## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  8  No.  1 – Januari  2024 E-ISSN  2580-9695

## Kerjasama  Pemerintah  RI-UNICEF  dalam  Mendukung
Rancangan Aksi Percepatan Pembangunan di Papua (RAPPP) Bidang Pendidikan 2022-2024
Romelyn Mantiri ¹* , Roberto Octavianus Cornelis Seba 2 , Novriest Umbu Walangara Nau 3
1*, 2, 3 STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia
Corresponding Author: Romelyn Mantiri romelynmantiri02@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the collaboration between the government of the Republic of Indonesia (RI) and UNICEF  in  efforts  to  improve  the  education  sector  in  Papua  Province.  Papua  is  one  region  that  faces significant challenges in terms of access and quality of education. One form of the Government's attention in accelerating development  in  Papua  is  the  ratification  of  Presidential  Decree  No.  24  of 2023  concerning  the Master Plan for the Acceleration of Development for Papua (RIPPP) for 2022-2041 which is explained into 5 stages of the Papua Development Acceleration Action Plan (RAPPP). This research also evaluates the impact of this collaboration on increasing participation, availability of facilities, and quality of teaching in schools in Papua.  The  research  results  show  that  the  collaboration  between  the  Indonesian  government  and  UNICEF has  made  a  positive  contribution  to  the  development  of  the  education  sector  in  Papua.  Some  of  the achievements  include  increasing  school  access,  increasing  the  availability  of  educational  facilities,  and improving  the  quality  of  teaching.  However,  there  are  still  challenges  that  need  to  be  overcome  to  achieve more  optimal  results.  This  research  provides  in-depth  insight  into  the  importance  of  collaboration  between governments  and  international  institutions  such  as  UNICEF  in  improving  education  in  regions  facing special challenges. Policy implications and recommendations for future development are also discussed in this research to provide guidance for related parties.
Keywords: RI-UNICEF Government Cooperation, RAPPP, Papua Education 2022-2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kerjasama  pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)  dan UNICEF dalam upaya peningkatan sektor pendidikan di Provinsi Papua. Papua merupakan salah satu  wilayah  yang  menghadapi  tantangan  besar  dalam  hal  akses  dan  kualitas  pendidikan.  Salah satu  bentuk  perhatian  Pemerintah  dalam  percepatan  pembangunan  di  Papua  adalah  dengan disahkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2023  tentang  Rencana  Induk  Percepatan Pembangunan  Papua  (RIPPP)  Tahun  2022-2041  yang  dijelaskan  dalam  5  tahapan  Pembangunan Papua  Rencana  Aksi  Percepatan  (RAPPP).  Penelitian  ini  juga  mengevaluasi  dampak  kolaborasi tersebut  terhadap  peningkatan  partisipasi,  ketersediaan  fasilitas,  dan  kualitas  pengajaran  di sekolah-sekolah di  Papua.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kerjasama  pemerintah  Indonesia dan UNICEF memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor pendidikan di Papua.
Beberapa  capaian  yang  dicapai  antara  lain  peningkatan  akses  sekolah,  peningkatan  ketersediaan fasilitas  pendidikan,  dan  peningkatan  kualitas  pengajaran.  Namun  demikian,  masih  terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini memberikan wawasan  mendalam  mengenai  pentingnya  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  lembaga internasional  seperti  UNICEF  dalam  meningkatkan  pendidikan  di  daerah  yang  menghadapi tantangan  khusus.  Implikasi  kebijakan  dan  rekomendasi  untuk  pengembangan  ke  depan  juga dibahas dalam penelitian ini untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait.
Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF, RAPPP, Pendidikan Papua 2022-2023

## A. PENDAHULUAN
Papua  sebagai  salah  satu  provinsi  yang  memiliki  tantangan pembangunan  yang  unik  dalam  memajukan  kesejahteraan  rakyat. Wilayah  ini  memiliki  karakteristik  geografis  dan  sosial  beragam  yang mempengaruhi  akses  terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur  dasar.  Potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah  tidak selalu  tercermin  dalam  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pemerintah Indonesia  mengakui  pentingnya  mempercepat  pembangunan  di  Papua. Salah  satu  bentuk  perhatian  Pemerintah  dalam  mempercepat pembangunan di Papua, dengan disahkannya Perpres No. 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan di Papua Tahun 2022- 2041.  Perpres  ini  mengatur  mengenai  penetapan  Rencana  Induk Percepatan  Pembangunan  Papua  (RIPPP)  tahun  2022-2041  untuk  jangka waktu  20  tahun  yang  dijabarkan  ke  dalam  5  tahapan  RAPPP.  RAPPP 2022-2024  menjadi  tahapan  awal  penataan  kembali  pembangunan  Papua dengan  penekanan  pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia (PPN/Bappenas, 2023).
Sampai  saat  ini,  pendidikan  di  Papua  menjadi  masalah  serius karena  terdapat  sejumlah  tantangan  yang  menghambat  perkembangan sistem  pendidikan  di  wilayah  tersebut.  Beberapa  daerah  di  Papua  masih memiliki  akses  terbatas  pendidikan  dan  banyak  sekolah  di  Papua menghadapi  kekurangan  fasilitas  dasar  dan  sumber  daya.  Serta  tingkat kelulusan  dan  hasil  ujian  nasional  di  Papua  cenderung  lebih  rendah dibandingkan  dengan  rata-rata  nasional.  Hal  ini  menunjukan  perlunya intervensi  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  daerah  tersebut. Melalui  program  ini,  diharapkan  akan  ada  upaya  untuk  memperbaiki akses,  fasilitas  serta  kualitas  bagi  pendidikan  di  Papua.  Dalam  RAPPP 2023-2024 terdapat 6 Program Quick Wins RAPPP 2023-2024; di dalamnya terdapat  Program  Quick  Wins  Papua  Belajar  (Culture  Based  Learning),
Program  Akselerasi  Akses  dan  Mutu  Pelayanan  Pendidikan,  serta Program  Peningkatan  Layanan  Pendidikan.  Rencana  ini  bertujuan  untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Papua dan  wilayah  lain di Indonesia (Bappenas, 2023). Dan Pemerintah memiliki peran kunci dalam melaksanakan Rancangan Aksi Percepatan Pembangunan di Papua 2022- 2024.
