## Kebebasan Pers di Indonesia
Metalianda, Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, I Nyoman S., Romiansyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda metalianda@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: April 28, 2019 Accepted: June 29, 2019 Freedom of the Press is the freedom to use opinions, both written and oral, through press media, such as newspapers, magazines, and bulletins. The freedom of the press is one of the embodiment of the sovereignty of the people and is a very important element in  the  life  of  society,  nation  and  democratic  state.  Therefore protection of press freedom, must be guaranteed by the state.

## Keywords:
freedom; press; protection

## ABSTRAK
Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik tertulis maupun lisan, melalui media pers, seperti surat kabar, majalah, dan buletin. Kebebasan pers merupakan salah satu perwujudan  kedaulatan  rakyat  dan  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demokratis. Oleh karena itu perlindungan kebebasan pers harus dijamin oleh negara.
Kata Kunci : kebebasan; tekan; perlindungan

## LATAR BELAKANG
Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur  yang  sangat  penting  untuk  menciptakan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis,  sehingga  kemerdekaan mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) harus  dijamin.  Dalam  kehidupan  bermasya-rakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang  demokratis.  Kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  pendapat  sesuai dengan  hati  nurani  dan  hak  memperoleh  informasi,  merupakan  hak  asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa. Pers Nasional sebagai wahana komunikasi masa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan  perananya  dengan  sebaik-baiknya  berdasarkan  kemerdekaan  pers  yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas  dari  campur  tangan  dan  paksaan  dari  manapun  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
Kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan meru- pakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara  yang  demokratis  maka  dibentuk  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1) menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di era reformasi seperti sekarang justru kekerasan terhadap pers  mengalami  peningkatan,  kebebasan  undang-undang  pers  sudah  sangat jelas, setiap proses kegiatan jurnalistik dilindungi hukum. kenyataannya masih banyak jurnalis yang mendapat intimidasi dan kekerasan. Undang-Undang Pers telah memberikan jaminan keamanan terhadap wartawan atau insan pers dalam menjalankan tugasnya guna memberikan keterangan informasi kepada publik. Akan tetapi setelah 18 tahun Undang-Undang Pers ini berdiri kebebasan pers belum  sepenuhnya  terlaksana.  Ada  begitu  banyak  pelanggaran  terhadap  hak pers dalam hal ini hak wartawan yang terjadi di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap wartawan mengalami peningkatan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukun (LBH), pelanggaran kebanyakan dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dan  juga  oleh  aparat  pemerintah  dan  masyarakat.  Sebagai suatu  lembaga  sosial  dan  wahana  komu-nikasi  massa,  Pers  sesunggunhnya memiliki tugas melaksanakan kegiatan jurnalistik meliput mencari, memperoleh, memiliki  dan  meyampaikan  informasi  yang  baik  dalam  bentuk  tulisan  suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pers (Sentosa Sembiring, 2005:183).
Mengingat begitu pentingnya informasi, peranan wartawan pun menjadi penting, merekalah  yang  memburu  berita  (fakta  atau  kejadian),  meliput  berbagai peristiwa,  dan  menuliskannya  untuk  dikonsumsi  khalayak  (M.  Asep  Syamsul Romli,  2005:1).  Sehing-ga  dalam  menjalankan  profesinya,  wartawan memerlukan  adanya  suatu  “Perlindungan  hukum”  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Pers.  Akan  tetapi  sekarang  ini,  bila  diamati,
entah kurang saling mengerti, entah kurang penghargaan atau berburuk sangka terhadap wartawan, timbul keadaan dimana wartawan merasa diri agak terbatas dalam gerak dan ruang lingkupnya.Bahkan lebih beratnya lagi wartawan kejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya (Floyd G. Arpan, 1970:38).

## METODE PENELITIAN A.  Jenis Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011:14),  yaitu  dengan, aturan-aturan  hukum  nasional,  teori-teori  hukum  dan  bahanbahan  hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## B.  Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan perundang- undangan/ statue approach (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96). Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

## C.  Jenis dan Sumber Data
Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini, dikategorikan ke dalam data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  pustaka,  yang mencakup:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan terdiri  dari  norma  dasar,  peraturan  dasar,  peraturan  perundang- undangan, yurisprudensi, dan traktat.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer  seperti  rancangan  undangundang,  hasil-hasil  penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## D.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi  dokumen  atau bahan  kepustakaan  yaitu  penelusuran  terhadap  dokumen  resmi  dan  tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

## E.  Analisis Data
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam  penelitian  ini,  maka  semua  data  yang  terkumpul  dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Perlindungan Hukum Terhadap Pers di Indonesia
Perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  (1987:2),  selalu  berkaitan dengan  kekuasaan.  Ada  dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian  yakni kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubunganya  dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang di
perintah)  terhadap  pemerintah  (yang  memerintah)  dalam  hubungan  dengan kekuasaan ekonomi.
Permasalahan  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  bagi  si  lemah (ekonomi)  terhadap  si  kuat  (ekonomi).  Sedangkan  menurut  Satjipto  Raharjo (2003:121), perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak dalam rangka kepentinganya tersebut.
Perlindungan hukum terhadap Wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan  pers,  karena  pada  dasarnya  wartawan  adalah  pilar  utama kemerdekaan  pers.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  pembukaan  Dewan  Pers Nomor:  5/Peraturan-D  P/IV/  2008.  Pasal  8  Undang-Undang  Pers  menyatakan bahwa  “dalam  melaksanakan  profesinya  wartawan  mendapat  perlindungan hukum”.  Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  8  disebutkan,  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum  diatas  adalah  jaminan  perlin-dungan  dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak,  kewajiban  dan  peranan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan  yang  berlaku.  Dewan  pers  dalam  pembukaan  peraturan Dewan  Pers  Nomor:  5/Peraturan-D  P/IV/2008  menyatakan  dalam  menjalan tugas profesi wartawan mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat  dan  perusahaan  pers.  Undang-Undang  Pers  menambahkan Perusahaan  Pers  sebagai  salah  satu  pihak  yang  wajib  memberi  perlindungan hukum bagi Wartawan.
Pada  zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik  tak  terkecuali  pembahasan  mengenai  perlindungan  hukum.  Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat  hukum  itu  sendiri.  Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum,  hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentu-kan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa  suatu  negara  akan  terjadi  suatu  hubungan  timbal  balik  antara  warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewaji-ban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh  karenanya  negara  wajib  memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian.  Pengertian  lain mengenai perlindungan hukum dari beberapa ahli dikemukakan sebagai berikut (http://tesishukum.com/pengertian-perlindu-ngan-hukum-menurut-para-ahli/) :
- Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan  orang  lain  dan  per-lindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat agar mereka dapat menik-mati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlin- dungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, serta sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsu-men, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- CST. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- Muktie  Fajar  Perlindungan  Hukum  adalah  penyempitan  arti  dari  perlindu- ngan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam inte-raksinya dengan  sesama  manusia  serta  lingkungannya.  Sebagai  subyek  hukum manusia  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan  suatu  tinda-kan hukum.
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindu-ngan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipa-hami, sebagai berikut (CST. Kansil, 1986:21-22):
1.  Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.  Tujuannya  adalah  mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintahan  yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena de-ngan adanya perlindungan hukum  yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi.  Di  indonesia  belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2.  Sarana  Perlindungan  Hukum  Represif  Perlindungan  hukum  yang  represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh  Pengadilan  Umum  dan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap tindakan  pemerintah  bertumpu  dan  bersumber  dari  konsep  tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  ma-nusia  karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasanpembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah.
Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pemerin- tahan  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan  tujuan  dari  negara  hukum.  Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana komunikasi  masa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliuti  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  me-nyampaikan  informasi baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar,  suara  dan  gambar  serta  data  dan grafik maupun dalam bentuk lainya dengan menggunakan media cetak, media elektronik,  dan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia  (Pasal  1  Undang-Undang Pers). Fungsi dan peranan pers menurut Harold D. Lasswell & Charles R. Wright (Kusumayuda, 1987:31) :
- Fungsi media sebagai alat pengamat sosial ( Social Surveillance )
Media massa adalah badan atau lembaga yang seharusnya memberikan dan menyebarkan  informasi  dan  interpretasi  (pemahaman)  yang  objektif terhadap peristiwa peristiwa yang ada disekitar mereka ( Social surveillance ).
- Fungsi media sebagai alat korelasi sosial ( social correlation )
Media massa seharusnya menyatukan kelompok kelompok sosial yang ada dengan  jalan  menyalurkan  informasi  tentang  pandangan  pandangan  yang ada sehingga tercapai suatu konsensus.
- Fungsi media sebagai alat Sosialisasi ( Sosialization )
Media  massa  seharusnya  sebagai  alat  sosialisasi  tentang  nilai  nilai  sosial yang ada dan mewariskannya baik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari satu kelompok ke kelompok lain.
Pers  nasional  telah  diatur  dalam  Undang-undang  pers  nasional  yang  memiliki fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Pers mengatur bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan  kontak  sosial,  selain  fungsi  tersebut,juga  berfungsi  sebagai  lembaga ekonomi  dalam  mewujud-kan  fungsi-fungsi  tersebut,maka  wartawan  dalam melaksanakan  profesinya,harus  men-dapat  perlindungan  hukum. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan  atau  masyarakat  kepada  wartawan  dalam  melak-sanakan  fungsi,  hak kewajiban,  dan  peranannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Wartawan  adalah  orang  yang  secara  melakukan  kegiatan  jurnalistik,  dengan berdasarkan kode etik jurnalistik (M. Asep Syamsul Romli, 2005:11). Kode etik jurna-listik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh dewan pers. Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau  membuat  kesmimpulan  kesalahan  seseorang,  terlebih  lagi  untuk  kasus– kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat megakomodosikan kepentingan semua pihak yang  terkait dalam pemberitaan tersebut.
Pasal 28 F (Perubahan dua undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan pribadi dan lingku-ngan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,
menyimpan,  me-ngolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan segala  jenis  saluran  yang  tersedia.  Dengan  hak  konstitusional  pers  nasional memiliki kemerdekaan pers yang dijamin oleh peraturan Perundang-undangan. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas  dari  tindakan  pencegahan,  pelarangan,  dan  atau  penekanan  agar  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  terjamin  kemerde-kaan  pers  adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya pencegahan supermasi hukum  yang  dilaksanakan  oleh  pengadilan,dan  tanggung  jawab  profesi  yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani lisan pers.
Tugas pers sangat berat karena pers juga juga melaksanakan kontak sosial dan sangat penting pula untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi,  nepotisme  maupun  penyelewangan  dan  penyimpangan  lainnya.  Dalam melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  pers  menghormati  hal asasi  setiap  orang,  karena  itu  dituntut  pers  yang  profesional  dan  terbuka dihormati  oleh  masyarakat  sehingga  akan  terjalin  hubungan  hubungan  yang harmonis antara masyarakat dan pers dan juga terhadap pohka pihak lain seperti pemerintah  penegak  hukum  dan  perusahaan.  Dalam  memaksimalkan  tugas pers,  maka  pers  perlu  memiliki  kemerdekaan  mencari  dan  menyampaikan informasi  untuk  mewujudkan  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  undang- undang, hak asasi dimaksud adalah bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa tentang hak asasi manusia, Pasal 19 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memperluas dan menyampaikan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas batas wilayah.

## B. Potret Kebebasan Pers di Indonesia
Kebebasan  pers  atau  sering  disebut  kemerdekaan  pers,  dalam  istilah  Bahasa Inggris disebut freedom of the press . John C. Nerone (1995:77) mendefinisikan Free-dom  of  the  press sebagai  kebebasan  berkomunikasi  dan  berekspresi melalui media ter-masuk berbagai media elektronik dan cetak. Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Kebebasan pers adalah kebebasan  dalam  konsep,  gagasan,  prinsip,  dan  nilai  cetusan  yang  bersifat lahariah kemanusiaan di mana pun manusia berada. Nilai kemanusiaan adalah naluri  mengeluarkan  perasaan  hati  kepada  orang  lain  sebagai  pribadi  yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat ( freedom of the opinion  and  expression )  Kebebasan  berbicara  ( freedom  of  the  speech ) Kebebasan  untuk  menyampaikan,  mempunyai,  dan  menyiarkan  pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers berada. Oleh sebab itu,  jaminan  kebebasan  pers  bersifat  universal.  Hal  ini  dijamin  dalam  Piagam HAM PBB ( Universal Declaration of Human Rights ) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah.
Kebebasan  berbicara  untuk  memperoleh  informasi  merupakan  salah  satu  hak asasi  manusia.  Hak  asasi  tersebut  dijamin  dalam  ketentuan  perundang- undangan  dan  merupakan  hak  setiap  warga  negara.  Negara  Indonesia  telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai berikut :
- Pasal  28  UUD  1945,  "Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
- Pasal  28  F  UUD  1945,  "Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosial-nya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengo-lah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia."
- TAP MPR No. 20 XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20  dan  21  yang  isinya  "Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosial-nya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, me-nyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluaran yang tersedia".
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, utamanya dalam Pasal 14 Ayat (1) dan  (2)  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yakni  "Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi dan memperolah informasi yang diperlukan untuk mengem- bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" dan "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".
Dalam  wawancara  dengan The  World  Association  of  Newspapers berkaitan dengan  hari  Kebebasan  Pers  se-Dunia,  sekjen  PBB  Kofi  Annan  menyatakan bahwa media massa dunia kini berperan utama dalam memajukan kebebasan dan  pertukaran  informasi  dan  gagasan  dalam  skala  global.  Kebebasan  itu merupakan  prasyarat  utama  bagi  demokratisasi,  pembangunan,  serta perdamaian.  Bahkan  kebebasan  informasi  merupakan  investasi  melawan  dan mencegah  lahirnya  kembali tirani.  Pernyataan  Annan  tersebut  tersirat  dengan jelas, bagaimana keberadaan lembaga Pers (yang akrab di sebut media massa) sangatlah  penting  bagi  terwujudnya  demokratisasi  dalam  kehidupan  berbagai dan bernegara. Kebebasan mendapatkan informasi dan menyampaikan penda- pat, baik secara lisan maupun tulisan atau cetak, merupakan salah satu nilai-nilai Hak-Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  diakui  dan  di  jamin  secara  universal. Kebebasan  mendapatkan  informasi  dan  kemerdekaan  menyatalam  pendapat terkait  erat  dengan  kebebasan  dan  kemerdekaan  pers.  Seringkali,  kebebasan dan  kemerdekaan  pers  merupa-kan  salah  satu  pelaksanaan  prinsip  negara demokrasi.  Dalam  artian,  pers  merupakan  pilar  ke  empat  ( the  fourt  estate ) demokrasi.
Di masa berkuasanya rezim Orde Baru, otokrasi kekuasaan yang tampil dalam keseharian  dapat  terlihat  dengan  tidak  terlaksanakannya  Pasal  28  UUD  1945 secara sungguh-sungguh. Ketidak demokratisan sistem hukum ketatanegaraan
yang  di  bangung  Orde  Baru  menisbikan  peran  dan  fungsi  lembaga  Pers. Pemberlakukan UU RI No. 21 tahun 1982, khususnya pada Pasal 13 ayat (5) yang  menyatakan  bahwa  ”setiap  pener-bitan  pers  yang  diselenggarakan  oleh perusahaan  pers  memerlukan  Surat  Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  selanjutnya disingkat  ‘SIUPP’,  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Ketentuan-ketentuan tentang  SIUPP  akan  diatur  oleh  pemerintah  setelah  mendengarkan pertimbangan  Dewan  Pers”.  Dari  landasan  hukum  inilah,  Orde  Baru membangung  kebijakan  sensor  dan  pelembagaan  SIUPP  (Surat  Izin  Usaha Penerbitan)  yang  mengekang  bagi  pemberhentian  Pers  yang  bersebarangan dengan  penguasaan.  Dengan  adanya  Permenpen  No.  01/Per/1984;  tentang lembaga SIUPP, dalam praktek kehidupan ketatanegaraan terjadi (contoh kasus) pembreidelan Majalan Tempo dan Detak. Sehingga proses pembangunan dan pelaksanaan  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  selama  32  tahun,  tidaklah dapat dikontrol secara transparan kepada publik melalui media massa.
Di masa pemerintahan B.J. Habibie, memulai proses keterbukaan bagi lahirnya kran-kran demokrasi, salah satunya kebebasan dan kemerdekaan pers. Lahirnya Permenpen  No.  01/Per/1998  sebagai  pengganti  Permenpen  No.01/Per/1984 mempermu-dah pengajuan SIUPP dan berdampak lahirnya pers dalam jumlah yang  sangat  menakjubkan,  baik  media  cetak  maupun  media  elektronik. Sementara  ditingkat  aturan  perundangan  yang  mengatur  pers  dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai pengganti  UndangUndang  Nomor  21  tahun  1982,  meletakkan  jaminan kebebasan  kemerdekaan  bagi  lembaga  pers.  Akan  tetapi,  sistem  hukum ketatanegaraan  dalam  masa  reformasi  hingga  tahun  2003  belumlah  benar memberikan kebebasan dan kemerdekaan sepenuhnya bagi pers. Menurut Leo Batubara,  tercatat  masih  terdapat  dalam  KUHP  sebanyak  35  pasal,  di  dalam Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 1  pasal,  dan  sembilan  pasal  dalam  Undang-Undang  RI  No.  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran yang bisa mengekang kreatifitas atau ekstemnya memenjarah para komunitas pers.
Dalam  masa  reformasi  perubahan  yuridis  atas  keberadaan  pers  merupakan prasyarat terjadinya liberalisasi sistem politik sebagai upaya melahirkan media komunikasi  sosial-politik  dalam  kehidupan  bernegara.  Masa-masa  transisional yang  ditandai  dengan  membuka  ruang-ruang  komunikasi  publik  (masyarakat) merupakan perwujudan hak-hak politik bagi setiap warga negara atau kelompok- kelompok  sosial  mengenai  kebebasan  mendapatkan  informasi  dan  hak kemerdekaan  atas  menyampaikan  pendapat/gagasan  secara  lisan  maupun tulisan atau cetak. Akan tetapi, euphoria politik dalam era reformasi sepanjang kebebasan dan kemerdekaan pers ini tidaklah serta-merta memiliki persoalan di kemudian  hari  dengan  begitu  saja.  Keberadaan  lembaga  pers  terkadang terkesan masuk dalam situasi pro dan kontra dalam setiap dinamika peristiwa- peristiwa politik yang sedang berkembang, 1998-2002. Kesan pro-kontra inipun, dalam  waktu  seketika  membangkitkan  sikap  kontra  demokratis  sebagai pendukung  kekuatan  politik  yang  merasa  dirugikan  atas  pemberitaan  Pers. Kasus  pendudukan  dan  penyegelan  ilegal  kantor  SKH  Jawa  Pos  pada  masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid atau premanisme dalam kasus penyerangan kantor SKH Tempo di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Berangkat  atas  kasus  tersebut,  kebebasan  dan  kemerdekaan  Pers  menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh sebagai upaya membangun infrastruktur politik ketata-negaraan  Indonesia  yang  demokratis.  Pilihan  yang  dilematis  dihadapi oleh kalangan Pers di era reformasi; di satu sisi, jikalau, pers di kekang maka upaya  pembangunan  ketatanegaraan  Indonesia  yang  demokrasi,  mengalami perbaikan arah reformasi. Disisi lain, kebebasan dan kemerdekaan Pers tanpa diikuti oleh upaya transpormasi kultur demokrasi dari Pers kepada masyarakat pembaca sama halnya dengan lahirkan anarkhisme atau pemicu lahirnya konflik horizontal di kalangan massa rakyat.
Pada esensialnya keberadaan peran media massa (Pers) memiliki 2 (dua) fungsi pokok  (M.  Asep  Syamsul  Romli,  2005), yakni; pertama, Kelembagaan  Pers merupakan media pendidikan politik massa rakyat. Kedua, kelembagaan Pers merupakan  media  komunikasi  politik.  Perdebatan  media  massa  itu  harus independen objektif ataupun pilihan keberpihakan yang sangat partisan. Karena, pemberitaan yang terkesan pulgar mengambil sikap memihak akan cenderung menjadi pemberitaan yang bersifat provo-katif. Pemberitaan dalam setiap media massa  cukuplah  mempengaruhi  perkembangan  kepribadian  bangsa  dalam kehidupan  bernegara.  Keberadaan  pemberitaan  Pers  dalam  meliput  berbagai peristiwa SARA menjadi sangat penting dan kasus maraknya pornografi dalam pemberitaan Pers. Disamping itu, dalam konteks internal kalangan Pers sendiri memiliki persoalan yang sangatlah signifkan. Dimana, pada sistem politik yang tidak  demokratis,  dalam  artian,  seperti  otoriter  ataupun  totaliter.  Keberadaan Pers menjadi korban kontrol secara ketat oleh negara, yakni rezim penguasa. Sementara, kemungkinan di dalam sistem politik yang demokrasi, keberadaan media  massa  dikontrol  oleh  modal  dan  keinginan  pangsa-pasar.  Kepemilikan modal yang kuat dari perseoranagan di dalam perusahaan Pers, memungkinkan lahirnya rezim pasar yang mengkooptasi pemberitaan yang disajikan. Otomatis setiap pemberitaan sering lebih mengarah pada akumulasi modal dengan cara lebih memprioritaskan isu-isu yang elitis sebagai pemenuhan kebutuhan pangsa- pasar (pembaca). Akan tetapi, kemungkinan dengan adanya unsur demokratis dari para jurnalis yang berada dalam struktur kelembagaan Pers, memungkinkan untuk  tetap  terjaganya  pemberitaan  Pers  yang  disajikan  bersifat  netral  dan profesional.
Leo  Batubara  mengagas  7  (tujuh)  formulasi  peran  dan  fungsi  pers  dalam kehidupan  ketatanegaraan  Indonesia  demokratis,  yakni: Pertama, upaya merubah  kultur  penyelenggaraan  negara, Kedua, mereformasi  paradigma hukum  nasional  dari  kebiasaan  mengkriminalisasikan  pers  ke  arah dekriminalisasi  pers  seperti  yang  lazim  berlaku  di  negara-enagra  demokrasi; Ketiga, membangun  model  interaksi-pers,  penyelenggara  negara,  dan masyarakat  –  berdasarkan  sistem  :  a)  Pers  bebas  memerankan  diri  sebagai pemberi peringatan dini, wadah dialog yang memberi pencerahan dan kekuatan keempat  demokrasi.  b).  Peran  dan  tugas  pers  nasional  hanya  efektif  dan bermakna bila penyelenggaraan negara juga melakukan reformasi sikap dengan
belajar  mendengar,  merespon,  dan  menindaklanjuti  apa  kata  Pers  profesional sebagai cermin suara hati bangsa. Keempat, memberdayakan Undang-Undang RI  Nomor    40  tahun  1999  Tentang  Pers  sebagai  landasan  yuridis penyelenggaraan  pers. Kelima, penegakan  hukum  hendak-nya  responsif terhadap  pelaku  kekerasan  terhadap  wartawan  dan  pers. Keenam, memposisikan  wartawan  selayaknya  sebagai  petugas  palang  merah. Ketujuh, melaksanakan  fungsi  kontrol  sosialnya  dan  peran  pengawasan,  kritik,  serta koleksi. Pelaku pers haruslah taat kepada prinsip profesionalisme pers.
Sementara, idealnya fungsi kontrol dan pengawasan pers ini diatur dalam pasal 28  dan  pasal  28F  UUD  1945.  Kontrol  kekuasaan  negara  di  luar  lembaga- lembaga kontrol negara yang konstitusional. Tidak menutup kemungkinan Pers dapat pula berpe-ran serta aktif memimpin secara ide dan gagasan akan setiap pergeseran kultur masya-rakat Indonesia yang sedang bergerak menuju format tatanan  sosial  masyarakat  yang  demokratis.  Peran  Pers  sebagai  fungsi  sosial diartikan, sebagai pendidikan berorientasi partisipatif politik, pembentukan nilai- nilai  moral  bangsa,  serta  sebagai  kontrol  atas  penegakan  dan  pemberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Aturan mengenai pers mula-mula dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun  1966  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pers,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  1966  No.40,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  (TLNRI)  Tahun  1966  No.2815,  yang  telah  diubah  terakhir dengan UU RI No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 4 Tahun 1967, yang dapat disebut UUP lama (UUPL).  Pada  tanggal  23  September  1999,  seiring  dengan  berlangsungnya reformasi  sosial  dan  reformasi  hukum,  dengan  pertimbangan  bahwa  UUPL tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman, maka diundangkanlah  Undang-Undang  RI  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers. Diundangkannya  Undang-Undang  Pers  sekaligus  menyatakan  bahwa  UUPL tidak berlaku lagi. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,  PNPS  Tahun  1963  tentang  Pengamanan  Terhadap  Barang-barang Cetakan  yang  Isinya  Dapat  Mengganggu  Keter-tiban  Umum,  Pasal  2  ayat  (3) sepanjang  menyangkut  ketentuan  mengenai  buletin-buletin,  surat-surat  kabar harian,  majalahmajalah,  dan  penerbitan-penerbitan  berkala,  juga  dinyatakan tidak berlaku.
Dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers ada lima, yang dapat dilihat  di  bagian  konsiderans menimbang dalam  undangundangnya. Pertama , kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan men jadi unsur  yang  sangat  penting  untuk  menciptakan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis,  sehingga  kemerdekaan mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  28 UUD  NRI  1945  harus  dijamin. Kedua ,  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, kemerdekaan menya-takan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak  asasi  manusia  yang  sangat  hakiki,  yang  diperlukan  untuk  menegakkan
keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan  bangsa. Ketiga ,  pers  nasional  sebagai  wahana  komunikasi  massa, penyebar  informasi,  dan  pembentuk  opini  harus  dapat  melaksanakan  asas, fungsi,  hak,  kewajiban,  dan  peranannya  dengan  sebaik-baiknya  berdasarkan kemerdekaan  pers  yang  profesional,  sehingga  harus  mendapat  jaminan  dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari mana pun. Keempat ,  karena  pers  nasional  berperan  ikut  menjaga  ketertiban  dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. Kelima , karena UUPL sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Selain  kelima  dasar  pertimbangan  di  atas,  dalam  Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Pers  disebutkan  enam  pokok  pikiran  yang  dirumuskan  dalam membentuk Undang-Undang Pers (Andi Kawigonaatambusasi, 2012). Pertama , agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UUD NRI 1945 maka perlu dibentuk UndangUndang Pers. Kedua , adanya keyakinan bahwa  dalam  kehidupan  yang  demokratis  itu  pertanggungjawaban  kepada rakyat  terjamin,  sistem  penyelenggaraan  negara  yang  transaparan  berfungsi, serta  keadilan  dan  kebenaran  terwujud. Ketiga ,  dipahami  bahwa  pers  yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting  untuk  mewujudkan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dijamin  dengan Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM. Keempat , diyakini bahwa pers yang juga melaksa-nakan kontrol sosial  sangat  penting  pula  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi nepotisme (KKN), maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Kelima , dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang  profesional  dan  terbuka  dikontrol  oleh  masyarakat. Keenam ,  untuk menghindari  pengaturan  yang  tumpang  tindih,  Undang-Undang  Pers  ini  tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
Senada  dengan  kelima  dasar  pertimbangan  dan  keenam  pokok  pikiran diundangkannya  Undang-Undang  Pers  di  atas,  pada  akhir  bulan  April  2004 Komisi  Konstitusi  (KK)  setuju  memasukkan  perlindungan  kebebasan  pers  di dalam UUD NRI 1945, dan akan diatur dalam Pasal 28 huruf G. Bunyi rumusan pasal yang disepakati akan masuk dalam Pasal 28 huruf G UUD NRI 1945 itu adalah,  Negara  melindungi  kebebasan  pers  dan  kebebasan  menyatakan pendapat. Kebebasan pers adalah bagian dari hak azasi manusia yang harus diakui  dan  dilindungi  dalam  konstitusi.  Penyebutan  secara  eksplisit  ini  sangat penting, dan dimaksudkan agar pemerintah atau parlemen yang melaksanakan konstitusi tidak seenaknya menjabarkan perlindungan kemerdekaan pers sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu.
Seperti sudah disebutkan di atas, Undang-Undang Pers diundangkan pada tahun 1999,  sedang  KK  baru  pada  akhir  April  2004  menyetujui  dimasukkannya perlindungan  negara  atas  kebebasan  pers  di  dalam  UUD  NRI  1945.  Undang- Undang Pers mengguna-kan istilah kemerdekaan pers, dan KK menggunakan istilah  kebebasan  pers.  Dapat  disimpulkan,  bahwa  sebenarnya  tidak  ada
perbedaan  prinsip  antara  istilah  kemerdekaan  pers  dengan  istilah  kebebasan pers. Istilah yang dipergunakan secara normatif adalah kemerdekaan pers, tetapi dalam bahasa lisan, lebih suka digunakan istilah kebebasan pers. Kemerdekaan pers  adalah  kebebasan  pers,  dan  sebaliknya  kebebasan  pers  adalah kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tidak  dikenakan  penyensoran,  pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran,  dan sebagai  jaminan  kemerdekaan  pers,  pers  nasional  mempunyai  hak  men  cari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers dengan demikian akan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28 huruf G UUD NRI 1945, dan dalam UU Pers.
Selain  dasar  hukum  yang  disebutkan  di  atas,  dikenal  pula  Kode  Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Ada tujuh butir kode etik dalam KEWI yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, tanggal 20 Juni 2000. Para wartawan Indonesia yang melaksanakan tugasnya, wajib memahami dan mematuhi KEWI yang dapat disebut sebagai hukum disiplin bagi mereka. KEWI  itu  diibaratkan  sebagai  lilin  pemandu  bagi  para  wartawan  agar  tidak terjerumus ke dalam kegagalan.
Ada tujuh butir kode etik dalam KEWI yang dimuat dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, tanggal 20 Juni 2000, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.  Wartawan Indonesia Menghormati Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi Yang Benar.
2.  Wartawan  Indonesia  Menempuh  Tatacara  Yang  Etis  Untuk  memperoleh  Dan Menyiarkan Informasi Serta Memberikan Identitas Kepada Sumber Informasi.
3.  Wartawan Indonesia Menghormati Asas Rraduga Tak Bersalah, Tidak Men-campurkan Fakta Dengan Opini, Berimbang,  Dan  Selalu  Meneliti  Kebena-ran  Informasi  Serta  Tidak  Melakukan Plagiat.
4.  Wartawan Indonesia Tidak Menyiarkan Informasi Yang Bersifat Dusta, Fitnah, Sadis, Cabul, Serta Tidak Menyebutkan Identitas Korban Kejahatan Susila.
5.  Wartawan  Indonesia  Tidak  Menerima  Suap  dan  Tidak  Menyalahgunakan Profesi.
6.  Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, Menghargai Ketentuan  Embargo,  Informasi  Latar  Belakang,  dan Off  The  Record Sesuai Kesepakatan.
7.  Wartawan  Indonesia  Segera  Mencabut  Dan  Meralat  Kekeliruan  Dalam Pemberitaan Serta Melayani Hak Jawab.
Kemerdekaan  berpendapat,  berekspresi,  dan  pers  adalah  hak  asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  PBB.  Kemerdekaan  pers  adalah  sarana masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  dan  berkomunikasi,  guna  memenuhi kebutuhan  hakiki  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  manusia.  Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan  bangsa,  tanggung  jawab  sosial,  keberagaman  masyarakat,  dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi  setiap  orang,  karena  itu  pers  dituntut  profesional  dan  terbuka  untuk
dikontrol  oleh  masyarakat  (Undang-Undang  Pers).  Untuk  menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,  wartawan  Indonesia  memerlukan  landasan  moral  dan  etika  profesi sebagai  pedoman  operasional  dalam  menjaga  kepercayaan  publik  dan menegakkan integritas serta profesionalisme.
Istilah yang beredar dewasa ini adalah hak publik untuk tahu dan tanggung jawab pers.  Ini  mengisyaratkan  pergeseran  teoritis  atas  konsepsi  kebebasan  pers, yakni dari semula bertumpu pada individu ke masyarakat. Kebebasan pers yang semua  dianggap  sebagai  kebenaran  universal,  kini  hanya  diartikan  sebagai akses  publik,  atau  hak  masyarakat  untuk  tahu  (E.  Sumaryono,  1995:13).  Sulit dipastikan  kapan  para  pengelola  media  mulai  mengaitkan  tanggung  jawab dengan kebebasan. Di masa lalu, ketika mereka terbatas pada penerbit koran, etika jurnalisme jarang sekali disebut-sebut. Pada periode berikutnya, ketika para penerbit  koran  memihak  atau  menjalin  kedekatan  dengan  kelompok  politik tertentu,  kepentingan  publik  cenderung  dinomorduakan.  Namun  pada pertengahan abad 19, muncul keyakinan bahwa koran harus netral, dan justru harus turut menyehatkan iklim politik, bukan mengeruhkannya. Lalu muncul para penerbit seperti Henry Raymond dari The New York Times yang beranggapan koran  tidak  boleh  memihak  kelompok  politik,  tetapi  boleh  memihak  pada pemikiran  politik  tertentu  guna  turut  mengupayakan  kesejahteraan  umum. Berikutnya muncul penerbit seperti William Rockhill Nelson dari Star di Kansas City  yang  menganggap  koran  sebagai  ujung  tombak  kemajuan  masyarakat. Dalam semua pandangan ini, tersirat pengakuan bahwa koran memang memikul tanggung jawab sosial tertentu. Pada abad 20, kian banyak pengelola koran yang bicara  tentang  kewajiban  sosial  pers  sebagai  pendukung  upaya  memasukkan masyarakat.
Pada  tahun  1904  Joseph  Pulitzer  menggunakan  40  halaman  terbitan North American  review untuk  mendukung  gagasan-nya  bagi  dibentuknya  semacam akademi  jurnalistik.  Seiring  dengan  waktu,  kian  banyak  jurnalis  yang berpendapat  bahwa  tanggung  jawab  itu  sama  pentingnya  dengan  kebebasan. Ketika kepemilikan koran kian memusat ke sedikit koran, para editor dan jurnalis mulai bersuara lantang tentang perlunya koran memperhatikan tanggung jawab sosialnya.  Dunia  film  dan  penyiaranpun  mulai  memperhatikan  soal  tanggung jawab sosial ini. Yang menjadi inti permasalahan dalam pembicaraan mengenai sesuatu  sistem  pers  adalah  sistem  kebebasannya.  Sesuatu  sistem  pers  itu diciptakan justru untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut dapat melaksanakan  kebebasan  dan  tanggung  jawabnya.  Konsep  dasar  dari  sistem kebebasan pers Indonesia memperoleh landasan idiil dan konstitusional dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Kita semua menyadari apa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi pembangunan bangsa Indonesia.
Di  satu  pihak,  Pancasila  merupakan  cita-cita  hukum,  yang  penafsirannya ditentukan dalam UUD NRI 1945. Di sini Pancasila merupakan dasar negara dan juga  sumber  bagi  segala  sumber  hukum.  Dalam  UUD  NRI  1945,  Pasal  3, disebutkan  bahwa  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menetapkan  Undang- undang  Dasar  dan  garisgaris  besar  dari  pada  haluan  negara”.  Atas  dasar
ketentuan konstitusional inilah MPR, sekali setiap lima tahun, menetapkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan dalam GBHN 1983 yang merupakan landasan  strategis  bagi  pembangunan  nasional,  juga  dicantumkan  landasan strategis  bagi  pers,  yang  menentukan  bentuk  dan  isi  sistem  kebebasan  pers Indonesia sebagai bagian dari sistem penerangan dan media massa, atau bagian dari sistem informasi dan komunikasi.
Di pihak lain, Pancasila merupakan cita-cita moral, atau pandangan hidup yang memberi  pegangan  dan  tuntutan  bagi  bangsa  Indonesia.  Untuk  benar-benar dapat  berfungsi  sebagai  tuntunan  bagi  perilaku  dan  peri  kehidupan  bangsa, maka  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  telah  dituangkan  dalam  pedoman,  yang menjabarkan  tentang  bagaimana  konkritnya  nilai-nilai  tersebut  dapat  dihayati dan diamalkan sebaikbaiknya. Untuk itu oleh MPR telah dikeluarkan Ketetapan (TAP)  No.II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan Pancasila, atau P-4.
Landasan konstitusional sistem pers Indonesia sebagai yang melekat pada Pasal 28 dan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang berjiwa kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong  itulah  yang  sebenarnya  telah  menelorkan  “ partnership  theory ” antara Pers dan Pemerintah, yang bertolak belakang dengan apa yang sering disebut sebagai “ adversary theory ” antara Pers dan Pemerintah di negeri Barat. “ Partnership  theory ”  tersebut  mencerminkan  jiwa  kebersamaan,  yang pengalamannya  sudah  mendarah-daging  sejak  tercatat  tentang  adanya  pers nasional di Indonesia. Dengan demikian, maka teori “ partnership ” tersebut dalam manifestasi-nya tidak  menonjolkan  “pertentangan  antara  kebebasan  dan kekuasaan,  melainkan  kerjasama  atau  musyawarah  untuk  kebaikan  bersama masyarakat (dan) bahwa kekuasaan besar yang diberikan kepada Pemerintah dan  kepada  Negara  jangan  sampai  mengakibatkan  terjadinya  penindasan negara atas hak-hak warganegara”.
Atas dasar teori ini pulalah dalam jaman revolusi kemerdekaan tempo hari, telah timbul istilah “ grand alliance ” atau “perserikatan agung” antara Pers, Pemerintah dan Masyarakat dalam memperjuangkan cita-cita bersama bangsa. Di sini perlu dicatat  bahwa  tradisi  “ grand  alliance ”  ini  sebenarnya  juga  telah  melembaga dalam sistem pers Indonesia, dan telah pula menjiwai kehidupan pers dalam segi kelembagaan, segi idiil maupun segi pengusahaannya. Ciri-ciri yang menonjol lainnya dalam sistem kebebasan pers Indonesia adalah sebagai berikut (CST. Kansil dan Cristine ST. Kansil, 2003:17) :
Pertama ,  pers  khususnya  suratkabar,  adalah  penerbitan  yang  setiap harinya  menjual  “kabar”  atau  “berita”.  Jadi,  kalau  kita  berbicara  mengenai kebebasan  pers,maka  yang  menjadi  inti  sebenarnya  adalah  kebebasan  untuk mencari, menulis, mencetak dan menyebar-luaskan berita melalui media yang bersangkutan.
Kedua ,  sistem  kebebasan  pers  Indonesia  yang  diabdikan  untuk “memperjuang-kan  kebenaran  dan  keadilan  atas  dasar  kebebasan  pers  yang bertanggung jawab”, seperti tercantum dalam Pasal 2, Ayat 2-c, UU Pokok Pers No.  21  Tahun  1982.  Memperjuang-kan  kebenaran  merupakan  ciri  dari  tata kehidupan  masyarakat  yang  demokratis.  Dan  ini  berarti  bahwa  dalam  usaha
memperjuangkan suatu kebenaran, wajar apabila ada pendapat yang berlainan dalam masyarakat. Kritik adalah pencerminan adanya pendapat yang berlainan tersebut.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  kebebasan  pers Indonesia  sebenarnya  telah  memiliki  landasan  filosofis  yang  mendasar,  yang intinya mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah menjadi sebagian dari kepribadiannya sejak berabad-abad lamanya. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan pers tersebut sepenuhnya mencerminkan  jiwa  dan  semangat  daripada  konsep  dasar  dan  sekaligus  juga landasan strategis dari sistem pers Indonesia sebagai terkandung dalam GBHN.
Undang-Undang  Pokok  Pers  boleh  dibilang  merupakan  “ lex  spesialis ”  yang memberi pedoman dan aturan permainan bagi kehidupan pers nasional. Materi dan  substansi  keseluruhannya  mencerminkan  identitas  pers  Indonesia,  yang berarti juga sekaligus mencerminkan identitas sistem kebebasan pers Indonesia.
Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga  sering  menjadi  media  koreksi  dijamin  kebebasannya  dalam  menjalankan profesi  kewarta-wananya.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  obyektifitas  dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman, sebagaimana pada masa Orde Baru berkuasa dengan istilah self-censorship. Oleh karena itu jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan  berpikir  adalah  merupakan  bagian  dari  perwujudan  negara  yang demokratis  dan  berdasarkan  atas  hukum.    Namun  demikian,  perlu  disadari bahwa  insan  pers  tetaplah  warga  negara  biasa  yang  tunduk  terhadap  hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan dihadapan  hukum  atau equality  before  the  law tetap  berlaku  terhadap  semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers.  Dengan  demikian  para  insan  pers  di  Indonesia  tidak  dapat  dikecualikan atau memiliki kekebalan ( immune ) sebagai subyek dari hukum pidana dan harus tetap  tunduk  terhadap  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  berlaku  di Indonesia.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap Wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan  pers,  karena  pada  dasarnya  wartawan  adalah  pilar  utama kemerdekaan  pers.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  pembukaan  Dewan  Pers Nomor:  5/Peraturan-D  P/IV/2008.  Pasal  8  Undang-Undang  Pers  menyatakan bahwa  “dalam  melaksanakan  profesinya  wartawan  mendapat  perlindungan hukum”.  Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  8  disebutkan,  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum  diatas  adalah  jaminan  perlindungan  dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak,  kewajiban  dan  peranan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dewan pers dalam pembukaan per-aturan Dewan Pers Nomor:  5/Peraturan-D  P/IV/2008  menyatakan  dalam  menjalan  tugas  profesi wartawan  mutlak  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  negara,  masyarakat
dan  perusahaan  pers.  Undang-Undang  Pers  menambahkan  Perusahaan  Pers sebagai  salah  satu  pihak  yang  wajib  memberi  perlindungan  hukum  bagi Wartawan.
Kemerdekaan  berpendapat,  berekspresi,  dan  pers  adalah  hak  asasi  manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memper-oleh  informasi  dan  berkomunikasi,  guna  memenuhi  kebutuhan  hakiki dan  mening-katkan  kualitas  kehidupan  manusia.  Dalam  mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,  tanggung  jawab  sosial,  keberagaman  masyarakat,  dan  norma-norma agama.  Dalam  melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranannya,  pers menghormati  hak  asasi  setiap  orang,  karena  itu  pers  dituntut  profesional  dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## REFERENSI
Andi Kawigunatambusai, Sistem Hukum Pers Indonesia https://andikawigunatambusai.  wordpress.com/2012/01/20/sistemhukum-pers- indonesia/ . Diakses pada tanggal 12 April 2016.
Anonim,  Pengertian  Perlindungan  Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli, http://tesis  hukum.com/pengertian-perlindungan-hukummenurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 10 Februari 2016.
CST.  Kancil,  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1986.
__________  dan  Christine  ST.  Kansil,  Pokok-Pokok  Etika  Profesi  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum) , Yog- yakarta: Kanisius, 1995.
G. Floyd Arpan, Wartawan Pembina Mayarakat, Bandung: Bina Cipta, 1970. Kusumayuda, Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila, Jakarta: Departemen Penerangan, 1987.
M.  Asep  Syamsul  Romli,  Jurnalistik  Praktis  Untuk  Pemula,  Bandung:  Remaja Ros-dakarya, 2005.
Nerone, John C., Freedom of The Media is the Freedom of Communication and Expression Through Medium Including
Various  Electronic  Media  and  Published  Materials, Last  Rites:  Resiviting  Four Press, 1995.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003. Sentosa  Sembiring,  Himpunan  Perundang-Undangan  Indonesia  Tentang Penyiaran dan Pers, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.