## EVALUASI MANAJEMEN PERPAJAKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN START-UP X)
Mardhiyah Alfath Annisaa, Siti Nuryanah Universitas Indonesia mardhiyah.alfath11@ui.ac.id

## Abstrak
Kondisi  perusahaan Startup identik  dengan  situasi  keuangan  yang  terus  merugi. Meskipun  dalam  kondisi  merugi, Startup tetap  memiliki  kewajiban  menjalankan administrasi  perpajakannya.  Pelaku  usaha  apapun  termasuk Startup dapat berpotensi  menerima  STP  dan  sanksi  pajak  jika  tidak  menjalankan  kewajiban perpajakannya  dengan  benar.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi manajemen  pajak  PT  X  agar  meminimalisasi  pengenaan  sanksi  pajak  dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait PPN. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak  PKP  terkait  PPN  pada  PT  X  tahun  2020-2022.  Proses  evaluasi  dihubungkan dengan  potensi  biaya  kepatuhan  saat  menjalankan  manajemen  perpajakannya  dari tahapan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian.  Melalui metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus,  penelitian  ini  menggunakan triangulasi  dengan  cara  analisa  dokumentasi  terkait  PPN  serta  menganalisis wawancara  dengan  informan  yang  berhubungan  terkait  pengelolaan  pajak  PT  X. Hasil penelitian menunjukkan PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan  kewajiban  dan  haknya  terkait  PPN  dengan  baik.  Namun,  PT  X  dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat SOP  baku  tertulis  serta  menjalankan  rekomendasi  untuk  meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak tidak valid.
Kata kunci : Manajemen Pajak, Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Start-up

## Abstract
The  current  situation  of  a  Startup  is  the  condition  of  losing  money.  Even  though they  are  at  a  loss,  Startups  still  should  carry  out  their  tax  administration.  Any business  actor,  including  Startups,  can  receive  STP  and  sanctions  if  they  don’t fulfill their  tax obligations  correctly. This  research was conducted to  evaluate  the tax management implemented by PT X to minimize the imposition of tax sanctions and  the  emergence  of  a  tax  burden  on  the  implementation  of  its  obligations  and rights  related  to  VAT.  The  scope  of  this  research  is  limited  to  tax  management activities for implementing the obligations and rights of PKP related to VAT at PT X  from  2020  to  2022.  The  evaluation  process  is  related  to  the  compliance  costs borne  by  PT  X  when  carrying  out  its  tax  management  from  stages  of  planning, organizing, implementing, and controlling. Using a qualitative method with a case study  approach,  this  research  uses  triangulation  through  examining  documents related  to  VAT  and  analyzing  interviews  with  informants  responsible  for  tax management  of  PT  X.  The  results  show  that  PT  X  has  properly  implemented  tax management  to  fulfill  its  VAT  obligations.  PT  X  can  improve  the  efficiency  and

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
effectiveness  of  its  tax management  by  making  written SOP and strengthening the management of tax invoices to minimize/prevent invalid tax invoices.

## Keywords: Tax Management, Tax Compliance, Value Added Tax, Start-up

## Pendahuluan
Perkembangan  pengguna  internet  yang  sangat  masif  telah  memberikan  peluang digitalisasi  pada  sektor  ekonomi  yang  ditandai  dengan  naiknya  eksistensi  dari  bisnis rintisan  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Startup (Sri  Adiningsih,  2019).  Berdasarkan laporan Startup Ranking  yang  disajikan  dari  laman Startup ranking.com  (2022), Indonesia  termasuk  dalam  sepuluh  besar  daftar Startup terbanyak  di  dunia  dengan memiliki  2.347 Startup per  tahun  2022.  Angka  ini  tergolong  sangat  potensial  untuk meningkatkan pos pendapatan negara, khususnya dari penerimaan pajaknya. Salah satu penyumbang  realisasi  penerimaan  pajak  terbesar  bagi  negara  berasal  dari  komponen Pajak  Pertambahan  Nilai.  Kompleksitas  struktur  ekonomi  digital  tentunya  menjadi tantangan  baru  bagi  pemerintah  untuk  dapat  memformulasikan  kebijakan  yang  sesuai dengan dinamika kegiatan ekonomi perusahaan Startup digital saat ini (Wijaya, 2019). Keberadaan  perusahaan Startup sendiri  dapat  dikatakan  sedikit  berbeda  dengan bisnis  konvensional  yang  memiliki  kecenderungan  fokus  mengejar  profit  (Muttaqin, 2020). Tren yang berkembang di bisnis Startup adalah kondisi perusahaan yang merugi sambil  mengejar  valuasi.  Namun,  hal  yang  perlu  diperhatikan  bagi  para  pelaku  bisnis Startup adalah situasi keuangan perusahaan yang merugi tidak dapat dijadikan sebagai alasan  untuk  mengabaikan  kewajiban  perpajakannya.  Meskipun  keberadaan  beberapa jenis  bisnis Startup tergolong  baru  dan  unik,  ketentuan  perpajakannya  tetap menyesuaikan  dengan  peraturan  perpajakan  yang  telah  berlaku  sembari  menunggu terbitnya peraturan tambahan yang mengaturnya lebih lanjut.
Peraturan  perpajakan  yang  berlaku  sampai  sekarang  masih  dapat  digunakan sebagai  pedoman  bagi  perusahaan Startup dalam  menjalankan  administrasi perpajakannya  sebagai  Wajib  Pajak  dan  Pengusaha  Kena  Pajak.  Namun,  beberapa pendiri Startup cenderung  memiliki  indikasi  pemahaman  yang  minim  terkait perpajakan.  Dilansir  dari  laman  (Maxmanroe,  2019)  yang  memaparkan  analisa  iPrice Group  dan  perusahaan  Ventura  terkait  latar  belakang  pendidikan  dari  pendiri Startup yang minimal sudah mendapatkan pendanaan seri-A diketahui bahwa sejumlah 43 dari 102 orang pendiri Startup memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan teknologi, sehingga  perhatian  utama  mereka  cenderung  tertuju  pada  mengeksplor  dunia  digital sebanyak  mungkin.  Kondisi  ini  dapat  menyebabkan  teralihnya  perhatian  pihak manajemen  perusahaan  saat  mengurusi  kepentingan  perpajakannya.  Sejatinya,  pelaku usaha  apapun  termasuk Startup dapat  berpotensi  mendapatkan  Surat  Tagihan  Pajak (STP) serta sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal  ini juga berlaku bagi  salah satu Startup bidang pendidikan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.
Pada  penelitian  ini  akan  membahas  salah  satu Startup bidang  pendidikan  yang sudah  berdiri  lebih  dari  lima  tahun  namun  masih  cukup  sering  mendapatkan  produk hukum  pajak  seperti  Surat  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan (SP2DK),  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  dan  sanksi  pajaknya.  SP2DK  diterbitkan  untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum  dipenuhinya  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perpajakan.  Sedangkan  terbitnya  produk  hukum  STP disebabkan  oleh  beberapa  kondisi,  diantaranya  oleh  keterlambatan  membayar kekurangan pajak terutang serta keterlambatan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Startup X sendiri sudah beberapa kali mendapatkan SP2DK terkait kesesuaian pengisian dan pelaporan dari faktur pajak, bukti pembayaran dan SPT Masa  PPN.  Selain  itu, Startup X  juga  cukup  sering  menerima  STP  atas  kelalaiannya menjalankan  kewajiban  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  pada  tahun-tahun  awal dikukuhkannya  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Pemberian  produk  hukum  dan  sanksi pajak  ini  dapat  menjadi  salah  satu  indikasi  bahwa  belum  dijalankannya  manajemen perpajakan di Startup X secara optimal. Oleh karena itu pada 3 tahun terakhir Startup X mulai  membenahi  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya  dengan  melakukan  beberapa tindakan  yang  mengarah  pada  manajemen  perpajakan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengevaluasi manajemen pajak yang telah diterapkan oleh Startup X, khususnya dalam menjalani kewajiban dan haknya terkait PPN.
Pemilihan  fokus  penelitian  pada  klaster  PPN  sejalan  dengan  upaya  pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat membantu mencapai target penerimaan pajak sesuai rancangan APBN yang telah dibuat.  Pada  situasi  yang  dialami  oleh Startup X  memiliki  kecenderungan  potensi ketidakpatuhan pada aspek PPN jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal  ini dapat  diketahui  dari  intensitas  produk  hukum  dan  sanksi  pajak  yang  diterima  oleh Startup X  hampir  selalu  berkenaan  dengan  PPN.  Kondisi  PPN  yang  memiliki  status lebih  bayar  secara  terus  menerus  juga  perlu  diantisipasi  dengan  pengelolaan pelaksanaan  kewajiban  PKP  secara  benar  sehingga Startup X  selalu  siap  dan  tidak khawatir  jika  sewaktu-waktu  dilakukan  pemeriksaan.  Dengan  naiknya  popularitas Startup saat  ini membuat  kondisi bisnis menjadi lebih kompleks seiring meningkatnya jumlah  transaksi  setiap  bulan,  sehingga Startup X  yang  terus  bertumbuh  perlu melakukan  peninjauan  dan  menyesuaikan  manajemen  perpajakannya  secara  optimal agar  bisa  meminimalisasi  sanksi  pajak  sekaligus  menurunkan  biaya  kepatuhan  yang timbul  serta  meningkatkan  profit  bagi  perusahaan. Startup X  perlu  memperhatikan bagaimana  pengelolaan  keuangannya  pada  hal-hal  yang  bersifat  prioritas  agar operasional  perusahaan  tidak  terganggu  dan  tidak  mempengaruhi  keberlangsungan usaha. Selain itu, adanya beberapa penyesuaian ketentuan PPN terbaru yang diatur pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan mengenai  perubahan  ketentuan  jasa  Pendidikan  yang  sebelumnya  termasuk  sebagai kelompok  bukan  objek  PPN  namun  saat  ini  beralih  menjadi  objek  PPN  yang mendapatkan  fasilitas  PPN  dibebaskan.  Perubahan  ketentuan  perlakuan  objek  PPN  ini

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
secara  otomatis  juga  dapat  berpotensi  memengaruhi  proses  pelaksanaan  kewajiban perpajakan Startup X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Penelitian  terdahulu  terkait  manajemen  pajak  sudah  banyak  dilakukan. Diantaranya  oleh  (Wiratama,  2021)  yang  melakukan  evaluasi  manajemen  pajak  atas kredit pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai Bendaharawan khususnya terkait dengan  pengelolaan  kredit  pajak  penghasilan  Pasal  22  dan  PPN  perusahaan  penyedia barang  atau  jasa  pemerintah.  Selanjutnya,  (Setyaningsih  &  Indrawan,  2023)  juga melakukan evaluasi  manajemen pajak atas sengketa PPN di Badan Usaha Minyak dan Gas. (Setyaningsih &  Indrawan, 2023) menganalisis kronologi  dan penyebab sengketa pajak  PPN  gas  bumi  PGN  untuk  tahun  pajak  2012  hingga  2017,  mengevaluasi pengelolaan  sengketa  pajak  PPN  gas  bumi  yang  dilakukan  oleh  PGN,  dan merekomendasikan  manajemen  pajak  PPN  gas  bumi  yang  seharusnya  dilakukan  oleh badan  usaha  minyak  dan  gas.  Berbeda  pembahasan  dengan  penelitian  terdahulu, penelitian  ini  memiliki  fokus  pada  perusahaan Startup yang  sedang booming di Indonesia.  Secara nature perusahaan Startup ini  merupakan  perusahaan  baru  dimana selain untuk  dapat  bertahan, perusahaan juga harus taat  kepada setiap  aturan termasuk aturan  perpajakan.  Secara  khusus,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi manajemen perpajakan terkait PPN PT X yang merupakan perusahaan Startup di bidang pendidikan . Evaluasi  manajemen  pajak  ini  terkait  dengan  pelaksanaan  kewajiban  dan hak  perusahaan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  atas  transaksi  atau  aktivitas  yang berkaitan dengan PPN.
Susunan  penulisan  penelitian  ini  terdiri  dari  pendahuluan  yang  membahas  latar belakang  dari  masalah  yang  akan  diteliti,  kemudian  pada  bagian  tinjauan  teoritis  akan memaparkan teori-teori serta kerangka pemikiran yang menunjang dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bagian desain penelitian akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data penelitian  hingga  kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai  manajemen  pajak  yang  baik. Dari  kriteria  yang  sudah  ditentukan,  pada  bagian  hasil  penelitian  akan  dipaparkan evaluasi  dari  setiap  tahapan  manajemen  pajak  termasuk  rekomendasi  yang  dapat meningkatkan  optimalisasi  penerapan  manajemen  pajaknya.  Terakhir  pada  bagian kesimpulan,  implikasi  dan  batasan  penelitian  akan  disimpulkan  apakah  manajemen pajak  yang  diterapkan  sudah  terlaksana  dengan  baik  atau  belum,  serta  memberikan rekomendasi pada penelitian selanjutnya dari keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini.
Istilah Startup yang sedang popular di era digital ini tidak memiliki definisi yang mutlak  dan  sering  ditemukan  adanya  perbedaan  pendapat  diantara  para  ahli.  Seorang pemodal  ventura  yang  bernama  Paul  Graham  mendefinisikan Startup sama  dengan pertumbuhan  (Robehmed, 2013). Suatu  perusahaan yang dirancang untuk berkembang dengan cepat dapat disebut sebagai Startup . Ruang lingkup bidang Startup tidak selalu berkaitan  pada  teknologi,  atau  mengambil  dana  ventura.  Selain  itu,  tidak  semua perusahaan  baru  dapat  dikategorikan  sebagai Startup karena  hal  yang  dianggap  paling penting dari Startup adalah perkembangan yang cepat dari perusahaan itu sendiri.
(Maxmanroe, 2020) menyebutkan bahwa istilah Startup banyak dikaitkan dengan segala  hal  yang  berbau  teknologi,  website,  aplikasi,  internet  dan  yang  berhubungan dengan ranah tersebut. Hal ini dikarenakan istilah Startup sendiri mulai popular secara internasional  pada  masa buble  dot-com yang  terjadi  pada  periode  1998  hingga  2000 dimana  banyak  perusahaan  sedang  gencar-gencarnya  membuka  website  pribadi  (dot- com) yang didirikan secara bersamaan. Selanjutnya (Maxmanroe, 2020) juga mengutip pernyataan Rama Mamuaya selaku CEO Dailysocial.net yang mengelompokkan Startup di Indonesia menjadi tiga kelompok yaitu Startup pencipta game, aplikasi edukasi dan perdagangan seperti e-commerce dan portal informasi.
Istilah  Manajemen  pajak  menurut  Lumbantoruan  dalam  (Suandy,  2011)  adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah yang dibayar dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang diharapkan.  Pendapat  Lumbantoruan  ini  selaras  dengan  pendapat  dari  (Pohan,  2013) yang  menyatakan  bahwa  manajemen  pajak  adalah  suatu  usaha  menyeluruh  yang dilakukan  oleh  manajer  pajak  dalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi  agar  semua  hal yang  berhubungan  dengan  urusan  perpajakan  dapat  dikelola  dengan  baik,  efektif  dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. (Santoso & Rahayu, 2018) menyatakan bahwa efisien dapat dilihat dari efisiensi pemanfaatan dana, penerapan  strategi  penghematan  tanpa  menimbulkan  masalah  perpajakan  di  masa mendatang,  serta  pelaksanaan  tugas  administrasi  perpajakan  secara  memuaskan  dalam konteks  waktu  dan  biaya  yang  terukur.  Sedangkan  untuk  definisi  efektif  sendiri berkaitan dengan pengukuran bahwa semua pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dilakukan  secara full  compliance serta  tindak  pengawasan  otoritas  pajak  berupa pemeriksaan  dan  verifikasi  pajak  dapat  dilayani  secara  memuaskan  tanpa  adanya distorsi atas kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.
Manajemen  pajak  merupakan  upaya  sistematis  yang  meliputi  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  di  bidang  perpajakan.  Tujuan  utama dari dilakukannya manajemen pajak menurut (Pohan, 2013) adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalkan beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan  keuntungan.  Untuk  mewujudkan  tujuan  utama  dari  manajemen  pajak ini, maka perlu disusun strategi pajak yang tepat. (Pohan, 2013) menjabarkan beberapa strategi pajak yang dapat ditempuh untuk meminimalkan beban pajak secara legal, salah satunya  dengan  menghindari  pelanggaran  peraturan.  Dalam  melaksanakan  manajemen pajaknya,  timbul  biaya  kepatuhan  ( Compliance  cost )  sebagai  bagian  dari  beban  yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam compliance cost tidak hanya mencakup biaya yang dapat diukur dengan uang ( tangible ), tetapi  juga  biaya  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  uang  ( intangible )  yang  ditanggung oleh  Wajib  Pajak  dalam  proses  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya. Compliance  cost terbagi  menjadi  tiga  (Irianto,  Rosdiana,  Sunaryo,  Tambunan,  & Inayati, 2017), yaitu Fiscal Cost, Time Cost, dan Psychological Cost .

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)

## Metode
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. (Creswell  &  Creswell,  2017)  menjelaskan  bahwa  studi  kasus  sebagai  sebuah  strategi penelitian kualitatif dimana peneliti mengkaji suatu program, kejadian, aktivitas, proses atau  satu  atau  lebih  individu  secara  lebih  mendalam.  Kasus  yang  dikaji  akan  dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  selama  periode  waktu tertentu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  triangulasi  sumber  data  dan  triangulasi metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik atas permasalahan yang diteliti. Triangulasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  menggabungkan  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  (Sugiyono,  2018).  Triangulasi  sumber  data  terdiri dari  dokumen  milik  PT  X  berupa  faktur  pajak,  bukti  pembayaran,  bukti  pelaporan, kontrak  dan  invoice  serta  hasil  wawancara  dengan  para  narasumber,  sedangkan  pada triangulasi  metode  terdiri  dari  metode  dokumentasi  dan  metode  wawancara.  Untuk metode  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  dilakukan  secara purposive karena sampel yang dipilih telah melalui pertimbangan dan tujuan tertentu yang sejalan dengan maksud  penelitian.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  menggunakan  informan  dari  Wajib Pajak  (PT  X)  dan  Konsultan  Pajak  dengan  kriteria  memiliki  pengetahuan  atau pengalaman atas pembahasan pelaksanaan hak dan kewajiban PKP.

## Hasil dan Pembahasan

## Perencanaan Pajak
Dari hasil wawancara dengan narasumber pihak PT. X menunjukkan bahwa selama tahun  2020  hingga  2022  PT  X  sudah  memiliki  perencanaan  pajak  untuk  setiap pelaksanaan  kewajiban  dan  haknya  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Tabel  1  berikut menyajikan  bentuk  perencanaan  pajak  sesuai  dengan  kewajiban  dan  haknya  dalam menjalankan administrasi Pajak Pertambahan Nilai:

## Tabel 1: Perencanaan PPN PT X
Variabel Kewajiban & Hak PKP Manajemen Pajak PT X Pemungutan PPN Pengawasan pembuatan kontrak kerja dan penerbitan Invoice Penyetoran PPN Pengawasan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri Pelaporan PPN 1. Pengawasan  batas  waktu  dan  proses  pelaporan PPN 2. Pemanfaatan proses Pelaporan dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan Penerbitan Faktur Pajak Pengawasan kesesuaian penerbitan faktur pajak Pengkreditan PPN 1. Pengawasan Penerimaan Faktur Pajak Masukan 2. Pengkreditan  Pajak  Masukan  dengan  metode proporsional
Penentuan  Opsi  atas  kondisi  Lebih  Pemilihan  opsi  Kompensasi  atas  SPT  PPN  Lebih
Bayar Bayar Sumber: Diolah Penulis ( 2023 )
Secara  keseluruhan  perencanaan  pajak  yang  didesain  oleh  PT  X  telah  memenuhi ketentuan dari syarat manajemen pajak yang baik dinilai sudah mencapai tujuan efisien sebagai  bagian  dari  tahapan  manajemen  perpajakan.  Setiap  poin  perencanaan  pajak tidak  melanggar  ketentuan  pajak  dan  secara  bisnis  dapat  dianggap  masuk  akal. Berdasarkan  strategi  yang  dijelaskan  dalam  buku (Pohan, 2013) ,  PT  X  menggunakan strategi  menghindari  pelanggaran  peraturan  yang  dapat  berpotensi  dikenakan  sanksi administrasi agar tidak menimbulkan biaya kepatuhan baru bagi perusahaan. Dari hasil peninjauan  dokumentasi  berupa  kontrak  kerjasama, invoice, faktur  pajak,  bukti  bayar, SPT PPN hingga bukti lapor juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak ini didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.

## Pengorganisasian
Pada  tahapan  pengorganisasian,  tiga  unsur  penting  yang  menjadi  poin  evaluasi dalam rangka mencapai manajemen perpajakan yang efektif dan efisien terdiri dari tax personel , infrastruktur pekerjaan, serta proses dan prosedur kerja. Dari hasil wawancara diketahui  bahwa  PT  X  sudah  memiliki  sumber  daya  manusia  ( tax  personel) yang menjalankan  pekerjaannya  di  lingkup  perpajakan  dengan  adanya  divisi  pajak  yang anggota  timnya  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman  di  bidang perpajakan.  Secara  khusus  divisi  pajak  PT  X  menugaskan  salah  satu  anggota  timnya untuk  menjalankan  administrasi  PPN  dari  PT  X.  Pada  level  manajer  turut  dilakukan pengawasan  dan  peninjauan  atas  pelaksanaan  administrasi  PPN  tersebut.  Berdasarkan kualifikasi  ideal  dari  seorang  staf  perpajakan  menurut  (Santoso  &  Rahayu,  2018), anggota  tim  dari  divisi  pajak  PT  X  sudah  memiliki  kecakapan  dan  pengetahuan  yang baik  dalam  hal  operasional  perusahaan,  pencatatan  pembukuan  (akuntansi), pembaharuan pengetahuan akan regulasi serta penguasaan teknologi informasi.
Selanjutnya terkait infrastruktur pekerjaan,  berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT X menyediakan laptop bagi setiap karyawannya dan khusus bagi divisi pajak disediakan  pula database peraturan  perpajakan  serta software pelaporan  PPN  yang bekerja  sama  dengan  Penyedia  Jasa  Aplikasi  Perpajakan.  Dengan  infrastruktur  yang memadai, pengerjaan kewajiban pajak akan lebih mudah dilakukan oleh staf perpajakan perusahaan.  Terakhir  mengenai  proses  dan  prosedur  kerja,  divisi  pajak  PT  X  tidak memiliki  SOP  tertulis  khusus  terkait  perpajakan  yang  dibuat  secara  baku  dan terstruktur.  Pelaksanaan  pekerjaan  untuk  administrasi  perpajakan  sehari-harinya menyesuaikan  dengan  instruksi  langsung  dari  manajer  pajak.  Meskipun  demikian, seluruh dokumentasi  terkait perpajakan dan akuntansi  sudah  disimpan secara rapi  oleh tim keuangan, baik salinan fisik maupun salinan elektronik.
Dari  sisi  efisiensi  manajemen  pajak  dapat  dinilai  bahwa  unsur  sumber  daya manusia  ( tax  personel )  dan  infrastruktur  pekerjaan  sudah  dapat  dikategorikan memenuhi  kriteria  komponen  manajemen  pajak  yang  baik.  Namun  pada  unsur  proses

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
dan  prosedur  kerja  dapat  dikategorikan  belum  memenuhi  sepenuhnya  komponen manajemen pajak yang baik. Hal ini dikarenakan belum adanya SOP baku yang menjadi pedoman  bagi  divisi  pajak  dalam  menjalankan  tugas  yang  berhubungan  dengan administrasi  perpajakan.  Dengan  kondisi  semakin  besarnya  lingkup  dan  ukuran  dari organisasi  perusahaan,  maka  kebijakan  dan  proses  implementasi  pengorganisasian perpajakannya  tidak  bisa  bergantung  pada  sumber  daya  manusianya  secara  terus menerus.  (Santoso  &  Rahayu,  2018)  menyebutkan  bahwa  secara  perlahan ketergantungan  pada  orang  akan  bergeser  menjadi  ketergantungan  pada  sistem.  Oleh karena  itu,  perusahaan  perlu  membuat Tax  manual atau  SOP  perpajakan  yang  secara garis besar berisikan Manual Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban  Pajak  Perusahaan.  Simpulannya,  penilaian  pada  tahap  pengorganisasian pajak PT X belum efisien mendukung proses pelaksanaan manajemen pajak.

## Pelaksanaan
Dari perencanaan pajak  yang telah dibuat sebelumnya, PT X sudah melaksanakan secara  maksimal  setiap  poin  perencanaan  tersebut.  Berikut  pemaparan  terkait pelaksanaan  beserta  evaluasinya  yang  ditinjau  dari  tujuan  manajemen  pajak  dalam rangka pemenuhan aspek formal dan material serta aspek pencapaian beban minimum.

## Pengawasan Pembuatan Kontrak Kerjasama dan Penerbitan Invoice
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  PT  X,  diperoleh  informasi bahwa divisi pajak PT X turut terlibat dalam pengawasan pembuatan kontrak kerjasama khususnya  pada  klausul  terkait  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Pada  proses  penyusunan kontrak  kerjasama,  divisi  pajak  secara  langsung  menyesuaikan  jenis  produk  jasa  yang ditawarkan  dengan  perlakuan  PPN  atas  produk  jasa  tersebut.  Penentuan  ini  untuk memetakan  apakah  jasa  yang  dilakukan  akan  dikenakan  PPN  terutang  atau mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Lawan transaksi yang terlibat dalam kerjasama penyerahan jasa ini juga menjadi pertimbangan apakah PPN tersebut dipungut oleh PT X atau sebaliknya, terutama saat berhubungan dengan para pemungut PPN.
Selanjutnya  saat  penerbitan  invoice,  divisi  pajak  akan  memastikan  kembali pengisian  komponen  pada  invoice  seperti  deskripsi  produk  atau  jasa,  tanggal  invoice, nominal  invoice  dan  besaran  PPN  terutang  agar  telah  sesuai  dengan  informasi  yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Proses pembuatan faktur pajak akan diproses jika invoice  yang  terbit  sudah  benar  dan  disetujui  oleh  atasan  dari  tim  keuangan. Pengawasan ini dilakukan agar penerbitan faktur pajak dengan dokumen pendukungnya mencapai  kesesuaian  dan  tidak  menimbulkan  perbedaan  dengan  informasi  yang  telah disepakati pada kontrak kerjasama.
Berdasarkan  pemenuhan  kepatuhan  aspek  formal  dan  material,  PT  X  sudah menerapkan  pengawasan  pembuatan  kontrak  kerjasama  dan  penerbitan  Invoice  yang efektif . Mekanisme pengawasan kontrak  kerjasama dan penerbitan invoice merupakan bentuk  pengendalian  yang  baik  untuk  memastikan  kebenaran  formal  dan  material dokumen pendukung yang menjadi acuan pembuatan faktur pajak sehingga diharapkan
faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT X dapat dipertanggungjawabkan. PT X juga  dapat  memilah-milah  dengan  tepat,  mana  objek  penyerahan  yang  harus  dipungut PPN  atau  yang  mendapatkan  fasilitas  PPN  dibebaskan.  Dari  hasil  dokumentasi menunjukkan adanya kesesuaian dan keterkaitan antara pembuatan invoice dan kontrak kerja. Secara ketentuan material dapat dilihat bahwa kesesuaian nominal yang dijadikan sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  serta  hitungan  PPN  terutang  yang  benar  juga mencerminkan bahwa penilaian aspek materialnya sudah efektif terpenuhi.
Pada  aspek  meminimalisasi  biaya  kepatuhan,  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kesalahan  yang  dilakukan  sejak  proses  pembuatan  kontrak  kerjasama  dapat menghindari potensi fiscal cost seperti biaya bea meterai dan biaya pencetakan invoice yang  berulang  jika  terdapat  ketidaksesuaian  antara  yang  disepakati  di  kontrak  dengan invoice  yang  diterbitkan.  Selain  itu  pengawasan  invoice  dan  kontrak  kerjasama  dapat meminimalisasi time  cost dari  divisi  pajak  untuk  memeriksa  ulang  setiap  transaksi  di tiap bulannya. PT X dapat memastikan kesepakatan dan memberikan kepastian dengan pihak lawan transaksi sehingga meminimalisasi perbaikan invoice dan faktur pajak saat terbit.  Dari  sisi psychological  cost ,  PT  X  cenderung  merasa  lebih  tenang  dan  tidak terbebani  jika  sewaktu-waktu  dilakukan  permintaan  konfirmasi  atau  pemeriksaan  oleh kantor  pajak  atas  kesesuaian  informasi  di  kontrak  kerjasama,  invoice  dan  faktur  pajak yang  telah  diterbitkan.  Oleh  karena  itu  mekanisme  pengawasan  transaksi  melalui kontrak  kerjasama  dan  invoice  berdasarkan  aspek  meminimalisasi  biaya  kepatuhan sudah tergolong efisien .

## Pengawasan Pembayaran PPN Jasa Luar Negeri
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  PT  X,  diperoleh  informasi bahwa  divisi  pajak  PT  X  melakukan  pengawasan  atas  pembayaran  PPN  Jasa  Luar Negeri. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa keseluruhan PPN Jasa Luar Negeri  sudah  dibayarkan  sesuai  dengan  total  penyerahan  pada  pengenaan  pajak penghasilan  pasal  26  di  bulan  tersebut.  Selain  itu  manajer  divisi  pajak  selalu memberikan reminder kepada  staf  divisi  pajak  yang  mendapatkan  penugasan  khusus untuk  menyiapkan  pembayaran  PPN  Jasa  Luar  negeri. Reminder ini  termasuk  dalam kesesuaian pengisian kode billing serta batas waktu pembayaran PPN Jasa Luar Negeri setiap tanggal 15 di tiap bulannya.
Berdasarkan  pemenuhan  kepatuhan  aspek  formal  dan  material,  pengawasan pembayaran  PPN  Jasa  Luar  Negeri  menjadi  bentuk  tindakan  pengendalian  yang  tepat karena  pembayaran  PPN  Jasa  Luar  Negeri  sudah  dibayarkan  secara  benar  dan  tepat waktu. Pengisian kode billing PPN Jasa Luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat  merugikan  PT  X  karena  pembayaran  tersebut  berpotensi  tidak  dapat  dikreditkan pada  SPT  Masa  PPN.  Sedangkan  keterlambatan  pembayarannya  dapat  berpotensi dikenakan  sanksi  pajak.  Sejalan  dengan  penilaian  analisis  dokumen  atas  bukti  bayar PPN Jasa Luar Negeri menunjukkan kondisi kepatuhan pembayaran pajak, oleh karena itu  pelaksanaan  pengawasan  pembayaran  PPN  Jasa  Luar  Negeri  dapat  dinilai  sudah efektif.

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
Selanjutnya  berdasarkan  aspek  meminimalisasi  biaya  kepatuhan,  bentuk manajemen  pajak  ini  dapat  meniadakan  potensi fiscal  cost berupa  beban  pajak  yang timbul  akibat  sanksi  keterlambatan  membayar  pajak.  Dari  sisi time  cost, PT  X  juga sudah  meminimalisasi  waktu  proses  ekualisasi  tiap  bulannya  dengan  menyesuaikan periode  pencatatan  terutangnya  PPN  dari  Jasa  Luar  Negeri  dengan  periode  pencatatan pajak  penghasilan  pasal  26  sehingga  meminimalisasi  perbedaan  saat  proses  ekualisasi antara PPN JLN dengan pajak penghasilan pasal 26. Selain itu, dengan membayar PPN terutang secara tepat waktu dan mempermudah proses ekualisasi akan berpengaruh pada unsur  meminimalisasi psychological  costs dimana  divisi  pajak  PT  X  tidak  perlu khawatir  dengan  potensi  tambahan  sanksi  pajak  serta  tidak  perlu  melakukan  proses ekualisasi yang lebih lama sehingga dapat berfokus untuk mengerjakan pekerjaan yang lain.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  pengawasan  atas  penyetoran  ini  sudah  tergolong efisien dalam memenuhi aspek meminimalisasi biaya kepatuhan .

## Pengawasan Batas Waktu dan Proses Pelaporan PPN
Pada proses pelaporan PPN, PT X melakukan pengawasan di setiap alur proses penyiapan pelaporan dan batas waktu pelaporannya. PT X memastikan setiap komponen yang  berhubungan  dengan  pelaporan  PPN  tidak  ada  yang  terlewat  dan  pengisiannya sudah dilakukan dengan benar. Selain memperhatikan proses pelaporannya, PT X juga memastikan untuk tidak pernah terlambat lapor agar menghindari dikenakannya sanksi pajak.  Setiap  menjelang  akhir  bulan,  staf  pajak  yang  bertugas  khusus  pada  fungsi pelaporan PPN akan diberikan reminder oleh atasan dari divisi pajak serta melaporkan progres  pengerjaan  penyiapan  pelaporan  SPT  PPN.  Namun,  melanjutkan  dari  hasil dokumen  reviu  diketahui  bahwa  PT  X  rutin  melakukan  pembetulan  SPT.  Setelah dikonfirmasi ke PT X diketahui penyebabnya berasal dari perubahan yang terjadi pada faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan sehingga mempengaruhi besaran angka PPN lebih bayar tiap bulannya serta angka kompensasi untuk PPN di masa mendatang.
Dari  pemenuhan  kepatuhan  aspek  formal  dan  material,  pengawasan  proses penyiapan  dan  batas  waktu  pelaporan  termasuk  sebagai  upaya  manajemen  pajak  yang efektif .  PT  X  sudah  patuh  dengan  ketentuan  pasal  3  UU  KUP  dengan  tidak  pernah terlambat  melakukan  pelaporan  yang  melebihi  batas  waktu  penyampaian  SPT.  PT  X juga sudah mengisi SPT secara lengkap dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan  mata  uang  Rupiah,  dan  menandatangani  SPT  tersebut  secara  digital  sebelum dilanjutkan  dengan  proses  pelaporan.  Dengan  memastikan  setiap  prosesnya  dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan pajak, maka bentuk manajemen atas pelaporan PPN ini dapat mendukung ketercapaian efektivitas yang manajemen pajak yang baik.
Jika  dinilai  dari  aspek  meminimalisasi  biaya  kepatuhan,  PT  X  dapat meminimalisasi fiscal  cost atas  pelaporan  pajak  yang  selalu  tepat  waktu.  Dengan  kata lain PT X sudah menghindari sanksi pajak atas pelaporan SPT PPN selama tiga tahun terakhir.  Namun,  dengan  kondisi  pembetulan  SPT  yang  terus  menerus  dapat menunjukkan terdapat indikasi ketidakbenaran dengan pengisian Surat Pemberitahuannya  sehingga  harus  dilakukan  pembetulan  pelaporan  yang  berulang-
ulang.  Secara  ketentuan  pajak,  SPT  diperbolehkan  untuk  dilakukan  pembetulan  tanpa batas. Akan tetapi, dengan adanya indikasi SPT Pembetulan yang diajukan secara rutin dapat  menunjukkan  kondisi  bahwa  belum  terpenuhinya  ketentuan  pasal  3  UU  KUP dimana  setiap  Wajib  Pajak  wajib  mengisi  SPT  dengan  benar.  Pembetulan  SPT  sendiri dapat menimbulkan time cost bagi PT X karena secara terus menerus angka PPN di SPT tidak  bisa  difinalisasikan  dengan  sempurna.  Dari  sisi  psikologis  juga  menimbulkan ketidakpastian  bagi  PT  X  atas  SPT  yang  selalu  dilakukan  pembetulan  karena  adanya perubahan pada komponen faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang secara otomatis  akan  mempengaruhi  komponen  angka  kompensasi  di  SPT  masa  pajak kedepannya.  Oleh  karena  itu,  dari  aspek  meminimalisasi  biaya  kepatuhan  atas pelaksanaan pengawasan proses pelaporan ini tergolong belum efisien .

## Pemanfaatan Proses Pelaporan Dari Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
Dalam rangka untuk mendukung proses pelaporan PPN bagi divisi pajak, PT X menyediakan fasilitas penggunaan software pelaporan PPN yang menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Bentuk manajemen pajak dengan pemanfaatan jasa pihak ketiga untuk mendukung proses administrasi perpajakan merupakan pilihan yang efektif terutama bagi perusahaan besar dengan banyak data dan memerlukan  dokumentasi  perpajakan  yang  lebih  rapih.  Berdasarkan  pemenuhan kepatuhan  aspek  formal  dan  material,  fitur  kemudahan  yang  diberikan  oleh  aplikasi PJAP  sudah  membantu  PT  X  untuk  melaksanakan  kewajiban  pelaporan  PPN  secara lengkap dan tepat waktu. Dilain sisi, PT X juga sudah menjalankan kewajiban pasal 28 UU KUP yang mewajibkan penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun.
Selanjutnya dari aspek meminimalisasi biaya kepatuhan, PT X cenderung fokus pada meminimalisasi psychological cost dimana PT X sangat menghindari sanksi pajak atas keterlambatan lapor serta kemudahan proses pelaporan PPN. Dari sisi time cost, PT X  juga  merasa  bahwa  penggunaan  fasilitas  dari  PJAP  dapat  mempercepat  proses administrasi PPN, terutama saat kondisi server DJP sedang down dan divisi pajak PT X masih  tetap  bisa  menjalankan  aktivitas  administrasi  PPN  seperti  biasa.  Namun  jika dikaitkan  dengan fiscal  cost ,  terdapat  biaya  kepatuhan  yang  harus  dibayarkan  setiap bulannya atas penggunaan software dari PJAP. Dengan kondisi perusahaan yang masih merugi,  kebijakan  penghematan  merupakan  salah  satu  langkah  baik  bagi  PT  X. Kemampuan staf pajak yang mumpuni serta aplikasi PPN dari Direktorat Jenderal Pajak yang  kini  sudah  semakin  baik  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  PT  X  dalam  hal perpanjangan  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  dengan  tujuan  untuk  meminimalisasi adanya fiscal cost . Dari keseluruhan aspek biaya, pemanfaatan jasa aplikasi pihak ketiga ini cukup menunjukkan penilaian yang efisien terutama apabila data perusahaan sudah sangat banyak dan penilaian sisi keuangan perusahaan lebih stabil.

## Pengawasan Kesesuaian Penerbitan Faktur Pajak
Bentuk manajemen pajak atas kewajiban penerbitan faktur yang dilakukan oleh PT  X  adalah  pengawasan  kesesuaian  penerbitan  faktur  pajak  keluaran.  Kesesuaian

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
disini dinilai dari aspek formal dan material dari pembuatan faktur pajaknya serta waktu penerbitannya.  Staf  pajak  PT  X  secara  khusus  akan  memperhatikan  kelengkapan  dan kebenaran  pembuatan  faktur  pajak  serta  tidak  terlambat  saat  proses upload faktur pajaknya  ke  sistem e-faktur .  Selanjutnya  pada  tahun  2022  ini  PT  X  juga  lebih memerhatikan  tanggal  invoice  dengan  batas  waktu  penerbitan  faktur  pajaknya mengingat  adanya  ketentuan  batas  upload  faktur  pajak  yaitu  setiap  tanggal  15  bulan berikutnya setelah tanggal invoice dan faktur pajak Meskipun demikian, masih terdapat pihak  lawan  transaksi  yang  meminta  pembetulan  faktur  pajak  karena  kesalahan pengisian deskripsi atau nominal dan penggantian tanggal Invoice.
Dari pemenuhan kepatuhan aspek formal dan material, pelaksanaan manajemen pajak  pada  penerbitan  faktur  pajak  tergolong  sudah efektif .  PT  X  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak  ingin  menerbitkan  faktur  pajak  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai ketentuan  syarat  formal  dan  material  dari  pembuatan  faktur  pajak  yang  mengacu  pada pasal  13  UU  PPN  dan  PER  –  03/PJ/2022.  Selain  itu  perhatian  dengan  batas upload faktur  pajak  juga  menjadi  bentuk  pengendalian  yang  baik  untuk  menghindari  sanksi keterlambatan pembuatan faktur pajak.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis  dokumen,  selama  tahun  2020  hingga  2022 telah dilakukannya penggantian dan pembatalan faktur pajak yang cukup intens. Untuk penyebabnya sendiri cukup beragam, baik karena permintaan ganti tanggal, penggantian identitas  lawan  transaksi  hingga  transaksinya  dibatalkan.  Rumitnya  proses  pembetulan dan  pembatalan  faktur  pajak  dapat  menimbulkan time  cost karena  perusahaan  harus mengalokasikan  sumber  daya  dari  divisi  pajak  secara  khusus  agar  menyiapkan waktunya  untuk  melakukan  konfirmasi,  mengulang  pembuatan  faktur  pajak  dan memeriksa  faktur  pajak  yang  berubah.  Dari  sisi psychological  cost juga  berdampak pada  kinerja  pegawai  dan  unit  yang  menangani  proses  tersebut  karena  menimbulkan rasa  ketidakpastian  saat  membuat  faktur  pajak  yang  pada  akhirnya  juga  dapat mempengaruhi angka kompensasi lebih bayar dari SPT PPN. Sedangkan dari sisi fiscal cost dapat  timbul  karena  dengan  semakin  banyak  terjadi  perubahan  pada  faktur  pajak, maka  semakin  banyak  pula  faktur  pajak  yang  harus  dicetak  ulang  terutama  saat melakukan  transaksi  dengan  instansi  pemerintah  yang  biasanya  membutuhkan  cetakan faktur  pajak  dalam  bentuk  kertas.  Oleh  karena  itu,  frekuensi  pembetulan  dan pembatalan  faktur  pajak  sudah  seharusnya  diminimalisir  dengan  tindakan  tambahan yang  perlu  dilakukan  oleh  PT  X.  Jika  dinilai  dari  aspek  meminimalisasi  biaya kepatuhan,  pelaksanaan  manajemen  pada  penerbitan  faktur  pajak  ini  tergolong belum efisien .
Berdasarkan  rekomendasi  narasumber  dari  konsultan  pajak,  PT  X  dapat meminimalisir  perubahan  faktur  pajak  keluaran  dengan  menerapkan  prinsip  kehati- hatian melalui pemeriksaan ulang saat membuat faktur pajak terutama pada komponen pengisian identitas, deskripsi serta nominal dari dasar pengenaan PPN dan besaran PPN terutang.  Selanjutnya  PT  X  dapat  melakukan  komunikasi  dan  membentuk  standarisasi saat  proses  negosiasi.  PT  X  dapat  memastikan  terlebih  dahulu  dengan  pemberian
preview faktur  pajak  sebelum  dicetak  serta  memberi  batas  waktu  untuk  mengajukan perubahan.

## Pengawasan Penerimaan Faktur Pajak Masukan
Manajemen  PPN  berikutnya  yang  diterapkan  oleh  PT  X  adalah  pengawasan penerimaan  faktur  pajak  masukan.  PT  X  melakukan  pemeriksaan  kebenaran  dan keabsahan  data  yang  ada  di  dalam  faktur  pajak  tersebut  melalui  perbandingan  faktur pajak  yang  diterima  dengan  data  tarikan  dari prepopulated  system faktur  pajak.  PT  X memastikan  agar  pajak  masukan  yang  diterimanya  tidak  dikategorikan  sebagai  Faktur Pajak  cacat.  Berdasarkan  dokumen  reviu  ditemukan  faktur  pajak  masukan  yang  rutin mengalami perubahan serta faktur pajak masukan yang tidak valid sehingga PT X tidak dapat  mengkreditkannya.  Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  penyebabnya  berasal dari  kesalahan  pengisian  komponen  pada  faktur  pajak  atau  memang  dari  penerapan transaksinya berubah atau dibatalkan.
Berdasarkan  pemenuhan  kepatuhan  aspek  formal  dan  material,  mekanisme pengawasan penerimaan faktur pajak merupakan bentuk pengendalian yang baik untuk memastikan kebenaran formal dan material faktur pajak sehingga faktur pajak masukan dapat  dikreditkan  secara  optimal.  Dengan  masih  adanya  temuan  faktur  pajak  masukan pengganti,  faktur  pajak  batal  dan  faktur  pajak  yang  tidak  valid  dan  tidak  bisa dikreditkan  cukup  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  faktur  pajak  masukan  yang diterima  oleh  PT  X  sudah  memenuhi  ketentuan  syarat  formal  dan  material  dari pembuatan faktur pajak  yang mengacu pada pasal  13 UU PPN dan  PER  –  03/PJ/2022 namun  belum  cukup  optimal.  Oleh  karena  itu,  penilaian  pemenuhan  kepatuhan  aspek formal dan material dapat dikatakan belum efektif .
Selanjutnya  dari  sisi  meminimalisasi  biaya  kepatuhan,  mekanisme  pelaksanaan manajemen PPN ini masih tergolong belum efisien, khususnya dikarenakan masih ada faktur pajak yang rutin berubah baik karena diganti atau dibatalkan serta adanya faktur pajak  tidak  valid.  Dampak  perubahan  faktur  pajak  masukan  dan  indikasi  faktur  pajak masukan tidak valid juga menimbulkan time cost dan psychological cost bagi PT X. Hal ini dikarenakan untuk  perubahan  faktur pajak masukan dan indikasi  faktur pajak tidak valid  ini  perlu  dikonfirmasi  kembali  ke  pihak  penjual  sehingga  membutuhkan  waktu dan  sumber  daya  untuk  mengatasinya.  Selama  dokumennya  belum  diperbaiki  dan diterima oleh PT X, maka PT X belum bisa mengkreditkannya di SPT Masa PPN.
Setiap ada perubahan baik faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, PT X  harus  selalu  siap  untuk  melakukan  penyesuaian  karena  angkanya  di  SPT  pasti  akan selalu  berubah.  Selain  pencatatan  penyesuaian,  pembetulan  SPT  Pembetulan  menjadi rutinitas  yang  berulang  serta  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  target  pengkreditan pajak  masukan  menjadi  tidak  tercapai  dengan  maksimal  terutama  saat  faktur  pajak dibatalkan dan adanya faktur pajak masukan tidak valid yang tidak bisa diperbaiki.
Berdasarkan  rekomendasi  narasumber  dari  konsultan  pajak , PT  X  dapat melakukan  pemeriksaan  secara  rutin  atas prepopulated pajak  masukan  karena  adanya indikasi  bahwa  sinkronisasi  data  pada  sistem prepopulated membutuhkan  waktu  yang

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)
lebih lama, khususnya apabila faktur pajak tersebut baru di upload oleh lawan transaksi. Kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada faktur pajak masukan yang terlewatkan, PT X dapat membuat daftar transaksi sambil melakukan pemeriksaan ulang. PT X juga harus  bertindak  aktif  menyiapkan  kelengkapan  administrasi  yang  diperlukan  dalam proses transaksi jual-beli serta rajin melakukan konfirmasi ulang kepada lawan transaksi jika  ditemukan  adanya  indikasi  faktur  pajak  masukan  tidak  valid.  Atas  faktur  pajak masukan  yang  terlambat  diberikan,  PT  X  masih  bisa  untuk  melakukan  pengkreditan pajak  masukan  melalui  pembetulan  SPT  atau  pengalihan  pengkreditan  di  masa-masa berikutnya.  Sejatinya,  proses  pengkreditan  pajak  masukan  secara  maksimal  dapat memperbesar  angka  kompensasi  lebih  bayar  PT  X  untuk  digunakan  di  masa-masa berikutnya. Dengan meminimalisir perubahan faktur pajak masukan dan indikasi faktur pajak  masukan  tidak  valid,  PT  X  dapat  mengurangi  biaya  kepatuhan  seperti  biaya psikologi dan biaya waktu untuk melakukan konfirmasi dan pembetulan SPT.

## Pengkreditan Pajak Masukan dengan Metode Proporsional
Sebagai  perusahaan  yang  memiliki  bentuk  penyerahan  yang  terutang  PPN  dan mendapatkan  fasilitas  PPN  dibebaskan,  ada  masanya  atas  pembebanan  biayanya  tidak bisa  dipisahkan  atas  transaksi  dengan  bentuk  penyerahan  terutang  PPN  dan  bentuk penyerahan  dengan  fasilitas  PPN.  Untuk  itu  PT  X  melakukan  penghitungan  secara proporsional  untuk  menentukan  besaran  pajak  masukan  yang  dapat  dikreditkan. Berdasarkan  aspek  pemenuhan  syarat  formal  dan  material,  penggunaan  metode proporsional sifatnya lazim dan diperbolehkan dalam ketentuan pajak. Untuk ketentuan materialnya mengenai cara penghitungan proporsional yang dilakukan oleh PT X sudah sesuai  dengan  ketentuan  pada  PMK  135/PMK.011/2014  yang  mengatur  tentang pedoman  penghitungan  pengkreditan  pajak  masukan  bagi  pengusaha  kena  pajak  yang melakukan  penyerahan  yang  terutang  pajak  dan  penyerahan  yang  tidak  terutang  pajak Oleh karena itu, pelaksanaan pengkreditan pajak masukan dengan metode proporsional berdasarkan pemenuhan aspek kepatuhan formal dan material dapat dinilai efektif.
Sedangkan  dari  sisi  pencapaian  beban  minimum  dengan  meminimalisasi  biaya kepatuhan,  metode  proporsional  ini  memudahkan  bagi  staf  divisi  pajak  tanpa  harus melakukan  konfirmasi  secara  detail  satu  persatu  atas  faktur  yang  diterimanya. Mengingat  setiap  bulannya  sekitar  300an  lebih  faktur  pajak  masukan  yang  masuk  ke system  faktur  pajak,  tentunya  bentuk  manajemen  ini  dapat  meminimalisasi time  cost dan psychological cost bagi divisi pajak. Dari sisi fiscal cost juga tidak ada biaya yang timbul  atas  pelaksanaan  manajemen  PPN  ini.  Simpulannya,  pelaksanaan  penggunaan metode proporsional dapat dinilai efisien dari sisi meminimalisasi biaya kepatuhan.

## Pemilihan Opsi Kompensasi atas SPT PPN Lebih Bayar
Berdasarkan hasil dokumen reviu atas SPT PPN selama tiga tahun terakhir, SPT PPN PT X berada dikondisi  Lebih  Bayar  PPN. Dari informasi wawancara  narasumber PT X diketahui  bahwa kondisi  lebih bayar  ini  disebabkan oleh beberapa  faktor seperti pembebanan  pembelian  yang  relatif  besar,  transaksi  dengan  pemungut  PPN,  serta
akumulasi kompensasi dari periode-periode sebelumnya. Sejak awal ditetapkan sebagai Pengusaha  Kena  Pajak,  PT  X  selalu  memilih  opsi  kompensasi  untuk  perlakuan  SPT PPN Lebih Bayar.
Berdasarkan  aspek  pemenuhan  kepatuhan  syarat  formal  dan  material,  pemilihan opsi  kompensasi  dan  restitusi  diperbolehkan  dalam  ketentuan  perpajakan.  Mengacu pada pasal 9 ayat 4 UU PPN dinyatakan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan  yang  dapat  dikreditkan  lebih  besar  daripada  Pajak  Keluaran,  selisihnya merupakan  kelebihan  pajak  yang  dikompensasikan  ke  Masa  Pajak  berikutnya. Kemudian pada pasal 4A UU PPN disebutkan pula atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Dengan kata lain, atas opsi PT  X  memilih  kompensasi  sebagai treatment atas  kondisi  lebih  bayarnya  masih tergolong  memenuhi  ketentuan  kepatuhan  formal  dalam  UU  PPN.  Dalam wawancaranya  PT  X  juga  menyebutkan  bahwa  opsi  kompensasi  lebih  praktis  karena untuk  menggunakan  opsi  kompensasi  cukup  memberi  ceklis  pada  SPT  Induk  PPN. Dengan demikian, pemilihan opsi kompensasi atas kondisi SPT PPN lebih bayar dapat dinilai sudah efektif dari aspek pemenuhan kepatuhan syarat formal dan materialnya.
Penentuan  opsi  kompensasi  atau  restitusi  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk dilakukan  pemeriksaan.  Namun  untuk  potensi  yang  terlihat  lebih  tinggi,  pengajuan restitusi cenderung terlihat lebih berpotensi tinggi dilakukan pemeriksaan dengan segera bagi  Wajib  Pajak.  Dari  sisi  pencapaian  beban  minimum  dengan  meminimalisasi  biaya kepatuhan,  PT  X  memilih  kompensasi  dengan  mempertimbangkan cost yang  muncul cenderung lebih kecil daripada dilakukan pemeriksaan setelah pengajuan restitusi. Saat dilakukan pemeriksaan setelah pengajuan restitusi, PT X akan mengeluarkan fiscal cost berupa  biaya  konsultan  untuk  mengurusi  proses  pemeriksaan.  Dari  sisi time  cost juga muncul  karena  divisi  pajak  harus  mengerahkan  sumber  dayanya  untuk  menyiapkan dokumen  yang  diperlukan.  Secara  otomatis  aktivitas  pemeriksaan  ini  juga  pastinya menimbulkan biaya psikologi  seperti rasa cemas dan khawatir bagi  divisi  pajak PT X. Dengan  pertimbangan cost tersebut,  PT  X  lebih  memilih  opsi  kompensasi  dibanding restitusi.  Namun  dengan  besaran  lebih  bayar  yang  sangat  besar  tentunya  juga  dapat mempengaruhi cashflow perusahaan.  Dengan  kondisi  merugi  saat  ini,  nominal  sebesar itu  cukup  membantu  pembiayaan  operasional  perusahaan.  Opsi  manajemen  pajak  ini dapat  dinilai  efisien  jika  motifnya  untuk  menghindari  biaya  yang  lebih  tinggi  saat terjadinya  proses  pemeriksaan.  Tetapi  tetap  terlihat  kurang  baik  bagi  kondisi cashflow perusahaan  yang  khususnya  kini  sudah  dalam  kondisi  merugi  beberapa  tahun.  Oleh karena  itu,  dari  sisi  aspek  pencapaian  beban  minimum  dengan  meminimalisasi  biaya kepatuhan,  manajemen  pajak  melalui  pemilihan  opsi  kompensasi  ini  tergolong  cukup efisien bagi PT X dengan pertimbangan potensi biaya-biaya yang muncul jika memilih opsi  restitusi.  Adapun  tindakan  selanjutnya  yang  dapat  dilakukan  PT  X  adalah  selalu melaksanakan  kewajiban  dan  haknya  sebagai  PKP  secara  benar  agar  apabila  sewaktu- waktu dilakukan pemeriksaan tetap teratasi dengan baik.

## Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X)

## Pengendalian
Pada  tahap  pengendalian  atau controlling ,  PT  X  melakukan  proses  penelaahan pajak  atau Tax  review .  Adapun  tujuan  pengendalian  pajak  menurut (Pohan,  2013) adalah  untuk  memastikan  bahwa  kewajiban  pajak  telah  dilakukan  sesuai  dengan  apa yang  sudah  direncanakan  serta  memenuhi  persyaratan  formal  maupun  material. Kegiatan  penelaahan  ini  dilakukan  terhadap  seluruh  kewajiban  perpajakan  baik  dari proses  pemungutan  PPN,  penerbitan  faktur  pajak,  penyetoran,  pengkreditan  PPN, hingga  proses  pelaporan  PPN.  Selain  melakukan Tax  review ,  PT  X  juga  melakukan ekualisasi  PPN  setiap  bulannya  sebelum  melakukan  pelaporan  SPT  Masa  PPN.  Dari keseluruhan proses pengendalian yang dilakukan secara mandiri, PT X sudah memenuhi daftar prosedur yang diperiksa.
Dari  hasil  proses  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  PT  X  dapat  disimpulkan bahwa  PT  X  sudah  menerapkan  tahapan  pengendalian  sesuai  dengan  teori  manajemen perpajakan, khususnya yang tercantum pada buku  (Pohan, 2013). Strategi perencanaan pajak yang ditetapkan juga sudah  cukup berhasil dilaksanakan. Jika dinilai  dari tujuan manajemen  pajak  yang  ingin  dicapai  oleh  PT  X  secara  keseluruhan,  maka  dapat dikatakan bahwa tujuan  tersebut  sudah hampir sepenuhnya tercapai  yaitu  dokumentasi dari  proses  administrasi  PPN  yang  lebih  rapi  dan  terkoordinir,  pembayaran  serta pelaporan  yang  selalu  tepat  waktu  serta  meminimalisasi  sanksi  pajak  yang  muncul karena kelalaian atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.
Berdasarkan  proses  ekualisasi  yang  dilakukan,  tidak  terdapat  kekeliruan  atau perbedaan yang tidak dapat dijelaskan antara peredaran usaha menurut SPT masa PPN dengan  peredaran  usaha  menurut  SPT  Tahunan  Badan.  Dalam  rangka  untuk memastikan  tujuan  manajemen  pajak  tercapai,  baik  proses  ekualisasi  dan tax  review yang dilakukan oleh PT X sudah maksimal untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan. Dengan demikian, pelaksanaan program pengendalian pajak PT X yang optimal sudah dapat  menunjukkan  tahapan  manajemen  pajak  yang efisien dalam  penerapan  strategi tanpa menimbulkan masalah perpajakan di masa mendatang.

## Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT X sudah menerapkan manajemen PPN  atas  pelaksanaan  kewajiban  dan  haknya  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  dengan baik.  Secara  praktik  komponen  manajemen  pajak  yang  dilakukan  oleh  PT  X  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian  sudah  sesuai  dengan teori  Manajemen  Pajak  yang  dibahas  dalam  buku  (Pohan,  2013)  dan  (Santoso  & Rahayu, 2018). Meskipun demikian, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen  perpajakannya  yang  sudah  baik  dengan  membuat  Standar  Operasional Prosedur baku yang tertulis dan menjalankan rekomendasi dalam rangka meminimalisir permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi indikasi faktur pajak masukan yang tidak  valid.  Dengan  penerapan  manajemen  pajak  yang  optimal,  semua  hal  yang
berhubungan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan
Manajemen  pajak  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  hanya  membahas  praktik perpajakan  atas  pelaksanaan  kewajiban  dan  hak  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT X. Oleh karena itu, evaluasi dan rekomendasi yang  diberikan  hanya  terbatas  pada  praktik  manajemen  PPN  secara  prosedural  selama periode  tiga  tahun  terakhir.  Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  mengevaluasi  proses manajemen  pajak  secara  keseluruhan  baik  PPN  atau  jenis  pajak  lainnya  dari  berbagai industri  perusahaan  yang  berbeda  secara  mendalam.  Penelitian  selanjutnya  juga  dapat menggambarkan lebih detail  dampak dari penerapan manajemen pajak yang  dilakukan dengan  pengaruhnya  terhadap  komponen  biaya  dan  pendapatan  sesuai  laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W.,  &  Creswell,  J.  David.  (2017). Research  design:  Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . Sage publications.
Irianto, Edi Slamet, Rosdiana, Haula, Sunaryo, Sunaryo, Tambunan, Maria R. U. D., & Inayati,  Inayati.  (2017).  Konstruksi  Ulang  Kebijakan  Fasilitas  Bea  Masuk  untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia. IPTEK Journal of Proceedings Series , 3 (5).
Maxmanroe.  (2019).  Latar  Belakang  Pendidikan  Para  Founder  Startup  Sukses Indonesia.
Maxmanroe. (2020). Apa  Itu Startup:  Pengertian, dan Perkembangan Bisnis  Startup  di Indonesia.
Muttaqin, Ridlwan. (2020). Analisis distruptive marketing pada perusahaan startup (PT. Gojek Indonesia). Jurnal Kajian Manajemen Bisnis , 9 (2), 101–113.
Pohan, Chairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Robehmed,  Natalie.  (2013).  What  is  a  Startup. Forbes/Bussines.  Pozyskano  z:  Www. Forbes. Com. Data Dostępu , 1 , 2017.
Santoso, Iman, & Rahayu, Ning. (2018). Corporate tax management .
Setyaningsih,  Eni  Wahyu,  &  Indrawan,  Rizki.  (2023).  Analysis  of  Tax  Planning Implementation  to  Minimize  Value  Added  Tax  Load. JASa  (Jurnal  Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi) , 7 (1), 1–8.
Sri  Adiningsih,  S.  E.  (2019). Transformasi  ekonomi  berbasis  digital  di  Indonesia: lahirnya  tren  baru  teknologi,  bisnis,  ekonomi,  dan  kebijakan  di  Indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Suandy, Erly. (2011). Perencanaan pajak, edisi 5. Jakarta: Salemba Empat .
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.). Alfabeta .
Wijaya, Abi Surya. (2019). Manajemen Rancang Bangun Website Berbasis Database Di Desa Tuk Kecamatan Kedawung. Jurnal Ilmiah Sosial Teknik , 1 (2), 70–77.
Wiratama,  Isnu  Rahadi.  (2021). Evaluasi  Manajemen  Pajak  Atas  Kredit  Pajak  PPH Dan PPN Bendaharawan: Studi Kasus PT. X .