Dalam  konteks  inilah  kerjasama  dengan UNICEF menjadi  salah satu  elemen  penting  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  di  Papua. Selama  60  tahun, UNICEF menjadi  mitra  Indonesia,  telah  menjangkau jutaan  anak  di  Indonesia  dengan  bantuan  pembangunan  dan kemanusiaan.  Melalui  dukungan  yang  diberikan  kepada  instansi pemerintah  serta  mitra  baik  di  tingkat  daerah,  provinsi,  hingga  nasional, UNICEF memastikan agar kebijakan, hukum dan pelayanan di Indonesia mampu  memenuhi  hak  setiap  anak  terhadap  layanan  Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.Jika dilihat, angka anak tidak sekolah (ATS) berkisar  dari  1,3%  di  Yogyakarta  daerah  yang  tergolong  baik,    hingga 20,7%    di  Papua  Provinsi  paling  timur  dan  termiskin  di  Indonesia. Sementara dari segi akses Angka Partisipasi Kasar PAUD nasional masih berada  pada  kisaran  30%  pada  tahun  2021  dan  mencapai  17%  Provinsi Papua.  Karena  itu,  UNICEF  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Indonesia berupaya meningkatkan akses untuk layanan pendidikan berkualitas bagi anak dan remaja yang terpinggirkan yang berusia 3-18 tahun, di dalamnya anak dan remaja dengan disabilitas dan mereka yang berada dalam situasi kemanusiaan (Susenas, 2020). Mengurangi tinggi jumlah anak yang tidak bersekolah tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk mencapai salah satu tujuan RIPPP dalam tahap I RAPPP 2022-2024.
Pada 28 Januari 2021, Program Kerja Sama Pemerintah RI - UNICEF diperpanjang  secara  resmi  untuk  periode  5    tahun  ke  depan,  melalui penandatanganan Country  Programme  Action  Plan  (CPAP) periode  2021- 2025 oleh Menteri PPN, perwakilan UNICEF di Indonesia, dan Mendagri (UNICEF,  2021) .  Program  ini  bertujuan  untuk  mendukung  Indonesia dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  semua  anak,  seperti  yang tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak  dan  diuraikan  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Pada pelaksanaanya terdapat dua Kementerian yang bertugas
mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi  pelaksanaan  program  yaitu; pertama,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (PPN/Bappenas)  untuk  koordinasi pusat,  sebagaimana  tugas  dari  Kementerian  PPN/Bappenas  untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan  pemerintahan  negara,  kedua,  Kementerian  Dalam Negeri  untuk  Koordinasi  dan  pembinaan  daerah.  Peran  Kementerian Dalam  Negeri  sesuai  UU  23/2014  tentang  Pemerintah  Daerah  menjadi sangat  penting  dan  strategis  dalam  mengkoordinasikan  program kerjasama  di  daerah  agar  sejalan  dengan  kebijakan  nasional  yang disesuaikan dengan kebijakan daerah.
Program  Kerjasama  Pemerintah  RI  -  UNICEF  periode  2021-2025 meliputi  7  (tujuh)  komponen  program,    yaitu;  (1)  Program  Gizi;  (2) Program  Air  Bersih,  Sanitasi,  dan  Higiene;  (3)  Program  Kesehatan;  (4) Program  Pendidikan  (5)  Program  Perlindungan  Anak;  (6)  Program Kebijakan  Sosial;  (7)  Dukungan  Efektivitas  Program.  Dan  Program Kerjasama  Pemerintah  RI  -  UNICEF  nantinya  akan  melibatkan  15 Kementerian/Lembaga,  salah  satunya  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  yang  berkomitmen  bersama  dan  bersinergi  untuk percepatan  pemenuhan  hak  anak  di  Indonesia  terlebih  khusus  di  Papua.
Dan  dengan  dukungan  berbagai  mitra  pembangunan,  organisasi masyarakat  sipil,  akademisi,  dan  pemangku  kepentingan  relevan  akan sangat  signifikan  dalam  memastikan  kesuksesan  pelaksanaan  program kerja  sama  (Bappenas,  2021).  Kerjasama  Pemerintah  RI  dan  UNICEF dalam  mendukung  Rancangan  Aksi  Percepatan  Pembangunan  di  Papua 2022-2024 melalui program quick wins mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan wilayah ini. UNICEF, sebagai lembaga PBB yang berfokus pada kesejahteraan anak, membawa ekspertise dan pengalaman internasional  dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  berdampak pada  kondisi  anak-anak  dan  keluarga  di  Papua.  Kerangka  kerjasama  ini mencakup  berbagai  komponen  kunci,  termasuk  peningkatan  akses  dan kualitas  pendidikan,  kesehatan,  perlindungan  anak,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Selain  itu,  kerjasama  ini  juga  mengakomodasi  aspek-aspek unik  dari  budaya  dan  kondisi  lokal,  mengakui  pentingnya  melibatkan pihak-pihak terkait di tingkat lokal dalam proses pembangunan.
Teori  liberalisme  institusional  menjadi  salah  satu  pendekatan dalam  studi  hubungan  internasional  yang  menekankan  peran  institusi internasional  dalam  memfasilitasi  kerjasama  antarnegara.  Sebagaimana asumsi  dasar  teori  liberal  institusional  yaitu  konflik  dapat  diredam  oleh kerja  sama,  dan  bahwa  institusi  telah  membuat  perbedaan  signifikan sebagai penyangga yang membantu menyerap ketegangan dalam konflik. Liberalisme  institusional  juga  beranggapan  bahwa  walaupun  negara adalah  aktor  utama  dalam  hubungan  internasional,  tetapi  tidak  hanya negara  yang  merupakan  aktor  sangat  berpengaruh.  Di  tengah perselisihan, negara hadir menyerahkan sumber dayanya kepada institusi, jikalau  dapat  menguntungkan  satu  sama  lain  serta  dapat  memenuhi kepentingan  nasional, (Lamy,  2011). Liberalisme  institusional  mengakui bahwa  aktor  non-negara,  seperti  organisasi  internasional,  LSM, perusahaan  multinasional,  dan  kelompok  advokasi,  memiliki  peran signifikan  dalam  hubungan  internasional.  Mereka  membentuk  jaringan global  yang  kompleks  dan  berkontribusi  pada  pembentukan  kebijakan dan  pelaksanaan  program  di  berbagai  bidang,  termasuk  pendidikan. Dalam kerangka teori ini, institusi internasional seperti PBB, dalam hal ini UNICEF, dianggap sebagai aktor penting yang dapat mengurangi anarki dalam hubungan internasional. Karena itu, lewat tulisan ini peneliti akan menganalisis  dan  mengevaluasi  sejauh  mana  efektivitas  kerjasama, dampak  positif  yang  telah  dicapai,  serta  potensi  perbaikan  yang  dapat diterapkan  di  Papua  antara  kerjasama  Pemerintah  RI  -  UNICEF  dalam mendukung  Program  Quick  Wins  dalam  Rancangan  Aksi  Percepatan Pembangunan  di  Papua  2022-2024  dalam  bidang  pendidikan  dengan menggunakan  perspektif  liberalisme  institusional.  Peningkatan  jumlah siswa  yang  berpartisipasi  dalam  sistem  pendidikan,  pengurangan  angka putus sekolah di kalangan anak-anak Papua, dan peningkatan hasil ujian nasional  di  berbagai  bidang  akademik  dan/atau  non-akademik  akan menjadi  tanda  keberhasilan  program  ini.  Dengan  memastikan  bahwa anak-anak  dari  semua  latar  belakang  etnis,  sosial,  ekonomi  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan  fasilitas  pendidikan  yang merata  dan  berkualitas  menjadi  indikator  yang  penting.  Diharapkan melalui penelitian ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kerjasama internasional dalam konteks pembangunan regional,
serta bagaimana kerjasama ini dapat membantu mencapai tujuan nasional Indonesia di tingkat internasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  yang merupakan  sebuah  paradigma  untuk  memahami  makna  kelompok ataupun  individu  kita  berkaitan  dengan  fenomena  atau  permasalahan yang  terjadi  dan  merupakan  hasil  dari  sebab  akibat  dari  adanya permasalahan tersebut ( Meleong, 2014 ). Penelitian deskriptif menggambarkan  hubungan  sebab-akibat,  dampak,  dan  solusi  untuk fenomena  sosial  dari  isu  yang  diteliti  ( Kusumastuti  &  Khoiron,  2019) . Penelitian  ini  akan  berfokus  pada    kerjasama  Pemerintah  RI-UNICEF dalam  mendukung  Program  Rencana  Aksi  Percepatan  Pembangunan Papua  (RAPPP)  tahun  2022-2024.  Data  literatur  dikumpulkan  bersumber dari artikel-artikel ilmiah terkait kerjasama Pemerintah RI-UNICEF dalam Bidang  Pendidikan,  dokumen  resmi  lembaga,  serta  berita  media daring/sosial  massa.  Selain  itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  pihak  terkait  dengan  perkembangan  pendidikan  yang  ada  di Papua  sebagai  data  Primer.  Data  primer  dari  hasil  wawancara  dapat berupa transkrip wawancara kemudian dianalisis dengan    menggunakan teori liberalisme institusional.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kerjasama  Pemerintah  RI-UNICEF  sudah  terjalin  selama  beberapa dekade. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan,  perlindungan  anak,  dan  pengembangan  masyarakat. Pendidikan di Papua menjadi topik yang kompleks dan penting terutama di  wilayah  pedalaman  dan  daerah  terpencil,  masih  menghadapi  banyak tantangan  dalam  hal  pendidikan.  Beberapa  masalah  yang  dihadapi termasuk  aksesibilitas  ke  sekolah,  kurangnya  fasilitas  pendidikan  yang memadai, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, serta tantangan sosial dan  budaya.  Pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  untuk  meningkatkan akses  dan  kualitas  pendidikan  di  Papua  melalui  berbagai  program, termasuk  pembangunan  infrastruktur  pendidikan,  pelatihan  guru,  dan program  beasiswa.  Namun,  masih  ada  banyak  pekerjaan  yang  harus dilakukan  untuk  mengatasi  kesenjangan  pendidikan  antara  Papua  dan daerah  lain  di  Indonesia.  Selain  upaya  pemerintah,  banyak  LSM  dan organisasi  internasional  juga  terlibat  dalam  meningkatkan  pendidikan  di
Papua.  Mereka  bekerja  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan, memperkuat  kapasitas  guru,  dan  mengembangkan  kurikulum  yang relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal.
Arahan  terbaru  Presiden  Republik  Indonesia  juga  dituangkan melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Percepatan Pembangunan  Kesejahteraan  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua  Barat. Merupakan suatu keharusan dan perlu untuk ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder  betapa  pentingnya  mensejajarkan  Papua  dengan  daerah lainnya di Indonesia mengingat potensi besar yang terkandung di Tanah Papua  serta  sejalan  dengan  semangat  Nawacita  yaitu  “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Salah satu arahan pembangunan dalam Inpres Nomor  9  tahun  2020  adalah  mempercepat  pembangunan  sumber  daya manusia yang unggul, berkarakter dan inovatif yang mempertimbangkan kontekstual  Papua  di  seluruh  Tanah  Papua  yang  dikhususkan  kepada OAP.  Adapun  program-program UNICEF bidang  pendidikan  di  Papua berfokus  pada;  peningkatan  akses  Pendidikan,  Peningkatan    Kualitas Pendidikan,  dan  Inklusivitas  Pendidikan  untuk  anak-anak  di  wilayah tersebut.  Dengan  beberapa  program  mendasar  yaitu,  (1)  Literasi  Kelas Awal,  (2)  Mendukung  Tenaga  Pendidik  di  Papua,  (3)  Menyambut Pembelajaran Tatap Muka serta Mengajar Kemampuan Dasar. Kerjasama antara  Pemerintah  Indonesia  dan  UNICEF  tentunya  memiliki  potensi besar  untuk  menciptakan  dampak  positif  yang  signifikan  dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.  Kolaborasi  ini  memanfaatkan  sumber  daya  dan  keahlian kedua  belah  pihak  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  mendukung pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.
Bahwa  setiap  anak  berhak  mendapatkan  kesetaraan  pendidikan hukum  yang  sama.  Untuk  menjamin  hal  tersebut,  maka  Pemerintah Indonesia  menciptakan  UU  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk  menjamin  kesempatan  dan  mendapatkan  perlakuan  yang  sama. Papua dapat menjadi contoh sektor yang tepat untuk melihat apakah hak mendapatkan  pendidikan  bagi  anak-anak  di  indonesia  sudah  terpenuhi atau  belum.  UU  Nomor  35  Tahun  2014,  pasal  9  ayat  (1),  menyatakan bahwa  “Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran
dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya sesuai minat dan bakat”, (BPK. UU Nomor 35 Tahun 2014, salinan).
Tingkat  aksesibilitas  dan  ketersediaan  pendidikan  yang  memadai menjadi  faktor  penting  dalam  peningkatan  Indeks  Pembangunan. Semakin  banyak  masyarakat  Papua  yang  memiliki  akses  terhadap pendidikan  yang  berkualitas,  semakin  besar  kesempatan  mereka  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  mereka,  mengurangi  kesenjangan  sosial, dan  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi.  Pendidikan  juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Papua. Dengan menyediakan pendidikan  yang  mencakup  kesadaran  lingkungan  dan  keberlanjutan, masyarakat  dapat  lebih  sadar  akan  pentingnya  menjaga  lingkungan mereka,  sumber  daya  alam,  dan  budaya  lokal.  Oleh  karena  itu, meningkatkan  bidang  pendidikan  di  Papua  bukan  hanya  penting  untuk mencapai  kemajuan  pendidikan,  tetapi  juga  kunci  untuk  meningkatkan Indeks Pembangunan secara keseluruhan di provinsi ini.
Sumber:  Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian
PPN/Bappenas. (2023). Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041. [PowerPoint Slides].
Jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia,  nilai  IPM Provinsi  Papua  Barat  pada  2020  berada  di  urutan  ke-33  dan  Provinsi Papua  berada  di  urutan  terbawah  atau  urutan  ke  34.  Pada  Tahun  2020, IPM  nasional  mulai  masuk  dalam  kategori  tinggi,  sedangkan  Provinsi
Papua  masih  dalam  kategori  sedang  dan  Provinsi  Papua  Barat  dalam kategori  sedang.  Selama  2010-2022,  IPM  Provinsi  Papua  rata-rata meningkat  sebesar  1,00  persen  per  tahun.  Sedangkan,  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Provinsi  Papua  Barat  pada  tahun  2022 mencapai  65,89  meningkat  0,63  poin  (0,97  persen)  dibanding  capaian tahun sebelumnya. Selama 2010-2022, IPM Provinsi Papua Barat rata-rata meningkat  sebesar  0,84  persen  pertahun.  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  menjadi  indikator  mengukur  capaian  pembangunan  SDM,  dengan pendidikan  sebagai  salah  satu  dimensinya.  Terdapat  dua  komponen pembentuk IPM, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.  Dalam  sepuluh  tahun  terakhir,  RLS  di  Indonesia  terus meningkat.
IPM Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020 dan Jumlah OAP
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas. Kajian Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berkualitas, 2022.
Secara  berturut-turut,  aspek  pendidikan,  ekonomi,  dan  kesehatan menjadi  penyebab utama rendahnya nilai IPM di Tanah Papua (maupun
Tingkat  nasional)  secara  umum.  Bila  ditinjau  di  tingkat  kabupaten/kota, terdapat  beberapa  daerah  yang  rendah  dalam  satu  aspek  saja  tetapi  ada juga  yang  kombinasi  dari  berbagai  aspek.  Rendahnya  IPM  di kabupaten/kota  Provinsi  Papua  Barat  umumnya  disebabkan  oleh  aspek pendidikan  dan  ekonomi.  Sedangkan  di  Provinsi  Papua,  terdapat beberapa  kabupaten  yang  nilai  IPM-nya  rendah  disebabkan  juga  oleh aspek kesehatan, antara lain di Kabupaten Boven Digoel, Nduga, Asmat, Memberamo  Raya,  dan  Jayawijaya.  Sementara,  kabupaten  dengan  nilai IPM  rendah  yang  disebabkan  oleh  ketiga  komponennya  rendah  adalah Kabupaten  Asmat,  Mamberamo  Raya,  dan  Nduga.  Ketimpangan  IPM antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lebih tinggi terjadi di Provinsi Papua dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat. Dan itu semua terlihat dalam  komponen  pembentukannya.  Dalam  komponen  IPM  Provinsi Papua  ketimpangan  terbesar  terjadi  dalam  aspek  ekonomi,  yang  disusul oleh  aspek  pendidikan,  dan  aspek  kesehatan.  Sedangkan  di  Provinsi Papua  Barat,  ketimpangan  terbesar  dalam  komponen  IPM  terjadi  dalam aspek pendidikan, yang disusul oleh aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Secara umum, nilai rata-rata lama sekolah RLS Provinsi Papua dan Papua Barat juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Untuk mencapai  nilai RLS yang sama dengan RLS  nasional pada 2020,  Provinsi Papua membutuhkan waktu kira-kira 14 tahun dan Provinsi Papua Barat membutuhkan  waktu  10  tahun.  Ketimpangan  nilai  RLS  antar kabupaten/kota  lebih  tinggi  terjadi  di  Provinsi  Papua  dibandingkan dengan  Provinsi  Papua  Barat.  Tahun  2020,  Kabupaten  Nduga  menjadi daerah  dengan  nilai  RLS  terendah  di  Provinsi  Papua  dan  Kabupaten Pegunungan  Arfak  menjadi  yang  terendah  di  Provinsi  Papua  Barat. Ketimpangan  yang  ada  cenderung  belum  berubah  signifikan  terutama selama  periode  tahun  2011 – 2020.  Dari  data  ini  juga  dapat  dilihat  bahwa APM untuk anak usia 7 sampai 12 tahun di Provinsi Papua lebih rendah dibanding  dengan  rata-rata  nasional.  Sedangkan  APM  untuk  semua jenjang  pendidikan  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  kecuali  untuk SMA/SMK  sederajat  di  Provinsi  Papua  Barat,  nilainya  lebih  rendah dibandingkan  dengan  nasional.  Hal  ini  dapat  menggambarkan  bahwa jumlah  siswa  yang  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  pendidikan  di atasnya  sangat  sedikit  di  Tanah  Papua,  khususnya  di  Provinsi  Papua. Penurunan  APM  cukup  parah  pada  tahun  2020,  pandemi  COVID19 memaksa  siswa  untuk  bersekolah  secara  daring  walaupun  infrastruktur
telekomunikasi  belum  mencukupi.  Hal  tersebut  menyebabkan  APM Papua,  Papua  Barat,  dan  Nasional  turun  hampir  50%  dari  2019.  Pada tahun  2020,  APM  Papua  hanya  44.73%  dan  APM  Papua  Barat  hanya 63.62%. APM menunjukkan gambaran yang tepat terkait partisipasi siswa yang  bersekolah  sesuai  dengan  usia  dan  jenjang  sekolahnya.  APM  di beberapa  kabupaten/kota  di  Papua  dan  Papua  Barat  menunjukkan  pola partisipasi  pendidikan  di  jenjang  SD  pada  penduduk  yang  tinggal  pada wilayah  topografi  pegunungan  berbeda  dengan  penduduk  di  wilayah pesisir  pantai.  APM  penduduk  di  wilayah  pesisir  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  APM  di  wilayah  pegunungan,  begitu  pun  dengan APK.  Di  Provinsi  Papua,  Kabupaten  Mimika  dan  Puncak  Jaya  misalnya, Kabupaten Mimika yang berada di wilayah pesisir memiliki APK sebesar 87,91% dan APM 71,22%. Sedangkan APK Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar  68,25%  dengan  APM  60,19%.  Hal  serupa  juga  terjadi  di  Provinsi Papua  Barat,  Kabupaten  Fakfak  yang  berada  di  wilayah  pesisir  memiliki APK  sebesar  113,88%  dan  APM  sebesar  96,23%,  di  mana  APK  dan  APM tersebut  berada  di  atas  nilai  APK  dan  APM  di  kabupaten/kota  Provinsi Papua  yang  berada  di  wilayah  dataran  tinggi.  Pemekaran  memberikan pengaruh  pada  partisipasi  siswa  yang  bersekolah  di  jenjang  SD. Kabupaten  Asmat  merupakan  daerah  pemekaran  Kabupaten  Merauke misalnya,  APK  di  Kabupaten  Asmat  adalah  83,63%  dan  APM  64,99%. Angka  tersebut  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Merauke dengan APK 88,76% dan APM    74,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi  penduduk  yang  bersekolah  di  jenjang  SD  bagi  22  penduduk yang  tinggal  di  pemekaran  lebih  rendah  dibandingkan  dengan kabupaten/kota induknya. Jenjang Sekolah Dasar khususnya periode kelas awal sekolah dasar usia 6-8 tahun sangat strategis dalam mengembangkan kapasitas  kognitif  seorang  anak.  Periode  ini  sangat  penting  untuk merangsang  perkembangan  nalar  anak  termasuk  struktur  berpikirnya. Literasi dasar dan literasi sosial pada pada kelas awal merupakan periode usia  yang  sangat  strategis  menurut  grafik  perkembangan  kognitif  yang dibuat  oleh  Osborn1  adalah  periode  6-8  tahun.  Periode  ini  adalah  masa emas  periode  kedua  setelah  golden  age  0-5  tahun  yang  tidak  akan berulang atau kembali lagi, kepada seseorang dalam masa perkembangan kognitifnya (PPN/Bappenas, 2023).
Pemerintah melaksanakan intervensi untuk mendorong pembangunan  pendidikan.  Selain  PIP  untuk  pendidikan  formal  dan nonformal,  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  untuk  memenuhi  sarana  dan prasarana  pendidikan  hingga  perluasan  akses  pendidikan  nonformal untuk  penduduk  tidak  sekolah  menjadi  program  andalan.  Sekolah  di Indonesia, termasuk di Papua, seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman  bagi  peserta  didik.  Kekerasan,  perundungan,  diskriminasi,  dan intoleransi  perlu  ditekan  sedini  mungkin  lewat  edukasi  menyeluruh kepada  tenaga  pendidik  dan  peserta  didik.  Unicef  bersama  Lembaga Pelatihan  dan  Konsultan  Inovasi  Pendidikan  Indonesia  (LPKIPI),  yang menjadi  mitra  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  (Kemendikbud  Ristek),  memberi  penyuluhan  disiplin  positif dan anti kekerasan di lembaga pendidikan.
Berdasarkan hasil asesmen nasional 2022 ditemukan, peserta didik berpotensi mengalami bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual (34.51 persen),  perundungan  (36,31  persen),  serta  hukuman  fisik  (26,9  persen). Data tersebut juga sejalan dengan yang terjadi di Papua, bahkan bisa saja lebih tinggi. Sejak Agustus 2023, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Mendikbud  Ristek  Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  di  Satuan  Pendidikan  (PPKSP)  untuk  mencegah terjadi  kekerasan  di  sekolah.  Unicef  dan  LPKIPI  bersama  pemerintah daerah  di  Papua  memberikan  pelatihan  kepada  guru  dan  peserta  didik mengenai disiplin positif dan pencegahan perundungan (roots).
Di  wilayah  Papua,  Unicef  dan  LPKIPI  bekerja  sama  dengan pemerintah  di  tiga  daerah,  yakni  Kabupaten  Sarmi  (Papua)  serta Kabupaten  Sorong  dan  Kota  Sorong  (Papua  Barat  Daya).  Program pelatihan di tiga daerah yang menjadi percontohan tersebut berlangsung mulai  Oktober  2023-Mei  2024.  Di  Kabupaten  Sarmi,  sejak  Oktober  2023, sebanyak  52  guru  dari  13  sekolah  jenjang  menengah  pertama  dan menengah atas mengikuti penyuluhan tentang penerapan disiplin positif dan  pencegahan  perundungan  di  lingkungan  sekolah.  Selain  guru  dan siswa,  pelatihan  juga  diberikan  kepada  instansi  setempat  untuk  menjadi fasilitator.  Dengan  program  disiplin  positif,  ke  depan  tenaga  pendidik mampu  membimbing  peserta  didik  dengan  mengedepankan  prinsip menghargai hak anak (empati), mendorong proses dialogis, melatih anak
berpikir  logis,  mendidik  anak  untuk  bertanggung  jawab,  serta mengembangkan perilaku positif anak lainnya.
Selain  intervensi  dari  pihak  guru,  Unicef  juga  menjadikan  peserta didik  sebagai  bagian  penyebar  lewat  program  roots.  Anak  dibekali pemahaman untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebayanya. Dengan begitu, anak-anak diharapkan menjadi lebih mengenal dan  paham  tentang  perundungan  karena  mendapatkan  informasi langsung dari teman bermainnya. Diharapkan program ini bisa mengikis berbagai  persoalan  pendidikan  di  Papua  yang  cukup  kompleks.  Dengan begitu,  sekolah  ramah  anak  juga  akan  turut  memberi  kontribusi  dalam mencapai  status  daerah  layak  anak.  Jika  melihat  catatan  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada 2023 hanya ada satu  daerah  di  Papua  yang  masuk  dalam  kategori  kabupaten  layak  anak (KLA). Dari 360 kabupaten/kota yang masuk kriteria daerah layak anak di Indonesia,  hanya  Kabupaten  Jayapura  yang  masuk  kategori  tersebut. Adapun jika melihat data Badan Pusat Statistik, angka partisipasi sekolah (APS)  di  Papua  terbilang  rendah,  bahkan  terendah  di  Indonesia.  Pada 2022,  angka  APS  usia  13-15  tahun  sebesar  81,66  persen  dan  usia  16-18 sebesar 65,93 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional, APS  usia  13-15  tahun  (95,92  persen)  dan  usia  16-18  (73,15  persen).  Yang mana masalah pendidikan di Papua sangat kompleks, mulai dari kondisi geografis,  fasilitas,  hingga  jumlah  guru.  Dengan  demikian,  persoalan kekerasan  dan  perundungan  perlu  dikikis  untuk  menjaga  kualitas  dan angka partisipasi pendidikan anak Papua (Kementerian PPPA, 2023).
Dengan  UNICEF  membuat  berbagai  program  literasi  baca  tulis  di 120 Sekolah Dasar kelas awal di Provinsi Papua dan Papua Barat  dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis siswa kelas awal yang berada  di  daerah  pedalaman  di  Tanah  Papua.  Kepala  Kantor  UNICEF, Aminuddin  Mohammad  Ramdan  mengatakan  120  SD  terdapat  di  6 kabupaten  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  yaitu;    Kabupaten Jayapura,  Kabupaten  Jayawijaya,  Kabupaten  Biak  Numfor,  Kabupaten Mimika, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari.
Tahun  2018,  Data  Badan  Pusat  Statistik,  APM  Papua  dan  Papua Barat masih berada di bawah angka nasional. Angka APM nasional 98%, sedangkan  Papua  79%  dan  Papua  Barat  94%.  Baseline  study  awal  pada
2015  menunjukkan  hasil  50%  siswa  di  kelas  awal  yang  berada  di  daerah pinggiran  dan  pedalaman  di  Tanah  Papua  tidak  dapat  menulis  bahkan membaca.  Program  ini  menunjukkan  intervensi  yang  UNICEF  lakukan bersama  pemerintah  masing-masing  daerah  hingga  Dinas  Pendidikan  di kabupaten  dan  kota  cukup  efektif  menyasar  program  peningkatan kemampuan  baca  tulis  siswa  di  kelas  awal.  Karena  rata-rata  terjadi peningkatan  sekitar  25%.  Jadi  boleh  dibilang  anak-anak  yang  tadi  tidak bisa  membaca  dan    tulis,  sekarang  rata-rata  di  kelas  awal  hanya seperempat  yang  belum  bisa  baca  tulis  (BPS,  2018).  Peneliti  juga  melihat program  literasi  kelas  ini  dilaksanakan  dengan  pilar  kegiatan  utama  di sekolah  dan  pemerintah  yang  didukung  oleh  masyarakat.  Dengan  fokus utama  meningkatkan  kemampuan  guru  untuk  mengajar  baca  tulis terstandar di sekolah-sekolah tersebut.
Seperti  yang  dijelaskan  peneliti,  tentunya  kerjasama  antara Pemerintah  Indonesia  -  UNICEF  yang  dijalankan  ini  sangat  amat mendukung program Rencana Induk Percepatan Pembangunan di Papua (RIPPP)  2022-2041.  Prioritas  RIPPP  dituangkan  ke  dalam  3  misi  utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP dilakukan secara bertahap  yaitu  dalam  Rencana  Aksi  Percepatan  Pembangunan  Papua (RAPPP)  Tahap  I  2022-2024,  Tahap  II  2025-2029,  Tahap  III  2030-2034, Tahap IV 2035-2039, dan Tahap V 2040-2041. Program besar dalam bidang pendidikan  di  tahap  I  RAPPP  yaitu;  Program  Quick  Wins  Papua  Belajar (Culture  Based  Learning).  Program  Quick  Wins  Papua  Belajar  (Culture Based  Learning)  adalah  inisiatif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan  di  Papua  dengan  memperkuat  pendekatan pembelajaran  berbasis  budaya  lokal.  Program  ini  diimplementasikan sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  memperbaiki  tingkat  partisipasi  dan prestasi  belajar  siswa  Papua,  serta  mempromosikan  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  keberagaman  budaya  di  wilayah  tersebut. Beberapa  kegiatan  yang  biasanya  dilakukan  dalam  Program  Quick  Wins Papua  Belajar  (Culture  Based  Learning)  di  Papua  meliputi:  Penyusunan Kurikulum  Berbasis  Budaya,  Pelatihan  Guru,  Pengembangan  Materi Pembelajaran,  Kegiatan  Ekstrakurikuler,  Kegiatan  Komunitas,  serta Evaluasi  dan  Monitoring.  Program  Quick  Wins  Papua  Belajar  (Culture Based  Learning)  bertujuan  untuk  menciptakan  lingkungan  pembelajaran yang inklusif, relevan, dan bermakna bagi siswa Papua, sehingga mereka
dapat  meraih  prestasi  yang  lebih  baik  sambil  mempertahankan  dan memperkuat identitas budaya mereka.
Adapun  beberapa  hasil  yang  dicapai  dari  program-program kerjasama  antara  Pemerintah  Indonesia-UNICEF  berdasarkan  tujuan  dan pendekatannya:  Pertama,  peningkatan  keterlibatan  siswa,  dengan mengintegrasikan budaya lokal Papua ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran,  program  ini  telah  berhasil  meningkatkan  minat  dan keterlibatan  siswa  dalam  proses  belajar  mereka.  Seperti  membuat  materi pembelajaran  yang  memasukkan  unsur-unsur  budaya  Papua  seperti sejarah,  seni,  musik,  tarian,  bahasa,  dan  tradisi  lokal.  Selain  dalam  kelas, adakan  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  berfokus  pada  budaya  Papua seperti  belajar  menari,  memainkan  alat  musik  tradisional,  atau mengunjungi  tempat-tempat  bersejarah.  Ajak  siswa  untuk  bekerja  sama dalam  proyek-proyek  yang  berkaitan  dengan  budaya  Papua.  Misalnya, mereka  dapat  membuat  pameran  seni  atau  mengadakan  pertunjukan budaya yang melibatkan seluruh sekolah. Kedua, penghormatan terhadap budaya lokal, program ini telah membantu meningkatkan pengakuan dan penghargaan terhadap budaya lokal Papua di kalangan siswa, guru, dan komunitas sekolah. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis budaya, siswa mungkin telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang warisan budaya  mereka  sendiri.  Ketiga,  penguatan  identitas  budaya:  Melalui kegiatan  ekstrakurikuler  dan  kegiatan  komunitas,  program  ini  mungkin telah  membantu  memperkuat  identitas  budaya  siswa  Papua.  Siswa mungkin  merasa  lebih  bangga  akan  budaya  dan  tradisi  mereka  sendiri, serta lebih siap untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya mereka  di  masa  depan.  Dan  keempat,  peningkatan  kolaborasi  dengan komunitas: melalui kolaborasi dengan pemimpin masyarakat, tokoh adat, dan  kelompok  budaya  lokal,  program  ini  mungkin  telah  membantu memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas di Papua. Ini dapat menciptakan  dukungan  yang  lebih  besar  untuk  pendidikan  di  wilayah tersebut.  Namun,  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih  akurat tentang  hasil  implementasi  Program  Quick  Wins  Papua  Belajar  (Culture Based  Learning)  di  Papua,  akan  diperlukan  evaluasi  yang  komprehensif yang melibatkan data empiris dan  umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan komunitas lokal.
Asumsi dasar dari liberal institusional ialah konflik dapat diredam oleh  kerja  sama,  dan  bahwa  institusi  telah  membuat  perbedaan  yang signifikan  sebagai  penyangga  yang  membantu  menyerap  ketegangan dalam  konflik  (Jackson  dan  Sorenson,  2012).  Kaum  institusionalis  liberal percaya  bahwa  demokrasi  secara  alami  mengarah  pada  perdamaian.  Di Indonesia,  pendidikan  adalah  hak  bagi  setiap  warga  negara  dan kewajiban  negara  dituangkan  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  UUD  1945.  Ini menjadi  dasar  hukum  bagi  negara  Indonesia  untuk  menyelenggarakan dan  memajukan  sistem  pendidikan  nasional.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi di mana pendidikan  dianggap  sebagai  salah  satu  instrumen  penting  dalam mencapai kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan bangsa.
Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNICEF dalam  mendukung  Rencana  Aksi  Percepatan  Pembangunan  di  Papua (RAPPP)  menekankan  pentingnya  institusi  internasional  dalam membentuk  dan  mengatur  interaksi  antarnegara  serta  organisasi internasional  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Peneliti  akan  menjelaskan beberapa  poin  analisis  berdasarkan  teori  liberalisme  institusional;  Point pertama,  kerjasama  antara  Pemerintah  RI  dan  UNICEF  mencerminkan upaya  untuk  bekerja  dalam  kerangka  kerja  internasional  yang  telah ditetapkan untuk mempercepat pembangunan di Papua dengan UNICEF sebagai  organisasi  internasional  yang  memiliki  mandat  dalam  bidang perlindungan  dan  kesejahteraan  anak.  Karena  pada  dasarnya,  teori liberalisme  institusional  menekankan  pentingnya  kepatuhan  terhadap norma,  aturan,  dan  kerangka  kerja  internasional  dalam  hubungan internasional.  Dalam  konteks  kerjasama  antara  Pemerintah  RI  dan UNICEF,  keduanya  menunjukkan  komitmen  terhadap  kerangka  kerja internasional  yang  telah  ditetapkan,  termasuk  tujuan  pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Adapun  program-program  yang  sudah  dilaksanakan  baik Pemerintah  dan  UNICEF  dalam  bidang  pendidikan  di  Papua,  seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan  berbagai  kurikulum  berbasis  budaya,  telah  membantu mencapai  tujuan  SDGs  terkait  dengan  pendidikan,  seperti  SDG  4 mengenai pendidikan berkualitas.
Poin kedua, Kerjasama ini dilakukan melalui institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana UNICEF adalah badan
khusus  yang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  bantuan  teknis  dan sumber  daya  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  daerah  yang rentan  seperti  Papua.  Kerjasama  antara  RI-UNICEF  sudah  dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki banyak program yang telah disusun  dan  disepakati  bersama.  Liberalisme  institusional  mengakui pentingnya mengadopsi pendekatan berbasis budaya dalam pembangunan. Melalui program Quick Wins Papua Belajar (culture based learning),  Pemerintah  RI  -  UNICEF  kemudian  mempromosikan pengembangan  kurikulum  lewat  metode  pengajaran,  dan  materi pembelajaran  yang  sesuai  dengan  budaya  lokal  Papua.  Peneliti  melihat bahwa,  ini  tidak  hanya  meningkatkan  relevansi  pendidikan,  tetapi  juga memperkuat  identitas  budaya  Papua  dan  meningkatkan  keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
Poin  ketiga,  Liberalisme  institusional  menekankan  pentingnya norma-norma  internasional  dalam  mengatur  kerjasama  antarnegara. Norma-norma internasional ini dapat mempengaruhi kebijakan domestik suatu  negara  melalui  mekanisme  seperti  proses  normatifasi  dan sosialisasi.  Dalam  hal  ini,  kerjasama  antara  Pemerintah  RI  dan  UNICEF dalam  mendukung  RAPPP  di  bidang  pendidikan  dapat  tercermin  dalam kebijakan  domestik  yang  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia,  kesetaraan  gender,  dan  hak  anak  dalam  program-program pendidikan  di  Papua.  Misalnya,  dengan  pengadopsian  kurikulum  yang memperhatikan  kesetaraan  gender  atau  kebijakan  untuk  meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan.
Poin  keempat,  selain  melibatkan  UNICEF  sebagai  organisasi internasional,  kerjasama  ini  juga  berpotensi  untuk  memperkuat  institusi- institusi  pendidikan  lokal  di  Papua,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip liberalisme  institusional  yang  mendorong  partisipasi  aktor-aktor  lokal dalam  pembangunan.  Dalam  konteks  pendidikan  di  Papua,  kerjasama antara  Pemerintah  RI,  UNICEF,  dan  institusi  pendidikan  lokal memungkinkan  partisipasi  aktif  masyarakat  Papua,  termasuk  guru, kepala  sekolah,  orang  tua  siswa,  dan  tokoh  masyarakat,  dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan.
Poin  kelima  terakhir,  melalui  kerjasama  ini,  tercipta  hubungan kerjasama yang lebih kuat antara Pemerintah RI dan UNICEF, serta antara Pemerintah RI dan masyarakat Papua. Hal ini penting dalam menciptakan kohesi dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan  di  Papua.  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  di  Papua mencerminkan  dampak  positif  dari  kerjasama  antara  Pemerintah  RI- UNICEF  dalam  mendukung  RAPPP  di  bidang  pendidikan.  Dengan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan penulis melihat akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan di Papua di  tahun  selanjutnya.  Serta  kebijakan  yang  diimplementasikan  dalam RAPPP  di  bidang  pendidikan,  kemungkinan  besar  akan  terjadi peningkatan  yang  signifikan  dalam  APM  dan  penurunan  lama  sekolah anak  di  Papua  pada  tahun  2025  dan  seterusnya.  Dengan  asumsi  bahwa program-program  yang  didukung  terus  berlanjut  dan  diperkuat  dengan strategi yang efektif, diharapkan bahwa Papua akan mengalami kemajuan yang  berarti  dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Dari  kelima  poin diatas,  dapat  dipahami  bagaimana  kerjasama  ini  tercermin  dalam kerangka  kerja  internasional,  norma-norma  internasional,  penguatan institusi  lokal,  serta  terciptanya  kohesi  dan  kepercayaan  antara  semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya,  kerjasama  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  (RI) dan  UNICEF  di  bidang  pendidikan,  terdapat  beberapa  penjelasan  yang secara  langsung  terkait  dengan  pemikiran  liberalisme  institusional  yang mendorong  terjadinya  perbaikan.  Liberalisme  institusional  mendorong partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  keputusan  dan implementasi program. Dalam konteks kerjasama ini,  Pemerintah RI dan UNICEF  telah  melibatkan  pemangku  kepentingan  lokal,  seperti  guru, orang  tua  siswa,  dan  tokoh  masyarakat,  dalam  merancang  dan mengimplementasikan program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat  dapat  memastikan  bahwa  program-program  tersebut  sesuai dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  lokal,  sehingga  meningkatkan  peluang keberhasilan  mereka.  Liberalisme  institusional  juga  menekankan pentingnya  perlindungan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  atas pendidikan.  Dalam  kerjasama  ini,  Pemerintah  RI  dan  UNICEF  telah memastikan  bahwa  program-program  pendidikan  yang  diselenggarakan menghormati hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan yang berkualitas, non-diskriminasi,  dan  partisipasi.  Kemudian  liberalisme  institusional
mendorong  terciptanya  keadilan  sosial,  dimana  setiap  individu  memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan meraih potensi mereka  sepenuhnya.  Dalam  kerjasama  ini,  Pemerintah  RI  dan  UNICEF telah berupaya untuk mengatasi disparitas akses dan kualitas pendidikan antara  wilayah  urban  dan  pedesaan,  serta  antara  kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak dengan disabilitas atau dari luar latar belakang ekonomi  rendah.  Oleh  karena  itu,  melalui  penerapan  prinsip-prinsip liberalisme  institusional  dalam  kerjasama  mereka,  Pemerintah  RI  dan UNICEF dapat mendorong terjadinya perbaikan dalam sistem pendidikan di  Papua,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  akses,  kualitas,  dan inklusivitas pendidikan bagi semua anak di wilayah tersebut.

## D. SIMPULAN
Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan UNICEF dalam  mendukung  Rancangan  Aksi  Percepatan  Pembangunan  di  Papua (RAPPP)  bidang  pendidikan  tahun  2022-2024  telah  berjalan  dengan  baik dan  berkesinambungan  selama  periode  yang  diteliti.  Ini  menunjukkan komitmen  kuat  dari  kedua  belah  pihak  untuk  meningkatkan  akses  dan kualitas  pendidikan  di  wilayah  yang  rentan  tersebut.  Peneliti  juga melihat   melalui kerjasama ini, telah terjadi peningkatan signifikan dalam akses  dan  kualitas  pendidikan  di  Papua.  Program-program  yang didukung  oleh  Pemerintah  RI  dan  UNICEF,  seperti  pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum berbasis  budaya,  telah  membantu  memperluas  cakupan  pendidikan  dan meningkatkan  mutu  pendidikan  di  wilayah  ini.  Melalui  penelitian, evaluasi,  dan  pemantauan  yang  berkelanjutan,  Pemerintah  RI  dan UNICEF terus memperbaiki strategi dan program mereka untuk mencapai hasil  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  kerjasama  ini  telah  memberdayakan masyarakat  Papua  dan  melibatkan  mereka  secara  aktif  dalam pembangunan  pendidikan  di  wilayah  mereka.  Dengan  melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti pemimpin masyarakat, guru, orang tua,  dan  siswa,  program-program  ini  menjadi  lebih  relevan  dan berkelanjutan.  Meskipun  terdapat  kemajuan  yang  signifikan,  jurnal  ini juga  menggarisbawahi  beberapa  tantangan  yang  masih  dihadapi  dalam mendukung RAPPP bidang pendidikan di Papua, seperti akses terhadap wilayah  terpencil,  kurangnya  infrastruktur  pendidikan  yang  memadai,
serta  masalah  keberlanjutan  dan  keterlibatan  masyarakat.  Dengan demikian,  kesimpulan  dari  jurnal  ini  menunjukkan  bahwa  kerjasama antara  Pemerintah  RI  dan  UNICEF  dalam  mendukung  RAPPP  bidang pendidikan  di  Papua  telah  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan, namun  masih  diperlukan  upaya  yang  berkelanjutan  untuk  mengatasi tantangan  yang  tersisa  dan  mencapai  tujuan  pembangunan  pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah, A. Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Di Tanah Papua . (2001-2021). Masyarakat Indonesia. 2023
Amisim,  K.  Persepsi  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus Bidang  Pendidikan  di  Distrik  Alama  Kabupaten  Mimika  Provinsi Papua. Jurnal Politico. 2024
Arumingtyas,  L.  Kala  Indonesia  Akhiri  Kerjasama  Tekan  Emisi  dan Deforestasi dengan Norwegia. 2021
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua  Barat.  Statistik  Daerah  Provinsi Papua  Barat  2021,  Badan  Pusat  Statistik  provinsi  Papua  Barat, Manokwari. 2021
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Papua,  2021.  Statistik  Daerah  Provinsi Papua  2021,  Badan  Pusat  Statistik  provinsi  Papua,  Jayapura. https://papua.bps.go.id/
Bappenas,  Tingkatan  IPM,  Bappenas-Kemenag-Kemendikbud  Ristek Susun Strategi Peningkatan Akses Pendidikan. Siaran Pers. 14 Juni 2021. https://www.bappenas.go.id/berita/tingkatkan-ipm-
bappenas-kemenag-kemdikbudristek-susun-strategi-peningkatan- akses-pendidikan Databoks. Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia. 2022.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa- jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia
Deputi  Bidang  Pengembangan  Regional  Kementerian  PPN/Bappenas.
(2023). “Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 - 2041  dan  Rancangan  Rencana  Aksi  Percepatan  Pembangunan  Papua (RIPPP) 2023- 2024” . [Presentasi PowerPoint]
Katingka  Nasrun,  Anak  dan  Guru  Ciptakan  Sekolah  Aman  di  Papua.  19
November 2023.
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/19/sekolah-di- papua-dituntut-ciptakan-suasana-aman-dan-nyaman-bagi-anak Kelen Theo, UNICEF dampingi 120 SD di Tanah Papua    dalam Program Literasi.  2021. https://arsip.jubi.id/unicef-dampingi-120-sd-papua- literasi/
Kementerian  PPN, Luncurkan  Program  Kerja  Sama  2021-2025  RI-UNICEF Bersinergi untuk Percepatan Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia . 2021
Kementerian  PPN/Bappenas.  Informasi  Beasiswa  Pendidikan.  2024 https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/beasiswa-gelar.html Kementerian  PPN/Bappenas.  Kajian  Peningkatan  Pelayanan  Pendidikan Berkualitas. 2021 https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/629/d b7/faf/629db7faf39f2671704520.pdf
Kementerian PPN/Bappenas. Sepakati CPAP 2021-2025 Senilai US$ 150 Juta Indonesia-UNICEF Usung 7 Tujuan Kesejahteraan Anak Indonesia. 2020 Kolaborasi  Masyarakat  dan  Pelayanan  Untuk  Kesejahteraan  Kemitraan Pemerintah Australia  - Indonesia. Rencana Kerja Akhir KOMPAK.
2021-2022.
https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/629/d b7/faf/629db7faf39f2671704520.pdf
Luhukay, R. S. Perlindungan Hukum Bidang Pendidikan Hak Orang Asli Papua  Dalam  Perspektif  Otonomi  Khusus.  Juris  Humanity:  Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, 2(1), 80-92. 2023
Navoleon, A., & Muljanto, M. A. Urgensi angka harapan sekolah anak sebagai upaya  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Provinsi  Papua .  Co- Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis. 2023
PERPRES No. 24 Tahun 2023 (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved November 23,  2023.  from https://peraturan.bpk.go.id/Details/247423/perpres- no-24-tahun-2023
Salinan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, from: https://bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf
Sejati,  B.  W.  Efktivitas  Penerapan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Teknis Melalui  Pola  Satu  Pintu  pada  BPSDM  Provinsi  Papua.  Jurnal Widyaiswara Indonesia. (2021)