How to cite: Febriyanti,  Kusumo  Bintoro  (2023)  Analisis  Critical  Success  Factors  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Layanan Paten, (8) 3 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11531 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## ANALISIS CRITICAL SUCCESS FACTORS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) DALAM LAYANAN PATEN

## Febriyanti, Kusumo Bintoro
Magister Manajemen Universitas Bakrie, Jakarta Indonesia, Indonesia Email : feby.agunk@gmail.com, kusumo.bintoro@bakrie.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  bentuk  layanan  HKI  adalah  paten,  merupakan  hak  eksklusif yang diberikan  oleh  negara  kepada  inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang  teknologi dalam  jangka  waktu  tertentu.  Tren  permohonan  paten  dari  dalam  dan  luar  negeri cenderung meningkat, sehingga DJKI sangat fokus penyelesaian permohonan paten tepat  waktu.  Usaha  tersebut  membuahkan  hasil  dengan  dinobatkan  Indonesia menjadi negara dengan peningkatan pemberian Granted paten tertinggi pada tahun 2019  oleh  WIPO  yaitu  sebesar  176,1%.  Pemberian  HKI  secara  tepat  waktu  dan berkualitas adalah salah satu persyaratan untuk menjadi Kantor KI yang  mendapat pengakuan dari otoritas dan/atau lembaga KI dunia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis  CSF  DJKI  dalam  layanan  Paten.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup penelitiannya adalah Subdirektorat Pemeriksa  Paten  dan  para  Pemeriksa  Paten  DJKI.  Hasil  penelitian  ini  ditemukan beberapa  CSF  dari  perspektif  Pemeriksa  Paten  seperti,  1)  Ketersediaan  media komunikasi dan internet dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan, 2) Kemudahan akses referensi ilmu pengetahuan, 3)  Pemeriksa Paten memiliki pandangan bahwa peranannya  bermanfaat  bagi  masyarakat  4)  Kesesuaian  latar  belakang  Pendidikan dengan dokumen paten, dan 5) saluran komunikasi internal pegawai. Sedangkan 3 CSF  dari  perspektif  manajemen  seperti,  1)  Komunikasi,  2)  Komitmen  dan Kepemimpinan Pimpinan Tinggi serta 3) Pelatihan dan pembelajaran.
Kata kunci : DJKI; HKI; paten; pemeriksa aten; critical success factors (CSF).

## Abstract
One form of IPR service is patent, which is an exclusive right granted by the state to inventors for their inventions in the field of technology within a certain period . The
trend of patent applications from within and outside the country tends to increase, so DJKI is very focused on completing patent applications on time. This effort paid off  with  Indonesia  being  named the country  with  the  highest  increase  in  granting patents in 2019 by WIPO, which was 176.1%. The provision of IPR in a timely and quality manner is one of the requirements to become an IP Office that is recognized by the world IP authorities and/or institutions. Therefore, it is necessary to analyze the DJKI CSF in Patent services. This research is descriptive with qualitative and quantitative  methods.  The  scope  of  his  research  is  the  Sub-directorate  of  Patent Examiners and the DJKI Patent Examiners. The results of this study found several CSFs  from  the  perspective  of  the  Patent  Examiner  such  as,  1)  Availability  of communication media and the internet in supporting the implementation of the work,
2) Ease of access to scientific references, 3) Patent examiners have the view that their role is beneficial to the community 4) Compatibility of educational background with  patent  documents,  and  5)  employee internal communication channels.  While the 3 CSFs from a management perspective are, 1) Communication, 2) Commitment and Leadership of High Leaders and 3) Training and learning.
Keyword : DJKI; IPR; patent; patent examiner; critical success factors (CSF).

## Pendahuluan
Inovasi merupakan kunci untuk mengembangkan ekonomi berbasis pengetahuan ka- rena  perannya  yang  penting  dalam  menciptakan  pasar  tenaga  kerja  dan  pertumbuhan ekonomi (Widiansyah, 2017). Negara-negara berkembang saat ini sangat membutuhkan ino- vasi baru mengingat sebagian besar dari mereka terjebak perangkap negara berpendapatan menengah (Siregar et al., 2021). Tingkat inovasi suatu negara dapat diukur dengan banyak- nya temuan baru yang dihasilkan di suatu negara pada suatu periode tertentu (Sudirman & Alhudhori, 2018). Secara global, hanya 13 dari 101 negara berpenghasilan menengah yang dapat  meningkatkan  statusnya  ke  negara  berpenghasilan  tinggi  sejak  tahun  1960 (Abdurrohman, 2021). Kemampuan berinovasi dan membawa inovasi tersebut ke pasar akan menjadi  salah  satu  penentu  yang  sangat  krusial  dalam  persaingan  global  selama  beberapa dekade  mendatang  (Wujarso,  2022).  Ada  kesadaran  yang  muncul  di  antara  para  pembuat kebijakan bahwa kegiatan inovatif adalah pendorong utama kemajuan ekonomi, kesejahter- aan  serta  faktor  potensial  dalam  memenuhi  tantangan  global  di  setiap  negara.  Tanpa  hak paten atau hak kekayaan intelektual (HKI), para inovator tidak akan mendapatkan insentif finansial untuk melakukan penelitian dan berinovasi (Iskandar & Si, 2017).
Korelasi antara peningkatan permohonan paten dengan pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2017, setiap 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi In- donesia sebesar 0,06% (Budhijana, 2020). Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka
pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6 % (Muhyiddin, 2020). Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan  10%  paten  di  seluruh  sektor  industri  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  PDB sebesar  1,69%,  sementara  10%  kenaikan  investasi  hanya  berdampak  sebesar  1,64%.  Ber- dasarkan beberapa data tersebut dapat tergambarkan bahwa potensi kekayaan intelektual da- lam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Ini merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal (Herwanti & Irwan, 2013).
Di  Indonesia,  permohonan  paten  dapat  dilakukan  melalui  Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dimana DJKI merupakan salah salah satu unit Eselon I di ling- kungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas menyelenggara- kan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. DJKI  memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, dimana data paten kadaluarsa dapat diakses oleh peneliti dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah kadaluarsa tersebut sehingga dapat didaftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industry (Nugraha & SH, 2022).
Melalui pengadministrasi pendaftaran kekayaan intelektual, diharapkan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia dan akan menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Selain itu database yang ada pada DJKI dapat menjadi salah satu pertimbangan  dalam  pengadilan  bila  terjadi  gugatan  hukum  terkait  penyalahgunaan kekayaan intelektual (Tampubolon et al., 2021).
Setiap tahun World Intellectual Property Organization (WIPO) mengeluarkan World Intellectual Property Indicator bagi semua negara yang menjadi anggotanya berdasarkan dari data  statistik  tahun  sebelumnya.  Berdasarkan  laporan  pertahunnya,  rata-rata  permohonan paten  yang  diajukan  melalui  DJKI  cenderung  meningkat  dengan  tetap  yang  mendominasi dari  pengajuan  permohonan  luar  negeri,  begitu  juga  dengan  jumlah  pemberian  patennya ( grant ). Berdasarkan World Intellectual Property Indicator 2019, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan pemberian Granted paten tertinggi  yaitu sebesar 176,1%. Capaian ini merupakan prestasi besar bagi DJKI dalam memberikan layanan paten (Chandra & Liaqat, 2019).
Dalam bidang paten, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yaitu, Konvensi Paris, Paten Cooperation Treaty , dan Persetujuan Trade-Related Aspects of Intel- lectual Property Rights (TRIPs). Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan kon- vensi-konvensi tersebut dalam hukum nasional. Dalam konteks perundang-undangan, komit- men Indonesia tidak perlu diragukan. Akan tetapi, perangkat dan pemberlakuan hukum tidak diiringi dengan law enforcement yang baik (Syaprillah, 2016).
Pada tahun 2020-2024, DJKI berharap mendapat pengakuan dari otoritas dan/Lembaga Kekayaan  Intelektual  dunia  atas  keunggulannya  pada IP  service dibandingkan  kantor kekayaan  intelektual  lainnya  diseluruh  dunia.  Dalam  mencapai  cita-cita  menjadi The  Best
Intellectual Property Office in The World dalam IP service , DJKI telah merancang beberapa indikator dalam rencana program kerja 2020-2024 sebagai berikut: 1) peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi teknologi informasi, 2) penyelesaian permohonan tepat waktu, 3) sistem manajemen kualitas dengan penerapan ISO 9001 untuk pendaftaran paten, merek dan desain industri, 4) pembentukan pusat data kekayaan intelektual, serta 5) meningkatkan fasilitas  informasi  dan  pengembangan  kekayaan  intelektual  di  Indonesia  (Febliany  et  al., 2017).
Selanjutnya,  dalam  rangka  mencapai  cita-cita  Ditjen  Kekayaan  Intelektual  tersebut perlu dilakukan analisis bisnis internal mengenai hal-hal apa saja yang menjadi critical suc- cess factors kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual khususnya dalam layanan Paten.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  sifat deskriptif. Menurut  Maunde  (2021),  penelitian  deskriptif  dilakukan  dengan  tujuan  untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat- sifat  populasi  atau  daerah  tertentu.  Sedangkan  menurut  Herawati  (2020),  penelitian kuantitatif  dengan  format  deskriptif  bertujuan  untuk  menjelaskan,  meringkaskan  berbagai kondisi,  situasi,  atau  berbagai  variabel  yang  timbul  di  masyarakat  yang  menjadi  objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi  penilaian  sikap  atau  pendapat  terhadap  individu,  organisasi,  keadaan  ataupun prosedur  dengan  tujuan  untuk  menguraikan  tentang  sifat-sifat  atau  karakteristik  suatu keadaan  serta  mencoba  untuk  mencari  suatu  uraian  yang  menyeluruh  dan  teliti  dari  suatu keadaan, karena desain penelitian untuk menguraikan sifat dan karakteristik suatu fenomema tertentu  maka  tidak  memberikan  kesimpulan  yang  terlalu  jauh  atas  data  yang  ada.  Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi (Mogontha et al., 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari 2 sumber data yaitu data primer dan  data  sekunder.  Data  primer  dilakukan  melalui  wawancara  secara  langsung  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  penentu  keberhasilan  kinerja  DJKI  dalam  layanan  Paten. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder mengenai kinerja DJKI dalam layanan paten yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DJKI tahun 2019 dan WIPO. Selain itu, data-data terkait faktor-faktor penentu keberhasilan pada layanan sektor publik yang dijadikan refensi diperoleh dari jurnal.

## A. Hasil Wawancara
Wawancara  dilakukan  kepada  pejabat  dan  pejabat  fungsional  pemeriksa  paten  yang ditunjuk  oleh  Direktur  Paten  DTLST  dan  Rahasia  Dagang  sebanyak  5  orang.  Dalam melakukan wawancara kepada kelima pejabat/pegawai tersebut, peneliti menggunakan
Research question dari penelitian (Abdullah Mohammad Alhaqbani, 2017) dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 2 RQ 1 : Apa yang Mendorong Kinerja di Organisasi Anda? No. Responden Statemen 1 Responden 1 Integritas dan motivasi pegawai, sarana kerja yang baik, software yang mudah penggunaanya, kepemimpinan 2 Responden 2 Motivasi, leadership , SKP 3 Responden 3 Reward  dan  punishment,  kepemimpinan,  fasilitas  untuk bekerja 4 Responden 4 Kenyaman lingkungan kerja, kualitas internet, Teknologi informasi, training dan pengembangan diri 5 Responden 5 Reward dan punishmen t, motivasi
Pada  saat  ini  DJKI  fokus  pada  kuantitas  penyelesaian  pemeriksaan  paten khususnya  penyelesaian backlog pada  pemeriksaan  subtantif.  Penyelesaian backlog merupakan salah satu komitmen Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka menjadikan DJKI the best office in the world dalam IP service. Salah satu caranya untuk mendorong  kinerja  DJKI  dalam  penyelesaian backlog paten  adalah  penetapan  target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dijadikan dasar pemberian reward dan punishment sehingga  dapat  memacu  motivasi  para  pegawai  untuk  bekerja  dengan  lebih  giat  lagi. Pemenuhan  sarana  dan  prasarana  bagi  ruang  pemeriksa  paten  dijadikan  prioritas  agar pemeriksa paten nyaman dalam melakukan tugasnya,

## Tabel 3
RQ 2 : Di mana Anda Melihat Kemungkinan Peningkatan Dalam Organisasi Anda?
No. Responden Statemen 1 Responden 1 Penguasaan  pekerjaan  baik  pengetahuan  teknis  maupun manajemen 2 Responden 2 Motivasi,  rasa  memiliki,  manajemen  proses  (evaluasi manajemen proses), learning/traning 3 Responden 3 Meningkatkan  kualitas  pemeriksa  paten  dengan  jenjang Pendidikan  formal  dan  non  formal,  membuat quality assurance terhadap hasil pemeriksaan permohonan paten 4 Responden 4 Quality  control ,  international  search  authority  (ISA), training, komunikasi 5 Responden 5 Spesialisasi  pemeriksa  paten,  pemanfaatan  teknologi informasi  seperti search  engine ,  referensi  ilmu
No. Responden Statemen pengetahuan, mekanisme pembagian dokumen permohonan, training, quality assurance
Dengan  sudah  terbiasanya  para  pemeriksa  dalam  pemberian reward dan punishment berdasarkan  capaian  SKP  dalam  rangka  meningkatkan  motivasi  pegawai, maka langkah selanjutnya adalah DJKI harus memperhatikan kualitas hasil pemeriksaan paten dengan dibentuknya quality assurance sebagai evaluasi terhadap hasil kinerja para pemeriksa  paten.  Hasil  dari quality  assurance dijadikan  dasar  pembinaan  para pemeriksaan  paten  seperti,  training,  sekolah  ataupun  pembinaan  lainnya.  Diharapakan dengan  adanya quality  assurance ,  gugatan  atau  kasus  yang  masuk  ke  komisi  banding dapat menurun setiap tahunnya.
Manajemen  proses  yang  ada  dalam  Direktorat  Paten  perlu  dilakukan  evaluasi kembali  dengan  mengoptimalkan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  mengatasi kekurangan  jumlah  SDM.  Selain  itu,  perlu  evaluasi  dalam  pembagian  dokumen pemeriksaan kepada masing-masing pemeriksa sesuai dengan spesialisasi mereka agar hasil yang diperoleh lebih cepat dan berkualitas. Fasilitas search tools atau search engine untuk referensi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh pemeriksa paten dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan paten.

## Tabel 4
RQ 3 : Apa Saja Kendala Yang Membatasi Organisasi Anda Untuk Melakukan
Perbaikan Terus Menerus? No. Responden Statemen 1 Responden 1 Keterbatasan  Sistem  teknologi  informasi  dan  rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan paten 2 Responden 2 Kurangnya jumlah SDM 3 Responden 3 Sistem  birokrasi,  kejenuhan  para  pemeriksa  paten, kesulitan  untuk  memperoleh  training/sekolah,  teamwork antar bagian, komunikasi 4 Responden 4 Komunikasi,  pembagian  pekerjaan  sesuai  kemampuan, leadership , apresiasi dari pimpinan 5 Responden 5 Jumlah  pemeriksa  paten  tidak  sebanding  dengan  jumlah permohonan  paten,  fokus  pimpinan  yang  masih  kepada kuantitas belum kepada kualitas, sistem penilaian SKP
Permasalahan  yang  ada  dalam  Direktorat  Paten,  DTLST  dan  RD  adalah kurangnya komunikasi yang baik antara Direktorat Paten dengan Kesekretariatan sebagai fasilitatif  dukungan  teknis  DJKI  seperti  kebutuhan  melanjutkan  Pendidikan  para
pemeriksa  paten.  Padahal  tugas  untuk  dari  pemeriksa  paten  sangat  erat  dengan pembaharuan ilmu pengetahuan. Permasalahan lainnya adalah kurangnya jumlah SDM pemeriksa  paten.  Diharapkan  dengan  tren  jumlah  dokumen  permohonan  paten  yang meningkat  akan  diikuti  dengan  penambahan  jumlah  SDM  pemeriksa  paten  sehingga kecepatan dan kualitas dalam pemeriksaan dapat terwujud.
Jika  kebijakan  pemotongan  tunjangan  kinerja  bagi  pemeriksa  paten  yang  tidak mencapai  target  SKP  perbulannya  yang  tidak  diikuti  oleh  direktorat  lain  maka  akan memicu konflik antar pegawai. Untuk menghindari pemberontakan dari pemeriksa paten, sangat diperlukan peranan seorang pimpinan dapat mengkomunikasikan masalah ini dan mencari  solusi  terbaik  dalam  rangka  menjaga  komitmen  pimpinan  tinggi  untuk memperbaiki  DJKI  secara  keseluruhan.  Diharapkan  penerapan  punishment  dapat dilakukan pada seluruh jajaran DJKI untuk meng

## Tabel 5
RQ 4 : Apa Faktor Yang Paling Penting yang Menurut Anda Membuat Organisasi Melakukan Perbaikan Terus Menerus (continuous improvement)
No. Responden Statemen 1 Responden 1 Profesionalisme pegawai, motivasi pegawai, budaya kerja 2 Responden 2 Motivasi,  target  dalam  SKP,  sarana  prasarana  (fasilitas perkantoran), leadership 3 Responden 3 Komitmen  dari  pimpinan,  sistem  birokrasi  yang  lebih baik, 4 Responden 4 Training dan pengembangan diri, leadership , penguasaan tentang peraturan, 5 Responden 5 Menambah  jumlah  pemeriksa  paten,  komunikasi,
teknologi informasi,
DJKI  tidak  akan  berhenti  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  layanan  KI.  Faktor  utama  yang  menentukan  keberhasilan  DJKI dalam melakukan perbaikan terus menerus adalah leadership dan komitmen pimpinan. Komitmen  pimpinan  yang  baik  harus  diwujudkan  dengan  membuat  sebuah roadmap rencana  kerja  untuk  beberapa  tahun  ke  depan  dengan  memperhitungkan  sumber  daya yang  ada  dan  harus  dikomunikasikan  kepada  seluruh  pegawai  agar  bersinergi  dalam mewujudkan tujuan organisasi yang diinginkan. Selain itu, diharapkan seorang pemimpin yang  baik  harus  menjadi role  model dan  motivator  bawahannya  dalam  rangka mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi.

## B. Hasil Analisis SWOT
Berdasarkan  observasi  di  lapangan,  wawancara  dengan  5  orang  responden  dan merujuk kepada draft Renstra DJKI, dapat disimpulkan faktor kekuatan dan kelemahan
Direktorat Paten DTLST dan Rahasia Dagang dalam melaksanakan layanan paten adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Analisis SWOT STRENGHTS WEAKNESSES 1. Komitmen  Pimpinan  (Dirjen)  untuk melakukan perubahan berbagai lini
2. Peningkatan anggaran melalui kenaikan PNBP
3. Fasilitas peralatan pekerjaan yang sudah memadai  khususnya  untuk  Pemeriksa Paten
4. Nilai SKP menjadi penentu Reward dan Punishment di lingkungan Subdirektorat Pemeriksa Paten dan Jabatan Fungsional Paten;
1. Masih rendahnya kuantitas dan kuali- tas SDM
2. Masih kurangnya Sistem dan layanan berbasis teknologi;
3. Proses  bisnis  yang  tidak  sesuai dengan kondisi yang diharapkan
4. Pelayanan  Paten  masih  mengejar kuantitas,  belum  kepada  kualitas hasil pemeriksaan
5. Belum  mempunyai quality  assur-
ance ; OPPORTUNITIES THREATS
1. Universitas  dan  Badan  Peneliti  mulai gencar untuk melakukan inovasi
2. Peningkatan  dalam  permohonan  paten dalam 5 tahun terakhir 1. Pengetahuan masyarakat tentang permohonan paten masih rendah 2. Konsultan KI belum sepenuhnya memahami drafting paten

## C. Hasil Pengumpulan Data Melalui Kuesioner
1. Mengidentifikasi Critical Success Factors DJKI dalam Layanan Paten dari Per- spektif Pemeriksa Paten
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 05 – 10 Agustus 2020 terdapat 68 responden dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 7

## Hasil Survei Kuesioner
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata Kompetensi Pemeriksa Paten
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata 1 Semakin tinggi jenjang pendikan formal Pemeriksa Paten semakin berkualitas hasil pemeriksaannya 12  38 9 4 4 1 68 4,69 2 Kemampuan Bahasa Inggris yang baik (TOEFL minimal 500) memudahkan Pemeriksa Paten dalam memahami Dokumen permohonan paten dari luar negeri 25  37 5 0 0 1 68 5,24 3 Pembaharuan ilmu pengetahuan melalui jalur formal mempengaruhi kualitas pemeriksaan Pemeriksa Paten 16  34  15 1 1 1 68 4,88 4 Pembaharuan ilmu pengetahuan melalui jalur non formal mempengaruhi kualitas pemeriksaan Pemeriksa Paten 19  39 8 0 1 1 68 5,06 5 Pengalaman Kerja atau masa kerja Pemeriksa Paten mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan paten 28  28 6 1 4 1 68 5,06 6 Penilaian kompetensi menjadi syarat kenaikan jenjang pemeriksa paten 19  40 9 0 0 0 68 5,15 7 Semakin sedikit jumlah komplain dari pemohon/masyarakat semakin bagus kualitas pemeriksaan 20  31 9 2 5 1 68 4,82 Independensi dan Akuntabilitas Pemeriksa Paten 8 Pemeriksa paten bebas intimidasi dari Pemeriksa paten yang lain ataupun dari pejabat struktural dan pihak luar 29  28 5 0 5 1 68 5,07 9 Pemeriksa Paten terampil melaksanakan Standar 25  36 6 0 1 0 68 5,24
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata Pemeriksaan Paten yang sudah ditetapkan 10 Pemeriksa Paten memiliki pemahaman terhadap Standar Pemeriksaan Paten 27  35 5 0 1 0 68 5,28 11 Kesesuaian latar belakang pendidikan pemeriksa paten dengan dokumen permohonan paten 29  31 8 0 0 0 68 5,31 12 Pemeriksa paten memiliki pandangan bahwa peranannya bermanfaat bagi masyarakat/profesional 31  35 2 0 0 0 68 5,43 13 Komisi banding merupakan badan khusus yang independen, yang terpisah dari pemeriksa paten 27  30 7 2 2 0 68 5,15 14 Pemeriksa paten utama/madya sebagai tim quality assurance memiliki independensi dalam menilai hasil pemeriksaan dokumen paten 26  34 8 0 0 0 68 5,26

## Kinerja Pemeriksa Paten
15 Jumlah Pemeriksa Paten sebanding dengan jumlah permohonan 5 28  13 10 9 3 68 4,01 16 Pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) salah satu syarat kenaikan jenjang pemeriksa paten 17  41 9 1 0 0 68 5,09 17 Jumlah penyelesaian permohonan paten dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar pemberian reward 18  33  12 3 2 0 68 4,91 18 Penetapan target dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai 7 42  11 5 2 1 68 4,65
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata antara jenjang jabatan dengan jumlah pemeriksaan (normal dan penuh) 19 Penetapan target dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai antara jenjang jabatan dengan jumlah permohonan (Paten dan Paten sederhana) 7 40  15 3 2 1 68 4,65

## Sarana dan Prasarana Kerja
20 Ketersediaan Ruang Konsultasi yang nyaman mendukung pelaksanaan pekerjaan 25  37 4 1 1 0 68 5,24 21 Kemudahan akses terhadap sumber referensi ilmu pengetahuan yang terakreditasi mendukung pelaksanaan pekerjaan 33  32 3 0 0 0 68 5,44 22 Saluran Komunikasi Internal Pegawai dalam pembahasan masalah bersama mendukung pelaksanaan pekerjaan 26  36 6 0 0 0 68 5,29 23 Ketersediaan Media Komunikasi dan Internet mendukung pelaksanaan pekerjaan 45  20 3 0 0 0 68 5,62

## Anggaran
24 Anggaran yang dialokasikan sebanding dengan pendapatan PNBP yang dihasilkan dari layanan permohonan paten 9 22  19 6 7 5 68 4,07 25 Pengalokasian anggaran termasuk untuk meningkatkan kompetensi periksa paten seperti short course, Pendidikan lanjutan dsbnya 20  28  10 4 4 2 68 4,74
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata 26 Penyelesaian permohonan paten tepat waktu mempengaruhi pendapatan PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual 29  31 7 1 0 0 68 5,29 Pengembangan dan

## Pembaharuan
27 Kemudahan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan melalui jalur formal dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan 18  38 8 1 2 1 68 4,97 28 Kemudahan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan melalui jalur non formal seperti kursus, training dll dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan 21  34 9 2 1 1 68 5,01 29 Pembaharuan Standar Pemeriksaan dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi 14  46 5 3 0 0 68 5,04 30 Analisis kebutuhan jumlah pegawai dengan beban kerja Direktorat Paten secara berkala 10  41  13 2 2 0 68 4,81 31 Meningkatkan kualitas agen DJKI yang memahami substansi tentang layanan Kekayaan Intelektual khususnya Paten mendukung pelaksanaan pekerjaan 20  40 8 0 0 0 68 5,18 32 Peningkatan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka meningkatan permohonan paten mendukung pelaksanaan pekerjaan 23  39 5 0 1 0 68 5,22
Kualitas Layanan
No. Pernyataan SS  S  AS  ATS  TS  STS  Total Indeks Rata 33 Aplikasi permohonan mudah diakses oleh masyarakat 21  36 6 3 2 0 68 5,04 34 Ketersediaan modul permohonan paten yang mudah dipahami masyarakat 12  41 7 7 1 0 68 4,82 35 Tersedianya Ruang tunggu yang nyaman bagi pemohon paten 17  40 8 2 1 0 68 5,03 36 Customer service memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemohon 17  40 7 3 1 0 68 5,01 37 Kemudahan masyarakat mengetahui status dokumen permohonan (real time) melalui aplikasi dalam smartphone 13  37 8 7 3 0 68 4,74
Dari  hasil  survei,  dapat  diambil  sepuluh  teratas  pernyataan  yang  mempunyai  indeks rata-rata yang diatas 5,17 dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Ketersediaan media  komunikasi dan internet mendukung pelaksanaan pekerjaan (5,62),  dengan  diberikan  pulsa telpon  dan  paket  data  bagi  para  pemeriksa  paten untuk  dapat  bekerja  dimana  saja  dan  kapan  saja  untuk  memeriksa  permohonan paten, hal ini mendukung penerapan work from home (WFH) termasuk DJKI;
2. Kemudahan akses terhadap sumber referensi ilmu pengetahuan yang terakreditasi guna  mendukung  pelaksanaan  pekerjaan  (5,44),  permohonan  paten  sangat  erat dengan  pembaharuan  ilmu  pengetahuan.  Oleh  sebab  itu,  pemeriksa  paten  perlu diberikan fasilitas search tools yang terkoneksi dengan literatur ilmu pengetahuan yang  terakreditasi  diseluruh  dunia,  guna  memastikan  permohonan  paten  tidak duplikasi.  Saat  ini,  fasilitas  tersebut  belum  tersedia,  pemeriksa  paten  masih menggunakan layanan g oogle ;
3. Pemeriksa  paten  memiliki  pandangan  bahwa  peranannya  bermanfaat  bagi masyarakat/professional  (5,43),  hal  ini  harus  menjadi  motivasi  pemeriksa  paten sehingga  lebih  serius  untuk  melakukan  pemeriksaan  permohonan  paten  dengan harapan invensi yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat banyak;
4. Kesesuaian latar belakang pendidikan pemeriksa paten dengan dokumen permo- honan paten (5,31).  Permohonan paten sangat berhubungan dengan ilmu penge- tahuan sehingga membutuhkan pemeriksa paten yang mempunyai latar belakang yang sama agar mempercepat pemeriksaan permohonan paten;
5. Saluran Komunikasi Internal Pegawai dalam pembahasan masalah bersama men- dukung  pelaksanaan  pekerjaan  (5,29).  Permasalahan  selalu  ada  di  tempat  kerja, baik itu berhubungan dengan subtansi pekerjaan ataupun dengan sesame pegawai. Hal ini perlu saluran komunikasi yang dapat menjembati kebutuhan pemeriksaan paten dalam menyelesaikan permasalahan yang ada;
6. Penyelesaian  permohonan  paten  tepat  waktu  mempengaruhi  pendapatan  PNBP Ditjen  Kekayaan  Intelektual  (5,29).  Dalam  tahapan  pemeriksaan  permohonan paten, ada biaya  yang harus dibayar oleh pemohon  yang mempengaruhi kepada PNBP yang diterima oleh negara yang dapat dipergunakan oleh DJKI untuk men- dukung pelaksanaan tugas seperti penguatan sistem teknologi informasi;

## Tabel 8

## Perbandingan Penerimaan PNBP Layanan Paten dengan Permohonan Paten
Tahun Penerimaan PNBP Permohonan paten 2015 Rp 197.313.326.500 8880 2016 Rp 388.229.237.186 9236 2017 Rp 253.993.141.215 9798 2018 Rp 282.467.015.005 11302 2019 Rp 465.677.376.250 12606 Sumber : Kemenkeu, 2020 dan DJKI, 2019
7. Pemeriksa  Paten  memiliki  pemahaman  terhadap  Standar  Pemeriksaan  Paten (5,28). Direktorat Paten telah menetapkan standar pemeriksaan paten pada tahun 2019, dimana menjadi acuan bagi pemeriksa paten dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan  dengan  adanya  standar  tersebut,  kualitas  pemeriksaan  paten  akan sama;
8. Pemeriksa paten utama/madya sebagai tim quality assurance memiliki indepen- densi dalam menilai hasil pemeriksaan dokumen paten (5,28). Saat ini Direktorat Paten  belum  mempunyai quality  assurance terhadap  hasil  pemeriksaan  paten. Pemeriksa paten utama merupakan jenjang yang paling tinggi dalam karir sebagai pemeriksa paten yang berjumlah 35 orang ,dapat dijadikan sebagai tim quality as- surance dalam memberikan laporan terhadap kualitas hasil pemeriksaan paten para yuniornya.  Laporan  tersebut  dijadikan  evaluasi  terhadap  kualitas  hasil  pemerik- saan permohonan paten. Saat ini, DJKI belum mempunyai tim quality assurance.
9. Kemampuan  Bahasa  Inggris  yang  baik  (TOEFL  minimal  500)  memudahkan Pemeriksa Paten dalam memahami Dokumen permohonan paten dari luar negeri
(5,24) dengan banyaknya permohonan paten yang masuk ke Indonesia maka ket- erampilan Bahasa inggris yang baik sangat dibutuhkan.
10. Pemeriksa Paten terampil melaksanakan Standar Pemeriksaan Paten yang  sudah ditetapkan  (5,24).  Pemeriksa  paten  dituntut  untuk  harus  paham  dengan  dengan standar pemeriksaan paten dan diterapkan dengan baik dalam melakukan pemerik- saan dokumen permohonan paten agar dapat menghasilkan pemeriksaan yang baik dan berkualitas.
2. Mengidentifikasi Critical Success Factors DJKI untuk Dapat Terus Meningkatkan Layanan Paten dari perspektif Manajemen
Untuk  tahapan  ini,  peneliti  mempergunakan  10 critical  success  factors (CSF)  yang digunakan (Alhaqbani, 2017) dalam penelitiannya yaitu:
1. Komunikasi ( Communication )
2. Fokus Pelanggan/Pemohon ( Customer Focus)
3. Fokus pada Tujuan Strategis ( Focus on Strategic Objective )
4. Pengukuran  dan  Peningkatan  yang  sedang  Berlangsung  ( Ongoing  measurement and improvement)
5. Budaya Organisasi ( Organisational culture)
6. Manajemen Orang/Pegawai ( People Management)
7. Manajemen Proses ( Process management)
8. Kerjasama ( Teamwork )
9. Komitmen dan Kepimpinan Pimpinan Tinggi ( Top management commitment and leadership)
10. Pelatihan dan Pembelajaran ( Training and learning)
Dari 68 responden yang ikut dalam survei kuesioner, yang hanya mengisi untuk tahapan ini hanya 36 responden dengan hasil dapat dilihat sebagai berikut.

## Tabel 9

## Hasil Survei Peringkat Faktor-Faktor Penentu
No. Faktor-Faktor Penentu Skala Penting/Jumlah Jumlah Responden Indeks Rata- Rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Komunikasi ( Communication ) 10 6 3 4 2 2 2 2 1 4 36 6,89 2 Fokus Pelanggan/Pemohon Paten ( Customer Focus ) 2 4 4 3 7 2 2 2 6 4 36 5,31
Tabel 10 Peringkat Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (CSF) Peringkat Faktor-faktor Indeks Rata-rata 1 Komunikasi 6,98 3 Fokus pada tujuan srategis DJKI ( Focus on strategic objective ) 3 6 6 1 3 2 3 5 3 4 36 5,67 4 Pengukuran dan peningkatan yang sedang berlangsung (Ongoing measurement and improvement) 0 1 2 5 2 3 9 3 3 8 36 4,06 5 Budaya Organisasi ( Organisational culture ) 2 2 1 4 3 9 4 4 4 3 36 4,89 6 Manajemen orang/pegawai ( People Management ) 2 2 5 6 8 3 5 2 2 1 36 5,94 7 Manajemen Proses ( Process management ) 1 3 2 6 3 3 5 5 5 3 36 4,89 8 Kerjasama ( Teamwork ) 2 3 4 3 4 3 3 8 4 2 36 5,14 9 Komitmen dan kepemimpinan Pimpinan Tinggi ( Top management commitment and leadership ) 6 8 3 2 2 1 2 4 6 2 36 6,14 10 Pelatihan dan pembelajaran ( Training and learning ) 8 1 6 2 2 8 1 1 2 5 36 6,08
Peringkat Faktor-faktor Indeks Rata-rata 2 Komitmen  dan  Kepemimpinan  Pimpinan Tinggi 6,14 3 Pelatihan dan pembelajaran 6,08 4 Manajemen orang 5,94 5 Fokus pada strategis DJKI 5,67 6 Fokus pada pemohon/pelanggan 5,31 7 Kerjasama 5,13 8 Budaya organisasi 4,89 9 Manajemen proses 4,89 10 Pengukuran  dan  peningkatan  yang  sedang berlangsung 4,06
Dari  tabel  di  atas,  faktor  paling  utama  dalam  menentukan  keberhasilan  DJKI dalam  layanan  paten  adalah komunikasi .  Komunikasi  dapat  didefinisikan  sebagai transmisi informasi untuk tujuan tertentu antara pengirim dan penerima dalam konteks tertentu.  Konteks  ditentukan  melalui  pesan,  waktu  serta  saluran  komunikasi  yang digunakan.  Pejabat/manajer  harus  ingat  bahwa  pesan  yang  dikirim  tidak  selalu  sama dengan pesan yang diterima. Kebutuhan yang berbeda di antara berbagai penerima pesan memerlukan strategi untuk menjamin bahwa pesan yang diterima secara konsisten (Tim Fritzenschaft, 2014).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden,  tugas  pemerika  paten  sangat menyita waktu dan cenderung menjenuhkan serta tingginya target dalam sasaran kinerja pegawai  (SKP)  para  Pemeriksa  Paten,  membuat  tingkat  komunikasi  antar  pegawai rendah.  Selain  itu  permasalahan  antar  pegawai  sangat  mempengaruhi  akan  kinerja pemeriksa. Permasalahan di atas perlu dicarikan solusinya agar informasi dapat diterima seluruh  pegawai  dan  permasalahan  yang  ada  baik  dalam  lingkungan  kerja  dapat terselesaikan sehingga sasaran kinerja organisasi dapat tercapai. Selain itu, juga perlu dibangun komunikasi yang baik antar Direktorat agar hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi dapat terselesai dengan baik.
Peringkat  kedua  adalah  faktor Komitmen  dan  Kepemimpinan  Pimpinan Tinggi dengan indeks rata-rata 6,14. Keteladanan pemimpin serta komitmen pimpinan sangat dibutuhkan oleh seluruh pegawai agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Salah satu  bentuk  komitmen  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  adalah  menyelesaikan backlog permohonan  layanan  KI,  dengan pilot  project -nya  adalah  dokumen  layanan paten. Setiap Pemeriksa Paten diberikan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) berupa jumlah penyelesaian  permohonan  paten,  dimana  bagi  Pemeriksa  Paten  yang  tidak  mencapai target  per  bulannya  akan  diberikan  hukuman  berupa  pemotongan  tunjangan  kinerja
begitu juga sebaliknya bagi Pemeriksa Paten yang capaian SKP melebihi dari yang lain akan  diutamakan  untuk  memperoleh reward seperti training ke  luar  negeri.  Selain menetapkan  SKP  Pemeriksa  Paten  sebagai  dasar  pemberian reward dan punishment , Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual memprioritaskan pemenuhan sarana kerja yang layak dan nyaman bagi Pemeriksa Paten, sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan dalam melakukan pemeriksaan permohonan paten.
Direktur  Paten,  DTLST  dan  RD  menjadi role  model bagi  pejabat/pegawai dijajarannya.  Dengan  kepemimpinan  yang  baik,  permasalahan  yang  muncul  dapat teratasi dengan baik dan capaian kinerja organisasi dapat tercapai.
Faktor  ketiga  yang  dianggap  paling  penting  bagi  responden adalah  pelatihan dan  pembelajaran .  Pemeriksaan  permohonan  paten  sangat  erat  hubungannya pembaharuan  ilmu  pengetahuan.  Oleh  sebab  itu,  pelatihan  dan  pembelajaran  yang berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang berkualitas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  terdapat  beberapa  simpulan  dari penelitian ini yaitu Analisis Critical success factors (CSF) kinerja DJKI dalam layanan paten dari perspektif jabatan fungsional Pemeriksa Paten (i) Ketersediaan media komunikasi dan internet.  (ii)  Kemudahan  akses  terhadap  sumber  referensi  ilmu  pengetahuan.  (iii) Engagement antar  Pemeriksa  Paten  dengan  tugas  fungsinya  sangat  berpengaruh  terhadap hasil pemeriksa paten; (iv)  Kesesuaian latar belakang Pendidikan pemeriksa paten dengan permohonan  dokumen  paten;  (v)  Tersedianya  komunikasi  internal  pemeriksa  paten  dalam mendukung  penyelesaian  permohonan  paten;  (vi)  Penyelesaian  permohonan  paten  tepat waktu  berpengaruhi  terhadap  PNBP  DJKI;  (Membentuk  tim quality  assurance yang beranggotakan  para  Pemeriksa  Paten  Utama  dalam  rangka  memberikan  rekomendasi terhadap  kualitas  pekerjaan  pemeriksa  paten  pertama,  muda  dan  madya.  Hal  ini  sebagai upaya pembinaan Pemeriksa Paten; (vii) Kemampuan Bahasa Inggris baik; (viii) Pemahaman dan keterampilan pemeriksa paten dalam mengimplementasikan standar pemeriksaan paten berpengaruh terhadap kualitas dokumen paten.
Analisis Critical  success  factors (CSF)  kinerja  DJKI  untuk  dapat  terus meningkatkan  layanan  paten  dari  perspektif  Manajemen.  (i)  Komunikasi,  Dengan komunikasi yang baik di jajaran Direktorat paten akan menyukseskan indikator kinerja; (ii) Komitmen  dan  kepemimpinan  Pimpinan  Tinggi,  Dengan role  model dan  komitmen  yang dibangun oleh pimpinan tinggi berpengaruh terhadap kinerja organisasi; (iii) Pelatihan dan Pembelajaran,  Pembaruan  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh  baik  secara  formal  maupun informal mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan;

## BIBLIOGRAFI
Abdurrohman, A. (2021). Pemikiran Pendidikan Muhammad Tholchah Hasan . Penerbit A- Empat.
Budhijana,  R.  B.  (2020).  Analisis  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  index  pembangunan manusia  (IPM)  dan  pengangguran  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  Tahun 2000-2017. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  Dan  Perbankan  (Journal  of  Economics, Management and Banking) , 5 (1), 36–44.
Chandra, G. R., & Liaqat, I. A. (2019). Commercialization of intellectual property; an insight for  technocrats. 2019  International  Conference  on  Automation,  Computational  and Technology Management (ICACTM) , 373–378.
Febliany,  I.,  Fitriyah,  N.,  &  Paselle,  E.  (2017).  Efektivitas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu terhadap  penyerapan  investasi  di  Kalimantan  Timur  (studi  pada  badan  perijinan  dan penanaman modal daerah provinsi Kalimantan Timur). Jurnal Administrative Reform , 2 (3), 410–420.
Herawati, I., & Widiantoro, D. (2020). Perbedaan kebersyukuran pada ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga. Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah , 3 (1), 65–76.
Herwanti, T., & Irwan, M. (2013). Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 17 (2), 131– 154.
Iskandar,  D.  R.,  &  Si,  M.  (2017).  Intervensi  dalam  Pekerjaan  Sosial. Makassar:  Penerbit Ininnawa .
Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan  COVID-19  di  Desa  Kuma  Selatan Kecamatan  Essang  Selatan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. JURNAL  ADMINISTRASI PUBLIK , 7 (99).
Mogontha, W., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. (2017). Analisis pengaruh aspek keperilakuan terhadap  sistem  akuntansi  (studi  kasus  pada  PT.  Sinar  Galesong  Prima  di  Manado). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, new normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 240–252.
Nugraha, R. S., & SH, M. H. (2022). Penerapan Etika dan Hukum dalam Dunia Bisnis. Etika Dan Hukum Bisnis , 59.
Siregar, P. S., Mersi, W. J., & Putri, S. H. (2021). Umkm kunci indonesia keluar dari middle income trap. Inspire Journal: Economics and Development Analysis , 1 (1), 87–98.
Sudirman,  S.,  &  Alhudhori,  M.  (2018).  Pengaruh  Konsumsi  Rumah  Tangga,  Investasi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Jambi. EKONOMIS:  Journal  of Economics and Business , 2 (1), 81–91.
Syaprillah,  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Melalui  Instrumen Pengawasan  Environmental  Administration  Law  Enforcement  Thro  Hs  Pervisin  Instr MENT. Jurnal Bina Hukum Lingkungan , 1 (1).
Tampubolon, R., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Penilaian Kebaruan Desain Industri dalam  Perkara  Gugatan  Pembatalan  Hak  Desain  Industri  di  Indonesia. Jurnal  Sains Sosio Humaniora , 5 (1), 420–432.
Widiansyah,  A.  (2017).  Peran  ekonomi  dalam  pendidikan  dan  pendidikan  dalam pembangunan  ekonomi. Cakrawala:  Jurnal  Humaniora  Bina  Sarana  Informatika , 17 (2), 207–215.
Wujarso, R. (2022). Peran human capital dalam pertumbuhan ekonomi. JISAMAR (Journal of  Information  System,  Applied,  Management,  Accounting  and Research) , 6 (2),  430– 438.

## Copyright holder:
Febriyanti, Kusumo Bintoro (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: