## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 2, Januari 2021, pp. 67-78 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
Vita Rachmawati 1 , Dodi Faedlulloh 2*
1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta Utara-Indonesia
2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, 35141, Bandar Lampung-Indonesia

## Info Artikel
Dikirim: Okt 26, 2020 Diterima: Jan 18, 2021 Dipublikasi: Jan 31, 2021
Kata Kunci: Anak Jalanan; Kebijakan; Kesejahteraan; .

## Koresponden: Dodi Faedlulloh
Jurusan  Ilmu  Administrasi Negara Universitas Lampung
Email: dodi.faedlulloh@fisip.unil a.ac.id
Sitasi Cantuman: Rachmawati, V., &
Faedlulloh,
D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial  Anak Jalanan. Journal  of  Political
Issues. 2(2); 67-78.
https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.38

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i2.38
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  research  is  motivated  by  the  relatively  high  number  of  people  with  social welfare problems for street children in North Jakarta compared to other cities in the DKI Jakarta Province. Therefore, serious efforts from the government are needed to overcome this problem. This study discusses the dynamics of the implementation of the policy on the service  program  for  people  with  social  welfare  problems  for  street  children  in  North Jakarta..  This  study  uses  a  qualitative  method.  To  select  informants,  researchers  used purposive  sampling.  To  measure  the  validity  of  the  study,  the  researcher  used  source triangulation  by  comparing  data  from  observations  and  interviews,  conditions  with people's perspectives, and interviews with document content. The results showed that the communication  process  in  the  implementation  of  handling  street  children  has  not  been implemented  properly.  This  occurs  because  there  are  conditions  in  the  delivery  of information that are still ineffective. Furthermore, resources related to staff, information, authority,  and  facilities  also  each  have  shortcomings  so  that  they  lack  effectiveness  in terms of policy resources. In the context of disposition, it shows that policy implementers have  not  yet  optimal  responses  in  implementing  policies  on  handling  street  children  in North  Jakarta.  Meanwhile,  from  the  bureaucratic  structure,  the  implementing  institution has  its  own  SOP.  The  implementation  of  policies  on  handling  street  children  in  North Jakarta has not experienced fragmentation.
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan  sosial  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara  dibandingkan  dengan  Kota  lain  di wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Oleh  karenanya  perlu  upaya  serius  dari  pemerintah  untuk mengatasi  permasalahan  ini.  Penelitian  ini  membahas  tentang  dinamika  pelaksanaan kebijakan  program  pelayanan  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  anak  jalanan  di Jakarta  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Untuk  memilih  informan peneliti  menggunakan  purposive  sampling.  Untuk  mengukur  validitas  penelitian,  peneliti menggunakan  triangulasi  sumber  dengan  membandingkan  data  hasil  pengamatan  dan wawancara,  keadaan dengan perspektif orang, dan hasil wawancara dengan isi dokumen. Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  komunikasi  dalam  pelaksanaan  penanganan  anak jalanan  belum  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  kondisi  penyampaian informasi  yang  masih  kurang  efektif.  Selanjutnya  sumberdaya    yang  berkaitan  dengan staff,  information,  authority,  dan  facilities  juga  masing-masing  memiliki  kekurangan sehingga  kekurangan  efektivitas  dalam  hal  sumberdaya  kebijakan.  Dalam  konteks disposisi  menunjukkan  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  memiliki  respon  yang  belum optimal  dalam  menjalankan  kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara. Sedangkan  dari  stuktur  birokrasi,  institusi  pelaksana  telah  memiliki  SOP  tersendiri. Pelaksanaan  kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara  tidak  mengalami fragmentasi.

## Tentang:
Vita  Rachmawati ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S1  di  Program  Studi  IlmuAdministrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Dodi  Faedlulloh ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S2  di  Magister  Ilmu  Administrasi Universitas  Jenderal  Soedirman  tahun  2014.  Saat  ini  penulis  bekerja  sebagai  dosen  di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung.

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan urban yang sering ditemui adalah masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Seringkali fenomena anak jalanan di sudut-sudut kota menjadi pemandangan sehari- hari  yang  lazim  ditemui  masyarakat.  Tidak  ada  waktu  belajar,  masa  kecil  mereka  terserap oleh  kerja-kerja  jalanan  untuk  sekadar  bertahan  hidup.  Terminologi  yang  digunakan  negara untuk “mendefiniskan” permasalahan ini sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Walaupun  terkini,  ada  wacana  dari  Kementerian  Sosial  yang  akan  mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari PMKS menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun secara paradigmatik, kita perlu memberikan kontribusi kritik apakah titik  koordinat  pandangan  negara  dalam  melihat  permasalahan  ini  bergeser  pula  atau  tidak. Hal ini layak untuk didiskusikan lebih mendalam.
Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  merupakan  seseorang,  keluarga atau  kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya,  sehingga  tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik jasmani,  rohani  dan  sosial  secara  memadai  dan  wajar (Suleman  et  al.,  2019 ).    Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial,  keterbelakangan,  keterasingan  atau  keterpencilan  dan  perubahan  lingkungan  (secara mendadak)  yang kurang  mendukung, seperti terjadinya bencana. Dari dua puluh  enam  jenis penyandang masalah kesejateraan sosial, meliputi Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak Nakal,  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi,  Korban  Tindak  Kekerasan,  Lanjut  Usia  Telantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin dll,  salah satunya  ialah  anak  jalanan yang telah disinggung di awal.
Keberadaan  anak  jalanan  dilatarbelakangi  oleh  kemiskinan,  penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak jalanan tersebut. Faktanya sebagian besar anak jalanan memang  berasal  dari  keluarga  miskin.  Hal  inilah  yang  merupakan  pemicu  utama  anak melakukan  kegiatan  di  jalanan.  Kondisi  tersebut  terjadi  akibat  tidak  terpenuhi  kebutuhan hidupnya  ( Astri, 2014 ).  Secara Psikologis,  anak jalanan adalah  anak  –anak  yang pada  suatu taraf  tertentu  belum  memiliki  cukup  mental  dan  emosional  yang  kuat,  Sementara  mereka harus bergelut dengan dunia jalanan  yang  keras  dan  cenderung  berpengaruh  negatif  bagi perkembangan  dan  pembentukan kepribadiannya ( Suyanto, 2013 ).
Pada umumnya problem    anak    jalanan banyak berada   di   kota-kota,   keberadaan mereka  pun  juga  tersebar  hampir  di  seluruh  dunia    terutama    negara    berkembang seperti  di  Indonesia ( Mambang & Wahyudi, 2016 ). Fenomena  anak  jalanan berhubungan dengan  masalah-masalah  lain,  baik  secara  internal maupun  eksternal,  seperti  ekonomi, psikologi,   sosial,   budaya,  lingkungan,  pendidikan,  agama, dan keluarga. Mereka korban dari  kondisi  yang  dialami  individu,  baik  internal,  eksternal  maupun  kombinasi  keduanya. Munculnya  anak  jalanan,  tidak  bisa  dilihat  dari  faktor  ekonomi  saja,  tetapi  banyak    faktor yang  menjadi  pemicu,  seperti  kemiskinan,  perhatian  keluarga,  kenakalan  remaja, pola asuh yang salah ( Khoirunnisa et al., 2020 ).
Masalah  sosial  anak  jalanan    merupakan  fenomena  sosial  yang  tidak  bisa  dihindari keberadaannya  dalam  kehidupan  masyarakat,  terutama  yang  berada  di  daerah  perkotaan. Salah  satu  faktor  yang  dominan  mempengaruhi  perkembangan  masalah  ini  adalah kemiskinan.  Masalah  kemiskinan  di  Indonesia  berdampak  negatif  terhadap  meningkatnya arus urbanisasi  dari daerah pedesaan ke kota-kota besar. Sehingga lapangan pekerjaan  yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi anak jalanan.
Tabel 1 Data Anak Jalanan di Suku Dinas Sosial di Wilayah Jakarta Tahun 2015  s/d Tahun 2016
No Anak Jalanan di Wilayah Tahun Jumlah 2015 2016 1. Jakarta Utara 551 Jiwa 405 Jiwa 956 Jiwa 2. Jakarta Selatan 75 Jiwa 215 Jiwa 290 Jiwa .3 Jakarta Pusat 108 Jiwa 150 Jiwa 213 Jiwa 4. Jakarta Barat 263 Jiwa 275 Jiwa 538 Jiwa 5 Jakarta Timur 260 Jiwa 285 Jiwa 545 Jiwa Total 1257 Jiwa 1330 Jiwa 2542 Jiwa
Sumber: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara  Tahun  2017
Berdasarkan  tabel    di  atas,    jumlah  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  anak jalanan  di  Suku  Dinas  Sosial  paling  banyak  di  Wilayah  Jakarta  Utara  dengan  jumlah  956 jiwa.  Dalam hal  ini, untuk  meminimalisir jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak  jalanan,  Pemerintah  telah    kebijakan  penanganan  anak  jalanan  melalui  penjangkauan dan pemulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke daerah asal  yang diatur dalam Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2007  tentang  ketertiban  umum  bebas  penyandang  masalah kesejahteraan sosial  jalanan.
Anak jalanan merupakan anak berusia 5–18 tahun baik  laki-laki maupun  perempuan yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  di  jalan,  memiliki  komunikasi  yang  minimal atau  sama  sekali  tidak  pernah  berkomunikasi  dengan  keluarga  dan  kurang  pengawasan, perlindungan  dan  bimbingan  sehingga  rawan  terkena  gangguan  kesehatan  dan  psikologi (UNICEF) ( Azmiyati, 2014 ). Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial anak jalanan sangat  penting, sebagaimana  yang diamanatkan dalam Pasal  27 Ayat (2) dan Pasal  34  Ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Amandemen  keempat. Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  Amandemen  keempat  berbunyi  “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  Pasal ini  memberikan  pengertian  bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberantas pengangguran  dan  harus  mengusahakan  supaya  setiap  warga  negara  dapat  memperoleh pekerjaandengan upah  yang layak untuk  hidup.  Salah satunya dimanifestasikan dengan cara merumuskan  kebijakan  program  pelayanan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) untuk menanggulangi masalah anak jalanan  tersebut. Karena semua masalah  yang timbul  merupakan  agenda  tetap  pemerintah  untuk  mendapatkan  penyelesaiannya  dengan menuangkannya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jakarta  Utara  untuk  menangani  anak  jalanan sendiri  juga  dibuat  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangaan  yang  telah  ada sebelumnya  yaitu Peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan  kesejahteraan anak jalanan  antara  lain:  UU  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Peraturan Pemerintah  No.  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan  anak  jalanan  anak  terlantar, Peraturan  Daerah  No.  8  tahun  2007  tentang  ketertiban  umum  bebas  penyandang  masalah kesejahteraan sosial Jalanan, Kepmensos No. 30/HUK/1996 tentang rehabilitasi anak jalanan di  dalam  panti  sosial,  Peraturan  Gubernur  No.  19  tahun  2014  tentang  satuan  pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial jalanan.
Beberapa  peraturan  perundangan  tersebut  di  atas  merupakan  kebijakan  publik  atau yang  sering  disebut  kebijakan  negara,  karena  kebijakan  itu  dibuat  negara.  Bila  dikaitkan dengan  tujuan  kebijakan,  maka  yang  hendak  dicapai  adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan yang  sejahtera  untuk  kaum  marjinal  di  Indonesia.  Dalam  bentuknya  yang  positif,  kebijakan publik  didasarkan  pada  undang-undang  dan  bersifat  otoritatif.  Sifat  kebijakan  bisa  diperinci menjadi  beberapa  kategori  yakni  tuntutan-tuntutan  kebijakan (policy  demands), keputusan- keputusan kebijakan (policy decision), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements ),
Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
hasil-hasil kebijakan ( policy outputs ), dan dampak-dampak kebijakan ( policy outcomes) ( Winarno, 2008 ) .
Kebijakan  tidak  berada  dalam  ruang  vakum,  oleh  karenanya  kebijakan  selalu berkelindan  dengan  kondisi  riil  masyarakat.  Kebijakan  tidak  hanya  dirumuskan  lalu  dibuat dalam  suatu  bentuk  positif  seperti  undang-undang  dan  kemudian  didiamkan,  tetapi  sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau di implementasikan melalui program-program agar mempunyai  dampak  kepada  masyarakat.  Tetapi  pada  kenyataanya  tidak  semua  program pelayanan  pada  Suku  Dinas  Sosial  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  dan direncanakan.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  mana  pemerintah  daerah  diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka dengan adanya indikasi tersebut Pemerintah Daerah Kota Jakarta Utara  melalui Suku Dinas Sosial  yang menagani masalah sosial,    khususnya  anak  jalanan  akan  sangat  berperan  sekali  dalam  mengatasi  masalah  anak jalanan yang semakin lama semakin rumit.
Dalam  menjalankan  program  pelayanan  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial anak, Suku Dinas Sosial Jakarta Utara bekerja sama dengan beberapa Panti Sosial yaitu Panti Sosial Bina  Bangun Daya 2 Cipayung Jakarta  Timur dan Panti Sosial Bina Bangun Daya 1 Kedoya Jakarta Barat yang khusus menagani masalah anak jalanan. Bagi PMKS anak jalanan yang  berada  di  panti  tersebut    akan  diberikan  bekal  pemberdayaan  masyarakat  seperti pelatihan dan pembinaan  serta diajarkan berbagai keterampilan dan kerajinan tangan sesuai dengan  minat  dan  bakatnya  masing-masing,  sehingga  pada  saat  PMKS  anak  jalanan  ini keluar dari panti mereka mempunyai  kemampuan dan keahlian dalam menghasilkan sebuah karya  seni  berupa  kerajinan  tangan  yang  memiliki    nilai  jual  ekonomis  yang  tinggi  untuk meningkatkan  pekonomian  mereka.  Diharapkan  nantinya  dengan  program  program pelayanan  yang  diberikan  oleh  Suku  Dinas  Sosial  Jakarta  Utara  tersebut  dapat  memberikan salah  solusi  alternatif    untuk  mengurangi    jumlah  anak  jalanan  dan  mengembalikan  mereka untuk hidup normal dan layak di dalam masyarakat.
Dari  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang  dinamikan pelaksanaan  program  pelayanan  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  anak  di  DKI Jakarta.    Adapun  tujuan  diadakan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dinamika  proses pelaksanaan  Kebijakan  Program  Pelayanan  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) Anak  Jalanan pada  Suku Dinas Sosial di Jakarta Utara.

## METODE PENELITIAN
Secara  sistematis,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif merupakan  prosedur  pengumpulan  data  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati  (Moleong,  2004).  Sedangkan untuk  memilih  informan  peneliti  menggunakan purposive  sampling yaitu  Kepala  Seksi Rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sosial,  Staf  Rehabilitasi  Sosial,    Petugas  Pengawasan  dan Pengendalian Sosial (P3S), masyarakat, dan anak jalanan.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Suku  Dinas  Sosial  Jakarta  Utara.  Adapun Suku  Dinas  Sosial  Jakarta  Utara  memiliki  beberapa    anak  asuhan.  Semua  anak  jalanan tersebut    dititipkan  di  Panti  Sosial  Bina  Bangun  Daya  2  Cipayung  Jakarta  Timur  dan  Panti Sosial  Bina  Bangun  Daya  1  Kedoya  Jakarta  Barat.  Untuk  mengukur  validitas  penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara,  keadaan  dengan  perspektif  orang,  dan  hasil  wawancara  dengan  isi  dokumen ( Moleong,  2004 ).  Untuk  mendukung  hasil  dari  penelitian  lapangan,  peneliti  juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan penelitian berbasis data sekunder. Studi kepustakaan  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  catatan-catatan,  laporan-laporan  yang  ada  kaitannya dengan masalah yang hendak dipecahkan ( Nazir, 2009 ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang  menjadi  “masalah”  bagi  banyak  pihak,  keluarga,  masyarakat  dan  negara.  Namun, perhatian  terhadap  nasib  anak  jalanan  tampaknya  belum  begitu  besar  dan  solutif.  Padahal mereka  adalah  bagian  dari  warga  negara  yang  perlu  dijamin  hak-haknya,  sehingga  tumbuh- kembang  menjadi  manusia  dewasa  yang  bermanfaat,  beradab  dan  bermasa  depan  cerah. Menurut  UUD  1945,  “anak  terlantar  itu  dipelihara  oleh  negara.”  Artinya  pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan  dan  pembinaan  anak-anak  terlantar, termasuk anak jalanan.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  8  tahun  2007  tentang  ketertiban  umum  Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai tugas yang di dalamnya mencakup tentang  penertiban,  pembinaan  dan  pelayanan  sosial,  pemulangan  PMKS,  khususnya  anak jalanan ke daerah asal. Peraturan Daerah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta  Utara  itu  merupakan  kebijakan  publik.  Dalam  riset  ini,  penulis  menggunakan  dan mengadaptasi  teori  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh Edward  III  (1980) dalam  melihat pelaksanaan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Jakarta Utara. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi implementsi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menilik pengaruh keempat faktor  ini  pada  implementasi  kebijakan  program  pelayanan  penyandang  masalah kesejahteraan sosial anak jalanan adalah sebagai berikut:

## Komunikasi
Komunikasi  merupakan  penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan  serta  pihak  lain  yang  berkepentingan.  Indikator  dalam  komunikasi  yaitu  proses transmisi/penyaluran  komunikasi,  kejelasan  komunikasi  dan  konsistensi  ( Nurahmah,  2020 ). Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan penanganan anak jalanan, petunjuk  pelaksanaan,  perintah  dan  lain-lain.  Sehingga  komunikasi  yang  terjadi  berupa komunikasi  internal  dan  komunikasi  eksternal.Komunikasi  internal  terjadi  antar  pejabat Dinas Sosial yaitu pejabat struktural Dinas Sosial Provinsi dan Pejabat Unit
Pelaksana Teknis (UPT) berupa panti-panti, rumah singgah. Komunikasi  internal ini disampaikan  dalam  bentuk  formal  seperti  rapat  dan  non-formal  seperti  perintah  langsung atasan  terhadap  bawahan.  Komunikasi  eksternal  terjadi  di  antara  pejabat  UPT  dengan  anak jalanan.  Dalam  komunikasi  ini  bertujuan  agar  mereka  mengetahui  keadaan  lapangan  yang sesungguhnya,  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan  dilaksanakan  guna  tujuan  kebijakan penanganan anak jalanan agar dapat tercapai dan terwujud.  Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan  dilaksanakan  guna  tujuan  kebijakan  penanganan  anak  jalanan  agar  dapat  tercapai  dan terwujud.  Arus  komunikasi  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  penanganan  anak jalanan dapat dilihat sebagai berikut:
Sumber: Data diolah dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara (2017)
Transmisi  komunikasi  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  telah  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  birokrasi  yang  relatif  pendek  dalam  penanganan  anak jalanan.  Sedangkan  dalam  konteks  kejelasan  komunikasi,  temuan  di  lapangan  menunjukkan kejelasan  informasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  masih  kurang.  Hal  ini  ditandai  dengan fakta  sosialisasi  yang  belum  jelas  dan  masih  banyak  anak  jalanan  yang  belum  mengetahui mengenai kebijakan penanganan anak jalanan tersebut.
Ketidakjelasakan  komunikasi  ini  terjadi  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  dan anak jalanan tentang program yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah terutama dalam penanganan anak jalanan. Adapun mereka yang tahu itu hanya sebatas “sambil lalu” karena mendapat  informasi  tidak  sengaja  melalui    pamflet  atau  dari  aplikasi  qlue.  Oleh  karena  itu, titik tekannya masih permasalahan mendasar, yakni masih perlu adanya sosialisasi yang lebih giat  agar  kebijakan  dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  maupun  kepada  anak  jalanan (Diolah hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 25 April 2017).
Tingginya  mobilitas  dari  para  anak  jalanan  yang  tidak  menentu  setiap  harinya,  telah disadari oleh Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara untuk membangun suatu posko pemantauan bagi para anak jalanan dan para Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial  (PMKS)  lainnya  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara.  Posko  untuk  memantau  anak jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) di Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut dibangun di enam titik di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang meliputi:
1. Posko Mambo : Lampu Merah Enggano
2. Posko  Kelapa Gading : Lampu Merah Summarecon
3. PoskoHailay  Ancol : Lampu Merah Bintang Mas
4. Posko Penjaringan : Lampu Merah Gedong Panjang
5. Posko Plumpang : Pertigaan Plumpang Semper
6. Posko Coca Cola : Lampu Merah ITC Cempak Mas
Menurut  peneliti,  pembangunan  posko  pemantauan  bagi  para  anak  jalanan  dan Penyandang  Masalah  Kesejahtraan  Sosial  (PMKS)  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara, merupakan  suatu  kebijakan  yang  tepat  dari  Kepala  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi Jakarta Utara. Posko pemantauan tersebut dapat dijadikan suatu tempat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, seperti, mengenali berbagai macam aktifitas para anak jalanan di Kota Administrasi Jakarta Utara, mempererat hubungan kerjasama antara Suku Dinas Sosial Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  dengan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang menangani  permasalahan  anak  jalanan  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara,  dan  menjadi tempat mengindentifikasi setiap permaslaahan anak jalanan guna menyeleksi pelayanan yang
Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Kepala Unit Pelaksana Teknis (Panti  Anak),  Rumah Singgah dan Pimpinan Rumah Singgah Anak Jalanan yang berada di Jakarta Utara
Gambar 1 Arus Komunikasi
akan  diberikan.  Kebijakan  Kepala  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara, menyangkut  pembangunan  posko  pemantauan  di  6  titik  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara peneliti  lihat  dari  hasil  observasi  di  lapangan  telah  memaksimalkan    sesuai  dengan semestinya,  karena  saat  ini  posko  tersebut  berisi  petugas  pemantau  seperti  yang  telah ditentukan sebelumnya.
Hal  penting  selanjutnya  dalam  komunikasi  yaitu  konsistensi.  Tentunya  konsistensi diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak  simpang  siur  sehingga  membingungkan pelaksana  kebijakan, target  group dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Perintah  yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas, bila perintah yang diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di lapangan.
Proses  komunikasi  dalam  pelaksanaan  penanganan  anak  jalanan  belum  terlaksana dengan  baik.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  kondisi  penyampaian  informasi  yang  masih  kurang efektif.  Ada  gap  kemampuan  pelaksana  terhadap  informasi  kebijakan.  Kondisi  belum jelasnya  komunikasi  menyebabkan  belum  tercapainya  perubahan  yang  diinginkan.  Anak jalanan di Jakarta Utara masih banyak yang tidak mengetahui akan program tersebut.

## Sumber Daya
Walaupun secara ideal isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan  efektif  ( Gumanti  et  al.,  2020 ).  Sumberdaya  di  sini  bisa  dimaknai  sebagai  hal-hal yang berkaitan dengan staff, information, authority, dan facilities ( Edward III, 1980 ) .
Pembahasan tentang staff diarahkan pada pembahasan kualitas pegawai-pegawai yang akan  terlibat  dalam  pembuatan  maupun  pelaksanaan  kebijakan.  Membicarakan  mengenai staff tidak hanya membicarakan soal angka saja karena keberhasilan implementasi kebijakan juga  sangat  dipengaruhi  oleh  kemampuan  (kualitas)  staff  pelaksana.  Oleh  karenanya,  dua aspek penting dalam menganalisa sumber daya dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa size (ukuran) dan skills (kemampuan).

## Tabel 2 Identitas Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Sumber: Data diolah dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara (2017)
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pegawai  terbanyak  memiliki  jenjang pendidikan  SMA  atau  Sederajat  dan  Sarjana.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  kinerja para  pegawai  dari  sisi  kemampuan  professional  dan  keterampilan  teknis  para  pegawai  di Suku Dinas Sosial KotaAdministrasi Jakarta Utara. Sedangkan kualitas sumber daya manusia (aparatur)  sangat  diperlukan  agar  menajemen  pemerintah  dalam  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi  Jakarta  Utara  dapat  berlangsung  secara  efektif  dan  efesien,  yang  diperlukan tidak  hanya  jumlahnya  yang  cukup,  tetapi  juga  kualitas  para  pegawai  yang  harus  di  ukur dengan  melihat  latar  belakang  pendidikan,  keterampilan,  pengalaman  kerja,  jenjang kepangkatan  dan  status  kepegawaian.  Dari  33  orang,  efektif  hanya  ada  8  pegawai  yang bertugas  dalam  penanganan  Anak  jalanan  di  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta Utara.  Dari  delapan  orang  tersebut,  satu  di  antaranya  adalah  Kepala  Seksi.  Jadi  jika  Kepala
No Pendidikan Jumlah 1. SD 1 Orang 2. SMA 18 Orang 3. SMU 1 Orang 4. SMK 1 Orang 5. SI 7 Orang 6. S2 5 orang Total 33 Orang
Seksi tidak dihitung sebagai pelaksana lapang, maka anak jalanan dan PMKS se Jakarta Utara hanya  akan  ditangani  oleh  7  orang  saja  (Diolah  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Rehabilitasi Sosial tanggal 25 April 2017).
Dengan  pertimbangan  kekurangan  tenaga  pelaksana,  maka  Kepala  Seksi  sekaligus bertindak  sebagai  pelaksana  lapang  dalam  setiap  operasi  penjemputan  anak  jalanan  dan penyerahan ke Panti Sosial. Kekurangan tenaga pula yang ”memaksa” dilakukan kerja sama dengan  Instansi  Pemerintah  seperti  Kelurahan  Kecamatan  Sudin  Tramtib  Linmas  Jakarta Utara. Tujuh orang tentu jumlah yang sangat tidak memadai untuk mengendalikan PMKS di enam  kecamatan  di  wilayah  Jakarta  Utara.  Apalagi  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi Jakarta  Utara  memiliki  kepanjangan  tangan  (struktural)  hingga  ke  tingkat  kecamatan  dan kelurahan.
Apabila  kekurangan  jumlah  petugas  lapangan  bisa  diatasi  dengan  meminta  bantuan Sudin Tramtib Linmas Jakarta Utara serta Petugas P3S yang memiliki puluhan anggota P3S. Puluhan  jumlah  anggota  Tramtib  Linmas  dan  P3S  Jakarta  Utara  belum  termasuk  anggota Tramtib  Linmas  yang  ditempatkan  di  masing-masing  kecamatan.  Kekurangan  tenaga  juga dirasakan oleh panti sosial. Kurangnya tenaga pembina di panti sosial berjalan seiring dengan sedikitnya jumlah panti sosial untuk anak jalanan di Jakarta Utara, bahkan DKI Jakarta.
Selanjutnya,  kekurangan  tenaga  pembinaan  mengakibatkan  pelayanan  kepada  anak jalanan dan PMKS pada umumnya tidak cukup memuaskan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.  Dari  sisi  skills  atau  kemampuan  pelaksana  kebijakan,  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi  Jakarta  Utara  tidak  memiliki  keluhan  yang  cukup  substantif.  Kemampuan penjemputan anak jalanan bukan kemampuan  yang membutuhkan keahlian khusus. Artinya, penjemputan anak jalanan bisa dipelajari dengan cepat dan langsung dipraktikkan di jalanan. Keluhan mengenai skills justru muncul dari panti sosial.
Pelatihan  yang  diberikan  panti  sosial  cenderung  tidak  memberikan  alternatif  alih profesi  yang  menarik  bagi  anak  jalanan.  Keterampilan  dan  pelatihan  yang  diberikan  oleh petugas  panti  sosial  terlalu  usang  untuk  dijadikan  alat  mencari  nafkah  para  mantan  anak jalanan  saat  ini.  Namun  kurangnya  skills  ini  bisa  diatasi  dengan  bekerjasama  dengan  pihak lain  dalam  melakukan  pelatihan.  Kecenderungan  yang  mulai  terlihat  di  beberapa  instansi pemerintahan  adalah  melakukan  kerja  sama  teknis  dengan  pihak  lain  untuk  mengadakan kegiatan  tertentu.  Instansi  pemerintah  bertindak  hanya  sebagai  penentu  kegiatan  dan penyandang dana. Dengan demikian, permasalahan skills petugas Panti Sosial bisa dialihkan menjadi masalah kecukupan anggaran.
Namun  persoalannya dalam meningkatkan keterampilan petugas membutuhkan dana yang  cukup  besar;  sementara  rekrutmen  petugas  baru  dalam  jumlah  cukup  besar membutuhkan dana yang besar pula. Selain itu, direkrutnya petugas baru dengan ketrampilan tinggi  memiliki  konsekuensi  pemberian  gaji  yang  juga  tinggi.  Padahal  standar  gaji  pegawai negeri  masih  terlalu  sedikit,  dan  tidak  sepadan,  jika  pegawai  bersangkutan  harus  bekerja keras  (penuh  waktu)  di  panti  sosial.  Oleh  karenanya  alternatif  langkah  untuk  mencapai perbaikan  (kualitas)  kemampuan  petugas  Panti  Sosial  adalah  dengan  mengharapkan skills upgrade terjadi secara alami melalui pengalaman dan rutinitas pekerjaan. Catatan dan kritik penting dari upgrading model ini yaitu, petugas menjadi orang terampil tapi tanpa membuka kemungkinan tercapainya inovasi baru. Kecil sekali kemungkinan muncul inovasi baru dalam pelayanan kepada anak jalanan jika petugas tidak diberi stimulus pengetahuan baru.
Sumberdaya authority membicarakan  tentang  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.  Kebijakan  penanganan  anak  jalanan  memiliki  struktur  pelaksana  bertingkat.  Artinya terdapat beberapa jenjang instansi yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggungjawaban  secara  vertikal  maupun  hubungan  koordinasi  secara  horisontal. Kebijakan tidak akan bisa dilaksanakan bila tidak disertai pendelegasian kewenangan kepada pelaksana.
Setiap tahap kegiatan penanganan anak jalanan yang dilakukan di Jakarta Utara telah disertai  dengan  kewenangan  di  antaranya  yakni  pada  tahap  perencanaan,  kewenangan diberikan  kepada  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utaras  dan  Bappekodya Jakarta  Utara.  Sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan  terdapat  beberapa  pihak  yang  diberi kewenangan  berbeda  yaitu  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  memiliki kewenangan  hukum  untuk  menjemput  anak  jalanan,  melakukan  pendataan,  kemudian mengirimkannya ke Panti Sosial. Suku Dinas Tramtib Linmas dan PSBIBD I  dan PSBIBD II memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  pelatihan,  pembinaan  dll.  Pihak  Kecamatan setempat  memiliki kewenangan untuk  menjemput  anak jalanan  yang berada di  Wilayahnya. Sedangkan  Polres,  Polsek  dan  Satpol  PP  Jakarta  Utara  memiliki  kewenangan  untuk menangkap  anak  jalanan  yang  kemudian  menyerahkannya  kepada  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi Jakarta Utara. Pihak-pihak tersebut hanya memiliki kewenangan menangani jika terjadi  campur  tangan  oknum  militer  atau  polisi  saat  penjemputan  anak  jalanan  berada  di jalanan atau tempat-tempat umum.
Pada  tahap  pemantauan,  kewenangan  berada  di  tangan  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi Jakarta Utara, sedangkan tahap evaluasi, kewenangan berada pada Suku Dinas Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara.  Selanjutnya  pada  tahap  pembinaan  anak  jalanan, kewenangan  untuk  melakukan  pendataan,  pemilahan,  dan  pembinaan  terhadap  anak  jalanan berada  pada  Panti  Sosial.  Berikut  ini  merupakan  uraian  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi yang  menjadi  bagian  dalam  penanganan  anak  jalanan  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara tersebut:
1. Kunjungan terhadap shelter-shelter yang dijadikan sebagai tempat pemberdayaan anak jalanan
2. Kunjungan kepada keluarga dan masyarakat yang merupakan tempat tinggal anak jalanan
3. Fasilitasi pertemuan pada tingkat komunitas masyarakat
Uraian  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  yang  dilaksananakan  oleh  Kepala  Suku Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara,  menurut  peneliti  sudah  cukup  tepat,  karena monitoring  dan  evaluasi  tersebut  menjadi  suatu  jembatan  bagi  Kepala  Suku  Dinas  Sosial Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  untuk  melihat  sejauh  mana  tingkat  pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  Panti  Sosial  dan  rumah-rumah  perlindungan  anak. Dari uraian mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing pelaksana kebijakan
Selanjutnya  sumberdaya  yang  dibahas  adalah  tentang  fasilitas.  Kelemahan  paling mencolok  dari  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  Anak  jalanan  ini  adalah  jauhnya  fasilitas dari  memadai.  Kendaraan  operasional  penjemputan  yang  dimiliki  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi Jakarta Utara hanyalah 2 mobil gerandong (seperti mobil tahanan) dan 1 mobil panter.  Mobil  tersebut  merangkap  juga  sebagai  mobil  operasional  harian  Seksi  Rehabilitasi Sosial,  untuk  sementara  kebutuhan  kendaraan  pada  saat  penjemputan  anak  jalanan  dari jalanan dan tempat-tempat  umum masih bisa diatasi  dengan bantuan mobil  Tramtib  Linmas dan mobil Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.
Fasilitas  Panti  Sosial,  terutama  dari  sisi  kuantitas,  ternyata  jauh  dari  memadai.  DKI Jakarta memiliki banyak Panti Sosial, namun di seluruh Wilayah DKI Jakarta hanya ada dua Panti  Sosial  yang  diperuntukkan  bagi  penampungan  sementara  yaitu  Panti  Sosial  Bina Bangun  Daya  2  Cipayung  Jakarta  Timur  dan  Panti  Sosial  Bina  Bangun  Daya  1  Kedoya Jakarta Barat dan pembinaan anak jalanan, yaitu Panti Sosial Putra Utama Satu, Panti Sosial Putra  Utama  Dua,  Panti  Sosial  Putra  Utama  Tigayang  tersebar  di  Jakarta.  Daya  tampung ketiga  panti  sosial  yang  masing-masing  berkisar  pada  angka  120  orang,  tentu  tak  sepadan dengan ratusan, bahkan ribuan, anak jalanan yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Kurangnya fasilitas, terutama daya tampung panti sosial, membuat anak jalanan masih banyak  dijumpai  di  jalanan.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  penyebab  banyaknya  jumlah  anak jalanan  yang  berada  di  jalanan,  selain  karena  tidak  semua  anak  jalanan  bisa  dijemput  dan dikirim  ke  panti  sosial  yang  daya  tampungnya  terbatas,  adalah  terjadinya  migrasi  anak jalanan  yang  sulit  dibendung.  Menurut  pengakuan  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi Jakarta Utara menghentikan migrasi anak jalanan adalah hal yang paling tidak bisa dilakukan. Sepanjang yang diketahui, Pemkot Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menahan/menghentikan arus migrasi anak jalanan. Perbatasan Jakarta terlalu luas untuk bisa diawasi  setiap  saat,  sehingga  anak  jalanan  tetap  bisa  melakukan  perpindahan  lintas  batas secara sporadis.
Menurut  pengakuan  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara menghentikan  migrasi  anak  jalanan  adalah  hal  yang  paling  tidak  bisa  dilakukan.  Sepanjang yang  diketahui,  Pemkot  Jakarta  Utara  tidak  pernah  mengeluarkan  kebijakan  untuk menahan/menghentikan arus migrasi anak jalanan. Perbatasan Jakarta terlalu luas untuk bisa diawasi  setiap  saat,  sehingga  anak  jalanan  tetap  bisa  melakukan  perpindahan  lintas  batas secara sporadis.

## Disposisi
Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan  para  pelaku  untuk melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan kebijakan  dapat  diwujudkan  ( Edward  III,  1980 ).  Kecenderungan  perilaku  atau  karakteristik ini berhubungan dengan respon para pelaksana kebijakan di dalam penanganan anak jalanan ini apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan anak jalanan di Jakarta Utara.
Hasil  riset  menunjukkan  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  memiliki  respon  yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan anak jalanan di Jakarta Utara. Dalam arti, secara normatif,  para  pelaksana  telah  menjalankan  kebijakan  tersebut,  namun  belum  tampak sungguh-sungguh  bila  dilihat  dari  perspektif  “tujuan  kebijakan”  karena  faktor  sumberdaya yang  masih  terbatas.    Hal  yang  perlu  dilihat  dari  disposisi  adalah  tentang  karakteristik  dari para pelaksana itu sendiri. Salah satu karakteristik birokrat tersebut adalah berkenaan dengan perilakunya.  Ada  beberapa  perilaku  yang  relevan  dibahas  dalam  konteks  birokrat  sebagai agensi  pelaksana  di  antaranya  kurangnya  kesadaran  bahwa  hal  yang  diurus  adalah  manusia yang  memiliki  kompleksitas  permasalahan  dan  kedua  yaitu  asumsi  bahwa  semua  hal memiliki  karakteristik  yang  sama.  Kedua  asumsi  tersebut  membuat  birokrat  melayani  anak jalanan dengan cara yang kurang bijaksana.

## Struktur Birokrasi
Hal  substantif  yanng  perlu  dibahas  ketika  membicarakan  struktur  birokrasi  dalam pelaksanaan  kebijakan  publik  adalah standard  operating  procedures (SOP)  dan fragmentation ( Edward  III,  1980 ).  Secara  formil,  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi Jakarta  Utara  dan  Panti  Sosial  telah  memiliki  SOP.  Selama  ini  panduan  yang  dipergunakan oleh Suku Dinas  Sosial  Kota Administrasi  Jakarta Utara dan Panti Sosial dalam menangani anak  jalanan  adalah  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  30/Huk/2011 tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak  Untuk  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak dengan  beberapa  penambahan  dan  pengurangan  yang  dikontekstualisasi  dengan  kondisi Jakarta Utara.
Cara  penanganan  anak  jalanan  bisa  disesuaikan  dengan  kondisi  riil  yang  dihadapi. Penjemputan  anak  jalanan  yang  berada  di  jalanan  menjadi  lebih  fleksibel  karena  selalu terbuka  kemungkinan  untuk  melajukan  revisi  aturan  sewaktu-waktu.  Fleksibilitas  dalam menghadapi  anak  jalanan  akan  sulit  dilakukan  jika  aturan/petunjuk  teknis  bersifat baku/formal/tertulis.  Dalam  pelaksanaannya,  seperti  telah  dibahas  sebelumnya,  pelaksanaan kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di  Jakarta  Utara  diserahkan  kepada  aktor  utama  yaitu
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi  Jakarta  Utara  melakukan  koordinasi  dengan  berbagai  instansi  lain  untuk melakukan  penjemputan  terhadap  anak  jalanan  yang  berada  di  jalanan.  Sementara  Panti Sosial  berperan  sebagai  pihak  yang  menampung  anak  jalanan  dan  melakukan  pembinaan terhadapnya.
Terkait  dengan fragmentation ,  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di Jakarta Utara tidak mengalami fragmentasi. Di lapangan tidak terjadi fragmentasi koordinasi pelaksanaan  kebijakan  dan  pemecahan  pertanggungjawaban.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut  tidak  terjadi  pemecahan  koordinasi  pelaksanaan  kebijakan  dan  pemecahan pertanggungjawaban. Meskipun praktek di lapangan menunjukkan banyak pihak yang terlibat penanganan  anak  jalanan,  namun  puncak-puncak  koordinasi  dan  pertanggungjawaban pelaksanaan  tetap  berada  di  tangan  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  dan Panti Sosial. Pihak-pihak selain Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial  yang  terlibat  dalam  penanganan  anak  jalanan  bertindak  hanya  atas  permintaanSuku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan karena itu tidak memiliki kewenangan dan pertanggungjawaban  khusus  berkaitan  dengan  penanganan  anak  jalanan.  Satu-satunya  hal yang  mengganggu  dalam  kaitannya  dengan  fragmentation,  meskipun  selama  ini  tidak menghambat  pelayanan  yang  diberikan  adalah  koordinasi  antarinstansi  pascapenjemputan anak jalanan yang berada di jalanan.
Terdapat  beberapa  instansi  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menjemput  anak jalanan,  dengan  berbagai  alasan,  dari  jalanan  dan  menyerahkannya  kepada  panti  sosial. Kemudian di panti sosial melakukan pendataan anak jalanan, asal wilayah penjemputan, dan instansi yang menjemputnya. beberapa instansi yang memiliki kewenangan menjemput anak jalanan  yang  berada  di  jalanan,  kadang-kadang  bersikap  ”arogan”  dan  tidak  merasa  perlu berkoordinasi  dengan  instansi  lain,  terutama  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta Utara,  alasan  yang  dikemukakan  masing-masing  instansi  memang  bisa  diterima,  masing- masing  instansi  tidak  berkoordinasi  dengan  Suku  Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta Utara karena memiliki tugas sendiri yang juga berlandasan hukum.
Walaupun  banyak  pihak  yang  terlibat  penanganan  anak  jalanan,  namun  puncak- puncak koordinasi  dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada di  tangan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara dan Panti Sosial. Sedangkan pihak-pihak selain Suku Dinas  Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  dan  Panti  Sosial  yang  terlibat  dalam penanganan  anak  jalanan  bertindak  hanya  atas  permintaan  Suku  Dinas  Sosial  Kota Administrasi  Utara  dan  karena  itu  tidak  memiliki  kewenangan  dan  pertanggungjawaban khusus  berkaitan  dengan  penanganan  anak  jalanan.  Adapun  yang  relatif  menjadi  kendala dalam  kaitannya  dengan  fragmentasi  adalah  koordinasi  antar  instanasi  pasca  penjemputan anak  jalanan.  Hal  ini  terjadi  karena  pihak-pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam penjemputan  memiliki  argumentasi  yang  bisa  diterima  dan  berlandaskan  hukum  tertentu. Contohnya Tramtib Linmas yang memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban di wilayah Jakarta Utara. Dalam praktiknya, Tramtib  Linmas tidak perlu melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.

## SIMPULAN
Dari hasil studi sebelumnya, secara garis besar terdapat empat kesimpulan umum yang saling berkaitan,  yaitu  1)  Proses  komunikasi  dalam  pelaksanaan  penanganan  anak  jalanan  belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena ada kondisi penyampaian informasi yang masih kurang efektif. Ada gap kemampuan pelaksana terhadap informasi kebijakan. Selanjutnya, 2) Sumberdaya  yang berkaitan dengan staff, information, authority, dan facilities juga masing- masing  memiliki  kekurangan  sehingga  kekurangan  efektivitas  dalam  hal  sumberdaya kebijakan.  Kemudian,  3)  Dalam  konteks  disposisi  menunjukkan  bahwa  respon  dari pemerintah  Jakarta  Utara  belum  optimal.  Sedangkan  dari  4)  stuktur  birokrasi,  Suku  Dinas
Sosial  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  dan  Panti  Sosial  telah  memiliki  SOP  tersendiri. Kemudian  dalam  stukrur  birokrasi,  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  anak  jalanan  di Jakarta Utara tidak mengalami fragmentasi. Di lapangan tidak terjadi fragmentasi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pemecahan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA
Astri,  H.  (2014).  Kehidupan  anak  jalanan  di  Indonesia:  faktor  penyebab,  tatanan  hidup  dan kerentanan berperilaku menyimpang. Jurnal Aspirasi , 5 (2), 145–155.
Azmiyati, S. R. (2014). Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang.
Kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 9 (2), 137–143.
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/kemas.v9i2.2841
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quarterly Press.
Gumanti, L., Permana, I., & Sutarjo, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Jurnal Ilmiah Publika , 8 (1), 9–15.
Khoirunnisa,  Ratna,  E.,  &  Irawati.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Anak  Terlantar  Atas  Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. Notarius , 13 (1), 546–556.
Mambang,  &  Wahyudi,  H.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Gelandangan,  Pengemis,  Tuna Susila dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Pencerah Publik , 3 (2), 1–8.
Moleong, L. J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Nazir, M. (2009). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Nurahmah,  J.  A.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2017 Dilihat  Dari  Aspek  Komunikasi  Pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Tabalong. JAPB: Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis , 3 (2), 1016–1030.
Suleman, S., Pakaya, R., & Daud, Y. (2019). Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi Indonesia , 4 (1), 30–39.
Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak . Kencana Pranada Media Group.
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori & Proses . MedPress.