Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara  Nomor  71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok
Ilham Satria Ilhamsat199824@yahoo.com
Diana Amir dianaamir@unja.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Article History: Submitted : 13 April 2021; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 15 Juni 2022

## Abstract
The purpose of this research is to find out and analyze the agreement between the parties in the  case  decision  No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB  based  on  the  bribe  agreement  and  reciprocal agreement.  The  research  method  used  is  a  normative  juridical  research  method  with  a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the Civil Case Decision Number 71/Pdt.G/2017/PN.JMB. The research result of this thesis shows that the judge in his consideration stated that the agreement in this case was a reciprocal agreement to carry out the management of civil servants. Based on Article 1320 regarding the terms of the validity of the agreement in relation to the reciprocal agreement to carry out the management of this PNS,  this  agreement  does  not  fulfill  the  legal  requirements  of  the  agreement,  namely  the objective conditions of a cause that is not prohibited, so this agreement of reciprocity is null and void by law. Judging from the efforts to fulfill the bribery agreement in this case, this case did  not  happen  because  the  Defendant  was  unable  to  fulfill  his  promise  to  enroll  the Plaintiff's  younger brother  as  a  civil  servant  and did  not  know the authorized  official who received  the  bribe in  this  agreement. In  this case the judge held the view  that  there  was a legal consequence arising from a reciprocal agreement to administer civil servants by stating in his consideration that the Defendant did not have good faith.
Keywords : Agreement, Case of Bribery Agreement

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Perjanjian  antara  para Pihak dalam Putusan  Perkara No.71/Pdt.G/2017/PN.JMB Berdasarkan  Perjanjian  Sogok- Menyogok dan Perjanjian Timbal Balik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan  pendekatan  kasus  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor  71/Pdt.G/2017/PN.JMB.  Hasil penelitian  dari  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  dalam  pertimbangannya menyatakan  perjanjian  pada  perkara  ini  merupakan  perjanjian  timbal  balik  untuk melakukan pengurusan PNS. Berdasarkan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dikaitkan  dengan  perjanjian  timbal  balik  untuk  melakukan  pengurusan  PNS  ini,  maka
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 186 - 205 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif suatu sebab yang  tidak  terlarang,  sehingga  perjanjian  tibal  balik  ini  batal  demi  hukum.  Dilihat  dari upaya pemenuhan terhadap perjanjian sogok-menyogok pada perkara ini tidak terlaksana karena Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi PNS  dan  tidak  diketahuinya  Pejabat  yang  berwenang  yang  menerima  uang  sogok  pada hubungan  perjanjian  ini.  Pada  perkara  ini  hakim  memiliki  pandangan  mengenai  adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS  dengan  menyatakan  dalam  pertimbangannya  bahwa  Tergugat  tidak  mempunyai etikad baik.
Kata kunci: Perjanjian, Kasus Perjanjian Sogok-Menyogok.

## A. Pendahuluan
Praktek  sogok-menyogok  pada  masyarakat  di  Indonesia  sudah  dianggap  menjadi rahasia umum, khususnya dalam praktek perjanjian sogok-menyogok untuk memasukkan seseorang menjadi  Pegawai  Negeri Sipil (PNS).  Masyarakat  yang  hendak masuk menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dalam  menempuh  jalan  yang  praktis  lantas  memilih  untuk melakukan  kesepakatan  dengan  perantara  (calo)  atau  pejabat  yang  berwenang  untuk meluluskan  seseorang  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dengan  memberi  sejumlah imbalan  (uang)  yang  telah  disepakati.  Ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2014  Tentang  Tambahan  Alokasi  Formasi  dan  Pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  menyebutkan:  “Prinsip  pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  transparan, objek,  kompetitif,  bebas  dari  unsur  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya”. 1
Ketentuan  Penjelasan  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Peraturan  Perundang-Undangan  menyebutkan:  “Dengan  diundangkannya  Peraturan Perundang-undangan  dalam  lembaran  resmi  sebagaimana  dimaksud  dengan  ketentuan ini,  setiap  orang  dianggap  telah  mengetahuinya”. 2 Asas  Fiksi  Hukum  memberikan ketentuan  bahwa  masyarakat  yang  melaksanakan  peraktek  perjanjian  sogok-menyogok untuk  memasukan  sesorang  menjadi  PNS  tersebut  dianggap  telah  mengetahui  bahwa perbuatan  tersebut  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  mengetahui  akibat (konsekuensi)  yang  ditimbulkan  dari  perjanjian  sogok-menyogok  tersebut.  Ketentuan Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  ditulis  KUHPer) menyebutkan  bahwa  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau
1 Republik Indonesia, Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan, UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82. TLNRI Nomor 5234.
lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”. 3 Untuk  membuat perjanjian  yang  sah  serta  memiliki  kekuatan  hukum,  pihak-pihak  dalam  membuat perjanjian wajib memenuhi ketentuan sahnya perjanjian.
Terpenuhinya syarat sah perjanjian, secara langsung perjanjian yang dikehendaki para pihak  sah  menurut  hukum  sehingga  perjanjian  tersebut  harus  dipatuhi  oleh  para  pihak, hal ini didasarkan pada asas fact sunt servanda yang tercantum di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 4
Masyarakat  memiliki  kebebasan  untuk  membuat  suatu  perjanjian  hal  ini  didasarkan pada  salah  satu  asas  perjanjian  yaitu  asas  sistem  terbuka  ( open  system )  yang menyebutkan: “Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak  diatur  dalam  undang-undang.  Asas  ini  sering  juga  disebut  “Asas  Kebebasan berkontrak” walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum”. 5
Ketentuan  Pasal  1335  KUHPer  menyebutkan:  “Suatu  persetujuan  tanpa  sebab,  atau dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang  terlarang,  tidak  mempunyai kekuatan hukum”. 6 Penjelasan tentang suatu sebab yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPer menyebutkan: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu  betentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan ketertiban umum”. 7
Artinya jika ketentuan mengenai perjanjian di atas dilakukan oleh para pihak maka isi prestasinya  dapat  dikategorikan  telah  melanggar  ketentuan  undang-undang,  misalnya suatu  perjanjian  dimana  satu  pihak  menyanggupi  akan  melakukan  suatu  kejahatan  atau melakukan sogok-menyogok. Maka secara hukum perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya  senjak  semula  dianggap  tidak  pernah  ada  perjanjian.  Dengan  demikian  tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di muka hakim. 8
3 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 84.
6 Pasal 1336  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8 Lihat Riduan Syahbani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 222.
Hakim  memiliki  kebebasan  dalam  memutuskan  suatu  perkara  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selajutnya  ditulis  UUD  1945)  dalam  ketentuan  yang  menyebutkan  :  “Kekuasaan Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”. 9 Hal  ini  sesuai  dengan  Asas Ius  Curi  Novit , menyebutkan:
“jika  Hakim  tidak  aktif  dalam  menemukan  dan  membentuk  hukum  hingga menolak  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  dengan  alasan  bahwa  Peraturan Perundang-Undangan  yang  bersangkutan  tidak  menyebutkan,  tidak  jelas,  atau tidak  lengkap,  maka  hakim  dapat  dituntut  untuk  dihukum  karena  menolak mengadili,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  22  A.B  ( Algemene  Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie )”. 10
Hakim  dapat  memutuskan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  para  pihak  tersebut  tidak dapat  diterima  atau  cacat  formil  apabila  para  pihak  dalam  mengajukan  gugatan  tidak memiliki alas hak yang jelas dalam tuntutannya.
“Seperti  yang  dijelaskan,  berbagai  macam  cacat  formil  yang  mungkin  melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa  yang  tidak  memenuhi  syarat  yang  digariskan  Pasal  123  ayat  (1)  HIR jo.SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam  bentuk  diskualifikasi  atau plirium  litis  consortium, mengandung cacat obscuur  libel atau  melanggar  yuridiksi  (kompetensi)  absolut  atau  relative dan sebagainya”. 11
Sengketa  mengenai  perjanjian  sogok-menyogok  bila  terjadi,  para  pihak  yang bersengketa tidak bisa menuntut pemenuhan hak di pengadilan, karena tuntutan tersebut tidak  memiliki  dasar  hukum  dan  gugatan  mengandung  cacat  atau obscuur  libel .  Dalam artikel ini penulis akan melakukan penelitian terhadap kasus sengketa perjanjian sogok- menyogok  yang  diselesaikan  melalui  gugatan  pengadilan  dan  putusan  oleh  hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN.Jmb.
Penggugat  dalam  perkara  ini  mengajukan  gugatan  dengan  tuduhan  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dalam  kasus  sengketa  perjanjian  sogok-menyogok  menjadi PNS,  dalam  perkara  ini  majelis  hakim  memberikan  putusannya  yang  berupa dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek .
Perkara  Nomor:  71/Pdt.G/2017/PN.Jmb.  Asniar  Silalahi  sebagai  Penggugat  yang diwakilkan  oleh  kuasanya  yaitu  Dony  Yusra  Pebrianto,  S.H.,  M.H.  &  Rekan  melawan
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar , UUD RI Tahun 1945, LNRI Tahun 1959  Nomor 75.
10 Lihat  Budi  Suhariyanto, Eksistensi  Pembentukan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Dinamika  Politik Legilasi di Indonesia, RechtsVinding, Vol.4 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 418.
11 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 811.
Mahrudin  Bin  Mat  Ibrahim  sebagai  Tergugat.  Penggugat  melakukan  kesepakatan  untuk mengurus  masuk  PNS  dengan  Tergugat,  Penggugat  mentransferkan  uang  tertanggal  22 April  2014  sebesar  Rp.150.000.000,  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  ke  rekening  Erma Kurnia Ningsih Binti Mahrudin (anak kandung Tergugat) yang ditujukan kepada Tergugat, dalam kesepakatan ini Tergugat menjaminkan adik Penggugat untuk masuk PNS di Dinas Perhubungan  yang  kemungkinan  ditempatkan  di  Kabupaten  Tebo,  Muaro  Bulian  dan Muara  Sabak.  Terguggat  menjaminkan  paling  lama  3  bulan  SK  Pegawai  tersebut  keluar, namun  hingga  bulan  ketiga yakni  bulan Juli  2014 ternyata  apa  yang  dijanjikan  Tergugat tidak ada dan surat SK pegawai PNS tidak keluar, kemudian Tergugat mengatakan bahwa SK  akan  keluar  di  bulan  Agustus  2014  namun  setelah  ditunggu  SK  PNS  yang  dijanjikan tidak keluar juga, hingga sampai bulan januari 2015 Pihak dari Tergugat mengatakan SK pegawai PNS  keluar  pada Mei  2015,  lalu Penggugat  mengatakan apabila  tidak keluar  SK nya, maka uang yang Penggugat transfer sebesar RP.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Penggugat seluruhnya, namun setelah jatuh tempo ternyata SK PNS yang dijanjikan Tergugat belum juga keluar.
Perkara  ini  telah  disidangkan  pada  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor  Perkara 1056/Pid.B/2016/PN.Jmb  dengan  amar  putusan  menyatakan  terdakwa  Mahruddin  Bin Mat  Ibrahim  terbukti  dengan  sah  bersalah  melaksanakan  tindakan  pidana  penipuan dengan  pidana  penjara  selama  :  1  (satu)  Tahun.  Atas  dasar  tersebut  Penggugat  dalam gugatannya  menuntut  Tergugat melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  etikad  tidak baik  yang  mengakibatkan  Penggugat  mengalami  kerugian,  baik  secara  materi  sebesar Rp.200.000.000, (dua  ratus juta rupiah)  dan secara immaterial sebesar  Rp.100.000.000, (seratus  juta  rupiah)  yang  keseluruhannya  sebesar  Rp.300.000.000,  (tiga  Ratus  juta rupiah).
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dapat  dipahami    Penggugat  sebagai  korban  dalam hubungan hukum perikatan timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS sehingga dari dan  oleh  itu  hubungan  hukum  yang  dibuat  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat  dan  harus  dipatuhi  kedua  belah  pihak sesuai  dengan facta  sunt  servanda .  Majelis  Hakim  berkesimpulan  berdasarkan  bukti  P-1 Kwitansi  serah  terima  uang  dang  P-2  Fotocopy  perjanjian  Pengembalian  Uang,  bahwa tindakan  Tergugat  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum. Majelis  hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian  dengan Verstek , memerintah Tergugat membayar ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum dan etikad tidak baik, baik secara materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Berdasarkan  uraian  putusan  perkara  di  atas  terdapat  kekaburan    penerapan  pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian. Putusan Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2017/PN.Jmb  Hakim  mempertimbangkan  keabsahan  perjanjian  untuk  masuk PNS dengan bukti P-1. Foto Copy Kwitansi serah terima yang ditandatangani Tergugat dan Bukti  P-2.  Foto  Copy  Perjanjian  Pengembalian  Uang  antara  Penggugat  dan  Tergugat merupakan  hubungan  hukum  perikatan  timbal  balik  untuk  pengurusan  masuk  PNS sehingga hubungan  hukum  yang dibuat  antara Penggugat dan  Terguggat  adalah berlaku sebagai  Undang-Undang  yang  mengikat  dan  harus  dipatuhi  kedua  belah  pihak  sesuai dengan asas facta sunt servanda .
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian dan membuat artikel dengan judul: “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor  71/Pdt.G/2017/PN.JMB  Mengenai  Kasus  Perjanjian  Sogok-Menyogok ”.  Adapun metode penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan artikel ini Analisis  Putusan Hakim Terhadap  Perkara  Nomor  71/Pdt.G/2017/PN.JMB  Mengenai  Kasus  Perjanjian  Sogok- Menyogok ini adalah Penelitian Normatif. “Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat”. 12 Ada beberapa Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian  ini sebagai berikut :
a. Pendekatan Perundang-undangan
“Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  diketengahkan”. 13 Bahan Hukum yang diterapkan dalam pendekatan dalam penelitian ini yaitu ;
1) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
2) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Peraturan Perundang-Undangan.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
4) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara.
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.
13 Dyah  Octorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research), Sinar  Grafik, Jakarta, 2015. hlm. 110.
5) Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan Konseptual
“Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu meujuk prinsip- prinsip  hukum  yang  dapat  ditemukan  dalam  pandangan-pandangan  para  sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum”. 14
Pendekatan Konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu;
1) Teori Kekuasaan Kehakiman
2) Teori Penjatuhan Putusan
3) Teori validitas dan Keberlakuan Hukum
4) Teori keadilan
c. Pendekatan Kasus
“Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Yang  menjadi  kajian  pokok  di  dalam pendekatan  kasus  adalah ratio  decidendi atau reasoning ,  yaitu  pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan”. 15
Kasus  yang  menjadi  objek  penelitian  Penulis  yaitu:  Putusan  Perkara  Perdata  Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb.

## B. Pembahasan
1. Perjanjian Timbal Balik dalam Putusan Hakim Nomor 71/PDT.G/2017/PN.JMB.
Hukum  Perikatan  diatur  dalam  buku  III  KUHPer,  Terhadap  sumber  Perikatan Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPer menyebutkan: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan  atau  karena  undang-undang”. 16 Dapat  dilihat  bahwa  perikatan  timbal-balik merupakan perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
14 Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendi, Ibid. , hlm. 115. 15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 Hlm. 134.
16 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Menurut  R.Soerso,  Perjanjian  timbal-balik  adalah  “perjanjian  yang  menimbulkan kewajiban-kewajiban  kepada  kedua  belah  pihak  dan  hak  serta  kewajibannya  itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya”. 17
Dalam perjanjian  timbal-balik  terdapat hak  dan kewajiban yang harus  di penuhi oleh para  pihak  yang  membuatnya,  dalam  hukum  Perjanjian  terdapat  asas  kepastian  hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman menyatakan: “Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung  kepastian  hukum.  Kepastian  ini  terungkap  dari  kekuatan  mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang yang membuatnya”. 18
Mengikatnya  perjanjian  sebagai  undang-undang,  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1338 KUHPer  mengenai  Asas pacta  sunt  servanda menyebutkan  :  “Semua  Persetujuan  yang dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuat. Persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Berdasarkan  perjanjian  timbal  balik  yang  telah  diuraikan  di  atas,  selanjutnya  penulis akan  mengaitkan  Perjanjian  timbal  balik  ini  dalam  Putusan  Hakim  Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.JMB, Penggugat yang bernama Asniar Silalahi melakukan kesepakatan dengan Tergugat yang bernama Mahrudin Bin  Mat Ibrahim. Tujuan  dari kesepakatan ini untuk  memasukkan  adik  Penggugat  yang  bernama  Khadirman  Silalahi  Bin  Sabar Silalahi.menjadi  PNS  diantara  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Tebo  dan  Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Sabak.
Pada  kesepakatan  ini  Penggugat  membayar  uang  sebesar  Rp  150.000.000,-  (Seratus Lima  Puluh  Juta  Rupiah)  kepada  Tergugat  dengan  maksud  untuk  membayar  masuknya adik  Penggugat  menjadi  PNS.  Pada  pelaksanaanya  perjanjian  ini  tidak  terlaksana  sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak.  Penggugat  menyatakan  apabila  pada bulan  Mei  2015  SK  PNS  nya  tidak  keluar  maka  uang  yang  Penggugat  transfer  kepada Tergugat  dikembalikan  kepada  Penggugat.  Namun  setelah  jatuh  tempo  Tergugat  tidak dapat memenuhi janjinya dengan tidak keluarnya SK PNS Adik Penggugat.
Perjanjian  ini  mengakibatkan  Penggugat  mengalami  kerugian  secara  materil  dengan tidak  dikembalikannya  uang  Penggugat  dan  kerugian  immaterial  Terhadap  perbuatan etikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat mengajukan
17 R.Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 18.
18 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 14.
gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Jambi  Nomor  71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb.  Majelis  Hakim mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebagian  dengan Verstek, Menyatakan  Tergugat melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  etikad  tidak  baik,  serta  memerintahkan Tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  sebesar  Rp  200.000.000,-  (Dua  Ratus  Lima  Puluh Juta Rupiah) atas perbuatan Tergugat Tersebut.
Berdasarkan  kasus  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  perjanjian  timbal-balik  pada perkara ini dapat  dilihat  dari  kesepakatan  Pengguggat  dan  tergugat  untuk memasukkan adik  Penggugat  menjadi  PNS,  Penulis  akan  menguraikan  unsur  dalam  perjanjian  timbal balik berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:
1. Adanya Para pihak yang melaksanakan perjanjian
Para  pihak  dalam  perjanjian  timbal  balik  ini  adalah  Penggugat  dan  tergugat  dimana para pihak ini melakukan kesepakatan untuk memasukkan adik Pengguat menjadi PNS
2. Perjanjian  menimbulkan  kewajiban-kewajiban  antara  para  pihak  hak  dan  kewajiban menimbulkan timbal balik
a. Kewajiban  Penggugat  yaitu  Membayar  uang  kepada  Tergugat  untuk  memasukan adik Penggugat menjadi PNS.
b. Hak Tergugat yaitu mendapatkan pembayaran uang dari Tergugat Untuk mengurus adik penggugat masuk menjadi PNS.
c. Kewajiban Tergugat yaitu melaksanakan janjinya untuk memasukan Adik Penggugat menjadi PNS.
d. Hak  Penggugat  yaitu  mendapatkan  SK  PNS  adik  Penggugat  untuk  masuk  menjadi PNS.
Penulis  berpendapat  untuk  menentukan  bahwa  perjanjian  timbal  balik  dalam pengurusan  PNS  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perjanjian  yang  memiliki  kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat, maka perjanjian tersebut terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat sahnya Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer menyebutkan:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 19
19 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  penulis  akan  menguraikan  unsur-unsur  dalam  syarat sahnya  perjanjian  dan  mengaitkannya  dengan  perjanjian  timbal-  balik  yang  dibuat  oleh Penggugat dan tergugat, sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
“Yang dimaksud dengan kesepakat ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian  harus  mempunyai  kemauan  yang bebas  untuk  mengikatkan  diri,  dan  kemauan  itu  harus  dinyatakan  secara  tegas  atau diam.” 20
Berdasarkan  fakta  di  persidangan  Penggugat  bertemu  dengan  Tergugat  untuk membahas  pengurusan  adik  Penggugat  untuk  memasukkan  menjadi  PNS,  dalam pembahasannya  Tergugat  mengatakan  untuk  masuk  PNS  harus  membayar  uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat, Tergugat menjanjikan masuk di dinas perhubungan di daerah kabupaten tebo atau muaro sabak, Penggugat  dan  adik  Penggugat  menjawab  mau  dan  penggugat  mentrasferkan  uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) ke rekening Erma Kurnia Ningsih Binti  Mahrudin.  Dilihat  dari  fakta  hukum tersebut  Penulis  Perpendapat  bahwa  syarat kesepakatan dari perjanjian timbal balik ini terpenuhi.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
“Menurut Hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada  umunya,  dan  menurut  hukum  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat perjanjian  kecuali  orang-orang  yang  menurut  undang-undang  dinyatakan  tidak cakap”. 21
Dalam  Perjanjian  ini  para  pihak,  Pengugat  dan  Tergugat  telah  cakap  untuk  membuat suatu  perjanjian,  dilihat  dari  umur  Penggugat  Asniar  silalahi  dalam  putusan  telah berumur 32 tahun sedangkan Tergugat Mahrudin Bin Mat Ibrahim  telah berumur 59 tahun dan Pengugat dan tergugat tidak dibawah pengampuan. Berdasarkan keterangan identitas  Penggugat  dan  Tergugat  ini  Penulis  berpendapat  bahwa  syarat  kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam perjanjian tibal balik ini terpenuhi.
20 R.Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 , hlm.12. 21 Ibid.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
“Suatu  hal tertentu  yang diperjanjikan  dalam  suatu perjanjian  adalah  harus  suatu  hal atau  barang  yang  cukup  jelas  atau  tertentu  yakni  paling  sedikit  di  tentukan  jenisnya (Pasa1333 KUH Perdata)” 22
Berdasarkan  fakta  dalam  perkara  ini  Prestasi  atau  hal  tertentu  yang  diperjanjikan para pihak dalam perjanjian ini untuk pengurusan masuk PNS adik Penggugat di dinas perhubungan  daerah  kabupaten  tebo  atau  muara  sabak  dengan  membayar  uang  Rp 150.000.000,-  (Seratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah)  .  Berdasarkan  objek  prestasi  dari perjanjian  ini  penulis  berpendapat    unsur  pokok  persoalan  tertentu  terpenuhi. Selanjutnya untuk mengetahu apakah prestai yang disepakati para pihak tidak dilarang. Maka dilihat unsur yang keempat Suatu sebab yang tidak terlarang.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang
“Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian, yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusialaan (Pasal 1335 KUH Perdata)” 23
Berdasarkan  Prestasi  dalam  perjanjian  ini  yang  mana  penggugat  membayar  sejumah uang  sebesar  Rp  150.000.000,-  (Seratus  Lima  Puluh  Juta  rupiah)  kepada  Tergugat untuk pengurusan masuk PNS adik Penggugat di dinas perhubungan daerah kabupaten tebo atau muara sabak.
Penulis Berpendapat bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat  untuk  melakukan  pengurusan  masuk  PNS  tidak  dibenarkan  secara  hukum, Perjanjian  ini  bertentangan  dengan  Peraturan  perundang-undangan.  Pada  dasarnya ketentuan mekanisme pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Pasal 58  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: “Pengadaan PNS sebagaiman yang dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  melalui  tahap  perencanaan,  pengumuman  lowongan,  pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS”. 24
Dilihat  dari  pembayaran  uang  yang  dilakukan  Penggugat  kepada  Tergugat  yang jumlahnya  sebesar  Rp  150.000.000,-  (Seratus  lima  Puluh  Juta  Rupiah)  untuk memasukkan adik Penggugat menjadi PNS. Berdasarkan Ketentuan  Pasal 5  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
22 Ibid. , hlm. 13. 23 Ibid ., hlm. 14. 24 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.
Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Tambahan  Alokasi  Formasi  Dan  Pengadaan  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyebutkan: “Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  harus  transparan,  objek,  kompetitif,  bebas  dari  unsur  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya”. 25
Menurut  Jan  Michael    Otto,  merinci  kepastian  hukum  dalam  arti  materil  salah satunya menyatakan: “warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan  tersebut” 26 Ketentuan  Pasal  1335  KUHPer  menyebutkan:  “Suatu persetujuan  tanpa  sebab,  atau  dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang terlarang,  tidak mempunyai kekuatan hukum”. 27 Penjelasan tentang suatu sebab yang dilarang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1337  KUHPer  menyebutkan:  “Suatu  sebab adalah  terlarang,  jika  sebab  itu  dilarang  oleh  undang-undang  atau  bila  sebab  itu betentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. 28
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pembayaran  uang  dalam  perjanjian  timbal  balik antara  para  pihak  untuk  memasukkan  adik  Penggugat  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) tidak dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan, maka syarat Suatu sebab yang tidak terlarang dalam perjanjian Timbal-balik ini  tidak  terpenuhi.“Syarat  yang  pertama  dan  kedua  disebut  syarat  subjektif  karena menyangkut  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Sedangkan  syarat  ketiga  dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.” 29
Menurut  Salim  HS  mengenai  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  sahnya  perjanjian menyatakan:
“Apabila  syarat  pertama  dan    kedua  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk  membatalkan  perjanjian  yang  disepakatinya,  tetapi  apabila  para  pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan  keempat  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  itu  batal  demi  hukum.  Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.” 30
Menurut R.Soeroso mengenai batal demi hukum dalam perjanjian berpendapat:
25 Republik  Indonesia, Kebijakan  Tambahan  Alokasi  Formasi  dan  Pengadaan  Calon  Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169. 26 I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Setara Perss, Malang, 2018, hlm. 205 .
27 Pasal 1336  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
28 Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
29 Salim  H.S, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2014, hlm. 34-35.
30 Salim H.S, Ibid. , hlm. 35.
“Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak  memenuhi  syarat  objektif  dari  syarat  sahnya  kontrak,  yaitu  suatu  hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi, apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan  dengan Undang-Undang,  ketertiban  umum,  atau  kesusilaan,  maka kontrak tersebut batal demi hukum”. 31
Berdasarkan  syarat  sahnya  perjanjian  yang  penulis  uraikan  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  perjanjian  timbal  balik  yang  dibuat  Penggugat  dan  tergugat  untuk melakukan  pengurusan  PNS  tidak  memenuhi  syarat  objektif  sahnya  perjanjian  sehingga perjanjian  tibal  balik  tersebut  batal  demi  hukum,  maka  perjanjian  itu  dianggap  tidak pernah ada.
Terhadap Perjanjian Pengembalian uang dilihat apakah debitur dapat dinyatakan lalai dalam  pemenuhan  janjinya  maka  kreditur  harus  membuktikannya  dengan  pernyataan somasi,  ketentuan  somasi  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPer  Menyebutkan:  “Debitur dinyatakan  lalai  dengan  surat  perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau  berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,  yaitu dalam  perikatan ini  mengakibatkan  debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 32
Munurut Salim HS mengenai pernyataan somasi berpendapat:
“Surat  Teguran  harus  dilakukan  paling  sedikit  tiga  kali,  dengan mempertimbangkan  jarak  tempat  kedudukan  kreditur  dengan  tempat  tinggal debitur.  Tenggang  waktu  yang  ideal  untuk  menyampaikan  teguran  teguran antara  peringatan  I,  II,  dan  III  adalah  tiga  puluh  hari.  Maka  waktu  yang diperlukan untuk itu selama tiga bulan atau sembilan puluh hari”. 33
Berdasarkan ketentuan somasi tersebut dapat lihat bahwa untuk menyatakan debitur lalai dalam pemenuhan prestasinya maka kreditur harus memberikan somasinya minimal sebanyak  tiga  kali.  Dilihat  dari  Perjanjian  pengembalian  Penggugat  dan  Tergugat, Pengguggat  tidak  menyatakan  atau  membuktikan  pemberian  somasi  mengenai pemenuhan perjanjian pengembalian uang berdasarkan duduk perkara Penggugat hanya menyatakan apabila pada bulan mei 2015 tidak keluar SK nya, maka uang yang Penggugat transfer  sebesar  Rp.  150.000.000,-  (Seratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah)  di  kembalikan kepada Penggugat seluruhnya.
Ada empat akibat adanya wanprestasi yang dijelaskan sebagai berikut:
31 R.Soeroso, Op.,Cit , hlm. 46.
32 Pasal 1238  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 33 Salim H.S, Op., Cit , hlm. 97.
1. Perikatan tetap ada Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur  mengenai pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreidtur  berhak  menuntut  ganti  rugi  akibat  keterlambatan  melaksanakan prestasinya.  Hal ini disebabkan  kreditur  akan  mendapat  keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur  harus  membayar  ganti  rugi  kepada  kreditur  (Pasal  1243  KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur  wanprestasi,  kecuali  bila  adanya  kesengajaan  atau  kesalahan  besar dari  pihak  kreditur.  Oleh  karena  itu,  debitur  tidak  dibenarkan  untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri  dari  kewajibannya  memberikan  konrta  prestasi  dengan  menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata. 34
Berdasarkan  pada  perjanjian  timbal  balik  akibat  adanya  wanprestasi  Kreditur  dapat membebaskan  diri  dari  kewajibannya  dengan  memberikan  kontra  prestasi  dengan menggunakan  Pasal  1266  KUH  Perdata.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1266  KUHPer menyebutkan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik,  andaikata  salah  satu  pihak  tidak  memnuhi  kewajibannya.  Dalam  hal  demikian persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus  dimintakan  kepada Pengadilan”. 35
Mengenai syarat batal ketentuan Pasal 1265 KUHPer menyebutkan: “Suatu syarat batal adalah  syarat  yang  bila  dipenuhi  akan  menghapuskan  perikatan  dan  membawa  segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”. 36
Pada perkara ini Penulis berpendapat bahwa perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan  adik  penggugat  menjadi  PNS  telah  batal  demi  hukum  sehingga  perjanjian pengembalian  uang  yang  merupakan  syarat  batal  dari  perjanjian  timbal  balik  dalam pengurusan PNS tersebut tidak berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1254 menyebutkan: “Semua  syarat  yang  bertujuan melakukan  sesuatu  yang  tak mungkin terlaksana,  sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang- undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan kepadanya tida berlaku”. 37
2. Perjanjian Sogok-Menyogok dalam Putusan Hakim Nomor 71/PDT.G/2017/PN.JMB.
34 Salim H.S, Ibid ., hlm.99.
35 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 36 Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 37 Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan  perjanjian  timbal  balik  yang  dibuat  Penggugat  dan  Tergugat  untuk melakukan  pengurusan  masuk  PNS  telah  batal  demi  hukum,  selanjutnya  penulis  akan menganalisis  mengenai  perjanjian  sogok-menyogok  berkaitan  dengan  perjanjian  yang terdapat dalam perkara ini.
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  berpendapat  mengenai  pengertian  perjanjian  sogok menyogok adalah “Perjanjian yang dibuat untuk menyuap atau menyogok pejabat umum seperti perjanjian untuk menyogok pejabat-pejabat tertentu menjual jabatan pemerintah, memperoleh hak atau kehormatan juga adalam melawan hukum”. 38
Terhadap  pengertian  di  atas  Sogok-menyogok  dapat  dikategorikan  sebagai  suap menyuap. Ketentuan Suap menyuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
1). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda  paling  sedikit  Rp 50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a) memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  tersebut berbuat  atau tidak berbuat  sesuatu  dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b) memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
A. Bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  pemberian atau  janji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  atau  huruf  b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 39
Berdasarkan  pengertian  dari  ahli  hukum  dan  ketentuan  diatas    Penulis  berpendapat mengenai  rumusan  definisi  Perjanjian  Sogok-menyogok  adalah  suatu  tindakan  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih  dimana  dalam  tindakan  ini  para  pihak  melakukan kesepakatan  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  memberikan sejumlah  uang  untuk  mempengaruhi  dan  merubah  kewenangan  yang  bertentangan dengan kewajibannya.
Penulis  akan  menguraikan  perjanjian  pengurusan  masuk  PNS  yang  terdapat  dalam perkara  ini  dikaitkan  dengan  perjanjian  sogok-menyogok.  mengenai  para  pihak  dalam perjanjian  ini  yaitu  Asniar  Silalalahi  dan  Mahrudin  Bin  mat  Ibrahim  melakukan
38 Abdulkadir Muhammad, Hu kum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, Hlm.182 .
39 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU  Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Nomor 140 Tahun 1999 , TLNRI Nomor 4150.
kesepakatan  untuk  memasukkan  adik  Penggugat  menjadi  PNS  dengan  memberikan sejumlah  uang  sebesar  Rp.150.000.000,-  (Seratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah).  Penulis berpendapatan  dalam  pemberian  sejumlah  uang  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  uang sogok, Dimana yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk menyogok Pejabat atau Pegwai  Negeri  untuk  memasukkan  Adik  Penggugat  masuk  menjadi  PNS  yang  dijanjikan oleh  tergugat  di  antara  dinas  Perhubungan  kabupaten  Tebo/Muaro  Bulian  dan  muaro sabak.
Dilihat  dari  peran  Tergugat  penulis  berpendapat  bahwa  Tergugat  sebagai  perantara (calo)  untuk  memasukan  Adik  Penggugat  menjadi  PNS.  Penggugat  dipertemukan  oleh Tergugat dengan saudari Dian Aziani  dan saudari Eviriani, Tergugat menjelaskan bahwa kedua orang tersebut yang akan mengurus SK Adik pengugat menjadi PNS, dalam hal ini Tergugat menerangkan bahwa saudari Dian Aziani dan saudari Eviriani merupakan PNS, serta  keterangan  dari  Dian  Aziani  yang  menyatakan  dirinya  sebagai  PNS.  Namun  disini dapat  dilihat  bahwa  kedua  perempuan  tersebut  tidak  diketahui  dan  tidak  dijelaskan mengenai  jabatannya  dan  wewenangnya  dalam  memasukan  seseorang  menjadi  PNS. Tergugat hanya menyatakan kedua Perempuan tersebut yang akan mengurus SK PNS Adik Pengugat keluar. Selanjutnya mengenai pemenuhan kesepakatan Untuk memasukan Adik Penggugat menajadi PNS, Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dengan tidak keluarnya SK adik Pengugat.
Berdasarkan uraian diatas maka Penulis menyimpulkan bahwa kesepakatan Penggugat dan  tergugat  untuk  memasukkan  adik  Penggugat  menjadi  PNS  dilihat  dari  tindakannya untuk  melakukan  perjanjian  sogok-menyogok,  maka  Penulis  berkesimpulan  bahwa perjanjian sogok-menyogok dalam perkara ini tidak terlaksana karena tidak diketahuinya Pejabat yang berwenang yang menerima uang sogok pada hubungan kesepakatan ini dan Tergugat  tidak  dapat  memenuhi  janjinya  untuk  memasukan  adik  Pengugat  menjadi  PNS dengan tidak keluarnya Sk adik Penggugat.
Namun  jika  dilihat  dari  kesepakatan  para  pihak  tersebut  untuk  memasukan  adik Penggugat  menjadi  PNS.  Penulis  berpendapat  bahwa  sejak  awal  kesepakatan  itu  dibuat dengan  niat  yang  tidak  baik,  karena  untuk  masuk  menjadi  PNS  seseorang  harus  dalam melalui tahap dan mekanisme yang telah diatur oleh Pada dasarnya ketentuan mekanisme pengadaan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  telah  diatur  dalam  Pasal  58  ayat  (3)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara menyebutkan:  “Pengadaan  PNS  sebagaiman  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
melalui  tahap  perencanaan,  pengumuman  lowongan,  pelamaran,  seleksi,  pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS”. 40
Pada  dasarnya  Penerimaan    masuk  menjadi  PNS  tidak  dipungut  biaya  Berdasarkan Ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Dan  Pengadaan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  menyebutkan:  “Prinsip  pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan, objek, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya”. 41
Menurut Meuwissen mengenai teori validitas dan keberlakuan hukum harus memenuhi syarat-syarat  yang  salah  satunya  keberlakuan  sosial  factual  menyebutkan:  “Keberlakuan sosial  factual,  Dalam  hal  ini,  kaidah  hukum  tersebut  dalam  kenyataannya  diterima  dan diberlakukan  oleh  masyarakat  umumnya,  termasuk  dengan  menerima  sanksi  jika  ada orang yang tidak menjalankannya” 42 .
Hakim  berpendapat  dalam  pekara  ini  berdasarkan  serah  terima  uang  dan  perjanjian pengembalian  uang  yang  dibuktikan  oleh  Penggugat  maka  hakim  menyatakan  bahwa tergugat tidak mempunyai etikad baik. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut Penulis berpendapat  bahwa  bahwa  hakim  memiliki  pandangan  mengenai  adanya  suatu  akibat hukum  yang  timbul  dari  perjanjian  timbal  balik  ini  dengan  menyatakan  dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etikad baik.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis penulis terhadap pokok permasalahan yang telah penulis uraikan di  atas,  selanjutnya  dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  yang  terdapat  pada  Putusan perkara  Nomor  71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb.  Dalam  Pertimbangannya  hakim  menyatakan bahwa  perjanjian  pada  perkara  ini  merupakan  perjanjian  timbal  balik  untuk  melakukan pengurusan  PNS.  Berdasarkan  Pasal  1320  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  dikaitkan dengan perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS ini, maka perjanjian ini tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  syarat  objektif  suatu  sebab  yang  tidak terlarang, sehingga perjanjian timbal balik ini batal demi hukum. Berdasarkan perkara ini dikaitkan  dengan  perjanjian  sogok-menyogok  antara  Penggugat  dan  tergugat  untuk
40 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.
41 Republik  Indonesia, Kebijakan  Tambahan  Alokasi  Formasi  dan  Pengadaan  Calon  Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 1169. 42 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, hlm. 124.
memasukkan  adik  Penggugat  menjadi  PNS.  Dilihat  dari  upaya  pemenuhan  terhadap perjanjian  sogok-menyogok  pada perkara ini  tidak terlaksana  karena  tidak  diketahuinya Pejabat  yang  berwenang  yang  menerima  uang  sogok  pada  hubungan  perjanjian  ini  dan Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya untuk memasukan adik Pengugat menjadi  PNS. Berdasarkan Pada perkara ini hakim memiliki pandangan mengenai adanya suatu akibat hukum yang timbul dari perjanjian timbal balik untuk melakukan pengurusan PNS dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Tergugat tidak mempunyai etikad baik .

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Atmadja, I Dewa Gede . Teori-Teori Hukum. Setara Press. Malang, 2018.
Andrea, Fockema. Kamus Istilah Hukum  Belanda-Indonesia . Edisi Bahasa Indonesia yang Diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Binacipta, Bandung, 1983.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
Djumandi. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa .  PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2008.
Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi revisi (Edisi Revisi) . MNC Publishing, Malang, 2006.
Fuady, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum . Kencana   Prennamdeia Group, Jakarta, 2013.
Gulton, Elfrida R. Hukum Acara Perdata, Mitra Wacara Media. Jakarta, 2017.
Harahap, M.Yahya. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak  Komersil, Prenadamedia Group . Jakarta, 2010.
Is, Muhammad Sadi. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2015.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikata. Alumni, Bandung, 1982.
__________. Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung, 1986.
M. Nasir. Hukum Acara Perdata. Djambatan, Jakarta, 2003.
Mulyadi,  Lilik. Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktek  Peradilan  Indonesia . Djambatan, Jakarta, 2002.
Mulyadi, Kartini. Perikatan yang lahir dari Perjanjian . PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
Nasir, Muhammad. Hukum Acara Perdata. Djambatan, Jakarta, 2005.
P.N.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia . Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
Puspa,  Yan  Pramadya. Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap    Berbahasa  Indonesia  Inggris . CV.
Aneka, Semarang, 1977.
Rifai, Ahmad. Peneman Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukm Progresif. SinarGrafika. Jakarta, 2018.
Salim  HS. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2014.
________. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek . Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perikatan. Sinar Grafika , Jarkarta Timur. 2016.
Soeroso.R. Perjanjian  di Bawah  Tangan  Pedoman  praktis pembuatan  dan  aplikasi  hukum . Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Subekti. Hukum Perjanjian . PT Intermasa, Jakarta, 1987.
Syahbani, Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Alumni, Bandung, 1989.
Suharso. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Widaya Karya. Semarang, 2014.
Sunggono, Bambang. Metode penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
Susanti, Dyah Octorina. Penelitian Hukum (Legal Research). Sinar Grafik, Jakarta, 2015.
Sinaga,  V.Harlen. Hukum  Acara  Perdata  dengan  Pemahaman  Hukum  Materil, Erlangga, Jakarta, 2015.
Tim Prima Pena. Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Terbaru . Gitamedia Press.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar. UUD RI Tahun 1945. LNRI Tahun 1959  Nomor 75.
________________, Undang-Undang  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Udangan .  UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82. TLNRI Nomor 5234.
________________, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU  Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Nomor 140 Tahun 1999 , TLNRI Nomor 4150.
________________, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman . UU Nomor 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.
, Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494.
_________________, Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  Tahun  2013, PERMEN  PAN  RB  Nomor  24  Tahun  2013.  BNRI  Tahun  2013 Nomor 1305.

## Jurnal/Skripsi/Makalah
Hidayat.  Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku  Tindak  Pidana  Suap  dalam Tindak  Pidanan Korupsi. Jurnal Edu Tech , Vol. 3, No. 2, September 2017.
Lyana,  Assyafitri,  Dini  Dewi  Heniarti.  Tinjauan  Yuridis  Bagi  Penasihat  Hukum  yang Melakukan  Tindak  Pidana  Suap  Terhadap  Hakim  Berdasarkan  Kode  Etik Advokat. Prosiding Ilmu Hukum , Vol. 6, No. 2, Tahun 2020.
Suhariyanto,Budi. Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam   Dinamika  Politik Legilasi di Indonesia. Jurnal RechtsVinding , Vol. 4, Nomor 3, Desember 2015.
Sina, La. Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di   Indonesia. Jurnal Hukum Pro justitia , Vol. 26, No. 1, Januari 2008.
Internet
http://kbbi.web.id/dasar https://id.m.wikipedia.