DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 3 Juni 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara Warga dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam
Yusi Yantitama 1 , Eko Wahyudi 2
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, yusiy573@gmail.com 2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, ekow.ih@upnjatim.ac.id
Corresponding Author: yusiy573@gmail.com
Abstract: Resolving environmental disputes between residents and chicken farming business owners in Karangjati Ngawi Village is a complex challenge in the context of environmental sustainability  and  law  enforcement.  This  research  uses  empirical  research  methods  with  a qualitative  approach  to  understand  the  dispute  resolution  process  that  occurs.  Data  was collected through in-depth interviews with related parties, field observations, and analysis of documents related to environmental regulations and local government policies. The research results  show  that  environmental  dispute  resolution  involves  various  actors,  including  local governments,  law  enforcement  agencies,  local  communities,  and  business  owners.  The dispute resolution process is influenced by factors such as environmental policies, economic interests, social and cultural aspects, as well as community perceptions of the environmental impacts  of  chicken  farming.  This  research  also  identifies  challenges  and  opportunities  in efforts to  resolve environmental disputes in  a sustainable and inclusive manner. It is  hoped that  the  findings  from  this  research  will  provide  valuable  insights  for  policy  makers,  legal practitioners  and  other  related  parties  in  improving  environmental  dispute  resolution mechanisms and increasing participation and justice for all parties involved.
Keyword: Environment, Animal Husbandry, Crime.
Abstrak: Penyelesaian sengketa lingkungan antara warga dan pemilik usaha ternak ayam di Desa  Karangjati  Ngawi  merupakan  tantangan  yang  kompleks  dalam  konteks  keberlanjutan lingkungan  dan  penegakan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris dengan  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  proses  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  pihak  terkait,  observasi  lapangan, dan analisis dokumen terkait peraturan lingkungan dan kebijakan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, komunitas lokal, dan pemilik usaha. Proses penyelesaian sengketa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan lingkungan, kepentingan  ekonomi,  aspek  sosial  dan  budaya,  serta  persepsi  masyarakat  terhadap  dampak lingkungan  dari  usaha  ternak  ayam.  Penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  tantangan  dan peluang  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungan  yang  berkelanjutan  dan  inklusif. Temuan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi
pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian  sengketa  lingkungan  dan  meningkatkan  partisipasi  serta  keadilan  bagi  semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: Lingkungan, Peternakan, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  yang  utama  bagi  manusia  adalah  tanah,  air,  dan  udara.  Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.  Lingkungan hidup secara umum dapat diartikan sebagai segala  benda,  keadaan  dan  kondisi  yang  tersedia  bagi  kita  dalam  ruang  serta  pengaruhnya yang  mempengaruhi  kehidupan  termasuk  kehidupan  manusia.    Pada  era  modern  ini, perlindungan  lingkungan  menjadi  topik  yang  semakin  penting  dalam  hukum  administratif. Beberapa undang-undang dan peraturan  telah diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah lingkungan dan melindungi alam dari kerusakan.
Lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  orang  maka  dari itu setiap orang wajib menjaga lingkungan. Hak asasi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  telah  dijamin  negara  terbukti  dengan  diamanatkan  dalam  Pasal  28H Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Secara  khusus  pemerintah telah  mengeluarkan  aturan  mengenai  lingkungan  hidup  yang  mana  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengertian mengenai lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang isinya  lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Pentingnya  alam  untuk  keberangsungan  hidup  manusia,  membuat  hukum  tentang lingkungan  hidup  harus  ditegakkan.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  dapat  berupa preventif dan represif. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak sosial  dan  dampak  lingkungan  hidup  yang  akan  timbul  dari  kegiatan  usaha  tersebut. Sedangkan  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  yang  bersifat  represif  adalah  penegakan hukum  setelah  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup.  Dalam  hukum  lingkungan, penegakan  hukum  secara  preventif  harus  lebih  diutamakan,  karena  penanggulangan  akibat pencemaran  melalui  penegakan  hukum  represif  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar. Kerangka  hukum  memainkan  posisi  sentral  terkait  memastikan  keamanan  serta  keadilan melangsungkan kehidupan sehari-hari guna perlindungan hukum (Nurcahyani,2024).
Kerugian  yang  akan  diderita  oleh  lingkungan  sebagai  akibat  dari  pencemaran  tidak mungkin  dapat  dipulihkan  kembali  dalam  waktu  yang  cepat.  Upaya  penegakan  hukum lingkungan  yang  harus  dilakukan  lebih  dahulu  adalah  yang  bersifat compliance ,  yaitu pemenuhan  peraturan,  atau  penegakan  hukum  preventifnya  dengan  pengawasannya. Sementara  itu,  penerapan  hukum  pidana  dalam  kasus-kasus  pencemaran  lingkungan  perlu memperhatikan  asas  subsidaritas  sebagai  berikut:  sebagai  penunjang  hukum  administrasi, berlakunya  hukum  pidana  tetap  memperhatikan  asas  subsidaritas  yaitu  hendaknya  hukum pidana didayagunakan apabila sanksi di bidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup  tidak efektif dan/atau tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  berat  dan/atau  akibat  perbuatannya  lebih  besar  dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat,  untuk  mencegah  terjadinya  pencemaran  terhadap  lingkungan  oleh  berbagai  aktivitas manusia,  maka  diperlukan  pengendalian  terhadap  pencemaran  lingkungan.  Salah  satu permasalahan  pencemaran  lingkungan  yang  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  sehingga membutuhkan penyelesaian hukum adalah pencemaran udara yang terjadi pada usaha ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi.
Usaha  peternakan  ayam  selain  mempunyai  prospek  yang  baik  untuk  dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pemukiman dekat  kandang.  Hal  ini  karena  usaha  ternak  ayam  dapat  menimbulkan  polusi  udara  (bau), banyaknya lalat  yang berkeliaran di  kandang dan sekitarnya,  yang sangat  berpengaruh pada kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan (Andi,2017).
Akhir-akhir  ini  usaha  peternakan  ayam  dituding  sebagai  usaha  yang  turut  ikut  serta mencemari  lingkungan  karena  banyaknya  peternakan  ayam  yang  berada  di  lingkungan masyarakat.  Lokasi  yang  dekat  dengan  pemukiman  penduduk  menyebabkan  masyarakat mengeluhkan  dampak  buruk  dari  kegiatan  usaha  tersebut.  Limbah  peternakan  yang  berupa feses,  sisa  pakan  serta  air  dari  pembersihan  ternak  dan  kandang  menimbulkan  pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi.
Sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  berawal  dari adanya  laporan  tertulis  dari  warga  yang  menyebutkan  bahwa  aktivitas  peternakan  ayam potong milik Ibu Pini Retnowati menimbulkan dampak bau menyengat dan banyaknya lalat yang  mengganggu  kesehatan  serta  kenyamanan  warga  yang  tinggal  di  dekat  kandang. Pencemaran  udara  yang  diakibatkan  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  Kabupaten  Ngawi membuat  resah  warga  sekitar  sehingga  membuat  laporan  resmi  pada  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Ngawi.  Warga  menuntut  agar  usaha  tersebut  ditutup  karena  mengganggu lingkungan,  sementara  pemilik  usaha  keberatan  jika  usahanya  ditutup  karena  sudah mengeluarkan modal besar mencapai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Penyebab sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  adalah  adanya  tidak adanya  izin  usaha  serta  tidak  dilengkapinya  dokumen  UKL-UPL  (Upaya  Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Ngawi  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Kondisi  ini  menarik  untuk  diteliti  tentang  penyelesaian  sengketa  yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemilik usaha.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  telah  mengatur  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Andi  Hamzah  menjelaskan  bahwa  setiap  orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mencegah  dan menanggulangi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Kelanjutan  dari  pokok  ini adalah  beban  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  dipertanggungjawabkan  kepada pihak  yang  mencemari  dan  merusak  lingkungan  hidup.  Sianturi  menjelaskan  bahwa tanggungjawab  pidana  lingkungan  hidup  adalah  proses  yang  dilalui  seseorang  sebagai konsekuensi  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terhadap  lingkungan  hidup.  Perbuatan tersebut berupa kesengajaan ( opzet ) maupun kealpaan ( culpa ) (Andi,2017).
Sengketa  hukum  lingkungan  yang  merugikan  masyarakat  perlu  mendapatkan penyelesaian  yang  tepat.  Terdapat  langkah  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup Penyelesaian  sengketa  tentang  lingkungan  hidup  diatur  dihukum  lingkungan  yang  terdapat dalam  Pasal  84  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  disebut  UUPPLH  dimana  dalam  pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  dilaksanakan melalui  pengadilan  atau  dilakukan  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  para  pihak  yang bersengketa.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  terdapat  langkah  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  sesuai  dengan  UUPPLH.  Pencemaran  udara  akibat  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati Kabupaten  Ngawi  merugikan  banyak  pihak  terutama  masyarakat  sekitar.  Harus  ada penyelesaian  sengketa  yang  baik  dan  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Sanksi hukum  perlu  dilakukan  secara  tepat  agar  kondisi  ini  tidak  terulang  dan  masyarakat  dapat melakukan aktivitas secara normal tanpa gangguan bau yang menyengat dan banyaknya lalat yang  mengganggu  masyarakat  sesuai  laporan  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Ngawi.
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menggali  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  Kabupaten  Ngawi  sekaligus  menggali  hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut.

## METODE
Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal penelitian hukum sosiologis  (penelitian lapangan),  menganalisa  aturan  hukum  pada  kenyataan  masyarakat.  Penelitian  ini  berupaya guna  menelaah  hukum  pada  arti  yang  riil,  menelaah  suatu  hukum  berfungsi  di  masyarakat. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memahami  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  di  masyarakat, menemukan  fakta  dan  data  yang  diperlukan,  dan  mengidentifikasi  masalah  untuk  mencari solusi (Efendi dan Rijadi, 2022). Penelitian ini mengkaji penerapan aturan hukum ( something behind  the  law ),  (Efendi  dan  Rijadi,  2022)  terutama  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pemenuhan segala hak istri atas cerai talak pada Pengadilan Agama Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Usaha  Ternak  Ayam  Di Karangjati Kabupaten Ngawi
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati Kabupaten  Ngawi  perlu  dianalisis  untuk  mengetahui  kesepakatan  yang  dicapai  dalam menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Konflik  atau  pertentangan  dapat  muncul  diantara  orang atau kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama terhadap harta benda atau  obyek  kepemilikan  dan  menimbulkan  akibat  hukum  diantara  mereka  (Winardi,  2014). Sengketa  lingkungan  hidup  diatur  dalam  UUPPLH  2009  yang  dimana  dirumuskan  dalam Pasal 1 angka 25. Dimana menurut pasal tersebut perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua  pihak  atau  lebih  yang  timbul  akibat  suatu  kegiatan  yang  memiliki  potensi  dan/atau berdampak terhadap lingkungan hidup.
Penegakan  di  dalam  hukum  lingkungan  yaitu  upaya  menegakkan  hukum  material khususnya  yang  terdapat  pada  UUPPLH.  Penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  Hukum  Pidana.  Penegakan  hukum lingkungan  dapat  dilakukan  secara  preventif  dan  represif  sesuai  dengan  sifat  dan efektivitasnya (Sulistyani, 2017).
Pada  penelitian  ini  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  akan  difokuskan  pada penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Adapun  penyelesaian  di  luar  pengadilan  terdapat tiga macam  yaitu negosiasi,  mediasi,  arbitrase. Negosiasi  itu sendiri dapat diartikan sebagai proses  jalan  berunding  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakan  bersama.  Mediasi  itu sendiri  adalah  para  pihak  yang  bersengketa  memerlukan  bantuan  seseorang  untuk  mencari alternatif  atau  menyelesaikan  penyelesaian  sengketa.  Sedangkan  arbitrase  adalah  proses dimana para pihak yang bersengketa mendapatkan bantuan oleh pihak ketiga yang memiliki kewenangan penuh guna menyelesaikan masalah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
Penyelesaian  sengketa  yang  diterapkan  mendasar  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten Ngawi  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang  menjelaskan  bahwa  Usaha  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup yang  diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan  / atau kegiatan.
Sengketa  lingkungan  hidup  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  diawali  dari  laporan tertulis  warga  desa  Karangjati  nomor  900/168/404.316.13/2019  perihal  pengaduan masyarakat  Desa  Karangjati  tentang  dampak  lingkungan  usaha  peternakan  ayam  potong. Laporan pengaduan tersebut menyebutkan bahwa aktivitas peternakan ayam potong milik Ibu Pini  Retnowati  yang  berada  di  RT.  12  RW.  02  Dusun  Bangon  Desa/Kec.  Karangjati menimbulkan  dampak  bau  menyengat  dan  banyaknya  lalat  yang  mengganggu  kesehatan warga  masyarakat  di  sekitar  kandang.  Hasil  musyawarah  warga  menyatakan  bahwa  usaha peternakan ayam potong tersebut harus ditutup.
Laporan  pengaduan  warga  ditujukan  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Ngawi.  Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Supratikmiasih,  SKM,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi  mendapatkan  keterangan  bahwa  :  “Menindaklanjuti  laporan  warga  masyarakat  desa Karangjati,  kamu  melakukan  verifikasi  guna  mengetahui  kondisi  peternakan  ayam  potong yang  bersengketa  tersebut  secara  langsung  secara  langsung.  Kami  melakukan  pemeriksaan perijinan dan dokumen lingkungan. Hasilnya kandang tersebut idealnya menampung kurang lebih  25  ribu  ekor.  Saat  verifikasi  terisi  anakan  sebanyak  sekitar  18  ribu  ekor  anak  ayam umur  1  minggu.  Peternakan  ayam  tersebut  juga  tidak  memiliki  ijin  usaha.  Penyelesaian sengketa  yang  kami  sarankan  adalah  pemilik  usaha  segera  mengurus  ijin  usaha  dan menghentikan  kegiatan  peternakan  hingga  ijin  usaha  diterbitkan.  Selain  ini  juga  perlu dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.”(Supratikmiasih, 2024)
Hasil wawancara di atas menemukan bahwa usaha peternakan ayam potong milik Ibu Pini Retnowati yang disengketakan warga belum mempunyai ijin usaha dan dokumen UKL- UPL.  Wawancara  dengan  Bapak  Suparman,  selaku  Petugas  Pemeriksa  Perijinan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa: “Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  melakukan  pemeriksaan terhadap ijin usaha dan hasilnya belum ada satupun izin yang dikeluarkan dinas kami karena ada  beberapa  dokumen  kelengkapan  perizinan  yang  tidak  dipenuhi  pemilik  peternakan. Untuk  itu  hasil  musyawarah  dengan  pemilik  peternakan  dan  dihadiri  saksi  warga  setempat menghasilkan bahwa pemilik harus mengurus izin usaha serta menjaga kesehatan lingkungan sebagaimana pernyataan tertulis yang disanggupi” (Suparman,2024).
Wawancara  dengan  Ibu  Pini  Retnowati  selaku  pemilik  peternakan  ayam  pedaging Desa  Karangjati  Kecamatan  Karangjati  Kabupaten  Ngawi  :  “Penyelesaian  sengketa  dengan warga  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah  yang  ditengahi  Kepala  Desa  dan  Ketua  RT. Saya  akan  segera  menguruh  ijin  usaha  dan  dokumen  lingkungan  hidup.  Saya  juga  sanggup untuk  menutup  usaha  saya  apabila  di  kemudian  hari  peternakan  ayam  saya  menimbulkan pencemaran  lingkungan.  Hasil  musyawarah  tersebut  sudah  saya  setujui  dan  saya  tanda tangani.  Jadi  sengketa  sudah  dapat  diselesaikan  dengan  baik  melalui  musyawarah”  (Pini, 2024).
Wawancara dengan Bapak Sugeng, selaku Ketua RT. 12 RW. 02 Dusun Bangon Desa Karangjati  Kecamatan  Karangjati  Kabupaten  Ngawi  yang  bertindak  sebagai  saksi menyatakan  bahwa  :  “Sengketa  antara  warga  masyarakat  kami  dengan  pemilik  peternakan ibu Pini diselesaikan dengan musyawarah yang dihadiri instansi penegak hukum administrasi lingkungan  hidup.  Pemilik  usaha  peternakan  sudah  bersedia  menyepakati  hasil  keputusan musyawarah  tersebut.  Jadi  kami  selaku  korban  akan  memantau  pelaksanaan  kesepakatan
tersebut  agar  sesuai  dengan  kesanggupan  pemilik  peternakan  yang  telah  disepakati” (Sugeng,2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  di  atas  dapat  diketahui  bahwa penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati Kabupaten Ngawi adalah :
1. Masyarakat  membuat  surat  pengaduan  kepada  instansi  terkait  yaitu  Dinas  Lingkungan hidup.
Surat  pengaduan  masyarakat  yang  diajukan  adalah  surat  resmi  dari  Desa Karangjati  dengan  nomor  900/168/404.316.13/2019  perihal  pengaduan  masyarakat  Desa Karangjati  tentang  dampak  lingkungan  usaha  peternakan  ayam  potong.  Surat  pengaduan ini  dilampiri  hasil  musyawarah  warga  masyarakat  dan  dilengkapi  tanda  tangan  sebanyak 80  orang  warga  masyarakat  sekitar  kandang  yang  terdampak  pencemaran  lingkungan. Kutipan  hasil  musyawarah  tersebut  adalah  :  Dengan  sadar  dan  tanpa  paksaan  dari  pihak manapun,  warga  masyarakat  sepakat  dan  menyatakan  bahwa  usaha  peternakan  ayam potong  yang  berada  di  RT.  12  RW  02  Dusun  Bangon,  Desa  Karangjati  milik  Ibu  Pini Retnowati Harus  Ditutup .
2. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi  menindaklanjuti  laporan  tertulis  warga masyarakat tersebut dengan melakukan verifikasi pengaduan.
Pokok  pengaduan  yang  diverifikasi  adalah  timbul  bau  menyengat  dan  lalat khususnya  pada  musim  hujan.  Pencemaran  yang  terjadi  merupakan  pencemaran  udara yang berpotensi mengganggu kesehatan warga. Kesimpulan hasil verifikasi adalah sebagai berikut :
a. Bahwa  berdasarkan  hasil  verifikasi  pengaduan  terhadap  kegiatan  peternakan  An.  Pini Retnowati diketahui tidak memiliki ijin usaha.
b. Dokumen  lingkungan  yang  dimiliki  seharusnya  Dokumen  Upaya  Pengelolaan Lingkungan  (UKL-UPL)  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Lampiran  Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 bahwa usaha peternakan dengan jumlah ≥ 15.000 wajib memiliki Dokumen UKL-UPL.
Saran  atau  langkah  tindak  lanjut  yang  disampaikan  berdasarkan  hasil  verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:
1) Kegiatan  peternakan  milik  Pini  Retnowati  Dusun  Bangon  Desa  Karangjati Kecamatan Karangjati untuk segera mengurus ijin usaha dan menghentikan kegiatan peternakan  hingga  ijin  usaha  diterbitkan,  dan  melengkapi  dengan  Dokumen  Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana amanat Perda Kabupaten Ngawi Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Pasal  24  (1)  “Setiap  usaha  dan/  atau  kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam  criteria wajib  AMDAL  wajib  menyusun  dan  memiliki  UKL-UPL”,  dan  Pasal  (3)  “Setiap Kegiatan dan/ atau usaha yang memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati”.
2) Penanggungjawab  peternakan  diharapkan  untuk  berkoordinasi  dengan  Dinas Pertanian  terkait  dengan  teknis  peternakan  yang  baik  dan  ramah  lingkungan sehingga  tidak  mencemari  lingkungan  dan  menimbulkan  keresahan  masyarakat sekitar,  sebagaimana  amanat  Perda  Kabupaten  Ngawi  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  53  (1)  huruf  a “Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
3. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ngawi menindaklanjuti  laporan  tertulis  warga  masyarakat  dengan  melakukan  verifikasi pengaduan  dan  memberikan  jawaban  tentang  status  peternakan  yang  belum  mempunyai ijin usaha secara tertulis.
Tanggapan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Ngawi  tertuang  dalam  surat  Nomor  065/278/404.  116/2019  yang  ditujukan  kepada  Kepala Desa Karangjati. Isi surat tersebut intinya menyatakan bahwa :
1. Terkait  dengan  laporan  pengaduan  masyarakat  tentang  dampak  lingkungan  usaha peternakan  ayam  bahwa  belum  ada  satupun  izin  yang  dikeluarkan  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ngawi  dikarenakan  ada  beberapa dokumen  kelengkapan  perizinan  yang  tidak  dipenuhi  oleh  pemohon  (pemilik  peternakan ayam).
2. Guna  menghindari  timbulnya  konflik  internal  warga  masyarakat  di  lingkungan  sekitar peternakan, agar dapatnya hasil musyawarah perwakilan warga dilengkapi dengan notulen rapat beserta daftar hadir warga masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut. Hal ini dikarenakan  pada  proses  permohonan  pengajuan  perizinan  yang  dimohon  pemilik peternakan  melibatkan  persetujuan  warga  masyarakat  setempat  lengkap  dengan pembubuhan tandatangan dan stempel basah ketua RT dan Kepala Desa setempat.
3. Musyawarah antara perwakilan warga dengan pemilik peternakan dengan dihadiri Kepala Desa Karangjati dan disaksikan Ketua RT setempat menghasilkan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan menutup usahanya apabila di kemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan (bau).
4. Kepala  Desa  Karangjati  menindaklanjuti  hasil  verifikasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ngawi  dengan melakukan musyawarah. Musyawarah dihadiri Kepala Desa, Ketua RT setempat, pemilik usaha  Ibu  Pini  Retnowati,  dan  perwakilan  warga  yang  tinggal  di  sekitar  kandang.  Hasil musyawarah menemukan bahwa Ibu Pini Retnowati menyatakan sanggup menutup usaha ternak ayam pedaging bila dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan (bau).

## Hambatan  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Usaha  Ternak Ayam Di Karangjati Kabupaten Ngawi
Penyelesaian  sengketa  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  ataupun  melalui  luar pengadilan.  Apabila  melalui  pengadilan  maka  dapat  melalui  pendekatan  instrumen administrasi dilakukan oleh warga dan badan hukum perdata. Hasil gugatan diterbitkan oleh pengadilan  tata  usaha  negara  sebagai  instansi  pemerintah  yang  menerbitkan  keputusan  tata usaha  negara.  Apabila  dilakukan  penyelesaian  di  luar  pengadilan  maka  dapat  dilakukan berbagai alternatif penyelesaian yaitu dapat berupa negosiasi, mediasi, arbritase. Penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati  Kabupaten  Ngawi mengalami beberapa hambatan. Adapun hambaan-hambatan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Peternakan sudah memulai musim ternak baru dengan umur anakan 1 minggu, sementara hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup kegiatan peternakan harus ditutup sampai dengan ijin usaha keluar.
Hasil  verifikasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi  menemukan  kondisi bahwa  kandang  peternakan  ayam  pedaging  di  Desa  Karangjati  idealnya  menampung kurang lebih 25 ribu ekor. Saat verifikasi terisi anakan sebanyak sekitar 18 ribu ekor anak ayam umur 1 minggu. Artinya masih sesuai dengan kapasitas yang semestinya.
Namun  dampak  pencemaran  lingkungan  utamanya  bau  yang  menyengat  dan banyaknya  lalat  yang  mengganggu  kesehatan  warga  masyarakat  sekitar  kandang menunjukkan terdapat pengelolaan peternakan yang kurang memenuhi standar lingkungan hidup.
Temuan  verifikasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemilik  peternakan  telah mengeluarkan  modal  besar  untuk  memulai  usahanya  tersebut  sehingga  membutuhkan kesepakatan  dengan  warga  sekitar  agar  usaha  tetap  dapat  berjalan  namun  tidak mengganggu  kondisi  lingkungan  sekitar  kandang.  Untuk  itu  solusinya  adalah  pemilik
peternakan  ayam  di  Desa  Karangjati  harus  sanggup  memenuhi  pengelolaan  dan pemantauan  lingkungan  hidup  yang  ditujukan  kepada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.
Surat  pernyataan  kesanggupan  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup (SPPL) tersebut dapat dijadikan sebagai bukti kemampuan pengelolaan usaha peternakan ayam yang ramah terhadap lingkungan. Adapun kesanggupan yang disepakati dalam SPPL tersebut meliputi :
a. Melaksanakan  ketertiban  umum  dan  senantiasa  membina  hubungan  baik  dengan tetangga sekitar.
b. Menjada kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
c. Berganggungjawab  terhadap  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
d. Bersedia  dipantau  dampak  lingkungan  dari  usaha  dan/atau  kegiatannya  oleh  pejabat yang berwenang.
e. Menjaga  kelestarian  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  di  lokasi  dan  sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
f. Apabila  kami  lalai  melaksanakan  pernyataan  pada  angka  1  sampai  angka  5  di  atas, kami  bersedia  bertanggunjawab  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
2. Peternakan  ayam  di  Desa  Karangjati  belum  mampu  memenuhi  dokumen  kelengkapan perizinan.
Perijinan  usaha  merupakan  aspek  penting  dalam  menjalankan  usaha  peternakan ayam  terutama  terkait  dengan  dampak  terhadap  lingkungan.  Hambatan  belum terpenuhinya  dokumen  kelengkapan  perizinan  sehingga  menjadi  permasalahan administrasi yang harus segera dipenuhi pemilik peternakan ayam.
Peternakan ayam di Desa Karangjati belum mempunyai dokumen persetujuan warga masyarakat  setempat  lengkap  dengan  pembubuhan  tandatangan  dan  stempel  basah  ketua RT  dan  Kepala  Desa  setempat.  Kesepakatan  hasil  musyawarah  yang  dilakukan  antara pemilik  peternakan  ayam  dengan  warga  dihadiri  Kepala  Desa  dan  Ketua  RT  setempat dijadikan  sebagai  salah  satu  persyaratan  pada  pengajuan  perizinan  usaha  kepada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.
Kesepakatan hasil musyawarah dengan warga sekitar ditindaklanjuti dengan beberapa langkah pengelolaan dampak lingkungan sebagai berikut : 1. Menjaga kebersihan di sekitar lokasi usaha, agar bau yang disebabkan oleh kotoran ayam tersebut  tidak  mengganggu  lingkungan  di  sekitarnya,  dan  menyediakan  tempat  untuk pembuangan  kotoran  ayam  agar  tidak  mengundang  lalat  yang  dikarenakan  oleh  kotoran ayam tersebut.
2. Menyediakan  tempat  peresapan  untuk  pembuangan  air  limbah  dari  tempat  usaha  agar limbahnya tidak mengalir kemana-mana supaya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
3. Menyediakan tempat sampah agar sampah tersebut tidak  berhamburan kemana-mana dan tidak boleh membakar sampah di sembarang tempat.
4. Melakukan  penghijauan  dengan  menanam  pohon  di  sekitar  lokasi  kandang  agar  nampak indah, sejuk dan nyaman serta mampu mengurangi pencemaran udara.
Beberapa  langkah  di  atas  segera  dijalankan  oleh  pemilik  dan  pengelola  peternakan ayam di Desa Karangjati agar dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Aktivitas dan  kesehatan  warga  masyarakat  di  sekitar  kandang  tidak  terganggu,  sementara  itu peternakan juga tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak  ayam  di  Karangjati Kabupaten Ngawi bahwa masyarakat membuat surat pengaduan kepada instansi terkait yaitu
Dinas  Lingkungan  hidup  nomor  900/168/404.316.13/2019  perihal  pengaduan  masyarakat Desa  Karangjati  tentang  dampak  lingkungan  usaha  peternakan  ayam  potong. Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Ngawi  menindaklanjuti  laporan  tertulis  warga  masyarakat tersebut  dengan  melakukan  verifikasi  pengaduan  yang  mendapatkan  hasil  yaitu  kegiatan peternakan  An.  Pini  Retnowati  diketahui  tidak  memiliki  ijin  usaha  dan  Dokumen  Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten  Ngawi  menindaklanjuti  laporan  tertulis  warga  masyarakat  dengan melakukan  verifikasi  pengaduan  dan  memberikan  jawaban  tentang  status  peternakan  yang belum mempunyai ijin usaha secara tertulis.
Hambatan  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  terhadap  usaha  ternak ayam di Karangjati Kabupaten Ngawi adalah peternakan sudah memulai musim ternak baru dengan umur anakan 1 minggu, sementara hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup kegiatan peternakan  harus  ditutup  sampai  dengan  ijin  usaha  keluar.  Peternakan  ayam  di  Desa Karangjati belum mampu memenuhi dokumen kelengkapan perijinan.

## REFERENSI
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Andi  Purnama  dan  Rochmani,  “Dampak  Lingkungan  Hidup  Dari  Usaha  Peternakan  Ayam Dan  Akibat  Hukumnya  Di  Desa  Candirejo  Mojotengah  Wonosobo”, Jurnal  Ilmiah Dinamika  Hukum ,  Vol  18  No  1,  April  2017,  hal.  18.Bambang  Sunggono,  2018,
Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Denovita,  AH.  Puspitosari,  H.  (2022).  Efektivitas  Mediasi  Penal  Pada  Proses  Penyidikan Kasus  Kekerasan  Perspektif Restorative  Justice (Studi  di  Kepolisian  Resor Bojonegoro). Yustisia Tirtayasa , Vol 2(2), 91
Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015).
Harun  M.  Husein,LingkunganHidup  Masalah,  Pengelolaan,  Dan  Penegakan  Hukumnya,
(Jakarta: Bumi Aksara: 1995)
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007 Muhammad  Akib,  Hukum  Lingkungan  prespektif  Global  dan  Nasional,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2014)
Muhammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, (Jakarta: PT Indeks,  2006) Nurcahyani, N., Wahyudi, E. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang  Jelas  Terhadap  Makanan  Kiloan  Tanpa  Label  oleh  Usaha  Mikro  Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), vol 4(3), hal 338.
Rochmadi  Usman,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Nasional,  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2013)
Sarjita,  Teknik  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan,  (Yogyakarta:  Tugujogja Pustaka, 2015)
Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  (Jakarta:  Story  Grafika, 2002)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017). Sukanda  Husin,  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika  Offset, 2009)
Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Takdir  Rahmadi,  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2011)
Dahlia  Kusuma  Dewi,  Alvi  Syahrin,  Syamsul  rifin,  Pendasaren  Tarigan,  “Izin  Lingkungan dalam  Kaitannya  dengan  Penegakan  Administrasi  Lingkungan  dan  Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, JurnalHukum , Vol 2, No. 1, hal. 12.