## PENGAWASAN  PENGGUNAAN  TENAGA  KERJA  ASING  DI SUMATERA BARAT

## Lerri Pattra
Faculty of Law, Universitas Andalas. E-mail: lerripattra@yahoo.co.id
Abstract: The Republic of Indonesia was founded, the Indonesian people have realized that work is a human need for citizens. This is stated and mandated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "Every citizen has the right to work and a living that is decent for humanity". This has implications for the state's obligation to facilitate citizens to obtain decent work for humanity. However, recently the use of foreign workers has become one of the main issues in Indonesia. Foreign workers are foreign nationals holding  visas  with  the  intention  of  working  in  Indonesian  territory.  Constitutionally,  the  use  of  foreign workers in Indonesia is regulated in Law no. 13/2003 concerning Manpower and strengthened by Law no. 25  of  2007  concerning  Investment.  Thus  the  use  of  foreign  workers  cannot  be  avoided  because  it  is constitutionally very possible. Another factor that influences the presence of foreign workers in Indonesia is the  agreement  of  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  which  began  in  2015.  This  has  provided opportunities for the free use of foreign workers for the ASEAN region. What has always been a problem is the high unemployment rate caused by the lack of employment opportunities for Indonesian citizens.
Keywords: F oreign Workers, ASEAN Economic Community, Investment

## 1. Pendahuluan
Sejak  Negara  RI  didirikan,  bangsa  Indonesia  telah  menyadari  bahwa  pekerjaan merupakan  kebutuhan  asasi  warga  Negara.  Hal  ini  dituangkan  dan    diamanatkan dalam  Pasal 27 ayat (2)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ” . Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara memfasilitasi warga negara agar memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut. 1
Dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) dinyatakan bahwa: Setiap tenaga kerja  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa  diskriminasi  untuk  memperoleh pekerjaan,  Selanjutnya  dalam  Pasal  31  UU  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa: Setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang di dalam atau diluar negeri.
1 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 – 49 UU No 13 Thn 2003
1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
Rencana Penggunaan tenaga kerja asing sekurang-kurangnya memuat:
1. Alasan penggunaan tenaga kerja asing.
2. Jabatan  dan/atau  kedudukan  tenaga  kerja  asing  dalam  struktur  organisasi perusahaan yang bersangkutan
3. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing
4. Penunjukan  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan
Isu  tenaga  kerja  masih  menjadi  fokus  pembicaraan  sejumlah  pihak  pasca  menjadi salah satu topik yang dibahas pada pegelaran debat calon wakil presiden. Salah satu fokusnya  adalah  derasnya  aliran tenaga  kerja  asing    yang  masuk  dalam  beberapa tahun  terakhir.    Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  (Kemenaker),  pada  tahun  2018,  terdapat  setidaknya  95.335 orang  TKA  yang  tercatat  resmi  bekerja  di  Indonesia.  Jumlah  tersebut  merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2011. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang kendali  atas  pemerintahan  Indonesia,  pertumbuhan  TKA  memang  cukup  pesat.. Sepanjang periode 2015-2018, rata-rata laju pertumbuhan TKA di tanah air mencapai 8,66%.  Padahal  pada  periode  2011-2014,  rata-rata  pertumbuhan  TKA  tercatat negatif  alias  berkurang  sebesar  8,95%.  Berdasarkan  kewarganegaraan,  TKA  asal China  merupakan  yang memiliki  pertumbuhan  paling  pesat.  Sepanjang 2015-2018 rata-rata  pertumbuhan  TKA  Negeri  Panda  berada  pada  level  18,79%.  Disusul  oleh TKA asal India yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,51% pada periode yang sama.  Hal  ini  tampaknya  tidak  terlepas  dari  banyaknya  proyek-proyek  kerjasama pembangunan infrastruktur antara Indonesia dengan China. Sebut saja megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang secara resmi melibatkan China, setelah Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Keputusan yang diambil kala itu memang sempat memantik kontroversi. Ini lantaran sebelumnya pemerintah juga sempat  memberikan  sinyal  bagi  Jepang  untuk  mengerjakan  proyek  ambisius tersebut. 2
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli Apul Hasoloan menjelaskan, jumlah  TKA  sampai  akhir  2018  lalu  mencapai  95.335  orang.  Angka  ini  meningkat 10,88  persen  dibanding  sepanjang  2017  lalu  yang  mencapai  85.974  orang.  Jika diperinci,  dari  TKA  berjumlah  95.335  orang  itu  terdapat  tenaga  asing  profesional
2 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318150352-4-61343/double-digit-data-pertumbuhan- tenaga-kerja-asing-dari-china
yang  menyumbang  sebesar  30.626  orang,  manajer  sebanyak  21.237  orang,  dan adviser/konsultan/direksi  sebanyak  30.708  orang.  Dia  menyebutkan,  jumlah  TKA yang bekerja di Indonesia itu masih dalam level tenaga profesional bukan buruh kasar yang tidak memiliki skill. Baca juga: Dalam 5 Tahun, Jepang Bakal Kebanjiran 345.000 Pekerja Asing. Kenaikan tenaga kerja asing di Indonesia seiring dengan peningkatan investasi  asing  .  Adapun  jika  dilihat  dari  negara  asalnya,  sampai  2018  TKA  yang bekerja  di  Indonesia  masih  didominasi  dari  China  dengan  jumlah  32.000  orang. Setelah  itu  berturut-turut,  Jepang  13.897  orang,  Korea  9.686  orang,  India  6.895 orang, dan Malaysia 4.667 orang. Per tahunnya siklus negara-negara tersebut saja yang mendominasi di Indonesia.
Saat ini Kemenaker sendiri tengah fokus menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM).  Berbagai  program  kerja  yang  menjadi  prioritas  seperti  memperbanyak pelatihan kerja  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI),  kegiatan  pemagangan  dan peningkatan infrastruktur Balai Latihan  Kerja (BLK). Sekedar informasi, pada tahun lalu,  Kemnaker  membentuk  satuan  tugas  (satgas)  pengawasan  TKA.  Satgas  ini berfungsi  untuk  menjembatani  aspirasi  dari  masyarakat  terkait  pelanggaran  yang terjadi.  Dengan  begitu,  pengawasan  akan  lebih  terintegrasi  karena  melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Untuk daerah Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat mencatat, ada sebanyak 51 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di 33 perusahaan yang tersebar di Sumatera Barat. Sejumlah 51 TKA  itu berasal dari berbagai negara yakni dari Australia, India, Malaysia, Inggris, Spanyol, China, Amerika Serikat,  Filipina,  Singapura,  dan  Belgia.  Di  antara  mereka,  kebanyakan  merupakan TKA  yang  berasal  dari  Malaysia  dan  Cina.  Jjumlah  TKA  termasuk  yang  sedikit dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia.  Apalagi  di  Sumatera  Barat,  tidak terlalu  banyak  perusahaan  yang  memakai  tenaga  kerja  asing.  Saat  ini  ada  sekitar 6.000  lebih  buruh  yang  bekerja  di  seluruh  daerah  di  Sumatera  Barat.  Untuk meningkatkan  kualitas  buruh  dan  calon  pekerja  pihak  terus  melakukan  gebrakan seperti memberikan pelatihan lewat Balai Pelatihan kerja. 3
Untuk memastikan  terlaksananya penyelenggaraan hubungan  industrial yang baik di  Sumatera  Barat,  terutama  tentang  penggunaan  tenaga  kerja  asing  ,  maka diperlukan adanya pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dihadapi, yaitu : Bagaimana Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat? dan Apa kendala dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat?
3 https://kumparan.com/langkanid/ada-51-tka-di-sumatera-barat
2. Pembahasan
A. Tinjauan Tentang Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan  dan  ketertiban    umum,  dan  kewaspadaan    terhadap  segala  dampak negatif  yang  timbul  akibat  perlintasan  orang  antar    Negara,  keberadaan,  dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang  asing dan tindakan keimigrasian seacara cepat,  teliti,  koordinasi,  tanpa    mengabaikan  keterbukaan  dalam  meberikan pelayanan bagi orang asing.  Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang  sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai  dengan yang semestinya atau tidak. 4

## 2. Kewenangan Pengawasan
Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang    Administrasi Pemerintahan  menyebutkan  pengertian  kewenangan  adalah    kekuasaan  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  atau  penyelenggara    negara  lainnya  untuk bertindak dalam ranah hukum  publik.
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum  Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. 5 Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan  dan  penggunaan wewenang-wewenang  pemerintahan  oleh  subjek  hukum  publik  di  dalam hubungan hukum publik. 6 Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak  sama  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten  en  plicten). Dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah,  hak mengandung  pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen) , sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  mestinya. Vertikal  berarti  kekuasaan  untuk  menjalankan  pemerintahan  dalam  satu  tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 7

## 3. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing
Pengawasan  terhadap  orang  asing  merupakan  proses  kegiatan  di  bidang Keimigrasian  yang  mengumpulkan  data  dan  informasi,  menganalisa  dan menentukan  apakah  keberadaan  orang  asing  sejak    masuknya  di  Wilayah Indonesia  dan  kegiatannya  selama  berada  di    Wilayah  Indonesia  telah  sesuai dengan  norma  yang  berlaku  baginya.  Pengaturan  tentang  Pengawasan Keimigrasian  diatur  dalam  Pasal  66-73  Undang-Undang  Keimigrasian.  Yang
4 Jum Anggriani,2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm. 79
5 Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99.
6 Ibid , hlm.98
7 Ibid , hlm.99
menjadi  objek  pengawasan  Keimigrasian  adalah  warga  negara  Indonesia  yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di Wilayah Indonesia. 8
a Pengawasan Administratif
Adalah  pengawasan  yang  dilakukan  melalui  penelitian  surat-surat dokumen,  berupa  pencatatan,  pengumpulan,  pengolahan  data,  dan penyajian  maupun  penyebaran  informasi  secara  manual  dan  elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. 9
Pengawasan administratif kepada orang asing dilakukan berupa:
1) Pengumpulan,  pengolahan  serta  penyajian  data  dan  informasi mengenai:  Pelayanan  keimigrasian  bagi  orang  asing,  Lalu  lintas orang  asing  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia,  Orang asing  yang  telah  mendapatkan  keputusan  pendetensian,  Orang asing  yang  dalam  proses  penentuan  status  Keimigrasian,  Orang asing yang mendapatkan izin berada diluar Rumah Detensi Imigrasi setelah  terlampauinya  jangka  waktu  pendetensian,  Orang  asing dalam proses peradilan pidana 2) Penyusunan  daftar  nama  orang  asing  yang  dikenai  penangkalan atau pencegahan 3) Pengambilan foto dan sidik jari. 10
b Pengawasan Lapangan
Adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan,  patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian  orang, dan alat bukti yang berhubungan  dengan Tanda Pengenal Keimigrasian. 11 Pengawasan lapangan terhadap orang asing dilakukan sebagai berikut:
1) Pengawasan  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: Keberadaan orang asing, Kegiatan  orang  asing,  Kelengkapan  dokumen  perjalan  atau  izin tinggal yang dimiliki 2) Melakukan  kegiatan  lain  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara  hukum,  berupa:  Melaksanakan  kewenangan  Keimigrasian sesuai  denga  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, Melakukan  koordinasi  antar  instansi  dan/atau  lembaga pemerintahan dengan pengawasan Keimigrasian. 12
8 Jazim Hamidi dan Charles Christian , Op.Cit ., hlm.83
9 Ibid,
10 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit ., hlm 87
11 Sihar Sihombing, Op.Cit ., hlm.88
12 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit ., hlm.88
4. Tim Pengawasan Orang Asing
Agar tercipta kondisi yang tertib dalam Keimigrasian, perlu dilakukan pengawasan yang  berkesinambungan.  Untuk  melakukan  pengawasan  Keimigrasian  terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang  anggotanya terdiri atas badan atau  instansi pemerintah, terkait di  Pusat    maupun  di  Daerah.  Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk bertindak selaku Ketua Tim Pengawasan Orang Asing. 13
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing menyatakan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora  adalah  tim  yang  terdiri  dari  instansi  dan/atau  lembaga  pemerintah  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  terkait  dengan  keberadaan  dan  kegiatan  Orang Asing.  Pembentukan  Tim  Pora  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pengawasan keimigrasian  yang  terkoordinasi  dan    menyeluruh  terhadap  keberadaan  dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim pengawasan orang asing bertugas memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  badan    atau  instansi  pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.
B. Tinjauan tentang Tenaga Kerja Asing
1. Dasar Hukum
Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visadengan maksud bekerja  di  wilayah  Indonesia. 14 Secara  konstitusional  Penggunaan  TKA  di Indonesia diatur dalam UU No. 13 TAhun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat  dengan  UU  No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal. Dengan  demikian  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  tidak  dapat  dihindari karena  secara  konstitusional hal  tersebut sangat  dimungkinkan.  Faktor  lain yang berpengaruh terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing di Indonesiaadalah karena  telah  adanya  kesepakatan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang dimulai  sejak  tahun  2015.  Hal  inilah  yang  memberi  peluang  lalu  lintas penggunaan Tenaga Kerja Asing secara bebas untuk kawasan ASEAN
2. Tujuan
Ditinjau dari aspek ketenagakerjaan, tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah  untuk  menjamin  dan  memberi  kesempatan  kerja  yang  layak  bagi warga  negara  asing  di  berbagai  lapangan  dan  level,  karenanya  dalam mempekerjakan TKA harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat,  dimulai  dengan  seleksi  dan  prosedur  perizinan  serta  pengawasan. 15 Adapun  tujuan  lainnya  yaitu:  a).Untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja terampil    dan  profesional  di  bidang  tertentu  yang  belum  dapat  diisi  ileh
13 Ibid , hlm 88
14 Khairani,  2018, Pemgantar  Hukum  Perburuhan  dan  Ketenagakerjaan ,RajaGrafindo  Persada,  Depok, hlm.48
15 Fankiano  B  Randang,  2011,  Kesiapan Tenaga  Kerja  Indonesia  dalam  menghadapi  Persaingan  Tenaga Kerja Asing , Servanda, Jurnal Ilmiah Hukum vpl, 5 No.1, Januari 2011, ISSN 1907-162030, hlm 66
tenaga  kerja  Indonesia,  b).  Mempercepet  proses  pembangunan  nasional dengan jalan mempercepat proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi, c). Untuk  memberikan  perluasan  kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  di Indonesia,  d).  Meningkatkan  investasi  asing  sebagai  penunjang  modal pembangunan di Indonesia
3. Syarat untuk Mempekerjakan Orang Asing di Indonesia
Pada  prinsipnya  perusahaan  yang  ada  diIndonesia  wajib  menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia. Namun, apabila hal tersebut tidak bisa diisi oleh pekerja Indonesia, maka dibolehkan menggunakan pekerja asing. Peluang ini dijamin secara konstitusional di Indonesia melalui Pasal 10 ayat (2) UU No.25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  yang  menyebutkan  bahwa perusahaan penanam modal berhakmenggunakan tenaga ahli warga negara asing  untuk  jabatan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.  Ketentuan  ini  memberipeluang  bagi  pemodal  asing untuk  mempergunakan  TKA  yang  akan  bekerja  di  perusahaannya  dengan syarat harus ada alih teknologi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selanjutnya dalam Pasal 42 – 49 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur kriteria  dan  persyaratan  bagi  Tenaga  Kerja  Asing  yang  kan  bekerja  di Indonesia.

## C. Tinjauan Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal  1  Angka  32  UU  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  menyatakan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam UU 23 Tahun 2014, urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib dan bersifat  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi. Berdasarkan  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  disebutkan penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan  menjadi  urusan  Pemerintah  Pusat,  sedangkan  kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Dalam  Pasal  102  ayat  (1)  UU  No. 13  Tahun  2003  dinyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan  Hubungan  Industrial  pemerintah  mempunyai  fungsi,  yaitu:  a). Menetapkan  kebijakan,  b).  Memberikan  pelayanan,  c).  Melaksanakan pengawasan,  d).  Melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran  peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Pengawasan Pemerintah ini juga kembali dinyatakan dalam Pasal 134 UU No 13  Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa:  Dalam  mewujudkan  pelaksanaan hak  dan  kewajiban  pekerja/buruh  dan  pengusaha,  pemerintah  wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  Pengaturan  lain  mengenai  pengawasan  ini  diatur  dalam Pasal  176 – Pasal  181  UU  No  13  Tahun  2003,  dimana  dalam  ketentuan  ini menyatakan  bahwa:  Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  pegawai pengawas  ketenagakerjaan  yang  mempunyai  kompetensi  dan  independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.  Pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  ditetapkan  oleh Menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pengawasan  ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung  jawabnya  di  bidang  ketenagakerjaan  pada  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  pengawasan  ketenagakerjaan kepada Menteri.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  yang  akan  membahas  dan  membahas  dan  mengkaji  tentang Pengawasan  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di Sumatera  Barat,  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis/ socio  legal  research )  yang  melihat  kepada  aturan-aturan  sebagai  acuan  serta membandingkan pelaksanaannya dengan kenyataan di lapangan.

## 4. Hasil Penelitian
A. Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat
Pengawasan  terhadap  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dilakukan  dengan  cara membuat  sistem  perizinan  bagi  TKA,  mengendalikan  penggunaan  TKA  dan dilakukan pengawasan terhadap TKA. Maka untuk itu Peraturan perundangan- undangan  mengenai  penggunaan  TKA  terhadap  perlindungan  tenaga  kerja Warga Negara Indonesia tersebut pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah, baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Di Provinsi  Sumatera  Barat,  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  penggunaan TKAadalah Kementerian Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Sumatera  Barat dan  berkoordinasi  dengan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Padang.
Pengawasan  terhadap  orang  asing  merupakan  proses  kegiatan  di  bidang Keimigrasian  yang  mengumpulkan  data  dan  informasi,  menganalisa  dan menentukan  apakah  keberadaan  orang  asing  sejak  masuknya  di  Wilayah Indonesia  dan  kegiatannya  selama  berada  di  Wilayah  Indonesia  telah  sesuai dengan norma yang berlaku baginya.
Secara umum pengawasan terhadap orang asing dilakukan berupa Pengawasan administratif, yaitu: 16
1) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi mengenai : a). Pelayanan keimigrasian bagi orang asing, b). Lalu lintas orang asing yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia,  c).  Orang  asing  yang  telah mendapatkan  keputusan  pendetensian,  d).  Orang  asing  yang  dalam proses  penentuan  status  Keimigrasian,  e).  Orang  asing  yang mendapatkan  izin  berada  diluar  Rumah  Detensi  Imigrasi  setelah
16 Jazim Hamidi dan Charles Christian , 2016. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur:Sinar:Grafika
terlampauinya jangka waktu pendetensian, f). Orang asing dalam proses peradilan pidana
2) Penyusunan  daftar  nama  orang  asing  yang  dikenai  penangkalan  atau pencegahan
3) Pengambilan foto dan sidik jari.
Pengawasan  Lapangan,  Adalah  pengawasan  yang  dilakukan  berupa pemantauan,  patroli,  proses  dengan  mengumpulkan  bahan  keterangan pencarian  orang,  dan  alat  bukti  yang  berhubungan  dengan  Tanda  Pengenal Keimigrasian, yang dilakukan sebagai berikut:
1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia,  meliputi  pengecekan  :  a).  Keberadaan  orang  asing,  b). Kegiatan orang asing, c.) Kelengkapan dokumen perjalan atau izin tinggal yang dimiliki
2) Melakukan  kegiatan  lain  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara hukum,  berupa  :  a).  Melaksanakan  kewenangan  Keimigrasian  sesuai denga  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  b).  Melakukan koordinasi  antar  instansi  dan/atau  lembaga  pemerintahan  dengan pengawasan Keimigrasian.
Terkait peraturan tentang anggota Tim Pengawasan Orang Asing baik di tingkat Pusat  maupun  di  Daerah  tercantum  di  dalam  Pasal  11-  14  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dikarenakan penelitian penulis di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, yang  mana  Kantor  Imigrasi  berada  ditingkat  Kabupaten/Kota,  maka  terkait dengan  anggota  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  tercantum  di  dalam  Pasal  13  : Anggota Tim Pengawasan Orang asing ditingkat Kabupaten/Kota paling sedikit memuat  dari  unsur  :  a.)  Kantor  Imigrasi;  b).  Kepolisian  Resor  Kota/Kepolisian Resor; c). Kejaksaan Negeri; d). Pemerintah Daerah kabupaten/kota; e). Badan Narkotika  Nasional  kabupaten/kota;  f).  Badan  Intelijen  Negara  Daerah;  g). Komando Distrik Militer; h). Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan i). Pangkalan Udara Angkatan Udara.
Jumlah anggota Tim Pengawasan Orang Asing itu berbeda-beda di setiap tingkat Daerah sesuai dengan dinas terkait dan tidak ada mengenai jumlah pastinya di setiap tingkat Daerah. Terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal  pengawasan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi Sumatera  Barat  berkoordinasi  dengan  Kantor  Imigrasi  yang  berada  di Provinsi Sumatera Barat khusunya Kota Padang yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang mana Kantor Imigrasi merupakan salah satu anggota Tim Pora yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam  hal  pengawasan  terhadap  Dokumen  Keimigrasian  orang  asing,  disini penulis akan membahas mengenai Dokumen Keimigrasian orang asing, yaitu:
No  Dokumen Keimigrasian Pelanggaran Jumlah Pelanggaran (tahun 2018) 1. Visa Penyalahgunaan Visa 13 orang 2. Izin Tinggal Orang Asing Penyalahgunaan  Izin Tinggal (overstay) 33 orang Jumlah 46 orang Sumber: Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Padang
Untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing yang datang ke wilayah Sumatera  Barat,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Padang  membentuk  Tim  Pengawasan Orang Asing di seluruh Kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Ini  akan  memaksimalkan  fungsi  pengawasan  orang  asing  sampai  ke  daerah- daerah terkecil di Sumatera Barat. Pada saat ini Tim Pora telah dibentuk di 4 Kota dan  7  Kabupaten  yaitu  Kota  Padang,  Kota  Pariaman,  Kota  Solok,  Kota Sawahlanto,  Kabupaten  Solok,  Sijunjung,  Dharmasraya,  Pesisir  Selatan, Kabupaten  Padang  Pariaman,  Kabupaten  Solok  Selatan,  Kabupaten  Kepulauan Mentawai. Tim Pora pada level Kecamatan terdiri dari unsur Camat, Tokoh Adat, Niniak-Mamak,  Danramil,  Kapolsek,  dan  Perangkat  Kecamatan  yang  nantinya rutin  melakukan  rapat  evaluasi  dan  laporannya  diberikan  kepada  Kantor Imigrasi. Mekanisme kerja dari Tim Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan adalah  melakukan  pengawasan,  kemudian  melaporkan  jika  ada  aktivitas  dan keberadaan orang asing yang dicurigai kepada Kapolres, Dandim, serta kantor Imigrasi.
Pelaksanaan  pengawasan  dilaksanakan  secara  berkala  sesuai  dengan  jadwal pengawasan  yang  telah  ditentukan,  yang  mana  pada  Tahun  2018  Seksi Pengawasan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Padang  telah  melakukan  pengawasan sebanyak 12-15 kali yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Koordinasi Pengawasan  Orang  Asing  yang  telah  dibentuk  mulai  tingkat  Kota,  Kabupaten hingga  Kecamatan.  Tim  Pora  tersebut  bekerja  mengawasi  orang  asing  yang beraktivitas di Sumatera Barat terutama daerah yang banyak dikunjungi orang asing seperti Mentawai, Solok Selatan, Kota Padang, dan Sawahlunto.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  tersebut  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Padang  juga menggandeng  pihak  hotel,  atau  penginapan  untuk  melaporkan  keberadaan orang asing di daerah mereka menggunakan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA), pelaporan itu dilakukan secara daring dalam satu kali 24 jam. Yang mana sejauh  ini  pelaporan  keberadaan  orang  asing  telah  berjalan  dengan  baik terutama penginapan yang berada di Ibukota dan Kabupaten di Sumatera Barat. Tinggal  penginapan  yang  berada  di  pelosok  yang  belum  memberikan  laporan secara maksimal.
Seksi  Pengawasan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Padang  telah  mencatat  pelanggaran terhadap  penyalahgunaan  visa  oleh  orang  asing  sebanyak  13  orang  selama
Tahun 2018. Setelah dilakukan wawancara dengan orang asing yang melakukan pelanggaran  tersebut  bahwasannya  alasan  mereka  menyalahgunakan  visa tersebut dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas  Visa  Kunjungan  yang  telah  membebaskan  visa  bagi  turis  asing  di  169 negara yang hendak berkunjung ke Indonesia tidak lagi perlu membayar biaya visa  jika  tujuannya  hanya  untuk  liburan  di  Indonesia.  Dengan  bermoduskan berwisata  tetapi  mereka  mencari  pekerjaan  atau  membuka  lahan  usaha  dan menetap di suatu Wilayah tertentu untuk keuntungan pribadi masing-masing. Penyalahgunaan visa itu bisa terjadi karena peluangnya tersedia untuk dilakukan oleh orang asing tersebut. Apalagi faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang  dinilai  sangat  luas,  termasuk  pemberian  tenggang  waktu  pada  izin kunjungan wisata yang terlalu lama. Jika memilih bebas visa kunjungan, maka ada batas waktu maksimal untuk berada di Indonesia selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Pelaksanaan pengawasan terhadap visa kunjungan belum berjalan efektif dikarenakan faktor internal, diantaranya mengalami kekurangan tenaga  kerja  yang  dikhususkan  untuk  bertugas  melakukan  pengawasan  serta kurangnya  pengawasan  dari  pihak  keimigrasian  terhadap  warga  negara  asing yang keluar masuk Wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan.
Pengawasan secara administrasi dan pengawasan lapangan sangat dipengaruhi oleh jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan administratif dan  pengawasan  lapangan  yang  dilakukan  terhadap  orang  negara  asing  di wilayah  Indonesia  yaitu  sebagai  dua  sistem  yang  pengawasannya  saling berkorelasi  satu  dengan  lainnya.  Korelasi  tersebut  sebagai  wujud  dari  adanya beberapa ketergantungan sistem karena pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat  dilaksanakan  apabila  tidak  ada  temuan  hasil  pengawasan  administratif terhadap  penyimpangan  mengenai  izin  tinggal.  Selama  orang  asing  tersebut berada  di  Wilayah  Indonesia  pengawasan  yang  dilakukan  menyangkut  pada aktivitas  yang  berhubungan  dengan  batas  waktu  izin  tinggal  sementara  di Wilayah Indonesia.
Alasan  dari  orang  asing  tersebut  melakukan  pelanggaran  izin  tinggal  tersebut adalah karena mereka ingin lebih lama berada di sini tetapi mereka tidak mau mengeluarkan  biaya  untuk  mengurus  perpanjangan  dari  izin  tinggal  tersebut serta  alasan  dari  orang  asing  tersebut  karena  ketidaktahuan  orang  asing terhadap  peraturan  di  Indonesia,  karena  sebagian  besar  orang  asing menyerahkan urusan izin tinggal kepada penjamin/sponsornya. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa  penjamin  adalah  orang  atau  koorporasi  yang  bertanggung  jawab  atas keberdaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Tetapi dalam hal Visa on Arrival yaitu visa yang bisa dibuat saat itu juga pada saat akan masuk ke dalam wilayah suatu negara, baik itu lewat Bandara, Pelabuhan Laut ataupun  jalan  kaki  memasuki  perbatasan  negara  dan  pengguna  bebas  visa kunjungan itu yang menjadi penjamin/sponsornya bisa diri sendiri.
Berdasarkan  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  50  Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing dinyatakan bahwa operasi gabungan
bersifat khusus, yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu dan bersifat insedental, yang dilakukan seaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat dan anggota Tim Pora. Waktu pelaksanaan operasi gabungan tersebut dilakukan paling  sedikit  2  kali  dalam  setahun  berdasarkan  hasil  rapat  Tim  Pora. Pengawasan  dan  penindakan  keimigrasian  terhadap  orang  asing  merupakan upaya Pemerintah yang sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Secara  garis  besar  fungsi pengawasan dan penindakan orang asing dirumuskan dalam tri fungsi imigrasi, yaitu  sebagai  aparatur  pelayanan  masyarakat  dan  pengamanan  negara, penegakan hukum keimigrasian, dan fasilitator ekonomi nasional. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal, masa izin tinggal telah habis (overstay), dan tidak memiliki izin tinggal ( illegal stay ), penyalahgunaan dokumen keimigrasian maka dilakukan tindakan keimigrasian diantaranya tindakan administratif dan pro justitia.
Di bidang ketenagakerjaan juga banyaknya ditemukan TKA ilegal yang bekerja di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada akhir tahun 2018 jumlah TKA di Indonesia sebanyak 95.335 orang, angka tersebut meningkat sebesar  10,88%  dari  data  tahun  2017. 17 Pada  tahun  2017  jumlah  TKA  di Indonesia  sebanyak  85.974  orang,  dibandingkan  tahun  2018  jumlah  TKA bertambah  9.361  orang,  peningkatan  jumlah  TKA  di  tahun  2018  tersebut terbilang  sangat  besar  di  banding  tahun-tahun  sebelumya,  sebagai perbandingan pada tahun 2016 ke 2017 peningkatan jumlah TKA di Indonesia sebesar  5.599, 18 tahun  2015  ke  2016  peningakatan  jumlah  TKA  di  Indonesia sebanyak  3.226  orang. 19 Total  95.335  orang  TKA  pada  tahun  2018  tersebut berasal  dari  berbagai  negara,  diantaranya  sebanyak  32.000  orang  dari  Cina, 13.897 orang dari Jepang, 9.686 orang dari Korea Selatan dan 6.895 orang dari Malaysia. 20
Data jumlah TKA pada tahun 2018 tersebut menunjukan jumlah TKA terbanyak berasal dari Cina. Banyaknya jumlah TKA dari Cina tersebut di latar belakangi dari beberapa faktor antara lain: 21 1).Faktor keterbukaan investasi di
Indonesia.Sebagaimana  kita  ketahui  saat  ini  Indonesiasedang  giat-giatnya membangun,  dan  adaprogram  Pemerintah  dalam  rangkapercepatan pembangunan sehingga untukmendatangkan investor dalam satu paketdengan tenaga  kerjanya  (mulai  dari  topmanager  sampai  tenaga  buruhnya),  2).  Faktor kebijakan bebas visa. Dengandibukanya pintu masuk orang asing tanpavisa (169 negara),  maka  banyak  dari  Warga  NegaraTiongkok  yang  datang  ke  Indonesia, danberdampak  pada  peningkatan  pelanggarankeimigrasian,  3).  Pemberlakuan
17 Jumlah TKA Naik Tahun 2018 , http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14/tahun-2018-tenaga-kerja- asing-naik-1088-persen-kemenaker-nilai-masih-wajar, diakses tanggal 25 April 2019, pukul 20.00 WIB.
18 Jumlah TKA tahun 2016 sebanyak 80.375 orang dan tahun 2017 sebanyak 85.974 orang.
19 Jumlah TKA tahun 2015 sebanyak 77.149 orang dan tahun 2016 sebanyak 80.375 orang.
20 Jumlah  TKA  Naik ,  http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14/tahun-2018-tenaga-kerja-asing-naik- 1088-persen-kemenaker-nilai-masih-wajar, diakses tanggal 25 April 2019, pukul 20.00 WIB.
21 Ahmad Jazuli, Op. Cit , hlm 93.
Masyarakat Ekonomi ASEAN(MEA). Hal ini menyebabkan terbukanyasekat antar negara ( border less ) danmeningkatnya kedatangan TKA.
TKA  yang  ada  di  Indonesia  selain  mereka  yang  masuk  secara  legal  juga  ada ditemukan  TKA  yang  bekerja  secara  ilegal.  Kasus-kasus  TKA  ilegal  tersebut semakin  banyak  ditemukan  oleh  pihak Dinas  Tenaga  Kerja  dan  pihak  Imigrasi. Dari hasil introgasi dan investigasi terhadap TKA ilegal yang berhasil ditangkap ditemukan fakta mengenai TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, bahkan yang lebih  mengejutkan  adanya  TKA  yang  bergaji  14-15  juta  rupiah  perbulan,  hal tersebut  ditemukan  di  tambang  emas  di  Kabupaten  Nabire,  Papua  yang ditangkap pada tahun 2018 lalu. 22
Kasus  TKA  ilegal  ini  juga  karena  dampak  dari  ketentuan  bebas  visa  untuk  169 negara  yang  diatur  dalam  Perpres  No.  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan.  Para  TKA  ilegal  tersebut  banyak  diantara  mereka  yang menyalahgunakan ketentuan bebas visa kunjungan yang seharusnya digunakan untuk  berlibur  tetapi  mereka  digunakan  untuk  bekerja.  Seperti  temuan  dari Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  menemukan  kasus  adanya  satu perusahaan  sekitar  500  orang  pekerja  asingnya  yang  menggunakan  visa turis. 23 Dengan  adanya  bebas  visa  kunjungan  untuk  169  negara  tersebut  yang bertujuan  untuk  mendatangkan  wisatawan  lebih  banyak  ke  Indonesia,  dalam kenyataannya  tidak  menguntungkan  bagi  negara,  karena  dari  segi  jumlah kunjungan  wisatawan,  tidak  ada  peningkatakan  berarti.  Selain  itu  dari  segi ekonomi,  dengan  adanya  ketentuan  bebas  visa  bagi  169  negara  terebut  juga mengurangi  pendapatan  negara,  karena  jika  bebas  visa  kunjungan  tidak  ada, maka setiap wisatwan dikenakan membayar visa sebesar 25
dolar/orang. 24 Laode  Ida  yang  menjabat  sebagai  komisioner  Ombudsman  RI mengatakan, “ negara  merugi  Rp1  triliun  lebih  dari  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  pada  tahun  2016  lalu  akibat  berlakunya  beleid  bebas  visa kunjungan itu ”. 25
Dengan  kemudahan  syarat  masuk  bagi  TKA  ke  Indonesia  akan  mengakibatkan semakin  derasnya  arus  TKA  masuk  ke  Indonesia.  Dengan  semakin  banyaknya jumlah TKA yang masuk ke Indonesia maka juga akan mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bagi rakyat Indonesia semakin ketat dan ujung- ujungnya  akan  meningkatnya  jumlah  pengangguran.  Kekhawatiran  mengenai TKA ini juga di sampaikan oleh Mirah Sumitra sebagai Presiden Asosiasi Serikat
22 Imigrasi  Temukan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  China  Bergaji  40  Juta  Rupiah  per  Bulan , https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180625150016-92-308852/imigrasi-temukan-tka-ilegal- china-bergaji-rp40-juta-per-bulan, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.45 WIB.
23 Ribuan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Cina Mengadu Nasib di
Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal- china-mengadu-nasib-di-indonesia, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.45 WIB.
24 Hasil  wawancara  dengan  Totok  Purnawan,  Bagian  Izin  Tingga  dan  Status  Keimigrasian  Kantor  Imigrasi Kelas I TPI Padang, tanggal 4 April 2019, pukul 11.00 WIB.
25 Ribuan  TKA  Ilegal  Cina  di  Indonesia ,  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20- 294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia,  diakses  tanggal  28  April  2019,  pukul 11.45 WIB..
Pekerja  (ASPEK),  Mirah  menyatakan  pada  sebuah  konfrensi  pers  bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangai suatu model investasi asal Cina yang bernama Turkey  Project  Management .  Model  investasi Turkey  Project Management dari  Negara  Cina  tersebut  dalam  kontraknya  mengehendaki bahwa  dalam  pengerjaan  proyek  tersebut  menggunakan  modal,  produk,  alat dan tenaga kerja dari Cina. Hal tersebut juga di katakan oleh Dede Yusuf sebagai Ketua  Komisi  IX  DPR  RI  periode  2014-2019,  Dede  Yusuf  menyatakan Turkey Project  Management dengan  prinsip  menggunakan  modal,  alat,  produk  dan tenaga  kerja  Cina  sesungguhnya  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  penduduk Cina. 26 Aviliani  pakar  ekonomi  dari  Indonesia  Development  of  Economics  and Finance (Indef) dalam acara Konferensi Internasional Federasi Asosiasi Ekonomi ASEAN  (Federation  of  ASEAN  Economics  Association/FAEA),  menyatakan perusahaan  asing  termasuk  Cina  yang  berinvestasi  di  Indonesia  menerapkan kebijakan satu paket, yaitu investasi dan tenaga kerja. 27
Masuknya TKA karena efek liberalisasi yang semakin gencar di dunia dan juga memberi  pengaruh  ke  Indonesia  harus  dibatasi  agar  tidak  merugikan  rakyat Indonesia. Soekarno dan Hatta dalam pandangan mereka mengenai demokrasi sosial  ekonomi,  Soekarno  dan  Hatta  menolak  sistem  ekonomi  liberal  di Indonesia, karena menurut mereka demokrasi liberal seperti yang ada di Eropa Barat  hanyalah  demokrasi  politik  yang  di  bidang  sosial  ekonomi  merugikan rakyat. 28 Dari pandangan Soekarno dan Hatta tersebut jelas bahwa tujuan awal pendirian  Bangsa  Indonesia  untuk  mensejahterakan  seluruh  Warga  Negara Indonesia.
Pengawasan  terhadap  TKA  dilakukan  oleh  Imigrasi  bersama  dengan  Dinas Tenaga Kerja di daerah. Apabila ada laporan terdapat permasalahan TKA, maka pihak  Imigrasi  bersama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  melakukan  pengecekan  di daerah  yang  diduga  adanya  TKA  ilegal.  Selanjutnya  pihak  imigrasi  melakukan penyelidikan  terhadappelanggaran  tersebut,  apabila  pelanggaran  tersebut mempunyai unsur pidana maka, penyidikannya dilaksanakan mengikuti aturan Hukum Acara Pidana. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri  Sipil (PPNS)  Keimigrasian.  Hasil  dari  penyidikan  PPNS  dapat  diteruskan  kepada kejaksaan  untuk  proses  hukum  selanjutnya  atau  dapat  dikenai  sanksi adminsitrasi  berupa  deportasi  apabila  TKA  bekerja  telah  lewat  waktu  yang ditentukan. Selama menunggu waktu untuk pemulangan TKA ke negara asalnya, TKA tersebut di tempatkan di rumah detensi imigrasi karena TKA ilegal tersebut tidak lagi memilki izin tinggal di Indonesia. Kendala dalam pengawasan TKA oleh pihak imigrasi sendiri, ialah dengan banyaknya bandara Internasional yang ada di Indonesia sehingga menjadi banyaknya pintu masuk bagi TKA legal maupun ilegal  untuk  masuk  ke  Indonesia.  Misalnya  TKA  yang  masuk  dari  bandara  di
26 Turnkey Project Bikin Tiongkok Leluasa Kirim Warga Negaranya Ke Indonesia , https://nusantaranews.co/turnkey-project-bikin-tiongkok-leluasa-kirim-warga-negaranya-ke-indonesia/, diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 15.20 WIB.
27 Ratusan Juta Pengangguran Cina Siap Serbu Indonesia , https://nusantara.news/ratusan-juta- pengangguran-cina-siap-serbu-indonesia/, diakses tanggal 1 Juli 2019, pukul 15.50 WIB.
28 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 35.
Pekanbaru lalu pergi ke Sumatera Barat lewat jalur darat untuk bekerja yang hal tersebut akan luput dari pantauan pihak imigrasi yang ada di Sumatera Barat. 29 Dalam  jurnal  Nevey  Varida  Ariani,  mengenai  permasalah  pengawasan  TKA, dinyatakan:
Pengawasan terhadap tenaga kerja asingmasih lemah karena jumlah pengawas tidaksebanding  dengan  jumlah  perusahaan  termasukjumlah  perusahaan  yang muncul  karena  investasi,selain  jumlah  Kantor  Imigrasi  yang  terbatas  untuk mengawasi gerak-gerik tenaga kerja asing ilegal.  Dari 514 Kab/kota, hanya ada 185 kantor cabang Imigrasi. 30
Pengawasan TKA oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk memastikan kebenaran data mengenai TKA dan pemberi TKA  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  pengawasan  TKA  yang dilakukan  bersama  dengan  pihak  Imigrasi.  Terhadap  bidang  kerja  yang  bisa dilakukan oleh pekerja Indonesia maka TKA tidak boleh lama berada pada bidang kerja  tersebut,  karena  pada  dasarnya  penggunaan  TKA  untuk  memberikan pengetahuan  pada  pekerja  Indonesia  dan  jika  pekerja  Indonesia  sudah  bisa melakukan  suatu  bidang  pekerjaan  yang  diisi  oleh  TKA,  maka  bidang  tersebut wajib  diduduki  oleh  pekerja  Indonesia  yang  hal  tersebut  merupakan  bentuk perlindungan  bagi  hak  akan  pekerjaan  bagi  pekerja  Indonesia.  Di  Sumatera Barat, bentuk perlindungan terhadap kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia adalah dengan dibatasinya TKA yang bekerja di Sumatera Barat.
B. Kendala dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat
Orang  asing  yang  datang  ke  Sumatera  Barat  melalui  Bandara  Internasional Minangkabau pada Bulan Desember 2018 adalah berjumlah 4.801 orang, yang mengalami  penurunan  sebesar  6,19%  dibanding  Bulan  November  sejumlah 5.118 orang. Tingginya tingkat kedatangan orang asing di Sumbar tidak luput dari suatu  pelanggaran  dan  juga  membuat  pengawasan  tidak  berjalan  efektif dikarenkan jumlah personil di bidang pengawasan yang sangat sedikit yang tidak sebanding dengan tingginya kedatangan orang asing.
Dalam  rangka  penegakan  hukum  sekaligus  menjaga  kewibawaan  hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Sisi lain dari pelaksanakaan penindakan atas pelanggaran adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di wilayah Repuublik Indonesia.  Dalam hal melaksanakan pengawasan tentu saja petugas Kantor Imigrasi khususnya bagian Seksi  Pengawasan  menemukan  beberapa  kendala  sehingga  membuat pelaksanaan  pengawasan  tidak  berjalan  efektif,  di  antaranya  kendala-kendala
29 Hasil  wawancara  dengan  Yusa,  Bagian  Subseksi  Pengawasan  Orang  Asing  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Padang, tanggal 4 April 2019, pukul 12.00 WIB.
30 Nevey Varida Ariani, “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia” , Jurnal De Jure, 2018, hlm 124.
tersebut disebabkan oleh: 1). Adanya keterbatasan jumlah petugas imigrasi yang di tempatkan di bagian pengawasan orang asing yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi target pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I  Padang.  Dengan  jumlah  3  (tiga)  orang  sub  Seksi  Pengawasan  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Padang  tidak  bisa  melakukan  pengawasan  secara  efektif,  2). Luasnya  cakupan  wilayah  kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Padang  ,yaitu  4  Kota  7 Kabupaten  Kota  :  Padang,  Solok,  Pariaman,  Sawahlunto  Kabupaten  :  Pesisir Selatan,  Padang  Pariaman,  Solok,  Dharmasraya,  Sijunjung,  Solok  Selatan, Mentawai,  3).  Menyangkut  kebiasaan  masyarakat  yang  lebih  bersifat  apatis, tidak  mau  tahu  dengan  keberadaan  orang  asing.  Menjadi  kesulitan  pula  bagi Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam melakukan pengumpulan data di lapangan.
Untuk  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi  Sumatera  Barat,  dalam  pengawasan penggunaan  TKA  juga  terdapat  kendala,  yaitu:  Adanya  kemudahan  dan penyederhanaan perizinan TKA dalam Pepres No. 20 Tahun 2018, antara lain: a). erpres  No.  20  Tahun  2018  tidak  lagi  mensyaratkan  bagi  pemberi  kerja  untuk memiliki  Izin  mempekerjakan  TKA  (IMTA)  seperti  ketentuan  dalam  Perpres sebelumya,  karena  fungsi  RPTKA  sebelum  Perpres  20  Tahun 2018  merupakan syarat  untuk  mendapatkan  izin  mempekerjakan  TKA,  sekarang  menurut ketentuan  Pasal  9  Perpres  No.  20  Tahun  2018  RPTKA  merupakan  izin mempekerjakan TKA, b). Pasal 6 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan TKA dapat  bekerja  pada  dua  pemberi  kerja  sekaligus  dalam  waktu  bersamaan,  c). Jangka waktu pengesahan dan perubahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap seperti ketentuan Pasal 8 dan 12 Perpres No. 20 Tahun 2018, d). Pasal 13 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan, untuk pekerjaan  yang  bersifat  darurat  dan  mendesak  pemberi  kerja  dapat mempekerjakan TKA  terlebih  dahulu  sebelum  adanya pengesahan  RPTKA  dari Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk,  e).  Pasal  19  Perpres  No.  20  Tahun  2018 menyatakan Visa Tinggal Terbatas bagi TKA diberikan paling lama 2 (dua) hari sejak  permohonan  diterima  secara  lengkap  oleh  Pejabat  Imigrasi  pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, f). Pasal 20 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal terbatas dapat diajukan permohonannya sekaligus
Kendala  yang  dialami  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Sumatera Barat terhadap pengawasan TKA adalah mengenai perizinan TKA yang hanya  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  yaitu  Kementerian  Ketenagakerjaan, sehingga mengakibatkan tidak adanya data pasti yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat selain yang dilaporkan langsung oleh  pemberi  kerja  TKA.  Padahal  seharusnya  dalam  Pasal  31  Perpres  No.  20 Tahun  2018  mengatur  bahwa  Kementerian  Ketenagakerjaan  harus menyampaikan data TKA kepada unit kerja Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  membidangi  ketenagakerjaan  sesuai  dengan lokasi  kerja  TKA.  Dengan  keadaan  demikian,  menandakan  belum  berjalannya pelaporan data TKA dari Kementerian Ketenagakerjaandan integrasi online data TKA antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

## 5. Penutup
Dari hasil Penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan:
Pengawasan atas penggunaan TKA menurut Pasal 33 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018  dilaksanakan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  pada  Dinas  Provinsi  yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan pegawai Imigrasi yang bertugas pada  bidang  pengawasan  dan  penindakan  Keimigrasian.  Dari  penelitian  yang dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Padang  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pengawasan  terhadap  TKA  dilakukan  oleh Imigrasi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah. Apabila ada laporan terdapat permasalahan  TKA,  maka  pihak  Imigrasi  bersama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja melakukan pengecekan di daerah yang diduga adanya TKA ilegal.
Kendala dalam Pengawasan terhadap TKA dilakukan oleh Imigrasi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah. Apabila ada laporan terdapat permasalahan TKA, maka pihak  Imigrasi  bersama  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  secara  umum  adalah keterbatasan jumlah pengawas serta luasnya cakupan wilayah yang diawasi.  Sikap masyarakat yang apatis dan tidak mau melaporkan adanya TKA illegal juga menjadi kendala dalam pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

## Daftar Pustaka
Abdul Khakim, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
Edi Cahyono, “Tenaga Kerja Asing ( TKA) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Peluang atau Ancaman Bagi SDM Indonesia” , Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 2016.
Fankiano  B  Randang,  Kesiapan Tenaga  Kerja  Indonesia  dalam  menghadapi  Persaingan Tenaga  Kerja  Asing ,  Servanda,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  vpl,  5  No.1,  Januari  2011,  ISSN 1907-162030, 2011.
Jazim  Hamidi  dan  Charles  Christian ,  Hukum  Keimigrasian  Bagi  Orang  Asing  di Indonesia. Jakarta Timur:SinarGrafika, 2016.
Khairani, Pemgantar  Hukum  Perburuhan  dan  Ketenagakerjaan ,RajaGrafindo  Persada, Depok, 2018.
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2000.
Monica Claudya Suhendra, Pengawasan Terhadap Dokumen Keimigrasian Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.
Muhammad  Faisal, Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Dikaitkan  dengan  Perlindungan Terhadap  Hak  Warga  Negara  Indonesia  atas  Pekerjaan ,  Tesis,  Fakultas  Hukum Universitas Andalas, 2019.
Ratna  Tria  Maris, Perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Bagi  Tim  Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan Menengah Di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Padang , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2013.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2013
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja,Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1993  Tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  yang  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Keppres Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  5  Tahun  1996  Tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri
Perda  Kabupaten  Sijunjung  No  3  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Pertambangan Mineral dan Batubara
http://www.hpli.org/tambang.php http://agungovestsum.blogspot.com/2012/09/potensi-kekayaan-sumatera-barat.html http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/24/tambang-batu-bara-di-sawahlunto- meledak-sebabkan-satu-pekerja-tewas
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/01/24/6/210530/Tambang-di- Sawahlunto-Meledak-1-Meninggal-4-Orang-Terjebak . Jum’at 24 Januari 2014
http://www.syafrilhernendi.com/312/pekerja-tambang-bawah-tanah-profesi- penantang-bahaya-1/