Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis
Siti Zuliyana
Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia
Email: sitizulyana3@gmail.com
Arifah Mawaddah*
Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia
Email: arifamawadda1108@gmail.com
Rini Hartati
Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia
Email: rinihartati2929@gmail.com *Corresponding Author
Abstract:
In the preparation of financial statements, one of them must meet the standards of one of them, namely Government Accounting Standards. SAP is designed to create a consistent standard in the presentation of government financial information. The  purpose of this study is to determine whether the application of Government Accounting Standards in the Financial Statements of the Bengkalis Regency Agricultural Office is appropriate or not. This research uses qualitative descriptive method with Field Research Type. Based on the results  of  the  research,  the  Financial  Statements  prepared  by  the  Department  of Agriculture are not entirely wrong or not in accordance with SAP guidelines. Because as SKPD, the Agriculture Office is part of the Regional Government of Bengkalis Regency which is authorized by the regional head to carry out government functions and public services. As the holder of regional financial management power, the Regent of Bengkalis only delegates part of his authority to the head of SKPD as the budget user. As a budget user, the Department of  Agriculture  is  responsible  for  submitting financial  statements consisting of 5 components of financial statements to be submitted to BUD.
Keywords: Financial  Statements,  Government  Accounting  Standards, Application  of Government Accounting Standards

## Abstrak:
Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni Standar  Akuntansi  Pemerintah.  SAP  dirancang  untuk  menciptakan  standar  yang konsisten dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  pada Laporan  Keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  sudah  sesuai  atau  tidak. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  Jenis  Penelitian Lapangan. Berdasarkan hasil penelitian Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pertanian  tidak  sepenuhnya  salah  atau  tidak  sesuai  dengan  pedoman  SAP.
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
Dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Bengkalis  yang  diberikan  wewenang  oleh  kepala  daerah  untuk melaksanakan  fungsi  pemerintahan  dan  pelayanan  publik.  Selaku  pemegang kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah,  Bupati  Bengkalis  hanya  mendelegasikan sebagian  kewenangannya  kepada  kepala  SKPD  selaku  pengguna  anggaran.  Sebagai pengguna  anggaran,  Dinas  Pertanian  bertanggung  jawab  menyampaikan  laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan untuk disampaikan kepada BUD.
Kata  Kunci: Laporan  Keuangan,  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Salah  satu  misi  pemerintahan  Indonesia  saat  ini  adalah  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan.  Semakin  meningkatnya  tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah  untuk  terus  berupaya  memperbaiki  sistem  akuntansi  yang  digunakan. Sistem  akuntansi  menjadi  isu  yang  sangat  penting  di  era  reformasi  saat  ini  untuk menciptakan good government governance.
Dengan diterbitkannya  Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP, maka pemerintahan telah mempunyai landasan hukum, sehingga diharapakan dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah  Otonomi  Kabupaten/Kota  maupun  Provinsi  dalam  menyajikan  laporan keuangan sesuai SAP pada pemerintah daerahnya.
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  dibuat  oleh  suatu  entitas  untuk menunjukkan informasi keuangan yang terkait dengan aktivitas dan posisi keuangan entitas tersebut. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan juga memiliki peran penting sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik kepada  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Tujuan  laporan  keuangan adalah  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja,  serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.
Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  Standar  ini  merupakan    serangkaian  prinsip, konsep, standar, dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan  pemerintah.  SAP  dirancang  untuk  menciptakan  standar  yang  konsisten dalam  penyajian  informasi  keuangan  pemerintah,  sehingga  memudahkan  pembaca laporan untuk memahami posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. SAP pada laporan  keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  berperan  penting  dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga keuangan. Penggunaan SAP pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis akan membantu  dalam  melakukan  analisis  keuangan  dan  pengambilan  keputusan  yang lebih baik dalam mengelola keuangan pemerintah.
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan  di  bidang  pertanian  di  wilayah  Kabupaten  Bengkalis.  Dinas  Pertanian Kabupaten  Bengkalis  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis antara lain: (1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian di wilayah Kabupaten Bengkalis. (2)
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
Melaksanakan  kegiatan  pengembangan,  penyuluhan,  pengawasan,  dan  evaluasi program-program  di  bidang  pertanian.  (3)  Mengembangkan  dan  meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian.  (4) Melakukan pemantauan dan pengendalian  kualitas  pangan.  (5)  Serta  melakukan  inventarisasi  dan  pengawasan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  telah  menyusun  laporan  keuangan sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ternyata  dalam penyusunan  Laporan  Keuangan  oleh  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  dan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis,  terdiri  dari:  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Oprasional,  Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sedangkan,  untuk  komponen  Laporan  Keuangan  menurut  Pedoman  Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari tujuh komponen yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Dalam  praktiknya,  tidak  semua  pemerintah  daerah  menerapkan  SAP  dengan benar  dan  konsisten,  sehingga  dapat  mengakibatkan  penyajian  informasi  keuangan yang  salah  atau  tidak  akurat.  Namun,  laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  Dinas Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  sudah    sesuai  dengan  pedoman  Standar  Akuntansi Pemerintah.
Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN KEBUPATEN BENGKALIS”.
Berdasarkan  identifikasi  masalah  pada  uraian  diatas,  maka  rumusan masalahnya adalah apakah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintah  pada  penyusunan  Laporan  Keuangan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  pada  Laporan  Keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  sudah sesuai atau tidak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  menggunakan  metode  pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan secara detail dan sistematis. Penelitian ini  mengumpulkan  data  melalui  observasi,  wawancara,  atau  kuesioner,  dan menganalisis data tersebut untuk memberikan deskripsi yang akurat dan terperinci tentang  fenomena  yang  diteliti. 1 Penelitian  kualitatif    yaitu  penelitian  yang
1 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
menghasilkan  data  deskripif  berupa  kata-kata  atau  lisan,  tulisan  dan  perilaku  dari orang-orang  yang  dapat  diamati.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  Jenis  Penelitian Lapangan  ( Field  Research )  yaitu  jenis  penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang memecahkannya. 2 Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer  dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu  melalui  wawancara  langsung  dengan  Staf Bagian  Keuangan  dan  Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Teknik  analisis  data  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  adalah teknik  analisis deskriptif  kuallitatif  dengan  menggunakan  model  Milles  dan  Huberman.  Aktivitas dalam analisa data antara lain sebagai berikut: 3
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi  data  yaitu  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jalas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.
3. Conclusion Drawing (Verifikasi)
Langkah  ketiga  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang  dikemukakan  pada  tahap  awal, didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  maka  kesimpulan  yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
2 Bagus Eko Dono, Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa (Bondowoso: Guepedia, 2021).
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Good Governance
Teori Good governance adalah konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  efektif  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Prinsip  tersebut  meliputi  transparansi  dalam  pengambilan  keputusan, akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  yang  jelas,  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Penerapan teori ini  pada  laporan  keuangan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  sangat  penting karena  laporan  keuangan  adalah  alat  ukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu upaya Dinas Pertanian Kabupaten bengkalis untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  yang memenuhi  prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP)  sehingga  dapat  dihasikan  laporan  keuangan  yang  akurat    dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  upaya  yang  dilakukan pemerintah dalam menciptakan good governance yang baik mulai diupayakan melalui akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  dalama  proses  pengawasan  dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 4

## Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan pada  suatu  periode  akuntansi  yang  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan kinerja  perusahaan. 5 Laporan  Keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses akuntansi,  dimana  dalam  proses  tersebut  semua  transaksi  yang  terjadi  akan dicatat,  diklasifikasikan,  diikhtisarkan  untuk  kemudian  disusun  menjadi  suatu laporan keuangan. Di mana dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitif dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan bersangkutan.  Menurut  Harjito  dan  Martono,  laporan  keuangan  ( financial statement )  merupakan  ikhtisar  mengenai  keadaan  keuangan  suatu  perusahaan pada  suatu  saat  tertentu.  Sedangkan  menurut  Brigham  dan  Ehrhardt,  laporan keuangan  yaitu: “Financial  statement  give  an  accunting  picture  of  the  firm's operation  and  financial  position" .  Adalah  laporan  keuangan  dapat  memberikan suatu  gambaran  akuntansi  dari  pengoperasian  dan  penempatan  keuangan perusahaan.
Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan  pada  ruang  lingkup  laporan keuangan  (2015)  laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan
4 Haeli, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Bestari 01, no. 01 (Agustus 2020): 1–9.
5 Wastam Wahyu Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,  laporan  perubahan  posisikeuangan  (yang  dapat  disajikan  dalam  berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  pada  dasarnya  merupakan  hasil  replikasi dari  sekian  banyak  transaksi  uang  yang  terjadi  dalam  suatu  perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, diklasifikasikan, dan  diringkas  dengan  cara  yang  tepat  dalam  satuan  uang  dan  kemudian diinterpretasikan untuk berbagai tujuan.
Fahmi (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi laporan keuangan perusahaan dan informasi ini juga dapat digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  keuangan  perusahaan.  Menurut Subramanyam  (2012),  laporan  keuangan  adalah  hasil  dari  proses  pelaporan keuangan yang dipandu oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajemen, dan  mekanisme  penegakan  dan  kontrol  operasional.  Menurut  Kasmir  (2015) laporan  keuangan  adalah  laporan  yang  menunjukkan  kondisi  keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir, laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  sangat  penting  untuk  memperoleh informasi  tentang  status  dan  kinerja  keuangan  suatu  perusahaan,  sehingga laporan keuangan diharapkan dapat membantu para pemakai dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut Baridwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari  proses  pencatatan  transaksi-transaksi  keuangan  yang  terjadi  selama  satu periode. Menurut Sunyoto bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting  untuk  mendapatkan  informasi  posisi  keuangan  perusahaan.  Dalam laporan keuangan juga terdapat informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh  suatu  perusahaan.  Dilakukannya  analisis  dengan  membandingkan  data keuangan  di  dua  periode  atau  lebih  dapat  menghasilkan  data  yang  lebih  rinci. Sehingga  rincian  data  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mendukung  suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 6
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang berisi tentang informasi keuangan suatu entitas,  yang  mencakup  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  perubahan  ekuitas, dan  arus  kas  dalam  suatu  periode  tertentu.  Oleh  karena  itu,  Laporan  keuangan inilah  yang  menjadi  bahan  informasi  bagi  para  pemakainya  sebagai  salah  satu bahan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Disamping  sebagai  informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam  mencapai tujuannya. Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari ringkasan proses akuntansi yang meliputi transaksi  keuangan  yang  terjadi  selama  satu  periode  akuntansi  dan  diolah
6 Sufyati, Analisis Laporan Keuangan (Cirebon: Insania, 2021).
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan.
2. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara informasi keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan  tersebut.  Sehingga  laporan  keuangan  memiliki  peran  yang luas  dan memiliki posisi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut standar akuntansi (2015), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang  posisi  keuangan  perusahaan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan entitas  yang  berguna  bagi  banyak  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan keuangan. Fahmi (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan  diperlukan untuk mengukur kinerja dan perkembangan bisnis suatu perusahaan secara berkala dan untuk mengetahui  sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya.
Sedangkan menurut Kasmir (2015) ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 7
a. Memberikan  informasi  tentang  jenis  dan  jumlah  aset  yang  dimiliki  oleh perusahaan saat ini.
b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaan saat ini.
c. Memberikan informasi tentang jems dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu.
d. Memberikan  informasi  tentang  jumlah  biaya  dan  jenis  biaya  yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu.
e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode.
g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan keuangan.
h. Informasi keuangan lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat dia atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan berbagai informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat untuk memprediksi nasib perusahaan dimasa mendatang.
Selain itu, laporan keuangan juga menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan
7 Anton Trianto, “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini 8, no. 03 (Desember 2017): 2.

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
bersama  sebagian  besar  pengguna.  Namun  demikian,  laporan  keuangan  tidak menyediakan  semua  informasi  yang  mungkin  dibutuhkan  pengguna  dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan  dari  kejadian  di  masa  lalu  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menyediakan informasi nonkeuangan.
Namun  berdasarkan  SAP  tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyajikan informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  saldo  anggaran  lebih, arus  kas,  hasil  operasi  dan  perubahan  ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber daya. 8
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki.
a. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:
a) Memiliki manfaat umpan balik ( feedback value ) Informasi  memungkinkan  pengguna  untuk  menegaskan  atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b) Memiliki manfaat prediktif ( predictive value )
Informasi  dapat  membentu  pengguna  untuk  memprediksi  masa  yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
c) Tepat waktu Informasi  disajikan  tepat  waktu  sehingga  dapat  berpengaruh  dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup  semua  informasi  akuntansi  yang  dapat  mempengaruhi pengambilan  keputusan  dengan  memperhatikan  kendala  yang  ada. Informasi  yang  melatarbelakangi  setiap  butir  informasi  utama  yang termuat  dalam  laporan  keuangan  diungkapkan  dengan  jelas  agar kekeliruan  dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
8 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).

## b. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi.  Informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara  potensial  dapat  menyesatkan.  Informasi  yang  andal  memenuhi karakteristik:
a) Penyajian jujur Informasi  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi  serta  peristiwa lainnya  yang  seharusnya  disajikan  atau  yang  secara  wajar  dapat diharapkan untuk disajikan.
b) Dapat diverifikasi ( verifiability )
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  diuji,  dan apabila  pengujian  dilakukan  lebih  dari  sekali  oleh pihakyang  berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c) Netralitas
Informasi  diarahkan  pada  kebutuhan  umum  dan  tidak  berpihak  pada kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat dibandingkan
Informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  Perbandingan secara  internal  dapat  dilakukan  bila  suatu  entitas  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun.  Perbandingan  secara  eksternal dapat  dilakukan  bila  entitas  yang  diperbandingkan  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  sama.  Apabila  entitas  pemerintah  menerapkan  kebijakan akuntansi  yang  lebih  baik  dari  pada  kebijakan  akuntansi  yang  sekarang diterapkan,  perubahan  tersebut  diungkapkan  pada  periode  terjadinya perubahan.
d. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas  pelaporan,  serta  adanya  kemauan  pengguna  untuk  mempelajari informasi yang dimaksud. 9
4. Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan
Pihak- pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan umumnya adalah  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan  baik,  hubungan  bisnis,  hubungan
9 Nunuy Nur Afiah, Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi (Jakarta: Prenada Media, 2020).

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
penyertaan  modal,  hubungan  kerja  maupun  hubungan  sosial  kemasyarakatan. Berikut ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yaitu: 10
a. Investor
Investor  adalah  pihak  yang  menginvestasikan  dananya  pada  perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investor berkepentingan dan membutuhkan  laporan  keuangan  untuk  melihat  kemungkinan  potensi keuangan  yang  akan  diperoleh  dari  perusahaan  yang  dilaporkan,  dan menentukan penanaman modalnya diperusahaan tersebut.
b. Manajer
Manajer  berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan,  yaitu  umtuk mengetahui  posisi  keuangan  peruahaan,  menyusun  rencana  lebih  baik, memperbaiki
sistem
pengawasan dan menentukan kebijaksanaankebijaksanaan  yang  leih  tepat,  juga  merupakan  alat  untuk mempertanggung  jawabkan  kepada  pemilik  perusahaan  atas  kepercayaan yang diberikan kepadanya.
c. Karyawan
Karyawan  membutuhkan  laporan  keuangan  agar  mengetahui  kondisi keuangan  perusahaan  untuk  melakukan  penilaian  atas  kemampuan perusahaan  dalam  memberikan  jasa,  manfaat  pensiun,  dan  kesempatan kerja.
d. Supplier
Supplier adalah rekanan perusahaan yang berperan sebagai penyedia bahan baku, perlengkapan maupun hal lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kepentingan supplier terhadap laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan  layak  diberikan  fasilitas  kredit,  seberapa  lama  akan  diberikan dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki peusahaan.
e. Pemerintah
Pemerintah adalah pihak yang membuat regulasi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan  diantaranya  sebagai  alat  untuk  menentukan  tarif  pajak  yang harus dikenakan, kepatutan atas isi dan konten penyajian laporan keuangan sehingga dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat.
f. Kreditur
Kreditur  merupakan  pihak  yang  memberikan  pinjaman  dana  kredit  bagi perusahaan.  Kreditur  memiliki  kepentingan  atas  laporan  keuangan perusahaan sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi pemberian nilai kredit dan  masa  kredit  dan  hal-hal  lainnya  yang  berhubungan dengan  kredit perusahaan.
10 Agung Anggoro Seto, Analisis Laporan Keuangan (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

## g. Masyarakat Umum
Masyarakat  adalah  kumpulan  orang  yang  bertempat  tinggal  disekitar perusahaan beroperasi. Masyarakat umum memiliki kepentingan terhadap laporan  keuangan  sebagai  alat  kontrol  sosial  terutama  untuk  perusahaan- perusahaan yang sebagaian dananya diperoleh dari pemerintah.
h. Akademisi dan Peneliti
Akademisi  dan  peneliti  adalah  orang-orang  yang  berprofesi  pada  bidang pendidikan dan penelitian. akademisi dan peneliti berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai bahan dan sumber informasi yang dapat dijadikan input  dan  diolah  untuk  mengambil  kesimpulan  dari  suatu  penelitian  yang dilakukan sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

## Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  digunakan  sebagai  acuan  dalam menyusun  laporan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Tujuan  penyusunan  laporan  keuangan  dengan  SAP  adalah untuk  menjamin  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP  dinyatakan  dalam  bentuk  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahin (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntarai Pemerintahan dan diusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pedoman lainnya yang digunakan sebagai dasar penggunaan SAP bagi pemerintah pusat dan daerah adalah  Interpretasi  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (IPSAP)  dan Buletin Teknis SAP, yang seluruhnya diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 11
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010  Pasal  1  Ayat  (3)  tentang  SAP,  “Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  Pemerintah.”  Menurut  PP No.24  Tahun  2005  “Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah  prinsip-prinsip akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Dengan  demikian  SAP  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  di Indonesia”.
Menurut  Bastian  (2006)  “Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia”.  Menurut  Bastian  (2006) “Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip
11 Temy Setiawam, Mahir Akuntansi Keuangan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Dengan  demikian  SAP  merupakan  persyaratan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia”.
Menurut  Tanjung  (2012)  dalam  Vicky  Agustiawan  (2013)  “Standar akuntansi  pemerintah  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah,  yang  terdiri  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD),  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.
Beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  SAP  merupakan acuan  wajib  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  dalam pemerintahan,  baik  itu  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dalam rangka  mencapai  transparansi  dan  akuntabilitas.  SAP  dapat  menjadi  pedoman untuk menyatukan persepsi antara pengguna, penyusun, dan auditor.  SAP dibuat untuk  menjamin  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. 12
2. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  di  lingkup  pemerintahan,  yaitu pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan  satuan  organisasi  di  lingkungan pemerintah  pusat/daerah.  Jika  menurut  peraturan  perundang-undangan  satuan organisasi  dimaksud  wajib  menyajikan  laporan  keuangan.  Keterbatasan  dari penerapan  SAP  akan  dinyatakan  secara  eksplisit  pada  setiap  standar  yang diterbitkan.  Proses  penyiapan  SAP  merupakan  mekanisme  prosedural  yang meliputi  tahap-tahap  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  setiap  penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite.
3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan
Dengan berkembangnya akuntansi di sektor retail yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kebutuhan akan SAP kembali meningkat. Oleh karena itu, Badan Akuntansi Negara (BAKUN) dan Kementerian Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti  halnya  dalam  organisasi  bisnis,  pengambil  keputusan  dalam  organisasi pemerintah  membutuhkan  informasi  untuk  mengelola  organisasinya.  Ini  dapat berfungsi tidak hanya sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat  komunikasi  dan  sebagai  cara  untuk  membuat  manajemen  organisasi bertanggung jawab kepada pihak lain. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat  luas,  Pengurus  membutuhkan  standar  akuntansi divisi  tersendiri.  Hal  ini  menandai  dimulainya  era  baru  akuntabilitas  dalam
12 Sinta Putri Utami, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah,” (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019).
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
pelaksanaan APBN/APBD untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi berbagai persyaratan pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia,  diperlukan  sebuah  SAP  yang  kredibel  yang  dibentuk  oleh  sebuah komite SAP.
4. Laporan Keuangan Berdasarkan SAP
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  (SAP),  komponen-komponen  yang  terdapat  dalam  satu  set  laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran ( budgetary reports ) dan laporan finansial, yang jika di uraikan adalah sebagai berikut: 13
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan  informasi  mengenai  realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu  entitas  pelaporan  yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber-sumber  daya  ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
(1) Menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi,  dan  penggunaan sumber daya ekonomi
(2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang  berguna  dalam  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan  informasi  yang  berguna  dalam memprediksi  sumber  daya  ekonomi  yang  akan  diterima  untuk  mendanai kegiatan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  perinde  mendatang  dengan cara  menyajikan  laporan  secara  komparatif.  Adapun  unsur  yang  dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri pendapatan–LRA, belanja,  transfer,  dan  pembiayaan.  Masing-masing  unsur  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA  adalah  penerimaan  oleh  Bendahara  Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah,  dan  tidak  perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b) Belanja  adalah  semua  pengeluaran  oleh  Bendahara  Umum Negara/Bendahara  Umum  Daerah  yang  mengurangi  Saldo  Anggaran Lebih  dalam periode  tahunan  anggaran  yang  bersangkutan  yang  tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
13 Halkadri Fitra, Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah (Malang: CV IRDH, 2019).

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan  dari/  kepada  entitas  pelaporan  lain,  termasuk  dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pembiayaan  ( financing )  adalah  setiap  penerimaan/pengeluaran  yang tidak  berpengaruh  pada  kekayaan  bersih  entitas  yang  perlu  dibayar kembali  dan/atau  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam penganggaran  pemerintah  terutama  dimaksudkan  untuk  menutup deplisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.pengeluaran pembiayaan  antara  lain  digunakan  untuk  pembayaran  kembali  pokok pinjaman,  pemberian  pinjaman  kepada  entitas  lain,  dan  penyertaan modal oleh pemerintah.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  menyajikan  informasi  kenaikan atau  penurunan  Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL)  selama  satu  periode  tahun anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL) menyajikan pos-pos berikut:
1) Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya).
2) Penyesuaian SAL awal.
3) Perubahan SAL:
a) Penggunaan SAL
b) Sisa  Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA/SIKPA)  tahun berjalan.
c) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
4) Penyesuaian SAL
5) Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.
Laporan  perubahan  SAL  dimaksudkan  untuk  memberikan  ringkasan  atas pemanfaatan  saldo  anggaran  dan  pembiayaan  pemerintah,  sehingga  suatu entitas  pelaporan  harus menyajikan  rincian  lebih  lanjut  dari  unsur-  unsur yang terdapat dalam laporan perubahan SAL dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur  LP-SAL  baik  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi  masa  depan  yang  terwujud  dalam  aset  adalah  potensi  aset tersebut  untuk  aanggotakan  sumbangan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung,  bagi  kegiatan  oprasioanal  pemerintah,  berupa  aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
b) Kewajiban Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban  masa  kini  yang  dalam  penyelesaiannya  mengakibatkan pengorbanan  sumber  daya  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab  untuk  bertindak  di  masa  lalu.  Dalam  konteks pemerintahan,  kewajiban  muncul  antara  lain  karena  penggunaan sumber  pembiayaan  pinjaman  dari  masyarakat,  lembaga  keuangan, entitas  pemerintah  lain,  atau  lembaga  internasional.  Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.
Setiap  kewajiban  dapat  dipaksakan  menurut  hukum  sebagai konsekuensi  dari  kontrak  yang  mengikat  atau  peraturan  perundang- undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan  kewajiban  jangka  panjang.  Kewajiban  jangka  pendek  merupakan kelompok  kewajiban  yang  diselesaikan  dalam  waktu  kurang  dari  dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok  kewajiban  yang  penyelesaiannya  dilakukan  setelah  12  (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
c) Ekuitas Ekuitas  adalah  kekayaan  bersih  pemerintah  yang  merupakan  selisih antara  aset  dan  kewajiban  pemerintah  pada  tanggal  laporan.  Saldo ekuitas  di  neraca  berasal  dari  saldo  akhir  ekuitas  pada  laporan perubahan ekuitas.
d. Laporan Oprasional
Laporan  oprasional  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi  yang menambah  ekuitas  dan  penggunaannya  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah  untuk  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  suatu periode  pelaporan.  Unsur  yang  dicakup  secara  langsung  dalam  laporan oprasional  terdiri  dari  pendapatan-LO,  beban,  transfer,  dan  pos-pos  luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penembah nilai kekayaan bersih.
b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
c) Transfer  adalah  hak  penerimaan  atau  kewajiban  pengeluaran  uang dari/oleh  suatu  entitas  pelaporan  dari/kepada  entitas  pelaporan  lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasayang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,  tidak  diharapkan  sering  atau  rutin  terjadi,  dan  berada  di  luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
e. Laporan Arus Kas
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas  pemerintah  pusat/daerah  selama  periode  tertentu.  Tujuan  pelaporan arus  kas  adalah  memberikan  informasi  mengenai  sumber,  penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Informasi ini disajikan  untuk  pertanggungjawaban  dan  pengambilan  keputusan.  Unsur yang  dicakup  dalam  laporan  arus  kas  terdiri  dari  penerimaan  dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Penerimaan  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  masuk  ke  Bendahara Umum Negara/Daerah.
b) Pengeluaran  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari  Bendahara Umum Negara/Daerah.
f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan  perubahan  ekuitas  atau  disebut  juga  sebagai  laporan  perubahan modal  merupakan  bagian  dari  laporan  keuangan  pada  siklus  akuntansi, Laporan  perubahan  ekuitas  (modal)  berfungsi  untuk  mengetahui penggunaan  modal  pada  pemerintah.  Laporan  perubahan  ekuitas merupakan  ikhtisar  tentang  perubahan  modal  yang  terjadi  selama  jangka waktu  tertentu,  misalnya  satu  bulan  atau  satu  tahun.  Laporan  perubahan ekuitas terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
1. Modal awal.
2. Laba bersih.
3. Pengambilan pribadi (prive).
4. Modal akhir.
Laporan  perubahan  modal  pemerintah  dibuat  setelah  pembuatan  laporan laba rugi dan sebelum pembuatan laporan posisi keuangan (neraca) karena laba  bersih  atau  rugi  bersih  periode  tersebut  harus  dilaporkan  di  laporan perubahan modal serta jumlah modal pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa laporan perubahan modal juga sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.

## g. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh  entitas  pelaporan  dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar  Akuntansi  Pemerintahan  serta  ungkapan-ungkapam  yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
c) Menyajikan  ikhtisar  pencapaian  target  keuangan  selama  tahun pelaporan  berikut  kendala  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam pencapaian target.
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan  akuntansi  yang  dipilih  untuk  diterapkan  atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
e) Menyajikan  rincian  dan  penjelasan  masing-masing  pos  yang  disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
f) Mengungkapkan  informasi  yang  diharuskan  oleh  Pernyataan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  yang  belum  disajikan  dalam  lembar  muka laporan keuangan.
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  pada  Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  telah  menyusun  laporan  keuangan sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah,  dalam  hal  ini Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Bengkalis  yang dialokasikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis secara tepat waktu. Dalam Laporan  Keuangan  ini  tersedia  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.
Penyampaian  laporan  keuangan  ini  merupakan  salah  satu  upaya  dinas pertanian  Kabupaten  bengkalis  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  ( Good  Governance )  yang  memenuhi  prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasikan laporan keuangan  yang  akurat    dan  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  telah  menyusun  laporan  keuangan tahunan  yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi.  Secara  umum  proses  penyusunan laporan  keuangan  mengikuti  siklus  akuntansi  yaitu  mulai  dari  terjadinya  transaksi sampai  dengan  menjurnal.  Penelitian  ini  hanya  sampai  pada  penyusunan  laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Staf  Bagian  Keuangan  dan  Perlengkapan  di peroleh  informasi  ada  beberapa  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  oleh  Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
a. Analisis transaksi
b. Tahapan menjurnal transaksi
c. Posting buku besar
d. Neraca Saldo
e. Jurnal Penyesuaian
f. Menyusun neraca saldo disesuaikan
g. Langkah oprasional menyusun neraca lajur (worksheet)
h. Menyusun laporan keuangan
i. Menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup
Bagian  Keuangan  dan  Perlengkapan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis dalam pencatatatan transaksi menggunakan penjurnalan atau melakukan posting atau pemindahan  transaksi  dari  jurnal  ke  buku  besar,  yang  dilakukan  melalui  aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementrian dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data  keuangan  yang  utama  terdiri  dari  APBD,  Dana  Perimbangan,  Neraca  Daerah, Laporan  Arus  Kas,  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  Daerah,  Laporan  Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal  daerah.  Begitu  pula  unit  usaha  lain  yang  sistem  pencatatannya  sudah menggunakan aplikasi.
Pedoman  SAP  menyatakan  bahwa  suatu  laporan  keuangan  harus  lengkap dengan mencakup tujuh hal ini yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Staf  Bagian  Keuangan  dan Perlengkapan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  dan  dengan  melihat  dokumen laporan keuangan tahunan diperoleh informasi bahwa laporan keuangan yang disusun
Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati
oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis tidak menggunakan  semua  jenis  laporan.  Laporan  keuangan  yang  ada  yaitu  Laporan Realisasi  Anggaran,  Laporan  Oprasional,  Neraca,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Proses  penyajian  laporan  keuangan  dimulai  dengan  pencatatan  atau penjurnalan transaksi yang dilakukan oleh Bidang Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  yaitu  dengan  mencatat  nilai  transaksi  pada  posisi debet dan kredit. Berikut contoh dari transaksi dan pencatatan (jurnal):
a. Tanggal 3 Februari 2020 Dinas Pertanian Kebupaten Bengkalis menerima SP2D- UP senilai Rp. 1.175.000.000,00 (No. Bukti 00125/SP2D-UP/2020/2.00.03.01)
b. Tanggal 17 Februari 2020  pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan kantor  balai  penyuluhan  pertanian  (BPP)  di  kecamatan  bantan,  sesuai  dengan perjanjian  02/SP/PL-KONS?DISTAN-PSP/II/2020  tanggal  12  Februari  2020 senilai Rp. 10.400.000,00 (No. Bukti 02/BA-SLTP/DISTAN-PSP/II/2020)
c. Tanggal 28 Februari 2020 pembayaran utang jangka pendek lainnya (beban jasa telepon  dan  beban  jasa  listrik)  senilai  Rp.  11.287.577,00  (No.  Bukti 005/2.00.03.01/DISTAN/2020)
Pencatatan  (jurnal)  yang  benar  dan  seharusnya  dibuat  oleh  staf  Bidang Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
a. Jurnal tanggal 3 Februari 2020 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.175.000.000,00 RK PPKD Rp. 1.175.000.000,00 b. Jurnal tanggal 17 Februari 2020
Bangunan gedung tempat kerja...  Rp.       10.400.000,00 Utang belanja modal gedung dan bangunan            Rp.       10.400.000,00
c. Jurnal tanggal 28 Februari 2020 Utang jangka pendek lainnya... Rp.       11.287.577,00 Beban jasa telepon-LO Rp.               34.070,00 Beban jasa listrik-LO Rp.       11.253.507,00
Dari pencatatan (jurnal) diatas selanjutnya di posting ke buku besar sesuai dengan perkiraan, pencatatan (jurnal) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dilakukan penjurnalan secara rinci melalui aplikasi SIPKD.
Dari segi penyajian laporan keuangan tahunan yang di buat Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi pedoman SAP  yang  berlaku.  Seperti  dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan  tahunan  Dinas Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  telah  menyajikan  lima  jenis  laporan  dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan  dan  pelayanan  publik,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Selaku  pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah,  Bupati  Bengkalis  hanya mendelegasikan  sebagian  kewenangannya  kepada  kepala  SKPD  selaku  pengguna anggaran.  Sebagai  pengguna  anggaran,  Dinas  Pertanian  bertanggung  jawab menyampaikan  laporan  keuangan  kepada  BUD  (Bendahara  Umum  Daerah)  yang

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan
terdiri  dari  5  komponen  laporan  keuangan,  diantaranya  yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan  Keuangan.  Selanjutnya,  BUD  akan  merekap  semua  laporan  keuangan  dari setiap  SKPD  di  Kabupaten  Bengkalis  dan  menjadikannya  laporan  keuangan  induk kabupaten  bengkalis.  Laporan  induk  tersebut  terdiri  dari  7  komponen  laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca,  Laporan  Oprasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## PENUTUP
Laporan  keuangan  ( Financial  Statement )  merupakan  hasil  akhir  dari  suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan. Periode akuntansi dapat dipakai per tahun, per 12 bulan atau per 6 bulan tergantung  perusahaan,  namun  umumnya  per  12  bulan.  Tujuan  laporan  keuangan adalah  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja,  serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni standar akuntansi pemerintah, standar ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah”. Yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD),  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
Dinas  Pertanian  Kabupaten  Bengkalis  telah  menyusun  laporan  keuangan sebagai  wujud  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah,  Dalam  Laporan Keuangan  ini  tersedia  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  maupun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020. Ternyata untuk Laporan Keuangan yang di susun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dan Stardar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Oprasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Sedangkan,  untuk  komponen  Laporan  Keuangan  menurut  Pedoman  Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Dari perbedaan komponen laporan keuangan diatas, Laporan Keuangan yang disusun  oleh  Dinas  Pertanian  tidak  sepenuhnya  salah  atau  tidak  sesuai  dengan pedoman SAP. Ada alasan dibalik perbedaan tersebut yaitu dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan  wewenang  oleh  kepala  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah,  Bupati  Bengkalis  hanya  mendelegasikan sebagian  kewenangannya  kepada  kepala  SKPD  selaku  pengguna  anggaran.  Sebagai pengguna  anggaran,  Dinas  Pertanian  bertanggung  jawab  menyampaikan  laporan keuangan  kepada  BUD  (Bendahara  Umum  Daerah)  yang  terdiri  dari  5  komponen laporan  keuangan,  diantaranya  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya,  BUD  akan  merekap  semua  laporan  keuangan  dari  setiap  SKPD  di Kabupaten  Bengkalis  dan  menjadikannya  laporan  keuangan  induk  kabupaten bengkalis.  Laporan  induk  tersebut  terdiri  dari  7  komponen  laporan  keuangan  yaitu Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  lebih,  Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Anggoro Seto, Analisis Laporan Keuangan (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
Anton  Trianto,  “Analisis  Laporan  Keuangan  Sebagai  Alat  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini 8, no. 03 (Desember 2017): 2.
Bagus  Eko  Dono, Strategi  Kepala  Sekolah  Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Siswa (Bondowoso: Guepedia, 2021).
Haeli, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Bestari 01, no. 01 (Agustus 2020): 1–9. Halkadri Fitra, Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah (Malang: CV IRDH, 2019).
Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kebupaten Bengkalis
Sinta Putri Utami, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layan an Umum Daerah,” (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019).
Sufyati, Analisis Laporan Keuangan (Cirebon: Insania, 2021). Temy Setiawam, Mahir Akuntansi Keuangan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021). Wastam  Wahyu  Hidayat, Dasar-Dasar  Analisa  Laporan  Keuangan (Ponorogo:  Uwais  Inspirasi Indonesia, 2018).