Ahmadi Juma Siregar, Sri Sudiarti (2022) Analisis Asas Indemnitas dan Kafalah Pada Asuransi Syariah, (7) 12 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11292 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## ANALISIS ASAS INDEMNITAS DAN KAFALAH PADA ASURANSI SYARIAH
Ahmadi Juma Siregar, Sri Sudiarti UIN Sumatera Utara, Indonesia Email: ahmadisiregart06@gmail.com, srisudiarti@uinsu.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Indemnitas dan Kafalah pada Asuransi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan melengkapi uraian dengan membuat deskripsi dan analisis tentang asas indemnitas dan kafalahpada asuransi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah  Penulis  sepakat  dengan  pendapat  beberapa  ahli  yang  mengatakan  bahwa dalam  asuransi  syariah  aturan-aturan  yang  memberatkan  tertanggung  dalam peneriamaan  ganti  rugi  seperti  yang  ada  pada  asuransi  konvensional  seharusnya dapat dihilangkan. Mengingat tujuan dari ganti rugi adalah untuk menutup maslahah yang  hilang  tanpa  membebani  pihak  yang  tertimpa  musibah,  khususnya  terhadap kerugian  atau  musibah  yang  diluar  wewenang  peserta  atau  tertanggung.  Dalam melakukan  pertanggungan  ada  beberapa  kewajiban  yang  harus  dilakukanoleh nasabah, diantaranya memberikan penjelesan atau sosialisasi tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang nasabah. Dikarenakan banyak masyarakat yang masih  awam  tentang  asuransi,  seperti  cara  melakukan  klaim,  jenis-jenis  jaminan risiko atau pengecualian yang terdapat dalam polis yang mereka miliki.
Kata kunci : Indemnitas, kafalah, Polis Asuransi.

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the principle of indemnity and kafalah in Islamic  insurance.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study,  which  aims  to complete the description by making a description and analysis of the principles of indemnity and kafalah in sharia insurance. The results of this study are the authors agree with the opinion of several experts who say that in sharia insurance the rules that are burdensome for the insured in receiving compensation as in conventional insurance should be eliminated. Bearing in mind the purpose of compensation is to cover  the  lost  maslahah  without  burdening  the  party  affected  by  the  disaster, especially for losses or disasters that are beyond the authority of the participant or the  insured.  In  carrying  out  coverage  there  are  several  obligations  that  must  be carried  out  by  customers,  including  providing  explanations  or  socialization  about what  are  the  rights  and  obligations  of  a  customer.  Because  many  people  are  still unfamiliar with insurance, such as how to make claims, the types of risk insurance or exceptions contained in the policies they have.
Keywords: Indemnity, kafalah, Insurance Policy. Pendahuluan
Dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang selalu berhubungan dengan kata kerugian. Asuransi ada dengan tujuan untuk meringankan kerugian yang terjadi, sehingga masyarakat  yang  menggunakan  asuransi  akan  memudahkannya,  dan  juga  mengurangi resiko kerugian dalam perekonomian. Menurut Wetria fauzi sejak tahun 2000 SM, konsep dasar  asuransi  telah  digunakan  dalam  melakukan  suatu  usaha  dagang,  dan  terus mengalami pembaharuan seiring berkembangnya zaman (Fauzi, 2019).
Dalam  transaksi  keuangan  modern  terdapat  upaya  pengamanan  yang  dilakukan oleh berbagai  pihak untuk  mengatasi kemungkinan kerugian  yang terjadi,  baik  dengan cara  mengalihkan  risiko  tersebut  atau  membaginya  kepada  pihak-pihak  yang  bersedia untuk  hal  tersebut. Risk  Transfer dan Risk  Sharing dapat  dilakukan  melalui  sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.
Mengatasi risiko melalui perjanjian pertanggungan memberikan harapan kepada masyarakat  ataupun  pelaku  bisnis  dari  ancaman  risiko  yang  tak  terduga.  Akan  tetapi apabila perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor ini tidak sadar akan eksistensi dan tidak berpegang teguh pada prinsip kejujuran terhadap usaha yang dijalankan, maka tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  mereka  menjadi  bagian  dari  risiko  itu  sendiri. Contohnya, seperti tidak memberikan pelayanan yang baik kepada tertanggung dan tidak melakukan  proses  klaim  dengan  baik  dan  jujur,  atau  sengaja  mencari-cari  kelemahan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan serta menghindari tanggung jawab.
Menurut  Desmadi  Saharuddin  perusahaan  asuransi  adalah  pihak  pertama  yang bertindak sebagai penanggung, dimana perusahaan dengan sadar menyediakan diri untuk menerima  dan  mengambil  alih  risiko  pihak  tertanggung.Kesanggupan  dan  janji-janji pertanggungan  yang  diberikan  oleh  penanggung  kepada  tertanggung  memberikan  arti yang  amat  besar  bagi  para  nasabah.  Mereka  mempunyai  harapan  akan  kepastian  dan kestabilan ekonomi, jika pada suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pihak kedua disebut sebagai tertanggung, sifatnya boleh jadi perorangan, kelompok, lembaga, badan hukum, perusahaan atau siapapun yang mempunyai peluang dalam hal ini, dimana mereka mempunyai kekhawatiran akan mengalami kerugian. Peralihan risiko dari pihak kedua kepada pihak pertama hanya bisa terjadi dengan adanya perjanjian pertanggungan (Saharudin, 2013).
Menurut Emy pada dasarnya, hakikat dari sebuah pertanggungan adalah janji dari perlindungan yang diberikan kepada para tertaggung atau masyarakat luas. Konkretnya, tujuan utama dari jaminan pertanggungan adalah pembayaran ganti rugi dengan metode indemnitas  yang  disusun  dalam  dokumen  atau  polis  asuransi  ( insurance  policy )  antara tertanggung  ( insured )  dengan  pihak  menanggung  ( insurer ).  Hal  dini  ditegaskan  pada Pasal  246  Kitab  Undang-Undangan  Hukum  Dagang  (KUHD)  bahwa  pertanggungan adalah  suatu  perjanjian,  dimana  penanggung  berjanji  untuk  memberikan  ganti  rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh beberapa hal, yakni: kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa musibah, dengan imbalan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung (Simanjuntak, 1980).
Dari  permasalahan  diatas  penulis  tertarik  mengangkat  judul  Analisis  Asas Indemnitas dan Kafalah Pada Asuransi Syariah. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Indemnitas dan Kafalah pada Asuransi Syariah. Penelitian ini juga  bermanfaat  untuk  memberikan  informasi  kepada  akademisi  dan  masyarakat mengenai lembaga asuransi syariah mengenai asas indemnitas dan kafalah pada asuransi syariah.Penelitian ini juga dapat berguna bagi praktisi, stakeholder , maupun regulator dan pemerintah untuk lebih memahami asas indemnitas dan kafalah pada asuransi syariah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yang bertujuan  melengkapi  uraian  dengan  membuat  deskripsi  dan  analisis  tentang  asas indemnitas  dan  kafalahpada  asuransi  syariah.  Menurut  Sugiyono  bahwa  penelitian kualitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme  yang  biasanya  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objektif  yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2008). Adapun teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  buku,  literature, catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  Analisis  Asas  Indemnitas  Dan Kafalah Pada Asuransi Syariah.

## Hasil dan Pembahasan
Fungsi dasar dari asuransi adalah mengganti kerugian financial yang timbul akibat terjadinya  risiko.  Misalnya  dalam  asuransi  kesehatan,  saat  tertanggung  sakit  dan menjalani rawat inap ataupu rawat jalan maka biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan atau perawatan akan diganti atau ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, dalam proses penggantian biaya tersebut yaitu untuk menentukan biaya yang ditanggung atau diganti biasanya menggunakan prinsip indemnity .
Lalu,  apa  sebenarnya  asas indemnity ?  Kata indemnity diartikan  sebagai “ Protection or security againts damage or loss againts legal responsibility ”. Indemnity dapat  diartikan  sebagai  mekanisme  yang  mana  penanggung  memberikan  penggantian finansial dalam rangka untuk menempatkan atau mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan yang sama setelah terjadinya suatu kerugian.
Pandangan  bahwa indemnity adalah  suatu  bentuk  kompensasi  persis  atau  tepat juga  disampaikan  oleh  Hakmi  Bett.  Dalam  kamus  “Castellain  v.  Prestion  (1883)”  di Inggris,  Hakim  Bett  menjelaskan  bahwa  kontrak  asuransi  yang  tertuang  dalam  sebuah polis kebakaran atau polis marine adalah suatu kontrak indemnity atau hanya indemnity. Dalam  kaitan  kontrak  asuransi  tersebut  sebagai  kontrak indemnity, Bett  menjelaskan bahwa indemnity yang berhak diterima tertanggung tidak boleh juga lebih besar dari suatu indemnity penuh.
Di Indonesia tidak semua kontrak asuransi bisa menggunakan prinsip indemnity. Dalam KUHD Pasal 246 dan UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 dinyatakan bahwa kontrak- kontrak asuransi kecuali kontrak asuransi jiwa pemberian ganti rugi atau sering kita kenal sebagai indemnity. Alasannya karena jiwa dan anggota badan dari seseorang tidak dapat
diukur  dengan  uang.  Maka  dalam  penuutupan  asuransi  jiwa  dan  risiko  kecelakaan  diri seseorang,  pihak  penanggung  harus  berhati-hati  terkait  dengan  penetapan  jumlah  yang ditanggungkan  atau  harga  pertanggungan.  Untuk  asuransi  jiwa,  jumlah  pertanggungan untuk jiwa seseorang dibatasi menurut kemampuan tertanggung dalam membayar premi. Adapun untuk asuransi kecelakaan diri, jumlah pertanggungan harus disesuaikan dengan pendapatan normal dari orang yang bersangkutan.
Jaminan  pertanggungan  yang  diadakan  oleh  perusahaan  asuransi  dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1. Pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak  tertanggung  yang  menderita  keerugian  sebatas  pada  jumlah  kerugian  yang timbul.
2. pertanggungan  merupakan  suatu  perjanjian  bersyarat,  dimana  kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu terjadi. Dalam hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian ganti rugi digantungkan pada satu syarat,  yaitu peristiwa yang pasti. Ketiga, pertanggungan adalah perjanjian timbal  balik, dimana kewajiban penanggung memberikan ganti rugi  yang  dihadapkan  pada  kewajiban  tertanggung  membayar  premi.  Keempat, pertanggungan  akan  memberikan  ganti  kerugian  atas  objek  kepentingan  yang dipertanggungkan memiliki hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.

## Asas Indemnitas (Indemnity)
Asas  indemnitas  adalah  landasan  utama  dalam  perjanjian  pertanggungan  yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi  kerugian atau asuransi  umum, dan asas  yang mendasari  mekanisme  kerja  dan  menentukan  arah  tujuan  dari  setiap  pertanggungan. Intinya,  dalam  sistem  konvensional  perusahaan  asuransi  dan  penanggung  sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pertanggugan harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung  yang  menderita  kerugian  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  dialami. Dalam  prinsip  indemnitas  pihak  tertanggung  tidak  boleh  mendapatkan  keutungan melebihi dari ganti rugi, artinya adalah pihak tertanggung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari ganti rugi tersebut, kecuali hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang menimpanya, posisi keuangan tertanggung tidak lebih baik dibandingkan sebelum terjadinya musibah.
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 246 KUHD dan sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan suatu keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian  yang diderita oleh tertanggung.  Jika tertanggung mengharapkan lebih dari  itu,  maka  ia  akan  berhadapan  dengan  hukum  perdata  yang  melarang  untuk memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak. Satu sisi asas ini harus sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih, sebagaimana yang diungkapan oleh al-Syawkani dalam Majallah al- Ahkam al- ‘Adliyyah di mana tujuan dari ganti rugi ( dhaman al- mutallafah ) adalah untuk menutupi kemaslahatan atau kerugian yang hilang, oleh karena itu ganti rugi tidak melebihi dari keurgian  yang terjadi. Akan tetapi dalam perjanjian pertanggungan (indemnitas) adakalanya suatu ganti rugi tidak diberikan pada
keseluruhan  kerugian  yang  terjadi.  Karena  pada  saat  objek  atau  kepentingan  yang dipertanggungkan tidak secara keseluruhan, sehingga masih ada risiko yang ditanggung sendiri oleh tertanggung. Dalam hal ini terdapat terdapat perbedaan antara asas idemnitas dengan prinsip dhaman yang ada dalam fikih, di mana ganti rugi tidak boleh kurang dari jumlah kerugian yang dialami (Gazali, 1317 H).
Pada asuransi  syariah, asas indemnitas juga berlaku dalam menentukan  standar ganti  rugi  ( kafalah ),  jika  kita  melihat  metode  indemnitas  yang  terdapat  dalam  sistem konvensional maka meode ini tidak cocok dipakai dalam asuransi syariah apabila tujuan yang diharapkan adalah memberikan ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang terjadi. Kafalah atau dhaman adalah landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. Berbeda halnya dengan asas indemnitas, dimana prinsip yang berlaku tidak  memenuhi  standar  ganti  rugi  seperti  yang  diharapkan  oleh kafalah atau dhaman.

## Pemberian Ganti (Kafalah dan Dhaman)
Sri Sudiarti menjelaskan dalam bukunya bahwa al-kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminan), hamalah (beban)  dan za’amah (tanggungan).  Dari  pengertian secara  bahasa  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  kafalah  adalah  jaminan,  beban,  atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung ( kafil ) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban  pihak  kedua  yang  ditanggung  ( makful ).  Kafalah  juga  berarti  mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang  dijamin.  Secara  umum al-kafalah dibagi  menjadi  dua  yaitu  kafalah  dengan  jiwa dikenal kafalah bi al-waihi dan kafalah harta.
Kafalah  bin-Nafsi yaitu  adanya  kemestian  (keharusan)  pada  diri  atau  pihak penjamin ( al-kafil, al-dhamin atau al-za’im ) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan ( makfullah ). Kafalah bi- Mal (harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta  ini  juga  termasuk kafalah  bi  al-dayn ,  yaitu  kewajiban  membayar  utang  yang menjadi beban orang lain (Sudiarti, 2018).
Dalam hukum islam seorang penjamin disebut dnegan kafil, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijami, baik ituberupa harta benda,  utang  piutang,  hak  milik,  ataupun  keselamatan  jiwa  seseorang.  Dalam  fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan al- dhaman atau al-kafalah, dalam istilah perasuransian  dikenal  dengan  jaminan  pertanggungan  atau kafalah dan risk  sharing, dalam dunia perbankan disebut dengan bank guaranty atau al-dhaman al- masrafi, namun apabila  sudah  berbentuk  kontrak  seperti  surat  berharga,  dokumen,  atau  sertifikat kepemilikan disebut dengan collateral security (Abdurrahman, 1991)(Qur'an) .
Al- dhaman dalam fikih muamalah terbagi menjadi dua macam.
1. al-dhaman  dengan  maksud  ganti  rugi,  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Majallah Al-Ahkam al-‘Adliyyah, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berbentuk al-mitsli , maka yang harus diserahkan adalah harta
al-mitsli  pula,  dan  begitu  juga  apabila  harta  tersebut  berupa  al-qimi  maka  harus mengembalikannya dalam bentuk al-qimi.
2. Al-dhaman dengan  maksud  tanggung  jawab  ( al-kafalah ),  sebagaimana  yang didefenisikan mazhab Maliki, “Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar”. Sedangkan Al-kafalah dengan arti al-dhaman terbagi tiga bentuk, yaitu: kafalah bi al-dayn, kafalah bi al-‘ayn, dan kafalah bi al-nafs . Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal sebagai jaminan fidusia .
Dalam Al-qur’an kita jumpai bahwa yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi  adalah  pelaku  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  bukan  orang  lain,  akan  tetapi kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  yang  dipaksa  oleh  orang  lain,  kewajiban memberikan  ganti  rugi  berpindah  kepada  si  pemaksa.  Hal  ini  dikarenakan  perbuatan bahaya  itu  secara  tidak  langsung  dilakukan  oleh  pemaksa  tersebut.  Jika  pelaku  hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali, maka seluruh kerugian yang timbul adalah tanggung jawabnya tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan karena pelaku bisa melakukan pilihan antara melaksanakan perintah atau meninggalkannya.  Tetap  apabila  perintah  itudatang  dari  penguasa  setempat,  di  mana menurut kebiasaan tidak ada hukuman bagi orang yang melanggarnya maka pelaku wajib bertanggung  jawab  apabila  ia  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang  lain (Qur'an).
Menurut penulis, berikut ini adalah jenis-jenis kerugian yang harus diberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan.
1. Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda yang halal menurut hukum islam  harus  diberikan  ganti  rugi.  Oleh  karena  itu,  tidak  diwajibkan  mengganti kerugian yang terjadi pada bangkai, khamar, babi, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh  syariah.  Harta  benda  yang  tidak  halal  menurut  syariat  islam  seperti,  mobil curian,  petrnakan  babi,  perusahaan  khamar  dilarang  bagi  perusahaan  asuransi syariah  untuk  memberikan  jaminan  kerugian.  Oleh  karena  itu,  dalam  polis  yang digunakan asuransi syariah seharusnya mencantumkan kata-kata halal dari produk yang diasuransikan. Jaminan kehalalan dari suatu produk yang dipertanggungkan dapat ditanyakan langsung kepada tertanggung atau pemilik.
2. Harta  benda  yang  harus  diberikan  ganti  rugi  adalah  harta  yang  dipelihara  dan dilindungi oleh pemiliknya, tidak ada pemberian ganti rugi pada harta atau apapun yang  tidak  dilindungi  oleh  pemiliknya.  Sebuah  mobil  bisa  dikatakan  tidak dilindungi oleh pemiliknya apabila diparkir dibawah pepohonan yang sudah mati dan besar kemungkinan pohon tersebut akan roboh.
3. Harta benda  yang mengalami kerusakan adalah harta yang layak untuk diberikan gant rugi, tidak ada pemberian ganti rugi pada harta yang tidak layak untuk dianti. Misalnya  sepeda  motor  yang  telah  rusak  parah  dn  tidak  ada  kemungkinan  untuk bisa diperbaiki.
4. Pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang hilang dibatasi dalam bentk-bentuk kewajaran,  karena  keuntungan  yang  diluar  batas  kewajaran  adalah  sesuatu  yang tidak pasti besar kemungkinansulit dicapai oleh pemiliknya.
5. Harta benda yang disimpan bukan pada tempatya dan diluar wilyah kekuasaan atau wewenang pemiliknya tidak diwajibkanmemberikan ganti rugi . kehilangan mobil yang diparkir ditempat yang tidak aman tanpa dilengkapi dengan kunci pengaman yang  layak,  tidak  ada  kewajiban  bagi  perusahaan  asuransi  untuk  menggantinya. Undang-undang  yang  berlaku  di  Kerajaan  Saudi  Arabia,  dimana  pencuri  yang merampok uang dalam jumlah yang besar ketika disimpan oleh pemiliknya dalam kendaraan tidak dikenakan hukum potong tangan, karena mobil bukanlah tempat untuk menyimpan uang.

## Ganti Rugi Dalam Bisnis Asuransi Syariah
Implementasi  bisnis  perusahaan  asuransi  syariah  harus  dapat  menjadikan  para tertanggung  atau  peserta merasa  aman  dan  tenteram  terhadap  kehidupan  yang  mereka jalani  serta  harta  benda  yang  mereka  miliki.  Pengertian  asuransi  syariah  sebagai  satu sistem untuk menempatkan seseorang dalam keadaan aman dan tenteram berbeda dengan pengertian asuransi sebagai transaksi bisnis. Asuransi sebagai satu sistem yang membuat orang  merasa  aman  dan  tentram  dalam  bentuk  tolong  menolong  antara  sesame  yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam mengatasi bahaya, musibah, dan risiko yang mengancam seseorang (hasan, 1976)
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  sistem  asuransi  syariah  adalah  membina hubungan  persaudaraan  dan  saling  mengasihi  atas  sesama  kelompok  masyarakat, mengembalikan  orang-orang  yang  ditimpa  musibah  kepada  kondisi  yang  baik, mewujudkan  ketentraman  dan  kedamaian  dalam  hidup  bermasyarakat,  dan  untuk menyimpan harta benda, karena para peserta yang ikut dalam program ini diminta untuk memberikan  atau  membayarkan  sedikit  kontribusi  yang  akan  dikumpulkan  bersama peserta yang lain sebagai alat menghadapi risiko yang besar mungkin terjadi. Adapun sistem tabarru’ yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga asuransi syariah modern, sesungguhnya  telah  dipraktikkan  pada  masa-masa  lalu  dalam  berbagai  model  dan metode. Metode-metode tersebut telah mapan pada masanya.
1. sistem  ‘ aqilah, yakni  yang  diberlakukan  terhadap  pembunuhan  untuk pembayaran diah ,  atau  yang  dipraktikan  oleh  orang-orang  Anshâr  ketika melindungi  orang-orang  Muhâjirîn pada saat  mereka berada di  Madinah  (al- Zarqa, 1984).
2. Sistem kafâlah al-ghârimîn, yakni bantuan yang diambil dari harta zakat untuk membayar utang-utang.
3. Sistem kafâlahal-fuqarâ’  waal-masâkîn, yakni  bantuan  untuk  meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu.
4. Sistem kafâlah abnâ’al-sabîl, yakni bantuan untuk meringankan beban biaya orang-orang yang sedang dalam kesulitan akibat situasi tertentu.
5. Sistem nafaqât  baynal-aqârîb, yakni  suatu  kewajiban  berupa  bantuan  yang diberikan  oleh  sanak  family  yang  mempunyai  kesanggupan  untuk  saudara- saudara mereka yang tidak mampu atau fakir.
6. Sistem takâfulal-ijtimâ’î, seperti  yang  dilakukan  oleh  kabilah al-sya’riyûn, yakni dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi para janda atau pada
saat  mereka  menghadapi  kesulitan  kekurangan  bahan  makanan,  lalu  mereka mengumpulkan  makanan  yang  ada  pada  satu  tempat  kemudian  membaginya kembali menjadi sama rata.
Doktrin  indemnitas,  dalam  fikih  muamalah  disebut  dengan al-dhamân, yaitu ganti  rugi  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Ini  wajib  dilakukan  karena beberapa hal, antara lain:
1. Kerugianyangdisebabkanpelanggaranterhadapakad (dhamânal-aqdî);
2. Kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan harta (dhamân wadh’ al-yad):
3. Kerugian akibat penahanan harta oleh orang lain (dhamânal-hailûlah);
4. Kerugian akibat kejahatan tipu daya (dhamân al-maghrûr);
5. kerugian  akibat  perusakan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain (dhamânal-itlâf) (Ahmad, 1985).
Dalam  prinsip  dasar  hukum  Islam,  segala  bentuk  kerugian  yang  terjadi  harus diberikan ganti rugi, baik kerugian itu dilakukan secara langsung (al-mubâsir) ataupun tidak langsung (ghayral-mubâsir) , baik secara sengaja (al-‘amd) , ataupun tidak sengaja atau tersalah (al-khatha’) , dan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan kompensasi sebagai ganti ruginya.
Sesungguhnya  dalam  membangun  sebuah  bisnis  asuransi  yang  berdasarkan prinsip syariah telah lama diwacanakan dalam buku-buku fikih. Salah satu diantaranya adalah Ibn ‘Abidin (1784-1836 M), seorang ahli hukum islam yang menganut mazhab Hanafi. Dalam Qawaid al-ahkam fi Mashalih al-Anam ditegaskan bahwa jaminan ganti rugi  itu  disyariahkan  untuk  mengganti maslahah yang  hilang  atau  sebagai  penutup kerugian baik  yang dilakukan karena kesalahan, tidak disengaja, sengaja, lalai,  sadar, lupa, dan bahkan terhadap orang gila, serta anak-anak sekalipun.
Peran  perusahaan  adalah  memastikan  agar  skema  pembagian  risiko  berjalan dengan baik dalam upaya memberikan benefit bagi para peserta, dan perusahaan hanya bertindak  sebagai  agen  nasabah,  karena  pada  hakikatnya  para  pesertalah  yang  saling berbagi  risiko  antar  sesame  mereka.  Dari  semua  pekerjaan  itu,  perusahaan  asuransi hanya boleh mengambil fee atau memperoleh surplus dari akad-akad tijarah bukan dari akad tabarru’, karena tabarru’ hanyalah  untuk  sesame  partisipan.  Namun,  dalam kenyataannya ada juga beberapa perusahaan yang menjadikan dana tabarru’ ini sebagai investasi untuk menambah benefit perusahaan.
Berdasarkan  hasil  dari  penulis,  dalam  asuransi  syariah  aturan-aturan  yang memberatkan tertanggung dalam penerimaan ganti rugi seperti yang terdapat pada asurasi konvensional  seharusnya  dapat  dihilangkan.  Mengigat  tujuan  dari  ganti  rugi  adalah menutup  maslahat  yang  hilang  tanpa  membebani  pihak  yang  tertimpa  musibah, khususnya  terhadap  kerugian  atau  musibah  yang  diluar  wewenang  peserta  atau tertanggung.  Dengan  ditopang  oleh  peningkatan  premi  yang  terkumpul  dari  tahun  ke tahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pembayaran claim, perusahaan atau operator asuransi syariah dapat memberikan banyak pertolongan kepada peserta  atau  tertanggungyang  mendapat  risiko  sebagai  wujud  dari ta’awun .  Jika  kita perhatikan secara seksama, pola-pola yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah
dalam memberikan jaminan ( kafalah ) dan pembayaran ganti rugi masih mengikuti aturan- aturan yang diterapkan oleh konvensional seperti polis dan wording polis , kecuali dalam hal akad, produk, investasi dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah.

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam asuransi syariah aturan-aturan yang  memberatkan  tertanggung  dalam  peneriamaan  ganti  rugi  seperti  yang  ada  pada asuransi  konvensional  seharusnya  dapat  dihilangkan.  Mengingat  tujuan  dari  ganti  rugi adalah  untuk  menutup  maslahah  yang  hilang  tanpa  membebani  pihak  yang  tertimpa musibah, khususnya terhadap kerugian atau musibah yang diluar wewenang peserta atau tertanggung.
Ada  beberapa  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  nasabah  dalam  melakukan pertanggungan, diantaranya memberikan penjelesan atau sosialisasi tentang apa saja yang menjadi  hak  dan  kewajiban  seorang  nasabah.  Dikarenakan  banyak  masyarakat  yang masih awam tentang asuransi, seperti cara melakukan klaim, jenis-jenis jaminan risiko atau pengecualian yang terdapat dalam polis yang mereka miliki. Hal itu sangat urgent dilakukan  karena  megingat  banyaknya  produk  asuransi  yang  ditawarkan  kepada masyarakat.  Bahkan  ada  sebagian  tertanggung  yang  tidak  pernah  membaca  polis  yang mereka  miliki,  atau  jikapun  mereka  pernah  membacanya  namun  mereka  tidak  bisa memahami  sepenuhnya,  atau  boleh  jadi  keliru  dalam  menginterprestasikannya.  Hal seperti  ini  lah  yang  tidak  boleh  terjadi  karena  mengingat  konsep  dasar  dari  asuransi syariah adalah ta’awun dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan.
Asas  indemnitas  adalah  landasan  utama  dalam  perjanjian  pertanggungan  yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi  kerugian atau asuransi  umum, dan asas  yang mendasari  mekanisme  kerja  dan  menentukan  arah  tujuan  dari  setiap  pertanggungan. Intinya, dalam sistem konvensional  perusahaan asuransi  dan penanggung  sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pertanggugan harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung  yang  menderita  kerugian  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  dialami. Sedangkan  kafalah  adalah  jaminan,  beban,  atau  tanggungan  yang  diberikan  oleh penanggung (kafil)  kepada pihak ketiga untuk  memenuhi  kewajiban pihak kedua  yang ditanggung (makful). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin  dengan  berpegang  pada  tanggung  jawab  orang  lain  sebagai  penjamin.  Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.
Ahmadi Juma Siregar, Sri Sudiarti (2022) Analisis Asas Indemnitas dan Kafalah Pada Asuransi Syariah, (7) 12 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11292 E-ISSN: 2548-1398 Published by:
Ridwan Institute

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman. (1991). Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Ahmad, S. M. (1985). Dhaman Al-Matalafat fi Al-fiqh al-Islami. al-Qahirah: Mathba'ah al Sa'adah.
al-Zarqa, M. A. (1984). Nizam Al Tamin. Bayrut: Mu'asasah Al Risalah.
Fauzi, W. (2019). Hukum Asuransi Di Indonesia. Andalas University Press , 2.
Gazali, S. A.-D. (1317 H). Al Wajiz . Mishr: al-Adab wa al-Mu'ayyadah , 208.
Hasan, H. H. (1976). Hukm Al-Syarifah al Islamiyah fi Uqud Al-Ta'min. Al Qahirah.
Indonesia, U.-U. R. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Kesatu Pada Umumnya Bab IX Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya.
Qur'an, A. Q.S Al Baqarah .
Saharudin, D. (2013). Asas Indemnitas Dan Kafalah Di Indonesia. Al-Iqtisad , 141.
Simanjuntak, E. P. (1980). Hukum Pertanggugan dan Perkembangannya. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Sudiarti, S. (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU Press.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

## Copyright holder:
Ahmadi Juma Siregar, Sri Sudiarti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: