INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9075-9086 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF
yang Diperjualbelikan di E-Commerce
Cucu Santika
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: santisupardannn@gmail.com

## Abstrak
Fenomena pembajakan buku masih menjadi sebuah masalah yang terus terjadi di dunia karya sastra dan era digital menjadikan macam-macam pembajakan semakin beragam, seperti pembajakan yang dengan sengaja  merubah  format  menjadi e-book  atau  PDF  dan  menjualnya  secara  illegal  di  e-commerce. Dengan itu, pada artikel ini mempunyai sebuah maksud yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perbuatan pembajakan buku tersebut dan bagaimana hukum di Indonesia hadir untuk memberi perlindungan kepada para pemegang hak cipta atau para penulis sebagai pemilik karya sastra buku. Serta, mencari tahu bagaimana tanggungjawab dari e-commerce sebagai pihak yang memberikan tempat untuk transaksi jual-beli online. Metode penelitian yang dipakai ialah metode yuridis normatif yang  bersumber  pada  undang-undang  yang  didukung  oleh  kepustakaan  atau  literatur  lain  yang berhubungan dengan rumusan masalah. Hasil dari pembahasan ini berupa bahwa Diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemilik hak cipta diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi da hak  moral  serta  pemilik  hak  cipta  dapat melaporkan tindakan  pembajakan  terebut  dan  mengajukan gugatan pidana atau perdata serta sanksi bagi pelaku pembajakan diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat  (4)  UUHC  serta  Pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Tanggungjawab pihak e-commerce pun dapat dilihat pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta.
Kata kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, E-Commerce

## Abstract
The phenomenon of book piracy is still a problem that continues to occur in the world of literary works and the digital era has made the types of piracy increasingly diverse, such as piracy which deliberately changes the format to e-book or PDF and sells it illegally on e-commerce. With that in mind, this article aims to find out what the legal consequences of book piracy are and how the law in Indonesia exists to provide protection to copyright holders or authors as owners of book literary works. Also, find out what the responsibilities of e-commerce are as the party that provides a place for online buying and selling transactions. The research method used is a normative juridical method which is based on legislation which is supported by literature or other literature related to the formulation of the problem. The result of this discussion is that regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and copyright owners are given exclusive rights in the form of economic rights and moral rights and copyright owners can report acts of piracy and file criminal or civil lawsuits as well as sanctions for perpetrators of piracy regulated in article 113 paragraph (3) and paragraph ( 4) UUHC and Article 22 paragraphs (1) and (2) Government  Regulation  Number  80  of  2019  concerning  Trading  via  Electronic  Systems.  The responsibilities of e-commerce parties can also be seen in Article 10 and Article 114 of the Copyright Law.
Keywords: Copyright, Legal Protection, Responsibility, E-Commerce

## PENDAHULUAN
Kreativitas dan  ide adalah suatu hal yang mahal dan berharga sehingga diperlukannya usaha atau upaya perlindungan  hukum untuk melindungi para pencipta dan hasil karya intelektuanya  tersebut.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sudah  pasti  menyediakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan terhadap karya  hasil  dari  kreativitas  intelektual  dan  ide  para  pencipta  sebagai  wujud  dalam menjunjung  tinggi  kemakmuran  dan  keadilan  bagi  masyarakatnya.  Serta,  peraturan perundang-undangan itu hadir untuk memperjuangkan hak-hak atas kekayaan intelektual para pencipta.
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  HaKI  ialah  sebuah  kata  terjemahan  dari Intelectual Property Right (IPR) yang memiliki arti bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal  sebagai  HaKI  yaitu  hak  yang  timbul  karena  hasil  dari  suatu  pemikiran  karya intelektual individu yang kreatif dan hak tersebut dapat berupa hak ekonomi yang dapat dinikmati  atas  hasil  kereativitas  intelektualnya  tersebut.  Dalam  perkembangannya,  Hak Kekayaan Intelektual meliputi beberapa bidang, salah satunya adalah Hak Cipta. Indonesia sebagai  sebuah  negara  yang  berbasis  pada  hukum  telah  mengatur  menenai  hak  cipta tersebut, diantaranya adalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta dikenal sebagai sebuah hak yang memiliki sifat eksklusif yang
secara  otomatis  timbul  berdasarkan  pada  prinsip  deklaratif  saat  suatu  ciptaan  telah diwujudkan dalam bentk yang nyata tanpa harus mengurangi suatu batasan-batasan sesuai dengan ketentuan yang tela diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dna hal tersbut selaras yang telah dijelakan pada Pasal 1 angka 1 UUHC.
Karya  sastra,  terutama  sebuah  buku  ialah  salah  satu  bentuk  wujud  dari  hasil  dari sebuah kreativitas atau ide atau karya intelektual seseorang yang memerlukan usaha yang panjang sampai akhirnya dapat masuk ke dalam proses penerbitan. Sehingga tidak aneh apabila  buku  termasuk  ke  dalam  suatu  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta.  Buku merupakan  salah  satu  kunci  penting  dalam  dunia  pendidikan  dan    kunci  penting  untuk membangun  sumber  daya  manusia  yang  cerdas.  Namun,  karya  sastra  buku  ini  ternyata menjadi salah satu bentuk karya cipta atau karya intelektual yang seringkali menjadi sasaran pembajakan.  Banyak  buku-buu,  terutama  buku  populer  dan  buku-uku  referensi pengetahuan yang terkena kasus pembajakan oleh oknum pelanggar.
Dunia digital semakin berkembang pesat, sehingga buku-buku tidak lagi diterbitkan dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk dengan e-book. E-book merupakan versi elektronik  dari  suatu  buku  yang  memerlukan  suatu  media  elektronik,  seperti  laptop, komputer,  ponsel, dan sebagainya agar buku  dapat dibaca. Tetapi, tidak semua e-book yang tersebar di internet merupakan terbitan resmi dari para penulis atau penerbit dan tidak semua penerbit dan penulis menerbitkan karya bukunya dalam bentuk e-book.
Kemudahan  teknologi  dan  segala  kemajuannya  pada  faktanya  juga  memberikan dampak  negatif  dan  menjadikan  muncunya  beragam  jenis  pelanggaran  baru  terhadap pembajakan karya sastra buku. Selain melakukan pembajaan buku dengan mencetak buku fisik lagi dengan harga yang lebih murah, para pelaku pelanggaran kini mulai melakukan pembajakan dengan cara mengubahnya dalam bentuk digital atau e-book lalu menjualnya di platform jual-beli digital seperti shopee dengan harga yang jau lebih murah lagi. E-book hasil pembajakan itu dijual sekitar Rp.500 hingga Rp. 5.000 rupiah.
Pada Pasal 1 ayat 23 UU Hak Cipta telah dijelaskan mengenai arti dari pembajakan. Pada undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pembajakan ialah suatu kegiatan yang menggandakan suatu ciptaan dan/atau produk dan dari penggandaan tersebut dilakukan pendistribusian dengan tujuan untuk  mendapatan sebuah  perolehan  keuntungan secara ekonomi. Dan, berdasarkan pada pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan penggandaan dan/atau penggandaan yang memiliki tujuan komersil. Dari kedua pasal tersebut saja sudah jelas bahwa pembajakan, seperti penyebaran e-book ilegal, apalagi untuk tujuan komersil keuntungan pribadi tanpa adanya pemberian izin dari pemilik hak  cipta  merupakan  suatu  hal  yang  dilarang.  Sehingga,  terkiat  fenomena  ini,  rumusan
masalah yang dapat dicari ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atau penulis dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut serta bagaimana tanggungjawab dari pihak e-commerce sebagai penyedia layanan jasa jual-beli online?

## METODE PENELITIAN
Penlitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau suatu prosedur yang berhubungan dengan analisis yang mencakup beberapa hal, yang diantaranya adalah dapat berupa  sebuah  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk menemukan atau mempelajari fenomena hukum tertentu, sehingga pada akhirnya dapat menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang timbul (Ani, 2020).  Pada proses ini pada akhirnya  dibutuhkan  sebuah  metode  tertentu  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  rumusan masalah  yang  dikaji.  Dan  dalam  penulisan  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  pada artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang- undang  yang  berhubungan  dengan  pengaturan  terkait  Hak  Cipta,  yang  selanjutnya didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lain dan literatur-literatur seperti buku, karya ilmiah,  dokumen,  skripsi,  dan thesis hukum yang  berkaitan dengan objek penulisan dan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Hak Cipta atau Penulis Buku
Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu  hak yang memiliki sifat eksklusif, yang diberikan kepada para pencipta yang secara otomatis atau yang secara sendirinya itu timbul berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah para pencipta itu telah mewujudkan ciptaannya menjadi wujud yang nyata tanpa mengurangi batasan-bataasan yang sudah diatur di dalam peraturan  perundang-undangan    (Raharja,  2020).  Peraturan  terkait  hak  cipta  di  negara Indonesia  untuk  pertama  kalinya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1982 tentang Hak Cipta lalu mengalami perubahan beberapa kali, hingga terakhir kali diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang terkait hak cipta ini terus mengalami perubahan karena dengan alasan semakin banyaknya tingkat pelanggaran terhadap hak cipta sehingga dapat mengancam kreativitas masyarakat dan agar peraturan hukum yang ada terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Perlindungan terhadap sebuah hak cipta ini tidak terbatas hanya pada bidang ide atau hanya terbatas  pada pendapat  para ahli, sebuah  karya  dapat  dikatakan  sebagai sebuah karya orisinil setidaknya harus terdapat sebuah ciri khas sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah  karya  cipta  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan  dibaca  (Ramli, et.al,  2020).  Buku
sebagai salah satu karya yang masuk dalam bidang karya sastra merupakan suatu karya yang dapat dilihat bentuk fisiknya. Hingga, karena adanya perkembangan dunia teknologi yang juga memberikan dampak juga kepada karya sastra yang sudah mulai menerbitkan hasil karyanya dalam bentuk digital atau biasa disebut dengan e-book. Tetapi, tidak semua e-book yang beredar di internet dan diperjual-belikan di e-commerce merupakan terbitan resmi daripada penerbit dan penulis. Para pelaku pelanggaran ini membajak buku-buku populer dan mengubahnya menjadi format e-book lalu ia perjual-belikan secara illegal di e-commerce.  Kasus  pembajakan  seperti  inilah  yang  menjadi  perhatian  utama  dalam menerbitan perlindungan hukum terhadap para pemegang hak cipta, baik penulis maupun penerbit.
Indonesia sebagai negara yang menjalankan kehidupan  bernegaranya  berdasarkan pada  sebuah  hukum,  turut  serta  memberikan  perhatiannya  terhadap  keamanan  para pencipta dalam melindungi karya-karyanya, tidak terkecuali pada karya cipta sebuah buku. Dan dengan itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pencipta karya terhadap  hasil  ciptaannya  itu,  membuat  negara  harus  terus  melakukan  pembaharuan terhadap  ketentuan  perundang-undangan  terkait  hak  cipta  yang  dibuktikan  dengan diterbitannya Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pembaharuan ketiga dari UU Hak Cipta sebelumnya.
Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa dalam perlindungan yang telah diberikan, seorang pemilik hak cipta itu diberikan sebuah hak yang disebut dengan hak eksklusif di mana di dalam hak tersebut terdapat sebuah hak moral dan juga  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi  dan  hak  moral  hadir  untuk  memberikan  perlindungan kepada para pencipta atau  pemilik hak cipta  dan juga semua ciptaannya. Hak ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah hak yang diberikan kepada pencipta agar mereka selaku pemegang hak cipta dapat memperole keuntungan dan manfaat ekonomi atas hail karya ciptaannya (Lalamentik, 2018). Sementara, untuk hak moral sendiri dapat didefiniskan sebagai  suatu  hak  yang  secara  otomatis  secara  erat  melekat  pada  ciptaan  dan  dengan karena  hal  tersebut  pula  tidak  ada  satu  orangpun  dapat  menggunakan  atau menyalahgunakan ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta. (Mailangkay, 2017).
Tindakan pembajakan sebuah buku yang kemudian diubah formatnya menjadi e-book atau PDF yang kemudian diperjual-belikan secara illegal disebuah e-commerce itu termasuk ke  dalam  sbuah  tindak  pidana  yang  dapat  dilaporkan  berdasarkan  atas  delik  aduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Delik aduan sendiri merupakan sebua penununtutan yang mana yang berhak mengajukan tuntutan hanyalah pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas hal tersebut (Jamba, 2015). Hal tersebut berarti
bahwa harus ada pengaduan dari  seseorang yang telah dirugikan,  dalam hal  ini adalah pemilik hak cipta (penulis atau penerbit), agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta sehingga dapat diproses ke pengadian (Virginia, 2021).
Penyelesaian  sengketa  dari  pelanggaran  pembajakan  buku  yang  diubah  menjadi format e-book  lalu  diperjual-belikan  melalui  platform  digital  e-commerce,  maka  dapat dilalui proses gugatan perdata. Dalam mengajukan gugatan perdata, para pihak pemegang hak  cipta  atau  penulis  buku  yang  merasa  dirugikan  dapat  meminta  kompensasi  dalam bentuk ganti rugi. Kerugian tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu: pertama, adanya kerugian nyata  yang  diderita  oleh  pemegang  hak  cipta  atau  penulis  buku  (damnum  emergans), meliputi:  biaya  dan  rugi  dana,  dan  kedua,  Keuntungan  yang  tidak  diperoleh (lucrum cessans).  Para pihak dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan niaga dengan  maksud  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  kepentingan  ekonomi pencipta.  Pencipta  dapat  melakukan  somasi  terlebih  dahulu  kepada  pelaku  pembajakan buku dan jika somasi dihiraukan oleh pelaku, maka pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hingga pada akhirnya terbit putusan apakah hal tersebut benar adanya pelanggaran  atau  tidak  dan  apakah  harus  membayar  gant  rugi  atau  tidak  dan  apabila pencipta  lebih  ingin  memberikan  efek  jera  kepada  para  peanggar  maka  yang  dapat dilakukan  adaah  melaporkannya  kepada  DJKI  Kemenkumham  atau  juga  bisa  langsung kepada pihak kepolisan. (Simangunsong, et.al, 2020).
Beberapa  syarat  atau  unsur-unsur  yang  setidak  harus  ada  pada  saat  mengajukan gugatan pidana, diantaranya adalah: a) tindakan pelanggaran ini dilakukan dalam kegiatan keranga ekonomi, b) perbuatan terebut dapat merugikan orang banyak, seperti negara dan masyarakat  umum,  c)  perbuatan  tersebut  adalah  suatu  perbuatan  yang  merugikan peruahaan  dalam  lingkup  bisnis,  d)  pelanggaran  dilakukan  dalam  perseorngan  atau kelompok atau korporasi, dan e) pelanggaran tersebut memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk  memperoleh  kekayaan,  menghindari  pembayaran  seperti  tidak  melakukan  lisensi pada merk, atau memperoleh suatu keuntungan untuk pribadi atau dirinya sendiri.
Akibat Hukum Dari Pembajakan Buku yang Diubah Dalam Format E-Book atau PDF dan Diperjual-belikan di E-Commerce
Setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pasti  terdapat  sebuah  balasan  dari perbuatannya tersebut. Hal tersebut adalah yang disebut sebagai sebab-akibat. Begitupula dengan pelaku pelanggaran yang melakukan pembajakan terhadap sebuah buku yang lau diubahnya menjadi formt e-book dan diperjual belikan secara ilegal di e-commerce atau marketplace. Perbuatan pembajakan terhadap sebuah karya buku merupakan salah satu
bentuk dari tindak pidana. Pemilik hak cipta mendapatkan sebuah hak ekonomi yang mana menjadikan  pemilik  hak  cipta  memiliki  hak  untuk  melakukan  penerbitan,  penggandaan ciptaan, dan lainnya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dan bagi  siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi  tersebut,  seperti melakukan penggandaan tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka berdasarkan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC bahwa para pelanggar itu akan dikenakan sanksi pidana paling lama 4 taun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Pembajakan  buku  yang  diubah  menjadi  format  e-book  lalu  diperjual-belikan  di e- commerce  merupakan  sebagai  salah  satu  tindak  pidana  yang    sanksinya  juga  dijelakan dalam  pasal 113 ayat (4) UUHC, yang  menjelaskan  bahwa setiap orang yang memenuhi unsur  bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembajakan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  ama  10  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyaka  RP.  4.000.000.000,00.  Dan  selain  itu,  pembajakan  buku  melalui e-book  yang kemudian diperjual-belikan secara illegal, bagi para pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi tambahan berupa penutupan akses dan/atau dapat menutup konten oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 UU Hak Cipta 2014.
Pembajakan pada sebuah buku yang dengan sengaja diubah formatnya menjadi e- book atau PDF juga diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang  aturan  terkait  larangan  untuk  memperdagangkan  barang  ilegal  dan  apabila  hal tersebut terjadi maka penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga akan dikenakan sebuah sanksi. Jadi, yang akan dikenakan sanksi bukan hanya pihak penjual, dalam hal ini penyedia  jasa  juga  dianggap  ikut  berkontribusi  dalam  kegiatan  transaksi  jual-beli pembajakan buku. Tetapi, pihak e-commerce sebagai penyedia jasa tidak jadi mendapatkan sanksi  apabila  dengan  segera  melakukan  tindakan  terhadap  toko  yang  melakukan penjualan e-book atau PDF illegal.
Tanggnng Jawab Pihak E-Commerce Sebagai Penyedia Jasa Layanan Jual-Beli Online E-commerce atau Electronic Commerce merupakan sebuah produk ciptaan dari hasil adanya sebuah teknologi informasi, yang mana sampai saat ini teknologi informasi tersebut sangat berkembang dengan cepat, baik dalam bidang apapun, terlebih pada bidang atau kegiatan pertukaran barang, jasa, dan sebuah informasi yang semuanya dilakukan melalui sistem  elektronik,  seperti  internet,  televisi,  ataupun  semua  jaringan  komputer  lain  yang sejenis. E-Commerce sebagai salah satu hasil adanya teknologi  informasi  juga memiliki
sebuah ciri khas atau karakteristik yang tidak dapat terpisahkan, yang dalam hal tersebut diantaranya adala: a) terdapat sebuah transaksi antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang bertransaksi; b) adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi; c) terdapat sebuah jaringan internet dan/atau jaringan komputer lainnya sebagai alat transaksi.
Cepatnya  perkembangan  teknologi  menjadikan  semua  kegiatan  dalam  kehidupan semakin mudah untuk dilakukan. Termasuk praktik jual beli. E-commerce merupakan salah satu  bukti  dari  adanya  perkembagan  teknologi.  Masyarakat  dengan  mudah  melakukan transaksi  jual  beli  dengan  para  penjual  tanpa  harus  bertemu  secara  langsung.  Tetapi, walaupun  terdapat  sebuah  dampak  positif  dari  hal  tersebut,  terdapat  sebuah  dampak negatif. Salah satu contoh dari e-commerce yang menjadi tempat berlangsungnya jual beli adalah  shopee.  Shopee  merupakan  sebuah  platform  yang  menerapkan  sistem user generated content (UGC) yang mana penjual sebagai pengguna (user) diberikan sebuah wadah  untuk  mendistribusikan  atau  mengunggah  berbagai  macam  produk  yang  akan ditawarkan dan kemudian akan ditampilkan di halaman shopee untuk dijual (Puspaningrum, 2022). Pada sistem tersebut, shopee memberikan sistem yang independen kepada penjual dan  memberikan  kebebasan.  Tetapi,  dari  kebebasan  tersebut  ini  dapat  dimanfaatkan sebagai celah bagi para penjual yang tidak bertanggungjawab untuk memperdagangkan atau memperjual-belikan produk yang melanggar ketentuan hukum (Dhityaenggarwangi, et.al, 2021) dikutip dari (Yuswar, et.al, 2022).
Buku yang mengalami pembajakan yang lalu dengan sengaja diubah menjadi dalam bentuk e-book  dan selanjutnya dijual  dan didistribusikan produknya di platform shopee atau platform e-commerce lainnya dengan harga yang sangat jauh lebih murah daripada buku asli yang dilakukan oleh  para pelaku pembajakan merupakan sebuah produk yang melanggar  hukum.  Sehingga, e-commerce  seperti  shopee  atau  yang  lainnya  sebagai platform  penyedia  jasa  turut  serta  bertanggungjawab  atas  pendistribusian  buku  yang mengalami  pembajakan  dan  diperjual-belikan  di  platform  miliknya.  Sebagaimana  yang dijelaskan dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa e-commerce seperti shopee atau yang  lainnya  yang  serupa  sebagai  pihak  penyedia  jasa  tempat  jual-beli  online  dilarang membiarkan terjadinya transaksi jua beli barang atau produk penggandaan yang melanggar hak cipta. Dan, apabila sebagai pihak penyedia jasa ia sudah mengetahui bahwa terapat sebuah  transaksi  jual  beli e-book  hasil  dari  pembajakan  buku  itu  atau  membiarkan pelanggaran  hak  cipta  terjai  di  tempat  ia  mengelola  suatu  perdagagan  maka  pihak  e- commerce sebagai penyedia jasa tempat jual beli juga dapat dikenakan sanksi pidana denda paling  banyak  Rp.  100.000.000,-  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  dalam  Pasal  114 UUHC.
Pihak e-commerce  dibebankan  untuk  bertanggungjawab  atas  kegiatan  jual  beli  e- book hasil pembajakan dari buku-buku fisik yang mana hal tersebut merupakan produk melanggar  hukum  karena  sudah  seharusnya  saat  Penjual  atau  mitra  yang  akan menggunakan platform e-commerce pasti tidak semata-mata datang membuka toko online dan mempromosikan barang, tetapi diantara penjual dan pihak e-commerce pasti sudah memiliki  kesepakatan  bersama  dan  terdapat  ketentuan    dan  peraturan-peraturan  yang berlaku bagi hubungan usaha dagang diatara mereka (Widowati, 2022). Dari hal tersebut sudah  seharusnya  pihak e-commerce  mengetahui  produk  seperti  e-book  yang  dijual  di platform miliknya apakah original atau hasil dari sebuah pembajakan.
Berdasarkan pada asas tanggungjawab yang berdasarkan pada unsur kelalaian atau kesalahan (fault liability atau liability based on fault) bahwa dapat diketahui hal tersebut merupakan sebuah prinsip yang berlaku secara umum bahwa seseorang bertanggungjawab menurut hukum hanya jika diketahui adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya (Suria Nataadmadja&assoiates, 2019). Dan, berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan  terkait  asas  pertanggungjawaban  itu  sendiri,  bahwa  perbuatan  pembajaan buku yang dengan sengaja diubahnya menjadi format e-book atau PDF dan dijual secara Illegal di E-commerce merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum.
Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan dengan pasti bahwa itu termasuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum. Unusur-unsur perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah:
1. Terdapat suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar dan bertentangan dengan hak yang orang lain miliki.
2. Adapun suatu perbuatan yang terbukti melawan hukum
3. Jika ada suatu perbuatan yang perilakunya itu bertentangan dengan kesusilaan
4. Jika  ada  suatu  perbuatan  yang  melanggar  atau  bertengan  dengan  suatu  hal  yang keharusan di dalam sebuah pergaulan masyarakat yang baik.
Dan pembajakan buku yang diubah dengan sengaja dalam dalam bentuk e-book atau PDF yang lalu dengan sengaja diperjual-belikan di e-commerce itu telah memenuhi semua unsur-unsur  yang  termasuk  ke  dalam  perbuatan  melawan  hukum.  Beberapa  hal  yang menjadi bukti bahwa hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah dalam pelanggaran hak cipta tersebut terdapat sebuah kerugian yang diderita oleh orang  lain  atau  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  pemilik  hak  cipta.  Lalu,  adanya  alasan pemberian ta nggungjawab kepada pihak ¬e -commerce karena dianggap telah lalai karena telah  membiarkan  kegiatan  jual-beli  e-book  bajakan  dari  sebuah  karya  buku  dan  tidak
adanya usaha pencegahan atas hal tersebut sehingga menimbulkan sebuah kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta yang menjadi korban dan pembajakan buku tersebut.
Berdasarkan  pada  Pasal  1367  KUHPerdata  juga  dijelaskan  bahwa  tanggungjawab hukum terhadap orang yang mendapatkan kerugian tidak hanya akibat dari perbuatan yang dilakukan  pelaku  usaha,  tetapi e-commerce  sebagai  penyedia  jasa  juga  turut bertanggungjawab atas pelanggaran pembajakan buku tersebut.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta atau penulis buku diatur dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Pemegang  hak  cipta diberikana hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Apabila terdapat pemegang hak cipta yang mengalami kerugian atas pembajakan buku tersebut, dapat mengajukan gugatan  pidana  dengan  melaporkannya  kepada  DJKI  Kemenkumham  atau  juga  bisa langsung  kepada  pihak  kepolisan  atau  perdata  dengan  meminta  ganti  rugi  dan mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  niaga.  Serta,  akibat  hukum  dari kegiatan pembajakan itu ialah telah diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC dengan diberikan  pidana  denda  atau  pidana  penjara.  Serta,  berdasarkan  pada  Peraturan PemerintAh Nomor 80 Taun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22  ayat  (1)  dan  (2)  yang  menjelaskan  tentang  aturan  terkait  larangan  untuk memperdagangkan  barang  ilegal  dan  apabila  hal  tersebut  terjadi  maka  penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga akan dikenakan sebuah sanksi.
Pihak e-commerce sebagai penyedia jasa layanan jual beli online juga turut serta dibebankan sebuah tanggungjawab terkait kegiatan pelanggaran pembajakan terhadap sebuah karya buku. Hal itu diatur dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan bahwa ¬e - commerce seperti shopee atau yang lainnya yang serupa sebagai pihak penyedia jasa tempat  jual-beli  online  dilarang  membiarkan  terjadinya  transaksi  jua  beli  barang  atau produk penggandaan yang melanggar hak cipta dan Pasal 114 UUHC yang menyatakan bahwa pihak yang mengelola tempat perdagangan dan membiarkan proses jual beli buku bajakan berlangsung dikenakan sanksi denda. Pemberian beban tanggungjawab kepada pihak  e-comerce  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  pada  asas  tanggungjawab  yang berdasarkan pada unsur kesalahan (fault liability atau Liability Based on Fault) yang dapat dilihat pada Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrian, Fiery, Ratna Januarita. “Pertanggungjawaban Perusahaan E -Commerce Terhadap Penjualan  Produk  yang  Melanggar  Hak  Cipta  Dihubungkan  dengan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Bandung Conference Series: Law Studies 3, No. 2 (2023): 835-839
Dhityaenggarwangi, Chantry, Dian Purnamasari. “Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova.” Reformasi Hukum Trisakti 3,
No. 3 (2021): 224-231
Donandi,  Sujana. Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  (Intellectual  Property Right aw In Indonesia). Deepublish: Sleman, 2019
Fathanudien, Anthon, Vina Maharani. “Perlindungan Hukum Hak Cipta  Terhadap Buku Elektronik (E- book) di Era Globalisasi.” Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 14, No. 01 (2023): 52-63
Jamba,  Padrisa.  “Analisis  Penerapan  Delik  Aduan  Dalam  UU  Hak  Cipta  Untuk Menanggulangani Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia.” Jurnal Cahaya Keadilan 3,
No. 1 (2015): 32-49
Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Hukum Tenting Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.” Lex Privatum 6, No. 6 (2018): 12-19
Mailangkay, Ferol. “Kajian Hukum Tenting Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Lex Privatum 5, No. 4 (2017): 138-144
Purwati,  Ani. Metode  Penelitian  Hukum:  Teori  dan  Praktik.  Jakad  Media  Publishing: Surabaya, 2020
Puspaningrum, Erika Milania. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Online Marketplae Shopee Atas  Pemanfaatan Cookies Sebagai Instrumen  Praktik Targeted Advertising. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta), diakses  dari  https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/90979/Perlindungan-Hukum- Data-Pribadi-Konsumen-dalam-Online-Marketplace-Shopee-atas-Pemanfaatan- Cookies-sebagai-Instrumen-Praktik-Targeted-Advertising
Putri, Anggia Maharani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti,
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  Terhadap  Buku  Bajakan  yang  Dijual  Melalui Media Online.” Jurnal Interpretasi Hukum 3, No. 1 (2022): 31-36
Raharja,  Gan  Gan  Gunawan.  “Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  di Bidang Pembajakan Film.” Jurnal Meta Yuridis 3, No. 2 (2020): 91-112
Ramli,  Tasya  Safiranita,  et.al.  “Aspek  Hukum  Atas  Konten  Hak  Cipta  Dikaitkan  denan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”
Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 1 (2020): 62-69
Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Widinia Bhakti Persada Bandung: Bandung, 2022.
Sari,  Indah.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, No. 1 (2020): 53-70
Simangunsong,  Helena  Lamtiur,  et.al.  “Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E- book di Tokopedia.” Notarius 13, No. 1 (2020): 442-449 Suria  Nataadmadja&Associates.  (2019).  Liability  Based  on  Fault.  Diakses  pada tanggal  26  November  2023,  https://www.surialaw.com/news/liability-based-on- fault
Virginia, Ni Kadek Mira Lady, et.al. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E -Book (Electronic Book) Secara Illegal di Internet.” Jurnal Kertha Semaya 9, No. 7 (2021): 1163-1173
Widowati, Ratih. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace.” Jurnal Analisis Hukum 5, No. 2 (2022): 220-230
Yuswar,  Cheryl  Patriana,  et.al.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Platform  E -Commerce Terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparaasi Indonesia dan Malaysia). Jurnal Mecatoria 16, No. 1 (2023): 1-12