Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 84-88| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3097.84-88

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OBAT-OBATAN DALAM KEFARMASIAN
I Putu Rusdi Eka Pratama, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia haman@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi membanatu dalam penemuan obat-obatan terbaru, hal ini semakin memperkuat penyedia jasa kesehatan.  Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  konsumen  (pasien).  Konsumen  kurang  sadar  akan hak- haknya sebagai pengguna barang dan jasa sehingga yang mana yang baik dan yang mana buruk, dan yang mana sesungguhnya  diperlukan,  konsumen  menyerahkan  sepenuhnya  pada  tenaga  kesehatan  yang  berkompeten. Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  perlindungan  hukum  konsumen  obat-obatan  terhadap  pelayanan kefarmasian  dan  menjelaskan  pertanggung  jawaban  perusahaan  kefarmasian  mengenai  kerugian  yang  dialami konsumen  obat-obatan.  Penelitian  ini  menggunakan  hukum  empiris.  Sumber  data  primer  diperoleh  dengan melakukan  penelitian  lapangan  dengan  teknik  wawancara  dan  data  sekunder  diperoleh  dengan  penelitian kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  konsumen  obat-obatan  dalam  pelayanan  kefarmasian,  yang  isinya tentang  hak  dan  kewajiban  konsumen serta hak dan kewajiban perusahaan kefarmasian sebagai pelaku usaha. Perlindungan  hukum  konsumen  secara  prinsip  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  dalam  prakteknya  di  Apotik  perlindungan  hukum  konsumen  obat-obatan  sudah sesuai dengan aturan yang berlaku  dan telah berjalan  secara  efektif  dan kondusif, selanjutnya tanggung  jawab Perusahaan  kefarmasian  atas  kerugian  konsumen  obat-obatan telah  memberikan kompensasi  ganti rugi secara materiil dan imateriil ketika konsumen dirugikan.
Kata  kunci: Konsumen, Obat-obatan Kefarmasian, Pelaksanaan Perlindungan Hukum

## Abstract
Technological  advances  have  helped  in  the  discovery  of  the  latest  medicines,  this  has  further  strengthened healthcare providers. However, this is not the case with consumers (patients). Consumers are less aware of their rights  as  users  of  goods  and  services  so  that  which  ones  are  good  and  which  are  bad,  and  which  are  really needed, consumers leave completely to competent health workers. This study aims to explain the legal protection of  drug  consumers  for  pharmaceutical  services  and  to  explain  the  liability  of  pharmaceutical  companies regarding the losses suffered by drug consumers. This research used empirical law. Primary data sources were obtained  by  conducting  field  research  with  interview  techniques  and  secondary  data  obtained  by  library research  consisting  of  primary  and  secondary  legal  materials.  The  results  showed  that  the  legal protection  of drug consumers in pharmaceutical services, which contains the rights and obligations of consumers as well as the  rights  and  obligations  of  pharmaceutical  companies  as  business  actors.  In  principle,  consumer  legal protection is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in practice in pharmacies, legal  protection  for  drug  consumers  is  in  accordance  with  applicable  regulations  and  has  been  effective  and conducive,  then  the  responsibility  of  pharmaceutical  companies  for  consumer  losses  drugs  have  provided compensation for material and immaterial damages when consumers are harmed . Keywords : Implementation, Legal protection, Consumer, Pharmaceutical Drugs

## I. PENDAHULUAN
Berkaitan  dengan  posisi  pengguna  barang/jasa  yang  selalu  dianggap  lemah,  maka  pengguna barang/jasa  harus  dilindungi  oleh  hukum,  manusia  memerlukan  pelayanan  kesehatan  yang  pada intinya  manusia  ingin  sehat.  Bahkan  untuk  segelintir  orang  menginginkan  kesehatan  yang  baik. Kesehatan  memegang  peranan  penting  untuk  dapat  melangsungkan  hidup  serta  kehidupan  itu (Nurbiyati & Wibowo, 2014) . Tentu tidak dapat dipungkiri  lagi bahwasannya  pada periode  ini telah terjadi  perubahan  paradigma  antara  penyedia  jasa  dan  penerima  jasa  kesehatan.  Dan  telah  terjadi perpindahan  pandangan  dari  suatu  pelayanan  kesehatan  beralih  ke  “industri  kesehatan (Sulastomo, 2000) .
