## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110

## Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Provinsi
Sumatera Barat

## Darwin, Saparuddin Siregar
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: darwin@gmail.com
Abstrak− Bank syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dalam  bentuk  pembiayaan.  Di  dalam  dunia  usaha,  baik  di  bidang  industry,  perdagangan, pengangkutan maupun bidang usaha lainya tidak akan terlepas dari kebutuhan akan dana. Setiap bank pasti ada risiko yang dihadapinya, termasuk pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan untuk menambah modal usaha. Kebanyakan pada BPRS Haji Miskin ini nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah adalah pedagang. Penghasilan yang didapatkan dari usahanya tersebut kadang-kadang mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga sering terjadi kemacetan ketika pembayaran hutang terhadap peihak perbankan  syariah.  Maka perlu pihak perusahaan  melakukan pengawasan dan  pengelolaan risiko pembiayaan  yang  akan diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kredit macet.

## Kata Kunci : Manajemen Risiko, Murabahah
Abstract− Islamic banks function as an intermediary institution that is collecting funds from the public and channeling funds to the people who need it in the form of financing. In the business world, both in the fields of industry, trade, transportation and other business fields will not be separated from the need for funds. Every bank must have risks faced, including the provision of financing to customers who need to increase business capital. Most of the Poor Hajj BPRS customers who apply for murabaha financing are traders. The income earned from these businesses sometimes increases and decreases, resulting in frequent bottlenecks when payment of debt to Islamic banking parties. Then the company needs to supervise and manage the risk of financing that will be provided to customers with the aim of reducing the occurrence of bad loans
Keywords: Rounding of Submissions, Ijarah

## 1. PENDAHULUAN
Bank Syariah (bank Islam) berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah di seluruh dunia, baik di Negara Islam maupun negara non Islam. Bank Syariah dewasa ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya.  Bank  Syariah  sudah  menjadi  penghimpun  dana  penyalur  dana  umat  Islam  baik  untuk  kepentingan  yang berkaitan  dengan  ibadah  seperti:  dana  dari  zakat,  infak,  dan  sadaqah  maupun  muamalah  seperti: al-wadi’ah dan mudharabah.
Di  Indonesia  pembentukan  Bank  Syariah  dalam  sistem  perbankan  nasional  memiliki  dasar  yang  kuat  yaitu deregulasi  sektor  perbankan  sejak  tahun  1983.  Dalam  deregulasi  sektor  perbankan  tersebut,  lembaga  keuangan  bank diberikan  kebebasan,  termasuk  dalam  hal  penentuan  tingkat  suku  bunga  hingga  nol  persen.  Deregulasi  di  bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya paket Oktober (Pakto) 1988. Dalam pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia  sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini  menjadi lebih kuat  setelah dikeluarkanya Undang-undang  nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  UU No  10  tahun  1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pada pasal 13 ayat © UU No 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Perkreditan Rakyat adalah Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pengertian bank dalam Islam atau bank syariah ialah “ bank yang beroperasi dengan tidak bergantung pada bunga.” Dengan kata lain, bank syariah ialah “lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan syariat Islam (al-Qur’an dan Hadis Nabi saw).
Peranan  uang  ini  diterima  secara  meluas  dengan  maksud  menghapuskan  ketidakadilan,  ketidakjujuran,  dan penghisapan dalam ekonomi, serta sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, peranan uang sangat dibenarkan. Namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan dalam ekonomi tukar-menukar uang digolongkan sebagai riba fadl. Riba Fadl adalah  riba  yang  timbul  akibat  pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  memenuhi  kriteria  sama  kualitasnya,  sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan adalah dilarang (karena ada kelebihan atau tambahannya).
Pelarangan riba dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT QS.Al-Baqarah ayat 275:

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
Artinya:  “Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orng  yang kemasukan  syaitan  lantaran  (takanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  di  sebabkan  mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu[176]  (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.
Bank  Islam  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  intermediasi  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dalam  bentuk  pembiayaan.  Di  dalam  dunia  usaha,  baik  di bidang industry, perdagangan, pengangkutan maupun bidang usaha lainya tidak akan terlepas dari kebutuhan akan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satu caranya adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain seperti bank.
Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah tentu melihat dengan berbagai aspek yang perlu  dinilai terutama dalam  segi  usaha  yang  calon  nasabah  jalankan.  Apakah  bisa  dan  memungkinkan  nasabah  dalam  pengembalian pembiayaan  yang  telah  mereka  terima  dari  pihak  bank.  Penyaluran  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah dilakukan lebih dahulu dengan menggunakan penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilihat dari character  nasabah,  capacity,  capital,  condition,  collateral  (5C)  dan  personality,  party,  purpose,  prospect,  payment, profitability,  protection  (7P)  agar  dapat  melihat  apakah  calon  nasabah  pantas  atau  tidak  pantas  untuk  mendapatkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Berhubungan dengan pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh bank syariah diantaranya adalah pembiayaan murabahah.
Setiap  bank  pasti  ada  risiko  yang  dihadapinya,  termasuk  pemberian  pembiayaan  kepada  nasabah  yang membutuhkan  untuk  menambah  modal  usaha.  Kebanyakan  pada  BPRS  Haji  Miskin  ini  nasabah  yang  mengajukan pembiayaan murabahah adalah pedagang. Penghasilan yang didapatkan dari usahanya tersebut kadang-kadang mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga sering  terjadi  kemacetan dalam melakukan angsuran. Hal  ini dapat  dilihat pada tabel dari bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS Haji Miskin:
Tabel 1. Total Pembiayaan di BPRS Haji Miskin Total Pembiayaan 2011 2012 2013 Total Lancar 1220 orang 1460 orang 1497 orang Kurang lancar 11 orang 31 orang 30 orang Kredit macet 35 orang 38 orang 64 orang
Berdasarkan data di atas, dapat dilhat bahwa jumlah pembiayaan yang ada pada BPRS Haji Miskin pandai sikek mempunyai peningkatan setiap tahunnya, begitu juga pada kredit macet. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan jumlah data yang ada untuk mengetahui pelaksanaan manajemen risiko.
BPRS Haji Miskin  Pandai Sikek akan mencairkan pembiayaan  kepada nasabah jika pembiayaan tersebut  layak untuk  diberikan  kepada  nasabah  dengan  menganalisis  segala  yang  berkaitan  dengan  nasabah.  Pada  tahap  ini  seperti menerima  permohonan  pembiayaan  oleh  nasabah,  permohonan  pembiayaan  harus  diajukan  secara  tertulis  dan menggunakan  format  yang  telah  ditentukan  oleh  BPRS  Haji  Miskin  Pandai  Sikek  yang  berisikan  informasi  lengkap mengenai  kondisi  pemohon  calon  nasabah  termasuk  riwayat  pembiayaannya  pada  bank  lain,  Selanjutnya  menyelidiki berkas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan tujuan untuk mengetahui apakah yang diajukan  sudah  lengkap  sesuai  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  dan  jika  menurut  BPRS  Haji  Miskin  Pandai  Sikek belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu ditentukan nasabah pembiayaan tidak sanggup untuk melengkapi kekurangannya tersebut maka sebaiknya permohonan pembiayaan tersebut dibatalkan saja. Dalam studi kelayakan ini, setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak karena semua itu akan berpengaruh besar terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Pihak BPRS juga harus siap dan bisa menyelesaikan apabila ada permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan tersebut dan mencari solusi atau jalan keluarnya.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1 Karakter Resiko Bank Syariah
Manajemen resiko dalam perbankan syariah mempunyai karakter atau sifat yang berbeda dengan perbankan konvensional terutama pada aspek identifikasi resiko, antisipasi resiko dan pengawasan resiko;
1) Identifikasi Resiko
Bentuk  resiko  yang  terjadi  pada  bank  syariah  tidak  hanya  melingkupi  berbagai  resiko  yang  ada  pada  bank secara umum melainkan ada yang sangat spesifik yaitu khusus kepada bank yang bergerak berlandaskan nilai- nilai syariah Islam. Kekhususan tersebut bisa dilihat, sebagaimana yang dikemukakan Adiwarman diantaranya:
a. Proses  transaksi  pembiayaan.  Pada  bank  syariah,  proses  transaksi  pembiayaannya  memiliki  spesifikasi dalam bentuk akad yang diatur secara syariah Islam seperti dalam pembiayaan murabahah, mudharabah,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
dan lain-lain yang berbeda dengan system konvensional. Demikian juga haknya dengan proses transaksi bagi dana pihak ketiga.
b. Proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses manajemen tergambar pada system dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account (grafik rekening), system dan prosedur tutup buku, dan system pengoperasian pengembangan produk.
c. Sumber  Daya  Manusia (human  resources) .  Dalam  perbankan  syariah,  spesifikasi  sumber  daya  manusia tergambar  dalam  kapabilitas  yang  tidak  hanya  mencakup  bidang  perbankan  secara  umum,  bahkan  juga harus menguasai masalah-masalah syariah.
d. Pengaruh  eksternal,  terutama  dengan  adanya dual  regulatory  body (dua  lembaga  pengatur),  seperti  di Indonesia adanya Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
2) Antisipasi dan Pengawasan Resiko
Sebelum terjadinya resiko, perlu dilakukan tindakan antisipasi dalam  bentuk:
a) Preventive .  Untuk  mengantisipasi  kesalahan  dalam  proses  dan  transaksi  secara  syariah  di  Indonesia, diperlukan adanya persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di saat Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai, atau di luar kewenangannya.
b) Detective. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh dua lembaga, seperti di Indonesia, yaitu Bank Indonesia  mengawasi  bidang  perbankannya  dan  DPS  dalam  aspek  syariah  yang  mungkin  saja  berlaku transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah,  di  samping  adanya  pengawasan  atau  monitoring  internal manajemen.
c) Recovery. Pembenahan  terhadap  kesalahan  yang  terjadi  dapat  saja  dilakukan  bersama-sama  dengan melibatkan bank sentral, seperti di Indonesia yaitu Bank Indonesia dan DSN, sesuai dengan kapasitas dan wewenang masing-masing
Artinya,  aktivitas  monitoring  dalam  bank  syariah  tidak  hanya  meliputi  manajemen  bank  syariah  saja, tetapi turut melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
a. Manajemen Risiko
Menurut PBI Nomor 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. 1. Risiko Pembiayaan
Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko  terkait  pembiayaan  korporasi.  Pada  pembiayaan  murabahah  merupakan  pembiayaan  yang  dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal  akad dan pembayaran di kemudian, baik dalam bentuk  angsuran maupun  dalam  bentuk lump sum (sekaligus).  Dengan  demikian,  pemberian  pembiayaan  murabah  dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko ini timbul karena hal berikut:
a) Kenaikan DCRM (Direct Competitor’s Market Rate)
b) Kenaikan ICRM (Indirect Competitor’s Market Rate)
c) Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return for Investor)
Oleh  karena  itu  bank  dapat  menetapkan  jangka  waktu  maksimal  untuk  pembiayaan murabahah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
a) Tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar  perbankan  syariah  ( Direct  Competitor’s  Market  Rate. Semakin  cepat  perubahan  di  DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
b) Suku  bunga  kredit  saat  ini  dan  prediksi  perubahannya  di  masa  mendatang  yang  berlaku  di  pasar perbankan  konvensional  ( Indirect  Competitor’s  Market  Rate) .  Semakin  cepat  perubahan  ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
c) Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (Expected Competitive Return for Investor). Semakin besar perubahan ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
2. Risiko Pasar
Yang dimaksud dengan risiko  pasar (Market  Risk) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar (Adverse Movement) berupa Suku Bunga dan Nilai Tukar.
3. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas (Liquidity Risk) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
4. Risiko Operasional Risiko  operasional (Operational  Risk) adalah  risiko  yang  antara  lain  disebabkan  oleh  ketidakcukupan  atau tidak  berfungsinya  proses  internal,  human  error,  kegagalan  system  atau  adanya  problem  eksternal  yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
Risiko  hukum (Legal  Risk) adalah  risiko  yang  disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  aspek  yuridis,  seperti: adanya tuntutan hokum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian)  seperti  tidak  terpenuhinya  syarat  keabsahan  suatu  kontrak  atau  pengikatan  agunan  yang  tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi Risiko reputasi (Reputation Risk) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik
Risiko  strategik (Strategic  Risk) adalah  risiko  yang  antara  lain  disebabkan  oleh  adanya  penetapan  dan pelaksanaan  strategi  bank  yang  tidak  cepat,  pengambilan  keputusan  bisnis  yang  tidak  tepat  atau  bank  tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.
8. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan (Compliance Risk) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return)
Risiko imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak terkena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi deviden.
10. Risiko Investasi
Risiko  investasi  merupakan  sebagai  kemungkinan  terjadinya  perbedaan  antara actual  return dan expected return , sehingga setiap investor dalam mengambil keputusan investasi harus selalu berusaha meminimalisasi berbagai risiko yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang.
b. Analisis Kelayakan Pembiayaan
1. Pengertian Analisis Pembiayaan
Analisis  pembiayaan  adalah  kajian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  kelayakan  dari  suatu  pembiayaan. Melalui  hasil  analisis  pembiayaan  dapat  diketahui  apakah  usaha  nasabah  layak  dan  hasil  usahanya  dapat dipasarkan dan menguntungkan serta dapat dilunasi tepat waktu.
Analisis pembiayaan dilakukan oleh Account officer dari suatu bank. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan dapat mencapai sasaran. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima kembali  pengembalianya  secara  tertib,  teratur  dan  tepat  waktu,  sesuai  dengan  perjanjian  antar  bank  dan nasabah. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang disalurkan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan persiapan untuk menganalisis  pembiayaan,  yaitu  mengumpulkan  informasi  dan  data  untuk  bahan  analisis.  Seorang account officer dituntut memiliki keahlian dan keterampilan baik teknis maupun operasional serta memiliki penguasaan pengetahuan  yang  bersifat  teoritis.  Seorang account  officer yang  harus  mengetahui  tentang  cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai  tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, teknis,  serta  memiliki  wawasan  yang  luas  mengenai  pembiayaan.  Kualitas  data  yang  digunakan  untuk menganalisis harus dijadikan akurat mutakhir dan dapat dipercaya. Untuk itu account officer perlu melakukan penyidikan  atau  penelitian  ke  lokasi  atau  pemeriksaan  setempat  sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan  yang tepat dan dalam.
2. Tujuan Analisis Pembiayaan
Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemauan dan  kemampuan  memenuhi  kewajiban  kepada  bank  secara  tertib,  baik  pembayaran  pokok  maupun  margin sesuai dengan kesepakatan bank. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah bank menghadapi resiko yaitu tidak kembalikan uang yang disalurkan kepada nasabah.
Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus, mulai saat penyaluran hingga  berakhirnya  jangka  waktu  pembiayaan.  Dalam  menganalisis  pembiayaan,  pertama-tama  yang  harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain harus diperhatikan  adalah  perekonomian  atau  aktivitas usaha  pada  umumnya, mengingat  resiko  tidak  kembalinya pembiayaan selalu ada maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.
3. Teknik Analisis Pembiayaan
Ada dua teknik yang digunakan untuk menganalisis kelayakan penyaluran pembiayaan berdasarkan golongan data  atau  informasi  yaitu  data  kualitatif  dan  data kuantitatif.  Pada  analisis  kuantitatif,  objek  yang  dijadikan bahan analisis ialah laporan keuangan. Akan tetapi kondisi usaha tidak dapat seluruhnya tercermin dari angka- angka  dalam  laporan  keuangan.  Masih  banyak  hal  lain  yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu  analisis pembiayaan yang sifatnya non angka. Inilah yang disebut  analisis kualitatif. Bersama-sama dengan analisis kuantitatif  memberi  gambaran  yang  utuh  mengenai  nasabah  dan  pengaruhnya  terhadap  resiko  pembiayaan yang disalurkan.
4. Tahap Analisis Kelayakan Pembiayaan
Tahap  dalam  studi  kelayakan  dilakukan  untuk  mempermudah  pelaksanaan  studi  kelayakan  dan  keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap yang di lakukan terdiri dari:
a. Pengumpulan Data dan Informasi

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
Mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  selengkap  mungkin,  baik  yang  bersifat  kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari lembaga yang memang berwenang untuk mengeluarkannya, seperti Biro Pusat Statistic  (BPS),  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  Badan  Pengelola  Pasar  Modal (BAPEPAM), Bank Indonesia (BI), departemen teknis atau lembaga penelitian.
b. Melakukan Pengolahan Data
Setelah  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  terkumpul  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan pengolahan  data  dan  informasi  tersebut.  Pengolahan  data  dilakukan  secara  teliti  untuk  masing-masing aspek  yang  ada.  Kemudian  dalam  hal  perhitungan  ini  hendaknya  diperiksa  ulang  untuk  memastikan kebenaran hitungan yang telah dibuat sebelumnya.
c. Analisis Data
Melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek kelayakan usaha ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai criteria tersebut untuk kelayakan diukur dari setiap aspek untuk seluruh aspek yang telah dilakukan.
d. Mengambil Keputusan
Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil dari pengumpulan, maka langkah selanjutnya adalah mengambil  keputusan  sesuai  dengan yang telah ditetapkan apakah layak atau tidak dengan  ukuran  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  hasil  perhitungan  sebelumnya.  Jika  tidak  layak sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya.
e. Memberikan Rekomendasi
Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu laporan studi yang telah disusun.  Dalam  memberikan  rekomendasi  diberikan  juga  saran-saran  serta  perbaikan  yang  perlu  jika memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen-dokumen maupun persyaratan lainnya.

## 3. HASIL
Menurut  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  menyatakan:  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Dari pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pembiayaan berdasarkan prinsip  kepercayaan  dan  persetujuan  pemberian  pembiayaan  antara  pemilik  modal  dan  nasabah  sebagai  fungsi  untuk menghasilkan  usahanya  dimana  nasabah  berkewajiban  mengembalikan  hutangnya  sesuai  dengan  persetujuan  yang disepakati.
1. Unsur-unsur Pembiayaan Unsur-unsur yang terkandung dalam penyaluran sebuah pembiayaan adalah sebagai berikut:
a. Amanat (kepercayaan)
Amanat. “amanat” (dari bahasa Arab, amuna, berarti jujur, dapat dipercaya, atau (titipan) adalah segala hal yang dipercayakan kepada manusia, baik  yang berkaitan dengan hak dirinya, hak pihak lain,  maupun hak allah. Bank yakin bahwa prestasi yang diberikan kepada para nasabah akan diterima kembali diwaktu tertentu kelak.
Kepercayaan merupakan suatu  keyakinan bagi  si  pemberi  pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar  diterima  kembali  di  masa  yang  akan  datang  sesuai  jangka  waktu  pembiayaan.  Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani disalurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan disalurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan  lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah baik secara intern maupun ekstern.
b. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.  Kesepakatan  ini  kemudian  dituangkan  dalam  akad  pembiayaan  dan  ditandatangani  oleh kedua pihak sebelum pembiayaan diberikan.
c. Jangka Waktu
Setiap  pembiayaan  yang  diberikan  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  jangka  waktu  ini  mencakup  masa pengembalian  pembiayaan  yang  telah  disepakati.  Jangka  waktu  tersebut  bisa  berbentuk  jangka  pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
d. Resiko
Adapun  resiko  pada  pembiayaan  baik  pada  pihak  yang  memberikan  pembiayaan  maupun  pihak  yang menerima pembiayaan. Resiko di pihak yang memberikan pembiayaan diantaranya resiko gagal bayar akibat kegagalan  usaha  maupun  ketidakmampuan  bayar  serta  ketidak  sediaan  membayar.  Sedangkan  bagi  pihak yang  menerima  pembiayaan  adanya  resiko  kemungkinan  pemberian  pembiayaan  dengan  tujuan  untuk menguasai usaha nasabah.
e. Balas Jasa Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapat dari kegiatan penyaluran pembiayaan.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
2. Pembiayaan Murabahah
a. Pengertian Murabahah
Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Selanjutnya  penulis  juga  menjelaskan  pengertian  pembiayaan  murabahah,  menurut  Muhammad  Syafi’i Antonio,  pembiayaan Murabahah adalah  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan produksi (modal kerja) berjangka waktu di bawah satu tahun, yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo.
b. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah
1. Al-Qur'an
Adapun ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad pembiayaan murabahah terdapat dalam Qs. An-Nisaa’ ayat 29 :
َلا ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ ْاوُلُكْأَت ْاوُلُتْقَت َلا َو ْمُكنِ م  ٍضا َرَت نَع ًة َراَجِت َنوُكَت نَأ َّلاِإ ِلِطاَبْلاِب ًامي ِح َر ْمُكِب َناَك َ  اللّ َّنِإ ْمُكَسُفنَأ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali  dengan jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu  dan  janganlah kamu membunuh dirimu : sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
Ayat  tersebut  di  atas  mengajarkan  kepada  umat manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dengan  jalan perniagaan  yang  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  suka  sama  suka,  demikian  juga murabahah dapat digambarkan dengan perniagaan tersebut.
2. Sunnah
Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa’id al- Khudri:
ى ِرْدُخلْا ُدْيِعَس ْىِبَا  ْنَع
ٍضا َرَت  ْنَع ُعْيَبلْا اَمَّنِإ :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله َّىلَص ِالله ُل ْوُس َر َّنَأ ُهْنَع ُالله َي ِضَر
“ Dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka ” 3. Karakter Murabahah
Karakter murabahah adalah  bahwa  penjual  harus  memberi  tahu  pembeli  harga  pembelian  produk  dan menyatakan  jumlah  keuntungan  yang  disepakati yang  ditambah  pada  biaya  tersebut.  Yang  terkandung  dalam pembiayaan murabahah adalah:
a. Harga  pokok  barang  adalah  harga  barang  ditambah  dengan  beban-beban  lain  yang  dikeluarkan  sehingga barang tersebut bernilai ekonomis.
b. Keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak dengan tidak membahayakan salah satu pihak.
c. Harga  jual murabahah ,  yaitu  harga  yang  disepakati  yang  meliputi  harga  perolehan  ditambah  dengan keuntungan yang disepakati.
4. Aplikasi murabahah di perbankan Syariah
a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, muarabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
c. Dalam  transaksi  ini,  bila  suddah  ada  barang  diserahkan  segera  kepada  nasabah,  sedangkan  pembayaran dilakukan secara tangguh.
5. Rukun pembiayaan Murabahah
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:
a. Penjual (ba’i) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual,
b. Pembeli  (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. (Dalam hal ini pihak harus memenuhi  kriteria  bahwa  pihak  tersebut  cakap  hukum,  sukarela  dalam  pengertian  tidak  dalam  keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan)
c. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual. Objek tersebut berkriteria:
1) tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,
2) bermanfaat
3) penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
4) merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5) sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.
d. Tsaman adalah harga jual barang yang dijual oleh Ba’i
e. Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).
Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik  dengan siapa berakad, antara  ijab dan qabul harus selaras baik  spesifikasi  barang  maupun  harga  dari  objek tersebut,  tidak  menggantungkan  pada  klausul  yang  baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
Gambar 1. Skema Pembiayaaan
6. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Proses Penanggulangan Resiko pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Haji Miskin
Tahap  awal  yang  dilakukan  oleh  bank  sebelum  pembiayaan  diberikan  kepada  calon  nasabah,  di  mana perencanaan ini akan membutuhkan perkiraan, perhitungan dan pertimbangan dalam mementukan berapa jumlah pinjaman  yang  akan  di  berikan  kepada  calon  nasabah.  Sebelum  pembiayaan  disalurkan  dimana  BPRS  Haji Miskin  harus  yakin  bahwa  pembiayaan  yang  disalurkan  akan  benar-benar  dapat  dikembalikan,semua  itu dilakukan untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi.
BPRS Haji Miskin Pandai Sikek akan mencairkan pembiayaan kepada nasabah jika pembiayaan tersebut layak untuk  diberikan  kepada  nasabah  jika  pembiayaan  tersebut  layak  untuk  diberikan  dengan  menganalisis  segala yang berkaitan dengan nasabah, pemohon pembiayaan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang berisikan informasi lengkap mengenai kondisi pemohon calon nasabah termasuk riwayat pembiayaannya pada bank lain, dan selanjutnya menyelidiki berkas pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah  yang  diajukan  sudah  lengkap  sesuai  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  dan  jika  menurut  BPRS  Haji Miskin  Pandai  Sikek  belum  lengkap  maka  nasabah  diminta  untuk  segera  melengkapinya  dan  apabila  sampai batas  waktu  ditentukan  nasabah  pembiayaan  tidak  sanggup  untuk  melengkapi  kekurangannya  tersebut  maka sebaiknya permohonan pembiayaan tersebut dibatalkan saja.
Dalam pemmberian pembiayaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menilai beberapa aspek diantaranya: a. Aspek Hukum
Kelenkapan  surat  izin  usaha  yang  dimiliki  calon  nasabah  dalam  berdagang.  Karena  itu  merupakan  dasar hukum  yang  dipegang  apabila  di  kemudian  hari  timbul  masalah.  Dalam  bentuk  SIUP  (Surat  Izin  Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan juga surat keterangan dari wali nagari.
b. Aspek Pasar dan Pemasaran
Hasil panen yang dijual Bapak Jamal (nama samaran) seperti Kentang, Bapak Jamal langsung menjual hasil panennya sendiri. Penjualan pada umumnya secara tunai walaupun ada yang berpiutang tidak terlalu banyak dan hanya pada pembeli yang sudah berlangganan.
c. Aspek Keuangan
Dengan hasil pendapatan dan pengeluaran yang di peroleh Bapak Jamal maka Bapak jamal dapat membayar kewajibannya ke BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dari hasil usaha dagang yang diperolehnya.
d. Aspek Teknis
Lokasi pertanian Bapak Jamal jauh dari pasar maka diperlukan kendaraan untuk mengangkut hasil panennya. Bapak Jamal menjual sendiri dagangannya.
e. Aspek Manajemen
Usaha dagang yang dijalankan oleh Bapak Jamal sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih, kemampuan mengelola usaha  dagangnya  cukup  baik,  ini  dilihat  dari  perkembangan  usaha  dagang  dan survey  account  officer dilapangan dan usaha perdagangan nasabah merupakan milik sendiri.
Dilihat  dari  berbagai  aspek  di  atas  maka  account  officer  menyimpulkan,  berdasarkan  pengalaman pembiayaan  sebelumnya  kemampuan  mengelola usaha  perdagangan,  dan  kemampuan  pengembalian  dana dan  karakter  nasabah  cukup  baik,  dana  yang  diberikan  akan  dipergunakan  untuk  tambahan  modal perdagangan.  BPRS  Haji  Miskin  memutuskan  bahwa  Bapak  Jamal  dinilai  layak  untuk  mendapatkan pembiayaan
Untuk memulai suatu usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di butuhkan keberanian dan strategi bisnis yang matang, sebelum akhirnya masuk ke zona yang serba belum pasti. Semua peluang bisnis  memang  memiliki  resiko,  walaupun  tingkat  resiko  yang  dimiliki  berbeda-beda.  Ada  usaha  yang beresiko  besar  adapula  yang  resikonya  hanya  kecel,  namun  bukan  bearti  resiko-resiko  tersebut  tidak  bisa diatasi dan diminimalisir.
Adapun  langkah-langkah  yang  dilakukan  Account  Officer  BPRS  Haji      Miskin  Pandai  Sikek  untuk mengurangi/menaggulangi resiko sebelum calon nasabah di berikan pembiayaan:

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
1) Sebelum memberikan pembiayaan, Account  Officer BPRS Haji Miskin  Pandai  Sikek  melakukan riset mengenai  hambatan-hambatan  yang  dimungkinkan  muncul  ditengah  perjalanan  usaha.  Dengan  begitu Accont  Officer atau  piahk  bank    dapat  menyiapkan  strategi  sedini  mungkin,  untuk  mengantisipasi hambatan yang dimungkinkan ada. Misalnya saja resiko persaingan bisnis yang dimungkinkan semakin meningkat.
2) Account  Officer mencari  informasi  mengenai  kunci  kesuksesan  bisnis.  Hal  tersebut  bisa  membantu Account Officer untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha calon nasabah bisa  berkembang  dengan  baik,  dan  langkah  apa  saja  yang  tidak  perlu  dilakukan  untuk  mengurangi munculnya resiko yang tidak diinginkan.
3) Sesuaikan besar modal usaha yang dimiliki calon nasabah dengan resiko usaha yang akan diambil. Jangan terlalu  memaksakan  diri  untuk  mengambil  peluang  usaha  yang  beresiko  besar,  jika modal  usaha  yang dimiliki juga masih terbatas.
4) Kesuksesan  bisnis  bisa  dibangun  dengan  adanya  keteguhan  hati  yang  didukung  kreatifitas.  Dengan keteguhan hati dalam mencapai kesuksesan serta kreatifitas  untuk mengembangkan usaha dengan ide- ide baru. Maka segala resiko yang muncul bisa diatasi dengan baik.
5) Account  Officer mencari informasi  tentang  prospek bisnis  tersebut  sebelum mengambil sebuah resiko. Saat ini banyak peluang usaha yang tiba-tiba booming, namun prospek bisnisnya tidak bisa bertahan lama. Hanya dalam hitungan bulan saja, bisnis tersebut surut seiring dengan bergantinya trend pasar. Sebaiknya Account  Officer menberikan  pengarahan  atau  penyuluhan  sebelum  memberikan  pembiayaan  untuk menghindari jenis peluang usaha seperti itu, karena resikonya cukup besar.
6) Pihak Account  Officer BPRS Haji Miskin  Pandai  Sikek mengetahui seberapa besar tingkat  kebutuhan masyarakat akan produk calon nasabah. Semakin besar tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk, maka akan memperkecil resiko bisnis tersebut. Setidaknya resiko dalam memasarkan produk.
Dari  informasi  diatas,  bisa  diambil  kesimpulan  bahwa  semua  resiko  usaha  bisa  diatasi  dengan  kejelian, ketekunan dan kreatifitas seorang Account Officer atau pihak bank. Oleh karena itu, tingkatkan kemampuan dan pengetahuan Account  Officer atau pihak bank dalam menjalankan usaha dan pemberian pembiayaan. Agar segala resiko yang muncul ditengah perjalanan, tidak sampai merugikan bisnis atau pihak bank. 7. Efektifitas Proses Pelaksanaan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Haji Miskin
Pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan di BPRS Haji Miskin belum bisa dikatakan efektif karena risiko yang terjadi belum bisa di atasi. Karena diawal pemberian pembiayaan BPRS Haji Miskin pandai Sikek belum sepenuhnya menganalisis kelayakan calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, dalam rangka mengenali permohonan calon nasabah pembiayaan yaitu:
a. Character
Tujuan dari analisis character ini adalah untuk memberikan keyakinan pada Pihak BPRS Haji Miskin bahwa watak dan sifat calon nasabah dapat dipercaya. Untuk mendapatkan informasi, tentang watak dan sifat calon nasabah, dengan cara melakukan pemantauan secara langsung ke tempat tinggal calon nasabah, dalam proses pengumpulan  informasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dengan  pihak  terdekat  calon  nasabah, seperti tetangga dekat  rumah calon nasabah, saudara dari  calon  nasabah, watak dan kehidupan sehari-hari yang dilakukan pihak calon  nasabah.Rata-rata watak dari   calon  nasabah BPRS Haji Miskin  ini jujur dan dapat dipercaya.
b. Capacity
Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan  yang  diharapkan,  sehingga  kemampuan  calon  nasabah  untuk  membayar  kembali  atas pembayaran yang telah diberikan sehingga banyak sumbar pendapatan yang didapat, maka semakin besar kemampuan calon nasabah dalam membayar angsurannya. Untuk menganalisis ini, pihak BPRS Haji Miskin melakukan  wawancara  secara  langsung  dengan  calon  nasabah  seputar  kegiatan  usaha  yang  dilakukannya. Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan modal yang digunakan dalam bertani.
Disamping melakukan wawancara dengan calon nasabah juga dapat dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung ke tempat usaha calon nasabah, sehingga dapat diketahui apakah informasi yang diberikan calon nasabah  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada.  Kemampuan  calon  nasabah  dalam  memenuhi  kewajibannya kepada BPRS sesuai dengan waktu yang ditentukan dan jarang terjadi kemacetan dalam melakukan angsuran pembiayaan.
c. Capital
Merupakan  jumlah  modal  sendiri  yang  dimiliki  calon  nasabah.  Pihak  BPRS  Haji  Miskin  tidak  akan menyediakan  dana  pembiayaan  suatu  usaha  secara  keseluruhan  tetapi  pihak  BPRS  Haji  Miskin  hanya menyediakan dana tambahan yang dibutuhkan calon nasabah yang usahanya sudah berjalan. Dengan maksud untuk  membantu  calon  nasabah  dalam  mendapatkan  dana.  Dengan  analisis  capital  ini,  pihak  BPRS  Haji Miskin dapat mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai dan bisa mengetahui resiko yang mungkin bisa terjadi.
Tujuan dari analisis capital ini adalah agar calon nasabah bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, dengan begitu pihak BPRS Haji Miskin akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan  karena  calon  nasabah  ikut  serta  dalam  menanggung  resiko  terhadap  kegagalan  usaha  yang dijalankannya.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110

## d. Condition
Merupakan  situasi  dan  kondisi  yang  dapat  mempengaruhi  kelancaran  usaha  yang  dijalankan  oleh  calon nasabah dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti kenaikan BBM yang menyebabkan mahalnya semua  kebutuhan  masyarakat  sebaiknya  pemberian  untuk  berbagai  sector  jangan  diberikan  karena  akan berisiko adanya pembiayaan macet yang terjadi akibat adanya gangguan dari keadaan yang terjadi.
e. Collateral
Merupakan barang-barang yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan,  baik  berupa  kendaraan  maupun  sertifikat  tanah  Penyerahan  jaminan  tersebut  harus  melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan pada BPRS Haji Miskin. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan account officer BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, adapun hal- hal  yang  menjadi  pertimbangan  oleh account  officer dalam pemberian pembiayaan adalah: “Kemampuan membayar nasabah, barang jaminan diambil sebagai bahan antisipasi bagi pihak bank dan seorang account officer juga memiliki imajinasi untuk menilai calon nasabah pembiayaan”.
Prosedur merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan, karena melalui prosedur yang baik dan benar akan mengurangi terjadinya risiko. Setelah melalui prosedur yang diinginkan barulah bank dapat memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Prosedur yang di tetapkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek adalah sebagai berikut:
1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan oleh Nasabah
a) Nasabah datang ke  BPRS Haji Miskin Pandai  Sikek untuk mendapatkan  informasi  dan penjelasan mengenai pembiayaan murabahah untuk usaha perdagangan.
b) Account  officer mengadakan  wawancara  dengan  pemohon  sebagai  penjajakan  pertama  untuk mendapatkan informasi secara umum.
c) Agar  rencana  pengajuan  dapat  segera  terealisasi,  nasabah  diminta  untuk  dapat  segera  memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
Adapun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank kepada pemohon adalah:
a) Pemohon Pembiayaan
Calon  nasabah  disuruh  untuk  mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan  yang  berisikan  nama nasabah, alamat, jenis usaha yang akan dibiayai, serta melampirkan.
i. KTP suami istri/pengurus
ii. Surat nikah
iii. Kartu keluarga
iv. Gambaran umum usaha yang telah dijalankan
v. Rencana atau prospek usaha kedepan
vi. Rincian penggunaan dana
vii. Jumlah  dan  jaminan  pembiayaan  berupa:  foto  kopi  sertifikat  tanah,  foto  kopi  BPKB  dan disertai pajak
viii. Surat persetujuan suami atau istri
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan account  officer di  BPRS  Haji  Miskin  Pandai  Sikek mengatakan  bahwa:  “Pada  prosedur  pemberian  pembiayaan  untuk  pedagang,  pada tahapan  pengajuan pembiayaan dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.
2) Interview oleh Anggota Account Officer
Dalam interview ini mencakup hal-hal sebagai beikut:
a) Latar belakang usaha
b) Lamanya usaha berlangsung
c) Sistem penjualan, pembelian dan tingkat margin
3) Prosedur Terhadap Rekening Nasabah Dilakukan dengan cara menghitung
a) Total mutasi debit setelah dikurangi biaya yang tak ada hubungannya dengan seperti: cicilan di bank, administrasi perbankan.
b) Total  mutasi  pembiayaan  setelah  dikurangi  jumlah  pencairan  pembiayaan  dan  apabila  ada  mutasi pembiayaan yang tidak dapat diterima, harus ditelusuri transaksi yang terjadi.
c) Mutasi rata-rata pemakaian dana.
4) Penilaian Jaminan
Dimana hasil penilaian jaminan tersebut merupakan harga pasar wajar jaminan tersebut, sehingga dapat diketahui  harga  pasar  wajar  dan  nilai  likuidasi  dari  jaminan  tersebut  yang  merupakan  suatu  margin sebagai antisipasi apabila pembiayaan tersebut mengalami kemacetan, maka jaminan tersebut merupakan factor kedua dari pelunasan pembiayaan.
5) Melakukan pengecekan terhadap kantor desa setempat untuk mengetahui apakah tanah tersebut planning tata  wilayah  tersebut.  Apabila  semua  selesai  dan  dinyatakan  positif  maka  baru  dilakukan  pembuatan proposal pembiayaan.
Dalam hal pemberian pembiayaan BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mempunyai pertimbangan tersendiri dalam  pemberian  pinjaman.  BPRS  Haji  Miskin  Pandai  Sikek  mengevaluasi  melakukan  kegiatan pemasaran pembiayaan secara langsung ke lapangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 1, No 2, Februari 2020 ISSN 2685-869X (media online) Hal 100-110
menganalisis  penerima  pembiayaan  terhadap  nasabah.  Yang  intinya  pada  pendekatan  ini  merupakan proses pemberian pembiayaan yang dari  calon  nasabah. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan yang paling penting murni karena diketahui bahwa pembiayaan itu sendiri adalah kepercayaan. Dari wawancara penulis dengan account officer BPRS Haji Miskin, kendala-kendala yang dihadapi oleh account officer dalam pemberian pembiayaan adalah:
a) Data yang diberikan calon nasabah kurang akurat.
b) Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh nasabah setiap harinya atau bulanan tidak mencukupi untuk memenuhi cicilan pembiayaan.
c) Nilai agunan yang tidak cocok dengan plafon atau jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
d) Jarak antara kantor BPRS Haji Miskin dengan lokasi nasabah.
6) Analisis Pembiayaan
Analisis  pembiayaan  adalah  uraian  berbentuk  proposal  yang  dibuat  oleh Account Officer ,  berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan, untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.
Usulan pembiayaan merupakan dokumen penting yang menjadi  media analisis atas  suatu  permohonan pembiayaan.  Di  dalam  usulan  pembiayaan  dianalisis  seluruh  aspek  yang  terkait  kondisi  nasabah  baik kondisi yang mendukung maupun kondisi yang tidak mendukung perlu juga diungkapkan dalam analisis, agar bank dapat mengetahui kemungkinan resiko yang mungkin timbul dari suatu aspek.
Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam usulan pembiayaan adalah sebagai berikut:
a) Permasalahan
Berisi latar belakang permohonan yang diusulkan, sebagai berikut:
i. Jumlah permohonan
ii. Tujuan penggunaan pembiayaan
iii. Jangka waktu pembiayaan
iv. Agunan yang diajukan
b) Informasi Nasabah Berisi segala hal menyangkut informasi mengenai identitas pemohon, seperti:
i. Nama pemohon/nama badan usaha
ii. Alamat domisili
iii. Alamat usaha
iv. Bidang usaha
v. Susunan pengurus
vi. Tema usaha
7) Pemutusan Pembiayaan
Pemutusan  pembiayaan  adalah  tahap  diputuskannya  persetujuan  suatu  permohonan  oleh  komite pembiayaan.  Selanjutnya  dilakukan  pembuatan  surat  penegasan  persetujuan  kepada  pemohon pembiayaan.
Usulan  pembiayaan  yang  telah  dibuat  oleh account  officer selanjutnya  akan  diusulkan  kepada  komite pembiayaan  untuk  mendapatkan  persetujuan,  atas  usulan  tersebut  komite  pembiayaan  memiliki  hak sepenuhnya  untuk  menyetujui  atau  menolak  suatu  permohonan  pembiayaan.  Bila  disetujui,  biasanya komite  pembiayaan  akan  memberikan  catatan-catatan  atau  disposisi  atas  hal-hal  yang  perlu  dipenuhi, dilengkapi atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan.
Persetujuan  komite  pembiayaan  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  surat  persetujuan  bank kepada  nasabah.  Surat  persetujuan  pembiayaan  merupakan  surat  pemberitahuan  bank  kepada  nasabah bahwa bank menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
8) Penandatanganan Akad
Setelah  tahap  permohonan  pembiayaan  disetujui  oleh  pihak  bank,  kemudian  diberitahukan  kepada nasabah bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan catatan sebagai berikut:
a) Apabila pihak nasabah setuju dengan persyaratan tersebut, maka akan diterbitkan surat  persetujuan pembiayaan yang harus ditandatangani oleh nasabah.
b) Apabila  pihak  nasabah  tidak  setuju  atau  keberatan  dengan  persyaratan,  maka  akan  dicari  solusi terbaik, sehingga tidak memberatkan nasabah, namun tetap mengacu kepada keamanan fasilitas kredit yang akan diberikan.
Adapun syarat penandatanganan akad adalah:
i. Nasabah  telah  menandatangani  surat  persetujuan  pembiayaan  di  atas  materai  cukup  dan mengembalikannya kepada pihak bank.
ii. Nasabah telah membuka rekening di bank.
iii. Nasabah telah menyertakan seluruh biaya terkait pembiayaan melalui rekening nasabah di bank. iv. Nasabah telah menyerahkan bukti-bukti kepemilikan agunan kepada bank.
9) Realisasi Pembiayaan
Realisasi  pembiayaan  adalah  tahap  pencairan  pembiayaan  setelah  seluruh  persyaratan  dipenuhi  dari dokumen jaminan yang diserahkan kepada bank.
Adapun syarat pencairan pembiayaan adalah:
a) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
b) Telah dilakukan pengikatan agunan secara sempurna.
c) Nasabah telah melunasi seluruh biaya-biaya.
d) Nasabah telah menandatangani seluruh dokumen kredit pembiayaan yang diberikan bank seperti dan tidak terbatas pada: surat permohonan pencairan, surat sanggup membayar, tanda terima uang tunai, dan surat kuasa pendebatan kewajiban dan biaya-biaya.
10) Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksanaan kewajiban adalah tahapan dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai  kewajiban  untuk  membayar  angsuran  atau  bagi  hasil  sebagai  konsekwensi  pembiayaan yang diterimanya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang dilakukan pada BPRS Haji Miskin, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pelaksanaan manajemen  risiko pada  pembiayaan murabahah yang terdapat  pada  BPRS  Haji  Miskin  Pandai  Sikek  adalah  melakukan  riset  mengenai  hambatan-hamnbatan  yang dimungkinkan muncul di tengah perjlanan usaha, mencari informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis, sesuaiakan besar  modal  usaha  yang  dimiliki  calon  nasabah  dengan  risiko  usaha  yang  akan  di  ambil,  kesuksesan  bisnis  nisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreatifitas, Account Officer mencari informasi tentang prospek bisnis yang dijalankan, dan pihak Account Officer mencari seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk calon nasabah.
b. Efektifitas pelaksanaan manajemen risiko  pada pembiayaan murabahah di  BPRS Haji Miskin  Pandai  Sikek belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak nasabah yang melakukan kredit macet. Hal ini terjadi karena BPRS Haji Miskin masih kurang teliti dalam menganalisis pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia , (Yogyakarta: Fajar media   Press, 2012), Novianto hp, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Surakarta: Bringin 55 Solo), Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2006), Syukri Iska, Sistem perbankan Syariah Di Indonesia , (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), C.117, Vethzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Kasmis, dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2004), Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Cet.3, Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Bima Insani, 2001), Heri Sudarsono , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Yogyakarta:Ekonisia, 2003), Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), Cet. Ke-3.