Equilibrium Volume 12. No. 1. Tahun 2023
eISSN 2684-9313
Hal 62-71
pISSN 2088-7485

## KESESUAIAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT DENGAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Anggi Nadila Putri 1 , Pancawati Hardiningsih 2
Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang angginadilaputri@mhs.unisbank.ac.id

## Abstrak
Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting  sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal. Laporan keuangan yang diaudit mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  megetahui pengaruh  jumlah  penduduk,  total  aset,  PAD  dan  opini  audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Metode penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data penelitian berupa laporan keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  yang  diperoleh  dari  BPK.  Data  penelitian  berupa  laporan  keuangan pemerintah daerah provinsi diperoleh dari BPK. Penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan keuangan pemerintah  provinsi  pada  tahun  anggaran  2018  sampai  2021.  Pengambilan  sampel  menggunakan  metode purposive sampling. Pengujian pada penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  Hasil  penelitian  adalah  Jumlah  pendudukber  pengaruh  positif  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  maka  H1  diterima.  Total  aset  dan  Pendapatan  asli  daerah  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  maka  H2  &  H3ditolak.  Opini  audit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah, maka dari itu H4 ditolak . Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan, hal itu dikarenakan pemerintah belumefektif dan efisien dalam kekayaan daerah itu sendiri.

## Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Total Aset, PAD, Opini Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Abstract
Financial reports are an important matter as a form of accountability for making decisions for external parties. The audited financial statements follow the  applicable government accounting standards. The purpose of this study was to determine the effect of population, total assets, PAD and audit opinion on the level of disclosure of provincial government financial reports in Indonesia. The research method is quantitative and data collection techniques  use  secondary  data.  The  research  data  is  in  the  form  of  provincial  government  financial  reports obtained from the BPK. Research data in the form of provincial government financial reports were obtained from BPK. This study used a sample in the form of provincial government financial reports for the 2018 to 2021 fiscal  year.  Sampling  used  a  purposive  sampling  method.  Tests  in  this  study  were  in  the  form  of  descriptive statistical analysis, classical assumption tests and hypothesis testing. The result of the study is that the number of residents has a positive influence on the disclosure of local government financial reports, so H1 is accepted. Total assets and local revenue have no effect on the level of disclosure of local government financial reports, so H2 & H3 are rejected. Audit opinion has a negative effect on the level of disclosure of local government financial statements, therefore H4 is rejected. The higher the regional original income  obtained, it will not increase the disclosure  of  financial  statements,  this  is  because  the  government  has  not  been  effective  and  efficient  in  the regional wealth itself .
Keywords: Total Population, Total Assets, PAD, Audit Opinion, Local Government Financial Statements

## PENDAHULUAN
Disaat  ini  akuntansi  bagian  publik  alami kemajuan yang lumayan cepat. Penerapan akuntansi bagian  publik  paling  utama  entitas  pemerintah semakin  banyak  menemukan  kepedulian  dibanding era  sebelumnya.  Ada  permintaan  yang  lebih  besar dari warga guna dicoba keterbukaan serta akuntabilitas  publik  oleh  lembaga-  lembaga  bagian publik (Khasanah, 2014).
Pemerintah  pusat  ataupun  wilayah  dalam
melakukan  pengelolaan  finansial  wajib  profesional, bagus  serta  akuntabel  menyatakan  jika  hakikatnya uang yang diatur penguasa itu berawal dari penduduk (Nurtari, et  al ,  2016).  Oleh  sebab  itu  pengelolaan finansial  wajib  maksimal,  dapat  dipertanggung jawabkan  serta  berguna  untuk  semua  penduduk. Sebagai pihak yang melaksanakan roda pemerintahan,  pembangunan  serta  jasa  penduduk, Pemerintah  daerah(  pemda)  dituntut  lebih  guna melaksanakan dan menciptakan keterbukaan serta
akuntabilitas  kepada  pengelolaan  finansial  supaya terwujud  pemerintah  yang  bersih  (Cristiana  & Maryono, 2020). Usaha konkrit yang sanggup dicoba ialah harus mengantarkan informasi pertanggungjawaban  berbentuk  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah( LKPD) yang disusun bersumber pada  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Masdiantini  dan Erawati, 2016).
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2003 mengharuskan  pemimpin  negara  serta  Gubernur ataupun Bupati maupun Walikota guna mengantarkan  informasi  pertanggung  jawaban penerapan  APBN  atau  APBD  berbentuk  laporan keuangan. Laporan keuangan itu mencakup Informasi  Realisasi  APBN  atau  APBD,  Neraca, Informasi  Arus  Kas,  serta  Catatan  atas  Informasi Finansial  (Asyrofi,  2016).  Laporan  keuangan merupakan  suatu  hal  yang  penting  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  untuk  mengambil  ketetapan untuk  pihak  eksternal.  Laporan  keuangan  yang diaudit wajib dilengkapi dengan pengungkapan yang mencukupi (Setiawan & Maryono, 2022). Kategorisasi  informasi  finansial  wajib  menjajaki Standar Akuntansi Pemerintahan yang resmi (Arifin dan Fitriasari, 2014).
Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  untuk mengambil  keputusan  bagi  pihak  eksternal.  Maka dari itu laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan  pengungkapan  yang  memadai.
Pembuatan  laporan  keuangan  harus  mengikuti Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  berlaku. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  dan memadai  serta  untuk  mengetahui  bagaimana  proses keuangan dari perusahaan secara menyeluruh dalam periode tertentu. Informasi yang memadai akan lebih mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan salah persepsi apabila laporan keuangan tersebut diungkapkan  dengan  pengungkapan  ( disclosure ) yang memadai (Setiawan & Maryono, 2022).
Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  sesuai  PP  Nomor  71  tahun  2010.  Di  dalam Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  juga dipertegas tentang “Keuangan  Negara”  yang mengamanatkan bahwa
“laporan pertanggungjawaban  pemerintah  pusat  dan  daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Tabel 1. Temuan Kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2021

## Sumber: IHP BPK Semester II (2021)
Kelemahan  SPI  pada  sebuah  entitas  dapat meningkatkan  risiko  pengendalian,  yakni  risiko kecurangan  (fraud),  penggelapan,  serta  tidak dipatuhinya peraturan perundang- undangan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah. Undang-undang Perbendaharaan Negara  Pasal  1  Ayat  (22),  mendefinisikan  kerugian negara  sebagai,  “kekurangan  uang,  surat  berharga, dan  barang  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  akibat perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun lalai”.  Bentuk-bentuk  kerugian  Negara  adalah:  1) Pengeluaran  suatu  sumber/kekayaan  negara/daerah (dapat  berupa  uang,  barang)  yang  seharusnya  tidak dikeluarkan,  2) pengeluaran  suatu  sumber/kekayaan negara/daerah  lebih  besar  dari  yang  seharusnya menurut  kriteria  yang  berlaku,  3)  hilangnya sumber/kekayaan  negara/daerah  yang  seharusnya diterima,
4) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya  diterima  (termasuk  penerimaan  barang rusak,  kualitas  tidak  sesuai),  5)  timbulnya  suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada, 6)  timbulnya  suatu  kewajiban  negara/daerah  yang lebih  besar  dari  seharusnya,  7)  hilangnya  suatu  hak negara/daerah   yang   seharusnya   dimiliki/diterima menurut  aturan  yang  berlaku,  dan  8)  hak negara/daerah  yang  diterima  lebih  kecil  dari  yang
Keterangan Permasalahan Nilai  (Rp juta)
A.  Kelemahan SPI 14 - • Kelemahan SPI 14 - B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang- undangan 16 11.341,77 • Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  dapat mengakibatkan: Kerugian 5 11.072,38 Potensi Kerugian 2 269,39 Kekurangan Penerimaan 1 - Subtotal 8 11.341,77 • Penyimpangan administrasi 8 - C.  Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan,  dan Ketidakefektifan - - • Ketidakhematan - - • Ketidakefisienan - - • Ketidakefektifan - - Total (A+B+C) 30 11.341,77
seharusnya  diterima.  Dalam  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  BPK,  berbagai  bentuk  kerugian tersebut  diklasifikasikan  menjadi  enam  macam temuan  yaitu:  temuan  kerugian  negara,  temuan potensi  kerugian,  temuan  kekurangan  penerimaan, temuan  administrasi,  temuan  ketidakefektifan,  dan temuan pemborosan (Teriyani et al., 2022)..
Pengungkapan dibagi jadi 2 ialah pengungkapan  wajib  ( Mandatory  Disclosure )  serta pengungkapan  sukarela  ( Voluntary  Disclosure ). Pengungkapan  harus  merujuk  dalam  pengungkapan data di pada informasi keuangan Pemerintah Daerah yang  berdasar  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  71 Tahun  2010  hal  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Pengungkapan  lengkap  ( full  disclosure )  ialah informasi  finansial  yang  menyuguhkan  dengan  cara komplit  hal  data  yang  diperlukan  oleh  konsumen. Data  itu  sanggup  ditempatkan  dalam  lembar  wajah ( on  the  face )  informasi  finansial  ataupun  CaLK. Sedangkan  pengungkapan  sukarela  merupakan pengungkapan melebihi yang diwajibkan (Hardiningsih et al., 2019).
Penerapan  pengungkapan  pada  informasi finansial bersumber pada Standar Akuntansi Rezim( SAP)  di  Indonesia  masih  sungguh  sedikit.  Hasil penelitian  sebelumnya  menunjukkan  rata-rata  nilai pengungkapan  wajib  pada  data  tahun  selama  tahun 2012  hingga  tahun  2014  adalah  41,7663% (Hendriyani  dan  Taher,  2015),  (Martani  dan Liestiani,  2012)  dengan  data  tahun  anggaran  2006 sebesar  30,85%,  (Syafitri,  2012)  sebesar  52,09% dengan  data  2008-2009,  Sedangkan  penelitian pengungkapan LKPD di Provinsi yang dilakukan oleh (Hilmi dan Martini, 2012) dengan menggunakan data tahun 2006 dan 2009 menunjukkan sebesar 44,56%. Perihal  ini  membuktikan  jika  pemerintah  daerah belum seluruhnya menyampaikan komponen pengungkapan  harus  akuntansi  (Setiawan  & Maryono, 2022).
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan pemasukan  yang  didapat  wilayah  yang  dipungut bersumber  pada  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan peraturan  perundang-  undangan  (Hukum  No  33 Tahun  2004).  Pemerintah  perlu  mengembangkan serta mengelola potensi-potensi yang ada pada daerah agar  dapat  menghasilkan  manfaat  serta kekayaan daerah  yang  digunakan  sebagai  fasilitas  atau pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Semakin  besar  kekuatan  wilayah  yang diperoleh  sehingga  terus  menjadi  besar  pula tanggung jawab penguasa pada mengatakan informasi finansial penguasa wilayah. (Widyaningsih dan  Srimartina,  2009)  mengungkapkan  bahwa sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  berasal  dari uang rakyat yang nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Aset ialah jumlah sumber daya yang dipunyai sesuatu  entitas  guna  melaksanakan  aktivitas operasional  entitas  tersebut.  Semakin  besar  jumlah
aset sehingga terus menjadi besar sumber daya maka dikenakan  guna  melaksanakan  pengungkapan  yang lebih besar. Namun, jumlah aset yang besar kerap jadi hambatan dalam memberi tahu laporan keuangan untuk penguasa di Indonesia sebab belum seluruh aset yang dipunyai  penguasa  dicatat  dengan  bagus.  Alhasil terus menjadi besar jumlah aset semakin detail dalam melaksanakan  pengungkapan  informasi  finansial. Riset yang dicoba (Khasanah, 2014) dan (Setiawan & Maryono, 2022), membuktikan jika keseluruhan aset mempengaruhi positif serta penting kepada tingkatan pengungkapan LKPD.
Opini  audit  ialah  statment  pengaudit  kepada kebiasaan laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit.  Kebiasaan  ini  menyangkut  materialitas, posisi  finansial,  danaruskas.  Opini  audit  yang diserahkan  BPK  membuktikan  tingkatan  kebiasaan dalam  LKPD.  Opini  audit  didetetapkan  dari  jumlah penemuan audit yang didapat pada dikala penerapan audit  BPK.  Opini  audit  pula  didasarkan  pada pengungkapan  data  yang  dicoba.  Semakin  bagus opini  audit  yang  didapat  oleh  penguasa  wilayah sehingga  terus  menjadi  banyak  pengungkapan informasi  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Hasil  riset  (Rahim  dan  Martani,  2012) melaporkan  jika  opini  audit  mempunyai  ikatan  positif kepada pengungkapan data finansial
Kriteria  BPK  dalam  pemberian  opini  atas laporan  keuangan  terdapat  4,  ialah:  kesesuaian dengan peraturan SAP, berkecukupan pengungkapan, disiplin  kepada  hukum,  serta  hal  keefektivitasan sistem  pengaturan  internal.  Pemberian  pandangan dari  BPK  dalam  penguasa  wilayah  kabupaten ataupun  kota  di  Jawa  Tengah  diakui,  aset  tetap menjadi  penyebab  pengecualian dalam  opini  WDP (Wajar  Dengan  Pengecualian),  karena  belum seluruhnya  tanah  pemda  dimiliki,  dikuasai  dan bersertifikat.  (Cristiana  &  Maryono, 2022),  selain aset, persoalan lainnya yaitu pemasukan asli  wilayah yang  yang  berasal  dari  hasil  pajak  wilayah,  hasil retrebusi  wilayah,  hasil  pengelolaan  kekayaan wilayah yang dipisahkan, serta lain- lain pemasukan asli wilayah yang legal. Berdasarkan latar belakang di atas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Pengaruh  Kompleksitas,  Total  Aset, PAD dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Stewardship  theory ialah  filosofi  yang mendeskripsikan  suasana  dimana  para  manajemen bukanlah termotivasi oleh tujuan- tujuan orang namun lebih  tertuju  dalam  target  hasil  penting  mereka guna kebutuhan  kelompok  (Hardiningsih  et  al.,  2019). Filosofi  penting  yang  terikat  dengan  tingkatan pengungkapan  dan good  governance adalah  teori agency dan teori stewardship (Daniri, 2005).
Teori  stewardship  merupakan  gambaran dimana  para  steward  bukanlah  termotivasi  dengan tujuan- tujuan orang semacam modul serta uang tetapi lebih  tertuju  dalam  hasil  penting  mereka  untuk kebutuhan  bersama  (Raharjo,  2007).  Filosofi  ini mempunyai dasar intelektual ataupun ilmu masyarakat  yang  didesain  dimana  para  akseptor tepercaya  ( steward )  termotivasi  guna  melaksanakan kegiatan  serupa  dengan  kemauan  pihak  sponsor tepercaya  ( principal ),  tidak  hanya  itu  untuk menggapai  target  kelompok,  sikap  (akseptor tepercaya) steward tidak  akan  meninggalkan organisasinya.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah daerah menurut  Standar  AkuntansiKeuangan  adalah  proses kategorisasi  serta  penyajian  LKPD  yang  dilaksanakan cocok  dengan  peraturan  penguasa  yang  menata menegnai  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Menurut (Suwanda,  2013)  LKPD  digunakan  untuk  menilai keadaan  finansial,  menilai  daya  guna  serta kemampuan sesuatu entitas pelaporan dan menolong dalam  memastikan  ketaatannya  kepada  peraturan perundang- undangan.
Laporan  Keuangan  yang  lengkap  berisi mengenai neraca, laporan perubahan posisi keuangan, laporan  laba-rugi  dan  catatan  maupun  laporan  lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari  laporan  keuangan.LKPD  yang  tersaji  dilampiri ikhtisar  realisasi  kinerja  dan  laporan  keuangan BUMD/peruahaan  daerah.  Selanjutnya  BPK  akan memeriksa  laporan  keuangan  yang  telah  diserahkan untuk  diaudit.  Setelah  LKPD  diaudit  oleh  BPK kemudian  diserahkan  pada  DPRD  guna  diresmikan serta diulas dengan peraturan wilayah hal pertanggungjawaban penerapan APBD.

## Jumlah Penduduk
Penduduk  adalah  sekumpulan  orang  yang dengan  cara  sah  menghuni  sesuatu  area  ataupun negeri  yang  mentaati  seluruh  ketentuan-  ketentuan dari  sesuatu  area  atau  negeri  yang  mereka  tempati. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  Indonesia penduduk merupakan seluruh orang yang berkedudukan  dalam  area  geografis  Republik Indonesia yang berjalan sepanjang 6 bulan atau lebih serta  atu  mereka  yang  berkedudukan  kurang  dari  6 bulan  tetapi  mempunyai  misi  guna  bermukim.  Sensus
ialah  kemampuan  dari  asset  itu  guna  membagikan donasi,  baik  langsung  atau  tidak  langsung,  arus  kas serta  sebanding  kas  pada  industri.  Keseluruhan peninggalan diseleksi sebab memiliki angka normal dibanding  dengan  pemasaran  serta  investasi  pasar. Dengan  keseluruhan  aset  yang  besar  pemerintah mengarah  lebih  lingkungan  guna  mengatur  serta melindungi aset tersebut.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang- Undang No 32 Tahun 2004 mengenai  penguasa  wilayah  serta  Hukum  No  33 Tahun 2004 mengenai perimbangan finansial antara penguasa  pusat  serta  penguasa  wilayah  sumber pemasukan  wilayah  terdiri  dari  Pendapatan  asli Daerah  (PAD),  Anggaran  Perimbangan,  Lain-  lain Pendapatan Daerah yang legal.

## Opini Audit
Opini  audit  ialah  cara  pengauditan  yang dicoba oleh seseorang pengaudit independen. Setelah melalui  tahapan  audit,  opini  audit  akan  diberikan sehingga  seorang  auditor  dapat  menyimpulkan  hal opini audit apa yang wajib diserahkan atas informasi finansial  yang  sudah  diaudit.  Opini  audit  bisa dikatakan  baik  apabila  seorang  auditor  bisa mengungkapkan jika informasi finansial yang sudah diaudit  itu  cocok  dengan  PSAK  dan  tidak  ada  hal yang menyimpang secara material.

## METODE
Metode  penelitian  adalah  kuantitatif  dan teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan data sekunder. Data penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang diperoleh dari BPK. Riset ini memakai sampel berbentuk  informasi  finansial  pemerintah  provinsi dalam tahun anggaran  2018 sampai 2021. Pengumpulan  ilustrasi  memakai  cara purposive sampling .  Pengujian  dalam  riset  ini  berbentuk analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis  diberikan  sehingga  seorang  auditor  dapat menyimpulkan mengenai opini audit apa yang wajib diserahkan  atas  informasi  finansial  yang  sudah diaudit.  Opini  audit  bisa  dikatakan  baik  apabila seorang  auditor  bisa mengungkapkan  jika  informasi finansial yang sudah diaudit itu sesuai dengan PSAK dan tidak ada hal yang menyimpang secara material (Waliyyani & Mahmud, 2015).
masyarakat dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, sensus itu ialah basis penting informasi kependudukan. Pada sensus masyarakat, penghitungan dilaksanakan dalam semua  masyarakat  yang  beralamat  di  pada  area
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝐷𝐼𝑆𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
Jumlah Penduduk
𝑥 100
kedaerahan  Indonesia  yang  tercantum  masyarakat negeri  asing  lain  badan  korps  diplomatik  negeri saudara bersama keluarganya.

## Total Aset
Asset  ialah  sumber  daya  yang  dipahami sesuatu  industri  selaku  dampak  dari  insiden  era kemudian  yang  diharapkan  akan  mendatangkan khasiat hemat guna era depan untuk sesuatu industri. Khasiat  ekonomi  era  depan  yang  terkabul  dalam  asset
Penduduk  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  yaitu  seluruh  orang  yang  berkedudukan dalam  area  geografis  Republik  Indonesia  kurang lebih 6 bulan serta memiliki misi berdiam. Jumlah masyarakat dalam riset ini diukur mengenakan hasil sensus  masyarakat  yang  dicoba  oleh  BPS. Nilai guna  jumlah  masyarakat  diganti  pada  struktur logaritma alamiah disebabkan tingkatan variabilitasnya  tinggi  (Priharjanto  dan  Wardani,
2015). Kompleksitas = Ln Jumlah Penduduk

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  bermaksud  membagikan

## Total Aset
Aset  ialah  sumber  daya  ekonomi  yang dipunyai oleh pemerintah selaku dampak dari suatu insiden dalam periode kemudian (Lesmana, 2010). Serupa perihalnya dengan pemasukan asli wilayah, keseluruhan  peninggalan  memiliki  variabilitas yang  tinggi  sehingga  perlu  ditransformasi  dalam metode  logaritma  (Hilmi,  2011);Cristiana  & Maryono (2020)
Aset = Ln Total Aset

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  kekayaan yang  dipunyai  oleh  sesuatu  wilayah.  Pendapatan  ini diterima  dari  sumber-sumber  yang  ada  pada  wilayah wilayah  khusus  yang  didapat bersumber pada  Hukum yang  legal.  PAD  bermaksud  buat  menyediakan pemerintah  pada  perihal  pendanaan  guna  kebutuhan otonomi  wilayah  sebagai  perwujudan  desentralisasi (Setiawan  &  Maryono,  2022)  ;  (Hardiningsih  et  al., 2019)
PAD = Ln Total Pendapatan Asli Daerah

## Opini Audit
Opini audit merupakan evaluasi hasil pengecekan informasi finansial penguasa wilayah yang diserahkan  BPK  pada  penguasa  daerah.  Pengukuran opini auditor dalam sampel berupa LKPD pada tahun anggaran  2018-2021.  sampel  menggunakan  metode purposive  sampling (Hardiningsih  et  al.,  2021). Penelitian  ini  menggunakan  variabel dummy ,  yang mana  pemberian  pendapat  oleh  auditor  berupa  opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion ) diberi nilai 1 selain unqualified opinion diberi nilai 0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Riset  ini  memakai  sampel  berbentuk  informasi finansial  penguasa  provinsi  di  Indonesia  rentang waktu  tahun  anggaran  2018-2021.  Sampel  diambil berdasarkan  teknik  purposive  sampling,  artinya sampel didapat bersumber pada patokan khusus yang sudah diresmikan (Yulianingtyas, 2010). Patokan itu antara  lain  ialah  informasi  finansial  periode  2018 sampai  2021  yang  telah  diaudit  oleh  Badan  2018 sampai 2021 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,  dapat  diakses  dan  menyajikan  data keuangan  yang  lengkap.  Data  jumlah  penduduk Provinsi  di  Indonesia  tahun  2018  sampai  2021 didapatkan dari website Badan Pusat Statistik.
Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian
cerminan  sesuatu  informasi  yang  diamati  bersumber pada angka minimal, maksimal, pada umumnya serta standar digresi serupa yang disuguhkan pada bagan 2.

## Tabel 3 Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Dev DISC 0 .735135 .881081 .810270 .035788 POP 0 .266897 .611530 .367477 .774339 ASET 0 3.72420 3.93090 9.82913 .102735 PAD 0 4.69168 4.67241 1.63360 .705954 Valid N (listwis e) 0

## Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Bersumber pada hasil analisa statistik deskriptif,  sanggup  disusun  uraian  dalam  tiap-  tiap variabel selaku selanjutnya:
Variabel  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (DISC)  memiliki  angka  minimal 0.73  serta  angka  maksimal  0.88  dengan  angka  pada umumnya  0.81.  Angka  pada  umumnya  mendekati angka  paling  tinggi,  alhasil  bisa  disimpulkan  kalau pengungkapan  informasi  finansial  penguasa  wilayah mendapatkan  evaluasi  yang  bagus.  Angka  standar digresi sebesar 0.03 maksudnya kalau pada umumnya perbandingan kepada angka pada umumnya pengungkapan  laporan  keuangan  pada  40  sampel sebesar 0.03.
Variabel Kompleksitas memiliki angka minimal 7.26  serta  angka  maksimal  9.61  dengan  angka pada umumnya  8.36.  Nilai  rata-rata  mendekati  nilai tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi  masing- masing wilayah tinggi. Angka standar deviasi sebesar 0.77  maksudnya  jika  pada  umumnya  perbandingan kepada angka pada umumnya perkembangan ekonomi dalam 40 sampel sebesar 0.77.
Variabel  Total  Aset  memiliki  angka  minimal 23. 72 serta angka maksimal 33. 93 dengan nilai pada umumnya  29.  82.  Nilai  pada  umumnya  mendekati  nilai tertinggi,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai asset pada masing-masing wilayah besar. Nilai standar deviasi  sebesar  2.  10  artinya  jika  pada  umumnya perbandingan  pada  nilai  umumnya  nilai  keseluruhan asset dalam 40 sampel merupakan sebesar 2.10.
Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki nilai  minimal  14.  69  serta  nilai  maksimal  24.  67 dengan  nilai  pada  umumnya  21.  63.  Nilai  pada umumnya mendekati angka paling tinggi, alhasil dapat disimpulkan  jika  penghasilan  asli  daerah  yang dicermati  dalam  tiap-  tiap  area  besar.  Nilai  standar deviasi  sebesar  1.  70  artinya  jika  pada  umumnya perbandingan kepada nilai pada umumnya pemasukan asli wilayah dalam 40 sampel sebesar 1.70.
Variabel Opini Audit memiliki nilai minimum
2018 2019   2020    2021 Populasi 34 34 38 38 LKPD Provinsi yang tidak bisa diakses (22) (22) (24) (26) LKPD yang tidak lengkap (2) (2) (4) (2) Total LKPD 10 10 10 10
sebesar 0 yang berarti Provinsi ini tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Nilai maksimal yang didapat sebesar satu ataupun menemukan opini wajar tanpa  pengecualian,    opini    ini  didapat  seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia. Nilai rata- rata dari opini  audit  sebesar  0.  90  dengan  standar  deviasi sebesar 0.30 disimpulkan bahwa seluruh wilayah yang diamati memperoleh opini audit yang baik dari BPK. Uji Normalitas
Tabel 4 Uji Normalitas
sebaiknya  tidak  akan  terjalin  hubungan  di  antara variabel  independennya.  Berdasarkan  pengujian terhadap nilai centered VIF yang ada pada tabel 4, tiap- tiap  variabel  memiliki  nilai  kurang  dari  10  sehingga dapat disimpulkan jika  bentuk tidak hadapi permasalahan multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Sumber : Data sekunder diolah, 2023
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Uji  normalitas  bermaksud  guna  memastikan informasi yang sudah dijumlahkan memiliki distribuasi yang normal. Hasil output pada gambar 3 diperoleh nilai probability sebesar 0,234 > 0,05 alhasil dapat  disimpulkan  jika  informasi  mempunyai terdistribusi wajar.

## Uji Multikolonieritas
Tabel 5 Uji Multikolinearitas
Percobaan  heteroskedastisitas  bermaksud  guna mencoba  apakah  pada  bentuk  regresi  terjalin ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  observasi ke  observasi  yang  lain.  Bersumber  pada  hasil percobaan  heteroskedastisitas  di  atas  menunjukkan nilai prob sebesar 0,8703 lebih besar dari 0.05 alhasil bisa simpulkan jika pada riset ini tidak ada pertanda
heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Model  analisa  regresi  berganda  bermaksud guna mengetahui akibat dari variable independen kepada  variabel  dependen.  Variabel  independen dalam riset ini yaitu kompleksitas, total aset, PAD dan opini audit. Variabel dependen dalam riset ini merupakan  tingkatan  pengungkapan  LKPD Provinsi  di  Indonesia.  Adapun  hasil  analisis
Sumber: Data sekunder diolah, 2023
Uji multikolinieritas bermaksud guna mencoba apakah  bentuk  regresi  ditemui  terdapatnya  hubungan antara variabel independen. Bentuk regresi yang baik
terdapat dalam tabel 6.

## Uji Kesesuaian Model
Uji  Koefisien  Determinasi  digunakan  guna memandang daya variable independen pada menerangkan modifikasi variable dependen.
Tabel 7 Uji Kesesuaian Determinasi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. POP 0.024985 0.008088 3.089113 0.0039 ASET -0.002081 0.002910 -0.715141 0.4793 PAD -0.000336 0.003912 -0.085963 0.9320 OPINI_AUDIT -0.055389 0.017657 -3.136965 0.0035 C 0.720412 0.069812 10.31935 0.0000 R-squared 0.468689  Mean dependent var 0.810270 Adjusted R-squared 0.407968  S.D. dependent var 0.035788 F-statistic 0.308615 Prob.F(4,35) .8703 Obs*R- squared 1.362747 Prob. Chi Square(4) .8506 Scaled explained SS 0.942864 Prob. Chi- Square(4) .9183 Coefficient  Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF POP 6.54E-05 243.6298 2.017425 ASET 8.47E-06 399.4537 1.926015 PAD 1.53E-05 380.0589 2.290380 OPINI_AUDIT 0.000312 14.80100 1.480100 C 0.004874 257.0901 NA
S.E. of regression 0.027537  Akaike info criterion -4.230107 Sum squared resid 0.026540  Schwarz criterion -4.018997 Log likelihood 89.60214  Hannan-Quinn criter. -4.153776 F-statistic 7.718698  Durbin-Watson stat 2.516112 Prob(F-statistic) 0.000144

## Sumber : Data sekunder diolah, 2023
Bersumber pada hasil dari tabel 7 dapat diamati jika  angka  adjusted  r  square  sebesar  0,407  sehingga dapat  disimpulkan  pengaruh  variabel  independen kompleksitas,  total  aset,  serta  pemasukan  asli daerah  yakni  40,  7  persen,  sebaliknya  lebihnya sebesar 50, 3 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

## Uji F
Pengujian  F  dicoba  dengan  tujuan  guna mengenali tingkat signifikansi pengaruh koefisien regresi dari jumlah penduduk, total aset, PAD dan opini  audit  secara  serempak  kepada  tingkatan pengungkapan LKPD Provinsi. Hasil uji F tampak pada  tabel  6  yang  menunjukkan  Fhitung  sebesar 7,71 > Ftabel dengan rumus n-k-1 sebesar 2,87 dan nilai probabilitas F-statistic 0,000 < 0,05. Uji T
Berdasarkan tabel 6 dikenal jika t hitung= 3, 089  t  tabel=  1,  6848  serta sig =  0,  0039<α=  0,  05. Hasil  ini  membuktikan  jika  Jumlsh  penduduk mempengaruhi positif kepada pengungkapan laporan  finansial  pemerintah  daerah  alhasil  H1 Diterima.
Pengaruh  Total  Aset  terhadap  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa t hitung = -0,715<-t tabel = -1,6581 sig = 0,4793 > α = 0,05. Hasil ini menunjukkan total aset tidak mempengaruhi  kepada  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H 2 ditolak.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Berdasarkan tabel 6 dikenal kalau t jumlah=- 0, 0003< t bagan=- 1, 6581 serta sig= 0, 9320 α= 0, 05. Hasil ini membuktikan jika pemasukan asli wilayah tidak mempengaruhi kepada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H 3 ditolak.
Pengaruh  Opini  Audit  terhadap  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan tabel 6 dikenal jika t jumlah=- 3, 136>- t bagan=- 1, 6581 serta sig= 0, 0035>α= 0, 05. Hasil ini membuktikan jika opini audit mempengaruhi  negatif  kepada  pengungkapan laporan keuangan daerah sehingga H 4 ditolak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh
Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  membuktikan  kompleksitas mempengaruhi  positif  kepada  pengungkapan
LKPD.  (Liestiani,  2012)  mengatakan  bahwa variabel  jumlah  penduduk  mempengaruhi  positif kepada pengungkapan laporan keuangan penguasa daerah. Jumlah penduduk yang besar, menyebabkan semakin banyaknya tuntutan pelayanan  publik  pemerintahan.  Beragamnya  suatu tuntutan  servis  akan  mendorong  pemerintah  guna menerangkan dengan cara lebih bagus lagi alhasil pengungkapan laporan keuangan akan meningkat. Semakin  berkualitas  informasi  yang  diungkapkan terkait laporan keuangan, maka semakin akuntabel laporan tersebut. Jumlah penduduk adalah sebuah pengukuran  yang  mendeskripsikan  kompleksitas dari  sesuatu  wilayah.  Terus  menjadi  kompleks pemerintahan  itu  sehingga  akan  terus  menjadi besar pula tingkatan pengungkapan data keuangan yang dicoba (Adha et al., 2019).
Penelitian ini didukung Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pada pasal 28 yang menyatakan jika besarnya  jumlah  penduduk  akan  menggambarkan besarnya  keinginan  pada  penyediaan  jasa  publik dalam  tiap  wilayah.  Sehingga  dari  itu  banyaknya keinginan  akan  pelayanan  publik  dengan  cara otomatis akan mendesak penguasa guna menerangkan  lebih  bagus  lagi  alhasil  akan menaikkan  pengungkapan  informasi  finansial (Priharjanto & Wardani, 2017).
Hasil  riset  ini  disupport  oleh  riset  lebih dahulu  yang  dicoba  oleh  (Puspita,  2011)  yang berkata  jika  jumlah  masyarakat  mempengaruhi positif  kepada  tingkatan  pengungkapan  LKPD. Terus  menjadi  banyak  jumlah  penduduknya sehingga semakin besar desakan penduduk dalam mengungkapkan LKPD.
Pengaruh  Total  Aset  terhadap  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian membuktikan total peninggalan tidak mempengaruhi kepada pengungkapan  LKPD.  Perihal  ini  dapat  dimaksud jika  terus  menjadi  besar  aset  atau  kekayaan  yang dimiliki pemerintah maka akan meningkatkan risiko salah saji dalam pengungkapan LKPD.
Jumlah aset yang besar ialah hambatan dalam memberi tahu informasi keuangan sebab seluruh aset pemerintah  belum  seluruh  dicatat  dengan  bagus, pemerintah  wilayah  harus  dapat  mengelola  dan mempertanggungjawabkan  tugasnya  sesuai  dengan teori  sinyal  yaitu  dengan  mengurangi  asimetri informasi  dengan  memberikan  laporan  keuangan secara  baik  dan  jelas.  Keseluruhan  aset  yang  besar menginginkan  pengelolaan  aset  yang  bagus  dan benar agar tercipta pengungkapan yang lebih besar, itu  sungguh  dibutuhkan  terikat  perlindungan  serta pengelolaan  aset.  Semakin  banyak  kekayaan  yang dikelola pemerintah, akan meningkatkan risiko salah satu pada pengungkapan informasi finansial, alhasil
merendahkan  mutu  opini  audit  laporan  keuangan pemerintah. Penelitian ini disupport oleh riset (Hilmi & Martani, 2012) yang menjelaskan jika keseluruhan  asset  tidak  mempengaruhi  signifikan kepada  tingkatan  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Hasil pengujian menunjukkan pendapatan asli daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan LKPD.  Perihal  ini  sanggup  dimaksud  jika  besar rendahnya  indek  penghasilan  asli  wilayah  tidak mengurangi  ataupun  mmeningkatkan  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
PAD selaku salah satu pendapatan daerah yang berawal dari wilayahnya sendiri yang memantulkan tingkatan  independensi  wilayah  (Teriyani  et  al., 2022).  Kekayaan  daerah  dapat  meningkatkan kemandirian suatu daerah maka dari itu pemerintah wajib menginformasikan pendapatan yang diperoleh,  hal  ini  sesuai  dengan  teori  sinyal  yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan informasi  yang  transparan  kepada  masyarakat. Pendapatan asli daerah bukan menjadi ukuran utama dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang berkualitas  jika  pengelolaan  kekayaan  daerah tersebut  tidak  berjalan  secara  transparan,  sehingga apabila  pemerintah  tidak  mengelola  kekayaan dengan benar, maka provinsi dengan kekayaan yang besar  akan  tertinggal  dengan  provinsi  yang  tidak memiliki  kekayaan  besar  namun  dapat  efisien mengelola kekayaan daerah. Riset ini searah dengan riset  yang  dicoba  oleh  (Waliyyani  &  Mahmud, 2015) yang mengatakan jika PAD tidak mempengaruhi  kepada  tingkatan  pengungkapan informasi finansial wilayah.
Pengaruh  Opini  Audit  terhadap  Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil  pengetesan  membuktikan  Opini  audit berpengaruh  negatif  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  semakin berkualitas  opini  yang  dikeluarkan  maka  akan mengurangi  tingkat  pengungkapan  LKPD.  Opini audit merupakan sarana  untuk seseorang pengaudit dalam  melaporkan  pendapatnya,  opini  pengaudit yang  ialah  kebiasaan  dari  seluruh  perihal  yang berhubungan  dengan  material  yang  serupa  dengan standard  dalam  SAP  (Finakesti  et  al.,  2022). Semakin bagus opini yang diperoleh oleh penguasa sehingga pengungkapan yang disuguhkan akan terus menjadi lebih bagus serta sesuai dengan SAP. Opini audit  dapat  mengalami  penurunan  kualitas  apabila tidak  terdapat  konsistensi  dalam  pengungkapan item-item  yang  ada  dalam  SAP.  Riset  yang  dicoba (Narulitasari & Zafira, 2021) melaporkan jika opini audit  tidak  mempengaruhi  kepada  tingkatan pengungkapan  LKPD  serta  berputar  dengan  riset yang  dicoba  (Hilmi  &  Martani,  2020),  yang melaporkan jika opini audit mempengaruhi kepada
pengungkapan laporan keuangan.

## PENUTUP

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh  mana  tingkat  kepatuhan  pengungkapan wajib  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  sebagai upaya  perbaikan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah.  Hasil  penelitian  jumlah  penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  maka  dari  itu H 1 diterima. Total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  maka  dari  itu  H 2 ditolak.  Pendapatan  asli daerah  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah,  maka  dari  itu  H 3 ditolak.  Semakin  tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka tidak akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan,  hal  itu  dikarenakan  pemerintah  belum efektif  dan  efisien  dalam  kekayaan  daerah  itu sendiri.  Opini  audit  berpengaruh  negatif  terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah,  maka  dari  itu  H 4 ditolak. Karena sebagian besar pemerintah yang mendapatkan  opini  wajar  ataupun  tidak  wajar sekalipun cenderung akan sama dalam menyajikan laporan keuangannya di dalam LKPD.

## Saran
Riset ini dapat dijadikan bahan penilaian, evaluasi  serta  masukan  untuk  penguasa  pusat dalam membagikan evaluasi kemampuan penguasa yang berhubungan dengan pengungkapan  yang  diinformasikan  ke  pada LKPD.  Dengan  begitu  penguasa  pusat  dapat mempraktikkan punishment atau reward hal perihal  itu  serupa  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha,  A.  F.,  Afiah,  N.  N.,  &  Pratama,  A.  (2019).
Pengaruh  Ukuran  Entitas  Dan  Kompleksitas Terhadap  Kelemahan  Pengendalian  Intern  Pada Kementerian  PUPR. Jurnal  SIKAP  (Sistem Informasi,
Keuangan, Auditing Dan Perpajakan) , 3 (2), 122. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.136
Budiarto,  D.  S.,  &  Indarti,  L.  (2019).  Apakah Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah?  Riset  Pada  Kabupaten  Di Jawa  Tengah. Jurnal  Akuntansi  Bisnis , 12 (1). https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549
Chaled, S., Sarumpaet, S., Fanny, D. R., Septiyanti, D.  R.,  Sukmasari,  D.,  Nuraini,  F.,  Andi,  K., Amelia,  Y.,  Dharma,  F.,  Sari,  O.,  Evana,  E., Kesumaningrum,    N.    D.,    Syuhada,    B.    L.,
Sarumpae, S., Sembiring, S. I. O.,  Metalia, M., Desriani,  N.,  &  Nauli,  P.  (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 . 4 (1).
Cristiana,  I.,  &  Maryono.  (2020).  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Standar Akuntansi Pemerintahan  berbasis.  Dinamika  Akuntansi,
Keuangan Dan Perbankan, Nopember 2016, Vol. 5, No(January 2016), 185-199 ISSN.
Daniri  Mas  Ahmad  (2005), Good  Corporate Governance :  Konsep  dan  Penerapannya  di Indonesia. Ray Indonesia, Jakarta.
Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S.
(2022).  Determinan  Pengungkapan  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 6 (1).
Hardiningsih,  P.,  O.,  R.  M.,  Srimindarti,  C.,  &
Kristiana,  I.  (2019).  Determinan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). AKTSAR:  Jurnal  Akuntansi  Syariah , 2 (1),  21. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963
Hardiningsih,  P.,  Pramudibyanto,  H.,  Kristiana,  I.,  & Suhadi,  S.  (2022).  Disclosure  Determinants  of Provincial Financial Statements. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi , 20 (1), 50–64.
https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v20i1.6 631
Hardiningsih,  P.,  Srimindarti,  C.,  Jannah,  A.,  & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Keuangan dan Bisnis , 19 (1),
132–146.
https://doi.org/10.32524/jkb.v19i1.259
Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2020). Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi. Jurnal Akuntansi, 1 (1).
Hiola,  Y.,  &  Harun,  E.  (2021).  Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi Gorontalo.
JSAP :  Journal  Syariah  and Accounting Public , 4 (2), 89.
https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021
Iqbal,  M.,  Gudono,  G.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2018).
Apakah Kecukupan Pengungkapan telah Dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  dalam  Perumusan  Opini? Jurnal Akuntansi  dan  Akuntabilitas  Publik , 1 (1),  17.
https://doi.org/10.22146/jaap.35329
Naopal,  F.,  Rahayu,  S.,  &  Yudowati,  S.  P.  (2017).
Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah
Penduduk,  Temuan  Audit,  Dan  Opini  Audit Terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. ASSETS, 7 (1).
Narulitasari, D., & Zafira, R. (2021). Determinant of Internet Financial Reporting Disclosure. Islamic Accounting Journal, 1 (2).
Pandansari,  T.  (2016).  Tingkat  Ketergantungan,
Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 19 (3), 463. https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366
Pratiwi,  A.  G.,  Taufik,  T.,  &  Odiatma,  F.  (2019).
Pengaruh  Karakteristik  Daerah,  Kompleksitas,
Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  LKPD  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2013-2017). JOM FEB, 6 (1).
Pratiwi,  R.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2017).  Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. Jurnal Akuntansi , 20 (2), 167. https://doi.org/10.24912/ja.v20i2.52
Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan,  Tingkat  Penyimpangan,  Opini  Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. INFO ARTHA ,
1 ,
97–110.
https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72
Putra  Setiawan,  R.  S.,  &  Maryono,  M.  (2022). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  Periode  2018-2020. Fair  Value:  Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 5 (2), 927–940. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2023
Rosadi,  S.,  &  Okfitasari,  A.  (2019).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Waktu Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Opini Audit BPK. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 19 (2), 148. https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.326
Saputra,  Y.,  &  Ariani,  N.  E.  (2018).  Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 3 (4).
Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di  Internet  dan  Faktor  yang  Memengaruhinya. Reviu  Akuntansi  dan  Bisnis  Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.18196/rab.030138
Sasmita,  R.  P.  H.  (2021).  Pengaruh  Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK Terhadap  Understandability  dalam  Kualitas Laporan  Keuangan. Modus , 33 (1),  98–119. https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4171
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan
Indonesia ,
9 (2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Solihatin,  Etin  dan  Raharjo.  (2007), Cooperative Learning Analisis  Model  Pembelajaran  IPS. Jakarta : Bumi Aksara.
Teriyani, T., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2022). Determinan  Pengungkapan  Laporan  Keuangan pada  Kementerian/Lembaga. Global  Financial Accounting Journal , 6 (1), 108. https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6534
Utami,  S.  R.,  &  Sulardi,  S.  (2020).  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Opini  Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi  dan Bisnis , 19 (2),  253. https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436
Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Terhadap  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia. Accounting  Analysis Journal,
4 (2). https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7815
Yulianingtyas,  R.R.  (2010),Pengaruh  Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap
Kepatuhan PengungkapanWajib  dalam  Laporan  Keuangan
Pemerintah Daerah
(studi Empiris pada Kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta