## FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA

## Fitrah Sari Islami
Email:  fitrahsariislami21@gmail.com
Nugroho SBM
Department of Economics, Diponegoro University Email: nugroho.sbm@gmail.com

## Abstrak
Ketimpangan  wilayah  merupakan  salah  satu  masalah  yang  umum  terjadi  di  Negara sedang  berkembang  termasuk  di  Indonesia.  Jawa  Timur  merupakan  provinsi  yang  nilai ketimpangannya  cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lain  yang  berada  di  Pulau Jawa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  1)  mengetahui  keadaan  ketimpangan  di  Provinsi  Jawa Timur  2)  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketimpangan  wilayah  di  Provinsi Jawa Timur.
Penelitian  ini  menggunakan  1)  Indeks  Williamson  untuk  mengukur  ketimpangan wilayah, 2) Analisis regresi linear berganda ( Ordinary Least Square ) dengan waktu penelitian tahun 2001-2015. Penelitian ini menggunakan software Eviews 9.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketimpangan  wilayah  di  Provinsi  Jawa Timur  cenderung  meningkat  dengan  nilai  indeks  Williamson  lebih  dari  1.  Hasil  analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan (α=5%) dan  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  wilayah  yaitu  variabel  investasi,  angkatan  kerja  dan IPM  serta  dua  variabel  yang  tidak  signifikan  yaitu  variabel  pertumbuhan  ekonomi, pengeluaran pemerintah.
Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Indeks Williamson, Jawa Timur

## Abstract
Regional  inequalities  are  one  of  the  most  common  issues  in  developing  countries including  in  Indonesia.  East  Java  is  the  pro  vince  with  the  quiet  high    inequalities  value compared  to  the  other  provinces  in  Java  Island.  This  study  aims  to:  1)  to  calculate  the inequality value in East Java Province, 2) to classify the regions in East Java Province using Klassen Typology, 3) to determine factors that affect inequalities value in East Java Province.
The  methods  used  in  this  study  were  1)  Williamson  Index  to  calculate  the  inequalities values,  2)  Multiple  linear  regression  analysis  (Ordinary  Least  Square)  during  2001  –  2015 using Eviews 9 software.
The  result  of  the  study  showed  that  the  level  of  regional  inequalities  in  East  Java Province  tends  to  increase  with  the  Williamson  index  value  more  than  1.  The  result  of multiple  linear  regression  analysis,  the  variable  of    investment,  labor  forced  and  HDI  were resulted  to  significant  and  it  affect  to  the  regional  inequalities,  meanwhile  the  variable  of economic growth, and government expenditure were insignificant.
Keyword: inequalities, Williamson Index, Klassen Typology, East Java

## PENDAHULUAN
Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup  berbagai  perubahan  mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di  samping  tetap  mengejar  akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan  kemiskinan  (Todaro  dan Smith,  2006).  Indikator  yang  biasa digunakan  untuk  mengukur  pembangunan ekonomi  adalah  pertumbuhan  ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti  apabila  diikuti  dengan  pemerataan dari hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Salah  satu  upaya  pemerintah  pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  yaitu melalui  peraturan  perundang-undangan (Kuncoro,  2004).  Undang-undang  tersebut yaitu  UU  No  32  Tahun  2004  Pasal  1 tentang  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah adalah  pemberian  hak,  wewenang,  dan kewajiban  kepada  daerah  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat  serta  peningkatan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Tabel  1.1  menunjukkan  besarnya tingkat  ketimpangan  wilayah  yang  terjadi di  Pulau  Jawa  dan  Provinsi  Jawa  Timur memiliki  tingkat  ketimpangan  tertinggi selama  5  tahun  terakhir  jika  dibandingkan dengan  Provinsi  lainnya.  Provinsi  Jawa Timur  menunjukkan  angka  indeks  pada tahun  2011  sebesar  0,979,  tahun  2012 sebesar  0,981,  tahun  2013  sebesar  0,982,
tahun  2014  sebesar  0,989  dan  pada  tahun 2015  sebesar  0,991.  Keadaan  tersebut terlihat  bahwa Provinsi  Jawa  Timur selain memiliki angka indeks ketimpangan paling tinggi dibandingkan provinsi lain dan juga angkanya selalu meningkat bahkan mendekati  angka  1  dari  tahun  ke  tahun. Provinsi  DI  Yogyakarta  memiliki  angka indeks  ketimpangan  yang  terus  menurun dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2011 sebesar  0,476  menjadi  sebesar  0,470  pada tahun 2015.
Tabel 1. Indeks Williamsom Pulau Jawa
Tahun 2011-2015 Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 DKI Jakarta 0,655 0,492 0,493 0,497 0,507 Jawa Barat 0,719 0,731 0,742 0,736 0,729 Jawa Tengah 0,697 0,704 0,670 0,666 0,635 DIY 0,476 0,474 0,472 0,472 0,470 Jawa Timur 0,979 0,981 0,982 0,989 0,991 Banten 0,703 0,710 0,709 0,626 0,625 Sumber : BPS (diolah) Kesenjangan  wilayah  dan  pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan ekonomi wilayah.Pola  pembangunan  yang  tidak merata  serta  perbedaan  karakteristik  di setiap  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Timur  menjadi  awal  masalah  yang  timbul sehingga  menyebabkan  pola  pertumbuhan ekonomi  di  setiap  wilayah  menjadi berbeda-beda.  Jika  dilihat  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Jawa  Timur  rata-rata presentasenya  cukup  tinggi  dibanding Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.  Akan  tetapi,  dari  kondisi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur  berdasarkan  perhitungan  Indeks Williamson  (Tabel  1)  justru  memiliki angka  tertinggi  dibandingkan  dengan  5 provinsi  lainnya  yang  berada  di  Pulau Jawa bahkan angkanya mendekati angka 1.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan  yang  terjadi  dalam  suatu wilayah  dikarenakan  besarnya  dampak balik  ( backwash  effect )  yang  ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar ( spread  effect ).  Dampak  balik  berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan  ketimpangan  semakin  besar
antara  wilayah  satu  dengan  lainnya. Disamping itu, ada faktor-faktor lain  yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya  angkatan  tenaga  kerja  dan indeks pembangunan manusia.
Menurut Tarigan (2005), PDRB perkapita  adalah  total  PDRB  suatu  daerah atau  negara  yang  dibagi  dengan  jumlah total  penduduk  didaerah  atau  negara tersebut.  Pendapatan  Domestik  Regional Bruto  per  kapita  adalah  salah  satu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian  maka  semakin  tinggi  PDRB perkapita  maka  semakin  tinggi  pula kesejahteraan masyarakatnya. Selain untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya,  PDRB  perkapita  juga memiliki  pengaruh  terhadap  ketimpangan pendapatan suatu wilayah.
Menurut  Sjafrizal  (2012),  Faktor  yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu  1)  perbedaan  sumber  daya  alam,  2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja,  3)  alokasi  dana  pembangunan  antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi  swasta,  4)  konsentrasi  kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa.Investasi merupakan faktor penting  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah.  Investasi  dibagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan swasta  (penanaman  modal  asing  (PMA) dan  penanaman  modal  dalam  negeri (PMDN))  dan  investasi  yang  dilakukan pemerintah.  Investasi  swasta  mempunyai peranan  penting  untuk  meningkatkan perekonomian  suatu  wilayah  melalui penyerapan  tenaga  kerja  pada  wilayah tersebut.  Akan  tetapi,  menurut  Myrdal (1957) dalam
Jhingan
(2010) mengungkapkan  bahwa  investasi  akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini  disebabkan  karena  tidak  semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi.
Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan
taraf  hidup  masyarakat  secara  merata  atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Rendah atau  tingginya  IPM  akan  berdampak  pada tingkat  produktivitas  penduduk,  semakin rendah  IPM  maka  tingkat  produktivitas penduduk  juga  akan  rendah  kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh  pada  rendahnya  pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas  penduduk  yang  kemudian mendorong  tingkat  pendapatan  menjadi semakin tinggi.  Permasalahan  yang terjadi adalah  IPM  pada  tiap  daerah  itu  berbeda, hal  ini  menjadikan  IPM  salah  satu  faktor yang  berpengaruh  pada  ketimpangan pendapatan antar daerah/wilayah (Tambunan,  2004).  Berikut  ini  bisa  kita lihat  perkembangan  indeks  pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 sampai dengan 2015
Tabel 2.  Perkembangan Indeks
Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 Tahun Nilai IPM 2011 66.06 2012 66.74 2013 67.55 2014 68.14 2015 68.95
Sumber : BPS (diolah) Berdasarkan  Tabel  2  dijelaskan  bahwa tingkat  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) di Jawa Timur selama 5 tahun terus mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2011 nilai  IPM  sebesar  66,06  dan  terus meningkat  sampai  pada  tahun  2015 sebesar 68,95. Terdapat tiga indikator yang menjadi  komposisi  sebagai  perbandingan pengukuran  IPM  yakni,  tingkat  kesehatan, tingkat  pendidikan  dan  standar  kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi  satu  sama  lain.  Jadi,  untuk meningkatkan  IPM  pemerintah  harus memperhatikan  ketiga  unsur  tersebut disamping  itu  perlu  juga  diperhatikan faktor-faktor  pendukung  lainnya,  seperti
kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mopangga (2011)
ditemukan  bahwa  kondisi  ketimpangan  di Provinsi  Gorontalo  diawal  pembangunan cenderung  meningkat  ( divergence )  dan berangsur  menurun  ( convergence )  seperti yang  ditunjukkan  oleh  kurva  ketimpangan pembangunan  dalam  HipotesaNeo-Klasik. Secara  simultan,  perbedaan  pada  PDRB per  kapita,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  dan  Rasio  Belanja  Infrastruktur (RBI)  sangat  signifikan  sebagai  sumber utama ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pada  model  dengan  menggunakan  Indeks Willliamson,  PDRB  per  kapita  signifikan serta  IPM  dan  RBI  sangat  signifikan sebagai  sumber  ketimpangan  di  Provinsi Gorontalo.  Berbeda  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Rama Nurhuda, M. R. Khairul  Muluk,  Wima  Yudo  Prasetyo tentang
Analisis Ketimpangan Pembangunan  (Studi  di  Provinsi  Jawa Timur Tahun 2005-2011)
yang menggunakan  analisis  indeks  wiliamson, hipotesis  Kuznets,  dan  regresi  berganda, dari  analisis  tersebut  menghasilkan  nilai ketimpangan  yang  tergolong  rendah, dikarenakan  nilai  indeks  wiliamson  yang mendekati  0.  Selain  itu,  hipotesis  Kuznets juga  berlaku  di  Provinsi  ini.  Dari  empat variabel tersebut, PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas  maka  penulis  tertarik untuk  membahas  tentang  ketimpangan wilayah  yang  terjadi  di  Provinsi  Jawa Timur  pada  tahun  2005-2015,  maka muncul  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
Bagaimana ketimpangan di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur serta pengaruh PDRB Per Kapita, investasi dan indeks pembangunan manusia terhadap  ketimpangan  wilayah  di  Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2015.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketimpangan di Kabupaten/Kota di
Provinsi  Jawa  Timur,  serta  melihat pengaruh  PDRB  Per  Kapita,  investasi  dan indeks  pembangunan  manusia  terhadap ketimpangan  wilayah  di  Provinsi  Jawa Timur tahun 2005-2015.

## LANDASAN TEORI Teori Pertumbuhan Neo Klasik
Teori pertumbuhan ekonomi
merupakan bagian penting dalam melakukan analisa perkembangan ekonomi di  suatu  wilayah.  Hal  ini  dikarenakan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan  ekonomi  dan  mempunyai implikasi  kebijakan  yang  cukup  luas,  baik terhadap  wilayahnya  maupun  terhadap wilayah lain.
Solow  (1996),  berpendapat  bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian  kegiatan  yang  bersumber  pada manusia,  akumulasi  modal,  pemakaian teknologi  modern  dan  hasil  (output). Adapun  pertumbuhan  penduduk  dapat berdampak  positif  dan  dapat  berdampak negatif.  Oleh  karenanya,  menurut  Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan  sebagai  sumber  daya  yang positif.
Teori  pertumbuhan  neoklasik  berawal dari  suatu  asumsi  sederhana,  yaitu: perekonomian  akan  mencapai  kondisi pertumbuhan  yang  konstan  ( steady  state ) Asumsi yang digunakan untuk menjelaskan  Model  Solow-Swan  antara lain :
1. Produksi  menggunakan  3  input  utama yaitu;  modal  (K),  tenaga  kerja  (L)  dan teknologi (T), sehingga fungsi produksi diformulasikan :
Y(t)= F[K( 𝑡 ), L(t), T(t)] ........... (2.1)
2. Perekonomian tertutup, dengan formulasi : Y(t) = 𝐶 (t) + I(t)……..............(2.2)
dan keseimbangan perekonomian tertutup adalah:
𝑆 (t) = I(t)............................ (2.3)
3. Tabungan  adalah  sebagian  dari  output yang tidak dikonsumsi, sehingga :
S(t) = sY(t)..............................(2.4)
4. Modal bersifat homogen dan terdepresiasi  dengan  tingkat  konstan ( 𝛿 ),  sehingga  penambahan  akan  positif jika  investasi  baru  lebih  besar  dari depresiasi capital.
K(t)=I(t)- 𝛿 K(t) = s.F[K(t),L(t),T(t)− 𝛿 K(t).......... (2.5)
5. Populasi  (L)  dan  tekologi  (A)  tumbuh konstan  dan  bersifat  eksogen,  dengan tingkat pertumbuhan :
𝑛 𝐿 ≥ 0 .....................................(2.6)
𝑛 𝐴 ≥ 0 ....................................(2.7) Fungsi  produksi  pada  persamaan  (2.1) memiliki  beberapa  properti,  yaitu;  (1) constant  return  to  scale ,  (2) positive  and diminishing  return  to  privateinputs ,  (3) inada  condition dan  (4) essentiality . Persamaan fundamental dari Model Solow-Swan, sebagai berikut :
k(t)= sy(t)–( 𝛿 + 𝑛 𝐿 + 𝑛 𝐴 )k(t)...... (2.8) Berdasarkan  asumsi  dan  properti  tersebut, Model  Solow-Swan  digambarkan  dalam Gambar 1.
y(t)
Sumber : Dornbusch , 2008

## Gambar 1.Output dan Investasi pada Steady State
Pada  suatu  waktu,  perekonomian  akan mencapai  kondisi steady  state .  Kondisi steady  state merupakan  kondisi  ketika pendapatan perkapita dan elemen produksi perkapita lainnya tumbuh konstan.  Kondis steady state diformulasikan pada persamaan :
sy(t) = ( 𝛿 + 𝑛 𝐿 + 𝑛 𝐴 ) k(t) ...........(2.9) Oleh  karena  itu,  dalam  Model  Solow- Swan,  y,k,  dan  c  tumbuh  konstan  pada kondisi steady  state .  Agar  y,k,  dan  c konstan,  maka  Y,K,dan  C  harus  tumbuh pada  tingkat  pertumbuhan  ( 𝑛𝐿 + 𝑛𝐴 ). Dengan  demikian,  pertumbuhan  jangka panjang bergantung pada faktor eksogen.
Berdasarkan Model Solow-Swan,
setiap input berkontribusi dalam pertumbuhan  ekonomi.  Secara  sederhana diformulasikan :
𝐿 𝐿 𝐿 𝐴 𝐴 𝐴
Dengan adalah  kontribusi  modal, 𝐿 adalah  kontribusi  tenaga  kerja  dan 𝐴 adalah  kontribusi  teknologi.  Persamaan (2.9)  disebut  sebagai growth  accounting , dengan  [ 𝐴 ]merupakan  input  produksi selain  modal  dan  tenaga  kerja  yang diharapkan  mampu  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi.
Model  Solow-Swan  menyimpulkan bahwa mesin pertumbuhan adalah perkembangan  teknologi.  Akan  tetapi, model  tersebut  mengasumsikan  bahwa teknologi bersifat eksogen. Dengan demikian,
Model Solow-Swan meninggalkan  celah  yang  belum  dapat dijelaskan.  Romer  dan  Lucas  (1980) mengembangkan Model Solow-Swan dengan  menjadikan  teknologi  sebagai faktor endogen. Model Romer menunjukan bahwa  total  produksi  ditentukan  oleh perilaku-perilaku  agen  ekonomi.  Dalam salah  satu  model  pertumbuhan  endogen, model K,  modal  harus  didefinisikan dalam  arti  yang  lebih  luas,  yaitu  :  modal fisik  dan  modal  manusia  agar  terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.

## Teori Ketimpangan Wilayah
Ketimpangan pembangunan antar wilayah  merupakan  aspek  yang  umum terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi  suatu daerah.  Ketimpangan  ini  pada  dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat
k k y = sy (t) (δ + n L + C D A B y s y 0 k
pada  masing-masing  wilayah  (Sjafrizal, 2008).
Mubyarto (1995)
membedakan ketimpangan menjadi 3, yaitu:
1. Ketimpangan  antar  sektor,  yaitu sektor industri dan pertanian.
2. Ketimpangan antar daerah,
Ketimpangan  ini  dapat  terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi.  Ketimpangan  jenis  ini adalah yang paling berat. Ketimpangan  ini  sangat  mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis. Menurut  Hipotesis  Neo-Klasik  pada permulaan  proses  pembangunan  suatu negara,  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah  cenderung  meningkat.  Proses  ini akan  terjadi  sampai  ketimpangan  tersebut mencapai  titik  puncak.  Setelah  itu,  bila proses  pembangunan  terus  berlanjut  maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  tersebut  akan menurun. Sehingga bila mencermati hipotesis  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  awal  pembangunan  suatu  negara pada  umumnya  ketimpangan  antar  daerah akan  meningkat  akan  tetapi  setelah mengalami  proses  yang  terus  menerus bahwa ketimpangan tersebut akan menurun.  Sesuai  dengan  ”Hipotesis Kuznets”  yang  menemukan  relasi  antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik ( Reverse  U-shape  Curve ).  Pada  awal proses  pembangunan,  ketimpangan  dalam distribusi  pendapatan  naik  sebagai  akibat dari  proses  urbanisasi  dan  industrialisasi dan  pada  akhir  proses  pembangunan ketimpangan menurun.
Kebenaran  Hipotesis  Neo-Klasik  ini kemudian  diuji  Kebenaranya  oleh  G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang  ketimpangan  pembangunan  antar wilayah  pada  negara  maju  dan  negara sedang  berkembang  dengan  menggunakan data timeseries dan cross-section .  Hasil
penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa Hipotesis Neo-Klasik yang diformulasikan secara  teoritis  ternyata  terbukti  benar secara  empirik.  Ini  berarti  bahwa  proses pembangunan  suatu  negara  tidak  otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan  antar  wilayah,  tetapi  pada tahap  permulaan  justru  terjadi  hal  yang sebaliknya.

## Gambar 2. Kurva Kuznets
Menurut  Sjafrizal  (2012)  Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah, yaitu, perbedaan  kandungan  sumber  daya  alam, perbedaan  kondisi  demografis,  Kurang lancarnya  mobilitas  barang  dan  jasa, konsentrasi  kegiatan  ekonomi  wilayah, alokasi  dana  pembangunan  antar  wilayah. Ketimpangan pembangunan telah memberikan  berbagai  dampak  terhadap daerah  dan  masyarakat.  Adapun  yang menjadi dampak dari ketimpangan tersebut adalah,  banyak  wilayah-wilayah  yang masih  tertinggal  dalam  pembangunan, belum  berkembangnya  wilayah-wilayah strategis  dan  cepat  tumbuh,  wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang,  kesenjangan  pembangunan antara kota dan desa (Bappenas, 2016)
Dampak  utama  dari  ketimpangan pembangunan adalah pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya  manusia.  Dampak  ini  merupakan dampak  turunan  dari  kurangnya  lapangan kerja  di  suatu  daerah  bersangkutan,  yang disebabkan  kurangnya  investasi  baik  dari
Titik balik Waktu ketimpangan Sumber : Todaro (2006)
pemerintah maupun swasta, dan mengakibatkan  terjadinya  pengangguran. Jika  pengangguran  terjadi  maka  biasanya disusul terjadinya kemiskinan. Kemiskinan mengakibatkan  kualitas  sumber  daya manusia  (generasi  berikutnya)  cenderung rendah,  karena  terbatasnya  kemampuan untuk menikmati pendidikan akibat rendahnya  pendapatan  masyarakat  bahkan cenderung tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat  lebih  fokus  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  paling  krusial  yaitu makanan dan minuman.
Tingkat  ketimpangan  wilayah  dapat dihitung  menggunakan  beberapa  metode yaitu indeks Williamson,
Tipologi Klassen,  Indeks  Entrophy  Theil  dan ketimpangan  berdasarkan  konsep  PDRB per kapita relatif.

## Indeks Williamson
Untuk
mengetahui
tingkat
ketimpangan  antar  wilayah  menggunakan indeks  ketimpangan  regional (regional inequality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 2012) √ ...........(2.11)
Dimana: Yi = PDRB per kapita daerah i Y  =  PDRB  per  kapita  rata-rata  seluruh daerah fi = Jumlah penduduk daerah i n = Jumlah penduduk seluruh daerah Indeks  Williamson  berkisar  antara  0 <VW < 1, di mana semakin mendekati nol artinya  wilayah  tersebut  semakin  tidak timpang.  Sedangkan  bila  mendekati  satu maka  semakin  timpang  wilayah  yang diteliti (Sjafrizal, 2012).

## METODE PENELTIAN
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  kuantitatif  dan  sumber  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Menurut Anto Dajan (2000) yang dimaksud dengan data  sekunder  yaitu  data  yang  diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  data  sekunder. Penelitian juga didukung dengan data dari
pustaka-pustaka dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis  di  Provinsi  Jawa  Timur dengan  data  runtut  waktu  ( time  series ) selama tahun 2005-2015. Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain:
 Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Statistik Indonesia dalam beberapa terbitan.
 Badan  Penanaman  Modal  Provinsi Jawa Timur.
 Literatur-literatur serta informasi- informasi tertulis baik yang berasaldari institusi  terkait  maupun  internet,  yang berhubungan  dengan  topik  penelitian untuk memperoleh data sekunder. Dalam  penelitian  ini  untuk  menjawab permasalahan maka model yang digunakan pada  data  time  series  ini  adalah  model regresi  berganda  menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :
Model  umum  regresi  linear  berganda yaitu :
Y = β 0 + β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 +µ t … (3.1) Model  fungsi  yang  akan  digunakan untuk mengetahui ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur yaitu:
KW =β 0 + β 1 G+β 2 I+β 3 IPM +µ t …(3.2) KW=  Ketimpangan  wilayah  di  Provinsi Jawa Timur, G= Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi  Jawa  Timur,    I  =  Investasi  di Provinsi  Jawa  Timur,  IPM=  Indeks pembangunan  manusia  di  Provinsi  Jawa Timur, β0 = Intersep, β 1 – β 3 =  koefisien regresi  variabel  independen,  µ= error term , t= time series.

## Analisis Ketimpangan Wilayah
Williamson  dalam  Sjafrizal  (2012) meneliti  hubungan  antara  ketimpangan wilayah  dengan  tingkat  pembangunan ekonomi. Penelitiannya menggunakan data ekonomi  negara  yang  sudah  maju  dan negara  berkembang.  Ternyata  ditemukan bahwa  selama  tahap  awal  pembangunan, disparitas  regional  menjadi  semakin  lebar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah  tertentu.  Untuk  meng- analisis ketimpangan wilayah yaitu dengan
menggunakan  nilai  Indeks  Williamson Provinsi Jawa Timur dapat diformulasikan sebagai berikut :
√
...........(2.11) Dimana:
Yi = PDRB per kapita daerah i Y  =  PDRB  per  kapita  rata-rata  seluruh daerah fi = Jumlah penduduk daerah i n = Jumlah penduduk seluruh daerah
Indeks  williamson  besarnya  antara  nol dan  satu.  Semakin  kecil  angka  yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang  semakin  kecil  pula  atau  dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang  didapat  mendekati  satu  maka ketimpangan semakin lebar.

## HASIL

## Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Jawa Timur
Ketimpangan wilayah
antar kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Timur dihitung  dengan  menggunakan  metode perhitungan  Indeks  Willliamson.  Data yang  diperlukan  antara  lain  data  PDRB provinsi  dan  kabupaten/kota  dan  jumlah penduduk  provinsi  dan  kabupaten/kota. Dimana  menurut  Sjafrizal  (2012)  apabila nilai indeks williamson mendekati angka 1 maka ketimpangan  yang terjadi cenderung tinggi  dan  semakin  menjauh  dari  angka  1 ketimpangan yang terjadi cenderung rendah.
Gambar 4.1 menunjukkan tren ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2001- 2015  diamati  melalui  perhitungan  Indeks Williamson terlihat bahwa tingkat ketimpangan  wilayah  di  Jawa  Timur mengalami  fluktuasi  dan  cenderung  tinggi karena  besarnya  nilai  yang  sangat  tinggi yaitu  mendekati  angka  1  dan  bahkan  ada yang  nilainya  justru  melebihi  angka  1.  1 Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Herni Rochana tentang kesenjangan ekonomi  antar  wilayah  pada  era  otonomi daerah  di  Indonesia  (2013)  bahwa  pada tahun  2003-2011  nilai  indeks  williamson
PDRB  per  kapita  kabupaten/kota  di Indonesia nilainya lebih dari 1.

## Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)
Gambar 3. Indeks Williamson Provinsi Jawa Timur Tahun 2001- 2015

## Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik
Deteksi asumsi klasik dilakukan karena dalam  model  regresi  perlu  memperhatikan adanya  penyimpangan  atas  asumsi  klasik. Pada  hakekatnya  jika  asumsi  klasik  tidak dipenuhi  maka  variabel-variabel  yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien

## Deteksi Multikolinearitas
Deteksi  multikolonieritas  merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah  model.  Multikolonieritas  adalah adanya korelasi antar variabel independen. Dalam  penelitian  ini  untuk  menguji  ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF ( Variance Inflation Factor ). Tabel 3. Perhitungan VIF
Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C 0.015368 3638.197 NA G 5.96E-06 51.90688 1.370027 I 7.90E-14 88.96825 4.375734 AK 2.79E-17 2631.404 2.058724 IPM 2.74E-06 3019.405 1.763408 GE 5.90E-19 5.344052 2.636179 Sumber : Data eviews, diolah 2017
Berdasarkan  tabel  3  diatas,  terlihat bahwa  nilai  VIF  besarnya  tidak  lebih  dari 10  (berkisar  antara  1.370027  sampai 4.375734)  yang  artinya  bahwa  model dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

## Deteksi Heteroskedastisitas
Pada  penelitian  ini,  uji  heteros- kedastisitas  dilakukan  dengan  mengguna-
0,8 0,9 1 1,1 1,2 20012003200520072009201120132015
kan White’s robust standard errors bahwa nilai  prob.  Chi  square  dari  Obs*R-Square lebih  dari  nilai  α  =  0.05  yaitu  sebesar 0.1065 yang artinya model dalam penelitian  ini  terbebas  dari  penyakit heteroskedastisitas.

## Deteksi Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  diperoleh  nilai Durbin  Watson (d)  sebesar  0.0001.Dari uji Durbin Watson diketahui nilai d L dan du dengan jumlah variabel bebas 5 adalah 1-G (0.5326), 2-I  (0.8949),   3-AK (0.6971), 4- IPM (0.4542) dan 5-PAD (0.2919). nilai d sebesar 0.3530 maka pengambilan keputusannya adalah data tersebut menolak  H0  dan  ada  autokolerasi.  Untuk mengatasi autokolerasi maka model tersebut  mengunakan  GLS  dengan  diberi perlakuan cross-section  SUR  (Seemingly Unrelated  Regression) dan cross-section SUR (PCSE) standard errors and covariance .  Sehingga  asumsi  autokolerasi dapat diabaikan.
Tabel 4. Hasil Estimasi Variabel Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Variabel Koefisien Konstanta 1.063.848 7,446617 G -0,002815 -0,968578 I -2,36127 **-12,81056 IPM 0,002007 1,062428 R-squared 0,845717 F-statistic 73,08818 Prob(F-statistic) 0,000000 Durbin-Watson stat 0,515270 Sumber: Outpu Eviews 9, 2017
**Keterangan signifikan t. tabel < t. statistik pada level >0,05
Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determasi  ( R 2 )  mengukur seberapa  jauh  model  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen.Nilai  koefisien determasi adalah antara  nol  dan satu.  Dari
hasil regresi yang ditunjukan oleh Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai koefisien determasi atau R 2 adalah sebesar
84,57%variabel  pertumbuhan  ekonomi (G), investasi (I) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan 16,43% sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  di  luar model penelitian.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Berdasarkan  persamaan  didapatkan nilai  F-hitung  sebesar  73,088  lebih  besar dari F-tabel yaitu 2,84 dan nilai probabilitas F-hitung 0,000 lebih kecil dari 0,05  (5%).  Oleh  sebab  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh terhadap  ketimpangan  wilayah  Provinsi Jawa Timur.

## Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan indeks  pembangunan  manusia  menunjuk- kan  arah  hubungan  negatif  dan  secara statistik tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah, pada tingkat signifikansi  α  =  5%.  Artinya  bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan  manusia  tidak  memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi  Jawa  Timur  pada  periode  2005- 2015.  Variabel  investasi  memiliki  arah hubungan yang negatif dan secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  ketimpangan  wilayah,  pada tingkat  signifikansi  alpha  5%.  Artinya bahwa  setiap  peningkataninvestasi  akan menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi  Jawa  Timur.  Berdasarkan  nilai koefisien  2,36127  dan  nilai  t  tabel  <  t statistik  (1,684<12,810),  bahwa  dapat  di interpretasikan setiap peningkatan investasi  sebesar  1%  akan  menurunkan tingkat  ketimpangan  di  Provinsi  Jawa Timur  sebesar  2,36127%.  Pengaruh  faktor investasi  memberikan  efek  yang  besar terhadap  penurunan  tingkat  ketimpangan di  Provinsi  Jawa  Timur  berdasarkan  hasil estimasi regresi variabel pada Tabel 4.

## Intrepetasi Hasil Estimasi
Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4  diketahui  bahwa  variabel  investasi  (I), secara signifikan mempengaruhi ketimpangan  wilayah  di  Provinsi  Jawa Timur.  Sedangkan  variabel  pertumbuhan ekonomi  (G),  dan  indeks  pembangunan manusia  (IPM)  tidak  memiliki  pengaruh secara  signifikan  terhadap  ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur.
Pertumbuhan  ekonomi  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  akan berpengaruh
terhadap
masalah ketimpangan. Ketimpangan dalam pembagian
pendapatan
adalah
ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah  yang  akan  menyebabkan  pula ketimpangan  tingkat  pendapatan  perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).
Pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  belum tentu  dapat  terjadi  keberhasilan  dalam pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi  yang  cepat  akan  berdampak terhadap ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi  tidak  selalu  diikuti  dengan pemerataan.  Ada  semacam trade  off antara  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi dengan  pemerataan  pendapatan  dalam suatu  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Chan (1993)  yang  menunjukkan  bahwa  begitu kondisi  ekonomi  di  China  mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan  justru    meningkat.  Dalam artikel  yang  ditulis  Subarna  K.  Samanta, Allison  Heyse  (2006)  disebutkan  bahwa terdapat  hubungan  antara  pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Orientasi  mencapai  laju  pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dalam distribusi pembangunan yang lebih merata sehingga menciptakan ketimpangan.
Menurut  Adhisasmita  (2005)  bahwa investasi  merupakan  sarana  bagi  proses kumulatif,  mengarah  ke  atas  di  daerah yang  bernasib  baik  dan  mengarah  ke bawah di daerah  yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang
mengalami perkembangan, kenaikan permintaan  akan  mendorong  pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya.  Di  daerah-daerah  lainnya dimana  perkembangan  sangat  lamban maka  permintaan  terhadap  modal  untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dari  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Sri
Danawati  dkk  (2016)  bahwa  investasi memiliki  hubungan  yang  positif  dan  tidak signifikan terhhadap ketimpangan.
Berbanding  terbalik  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hidayat  (2014)  yang meneliti  ketimpangan  di  Provinsi  Jawa Tengah  yang  menjelaskan  bahwa  variabel investasi  memiliki  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  ketimpangan  antar daerah.
Hasil  penelitian    ini  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hidayat (2013) menjelaskan bahwa variabel indeks pembangunan  manusia  tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan antar daerah. Namun, menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mopangga (2011) yang menyatakan bahwa variabel  indeks  pembangunan  manusia memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar sebagai  sumber  ketimpangan  sama  seperti yang telah dijelaskan oleh Dumairy (2010) bahwa  IPM  memiliki  pengaruh  terhadap ketimpangan  wilayah  karena  kualitas pembangunan  manusia  besar  pengaruhnya terhadap pemabnguan daerah. Teori ekonomi  tentang  teori  modal  manusia dipelopori oleh para pemenang nobel ilmu ekonomi,  yaitu  Gary  Becker,  Edwar Dension  dan  Theodore  Schultz.  Teori  ini menjelaskan bahwa manusia yang memiliki  tingkat  pendidikan  yang  lebih tinggi  yang  diukur  juga  dengan  lamanya waktu  sekolah,akan  memiliki  pekerjaan dan upah yang lebih besar dibanding yang pendidikannya  rendah.  Apabila  upah mencerminkan produktivitas, semakin banyak  orang  yang  memiliki  pendidikan
tinggi,  semakin  tinggi  produktivitas  dan hasilnya  ekonomi  akan  bertambah  lebih tinggi (Jhingan, 2010).

## PENUTUP Kesimpulan
Tingkat  ketimpangan  wilayah  antar kabupaten/kota  yang  terjadi  di  Provinsi Jawa  Timur  tahun  2001-2015  mengalami fluktuasi  dan  cenderung  tinggi  karena besarnya  nilai  yang  sangat  tinggi  yaitu mendekati  angka  1  bahkan  untuk  tahun 2001-2010  nilai  indeks  Williamson  lebih dari 1. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dapat mengatasi ketimpangan wilayah  antar  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Timur.
Dari  hasil  analisis  regresi  terkait dengan  pengaruh  G,  I,  IPM  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pertumbuhan ekonomi  memiliki  pengaruh  negatif  dan tidak  signifikan,  variabel  I  memiliki hubungan  negatif  dan  signifikan  dan variabel  IPM  memiliki  hubungan  positif dan tidak signifikan.

## Implikasi Kebijakan
Kebijakan  pemerintah  yang  sebaiknya dilakukan  adalah  salah  satunya  dengan meningkatkan kualitas IPM dan pertumbuhan  ekonomi  agar  ketimpangan semakin menurun.

## Keterbatasan Penelitian
Pertama,
penelitian
hanya menggunakan  3  variabel,  padahal  masih ada  variabel  lain  yang  memungkinan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Kedua, tahun  yang  digunakan  hanya  10  tahun sehingga harus menggunakan data interpolasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dajan,  A.  (2000). Pengantar  Metode Statistik , Jilid I, II, LP3ES. Jakarta
Dornbusch,  R.  (2008). Makroekonomi. Jakarta:  Penerbit  Media  Global Edukasi.
Ghozali,  I.  (2005). Aplikasi  Analisis
Multivariate  dengan  Program  SPSS.
Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
Jhingan, M. L. (2010). Ekonomi Pembangunan  dan  Perencanaan.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  dan Pembangunan  Daerah:  Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang.
Yogyakarta: Erlangga
Mopangga,
H. (2011). Analisis Ketimpangan  Pembangunan  dan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Gorontalo. Gorontalo: Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Negeri Gorontalo.
Mubyarto.  (1995). Pengantar  Ekonomi Pertanian. PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia, anggota IKAPI. Jakarta
Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan  (Studi  Di  Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2005-2011). Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP), 1(4), 110-119.
Rochana,  S.  H.  (2013). Kesenjangan Ekonomi  Antar  Wilayah  Pada  Era Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Bandung:  Perencanaan  Wilayah  dan Kota.
Sjafrizal.  (2012). Ekonomi  Wilayah  dan Perkotaan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Tambunan,  T.  (2004). Perekonomian
Indonesia: Teori dan Temuan
Empiris . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Tarigan,  R.  (2004). Ekonomi    Regional Teori    dan    Aplikasi. Edisi    Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Todaro,  M.  P.  dan  Smith,  S.  C.  (2006). Pembangunan  Ekonomi .  Jakarta:
Erlangga.