## Membangun Kampung Adat dan Juga Melawan Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua

## Developing Customary Villages and Ressisting Investment: Articulation Indigenous People in Jayapura of Papua

## I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua, Manokwari E-mail: ngurahsuryawan@gmail.com

## ABSTRACT
This article starts from the argument offered by Li (2000) that articulating adat is full of various interests as well as partiality. The articulation of adat in Jayapura Regency shows two conflicting sides. The articulation of adat for the establishment of a traditional village is related to the Jayapura Regency government's commitment to empowering and elevating the identity of indigenous peoples by collaborating with activists and civil society organizations.  Meanwhile,  the  adat  articulation  carried  out  by  ORPA  (Organisasi  Perempuan  Adat  Papua, Indigenous Women's Organization) of the Namblong tribe which is under the DAS Namblong (Dewan Adat Suku Namblong, Namblong Tribal Customary Council) struggles to fight oil palm investment that enters their territory which is often called the Lembah Grime (Grime Valley), Jayapura Regency. The two articulations of adat show that using customary discourses and practices becomes very flexible and complex. The context of the village's political economy structure is also a challenge and has an important impact on the use of adat articulation. The argument of this article is the need to see adat as a form of movement in which the complexity, collaboration, and involvement of indigenous communities in positioning itself to be involved in broader social movements.
Keywords: custom, traditional village, investment, articulation

## ABSTRAK
Artikel ini bertitik tolak dari argumen yang ditawarkan oleh Li (2000) bahwa mengartikulasikan adat sarat dengan berbagai kepentingan sekaligus juga pemihakan. Artikulasi adat di Kabupaten Jayapura menunjukkan dua sisi yang saling bertentangan. Artikulasi adat untuk pembentukan kampung adat berelasi dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk pemberdayaan dan mengangkat jati diri masyarakat adat dengan bekerjasama dengan aktivis dan organisasi masyarakat sipil. Sedangkan artikulasi adat yang dilakukan oleh ORPA (Organisasi Perempuan Adat) Suku Namblong yang berada di bawah DAS (Dewan Adat Suku Namblong) berjuang untuk melawan investasi sawit yang masuk ke wilayah mereka yang sering disebut Lembah Grime, Kabupaten Jayapura. Kedua artikulasi adat tersebut menunjukkan bahwa menggunakan wacana dan praktik adat menjadi sangat lentur dan kompleks. Konteks struktur ekonomi politik kampung juga menjadi tantangan dan berdampak penting bagi artikulasi adat itu diterjemahkan.  Argumen artikel ini adalah perlunya melihat adat sebagai sebentuk gerakan yang di dalamnya kompleksitas, kolaborasi, dan keterlibatan komunitas adat dalam memposisikan dirinya untuk terlibat dalam gerakan sosial yang lebih luas.
Kata Kunci: adat, kampung adat, investasi, artikulasi

## PENDAHULUAN
Belum genap dua bulan sejak Bupati Jayapura sebelumnya, Mathius Awoitauw meletakkan jabatannya sebagai bupati periode 2017 – 2022, pada 24 Januari 2023, ratusan warga yang mengatasnamakan Asosiasi Sentani Bersatu (ASBS) Kabupaten Jayapura berdemonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Jayapura untuk menolak kampung adat yang menjadi salah satu program unggulan dan tersukses dari pemerintahannya. Ratusan warga yang berasal dari Kampung Yoboi, Baborongko, Yokiwa, Ayapo, Simporo, dan Ifar Besar menyatakan bahwa program kampung adat oleh pemerintah mereka nilai otoriter dan juga adanya penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program kampung adat tersebut. Aksi demonstrasi tersebut selain melakukan orasi untuk menyampaikan pendapatnya juga membentangkan spanduk yang diantaranya bertuliskan: “Tolak Kampung Kampung Adat di Kabupaten Jayapura”, “Kampung Adat Mematikan Sistem Demokrasi di Kampung”, “Kurangnya Informasi terkait Penggunaan Anggaran Kampung, baik ADK maupun ADD”. 1
Spanduk tersebut dibentangkan pada saat demonstrasi yang diakhir dengan pernyataan sikap. Beberapa pernyataan sikap tersebut adalah: Menolak pemerintahan kampung adat, Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk segera kembalikan kampung adat kepada status kampung yang demokrasi. Lumpuhnya pelayanan dalam semua aspek, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya, Hilangnya hak-hak masyarakat ekonomi lemah, Tertutupnya ruang demokrasi, Terjadi gaya kepemimpinan otoriter, Tidak transparannya penggunaan dana kampung (ADD, ADK, dll), Kurangnya keterbukaan informasi tentang penggunaan dana kampung karena kepala kampung adat adalah ondofolo sendiri, Terciptanya konflik antarsesama
1 ADD (Anggaran Dana Daerah) dan ADK (Anggaran Dana Kampung) adalah dua skema pendanaan yang tu- run ke kampung yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Jayapura adalah lembaga legislative dalam pemerintahan sedangkan DPMK (Di- nas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kabupaten Jayapura adalah lembaga eksekutif yang berada dibawah kendali Bupati Jayapura.
masyarakat adat, Yang terhormat Penjabat Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tolong perhatikan aspirasi penolakan kami, Meminta Penjabat Bupati segera menggantikan Kepala DPMK Kabupaten Jayapura dan menghapus instansi bagian pemerintahan kampung adat, Meminta ketua dan anggota DPRD Kabupaten Jayapura agar segera mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang kampung adat, Meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk pansus agar turun ke 14 kampung adat, untuk mendengar aspirasi masyarakat dan mengaudit keuangan kampung adat selama dua tahun ke belakang bersama Inspektorat Kabupaten Jayapura, Seluruh kepala-kepala distrik di Kabupaten Jayapura tempat beradanya 14 kampung adat untuk segera diganti oleh Penjabat Bupati, Meminta Penjabat Bupati untuk memerintahkan kepala-kepala segera membentuk panitia pemilihan kepala kampung di wilayah kampung adat. 2
Terlepas dari polemik dan persaingan politik dan pertarungan untuk memperebutkan akses ekonomi politik, demonstrasi masyarakat menolak kebijakan kampung adat tersebut menjadi preseden bahwa kebijakan tersebut juga problematik terlepas dari berbagai keberhasilannya. Salah satunya adalah terbitnya buku berjudul Kembali ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua (2020) oleh Mathius Awoitauw saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Jayapura periode kedua tahun 2017 - 2022. Adanya penolakan kampung adat tersebut juga semakin membuktikan bahwa salah satu celah menganga dari rangkaian kebijakan pemberdayaan kampung yang terjadi selama ini di Tanah Papua adalah hilangnya perhatian terhadap diferensiasi sosial ekonomi yang terjadi di kampung.  Diferensiasi yang dimaksudkan adalah ketegangan yang terjadi antara elit kampung dengan orang-orang biasa, antara orang tua dan orang muda, serta antara laki-laki dan perempuan akan ditemukan di dalamnya, di
2 Lebih detail tentang demontrasi penolakan kampung adat tersebut, lihat: https://jubi.id/kabupaten-jayapura/2023/ dinilai-otoriter-ratusan-warga-di-kabupaten-jayapura- menolak-kampung-adat/ (diakses 4 Januari 2023).
