## PERBATASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL:
Studi Perbatasan RI - Timor Leste 1

## Cahyo Pamungkas* (*peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

## Abstract
This article attempts to portray a picture of the cultural dimension in managing the boundaries of Nusa Tenggara Timur Province (NTT). The social dynamics of the culture of people at the boundary can be seen from the history of the formation of the boundaries, the dynamics of relationships between ethnic groups in districts adjacent to boundaries, and from social-cultural relationship problems that occur at boundaries. The conceptual framework used is that of a shift in the meaning of boundary from conventional social perspectives and approaches which emphasise the presence of a people’s and a state’s identity and control of the population, towards a post-modern approach which explains the appearance of globalizing agents at the boundary. Based on the results of interviews with a number of informants and a study of the literature, this study puts forward the proposition that the representation of the adat (customary law) community in the governing body of the state border is absolutely necessary to protect the basic rights of indigenous peoples who settled in the boundary area. Conventional border management, namely the traditional restriction of crossing boundaries, tend to put the state in violation of customary law that unites the two community cultures in colonial times.
Kata-kata Kunci : Pergeseran makna, masyarakat adat, dinamika kebudayaan, pengelolaan perbatasan.
1  Artikel ini merupakan pengembangan dan bentuk revisi dari artikel penulis, “Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kebudayaan,” dalam monograp hasil penelitian LIPI tahun 2015 berjudul Pengelolaan Perbatasan di Indonesia.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)

## Pendahuluan
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan di Indonesia pada bidang sosial budaya, dan sekaligus merefleksikan pendekatan atau paradigma pengelolaan perbatasan ditinjau dalam aspek kebudayaan. Tulisan ini merupakan suatu deskripsi mengenai dimensi kebudayaan dalam pengelolaan perbatasan darat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Latar belakang penulisan artikel ini adalah masih kuatnya pendekatan keamanan negara dalam pengelolaan perbatasan dan masih diabaikannya realitas kehidupan masyarakat perbatasan yang bersifat kompleks dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan tersebut kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial dan realitas dinamika hubungan antaretnis masyarakat perbatasan yang menghendaki konsep perbatasan yang longgar.
Dimensi kebudayaan seringkali dilupakan dalam analisis politik pengelolaan perbatasan karena perbatasan negara, dalam pendekatan konvensional, dipandang sebagai garis perbatasan politik. Dimensi politik dan pendekatan keamanan negara terhadap perbatasan mendapatkan tempat utama pada masa rejim Orde Baru. Hal ini menjadikan posisi daerah perbatasan beserta masyarakatnya dilihat sebagai daerah periperi dalam relasi antara pusat dan daerah. Pengetahuan mengenai garis batas ( border line ), wilayah perbatasan ( borderland ), perhinggaan ( frontier ) dan kawasan perbatasan ( boundary ) dikonstruksi secara politik untuk membedakan batas-batas administratif negara yang didalamnya mengandung unsur kontrol dan pembatasan terhadap kegiatan lintas batas penduduk antarnegara. Hal ini disimbolkan dalam bentuk pendirian pos- pos tentara, kepolisian, dan imigrasi di daerah perbatasan dan pelabelan pelintas batas ilegal.
Jika perbatasan dimaknai secara fisik, yakni sebagai garis batas dan wilayah perbatasan, maka akan selalu ada hubungan timbal balik antara penduduk yang menetap di dalam dengan yang tinggal di luar perbatasan. Bahkan, dalam tingkatan yang paling radikal, pengelolaan perbatasan oleh negara jika dilihat daam perspektif kebudayaan dapat dikatakan
cenderung melanggar wilayah masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena masyarakat perbatasan yang menetap di kedua negara yang dipisahkan berasal dari satu masyarakat adat yang sama, sehingga peraturan dan institusi-institusi pengelola perbatasan negara telah membatasi interaksi budaya mereka. 2 Akibat warisan kolonialisme, etnik yang sama memiliki sejarah kebangsaan yang berbeda, yang dipisahkan oleh perbatasan politik kolonial. 3 Pada masa post-kolonial, pengelolaan perbatasan negara masih mewarisi metode pengelolaan konvensional seperti dilakukan oleh rejim negara-negara kolonial. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya lintas batas antarnegara baik ilegal maupun legal, kontrol maupun pembatasan terhadap penduduk perbatasan semakin sulit dilakukan.
Pengumpulan data lapangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan di Kabupaten Belu. Secara administratif, kawasan perbatasan darat di Propinsi NTT adalah wilayah kecamatan yang secara geografis dan demografis berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Wilayah perbatasan ini mencakup Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Batas bagian timur adalah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sepanjang 149,9 km. Batas darat bagian barat yang dikenal dengan enclave Ambenu adalah Kabupaten Kupang, sepanjang 15 km dan Kabupaten TTU sepanjang 114,9 km.
Kondisi wilayah perbatasan di NTT masih dihadapkan pada sejumlah persoalan baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh cara pengelolaan perbatasan pada masa lampau yang masih bersifat sentralistik, sehingga daerah perbatasan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, pengelolaan perbatasan lebih diarahkan sebagai sabuk keamanan dengan hanya menekankan stabilitas keamanan negara. Wilayah perbatasan NTT masih mengalami
2 Disampaikan oleh John Habba dalam FGD “Pengelolaan Perbatasan” yang diselenggarakan oleh Tim Perbatasan IPSK LIPI di Jakarta pada 17 September 2015.
3 Riwanto Tirtosudarmo, “Wilayah Perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar,” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan John Habba (Eds), Dari Entikong Sampai Nunukan , Jakarta, Sinar Harapan, 2005, hlm. 1-2.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
kesenjangan pembangunan meskipun potensi sumberdaya alam yang dimiliki cukup besar. Di sisi lain, NTT juga memiliki nilai strategis untuk menjaga kedaulatan negara kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penataan khusus untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan masyarakat. 4

## Tinjauan Pustaka
Perbatasan negara selama ini banyak dilihat dalam perspektif politik negara. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari pendefinisian Weber mengenai unsur mendasar dari sebuah negara modern, yaitu monopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sebuah teritori tertentu. 5 Berdasarkan pemikiran ini, klaim negara modern menuntut monopoli penguasaan terhadap lintas batas negara. Konsekuensinya, negara memiliki kuasa sepenuhnya untuk mengidentifikasi siapa yang dapat disebut sebagai warga negara dan bagaimana cara warga negara melewati batas negara. Kekuasaan menjadi ciri intrinsik suatu negara bangsa, yakni menetapkan aturan hukum yang seragam terhadap warga negara dan warga negara lain di dalam wilayahnya. Hal ini menuntut pentingnya aspek teritorial suatu negara dan batas-batasnya yang menjadi tempat aktivitas bagi pemerintahan negara bangsa. Dengan demikian, terdapat konsistensi antara kontrol terhadap perbatasan dengan batas kedaulatan negara yang berlaku di dalam batas-batas negara bangsa tersebut. 6
Sebagai konsekuensinya, konsep negara bangsa modern ditandai oleh kontrol eksklusif di dalam batas negara dan pemisahan antara ruang domestik, yang teratur dengan ruang luar negeri yang dianggap anarkis. Persoalan-persoalan terkait batas negara juga dipertegas dengan batas- batas simbolik yang mendefinisikan unit politik dan kebudayaan. Negara mengasumsikan bahwa batas negara menjadikan warga yang didalamnya
4 Samsul Ma’rif, “Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste.” Jurnal Tataloka Vol 14 No. 1, 2012, hlm 76.
5 Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization , trans. A.M. Henderson & T. Parsons (New York, Free Press, 1965), hlm 154.
6 Elspeth Guild, Moving the Borders of Europe . Orasi Profesor pada Katholieke University NIjmegen, 2001. Lihat http://cmr.jur.ru.nl/cmr/docs/oratie.eg.pdf , diunduh 7 Oktober 2015.
berbagi kepemilikan, cenderung homogen dan kohesif. Bahkan, batas- batas negara ditemukan pada masa lampau melalui mitos dan kolektif memori resmi negara, sehingga mampu menggambarkan identitas dan sifat-sifat kewilayahan yang eksklusif baik secara natural maupun primordial. 7
Di Asia Tenggara, pendefinisian batas negara lebih banyak mengarah pada nasionalisme yang berpusat pada negara yang merupakan warisan kolonial. Meskipun mengalami selama hampir 400 tahun di bawah pengaruh kolonialiasi, kekuasaan kolonial secara langsung terhadap wilayah ini hanya dalam waktu pendek. Dalam era penguasaan langsung ini, diperkenalkan kepada bangsa pribumi, program pencerahan dan tata administrasi modern termasuk penentuan perbatasan wilayah kolonial dengan negara kolonial tetangganya. Untuk penduduk pribumi, Kebanyakan dari penentuan garis batas pada masa kolonial seperti sesuatu yang jatuh dari langit. 8 Penguasa-penguasan pribumi seringkali melihatnya sebagai pemaksaan langsung atau sesuatu yang bersifat pemberian semata. Pemerintahan kolonial menentukan, dan membatasi tanah-tanah jajahannya untuk kepentingan melaksanakan kontrol dan pengucilan. Mereka memberikan orang pribumi konsepsi yang berbeda mengenai ruang, ketertiban dan kekuasaan. Geertz memberikan contoh kekuasaan dalam konsep Jawa seperti api dimana semakin jauh jangkaunya maka pengaruh kekuasaannya semakin lemah 9 .
Sebaliknya pemerintah kolonial menganggap bahwa kekuasaan tersebut berlaku pada wilayah tertentu yang batas-batasnya ditentukan secara tertulis garis lintang dan bujurnya. Perbatasan di Asia Tenggara pada dasarnya adalah warisan kolonial dimana perbatasan dikelola secara birokratis dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Bagi pihak kepolisian, misalnya, perbatasan dimaknai sebagai kontrol terhadap penduduk yang akan melintas. Bagi pihak bea cukai, perbatasan berarti
7 Dimitar Bechev dan Kalypso Nicolaidis, Mediterranean frontiers: borders, conflict and memory in a transnational world (Tauris Academic Studies, Vol. 46, London dan New York, 2009), hlm 1.
8 James Clad, “Delineation and Borders in Southeast Asia”, dalam James Clad dan Sean M. McDonald (Eds), The Borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization (NDU Press, 2011), hlm 8-9.
9 Clad, op. cit ., hlm.9.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
pengenaan pajak terhadap barang yang dibawa masuk ke wilayahnya, dan sementara bagi pihak tentara, perbatasan merupakan benteng tempat pasukan pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Namun, untuk penduduk lokal, garis batas dan peta wilayah negara tidak banyak berpengaruh terhadap kehidupan mereka. 10
Perbatasan dan wilayah negara ditentukan melalui perjanjian internasional dan para kartografer menciptakan peta wilayah negara yang bersifat tetap pada periode tertentu. Wilayah negara dilihat sebagai sebuah elemen yang tidak berubah. Unsur yang dapat menyebabkan perubahan garis batas antara lain adalah hasil peperangan antarnegara, penyerahan wilayah atau bencana alam. Ciri-ciri fisik dari wilayah negara modern telah membentuk kerangka pengambilan keputusan seperti gagasan batas alam atau strategi topografi yang dilihat sebagai kriteria wilayah utama yang berdampak pada keputusan politik. 11
Doktrin hukum internasional ‘ uti possidetis juris’ atau ‘ uti possidetis de jure’ didefinisikan oleh Black’s Law Dictionary sebagai “The doctrine that old administrative boundaries will become international boundaries when a political subdivision achieves independence”. 12 Sebagai konsekuensinya negara-negara post-kolonial mewarisi batas-batas negara kolonial yang dulu menjajahnya. Situasi ini telah diterima secara luas dalam dunia internasional. Karena norma ini, warisan kolonial memiliki pengaruh positif terhadap relasi antarnegara-negara koloni setelah merdeka dengan menyediakan wilayah status quo berdasarkan aturan hukum dan sejarah yang mendahuluinya. 13
Peta politik pada masa kini dianalogikan oleh Ernest Gellner seperti lukisan Modigliani, yakni permukaan mendatar yang terpisah satu sama lain dimana di dalamnya terdapat ambiguitas atau tumpang tindih serta
10 Clad, ibid ., hlm.1. 11 David Newman, “World Society, Globalization and a Borderless World. The Contemporary Significance of Borders and Territory,” World Society, 2005, Seri 14, hlm 4.
12  Malcolm N Shaw, International Law , 4th edition (Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2008), hlm 216.
13  Paul R. Hensel, Michael E. Allison, dan Ahmed Khanani. “The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas”, International Studies Association Meeting, Montreal . 2004, hlm 1-2.
tidak ada jeda antara perbatasan. 14 Batas-batas negara seakan-akan dapat digambarkan di dalam peta, tetapi dalam realitasnya berwujud sungai, pegunungan atau gurun pasir. Melalui cara ini, perbatasan negara digambarkan sebagai primodial dan abadi sebagai bagian dari alam. 15
Makna modern perbatasan menunjukkan bahwa keberadaan pelintas batas ilegal dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Merujuk pada Anderson, hal ini karena cara pandang bahwa suatu negara bangsa hanya dapat dibayangkan hanya melalui perbatasannya. 16 Hal ini diperkuat oleh Agamben yang mengatakan bahwa sistem negara bangsa didasarkan atas koneksi antara wilayah yang telah ditentukan dengan ketertiban yang juga telah ditentukan oleh negara. 17 Dalam sistem ini, kehidupan biologis ditransformasikan menjadi bagian dari kehidupan politik, disebut sebagai warga. Hubungan antara kelahiran (kehidupan) dan bangsa menjadi alamiah melalui bahasa. Terminologi native and nation ( asli dan bangsa) berakar dalam bahasa Latin yang berarti kelahiran, nascere . Perbatasan tidak lagi menjadi ujung dari suatu negara, bahkan membentuk persepsi mengenai dunia dan menjadi salah satu komponen dari kesadaran kita mengenai duniard . 18 Perbatasan adalah rujukan mendasar dari sense komunal terutama identitas. Tidak hanya menjadi realitas eksternal, tetapi juga menjadi tempat yang penuh warna terletak dimana saja dan tidak dimanapun. 19
Meskipun perbatasan tetap menjadi pembatas dari kontrol negara, warga negara dan identitas nasional, daerah perbatasan dapat menjadi arena interaksi dalam kehidupan sehari-hari bagi penduduk perbatasan sehingga mampu mendorong kerjasama di daerah yang secara politik dipisahkan. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah pergeseran makna
14  Ernest Gellner, Nation and Nationalism , Ithaca, Cornell University Press, 1990, hlm 139-140.
15 Ibid .
16  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism , London, Verso, 1983.
17  Giorgio Agamben, Means without End: Notes on Politics (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000), hlm 42.
18  Chris Rumford, “Theorizing Borders”, European Journal of Social Theory, 2006, Vol 9, No.2, hlm. 166.
19 Shahram Khosravi, The ‘Illegal’Traveller: An auto-ethnography of borders, Palgrave, Macmilan, 2010, hlm 1-2.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
perbatasan meskipun garis batas geografis yang memisahkan antara dua negara tidak berubah. Perubahan-perubahan ini berkontribusi terhadap pembentukan tipe-tipe baru perbatasan. Makna dan tipe perbatasan baru memperkuat fakta bahwa perbatasan menjadikan sebagai tempat yang menghubungkan banyak tempat daripada sekedar batas-batas geografis dan lembaga-lembaga yang mengaturnya seperti imigrasi. 20
Makna-makna yang melekat terhadap perbatasan selalu berorientasi ke dalam, selalu terkait dengan aparat ideologi negara, praksis-praksis ideologis seperti nasionalisme dikaitkan dengan narasi identitas nasional dan basis material praktik-praktik tersebut yang diwujudkan dalam kewilayahan. Teritorialitas adalah diskursus dan praktik ideologi yang mentransformasikan ruang-ruang nasional dan sejarah, kebudayaan, keberhasilan ekonomi dan sumberdaya alam ke dalam ruang-ruang yang terikat. 21 Bentuk ideologi kewilayahan yang paling signifikan dan dieksploitasi secara luas adalah nasionalisme, dimana pendukungnya seringkali memperoleh keuntungan dari kekuasaan dan diskursus ideologis dan praktik-praktik yang mengkontraskan antara suatu komunitas dengan yang lain. Proses mengkonstruksi identitas nasional dan makna- makna yang muncul dari itu menjadi salah satu tema dalam studi-studi budaya dan post-kolonial. Diskursus nasionalisme dan kebangsaan selalu menekankan sejarah perbatasan dan wilayahnya dalam praktik wilayah negara dan pembentukan tanah air.
Sassen menyebut agen-agen globalisasi ketika para pelintas batas orang biasa, penyelundup, pendatang ilegal, pedagang kecil, pengusaha eksportir, atau teroris melaksanakan pekerjaannya. 22 Dalam hampir semua kasus, dunia menjadi terglobalkan sebagai ekspansi Eropa meskipun mobilitas melalui invasi atau jaringan-jaringan perdagangan yang terjadi beberapa abad sebelumnya. Apa yang mengubah dunia adalah bukan hanya mobilitas orang saja tetapi pengenalan sistem negara kolonial,
20 Saskia Sassen, “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”, New Political Economy , Vol. 10, No.4, 2005, hlm. 523-541.
21 Anssi Paasi, Territories, Boundaries, and Consciousness: The changing Geographies of the Finnish- Russian Boundary , Monograp Vol. 1. Wiley, 1996.
22  Saskia Sassen, op. cit ., hlm 21-45.
sebuah struktur ekonomi, politik, dan sosial yang berasal dari Eropa dan dilaksanakan dengan batas-batas di daratan dan perairan. 23

## Sejarah Pembentukan Perbatasan RI-NTT
Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda di awal abad ke-16 menandai babak baru pemisahan Pulau Timor. Para penjelajah Portugis dipimpin oleh António de Ásbreu dan Simao de Brito, berlayar dari Goa menuju Malaka dan melanjutkan pelayarannya melalui Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka kemudian berlabuh di Pantai Lifau, Oe-Cusse, Pulau Timor pada tahun 1512. Sementara, ekspedisi dagang Belanda baru sampai di Pulau Timor pada tahun 1596. 24 Relasi Belanda dan Portugis, terkait dengan perebutan wilayah jajahan di Kepulauan Nusantara, berubah dari permusuhan menjadi negosiasi dan diplomasi damai sejak 1661. Pada tahun tersebut ditandatangani suatu perjanjian untuk menetapkan dan mengakui batas-batas wilayah yang dikuasainya.
Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1701 disepakati Contract of Paravinici yang mendeklarasikan bahwa Portugis memproklamasikan Timor Leste sebagai daerah koloninya dan Belanda menyatakan Timor Barat sebagai daerah jajahannya. 25 Pada 1760 Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menyusun peta kekuasaannya yang mencakup Kepulauan Alor dan Kepulauan Timor. Walaupun perjanjian damai telah dicapai tetapi Belanda masih menyerang wilayah perbatasan Portugis di Pulau Timor karena tidak ada batas yang jelas antara kedua koloni sebagaimana telah digambarkan oleh peta VOC. Hal tersebut juga disebabkan karena banyaknya pemukiman-pemukiman di antara kedua koloni yang statusnya tidak jelas. 26 Penetapan batas-batas teritorial belum dibahas sampai pada tahun 1846 ketika terjadi kesepakatan pertukaran wilayah antara Belanda dengan Portugis dimana Pulau Flores diserahkan
23 Clad, op. cit ., hlm.1. 24  Rodrigo De Mendonça, “Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat.” Disertasi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm 1.
25 Flaviano Moniz Leao,”Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Disertasi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm. 3.
26 Ibid .
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
kepada Belanda, sedangkan enclave Oe-cusse di Timor Barat beserta Pulau Atauro dan Pulau Jaco diserahkan kepada Portugal. 27
Pada tahun 1851 dilakukan perjanjian damai antara negara untuk menetapkan batas-batas wilayah koloni berdasarkan wilayah kerajaan- kerajaan di Pulau Timor, yakni antara Kerajaan Serviao yang berbahasa Baikenun, dan kerajaan Belu yang penduduknya berbahasa Tetum Terik. Perjanjian ini membagi Pulau Timor menjadi dua wilayah berdasarkan adat-istiadat dan bahasa. Kerajaan Serviao berada di bawah kekuasaan Belanda dan Kerajaan Belu di bawah kekuasan Portugis. Kedua kerajaan tersebut sebetulnya berasal dari satu keturunan yang disebut dengan Webeku-Wehale. Bahasa Tetum Terik kemudian berkembang dari tengah Pulau Timor ke Timur dan Selatan pulau ini. Perjanjian damai tersebut diratifikasi di Lisabon pada 1861. Penetapan perbatasan kedua negara koloni dan penempatan pasukan penjaga perbatasan baru dilakukan pada tahun 1868.
Konsekuensi dari perjanjian damai 1859 adalah Portugis menyerahkan Pulau Flores dan Kepulauan Alor kecuali Pulau Kambing kepada Belanda, sedangkan Belanda menyerahkan enklave Oecussi kepada Portugis. Pada 1 Juli 1893 dilakukan perjanjian untuk menghapus wilayah-wilayah enklave yang masih menjadi sengketa yakni di Maubusa, Maubesi, Lakmaras, Maukatar dan wilayah barat Oe-Cusse. Hasil dari perjanjian ini adalah pembentukan suatu komisi perbatasan untuk menentukan garis batas sementara di wilayah enklave pada 1898. Baru pada tahun 1904, dicapai perjanjian damai antara Belanda dan Portugis, disebut sebagai Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominations on the island of Timor pada tahun 1904, yang diratifikasi pada pada tahun 1908. 28
Hasil dari perjanjian damai 1904 adalah membagi Pulau Timor seperti yang ada pada saat kini. Namun demikian, terdapat sejumlah sengketa batas-batas koloni antara kedua negara yang tidak dapat diselesaikan sehingga dibawa ke Mahkaman Arbitrase di Paris. Akhirnya, Mahkamah Arbritrase menetapkan batas-batas antara kedua koloni pada tahun 1913.
27 Ibid .
28 Ibid .
Hasil keputusan ini diikuti dengan pemasangan patok-patok perbatasan pada tahun 1915, yaitu 29 tugu permanen di perbatasan utama, diatur dalam dokumen Mota Talas 1915, dan 44 tugu permanen di perbatasan Oecussi, diatur dalam dokumen Oil Pli 1915. 29
Ketika Timor-Leste diintegrasikan dengan Indonesia melalui invasi militer pada tahun 1975, persoalan perbatasan Indonesia dan Timor-Leste tidak menjadi relevan untuk dibicarakan. Pemerintah Indonesia kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur di bekas daerah perbatasan seperti terminal, pasar, sekolah dan puskesmas. Masyarakat Timor Barat dan Timor Timur memiliki kebebasan untuk melintas sehingga membuka akses yang sebelumnya dijaga oleh pasukan keamanan. 30 Integrasi politik tersebut secara dalam dimensi kebudayaan telah menyatukan kembali dua sukubangsa yang terpisah oleh garis batas politik internasional warisan kolonial. Akan tetapi, setelah Timor Leste merdeka melalui referendum pada tahun 1998, diskursus mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dibicarakan kembali dan dinegosiasikan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebelum kemerdekaan Timor Leste dideklarasikan, Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wiyayuda dan Ketua United Nations Temporary Administration for East- Timor (UNTAET), Sergio Vierra de Mello, menyepakati penggunaan prinsip uti posideti juris dalam menetapkan garis perbatasan negara pada bulan Februari 2002, yakni batas-batas negara baru mengikuti batas- batas negara sebelumnya. Kedua Pemerintah menyetujui Konvensi Belanda-Portugis 1904 dan Permanent Court of Arbitration 1914 sebagai dasar hukum untuk menetapkan perbatasan RI dengan RDTL. 31
Meskipun demikian, ada lima titik batas darat RI-RDTL yang masih menimbulkan konflik antara warga masyarakat perbatasan yang menetap di Indonesia dan Timor Leste. Pertama , daerah Noel Besi/Citrana di Kabupaten Kupang seluas 1.069 Ha. Daerah ini dialiri oleh Sungai
29 De Mendonça, op. cit ., hlm 1-4.
30 Leao, op. cit. , hlm 2-3.
31  Bob Sugeng Hadiwinata, “Sejarah Perbatasan Indonesia Timor Leste”, dalam Ganewati Wuryandari (Ed.), Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73-74.

## Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
Noel Besi yang menuju Selat Ombai. Menurut Traktat Belanda-Portugis 1904, disebutkan bahwa batas negara merupakan muara sungai Noel Besi dengan Azimuth kompas 300 47’ NW ke arah Pulau Batek. Kedua , Bijael Sunan/Manusasi seluas 142,7 Ha, dikarenakan adanya perbedaan persepsi traktat/Treaty juga di sebabkan karena masalah adat. Sebelum tahun 1893 daerah ini dikuasai oleh masyarakat Timor Barat, namun antara 1893-1966 daerah ini dikuasai masyarakat Timor-Portugis. Pada tahun 1966, garis batas di sepanjang Sungai Noel Miomafo digeser ke utara mengikuti puncak pegunungan/bukit mulai dari puncak Bijael Sunan sampai dengan barat laut Oben yang ditandai dengan pilar Ampu Panalak. Menurut Treaty 1904 garis batas mengikuti Thalweg, namun menurut adat, garis batas mengikuti punggung bukit (Bukit Oelnasi). Ketiga , Dilumil/Memo di Kabupaten Belu seluas 41,9 Ha, berawal dari sengketa lahan di delta Sungai Malibaka. Pemerintah Indonsia mengklaim wilayah RI-RDTL berada disebelah timur Delta, sedangkan Pemerintah Timor Leste mengklaim di sebelah barat Delta. Namun pada perkembangan terakhir, Indonesia menghendaki penarikan batas sesuai garis tengah yang membagi delta sungai. Keempat , daerah Subina-Oben yang belum memiliki titik temu antara kedua pemerintah dalam Technical Sub Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR),   berdasarkan Colonial Boundary Treaty 1859, Convention 1893 dan Convention 1904. Masalah batas timbul karena adanya perbedaan fisik lapangan dan penafsiran sehingga sering menimbulkan konflik kekerasan antar warga desa dua negara. Daerah yang diklaim adalah lahan persawahan yang subur sehingga warga Timor Leste melakukan penanaman bibit pertanian. Kegiatan ini menimbulkan kemarahan bagi warga NTT.
Kebanyakan masyarakat perbatasan, dalam wawancara, menyebutkan bahwa hasil perjanjian mengenai perbatasan RI-RDTL yang telah disepakati baik oleh Pemerintah Indonesia maupun RDTL telah mengecewakan penduduk setempat, yakni masyarakat adat yang tinggal di sepanjang perbatasan. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia telah merugikan sebagian masyarakat adat, yakni sebagian wilayah pertaniannya diambil oleh Pemerintah Timor Leste. Hal ini dapat kita jumpai dalam penetapan batas kedua negara di Kabupaten Timor Tengah
Utara yang tidak melibatkan masyarakat adat dan tidak mempertimbangkan kesepakatan masyarakat adat yang menetap di sepanjang perbatasan. Pemerintah Pusat diduga belum melakukan komunikasi dengan masyarakat adat, sehingga kesepakatan yang telah dibuat, akhirnya tidak bisa dijalankan di lapangan, terutama di beberapa segmen perbatasan seperti Manusasi, Subina, Oben, Nefo Numpo, Pistana dan Nelu.
Studi Kolne menyebutkan bahwa dasar kesepakatan perjanjian perbatasan, traktat Belanda-Portugis 1904 serta kesepakatan masyarakat adat kedua negara perlu dipertimbangkan. Selain itu, masyarakat adat perlu dilibatkan dalam dialog-dialog penentuan garis perbatasan. 32 Mereka juga seharusnya dilibatkan dalam proses pemantauan, pengamanan, dan penegakan hukum di kawasan perbatasan terkait dengan pelanggaran aturan-aturan lintas batas internasional. Pemerintah Pusat dan daerah seharusnya membangun dialog lanjutan antara kedua negara yang melibatkan berbagai komponen termasuk masyarakat (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, NGO) untuk menyelesaikan persoalan perbatasan dengan pendekatan sosial budaya karena kedua masyarakat adat di sepanjang perbataan berasal dari satu keturunan sukubangsa yang sama.

## Relasi Sosial di Perbatasan
Pengelolaan wilayah perbatasan RDTL dengan NKRI selama ini lebih mengutamakan pada aspek kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, hal ini ditandai dengan dibukanya pasar- pasar tradisional dan diberlakukannya penetapan pas lintas batas bagi masyarakat perbatasan, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang serumpun yang masih memiliki ikatan kekeluargaan sehingga dengan penetapan pas lintas batas tersebut memudahkan masyarakat untuk saling berkunjung ini sesuai dengan Provisional Agreement kedua Negara yang menitikberatkan pada faktor budaya dalam pengelolaan Perbatasan. 33
32 Yakobus Kolne, “Implementasi Perjanjian Perbatasan RI–RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus Di Kabupaten TTU–RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL),” Politika: Jurnal Ilmu Politik , Vol. 5 No.1, 2015, hlm 100-114.
33 Leao, op. cit., hlm. 1 Bab V Kesimpulan dan Saran.

## Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
Konsep perbatasan negara yang dipahami secara politik, pada realitasnya tidak lain merupakan alam semesta yang memisahkan dua komunitas masyarakat secara administratif dan menandai batas-batas geografis suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat perbatasan yang terbelah menjadi dua negara seringkali melaksanakan lintas batas tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi yang telah ditetapkan oleh negara seperti paspor dan Pas Lintas Batas (PLB). 34
Hal tersebut disebabkan karena ketiadaan pengetahuan masyarakat perbatasan mengenai konsep perbatasan secara politik atau batas-batas politik yang telah ditetapkan tidak mudah digambarkan dengan jelas.
Perbatasan RI-RDTL telah membelah dua teritori yang ditempati oleh satu suku Timor Besar, yang dapat diidentifikasi ke dalam dua kelompok: masyarakat Timor-Barat dengan masyarakat Timor-Timur. Hal ini berimplikasi pada klaim- klaim akan hak tradisional menjadi masalah yang cukup rumit di perbatasan, yang seringkali menimbulkan pelintas batas ilegal dalam pandangan politik negara bangsa modern. Sementara, jumlah pengungsi Timor-Timur yang cukup besar menempati wilayah perbatasan masih menjadi potensial sumber permasalahan pada masa mendatang. Beberapa kasus muncul pada tahun 2006 ketika sejumlah WNI ditembak mati di Sungai Malibaka oleh polisi Timor Leste yang menjaga perbatasan. Korbannya adalah WNI keturunan Timor Leste yakni: Jose Mausorte, Candido Mariano dan Stanis Maubere. Pada awalnya, mereka bertiga memancing ikan di sungai Malibaka yang merupakan perbatasan RI-RDTL. Kegiatan memancing merupakan aktivitas sehari-hari mereka, namun oleh polisi Timor Leste dianggap sebagai tindakan pelanggaran batas negara. Penembakan ini telah menimbulkan persoalan serius mengenai lintas batas antar dua negara dengan memperhatikan latar belakang kebudayaan dari suku Timor Besar. 35
Sebelum diberlakukan pas lintas batas di daerah ini, yakni pada masa tahun 2000-an, baik Pemerintah Indonesia maupun UNAMET ( the United
34 Muthia Septarina, “Sengketa-sengketa perbatasan di wilayah darat Indonesia”, Al Adl Jurnal Hukum , Vol. 6, No.11, 2014, hlm. 3.
35  Fransiscus Xaverius L. Tiwu, “Pengaruh Penerapan Batas Wilayah Daratan Antara RI dan Timor Leste Terhadap Pelaksanaan Kedaulatan dan Mobilitas Penduduk Peratasan Yang Mempunyai Kebudayaan dan Latar Belakang Yang Sama”, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 8-9.
Nation Mission in East Timor ) menutup kegiatan lintas batas di perbatasan dengan alasan politik dan keamanan. Pengungsi Timor Leste yang berada dalam wilayah Indonesia dapat bertemu dengan saudaranya yang tinggal di Timor Leste di daerah perbatasan setelah mereka berkomunikasi melalui surat. Tempat pertemuan mereka seringkali di jembatan yang memisahkan dua negara, yang popular disebut sebagai “jembatan air mata”, karena menjadi tempat mereka saling menangis setelah sekian lama berpisah. Namun setelah tahun 2010, baik Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menetapkan peraturan pas lintas batas untuk lintas batas tradisional terutama kunjungan-kunjungan sosial dan kebudayaan. Pada masa kini, tidak ada lagi jembatan air mata karena kedua komunitas masyarakat adat yang dipisahkan oleh batas negara dapat saling mengunjungi dengan membawa pas lintas batas. Namun, belum diperoleh informasi yang akurat, apakah mereka mengeluarkan biaya untuk mengurus ijin lintas batas atau tidak. Informasi resmi dari petugas menyebutkan bahwa ijin pengurusan pas lintas batas adalah tidak dipingut biaya.
Perbatasan RI-RDTL sekarang menjadi kawasan yang terbuka dipengaruhi oleh budaya dan bahasa suku-suku bangsa seperti Jawa, Bugis Makassar, dan lain-lain. Pengaruh kebudayaan dari bangsa Portugis dan Belanda sebagian masih nampak seperti dapat dilihat dalam bahasa. Masyarakat perbatasan pada dasarnya memiliki sifat yang taat, utuh, setia, dinamis, dan patuh. Jika ditelusuri lebih jauh, mereka memiliki keinginan untuk berkemajuan tetapi masih bersifat tertutup karena masih dipengaruhi oleh tradisi yakni sulit menyampaikan permasalahannya kepada pihak yang belum dikenal. 36 Kehidupan masyarakat adat Timor bersifat komunal yang ditandai dengan kepemilikan tanah yang bersifat kolektif dan penghargaan terhadap perempaun dalam bentuk mas kawin (belis). Tingginya harga belis menjadikan keluarga besar pengantin laki-laki saling membantu satu sama lain sehingga menjadi suatu tradisi budaya di masyarakat Timor.
Kebudayaan masyarakat Timor Leste di perbatasan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kebudayaan masyarakat Belu. Pada umumnya,
36 Ati Widiati, “Kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perbatasan antarnegara di Propinsi Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia , Vol. 9, No. 3 Desember 2007, hlm 110- 119.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
orang-orang dari sukubangsa Timor memandang dirinya sebagai anggota suatu komunitas kebudayaan tertentu, misalnya orang klen Manetelu, orang suco Irabim, atau orang dari kerajaan Luca, atau orang kelompok etno-linguistik Mambai. Orang dari luar sukunya dipandang sebagai orang asing walaupun tinggal dalam satu desa yang sama. Konsep kerajaan yang berlaku di Pulau Timor bukanlah suatu komunitas politik terorganisir seperti yang berlaku di Jawa. Satu kerajaan hanya mencakup beberapa kampung yang luasnya tidak lebih dari satu kecamatan atau distrik pada masa sekarang. Baru pada tahun 1970an, modernisasi politik dikenalkan di wilayah Timor Leste, Fretilin mengembangkan suatu kesadaran sebagai bangsa Timor Leste melalui pengenalan kebudayan rakyat sebagai milik bersama dan identitas kebudayaan yang menyatukan rakyat Timor- Leste. Juga pada waktu itu, Fretilin mengkampanyekan penggunaan bahasa Tetun, yang merupakan lingua franca di seluruh wilayah ini, dalam berbagai kegiatan. 37
Kedekatan masyarakat Timor Leste dengan kebudayaan Indonesia pada umumnya dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Secara konstitutionsal, bahasa Indonesia diakui oleh negara sebagai salah satu bahasa resmi di Timor Leste bersama bahasa Portugis dan Tetun. Bahasa Indonesia juga dipahami masyarakat dari siaran televisi Indonesia yang dapat ditangkap oleh masyarakat Timor Leste. Dalam tingkatan sekolah dasar dan menengah, bahasa Indonesia lebih banyak digunakan daripada Bahasa Portugis. Bahasa Indonesia dalam realitasnya lebih mudah dipelajari dan digunakan daripada Bahasa Portugis dalam pendidikan, dan lebih lengkap kosakatanya dibandingkan dengan Bahasa Tetun. Pelajar Timor Leste lebih banyak menggunakan buku-buku berbahasa Indonesia terutama untuk mata pelajaran ekonomi, politik, sosial budaya, dan kesehatan karena harganya lebih murah dan memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Hal ini menyebabkan hubungan budaya antara masyarakat kedua negara masih cukup dekat. Buku-buku dan majalah
37  Nug Kacasungkana, “Meninggalkan Politik Revolusioner demi Kemerdekaan Tanah Air Dampak Pendudukan Indonesia pada Gerakan Kemerdekaan Timor-Leste,” dalam Michael Leach, Nuno Canas Mendes, Antero B.da Silva, Alarico da Costa Ximenes and Bob Boughton (Eds.), Proceedings of the Understanding Timor-Leste Conference , Universidade Nasional Timor-Lorosa‘e, Dili, Timor- Leste, 2-3 July 2009, hlm 314-323.
dalam Bahasa Tetun juga mulai dikembangkan oleh Pemerintah Timor Leste untuk meningkatkan minat baca penduduk. 38
Permasalahan masyarakat perbatasan adalah penduduk dan kemiskinan, kerawanan dan keamanan, warga baru dan permasalahannya, dan lintas batas penduduk dan barang secara ilegal. Perbatasan darat RI-RDTL masih ditandai oleh tingginya pelintas batas ilegal terutama dari Timor Leste ke wilayah Indonesia. Hal ini diduga karena adanya perbedaan harga barang-barang kebutuhan pokok dimana Indonesia dinilai lebih murah dibandingkan dengan Timor Leste. Faktor lainnya adalah karena masih adanya hubungan kekerabatan dan keluarga dengan penduduk Timor Barat yang terjalin pada masa integrasi dengan Indonesia atau pada masa-masa kolonial. Pelintas batas yang dilakukan oleh WNI seringkali dilakukan dengan alasan ekonomi yaitu membawa sejumlah komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste seperti BBM, pangan, pakaian, sepatu, rokok, dan lain-lain.

## Sistem Kebudayaan Masyarakat Perbatasan NTT
Secara geneologis, suku-suku yang ada di Pulau Timor adalah masih satu keturunan. Menurut tradisi lisan orang Belu di Malaka, cikal bakal masyarakat Timor berasal dari 3 (tiga) nenek moyang yang masih bersaudara, yakni Nekin Mataus (Likusaen), Saku Mataus (Sonbai) dan Bara Mataus (Fatuaruin). 39 Tradisi lisan orang Belu menyebut manusia Belu pertama disebut suku Melus, atau dikenal dengan Emafatuk oan ai oan (manusia penghuni batu dan kayu). Konon pada masa lalu, datanglah tiga orang dari Tanah Malaka tinggal di Belu dan bercampur dengan suku Melus. Mereka disebut dengan Nekin Mataus (Likusen), Suku Mataus (Sonbay), dan Bara Mataus (Fatuaruin). Oleh suku Dirma, mereka disebut dengan Loro Sankoe (Debuluk, Welakar), Loro Banleo (Dirma, Sanleo) dan Loro Sonbay (Dawan). Para pendatang dari Tanah Malaka bergelar
38  Badrus Soleh, “Membangun Hubungan Damai Indonesia dan Timor-Leste: Kerjasama Negara dan Masyarakat Sipil,” Paper pada dipresentasikan dalam 4th Timor-Leste Studies Association (TLSA) Conference “Understanding Timor-Leste 2013”, Lieeu Campus UNTL Dili, 15-16 Juli 2013.
39  Cahyo Pamungkas, “Otoritas Perbatasan, Pengungsi, Dan Aktivitas Ekonomi Ilegal Di Perbatasan RI-Timor Leste,” dalam dalam Ganewati Wuryandari (Ed.), Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 186.
Raja atau Loro dan memiliki wilayah kekuasaan beserta masyarakatnya. Kedatangan mereka untuk berdagang kayu cendana. 40
Hubungan persaudaraan antarkelompok masyarakat di perbatasan memunculkan perspektif masyarakat perbatasan bahwa negara telah melanggar wilayah adat mereka dan bukan sebaliknya, masyarakat adat yang melanggar perbatasan negara. Perubahan politik sekalipun menetapkan batas-batas geografis dan politik yang baru, namun tidak mampu menghilangkan batas-batas sosial dan kebudayaan yang telah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini diperkuat oleh studi Messakh yang mengatakan bahwa penduduk Desa Umaklaran, Kecamatan Tosifeto Timur, Kabupaten Belu adalah suku Kemak yang berasal dari Bobonaro, Timor Leste. Pada tahun 1912, penduduk Leolima Bobonaro mengungsi ke Timor Barat, menetap di Desa Umaklaran. Oleh karena itu suku Kemak di Belu dengan suku Kemak di Bobonaro masih terdapat ikatan darah. 41
Pemerintah kecamatan sebagai institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat adat di perbatasan seharusnya lebih banyak dilibatkan dalam menjaga dan mengelola perbatasan. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Timor Leste telah menetapkan bahwa lintas batas penduduk di perbatasan kedua negara harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur. Misalnya, memiliki surat izin masuk dari petugas pengawas perbatasan yang berwenang, kegiatan lintas batas harus melalui pos lintas batas yang telah ditetapkan, bertujuan untuk kunjungan kekeluargaan, upacara adat, pertanian dan perdagangan tradisional. Untuk mengurangi lintas batas secara ilegal, pemerintah Indonesia telah membuka pintu- pintu perbatasan yang sebelumnya merupakan jalan-jalan tikus untuk memberikan kemudahan lalu lintas barang dan orang, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan di daerah perbatasan. 42
Masyarakat adat Belu dan Malaka yang merupakan kawasan perbatasan

## RI-RDTL dapat diklasifikasi ke dalam empat kelompok sukubangsa
40  “Sejara”. http://www.belukab.go.id diunduh 25 November 2015.
41  Thobias A. Mesakh, “Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste: Studi Kasus Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu”, Tesis pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2003, hlm 42.
42 Tiwu, op. cit., hlm 75-76.
dan bahasa. 43 Kebanyakan masyarakat Belu adalah suku Tetun, Bunak, Kemak, dan Dawam. Suku Tetun menetap di daerah Tasifeto, Malaka dan Kobalima. Suku Bunak di daearah Lamaknen, Tesifeto, Kobalima, dan Malaka. Sementara suku Kemak tinggal di Sadi dan Tasifeto. Sedangkan suku Dawam mendiami Manlea dan Biudukfoho, Kabupaten Malaka. Kota Atambua juga ditempati oleh berbagai sukubangsa dari luar Belu dan dari luar Timor yang menunjukkan heterogenitas penduduk Kabupaten Belu.
Tradisi lisan yang sering disampaikan oleh penutur adat, Mako’an, menyatakan bahwa Pulau Timor pada masa lalu berada di bawah air laut. Kemudian munculah puncak yang bersinar terang disebut dengan Fo’in Nu’u Manu Matan, Foin Nu’u Bua Klau. Foin Nu’u Etu Kumun, Foin Nu’u Murak Husar (Baru Seperti Biji Mata Ayam, Baru Seperti Potongan Sebelah Buah Pinang, Baru Sebesar Gumpalan Nasi Di Tangan, Baru Sebesar Pusar Mata Uang). Puncak tersebut kemudian menjadi Gunung Lakaan. Manusia pertama Belu diyakini tinggal di puncak Gunung Lakaan, seorang putri bernama Laka Loro Kmesak, yakni putri yang tidak berasal usul. Ia menikah dengan Manu Aman Lakaan Na’in, yang berarti tuan dari Puncak Gunung Lakaan. Pasangan ini diyakini orang Belu melahirkan suku-suku masyarakat adat yang kini menempati Tanah Belu, Timor Leste, Dawan, Rote, Sabu, Larantuka atau Lamaholot di Pulau Flores bagian Timur.
Pada dasarnya, masyarakat Belu menganut garis keturunan matrilineal karena kisah Laka Loro Kemak. Namun pada perkembangannya, keturunannya juga menganut aliran patrilineal karena pengaruh suku-suku lain di Pulau Timor Besar. Hal tersebut dilakukan dengan memasukkan seorang istri ke rumah suku laki-laki, disebut dengan mem- faen-kotu. Perempuan yang dimasukkan ke alam suku laki-laki dinilai sangat tinggi harkatnya dan sangat dihormati, sehingga suku suaminya rela mengorbankan harta bendanya untuk menjadikan dia istri sebagai anggota inti sukunya. Kemudian, datanglah ke Timor Besar, suku-suku
43 “Sejarah Asal-Usul Manusia Belu Timor dan Kepulauannya”, di https://beluoan.wordpress. com/2012/02/08/ sejarah-asal-usul-manusia-belu-timor-dan-kepulauannya/ diu nduh 25 November 2015.
lain dari belahan bumi di utara, dikenal sebagai Dina Oan Bada Oan, yang artinya Orang-orang yang tiba di Timor dari tempat jauh, mereka mungil, elok dan molek, dan dikasihi. Kelompok ini terdiri dari suku-suku yang menetap di Pasifik (orang Melanesia), Luwuk-Donggala (Sulawesi), India (melewati Sumatra), Maluku, Malaka, dan Cina Selatan. Tradisi lisan ini membuktikan bahwa ras sukubangsa Timor Besar termasuk Timor Leste adalah campuran dari penduduk Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Melanesia-Pasifik. Bahasa-bahasa Tetun, Dawan, Sabu, Rote, Kemak dan Bunak, jika diteliti lebih jauh memiliki persamaan kata dengan bahasa- bahasa India, Melayu, Tagalok, dan Melanesia. Bahasa Bunak lebih dekat dengan kultur Pasifik, Bahasa Tetun memiliki hubungan dengan bahasa Melayu.
Studi masyarakat perbataan RI-Timor Leste di NTT tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai pengungsi yang disebut penduduk lokal dengan ‘warga baru.’ Konflik antara pejuang pro-integrasi dengan pro- kemerdekaan sesudah referendum dilaksanakan dengan kemenangan kubu kemerdekaan pada bulan Agustus 1999, menyebabkan gelombang pengungsian warga Timor Leste ke wilayah Propinsi NTT, sebanyak 284.414 jiwa. Permasalahan yang muncul kemudian adalah status kewarganegaraan pengungsi yang menetap di Propinsi NTT, yakni apakah memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga negara Timor Leste (repatriasi).
Sebuah survei yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2002 mencatat bahwa 30.000 pengungsi memilih status sebagai WNI, sedangkan sisanya memilih sebagai pengungsi. Kebanyakan penelitian mengenai masyarakat perbatasan sebelumnya, seperti Wuryandari (dkk.) atau Habba & Siburian, menyebutkan bahwa keberadaan warga baru ini yang menetap di sepanjang perbatasan atau pun di daerah lain di NTT memunculkan sejumlah ketegangan dengan penduduk lokal NTT yang berujung pada gangguan keamanan, seperti pembakaran rumah penduduk dan perkelahian. 44 Penelitian Mulia mengatakan bahwa keberadaan
44  Wuryandari (Ed.), Keamanan di Perbatasan Indonesia …..; John Haba (Ed .), Potret Desa- Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur , Jakarta, PMB-LIPI dan Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI, tahun 2007.
pengungsi menyebabkan penurunan kemampuan pemerintah Propinsi NTT dalam menyediakan pelaksanaan sosial dan ekonomi. 45 Hal ini mendorong Pemerintah mempercepat dan memilih untuk melaksanakan kebijakan repatriasi.

## Penutup
Berdasarkan paparan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perbatasan harus memperhatikan aspek kesamaan budaya masyarakat perbatasan. Beberapa kesimpulan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama , masyarakat perbatasan yang dipisahkan oleh batas-batas politik administratif negara merupakan masyarakat adat yang sama. Mereka mengklaim berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, memiliki identitas kebudayaan yang sama, serta berbagi sejarah dan pengalaman hidup bersama pada masa lalu. Kedua , kegiatan lintas batas sosial budaya berlangsung hampir setiap hari di kedua daerah perbatasan tersebut, terutama untuk kunjungan kekeluargaan maupun upacara- upacara adat. Pemerintah menerapkan penggunaan Pas Lintas Batas di kedua daerah perbatasan tersebut untuk memudahkan masyarakat adat.
Ketiga , masalah properti bersama terutama kebun atau ladang dapat dijumpai di daerah perbatasan karena warisan leluhur yang pada masa lalunya masih terintegrasi secara politik dan kebudayaan. Akan tetapi, seringkali tanah bersama ini memunculkan perselisihan dan konflik antar masyarakat perbatasan, terutama di perbatasan NTT-Timor Leste, ketika diberlakukan penetapan batas negara. Keempat , terkait dengan pengelolaan perbatasan negara, masyarakat adat di kedua daerah tersebut juga memiliki masalah yang hampir sama, dimana kegiatan lintas batas tradisional masih dibatasi, hanya pada siang hari, karena petugas imigrasi di perbatasan jumlahnya terbatas dan pos imigrasi tidak sebanding dengan panjang perbatasan dan jumlah penduduk perbatasan. Sebagai akibatnya, seringkali lintas batas tradisional berlangsung tanpa melalui pos perbatasan resmi. Masyarakat sudah biasa berjalan menyusuri sungai, lembah, atau gunung ataupun dengan menggunakan sepeda
45 Yogi Mulia, “Upaya Indonesia dalam repatriasi warga eks Timor Timur (2000–2012).” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No. 2, 2014, hlm 1-11.
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
motor melintas perkebunan kelapa sawit untuk kunjungan kekeluargaan dan upacara adat. Kelima , dalam penetapan garis batas negara dan penyelesaian sengketa garis batas negara, masyarakat adat di kedua daerah tersebut belum dilibatkan oleh Pemerintah. Hasilnya adalah proses penyelesaian perselisihan tersebut berlangsung lama dan sumber-sumber primer sejarah pada masa kolonial yang dimiliki masyarakat adat belum digunakan sebagai rujukan. Masyarakat adat masih ditempatkan sebagai objek yang diatur dalam pengelolaan perbatasan negara dan bukan subjek yang menentukan. Keenam , trauma masyarakat perbatasan yang muncul dari sejarah konflik kekerasan penumpasan PGRS/Paraku di Kalimantan Utara dan konflik kekerasan di Timor Leste pada tahun 1998. Namun perbedaannya, trauma kekerasan tersebut masih dapat diatasi dengan memunculkan identitas kebudayaan bersama.
Perkembangan literatur dalam konsep-konsep perbatasan seperti telah dijelaskan di muka terbukti relevan digunakan untuk menganalisis daerah perbatasan di Kalimantan Timur dan NTT. Perbatasan negara tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis dan pendekatan tunggal keamanan negara sudah tidak lagi relevan digunakan untuk melakukan kontrol dan pembatasan terhadap penduduk perbatasan. Globalisasi telah melahirkan agen-agen lintas batas negara yang tidak lagi dibatasi oleh negara bangsa. Penempatan aparat-aparat keamanan dan imigrasi hendaknya ditujukan bukan untuk menghambat arus keluar masuk penduduk di perbatasan tetapi melayani dan memudahkan kegiatan lintas batas penduduk. Meskipun perbatasan di Indonesia belum dapat dibandingkan dengan perbatasan negara-negara di Uni Eropa, dimana lintas batas berlangsung dengan bebas melalui daratan, namun spirit itu dapat dicontoh dalam pengelolaan perbatasan di negara-negara Asia. Prasyaratnya adalah ada suatu komunitas supra-negara seperti Uni Eropa yang memiliki sebagian otoritas di atas pemerintahan negara bangsa dalam mengelola masalah- masalah politik imigrasi.
Nampaknya, impian untuk memiliki batas antarnegara yang bebas seperti di Uni Eropa masih sangat jauh dari harapan. Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat diperbaiki dari pengelolaan batas-batas
negara di Indonesia jika kita menggunakan perspektif kebudayaan. Misalnya adalah adanya representasi masyarakat adat di lembaga pengelola perbatasan negara baik berupa orang atau lembaga masyarakat adat. Dengan adanya perwakilan tersebut, persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan masyarakat adat dapat dibicarakan secara resmi dalam lembaga pengelola perbatasan. Hal ini secara makro dapat dilihat sebagai akomodasi negara terhadap masyarakat adat yang secara historis dan kebudayaan merupakan pemilik dari daerah perbatasan sebelum negara-negara pos-kolonial terbentuk.
Pemerintah sudah mencoba melakukan perubahan dalam pengelolaan perbatasan yaitu dari pendekatan keamanan negara ke keamanan dan sekaligus kesejahteraan. Salah satu implikasinya adalah pemberian ruang yang lebih luas terhadap penduduk setempat, masyarakat adat, untuk melawati perbatasan dalam rangka kunjungan keluarga, sosial, atau budaya. Langkah ini harus terus ditingkatkan dengan memperluas jangkauan penerima PLB dan memperbaiki kualiatas pelayanan PLB, serta menambah jumlah PLB di sepanjang daerah yang selama in dianggap sebagai jalan setapak. Selain itu, potensi-potensi kekayaan budaya masyarakat adat perbatasan hendaknya diteliti dan dikembangkan sehingga menjadi bermanfaat untuk mendukung pembangunan yang berasal dari daerah pinggiran sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Joko Widodo.

## Daftar Rujukan
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism . London: Verso, 1983.
Agamben, Giorgio. Means without End: Notes on Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
Bechev, Dimitar dan Nicolaidis, Kalypso. Mediterranean frontiers: borders, conflict and memory in a transnational world . Vol. 46. London dan Newy York: Tauris Academic Studies, 2009.

## Clad, James. “Delineation and Borders in Southeast Asia”, dalam James
Clad and Sean M. McDonald (eds.). The Borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization . NDU Press, 2011 .
Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)
De Mendonça, Rodrigo. “ Kebijakan Pemerintah República Democrática De Timor-Leste Dan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat.” Disertasi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013 .
Gellner, Ernest. Nation and Nationalism . Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Hadiwinata, Bob Sugeng. “Sejarah Perbatasan Indonesia Timor Leste.” dalam Ganewati Wuryandari (ed.), Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Hensel, Paul R., Allison, Michael E., dan Khanani, Ahmed. “The Colonial Legacy and Border Stability: Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas”, International Studies Association meeting, Montreal , 2004.
Kacasungkana, Nug. “Meninggalkan Politik Revolusioner demi Kemerdekaan Tanah Air Dampak Pendudukan Indonesia pada Gerakan Kemerdekaan Timor-Leste”, dalam Michael Leach, Nuno Canas Mendes, Antero B.da Silva, Alarico da Costa Ximenes and Bob Boughton (ed.). Proceedings of the Understanding Timor-Leste. Conference , Universidade Nasional Timor-Lorosa‘e. Dili, Timor- Leste, 2010.
King, Victor T. The People of Borneo . Oxford: Blackwell, 1993.
Kifli, Gontom C. “ Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat.” Agricultural Development Communication Strategy of Dayak Community in West Kalimantan , 2007 .
Khosravi, Shahram. The ‘Illegal’Traveller: An auto-ethnography of borders, Palgrave: Macmilan, 2010 .
Kolne, Yakobus. “ Implementasi Perjanjian Perbatasan RI–RDTL Dalam Upaya Penyelesaian Masalah Perbatasan (Studi Kasus Di Kabupaten TTU–RI Dengan Distrik Oecusse-RDTL)”. Politika: Jurnal Ilmu Politik 5 (1), 2015 .
Leao, Flaviano Moniz. “Pengaruh Kemerdekaan Republica Democratica Timor Leste Terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Disertasi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
Ma’rif, Samsul. “Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste.” Jurnal Tataloka 14/1, 2012 .
Mesakh, Thobias A. “Kebijakan pemukiman kembali pengungsi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste: Studi kasus kecamatan Tasifeto TimurKabupaten Belu.” Tesis pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
Mulia, Yogi. “Upaya Indonesia dalam repatriasi warga eks Timor Timur (2000–2012).” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1/2, 2014.
Newman, David, World Society, Globalization and a Borderless World. The Contemporary Significance of Borders and Territory. World Society, Seri 14, 2005 .
Paasi, Anssi. Territories, boundaries, and consciousness: The changing geographies of the Finnish-Russian boundary . Vol. 1. Wiley, 1996.
Pamungkas, Cahyo. “Otoritas perbatasan, pengungsi, dan aktivitas ekonomi ilegal di perbatasan RI-Timor Leste”, dalam Ganewati Wuryandari (Ed.). Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Rumford, Chris, Theorizing Borders. European Journal of Social Theory 9/2, 2006.
Sassen, Saskia. “When national territory is home to the global: Old borders to novel borderings”,. New Political Economy 10/4, 2005 .
----------. When Territory Deborders Territoriality. Territory, Politics, Governance 1/1, 2013.
Septariani, Muthia. Sengketa-sengketa perbatasan di wilayah darat Indonesia. Al Adl Jurnal Hukum 6/11, 2014.
Shaw, Malcolm N. International Law , 4th edition. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2008.
Soleh, Badrus. “Membangun hubungan damai indonesia dan timor-leste: kerjasama negara dan masyarakat sipil,” Paper pada Dipresentasikan dalam 4th Timor-Leste Studies Association (TLSA) Conference “Understanding Timor-Leste 2013”, Lieeu Campus UNTL Dili, 15-16 July 2013.
Tirtosudarmon, Riwanto dan John Habba (ed.). Dari Entikong Sampai Nunukan . Jakarta: Sinar harapan, 2005.
Tiwu, Fransiscus Xaverius L. “Pengaruh Penerapan Batas Wilayah Daratan Antara RI Dan Timor Leste Terhadap Pelaksanaan Kedaulatan

## Perbatasan Negara dalam Perspektif Sosial (Cahyo Pamungkas)

## Dan Mobilitas Penduduk Peratasan Yang Mempunyai Kebudayaan
Dan Latar Belakang Yang Sama.” Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization , trans. A.M. Henderson & T. Parsons. New York: Free Press, 1965.
Widiati, Ati. “ Kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perbatasan antarnegara di Propinsi Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 9/3, 2007.
Wuryandari, Ganewati (ed.). Keamanan di Perbatasan Indonesia Timor Leste: Sumber Acuan dan Kebijakan Pengelolaannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

## Online
Guild, Elspeth (2001). Moving the borders of Europe . Orasi profesors pada Katholieke University NIjmegen, 2001. http://cmr.jur.ru.nl/cmr/ docs/oratie.eg.pdf
http://www.belukab.go.id - Situs Kabupaten Belu Bertenaga by KerSip Open Source Dibuat: 5 October, 2009, 09:05 bersaudara yang satunya menjelma sebagai tak kelihatan itu yang menandai asal – usul pendatang di Belu membaur dengan penduduk asli Melus yang sudah lama punah.
http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Resume-Kesaksian- Jamaludin-Semunying-Kalbar.pdf
http://www.kompasiana.com/suryakelana/wilayah-malaysia-yang-diambil- Indonesia_55001974a33311a96f50fe1e
https://beluoan.wordpress.com/2012/02/08/sejarah-asal-usul-manusia- belu-timor-dan-kepulauannya/