Kemajuan  dalam  teknologi  penemuan  obat-obat  baru  semakin  memperkuat  posisi  penyedia jasa  kesehatan.  Namun  tidak  demikian  halnya  dengan  konsumen  (pasien).  Konsumen  kurang  sadar akan hak-haknya  sebagai pengguna  barang dan jasa,  sehingga  menyulitkan  untuk  mengetahui  yang baik,  buruk  bahkan  yang  sangat  diperlukan.  Sehingga  memungkinkan  terjadinya  ketidakjujuran penyedia  produk  dan  jasa  karena  pergeseran  orientasinya.  Terdapat  tiga  hal  penting  untuk mempertahankan  atau  meningkatkan  kinerja  pelayanan  kesehatan  dalam  pelayanan  kefarmasian, yaitu ketersediaan obat, kerasionalan penggunaan obat dan keterjangkauan  harga obat (Shofie, 2008) . Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini, yaitu (Juwanti & Tilov, 2018) mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. Penelitian  lain Sari,  (2014) mengungkapkan  bahwa  ada  tiga  peran  apoteker  yaitu  berperan  promosi dan edukasi, memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana  dan  terkini.  Ketiga,  memberikan  konseling.  Pengaturan  terhadap  obat-  obatan  tradisional yang  berasal  dari  luar  Negeri  diatur  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Konsumen (Efendi  et  al.,  2018).  Perlindungan  hak  konsumen  mampu  bersinergi  dengan  perkembangan demokrasi,  dimana  kepentingan  warga  negara  harus  dihormati,  meliputi  hak  konsumen.  Ada keseimbangan letak  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  karena  diantara  keduanya  adalah  sama  di mata  hukum.  Berdasarkan  uraian  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk menjelaskan  perlindungan  hukum  konsumen  obat-obatan  terhadap  pelayanan  kefarmasian  dan menjelaskan  pertanggung  jawaban  perusahaan  kefarmasian  mengenai  kerugian  yang  dialami konsumen obat-obatan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan mengkaji data dilapangan dikaitkan dengan perundang-undangan  yang berlaku dan menerapkan  di lapangan. Pendekatan yang digunakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  menggunakan  peraturan  yang  berlaku dan  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual  yaitu  mengkaitkan  dengan  konsep-konsep  hukum lainnya  yang  masih  memiliki  relevansi  dengan  permasalahan  yang  diteliti (Waluyo,  2002) .  Bahan hukum  yang  digunakan  adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dilapangan melalui  penelitian lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Apotek  Kimia  Farma,  Jln.  Hayam  Wuruk  Denpasar.  Adapun teknik  menganalisis data  yang  dipergunakan dalam  penulisan  ini yaitu  teknik  kualitatif  yaitu  data- data  yang  didapatkan dalam  penelitian tersebut diolah dengan kualitatif dan pengkajiannya melalui deskriptif  analitis  yaitu  penyajiannya  dibuat  melalui  konsep  penggambaran  secara  utuh  mengenai aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang selanjutnya dianalisis keberadaannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Konsumen Obat-Obatan Terhadap Pelayanan  Kefarmasian
Konsumen  bila  dikaji  baik  secara  etimologis,  asal-usul  katanya  dari  peralihan  bahasa  dan  kata consumer atau consumer/konsument (Belanda). Consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana  ia  berada.  Berdasarkan  arti  leksikal  dari consumer adalah  lawan  dari  produsen  yaitu  setiap orang menggunakan barang atau jasa. Kamus Besar Indonesia
Konsumen  sudah  selayaknya  mempunyai  hak  serta  kewajiban,  pemahaman  tentang  hak konsumen  merupakan  sesuatu  yang  penting  bagi  orang  lain menjadi  konsumen  yang  paham,  cerdas dan  mandiri.  Tujuannya,  tiada  lain  adanya  suatu  usaha  yang  tidak  adil  terhadap  diri  sendiri,  secara tidak  langsung  akan  menyadari  hal  itu.  Ketika  menyadari  bahwa  hak-  haknya  telah  dilanggar  oleh pelaku usaha maka pihak konsumenpun berhak menggugat (Susanto, 2008) . Selain beberapa hak yang dimuatkan  dalam  Pasal  4 UUPK,  salah  satunya juga  ada  hak  dilindungi  terhadap  akibat  persaingan curang.  Secara  muatan  hukum,  bahwa  perlindungan  akibat  persaingan  curang  yang  negatif  begitu tergambar  jelas  sebagai  upaya  memberikan  kepastian  hukum.  Didasarkan  melalui  bisnis  yang pengusaha  lakukan,  dengan  tidak  benar,  bahasa  hukumnya  dikenal  terminologi  persaingan  curang ( Unfair Competition ) (Kristiyanti, 2008) .
Apabila hak-hak tersebut dipaparkan kembali secara sistematis, maka dapat diurutkan seperti di bawah ini:
a. Pengguna  barang/jasa  berhak  mendapatkan  keamanan:  konsumen  memiliki  hak  terutama  dalam hal  keamanan  atas  hal  barang  ataupun  jasa  yang  diberikan  kebebasan  penawaran  kepadanya.
Keamanan mengenai suatu produk menjamin tidak membahayakan pembeli jika mengkonsumsinya
b. Berhak  mendapatkan  informasi  yang  akurat.  Suatu  informasi  sangatlah  diperlukan  kepada konsumen  dengan  meminimalisir  atas  ketidak  sampaiannya  kekeliruan  atas  gambaran  produk barang  ataupun  jasa.  Informasi  kepada  pemakai  barang/jasa  h a r u s   valid  atau  benar  yang bersumber pada acuan kegunaan yang sesuai prosedur penggunaan.
c. Berhak  untuk  didenga.  Konsumen  Sangat  penting  dan  utama  berkaitan  dengan  hak  memperoleh informasi.
d. Berhak  untuk  memilih.  Pengguna  barang/jasa  sepenuhnya  memiliki  kebebasan  memilih keinginan produk serta tidak mendapatkan tekanan ataupun pengaruh lainnya pihak manapun
e. Berhak  mendapatkan  produk  dengan  nilai  tukar.    Melalui  hak  inilah  konsumen  dilindungi  dari segala bentuk permainan harga yang memiliki kemungkinan melenceng dari etika yang wajar
f. Berhak  mendapatkan  ganti  rugi.  Konsumen  berhak  mendapatkan  pengganti  kerugian  dengan kesesuaian serta ketentuan yang berlaku dengan atas kesepakatan  para pihak apabila produk yang dibelinya tidak sesuai dengan harga dan kualitas
g. Berhak  mendapatkan  solusi  dari  timbulnya  permasalahan  hukum.  Permasalahan  yang  dihadapi konsumen dirasakan tidak diberikan respon yang baik dari pihak yang masih dalam ikatan hukum dengannya, maka konsumen memiliki suatu kebebasan hak mendapatkan mendapatkan solusi dari timbulnya permasalahan hukum dan juga pembelaan hukum.
h. Berhak  menikmati  lingkungan  hidup  yang  layak.  Jaminan  akan  kesejahteraan  lingkungan  ini meliputi lingkungan hidup dalam artiannya fisikal dan fisik.
i. Berhak  untuk  terlindungi  dari  segala  upaya  persaingan  curang.  Bersaing  dengan  tidak  baik  atau curang  disebut  juga  persaingan  tidak  sehat,  walaupun  persaingan  terjadi  antara  pelaku  usaha, namun  dampaknya  dirasakan  oleh  konsumen.  Bersaing  dalam  usaha  secara  tidak  sehat  terjadi, apabila  suatu  pengusaha  begitu  berambisi  menarik  pelanggan  dengan  suatu  dalil  yang  tidak terpuji.
j. Berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  konsumen.  Pendidikan  sangat  penting,  dan  merupakan upaya  untuk  mengedukasi  para  pengguna  barang/jasa  dalam  menggunakan  hak  serta kewajibannya. Pendidikan konsumen  bisa melalui jenjang edukasi formal, maupun dapat melalui media lainnya dan segala pelatihan dari lembaga swadaya masyarakat.

## 2. Tanggung  Jawab Perusahaan  Kefarmasian  Apabila Konsumen Obat-Obatan Dirugikan Dalam Kefarmasian
Kewenangan  merupakan  muatan  hak  serta  kewajiban  yang  sepenuhnya  diberikan  kepada  seseorang melalui ketentuan hukum. Perbedaan yang  terletak mendasar antara hak serta kewajiban yaitu bersifat individualm  maupum  melekat  pada  individu  sedangkan  hukum  bersifat  universal  dan  berlaku mengikat bagi setiap orang. Dalam Perusahaan Kefarmasian, selain perusahaan sebagai pelaku  usaha bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  konsumen  obat-obatan,  maka  ada  pihak  lain  lagi  yang bertanggung  jawab  yaitu  pihak  Apoteker,  yang dalam menjalankan pelayanan kefarmasian memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 51 Tahun 2009, yaitu apoteker diantaranya dapat menugaskan seorang apoteker pendamping yang memiliki.
Sedangkan  muatan  Pasal  25  PP  Nomor  51  Tahun  2009  lebih  memusatkan  pada  hak  seorang apoteker  baik  itu  dalam  mendirikan  apotek    dalam  pendirian  apotek  itu  sendiri  seorang  apoteker dapat  bekerja  sama  dengan  pemilik  modal,  dan  yang  paling  penting  dalam  muatan  pasal  tersebut memuatkan  ayat  bahwa  dalam  hal  kepemilikan  apotek  maupun  kerja  sama  dalam  hal  permodalan dan  pelaksanaan  apotek  tersebut  haruslah  berdasarkan  pada  konstitusi  yang  diatur  tentunya  melalui undang-undang.  Kewajiban  apoteker  sebagai  suatu  etika  profesi,  juga  memiliki  tanggung  jawab umum, tanggung jawab terhadap  konsumen,  tanggung  jawab terhadap teman sejawat  dan kewajiban terhadap sejawat petugas kesehatan lain (Dewi, 2008) .
Selanjutnya  kewajiban  apoteker  terhadap  konsumen  yaitu  memberikan  jaminan  pelayanan secara  penuh  pertanggungjawaban  yang  baik  dan  benar  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pemberian obat  kepada  pasien.  Melindungi  penurunan  kualitas  obat  dan  kesiapan  farmasi  terhadap  pengaruh cuaca,  temperatur,  segala  bentuk  bencana,  serangga  dan  lain-lain.  Menjaga  kerahasiaan  pasien, menjaga  kebersihan  apotek,  memberikan  pelayanan  konseling  dan  residensial,  melakukan  skrining
resep, menjaga  mutu pelayanan. memberikan  informasi  efek samping  dan kontra  indikasi  obat. Hak perusahaan  Kefarmasian  sebagai  pelaku  kegiatan  usaha dalam pasal 6 tentang  UU  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  UUPK  diantaranya  memuatkan  sesuai  dengan  kesepakatan  berhak  menerima pembayaran,  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  berhak  melakukan  pembelaan  diri  dalam penyelesaian  hukum  sengketa  konsumen  dan  berhak  mendapatkan  pemulihan  nama  baik  apabila tidak  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian  konsumen  diakibatkan  oleh  barang  ataupun  jasa  yang diperdagangkan.
Saat  kondisi  sudah  normal  sekalipun,  harga  obat  dikatakan  mahal  jika  obat  tersedia  dan diresepkan  rasional  dan  wajar  tetapi  tidak  terjangkau  dengan  daya  beli  masyarakat.  Sebaliknya, dikatakan obat langka, dalam hal harganya terjangkau dan diresepkan rasional dan wajar, tetapi tidak tersedia di apotek. Apalagi dalam krisis multidimensi pada tahun 1997-2000 beban konsumen sangat berat, tetapi krisis itu sendiri  bukanlah  akar  permasalahan  tingginya  harga  obat. Selain  itu tentunya petugas  apotek  harus  mampu  mengenali  segala  bentuk  istilah  tersebut  berikut  contohnya  sehingga mampu mengidentifikasi  serta membedakan  segala  kejadian  yang  masih  berkaitan  terhadap  akibat mengkonsumsi  sejumlah  obat  dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  pasien. Tujuan utama terapi obat adalah memberikan pemahaman akan pentingnya penggunaan obat yang dikonsumsi, terapi obat juga  memberikan  edukasi  mengenai  informasi  tentang  indikasi  obat  tersebut  serta  efek sampingnya. Tujuan  lainnya tentunya menghindari  penyalahgunaan  obat yang dapat membahayakan orang lain maupun diri sendiri.
Memberikan  capaian  kepastian  keluaran  klinik  dengan  demikian  kualitas  hidup  pasien  dapat meningkat  dan meminimalisir  obat (obat bebas maupun resep) yang berpotensi memiliki risiko yang tampak,  termasuk  juga  pendukung  proses  pengobatan  berupa  alat kesehatan.  Terpenting  dari tujuan terapi  obat  juga  mencegah  adanya  kejadian  yang  tidak  sesuai  terhadap  tujuan  dengan  kata  lain disebutkan sebagai medication error dan reaksi obat yang tidak diharapkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum konsumen obat-obatan dalam  pelayanan  kefarmasian,  secara  prinsip  sudah  diatur  dalam  UU  Nomor  8 Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, dalam  prakteknya di  Apotik Kimia farma perlindungan  hukum konsumen obat-obatan  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  Selanjutnay  pertanggungjawaban  perusahaan kefarmasian  atas  kerugian  konsumen  obat-obatan  berjalan  sesuai  aturan  dalam  UU  Nomor  8  tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  yaitu  memberikan  ganti  rugi  secara  materiil  maupun immateriil  ketika  konsumen  dirugikan.  Dalam  hal  ini  perusahaan  kefarmasian  dalam  mewujudkan keselamatan konsumen dalam pelayanan kefarmasian sangat penting.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas, adapun  saran yaitu  Kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait,  diharapkan  terus  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  dalam  berbagai  kegiatan  yang terkait edukasi kepada konsumen dalam memperjuangkan  hak-haknya untuk menjadi konsumen yang kritis  dan  mandiri.  Diharapkan  Kepada  Perusahaan  Kefarmasian  dalam  pelayanan  kefarmasian  oleh apoteker  sebaiknya  mengutamakan  pelayanan  daripada  imbalan  dan  terus  aktif  menjalankan perannya  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  keselamatan  konsumen  dalam  pelayanan kefarmasian.  Kepada  Masyarakat  diharapkan  kepada  konsumen  untuk  lebih  kritis  dalam  memakai barang  dan/atau  jasa,  mengetahui  dengan  tepat  segala  informasi  yang  berhubungan  dengan  barang dan/atau jasa yang dipakainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, A. I. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan . Yogyakarta: Pustaka Book.
Efendi, S., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2018). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Obat- Obatan Tradisional  yang  Berasal  dari  Luar  Negeri  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Konsumen. JOM Fakultas Hukum , 5 (1), 1–15.
Juwanti, L., & Tilov, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. Niagawan , 7 (3), 16–17. Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika .
Nurbiyati,  T.,  &  Wibowo,  A.  H.  (2014).  Pentingnya  Memilih  Jajanan  Sehat  Demi  Kesehatan  Anak. JJurnal Inovasi Dan Kewirausahaan , 3 (3), 192–196 . Sari, N. (2014). Pemberdayaan Hak Konsumen atas Informasi Obat. Jurnal Media Hukum , 21 (2), 293–308. Shofie, Y. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: PT Cita Aditya Bakti. Citra Aditya Bakti
Sulastomo. (2000). Manajemen Kesehatan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Susanto, H. (2008). Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan . Visimedia. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika .