman yang sudah ditentukanAllah SWT. baik bentuk maupun jumlahnya, dan ini harus dilaksanakan karena berupa hak Allah SWT., Abdul Aziz Amir, Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah , Kairo: Dar al-Fikri al-`Arabi, 1976, hlm. 13.
hukuman cambuk sebanyak 40 kali. 12 Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah Aceh dalam menetapkan  hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan hukuman  seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syari`at. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.
b. Ta`zir 13 (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)
Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.
Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi. Upaya mengharmonisasi dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepanjang sesuai dengan Syari’ah Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pada hakekatnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri disusun berdasarkan asas-asas universal. Misalnya:
12 Qanun No.12 Tahun 2003., Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya., Pasal 26, berbunyi; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk., Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan tentang yang dimaksud dengan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan, seperti ; bir brendi, wiski, tuak, dan sebagainya., Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005), hlm.255, dan 260.
13 Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (syari`at) tidak menentukan bentuk  dan jumlah hukumannya., Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami , Juz. 1, Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t., hlm.685.
1. Keadilan.
2. Persamaan kedudukan di depan hukum.
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
4. Praduga tidak bersalah dan lain-lain.
Prinsip-prinsip dasar atau asas-asas tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan Syari’ah Islam dan juga tercantum di dalamnya. Dalam konteks asas- asas yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat di dalam UU  Kekuasaan Kehakiman,  dapat dibandingkan dengan asas-asas yang terdapat di dalam syariah Islam. Pengharmonisasiannya dapat dilihat sebagai berikut: 14
a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam
Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali  (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang.
Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan- perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Sejalan dengan itu di dalam UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:
(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
14 Topo Santoso, Op.Cit. , hlm. 10–18.
(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 15
Menurut Nagaty Sanad 16 , profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta’zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategori kejahatan dan sanksinya.
b. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam
Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang,  kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan ke depan, tiada hukuman yang berlaku surut. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari The Declaration of the Right of Man and the Citizen  (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Para ahli fiqih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah ushulliyyah) dari syariat. “Tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash”. Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.
15 Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009
16 Nagaty Sanad, Op.Cit. , hlm. 21.
Menurut Osman Abdul  Malik as-Saleh 17 , seorang professor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringan lah yang diterapkan.
Pengecualian ini dalam hukum pidana Islam terjadi misalnya dalam kejahatan azzihar. Suatu pendapat yang berbeda, diajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir Audah. Menurutnya, ada dua pengecualian dari asas tidak beerlaku surut, yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat. 18
c. Asas Praduga Tak Bersalah
Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence principle). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Sejalan dengan itu di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap
17 Osman Abdl Al Malik ash Shaleh, The Right of the Individual to Personal Security in Islam dalam M. Cherif Bassioni, The Islamic Criminal Justice System , London: Oceana Publications, 1982, hlm 45.
18 Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam , Karachi: International Islamic Publishers, 1987, hlm. 67.

## VOLUME 3  NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM
tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 19
Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “Hindarkan bagi muslim hukuman jinayat  kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya.
d. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan
Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (doubt). Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 9 juga disebutkan bahwa:
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu. Dari hadits Nabi SAW yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman hadd jika ada keraguan.
Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan ta’zir  mengkin dapat dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jnis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan ta’zir
19 Pasal 8 ayat (1) UU Nomor. 48 Tahun 2009
ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan jinayat dan qishash dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman karena keraguan ini. 20
e. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum
Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip equality before the law. Rasulullah SAW bersabda: “Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yuang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.”
Apa yang terdapat di dalam pasal 4 UU  Kekuasaan Kehakiman harmonis dengan hal tersebut. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa
(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang;
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 21
Melihat apa yang disebutkan di atas, maka sudah terdapat keharmonisan atau keselarasan antara asas-asas umum, terutama di dalam bidang jinayat yang merupakan salah satu kewenangan dari Mahkamah Syar’iyah. Dengan demikian Qanun hukum acara jinayat yang sedang dalam proses pembuatannya itu diharapkan akan harmonis dengan hukum acara pidana umum. Seharusnya keharmonisan tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, terutama di bidang jinayat.
Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar’iyah saat ini masih terkendala dengan minimnya aturan yang mengatur tentang hukum jinayah dan hukum
20 Nagaty Sanad, The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria, Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991, hlm. 22.
21 Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
acara jinayah. Saat ini Pemerintah Aceh sedang menyusun Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah.
Bab II  Pasal 2 draf Qanun Jinayah mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat khamar  (minuman keras), maisir  (judi),  khalwat  (berdua-duaan pada tempat yang sepi yang bukan mahramnya), ikhtilath  (perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik tempat tertutup maupun terbuka), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat membuktikannya dengan menghadirkan 4 orang saksi), liwath  (homoseksual), dan musahaqah (lesbian).
Qanun tersebut berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang berdomisili di Aceh dan bagi nonmuslim yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah, dan nonmuslim yang melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini (Pasal 4).
Adapun jenis-jenis ‘uqubat dalam Qanun Jinayah itu meliputi hudud dan ta’zir. ‘Uqubat ta’zir tersebut berbentuk cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang  tertentu, pencabutan izin dan pencabutan hak, dan kompensasi. Qanun ini juga mengurai secara rinci jarimah dan ‘uqubat bagi pelaku khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah seperti tersebut di atas.
Qanun Jinayah mengenai hukuman yang akan diterapkan terhadap pelaku jarimah di Aceh, sehingga ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan orang Aceh belum siap dan kekhawatiran lainnya yang bersifat politis dan ekonomis. Sepintas, kekhawatiran ini tidak beralasan mengingat beberapa fakta sebagaimana kita singgung di atas, tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan Syari'at Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Hal ini sebagai dampak dari lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, maka wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.

## 2. Saran
Agar tidak timbul penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, maka isi Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2002 disempurnakan kembali sesuai dengan bunyi dan semangat Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 18  tahun 2001. Penyempurnaan yang menyangkut dengan kewenangan tambahan dari Mahkamah Syar'iyah tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur tentang Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga perlu direvisi karena tidak menyebutkan Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

## E. Daftar Pustaka
1.  Buku-buku :
Abdul Aziz Amir, 1976. Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah, Kairo: Dar al- Fikri al-`Arabi.
Abdul Qadir Audah, 1987. Criminal Law of Islam, Karachi: International Islamic Publishers.
Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami, Juz. 1, Kairo : Maktabah Daru al-Turas, t.t.
Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan 1987. “Sociological Approaches to Law”,  terj. Rnc. Widyaningsih dan Kartasapoetra, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara.
Friedman, Lawrence M., 2001. American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar), terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa.
Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, Juz.IV, Bandung: Dahlan, t.t.
Osman Abdl Al Malik ash Shaleh, 1982. The Right of the Individual to Personal Security in Islam  dalam M. Cherif Bassioni, The Islamic Criminal Justice System, London: Oceana Publications.

## Retnowulan Sutantio, 1989. Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar  Maju.
Sanad, Nagaty, 1991. The  Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law: Saria, Chicago: Office of International Criminal Justice.
Soerjono Soekanto, 1985.Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.
Soerjono Soekanto, 1991. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali.
Tim Lindsey and Cate Summer, 2011. Unexpected Reformers: Indonesia’s Religion Courts and justice for the poor, dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad.
Topo Santoso, 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam–Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press.

## 2.  Disertasi, Makalah dan Artikel :

## Komisi Hukum Nasional, 2004.  Membangun  Peradilan Syari’ah Di
Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta: KHN.
LIPI,    2007.  “Studi Kritis Terhadap Pemberlakuan Syari’at Islam Sebagai Hukum Materiil Dan Pembentukan Mahkamah Syari’ah Sebagai Lembaga Peradilan Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam”, Penelitian Remaja VI Tahun 2007, Jakarta: LIPI.

## 3. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Keppres Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

## 4. Sumber Lain
Kompas, Selasa 4 Maret 2003.
Harian Serambi Indonesia, 13 Februari 2013.