## Original Research Paper
Peningkatan  Kapasitas  Masyarakat  dan  Kelembagaan  dalam  Pengelolaan Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL)  Sapak  Perendang  di  Desa  Batu  Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur
Syarif Husni 1 , Abubakar 2
1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
2 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa Karawang. Indonesia.
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.609
Sitasi:  Husni S., & Abubakar. (2021). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan  Laut  (DPL)  Sapak  Perendang  di  Desa  Batu  Nampar  Selatan  Kabupaten  Lombok  Timur. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4 (1)

## Article history
Received: 05 Desember 2020
Revised: 30 Desember 2020
Accepted: 29  Januari 2021 *Corresponding Author: Syarif
Husni, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram,
Indonesia
Email:
syarifhusni1964@gmail.com
Abstract: Di  Desa  Batu  Nampar  Selatan  telah  terbentuk  kawasan  Daerah Perlindungan  Laut  Sapak  Perendang  dan  aturan  pengelolaan (awiq-awiq) serta kelembagaan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) sejak tahun  2014.  Namun  dalam  perjalanannya  pengelolaan  kawasan  DPL tersebut  belum  optimal  seperti  kurangnya  informasi  dan  kapasitas kelembagaan yang rendah. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  melalui  sosialisasi  keberadaan Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL)  Sapak  Perendang  dan  Penguatan kelembagaan  DPL  Sapak  Perendang  serta  aturan  pengelolaannya  (Awiq- awiq). Metode kegiatan pengabdian menggunakan metode sosialisasi , dan metode Focuss Group Discussion (FGD)/Diskusi Kelompok Terarah, yaitu metode dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah tertentu yang  sangat  spesifik  melalui  diskusi  kelompok. Kesimpulan  dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang    peranan  dan  fungsi  DPL Sapak  Perendang  bagi  peningkatan  pendapatan  nelayan  dan  Kelembagaan BP2LD    sebagai  lembaga  penegak  Awiq-awiq  tetap  konsisten  dalam menjaga DPL Sapak Perendang.
Keywords: Daerah perlindungan laut; Aturan pengelolaan.

## Pendahuluan
Teluk  Ekas  terletak  diantara  Kabupaten Lombok  Timur  dan  Lombok  Tengah.  Teluk tersebut  dikelilingi  oleh  6  desa  dari  2  kecamatan. Desa  Awang  dan  Desa  Bile  Lando  (Kecamatan Praya  Timur,  Kabupaten  Lombok  Tengah),  Desa Batunampar Selatan, Desa Sukaraja, Desa Jerowaru,  dan  Desa  Pemongkong  (Kecamatan Jerowaru,  Kabupaten  Lombok  Timur)  dengan  luas 5.643,69  ha.  Lokasi  teluk  terlindung  dari  arus  dan gelombang  besar,  karena  adanya  daerah  karang  di mulut  teluk  yang  dapat  berfungsi  sebagai  pemecah gelombang.
Teluk Ekas bermuara ke Samudera Indonesia, di dalamnya terdapat hamparan terumbu karang (coral reefs) yang cukup luas meliputi 70% dari  luasnya,  terbentang  membentuk  pulau-pulau karang  (taket  :  bahasa  lokal).  Hamparan  terumbu karang  ini  berfungsi  melindungi  perairan  Teluk Ekas  dari  gelombang  dan  arus  keras  yang  berasal dari  Samudera  Indonesia.  Terdapat  7  buah  taket yang oleh  masyarakat setempat diberi nama Toroh Pantai, Toroh Pene, Sapak Kokok, Sapak Bantunan, Sapak  Perendang,  Taket  Biak  dan  Sapak. Penutupan  terumbu  karang  pada  setiap  taket berbeda-beda  tergantung  letaknya  dari  pantai  dan intensitas pemanfaatannya oleh masyarakat setempat.
Sebagian  masyarakatnya  menggantungkan hidupnya  pada  sektor  perikanan  yaitu  sebagai nelayan  dan  pembudidaya  ikan  dan  rumput  laut. Hasil  penelitian  Djamali et  al. (1998)  dan  PKSPL- IPB  (2000),  menunjukkan  bahwa  persentase penutupan  terumbu  karang  di  Teluk  Ekas  berkisar antara 40% - 70% atau tingkat penutupan tergolong sedang  sampai  baik.  Kerusakan  terumbu  karang  di Teluk  Ekas,  umumnya  disebabkan  oleh  aktivitas masyarakat  yang  bersifat  merusak  ( destructive ) dalam  memanfaatkan  sumberdaya  pesisir  dan  laut, seperti  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan bahan  peledak,  racun  sianida,  kegiatan  madak  dan penambangan  batu  karang.  Selain  itu  kerusakan terumbu  karang  juga  disebabkan  oleh  banyaknya partikel  lumpur  (sedimentasi)  yang  dibawa  oleh aliran air permukaan ( run off ) dari daratan melalui sungai  yang  bermuara  ke  Teluk  Ekas  serta pencemaran  limbah  domestik  yang  dibuang  ke pantai  oleh  masyarakat  setempat  serta  pengaruh dari perubahan iklim.
Kerusakan  ekosistem  terumbu  karang  yang secara  masif  tersebut  tersebut  akan  berdampak terhadap  menurunnya  jumlah  hasil  tangkapan  dan pendapatan  nelayan.  Bahkan  akan  mengganggu siklus hidup ikan kerapu, lobster yang dibudidayakan  melalui  sistem  keramba  jaring apung (KJA).
Salah  satu  upaya  untuk  untuk  memperkuat dan  menyadarkan  masyarakat  agar  mengambil peran  yang  lebih  besar  dalam  menjaga  dan mengelola  sumberdaya  pesisir  adalah  dengan mengembangkan  Daerah  Perlindungan  Laut  (DPL) Berbasis  Masyarakat.  Upaya  melindungi  dan mengelola  sumberdaya  pesisir  bukan  hanya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat pesisir sesungguhnya memiliki tanggung  jawab  yang  lebih  besar,  mengingat kegiatan  mereka  sehari-hari  sering  memberi dampak  yang  cukup  besar  terhadap  lingkungan sumberdaya pesisir.
DPL    merupakan  salah  satu  kawasan  yang efektif  untuk    mengatur  kegiatan  perikanan, melindungi  tempat  ikan  bertelur  dan  membesarkan larva,  sebagai  daerah  asuhan  juvenil,  melindungi suatu  wilayah  dari  kegiatan  penangkapan  yang berlebihan  dan  menjamin  ketersediaan  stok perikanan  secara  berkelanjutan.  Untuk  tetap memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi masyarakat,  maka  kawasan  DPL  perlu  dikelola
secara  optimal  yang  ditindaklanjuti  dengan    aturan pengelolaan dan kelembagaannnya.
Di  Desa  Batu  Nampar  Selatan  telah terbentuk  kawasan  DPL  Sapak  Perendang  dan aturan  pengelolaan (awiq-awiq) serta  kelembagaan Badan  Pengelolaan  Perikanan  Laut  Desa  (BP2LD) sejak  tahun  2014.  Namun  dalam  perjalanannya pengelolaan  kawasan  DPL  tersebut  belum  optimal seperti    kurangnya  informasi  dan  kapasitas kelembagaan  yang  rendah  (YLB,  GEF,  SGP, UNDP, 2014).
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat  melalui  sosialisasi  keberadaan  Daerah Perlindungan  Laut  (DPL)  Sapak  Perendang  dan Penguatan  kelembagaan  DPL  Sapak  Perendang serta aturan pengelolaannya (Awiq-awiq).

## Metode
Sasaran  dalam    pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu  masyarakat umum  dan  pengurus  dan  anggota  BP2LD  . Pertemuan  dengan  masyarakat  adalah metode sosialisasi , yaitu metode melalui proses sosial yang terjadi  pada  seseorang  untuk  mempelajari  dan menyesuaikan  diri  terhadap  norma,  nilai,  perilaku, adat  istiadat,  dan  semua  persyaratan  lainnya  yang diperlukan agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.    Sedangkan  dengan    Pengurus  dan anggota    BP2LD  melalui  metode Focuss Group Discussion  (FGD)/Diskusi  Kelompok  Terarah, yaitu  metode  dalam  pengumpulan  data  dan informasi  mengenai  masalah  tertentu  yang  sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

## Hasil dan Pembahasan

## Pertemuan dengan Masyarakat
Salah  satu  upaya  untuk  untuk  memperkuat dan  menyadarkan  masyarakat  agar  mengambil peran  yang  lebih  besar  dalam  menjaga  dan mengelola  sumberdaya  pesisir  adalah  dengan mengembangkan Daerah Perlindungan Laut Berbasis  Masyarakat.  Upaya  melindungi  dan mengelola  sumberdaya  pesisir  bukan  hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat pesisir sesungguhnya memiliki tanggung  jawab  yang  lebih  besar,  mengingat kegiatan  mereka  sehari-hari  sering  memberi
dampak  yang  cukup  besar  terhadap  lingkungan sumberdaya pesisir.
Gambar 1. Sosialisasi  DPL Sapak Perendang melalui Leflet
Tujuan penetapan DPL adalah 1) meningkatkan  dan  mempertahankan  produksi perikanan,  di  sekitar  daerah  DPL,    2)  menjaga  dan memperbaiki  keanekaragaman  hayati  pesisir  dan laut seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan  dan  organisme  lainnya,  3)  dapat dikembangkan  sebagai  tempat  yang  cocok  untuk daerah tujuan wisata, 4) meningkatkan pendapatan/kesejahteraan  masyarakat  setempat,  5) memperkuat  masyarakat  setempat  dalam  rangka pengelolaan sumberdaya alam mereka, 6) mendidik masyarakat  dalam  hal  perlindungan/konservasi sehingga  dapat  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab dan  kewajiban  masyarakat  untuk  mengambil  peran dalam menjaga dan mengelola sumberdaya mereka secara  lestari,  dan  7)  sebagai  lokasi  penelitian  dan pendidikan keanekaragaman hayati pesisir dan laut bagi  masyarakat,  sekolah,  lembaga  penelitian  dan perguruan tinggi.
Metode Pengelolaan DPL-BM harus dilakukan  bersama  antara  masyarakat,  pemerintah setempat dan para stakeholders (pemangku kepentingan)  lain  yang  ada  di  desa.  Pemerintah setempat  harus  bekerja  sama  dengan  masyarakat dalam  proses  penentuan  lokasi  dan  aturan  DPL- BM,  pendidikan  masyarakat  serta  bantuan  teknis dan  keuangan.  Tanggungjawab  dalam  menentukan lokasi  dan tujuan  pengelolaan  DPL-BM  ditetapkan oleh  masyarakat,  sedangkan  bantuan  teknis pendanaan dan persetujuan terhadap peraturan yang dibuat  ditetapkan  oleh  pemerintah  atas  persetujuan dan  kesepakatan  dengan  masyarakat.  Masyarakat dan  pemerintah  dapat  juga  bekerjasama  dengan pihak  lain  seperti  LSM  atau  pihak  swasta  untuk membentuk dan mengelola DPL.BM.
DPL-BM  harus  memiliki  zona  inti,  yaitu suatu areal yang didalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya lainnya sama  sekali  tidak  diperbolehkan.  Begitu  pula kegiatan  yang  merusak  terumbu  karang  juga dilarang. Selain zona inti DPL juga harus memiliki zona  penyangga  yaitu  suatu  kawasan  di  sekililing zona  inti  yang  memperbolehkan  beberapa  jenis kegiatan, termasuk penangkapan ikan.
Penentuan  lokasi  dan  ukuran  DPL-BM harus  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  ekologi dan  pengelolaan  secara  praktis.  Ukuran  dan  lokasi DPL-BM harus ditetapkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kondisi tutupan karang, kepadatan ikan dan keanekaragaman organisme laut, merupakan terumbu  karang  sumber (source  reef ),  mencakup 10-20%    dari  keseluruhan  habitat  terumbu  karang, merupakan  tempat  ikan  bertelur,  lokasi  jauh  dari potensi terjadinya proses sedimentasi, lokasi masih berada  dalam  jangkauan  pandang  masyarakat sehingga  mudah  diamati  dan  dipantau,  dan  lokasi bukan  merupakan  daerah  utama  penangkapan  ikan bagi masyarakat setempat.
Sementara itu sosialisasi melalui pemasangan  baliho  seperti  Gambar  2  dilakukan  di desa  program  pada  tempat  yang  strategis  agar masyarakat  lebih  memahami  pentingnya  menjaga kelestarian sumberdaya perikanan untuk anak cucu kita.  Pemasangan  baliho  yang  telah  dilakukan meliputi  baliho  permanen  dan  baliho  tidak permanen. Baliho permanen berisi tentang informasi kawasan DPL Sapak Perendang dan hal- hal  yang  terkait  dengan  zona  inti  dan  penyangga berserta  aktivitas  yang  dilarang  di  dua  zona tersebut.  Kemudian  pemasangan    baliho  tidak permanen,  yaitu  baliho  yang  dapat  dibongkar pasang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.  Pada  baliho  ini  berisi  pesan  tentang menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan pentingnjya pengelolaan perikanan melalui DPL.
Sosialisasi keberadaan DPL Sapak Perendang dilakukan melalui penyebaran leflet dan baliho  serta  melalui  media  koran.  Tujuannya    agar masyarakat  dapat  mengetahui  bahwa  di  Desa  Batu Nampar Selatan telah dibentuk dan ditetapkan DPL Sapak Perendang. Selain itu diharapkan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melindungi kawasan  DPL  tersebut  dengan  harapan  agar pemanfaatan sumberdaya perikanan akan lebih baik dibandingkan sebelum adanya DPL
Gambar 2.  Sosialisasi   DPL Sapak Perendang melalui baliho
Pemasangan
pengumuman (papan
informasi)  DPL  setelah  DPL  ditetapkan  dan  awiq- awiq  disyahkan  melalui  Peraturan  Desa.  Dengan adanya    informasi  DPL  Sapak  Perendang  tersebut masyarakat diharapkan dapat mengetahui keberadaan  lokasi  DPL.  Papan  informasi  DPL memuat  berbagai  informasi  antara  lain  peta  lokasi DPL,  kegitan  yang  diperbolehkan  dan  di  larang  di zona  inti  dan  zona  penyangga.  Selain  itu  papan informasi  juga  memuat  ajakan  agar  masyarakat melindungi  dan  menjaga      sumberdaya  perikanan secara lestari.
.

## Pertemuan dengan  BP2LD
Penguatan    kelembagaan  BP2LD  bertujuan untuk  mengetahu  permasalahan  yang  dihadapi BP2LD  dalam  pengawasan  laut  dari  berbagai aktivitas  ilegal  fishing  seperti  pengeboman, potasium yang berakibat rusaknya sumberdaya laut khusunya pengawasan pada DPL Sapak Perendang. Penataan  kawasan  laut  menjadi  DPL  seperti  yang dilakukan di kawasan Sapak Perendang merupakan salah satu contoh kegiatan pengelolaan sumberdaya alam  yang  berbasis  masyarakat.  Tidak  ada  artinya keberadaan  DPL  tanpa  adanya  aturan  dalam pengelolaannya (awiq-awiq) agar masyarakat dapat mematuhi  dan  bila  melanggar  diberikan  sanksi hukum.
Awiq-Awiq (local  ordinance) merupakan aturan  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan masyarakat  untuk  mengatur  masalah  tertentu dengan  maksud  untuk  memelihara  ketertiban  dan ketentraman  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam awiq-awiq ini ditentukan perbuatan apa yang boleh dan  yang  dilarang,  sanksinya  serta  orang  atau lembaga yang diberikan wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.
Awiq-Awiq  sebagai  bagian  dari  hukum adat  merupakan  hukum  yang  hidup  di  tengah- tengah  masyarakat (living  law). Sebagai  hukum yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat awiq-awiq mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam  menjamin    kehidupan  harmoni  dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Hal ini disebabkan dasar  lahirnya  aturan  ini  adalah  dari  kehendak masyarakat sendiri. Di samping itu masyarakat adat memiliki  rasa  kekerabatan  yang  kuat  baik  karena hubungan  darah (geneologis) maupun  karena sebagai  penduduk  suatu  daerah  (territorial)  serta masyarakat hukum adat memliki alam pikiran yang komunalisme yang bercorak religius magis.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tampak bahwa  dalam  masyarakat  adat  sudah  lama mengenal  partisipasi  dalam  mengatur  kehidupan sosialnya.  Hal  ini  merupakan  suatu  kekuatan (strength)  yang  dapat  dimanfaatkan.  Karena  itu dalam  pengelolaan  DPL  Sapak  Perendang  yang menggunakan  pendekatan  partisipatif  masyarakat setempat  sangat  tepat  menggunakan  awiq-awiq sebagai instrumennya.
Keberadaan DPL Sapak Perendang memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  bagi keberlanjutan  sumberdaya  perikanan  di  Desa  Batu Nampar  Selatan  dengan  tingkat  penutupan  karang yang  dikategorikan  cukup  baik.  Oleh  karena  itu sudah sewajarnya masyarakat memiliki kepentingan untuk tetap menjaga agar DPL tersebut memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  produksi tangkapan nelayan.
Permasalahan  dalam  pengelolaan  DPL adalah  tidak  ada  pembatas  wilayah  DPL,  karena hilang  dibawa  arus.  sehingga  menyulitkan  BP2LD dalam pengawasan. Tapal batas tersebut dibuat dari pelampung  warna  merah  dan  biru.    Sementara  itu dari  sisi  pengawasan  BP2LD  sampai  saat  ini  tetap melakukan kegiatan monitoring, walaupun wewenang  tidak  lagi  berada  dibawah  Dinas Perikanan  Kabupaten  Lombok  Timur.  Namun disarankan  agar  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan Propinsi melakukan pembinan kepada POKMASWAS yang  ada di setiap kawasan pesisir dan  bahkan  diminta  untuk  membangun  pos pengawasan  dengan  melibatkan  masyarakat  dan pemerintah.

## Kesimpulan
Meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  pesisir  di  Desa  Batu  Nampar  Selatan akan  pentingnya  peranan  dan  fungsi  DPL  Sapak Perendang  bagi  peningkatan  pendapatan  nelayan dan  Kelembagaan  BP2LD    sebagai  lembaga penegak Awiq-awiq tetap konsisten dalam menjaga DPL Sapak Perendang.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Rektor  Unram,  Ketua LPPM  dan  Dekan  Fakultas  Pertanian  tahun  2017. Terimakasih  pula  kepada  masyarakat  dan  kepaka desa  Batu  Nampa  Selatan  atas  bantuan  dan partisipasinya,  sehingga  pelaksanaan  pengabdian dapat berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Bailey,  Conner,  1987.  Government  Protection  of Traditional Resources Use Rights.The Case of  Indonesia  Fisheries.  Dalam  David  C. Korten  (ed).  Community  Management Asian  Experience  and  Prospectives.  West Hartford, Kumarian.
Hidayat, M ., Surochiem, 2008. Pokok-Pokok Strategi Pengembangan masyarakat Pantai. https://walhijabar.wordpress.com
Nazam, Prisdiminggo dan Suharman, 2004.Dampak
Pengkajian Budidaya Rumput Laut di Nusa Tenggara Barat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB.
Rudy,    2008.  Daerah  Perlindungan  Laut:  Arti
Penting
dan Pengelolaannya
. https://rechtboy .  wordpress.
Yayasan  Laut  Biru  (YLB),  GEF,  SGP,  UNDP, 2014.  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Melalui  Pengelolaan  Daerah  Perlindungan Laut (DPL) dan Mata Pencaharian
Alternatif  Secara  Berkelanjutan  di  Teluk Ekas  Lombok  Timur.  Laporan.  Kerjasama Yayasan Laut Biru, GEF, SGP, UNDP.