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
mana patriarki dan gerontokrasi, dalam beragam tingkat, menjadi bagian dari tatanan kehidupan sehari-hari masyarakat di kampung. White (2017; 2016) dalam salah satu tulisannya yang mengkritik Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan gamblang mengungkapkan:
“ …ketika  tokoh-tokoh  adat  (yang  hampir selalu laki-laki tua) mengalokasikan hak untuk mengolah lahan, mereka tidak terlalu memper- hatikan  kebutuhan  dan  hak  kaum  perempuan atau kaum muda yang memerlukan lahan untuk penghidupan mereka. Pada era menjangkitnya pengambilalihan lahan oleh korporasi saat ini, sudah ada juga kecenderungan di kalangan tokoh adat untuk memperkaya diri mereka sendiri dan kroni  atau  sanak  famili  mereka  dengan  jalan mempermudah pelepasan lahan kepada pihak luar yang boleh jadi menggerogoti atau melu- luhlantakkan  hak-hak  adat  petani  penggarap skala kecil. Poin saya adalah mungkin ada, dan saya yakin ada, sebagian tokoh desa yang aktif mendorong kepentingan dan pemberdayaan ang- gota masyarakat yang bukan kelompok elite, dan menghargai hak kaum perempuan dan generasi muda, tetapi mereka tidak dapat diandalkan untuk melakukannya kecuali mekanisme pengawasan dan  keberimbangan  yang  berfungsi  dengan layak tertanam di dalam struktur pemerintahan masyarakat desa. “
Fragmentasi dan begitu banyaknya lapisan sosial di tengah masyarakat mengerucut kepada dominasi elit yang seolah-olah menjadi representasi atau wali masyarakat. Oleh sebab itulah White (2017: 21) dengan mengutip salah satu pembicara asal Indonesia dalam konferensi internasional di Bali mengungkapkan “Apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adat di Indonesia sekarang adalah pembebasan dari elite mereka sendiri.” Kesadaran atas kompleksitas yang terjadi di tengah masyarakat kampung kurang begitu diperdalam dalam studi-studi tentang perubahan sosial sebelumya. Perspektif ini memandang bahwa komunitas yang berada di kampung-kampung adalah orang-orang homogen, egaliter, tanpa kelas sosial yang diikat oleh nilai-nilai sosial budaya yang menjiwai seluruh kehidupan mereka yaitu gotong royong, harmoni, dan kerukunan tanpa adanya pertentangan atau konflik. Jika terjadi konflik, hal itu adalah sebuah “kesalahan” atau patologi yang bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Perspektif inilah
yang dominan dan mewarnai kajian tentang perdesaan yang alpa melihat diferensiasi sosial di tengah masyarakat kampung.
Jika kita melakukan kajian tentang perdesaan secara umum di Indonesia sepuluh tahun terakhir, topik tentang praktik baku tipu (saling menipu) dan menumpuknya kekuasaan kepada segelintir elit local dengan keragamannya masing- masing, yang mengakumulasi modal ekonomi dan politik untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Para elit local ini termasuk kepala kampung, kepala suku atau marga, dan para elit adat yang memiliki akses lebih leluasa untuk merengkuh kekuasaan. Apa yang diungkapkan dari kajian-kajian ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan sangat beragam dan kompleks. Perspektif yang digunakan oleh kajian ini adalah kerangka ekonomi politik, seperti yang dirumuskan oleh Bernstein (2010; White, 2017: 18) sebagai tradisi keilmuan yang megulik dinamika dan relasi sosial produksi dan reproduksi, properti, dan kekuasaan beserta proses-proses perubahannya secara historis maupun kontemporer. Perspektif ini juga menyoroti munculnya diferensiasi sosial di tengah proses “modernisasi” atau komodifikasi masyarakat lokal.
Dinamika dan diferensiasi sosial juga terjadi pada masyarakat adat. Kasus yang saya deskripsikan di awal tulisan ini menggambarkan kontestasi yang terjadi serta gugatan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, justru pada saat berakhirnya kepemimpinan Bupati Jayapura. Penetapan kampung adat sebagai program penguatan masyarakat adat ternyata juga sangat problematik. Masyarakat adat sebagai sebuah entitas dalam relasinya dengan negara dan investasi secara luas juga penuh dinamika dan pasang surut. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) adalah organisasi yang pertama menyuarakan pengakuan masyarakat adat. Pada Kongres AMAN Maret 1999 di Jakarta keluarlah kalimat heroik “Kami tidak akan mengakui negara, kalau negara tidak mengakui kami”.
AMAN mengkonstruksi pengetahuan sendiri tentang masyarakat adat, yang tampaknya disepakati oleh ribuan anggotanya, serta digunakan oleh beberapa kalangan, termasuk kalangan
akademik. Masyarakat adat dikonstruksikan sebagai masyarakat berdaulat yang berhak memerintah diri mereka sendiri dan sumber- sumber daya yang menjadi andalan kehidupan mereka. Masyarakat adat dipandang sudah ada sebagai masyarakat yang organisasi sosialnya khas, memiliki kedaulatan atas kehidupan mereka sendiri dan wilayah dimana mereka hidup jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Bagi AMAN, masyarakat adat memiliki budaya yang khas, mengetahui batas sosial antara siapa yang menjadi anggota mereka dan siapa yang tidak, dan memiliki tata pemerintahannya sendiri, dan yang lebih terpenting merupakan bentuk masyarakat sosial asli di Indonesia.
AMAN secara meyakinkan menunjukkan bahwa adat bisa dengan pengetahuan dan caranya sendiri mengelola sumber daya secara lokal sebelum investasi luar negeri masuk dan industry kehutanan muncul pada tahun 1960- an. Sederhananya, masyarakat dirumuskan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayahnya sendiri. Masyarakat adat dibayangkan (hanya sebatas) komunitas yang masih menetap di tanah leluhur mereka, tetapi tidak mengesampingkan penduduk kota yaitu para intelektual dan aristokrat yang mengidentifikasikan diri mereka sendiri sebagai bagian masyarakat adat dan kadang menganggap diri mereka sebagai pemuka-pemuka penting (Li, 2002: 174). Konstruksi masyarakat adat seperti ini menimbulkan bahaya romantisasi, eksklusifitas adat, dan fluid (cairnya) adat untuk berbagai macam kepentingan ekonomi politik. Adat bisa diartikulasikan sekaligus “dimanfaatkan” untuk berbagai kepentingan dan sekaligus juga menyingkirkan komunitas yang tidak dikategorikan sebagai masyarakat adat itu sendiri.
Jika kisah tentang penolakan kampung adat berhubungan dengan dinamika ekonomi politik para elit adat dan diferensiasi sosial di kampung, fragmen tentang perjuangan perempuan adat untuk melindungi hutan adat sebagai ruang hidupnya memiliki dimensi yang lain. Kisahnya adalah dari
Kampung Benyom, Distrik Nimboran pada tahun 2011 yang menjadi awal kelahiran organisasi perempuan adat yang awalnya bernama Ikatan Perempuan Benyom  Kingali . Kingali adalah Bahasa Nimboran yang berarti berani, cerdas, berani, dan bisa melakukan segala hal. Organisasi Ikatan Perempuan Benyom  Kingali kemudian terhubung dengan Dewan Adat Suku (DAS) Namblong. Organisasi perempuan ini kemudian terlibat dalam program kerja DAS Namblong dan kemudian memfasilitasi pertemuan yang mengumpulkan para perempuan di Namblong. Hasil pertemuan tersebut kemudian melahirkan ORPA (Organisasi Perempuan Adat) Namblong yang berdiri pada 7 Maret 2015 dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Matius Sawa selaku Ketua dan Otis Sem sebagai sekretaris DAS Namblong.
ORPA kemudian sangat aktif dalam gerakan untuk menentang ekspansi PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM) yang sejak bulan Januari – Februari 2022 melakukan pembukaan hutan alam di sekitar gunung keramat Sumtre dan Wange seluas 70 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pembukaan ini merupakan awal dari rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 30.920 hektar. ORPA aktif mengorganisir gerakan protes yang mengancam hutan Suku Namblong yang berlokasi di Lembah Grime Nawa tersebut. ORPA dan DAS Namblong menunjukkan bahwa adat justru dipakai sebagai ruang dan sekaligus alat untuk menyuarakan dan menghapus berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat (Sulastri, 2020).
Artikel ini berargumen bahwa mengartikulasi adat berhubungan dengan mengidentifikasikan diri dalam identitas kolektif dan bertujuan untuk serangkaian kepentingan. Identitas kolektif hanyalah sementara serta dibatasi dan ditentukan oleh medan kekuasaan. Artikulasi adat dalam konteks ini juga berkaitan dengan kondisi dimana komunitas adat sebagai kelompok lokal memposisikan diri untuk terhubung dengan kekuatan sosial yang lebih luas dan memiliki berbagai kepentingan. Hal ini tergambar dari artikulasi adat yang diterjemahkan lewat kampung adat dan gerakan ORPA yang
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
memiliki identitas dan kepentingan tertentu dan berkaitan dengan kekuatan sosial yang lebih luas diluarnya. Perspektif artikulasi ini sangat penting untuk melihat kompleksitas, kolaborasi, dan keterhubungannya dengan konteks lokal maupun global.
Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Pada bagian pertama , saya akan menguraikan asal-muasal dan pandangan dibalik kebijakan kampung adat yang diinisiasi oleh mantan Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw. Selain itu saya akan mendiskusikan dilema dan keterbatasan dari gagasan “memberdayakan adat” melalui kampung adat yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura ketika itu. Argumentasinya adalah niat baik memberdayakan adat seyogiyanya memperhatikan artikulasi adat dan relasi sosial politiknya serta peran para elit lokal, baik adat, politik, maupun birokrasi, dengan berbagai kepentingannya. Pada bagian kedua artikel ini mendiskusikan model lain artikulasi adat yang dilakukan oleh ORPA dan DAS Namblong, juga berada di Kabupaten Jayapura untuk melawan perusahaan sawit yang menghancurkan hutan adat mereka. Pada bagian ketiga mengemukakan argumen utama artikel ini yang berkaitan dengan keragaman artikulasi adat dengan kasus kampung adat dan ORPA menunjukkan kompleksitas positioning (penentuan posisi) dan identifikasi diri dari masyarakat adat itu sendiri. Pemerintah lewat program kampung adat mengkonstruksi adat sebagai nilai yang harus dilestarikan dan diberdayakan. Pada sisi yang lain, ORPA menjadikan adat sebagai “modal sosial budaya” untuk merintis gerakan sosial melawan serbuan investasi sawit ke wilayah adat mereka.

## PEMBAHASAN

## KAMPUNG ADAT DAN KUASA ELIT
Memontum komitmen Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw terhadap eksistensi masyarakat adat, sebelum selesai masa jabatannya pada tahun 2022, adalah pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang berlangsung 24-30 Oktober 2022 di Kabupaten Jayapura. Pembukaan sekaligus perayaan Hari Kebangkutan Masyarakat Adat IX di Kabupaten Jayapura tersebut berlangsung di Stadion Barnabas Youwe. Pada momentum KMAN VI itulah, KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga menyerahkan simbolis surat keputusan hutan adat  kepada perwakilan masyarakat di Stadion Barnabas Youwe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada 24 Oktober 2022. Dari tujuh SK hutan adat itu, enam di Kabupaten Jayapura, yakni, Marga Syuglue Woi Yansu 15.602,96 hektar, dan Yano Akrua 2.177,18 hektar. Juga, Yano Meyu 411,15 hektar, Yosu Desoyo 3.392,97 hektar, Yano Wai 2.593,74 hektar dan, Takwobleng 404, 9 hektar. Satu lagi, Ogoney di Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat seluas 16.299 hektar. Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura juga menyerahkan surat keputusan pengakuan wilayah adat untuk delapan komunitas adat di Kabupaten Jayapura. Ada wilayah adat Sawoi Hnya di Distrik Kemtuk Gresi, Yano Genyem Hamong (Distrik Nimboran), dan Yano Akrua (Distrik Nimboran). Kemudian, wilayah adat Yano Wai (Distrik Nimboran), Yano Imeno (Distrik Nimboran),
Gambar 1. Mural sosok dari mantan Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw di Kampung  Ebungfa,  Putali,  Kabupaten  Jayapura (foto: I Ngurah Suryawan)
Yano Meyu (Distrik Nimboran), Kusang Syuglue Woi Yansu (Distrik Kemtuk Gresi), dan Yosu Desoyo (Distrik Ravenirara). 3
Cikal bakal pengakuan wilayah adat dan pembentukan kampung adat memiliki proses yang panjang. Keseluruhan proses tersebut diungkapkan Mathius Awoitauw dalam bukunya Kembali  ke  Kampung  Adat:  Meniti  Jalan Perubahan di Tanah Papua (2020). Salah satu landasan budaya yang mendasarinya adalah kembali ke jalan budaya dengan membangkitkan kembali struktur adat dengan kekuatan pada ondoafi dan kampung adat. Bagi Mathius, jika memang ingin jujur bicara tentang Papua, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan merintis jalan kebudayaan melalui pemberdyaan kampung adat (masyarakat adat). Keyakinan Mathius, dengan jalan inilah Papua akan menjadi lebih maju dan tentunya lebih baik, aman, mandiri, dan sejahtera.
Mathius tidak serta merta hanya memfokuskan pada masyarakat adat dan melupakan pemerintahan dinas yang menjadi lokus kekuasaannya. Salah satu programnya adalah memperkuat peran distrik agar menjadi pusat dari pembangunan di kampung-kampung. 4
Distrik bagi Mathius memiliki peranan yang sangat penting sebagai perwakilan dari kehadiran negara di kampung. Oleh sebab itulah selain program kampung adat, Kabupaten Jayapura pada masa kepemimpinannya juga mendeklarasikan program “Distrik Membangun Membangun Distrik.” Program ini dirancang dengan  melakukan  modifikasi  model  distrik dalam konteks Otonomi Khusus Papua. Distrik sebagai pusat pembangunan daerah di level yang paling bawah dirancang memiliki tiga tugas utama. Pertama , memberi proteksi otonomi desa/kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan kampung. Kedua , memastikan dan merekomendasikan proses pengakuan data spasial dan data sosial masyarakat hukum adat (profil  MHA). Ketiga , dukungan sumber daya dan pendampingan kampung melalui distrik membangun.
3 Lebih lengkap lihat: https://www.mongabay. co.id/2022/10/26/penetapan-hutan-dan-wilayah-adat- warnai-kman-di-papua/ (diakses 3 Februari 2023).
4 Distrik adalah sebutan untuk kecamatan dalam konteks Papua.
Pelayananan dasar kepada masyarakat menjadi tugas utama distrik dalam kerangka distrik membangun. Sasaran utamanya adalah penguatan distrik untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketertinggalan dan keterbatasan dalam pelayanan dasar, serta pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi rakyat. Mathius mengungkapkan konsep distrik membangun di Kabupaten Jayapura, distrik dijadikan sebagai enam pusat yaitu pusat pemberdayaan masyarakat adat, sebagai pusat pelayanan dasar, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pertumbuhan ekonomi daerah, pusat SDA (Sumber Daya Alam) dan lingkungan hidup, serta pusat data, informasi, dan pengetahuan. 5 Beban berat distrik dalam pembangunan di Kabupaten Jayapura ini menjadi jawaban dari kritik sentralistik dan seragamnya program pembangunan hingga ke kampung- kampung Papua.
Gambar 2. Salah satu suasana kampung di pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura (foto: I Ngurah Suryawan)
Gagasan jalan budaya melalui kampung adat ini dianggap sebagai antitesis dari pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di Papua selama ini yang tidak memahami kondisi fisik wilayah dan karakteristik sosial budaya oran asli Papua. Mathius berpandangan bahwa pembangunan fisik maupun sosial budaya orang asli Papua di Tanah Papua seharusnya disesuaikan dengan nilai budaya, hukum adat, norma, dan aturan budaya orang Papua agar rencana pembangunan dapat didukung dengan potensi alam dan kondisi sosial budaya masyarakat asli Papua.
5 Wawancara dengan Mathius Awoitauw saat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura pada 10 November 2022 di Kantor Bupati Kabupaten Jayapura.
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
Salah satu jalan yang menurutnya penad dilakukan adalah pembentukan dan sekaligus pemberdayaan kampung adat. Program ini berbasiskan lokus kampung adat yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan dengan demikian asumsinya adalah tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Mathius juga memfokuskan kepada unsur-unsur budaya di kampung adat tersebut, terkhusus peranan dari Ondoafi yang akan dikembalikan “martabat dan kuasanya” sebagai legitimasi tradisional di kampung (Awoitauw, 2020: 115-116).
Memang salah satu yang menjadi tujuan dari pendirian kampung adat adalah mengembalikan kedaulatan para Ondoafi yang sebelumnya dianggap tergerus dengan kehadiran system pemerintahan modern dan gereja. Mathius lewat program kampung adat berusaha untuk mengembalikan “kejayaan” dan kekuasan Ondoafi  untuk  menata  kampung  adat  mereka. Meski terkesan romantik, usaha mengembalikan “kejayaan” tradisi dan tatanan adat masa lalu dengan  berporos  pada  Ondoafi,  menjadi  salah satu jalan dari pemerintah untuk memberikan ruang pada adat yang semakin “terpinggirkan” dalam negara modern. Basis kepedulian dan usaha pemberdayaan kampung adat ini adalah argumentasi keterdesakan dan keterpinggiran yang dipadukan dengan romantisme.
Argumetasi tersebut terlihat jelas dari apa yang diungkapkan Mathius dalam bukunya yang mengungkapkan khusus di Kabupaten Jayapura di  masa  lalu,  Ondoafi  merupakan  representasi kekuasaan Sang Pencipta (penyebab kehidupan) dan Sang Perusak (penyebab kematian). Dengan masuknya  gereja  (Kristen  Protestan),  Ondoafi dipandang sebagai manusia biasa yang tidak punya kekuatan religi magis dari Penguasa Agung. Terlebih hirarkis tata negara modern hanya  menempatkan  Ondoafi  sebagai  tokoh adat saja. Kedudukannya berada di bawah kepala kampung  dan  lurah.  Peran  Ondoafi  semakin menyempit setelah system ekonomi kapitalis masuk.  Pada  masa  lalu,  Ondoafi  adalah  pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat saling bertukar  hasil  alam  hanya  di  rumah  Ondoafi saja. Situasi kontemporer di Papua, khususnya
di Kabupaten Jayapura pusat ekonomi dengan mata uang terpencar di mana saja sehingga peran Ondoafi semakin memudar.
Alasan lainnya adalah latar belakang Mathius yang lahir dan besar dalam system keondoafian. Ia faham betul bagaimana situasi ketersingkiran Ondoafi dalam struktur pemerintahan modern dan juga perubahan yang terjadi massif di Tanah Papua. Oleh sebab itulah, inisiasi kampung adat baginya adalah salah satu Program Pengembalian Jati Diri Masyarakat Adat. Program inisiasi kampung adat adalah kesempatan membangkitkan struktur dan fungsi kelembagaan Ondoafi di kampung adat. Upaya tersebut kemudian dilegalisasi dengan berbagai kebijakan diantaranya adala: SK Bupati Jayapura No. 319 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, SK Bupati Jayapura No. 320 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Peraturan Daerah keberadaan kampung adat diberi ruang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diperbaharu dengan UU No. 2 Tahun 2021, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Syarat dari terbentuknya kampung adat adalah mempraktikkan ciri khas dan kearifan lokalnya. Usaha tersebut harus ditonjolkan untuk membedakannya dengan kampung dinas yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan nasional. Kembali lagi yang berperan untuk menonjolkan ciri khas dan kearifan lokal kampung adat itu adalah Ondoafi. Mathius memikirkan bahwa bagaimana cara membangun kampung dan anggota masyarakatnya menjadi tantangan sendiri bagi Ondoafi. Peranan Ondoafi menjadi sangat sentral sekaligus juga sangat berat dalam pelaksanaan kampung adat ini. Ondoafi  adalah  kunci  dalam  menentukan  arah pembangunan kampung adatnya masing-masing. Tentu saja Ondoafi tidak sendiri tetapi didampingi oleh kepala kampung adat, tua-tua adat, beserta masyarakat adatnya (Awoitauw, 2020: 95-98). Keseluruhan struktur masyarakat adat dan kepemimpinan tradisional inilah yang tersingkiri selama ini.
Gambar 3. Salah satu rumah Ondoafi di sebuah kampung di pesisir Danau Sentani, Kabupaten Jayapura (foto: I Ngurah Suryawan)
Tersingkirnya masyarakat adat dalam pembangunan inilah yang menjadi titik sentral perhatian Mathius. Baginya, dalam pelaksanaan pembangunan sebelumnya, masyarakat adat tidak merasa memiliki pembangunan dalam hati kecilnya. Mathius dengan menyambung pernyataan masyarakat adat yang disingkirikan dari pembangunan mengungkapkan: “Kami sudah  dikubur  hidup-hidup,  tetapi  kami  tidak pernah  mati,  Bapak  datang  mengangkat  kami dari kubur dan tidur yang panjang. Kami tidak pernah difasilitasi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang belum disentuh di bawah. Sebenarnya suku- suku itulah yang membentuk kampung tersebut, masing-masing dengan kepemilikan lahannya. 6
Berpihak kepada masyarakat adat dengan struktur dan institusinya bukannya tanpa permasalahan dan keterbatasan-keterbatasan. Jika kita melihat secara genealogis, institusionalisasi nilai adat dalam bentuk lembaga adat di Tanah Papua sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Salah satunya adalah dicatat dengan sangat baik oleh John NR Gobai dalam bukunya Menggagas Bentuk  Pemerinthan  Khusus  di  Tanah  Papua: Memposisikan  Adat  dalam  Pemerintahan (2015). Cikal-bakal lembaga adat sebenarnya berasal dari masing-masing suku di Tanah Papua dengan pemerintahan adatnya masing-masing. Karakteristik di pemerintahan adat tersebut adalah sistem oligarki dan aristokrasi. Oligarki ditandai dengan kepemimpinan yang terpusat pada satu orang yang dipakai oleh suku yang tipe kepemimpinan big man dan ondofolo . Sedangkan
6 Wawancara dengan Mathius Awoitauw saat masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura pada 10 November 2022 di Kantor Bupati Kabupaten Jayapura.
aristokrasi ditandai dengan pembagian tugas pada para aristokrat, yang digunakan oleh suku- suku yang menggunakan tipe kepemimpinan campuran.
John NR Gobai mencatat organisasi masyarakat adat Papua pertama kali dibentuk di Biak dengan nama Kankain  Karkara  Byak yang dibentuk oleh pemerintah Belanda sebagai penasehat pemerintah Belanda dengan mengatur masalah-masalah adat bagi Suku Byak di kampung-kampung. Lembaga ini dibuka pada 10 November 1959 dan lembaga ini tidak berfungsi lagi setelah pemerintah Indonesia masuk ke Papua. Di daerah lainnya, pada tahun 1974 dibentuk DPMA (Dewan Perwakilan Masyarakat Adat) Dofonsoro Utara untuk mempertahankan budaya dan adat-istiadatnya. Pada tahun 1990-an lahir LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Irian Jaya yang dibentuk oleh Theys Eluay, Koos Urbinas, dan Barthol Paragaye dan akhirnya diketuai oleh alm. Theys Hiyo Eluay. Pada saat yang sama juga muncul LMA Asmat yang dibentuk oleh Keuskupan Agatas untuk kepentingan pelestarian budaya Asmat yang dipimpin oleh Yuvensius Biakai, BA. Bersamaan dengan itu juga muncul Lembaga Adat di Nabire bersamaan dengan adanya pengambilan kayu di daerah Gamei, Distrik Topo. Kemudian di Timika juga dibentuk Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme sebagai basis perjuangan hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh PT. Freeport Indonesia. Di Jayawijaya, Bupati pada saat itu, J.B. Wenas mendorong dibetuknya LMA Jayawijaya serta membangun musem di Wesaput. Setelah itulah kemudian muncul berbagai organisasi masyarakat adat di seantero Tanah Papua. Setelah reformasi 1998, pada tahun 1999, masyarakat adat Papua untuk menata diri dan menyatakan diri untuk membentuk organisasi masyarakat adat yaitu Dewan Adat Papua. Kehadiran wadah ini dimaksudkan untuk menata masyarakat adat Papua dan menjadikan Dewan Adat sebagai satu-satunya wadah masyarakat adat Papua dan meniadakan wadah masyarakat adat lainnya (Gobai, 2015: 4-5).
Kehadiran Dewan Adat Papua (DAP) bukannya tanpa problematika. Pelembagaan adat di Tanah Papua berbeda dengan di tempat-tempat
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
lain di Indonesia, bukan saja karena maraknya berbagai kelembagaan adat yang muncul di Papua, tetapi juga karena adat juga menjadi arena pertarungan berbagai ideologi politik keindonesiaan, termasuk ideologi kemerdekaan/ pembebasan Papua. Jadi adat sebagai bahasa kekuasaan di Tanah Papua perlu dilihat dalam konteks ketegangan dan kerumitan hubungan politik antara Jakarta dan Papua terkait dua hal: pertama , status Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan kedua , konsepsi di antara orang Papua bahwa Pemerintah Indonesia adalah pendatang dari luar (asing). Jadi dengan demikian pembahasan tentang adat dan pelembagaan adat di Tanah Papua setidaknya harus dipahami tidak sekadar sebagai wacana tradisional dan kultural yang sudah popular di Indonesia, tetapi juga bahwa wacana adat mengandung berbagai ketegangan dan masalah dalam menjelaskan hubungan antara masyarakat dan negara. Salah satunya adalah bahwa adat dan pelembagaannya, walaupun akan selalu problematis, tetap akan menjadi ajang pertarungan politik bagi actor-aktor politik di Tanah Papua (Kusumaryati, 2020).
Pada titik inilah yang sebenarnya problematika dari pembentukan kampung adat yang banyak digambarkan sebagai salah satu kesuksesan dari pemberdayaan masyarakat adat di Tanah Papua. Melanjutkan argumen bahwa adat akan selalu menjadi ajang pertarungan politik, pada kasus pembentukan kampung adat di Kabupaten Jayapura pengakuan masyarakat adat sekaligus pembentukan kampung adat menjadi fragmen dari melekatnya (embedded) antara adat dan negara yang difasilitasi oleh elit, dalam hal ini adalah Mathius Awoitauw yang merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin pemerintah daerah negara modern sekaligus juga sebagai anak Ondoafi sebagai representasi pemerintahan adat. Oleh sebab itulah, ini menjadi salah satu alas an, program pemberdayaan masyarakat adat dan kembali ke jati diri adat terus  mengemuka  dan  terfasilitasi  dengan  baik.
Krusialnya peranan para elit local dalam berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sudah ditengarai Li (2012) perlu dilihat lebih mendalam
sekaligus kritis. Program pemberdayaan masyarakat yang dianggap partisipatif, yang seolah-olah membela masyarakat untuk kemandirian, ternyata tidak menyentuh hal-hal struktural yang krusial. Salah satu hal struktural yang krusial tersebut adalah permasalahan kemiskinan, marjinalisasi, dan beroprerasinya kekuasaan yang secara struktural menindas masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang menganggap dirinya partisipatif seharusnya memperhatikan relasi-relasi kuasa yang tercipta secara structural yang sebenarnya memanipulasi partisipasi tersebut. Tetapi yang justru terjadi adalah suara masyarakat dikendalikan, dibatasi ruang geraknya, dan memanipulasinya untuk representasi partisipatif tersebut. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tidak lebih hanya kata yang dikemas sedemikian rupa dengan menyederhanakan makna sebenarnya. Pemberdayaan dan partisipasi yang penuh makna politik kemudian dikemas menjadi kata yang tidak bermakna apapun (hampa makna).
Pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mengandung berbagai keterbatasan. Pertama , sangat sedikitnya perhatian yang ditujukan pada sifat rezim yang berkuasa. Rezim penguasa lalu ditempatkans sebagai mitra pembanunan. Bairpun pemerintah sering mendukung kekerasan serta pelanggaran hak asasi, para donor internasional tetap berasumsi bahwa pemerintah masih berfungsi atau dapat berfungsi demi kepentingan umum. Kedua , sedikit sekali perhatian ditujukan relasi kekuasaan terselubung di antara wali masyarakat dan masyarakat yang mereka bina. Seorang wali masyarakat yang berniat memberdayakan orang lain harus mengambil kedudukan sebagai ahli, yang memiliki kemampuan untuk mendiagnosa kekurangan orang lain, dan sanggup mengobatinya. Pemberdayaan masih merupakan hubungan kekuasaan. Keterbatasan ketiga, adalah mengesampingkan factor-faktor struktural yang menjadi sumber kesenjangan dari ranah teknis dan terfokus pada ranah lokal, tempat masyarakat yang sudah dibina diharapkan mampu memperbaiki keadaan hidup dengan upaya mereka sendiri (Li, 2012:  485-486). Saya berargumen bahwa usaha pemberdayaan masyarakat adat yang dilakukan Mathius Awoitauw, dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, menyisakan persoalan penting tentang
relasi kekuasaan dan kontestasi kepentingan para elit yang sejatinya menjadikan adat hanya sebagai alat untuk merengkuh kekuasaan.
Pada sisi yang lain, terintegrasinya adat dengan negara dalam kerangka pengakuan juga menjadi sangat problematik. Justru inilah problem mendasarnya: (meminta) pengakuan dari negara. Konstruksi dan kategori  masyarakat adat, masyarakat yang diangankan tersebut, dan berbagai masalah dari masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekuatan yang ada di berbagai bidang. Pengaruh dari berbagai bidang itulah yang sangat penting artinya dalam usaha pengakuan terhadap masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan. Hal inilah yang disebut dengan subjektifitas dalam politik hirarkis yang dibentuk dalam hubungan- hubungan yang sifatnya hegemonis.
Berbagai  bentuk  kekuatan  yang  mengelilingi masyarakat adat Indonesia tidak hanya berpusat pada satu melawan satu pihak, yaitu rakyat mela- wan apparat negara tetapi tersebar luas sampai ke berbagai kelembagaan. Tidak hanya negara, dalam hal ini pemerintah dengan kementriannya yang memiliki gagasan tertentu tentang hubungan masyarakat dan sumber daya alam harus ditata, tetapi juga LSM (Lembaga Swadaya Masyara- kat) juga memiliki gagasan tentang pemulihan integritas  budaya  indigenous  dan  pelestarian pengetahuan tradisional dari komunitas tersebut. Tuntutan pengakuan terhadap masyarakat adat berkonsekuensi  pihak-pihak  yang  menuntut pengakuan  harus  diidentifikasi  lebih  dahulu berdasarkan kriteria birokrasi secara legal (Li, 2002: 179).
Gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak istimewa, akses terhadap sumber daya alam yang memiliki relasi dengan identitas budaya dan lingkungan tradisional tidak aka nada artinya jika para pengembang hak dan ciri tersebut tidak dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dengan keinginan negara. Oleh sebab itulah Li (2002) menyatakan bahwa tuntutan pengakuan masyarakat adat oleh negara adalah suatu yang paradoks. Pada satu sisi mengklaim bahwa masyarakay adat adalah kelompok yang sudah berdaulat sebelum neara Indonesia berdiri dan system legal mereka setara dan tidak lebih rendah dengan undang-undang negara. Pada sisi
yang lain masyarakat adat masih perlu menuntut pengakuan dari sebuah negara berdaulat yang mereka tentang? Pengakuan juga ditentang oleh kelompok masyarakat adat yang ada di Tanah Papua. Mereka tidak memerlukan perlindungan dan pengakuan, tetapi kemerdekaan. Tuntutan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat harus menggunakan bahasa-bahasa yang dominan (Li, 2002: 179-1980; Kusumaryati, 2020).

## PEREMPUAN ADAT MELAWAN INVESTASI
Salah satu organisasi perempuan adat yang aktif untuk memperjuang ruang-ruang hidup masyarakat adat di lingkungannya adalah ORPA (Organisasi Perempuan Adat) Namblong, Kabupaten  Jayapura. Organisasi ini berada di bawah naungan dari Dewan Adat Suku (DAS) Namblong. ORPA berdiri pada 7 Maret 2015. Ketuanya adalah Rosita Tecuari dengan sekretaris Dina Kekri dan bendahara Elisabet Giay. Sejarah awal berdirinya ORPA tidak bisa dilepaskan dari DAS Namblong yang mendukung perempuan Namblong untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari dewan adat. Matius Sawa, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Namblong sudah sejak lama ingin mengajak kelompok perempuan di wilayah adatnya untuk aktif dalam kegiatan dewan adat. Ia kemudian mengajak Rosita Tecuari bertemu dan membicarakan kemungkinan untuk mengumpulkan perempuan Namblong dan membentuk organisasi berbasis adat. Gayung itu bersambut dan DAS memfasilitasi pertemuan besar dengan mengumpulkan perempuan Namblong hingga terlahir ORPA.
Kajian yang dilakukan oleh Sulastri (2020) mengungkapkan meski termasuk organisasi baru yang terikat dengan adat suku Namblong secara khusus, DAS maupun ORPA Namblon, namun keduanya adalah salah satu bentuk transformasi organisasi adat sebagai upaya memperkuat posisi untuk berhadapan dengan negara dan perusahaan dalam urusan penguasaan ruang- ruang hidup, dalam hal ini hutan adat orang Namblong. Perampasan ruang hidup tersebut adalah pembabatan hutan yang dilakukan oleh PT Permata Nusa Mandiri (PMN), salah satu anak perusahaan Salim Group, untuk perkebunan sawit.

## Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
Masyarakat sama sekali tidak mengetahui bahwa perusahaan sudah mengantongi izin pembukaan lahan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk kaki tangannya yaitu para tokoh adat yang ikut menandatangani perjanjian pelepasan hak ulayat hutan adat mereka. Tetiba saja alat-alat berat, eskavator dan yang lainnya sudah tiba di Namblong dan bersiap untuk menerabas hutan mereka pada Januari 2022.
Peran utama DAS Namblong adalah melindungi hak-hak masyarakat suku Namblong. Matius menekankan bahwa tanah dan hutan di Papua adalah milik masyarakat adat sesuai dengan wilayah adat yang sudah diwariskan secara turun temurun. Ada agenda apapun di atas tanah-tanah itu, harus seijin masyarakat pemiliknya. Ada yang sudah beralih ke perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman transmigrasi, namun banyak yang meninggalkan persoalan. Untuk lokasi trasmigrasi di wilayah suku Namblong di Nimbokrang, meski peralihan sudah terjadi pada periode 1980-an, kepemilikan masih menjadi masalah karena belum ada pelepasan dari pemilik ulayat. Peta wilayah adat yang tercantum di dinding kantor adalah salah satu upaya yang sudah dilakukan masyarakat Namblong untuk terus menjaga wilayahnya. Peta ini belum mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura namun akan terus didorong oleh DAS (Sulastri, 2020).
Hutan Namblong berada di kawasan lembah yang terkenal disebut dengan Grime Nawa. Lembah Grime Nawa adalah sebutan untuk wilayah dataran rendah dan perbukitan di selatan dan tengah Kabupaten Jayapura dengan luas ±900.000 ha atau 65% luas kabupaten, membentang dari Distrik Kemtuk di timur sampai Distrik Airu di Selatan. Grime dan Nawa adalah 2 (dua) sungai besar yang mengalir dan menjadi sumber air dan kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Grime yang mengalir melewati wilayah adat Kemtuik, Klisi dan Namblong dan sungai Nawa yang mengalir dalam wilayah adat Kaureh dan Kautabakhu membuat wilayah perbukitan dan lembahnya menjadi rimba raya hutan hujan tropis. Lembah maha luas dan kaya sumber daya alam ini dihuni oleh 7 suku asli yaitu suku Kemtuik, suku Klisi,
suku Elseng, suku Namblong/Nimboran, Suku Orya, suku Kaureh dan suku Kautabakhu. Secara administrasi pemerintahan berada di wilayah administrasi Distrik Kemtuik, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu. 7
Silang sengkarut izin tersebut berawal pada tahun 2011 ketika izin lokasi diberikan oleh mantan Bupati Kabupaten Jayapura ketika itu, almarhum Habel Melkias Suwae. Pemerintah Kabupaten Jayapura ketika itu menerbitkan izin lokasi seluas 32.000 hektare yang luasnya mencakup enam distrik yaitu: Unurum Guay, Nimbokrang, Nimboran, Namblong, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi. Pada tahun 2014, pemerintah daerah dan usat Kembali menerbitkan tiga izin penggunaan lahan untuk PT. PMN di lokasi tersebut. Bupati Mathius Awoitauw menerbitkan izin lingkungan dan izin usaha perkebunan seluas 30.920 hektare. Rosita Tecuari dalam laporan berjudul “Mama-mama Lembah Grime di Jayapura: Bergerak Jaga Taah Adat dari Gempuran Sawit dan Merebut Hak Komunitas” di Project Multatuli, 2 September 2022, bersuara dengan keras:
“Di sini saya mau tekankan bahwa sebenarnya dalam  hukum  adat  kami,  Ondoafi  atau  Iram tidak punya hak untuk menjual, tapi hanya me- lindungi hak masyarakat. Kami datang mewakili masyarakat yang ada di wilayah Suku Namblong, meminya Kembali hak kami atas tanah adat. Itu keinginan kami . 8
7 Lebih jauh lihat: https://pusaka.or.id/wp-content/up- loads/2022/07/Kertas-Kebijakan-PT-PNM-Maret-2022. pdf (diakses 2 Februari 2023). Lihat juga: https://www. jeratpapua.org/2022/04/19/koalisi-selamatkan-lembah- grime-nawa-serahkan-kertas-kebijakan-dukungan- pencabutan-izin-perkebunan-sawit-pt-permata-nusa- mandiri/ (diakses 2 Februari 2023).
8 Lihat: https://projectmultatuli.org/mama-mama-lembah- grime-di-jayapura-bergerak-jaga-tanah-adat-dari- gempuran-sawit-dan-merebut-hak-komunitas/ (diakses 27 Januari 2023).
Gambar 4. ORPA bersama DAS Namblong saat me- nyerahkan dokumen penolakan terhadap kehadiran PT. PMN kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura (foto: Asrida Elisabeth Sulastri)
Perampasan ruang hidup yaitu hutan adat masyarakat Namblong menggambarkan massifnya ekspansi modal investasi menyasar wilayah- wilayah masyarakat adat. Laju pembangunan dan investasi yang diangkutnya membuat guncangan di tengah komunitas adat. Wacana yang sering dikembangkan adalah bahwa pembangunan “hanya sebatas” pertumbuhan industri, modernisasi sosial, pendapatan, dan penghasilan devisa negara (Sen 1999). Hal ini jelas sangat menyederhanakan manusia dan komunitas adat yang berada di lokasi tersebut. Hal inilah juga yang menyebabkan tingginya tingkat keterasingan manusia dari dunia yang melingkupinya. Titik pangkal beragam permasalahan lingkungan adalah dari keterasingan ini. Manusia mengalami keterasingan atau tidak adanya keterhubungan manusia dengan proses-proses fisik dan umpan balik dari apa yang terjadi dalam lingkungan atau sumber daya yang dikelolanya. Tanpa adanya umpan balik tentang proses-proses fisik yang diterima manusia, tidak pula terjadi pengayaan dalam skema pengetahuannya. Tanpa pengayaan pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi, manusia tidak akan mampu mengevaluasi kembali apa yang sudah dilakukannya serta akibatnya pada lingkungan sebagai salah satu sarana pembelajaran (Winarto 2013: 77-78).
DAS dan ORPA Namblong pada sisi yang lain menggambarkan wajah dari adat yang menginspirasi gerakan sosial. DAS dan ORPA merefleksikan artikulasi adat untuk menentang perampangan ruang hidup mereka. Problem
masyarakat adat seringkali berkaitan dengan soal politik elit adat sendiri dan pengakuan. Setidaknya terdapat dua problem mendasar yang penting untuk dicermati. Pertama , gejala politic of ignorance , politik yang hanya bernalar kepentingan elit semata dan sengaja mengabaikan suara serta persepsi akar rumput, dalam hal ini masyarakat adat (Cahyono, 2016). Problem kedua , gejala politik penyangkalan, melalui upaya mendelegitimasi keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan penyandang hak atas wilayah adat oleh instansi-instansi pemerintah (birokrasi) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 (Fauzi dan Siscawati, 2014). Politik penyangkalan terlihat dari upaya “penggunaan kewenangan pemerintah pusat atau pejabat Pemda yang memberikan izin/ lisensi pemanfaatan sumber daya alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan” (Rachman, 2014).
Ruang hidup orang Namblong adalah hutan adat yang terampas oleh ekspansi perusahaan  sawit.  Secara  spesifik  dalam  studi tentang ekspansi sawit telah ditunjukkan bahwa ekspansinya telah menyebabkan deforestasi pada wilayah hutan hujan tropis yang berdampak luas pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak sosial akibat ekspansi kelapa sawit yang masif mengakibatkan munculnya konflik (Sayer et al , 2012; Amalia et al ., 2019;
Hidayah et al., 2016; Ishak et al., 2017; Prabowo et al. , 2017). Deforestasi dan konflik yang terjadi pada masyarakat di sekitar hutan menyebabkan komunitas mereka semakin terhimpit dalam lingkaran eksploitasi yang menyingkirkan mereka. Justru pada persoalan inilah letak permasalahannya. Tantangan masyarakat adat adalah masalah pengakuan dan stereotipe sebagai kelompok terpinggirkan yang tidak tertera dalam konteks perencanaan (Porter and Barry, 2015). Perencanaan pembangunan dijadikan sebagai alat pembatas atau penanda yang berhadapan langsung dengan pengakuan atas identitas (geografis, tanah, budaya). Pada situasi seperti inilah perencanaan dijadikan sebagai alat strategis untuk membungkam kepentingan adat. Fenomena ini diistilahkan Poirier (2010) sebagai “keheningan dan kelalaian” yang
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
sedang berlangsung, karena aktor/kelembagaan perencana kebijakan telah mengabaikan empat kewajiban, yaitu akuntabilitas hak atas tanah dan ruang, transaksi koeksistensi, hak asasi manusia, dan ketaatan terhadap hukum serta obligasi kebijakan (Zulkarnain et al , 2018: 241).
Ekspansi modal yang menyasar ke kampung- kampung Papua, tidak terkecuali di kawasan Lembah Grime dan hutan adat orang Namblong, adalah wajah dari menyederhanakan alam sebagai komoditas. Perspektif komoditisasi dan liberalisme alam ini yang berakibat serius terhadap rusaknya relasi alam dengan manusia. Liberalisme alam ini berdasarkan perspektif accumulation by exploitation yang terkenal dikemukakan oleh David Harvey (2003; 2005). Akumulasi modal dijalankan dengan mengeksploitasi alam termasuk tanah dan kekayaan di dalamnya. Masyarakat yang kritis dan menyadari kedaulatannya dirampas akan melakukan protes dan perlawanan. Gerakan masyarakat ini bersiap menghadapi kriminalisasi, sanksi oleh birkrasi hukum, dan tindakan kekerasan lainnya yang dibenarkan oleh negara dan hukum. Pengkaplingan dan pemutusan hubungan masyarakat dengan tanah dan hutannya adalah penghentian secara paksa relasi petani dan kekayaan alam tertentu. Tanah dan kekayaan alam tersebut kemudian masuk ke dalam modal perusahaan kapitalistik. Perubahan dari alam menjadi sumber daya alam berakibat sangat pahit bagi petani yang harus tersingkir dari tanah asalnya dan Sebagian dipaksa berubah menjadi tenaga kerja atau buruh upahan.
Seluruh usaha ini adalah proses memaksa untuk menciptakan orang-orang yang tidak lagi bekerja dan terikat pada tanah dan alam. Orang- orang ini hanya mengandalkan pada tenaga yang melekat pada dirinya saja lalu menjadi pekerja bebas. Sebagian dari mereka inilah yang kemudian pergi dari tanah-tanah mereka di desa untuk ke kota mendapatkan pekerjaan. Proses inilah yang menciptakan kantung-kantung kemiskinan di kota (Rahman 2013: 7).
Tanah dan juga tenaga kerja merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan tanah dan juga tenaga kerja dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja
kehidupan mereka pada mekanisme pasar. Situasi seperti ini terang saja akan menimbulkan gejolak dan  konflik  di  tengah  masyarakat.  Masuknya kehidupan masyarakat dalam mekanisme pasar menjadi keniscayaan di tengah merangseknya investasi merebut ruang-ruang hidup masyarakat. Mekanisme pasar dan urat nadi kapitalisme dapat bertahan lama hanya dengan melenyapkan hakekat alamiah dan kemanusiaan dari masyarakat. Ia akan secara fisik merusak manusia dan mengubah lingkungannya menjadi demikian tak terkendalikan (Polanyi 1967; Rahman 2013:9).
Bertemunya mekanisme pasar dan gerakan tanding komunitas itulah yang diungkapkan oleh Polanyi (1957) dengan sangat terang:
“… Selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda (double move- ment): pasar yang terus berekspansi meluaskan diri  tapi  gerakan  (pasar)  ini  bertemu  dengan suatu  gerakan  tandingan  (counter-movement) menghadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang berbeda.  Apa  yang  diutamakan  oleh  gerakan tandingan ini adalah untuk melindungi masyara- kat, yang pada akhirnya (gerakan tandingan itu) tak cocok dengan prinsip pengaturan diri-sendiri dari pasar, dan dengan demikian tidak cocok pula dengan system pasar itu sendiri .
DAS dan ORPA Namblong menjadi reprentasi dari gerakan tanding yang selalu akan terjadi saat mekanisme pasar mencaplok kedaulatan kehidupan masyarakat. Gerakan tandingan dan protes-protes tersebut adalah perlawanan balik yang sesaat atau bisa juga berkepanjangan dari sekelompok rakyat untuk bertahan, melindungi diri  dan  bahkan  melawan  proses  komodifikasi yang dilancarkan oleh mekanisme pasar rezim kapitalistik tersebut. Gerakan perlawanan ini akan terus berlangsung karena masyarakat adat mengadopsi logika territorial. Hal inilah yang diungkapkan oleh Zulkarnain et al, (2018: 242) yaitu dengan menggabungkan kekuatan yang ada dengan gerakan adat (aksi reklaim, pendudukan tanah yang dirampas) yang secara linier telah membangkitkan paradigma perlawanan terhadap kolaborasi pemerintah dan korporasi (Walter, 2010) dan sebagai respons perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme (Mato, 2016). Situasi yang terjadi di Laman Kinipan menggambarkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat
untuk menjaga dan melindungi hutan mereka. Namu usaha mereka terus-menerus dilemahkan.
Salah satu sebab-musababnya adalah pelibatan pihak swasta asing untuk mengurusi komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cara yang kemudian dilakukan adalah melakukan perampasan atas ruang hidup mereka melalui komodifikasi tanah, memaksa mereka hidup tanpa tanah ( landless ) dan berstatus sebagai tenaga buruh di tanah sendiri. Zulkarnain et al (2018: 242) dengan menggunakan perspektif Herbert Marcuse tentang administrasi total sebagai strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Administrasi total menurut perspektif kritis Herbert Marcuse merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan untuk menancapkan semesta wacana dominasi dan eksploitasi terhadap individu, masyarakat, dan alam (Saeng, 2012). Secara ekonomi, tindakan mobilisasi seperangkat administrasi total telah melemahkan kepentingan masyarakat adat (Reed, 2012), karena tanah/hutan adat yang telah dikuasai negara untuk korporasi ditujukan untuk mendukung produksi dan konsumsi di tingkat global, sehingga menyediakan jalan bagi perluasan hegemoni budaya korporasi melalui kepengaturan neoliberal (Savitri, 2014). Situasi yang tak terhindarkan adalah terbentuknya sirkuit akumulasi baru melalui perampasan tanah yang dianggap sah (Ito, Rachman, Savitri, 2014; Zulkarnain et al, 2018).
Logika kapitalisasi alam yang dibawa oleh hadirnya perusahaan dalam mengembangkan perkebunan sawit. Kehadiran perusahaan sawit menghadirkan masuknya mekanisme pasar dan kapitalisme sumber daya alam. Perjuangan orang Kinipan dan komunitas lainnya dalam melawan kapitalisme sumberdaya alam memberikan cerminan sekaligus tantangan untuk menandingi mekanisme pasar dan liberalisme alam yang terus merongrong tanah dan hutan-hutan adat komunitas seluruh nusantara. Kapitalisme sumberdaya alam hanya bisa dilawan dengan menghidupkan kembali relasi-relasi social komunitas dengan alamnya. Gerakan-gerakan
tandingan berupaya untuk terus menghidupkan api hakekat kemanusiaan komunitas melalui relasi-relasi sosialnya dengan alam. Hal ini harus terus dilakukan untuk melawan pelenyapan martabat dan hakekat kemanusiaan komunitas, dan menolak untuk menyerahkan kehidupan pada mekanisme pasar dan kapitalisme sumber daya alam. Kapitalisme sumberdaya alam hanya bisa dilawan dengan menghidupkan kembali relasi-relasi social komunitas dengan alamnya. Gerakan-gerakan tandingan berupaya untuk harus menghidupkan api hakekat kemanusiaan komunitas melalui relasi-relasi sosialnya dengan alam. Hal ini harus terus dilakukan untuk melawan pelenyapan martabat dan hakekat kemanusiaan komunitas, dan menolak untuk menyerahkan kehidupan pada mekanisme pasar dan kapitalisme sumber daya alam.
Gambar 5. Hutan adat masyarakat adat Namblong Ka- bupaten Jayapura yang sudah dirusak oleh perusahaan sawit (foto: Asrida Elisabeth Sulastri)

## SIMPULAN
Kasus kampung adat serta gerakan DAS dan ORPA Namblong di Kabupaten Jayapura menggambarkan artikulasi adat yang beragam dan sekaligus kompleks. Mengartikulasi adat dalam kedua kasus tersebut sangat jelas berkaitan erat dengan adat kondisi dimana komunitas adat sebagai kelompok lokal memposisikan diri untuk terhubung dengan kekuatan sosial yang lebih luas dan memiliki berbagai kepentingan. Memberdayakan adat serta kembali ke jati diri dalam pembentukan kampung adat tidak hadir begitu saja tanpa konteks sosial politik yang terpilin dan membingkainya. Oleh sebab itulah argumen artikel ini melihat relasi sosial
Membangun  Kampung  Adat  dan  Juga  Melawan  Investasi: Artikulasi Adat di Kabupaten Jayapura, Papua
politik serta peran para elit lokal, baik adat, politik, maupun birokrasi, dengan berbagai kepentingannya dalam membangun kampung adat. Gerakan perlawanan yang dilakukan DAS dan ORPA Namblong merepresentasikan gerakan sosial dan adat sebagai basis dalam penentuan positioning (penentuan posisi) masyarakat adat, terkhusus perempuan adat untuk membangun gerakan sosial melawan serbuan investasi sawit ke wilayah adat mereka.

## PUSTAKA ACUAN
Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. Jurnal Ilmu  Lingkungan, 17(1), 130. https://doi. org/10.14710/jil.17.1.130-139.
Awoitauw, Mathius. (2020). Kembali  ke  Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua . Jakarta: KPG.
Cahyono, E. (2016). Konflik  Agraria  dan  Hak
Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan.
Sajogyo Institute dengan didukung oleh RRI (Rights Resources Initiative). Policy Paper No. 01-PP SAINS 2016, pp. 11-12 Drake, P. (2013). Under the Mud Volcano: Indonesia’s Mudflow Victims and the Politics of Testomony. Indonesia and the Malay World , 41, 299-321. Gobay, John NR. (2015). Menggagas Bentuk Pemer- inthan Khusus di Tanah Papua: Memposisikan Adat dalam Pemerintahan , Paniai: Dewan Adat Daerah Paniai (2015) Harvey, D. (2003). The New Imperialisme. Oxford: Oxford University Press. Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalisme. Oxford: Oxford University Press.
Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). The Expansion Of Palm Oil Plantation And Changes Of Rural Social Ecology. Sodality:
Jurnal Sosiologi Pedesaan , 4(3). https://doi. org/10.22500/sodality.v4i3.14434 Ito, T. Rachman, N. F., Savitri, L.A. (2014). Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. Journal  Peasant  Studies , pp.1-22. Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D.
S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan
Ruang/ Palm Oil Expansion and Requirement
Spatial Planning Policy Improvement. Pers - pektif, 16(1), 14–23. https://doi.org/10.21082/ psp.v16n1.2016 Kirsch, S. (2001). Lost World: Environmental Disas- ter, “Cultural Loss,” and New Law. Current
Anthropology , 42 (2), 147-163.
Kusumaryati, V.(2020). Pelembagaan Adat, Negara, dan Perjuangan bagi Penentuan Nasib Sendiri di Tanah Papua. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 38: 13 – 34.
Li, T.M. (2002). Masyarakat Adat dan Masalah Pen- gakuan” dalam Wacana, Jurnal  Ilmu  Sosial Transformatif XI/2002.
Li, T.M. (2012). The Will to Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (terjemahan Hery Santoso dan Pudjo Semedi), Jakarta: Marjin Kiri.
Li, T.M. (2000). Articulating Indigenous Identity in
Indonesia: Resources Politics and the Tribal Slot. Comparative  Studies  in  Societies  and History 42 (1): 149-179. DOI: 10.1017/
S0010417500002632. Lund, C. (2016). Rule and Rupture: State Forma- tion through the Production of Property and Citizenship. International Institute of Social Studies Development and Change 47(6): pp.
1199–1228.
Lund, C. (2011). Property and Citizenship: Conceptu- ally Connecting Land Rights and Belonging in Africa. Africa Spectrum , 46,3, pp. 71-75. Lund, C & Rachman N. F. (2017). Indirect Recogni- tion. Frontiers and Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indo- nesia. World Development 101 , pp. 417–428. Polanyi, K. (1967/1944). The Great Transformation: The Political and Economics Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
Porter, L & Barry, J. (2015). Recognising Indigenous Rights in Land Use Planning Governance.
Internasional Paper , pp. 1-19.
Poirier, S. (2010). Change, Resistance, Accommoda- tion, and Engagement in Indigenous. Contexts: A Comparative (Canada–Australia). Perspec - tive. Anthropological Forum Vol. 20, No. 1, pp. 41–60.
Prabowo, D., Maryudi, A., Senawi, & Imron, M. A.
(2017). Conversion of forests into oil palm plantations in West Kalimantan, Indonesia: Insights from actors’ power and its dynamics.
Forest Policy and Economics , 78, 32–39.
Rachman, N.F. (2014). Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. Jurnal  Wacana Nomor 33, Tahun XVI, pp.25-48
Rachman, N.F. (2014). Masyarakat Hukum Adat
Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan
Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/ PUU-X/2012. Insistpress Yogyakarta
Rahman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematik, dan Meluas di Indonesia. Bhumi No. 37 Tahun 12, April 2013. Reed, J.P. (2012). Indigenous Land Policies, Culture and Resistance in Latin America. Journal of Peasant Studies , 31:1, pp.137-156.
Saeng, C. P. V. (2012). Herbert  Marcuse  Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global . Grame- dia Pustaka Utama Jakarta Savitri, L.A. (2020).  Menegarakan” Tanah dan Darah Papua. Wacana: Jurnal Transformasi Sosial 38: 5-12. Savitri, L. A. (2014). Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat Dalam Kepengaturan Neoliberal. Jurnal  Wacana Nomor 33, Tahun XVI, pp.
61-98
Sayer, J., Ghazoul, J., Nelson, P., & Klintuni Boed- hihartono, A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical landscapes and livelihoods.
Global Food Security, 1(2), 114–119. https:// doi.org/10.1016/j.gfs.2012.10.003.
Sen, A. (1999). Development as Freedom . Oxford: Oxford University Press.
Sulastri, E. A., Flassy, M., & Akhmad, A. OPRA: Gerakan Perempuan Adat pada Suku Bangsa Namblong di Lembah Grime di Kabupaten Jayapura. Cenderawasih, 1(2), 149-164.
White, B. (2017). UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa: Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian dan Kebijakan. Wacana:  Jurnal Transformasi Sosial , 36, 15-28.
Winarto, Y. T. (2013). Memanusiaakn Manusia” dalam Lingkungan yang Tangguh: Mengapa “Jauh panggang dari Api? Antropologi  Indonesia Vol.34 No. 1 2013 (75-89).
Zukarnain, I. Soetarto, E. Sunito, S. Adiwibowo,
S. (2018). Pembungkaman Suara Politik pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung). Sodality: Jurnal Sosi- ologi Pedesaan Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 237-245.

## SUMBER ONLINE
Elisabeth. A. (2022, 26 Oktober). “Penetapan hutan adat dan wilayah adat warnai keamanan di Papua. Diakses dari https://www.mongabay. co.id/2022/10/26/penetapan-hutan-dan- wilayah-adat-warnai-kman-di-papua/ pada 1 November 2022.
Yayasan Pusaka. (2022, April). Kertas Kebijakan PT
PNM. Diakses dari https://pusaka.or.id/wp- content/uploads/2022/07/Kertas-Kebijakan-PT- PNM-Maret-2022.pdf pada 1 November 2022.
Jerat Papua. (2022, 19 April). “Koalisi Selamatkan Lembah Grime serahkan kertas kebijakan dukungan pencabutan izin perkebunan sawit PT Permata Nusa Mandiri.” Diakses dari https://www.jeratpapua.org/2022/04/19/koal- isi-selamatkan-lembah-grime-nawa-serahkan- kertas-kebijakan-dukungan-pencabutan-izin- perkebunan-sawit-pt-permata-nusa-mandiri/ pada 1 November 2022.
Elisabeth, A. (2022, 2 September). Mama-mama Lembah Grime di Jayapura: Bergerak Jaga Tanah Adat dari Gempuran Sawit dan Merebut Hak Komunitas. Diakses dari https://project- multatuli.org/mama-mama-lembah-grime- di-jayapura-bergerak-jaga-tanah-adat-dari- gempuran-sawit-dan-merebut-hak-komunitas/