## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## EKSISTENSI NOKEN SEBAGAI SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PADA MASYARAKAT ADAT PAPUA

## EXISTENCE OF NOKEN AS GENERAL ELECTION SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF THE 1945 CONSTITUION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE PAPUAN COMMUNITY

## Nasri Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600 E-mail : nasriwijaya@gmail.com
Naskah diterima: 02 April 2017 direvisi: 10 April 2017 disetujui: 12 Mei 2017

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan  hukum  Sistem  Noken  dalam prespektif  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  untuk  mengetahui eksistensi sistem noken pada masyarakat adat Papua. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah  metode  penelitian  normatif.  Penelitian  ini  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum  yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian adalah Kearifan Lokal di akui keberadannya dalam pasal 18 UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  Noken  merupakan  salah  satu  bentuk  kearifan  lokal  yang  terkait dengan  sistem  pemilihan  umum  dan  secara  otomatis  di  akui  keberadannya  dalam  UUD  NRI Tahun  1945.  Penggunaan  sistem  noken  bagi  daerah  Komunitas  Noken  itu  sendiri  sudah berlangsung  sejak  pemilu  pertama  di  Papua  yaitu  pada  tahun  1971,  Kabupaten  Yahukimo, Kabupaten Tolikara,  Kabupaten  Mamberamo  Tengah,  Kabupaten  Lani  Jaya,  Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.
Kata Kunci : Eksistensi; Noken; Papua.

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  identifity  about  legal  force  of  noken  system  in  prespective Constitution  of  Republic  of  indoensia  1945,  an  to  know  about  existence  noken  system  at  the tradition  Papuan  people The  type  of  research  is  using  normative  research  method.  This research  is  approcesses  to  know  about  rules  of  law,  principles  of  law,  and  doctrins  of  law  to answer  about  legal  issues.  The  approach  and  teoritical  approach. The  result  of  research  is indigenous knowledge recognized in provision of article 18 constitution of Republic of Indonesian 1945  and  noken  is  one  of  indegeneus  knowledge  about,  general  election  and  automatically recognize  constitution  if  republic  of  Indonesian  1945 The  using  Noken  System  at  the  noken Community  had  been  accur  since  first  general  election  in  Papua  at  1971.  Membramo  regency,
Lany  Jaya  regency,  Puncak Jaya  Regency,  Nduga regency,  Intan Jaya regency is named Noked Community.

## Keywords : Existence; Noken; Papuan
copyrights©2017 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pemilihan Umum mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan hukum dan politik di Negara Republik Indonesia, bukan hanya di Indonesia namun juga diseluruh dunia, karena hampir  semua  Negara  di  dunia  melaksanakan  pemilihan  umum  dalam  proses  peralihan  pemimpin negara dan dalam hal ikhwal bernegara lainnya. Mengawali pemahaman terhadap pemilihan umum, terlebih  dahulu  perlu  memahami  konsep  demokrasi  yang  menjadi  latar  belakang  dari dilaksanakannya pemilu tersebut. 1
Implementasi  dari  sistem  demokrasi  tersebut  diatur dalam  BAB  VII  B  Pasal  22E ayat  (1)  dan (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  mengatur  bahwa  (1)  Pemilihan umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia,  jujur,  adil,  dan  setiap  lima  tahun sekali.  (2)  pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Deerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Pewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  BAB  VII  B  Pasal  22E  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-  Undang  Dasar 1945  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  umum,  maka  dikeluarkanlah  Undang-Undang  tentang pemilu  yang  sekarang  sedang  berlaku  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan Umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
Dalam  sebuah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013.  tanggal  19  Mei 2014,  Sebagai  penafsir  tunggal  konstitusi  (the  ultimate  interpreter  of  the  constitution), Mahkamah  Konstitusi  menginterpretasikan  pemilihan  umum  berdasarkan  Pasal  22E  ayat  (2) Undang-  undang  Dasar  Tahun  1945  bahwa  "Pemilihan  Umum  diselenggarakan  untuk  memilih anggota  DPR,  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  DPRD"  ,  sehingga  dengan  demikian pemilihan  kepala  daerah  tidak  termasuk  kedalam  rezim  pemilihan  umuum.  Dengan  demikian dapat kita lihat adanya perbedaan pengertian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
1 Muhadam Labolo, Partai Politik dan Sistem  Pemilihan  Umum  di Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, 2015.
Saat  berbicara mengenai  pemilhan umum  maka hal  itu  pasti  berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat  yang  juga  didalamnya  termasuk  dalam  masyarakat  adat.  Dalam  Pasal  1  huruf  P Undang  – Undang No  21  tahun  2001  Tentang Otonomi Khusus  Papua. Mendefiniskan tentang masyarakat  adat  antara  lain:  Masyarakat Adat  adalah  warga  masyarakat  asli  Papua  yang  hidup dalam wilayah dan, terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Peraturan  adat  yang  lahir  bukan  atas  produk  pemerintah  dalam  bentuk  Undang-  Undang  atau Kepres  dan  yang  semacamnya.  Peraturan  adat  justru  dia  dapat  akses  melalui  jalur  adat  atau kebiasaan setempat. Dan bagaimana bisa mengetahui bahwa ada sebuah sistem adat yang mengatur itu  semua  walaupun  tidak  tertulis.  Ukurannya  adalah  ketika  masyarakat  bisa  menunjukkan  bahwa sudah ada pengakuan secara turun temurun tentang tatacara atau suatu sistem kebudayaan . Jadi itu tanda-tanda  kecil  yang  menggambarkan  bahwa  ada  sistem  adat  dan  kebiasaan  yang  justru mengatur hubungan masyarakat.
Masyarakat adat  memilki  karakteristik  khusus  sebagai  kelompok  penduduk  yang  hidup  dalam suatu  wilayah  secara  turun-temurun  dan  terus  menerus  dengan  suatu  sistem  kebudayaan  dengan aturan-aturan  adat  khas  yang  mengikat  hubungan  sosial  diantara  berbagai  kelompok  sosial  di dalamnya.  Selain  bahwa  masyarakat  adat  itu  ditentukan  oleh  cara  bagaimana  masyarakat  adat  itu mengidentifikasi diri ( self identification ), namun juga diikat oleh cara bagaimana pihak-pihak lain, terutama Negara dengan segenap perangkatnya memperlakukan mereka.
Masyarakat  adat  di  Papua  terbagi  menjadi  7  (tujuh)  adat  daerah  besar  yaitu  Mamta/  Tabi, Saireri,  Domberai,  Bomberai,  Anim  Ha,  La  Pago  dan  Me  Pago.  Lokasi  adat  tersebut  tersebut terdiri  dari  Marga-Marga  yang  ada  didalam  tiap  daerah  adat.  Jika  dikelompokan  dari  segi pembagian budaya maka daratan Papua terbagi menjadi Sembilan kelompok budaya. 2
Dari corak kehidupan mereka tentunya hal ini pun mempengaruhi sistem adat. Sistem adat pada  masyarakat  ini  pun  bersifat  komunal.  Setiap  marga  menunjuk  ketua  adat.  Ketua  adat bertugas untuk mengatur dan menjaga semua anggota marganya.
Dalam hal pemilihan umum maka ketua adat  dan seluruh  warga mengadakan musyawarah untuk  menetapkan  suatu  keputusan  di  suatu  wilayah  tertentu  nya  akan  diberikan kepada  siapa. Pada  realita  sekarang  ini,  di  Provinsi  Papua  telah  dibentuk  Lembaga  Masyarakat  Adat  yang berfungsi  untuk  melindungi  seluruh  kepentingan  Masyarakat  Adat.  Persoalan  pengadaan pemilihan  umum,  pemilihan  umum  atau  hal-hal  lain  yang  menyangkut  pemilihan  umum  atau
2 Don Flassy, Aspek dan Prospek  Seni  Budaya  Papua , Irian Jaya:  Biro Kesejahteraan, 1983.
apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan  Pemerintah  dan  kepentingan  Warga  masyarakat.  Dua  pihak  yang  terlibat  itu  yaitu Penguasa dan Rakyat harus sama- sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku  mengenai  hal  tersebut.  Bilamana  hal  tersebut  tidak  diindahkan  akan  timbul  persoalan- persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa. 3
Komunitas masyarakat adat di Papua memiliki sistem pemilihan umum khas yang di namakan Sistem  Noken.  Menurut  Direktur  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  dan  Penerangan  Ekonomi  dan Sosial  (LP3ES)  Kurniawan  Zein  mengatakan  sistem  noken  yang  selama  ini  diterapkan  di  Papua memiliki  kelemahan.  salah  satunya  adalah  ketidakmampuan  untuk  memantau  apakah  jumlah pemilih  dalam  satu  suku  meningkat  atau  menurun  karena  perkawinan,  kematian,  dan  mobilitas geografis.
Sebagai upaya untuk  memajukan pembangunan dan kepastian hukum di Provinsi  Papua, perlu dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  sistem  pemilihan  umum  yang  ada  di  provinsi  Papua dalam  hal  sistem  Noken,  mengingat  adanya  kecenderungan  bahwa  belum  adanya  singkronisasi antara hukum positif dan hukum adat yang menyebabkan banyak terjadi konflik yang timbul antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam hal pemilihan umum yang diduga dapat berdampak pada pembangunan di Provinsi Papua.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  inti  dari  permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pandangan  kriminologi  terhadap  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti pijat ?
2. Faktor  –  Faktor  apakah  yang  mendorong  praktek  prostitusi  berkedok  bisnis  panti  pijat  di kota merauke ?
3. Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  praktek  prostitusi berkedok bisnis panti pijat di kota merauke ?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  dibahas  oleh  penulis  tentang  Eksistensi  Noken  sebagai  sistem  pemilihan umum dalam perspektif UUD NRI  1945 pada masyarakat adat Papua.
3 Arief Budiman, Fungsi tanah dan Kapitalis , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Tekhnik  pengelolahan  dan  analisa  bahan  hukum  dengan  cara  sumber  hukum  yang  terkumpul dianalisa secara deskriptif dan permasalahan yang ada dianalisa dan dicari solusi atau jawaban dari rumusan  masalah  dengan  menunjuk  ada  konsep-  konsep,  asas-asas  dan  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh.  Analisa  dilakukan  dengan  cara menginterprestasikan secara sistematis dan hasilnya diuraikan sampai tahap deskriptif.

## PEMBAHASAN

## A. Noken Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar
Proses  Mekanisme  pelaksanaan  pemilu  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  Asas  “Luber  dan Jurdil”. Asas tersebut merupakan kepanjangan dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terkait asas tersebut, konstitusi telah memberikan perlindungannya. Di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD  NRI 1945  diatur: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Dua  hal  tersebut  perlu  dicermati  sebab  dalam  pemilihan  model  noken,  individu  warga  negara tidak  melakukan  penyontrengan  atau  pencoblosan  secara  langsung,  melainkan  diwakilkan  kepada kepala suku. Lalu peralatan dalam pemilu seperti kotak suara diganti dengan noken sebagai tempat untuk  mengumpulkan  kertas  suara.  Noken  yang  dijadikan  tempat  mengumpulkan  suara  itu jumlahnya tergantung kepada berapa calon yang mendapat suara dari satu tempat pemungutan suara.
Sistem  Pemilu  dewasa  ini  merupakan  simbol  demokrasi  yang  menghendaki.  “One  man,  one vote” dan one value” dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Jika sistem ini diterapkan  maka  Kepala  Suku  akan  kehilangan  power-nya  untuk  mengendalikan  sukunya  karena setiap  warga  bebas  mengambil  keputusan  sendiri  untuk  menentukan  pilihannya.  Sistem  One  man, one  vote,  dan  one  value  tentu  akan  menimbulkan  ketidakkompakan  pada  warga  suku, ketidakkompakan ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat Kepala Suku merasa kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas warganya telah memudar .  Ini  juga akan dapat membuat sistem kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas. 4
Memang  di  dalam  pengaturan  diatas  tidak  disebutkan  secara  tegas  bahwa  asas  pemilu  adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun di dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 2012, dinyatakan  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22E  UUD  NRI  1945,  pemilu  Anggota  Legislatif diselenggarakan  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Adapun  tujuan
4 Methodius Kossay, Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia(Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi   Papua) ,   Univ Atmajaya:   Jurnal Penelitian, 2014.
dari  diselenggarakannya  pemilu  berdasarkan  asas  luber  dan  jurdil  adalah  guna  mewujudkan  wakil rakyat  yang  berkualitas,  dapat  dipercaya,  dan  dapat  menjalankan  fungsi  kelembagaan  legislatif secara optimal.
Di  dalam  Penjelasan  UU  No.  8  Tahun  2012  juga  dimuat  secara  singkat  mengenai  penjelasan masing-masing asas. Asas langsung berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya  secara  langsung  sesuai  dengan  kehendak  hati  nuraninya,  tanpa  perantara.  Kemudian pemilihan yang bersifat umum adalah memiliki makna bahwa pemilu harus menjamin kesempatan yang  berlaku  menyeluruh  bagi  semua  warga  negara,  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  suku,  agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
Asas  bebas,  berarti  setiap  warga  negara  berhak  memilih  bebas  dalam  menentukan  pilihannya, tanpa  tekanan  dan  paksaan  dari  siapapun.  Terkait  dengan  kebebasan  yang  dimiliki  setiap  warga negara dalam pemilu, negara harus terlibat untuk menjamin keamanannya. Sedangkan asas  rahasia memiliki  arti  bahwa  dalam  memberikan  suaranya,  pemilih  dijamin  pilihan  suaranya  tidak  akan diketahui  oleh  pihak  manapun.  Sehingga  kerahasiaan  pilihan  dari  pemilih  akan  terlindungi.  Asas jujur  dan  adil  mengandung  arti  bahwa  semua  pihak  yang  terkait  dengan  pemilu  harus  bertindak jujur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta  pemilih  harus  mendapatkan perlakuan  yang  adil  dan  terbebas  dari  kecurangan  pihak  manapun.  Jadi  undang-undang  telah memberikan  perlindungan  secara  maksimal  bagi  seluruh  pihak  agar  penyelenggaraan  pemilu  ini berjalan secara demokratis dan berkualitas.
Keseluruhan  asas  luber  jurdil  tersebut  jika  dikaitan  dengan  sistem  noken,  maka  dapat  dilihat pertentangannya.  Komisioner  Komnas  HAM,  Natalius  Pigai  mengungkapkan  bahwa  sistem  noken sebenarnya  telah  merusak  asas-asas  pemilu.  Pigai  tidak  merinci  secara  jelas  asas  mana  yang  telah dirusak  oleh  sistem  noken.  Oleh  karena  itu  penulis  disini  akan  menganalisis  jika  sistem  noken ditinjau berdasarkan asas-asas pemilu Luber dan Jurdil.
Pertama ,  jika  ditinjau  berdasarkan asas langsung,  tentu  sistem  noken  bertentangan  dengan asas tersebut . Dalam praktiknya, sistem noken dilaksanakan dengan mekanisme  yang berbeda, tidak seperti yang diatur di dalam undang- undang. Hal ini diperkuat dengan peryataan Sengadji dalam  persidangan  PHPU  Presiden  dan  Wakil  Presiden  2014.  Ia  menyatakan  bahwa  noken dilaksanakan  dengan  dua  mekanisme.  Mekanisme  pertama,  seluruh  masyarakat  di  sekitar  TPS dikumpulkan  serta  diminta  sejumlah  surat  suara  tertentu  lalu  surat-surat  suara  tersebut dimasukkan  ke  dalam  kantung-kantung  yang  tersedia.  Cara  kedua,  melalui  sistem  ikat,  yaitu jumlah  suara  langsung  dibagikan  kepada  salah  satu  partai/pasangan  calon/calon.  Baik  melalui
cara  pertama  maupun  cara  kedua,  pemilih  tidak  langsung  mencoblos  surat  suara  dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas langsung di dalam pemilu, karena asas tersebut menghendaki para pemilih datang secara langsung ke TPS dan mencoblos surat suaranya masing-masing, tanpa perantara.
Kedua ,  sistem  noken  ditinjau  berdasarkan  asas  umum,  maka  tidak  terdapat  pertentangannya terhadap  asas  tersebut.  Asas  umum  menghendaki  setiap  pemilih  memiliki  kesempatan  guna  dapat berpartisipasi  dalam  pemilu.  Partisipasi  tersebut  dilaksanakan  tanpa  adanya  diskriminasi  suku, agama, ras,  jenis kelamin,  dan lain-lain. Dalam pelaksanaan sistem noken sebenarnya  tidak terjadi tindakan-tindakan  diskriminasi  terhadap pemilih.  Yang  terpenting  dalam  sistem  itu  adalah  seluruh pemilih mentaati kesepakatan pilihan yang telah dibuat saat musyawarah dengan kepala suku.
Ketiga ,  jika  sistem  noken  ditinjau  berdasarkan  asas  bebas  pemilu,  maka  keduanya  dapat dikatakan saling bertentangan. Pada pelaksanaan sistem noken, musyawarah serta keputusan kepala suku selalu dijadikan ukuran dalam menentukan pilihan calon. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua MRP, Timotius Murib sebagai berikut :
“Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan  melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut  diatas  dapat  berdasarkan  hasil  musyawarah  bersama  atau  berdasarkan  keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya” Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa peran kepala suku berpengaruh besar dalam pilihan para masyarakat  yang menggunakan noken. Padahal yang dimaksud dengan asas bebas disini adalah para pemilih memiliki kebebasan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, bahkan negara ataupun kepala suku sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengintervensi pilihan dari pemilih.
Keempat , jika sistem noken ditinjau berdasarkan asas rahasia, maka secara jelas terlihat asas ini  telah  dilanggar.  Noken  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  musyawarah  yang  dilakukan  oleh kepala  suku  dan  masyarakat.  Dari  hasil  tersebut  maka  akan  diperoleh  kesepakatan  pilihan, kalaupun  tidak,  pilihan  dapat  diserahkan sepenuhnya  kepada  kepala  suku.  Dengan  demikian, dalam  pelaksanaannya  sistem  ini  tidak  mengandung  asas  kerahasiaan  sama  sekali.  Seluruh masyarakat  telah  tahu  pilihan  politiknya  yang  harus  jatuh  kepada  siapa,  karena  pilihannya bersifat homogen.
Kelima ,  pelaksanaan  sistem  noken  jika  ditinjau  berdasarkan  asas  jujur  dan  adil,  dapat dikatakan  tidak  ada  yang  bertentangan  sama  sekali.  Sepanjang  seluruh  penyelenggara  pemilu dan pihak terkait bersikap jujur sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  maka  asas jujur
ini tidak terlanggar. Pelaksanaan teknis sistem noken diatur di dalam SK KPU yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua. Jadi ketika terdapat pelanggaran, baru asas ini akan terlanggar. Untuk asas adil  juga  sama,  sepanjang pemilih diperlakukan dengan adil dan terbebas dari kecurangan dari  pihak  manapun,  maka  asas  ini  tidak  terlanggar.  Pelanggaran  terhadap  asas  ini  akan dibuktikan di dalam pengadilan. 5

## B. Eksistensi Noken Sebagai Sistem Pemilihan Umum
Diberlakukannya Noken memiliki beberapa fungsi khusus pada masayarakat asli Papua, fungsi utamanya  adalah  menjadi  tempat  untuk  menyimpan  bayi,  dan  tas  noken  di  gantungkan  pada kepala  ibu  dari  bayi  tersebut  selama  sang  ibu  melakukan  kegiatan  seperti  memangkur  sagu  atau memanen  hasil  dari  berkebun.  Dan  dalam  pesta  adat,  tas  noken  di  gunakan  untuk  menyimpan makanan  seperti  ubi  dan  sayur,  dan  hal  tersebut  memiliki  makan  yang  cukup  besar  bagi  Orang Papua, karena satu buah  tas  Noken  dapat  menampung  bahan makanan setidaknya untuk 50 orang, artinya jika kepala suku ingin memberi makan 1000 orang maka hanya di butuhkan sekitar 20 tas noken  untuk  menampung  bahan  makanan. 6 Bagi  orang-orang  di  Yahukimo,  noken  tidak  saja berguna  untuk  membawa  hasil  bumi  dan  juga  sebagai  simbol  kebudayaan.  Dalam  beberapa  kali pemilu,  baik  pemilu  presiden  maupun  pemilu  legislatif,  noken  dipakai  sebagai  tempat  untuk meletakkan kertas  suara  yang sudah dicoblos/dicontreng. Salah satu penyebab mengapa penduduk Yahukimo memasukkan kertas suara  yang sudah digunakan ke dalam noken adalah karena daerah ini  seringkali  terlambat mendapatkan logistic pemilu. Sehingga noken menjadi wadah yang paling mudah untuk mengumpulkan kertas suara. 7
Apabila  mekanisme pemilihan yang dipakai pada negara-negara demokrasi modern diterapkan pada masyarakat adat, dapat menemukannya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu tahun  2009,  masyarakat  di  Kabupaten  Yahukimo  terlibat  dalam  pemilu,  namun  dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat. Pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala  suku.  Pencontrengan  tidak  dilakukan  di  dalam  bilik  suara  dan  kertas  suara  yang dicontreng  tersebut  tidak  dimasukan  ke  dalam  kotak  suara,  tapi  dimasukkan  ke  dalam  tas  khas orang  Papua  yang  disebut  “Noken.”  Gubernur  Papua,  Barnabas  Suebu  pernah  mengatakan  bahwa
5 Zaimi   Multazim, “Persinggungan Budaya   dan   Politik   dalam   Praktik Pelaksanaan      Sistem    Noken      di Papua” ,  2015.http://zaimultazim.blogspot.co.id/2015/11/persinggungan-budaya-dan-  politik-dalam.html    diakses pada   25 Maret 2015
6 Agus  Mulyono,  Orang  Asli  Papua  Sebagai  Syarat  Menjadi  Kepala  Daerah  Dalam  Prespektif  UU  Otsus  Papua  dan dampaknya  Terhadap  Ketahanan  Politik  Wilayah  (Studi  Pemilukada  2010  di  Kabupaten  Merauke  Provinsi  Papua), Tesis pada Perpustakaan UGM, 2011.
7 Yance  Arizona, “Konstitusionalitas  Noken ”,  Penelitian  Learning  Center  HuMa.  Mahasiswa  Magister  Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.
penggunaan  noken  sebagai  pengganti  kotak  suara  itu  sendiri  sudah  berlangsung  sejak  pemilu 1971.
Sistem  noken  adalah  sistem  pemilihan  umum  yang  penggunaannya  menggunakan  noken  yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken ini bertumpu pada “Big Man” atau kepala suku/ketua suku. Seorang Kepala Suku tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan  yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Kekuasaannyapun  bukan  diperoleh  dari  keturunan,  tapi  karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan  kewajiban  dikalangan  Kepala  Suku  dan  warganya.  Kepala  Suku  bertanggung  jawab  atas ketersediaan  kebutuhan  dasar  warganya  seperti  makan,  dan  kesehatan,  namun  sebaliknya  warga harus  loyal  dengan  apapun  keputusan  Kepala  Suku  .  Sistem  politik  Kepala  Suku  di  Papua  sudah berlangsung  ratusan  atau  bahkan  ribuan  tahun  Penerapan  sistem  noken  dalam  pemilihan  umum dengan sistem Kepala Suku terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan  Wakil  Presiden,  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  maupun  Bupati  dan  Wakil  Bupati.  Secara geografis  Papua  terletak  kurang  lebih  1o  dari  selatan  Khatulistiwa,  antara  130o  bujur  barat  dan 141o derajat bujur timur. Secara topografis Papua terbagi dalam tiga wilayah. Antara lain: 8
1. Wilayah  Kepala  Burung  yang  meliputi  Manokwari,  Fak-Fak,  Kaimana,  Sorong, Teminabuan, Bintuni, Ransiki, Ayamaru, dan Windesi.
2. Wilayah  Pegunungan  Tengah  sampai  Utara  yang  meliputi  Jayawijaya,  Nabire, Kepulauan Yapen, Biak, Numfor, Supiori, Sarmi, dan Jayapura.
3. Wilayah Selatan sampai Pegunungan Tengah  yang meliputi Mimika, Merauke, Asmat, Bovendigoel, Kepi, Yahokimo.
Sistem noken merupakan tradisi masyarakat adat tipe nomor 3 (tiga) tepatnya pada Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Methodius Kossay,  bahwa  seluruh  proses  pemilihan  umum  DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  maupun  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  wilayah pegunungan  Papua  tengah  dilaksanakan  menggunakan  noken.  Beberapa  kabupaten  yang menggunakan noken dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  maupun  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  sejak  tahun  2004  hingga sekarang daerah yang  menggunakan sistem Noken di Papua adalah:
8 Methodeus, Ibid hal. 68
1. Kabupaten Yahukimo.
2. Kabupaten Tolikara.
3. Kabupaten Mamberamo Tengah.
4. Kabupaten Lani Jaya.
5. Kabupaten Puncak.
6. Kabupaten Nduga.
7. Kabupaten Intan Jaya.
Kabupaten-Kabupaten  ini  boleh  dinamakan  dengan  “Komunitas  sistem  noken”.  Komunitas sistem  noken  adalah  komunitas  folklor  yang  memiliki  komunalisme  kolektif  dan  adat  istiadatnya, seperti  misalnya  memiliki  bentuk  noken  yang  sama,  secara  geografis  tinggal  di  pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut.
Sebagai  suatu  model  pemilihan,  model  noken  mempertegas  peranan  adat  dalam  membangun demokrasi. Pemilihan model noken dilakukan terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara kepala- kepala suku dengan masyarakat. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan  dipilih  menjadi  wakil  mereka  di  parlemen.  Setelah  dilakukan  musyawarah,  kepala  suku ditugaskan  untuk  mewakili  pemilih  melakukan  penyontrengan.  Kertas  yang  sudah  dicontreng tersebut  dimasukkan  ke  dalam  noken  berdasarkan  pilihan  yang  sudah  disepakati.  Sementara  itu, masyarakat  menyiapkan  lubang  yang  cukup  besar  yang  diisi  dengan  batu  dan  ditaruh  babi  serta umbi-umbian  dan  kayu  bakar.  Setelah  babi  dan  umbi-umbian  masak,  maka  mulailah  rakyat melakukan pesat. Bagi masyarakat adat Papua, pemilu itu identik dengan pesta gembira. Alasannya, menurut  Kepala  Suku  pemilu  tidak  boleh  menimbulkan  permusuhan  di  antara  anggota  suku. Masyarakat Adat Papua, tidak mau terpecah belah karena berbedanya pilihan.

## KESIMPULAN
Kearifan  Lokal  di akui  keberadannya  dalam  pasal  18  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  Noken merupakan  salah  satu  bentuk  kearifan  lokal  yang  terkait  dengan  sistem  pemilihan  umum  dan secara otomatis di akui keberadannya dalam UUD NRI Tahun 1945.
Penggunaan  sistem  noken  bagi  daerah  Komunitas  Noken  itu  sendiri  sudah  berlangsung sejak pemilu pertama di Papua yaitu pada tahun 1971, namun baru mendapat kepastian hukum pada tahun 2009. Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten  Mamberamo Tengah, Kabupaten  Lani Jaya,  Kabupaten Puncak,  Kabupaten Nduga,  Kabupaten Intan Jaya dinamakan sebagai Komunitas Noken.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Mulyono, 2011, Orang Asli Papua Sebagai Syarat Menjadi Kepala Daerah Dalam Prespektif UU  Otsus  Papua  dan  dampaknya  Terhadap  Ketahanan  Politik  Wilayah  (Studi  Pemilukada 2010 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua) , Tesis pada Perpustakaan UGM
Ahmad  Sodiki, Konstitusionalitas  Pemilihan  Umum  Model  Masyarakat  Yahukimo ,  Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
Arief Budiman, 1996, Fungsi tanah dan Kapitalis , Jakarta : Sinar Grafika
Bernarda Meteray, 2012, Nasionalisme Ganda Orang Papua , Kompas, Jakarta.
Don  AL  Flassy,  1983, Aspek  dan  Prospek  Seni  Budaya  Papua ,  Irian  Jaya:  Biro  Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya
Methodius  Kossay,  2014, Pemilu  Sistem  Noken  Dalam  Demokrasi  Indonesia(Studi  kasus  di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua) , jurnal penelitian Univ. Atma Jaya Jogjakarta Muhadam  labolo,  2015, Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia ,  Jakarta  : Rajawali pers
Yance  Arizona,  2010, “Konstitusionalitas  Noken”,  Penelitian  Learning  Center  HuMa. Mahasiswa  Magister  Hukum  Kenegaraan ,  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum Universitas Indonesia
Zaimi Multazim, 2015, “Persinggungan Budaya dan Politik dalam Praktik Pelaksanaan Sistem Noken  di  Papua”,  http://zaimultazim.blogspot.co.id/2015/11/persinggungan-budaya- dan- politik-dalam.html diakses pada 25 Maret 2015